Baca PDF (OCR): Problim Management Ekonomi di Indonesia (F. Runturambi)

PROBLIM

MANAGEMENT

EKONOMI

INDONESIA

RUNTURAMBI

MT TMEMBDANA M

PROBLIM MANAGEMENT EKONOMI DI INDONESIA

F. RUNTURAMBI

Anggota Badan Kerdja Dewan Perantjang Nasional (DEPERNAS) dan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong

.SUMBER TJAHAJA" Djakarta 1963

ISI

5 Pengantar.. PENDAHULUAN 7 I. PENGURUSAN EKONOMI DALAM 11 PEMBANGUNAN BERENTJANA 1. Tjara mendekati persoalan pengurusan ekonomi. 11 2. Motif politik, ekonomi dan sosial dalam pengurusan ekonomi. 14 3. Sjarat² pokok pengurusan ekonomi.. 18 II. PENGURUSAN PRODUKSI 21 22 1. Tudjuan pokok pengurusan produksi.. 2. Struktur pengurusan produksi dan peranan massa pekerdja. 24 3. Sjarat² pengurusan produksi jang demokratis 28 4. Sjarat² efisiensi dalam pengurusan produksi 30 5. Anggaran belandja perusahaan produksi 35 III. PENGURUSAN KEUANGAN DAN PENGARUH EKONOMINJA 41 1. Produksi adalah basis keuangan 42 2. Bebaskan sistim uang dari tjengkeraman krisis dolar. 43 3. Prinsip pengurusan keuangan dalam pembangunan berentjana.. 44 4. Tenaga manusia dan kekajaan alam sumber rentabilitet kapital.. 46 5. Pertjaja dan berorientasi pada kekuatan 47 sendiri adalah sjarat.......

6. Sjarat² pengurusan keuangan jang berentjana 48 7. Pengurusan keuangan dari sudut pendapatan negara. 50 8. Pengurusan keuangan dari sudut pengeluaran negara 55 9. Selamatkan alat² produksi dari sabotase kaum pentjoleng 56 10. Inflasi adalah soal uang dan produksi.. 58 11. Gedjala iaflasi terbuka 60 12. Djalan keluar jang harus ditempuh 62 13. Tenaga kerdja sebagai seniman² produksi 64 Lampinan2 Anarki dalam penjusunan harga produksi adalah bentuk salah-urus ekonomi. 68 Dobrak salah-urus ekonomi-keuangan dengan Kabinet Gotong Rojong. 78

I. II.

Pengantar Penerbit

Pada achir tahun 1962 Sdr. F. Runturambi, anggota Badan Kerdja Depernas dan DPRGR/MPRS, telah memberikan beberapa kuliah umum al. pada tanggal 6 November pada pembukaan Akademi Ilmu Ekonomi Dr. Ratulangi di Djakarta dan pada tanggal 3 Desember didepan para undangan dan siswa Universitas Rakjat (UNRA) di Surabaja mengenai persoalan² management ekonomi di Indonesia. Mengingat pentingnja dan akutnja persoalan management ekonomi di Indonesia dewasa ini, maka dengan seizin penguliahnja bagian² jang mengenai management produksi dan management keuangan kami bukukan dengan nama Problim management ekonomi di Indonesia. Bagian jang mengenai management distribusi dari kuliah² umum itu untuk sementara kami tangguhkan.

Untuk memberi kelengkapan pada buku ini kami muat sebagai lampiran dua sambutan Sdr. F. Runturambi didepan Konferensi Petugas² SOBSI dalam Dewan² Perusahaan dan didepan Konferensi Gerwani, sambutan jang pada pokoknja memuat beberapa persoalan management distribusi.

Mudah²an penerbitan buku ini akan, dapat sekedar memberikan sumbangan fikiran bagi kaum Manipolis pada umumnja dan kader² kaum buruh dan kaum tani chususnja dalam usaha menanggulangi kesulitan² ekonomi jang dihadapi masjarakat sekarang ini dan dengan demikian merealisasi Pidato Tahun Kemenangan Presiden Sukarno dan Deklarasi Ekonomi.

Perkataan .management" adalah perkataan dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia orang sering menterdjemahkannja dengan perkataan² sepertipengurusan". pengusahaan" dan .pengelolahan". Kata² ini dianggap dapat mentjakup arti jang sebenarnja daripada perkataan,,management" jang mengandung banjak unsur. Kami memilih perkataan "pengurusan" sebagai kata penterdjemahan daripada ,,management" karena ia lebih mudah diutjapkan dan dimengerti oleh Rakjat banjak.

Sebelum dan sesudah Manifesto Politik mendjadi Haluan Negara dan lebih² sesudah memasuki periode pelaksanaan pembangunan berentjana soal pengurusan (management) sudah mendjadi pembitjaraan dikalangan luas. Chususnja soal pengurusan ekonomi atau management ekonomi. jang meliputi banjak segi, sudah mendjadi persoalan dikalangan organisasi massa buruh tani, intelektuil dan dikalangan pengusaha² perusahaan² negara dan swasta. Sedjumlah partai² politik djuga dengan tegas mentjantumkan soal pengurusan (management) dalam program tuntutan masing2

Tuntutana kongkrit mengenai pengurusan ekonomi sekalipun dengan berbagai matjam variasi, mempumjal satu tudjuan, jaitu efisiensi dalam pengurusan. Jang mendorong masjarakat luas menuntut perbaikan pengurusan adalah hasil pengurusan jang tidak baik atau salah-urus (mismanagement), jang merugikan nasib golongan Rakjat jang sangat luas. Sebaliknja hasil pengurusan jang tidak baik memberikan keintungan kepada golongan ketjil dalam masjarakat, jang disinjalir oleh Presiden Soekanno dalam Manipoi, Djarek. Resopim dan Pidato Tahun Kemenangan. Golongan ketjil ni adalah orang² kaja lama dan orang2 kaja baru (O.K.B.) terdiri dari tuantanah, kaum pentjoleng perusahaan² negara atau kaum kapitalis birokrat, kaum penjelundup dan kaum koruptor. Sudah barang tentu tidak boleh dilupakan kedudukan modal monopoli asing dan kaki-tangannja jang dalam keadaan jang bagaimanapun terus mengeduk keuntungan jang sebesarbesarnja diatas penderitaan Rakjat banjak.

Pengalaman jang buruk selama inilah jang mendorong golongan Rakjat luas untuk tidak membiarkan persoalan pengurusan atau management mendjadi persoalan akademis atau persoalan tingkat atas se-mata². Ini adalah sesuai pula dengan ketadjaman penindjauan Presiden Soekarno dalam Amanat Pembangunan beliau jang tertulis kepada Sidang Dewan Perantjang Nasional tanggal 28 Agustus 1959 jang dalam soal management menjatakan:

Pimpinan dalam segala lapangan harus diadakan setjara terbuka, agar kesempatan menjalahgunakan djabatan ditjegah. Fungsi demikian selajaknja diatur dengan peraturan jang tegas, Dalam management harus ada desentralisasi dan demokratisering dalam kontrole. Disamping faktor management untuk efficiency kerdja perlu faktor penggunaan tenaga dan faktor tempo mendapat perhatian".

Presiden Soekarno dalam pidato Tahun Kemenangan telah mengeritik dengan keras salahsatu segi daripada pengurusan (management) jaitu soal demokratisering dalam pengawasan. Baru satu segi ini sadja daripada management pelaksanaannja sangat lambat karena dirintangi oleh kaum birokrat atau lebih tandas lagi kaum Komunisto-phobi. Djelaslah bahwa banjak soal jang harus dibereskan untuk bisa memperbaiki management.

Akibat daripada pengurusan ekonomi jang keliru atau salah-urus (mismanagement) ekonomi adalah sangat serius serta merugikan negara dan Rakjat. Ketidak sabaran Rakjat pekerdja menghadapi penjabotpenjabot ekonomi seperti jang disinjalir oleh Resopim telah memberi isi kongkrit pada tuntutan perbaikan management dengan mendesak adanja rituling aparatur ekonomi dan politik serta orang² jang bertanggungdjawab terhadap salah-urus. Bahkan setjara pokok dituntut oleh sebagian besar organisasi² massa buruh, tani, pemuda, wanita dan sedjumlah partai politik perlu adanja Kabinet Gotong-Rojong.

Sementara orang bertanja: Apakah djaminannja bahwa dengan penggantian orang keadaan ekonomi mendjadi baik? Djaminan jang sudah pasti dapat dikantongi adalah seperti berikut. Kalau orang2 Manipolis sedjati jaitu jang patriotik, djudjur, tjakap. demokratis dan ber-tjita² Sosialisme. mengganti kaum pentjoleng atau kaum kapitalis birokrat sudah akan dapat dipastikan bahwa:

1. Kekajaan negara tidak dihambur-hamburkan atau digerowofi seperti jang lazim dilaksanakan oleh manager² jang menjeleweng.

2. Seruan Presiden Soekarno untuk mengadakan demokratisering dalam pengawasan atas management dapat dilaksanakan tanpa ditunda-tunda.

3. Ini semua dapat merupakan sumbangan besar dalam memetjahkan problim kenaikan produksi dan mentjegah kemerosotan ekonomi jang makin mendalam.

Dalam pelaksanaan nanti sudah barang tentu banjak keuntungan² lain jang bisa ditjatat dari perbaikan personalia management. Djuga akan mendjadi makin kongkrit bagi Rakjat rintangan² apa jang harus diatasi untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan penghidupan Rakjat. Perumusan mengenai keuntungan² lain tidak perlu mendahului pengalaman atau sebelum perbaikan personalia pengurusan ekonomi dipraktekkan. Sebab pengurusan ekonomi bukan ilmu pasti jang dapat dihitung lebih dulu setjara ilmu hitung tetapi sesuatu jang berhubungan dengan tenaga² produktif jang hidup, tenaga kerdja jang kreatif.

Setjara pendek telah diterangkan beberapa gedjala umum dalam masjarakat dalam menghadapi problim salah-urus atau mismanagement ekonomi, jang membawa akibat jang serius bagi penghidupan Rakjat. Akan tetapi kitapun tidak boleh menutup mata terhadap kenjataan bahwa kesulitan dalam pengurusan ekonomi bisa djuga dipengaruhi oleh faktor² ekstern atau faktor² luarnegeri. Kita mengetahui bahwa akibat buruk daripada krisis² ekonomi pasar dunia kapitalis terasa pula dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Ini disebabkan karena belum selesainja pengubahan ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional seperti jang dinjatakan oleh Manifesto Politik. Disamping itu kita menghadapi tugas pelaksanaan Trikomando Rakjat untuk membebaskan Irian Barat jang sudah barang tentu mempengaruhi situasi keuangan negara dan kehidupan ekonomi negeri setjara overall. Sekalipun begitu dan lebih² dalam menghadapi tugas politik dan militer jang seberat itu salah-urus ekonomi disegala sektor tidak boleh ditolerir dan harus diberantas. Sebab pengurusan ekonomi jang salah bukan sadja memperburuk situasi ekonomi dan penghidupan Rakjat tetapi malahan merintangi pelaksanaan Trikomando Rakjat. Djustru dengan semangat Trikomando Rakjat kesulitan² ekonomi harus ditanggulangi seperti jang dinjatakan pula oleh Presiden Soekarno dalam Pidato Tahun Kemenangan. Kini lebih djauh perlu ditindjau beberapa segi penting dan seluk-beluk pengurusan ekonomi.

PENGURUSAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN BERENTJANA

Indonesia semendjak tahun 1961 melaksanakan Ketetapan No. I dan No. II MPRS. Ini berarti Indonesia mulai memasuki periode pelaksanaan planning ekonomi setjara nasional atau kongkritnja melaksanakan Plan Delapan Tahun, Dengan memasuki pelaksanaan pembangunan berentjana ini maka politik ekonomi nasional ditetapkan oleh Plan 8 Tahun. Semua sektor ekonomi. semua badan ekonomi, bahkan semua orang jang bertanggung-djawab terhadap pelaksanaan plan..seharusnja" tunduk kepada planning. Indonesia belum mentjapai keadaan. sedjauh itu. Kita masih mendjumpai banjak projek² sentral dan daerah jang belum tertjakup dalam Plan 8 Tahun padahal soalnja adalah urgen Djuga masih banjak pedjabat² jang bertanggung-djawab dalam pelaksanaan pembangunan jang tidak tabn atau tidak mau tahu bahwa pengurusan ekonomi setjara nasional dipimpin oleh Plan 8 Tahun. Pengurusan disemua sektor ekonomi seharusnja berpedoman pada planning dan jang garis besarnja sudah dinjatakan oleh Presiden Soekarno dalam Amanat Pembangunan Presiden kepada Sidang Depernas tanggal 28 Agustus 1959.

1. TJARA MENDEKATI PERSOALAN PENGURUSAN EKONOMI.

Ada beberapa-tjara jang dapat ditempuh untuk mendekati (approach) soal pengurusan ekonomi. Kita dapat setjara langsung mempeladjari unsur dan proses daripada pengurusan ekonomi.

Untuk mendekati kesempurnaan darimanapun penindjauan itu dimulai selalu diperlukan penjelidikan jang menjeluruh atau lengkap daripada pengurusan ekonomi. LInsur², proses dan hasil daripada pengurusan ekonomi adalah satu keseluruhan daripada management. Ini semua perlu dinilai untuk dapat menetapkan apakah pengurusan itu efisien ataukah tidak, ada atau tidak ada pengurusan jang salah (mismanagement). Bukan hanja sekedar tindjauan teknis-ekonomis jang diperlukan tetapi djuga setjara politis apakah sesuai dengan Manipol dan Haluan Pembangunan Negara.

Pertama-tama kita harus berani memberantas tjara berfikir jang kolot, jang menganggap. bahwa soal management itu begitu sulit dan gawat sehingga hanja "pantas" mendjadi persoalan para direktur perusahaan atau kaum akademisi sadja. Ini adalah bertentangan dengan Amanat Pembangunan Presiden Soekarno jang dalam soal management mengharuskan pimpinan dalam segala lapangan setjara terbuka" dan demokratisering dalam kontrole".

Pengalaman menundjukkan bahwa massa kaum buruh dan kaum tani atau Rakjat pekerdja umumnja adalah sumber pengetahuan jang tak ada habis-habisnja. Manusia sebagai tenaga produktif jang hidup merupakan faktor jang utama dalam proses perkembangan ekonomi negeri. Pengalaman massa ini berdjalan terus dan'berkembang. Sekalipun belum berdasarkan pengalaman jang sangat pandjang tetapi pemimpin² organisasi kaum buruh dan tani dalam SOBSI, KBKI, BTI, PETANI, SARBUMUSI dan lain² menundjukkan kesanggupan jang njata untuk mempersoalkan dan memetjahkan problim pengurusan ekonomi. Sebagai tjontoh jang penting adalah Musjawarah Gula di Tjipajung dalam tahun 1961. Sekalipun mereka tidak langsung duduk dalam pimpinan PPN atau perusahaan² terbukti banjak sumbangan² praktis dan ilmiah jang telah diberikan kepada Pemerintah untuk memperbaiki pengurusan produksi gula. Kesimpulana jang berharga telah diambil dalam musjawarah tersebut, jang telah diakui pula oleh wakila Pemerintah. Tetapi sekali lagi achirnja manusia-manusia jang langsung bertanggung-djawab terhadap pengurusan produksi itulah jang menentukan apakah kesimpulan² jang baik bisa mendjadi kenjataan ataukah tidak.

Sebagai orang jang tidak langsung duduk dalam pengurusan ekonomi soal ekonomi dapat ditindjau dari hasil pengurusan itu sebagai titik bertolak. Setjara ekonomi umum (macro-ekonomi) kita dapat melihat dari perkembangan produksi nasional atau pendapatan nasional kalau angkanja tersedia, dari perkembangan produktiviteit tenaga kerdja. dari efek² perkembangan moneter dalam kehidupan ekonomi negeri, dari tingkat penghidupan Rakjat, naik-turunnja dajabeli Rakjat dan luas tidaknja kesempatan kerdja. Dengan adanja Plan Pembangunan Ekonomi Nasional proses dan hasil'pengurusan ekonomi itu dapat dibandingkan dengan djatah² plan pembangunan. Kami tidak bermaksud menilai Plan 8 Tahun dalam tindjauan ini karena soalnja sudah setjara luas dibahas dalam MPRS sebelum disjahkan. Malahan telah diadjukan pula amandemena dalam Lampiran-lampiran A-B dan C. Penilaian jang lebih mendalam dapat kita djumpai dalam buku jang berdjudul.Sosialisme Indonesia dan Sjarat² Pelaksanaannja" karangan D.N. Aidit, penerbitan Akademi Ilmu Sosial Aliarcham, Djakarta 1962. Kami'hanja mengambil beberapa segi pokok dan penting daripada pengurusan ekonomi Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berentjana sekarang.

Segiª pokok daripada pengurusan ekonomi jang kami pilih dan perlu ditindjau adalah:

a. Soal pengurusan produksi.

b. Soal pengurusan keuangan.

c. Soal pengurusan distribusi.

2. MOTIF POLITIK, EKONOMI DAN SOSIAL DALAM PENGURUSAN EKONOMI.

Tjara pengurusan ekonomi ditentukan oleh motif politik, ekonomi dan sosial daripada pengurusan. Kita mengenal pengurusan ekonomi setjara kapitalis dinegara-negara kapitalis, pengurusan ekonomi setjara sosialis dinegara-negara sosialis dan pengurusan ekonomi setjara kolonial dinegara-negara djadjahan. Bisa terdjadi bahwa semua tjara pengurusan ini adalah efisien etapi ada pula perbedaan fundamentil dan perbedaana graduil dilihat dari dasar serta tudjuan dan hasil tjara² pengurusan ekonomi tersebut, Perbedaan² ini disebabkan karena perbedaan sistim politik dan sosial jang berlaku'dalam masjarakat negara² tersebut.

Perbedaan hasil dari pengurusan tjara sosialis dan tjara kapitalis dapat diketahui setjara ekonomi umum dalam hubungannja jang luas (setjara macro-ekonomi) misalnja dar: sudut ketjepatan kenaikan produksi perindustrian. Dalam waktu 7 tahun dari 1952 sampai dengan 1958 ketjepatan kenaikan produksi perindustrian rata² setahun di Uni Sovjet (tjara sosialis) dan' Amerika Serikat (tjara kapitalis) masing² adalah 11,4% dan 1.6%.*

Tjontoh lain:

Perkembangan industri badja di Republik Rakjat Tiongkok sebagai negara Sosialis dibandingkan dengan Inggris, Djepang dan negara² kapitalis lainnja adalah sepeiti berikut:*

Dalam tahun 1958 dalam waktu 353 hari atau kurang dari I tahun RRT berhasil menaikkan produksi badja dari 5,35 djuta ton mendjadi 10,73 djuta ton. Untuk mentjapai tingkat produksi tersebut negara2 kapitalis memerlukan waktu jang sangat lama.

Inggris, dalam waktu 32 tahun menaikkan produksi badja dari 5,11 djuta ton mendjadi 10,02 djuta ton. (Tahun 1903-1935)

Djepang, dalam waktu 20 tahun menaikkan produksi badja dari 5,22 djuta ton mendjadi 11,11 djuta ton. (Tahun 1936-1956)

Amerika Serikat, dalam waktu 7 tahun menaikkan produksi badjanja dari 5 djuta ton mendjadi 10.81 djuta ton. (Tahun 1892-1899).

Djerman, dalam waktu 8 tahun menaikkan produksi badjanja dari 5,09 djuta ton mendjadi 10,06 djuta ton. (Tahun 1897-1905).

Perantjis, dalam waktu 29 tahun menaikkan produksi badjanja dari 5,5 djuta ton mendjadi 10,9 djuta ton. (Tahun 1923-1952).

Perbedaan hasil jang sangat menjolok dalam pengurusan setjara sosialis dan setjara kapitalis adalah karena perbedaan politik, ekonomi dan sosial jang berlaku dalam masjarakat negara² jang bersangkutan. Disamping itu ada pula pengurusan ekonomi setjara kolonial jang mengedjar efisiensi dengan djalan penghisapan kolonial jang intensif. Intensiteit tenaga kerdja jang murah adalah djalan kolonial dalam memperbesar produksi. mentjapai ongkos produksi jang serendah-rendahnja dan mendjamin keuntungan jang sebesar-besarnja bagi kekuasaan kolonial.

Motif politik, ekonomi dan sosial dalam pengurusan setjara sosialis adalah:

a. Kekuasaan negara tidak lagi ditangan klas burdjuis jang menggunakan negara sebagai alat untuk menindas Rakjat dan mendjamin keuntungan luarbiasa bagi kaum kapitalis, Kekuasaan negara berada ditangan proletariat jang merombak hubungan produksi setjara kapitalis dan setjara feodal dan mentjiptakan hubungan produksi setjara sosialis.

b. Perkembangan ekonomi sosialis tidak lagi berdasarkan hak milik perseorangan atas alat² produksi.

tiap bentuk penghisapan atas manusia oleh manusia dihapuskan. Produksi tidak lagi djatuh-bangun seiring dengan krisis² kelebihan produksi setjara berulang-ulang dan bebas dari segala pengaruh krisis umum kapitalisme sekarang. Krisis umum kapitalisme sekarang ditandai oleh makin luasnja sistim sosialis didunia disamping sistim kapitalis dan makin luasnja krisis kekuasaan kolonial daripada imperialisme, problim pasar makin akut, jang memaksa perusahaan² bekerdja dibawah kapasitet dan muntjulnja pengangguran massal jang chronis.

Ekonomi sosialis berkembang berdasarkan hukum ekonomi pokok daripada Sosialisme. Hal ini adalah seperti apa jang digambarkan sebelumnja oleh Marx-Engels jang dikembangkan oleh Lenin serta dipraktekkan di Uni Sovjet dan oleh pimpinan Partai² Komunis di-negara2 Sosialis lainnja. Marx- Engels menggambarkan, bahwa dalam masjarakat sosialis tudjuan daripada organisasi produksi jang berentjana hendaknja untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan daripada seluruh masjarakat dan anggota² perseorangan daripada masjarakat. Dengan thesis ini masjarakat sosialis tidak menoenal krisis² ekonomi jang lazim dialami oleh negara² kapitalis.

Dengan begitu dapatlah dimengerti mengapa dalam masjarakat sosialis terdapat ketjepatan jang luarbiasa dalam perkembangan produktivitet tenaga kerdia seiring dengan perkembangan teknik dan dajatjipta Rakjat pekerdja.

Motif politik, ekonomi dan sosial bagi pengurusan ekonomi di Indonesia sekarang sudah terdapat dalata Haluan Negara dan Haluan Pembangunan berdasarkan Ketetapah² MPRS. Pengurusan ekonomi di Indonesia tidak tjukup hanja ditindjau setjara teknis ekonomis sadja. Ia harus djuga berpegangan pada Haluan Negara jang telah ditetapkan oleh MPRS. Pengurusaa ekonomi disegala sektor harus efisien dilihat dari sudut teknis ekonomis tetapi djuga harus sesuai dengan politik ekonomi jang digariskan oleh Manipol dan Konsepsi Presiden tentang Kabinet Gotong-Rojong. Dengan ini mendjadi satu keharusan bahwa pengurus atau manager harus Manipolis sedjati. Djika tidak, maka efisiensi daripada pengurusan tidak bisa tertjapai. Sebab sesuai dengan Pidato Tahun Kemenangan Presiden selama masih ada Komunisto-phobi, buruh-phobi, tani-phobi dalam otak orang² jang duduk dalam pengurusan ekonomi maka kaum buruh dan kaum tani tidak bisa bertjantjut taliwondo atau kiprah sehebat-hebatnja dalam produksi. Atau kalau manager itu bukan Manipolis sedjati maka pentjolengan atau penggerowotan kekajaan negara terus berlangsung, jang mengatjaukan keadaan ekonomi negeri dan memberatkan penghidupan Rakjat.

Sebagai tjontoh dapat dikemukakan seperti berikut: Manipol menjatakan sektor ekonomi negara harus memegang commanding position dalam ekonomi terpimpin karenanja harus diperkuat. Manager perusahaan negara jang bukan Manipolis sedjati dalam hati tidak setudju kalau sektor ekonomi negara diperkuat. Sebab politik ini merupakan saingan jang berat dan berbahaja bagi perusahaan jang dimilikinja atau perusahaan bajangannja. Tjara jang ditempuh untuk menjelamatkan kepentingan ekonomi pribadi simanager perusahaan negara tersebut adalah membiarkan perusahaan negara itu bekerdja dibawah kapasitet. Malahan kalau perlu ia mendiskreditkan perusahaan negara dengan membiarkannja terus rugi agar satu waktu dapat dipartikelirkan. Setjara sadar perusahaan² negara diselewengkan sehingga terdjadilah salah-urus, karena manager jang dalam hati dan perbuatan anti-Manipol bertjokol terus.

3. SJARAT-SJARAT POKOK PENGURUSAN EKONOML

Pengurusan ekonomi setjara keseluruhan bertudjuan untuk mengembangkan ekonomi jang ditandai oleh kenaikan produksi nasional dari tahun ketahun. Tingkat perkembangan ekonomi (economic-growth) ini harus dapat mengatasi keterbelakangan diberbagai sektor ekonomi misalnja dalam bidang industri. Ada sjarat² pokok jang diperlukan untuk memberikan hasil jang baik dalam pengurusan ekonomi nasional.

Pengurusan ekonomi harus dipimpin oleh satu policy atau politik ekonomi jang ditetapkan dalam plan ekonomi. Plan pembangunan itu menetapkan arah perkembangan ekonomi nasional dengan menetapkan djatah² produksi dan konsumsi serta tjara² untuk mentjapai djatah² tersebut. Untuk dapat merealisasinja dengan sukses diperlukan pengurusan ekonomi jang efisien.

Bentuk organisasi daripada pengurusan ekonomi harus selalu disesuaikan dengan keadaan produksi kemasjarakatan, dengan keadaan konsumsi Rakjat dan dengan perkembangan jang terus-menerus daripada manusia sebagai tenaga produktif jang pokok. Ambillah salah satu bagian daripada Manipol jang menetapkan ekonomi sektor negara sebagai sektor jang memegang posisi komando atau peranan memimpin dalam kehidupan ekonomi negeri. Úntuk dapat melaksanakan tugas ini harus ada penelitian dan penjesuaian organisasi dalam susunan departemen², badan² ekonomi dan perusahaan2 negara. Penjesuaian ini harus dapat mendjamin tertjapainja efisiensi dalam pengurusan ekonomi sektor negara, sehingga perlu dipetjahkan beberapa problim dibawah ini:

a. Dalam rangka demokrasi terpimpin perlu ada pimpinan sentral dan desentralisasi dalam pelaksanaan pembangunan. Amanat Pembangunan Presiden menjatakan:................. dalam management harus ada desentralisasi dan demokratisering dalam kontrole". Dikatakan djuga: ............. kesatuan ekonomi itu memungkinkan pembangunan nasional jang sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian bangsa Indonesia, apabila kepulauan Indonesia berdiri dibawah kesatuan administrasi jang nasional dan merdeka".

Tentang projek² pembangunan daerah jang masih belum tertampung dalam Plan 8 Tahun MPRS harus dapat ditjakup sebagai projek² pelengkap atau tambahan (komplementer atau supplementer) dalam plan pembangunan daerah jang tidak bertentangan atau mengurangi pelaksanaan plan nasional didaeraha.

b. Struktur pimpinan jang birokratis harus dibongkar dan diadakan pimpinan kolegial disatu fihak dan pengawasan massa Rakjat dilain fihak. Pengawasan jang demokratis dapat disalurkan melalui Dewan² Perusahaan, Dewan² Pertimbangan Produksi, Distribusi dan Dewan² lainnja pada aparat ekonomikeuangan. Dewan² tersebut harus merupakan unsur penting dalam pengurusan ekonomi.

c. Koordinasi harus didjamin dan doublures serta kesimpang-siuran dalam pelaksanaan pembangunan harus dihilangkan. Tidak boleh berlangsung terus adanja kesimpang-siuran angka² produksi beras misalnja dari matjam² instansi jang mengurusi produksi padi. Banjak instansi jang mengurus produksi padi tetapi koordinasi tidak ada sehingga terdapat angka² produksi jang tidak realistis.

d. Perusahaan² Dagang Negara jang teoritis memegang kuntji perdagangan dalam dan luarnegeri dalam praktek tidak mampu mengendalikan peredaran barang² jang menurut peraturan dikuasai oleh pemerintah. PDN perlu diretul organisasi dan personalianja sehingga betula mendjadi aparat Manipol jang mengabdi kepada keperluan konsumsi Rakjat dan produksi dalamnegeri dalam melantjarkan peredaran baranga.

Ini semua adalah sjarat² pokok jang penting untuk dapat mengadakan pengurusan ekonomi sektor negara setjara sehat dan mendjamin keuntungan² bagi negara dan Rakjat.

Presiden Soekarno dalam Pidato Tahun Kemenangan menegaskan bahwa kaum buruh dan kaum tani harus bisa kiprah" atau ,bertjantjut tali-wondo" dalam produksi. Membangkitkan antusiasme Rakjat pekerdja adalah tugas penting bagi kita semua untuk dapat mensukseskan pengurusan ekonomi. Untuk mentjapai maksud ini harus dilaksanakan pula kewadjiban² pokok seperti: a) pendidikan kader; b) meningkatkan daja kreasi daripada Rakjat pekerdja; c) mengintroduksi mesin² baru dan kemadjuan teknik disamping menggunakan semua alat² lama jang ada semaksimum-maksimumnja; d) menghemat dalam menggunakan bahan² mentah serta bahan² lainnja dalam proses produksi: dan e) jang tidak kalah pentingnja adalah perbaikan upah dan djaminan sosial kaum buruh.

Tindakan² tersebut diatas adalah usaha² teknis ekonomis jang perlu diadakan untuk dapat memenuhi atau melebihi djatah² plan, untuk dapat menurunkan ongkos produksi dan bekerdja atas dasar swa-sembada biaja (cost-accounting) perusahaan² atau unit² ekonomi. Ini semua adalah sjarat² pokok jang perlu dipenuhi untuk mendapatkan hasil jang baik dalam pengurusan ekonomi setjara umum.

II

PENGURUSAN PRODUKSI

Segi terpenting daripada pengurusan ekonomi setjara nasional adalah pengurusan atau management produksi. Kita tidak bisa bitjara tentang proses dan hasil pengurusan ekonomi jang baik tanpa memetjahkan problim pengurusan produksi sebaik-baiknja. Perkembangan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh perkembangan produksi nasional. Tidak ada kehidupan ekonomi tanpa produksi, tidak ada perbaikan taraf penghidupan Rakjat dan perkembangan kebudajaan tanpa ditjiptakan sjarat² materiil melalui produksi.

Produksi nasional meliputi ekonomi sektor negara dan ekonomi sektor swasta nasional dan asing. Manifesto Politik mengakui adanja struktur modal jang sedemikian dalam masjarakat Indonesia. Disamping pengakuan itu Manipol menetapkan satu konsepsi ekonomi jang tegas jaitu: sektor negara harus memegang posisi komando. Sektor swasta nasional dan asing dikerahkan dalam rangka pengerahan funds & forces" dengan kwalifikasi jang tegas pula. Jaitu: ,modal dan tenaga, jang hendak kita ikut-sertakan itu, haruslah bertjorak progresif" dan sebaliknja funds and forces jang tidak progresif, tenaga-tenaga jang reaksioner dan anti-revolusioner, akan kita tolak dan malahan kita tentang."

Sesudah ambil-alih perusahaan² Belanda dalam rangka perdjuangan pembebasan Irian Barat makin banjak perusahaan² negara jang langsung diselenggarakan dan dipimpin oleh Pemerintah. Karena itu kami anggap penting dan perlu mempersoalkan dalam tindjauan ini terutama sekali soal pengurusan ekonomi sektor negara atau management perusahaan² negara. Dengan ini tidak berarti menghilangkan arti penting atau peranan jang positif daripada sektor swasta jang bukan monopoli asing dalam mengubah ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional.

L. TUDJUAN POKOK PENGURUSAN PRODUKSI.

Bagi sektor negara dan sektor swasta tudjuan pokok daripada pengurusan produksi adalah mentjapai ongkos produksi jang serendah-rendahnja untuk mendjamin keuntungan² bagi perusahaan. Untuk mentjapai ini perlu ada efisiensi daripada pengurusan.

Sebelum mempersoalkan lebih djauh soal efisiensi perlu diperhatikan unsur² daripada pengurusan produksi. Ia meliputi soal² seperti berikut:

a. Soal manusia sebagai pengurus atau manager tingkat atas, menengah dan bawahan.

Biasa disebut djuga sebagai struktur atau susunan management.

b. Massa pekerdja sebagai tenaga produktif jang terpokok, jang dengan kerdjasama dalam perusahaan mengubah alat² produksi (mesin², bahan mentah. barang² baku, dlsb.) mendjadí kekajaan materiil.

c. Organisasi dalam proses produksi jang harus mendjamin koordinasi jang efektif.

d. Ongkos produksi, harga produksi dan swa-sembada biaja (cost-accounting).

e. Sistim pengawasan dalam pengurusan produksi.

Unsur² pengurusan produksi tersebut adalah faktor² jang menentukan sifat dan hasil daripada pengurusan.

Karena tudjuan pokok daripada pengurusan produksi adalah menurunkan ongkos produksi dan mendjamin keuntungan, maka naik-turunnja produksi adalah faktor pendorong'untuk menjelidiki keadaan pengurusan produksi. Atau kalau bahan² dari dalam perusahaan jang biasanja tidak mudah diperoleh dapat diketahui mengenai untung ruginja perusahaan dapat pula mendjadi ukuran keadaan management, setelah diselidiki lebih djauh.

Pada dasarnja dalam keadaan produksi jang meningkat keuntungan perusahaan bertambah apabila perusahaan tidak bekerdja dibawah tingkat kapasitet kerdja jang kritik jaitu jang tidak dapat lagi memenuhi biaja eksploitasi jang normal. Perkiraan beberapa ekonom di Indonesia titik kritik itu, jang membikin perusa~ haan,,tidak untung dan tidak rugi" (break-even-point), adalah daja kerdja jang sudah merosot mendjadi 60% dari kapasitet penuh. Kita sebaiknja tidak usah terlalu pertjaja kepada teori ini. Sebab pada pokoknja selama ada hasil selama itu pula madjikan mendapat keuntungan² dari perusahaannja. Dari hasil pendjualan barang² produksi selalu ada bagian jang dikantongi sendiri oleh madjikan dan tidak dibajarkan kepada tenaga kerdja setelah diadakan penjisihan untuk melangsungkan produksi.

Sekalipun begitu teori tersebut masih bisa digunakan untuk meneliti keadaan pengurusan. Sebab teori tersebut masih berlaku dikalangan pengurus perusahaana negara atau orang² jang bertanggung-djawab terhadap pengurusan produksi di-badan² pemerintah. Ambillah produksi perkebunan berdasarkan angka² jang diumumkan oleh PPN dalam mendjawab tulisan saudara Warsosoekarto dari Pimpinan Pusat Sarbupri dalam suratkabar",EKONOMI NASIONAL" tanggal 26 Oktober 1962. Kalau kita perhatikan angka² jang dideretkan mulai tahun 1953 sampai tahun 1962 maka angka terendah dari seluruh produksi tahunan untuk karet adalah tahun 1960 jang berdjumlah 213.779 ton. Dibandingkan dengan sebelum perang (Statistical Pocketbook of Indonesia 1961) angka tertinggi adalah tahun 1940 jang berdjumlah 282.628 ton. Angka tertinggi ternjata adalah tahun 1953 jang berdjumlah 309. 098 ton, Produksi PPN tahun 1960'mengenai karet adalah sebesar 90.972 ton atau dibandingkan dengan produksi tertinggi PPN tahun 1957 jang berdjumlah 112.775 ton adalah sebesar 81% dan tahun 1961 mendjadi 94.731 ton atau 83% setelah terus-menerus turun semendjak tahun 1958.

Setjara keseluruhan produksi karet tahun 1960 adalah 68% dan dalam tahun 1961 adalah 76% dari kapasi.- tet tertinggi selama ini. Dengan ini tjukup alasan bagi orang jang ingin menanggulangi kesulitan ekonomi sepert jang dinjatakan oleh Pidato Tahun Kemenangan Presiden, terutama bagi buruh perkebunan negara untuk bertanja:Bagaimana keadaan pengurusan perkebunan negara?".Bagaimana menjelamatkan produksi agar tidak mentjapai titik kritik bagi perusahaan ?".

Konferensi produksi perkebunan oleh Sarbupri di Surabaja pada bulan Oktober 1962 telah mengemukakan fakta² dengan menjoroti unsur² management produksi jang menentukan naik-turunnja produksi dan ongkos produksi. Konferensi produksi perkebunan tersebut adalah sangat representatif karena jang memperbintjangkan masalahanja adalah pemimpin² buruh jang langsung berpraktek dalam perkebunan² dari sebagian besar perkebunan di Indonesia. Bahana dari tangan pertama ini-dapat didjadikan bahan² pertimbangan dalam menindjau keadaan pengurusan produksi.

2. STRUKTUR PENGURUSAN PRODUKSI DAN PERAN- AN MASSA PEKERDJA.

Pengurusan ekonomi mengandung unsur² manusia. organisasi dan alat² produksi. Dari semua ini jang terpenting adalah faktor manusia jang bertanggung-djawab terhadap management. Hasil daripada pengurusan ekonomi tergantung kepada pengurus (manager) apakah ia dapat mengorganisasi dan memimpin kerdjasama tenaga² manusia dalam perusahaan. Faktor tenaga kerdja manusia adalah jang terpenting karena ia merupakan sesuatu jang hidup dan tergantung semata-mata padanja apakah mesin² raksasa dan ketjil, bahan mentah dan barang baku, dapat diubah mendjadi barang³ djadi jang diinginkan baik setjara kwantitatif maupun setjara kwalitatif.

Śatu perusahaan gula mempunjai mesin² modern jang terbaik, bahan mentah dan barang² baku berlimpahlimpah. organisasi kerdja telah tersusun rapi, modal kerdja'tersedia tjukup. Tetapi pabrik ini tidak menghasilkan gula selama tenaga kerdja manusia tidak menjentuh barang² mati itu. Selandjutnja matjam² hal bisa terdjadi, misalnja ongkos produksi bisa terlalu tinggi. produksi bisa turun, kwalitet produksi bisa djelek. achirnja perusahaan bisa rugi, kalau manusia jang mendjadi manager ini tidak beres. Ketidakberesan ini bisa karena matjam² sebab. Bisa karena tidak tjakap sekalipun djudjur, bisa karena sikapnja jang reaksioner terhadap buruh, bisa karena boros atau korup, bisa karena ia tidak mampu menghadapi akibat² buruk krisis ekonomi-keuangan disekitarnja.

Dalam struktur pengurusan produksi terdapat orang² jang bertanggungdjawab, jaitu: pengurus² tingkat atas atau topmanager, tingkat menengah dan bawahan. Akan tetapi pengurus² tersebut belum berdaja dan pengurusan produksi belum ada artinja apa² selama massa pekerdja belum bergerak atau belum melakukan produksi kekajaan materiil.

Pentingnjà peranan massa pekerdja dapat dilihat dari pengalaman produksi perkebunan negara. PPN membeberkan angka² produksi karet semendjak tahun 1957 sampai dengan tahun 1961 dan tahun 1962 sebagai angka target (djatah). Tahun 1958 dan 1959 boleh dikatakan tahun² dimana banjak kaum intelektuil menganggap ada vacuum dalam keahlian management diperkebunan² bekas milik Belanda setelah diambil-alih. Drs. Pang Lay Kim, Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Djakarta. dalam tulisannja, mengenai Business Management Training in Indonesia" (Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Djanuari/Februari 1960 halaman 70) mengkonstatasi kenjataan seperti berikut: "The management situation in Indonesia became particularly acute after the departure of Dutch personnel in 1958 and the nationalization of Dutch enterprises in Indonesia", Dalam tahun 1960 dan 1961 bisa dianggap bahwa management PPN telah diduduki oleh manager² ahli" atau setidak-tidaknja vacuum tahun 1958 dan 1959 sudah terisi. Tetapi orang bertanja mengapa djustru pada tahun² jang sulit (1958- 1959) produksi hanja merosot 4% dibandingkan dengan tahun 1957 tetapi dalam tahun 1960 malahan merosot dengan 19%.

Djawaban terhadap pertanjaan itu dapat diberikan oleh kaum buruh dalam konferensi produksi perkebunan di Surabaja. Pada tahun 1957, 1958 dan 1959 dengan kemerosotan jang sangat ketjil produksi PPN dapat diselamatkan. Karena kaum buruh, menurut istilah Presiden Soekarno dalam Pidato Tahun Kemenangan, masih bisa leluasa .bertjantjut taliwondo" dan .kiprah" sehebat-hebatnja. Pada achir tahun 1957 dan dalam tahun 1958 Sarbupri dan SOBSI mengadakan kursus kilat bagi kader² kaum buruh untuk menjelamatkan produksi perusahaan² Belanda jang diambil-alih, melawan sabotase dan menuntut agar perusahaan² tersebut didjadikan perusahaan negara, agar bisa mendjadi sumber keuangan negara. Tetapi dalam tahun 1960 dimana management dianggap dapat dipetjahkan" produksi malahan merosot banjak dan titik rendah ini menurut angka PPN masih dialami pula dalam tahun 1961 dengan kemerosotan 17% dibandingkan dengan tahun 1957. Tegasnja sekalipun manageranja sudah tersusun, massa pekerdja tidak bisa kiprah", karena menurut pengalaman kaum buruh perkebunan seperti jang dirumuskan dalam konferensi terdapat salah-urus atau mismanagement berupa ,,pengekangan hak² demokrasi, penurunan penghasilan buruh oleh kaum kapitalis birokrat, adanja familisistim dan kontjosistim dalam politik personalia, adanja birokrasi". Ditambah pula kaum kapitalis birokrat dengan matjam² tjara mengintrodusir perpetjahan kaum buruh perkebunan.

Pengalaman tersebut menundjukkan kepada kita bahwa faktor utama dalam pengurusan produksi adalah tenaga produktif manusia, lebih² dalam sektor perkebunan jang banjak tergantung kepada produktivitet tenaga manusia (manpower). Pengurus atau manager perusahaan disegala tingkatan bagaimanapun ahlinja setjara teknis tidak akan berhasil dalam mengurus produksi tanpa memetjahkan setjara demokratis problim kerdjasama jang harmonis dikalangan massa pekerdja.

Kaum kapitalis nasional atau dengan istilah Indonesia jang populer golongan swasta, didorong oleh kewaspadaan jang besar agar keuntungannja djangan dikantongi oleh orang lain, menetapkan struktur management jang mendjamin kontrol jang intensif olehnja sendiri. Tjara² jang ditempuh oleh swasta nasional di Indonesia dan di-negara² jang ekonominja belum berkembang umumnja adalah sama. Pemilik perusahaan memimpin sendiri perusahaannja. Kalau unit²nja sangat luas dibantu oleh keluarganja sendiri atau paling djauh mengambil sahabat karib jang dianggapnja sehidup semati dengannja. Kita bisa teliti keadaan itu misalnja di perusahaán tenun Ratatex dimana mulai dari pusat sampai di-unita ekonominja adalah keluarganja sendiri. N.V. PIOLA. Dasaad Concern dan banjak tjontoha lainnja, pada umumnja menempuh tjara pengurusan jang sama.

Struktur pengurusan jang sedemikian ini selama masih meliputi usaha² jang ketjil dan sedang seperti sekarang, masih bisa ditanggulangi oleh golongan swasta nasional Indonesia dengan menjeret anak, istri, anak menantu, saudara dan sebagainja dalam pengurusan. Tetapi bertahan pada tjara ini ia akan tetap terbelakang dan dengan sendirinja hingga sekarang terdesak oleh perusahaan modal besar asing jang struktur managementnja sudah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi modern jang makin komplex, tetapi tetap mendjamin keuntungan jang sebesar-besarnja bagi dirinja.

Dalam struktur pengurusan ekonomi sektor negara, chususnja perusahaan² negara, masih didjumpai sistim jang birokratis. Disana-sini management terdiri dari komplotan orang² jang bisa bekerdja sama dalam membagi-bagi rezeki". Hal ini sudah tidak diragukan lagi karena Presiden Soekarno sendiri sudah mensinjalirnja beberapa kali dalam pidato² Djarek, Resopim, dan Tahun Kemenangan. Konferensi produksi perkebunan jang diselenggarakan Sarbupri di Surabaja mensinjalir adanja familisistim dan kontjosistim dalam politik personalia PPN. Ini semua adalah bentuk² salah-urus jang harus diberantas. Dalam memetjahkan susunan pengurusan ekonomi haruslah berpegang pada sjarat² patriotik, djudjur, tjakap, demokratis dan ber-tjita² Sosialisme. Kalau Amanat Pembangunan Presiden mengenai tenaga² buruh/pegawai mengharuskan agar tidak se-mataa menitik-beratkan kepada idjazah, tetapi djuga kepada ketjakapan dan bakat, dan dengan demikian dapat mendorong tertjapainja efficiency kerdja" maka paling sedikit orang² dalam pengurusan ekonomi harus memenuhi sjarat jang sama, jaitu berbakat untuk mendjadi Manipolis jang sedjati.

8. SJARAT PENGURUSAN PRODUKSI JANG DÈMO- KRATIS.

Bentuk demokratis dalam pengurusan produksi pada pokoknja adalah seperti jang diamanatkan oleh Manifesto Politik, Djarek, Resopim, Pidato Tahun Kemenangan dan Haluan Pembangunan Negara. Unsura daripada demiokratisering itu adalah seperti.berikut.: a. Demokratisering dalam kontrole.

b. Sjarat² mental bagi pengurus atau manager disegala tingkatan agar tidak dihinggapi penjakit Komunisto-phobi, buruh-phobi dan sebagainja.

Penjertaan Rakjat pekerdja dalam perentjanaan dan c. pelaksanaan pembangunan berentjana.

d. Pimpinan dalam segala lapangan harus diadakan setjara terbuka.

e. Harus ada desentralisasi dalam management.

f. Pembentukan Dewan² Perusahaan, Dewan² Pertimbangan Produksi dan lain².

Unsur² demokratis dalam pengurusan jang diamanatkan oleh Presiden Soekarno adalah sesuai benar dengan hasrat kaum buruh dan Rakjat pekerdja untuk mengembangkan ekonomi sektor negara. Dari dapur organisasi² buruh makin banjak mengalir konsepsi² penjehatan djawatan dan perusahaan negara diminta atau tidak diminta oleh Pemerintah. Tetapi tidak sedikit rintangan² jang dihadapi seperti kelambatan? dalam pembentukan Dewan² Perusahaan, pengekangan hak² demokrasi dan gerakan² pemetjah-belah serikatburuh jang dilantjarkan oleh kaum reaksi.

Ada orang, malahan djuga orang intelektuil jang terbelakang, jang takut setengah mati dengan demokratisering dalam pengurusan. Mereka memberikan tafsiran jang menjesatkan mengenai tuntutan demokratisering dalam 'pelaksanaan pembangunan dan pembentukan Dewan² Perusahaan, Dewan2 Produksi, Dewan² Distribusi dan lain sebagainja. Se-olah² kaum buruh sudah tidak mengakuí lagi adanja peranan pimpinan dalam management pembangunan. Hal ini perlu kedjelasan dan karenanja djuga unsur² demokratisering dalam pengurusan perlu disistematisir.

Demokratisering dalam pengurusan tidak berarti rame² memimpin tanpa ada jang bertanggungdjawab. Demokratisering dalam pengurusan berarti:

a. Ada orang jang paling bertanggungdjawab dalam pimpinan jang kolektif dalam penjelenggaraan.

b. Ada sistim pengawasan jang demokratis terhadap pengurusan produksi jang dilakukan oleh massa melalui serikatburuh² dan Dewan² Perusahaan.

c. Ada djaminan hak² demokrasi bagi serikatburuh² untuk menjelenggarakan rapat² kaum buruh guna membitjarakan semua soal mengenai usaha melantjarkan produksi

4. SJARAT EFISIENSI DALAM PENGURUSAN ÁRO- DUKSI

Seperti sudah diterangkan dimuka maka tudjuan daripada pengurusan adalah mentjapai efisiensi dalam pengurusan. Hasil daripada pengurusan produksi jang efisien adalah ongkos-produksi jang rendah tanpa merugikan tetapi malahan dengan memperbaiki penghasilan kaum buruh.

Kaum kapitalis djuga mempunjai tjita² tinggi untuk mengadakan pengurusan produksi jang efisien bagi si kapitalis, jang dapat menurunkan ongkos produksi melalui pemerasan luarbiasa daripada tenaga kerdja manusia. Kaum kapitalis birokrat dalam perusahaan² negara, jaitu sematjam jang dinjatakan oleh Presiden Soekarno dalam Pidato Tahun Kemenangan dan Resopim kaum Komunisto-phobi dan kaum pentjoleng perusahaan² negara djuga mempunjai konsepsi efisiensi" dalam management tetapi setjara kapitalis

Efisiensi dalam pengurusan produksi bisa menurunkan ongkos produksi dengan keadaan produksi jang konstant atau dengan kenaikan² produksi. Ia bisa mengubah kerugian mendjadi keuntungan atau keuntungan perusahaan mendjadi bertambah. Dengan tjara kerdja,dan pengupahan jang demokratis jang menjelaraskan kenaikan penghasilan buruh dengan kenaikan produktivitet kerdjanja, maka kaum buruh berhak atas kenaikan² upah berhubung dengan kenaikana produksi.

Untuk dapat menilai-naik-turunnja ongkos produksi setjara terang harus ada pengertian tertentu mengenai ongkos produksi. Diluar pengertian berdasarkan Ekonomi Politik Marxis ada matjam² pengertian mengenai .,ongkos produksi", misalnja:

a. Ada jang menganggap ongkos produksi pabrik meliputi ongkos² jang diperlukan untuk menghasilkan produksi. Perhitungan ongkos produksi hanja sampai dipintu bagian perdagangan daripada perusahaan.

b. Ada jang berpendapat bahwa ongkos produksi itu adalah semua ongkos² jang dikeluarkan untuk langsung memproduksi dan termasuk jang dikeluarkan oleh bagian perdagangan. Sebab perusahaan² modern kebanjakan sudah tidak bisa memisahkan bagian fabricage dengan bagian perdagangan.

Dua tjara menghitung ongkos produksi tersebut sama tidak djelasnja dalam membagi mana modal dan mana keuntungan.

Pengertian ongkos produksi setjara ilmiah berdasarkan Ekonomi Politik Marxis adalah seperti berikut:

a. Ongkos produksi adalah ongkosa jang dikeluarkan untuk keperluan alat² produksi (seperti mesin² bahan² mentah/baku/penolongtanah~gedung - alat² pengangkutan dan laina perlengkapan untuk dapat berproduksi) ditambah dengan upah tenaga kerdja.

b. Harga produksi adalah ongkos produksi ditambah keuntungan jang berupa nilai lebih, jaitu bagian jang tidak dibajarkan kepada kaum buruh jang menghasilkan tetapi dimiliki oleh sikapitalis. Djadi harga produksi adalah nilai produksi berdasarkan harga pasar.

Pengertian ongkos produksi dan harga produksi tersebut adalah terang karena memberikan pengertian jang tadjam antara kapital dan keuntungan.

Untuk memudahkan penilaian kita mengenai ongkos produksi dalam perusahaan² negara adalah baik apabila kita menetapkan pengertian tertentu sebagai kata sepakat mengenai ongkos produksi. Jaitu:

Ongkos produksi adalah semua biaja jang dikeluara. kan untuk alat² produksi (barang2 jang bergerak dan jang tidak bergerak, berarti sudah termasuk penjusutan) dan untuk pembajaran upah termasuk djaminan sosial bagi buruh dan pegawai.

b. Harga pendjualan pabrik atau perusahaan adalah ongkos produksi ditambah keuntungan kotor diluar padjak². Djadi tidak termasuk keuntungan² perdagangan atau'risiko perdagangan.

Pengertian ini hanja sebagai pegangan pertama dalam menindjau persoalan ongkos produksi di-perusahaan². Matjam² perusahaan negara apalagi perusahaan² swasta mempunjai pengertian jang matjam² mengenai ongkos produksi. Misalnja soal penjusutan, padjak pendjualan, atau pungutan² lain, dan sebagainja masuk atau tidak masuk perhitungan ongkos produksi. Sekalipun sudah ada Undang² No. 19 tahun 1960 mengenai perusahaan negara kesimpang-siuran pengertian dalam praktek masih belum teratasi semua. Soalnja adalah pengertian apa jang akan dipakai sebagai kata sepakat misalnja dalam menetapkan djumlah gratifikasi bagi kaum buruh dan untuk lain² keperluan. Dalam taraf pertama kedjelasan bagi kita sendiri mengenai pengertian ongkos produksi harus ada, menjelidiki berapa modal dan berapa keuntungan perusahaan.

Jang menarik perhatian adalah hasil penindjauan saudara/Warsosoekarto sebagai anggota Dewan Perusahaan di-kebun² Batulawang,Mira Mare, Negara, Bumisari, Lendra dan Tjisompret jang ditulis dalam Ekonomi Nasional tgl. 12 Oktober 1962. Didapat keterangan bahwa kostprijs kebun untuk 1 Kg karet sheet kering berdjumlah Rp. 43,- sampai Rp. 47,-. Kostprijs pusat antara Rp. 65,— sampai Rp. 70,— per Kg sheet kering. Lepas daripada pertimbangan bagaimana elemen² kostprijs atau unsur² ongkos produksi jang dimaksudkan, orang paling sedikit bertanja: mengapa ada perbedaan jang begitu besar antara penetapan ongkos produksi kebun dan ongkos produksi jang ditetapkan oleh kantor pusat.

PPN mendjawab tulisan tersebut dalam Ekonomi Nasional tanggal 26 Oktober 1962 seperti berikut: Jang benar ialah bahwa biaja² kantor Pusat sengadja dipalsukan terlalu besar, karena sampai ini hari biaja K.P. tidak akan melebihi k.l. 25% termasuk sudah perhitungan keuntungan jang lajak bagi perusahaan dan penjusutan. Djikalau harus diakui bahwa harga pokok, djika dibandingkan dengan sebelum ambil-alih, memang menundjukkan gedjala naik terus-menerus, maka sekiranja gedjala tersebut tidak terdapat didalam sektor perkebunan sadja. tetapi merupakan gedjala umum". Begitulah djawaban PPN mengenai ongkos produksi karet perkebunan.

Djawaban PPN tersebut tidak djelas mana jang diakui atau didjadikan pegangan, angka kantor pusat ataukah angka harga pokok dikebun. Karenanja ada dua kemungkinan:

a. Kalau PPN berpegang pada angka kostprijs pusat antara Rp. 65,- sampai Rp. 70.- per Kg sheet kering (bukan Rp. 75,- seperti jang termuat dalam djawaban PPN) seperti jang diumumkan oleh saudara Warsosoekarto, maka dengan plafond biaja KP 25% termasuk keuntungan dan penjusutan, terdapat harga pokok kebun jang diperkirakan lebih besar daripada hasil penjelidikan saudara War. sosoekarto. Dalam hal jang sedemikian apabila tidak ada salah-urus atau mismanagement jang disimpulkan oleh konferensi produksi Surabaja, PPN tidak perlu marah tetapi harus mendjelaskan setjara objektif struktur kostprijs pusat dan dimana letaknja perbedaan, dengan struktur kostprijs kebun.

b. Kemungkinan lain angka² penjelidikan kostprijs kebun memang benar seperti jang dilaporkan oleh Sdr. Warsosoekarto. Dalam hal jang sedemikian kalau tidak ada salah-urus, PPN harus bergembira karena ongkos produksi lebih rendah daripada prognose (perkiraan pendahuluan). Sebab dengan begini keuntungan² perusahaan bisa diperbesar melalui saving (penghematan) dalam proses produksi dan atau melalui keuntungan² dalam pemasaran (marketing).

Tetapi PPN dalam djawabannja terhadap tulisan Warsosoekarto ternjata main pukul kiri, pukul kanan dan achirnja pukul diri sendiri. Sebelum ia achiri djawabannja.ia mengemukakan bahwa kenaikan² terusmenerus daripada harga pokok dibandingkan dengan sebelum ambil-alih adalah gedjala umum dan bukan keadaan didalam sektor kebun sadja. Kemudian PPN mendjadikan buruh sebagai sasaran dengan menjatakan bahwa kenaikan harga pokok adalah karena unsur upah buruh paling santer kenaikannja. Achirnja PPN dalam djawabannja menjerahkan kepada pembatja djikalau hal ini dinamakan mismanagement". Djawaban sematjam ini bukan satu pemetjahan mengenai problim management PPN jang telah disorot oleh konferensi produksi perkebunan kaum buruh di Surabaja./

Faktor ekstern dibidang ekonomi dan politik bisa membawa pengaruh jang buruk atas pengurusan produksi.. Krisis ekonomi, keuangan, kematjetan distribusi barang2 modal, bahan2 mentah/penolong dan baku, politik harga pemerintah jang menggontjangkan prijsvorming dan politik padjak jang mengurangi incentive perusahaan² produksi, adalah faktor² ekstern perusahaan jang dapat mempengaruhi proses produksi. Tetapi dengan faktor² ekstern ini tidak dapat orang mengchalalkan salah-urus atau mismanagement, pemborosan dan korupsi, jang terdapat dalam perusahaan² negara. Usaha mengadakan pengurusan jang efisien harus tetap berlangsung untuk mentjegah kemerosotan produksi jang lebih mendalam.

5. ANGGARAN BELANDJA PERUSAHAAN PRODUKSI

Anggaran belandja (budgeting) perusahaan adalah suatu analisa biaja² dan hasil dari semua kegiatan perusahaan. Ia membandingkan dalam periode tertentu biaja dan prestasi. nilai modal jang ditanam dan nilai produksi jang dihasilkan. Nilai modal adalah apa jang dimaksudkan dalam ilmu Ekonomi Politik Marxis kapital tetap untuk biaja alat² produksi dan upah/gadji. Sedangkan nilai produksi adalah kapital tetap tersebut ditambah dengan nilai-lebih atau dengan perkataan lain nilai produksi berdasarkan harga pasar. Tetapi dalam anggaran belandja perusahaan nilai produksi itu tidak merupakan nilai berdasarkan harga pasar sepenuhnja. Sebab harga pendjualan perusahaan kepada kaum kapitalis dagang atau perantara² dalam peredaran barang dagangan selalu dibawah harga terachir (eind-prijs) dipasar karena belum terhitung ongkos² serta keuntungan² sektor perdagangan. Nilai produksi jang dimaksud dalam anggaran belandja perusahaan adalah nilai modal ditambah keuntungan perusahaan produksi atau nilai produksi berdasarkan harga pendjualan perusahaan² produksi.

Faktor² pertimbangan dalam penjusunan anggaran belandja perusahaan untuk satu periode tertentu adalah:

a. Ongkos², baik ongkos² tetap maupun jang tidak tetap.

b. Besar-ketjilnja perputaran modal (omzet) perusahaan.

C. Besar-ketjilnja produksi.

d. •Keadaan persediaan (stock) barang² baik hasil produksi maupun bahan² mentah, barang baku/penolong.

Pendjualan hasil produksi dan pembelian baranga e. keperluan produksi, disertai analisa pasar.

f. Keuntungan perusahaan.

Tentang ongkos tersebut dalam (a) perlu sedtkit kedjelasan. Jang dimaksudkan dengan:

a. Ongkos tetap adalah ongkos2 jang pada pokoknja tidak mengalami perobahan sekalipun ada kenaikan produksi karena meningkatnja kegiatan perusahaan atau ada efisiensi dalam pengurusan (management). Misalnja penjusutan mesin² dan gedung², biaja umum seperti kantor direksi, kantor perwakilan, bagian perdagangan dari perusahaan, djalan raya dan lain².

b. Ongkos² variabel adalah biaja² jang naik-turun seimbang dengan naik-turunnja kegiatan perusahaan atau produksi. Misalnja biaja untuk membangkitkan tenaga listrik, untuk bahan mentah, barang baku/ penolong, upah serta gadji kárena kerdja lembur atau peningkatan produktivitet tenaga kerdja. Perlu diperhatikan bahwa kaum kapitalis atau penganut teori kapitalis pada umumnja ingin menggolongkan upah atau gadji dalam bagian ongkos² tetap (constant) dengan maksud agar keuntungan bertambah besar dan penghasilan tenaga kerdja tetap rendah sekalipun ada kenaikan² produksi.

Istilah² ongkos tetap (constant) dan ongkos variabel tersebut adalah tidak sama dengan pengertian ilmiah Ekonomi Politik Marxis mengenai kapital, jang membaginja dalam kapital constant (alat² produksi) dan kapital variabel (upah).

Disamping itu ada pula istilah² ongkos langsung dan ongkos² tidak langsung. Lazimnja soal itu dilihat dari sudut pengaruh bagian² tertentu dari perusahaan terhadap ongkos produksi. Biaja bagiana perusahaan jang tidak mudah dihitung setjara tepat dalam ongkos produksi, dinamakan ongkos² tidak langsung. Misalnja: penjusutan mesin², gedung², kendaraan, djalan2, biaja kantor, biaja direksi dan lain². Achirnja ongkos² tidak langsung itu dihitung setjara rata² dengan membagi djumlah ongkos tersebut dengan hasil produksi. Sedangkan jang dinamakan ongkos langsung adalah jang setjara terang dan mudah dapat dihitung pengaruhnja terhadap ongkos produksi. Misalnja upah buruh, bahana mentah, barang² baku/penolong dan sebagainja.

Kompleksnja persoalan perhitungan biaja² produksi dalam masjarakat jang bukan sosialis tidaklah sematamata karena luasnja kegiatan perusahaan jang modern. Tetapi ia djuga disebabkan karena teori ekonomi kapitalis tidak suka mengumumkan sesuatu jang benar mengenai pembagian jang tegas antara modal dan untung. Berlindung dibawah peraturan jang mendjamin ,,rahasia perusahaan" diumumkannjalah angka² keuntungan jang tidak riil untuk mengelakkan pembajaran padjak jang tinggi. Di Indonesia sekarang masih ada djaminan rahasia perusahaan jang djuga dipegang teguh oleh kaum kapitalis birokrat dalam perusahaanperusahaan negara. Kalau kaum kapitalis biasa menggunakan djaminan rahasia perusahaan untuk menjisihkan keuntungan serta mengelakkan padjak, maka kaum kapitalis birokrat menggunakannja untuk mengelakkan kontrol jang demokratis dari bawah (massa) dan dari atas (instansi² jang berwenang). Penegasan Presiden Soekarno dalam Amanat Pembangunan Presiden adalah tegas jaitu agar dalam management ada pimpinan jang terbuka dan kontrol jang demokratis. Dengan ini perusahaan2 negara harus terbuka bagi lembaga negara serta badan² pemerintah jang berwenang dan bagi massa pekerdja melalui serikatburuhnja dalam perusahaan. Untuk bisa bertjantjut taliwondo kaum buruh harus tahu bagaimana, mengapa dan untuk apa ia harus bergerak menanggulangi produksi. Selama masih ada birokrasi maksud ini tidak bisa tertjapai.

Penjusunan anggaran belandja perusahaan produksi bagaimanapun djuga memerlukan angkaa kwantitatif dan kwalitatif. Soalnja sekarang.perusahaan sudah atau belum memiliki angka² tersebut. Pada waktu ambil-alih perusahaana Belanda achir tahun 1957 banjak angka² atau petundjuka tidak tersedia. Tetapi sekali lagi perlu diketahui bahwa meskipun belum ada tenaga² jang dianggap ahli" oleh fihak instansi atasan untuk mengisi kekosongan (vacuum) dalam management, kaum buruh sudah bertjantjut taliwondo untuk menjelamatkan produksi dan memberi keuntungan² kepada perusahaan negara. Sampai pada hubungan bank (bankrelaties) pun harus diselidiki oleh kaum buruh untuk dapat memetjahkan problim pembiajaan. Perusahaana produksi ternjata dapat diurus berdasarkan pengalaman kaum buruh dan produksi berlangsung terus.

Dalam keadaan perusahaan belum mempunjai angka² petundjuk jang diperlukan untuk menjusun anggaran belandja perusahaan maka perlulah mengambil angkaa pengalaman, Dari angka² pengalaman ini dapat ditentukan norma ongkos produksi (normatieve kostprijs) sebagai pegangan. Untuk ini perlu ada perhitungan rata dari angka² pengalaman jang dikumpulkan tentang:

a. djumlah material jang diperlukan;

b. djam kerdja buruh;

c. djam kerdja mesin²;

Dengan ini ditetapkan setjara normatif jaitu berdasarkan angka rata²;

a. harga material;

b. harga tenaga kerdja;

c. harga mesin².

Dengan unsur² ongkos produksi tersebut dapat diperkirakan bagian² terpenting daripada pos² anggaran belandja perusahaan produksi.

Salahsatu unsur tersebut jang mengenai harga mesin" perlu ada sedikit keterangan, Ia pertama-tama meliputi,biaja² jang dikeluarkan untuk pemeliharaan seperti: barang² baku (spare-parts), pembetulan² dll, agar mesin² dapat berputar dan menghasilkan. Kemudian diperhitungkan lagi'penjusutan (afschrijving) mesin² dengan mengambil angka pengalaman terhadap mesin² jang lama-mengenai djangka waktu pemakaian setjara teknis. Dari sini ditetapkan politik penjusutan berapa prosen setahun atau dalam waktu² tertentu. Ada dua matjam tjara menilai harga mesin² itu pada waktu penjusutan diadakan jang semata-mata tergantung pada sistim pembukuan jang dianut. Ada jang menghitung berdasarkan harga pembelian atau boekwaarde. Ada pula jang berdasarkan harga pengganti atau berdasarkan harga pasar jang berlaku dengan perhitungan agar dapat mengadakan penggantian² mesin (replacements) supaja kapasitet produksi perusahaan setjara potensiil (penuh) tidak berkurang.

Kaum kapitalis djuga biasa menggunakan segi penjusutan ini sebagai sumber untuk memperbesar keuntungan dan mengelakkan padjak jang tinggi. Dalam perusahaan² negara harus ada politik penjusutan alat² produksi setjara riil. Pos penjusutan tidak boleh mendjadi objek spekulasi seperti jang lazim dilakukan oleh modal monopoli asing antara lain dalam industri minjak bumi. Dalam perusahaan minjak bumi milik modal asing jang ada di Indonesia.rahasia perusahaan" dipegang setjara keras dan merupakan sumber manipulasi dalam menjembunjikan keutungan² raksasanja.

Disamping soal² tersebut diatas tentu masih banjak lagi soal2 lain jang harus ditindjau setjara administrasi perusahaan atau pembukuan. Misalnja soal bunga, soal perluasan produksi dan sebagainja, jang dapat dihadapi setjara langsung dan kongkrit dalam Dewan² Perusaha. an.

Ketjuali soal² teknis-ekonomis tersebut adalah-sangat penting pula memperhitungkan pengaruh perkembangan moneter dan harga dalam masjarakat terhadap anggaran belandja perusahaan. Dalam keadaan inflasi jang menghebat dimana nilai uang makin merosot dan harga barang² terus melondjak, Rakjat pekerdjalah jang pertama² mengalami tekanan hidup jang sangat berat. Apakah kaum kapitalis atau perusahaan produksi turut menderita? Sebenarnja tidak! Sebab dalam keadaan inflasi mereka tidak dirugikan selama modalnja terus berputar dan menghasilkan nilai barang² jang dengan sendirinja mengikuti harga inflasi. Budget perusahaan dengan sendirinja bertambah, tetapi nilai penghasilan dan keuntungan perusahaan djuga bertambah.

Tetapi upah kaum buruh menurut pengalaman di Indonesia sendiri tidak bertambah seiring dengan kenaikan harga barang². Bagi kaum kapitalis birokrat pos biaja untuk buruh adalah sangat penting kalau tidak maka perusahaan tidak akan menghasilkan apa². Tetapi bagi manager birokrat tersebut pos buruh hanja .,penting' selama ia tetap rendah dalam pembukuan mereka. Seperti halnja bagi kaum kapitalis monopoli asing maka kenaikan upah mengurangi ..porsi rezeki" mereka. Sebab dengan kenaikan upah ia menghadapi beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama: harga produksi dinaikkan; dan kemungkinan kedua: harga produksi tetap dengan mengurangi keuntungannja. Kalau harga produksi dinaikkan, jaitu nilai produksi berdasarkan harga pasar, maka pemasarannja (marketing) mendjadi sulit jang berarti keuntungan si kapitalis monopoli asing bisa berkurang. Kalau menolak tuntutan buruh untuk perbaikan nasib produksinja terantjam dan keuntungannja djuga berkurang. Karena itu djalan satu²nja-bagi mereka'adalah melawan tuntutan² kaum buruh selama masih bisa melawan dan membohong bahwa harga barang naik karena upah naik. Padahal harga di Indonesia semendjak achir tahun 1960 dalam satu setengah tahun sadja sudah naik lebih dari 400% sedangkan upah rata² hanja naik 30%.

Demikianlah pada pokoknja soalª jang mengenai anggaran belandja perusahaan produksi dan faktor² teknis ekonomis jang perlu dipertimbangkan dalam pengurusan perusahaan produksi.

III

PENGURUSAN KEUANGAN DAN PENGARUH EKONOMINJA

1. PRODUKSI ADALAH BASIS KEUANGAN.

Persoalan jang dibahas adalah masalah pengurusan atau management keuangan dan pengaruhnja dilapangan ekonomi. Dasar pikiran jang dianut dalam mengupas soal keuangan adalah: keadaan uang tidak bisa dilepaskan daripada keadaan basisnja jaitu ekonomi atau produksi.

Keadaan uang jang sehat bersandar pada keadaan ekonomi jang stabil. Selandjutnja keadaan uang jang gontjang bukan sadja karena basis ekonominja jang tidak stabil tetapi setjara timbal-balik merusak eko- 'nomi dan memberatkan penghidupan Rakjat pekerdja. Bagi Indonesia soal ini bukan sesuatu jang abstrak tetapi jang kita hadapi setjara kongkrit pada waktu sekarang.

Memiliki pengertian ini setjara teguh adalah penting. Djika tidak maka-orang akan mudah dihinggapi penjakit seperti jang disinjalir oleh Presiden Soekarno dalam Resopim, jaitu mau memetjahkan kesulitan ekonomi sekarang setjara ,teknis-administratif atau finansiil moneter" sadja dengan melupakan sumbernja jaitu produksi. Pengurusan atau management keuangan jang kami tindjau adalah kelandjutan daripada rangkaian tindjauan tentang pengurusan ekonomi dan pengurusan produksi ditempat lain. Adalah satu' keperluan jang mutlak untuk melihat saling-hubungannja antara pengurusan keuangan dengan pengurusan ekonomi, baik setjara macro-ekonomi (dalam hubungan ekonomi jang luas atau ekonomi umum) maupun setjara micro-ekonomi (dalam bidang ekonomi jang chusus dan terbatas).

Tindjauan tentang pengurusan keuangan ini bukanlah didasarkan pada tudjuan accountancy semata-mata tetapi terutama sekali pada tudjuan ekonomi atau produksi. Masalah pengurusan keuangan ini didekati dari segi prinsip dan segi praktis sekarang. Prinsip pengurusan keuangan harus berdasarkan tudjuan² untuk mengembangkan produksi dan menaikkan taraf penghidupan Rakjat. Segi praktis pengurusan keuangan sekarang ditindjau dari hasil pengurusan itu. Hasil pengurusan keuangan ditjerminkan oleh perkembangan nilai uang dalam fungsinja jang pokok sebagaí ukuran nilai terhadap semua barangdagangan, sebagai perantara dalam peredaran barang dagangan (circulation medium): Dari segi prinsip dan segi praktis pengurusan keuangan dinegeri kita perlu mendapat perhatian.

2. BEBASKAN SISTIM UANG DARI TJENGKERAMAN KRISIS DOLLAR.

Untuk dapat menentukan langkah² jang tepat dalam melaksanakan:pidato Tahun Kemenangan Presiden Soekarno harus dapat dinilai bagaimana pengurusan keuangan jang kita hadapi sekarang. Pertama-tama kepertjajaan orang Indonesia sendiri terhadap matauang rupiah kita harus terdjamin. Djika tidak djangan mengharapkan bahwa mata-uang rupiah kita bisa memegang peranan dalam pembajaran internasional. Jang dimaksudkan dengan kepertjajaan orang terhadap uang jalah dalam arti-ekonomi. Jaitu apakah orang di Indonesia sekarang merasa aman" djika memiliki uang? Ataukah sebaliknja orang lebih suka memiliki barang daripada uang karena takut akan kemerosotan nilai tukar uang jang terus-menerus.

Sudah barang tentu menindjau soal perkembangan nilai uang orang tidak bisa melepaskan diri dari sistim uang jang berlaku sekarang, Dalam tindjauan ini soal sistim uang tidak kami bahas setjara pandjang lebar. Setjara singkat adalah perlu sedikit keterangan tentang ini. Uang timbul dan berkembang seiring dengan perkembangan pembagian kerdja kemasjarakatan jang mendorong perlunja ada alat perantara dalam pertukaran barang² jang diproduksi. Alat perantara ini pada mulanja adalah matjama benda misalnja ajam, kulit, garam, beras, tembaga, besi dan lain sebagainja. Kemudian seiring dengan berkembangnja produksi barang dagangan dapat diterima oleh dunia bahwa emas adalah alat penukaran jang mempunjai ukuran nilai jang umum (universal equivalent) dalam pertukaran barang dagangan. Sampai sekarang emas adalah uang dunia sebagai medium dalam lalu lintas pembajaran internasional, sekalipun pada umumnja masing² negeri sudah tidak lagi berpegang pada sistim uang jang bersandar pada standar emas.

Semendjak krisis besar tahun tigapuluhan banjak negeri sudah meninggalkan standar emas dan berpegang pada standar uang kertas. Djuga Indonesia sekarang ini sistim uangnja berdasarkan pada standar kertas. Batangan emas jang ada pada Bank Indonesia sekarang sebagai djaminan rupiah kita dibandingkan dengan'djumlah uang jang beredar sekarang pada kwartal terachir tahun 1962 (sampai kurang lebih Rp. 100 miljar) sudah tidak ada artinja sebagai djaminan uang. Orang jang menaksir dari bahan jang dapat dikumpulkan dari statistik tidak melebihi 2%. Sebagai anggota Dana Moneter Internasional (IMF) rupiah jang berstandar kertas ini nilainja terikat pada ketentuan IMF. Misalnja Indonesia tidak boleh menentukan sendiri nilai uangnja terhadap uang asing jang konvertibel (jang setjara Internasional mempunjai daja tukar seperti dollar Amerika Serikat dan poundsterling Inggris) apabila diadakan devaluasi lebih dari

10%. IMF djuga melakukan pengawasan atas perkembangan moneter Indonesia dengan mewadjibkan Indonesia supaja memberi laporan periodik mengenai situasi moneter.

Seperti diketahui perkembangan moneter bagi masjarakat Indonesia dirahasiakan dan umumnja kalau sudah dua tahun lewat baru diumumkan dalam buku statistik. Sepertiga dari kontribusi pada IMF dipegang oleh Amerika Serikát kemudian'sebagai kontributor besar kedua adalah Inggris. Selainnja dibagi antara berpuluh-puluh negara anggota. Dapat dimengerti me- 'ngapa Amerika Serikat atau dollar Amerika Serikat memegang dominasi dalam IMF, dapat mengontrol setjara intensif sistim dan politik moneter negara² lain jang mendjadi anggota, mengontrol perdagangan luar negeri negara² jang ekonominja tergantung. Djikalau dollar Amerika Serikat mengalami krisis diluar negeri dengan merosotnja nilai tukar dollar seperti dialami sekarang, maka nilai rupiah kita ikut merosot terhadap barangdagangan. Mengenai krisis dollar itu sendiri telah kami bahas setjara agak lebih kongkrit dalam kesempatan lain di Bandung dengan djudul Arah perkembangan Ekonomi Keuangan Indonesia". Sistim uang jáng tergantung pada valuta asing menjebabkan mata-uang itu diombang-ambingkan oleh kegontjangan moneter dan ekonomi negara² lain. Sistim uang jang stabil harus bebas dari pengaruh krisis dollar dan harus bersandar pada produksi.

Pengurusan keuangan dengan sendirinja tidak bisa dikungkung dalam batas teknis moneter sadja untuk dapat mengatasi kematjetan sekarang. Harus diwudjudkan saling hubungannja dengan produksi, dengan distribusi, dengan konsumsi Rakjat dan achirnja djuga dengan tudjuan politik. Kita bisa kerandjingan membangun tetapi dalam menghadapi musuh² revolusi dari dalam dan luarnegeri kita harus berani pula, pada waktu² tertentu menetapkan beaja² jang diperlukan untuk menghantjurkan musuh² revolusi. Lebih djauh beberapa aspek pengurusan keuangan jang penting jang menentukan ketjenderungan uang kita sekarang perlu mendapat sorotan.

3. PRINSIP PENGURUSAN KEUANGAN DALAM PEM- BANGUNAN BERENTJANA.

Salahsatu fungsi uang adalah uang sebagai ukuran nilai. Dalam pembangunan berentjana uang memegang peranan sebagai ukuran nilai, baik dalam perentjanaan maupun dalam menilai pelaksanaan plan pembangunan. Untuk dapat mendjamin agar alat pengukur nilai ini tidak mengatjaukan perhitungan² dalam plan pembangunan, maka uang harus stabil, Artinja bagaimana pengurusan ekonomi dan keuangan dapat mentjegah kemunduran jang terus-menerus daripada nilai uang.

Dalam pembangunan berentjana pengurusan keuangan dipimpin oleh plan pembangunan. Ini adalah soal jang prinsipiil tetapi jang tidak begitu suka didjalankan oleh pedjabat² tertentu terutama kaum kapitalis birokrat. Misalnja ada plan 8 tahun dan plan pembangunan daerah, Seorang manager birokrat menguasai sedjumlah dana dan mendapat tugas untuk melaksanakan plan pembangunan tersebut. Periksa punja periksa sikapitalis-birokrat mengetahui perusahaan bajangannja tidak masuk rentjana atau tidak bisa mendapatkan sumber hidup dari plan tsb.

,Mumpung kuasa harus ada rentjana mana suka", rentjana menurut kemauan sendiri dan beaja harus disediakan untuk ini, sekalipun dengan mengurangi beaja untuk bagian² terpenting daripada plan. Hal ini sangat merugikan negara dan Rakjat. Pengurusan keuangan jang sesuai dengan rentjana pembangunan harus berpegangan pada politik pembeajaan jang terdjalin sangat eratnja dengan rentjana pembangunan atau dengan istilah jang lazim dipakai dikalangan pemerintah sesuai dengan rentjana fisik (physical plan). Rentjana fisik menetapkan djatah² setjara kwantitatif dan kwalitatif dibidang produksi, distribusi dan konsumsi. Jang perlu perhatian besar adalah pengurusan keuangan dalam bidang produksi.

4. TENAGA MANUSIA DAN KEKAJAAN ALAM SUM- BER RENTABILITET KAPITAL.

Pengurusan keuangan dibidang produksi mempersoalkan masalah investasi dan hasil investasi, soal akumulasi kapital dan reproduksi. Dalam terminologi para ekonom di Indonesia biasa disebut soal pembentukan kapital (capital formation) dan reinvestasi. Pendekatan (approach) jang biasa mereka lakukan adalah dari sudut import barang² modal dan taksiran² mengenai rentabilitet kapital dengan menetapkan angka² perkiraan mengenai Increment of Capital Output Ratio (ICOR)" atau dengan perkataan lain ,Imbangan antara Kapital jang ditanam dengan Tambáhan jang dihasilkan oleh Kapital itu". Taksiran angka ICOR ini djuga belum berdasarkan satu angka pengalaman jang representatif atau research. Sekalipun begitu setjara raba² mereka menaksir untuk Indonesia IČOR-nja rendah, artinja rentabilitet kapital jang ditanam adalah tinggi, terutama disektor pertanian. perkebunan dan pertambangan. Orang menduga bahwa disektor ini ICOR-nja di Indonesia dapat ditaksir 2 atau kalau ditulis setjara lengkap 1: 2.

Ini berarti bahwa tiap 2 djuta rupiah jang ditanam menghasilkan nilai tambahan atas kapital sebesar 1 djuta dalam periode tertentu, misalnja setahun. Bahwa disektor pertanian. perkebunan dan pertambangan rentabilitet kapital memang tinggi dapat dimengerti, djuga dari sudut Ekonomi Politik Marxis. Dalam sektor ekonomi tersebut tenaga kerdja manusia berhubungan langsung dengan kekajaan alam sehingga pada umumnja tidak memerlukan banjak kapital untuk mesin² modern. Tenaga kerdja jang murah ini memproduksi kekajaan materiil jang nilainja djauh lebih tinggi. Kekajaan alam dipadukan dengan tenaga kerdja manusia telah memungkinkan dengan sedikit kapital menghasilkan nilai produksi jang djauh lebih besar daripada kapital jang ditanam dengan perkataan lain rentabilitetnja tinggi atau ICOR-nja rendah, Dalam sektor industri jang modern jang menggunakan banjak mesin² dengan sendirinja rentabilitet kapital lebih rendah atau ICOR- nja tinggi. Mereka taksir misalnja dilapangan industri ICOR-nja bisa antara 5 sampai 7. Atau dengan perkataan lain dalam periode tertentu tiap² 5 djuta atau 7 djuta rupiah menghasilkan Rp. 1 djuta tambahan atas kapital jang ditanam. Tetapi bagi*Indonesia pada waktu sekarang djika ditindjau setjara macro-ekonomi diambil hasil rata² antara berbagai sektor ekonomi (sebagian besar masih sektor agraria) maka rentabilitet kapital adalah tetap tinggi.

'5. PERTJAJA DAN BERORIENTASI PADA KEKUAT- AN SENDIRI ADALAH SJARAT.

Kekajaan alam dan potensi Rakjat mejakinkan kita bahwa tidak ada alasan untuk pesimis dalam soal menanggulangi kesulitan ekonomi dengan pengurusan produksi dan pengurusan keuangan jang-tepat. Kekajaan alam dan tenaga kerdja manusia (manpower) Indonesia adalah modal utama untuk memetjahkan problim pembeajaan Plan Pembangunan sekarang. Sementara orang jang bertanggungdjawab, terhadap pengurusan keuangan menundjukkan perasaan sedih dan tidak tahu djalan bagaimana mengatasi keadaan ekonomi keuangan jang sulit seperti sekarang. Ia sedih bukan karena nilai rupiah kita terus merosot. Ia sedih karena devisen (batja: karena dollar Amerika Serikat) hampir habis persediaannja. Tetapi manager keuangan ini sedih dan gembira. Gembira karena ada alasan baginja untuk memanggil penanaman modal asing model lama dan model baru jang terkenal dengan nama neo-kolonialisme. Pengalaman dalam konferensi ECAFE di Bangkok pada pertengahan Oktober jang lalu mengenai soal Planning dan Financing of Economic Development terdapat wakil, misalnja dari Vietnam Selatan, jang sudah kehilangan harga diri. Mereka mengadjukan pertanjaan jang,mentertawakan kepada sidang, dimana wakila kapitalis monopoli asing dari Amerika Serikat, Inggris, Perantjis, Djerman Barat. Djepang, hadir dàn melihat kesana kemari untuk mendapatkan daerah operasinja di Asia Tenggara bagi penanaman modalnja.

Pertanjaan itu adalah: apakah ia boleh mempartikelirkan perusahaan² negara? Wakila kapitalis monopoli tersebut minta kepada negara² jang membutuhkan penanaman modal asing, agar modalnja didjamin, tidak dikenakan nasionalisasi, tidak diganggu oleh aksi² kaum buruh, tidak dikenakan padjak² jang berat, boleh mengangkut keuntungan keluarnegeri, iklim politik harus jang menguntungkan penanaman modal asing. Wakil-wakil negara ECAFE jang pro-penanaman modal asing memberikan laporan² jang mendiskreditkan perusahaan² negara dinegerinja masing2. Wakila dari kapitalis monopoli dunia mengangguk-anggukkan kepalanja sebagai pernjataan setudju atas bangkrutnja perusahaan² negara dan mengandjurkan kepada negara² ECAFE agar buka kesempatan jang seluas-luasnja bagi modal swasta asing dan tidak disalurkan melalui perusahaan2 negara.

Delegasi Indonesia dalam Konferensi ECAFE itu membawa konsepsi pembeajaan pembangunan jang tegas, jaitu berdasarkan Manifesto Politik dan Haluan Pembangunan Negara. Sektor negara harus memegang posisi komando dan pembeajaan pembangunan bersandar pada kekajaan alam dan tenaga kerdja Rakjat Indonesia. Modal luarnegeri hanja sebagai supplement apabila kekuatan dalamnegeri tidak dapat menutupi seluruh beaja jang diperlukan untuk pembangunan. Dalam keadaan sedemikian Indonesia mengutamakan kredit jang berbunga rendah, berdjangka pandjang dan tanpa ikatan politik dan militer. Kepada modal asing diperingatkan agar tidak bersikap reaksioner terhadap politik negara dan aspirasi nasional Rakjat Indonesia untuk menjelesaikan Revolusi nasionalnja mentjapai kemerdekaan penuh chususnja dilapangan ekonomi. Modal asing tahu benar, bahwa Indonesia kaja raja dan mempunjai potensi ekonomi jang sangat besar, jang menimbulkan rangsang bagi mereka untuk beroperasi didaerah kita. Kepentingan kaum investor asing ini bertemu dengan kepentingan pendjabat² tertentu dalam pengurusan ekonomi keuangan, jang sedih serta pesimistis karena kehabisan dollar Amerika, tetapi gembira memasukkan penanaman modal asing baru, karena ini merupakan saluran untuk memperkuat basis ekonominja.

Manipol dan Amanat Pembangunan Presiden meletakkan dasar² politik pembeajaan pembangunan berentjana jang madju. Tetapi achirnja tergantung pada orang² jang paling bertanggung-djawab terhadap pengurusan keuangan, apakah ada kesatuan antara politik keuangan dengan rentjana fisik jang telah ditetapkan dalam plan, baik Plan 8 Tahun maupun plan pembangunan daerah. Salah-urus atau mismanagement dalam bidang'keuangan bisa terdjadi berupa penjimpangana setjara besaraan daripada alokasi beaja jang tidak sesuai dengan urutan urgensi pelaksanaan plan pembangunan. Retuling orang2 jang tidak plan-minded jang tidak suka dipimpin oleh plan dalam pengurusan keuangan adalah mutlak untuk dapat menjelamatkan pelaksanaan plan pembangunan.

6. SJARAT PENGURUSAN KEUANGAN·JANG BE- RENTJANA.

Dalam pembangunan jang berentjana ada prinsipa tertentu dalam pengurusan keuangan jang harus didjadikan pegangan bagi oranga jang bertanggung-djawab terhadap management keuangan:

Pertama,

Jang jang ditanam dalam periode tertentu harus menghasilkan nilai jang lebih besar dengan mengusahakan tertjapainja volume produksi jang telah direntjanakan. Perbedaan antara uang jang ditanam dan nilai hasil produksi ini merupakan keuntungan kotor perusahaan jang sebagian harus di-investasi kembali untuk reproduksi untuk mendjamin adanja tingkat perkembangan ekonomi atau economic growth dari tahun ketahun.

Kedua,

stabilisasi nilai uang harus didjamin, kenaikan produksi harus mendjamin turunnja ongkos produksi dan turunnja harga etjeran barang² keperluan pokok. Hal ini adalah dalam rangka menaikkan pendapatan perseorangan seiring dengan tingkat perkembangan ekonomi. Tanpa stabilisasi nilai uang, tidak akan dapat disusun suatu anggaran belandja negara dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Swatantra jang realistis jang tidak menambah besar defisit jang direntjanakan semula. Malahan tiap tahun tingkat demi tingkat defisit anggaran belandja rutine dan pembangunan harus dapat dikurangi menudju anggaran belandja negara jang seimbang.

Ketiga,

pendapatan negara harus berdasarkan orientasi baru jaitu dengan djalan:

a. rentjana perkembangan ekonomi jang kongkrit melalui kenaikan produksi, export-drive dengan perluasan pasar dunia dan menambah djenis barang² export;

b. mengintensifkan pekerdjaan perusahaan² negara dengan memberantas salah-urus (mismanagement) guna memperbesar keuntungan perusahaan² negara melalui peningkatan kapasitet kerdja dengan memperbesar ketjepatan (frekwensi) perputaran modal kerdja perusahaan negara,

C. penggalian sumber² baru dibidang pertanian/ perkebunan,kehutanan,perikanan,pertambangan. dll. jang mendjamin pemupukan modal bagi pembeajaan pembangunan dalam waktu jang tidak terlalu pandjang.

Keempat,

harus ada pengawàsan atas pengurusan keuangan oleh badan² pemerintah dan masjarakat melalui badan pengawas jang demokratis dengan mengikutsertakan wakil² organisasi² massa jang representatif jang mentjerminkan kegotong-rojongan nasional berporoskan Nasakom. Pengawasan setjara mekanis dapat dilakukan dengan satu sistim pembajaran melalui bank² pemerintah dan dimana perlu untuk bidang swasta digunakan pula bank² swasta nasional jang ada. Melalui anggaran atau plan kredit bank melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan plan pembangunan. Pengawasan dan penilaian terhadap pengurusan keuangan dilakukan pula melalui anggaran belandja rutine dan pembangunan dengan sistimatik anggaran belandja negara jang mendjamin adanja klasifikasi ekonomis, klasifikasi fungsionil berdasarkan sektor ekonomi dan klasifikasi organik berdasarkan susunan departemen² atau badana pelaksanaan pembangunan.

Pada dasarnja pengurusan keuangan dalam pembangunan berentjana harus dapat merealisasi Ketetapan No. II MPRS pasal 7 mengenai keuangan, jang menghendaki:

a. Adanja pengerahan funds & forces jang sedjauh mungkin tidak menambah berat beban Rakjat.

b. Adanja kontrol jang demokratis melalui anggaran belandja negara atau perundang-undangan mengenai pengeluaran dan pendapatan negara.

c. Adanja peredaran uang jang berentjana. sistim moneter jang stabil dan bebas.

Dengan berpegang pada Haluan Pembangunan Negara tersebut pengurusan keuangan sebenarnja sudah mempunjai dasar jang formil. Ia dapat dipakai sebagai dasar bertolak untuk menilai situasi keuangan kita sekarang Harus didjawab pertanjaan umum jaitu: Apakah hasil pengurusan sekarang dalam praktek sesuai dengañ program atau dengan Ketetapan² MPRS? Djawaban atas pertanjaan ini harus menundjukkan apakah produksi naik atau tidak, apakah beban penghidupan Rakjat bertambah berat ataukah tidak, apakah kepertjajaan orang terhadap uang rupiah kita makin besar ataukah makin berkurang?

7. PENGURUSAN KEUANGAN DARI SUDUT PEN- DAPATAN NEGARA.

Prinsip pendapatan negara dalam pembangunan berentjana harus berdasarkan orientasi baru seperti jang telah kami kemukakan diatas. Kebiasaan lama jang hanja .berketjimpung dalam perpadjakan harus diubah sehingga anggaran belandja negara sifatnja bukan anggaran padjak semata-mata tetapi betul² anggaran belandja pembangunan. Ada orang jang menjatakan bahwa orientasi baru itu tidak bisa dilaksanakan karena perusahaan² negara rugi. Karena itu perlu menaikkan padjak dan menaikkan tarif pengangkutan serta menaikkan harga barang² tertentu agar perusahaan tidak rugi.

Tindakan ini adalah tindakan finansiil moneter jang dikritik oleh Resopim. Orang jang bertanggung-djawab terhadap pengurusan keuangan itu tidak.membantah bahwa memang ada salah-urus atau mismanagement dalam perusahaan² negara, Tetapi djalan keluar mereka bukan membrantas salah-urus malahan si-kapitalis birokrat atau pentjoleng diloloh dengan memenuhi permintaannja untuk menaikkan harga dengan alasan rugi. Akibatnja orientasi baru untuk memperbesar pendapatan negara melalui peningkatan produksi atau kenaikan kapasitet kerdja perusahaan² negara tidak didjalankan. Malahan padjak² tidak langsung diperluas jang achirnja kaum buruh, pegawai negeri, pradjurit, kaum tan dan Rakjat pekerdja lainnja harus membajar padjak tidak langsung itu berupa kenaikan² harga.

Manager keuangan itu berkata terus bahwa ia tidak memungut padjak dari Rakjat tetapi dari orang² kaja dengan mengenakan wadjib-bajar atas barang² milik Ini bukan padjak katanja, hanja pungutan atas peredaran barang misalnja pungutan meerwinst atau keuntungan lebih. Pungutan meerwinst ini pada hakekatnja adalah menjesuaikan harga resmi dengan harga tjatut dipasar bebas. Meerwinst jang katanja untuk menghilang. kan perbedaan besar antara harga resmi dan harga pasar bebas dalam praktek selama ini menimbulkan harga tjatut baru dipasar bebas dan mendorong pedjabat² tertentu untuk menaikkan harga resmi dan tarif.

Sumbangan Wadjib Istimewa (SWI) atas kendara an bermotor katanja bukan padjak dan dikenakan hanja" pada orang kaja. Tetapi apa djaminannja bahwa orang kaja tertentu tidak memungut kembali dari Rakjat? Madjikan perusahaan pengangkutan dikenakan SWI beberapa djuta rupiah untuk semua kendaraan bermotornja sampai kepada untuk keperluan privenja. Apa djaminannja bahwa tarif pengangkutan tidak dinaikkan? Tidak ada djaminan. Apa djaminannja bahwa barang² sandang pangan jang diangkut harganja tidak naik? Tidak ada djaminan. Malahan di Surabaja harga gula dipasar bebas dari Rp. 70,- per kg. sudah mendjadi Rp. 150,— per kg. Harga tekstil jang pantas dipakai orang sudah tidak ada lagi jang dibawah ± Rp. 200.- per meter. Sekalipun harga diatas kapal Tandjung Perak tekstil kasar dengan kurs dasar rata² hanja berdjumlah kurang lebih Rp. 8,- per meter. Dengan ketjenderungan harga jang naik terus karena perpadjakan ini dan spekulasi, manager² tertentu perusahaan² negara sudah mulai minta disahkan kalkulasi kenaikan ongkos produksi jang mereka usulkan. Pengurusan keuangan jang sedemikian dengan mempraktekkan perpadjakan jang mematikan incentive perusahaan² negara dan perusahaan² swasta serta menaikkan harga barang² jang memberatkan penghidupan Rakjat tidak dapat menstabilisasi keadaan ekonomi negeri.

Orientasi baru mengenai pendapatan negara harus mulai dilaksanakan dan tingkat demi tingkat meninggalkan kebiasaan lama jang tidak sesuai lagi dengan tudjuan mengubah ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional menudju masjarakat sosialis Indonesia. Dengan prinsip ini tidaklah berarti bahwa kami adalah anti padjak, samasekali tidak. Soalnja adalah bagaimana lambat laun bukan lagi padjak jang memegang peranan utama dalam pendapatan negara. Kita memang belum bisa mentjapai tingkatan perkembangan ekonomi sosialis seperti di Uni Sovjet mengenai soal perpadjakan, dimana tiap sukses daripada plan pembangunan sosialis diiringi dengan penurunan dan disana-sini penghapusan padjak tertentu bagi Rakjat.

Politik padjak sekarang harus berdasarkan prinsip dari Rakjat kembali ke Rakjat. Djadi bukan dari Rakjat masuk kantong kapitalis birokrat. Jang digerowoti oleh kaum pentjoleng ini sampai sekarang adalah kekajaan negara hasil pembajaran padjak dari Rakjat. Pendapatan negara tidak ditambah dengan djalan menaikkan tarif padjak² langsung dan tidak langsung atau menambah-djenis® padjak baru jang:

a. dapat dibebankan pada ongkos produksi.

b. dapat dibebankan pada pembentukan harga (prijsvorming) dalam peredaran barang² jang essensiil bagi produksi dan konsumsi Rakjat.

c. dapat mengurangi atau mematikan incentive dibidang produksi dan jang dapat memerosotkan daja beli daripada Rakjat.

Kenjataan sekarang menundjukkan bahwa ada bahaja dimana praktek bertentangan dengan program jang ditetapkan oleh MPRS mengenai usaha memetjahkan problim pembeajaan pembangunan. Djalan jang ditempuh adalah djalan jang sangat memberatkan Rakjat berupa kenaikan² harga.

8. PENGURUSAN KEUANGAN DARI SUDUT PENGE- LUARAN NEGARA.

Adanja anggaran belandja negara jang seimbang adalah sjarat untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan berentjana. Tetapi adalah satu kenjataan bahwa anggaran belandja negara tanpa defisit sampai sekarang belum bisa dilaksanakan. Apakah dengan ini kita harus berhenti melaksanakan Plan 8 Tahun ? Begitulah pertanjaan orang. Tetapi berhenti tidak meneruskan pelaksanaan plan karena masih ada defisit, akan makin mendjerumuskan ekonomi keuangan negara kedalam djurang kemunduran. Jang penting adalah bagaimana defisit itu dari tahun ketahun mendjadi kurang.

Tindakan² jang perlu diambil dari sudut pengeluaran negara' adalah penggunaan uang jang tersedia setjara efektif, tjegah pemborosan dan korupsi. Dana jang setjara maksimal bisa disediakan harus digunakan setjara efektif dengan mengadakan dasar² prioritet dalam waktu² tertentu sesuai dengan perkembangan politik, ékonomi dan sosial. Ada kalanja, karena keadaan politik anggaran belandja negara harus-banjak digunakan untuk keperluan pertahanan misalnja dalam perdjuangan pembebasan Irian Barat dan dalam rangka pelaksanaan TRIKORA serta pemulihan keamanan.Tetapi Presiden Soekarno dalam Pidato Tahun Kemenangan menegaskan ............... maka saja, dimana sekarang soal keamanan dan lrian Barat itu boleh dikatakan selesai, Insja Allah merasa sanggup untuk mengatasi bottlenecks dan kesulitan² dari persoalan ekonomi dalam waktu pendek jang tidak terlalu pandjang. Sementara itu saja disini menandaskan, bahwa untuk lantjarnja pelaksanaan program ekonomi (antara lain sandangpangan) maka perlulah kita benar² menjingkirkan beberapa penjakit.

Diantara penjakit² itu jang terpokok ialah terlalu parahnja penjakit Komunisto-phobi, Rakjat-phobi. buruhphobi, jang masih ngendon didalam hati dan kepala se. tengah alata negara jang bersangkutan".

9. SELAMATKAN ALAT PRODUKSI DARI SABOTASE KAUM PENTJOLENG.

Penegasan Presiden tersebut memungkinkan adanja pergeseran-pergeseran beaja dari sektor konsumtif kesektor produksi. Bukan sadja itu tetapi Presiden mentjanangkan agar pada pokoknja djangan mengadakan sabotase terhadap pelaksanaan pembangunan dan djangan tinggalkan Rakjat pekerdja dalam memetjahkan problim produksi. Adalah sangat menggembirakan bahwa dari fihak kaum buruh seperti jang dinjatakan oleh salah satu vaksentral jang terbesar di Indonesia jaitu SOBSI, sudah lama dan kini semakin giat dalam mengusulkan djalan untuk menaikkan produksi dengan meng. hilangkan segala matjam perintang ekonomi berupa salah-urus dan sabotase. Ada kalanja kaum pentjoleng ,menjajangi" perusahaan negara apabila masih bisa membawa keuntungan² bagi kantongnja sendiri, dengan setjara intensif menghisap tenaga kerdja kaum buruh dan mendjalankan manipulasi. Tetapi ada kalanja kaum pentjoleng marah dan matagelap dengan merusak-alat² produksi serta membakar kalau perlu, karena gerakgeriknja mulai dibatasi dan makin intensif diawasi oleh kaum buruh. Tindakan² jang merusak ini mereka maksudkan untuk mentjegah terbongkarnja salah-urus dan manipulasi. Tetapi kaum pentjoleng ini karena matagelap lupa bahwa merusak atau membakar itu sendir adalah salah satu bentuk salah-urus atau mismanagement jang kedjam. Karena itu adalah baik apabila pembentukan Dewan² Perusahaan di-unit² jang paling bawah dengan komposisi jang-representatif dipertjepat dan diberi tugas tambahan disamping menaikkan produksi, jaitu melawan sabotase dan menjelidiki pembakaran areal tebu, pembakaran rosella dan pembakaran BAT.

Perioritet pembangunan jang perlu mendapat perhatian Pemerintah sekarang adalah soal rehabilitasi semua potensi ekonomi jang ada sehingga mentjapai tingkat produksi atau kapasitet kerdja jang se-tinggi²nja. Projek² baru tidak mempunjai landasan jang kuat tanpa mengembangkan semua kekuatan ekonomi jang ada baik sektor negara maupun sektor swasta. Bidang² jang perlu mendapat perhatian utama adalah: produksi pertanian, perkebunan dan pertambangan jang ada. guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalamnegeri dan mendjamin hasil eksport jang lebih baik. Selandjutnja perhatian harus ditjurahkan pada transport laut, dan transport darat (kereta-api, angkutan bermotor, pembangunan djalan-raja jang rusak). Kemudian menjusul industri sandang dan industri barang² konsumsi lainnja dan semua perusahaan industri jang sudah ada di Indonesia ,agar dapat bekerdja dengan kapasitet jang tinggi.

Pergeseran beaja dari sektor konsumtif kesektor produktif harus terutama sekali ditudjukan kepada pergeseran sebagian beaja pertahanan jang dalam tahun 1962 berdjumlah kurang-lebih 60% dari pendapatan negara tahun tersebut. Mengurangi sektor biaja rutine sivil jang sudah agak lama diharuskan bekerdja dibawah kapasitet jang semestinja. dapat mengurangi potensi ekonomi negara.

10. INFLASI ADALAH SOAL UANG DAN PRODUKSL

Inflasi adalah soal jang pada waktu ini ramai dibitjarakan orang baik dalam kalangan masjarakat maupun dikalangan Pemerintah. Tindjauan mengenai inflasi seringkali dikemukakan setjara teoritis dalam hubungan ekonomi jang luas atau djuga disebut setjara macroekonomis. Ia didekati dari sudut djumlah uang jang beredar dan dari persediaan atau produksi barang® jang diperlukan oleh masjarakat. Dalam waktu² tertentu bisa terdjadi djumlah uang jang beredar bertambah baniak, dan ini tidak berarti rata² Rakjat pekerdja mempunjai uang banjak tetapi malahan bertambah miskin. Dilain fihak persediaan barang² untuk keperluan masjarakat berkurang karena produksi merosot. Dalam keadaan sedemikian beberapa gelintir radja uang mentjarl barang dan berani bajar mahal. Barang jang djumlahnja terbatas itu berada ditangan kaum spekulan dan distribusinja mendjadi katjau. Radja uang atau kalau di Indonesia Orang Kaja Baru dan Orang Kaja Lama bertambah kaja dan Rakjat pekerdja tambah sengsara karena harga barang sudah melondjak tinggi.

Kata² pendahuluan saja ini setjara pokok menggambarkan dua hal dalam persoalan inflasi. Pertama, proses daripada inflasi, kedua, 'inflasi sebagai hasil daripada proses inflasi tersebut. Djadi hasil daripada proses inflasi adalah inflasi atau dengan perkataan lain.kenaikan harga. Inflasi atau kenaikan harga barang² bisa terdjadi karena tekanan² inflasi dalam proses inflasi itu tak dapat dibendung.

Jang merupakan tekanan inflasi setjara umum dapat disimpulkan seperti berikut. Jaitu: segala sesuatu jang merupakan pengeluaran² negara untuk konsumsi perseorangan, untuk investasi atau beaja eksploitasi.jang tidak produktif, untuk pembelian barang² jang tidak produktif, untuk beaja pertahanan atau operasi militer dalam keadaan perang sehingga timbul apa jang dinamakan war-time-inflation, untuk investasi djangka pandjang sekalipun bersifat produktif tetapi tidak segera menghasilkan dan lain sebagainja. Bagi Indonesia sekarang tekanan inflasi jang terbesar adalah anggaran belandja negara jang selalu keluar dengan defisit² jang sangat besar. Defisit² ini disebabkan terutama sekali karena besarnja beaja pertahanan berhubung dengan pemulihan keamanan dan perdjuangan pembebasan Irian Barat, jang untuk tahun 1962 berdjumlah 60% dari seluruh pendapatan negara dan 48,10% dari seluruh pengeluaran rutine. Ini semua dilihat dari sudut djumlah uang jang beredar dalam masjarakat jang makin lama makin banjak. Pada achir tahun 1961 peredaran uang sudah berdjumlah lebih dari Rp. 64 miljar dan dengan defisit anggaran belandja negara jang diperkirakan dalam tahun 1962 mendjadi Rp. 40 miljar, maka peredaran uang diperkirakan orang sudah disekitar Rp. 100 miljar.

Padahal situasi produksi menundjukkan kemerosotan² jang membahajakan potensi ekonomi kita apabila tidak segera diatasi.

Produksi beras tahun 1962 masih djauh dibawah rentjana jang dalam tahun ini mestinja sudah mempunjai surplus 150.000 ton beras malahan masih harus mengimport kurang lebih 11/2 djuta ton. Djuga produksi gula dan perkebunan mengalami kemerosotan² jang tidak sedikit. Produksi pertanian, perkebunan dan pertambangan adalah ukuran bagi Indonesia sampai dimana keperluan konsumsi untuk dalamnegeri dapat dipenuhi dan dapat mengimport barang jang mutlak diperlukan untuk metjelamatkan produksi dan ekonomi dalamnegeri terutama produksi industri jang ada, Kita melihat interrelatie jang erat antara sektor pertanian, perkebunan, pertambangan sebagai dasar dan produksi industri sebagai tulangpunggung daripada perkembangan ekonomi nasional.

Djatuh bangunnja produksi dibidang agraria dan pertambangan menentukan gelombang pasang surutnja kehidupan ekonomi Indonesia.

Dengan ini terdapat satu keadaan jang gandjil dimana djumlah peredaran uang meningkat terus tetapi produksi merosot dan terutama sekali dalam tahun 1960, 1961 dan sekarang, pentjetakan uang djalan terus tetapi barang² keperluan masjarakat terus berkurang. Djad terdapat djurang jang lebar antara arus uang dan arus barang atau dengan perkataan lain djurang inflasi atau inflationary gap tidak menutup tetapi malahan makin terbuka.

11. GEDJALA INFLASI TERBUKA

Bagi Indonesia tidaklah sulit untuk mengetahu apakah inflasi terbuka itu ada atau tidak ada dalam masjarakat kita sekarang. Sebab proses inflasi dinegeri kita sudah sampai kepada satu hasil dimana terdapat inflasi atau kenaikan harga setjara terus-menerus. Bajangkanlah bahwa kenaikan harga sampai pada ahir tahun 1960 tiap tahun bergerak antara rata² 20% sampai 30%. Tetapi selama 11/ tahun semendjak achir tahun 1960. harga telah naik rata² dengan lebih dari 300%, apabila kita'melihat kenjataan dipasar bebas maka kenaikan itu adalah lebih dari-400%.

Ada orang jang berpendapat bahwa sekarang ini bukan inflasi terbuka, pendapat mana ditulis.dalam Business News tanggal 15 Oktober 1962 berdjudul: ."Keadaan perekonomian sekarang". Business News (BN) menjatakan antara lain:

.Ada baiknja kita berhenti sebentar dan menindjau keadaan perekonomian kita sekarang ini, Partai Komunis Indonesia berpendapat bahwa kita sekarang ada dalam keadaan 'open inflation'. Kiranja ini adalah suatu pernjataan jang agak berke-lebih²an. Sebab suatu 'open inflation', adalah satu keadaan dimana inflasi telah mengamuk setjara sangat intensif dan tak dapat dikendalikan lagi.

.Suatu keadaan dimaha harga² dari semua baranga naik terus-menerus hampir saban hari dengan tidak kelihatan kapan berhentinja. Memang kalau kita melihat harga² itu selama misalnja 10 tahun djadi dalam djangka waktu agak pandjang, ada betulnja bahwa harga² dari semua barang, terus Sadja naik dan sekarang pun djuga belum ada djaminan bahwa kenaikan harga? itu tidak akan mulai lagi dalam waktu² jang akan datang.

Akan tetapi selama 10 tahun ini kenaikan harga² itu tidak berdjalan terus-menerus, melainkan sebentar naik sebentar berhenti, naik lagi berhenti lagi dan begitulah seterusnja. Kalau kita gambarkan maka inflasi kita ini seperti naik tangga rumah, jaitu melondjak keatas lalu datar sementara waktu, lalu melondjak lagi keatas.

Inflasi kita ini sebetulnja adalah inflasi tertekan repressed inflation' tetapi karena tekanan inflasi terus menerus ada, chususnja berupa defisit anggaran belandja negara disamping kemerosotan produksi maka djika diberi alasan atau kesempatan untuk naik, maka harga setjara sekonjong-konjong dan berbarengan untuk hampir semua barang dan djasa² melondjak keatas setjara hebat dan terasa sekali. Tetapi kenaikan mendadak dan hebat ini segera disusul oleh kestabilan baru sekalipun untuk sementara dan pada tingkat harga jang lebih tinggi". Demikian Business News.

Menilai apakah ada inflasi terbuka atau tidak, harus djelas bagi kita bahwa djurang inflasi (inflationary gap) belum tertutup malahan makin lebar dan dalam, jang merupakan tjiri pokok daripada inflasi terbuka, Soalnja hárus diperiksa dari sudut prinsip hubungan uang dan barangdagangan, dengan perkataan lain sampai dimana pengeluaran uang dikompensir dengan produksi atau persediaan barang² dalam imbangan jang.dapat mentjegah inflasi atau inflasi terbuka. Gedjala inflasi terbuka di Indonesia sebenarnja sudah dibuktikan oleh BN sendiri, bahwa defisit dalam anggaran belandja negara berlangsung terus. Perlu ditambahkan bahwa pengeluaran² negara itu adalah sebagian besar konsumtif jaitu untuk pertahanan. Djuga diakui bahwa produksi merosot, berarti sudah satu tendens makin terbukanja inflationary gap jaitu perbedaan antara djumlah uang jang makin banjak beredar dan djumlah persediaan barang jang makin kurang karena produksi-merosot. Dalam keadaan begini inflasi terbuka terdjadi jang ditandai oleh kenaikan² harga barang" setjara luar biasa dan tjepat.

Sekarang soal kenaikan harga jang seperti tangga rumah menurut BN, djika ditindjau dalam waktu 10 tahun. Jang terang adalah bahwa kenaikan hargaa tahun² sebelumnja sampai pada achir tahun 1960 berkisar rata² diangka 20% setahun. Tetapi semendjak permulaan tahun 1961 hingga sekarang harga barang³ konsumsi untuk Rakjat rata² naik lebih dari 300% dalam waktu satu setengah tahun. Djadi kalau diikuti djalan fikiran BN maka sebelum tahun 1961 orang masih bisa djalan² naik turun tangga rumah. Tetapi sesudah tahun 1961 hingga sekarang orang harus memandjat kalau masih bisa memandjat karena tangganja sudah terlalu tinggi. Hasil daripada proses inflasi ternjata menundjukkan selama satu setengah tahun terachir ini bahwa terdjadi inflasi terbuka jang serius jang ditandai oleh kenaikan² harga setjara luar biasa.

Pengaruh krisis moneter adalah sangat buruk terhadap produksi dan penghidupan Rakjat. Inflasi jang harus diatasi melalui pemetjahan dibidang produksi dan distribusi ternjata masih hanja ditanggulangi setjara finansiil moneter jang djustru dikritik oleh Resopim. Keadaannja mendjadi makin serius apabila salah-urus atau mismanagement tidak dibrantas, apabila Pidato Tahun Kemenangan Presiden tidak dilaksanakan setjara konsekwen.

12. DJALAN KELUAR JANG HARUS DITEMPUH.

Inflasi tidak bisa diatasi dengan SIVA jang djustru mendorong kenaikan² harga dengan sangat kerasnja.

Djuga tidak bisa diatasi dengan berketjimpung dibidang perluasan atau kenaikan tarif padjak atau kenaikan² harga resmi. Inflasi harus diatasi dengan memetjahkan problim produksi dan problim ekonomi umumnja. Masjarakat jang sudah dihinggapi penjakit inflasi terbuka tidak bisa diobati dengan satu kali suntikan jang bagaimanapun mandjurnja dan mendjadi semakin parah apabila suntikan itu tidak tepat. Langkah² jang perlu diambil untuk menjehatkan keadaan keuangan haruslah:

1. Stop kemunduran produksi dan naikkan produksi pertanian, perkebunan. pertambangan dan perindustrian. Atasi kematjetan transport darat sekarang jaitu angkutan bermotor dan kereta-api, perbaiki fasilitas² pelabuhan dalam sektor angkutan laut.

2. Adakan retuling aparatur ekonomi-keuangan, dan retuling'personalia disamping retuling organisasi ekonomi-keuangan. Orang2 jang bertanggung-djawab atas management ekonomi-keuangan harus Manipolis sedjati, patriotik, djudjur, tjakap, demokratis dan bertjita-tjita Sosialisme. Dengan sendirinja kaum kapitalis birokrat atau pentjoleng² perusahaana negara harus segera disingkirkan.

3. Stop kenaikan tarif dan harga resmi, berusaha keras menurunkan kembali harga² resmi jang keterlaluan terutama sekali harga barang² kebutuhan hidup. se-haria daripada Rakjat.

4. Sesuaikan segera penghasilan Rakjat pekerdja, dengan kenaikan ongkos hidup sekarang dengan djalan menaikkan upah atau gadji nominal dan distribusi barang² pokok seperti beras, gula, garam, , dll. dengan djumlah dan harga jang dapat meringankan beban hidup Rakjat pekerdja, jang terdiri dari pegawai negeri, buruh, pradjurit, kaum tanimiskin dan buruhtani, penduduk miskinkota, pekerdja² intelektuil dan sebagainja.

5. Adakan pergeseran dari beaja² negara jang bersifat konsumtif ke-sektor² jang produktif setelah soal

Irian Barat dan pemulihan keamanan pada pokoknja dapat diselesaikan. Politik keuangan hafus mengabdi kepada produksi bukannja produksi harus mendjadi korban daripada politik keuangan jang mematikan incentive dilapangan produksi, seperti adanja peraturan² SIVA dan peraturan² perpadjakan lainnja.

6. Djaminan demokrasi bagi Rakjat pekerdja untuk memungkinkannja bertjantjut taliwondo atau kiprah dalam produksi seperti jang diharapkan oleh Presiden Soekarno dalam pidato Tahun Kemenangan. Dewan² Perusahaan dan Dewan² produksi harus segera dibentuk ditingkat unit² ekonomi jang paling bawah dan mengadakan musjawarah berdasarkan kegotong-rojongan nasional berporoskan Nasakom.

7. Laksanakan orientasi baru setjara konsekwen dalam perdagangan luarnegeri jang tidak tetap bergantung pada pasaran tradisionil, jang tidak memberikan harapan baik bagi barang² eksport kita. Kemungkinan orientasi baru dengan pasar dunia sosialis harus dikembangkan mendjadi realitet atas dasar saling menguntungkan dan persamaan hak.

Dengan melaksanakan setjara konsekwen tindakan² tersebut diatas akan dimungkinkan diatasinja inflasi setjara tingkat demi tingkat.

13. TENAGA KERDJA SEBAGAI SENIMAN PRO- DUKSL

Bitjara tentang djalan keluar ada orang jang menanjakan apa djaminannja bahwa kalau orangnja diretul keadaan ekonomi mendjadi baik? Pendirian sematjam ini ada pula pada penindjau² ekonomi dalam buletin Business News. Sebelum memberi djawaban jang kongkrit atas pertanjaan ini perlu diketahui bahwa kepada kaum pentjoleng jang naik tachta pimpinan perusahaan² negara tertentu dan badan² ekonomi lainnja tidak pernah diminta djaminan apa². Pada hal salahurus dan pentjolengan masih belum terberantas habis. Seperti telah didjelaskan dalam kata pendahuluan maka soal pengurusan atau management bukan soal ilmu pasti jang dihitung setjara ilmu hitung. Ia menjangkut soal tenaga kerdja manusia, soal orang² jang bertanggung-djawab terhadap pengurusan ekonomi-keuangan. Tenaga kerdja manusia seiring dengan berkembangnja pengalaman mereka mempunjai daja kreasi jang harus diperhitungkan oleh orang2 jang bertanggung-djawab terhadap pengurusan. Dengan pimpinan pengurusan jang terbuka serta pengawasan jang demokratis seperti jang ditetapkan oleh Presiden Soekarno dalam Amanat Pembangunan kepada Depernas, maka tenaga kerdja sebagai seniman² produksi akan dapat mendjamin kenaikan² produksi dan memberantas salahurus disegala tingkatan pengurusan. Sebagai persekot dapat diberi djaminan kepada orang jang meminta djaminan hasila kongkrit daripada penggantian orang² jang anti-Manipol dalam perbuatannja dengan mengadakan retuling personalia dalam pengurusan. Djika kaum pentjoleng dalam pengurusan diganti dengan orang jang Manipolis sedjati, jang patriotik, jang djudjur, jang tjakap, jang demokratis dan jang bertjita-tjita Sosialisme, maka pasti dapat diharapkan:

a. Kekajaan negara tidak digerowoti.

b. Seruan Presiden Soekarno untuk segera membentuk Dewan² Perusahaan, Produksi, Distribusi disemua tingkatan dapat direalisasi.

c. Hal² tersebut diatas merupakan sjarat² untuk memetjahkan problim kenaikan produksi dan mentjegah .kemerosotan ekonomi jang makin mendalam.

Pada dasarnja harus didjamin adanja hak² demokrasi dalam melaksanakan pengurusan ekonomi-keuangan jang tidak birokratis atau tertutup. Prinsip berorientasi kepada massa Rakjat pekerdja dalam memetjahkan problim produksi adalah mutlak. Bukan main paksa, main pukul, main tangkap kaum buruh seperti jang dialami dikalangan kaum buruh gula. Harus disedari bahwa manusia adalah unsur utama dalam proses produksi dan harus disajangi lebih daripada menjajangi mesin² jang bagaimanapun mahalnja. Tanpa tenaga manusia mesin dan tanah tidak akan menghasilkan apa.

Pada pokoknja harus ada pengurusan atau management keuangan setjara Manipolis.

Demikianlah sebagian dari aspek² pengurusan keuangan dan pengaruhnja dilapangan ekonomi.

ANARKI DALAM PENJUSUNAN HARGA PRODUKSI ADALAH BENTUK SALAH-URUS EKONOMI

DOBRAK SALAH-URUS EKONOMI-KEUANGAN

DENGAN KABINET GOTONG-ROJONG

ANARKI DÀLAM PENJUSUNAN HARGA PRODUKSI ADALAH BENTUK SALAH-URUS EKONOMI

Sebelum mempersoalkan masalah harga produksi sebagai tema pokok saja ingin menggaris-bawahi Pidato Pembukaan Kawan Njono sebagai Ketua Dewan Nasional SOBSI. Djuga referat Dewan Nasional SOBSI jang dibatjakan oleh Kawan Achadijat adalah pedoman² penting bagi kita semua dalam mempertinggi daja djuang petugas² SOBSI dalam Dewan² Perusahaan disegala tingkatan.

Gedjala salah-urus ekonomi-keuangan dalam masjarakat kita sekarang bukan lagi merupakan persoalan jang abstrak tetapi sesuatu jang kongkrit jang djuga sudah diakui oleh kalangan Pemerintah sendiri. Salahurus ekonomi-keuangan sudah berlangsung lama karena kaum kapitalis birokrat atau kaum pentjoleng sudah lama menduduki posisi² penting dalam pengurusan atau management. Hanja sekarang kemarahan Rakjat pekerdja makin meningkat karena akibat salah-urus ekonomi-keuangan menambah kemiskinan dan kesengsaraan hidupnja jang sudah tjukup berat akibat krisis ekonomi-keuangan setjara terus-menerus. Sesudah Pidato Tahun Kemenangan Presiden Soekarno menandaskan lagi dalam Pidato Ulang Tahun Trikora di Surabaja, bahwa penjelewengan² dalam management adalah sumber kesulitan sandang-pangan dan membikin matjet produksi.

1. Struktur harga produksi

Dalam kesempatan ini saja hanja ingin menjampaikan soal chusus dalam pengurusan produksi jaitu soal harga produksi. Sesuai dengan pengertian pokok daripada referat D:N. SOBSI maka harga produksi itu adalah nilai barang produksi jang dinjatakan dengan uang berdasarkan harga pasar. Atau kita dapat pula menjatakan bahwa harga produksi itu adalah ongkos produksi ditambah keuntungan perusahaan produksi dan semua beaja² serta keuntungan² jang dihitung dalam peredaran baranga dagangan, Kongkritnja harga produksi adalah harga barangdagangan jang dapat kita lihat dan beli dari pedagang² etjeran dipasar.

Struktur harga produksi dapat digambarkan setjara skematis seperti berikut:

Gambaran skematis tersebut mentjerminkan setjara umum struktur harga produksi dalam perusahaan produktif. Berdasarkan struktur harga poduksi tertentu maka ditetapkanlah kalkulasi harga atau pembentukan harga (prijsvorming). Pembentukan harga produksi setjara umum dan setjara chusus bagi tiap unsur, seperti harga pendjualan perusahaan, harga perdagangan besar (distributor atau grosir) misalnja PDN, harga etjeran, masinga bersandar pada Politik Harga tertentu.

Dalam perusahaan² jang bersifat djasa², misalnja pengangkutan, djumlah unsur dan djenis atau sifat² unsurnja sudah barang tentu berbeda. Tetapi pada prinsipnja ia bersandar pada modal tertentu jang dalam perusahaan² negara bisa terdiri dari modal statuter dan beaja eksploitasi. Beaja eksploitasi terdiri dari modal riil perusahaan jang bisa ditambah dengan kredita dari pemerintah atau bank² atau kredit luarnegeri. Dengan modal tertentu ini jang nilainja dinjatakan dengan uang maka perusahaan negara djenis apapun melangsungkan pekerdjaannja. Hasil pekerdjaan itu pada pokoknja harus mentjerminkan modal plus untung. Kalau dalam keadaan rugi dengan sendirinja mendjadi modal minus kerugian.

Gambaran skematis tersebut adalah bahan untuk dapat memeriksa lebih djauh kira² di-bagian² mana dari penjusunan harga itu jang perlu diperiksa untuk mentjapai effisiensi dalam management dan memberantas salah-urus daripada manager² kapitalis birokrat jang berlindung dalam apa jang dinamankan ,,rahasia perusahaan" warisan kolonial. Tetapi dalam menindjau persoalan penjusunan harga produksi disektor produksi dan sektor djasa² terdapat perbedaan² mengenai djumlah dan djenis unsur² pembentukan harga. Malahan diantara sektor produksi sendiri terdapat perbedaan² jang tjukup banjak misalnja antara pabrik gula dan pabrik tekstil dan sebagainja.

2. Gedjala anarki dalam penjusunan harga atau tarif.

Penjusunan harga jang tepat disemua bidang harus berdasarkan politik harga jang tepat. MPRS telah menetapkan politik harga jang harus didjalankan oleh fihak eksekutif dalam penjusunan ongkos produksi dan harga barangdagangan dalam peredaran. Pada pokoknja Ketetapan MPRS itu jang harus didjalankan semendjak tahun 1961 adalah madju. Politik harga berdasarkan Ketetapan MPRS adalah berorientasi pada keadaan daja beli Rakjat. Ini berarti harus ditempuh djalan pembentukan harga jang achirnja terbeli oleh Rakjat terutama Rakjat pekerdja jang berpuluh-puluh djuta.

Djikalau kita hubungkan dengan gambaran skema dimuka, manager-manager disegala bidang ekonomi harus berusaha agar harga terachir dipasar (harga etjeran) atau harga produksi menurut terminologi ilmiah terbeli oleh Rakjat. Tetapi sekarang Rakjat lebih banjak menonton barang² etalase daripada membeli, karena harga barangdagangan sangat tinggi.

Dari sudut hasil management ini sadja sudah bisa dikatakan, bahwa hasilnja tidak efisien. Dan kalau kita ambil sebagai tjontoh produksi tekstil jang kemarin diterangkan oleh kawan kita dari SB Tekstil maka ongkos produksi adalah Rp. 48,— per meter djenis blatjo tetapi tjoba lihat dipasar bebas harganja sudah lebih dari Rp. 200,- per meter. Kalau ukuran harga distribusi kepada pegawai dan buruh kita anggap harga resmi jang sesuai dengan sjarat² pembentukani harga sekarang jang ditetapkan oleh Pemerintah maka harganja adalah kurang lebih Rp. 60.— per meter. Disini ada angka tjatut sebesar lebih dari Rp. 140,- per meter tekstil jang dibebankan kepada Rakjat sebagai konsumen. Dengan ini sudah tjukup alasan untuk bilang ada salah-urus dalam penjusunan harga. Atau kongkritnja ada anarki dalam penjusunan atau pembentukan harga.

Sekarang bagaimana tentang kalkulasi ongkos produksi di-perusahaan² negara? Politik harga jang berlaku dalam perusahaan² negara djuga seharusnja berdasarkan ketetapan² MPRS. Harus berorientasi pada kemampuan membeli daripada Rakjat. Tetapi kaum kapitalis birokrat mempraktekkan djuga anarki pasar dalam perhitungan² ongkos produksi. Tjobalah kita lihat. Sudah djelas bagi siapapun bahwa kemampuan membeli daripada Rakjat pekerdja makin merosot. Tetapi politik harga masih djuga bersandar pada kenaikan harga atau tarif dengan motif memperbesar keuntungan. Sekalipun begitu si kapitalis birokrat tidak mampu memperbesar keuntungan perusahaan negara dan kesimpulan mereka ,partikelirkan sadja". Kalau dibandingkan dengan kapitalis biasa jang bukan kapitalis birokrat maka kapitalis biasa masih lumajan. Jang memimpin kegiatan kapitalis biasa dalam pengurusan adalah keuntungan jang tjukup. Selama tidak ada keuntungan jang tjukup kapitalis biasa tidak akan membeli mobil Impala atau menambah kemewahan. Tetapi sebaliknja adalah kaum kapitalis birokrat. Perusahaan Negara untung besar atau ketjil atau rugi sekalipun, selama ia masih diloloh dengan uang, selama itu pentjolengan kekajaan negara berlangsung terus, barang² mewah jang tidak perlu untuk mempertinggi produksi dibelinja, Sebaliknja upah buruh ditekan serendah-rendahnja.

Tjontoh daripada anarki dalam penjusunan tarif adalah misalnja dalam perusahaan pengangkutan bermotor DAMRI. Fihak manager mendapat ilham untuk membikin kalkulasi ongkos eksploitasi jang memungkinkan dinaikkannja tarif pengangkutan dan katanja untuk menambah keuntungan perusahaan. Dalam referat djuga sudah disebut tjara menghitung beaja eksploitasi dan keuntumgan. Perhatikan betul susunan elemen² harga pokok atau biaja eksploitasi. Terdiri dari: Upah (gadji) + Belandja barang termasuk penjusutan + Laba. Mengenai ketentuan laba harus masuk ongkos produksi, sebenarnja adalah kebiasaan sistim kapitalis, jang berusaha mengelakkan pembajaran padjak jang tinggi. Sekalipun begitu si kapitalis tidak berbuat setjara terang²- an seperti-ini, melainkan diselundupkan melalui penjusutan² atau pos² lain. Tetapi manager DAMRI menetapkan setjara terang, sehingga soalnja mendjadi terang ada kekaburan dalam perhitungan ongkos produksi atau eksploitasi.

Tetapi baiklah sekarang kita ikuti perhitungan mereka, Perhatikan dalam referat tentang pos keuntungan ditetapkan 1/5 atau 20% dari seluruh beaja. Djadi ada sistim menghitung keuntungan atas untung. Sebenarnja kalau kita hitung terus ia mau menetapkan 37.5% dari belandja barang sebagai keuntungan atau laba. Sekarang kita lihat perhitungan kongkritnja untuk tahun 1962. Biaja eksploitasi berupa belandja barang adalah sebesar lebih dari Rp. 136 djuta. Laba jang diperoleh adalah dibawah Rp. I djuta. Kalau menurut perhitungan si manager itu maka untung seharusnja 37.5% × Rp. 136 diuta = Rp. 51 djuta lebih. Ke simpulannja: Tarif pengangkutan sudah dinaikkan jang bertentangan dengan Ketetapan MPRS, sebab makin memberatkan atau memerosotkan daja beli Rakjat. Sebaliknja, keuntungan jang ditjapai djauh lebih rendah daripada kalkulasinja sendiri. Ini adalah bentuk salahurus dalam management perusahaan pengangkutan. Dengan ini tjukup alasan bagi Dewan Perusahaan untuk meneliti lebih djauh unsur² management dan meretul orang² jang bertanggungdjawab terhadap salah-urus.

Lebih djauh tentu dapat diteliti pos² penjusutan dan pos2 lain jang biasa mendjadi objek spekulasi. Harus diperiksa misalnja apakah didjalankan politik penjusutan jang riil. Penjusutan jang riil berarti tidak menghitung setjara berlebih-lebihan seperti lazim dilakukan oleh kaum kapitalis untuk menambah keuntungannja dan mengelakkan padjak.

3. Penjusunan harga setjara Manipolis dalam peng urusan ekonomi.

Seperti telah diterangkan dimuka maka harus ada politik harga jang tepat dan menguntungkan Rakjat dalam penjusunan harga produksi. Sudah barang tentu politik harga umum daripada Pemerintah djuga merupakan faktor baik tidaknja kalkulasi ongkos produksi dan ongkos² dalam sektor perdagangan. Karena itu ada faktor² intern perusahaan dan faktor² ekstern perusahaan jang perlu dipertimbangkan.

Faktor² ekstern seperti kenaikan² harga dan tarif resmi, peraturan² SIVA jang menjebabkan melondjaknja harga barang² baku dan penolong, prosedur penjaluran barang² oleh PDN² jang menjebabkan kematjetana, keseretan² dalam ekspor-impor jang membatasi persediaan barang² baku/penolong untuk produksi. Ini semua merupakan faktor² ekstern perusahaan produksi atau perusahaan² lain. Ketjenderungan ekonomi umum menentukan djuga kalkulasi ongkos produksi, sebagai basis perhitungan dalam sektor perdagangan.

Menghadapi gedjala² umum ini tidak bisa kita bersikap mengiakan salah-urus sebagai faktor intern perusahaan. Sebab membiarkan ini makin memperburuk situasi dan makin memperberat penghidupan Rakjat. Jang djelas adalah: supaja oleh perusahaan² sendiri dan oleh Rakjat diadakan tuntutan² jang bersifat umum dalam rangka mendobrak salah-urus ekonomi-keuangan umumnja. Misalnja untuk melantjarkan produksi dan mendjamin hasil pengurusan jang efisien, bahan² mentah, barang2 baku/penolong untuk produksi dalam negeri serta barang² modal, dikuasai dan disalurkan setjara langsung oleh Pemerintah kepada perusahaan2 negara. Harga barang² tersebut supaja tidak didasarkan pada harga menurut kurs SIVA tetapi kembalikan pada kurs dasar 1 $ = Rp. 45,- Kepada kaum produsen untuk barang² ekspor supaja diberikan bonus dengan djalan perusahaan negara jang bertugas untuk mengekspor barang² itu membeli hasil produksi barang² ekspor dengan harga pendjualan produsen swasta. Selandjutnja semua barang² ekspor itu diekspor langsung oleh Pemerintah menurut harga pasar dunia dengan tidak lagi mendjadikan disparitas sebagai penghalang untuk memadjukan ekspor.

Selandjutnja perlu mendapat perhatian kita setjara chusus terutama buat para petugas SOBSI dalam Dewan Perusahaan agar meneliti faktor² intern perusahaan jang menjebabkan salah-urus dalam kalkulasi harga. Unsur² ongkos produksi perlu mendapat perhatian kita sehingga terdapat satu ongkos produksi jang riil dan jang dikendalikan oleh politik harga menurut Ketetapan MPRS. Onġkos produksi jang riil hanja bisa disusun apabila unsur²nja riil. Misalnja dalam soal unsur penjusutan jang oleh kaum kapitalis biasa didjadikan objek spekulasi.

Politik penjusutan harus riil artinja sesuai dengan ongkos² jang perlu dikeluarkan. Adalah tidak patut kalau perusahaan negara meniru kaum kapitalis menggunakan pos penjusutan sebagai alat untuk mengelakkan pembajaran padjak. Sebab akibatnja adalah berat bagi ongkos produksi dimana Rakjat diharuskan memikulnja. Politik penjusutan jang riil berpedoman pada:

1. Harga mesin² atau alat² produksi lainnja.berdasarkan harga pembelian rata² setahun.

2. Ongkos² pemeliharaan dan reparasi.

3. Djumlah (1 + 2) dikurangi dengan nilai besi tua.

Penelitian mengenai ini Iebih djauh tergantung pada kegiatan Dewan Perusahaan dalam mempersoalkan kalkulasi harga produksi atau djasa.

Lain soal lagi adalah misalnja masalah padiak seperti jang telah dipersoalkan dalam konferensi Tjipajung. Apakah tjukai gula perlu begitu tinggi sehingga memberatkan pembentukan harga dan menjulitkan kalkulasi ongkos produksi. Ini semua memberatkan Rakjat dan tidak sesuai dengan Ketetapana MPRS.

Soal lain mengenai penilaian barang² modal seperti jang sedang dipertimbangkan atau mungkin sudah dipraktekkan dalam PPN. Kalau barang² modal harus dinilai kembali berdasarkan harga pasar, sedangkan boekwaardenja sudah habis (Rp. 1,-), maka mau tidak mau hal ini akan memberatkan pembentukan ongkos produksi. Kalau mesin² sudah tersusut habis, tetapi masih bisa dipergunakan untuk berproduksi, maka jang tepat buat perusahaan² negara adalah menghitung biaja riil jang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan pembetulan² alat² produksi tanpa menghitung lagi harga rata² mesin atau alat produksi.

Ini semua adalah sekedar soal² jang perlu mendapat perhatian jang saja gunakan sebagai tjontoh. Tetapi dalam praktek se-hari² apabila saudara² sudah berhasil mengaktivir Dewan² Perusahaan agar terdapat satu pengurusan setjara Manipolis jaitu pengurusan jang terbuka dan demokratis, maka akan didjumpai lebih banjak lagi soal jang perlu didiskusikan setjara chusus. Mendalami soal² pengurusan perusahaan setjara teknis ekonomis sadja adalah tidak tjukup. Sebab achirnja tergantung pada siapa orang² jang memegang kemudi management ekonomi-keuangan dipusat dan di-unit² produksi atau unit² ekonomi lainnja. Retuling orang² jang bukan Manipolis sedjati dalam management adalah sjarat pertama untuk melantjarkan produksi dan menanggulangi kesulitan ekonomi. Sjarat utama adalah pembentukan Kabinet Gotong Rojong berporoskan Nasakom untuk mendobrak salah-urus ekonomi-keuangan.

DOBRAK SALAH-URUS EKONOMI-KEUANGAN DENGAN KABINET GOTONGROJONG

Rakjat pekerdja jang ber-puluh² djuta tahu betul bilamana ia harus bergembira dan antusias. Misalnja dalam menjambut Trikomando Rakjat dan seruan untuk menanggulangi kesulitan ekonomi jang dinjatakan oleh Presiden Soekarno. Sebaliknja Rakjat pekerdja tahu bilamana ia merasa tjemas ditjampur marah. Misalnja dalam menghadapi pentjolengan kaum kapitalis birokrat dan salah-urus (mismanagement) ekonomi keuangan.

Situasi jang sedemikian kita hadapi sekarang karena kita mentjatat kemenangan² politik jang harus dikonsolidasi disamping itu krisis ekonomi-keuangan sangat menekan penghidupan Rakjat. Keadaan ekonomi makin akut karena itu harus segera ditanggulangi dengan kekuatan nasional dalam menjelesaikan Revolusi Agustus 1945.

I. Pandangan ekonomi Presiden Soekarno mewakili perasaan dan hasrat Rakjat terbanjak.

Saja diminta bitjara tentang bagaimana menanggulangi kesulitan ekonomi sekarang. Sudah barang tentu diperlukan keterangan jang dapat mejakinkan bahwa keadaan ekonomi sekarang gawat tetapi bisa diatasi. Sedar bahwa keadaan ekonomi gawat tetapi jakin dapat diatasi asalkan tjaranja tepat, adalah pendirian jang revolusioner. Sebab kalau hanja tahu kesulitan, mengeluh sedalam-dalamnja; sedih se-sedihanja dan achirnja menjerah kepada keadaan jang gandjil adalah pendirian kaum pesimis. Sikap sedemikian memberi sumber hidup pada kaum pentjoleng, kaum kapitalis birokrat, golongan O.K.B. (Orang Kaja Baru) disamping modal monopoli asing dan tuantanah. Tetapi adalah keliru lagi kalau orang optimis asal optimis tanpa penilaian, tanpa koreksi dan tanpa konsepsi jang tepat untuk mengatasi keadaan.

Soal ekonomi sekarang memang banjak segi dan bidangnja tetapi diantara problim jang banjak itu ada kuntjinja. Tugas kita adalah menemukan kuntjinja dan membuka pintu djalan keluar dari kematjetan ekonomi sekarang. Untuk ini haruslah djelas bagi kita semua: apa, sebab apa, dan bagaimana keadaan jang harus ditanggulangi itu? Buat saja dan saudara² pada waktu sekarang tidak sulit lagi untuk mengungkap soal² tersebut. Sebab-Presiden Soekarno telah menjediakan djawaban² jang diperlukan.

Pernah saja dibombardir dengan beberapa ratus pertanjaan mengenai ekonomi sekarang. Saja telah mentjoba untuk mendjawabnja antara lain seperti berikut:

1. Bagaimanakah keadaan ekonomi dalam perdjuangan pembebasan Irian Barat sekarang? Djawabnja: Batjalah dengan teliti Pidato Tahun Kemenangan dan Pidato Ulang Tahun Trikora Surabaja oleh Presiden Soekarno.

2. Orang bertanja terus: Apakah kemunduran ekonomi hanja terdjadi karena pelaksanaan Trikora? Djawabnja: Batjalah dengan teliti pernjataan Presiden Soekarno dalam Manipol. Djarek dan Resopim.

3. Pertanjaan lain lagi: Bagaimanakah konsepsi djalan keluar dari kesulitan ekonomi sekarang? Djawabnja: Batjalah dengan sungguha Amanat Pembangunan Presiden kepada Depernas dan Konsepsi Presiden Soekarno tahun 1957 tentang Kabinet Gotong-Rojong.

Tjoba perhatikanlah isi daripada dokumen² tersebut jang sekarang umumnja sudah mendjadi Haluan Negara berdasarkan Ketetapan² MPRS. Saudara² akan mendjumpai penilaian ekonomi, program ekonomi dan tjara pelaksanaannja jang dinjatakan oleh Presiden Soekarno jang pada umumnja tjukup mewakili perasaan dan hasrat Rakjat terbanjak. Orang sebenarnja tidak bisa menjatakan bahwa Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara tidak memperhatikan masalah ekonomi. Malahan setjara pokok sifat anti-kolonial dan anti-feodal konsepsi ekonomi Presiden Soekarno dalam dokumen² tersebut tjukup tegas dan djelas. Pun tudjuan pembangunan masjarakat baru berdasarkan ide Presiden Soekarno tidak bisa lain harus masjarakat sosialis di Indonesia.

Djelaslah bagi kita sekarang bahwa selandjutnja tergantung pada pembantu² Presiden dalam bidang eksekutif dan legislatif, apakah garis ekonomi Presiden telah atau belum dilaksanakan setjara tepat, berhasil ataukah tidak berhasil. Pembantua legislatif DPR-GR telah menundjukkan kemauan baiknja untuk menilai, mengoreksi dan menundjukkan djalan keluar daripada kematjetan ekonomi-keuangan jang mendjadi tanggungdjawab pembantu² Presiden dalam bidang eksekutif. Tjontoh terachir adalah Lampiran V pada Anggaran Belandja Negara 1962 dan stemmotivering golongan² dalam DPR-GR. Pembantua Presiden dalam DPA telah memberikan nasehat² jang diperlukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi serta mengoreksi kebidjaksanaan jang tidak tepat daripada pembantu² eksekutif. Depernas telah menjampaikan usula,perbaikan dalam melaksanakan pembangunan berentjana berdasarkan Plan 8 Tahun. Achirnja BPP MPRS telah menjampaikan Memorandum kepada Presiden jang selain menilai keadaan djuga menundjukkan djalan keluar dari kematjetan. Achirnja jang menentukan keadaan ekonomi sekarang adalah bidang eksekutif jang memegang pengurusan atau management ekonomi keuangan. Tergantung pada pengurusan inilah apakah produksi naik atau turun, harga stabil ataukah naik terus, nilai uang naik atau merosot, Plan 8 Tahun terlaksana ataukah tidak.

II. Kepentingan ekonomi golongan² masjarakat.

Sekalipun tugas kita diperingan oleh pidato² Presiden Soekarno tetapi tetap masih ada tugas ekonomi jang harus dilaksanakan untuk bisa menanggulangi ekonomi. Apa jang harus dibitjarakan dan dipetjahkan dalam keadaan ekonomi sekarang?

Mendjawab pertanjaan ini haruslah djelas dulu kepentingan golongan mana jang kita djadikan titik berpidjak? Djika ini tidak djelas kuntji persoalannja tidak ketemu dan djalan keluarnja tidak memetjahkan persoalan pokok jang dihadapi. Sebab sekarang ini semua golongan bitjara tentang ekonomi. Semua golongan berkepentingan dengan masalah ekonomi. Sekalipun begitu suara jang diperdengarkan itu ber-beda² karena kepentingan ekonominja berbeda-beda.

Berpuluh-puluh djuta Rakjat pekerdja (kaum buruh, kaum tani, kaum miskinkota, pegawai, pradjurit, pedagang ketjil dan sebagainja) menghitung uang jang diterimanja dan menghitung kebutuhannja. Uang kertas jang diterimanja tiap bulan tidak perlu dihitung lagi, karena djumlahnja sangat sedikit dan hanja itu-itu sadja. Makin lama makin sulit ditukarkan dengan beras, dengan bahan makanan dan sandang. Sebab harga barang² sandang pangan djangan tanja, tiap minggu mentjatat rekor baru lontjat tinggi.

Dilain fihak beberapa gelintir Orang Kaja Baru (OKB) atau kaum kapitalis birokrat, kapitalis monopoli asing dan tuantanah, tidak habis²nja menghitung kekajaan jang melimpah-limpah. OKBa itu kebingungan menjimpan uang dan mentjari barang² harga tertinggi untuk bisa membual bahwa harga barang tertinggi dipasar terbeli olehnja.

Sebaliknja kekajaan negara makin susut akibat salahurus ekonomi-keuangan termasuk pentjolengana. Kapitalis nasional jang bukan bajangan kaum kapitalis birokrat dan bukan agen modal monopoli asing mengeluh dan disana-sini gulung tikar karena modalnja lemah.

Nah, berdasarkan kepentingan ekonomi jang beraneka warna dari golongan² masjarakat tersebut kita mendengar suara jang beraneka warna mengenai persoalan ekonomi. Kesuraman ekonomi sekarang adalah djaman penderitaan jang dalam bagi Rakjat pekerdja dan djaman keemasan bagi beberapa gelintir OKB² atau kaum kapitalis birokrat. Begitulah konstelasi ekonomi setjara pokok berdasarkan kepentingan ekonomi golongan² masjarakat.

III. Kepentingan Rakjat pekerdja adalah dasar bertolak kita.

Apa dasar berpidjak kita dalam mempersoalkan dan menanggulangi kesulitan ekonomi? Saja kira kaum ibu sangat berkepentingan untuk bertolak dari sudut kepentingan hidup Rakjat pekerdja, terutama kaum buruh dan kaum tani. Bitjara dengan kaum ibu adalah bitjara dengan praktikus² dalam management ekonomi seharihari.

Saudara² merupakan ekonom-ekonom. sedjati. Ini bukan omong kosong tetapi adalah kenjataan. Misalnja tanpa ragu² saudara² akan segera mendjawab angka² statistik Biro Pusat Statistik jang disusun oleh akademisi ekonomi. Angka statistik mengenai harga. beras pasar bebas Djakarta mentjatat pada pertengahan tahun 1961 harga Rp. 7,80 per liter. Padahal saudara² akan sependapat dengan saja bahwa pada waktu itu dengan uang Rp. 20,- ditangan orang bisa keluar masuk pasar tanpa mendapat beras tetapi tjukup menonton sadja pedagang beras menimbang beras untuk OKBa. Kata statistik harga tekstil kembang pasar bebas pada waktu itu mentjatat harga per-mt. Rp. 42,80. Tetapi saudara pasti memperkuat saja bahwa dengan uang Rp. Rp. 100,- pada waktu itu masuk toko hanja bisa diperoleh kain pel lantai 2 potong ukuran kurang dari 1/2 mt. persegi. Nah, lihatlah satu bukti bahwa saudara² kaum ibu adalah ekonom² sedjati jang sanggup berdebat setjara benar dengan ekonom² akademisi dan mengoreksi kesalahan2.

Bertolak dari kepentingan Rakjat pekerdja adalah bersandar kepada keadaan penghidupan se-hari² Rakjat pekerdja. Mempersoalkan soal ini bukan sadja mempersoalkan berpuluh-puluh djuta kaum buruh dan kaum tani, sokoguru pembangunan ekonomi, tetapi djuga akibat dan pengaruh ekonominja setjara umum. Moril Rakjat pekerdja adalah sangat kuat sekalipun kurang makan dan pakaian. Tetapi tanpa kemampuan fisik jang harus ditentukan oleh sjarat² materiil akan terdapat pula kekendoran² dalam proses produksi. Padahal produksi adalah sumber utama kehidupan masjarakat, sumber utama dalam kehidupan ekonomi dan stabil atau tidaknja keuangan.

Keadaan penghidupan Rakjat pekerdja sehari-hari adalah betul-betul serius. Saudara² sebagai ibu rumahtangga atau manager ekonomi keluarga, akan dapat membikin budget rumah-tangga jang riil. Dan tjobalah membikin sendiri sedapat mungkin agar bisa mendjadi dasar gerakan kaum wanita menolak kenaikan harga dan tarif resmi sekarang ini. Tjaranja tjukup dengan menggunakan beberapa komponen daripada biaja hidup se-hari (cost of living) jang representatif jaitu: 1. Makanan, 2. Bahan bakar, penerangan dan air, 3. Pakaian dan sepatu, 4. Perumahan, 5. Pengeluaran laina. Dengan komposisi biaja hidup sedemikian jang djuga mendjadi pegangan statistik saudara² akan dapat membanding-bandingkan angka riil dan angka statistik.

Sekarang saja menggunakan sadja bahan statistik resmi. Untungnja menggunakan ini adalah: pemerintah tidak akan membantahnja karena ini adalah angka pedjabat² itu sendiri dan masih banjak golongan masjarakat lainnja jang lebih tjepat dijakinkan dengan menggunakan bahan² resmi. Beaja hidup di Djakarta menurut indeks Biro Pusat Statistik pada Djanuari 1961 dari keluarga buruh bawahan adalah Rp. 756,- sebulan. Ini bukan berdasarkan ongkos hidup minimum jang semestinja melainkan berdasarkan penghasilan jang diterimanja untuk keluarga buruh terdiri dari suami-isteri dan 2 anak. Pada waktu itu orang sudah mentjatat biaja hidup jang lajak bagi keluarga sedemikian, minimal lebih dari Rp. 1000,—. Djadi waktu itu golongan keluarga tersebut hidup dibawah sjarat² minimum alias hidup miskin.

Nah. sekàrang kalau kita mengambil angka achir November 1962 maka harga barang² pangan 19 matjam sadja sudah meningkat mendjadi 420% dibanding dengan 1 Djanuari 1961. Kita jakin bahwa ongkos-ongkos komponen hidup lainnja tidak menurun malahan naik. Djadi dari sudut meningkatnja bahan makanan sadja berdasarkan angka resmi keluarga buruh tersebut harus mengeluarkan biaja 420% × Rp. 756.- = Rp. 3175,- sebulan untuk bisa hidup miskin seperti permulaan tahun 1961. Dapatlah dibajangkan sekalipun dengan kenaikan upah rata² 30% bagi kaum buruh proses kemiskinan bertambah serius.

Ini baru makanan sadja dimana porsi makan Rakjat pekerdja dipaksa oleh kenaikan² harga untuk dikurangi. Pada umumnja keluarga Rakjat pekerdja sudah banjak jang tidak bisa makan 3 kali sehari tetapi dua kali dengan pengurangan porsi jang biasa. Belum bitjara tentang harga tekstil dipasar bebas. Sekarang tidak ada harga tekstil kasar jang masih agak pantas dipakai oleh kaum wanita jang harganja dibawah Rp. 300.— per-mt. dipasar bebas. Djangan lupa bahwa tekstil tersebut diatas kapal pelabuhan Tandjungpriuk sebelum disentuh oleh kaum pentjoleng harganja hanja disekitar Rp. 8,- sadja per-mt, dengan kurs dasar.

Djelaslah bahwa ada hal² jang. tidak beres dilihat dari sudut penghidupan Rakjat pekerdja. Disana-sini ada kortsluiting jang sangat menjedihkan dan akibat buruk dari padanja mendjadi tumpukan beban berat bagi kehidupan Rakjat pekerdja sebagai golongan konsumen jang terbesar.

Dari sini makin djelas mengapa mesti ada tuntutan menolak kenaikan² harga, mengapa mesti ada tuntutan memberantas salah-urus ekonomi-keuangan, mengapa mesti ada retuling organisasi dan personalia dalam pengurusan (management) ekonomi-keuangan. Orang jang bukan pesimis, tetapi mau menanggulangi kesulitan ekonomi, pasti tidak mau tinggal diam, malahan makin berani menjerempet-njerempet bahaja kata Presiden Soekarno. Dan inipun adalah persoalan jang akut pula bagi GERWANI.

IV. Kesatuan program ekonomi dan kekuasaan politik.

Djika soal penghidupan Rakjat pekerdja ini ditarik pandjang sampai ke-sektor² ekonomi lainnja maka akan djelaslah bahwa soalnja sangat erat berhubungan dengan produksi. Pengurusan produksi, pengurusan keuangan dan pengurusan distribusi adalah rangkaian pengurusan ekonomi dalamnegeri jang perlu mendapat perhatian. Kaum buruh dibidang perkebunan, industri gula, pengangkutan kereta-api dan lainnja dibawah pimpinan SOBSI telah membahas persoalan produksi dan transport disektor-sektor ekonomi jang sangat vital itu. Telah dibongkarnja oleh Sarbupri, SBG, SBKA dan SBª lainnja tentang salah-urus dibidang produksi dan pengangkutan darat.

Orang tentu tetap bertanja: Mengapa keadaan ekonomi bertambah serius sekalipun ada Manipol dan Plan 8 Tahun? Modal monopoli asing serta kaum burdjuis komprador dalam Masjumi-PSI segera menjatakan karena Manipol, karena kembali ke UU Dasar '45". Tetapi karena gelora Rakjat jang menghebat dalam menjambut Konsepsi Presiden 1957 dan Manipol maka suara kontra-revolusioner PRRI-Permesta ini tidak berhasil menipu Rakjat. Tetapi ada lagi orang njeletuk: Karena Plan 8 Tahun Depernas tidak beres katanja, karena kesalahan Depernas katanja lebih djauh. Semua orang tahu bahwa bukan Depernas jang melaksanakan Plan 8 Tahun. Tetapi membela kegagalan sendiri dengan memukul kesana-kemari achirnja tidak bisa lain memukul diri sendiri. Keterangan pers Pimpinan MPRS dalam rangka menilai pelaksanaan Plan 8 Tahun adalah bukti jang terang bahwa masih perlu ada semangat revolusioner dalam mensukseskan pembangunan berentjana, harus sedjalan dengan semangat Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi berdasarkan Ketetapan MPRS.

Memang harus dimengerti betulº bahwa planning atau program pembangunan ekonomi sudah baik dan segala sesuatu sudah tertjantum dalam Haluan Negara dan Haluan Pembangunan. Tetapi tanpa kesatuan program ekonomi dengan pimpinan politik jang selaras jang dipegang oleh pembantu² Presiden dalam eksekutif program pembangunan bisa mengalami kegagalan atau keseretan.

Trend menurunnja produksi sudah diakui oleh Pemerintah sendiri dalam pembitjaraan Anggaran Belandja Tambahan 1962 baru² ini. Malahan golongan² pada umumnja mengkritik salah-urus ekonomi-keuangan jang akibatnja sangat serius. Salah-urus terhadap pelaksanaan program jang baik berarti tidak ada keselarasan politik dengan tugas ekonomi.

Haluan pembangunan negara sekaran'g bersandar pada pengolahan kekajaan alam kita jang berlimpahlimpah dan kepada kiprahnja atau bertjantjut taliwondonja kaum buruh dan kaum tani, Konsepsi Presiden Februari 1957 dengan tegas menjatakan perlu adanja kegotong-rojongan nasional diantara aliran² politik jang hidup dan jang paling berpengaruh dalam masjarakat Indonesia. Dengan istilah populer sekarang perlu adanja persatuan nasional berporoskan NASAKOM. Disinilah kuntji persoalannja. Gotong-Rojong nasional berporoskan NASAKOM disegala bidang adalah mutlak untuk dapat menjelamatkan ekonomi negeri jang makin gawat. Keselarasan politik dengan tugas ekonomi nasional tidak bisa lain harus berarti terbentuknja Kabinet Gotong-Rojong berporoskan NASAKOM. Dengan Kabinet Gotong-Rojong terbuka kemungkinan2 jang baik serta ada harapan² untuk menanggulangi kesulitan ekonomi sekarang. Dengan Kabinet Gotong- Rojong salah-urus dan sabotase Manipol dibidang ekonomi dan politik harus dapat didobrak. Tanpa ini sudah tjukup pengalaman² buruk dimasa lampau.

Achirnja GERWANI pasti berhasil dalam menentukan langkah² kongkrit untuk menanggulangi kesulitan ekonomi sekarang.

Terima kasih,

(Sambutan pada Konferensi Gerwani, diutjapkan pada tanggal 8 Djanuari 1963 di Djakarta).