p 4021 N

PENDIDIKAN SEBAGAI FAKTOR DINAMISASI DAN

INTEGRASI SOSIAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL JAKARTA

BIBLIOTHEEK KITLV

0055 5035

012418

o7g

p-4021-NMilik Depdikbud

Tidak Diperdagangkan

PENDIDIKAN SEBAGAI FAKTOR DINAMISASI DAN INTEGRASI SOSIAL

6021990

en Volkenkunde

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL JAKARTA NIP.130 204 562

budaebqaC 20M neignegabaqi( slbi

BE O

DI D I

opp fod shnuNnsllovne

DEAN A ERAN JANOIICR JIN MAO HARL TAROTRIO RO DA I L ATRAXIAL e8et

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan Penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa. Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut. Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap

daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala

budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini. Jakarta, Mei 1989

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Drs. GBPH. Poeger

NIP. 130 204 562

Y

A A DE A

poud-usud eyndror tadmevnem ier ananse dsgosb eva2

snomuao asb iseruinoval dovor mainsa99 netmgo lead

m b meb

mgaed wudal svabud anead

nelulemem nsb lawa.asksquam dizsm ini adazo auquaieW

nsried iagndoe jeoleqib Jeqeb numan tuinel didal nasmqmeyneq hujmal didel asilifoaoq maded shee necoed

taleyem in uaud evalidist aegneb naeedaom evs2

imsremom anila teqsb ulue tageded ksb rübist aney sionobal qailgai ib gasdmood nsb ahe y aaevabudsnasvebuda alawktler ceuhsqmom lgsb asle nailimab aaas erasb ead mdq aab aauta izsbaslom gnay ened sabud mumoa sbsqex diasl smiot aslqsougrom syea eymid .ini sovoiq aatsigoa mmadmom dalst gmav ladiq 0801 i5M .81182al navabudeX Legbaa ueni

298909.H98D .21

1.
y

DAFTAR ISI Halaman

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN V
DAFTAR ISI....... vii
KOLONIALISME, PENDIDIKAN, DAN MUNCULNYA ELIT MINANGKABAU MODERN: SUMATERA BARAT ABAD 19 (Oleh: Mestika Zed).. 1 PROFIL PENDIDIKAN DALAM KEHIDUPAN MA-SYARAKAT MAKASAR (Oleh: Edward L. Polinggo-
mang)..... 28
MUHAMMADIYAH DAN DINAMISASI MASYARA-
KAT DI ACEH 1927–1942 (Oleh: Rusdi Sufi).... 37
MIDRAS DAN AMBONSCHE BURGERSCHOOL : DUA BENTUK SEKOLAH YANG BERTOLAKBELA-KANG DI MALUKU TENGAH DALAM MASA PEN-JAJAHAN (Oleh: R.Z. Leirissa) ... 53 PENGARUH PENDIDIKAN BARAT TERHADAP GAYA HIDUP DI ISTANA: STUDI KASUS KRATON SURAKARTA DALAM PERIODE 1900-1904 (Oleh:
Darsiti Suratman) .....

vii

KEMAJUAN PENDIDIKAN DAN CITA KEMERDEKAAN DI TANAH BATAK 1861-1940 (Oleh: B.A. 111
Simanjuntak).....
PENDIDIKAN SEBAGAI FAKTOR DINAMISASI DAN INTEGRASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT TAPA-NULI UTARA SELAMA KURUN WAKTU SATU DA-SAWARSA MENJELANG BERAKHIR PERANG DU-NIA KEDUA DAN SETELAH KEMERDEKAAN (Oleh: 127

P.M. Napitupulu)....
viii

KOLONIALISME, PENDIDIKAN DAN MUNCULNYA ELIT

MINANGKABAU MODERN : SUMATERA BARAT ABAD

KE-19

(Oleh : Mestika Zed)

1 Hindia-Belanda pernah disebut sebagai "beambtenstaat"¹). sebuah negara pegawai, di mana terdapat jaringan birokrasi pemerintah yang sangat luas dan rumit. Karena birokrasi di sini

merupakan alat instrumen yang sangat penting bagi pelaksanaan

tuntutan-tuntutan kolonial, maka hampir boleh dikatakan. bahwa semua kebijaksanaan diarahkan bagi kepentingan Belanda. Selama abad ke-19 dan lebih nyata lagi sejak awal kolonial yang sempurna²), sedang sebahagian besar tenaga pegawai- nya didukung oleh orang-orang bumiputera. Agaknya memang benar. bahwa roda pemerintahan yang dikendalikan dari Batavia ini. senantiasa berputar seperti "mesin-mesin pabrik yang siap semaksimal hasilnya". Dan dengan itu pemerintah kolonial boleh mengharapkan, bahwa daerah koloni harus dapat memberikan keuntungan bagi perbendahara- an negara.³)

Oleh karena memerintah terutama berarti menjalankan ad-

ministrasi, yang dalam arti teknis, rasional dan termasuk bidang

tulis-menulis beserta perangkat upacara-upacaranya, maka yang diperlukan di sini ialah tenaga pegawai yang terdidik dalam ukurannya waktu itu, dan sedikit banyak juga dapat dipercaya. Pendidikan, karenanya, adalah merupakan bagian yang sangat penting dari rangkaian kebijaksanaan pemerintah kolonial untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya. Di dalam sejarah kebjjaksanaan pendidikan kolonial) di Hindia Belanda, orang dapat mengenal berbagai jenis dan tingkatan sekolah; baik yang langsung didirikan oleh pemerintah, maupun oleh para missionaris, atau pihak swasta.s) Sekolah-sekolah itu cenderung mencerminkan kekuatan dan kepen- tingan pemerintah kolonial. Walaupun sistem pendidikan yang digalakkan sedikit-banyak memberi peluang bagi penduduk setempat tentu saja sebagai hasil interaksi antara pembuat kebijaksanaan dan penduduk bumiputera, sekolah-sekolah terutama bertujuan untuk memenuhi tuntutan pemerintah kolonial sendiri. Yang paling penting dalam birokrasi pemerintahan, atau menjadi pegawai pada perusahaan-perusahaan industri swasta dan berdagang. Di bawah kolonialisme, hubungan pendidikan dan masyarakat adalah sesuatu yang kompleks. Sementara kontrol pendidikan dan campur tangan pémerintah berada di tangan orang-orang Eropa, aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam masya- ,rakat biasanya sengaja diluputkan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dikembangkan menurut model Barat, baik orga- nisasi, maupun kurikulum; "ia merupakan hasil manipulasi kebudayaan yang berakar dari negeri asal si penjajah, dan karenanya bukan hasil pertumbuhan lokal.") Antara pemerintah dan masyarakat terdapat perbedaan pandangan dalam cara mereka melihat kehadiran lembaga pendidikan itu. Tetapi di kalangan masyarakat setempat sendiri bahkan juga muncul berbagai pandangan, dengan alasannya sendiri-sendiri. Sementara suatu kelompok sosial tertentu melihat kehadiran sekolah-sekolah itu sebagai yang menguntung- kan, dan karenanya mereka dapat menerimanya dengan baik, yang lain sebaliknya menolak atau bersikap apatis. Bagaimana

pun, keanekaragaman pandangan ini sekaligus menunjuk-

kan, bahwa dalam situasi kolonial, masyarakat tidak lagi bebas menentukan arah bagi pendidikan mereka, dan untuk itu hanya ada dua pilihan: menerima atau menolak apa yang ditawarkan pemerintah kolonial, atau mengambil pilihan lain menurut cara-cara yang mereka anggap lebih aman. Apakah pola-pola di atas dapat ditemukan dalam cara-cara masyarakat Minangkabau memberikan reaksinya terhadap pendidikan kolonial?, atau bagaimanakah kecenderungan yang ter- jadi di daerah ini ketika penduduknya diperkenalkan pada sekolah-sekolah yang dibawa oleh pemerintah kolonial?. Dari kalangan manakah mereka yang menerima atau yang menolak- nya berasal? Selanjutnya sejauh mana dampak pendidikan kolonial terhadap struktur sosial setempat, khususnya sehu- bungan dengan kehadiran kelompok sosial baru, atau apa yang di sini disebut sebagai elit modern?') Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan perhatian terhadap sejarah pendidikan kolonial di Minangkabau abad ke-19. terutama dengan menitikberatkan pembahasan sekitar pokok persoalan yang diajukan di atas. Guna memudahkan pendekat- an kita dalam mengembangkan penguraian selanjutnya, tulisan ini pertama-tama ingin menyoroti proses pertumbuhan sekolah-sekolah sekuler. sebagai bagian dari rangkaian kebijaksanaan pemerintah kolonial di daerah ini. Kemudian setelah melihat saling hubungan antara sekolah dan masyarakat dalam kaitan- nya dengan usaha untuk menelusuri reaksi penduduk terhadap- nya, tulisan ini selanjutnya mencoba kembali mengaitkannya dengan beberapa pokok kesimpulan yang mungkin dapat ditarik dari kerangka persoalan yang diajukan pada bagian pertama di atas.8) II

Segera sesudah menaklukkan benteng Paderi yang terakhir (1837), dan berkat jasa-jasa perjuangannya, A.V. Michiels, 'sang penakluk' atau 'Napoleon Kecil untuk Sumatera',"). di- angkat sebagai gubernur Sumatra's Westkust yang pertama.

Sebagai bagian dari programnya yang utama kemudian adalah membangun suatu administrasi kolonial yang bersungguh-sung- guh dan jika situasi mengizinkan juga menerapkan kebijaksana- an Sistem Tanam Paksa Kopi. Tidak lama kemudian Sumatra Barat telah dibaginya ke dalam tiga unit administratif: Residensi Padangsche Beneden- landen, Residensi Padangsche Bovenlanden, dan akhirnya yang ketiga Residen Tapanuli1º) Gubernur adalah orang pertama dalam struktur ini. Di bawahnya dan yang bertanggung jawab kepadanya terdapat Residen dan pembantunya Asissten Re- sien. Dan dibawahnya lagi adalah Controleur. Yang terakhir ini menduduki posisi kunci yang unik. Kecuali sebagai titik temu antara birokrasi orang Eropa (kulit putih), yaitu Bin- nenlandschbestuur (BB) dan birokrasi bumi putera sebagai "korp" pegawai pemerintah yang sering disebut Indlandsche Bestuur (B). Controleur sekaligus juga menjadi penasihat dan sedikit banyak mengawasi gerak-gerik pegawai bumiputera. Beberapa kesatuan administratif dalam birokrasi bumi- putra telah diciptakan sedemikian rupa. Susunan ini pada dasarnya. meskipun telah mengalami sedikit perubahan. tetap mengikut konsep pemerintah lokal sebagaimana yang telah disusun oleh de Stuers sebelumnya.") Dalan hal ini Laras merupakan kesatuan administratif tertinggi. yang dikepalai oleh seorang Tuanku Laras. Di bawahnya terdapat negari yang dikepalai oleh seorang Kepala Negeri atau lebih sering disebut Penghulu Kepala. di mana ia membawahi sejumlah penghulu suku, yang mewakili setiap suku yang ada dalam suatu negeri.12) Pada akhir masa pemerintahan Gubernur Michiels (1849) ada kira-kira 114 Laras dan 337 Penghulu Kepala yang bekerja dalam birokrasi pemerintah. Di samping itu terdapat lagi se-

jumlah besar pegawai yang ditempatkan pada jabatan-jabatan

lainnya terutama sejak diterapkannya Sistem Tanam Paksa Kopi pada tahun 1847.13) Sejak semula terbukti nyata, bahwa untuk melaksanakan rancangan-rancangan besar yang disusunnya, Michiels dihadap-

kan pada rintangan-rintangan, terutama dalam menarik pegawai kulit putih ke daerahnya. Berulangkali dia mengajukan keluhan ke Batavia, agar pemerintah pusat di sana mengirimkan tenaga personal bagi mengisi beberapa jabatan penting daerahnya.) Tetapi yang datang, jika pun ada, hanya satu atau dua klerk atau kommies; kadang-kadang malah tidak memenuhi syarat yang dimintanya. Dan karena berbagai alasan 'sebagian dari mereka ini segera menghilang lagi.¹s) Betapa sulitnya usaha Michiels untuk mencoba menarik tenaga personal yang terlatih sesuai dengan keinginannya, se- mentara ekspansi ke daerah pedalaman Minangkabau belum dapat dikuasai sepenuhnya. Dalam jangka panjang dan merupakan tumpuan dari usaha pemerintah kolonial untuk membenahi masalah kekurangan tenaga pegawai yang berpendidikan adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah. Sampai pertengahan tahun 1840-an, pengembangan sekolah-sekolah sekuler yang diusahakan pemerintah tidaklah me- nunjukkan kemajuan yang berarti. Kecuali ada dua buah di Padang,

16) tidak satu pun sekolah serupa dapat dibangun di ka-

wasan pedalaman (Padangsche Bovenlanden). Suatu usaha yang lebih bersungguh-sungguh dan merupakan sukses pertama dari dalam rangka pengembangan sekolah-sekolah itu baru terjadi kemudian ketika Steinmetz, Residen Padangsche Bovenlanden mencoba mendorong berdirinya apa yang disebutnya sekolah

nagari di Bukittinggi pada tahun 1843.17)

Agak berlainan dengan sekolah-sekolah sekuler yang didirikan di Padang, sekolah yang dipelopori oleh Residen C.P.C.

Steinmetz ini lebih bersifat otonom18) dan menerima murid

dari kalangan masyarakat tanpa terlalu mempertimbangkan status atau posisi keluarganya dalam masyarakat. Sebab itu ketika sekolah ini baru saja dibuka cukup banyak yang datang mendaftarkan diri. Dalam tahun 1846, yakni tiga tahun setelah sekolah pertama dibuka di Bukittinggi. terdapat tidak kurang dari 11 buah sekolah yang didirikan; lima buah di antaranya terdapat di pusat-pusat pemerintahan di kawasan pedalaman,

seperti di Bukittinggi, Batusangkar, Payakumbuh, Solok dan Sijunjung, sedang enam sekolah yang lain berada di daerah pe- losok penghasil kopi, seperti di Maninjau, Bonjol, Sungai Puar,

Buo, Singkarak dan Rao.19)

Pada tahun yang sama (1846) ada 75 orang tamatan sekolah ini yang kemudian ditempatkan sebagai tenaga adminis- tratif dalam birokrasi pemerintah, seperti klerks, dan yang di- perbantukan pada kantor Laras, tetapi sebahagian juga menjadi personal pada sistem Tanam Paksa Kopi. Tawaran yang diajukan pemerintah melalui kesempatan kerja yang relatif baik, agak- nya telah mendorong penduduk untuk memasuki sekolah-sekolah itu. sementara Minangkabau ketika itu memang mulai ter-

ikat ke dalam pengarahan Sistem Tanam Paksa Kopi.20)

Sekolah-sekolah yang dikembangkan Steinmetz, bagaima- na pun telah menjadi model bagi pengembangan sekolah-sekolah kolonial pada periode selanjutnya, sekurangnya sampai tahun 1870-an. Cirinya yang utama ialah, bahwa sekolah-sekolah didirikan atas kerjasama pemerintah lokal kulit putih dengan pejabat bumiputra setempat, di mana pihak yang pertama mendorong para kepala untuk merasa bertanggungjawab dalam pengadaan fasilitas belajar. Sębelum bangunan fisik dapat diper- siapkan, murid-murid biasanya mengambil tempat belajar pada gudang-gudang kopi pemerintah, atau di "Balai Adat" negeri setempat. Sedangkan penyediaan fasilitas lainnya seperti bang- ku, meja dan kursi, sekalipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana sekali (dan lebih banyak terbuat dari bahan bambu), dikerjakan secara bergotong royong dengan penduduk setempat.21) Pengadaan tenaga guru merupakan rintangan yang paling sukar dipecahkan, dan karena itu hanya ada satu atau dua orang yang kebetulan sudah mengenal pengetahuan tulis baca secara baik, atau melek huruf yang diperolehnya dari pengalaman sen- diri. Biasanya mereka ini diambilkan dari pejabat-pejabat bumiputra yang bekerja sebagai Kepala Gudang (Pakhuis-meester), atau sekretarisnya. Sedang gaji guru ini ditarik dari uang kas ne-

Hampir semua sekolah tidak pernah mengadakan pu-

gari.22) ngutan uang sekolah, tetapi semua murid pada umumnya dibe- bankan membiayai sendiri perlengkapan sekolahnya, seperti pakaian dan lain-lain. Kurikulum yang dikembangkan pada sekolah-sekolah ini pada prinsipnya masih sangat sederhana sekali. Selama tiga tahun masa belajar di sekolah-sekolah ini, murid-muridnya diajarkan beberapa mata pelajaran melalui empat tahap. Pada tahap pertama, murid-murid diajarkan pengetahuan membaca dan menulis, dan pada tahap kedua mulai dengan berhitung. Pada tahap ketiga dan keempat mata pelajaran ditambah dengan pengetahuan seperti, cara membuat surat, pembukuan yang sederhana. geografi dan pengetahuan berhitung dalam tingkat

yang lebih rumit. 23)

Semua mata pelajaran berlangsung dan disajikan dalam bahasa Melayu. Kecuali pada tahun pertama, di mana murid-murid masih dibiarkan menulis bahasa Melayu dalam alpabet Arab, pada tahun-tahun berikutnya mereka secara lambat laun diajarkan menulis bahasa Melayu dalam abjad Latin. Sejauh menggunakan bahasa Melayu, murid-murid sama sekali tidak mengalami kesulitan, terutama karena bahasa Minangkabau yang mereka pergunakan sehari-hari sangat dekat dengan bahasa

Melayu yang dipergunakan di Hindia Belanda ketika itu.24)

Dalam tahun 1850-an, usaha penyebaran sekolah-sekolah nagari semakin diperluas ke beberapa tempat di luar Padangsche Bovenlanden. Terutama di kawasan pantai Barat dan se- kitarnya (atau Padangsche Benedenlanden). Selain di Padang, yang sejak periode awal pendudukan Belanda di daerah ini (1819) setidaknya sudah ada dua buah sekolah yang didirikan. pada tahun 1853 didirikan sebuah sekolah lagi. Juga di Paria- man (1854) dan di Air Bangis pada tahun yang sama, serta di

pesisir selatan, Pelangi (1858), dan Asam Kumbang (1859).25

Demikian juga di kawasan utara pedalaman, dengan kekecualian di Bonjol, di mana sekolah nagari sudah ada sejak tahun 1840- an, didirikan beberapa buah sekolah serupa seperti di Lubuk

Sikaping, Panti, Talu dan Rao. Pada dasawarsa yang sama sekolah-sekolah sudah menyebar ke hampir seluruh Sumatera

Barat, termasuk ke Residensi Tapanuli. 26)

Suatu perkembangan baru dalam sejarah pendidikan Barat di daerah ini ditandai dengan didirikannya sebuah sekolah guru, Normal School atau Kweekschool di Bukittinggi pada bulan

April 1856.27) Sebagai akibat logis dari perluasan sekolah-

sekolah nagari, adalah semakin meningkatnya kebutuhan tenaga guru, sedang pemerintah tidak mungkin untuk mendatangkan-

nya dari luar.28) Akan tetapi hal itu juga berhubungan dengan

perluasan geografis dan jabatan-jabatan baru dalam birokrasi pemerintah. Selama ini kriteria untuk menjadi pegawai pada dinas pemerintah. termasuk dinas Tanam Paksa Kopi tidak mempertimbangkan kecakapan dan pendidikan yang diperoleh. Pejabat-pejabat bumiputera, seperti juga dengan Kepala Gudang dan sekretarisnya, meskipun sebagian memiliki pengetahuan tulis-baca yang baik, sejak semula lebih banyak ditentukan ber- dasarkan sifat hubungan keluarganya dengan elit tradisional, atau mengutamakan mereka yang dekat hubungannya dengan rezim kolonial. Sebab itu, pengangkatan mereka adalah hasil

pengaruh. kewibawaan status yang diwariskan.29)

Tahap awal dari pengembangan sekolah Normal School, lebih banyak mengikut model yang dikembangkan pada Normal

School yang pertama di Surakarta.30) Murd-murid yang dite-

rima pada sekolah ini tidak perlu tamatan sekolah nagari, tetapi batasan umur paling kurang sudah harus mencapai 14 tahun. Selain itu mereka yang mendaftar pada sekolah ini juga dikena- kan persyaratan, bahwa calon murid sudah harus memiliki pengetahuan siap sebelumnya seperti, membaca dan menulis bahasa Melayu secukupnya, baik dalam alfabet Arab, maupun Latin, tetapi juga berhitung yang sederhana. Selama tiga tahun masa belajar di sekolah ini, murid-murid menerima berbagai macam mata-pelajaran; kecuali membaca dan menulis dalam bahasa Melayu (bahasa Belanda kemudian membuat surat, tetapi belum ada paedagogi).

Sebagai satu-satunya sekolah guru di Sumatera, Normal

School Bukittinggi pada fase awalnya lebih banyak dikelola

oleh penduduk bumiputera. Kepala sekolahnya yang pertama

adalah Abdul Latif Sutan Nagari, seorang pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan keguruan, sementara Asis- ten Residen dan bawahannya tidak mengambil banyak bagian dalam pengembangannya. Karena itu, dalam usianya yang ma- sih muda, sekolah ini tidak lebih dari sekolah dasar biasa. Tahun pertama sejak sekolah ini dibuka tidak lebih dari 10 orang murid yang mendaftarkan diri. Pemerintah bermaksud untuk membuatnya sebagai duplikat Kweekschool Surakarta, tetapi dalam ukurannya yang lebih kecil. Beberapa buku bacaan dan pelajaran yang dipakai di Surakarta, juga dipergunakan di Kweekschool di Bukittinggi. Namun karena berbagai kesukaran, seorang pejabat Belanda yang mengunjungi sekolah ini pada tahun 1866, mendapat kesan yang mengecewakan. Selama 10 tahun berjalan, sekolah ini hanya mampu menamatkan 10 orang murid, dan itu pun tidak semuanya menjadi guru. 3) Namun

demikian, dalam tahun 1863 saja, guru-guru yang mengajar di 9

buah sekolah di kawasan Padangsche Bovenlanden, jika tidak semuanya tamat, pernah bersekolah pada Normal School. Beberapa perubahan penting dalam kebijaksanaan pendidikan pemerintah kolonial baru nampak sejak tahun 1870-an, yakni bersamaan dengan perubahan-perubahan besar dalam kerangka politik kolonial yang ditandai dengan Era Liberal. Pertama-tama adalah terjadinya perubahan perlahan-lahan dari sekolah-sekolah negari yang otonom ke sekolah dasar yang langsung berada di bawah kontrol pemerintah. Campur tangan pemerintah kemudian bukan saja dari segi pembiayaan, tetapi juga organisasi dan kurikulum sekolah. Sebelum tahun 1870-an sekolah-sekolah nagari yang ada hampir sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah lokal dan penduduk setempat. Sekitar tahun 1860-an misalnya hanya beberapa sekolah saja, seperti di Padang, Pariaman, Tarusan dan Normal School di Bukittinggi

yang mendapat bantuan biaya dari pemerintah pusat, ) sedang

yang 26 buah lannya hampir sepenuhnya bergantung pada usaha setempat. Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan sekolah juga terlihat sejak sekolah guru Normal School (Kweekschool) berubah nama menjadi Sekolah Raja pada tahun 1872. Kecuali mendapat sokongan keuangan yang lebih besar, sekolah itu juga memberik an mata pelajaran yang lebih rumit dari yang sebelumnya. Kecuali beberapa mata pelajaran yang sudah diajarkan juga pada tahun-tahun sebelumnya, sejak itu ditambah dengan beberapa mata pelajaran baru seperti, paedagogi, geometri, menggambar, menyanyi dan beberapa pengetahuan keahlian, terutama mengenai teknik-teknik pertanian; sedang mata pelajaran bahasa Belanda termasuk mata pelajaran wajib. Sekolah Raja Bukittinggi kemudian menjadi simbol dan kebanggaan penduduk di sekitar. Seorang pengamat Belanda menilai, bahwa Sekolah Raja, setidaknya sejak dua dasawarsa terakhir abad ke-19, kurang lebih menyamai sekolah-sekolah menengah di Negeri Belanda. baik dari segi bangunan fisiknya, maupun dari segi kurikulum yang diajarkan pada murid-muridnya.33) Bagi.murid-muridnya disediakan asrama, dengan kamar- kamar tempat tinggalnya, lengkap dengan seorang pembantu yang siap melayani urusan keperluan sehari-hari. Mereka juga mendapat pengarahan dan bimbingan yang seksama, bukan saja dalam kegiatan-kegiatan di kelas, akan tetapi juga di luar sekolah. Di samping itu, juga terdapat beberapa orang guru kulit putih yang diperbantukan ke sekolah ini. Effek dari perlakuan istimewa ini jelas berlangsung dalam suasana seperti "diperbe- landakan", baik dalam bahasa sehari-hari, maupun disiplin dan cara berpakaian mereka, tetapi diragukan apakah nilai-nilai baru yang mereka anut dimengerti sepenuhnya. 4) Suatu perubahan penting lainnya dalam arah perkembang- an pendidikan sejak akhir abad ke 19 di daerah ini ialah ketika pemerintah mencoba membagi sekolah dasar (bekas sekolah nagari yang sebelumnya) ke dalam dua kategori yakni: Sekolah Kelas Satu (Eerste Klasse Scholen) untuk anak-anak para peja- bat pemerintah dan bangsawan, dan Sekolah Kelas Dua (2e

Klasse Scholen) untuk umum. Dilihat dari sudut pandangan pemerintah, kebjaksanaan ini merupakan suatu langkah maju, terutama untuk menanggulangi mereka yang tidak mampu melanjutkan sekolahnya sampai tamat selama masa lima tahun, kini dengan diadakan Sekolah Kelas Dua, mereka dapat menye- lesaikan sekolahnya dalam tempo tiga tahun, dan kemudian dapat memanfaatkan untuk keperluan mencari kerja, atau me- ngajar di kampung. Tetapi pada kenyataannya dugaan ini ber- lainan dengan apa yang diharapkan pemerintah. Sampai awal abad ke-20, setidaknya menjelang diadakannya pembaharuan pendidikan setelah masa Politik Etis, gagasan mengenai Sekolah Kelas Satu tidak mendapat sambutan masyarakat. Anak-anak pejabat lokal jarang yang mau bersekolah di sana, dan mereka malah lebih senang memilih sekolah swasta di mana kegiatan belajar disajikan sepenuhnya dalam bahasa Melayu.35) Reaksi ini agaknya sedikit berbeda dari yang berlaku di Jawa, di mana, kalau bukan memasuki Sekolah Kelas Satu anak-anak para bangsawan dapat masuk ke sekolah dasar Eropa.36) Sungguhpun akibat dari kebijaksanaan pemerintah itu sedikit banyak telah membawa pengaruh terhadap jalur masuk ke sekolah-sekolah pemerintah di daerah ini, tetapi ia menjadi kurang penting disebabkan oleh proses-proses yang telah ter- ciptakan sejak periode sebelumnya. Lebih-lebih lagi sejak pemerintah Batavia mendirikan apa yang lazim disebut "Sekolah Dokter Jawa" pada tahun 1851 kecenderungan untuk ingin mengambil kesempatan pendidikan ini ternyata telah

ditunjukkan dengan adanya dua orang putera Minangkabau

mendaftarkan diri pada tahun 1856. Jumlah itu diperkirakan meningkat terus pada tahun-tahun ber- ikutnya, terutama karena diajukannya oleh pemerintah sejum- lah tawaran-tawaran yang menarik, seperti pembebasan dari

semua biaya sekolah, termasuk biaya perjalanan ke Batavia.

Tetapi di balik itu juga terletak kebanggaan titel "dokter jawa"

dan jabatan, yang akan diperoleh dari tamatan sekolah itu, se- suatu yang pasti masih amat langka di Sumatera Barat ketika itu.37)

Bagaimana pun meningkatnya minat pendidikan anak-

anak bumiputera sebetulnya mencerminkan gejala umum di kalangan masyarakat Minangkabau dari kelas atas dan mene- ngah.) Pendidikan nampaknya tidak lagi sekedar prestise dan alat untuk mempertahankan status, melainkan juga menjadi arena persaingan dalam merebut kesempatan-kesempatan yang terbuka dalam sistem kolonial. Itu bukan saja berkenaan dengan kemungkinan perbaikan prospek ekonomi mereka, melainkan juga menjadi sarana mobilitas sosial. Apalagi dengan dibukanya lagi sebuah sekolah baru OSVIA (Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren) di sekitar pergantian abad ini, maka peluang untuk mengambil kesempatan pendidikan sebagai calon pegawai terdidik secara khusus semakin diperluas.9) Pada akhir abad ke-19 lengkaplah gambaran ideal yang menjadi cita-cita dan kebanggaan semua anggota masyarakat, yaitu seperti yang telah diungkapkan dengan tepat oleh seorang pe- nulis "kalau bukan menjadi angku doctor (dokter jawa), boleh

jadi angku laras atau angku guru"40)

III

Untuk memperoleh suatu perspektif jangka panjang ten-

tang reaksi penduduk terhadap sekolah-sekolah sekuler selama abad ke-19, kita terutama dihadapkan pada masalah kekurang- an data. Sebagian besar sumber yang tersedia hanya memuat data yang sangat bersifat fragmentaris, dalam pengertian, bahwa kecuali sering terputus-putus secara khronoligis, juga tidak men- cakup untuk semua kawasan Sumatera Barat. Karena itu, uraian berikut ini paling jauh hanyalah merupakan suatu percobaan untuk membuat suatu gambaran umum, yang mungkin dapat ditarik dari beberapa sumber yang bisa dijangkau. Baik administrasi pemerintahan, maupun pelaksanaan Sistem Tanam Paksa khususnya, telah membuka kesempatan bagi penduduk untuk memasuki sekolah-sekolah, yang dengan itu mereka kemudian dapat mengembangkan dirinya dalam lingkungan baru yang terdapat dalam sistem kolonial. Secara

geografis, arah penyebaran sekolah-sekolah itu cenderung ber-

gerak ke daerah penghasil kopi utama, khususnya nagari-nagari yang terletak di kawasan dataran tinggi pedalaman Padangsche Bovenlanden. Kawasan dataran tinggi Agam misalnya, suatu kawasan yang paling menonjol dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang muncul pada masa kolonial abad ke- 19, sejak semula telah memiliki beberapa faktor yang mengun- tungkan, bukan saja karena faktor lingkungan alam dan struktur sosialnya, melainkan juga karena merupakan pusat pemerintahan dan pengembangan pendidikan kolonial di kawasan Padangsche Bovenlanden. Sampai dasawarsa ketiga abad ke-19, kawasan ini, sebagai- mana kawasan pedalaman pada umumnya, hampir belum per- nah disentuh oleh kekuasaan kolonial. Ruang gerak pemerintah kolonial sampai saat itu hanya berpusat di Padang dan sekitar- nya. Sebagai pusat pemerintahan, dan sekaligus kota pelabuhan sejak sebelum abad ke-19, Padang sekitar masa ini semakin ber- kembang pesat, tetapi sebagian besar penduduknya belum disentuh perkembangan ini, terutama karena masih kuatnya ikatan tradisi lama dan ciri aristokrat masyarakat pantai pada umumnya.1) Dalam tahun 1819, sebuah sekolah misi telah didirikan di Padang, tetapi karena seringnya terjadi bentrokan (akibat senti- men perbedaan agama di sekolah), maka untuk beberapa lama sekolah ini segera ditutup kembali.42) Usaha untuk mendiri- kan sekolah Sekuler untuk penduduk bumiputera dilanjutkan kemudian oleh De Stuers, Residen Belanda di Padang (1824

1829) pada tahun 1924. Dalam tahun 1825 sudah terdaftar sekitar 80 orang murid, tetapi segera menjadi jelas, bahwa meskipun De Stuers mempunyai siasatnya sendiri ketika ia men- coba mengangkat seorang pemuka agama (ulama) sebagai pengawas sekolah, dan meskipun biaya sekolah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, keluarga yang mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah bukan untuk tujuan menjadi pegawai atau birokrat. Mereka menyekolahkan anak-anak

mereka hanyalah untuk tujuan prestise, status dan penghargaan

terhadap pemerintah, tetapi bukan atas dasar keyakinan, bahwa pendidikan di sekolah itu diperlukan, dan bahkan praktis tidak melihat kegunaannya.4 3) Perluasan sekolah-sekolah kolonial, sebagaimana telah di- kemukakan di depan, baru terjadi sekitar tahun 1840-an, ketika Residen Steinmetz mendorong berdirinya sekolah-sekolah se- kuler seiring dengan pelaksanaan Sistem Tanam Paksa Kopi. Steinmetz percaya, bahwa pemuda Minangkabau akan tertarik dengan nilai-nilai pendidikan apabila kepada mereka diberikan gambaran masa depan yang lebih baik. Meskipun tujuan utama dari sekolah itu adalah untuk menghasilkan sejumlah tenaga terdidik yang akan ditempatkan dalam birokrasi kolonial di tingkat lokal, atau untuk menjadi personal pada urusan Sistem Tanam Paksa Kopi, namun pengetahuan yang mereka peroleh nantinya juga merupakan bagian dari usaha untuk membentuk 'warga negara' yang baik; baik kondisi kesehatan, ataupun kondisi hidup mereka secara keseluruhan, dan secara berangsur- angsur mereka kemudian juga akan dibawa 'meniru' gaya hidup

dan kebudayaan Eropa.4)

Demikianlah kemudian beberapa sekolah yang telah didiri- kan di pedalaman Padangsche Bovenlanden pada umumnya cen- derung mengikut pola penyebaran gudang-gudang kopi pemerintah. Gudang kopi itu sendiri, yang terletak dekat titik pro- duksi kopi di pedalaman, sejak semula memiliki fungsi ganda; ia bukan saja menupakan batu loncatan bagi penetrasi ekonomi kolonial ke pedalaman, tetapi pada saat yang sama juga merupakan lembaga pendidikan di mana sekolah-sekolah pada fase awalnya diselenggarakan. Dari empat pusat pemerintahan kolonial di kawasan Padangsche Bovenlanden, kecuali Batusangkar, Payakumbuh dan Solok, maka Bukittinggi, yang terletak di dataran tinggi Agam adalah merupakan pusat pemerintahan yang paling penting, di mana terletak kantor Residen dan Asisten Residen. Bukittinggi juga merupakan pusat pengumpulan kopi pemerintah di kawas-

an pedalaman, dari mana penyebaran sekolah-sekolah ke nagari-

nagari sekitarnya dilakukan, dengan mengikut arah penyebaran

gudang-gudang kopi pemerintah. Dari 16 buah sekolah yang tersebar di kawasan Padangsche Bovenlanden, 10 buah di antaranya terletak di kawasan Agam dan hampir semuanya mengambil tempat di gudang-gudang kopi pemerintah,4s) Kenyataan ini bukan tanpa alasan. Per- tama-tama tentu saja adalah karena kesulitan dalam soal pe- ngadaan tenaga guru dan bangunan fisik sekolah, sebagaimana yang dialami oleh kebanyakan sekolah-sekolah nagari pada fase awal umumnya. Pusat-pusat pengumpulan kopi pemerintah itu, kecuali memiliki tenaga pegawai yang relatif sudah mengenal pengetahuan tulis-baca, atau melek huruf, bangunan fisiknya untuk sementara dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar, terutama sekali Kepala Gudangnya (pakhuismeester) dapat diangkat sebagai tenaga guru, disamping menjalankan tugasnya sehari-hari. Selain itu, karena para penghulu dan pejabat-pejabat pemerintah bumi putera di kawasan ini, seringkali di negari-negari sekitar perbukitan, menerima sejumlah uang komisi dari kofij- procenten atas peranan mereka dalam pelaksanaan Sistem Ta- nam Paksa Kopi, maka dari segi ekonomi, mata pencaharian mereka relatif lebih baik daripada para kepala di lain tempat, di Sumatera Barat umumnya.) Dan dengan itu mereka dapat menyumbang untuk sekolah, atau setidaknya menyediakan sedikit uang untuk kas negari, sehingga sekolah-sekolah di kawasan ini dapat berjalan tanpa banyak mengalami kesulitan keuangan. Dibandingkan dengan kawasan lain, di Tapanuli umpama- nya, di mana sekolah-sekolah digalakkan atas usaha missio- naris,7) dan dikawasan pantai barat (Padangsche Benedenlan- den), di mana sekolah-sekolah hampir sepenuhnya mendapat sokongan keuangan dari pemerintah,48) maka di kawasan pedalaman sekolah-sekolah lebih banyak berkembang atas inisiatif penduduk lokal. Kecenderungan ini sekaligus juga me- nunjukkan, bahwa minat pendidikan di kalangan penduduk nampak lebih menonjol di kawasan pedalaman, khususnya di

nagari-nagari sekitar dataran tinggi Agam. Kenyataan ini juga

ditentukan oleh kondisi lingkungan alam dan hubungannya dengan struktur sosial setempat. Adanya perbedaan yang agak tajam antara kawasan dataran tinggi dan dataran rendah di daerah Sumatera Barat umumnya, telah menampilkan variasi geografis atau lebih tepat kom- posisi topografisnya. Perbedaan itu juga mencakup berbagai ke- cenderungan, bukan saja dalam pola pertaniannya, tetapi juga berkenaan dengan sikap-sikap sosial, gaya hidup dan warisan se- jarahnya. Kawasan dataran tinggi Agam khususnya, terdiri dari perbukitan yang mengelompok secara tidak teratur dan sebagian besar pemukiman penduduk, nagari, berada di sekitar lereng-lereng antara pegunungan Singgalang dan Merapi. Oleh karena pertanian sawah tidak mendapat tempat yang berarti di kawasan ini, maka penduduknya sejak lama juga bergiat dalam pertanian ladang (seperti lada, kopi, dan sebagainya) atau berdagang, kerajinan, industri rumah-tangga dan meran- tau. Karena itu, dibanding dengan kawasan lain, di sini variasi pekerjaan penduduk relatif beragam. Ini berarti, bahwa mata pencaharian penduduknya tidak semata-mata bergantung pada pengolahan tanah, dan terbukanya kompetisi sosial dalam masyarakat. Dan ketika kekuasaan kolonial segera meluas ke kawasan pedalaman, maka tidaklah begitu mengherankan me- ngapa kawasan ini paling progresif dalam memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka dalam sistem kolonial.49) Dari segi pendidikan, karena, sekali lagi, keterbatasan sumber-sumber yang tersedia, adalah tidak mungkin di sini untuk mengungkapkan rincian mengenai latar belakang keluarga orang-tua murid yang pernah memasuki sekolah Barat yang dibicarakan di muka. Namun beberapa bukti yang masih sangat bersifat fragmentaris cenderung menyarankan, bahwa peluang pendidikan seperti yang juga berlaku di lain tempat umumnya, semula terbatas pada kelompok tertentu saja, seperti golongan bangsawan tradisional, atau apa yang disebut kelas priyayi tinggi di Jawa.so) Di Minangkabau, sebagaimana telah disinggung juga di muka, mereka ini ialah golongan aristokrat untuk kawas-

an pantai, dan para penghulu yang kemudian diangkat menjadi Penghulu Kepala, dan Laras di kawasan peialaman. Akan tetapi dengan bertambah meluasnya penyebaran ad- ministrasi pemerintah dan jumlah sekolah-sekolah sejak tahun 1870-an maka variasi latar belakang orang tua murid nampaknya semakin beragam. Mereka bukan saja berasal dari keluarga pejabat bumiputera, tetapi kemudian juga berasal dari keluarga pengusaha/pedagang, dan petani. Sampai akhir 1860-an, seku- rangnya terdapat sekitar 24 buah sekolah yang tersebar di se- luruh kawasan Sumatera Barat (tidak termasuk Residensi Tapa- nuli), dengan rincian 10 buah di kawasan pantai dan 14 buah di kawasan pedalaman. Sekitar awal abad ke-20 perbandingan jumlah penduduk di kawasan itu adalah 4 : 9. tetapi ratio murid-muridnya yang bersekolah adalah 1 : 951). Minat penduduk yang lebih besar justru datang dari kelas menengah, yang biasanya terdiri dari keluarga pengusaha/pedagang dan golongan orang berada. Kebanyakan mereka berasal dari nagari- nagari perantau yang padat penduduknya, terutama di sekitar dataran tinggi Agam. Pemerintah Belanda nampaknya masih tetap bersikap keras kepala, ketika mereka mau menerapkan gagasan kebijaksanaan pendidikannya yang mengutamakan keluarga yang dekat hubu- ngannya dengan rezim kolonial, sementara jalur pendidikan bagi yang lain masih tetap terbuka. Salah satu akibatnya ialah, bahwa kebanyakan orang berpendidikan Barat, jika bukan mayoritas, tidak lagi memiliki hubungan langsung dengan ke- turunan darah bangsawan tradisional sebagaimana yang diharap- kan pemerintah Belanda, dan dalam jangka panjang, reaksi mereka terhadap kebjjaksanaan pendidikan kolonial nampaknya paralel dengan reaksi yang diberikan terhadap kebijaksanaan pemerintah umumnya. Bagian akhir berikut ini akan men- coba memberikan beberapa pandangan penutup yang mungkin dapat ditarik dari uraian,uraian yang dikembang di muka. Sejak semula telah terbukti nyata, bahwa tanpa dukungan orang-orang bumiputera, atau sebagian darinya, penguasa

kolonial Belanda niscaya menemui lebih banyak kesulitan

dalam menjalankan administrasinya. Manipulasi hubungan-hubungan kolonial terutama didasarkan pada sistem kelas menu- rut struktur sosial setempat. Maka suatu suprastruktur yang ditempati oleh kekuatan bangsa asing (Belanda), yang merupakan ciri khas dari struktur masyarakat kolonial umumnya, di- topang oleh sejumlah para kepala (volkshoofden) yang terdiri dari para penghulu. atau Penghulu Kepala dan Laras. Dari sudut pandangan pemerintah adalah logis untuk memanfaatkan mereka, karena para kepala merupakan basis kekuasaan kolonial yang dapat berfungsi ganda. Ketika para kepala segera ditarik ke dalam struktur yang resmi, mereka berfungsi sebagai 'ambtenaar', yang menangani tugas administrasi kolonial di tingkat bawah dalam struktur birokrasi yang ada. Tetapi pada saat yang sama, sebagai kepala dalam struktur sosial yang lama, mereka tetap memegang posisi kunci dalam menjalankan politik kolonial Kombinasi kedua fungsi ini menimbul- kan rasa bangga dalam diri mereka, dan dengan itu pemerintah Belanda memanfaatkan mereka sebagai 'steunpilaren van gezag'.52) Tetapi kombinasi dari kedua peranan ini hanya dapat ber- jalan selama tugas-tugas yang diharapkan pemerintah dari- nya terbatas pada urusan-urusan yang sederhana. Sekurangnya sampai pertengahan abad ke-19, tuntutan-tuntutan administrasi kolonial belumlah begitu berat, dan itu lebih banyak bergantung kepada kemampuan yang ada dari kepala dan penduduk se-

tempat. Pada ini, sebelum orang-orang bumiputera yang ber-

pedidikan barat cukup banyak jumlahnya, walaupun pengeta- huan keahlian yang diperoleh dari pendidikan itu sedikit saja, sudah cukup untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam birokrasi pemerintah. Tetapi ketika kekuasaan kolonial sudah hampir merata ke hampir seluruh pelosok kawasan di Suma tera Barat, banyak jabatan yang terdapat dalam dinas pemerintah dan Sistem Tanam Paksa Kopi, yang tidak diragukan lagi menuntut tenaga-tenaga yang berpendidikan.

Dalam jangka panjang. dasar dari kebijaksanaan pendidikan kolonial adalah untuk menghasilkan calon tenaga pegawai yang terdidik. untuk kemudian ditempatkan di dalam berbagai jabatan dinas pemerintah, Sistem Tanam Paksa atau usaha-usaha swasta yang memerlukannya. Kualifikasi pendidikan, karena- nya, menjadi alat menyeleksi dan melatih orang untuk meme-

gang posisi tertentu dalam birokrasi pemerintah, tetapi pada saat

yang sama juga menjadi simbol status yang tinggi, ditengah-te- gah masyarakat. Dari segi perbandingan. mereka yang telah memanfaatkan kesempatan pendidikan Barat itu tidaklah begitu besar bilang- annya, akan tetapi hasil dari kebijaksanaan pendidikan pemerintah itu tidaklah sepadan dengan jumlah yang terlibat secara langsung di dalamnya. Sebenarnya pemerintah Belanda, disadari atau tidak, telah mengambil langkah-langkah untuk melahirkan golongan elit terpelajar dengan tidak memikirkan sungguh-sungguh bagaimana golongan elit baru itu digunakan. Sejak dasa- warsa terakhir abad ke-19, terdapat banyak pengangguran bekas murid dari berbagai sekolah. bukan saja karena jabatan-jabatan dalam dinas pemerintah di Sumatera Barat tidak mampu me- nampung mereka, melainkan juga karena bersamaan dengan meningkatnya murid-murid tamatan sekolah-sekolah swasta

yang sebelumnya masih langka.s3)

Akibatnya ialah timbulnya suatu golongan orang-orang yang merasa tidak puas, yang menyuarakan perasaan anti pemerintah. Dan ini pada gilirannya telah menumbuhkan cakal-bakal kesadaran dan semangat nasionalisme yang berdasarkan nilai- nilai sosial yang baru.s4) Sebagai hasil dari kebjaksanaan kolonial, pendidikan yang dikembangkan jelas tidak bisa dianggap komoditi. seperti kopi. karet, minyak dan sejenisnya. Tetapi ia kemudian cenderung menjadi persaingan di pasar tertutup. Seperti komoditi yang lain, pendidikan kolonial (untuk tidak mengatakan 'kolonia- lisme pendidikan' seperti yang diajukan oleh sementara penu- lis)ss) pada gilirannya telah menjadi subyek yang memperoleh

penekanan-penekanan, atau tuntutan-tuntutan,atau pembatasan-pembatasan kesempatan dalam memenuhi penyediaan dan permintaan bagi kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi kolonial. Penyebaran sekolah-sekolah kolonial itu sendiri telah menimbulkan masalah-masalah kompleks. Sementara kontrol pendidikan berada di bawah satu tangan. (penguasa kolonial), ge- jolak yang terjadi di bawah permukaan berlangsung menurut arahnya sendiri-sendiri. Dalam hal ini, kehadiran kelompok orang-orang berpendidikan Barat, atau jika boleh disebut kelompok elit moderen ini, yang dengan pendidikan sekuler gaya Barat. mulai terasing dari lingkungannya yang lama dan lambat laun mewakili suatu kebudayaan baru, yang bercirikan kekota- an. Tetapi pada saat yang sama mereka sebetulnya adalah "korban dari kesuksesannya sendiri" dan yang berada dalam po- sisi khas di antara dua masyarakat yang berbeda tradisi, Barat dan Timur. Dunia mereka, seperti dikatakan Taufik Abdullah, berada pada suatu lapisan yang disebut 'schakel-society's6) Meskipun peluang terbesar dalam birokrasi kolonial ter- buka luas bagi mereka ini, namun itu hanya pada tingkat bawah dan menengah. Sementara jabatan-jabatan tingkat tinggi tetap dimonopoli oleh pegawai kulit putih. Dalam jangka panjang, baik pendidikan, jabatan-jabatan dalam birokrasi pemerintah telah menimbulkan rasa diskriminasi yang menjengkelkan. Dan persoalan menjadi lebih buruk lagi ketika ketiadaan tempat yang cukup bagi mereka, sehingga dalam jangka yang tidak begitu lama, sebagaimana yang nampak di awal abad ke-20 kemudian, mereka berbalik menggugat kekuasaan kolonial, untuk kemudian, bersama-sama dengan kehadiran kelompok-kelompok yang lebih luas, menyatakan diri dalam bentuk gerakan- gerakan yang bercorak nasional.

CATATAN

1) Dikutip dari H.A. Sutherland. "De Javanese Priyayi en het Nederlandse Bestuur. dalam Symposium, 3 (1976). p.203.
2) Perdebatan klasik mengenai masa penjajahan 350 tahun dan bantahan terhadapnya telah diajukan oleh G.J. Resink dalam bukunya, Indonesia's History Between the Myths (The Hague : Martinus Nijhoff. 1968) khususnya pp. 103-105.
3) C.J Hasselman. "Het Palladium. Een Koliniaal Historische Dwaling", dalam De Gids, IV (1901). p.205 ff.
4) Sistem pendidikan kolonial, seperti dikemukakan oleh se- orang penulis. memiliki beberapa karakteristik tertentu. Salah satu cirinya yang paling menonjol jalah. bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan hampir selalu men- cerminkan kekuasaan dan kepentingan pihak penjajah. Di dalam tulisan ini istilah pendidikan kolonial kadang- kadang juga disebut dengan 'sekolah sekuler' atau 'pendidikan Barat' untuk menunjuk pada konsep yang sama. Konsep-konsep pendidikan kolonial beserta karakteristik- nya dapat ditemukan dalam, Philip G. Altbach and Gail P. Kelly, Education and Colonialisme (New York: Longman.
1978) terutama pada Bab Pendahuluan. pp. 1-47.
5) Tentang sejarah pendidikan di 'Hindia-Belanda' lihat,

misalnya, I.J. Burgmans, Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie (Batavia: Wolters, 1938).

6) Altbach and Kelly, op. cit., p.2 ff.
7) Istilah 'golongan elit' di sini dipergunakan dalam pengerti- an yang agak sempit, terbatas untuk menunjuk pada suatu kelompok sosial terkemuka hasil pendidikan Barat pada masa kolonial. Beberapa pentakrifan dan pengkalasannya yang agak luas telah dikemukakan oleh Robert van Niel dalam bukunya, The Emergence of the Modern Indonesian Elit (The Hague and Bandung, 1960) pp.2, 29, 165 dan 242.
8) Tulisan ini, kecuali dengan mempergunakan bahan penelitian sendiri. juga telah memanfaatkan hasil penelitian
E. Graves, The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century (Ithaca, New York: Mo- nograph Series, No. 60, Cornell Modern Indonesia Project,
1981).
9) Paul van 't Veer, Het Leven van Multatuli (Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers, 1979) p. 128.
10) Residensi Tapanuli baru terbentuk kemudian pada tahun 1840-an di mana sebelumnya ada seorang 'kontrolir', yang ditempatkan di Natal. Tetapi pada tahun 1906 Residensi sendiri, terpisah dari Residensi Sumatra's West- kust, lihat M. Joustra, Batakspiegel (Leiden: S.C. van Dusburg, 1926), p.32.
11) "Rapport van den Generaal de Stuers", Verbaal, 23 Ok- tober 1826, no. 48 (ARA).
12) Dalam pandangan pemerintah, mereka ini adalah penyang- ga administrasi kolonial di tingkat bawah. Karena itu ma- sing-masingnya mendapat gaji yang resmi: Seorang Kepala Laras mendapat gaji f. 30 per bulan sedang Penghulu Kepala f. 20 per bulan. E.B. Kielstra, "De Koffijkultuur ter Sumatra's "estkust", IG. X (1888), p. 1458.
13) Khusus mengenai tema ini telah dikerjakan sebagai suatu hasil penelitian saya di bawah judul: Melayu Kopidaun:

Eksploitasi Kolonial Dalam Sistem Tanam Paksa Kopi di 0V Minangkabau, Sumatera Barat (1847-1908) (Tesis M.A pada Fakultas Pascasarjana, Univ. Indonesia, 1983).

14) Paul van 'h Veer, op. cit. p.98.
15) Ibid.

16) "Rapport van den Gouverneur Van Swieten". Verbaal,

15 Juni 1852, no. 3 (ARA).

17) HE. Steinmetz, "Indlansch Onderwijs van Overheidswege in de Padangsche Bovelanden voor 1850", TBG, 64 ( 924) pp.303-320.
18) Maksudnya ialah bahwa usaha mendirikan sekolah tersebut adalah semata-mata atas inisiatif pemerintah setempat. tanpa terlebih dulu memberitahukannya pada Gubernur Michiels di Padang, sekalipun Gubernur kemudian dapat menyokong.
19) Steinmetz, "Indlandsch Onderwijs.. .", p.205.
20) Sungguhpun sistem Tanam Paksa itu resminya baru berla- ku sejak tahun 1847, namun prakteknya sudah mulai ber- jalan beberapa tahun sebelumnya.

21) Steinmetz, "Indlandsch Onderwis...". p.311.

22) Ibid.
23) Ibid., pp.206-209.
24) Ibid. Ini berbeda dengan di Jawa di mana pada saat yang sama bahasa Jawa masih tetap penting.
25) Verbaal, 16 November 1865, no. 45 (ARA).
26) Sekolah-sekolah Barat di sini dikembangkan atas usaha misionaris Kristen, tetapi beberapa orang tenaga guru pada sekolah-sekolah rendahnya sejak awal mulanya juga datang dari Sumatera Barat (antara lain Si Laut dari Koto Gadang dan Haji Nawawi dari Natal). ketika Asisten Residen A.P Godon mendirikan sebuah sekolah rendah di Panyabungan pada tahun 1853. Salah seorang muridnya bernama Sati, adik Sutan Kumala, kemudian dikirim melanjutkan se- kolahnya ke Negeri Belanda pada tahun 1857. Ia adalah merupakan putra Batak yang pertama, yang dikirim ke

Belanda: yang kemudian dikenal dengan nama baru Willem Iskandar. Basyral Hamidi Harahap. 103 Tahun Wafatnya Willem Iskandar. Tokoh Pendidikan dan Sastrawan In- donesia Jakarta: Panitia Peringatan 103 Tahun Wafatnya Willem Iskandar. 1979).

27) Herman. "Het Onderwiis in Nederlandsch-Indie (Historisch

Overzicht Sedert 1816). TNI. 1(1868). 476.

28) Ibid
29) Verbaal,. 15 Juni 1852 (ARA). Sekolah Normal School I adalah di Surakarta (1852). di Tanabato (1862). di Ban- dung (1866).

30) Verslag van het Indlandsch Onderwiis in Nederlandsch-

Indie. 1866 (Batavia: Landsdrukkerij. 1. 1867). selanjut- nya disebut VIO, pp.2-4.

31) Ibid. pp.6-8.
32) Ibid. p. 71. Sejak periode ini sekolah-sekolah langsung berada di bawah kontrol pemerintah. baik pembiayaan fasili- tas maupun penggajian guru. Gaji guru sebulan f.30. Lama belajar diperpanjang dari hanya tiga tahun kemudian di- coba sampai lima tahun.
33) M. Buys. Twee Jaren op Sumatra's Westkust (Amsterdam: Akkeringan. 1886). pp. 50-55.
34) Ibid. p.55.
35) Setidaknya ada dua macam sekolah swasta, yang pernah berkembang di Sumatera Barat abad ke 19. Pertama. sekolah-sekolah negeri yang tidak mau diambil-alihkan menjadi sekolah pemerintah ketika diadakannya pem- baharuan kebjjaksanaan pendidikan sejak tahun 1871. Tidak banyak yang dikatakan sumber tentang perkembang- an sekolah ini. tetapi jumlahnya antara tahun 1878 - 1898 setidaknya ada 11 buah. dan 33 buah pada tahun 1908. Verbaal. 7 September 1910. no. 32 (ARA). Yang kedua adalah sekolah-sekolah agama, atau madrasah yang tampil

dalam bentuk 'sistem surau' di mana Alquran dan Iimu

agama lainnya dipelajari secara intensif: biasanya berada di bawah jaringan persekutuan tarekat. Dari suatu daftar

yang tidak lengkap, tercatat 15 buah madrasah sampai

pertengahan abad ke 19 dan itu sebahagian besar berada di pedalaman, A.W.P. Verkerk Pistorius, "De Priester en zijn Invloed op de Samenleving in de Padangsche Bovenlanden" TNI, 2 (1869), pp. 423-455; Mengenai sejarahnya dan kekuatannya sebagai pembaharu sejak perempat terakhir abad ke 19 lihat, Taufik Abdullah. "Modernization in the Minangkabau World: West Sumatera in the Early Decades of the 20th Century", dalam Claire Holt (ed), Culture and Politics in Indonesia (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1972), pp.179–245.

36) Verbaal, 24 Maret 1902, no. 19 (ARA).
37) Elizabeth E. Graves, The Minangkabau Response to the Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century (Ithaca. New York: Cornell University, Monograph Series, no. 60,
1981), p.110.
38) Ibid.
39) Selama ini pendidikan untuk calon pegawai yang terbaik masih berasal dari sekolah guru, Kweeschool, atau Sekolah Raja.
40) Graves, 1981, op. cit., p. 110.
41) Verbaal, 15 Juni 1852, no. 3 (ARA).

42) Ibid.

43) Lihat, catatan-kaki no. 16 atas.

44) HH Steinmetz, "Indlandsch Onderwijs.. .", p. 204.

45) Diperhitungkan dari daftar penyebaran sekolah-sekolah pada akhir tahun 1860-an, Verbaal, 3 Januari 1872, no. 10 (ARA).
46) Para Kepala di daerah tanaman kopi, kecuali menerima gaji yang tetap (catatan, no. 12). juga menerima komisi karena hak-hak tradisional mereka, tetapi yang lebih pen- ting lagi adalah terbukanya secara luas sumber mata- pencaharian baru (kopi) bagi penduduk dan jabatan-jabatan baru dalam dinas tanaman dari jabatan rendah di titik produksi sampai ke tingkat yang tinggi dalam pe- masaran kopi di gudang-gudang.

47) Di sini beroperasi Rheinische Mission Geselschaft, yang sejak 1861 mendapat wewenang penuh untuk menggalak- kan sekolah-sekolah sekuler yang ada. Lihat, B. Alkema, Ons Insulinde (Haarlem: HD Tjeenk Willink & Zoon,
1925), khususnya bab XIX di bawah judul: Onderwijs en Zending, pp.264-331.
48) VIQ 1866, op. cit., pp. 17–18.
49) Dari segi ekonomi hal ini telah saya bicarakan secara luas di dalam tesis saya (1983), op. cit.
50) Robert van Niel The Emergence of the Modern Indonesian Elite (The Hague and Bandung: W. van hoeve & Willink Ltd., 1960), p.50.
51) Graves 1981, op. cit., p. 128.
52) Sutherland, (1976), p. 205.
53) N. Graafland, "De Reorganisatie van het Indlandsch Onderwijs", Verslagen van het Indisch Genootschap (1889), p.92.
54) Cf., A. Sartono Kartodirdjo, "Stratifikasi Sosial pada Ma- syarakat Kolonial", dalam Lembaran Sedjarah, no. 4 (1969).· p. 54: Cf. Sudiono M.P Tjondronegoro. "Elite and Masses: Trends in Recognition and Alienation", dalam Haryati Soebadio and Carnie A. du Marchie Sarvaas (eds.), Dynamics of Indonesian History (Amsterdam: North-Holland Publ Company, 1978), pp. 379-80.
55) Philips G. Altbach, "The Distribution of Knowledge in the Third World: A Case Study in Neocolonialism" dalam bukunya Education and Colonialism (New York and London: Longman, 1978), p. 322.
56) Taufik Abdullah, "The Making of a Schakel-Society: The Minangkabau -Region in the Late Nineteenth Century", dalam Papers of the Dutch-Indonesian Historical Con- ference held at Noordwijker hout, the Netherlands, 19- 22 May 1976 (Leiden/Jakarta, 1978), pp.143-154.

SINGKATAN BIBLIOGRAFIS ARA (Algemeen Rijksarchief). Den Haag. TNI (Tijdschrft van Nederlandsch-Indie). IG (INdische Gids) TBG (Tijschrift voor Indisch Taal-Land, en Volkenkunde. uitgegeven en Wetenschappen).

PROFIL PENDIDIKAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MAKASAR

(Oleh : Edward L. Poelinggomang)

Lembaga pendidikan merupakan salah satu lembaga baru yang mulai diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada akhir pertengahan pertama abad ke-19. Usaha memperkenalkan lembaga pendidikan ini pada mulanya dirintis oleh Missi Pro- testan. Mereka mendirikan sekolah pendidikan guru (Kweekschool) yang pertama di Ambon pada tahun 1843. Usaha ini kemudian diikuti juga oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan mendirikan sekolah pendidikan guru (Kweekschool) yang pertama di Surakarta pada tahun 1852. Perkembangan pendidikan pada periode pertengahan kedua abad ke-19 dapat dikatakan terbatas. Di Sulawesi Selatan, lembaga pendidikan yang pertama baru didirikan setelah usia Kweekshool yang pertama didirikan di Ambon mencapai 33 tahun, yaitu pada tahun 1876. Usaha untuk mendirikan Kweekschool di Makasar dirintis oleh Be- njamin Erederik Matthes, seorang ahli bahasa yang diutus ke Sulawesi Selatan untuk menyebarkan Agama Kristen. Matthes yang tiba di Makasar pada tahun 1875 itu mula-mula bekerja sebagai penginjil di Tana Toraja. Setelah satu tahun di Tana Toraja ia kembali ke Makasar dan mulai menerjunkan diri untuk

membina Kweekshool yang didirikannya itu. Usaha Matthes

ini pada mulanya kurang menarik minat rakyat untuk mengikuti pendidikan pada sekolah itu karena dipandang sebagai media penyebaran Agama Kristen. Diketahui bahwa rakyat di Sulawesi Selatan umumnya adalah pemeluk Agama Islam. Kecurigaan rakyat terhadap sekolah yang didirikan itu me- nyebabkan hilangnya minat mereka untuk mendapatkan pendidikan dari lembaga pendidikan yang didirikan. Di samping itu pihak Pemerintah Hindia Belanda juga nampaknya kurang menaruh perhatian untuk perluasan pendidikan. Akan tetapi lambat laun Kweekschool yang didirikan di Makasar itu mulai dikunjungi oleh putera-putera bangsawan. Itulah sebabnya Kweekschool itu dikenal di kalangan masyarakat umum dengan nama Sekolah Rajaiya Baru setelah daerah Sulawesi Selatan ditaklukkan pada tahun 1906 (Ekspedisi Militer Sulawesi 1905) usaha untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi rakyat mulai di- kembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1907, pemerintah kolonial mulai berusaha mendirikan sekolah-sekolah bagi rakyat. Volkschool didirikan di desa-desa dan Inlandsche School didirikan di setiap pusat pemerintahan seperti ibukota-ibukota "bagian pemerintahan" (afdeling) dan ibukota-ibukota "cabang pemerintahan" (onder- afdeling) yang penting. Hingga pada tahun 1910 telah berhasil didirikan 95 buah Volkschool dan 27 Inlandsche School. Dan ntara tahun 1912-1920, satu demi satu sekolah-sekolah lanjut- an bagi tamatan-tamatan Volkschool dan Inlandsche School didirikan seperti Hollandsch Inlandsche School (HIS) dan Hoogere Burgerschool (HBS). Untuk tingkat pendidikan lebih lanjut lagi didirikan juga Meer Uitgebreid Lager School (MULO) pada tahun 1920 di kota Makasar. Kweekschool yang pada mulanya merupakan sekolah untuk mendidik tenaga yang kelak dapat bertindak sebagai guru itu ternyata kemudian dipersiapkan untuk mendidik calon pamongpraja, setelah sekolah itu diambilalih oleh pemerintah kolonial pada tahun 1898. Dan dalam perkembangan selanjut-

nya Kweekschool itu akhirnya diubah menjadi Opleiding-

school voor Inlandscge Ambtenaren (OSVIA). Keinginan itu

erat berkaitan dengan kebutuhan pemerintah untuk memenuhi tenaga pelaksana pemerintah. Tamatan OSVIA merupakan tenaga terpakai untuk pekerjaan dan jabatan dalam pemerintahan. Sekolah ini mendapat perhatian banyak dari putera-putera bangsawan. Kebanyakan putera-putera bangsawan yang mengikuti pendidikan senantiasa mencita-citakan untuk dapat me- lanjutkan pendidikan di OSVIA Kebutuhan akan tenaga pendidikan untuk jabatan dalam pemerintahan bagi bumiputera telah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk dapat masuk dalam birokrasi pemerintahan, jabatan yang dahulunya hanya merupakan monopoli kelom- pok bangsawan murni. Kesempatan mobil dan masuk dalam birokrasi ini nampak merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peranan dalam proses sosial. Wajah Pendidikan di Kalangan Bangsawan Pada suatu ketika. Karaeng Katapang yang sudah lanjut usia itu dihampiri oleh cucunya yang termuda dan dua orang cicitnya. Mereka datang untuk menanyakan kepada Karaeng Katapang perihal tindakan balas dendam yang ia lakukan ter- hadap Haji Mustapa. Rasa ingin tahu akan hal balas dendam itu akhirnya dipenuhi juga oleh Karaeng Katapang. Setelah merenungkan sejenak Karaeng Katapang memalingkan muka memandang cucu dan cicit-cicitnya dan mulai menuturkannya. "Anak-anakku", Haji Mustapa adalah seorang laki-laki yang berani dan sangat cekatan. Tetapi sangat disayangkan karena ia melupakan bahwa darah bangsawan saya lebih murni dari pada dia ... dapat membaca buku-buku, surat kabar-surat kabar. berbahasa Belanda. senang memakai pakaian Eropa. mengikuti pendidikan, karena itu dia telah menjadi seorang pemimpin. Ia ingin melebihi kita dan ia sesungguhnya telah melebihi kita dalam banyak hal. Hanya darah kebangsawanan yang ia tidak mampu untuk memurnikannya. Seharusnya ia tahu bagaimana kita (bangsawan Istana Gowa) mendapatkan

sawah-sawah, kebun kelapa-kebun kelapa, tambak-tambak,

rumah batu-rumah batu, keris-keris dan tombak-tombak ber-

lapiskan emas, perhiasan-perhiasan dan permata-permata yang

bernilai puluhan ribu real itu. Kita dapat mengatakan bahwa

warisan kekayaan Istana Bangsawan Gowa sebagian terbesar telah dirampas oleh Kompeni pada waktu penyerangan tahun

1905..."(Friedericy, 1957). Haji Mustapa adalah putera dari Karaeng Bontolangkasa (bangsawan Istana Gowa) dari perkawinannya dengan puteri kepala kampung Malakaji. Ia kemudian dipergunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menduduki jabatan pim- pinan pemerintahan "cabang pemerintahan" (onderafdeling) oleh karena memiliki ketrampilan dan kemampuan yang di- milikinya lewat pendidikan. Karena jabatan ia mendapat ke- mudahan dan fasilitas penopang. Hal ini tidak digunakan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana pemerintahan tetapi untuk menggeserkan, menyisihkan, menciptakan jarak dengan kelompoknya, dan menempatkan diri di atas dari yang lainnya. Ia menampakan diri dengan kepandaian, kekuasaan, kekayaan. dan pola keindahan. Haji Mustapa menjadi terpukau dengan dirinya sendiri dan bagaikan orang yang tidak mengetahui kelampauan yang pernah dialaminya. la bertindak sewenang-wenang terhadap kelompok bangsawan tinggi. yang sesungguhnya menurut tata tertib sosial sebelumnya hal itu merupakan larangan bagi kelompok yang lebih rendah derajat kebangsawanannya untuk melakukan kepada kelompok yang memiliki kebangsawanan lebih tinggi (Kooreman. 1883: Friedericy, 1933). Sikap dan tindakan Haji Mustapa ini akhirnya menimbulkan dendam dari pihak bangsawan tinggi. Dalam satu tindakan yang ingin dilakukan oleh Haji Mustapa terhadap kelompok bangsawan ini berusaha mengawin- kan seorang puteri bangsawan tinggi dengan keluarganya ia mati terbunuh oleh Daeng Sila, seorang pengikut setia Karaeng Katapang.

Pendidikan di Kalangan Rakyat

Musa adalah seorang putera dari Tuan Anwar, pejabat pemerintahan Onderafdeling Sungguminasa. Sebagai putera seorang pejabat pemerintahan, ia mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Di sekolahnya, Musa termasuk seorang murid yang pandai dan seorang yang sangat giat dalam perkum- pulan pemuda Di kalangan masyarakat umum, ia dikenal seorang yang sederhana dan rapi berpakaian. Ia tidak terpukau dengan keindahan pakaian ala Eropa, ia sering mengenakan topi Makasar ataupun kopiah hitam dan mengenakan sarung. Kepandaian yang dimiliki itu telah memungkinkan ia mendapat penawaran dari pihak pemerintah untuk kelak menyekolahkan- nya ke Leiden. Pada waktu liburan paska, Musa yang pada waktu itu masih mengikuti pendidikan HBS, berkesempatan kembali berkumpul bersama orang tuanya di Sungguminasa. Kehadiran- nya itu sangat menggembirakan kedua orang tuanya, karena putera kesayangan mereka itu adalah anak yang cerdas dan kelak akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden. Walaupun demikian Musa tetap menampak- kan kemuraman dan kesedihan semenjak ia berada di tengah- tengah kedua orang tuanya. Pada suatu kesempatan Musa menghampiri ayahnya. Dalam percakapan itu Musa mengajukan satu pertanyaan yang tidak dapat dipahami dan dimengerti oleh ayahnya apa sesung- guhnya yang ingin dikehendaki oleh anaknya. "Mengapa ayah menjadi pejabat pemerintah?". Dalam kebingungan Musa mengajak ayahnya untuk kembali mengingat masa lampaunya. Ayah pada mulanya adalah anggota kelompok orang merdeka. Karena mengenyam pendidikan diangkat sebagai wakil jurutulis di Pangkajene, kemudian diangkat menjadi juru tulis dan akhir- nya sekarang menjadi wakil pemerintah (bestuursassistent). Ayah tidak akan dapat menjadi karaeng (bangsawan) menurut ketentuan warisan adat Makasar. Mengapa ayah tidak mencari pekerjaan lain saja, misalnya menjadi pedagang? Dengan penje-

lasan ini Tuan Anwar menjawab bahwa jabatan wakil pemerin- tah adalah hal yang biasa (Freidericy, 1973). Jawaban yang diberikan oleh Tuan Anwar itu menunjuk- kan pada Musa bahwa ayahnya telah tenggelam dalam dirinya sendiri. Musa tahu bagaimana ayahnya yang memiliki pendidik- an Volkschool yang hanya memungkinkan ia menjadi wakil juru tulis itu dapat mencapai kedudukan bestuursassistent. Ia tahu bahwa ayahnya telah tenggelam dalam proses pembaratan dan telah menempatkan diri sebagai kelompok sosial yang ter- pencil di tengah masyarakatnya sendiri, sehingga dalam banyak hal bersikap menentang status guo masyarakat tradisional. Untuk menyadarkan keterpukauan ayahnya, Musa memberani- kan diri tampil sebagai juru bicara keadaan sosial. Ia mengajak ayahnya untuk memahami kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya dalam masyarakat. Untuk itu Musa mulai menceritakan tentang "Peristiwa Kassi", bagaimana seorang putera kepala kampung Kassi dan delapan orang rakyat diperlakukan tidak wajar, hanya karena kepala kampung itu dituduh melakukan penggelapan uang pajak (korupsi). Pembicaraan antara Musa dan ayahnya itu ternyata telah berhasil membuka cakrawala berpikir ayahnya, tetapi ia terus dihantui rasa kebimbangan. Akhirnya ia memenuhi tuan petoro (kontroleur), dan membicarakan tentang kepala kampung Kassi dan penggelapan uang pajak yang dilakukannya. Ia menyatakan penyesalannya atas putusan hukuman yang telah dijatuhkan kepada kepala kampung itu, yang sesungguhnya tidak bersalah. Tuan Anwar dengan tegas menyatakan kepada tuan petoro, "saya memang benar-benar marah, tuan. Kepala kampung itu tidak melakukan penggelapan uang pajak, tidak tuan. Ia adalah kepala kampung yang baik dan memperhatikan kepentingan rakyatnya dan melakukan hal yang sepatutnya dilakukan". Tuan petoro kelihatannya terperanjat atas sikap dan keberanian tuan Anwar yang baru kali ini ia jumpai selama be- kerja sama dengannya. Sementara itu tuan Anwar meneruskan pembicaraannya : "Musa telah membicarakan peristiwa Kassi itu, ia telah membicarakan bagaimana putera kepala kampung

itu diperlakukan secara tidak wajar. Cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuannya memang tidak baik, tetapi tujuan itu baik. Tujuan itu adalah mengusir semua orang Belanda".

Kelompok Berpendidikan

Gambaran yang diungkapkan itu dapat mengundang

untuk membicarakan banyak hal seperti intraconflict, rol- conflict, dan yang lainnya. Di antara gejala yang nampak dari peristiwa yang telah diungkapkan itu, dalam kesempatan ini kita akan memilih untuk membicarakan kelompok berpendidikan sebagai golongan penguasa dan juru bicara keadaan sosial. Diharapkan bahwa dengan membicarakan masalah ini boleh diperoleh gambaran bagaimana sebaiknya keberadaan kelompok berpendidikan dan bagaimana seharusnya pembinaan pendidik- an. Golongan berpendidikan sebagai golongan penguasa. Jika disimak hal ini banyak bahwa ia bukannya suatu gejala khusus yang terdapat di daerah Makasar. Dalam sejarah dapat dijumpai di mana-mana terdapat juga episode-episode yang menunjukkan dan menggambarkan kelompok berpendidikan menjalankan peranan sebagai golongan penguasa. (Benda, dalam: Sartono, 1981). Dalam episode yang diungkapkan terdahulu itu nampak bahwa kehadiran kelompok berpendidikan sebagai kelompok penguasa menampakkan terjadinya perubahan drastis dalam bidang politik dan sosial. Dan di balik itu mereka secara tidak sadar ataupun sadar telah menempatkan diri mereka sebagai kelompok yang terpisah dari masyarakat luas. Keterpukauan mereka pada kesempatan mobil lewat pen- didikan dan proses pembaratan, mereka telah lupa akan ling- kungan di mana mereka berada dan perjalanan waktu yang di- lalui hingga titik di mana kini dia berada. Mereka nampaknya ingin membangun suatu bentuk pemerintahan yang dipaksakan. Apa yang nampak akibat sikap itu adalah pertentangan dan jurang pemisah yang semakin melebar antara kelompok pe-

nguasa dan yang dikuasai. Kelompok yang pertama akhirnya

dihinggapi sikap kebangsaan, kebangsaan akan kepintaran, ke-

kuasaan, kekayaan, dan keindahan. Tidak dapat terelakkan hal ini akan menimbulkan bencana, karena akan menempatkan

diri sendiri di atas segalanya.

Golongan berpendidikan sebagai juru bicara keadaan sosial. Apa yang dilakukan oleh Musa terhadap ayahnya mem- berikan kepada kita gambaran yang sederhana bagaimana man- faatnya kelompok ini. Pendidikan telah menempatkan dia bukan sebagai golongan yang ingin memisahkan diri dari masyarakat luas tetapi menjadi bagian dirinya. Musa nampak berhasil menyadarkan ayahnya yang terpukau pada dirinya sendiri, yang menempatkan diri di atas masyarakat luas lainnya. Peranan yang dimainkan oleh Musa merupakan salah satu contoh yang sederhana bagaimana ingin mengubah kelompok yang terlena pada dirinya sendiri. Ia tampil bukan untuk me- ngritik ayahnya yang bekerja dan berlaku"asal bapak senang" yang telah dilakukannya hingga mendapat kedudukan yang ting- gi walaupun tingkat kemampuannya sesungguhnya tidak me- madai. Ia tampil untuk menggugah ayahnya dengan apa yang sesungguhnya dan benar dari keadaan sosial. Dengan mencoba mengungkapkan proses sosial dan gejala sosial, dengan mengajak ayahnya untuk menengok ke yang lampau, ia berhasil mengajak ayahnya untuk menyatukan diri dengan masyarakat luas dan tampil sebagai. bukan hanya kelompok penguasa tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat luas. Ia akhirnya tampil untuk membicarakan apa yang sesungguhnya dan benar dan bukan hanya membenarkan. Dua golongan berpendidikan yang diangkat dari dua episode yang telah diungkapkan terdahulu itu seyogyanya tidak digunakan untuk mengukur di mana keberadaan kita masing- masing. Dua episode yang menampilkan dua kelompok berpendidikan itu sepatutnya menghadapkan untuk berpikir betapa pentingnya kesadaran sejarah, dan bagaimana pengenalan

akan masa lampau mampu memberikan rangsangan kesadaran berintegrasi. Berpangkal pada kenyataan ini dipandang sangat penting untuk membina dan mengembangkan pendidikan dengan dibekali pengetahuan masa lampau. Bagaimana Musa berhasil menyadarkan sang ayah untuk sadar dan berbalik dari sikap memisahkan diri dari masyarakat luas dan terpukau pada dirinya sendiri dengan mengajak melihat ke kelampauan juga memberikan gambaran bagaimana masa lampau itu harus diungkapkan. Bukankah dengan mengajak mengenal kelampauan hanya pada proses dan perjalanan waktu- nya sesungguhnya telah memberanikan diri ayahnya untuk menyatakan ia mengerti tetapi sesungguhnya tidak mengerti? Nampak bahwa sang ayah sesungguhnya baru menyadari setelah sang anak mengajaknya untuk memahami kenyataan sosial, masalah sosial yang sesungguhnya.

MUHAMMADIYAH DAN DINAMINASI MASYARAKAT DI ACEH (1927-1942) Oleh : Rusdi Sufi

I Pada tahun 1931 pemerintah Hindia Belanda di Aceh menghendaki supaya bahasa Aceh dipergunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat, menggantikan bahasa Melayu (bahasa Indonesia) yang sudah digunakan sebelumnya. Alasan yang diberikan pemerintah kepada rakyat Aceh adalah dengan menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar, murid-murid akan lebih cepat mengerti dan cepat menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka. Selain itu juga murid-murid akan dapat membaca dan menulis bahasa ibunya sendiri dengan menggunakan huruf latin, sehingga bahasa Aceh sebagai bahasa literatur akan dapat dihidupkan kembali.' Untuk melaksanakan maksud tersebut, pemerintah telah menetapkan tanggal 1 Juli 1932 sebagai tonggak pemakaian secara resmi bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat, pengganti bahasa Melayu². Kehendak pemerintah di atas, tidak disetujui oleh para

cendekiawan Aceh waktu itu. Untuk menghalang-halanginya

pada tanggal 5 Maret 1932, mereka membentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Teuku Muhaammad Hasan Glumpang Payong dan wakilnya Teuku Cut Hasan Meuraksa. Keduanya adalah aktifis Muhammadyah daerah Aceh (Teuku Muhammad Hasan Glumpang Payong selaku konsul Muhammadyah yang pertama untuk daerah Aceh dan Teuku Cut Hasan Meuraksa adalah konsul yang kedua). Dengan mengambil tempat di Deli Bioscoop Kutaraja, panitia ini pada tanggal 6 Maret 1932 melaksanakan suatu rapat terbuka untuk membahas lebih lanjut tentang masalah tersebut. Sekitar 20 orang cendekiawan Aceh yang kebanyakan terdiri dari uleebalang dan juga selaku anggota Muhammadiyah, hadir dalam rapat itu. Mereka secara terang- terangan menentang kehendak pemerintah.3 Menurut mereka, maksud pemerintah itu akan menyebabkan tidak berkembang- nya bahasa Indonesia di daerah Aceh. Dengan demikian akan menghambat terwujudnya cita-cita persatuan nasional sebagai- mana telah dikrarkan melalui sumpah pemuda pada tahun

1928. Dan juga akan menghambat rakyat Aceh untuk mengerti bahasa tersebut, yang amat diperlukan bagi pengembangan ekonomi mereka dan dalam berhubungan dengan suku-suku lain di daerah-daerah sekitarnya. Pemerintah dalam hal ini tetap bersikeras untuk melaksanakan rencananya itu. Namun dengan adanya protes dari para cendekiawan tersebut, hanya sebagian saja dari sekolah-sekolah rakyat di Aceh yang telah diganti bahasa pengantarnya (bahasa Indonesia) dengan bahasa Aceh. Menurut laporan umum pemerintah Hindia Belanda tentang pendidikan, di daerah Aceh pada tahun 1933 dan tahun 1934 masih terdapat 88 buah sekolah (yang berlokasi di kota-kota besar) yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Sedangkan yang lainnya (sebanyak 207 buah) yang menyebar di desa-desa telah menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar. Ketidakpuasan para cendekiawan Aceh terhadap masalah itu, hingga akhir tahun 1939 masih tetap nampak. Mereka tetap mengadakan protes-protes atas tindakan pemerintah tersebut.s

Oleh karenanya pemerintah juga masih menaruh perhatian ter- hadap masalah ini Untuk pemecahannya di awal tahun 1940 Departement van Onderwijs en Eeredienst (Departemen Pendidikan dan Per- ibadatan di Batavia mengirimkan wakilnya ke Aceh untuk men- jajahi kemungkinan-kemungkinan penyelesaian yang berhubung- an dengan masalah itu. Namun para cendekiawan Aceh pada waktu itu tetap meng- anggap pemerintah telah menghalang-halangi berkembangnya bahasa Indonesia di daerah Aceh. Krisis ekonomi dunía yang juga dialami pemerintah Hindia Belanda pada awal tahun tiga puluhan, membawa pengaruh di bidang pendidikan. Pemerintah dalam hal ini terpaksa mengadakan penghematan dalam pengeluaran biaya. Misalnya dengan mengurangi subsidi kepada sekolah-sekolah swasta dan melakukan penutupan sejumlah sekolah, terutama yang disebut de schakelschool'. Dan juga melakukan penyusutan formasi guru yang disesuaikan dengan jumlah murid yang ada. terutama pada sekolah-sekolah rakyat8. Di Aceh hingga bulan Juli 1931 ter- dapat 116 orang guru sekolah rakyat yang diberhentikan." Selain itu juga diadakan pengaturan tentang jumlah murid dalam satu kelas, disesuaikan dengan jumlah guru yang tersedia. Misalnya jika sebelum tahun 1932 seorang guru untuk 45 orang murid, maka setelah tahun itu satu orang guru untuk 60 murid. Tindakan lain yang diambil yaitu pemerintah terpaksa meng- hentikan subsidi pada beberapa sekolah rakyat. malahan di

antaranya ada yang harus ditutup.10

Adanya tindakan-tindakan pemerintah tersebut di atas. telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan cendekiawan

bumiputera di Aceh, khususnya di Kutaraja. Pada tanggal 19

Juli 1932, dengan mengambil tempat di Deli Bioskop Kutaraja, mereka mengadakan suatu rapat umum untuk memprotes tindakan-tindakan pemerintah tersebut. Rapat diorganisir oleh

P.G.H.B. (Perkumpulan Guru-guru Hindia Belanda) dengan ketuanya Zainul Baharuddin, seorang guru HIS Muhammadyah

di Kutaraja. Rapat ini dihadiri sekitar 600 orang peserta. Di

antara pembicaranya yaitu Zainul Baharuddin (selaku ketua) juga Teuku Muhammad Hasan Glumpang Payong yang me- wakili Muhammadyah. Dalam pidatonya tokoh Muhammadyah ini antara lain

mengemukakan bahwa di Asia Muka dan di Filipina, keadaan

pendidikan jauh lebih maju bila dibandingkan dengan di Indonesia. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila di Indonesia didirikan sekolah-sekolah swasta dalam usaha meningkatkan kecerdasan rakyatnya.11

Selain kedua peristiwa yang telah dikemukakan di atas,

masih terdapat beberapa peristiwa lain yang juga didukung atau diprakarsai oleh perkumpulan Muhammadyah daerah Aceh. Di antaranya yaitu peristiwa yang terjadi di Kutaraja pada tanggal 27 Mei 1928. Pada tanggal tersebut oleh anggota/pengurus Muhammadyah daerah Aceh diselenggarakan suatu rapat umum yang diramaikan dengan pertunjukan musik, dalam rangka pe- nggemblengan rakyat agar menyokong usul kelebihan anggota-anggota yang berasal dari kalangan bumi putera untuk duduk dalam Volksraad. Rapat ini diketuai oleh Ridwan Hajir (seorang guru HIS Muhammadyah asal Yogyakarta) dan Muhammadyah Jailani (Jaksa Kepala páda pengadilan negeri Kutaraja); kedua yang tersebut terakhir juga selaku anggota Muhammadyah cabang Kutaraya. Rapat ini telah berhasil menelorkan suatu keputusan yaitu pada bulan September 1928 akan dikirim suatu delegasi khusus ke negeri Belanda untuk memperjuangkan agar usul tersebut diterima oleh pemerintah Belanda. Biaya untuk ini selain diharapkan dari sumbangan-sumbangan rakyat juga oleh pengurus Muhammadiyah cabang Kutaraja juga akan diselenggarakan pertandingan-pertandingan sepak bola yang memungut bayaran. Juga diputuskan dalam rapat itu, seandainya biaya untuk pengiriman delegasi tersebut bersisa maka sisanya akan

digunakan untuk mendirikan sebuah HIS swasta di Kutaraja.2

Atas inisiatip perkumpulan Muhammadyah cabang Lhok Seumawe, pada tanggal 25 Desember 1928 diadakan suatu rapat

umum dengan mengambil tempat di gedung bioskop kota tersebut. Rapat ini dihadiri oleh utusan-utusan Muhammadyah dari : Kutaraja, Sigli, Langsa, Kuala Simpang dan juga dari Sumatera Barat; serta utusan dari perkumpulan "Al-Irsyad" cabang Lhok Seumawe.'3 Tujuan rapat ini khusus untuk membahas masalah ordonansi guru. Sehubungan dengan masalah ini rapat telah memutuskan untuk mengajukan kepada pemerintah agar ordonansi guru tersebut dicabut. Pada bulan Oktober 1928 di wilayah pantai Barat Aceh telah datang seorang propagandis Muhammadyah asal Minang- kabau, Mohammad Zain Jambek. Tujuannya untuk menjajaki kemungkinan didirikannya cabang Muhammadyah di kota Tapak Tuan, dan memberikan serangkaian ceramah di wilayah itu. Namun karena dikhawatirkan akan terjadi agitasi-agitasi politik maka pemerintah telah melarang kegiatan Mohammad Zein Jambek di daerah itu juga melarang Muhammadyah membentuk cabangnya di daerah itu dan juga melarang Muhammadyah membentuk cabangnya di wilayah pantai Barat Aceh tersebut.is Hal ini dikaitkan dengan situasi politik di wilayah itu yang pada waktu itu masih dianggap belum stabil oleh pemerintah. Di sana masih terjadi serentetan perlawanan ber- senjata terhadap Belanda. Jika Muhammadyah juga terdapat di sana, pemerintah khawatir pengikut-pengikut dari organisasi ini akan terpengaruh ikut memerangi Belanda. Dan juga di- perkirakan akan memperbesar kemungkinan timbulnya apa yang diistilahkan oleh Belanda, Aceh Moorden (pembunuhan-

pembunuhan khas Aceh) di wilayah itu.16

Pada tanggal 29 April sampai 2 Mei 1938, perkumpulan Muhammadyah di bawah pimpinan konsulnya pada waktu itu (Teuku Cut Hasan Meuraksa), di kota Idi (Aceh Timur) telah mengadakan suatu konperensi tahunan. Konperensi ini menarik perhatian banyak orang dan juga telah menimbulkan kekha- watiran di pihak pemerintah; karena di antara yang ikut berbi- cara (berpidato) terdapat seorang propagandis Muhammadyah terkenal pada waktu itu, yaitu Haji Abdoel Karim Amrullah

(HAMKA) yang datang dari Medan.¹7

Dari beberapa peristiwa yang telah diutarakan di atas, menunjukkan bahwa dengan adanya Muhammadyah di daerah Aceh telah menimbulkan sejumlah kegiatan dari masyarakat bumiputera setempat. Dan kegiatan organisasi ini tidak saja di bidang keagamaan, pendidikan dan sosial, tetapi juga turut dalam gerakan-gerakan politik. ⅡI Muhammadiyah adalah suatu organisasi Islam beraliran maju; didirikan di Yogyakarta oleh K.H Akhmad Dahlan (Nopember 1912). Bertujuan memajukan pendidikan dan mem- perdalam studi tentang agama Islam serta mengintensifkan hidup beragama di antara para anggotanya, diselaraskan dengan perkembangan zaman.18 Organisasi ini mulai masuk ke Aceh (Kutaraja) pada tahun 1923, dibawa oleh bekas sekretaris Muhammadyah cabang Betawi. S. Djaja Sukarta yang pindah ke Kutaraja dan bekerja pada jawatan kereta api Aceh.19 Namun pada waktu itu belum dimungkinkan untuk mendirikan sebuah cabang di sana, karena personalia péngurus belum ada. Baru pada tahun 1927 dengan mendapat bimbingan dari seorang utusan pengurus Pusat Muhammadyah A.R. Soetan Mansoer, organisasi ini berdiri secara resmi di Kutaraja.2o Adapun pimpinannya dipilih R.O. Armadinata seorang dokter gigi yang pada waktu itu bertugas di Kutaraja; dan selaku konsul pertama dipegang oleh Teuku Muhammad Hasan Glumpang Payong: pegawai pada kantor pusat kas-kas kenegerian di Kutaraja.21 Pada tahun 1928 organisasi ini mendirikan pula sebuah perkumpulan wanita. Aisyiah, yang mengurus hal-hal yang me- nyangkut dengan kepentingan dan kemajuan kaum wanita; sebuah organisasi kepanduan yang bernama "Hizbul Wathan" dan sebuah lembaga pendidikan HIS. Kepanduan Hizbul Wathan di- kelola oleh suatu pengurus yaitu: 1. Mokhtar (guru HIS peme-

rintah) sebagai ketua; 1. Sadi Tarihoram (guru HIS Muham-

madyah) sebagai wakil ketua; Zahar (guru HIS Muhamadyah) se-

bagai wakil ketua; Zahar (guru HIS pemerintah) sebagai bendahara; sedangkan sebagai komisaris yaitu, Teuku Cut, Aphan Daulai, Wagiman, Jarimin dan Abdulhaq.22 HIS pada saat didirikan (9 Juli 1928), memiliki 3 orang guru yang semuanya ber- asal dari luar Aceh; yaitu Sjamsuddin dari Sumatera Barat, Sadi Tarihoram dari Tapanuli dan Ridwan Hajir dari Yogyakarta.23 Muridnya berjumlah 99 orang; di antaranya 27% suku Aceh dan yang lainnya terdiri dari suku Jawa dan Minangkabau.24 Dalam perkembangannya Muhammadiyah juga mendirikan cabang-cabang pada beberapa kota lain di Aceh. Di kota Sigli didirikan pada tanggal 1 Juli 1927, dengan susunan pengurusnya sebagai berikut. Ketua : Rafai Tamimi, sekretaris : Abdoel Majid, bendahara : Soetan Nagari, komisaris Baginda Tanamas, Djalil, Barat, Abdoe Hamid, Soetan Moedo dan Idroes.2s Jumlah anggota pada mulanya sebanyak 97 orang. Selanjutnya didirikan perkumpulan wanita, Aisyiah dengan anggota 100 orang; dan kepanduan"Hizbul Wathan" yang dipimpin oleh dua orang guru HIS pemerintah dengan anggota 46 orang pemuda dan 4 orang wanita2. Di kota Lhok Seumawe (Aceh Utara) Muhammadiyah didirikan pada bulan Agustus 1927, dengan mendapat dukungan sepenuhnya dari uleebalang setempat. Sama halnya dengan di kedua kota sebelumnya, kota ini pun diikuti dengan pendirian organisasi wanita Aisyiah (23 No- pember 1928) yang diketuai oleh isteri ketua cabang Muhammadiyah setempat. Organisasi ini menyebut tujuannya sebagai berikut : 1. mengajak anggota-anggotanya supaya taat me- laksanakan kaidah-kaidah agama, 2. memperingatkan supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama; dan 3. mem- beri pendidikan agama kepada anak-anak.27 Kemudian disusul pula dengan mendirikan organisasi kepanduan "Hizbul Wathan" (April 1929) yang pada mulanya beranggotakan 37 orang pemuda dan 20 anak-anak²8. Pendirian cabang-cabang Muhammadiyah dalam tahun 1928 pada kota-kota lain di antaranya : di Kuala Simpang (Aceh Timur) pada tanggal 7 Oktober 1928, yang diikuti pula

dengan organisasi Aisyiah dan kepanduan "Hizbul Wathan",

serta sebuah Diniyah dan Yuniah masing-masing dengan jumlah murid 92 dan 134 orang²9. Di kota Langsa (Aceh Timur) pada tanggal 29 Oktober 1928; Sementara di kota Takengon baru pada bulan Mei 1929, yang juga diikuti dengan organisasi ke- wanitaan Aisyiah dan kepanduan "Hizbul Wathan". Hingga tahun 1932 di seluruh Aceh Muhammadiyah sudah memiliki 7 buah cabang, yaitu di Kutaraja, Sigli, Bireun, Takengon, Lhok Seumawe, Langsa dan Kuala Simpang; serta 2 buah anak-anak cabang masing-masing di kota Sabang dan di Paya Bedi yang berada di bawah cabang Kutaraja dan cabang

Kuala Simpang.30 Cabang-cabang Muhammadiyah tersebut di

atas, sebagian besar berlokasi di wilayah pantai Timur Aceh. Se- perti telah disinggung di atas bahwa pemerintah dengan dalih politik, melarang Muhammadiyah mendirikan cabang-cabangnya di wilayah Pantai Barat Aceh. Meskipun demikian di sana (kota Tapak Tuan) terdapat organisasi Sumatera Thawalib yang men- dapat pengaruh langsung dari perguruan Thawalib di Sumatera Barat dan anggota-anggotanya juga sebagai pendukung Muhammadiyah. 31 Namun dalam perkembangannya sesudah diadakan pendekatan dan persetujuan dengan pemerintah oleh konsul Muhammadiyah sendiri (Teuku Cut Hasan Meuraksa yang meng- gantikan Teuku Muhammad Hasan Glumpang Payong), maka sejak pertengahan tahun tiga puluhan pemerintah telah me- nyetujui pendirian sebuah cabang Muhammadiyah di Calang (salah sebuah kota yang berada di pantai Barat Aceh); yang diikuti pula dengan didirikan sebuah HIS di kota itu. 32 Pada akhir masa pemerintahan Belanda di Aceh (1942), jumlah cabang Muhammadiyah di seluruh Aceh tercatat 8 buah. Di setiap cabang pada umumnya terdapat pula organisasi wanita Aisyiah serta organisasi kepanduan "Hizbul Wathan" dan sejumlah lembaga pendidikan yang semuanya dikelola oleh Muhammadiyah. Adapun jumlah lembaga pendidikan

adalah sebagai berikut : 9 buah HIS masing-masing terdapat di

Kutaraja, Sigli, Lhok Seumawe, Langsa, Kuala Simpang, Calang,

Takengon, Idi dan di Meuredu; 1 buah MULO dan 1 buah

Leergang Muhammadiyah (Darul Mu'alimin) keduanya ber- lokasi di Kutaraja; 1 Taman Kanak-kanak (Bustanul Atfal)

juga di Kutaraja; dan 10 buah Diniyah yang masing-masing ter-

dapat di Kutaraja, Lubok, Sigli, Lhok Seumawe, Takengon, Kuala Simpang (juga di sini terdapat 1 Yuniah). Calang, Idi,

Meuredu dan Bireuen.33

Lembaga-lembaga pendidikan tersebut di atas dibina dan diasuh tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah bikinan Belanda; dan juga berpedoman pada tujuan Muhammadiyah yaitu me- bina anak-anak didik agar menjadi muslim yang beriman, ber- ilmu dan beramal; oleh karenanya maka di sini sangat diperhati- kan keseimbangan antara ilmu pengetahuan umum dengan pendidikan agama, antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. III Bila dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain yang datang dari Jawa (di antaranya Budi Utomo, Serikat Islam, Insulinde. Taman Siswa, Jong Islamieten Bond (JIB) dan Pa- rindra). Muhammadiyah merupakan organisasi yang relatif dapat hidup dan berkembang di Aceh. Sekelompok cendekia- wan Aceh menjadi anggota dan pendukung dari Muhammadiyah. Melalui organisasi ini mereka menyalurkan aspirasi- aspirasi politik dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang ke- lihatannya bersifat sosial; sehingga telah memberi warna ter- sendiri bagi Muhammadiyah di Aceh. Kalau di Jawa Muhammadiyah lebih menitikberatkan gerakan pada bidang keagama an dan sosial, maka di Aceh di samping yang tersebut di atas, juga turut dalam gerakan-gerakan politik.3s Itulah sebabnya maka pemerintah melarang Muhammadiyah membentuk ca- bang-cabangnya di wilayah pantai Barat Aceh seperti telah disebutkan di atas. Sebagaimana telah disebutkan bahwa yang menjadi konsul Muhammadiyah pertama untuk daerah Aceh adalah Teuku

Muhammad Hasan Glumpang Payong dan kemudian diganti

oleh Teuku Cut Hasan Maureksa. Mereka adalah putera Aceh

dari kalangan uleebalang dan berpendidikan Barat. Meskipun berada di bawah pimpinan kedua putera Aceh tersebut, tetapi Muhammadiyah tidak banyak menarik perhatian rakyat Aceh dan organisasi ini tetap merupakan organisasi yang bukan khas Aceh. Orang-orang Aceh yang menjadi anggota Muhammadiyah jumlahnya terbatas; dan kebanyakan mereka dari kalangan uleebalang. Pendukung sesungguhnya dari organisasi ini adalah para pendatang, kebanyakan berasal dari Minangkabau dan pulau Jawa yang datang dan tinggal di Aceh, baik sebagai guru, pegawai maupun pedagang. Oleh karena banyaknya anggota Muhammadiyah yang berasal dari luar Aceh. terutama dari Minangkabau, maka ada anggapan dari rakyat bahwa Muhammadiyah itu organisasinya suku Minang atau "orang Padang" yang datang ke Aceh. Selain itu meskipun Muhammadiyah suatu organisasi agama, tetapi karena tidak terikat dengan suatu mazhab, sedangkan rakyat Aceh/ para ulamanya berpegang kepada mazhab Sya'fei, maka hal ini mengurangi minat rakyat untuk memasuki organisasi ini. Pada mulanya hanya beberapa uleebalang terkemuka saja yang memasuki Muhammadiyah. Namun oleh karena mereka dekat dengan Belanda (kebanyakan sebagai pegawai pada kantor- kantor pemerintah) maka télah menimbulkan pula kecurigaan terhadap Muhammadiyah; timbul anggapan bahwa Muhammadiyah itu Organisasinya pemerintah. Hal ini semua telah mengakibatkan Muhammadiyah tidak berkembang pada masya- rakat di pelosok-pelosok desa di Aceh, tetapi hanya di kota-kota saja 37 - Di samping itu pula, orang-orang Aceh pada waktu itu tergolong penganut Islam yang tradisionalis atau kolot, maka oleh karenanya mereka tidak menyukai gagasan-gagasan modern seperti yang dikembangkan oleh Muhammadiyah, baik melalui organisasi itu sendiri maupun melalui lembaga-lembaga yang berada di bawahnya seperti Aisyiah, kepanduan Hizbul Wathan dan sekolah-sekolah. Dengan didirikannya cabang-cabang Muhammadiyah be- serta lembaga-lembaga pendidikannya pada beberapa kota di

Aceh seperti telah disebutkan di atas, telah timbul reaksi dari

para pemimpin keagamaan (ulama) di sana. Mereka mulai mendirikan pula organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga pendidikan untuk menandingi Muhammadiyah. Di antaranya "Sirajuddin" atau "Pelita Agama" di kota Langsa, dan "Ah- lussunah Wal-Jamaah" yang dipimpin oleh Said Hasan di Idi; yang kemudian dilanjutkan dengan mendirikan pula sebuah lembaga pendidikan yang bercorak modern, Madrasah Nah- dhatul Islam disingkat MADNI. Selain itu, pada tanggal 22 Juni 1929 bertempat di kampung Garut Sigli, oleh beberapa ulama yang tidak menyenangi Muhammadiyah. diadakan suatu pertemuan yang membicarakan masalah pembaharuan pendidikan agama di Aceh, khususnya di wilayah Pidie. Pertemuan ini berhasil membentuk sebuah organisasi keagamaan yang diberi nama Jamiatuddiniyah. Tujuan organisasi ini yaitu untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang diberi nama Madrasah Saadah Adabiyah. Lembaga ini baru terwujud pada tahun 1930 yang didirikan di Blang Paseh (Peukan Pidie). dengan diketuai oleh Teuku Haji Abdullah Ujong Rimba Di bawah lembaga ini didirikan pula sebuah organisasi kepandu- an yang diberi nama R.I.B (Rakyat Indonesia Baru).4° Dengan adanya lembaga pendidikan ini secara tidak langsung masyarakat Aceh di sana telah mengimbangi sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah dan juga yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda di wilayah Pide. Dan dianjur- kan kepada masyarakat Aceh di sana agar anak-anak mereka memasuki Madrasah Sa'adah Adabiyah yang merupakan lembaga pendidikan yang dikelola oleh putera-putera Aceh sendiri.a Pada tanggal 25 November 1929 di Matang Glumpang Dua (Aceh Utara) berdiri pula sebuah organisasi yang dinama- kan A-Muslim. diketuai oleh seorang ulama terkemuka di daerah itu, yaitu Teuku Abdul Rahman Meunasah Meucap. Tujuan organisasi ini juga untuk mendirikan madrasah dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan agama di daerah ter- sebut. Realisasi dari tujuan ini terlaksana pada tanggal 13

April 1930, dengan diresmikan berdirinya Madrasah Al-Muslim

di Peusangan (Matang Glumpang Dua). Sama halnya dengan Madrasah Sa'adah Adabiyah, Madrasah Al-Muslim ini pun juga mendirikan sebuah organisasi kepanduan yang diberi

nama Kasshafatul-Muslim disingkat KAMUS42

Selanjutnya pada tahun tigapuluhan, lembaga-lembaga pendidikan madrasah di seluruh Aceh terus meningkat, sehingga pada periode itu dapat disebutkan sebagai tahun pembangunan sekolah agama di Aceh. Di antaranya yang terkenal yaitu, Ja- miah Diniyah Almuntasiyah yang lebih terkenal dengan nama singkatan JADAM Montasik (Aceh Besar). Madrasah ini didiri- kan pada tahun 1931 oleh Teuku Ibrahim Langa. Madrasah Darul Huda di Bambi (Pidie), Darul 'Ulum di Geurogok (Aceh Utara), Al-Ikhlas di Keude Dua (Lhok Seumawe) dan DAMS (Dunia Akhirat Middelbare School) di Sigli; serta pada awal tahun 1940, Ma'had Imanul Muchlis atau ada juga yang me- nyebut dengan Ma'had Iskandar Muda disingkat MIM. di Lam- paku (Aceh Besar). Sistem pengajaran yang dilaksanakan di Madrasah-madrasah tersebut pada umumnya telah disamakan dengan sistem di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah. Kurikulum- nya telah mencantumkan mata pelajaran umum, di samping mata pelajaran agama. Namun demikian di antaranya masih

ada yang mempersoalkan apakah pelajaran umum itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Untuk membahas masalah ini pada tanggal 1 - 2 Oktober 1936, diadakan suatu musyawarah di Kotaraja; yang dihadiri

oleh tokoh-tokoh masyarakat Aceh yang kebanyakan terdiri dari para ulama. Sebagai hasil musyawarah telah diputuskan

sebagai berikut :

1. Tiada sekali-kali terlarang dalam agama Islam, kita mem- pelajari ilmu keduniaan yang tiada berlawanan dengan syariat, malah wajib dan tidak layak ditinggalkan buat mempelajarinya.
   

   2. Memasukkan pelajaran-pelajaran umum itu ke dalam

sekolah-sekolah agama memang menjadi hajat sekolah-sekolah itu.

3. Orang perempuan berguru kepada orang laki-laki itu tidak ada halangan dan tidak tercegah pada syarak 3. Organisasi yang lahir untuk mengimbangi gerakan Muhammadiyah. terbesar dan paling banyak pengikutnya di Aceh adalah PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Didirikan di Matang Glumpang Dua, Peusangan (Aceh Utara) pada tanggal 5 Mei 1939. Selain bergerak dalam bidang sosial dan politik organisasi ini juga berusaha memajukan sistem pendidikan agama yang sesuai dengan situasi zamans. Salah satu usaha dalam bidang pendidikan ini adalah mendirikan suatu sekolah yang bernama Normaal Islam Instituut di Bireun (Aceh Utara) pada tanggal 27 Desember 1939. Tujuannya yaitu menyediakan guru bagi Madrasah-madrasah dan juga untuk menyeragamkan sistem pengajaran agama pada lembaga-lembaga tersebut di seluruh Aceh. PUSA juga mendirikan suatu organisasi pemuda yang diberi nama Pemuda Pusa dan sebuah organisasi kepanduan, Kasyafatul Islam7. Dengan demikian maka PUSA dan juga organisasi-organisasi lainnya seperti telah disebutkan di atas merupakan organisasi-organisasi yang telah terpengaruh oleh aliran modernisme Islam, sebagaimana yang telah dianut oleh Muhammadiyah. Salah satu sebab mengapa munculnya organisasi-organisasi tersebut adalah karena adanya tantangan dari Muhammadiyah yang telah memperkenalkan konsep-konsep baru tentang pendidikan dan tentang sistem organisasi 8. Dan ini semua me- nunjukkan bahwa Muhammadiyah adalah salah satu penyebab timbulnya dinamisasi dalam masyarakat Aceh.

CATATAN

1. Lihat J. Jongejans. Land en Volk van Atjeh Vroegeren Nu (Baaran : Hollandia Drukkerij, 1939), hal. 254.
2. De Deli Courant, Medan, 9 Maret 1932.
3. Memorie van Overgave A Ph. Van Aken. Aftredend Gouverneuer van Atjeh en Onderhoorigheden, Pebruari 1936, hal. 137. Mailr. 504 geh 1936.
4. Algemeen Verslag van Het Onderwijs in Nederlandsch Indie Over Het Schooljaar 1933 - 1934. (Batavia : Lands- drukkerij. 1936), hal. 71.
5. "Welke Voertaal op de Atjehsche Scholen", De Telegraaf. 19 Nopember 1939.
6. Ibid.
7. Lihat dalam I. J Brugmans. Geschiedenis van Het Onderwijs in Nederlandsch-Indie. (1938), hal. 336 dan hal. 360.
8. Algemeen Verslag van Het onderwijs in Nederlandsch Indie Over Het Schooljaar 1933 - 1934.
9. "De Bezuinigingen bij het Onderwijs" De Deli Courant, Medan, 29 - 1 - 1932. Juga lihat dalam "Bezuiniging op Volkonderwijs in Atjeh", De Deli Courant, Medan, 18- 1-1932.
10. Ibid.

11. Mailr. no. 667×/33.

12. Mailr. no.835×/28.

13. Mailr. no. 130/29.
    14.Ibid.Jso
14. AJ Piekaar. Atjeh en De Oorlog Met Japan (Den Haag :
    W. van Hoeve. 1949). hal. 17.
15. Mailr. no. 130×/29.
16. Mailr. no. 959×/29.
17. Lihat Ensiklopedi Umum Yogyakarta : Yayasan Kanisius Yogyakarta (1973), hal. 860.
18. Menyambut Konperensi Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Atjeh ke 26 (1962). hal. 60 - 61.
19. Ibid.
20. Ibid.
21. Mailr. no. 130×/29.
22. Ibid.
23. Ibid.
24. Muhammadiyah Boendel Confrensi Besar Muhammadiyah Daerah Atjeh ke XII di Sigli. 7 - 10 Mei 1937.
25. Mailr. no. 130×/29.
26. Ibid.
27. Koloniaal Verslag (1930), hal. 9.
28. Mailr. no. 130/29.
29. Memorie van Overgave de Gouverneur van Atjeh en Onder- hoorigheden. A.H Philips, hal. 27. Mailr. no. 1624/32.
30. Anthony Reid. The Blood of People. (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1979). hal. 20.
31. A.J Piekaar, loc. cit.
32. Lihat misalnya dalam J. Jongejans, op. cit., hal. 261.
33. A.J. Piekaar, loc. cit.
34. Ibid
35. Ismuha. "Sejarah Perkembangan Pendidikan Agama di Aceh''. Kertas kerja yang disampaikan dalam Seminar Sejarah Masuk Dan Perkembangan Agama Islam di Aceh, 3 s/d 6 Juli 1978 di Banda Aceh, hal. 27.
    

    37. Abdullah Arif. Tinjauan Sejarah Pergerakan Di Atjeh

(Kutaradja: Panitia Raja Kongres Besar Pusa/P. Pusa,

1950), hal. 14-15. Lihat juga dalam Eric Eugene Morris. Islam And Politics in Indonesia. Thesis, Cornell University,
1983, ha1.77-78.M00 9

38. Lihat Mailr. no. 130x/29 dan Mailr no. 143×/29.
39. Wawancara. Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba, Banda Aceh, 5 Agustus 1979.
40. Ibid.
41. Ibid.
42. Ismuha, op.cit., hal. 14-15.
43. A. Hasjmy. "Pendidikan Islam di Aceh Dalam Perjalanan Sejarah". Sinar Darussalam no. 63, Agustus/September
44. (Banda Aceh: 1975), hal. 28.
45. A. J Piekaar, op. cit., hal 18.
46. Mailr, no. 959x/39.
47. Lihat misalnya dalam Mahmud Junus. Sejarah Pendidihan Islam Di Indonesia. (Jakarta: Mutiara. 1979). hal. 179.
48. A.J. Piekaar, op.cit., hal. 21.
49. Anthony Reid, op. cit., Hal. 22-23.
    

    Medan, 17 September 1984.

MIDRAS DAN AMBONSCHE BURGER SCHOOL: DUA BENTUK SEKOLAH YANG BERTOLAK BELAKANG DI MALUKU TENGAH DALAM MASA PENJAJAHAN

(R.Z. Leirissa)

Pendahuluan Maluku Tengah merupakan salah satu wilayah yang sangat

penting di awal masa penjajahan. Ekspotasi rempah-rempah yang

berpusat di sana. menyebabkan daerah itu menjadi perhatian utama dalam abad ke-17. Sebab itu perubahan-perubahan eko- nomi yang berhubungan dengan perdagangan rempah-rempah. merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam per- kembangannya.¹ Cash-crop melibatkan desa-desa di sana dalam perekonomian dunia, jauh sebelum wilayah-wilayah lainnya di Nusantara. Namun dalam abad ke-19 peranan ekonomis wilayah itu mundur. Perhatian kolonialisme beralih ke tempat-tempat lain. Pada saat yang sama dibangun pula suatu sistem administrasi

pemerintahan yang lebih terpusat. Sistem pendidikan pun men- dapat perhatian pemerintah.²

Pada saat-saat kemunduran ekonomik itu, nampak suatu gejala yang menarik di Maluku Tengah. Sistem pendidikan me-

ngalami perkembangan yang mencolok, lebih dari sebelumnya.

Timbul dan perkembangan sistem pendidikan yang dinyatakan dengan bentuk sekolahnya (bentuk midras dan Ambonsche Burger School) terlepas dari inisiatip Batavia yang sejak per- tengahan abad ke-19 mulai membangun sistem pendidikan bumiputera (Inlandsch Onderwijs) sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di Jawa. Baru dalam awal abad ke-20 sistem pendidikan di Maluku Tengah berhasil disinkronisasikan dengan bibit yang bertumbuh di Jawa itu. Namun demikian pengaruh sistem pendidikan abád ke-19 itu sangat mendalam, melampaui struk- tur formalnya. Sistem pendidikan termaksud dibina oleh pihak Zending (sekolah midras) dan pemerintah daerah (ABS). Pengaruh kalangan gereja Protestan dalam sistem pendidikan di Maluku Tengah berasal dari masa VOC. Dengan sendirinya ada perbedaan antara sistem pendidikan pada masa VOC dan pada masa Zending (abad ke-19). Namun pada dasarnya wujud pendidikan pada kedua jaman itu sama saja, yaitu pengajaran agama. Nuansa-nuansanya akan dikemukakan juga dalam makalah ini sekedar untuk memperlihatkan perbedaan itu. Suatu sistem pendidikan yang lain sama sekali dari sekolah-sekolah midras ³ itu adalah Ambonsche Burger School yang didi- rikan pemerintah daerah itu pada tahun 1858. Aspek agama sama sekali tidak nampak di śini. Sebab itu pengaruhnya dalam masyarakat juga sangat berbeda dengan pengaruh sekolah-sekolah tipe midras tersebut. Makalah ini mencoba membandingkan kedua lembaga pendidikan tersebut (Midras dan ABS). Penelitian ini dilaku- kan berdasarkan sumber-sumber sejarah sekunder (buku-buku dan artikel). Sangat disayangkan, bahwa beberapa buku dan artikel penting tidak bisa ditemukan untuk makalah ini. Artikel Kroeskampa yang membahas sistem pendidikan Zending juga tidak sempat dipakai, sehingga kesimpulan-kesimpulannya tidak bisa dibandingkan. Penggunaan sumber-sumber sekunder tersebut (yang sudah sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain dengan tujuan lain pula), bisa dibenarkan bila maksud dan tujuan pembeberan-

nya lain pula. Karena kalau tidak demikian maka yang dihasil-

kan hanyalah pengulangan-pengulangan saja dari apa yang

sudah pernah ditulis. Penggunaan sumber-sumber sekunder dengan demikian bila dilakukan dengan hasil yang baik, apabila kerangka peneli- tian dibuat sedemikian rupa sehingga memperlihatkan maksud dan tujuan tertentu. Dalam hal itu ada kebiasaan dalam ilmu sejarah untuk mengadoptasi (saya kurang senang mengguna- kan istilah ("'meminjam") konsep-konsep ilmiah dari ilmu-ilmu sosial, dalam hal ini sosiologi pendidikan. Salah seorang sosiolog besar yang membuka jalan bagi sosiologi pendidikan adalah Max Weber. Apabila tujuan sistem pendidikan adalah "to transmit knowledge and believe", maka Weber mengajukan suatu kerangka yang memperlihatkan

"pengalihan pengetahuan dan kepercayaan" kepada masya-

rakat dengan maksud menghasilkan suatu elite kekuasaan. Contoh yang ditemukannya adalah sistem pendidikan mandarin

di Cina. a

Sekalipun Weber menentukan bahwa sistem pendidikan mandarin itu dapat digolongkan sebagai sistem pendidikan keagamaan, jelas modelnya itu tidak bisa digunakan dalam ke- sempatan ini. Sistem pendidikan Zending jelas lain sekali karena ajaran-ajaran agama Protestan dengan Konfusianisme jauh ber- beda. ( Tidak mengherankan bila ada yang berpendapat bahwa Konfusianisme bukan agama tetapi suatu etika). Tetapi pembedaan Weber atas sistem pendidikan dari masa ke masa menarik perhatian. Pembagian itu didasarkan atas pembagian Weber tentang kekuasaan. Sistem pendidikan pertama yang bersifat kharismatik ditemukan dalam masyarakat tradi- sional untuk menghasilkan pemimpin perang. pemimpin agama suku. dan lain-lain. Yang kedua adalah sistem pendidikan untuk menghasilkan "the cultivated man" seperti kaum mandarin tersebut, dan yang ketiga adalah sistem pendidikan untuk menghasilkan birokrat yang rasional. Apabila kita perhatikan sistem pendidikan Zending dalam abad ke-19 dapat dikatakan bahwa sistem itu termasuk tipe

kedua tersebut, dan sistem pendidikan ABS bisa dimasukkan dalam sistem ketiga. Namun di sini diperlukan catatan tambah- an. Pertama, sistem pendidikan Zending tersebut tidak bertujuan menghasilkan suatu elite, apalagi elite kekuasaan. Sistem pendidikan ABS sekalipun menghasilkan pejabat-pejabat biro- krasi rendahan (klerk) dalam masyarakat kolonial, tetapi juga tidak bisa dikatakan bertujuan membina elite kekuasaan. Kedua sistem pendidikan itu masih tergolong "tradisional" dalam arti "a training ground for imitative adjustment to an establ- ished society". Kedua sistem pendidikan itu tidak bisa disama- kan dengan sistem pendidikan yang dihasilkan sejak zaman Etische Politiek yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sistem pendidikan modern yang bertujuan sebagai "an introd- uction into an already dynamic society". Sebab itu jelaslah nampak bahwa tipologi Weber tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat kolonial. Dalam makalah ini dua aspek dari kedua sistem pendidikan itu akan disoroti. Pertama adalah tujuan dari sistem pendidikan itu (nilai-nilai apa yang diteruskan). Kedua adalah hubungan-hubungan kedua sistem pendidikan itu dengan sistem-sistem sosial lainnya. seperti pemerintah, gereja. desa, kota. dan lain-lain.8 Di sini 'aspek-aspek organisasi formal dari kedua sistem pendidikan itu hanya disinggung sepintas lalu saja Orgaanisasi informalnya sama sekali tidak dikemukakan. Ini disebabkan data jenis itu terdapat dalam sumber-sumber se- kunder. Untuk taraf itu penelitian harus didasarkan sumber-sumber primer (bahan archivologia). Sistem Pendidikan Midras Istilah "midras" digunakan dalam dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan resmi maupun tidak resmi di abad ke-19 untuk menamakan sistem pendidikan yang dikelola oleh pihak Zending. Tetapi ini tidak berarti bahwa sistem pendidikan di Maluku Tengah baru muncul dalam abad ke-19. Sudah sejak 1609 pihak VOC berusaha untuk membuka sekolah di kota Ambon. Sistem pendidikan itu baru berkembang dengan datang-

nya para pendeta Belanda sejak tahun 1615. Usaha-usaha para pendeta itu membawa hasil seperti terlihat dalam angka-angka di bawah ini. Angka-angka itu menunjukkan, bahwa sampai pertengahan abad ke-17 hampir setiap desa di kepulauan cengkih di Maluku Tengah (Ambon, Saparua, Haruku, dan Nu- salaut) sudah mempunyai sekolah. Hanya daerah-daerah yang tidak menghasilkan cengkih di Maluku Tengah yang tidak ada sekolahnya (Seram, Buru, dan lain-lain)." Tabel I

Jumlah sekolah Keterangan Tahun di keempat pulau 1627 30 di keempat pulau 1645 33 1660 31 di pulau Ambon di ketiga pulau lain 26

Sebab itu usaha-usaha pihak Zending dalam abad ke-19 sebenarnya merupakan penerusan dari sistem pendidikan yang sudah ada di masa VOC tersebut. Pihak Zending sebenarnya diundang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengelola sekolah-sekolah tersebut. Sekembalinya Belanda ke Maluku pada tahun 1817, pemerintah hanya mendirikan satu sekolah Belanda di kota Ambon, yaitu Europeesch Lagereschool (ELS) yang diperuntukkan bagi anak-anak Belanda, seperti juga sekolah sejenis yang didirikan di Batavia dan lain-lain. Sekolah-sekolah desa yang didirikan di masa VOC tetap terbengkalai. Sebab itu Gubernur Maluku P. Merkus mengajak pihak Neder- landsche Zendings Genootschap (Perkumpulan Zending Belanda) untuk menanganinya. Pendeta Belanda di Ambon (Geric- ke) juga mendesak. Maka pada tahun 1834 NZG mengirim se- orang "zendingsleeraar"(guru zending) ke Ambon. Sejak itu sampai 1864 sekolah-sekolah dari masa VOC itu dikelola oleh pihak Zending.

kedua tersebut, dan sistem pendidikan ABS bisa dimasukkan

dalam sistem ketiga. Namun di sini diperlukan catatan tambah-

an. Pertama, sistem pendidikan Zending tersebut tidak bertuju-

an menghasilkan suatu elite, apalagi elite kekuasaan. Sistem pendidikan ABS sekalipun menghasilkan pejabat-pejabat biro- krasi rendahan (klerk) dalam masyarakat kolonial, tetapi juga tidak bisa dikatakan bertujuan membina elite kekuasaan. Kedua sistem pendidikan itu masih tergolong "tradisional" dalam arti "a training ground for imitative adjustment to an establ- ished society". Kedua sistem pendidikan itu tidak bisa disama- kan dengan sistem pendidikan yang dihasilkan sejak zaman Etische Politiek yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sistem pendidikan modern yang bertujuan sebagai "an introd- uction into an already dynamic society". Sebab itu jelaslah nampak bahwa tipologi Weber tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat kolonial. Dalam makalah ini dua aspek dari kedua sistem pendidikan itu akan disoroti. Pertama adalah tujuan dari sistem pendidikan itu (nilai-nilai apa yang diteruskan). Kedua adalah hubungan-hubungan kedua sistem pendidikan itu dengan sistem-sistem sosial lainnya. seperti pemerintah, gereja, desa, kota. dan lain-lain.8 Di sini aspek-aspek organisasi formal dari kedua sistem pendidikan itu hanya disinggung sepintas lalu saja. Orgaanisasi informalnya sama sekali tidak dikemukakan. Ini disebabkan data jenis itu terdapat dalam sumber-sumber se- kunder. Untuk taraf itu penelitian harus didasarkan sumber-sumber primer (bahan archivologia). Sistem Pendidikan Midras Istilah "midras" digunakan dalam dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan resmi maupun tidak resmi di abad ke-19 untuk menamakan sistem pendidikan yang dikelola oleh pihak Zending. Tetapi ini tidak berarti bahwa sistem pendidikan di Maluku Tengah baru muncul dalam abad ke-19. Sudah sejak 1609 pihak VOC berusaha untuk membuka sekolah di kota Ambon. Sistem pendidikan itu baru berkembang dengan datang-

nya para pendeta Belanda sejak tahun 1615. Usaha-usaha para

pendeta itu membawa hasil seperti terlihat dalam angka-angka di bawah ini. Angka-angka itu menunjukkan, bahwa sampai

pertengahan abad ke-17 hampir setiap desa di kepulauan ceng-

kih di Maluku Tengah (Ambon, Saparua, Haruku, dan Nu-

salaut) sudah mempunyai sekolah. Hanya daerah-daerah yang

tidak menghasilkan cengkih di Maluku Tengah yang tidak ada sekolahnya (Seram, Buru, dan lain-lain). Tabel I

Jumlah sekolah Keterangan

Tahun

di keempat pulau 1627 30 1645 33 di keempat pulau

di pulau Ambon

1660 31

di ketiga pulau lain 26

Sebab itu usaha-usaha pihak Zending dalam abad ke-19 sebenarnya merupakan penerusan dari sistem pendidikan yang sudah ada di masa VOC tersebut. Pihak Zending sebenarnya diundang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengelola sekolah-sekolah tersebut. Sekembalinya Belanda ke Maluku pada tahun 1817, pemerintah hanya mendirikan satu sekolah Belanda di kota Ambon, yaitu Europeesch Lagereschool (ELS) yang diperuntukkan bagi anak-anak Belanda, seperti juga sekolah sejenis yang didirikan di Batavia dan lain-lain. Sekolah-sekolah desa yang didirikan di masa VOC tetap terbengkalai. Sebab itu Gubernur Maluku P. Merkus mengajak pihak Neder- landsche Zendings Genootschap (Perkumpulan Zending Belanda) untuk menanganinya. Pendeta Belanda di Ambon (Geric- ke) juga mendesak. Maka pada tahun 1834 NZG mengirim se- orang "zendingsleeraar" (guru zending) ke Ambon. Sejak itu sampai 1864 sekolah-sekolah dari masa VOC itu dikelola oleh pihak Zending.

Seperti halnya dalam masa VOC sekolah-sekolah tipe

Midras tersebut, bertujuan untuk mengajarkan agama Kristen. Dalam masa VOC kurikulum sekolah desa terdiri atas pelajaran-pelajaran sembahyang, menghapalkan ayat-ayat kitab suci, se- dikit membaca dan menulis, berhitung tidak penting. Menyanyi dengan sendirinya penting karena upacara-upacara keagamaan tidak terlepas dari seni suara. Namun karena kurangnya alat-alat sekolah, maka dalam periode-periode tertentu di masa VOC, kurikulum itu pun tidak dapat dijalankan secara sempur- na. Sering alat-alat tulis tidak ada sehingga pelajaran menulis sama sekali ditiadakan. Hanya sekolah di benteng Victoria (kota Ambon) saja yang selalu lengkap.1º Jadi penambahan jumlah sekolah belum tentu berarti perbaikan mutunya. Dalam abad ke-19 kurikulum dari masa VOCtersebut di- perbaiki Tekanan masih tetap pada pendidikan agama. Pihak Zending di Belanda (NZG) menekankan, bahwa pendidikan yang mereka kelola di Maluku itu terutama bertujuan "men- didik anak-anak menjadi anggauta gereja Kristen.11 Dengan demikian penghapalan ayat-ayat Kitab Suci masih merupakan bagian yang paling penting. Tetapi di samping itu terdapat pula pelajaran-pelajaran lainnya yang menunjang pelajaran pertama itu, seperti Ilmubumi Palestina. Sejarah Palestina (yang berkait- an dengan isi Kitab Suci). Pelajaran menyanyi ditingkatkan. Malah sejak ini orkes suling digalakkan sehingga hampir setiap desa memiliki orkes sulingnya untuk melayani gereja. Tetapi pelajaran-pelajaran "duniawi' tidak kurang penting. Membaca, dan menulis ditingkatkan, sekalipun kebanyakan hanya Kitab Suci djadikan "text-book", walau buku-buku lainnya ada. Pelajaran berhitung juga menjadi penting dan dicantum- kan dalam kurikulum. Tetapi apabila ditimbang, maka tekanan utama adalah pada pengetahuan agama, pengetahuan lainnya diajarkan untuk menunjangnya. Di masa VOC masalah yang dihadapi sistem pendidikan ini, selain kekurangan alat-alat, adalah keinginan orang tua un-

tuk membiarkan anak-anaknya ke sekolah. Dengan kata lain,

tujuan pendidikan belum dipahami masyarakat. Sejak sekolah

pertama dibuka di kota Ambon pada tahun 1609 para orang tua keberatan anak-anaknya dimasukkan ke sekolah. Alasan mereka adalah: anak-anak mempunyai kewajiban membantu orang tua di kebun dan di laut. Pernah pada tahun 1619, Pendeta Dackaerts mendesak Gubernur Jenderal J.P. Coen agar memberi imbalan beras bagi setiap anak setiap kali mereka me- masuki sekolah (1 pond setiap hari). Tetapi kemudian dikeluar- kan peraturan-peraturan yang lebih kejam. sejak pertengahan abad ke-17. Setiap anak berusia 10-12 tahun diharuskan masuk sekolah. Hukuman bagi orang tua yang tidak menaati peraturan ini adalah hukuman denda dalam bentuk uang. Karena paksaan-paksaan ini, sistem pendidikan dalam abad ke-17 di- anggap sebagai suatu hukuman, atau penderitaan.12 Masalah ini rupanya berangsur-angsur dapat diatasi se- hingga sekolah mulai diterima oleh masyarakat sebagai suatu hal yang penting. Namun timbul masalah lain. yaitu masalah mutu dari guru dan alat/bahasa pengantar di sekolah. Hal-hal tersebut menyangkut keberhasilan sistem pendidikan itu, yakni menjadikan anak didik orang Kristen (anggauta gereja) yang baik. Ternyata dalam hal ini sistem pendidikan di masa VOC sangat lemah, Pertama, adalah bahasa perantara. Ketika sekolah-sekolah pertama didirikan di kota Ambon pada tahun 1609, diusahakan untuk menggunakan bahasa Belanda. Usaha ini dihapuskan sama sekali pada tahun 1620-an. Ternyata murid-murid sekolah itu tidak dapat menggunakan bahasa itu. Beberapa orang bisa menggunakannya sedikit-sedikit. Tetapi setelah mereka mening- galkan sekolah pada usia 12 tahun atau 13 tahun, bahasa itu mereka lupa sama sekali. Dan dengan demikian apa yang diajar- kan pun tidak bisa bertahan lama, kalaupun dimengerti. Sebab itu para pendeta sejak tahun 1615 sudah mencoba menggunakan bahasa Melayu. Bahasa ini memang dikenal di beberapa desa pesisir di pulau Ambon yang dalam masa sebelum VOC mempunyai hubungan-hubungan dagang dengan pelbagai daerah di Nusantara. Bahasa pengantar dalam dunia dagang itu

seperti juga di tempat-tempat lainnya di Nusantara) adalah

bahasa Melayu. Maka pelbagai ayat dan lagu rohani mulai di- terjemahan ke dalam bahasa Melayu. Terjemahan yang paling terkenal dari pelbagai kotbah adalah dari Pendeta Caron yang berasal di Ambon antara tahun 1671 dan 1674. Sampai abad ke-19 terjemahan itu terus diulang cetak dan dipakai. Usaha membuat kamus pun dilakukan, antara lain oleh pendeta Dackaerts (1622-1626). Sekalipun bahasa ini tidak dikenal di semua desa di Maluku Tengah, namun pihak pendidik beranggapan bahwa bila bahasa itu diajarkan di sekolah-sekolah, maka lambat laun penduduk bisa mengertinya, dan dengan demikian kotbah-kotbah yang diterjemahkan dalam bahasa itu juga bisa dipahami oleh anggauta-anggauta gereja. Sekolah mendapat tugas tambahan, yaitu mengajarkan bahasa Melayu pada anak-anak, terutama di desa-desa terpencil. Terjemahan-terjemahan dan kotbah-kotbah tersebut dilakukan dalam bahasa "Melayu-Rendah" atau bahasa Melayu yang digunakan oleh kaum pedagang. Dalam akhir abad ke-17 timbul pihak-pihak yang mengajukan pendapat bahwa bahasa "Melayu Rendahan" tidak cocok, atau tidak sanggup meng- ungkapkan isi ajaran-ajaran agama Kristen. Perbendaharaan kata (kosa kata) dari bahasa itu hanya menyangkut masalah perdagangan. Pihak-pihak ini mengakui bahwa bahasa itu mudah diajarkan. Tetapi kemudahan itu justru disebabkan tidak ada- nya sistem (peraturan) tertentu yang berlaku umum. Setiap orang membuat peraturannya sendiri. Sebab itu seringkali mun- cul untaian kata-kata tanpa suatu sistem tertentu, sehingga arti- nya pun tidak jelas. Bahasa seperti ini tidak bisa dipakai untuk menyampaikan ajaran agama. Pihak pengritik ini menganjurkan untuk menggunakan bahasa daerah saja. Namun keberatannya adalah demikian banyaknya dialek di Maluku Tengah. Malah pada waktu itu di satu pulau saja bisa terdapat beberapa dialek. Cara ini sangat sulit untuk usaha menterjemahkan teks-teks kotbah ataupun

ayat-ayat Kitab Suci. Bahasa Belanda jelas tidak bisa, seperti disebut di atas. Sebab itu ada yang datang dengan usul untuk mengguna- kan bahasa "Melayu Tinggi" (yaitu bahasa Melayu kesusasteraan). Usul ini terutama datang dari para pejabat di Batavia yang kurang memperhatikan keadaan di daerah-daerah. Para pendeta di Ambon mengajukan keberatan karena penduduk tidak mengerti bahasa itu sama sekali. Namun usul itu diterima baik oleh para Direktur VOC di negeri Belanda. Seorang pendeta di Batavia, Leydekker, yang sudah memahami bahasa ke-

susasteraan tersebut, lalu ditugaskan menterjemahkannya Kitab

Suci. Versinya kemudian diperbaiki lagi (oleh pendeta Wren- dley) dan diterbitkan dalam tahun 1730-an. Kitab Suci terje- mahan Leydekker inilah yang dipakai di Maluku sampai akhir abad ke-19, malah di beberapa tempat sampai awal abad ke-20. Sejak itu sekolah-sekolah diharuskan mengajarkan bahasa "Melayu Tinggi" itu. Berangsur-angsur bahasa Melayu yang bersumber pada Kitab Suci versi Leydekker tersebut menjadi baku dalam masyarakat. Bila diingat. bahwa Kitab Suci tersebut praktis menjadi satu-satunya "text book" yang umum di- pelbagai sekolah sejak pertengahan abad ke-18. maka dapatlah dimengerti betapa pengaruhnya dalam hal kosa kata dan struk- tur kalimat bahasa yang digunakan penduduk. Menurut pelbagai pengamat. bahasa tersebut tidak dapat dikatakan bahasa "Melayu Tinggi (bila dibandingkan dengan kesusasteraan Melayu), dan juga bukan "bahasa Melayu Rendahan". Bahasa itu di pelbagai kalangan dikenal dengan nama "bahasa Melayu Gereja" (Kerk Maleisch). Banyak sekali terdapat kata-kata asing yang berasal dari bahasa Arab, Persia dan lain-lain. Susun- an kalimatnya pun khas.' ³ Sampai di mana bahasa ini berhasil menyampaikan makna Kitab Suci Kristen belum pernah diteliti. Masalah yang kedua yang menghambat sistem pendidikan di masa VOC sehingga mutunya diragukan, adalah masalah pe- ngadaan guru. Sudah tentu beberapa orang pendeta yang diki- rim pelbagai gereja di Belanda tidak bisa menangani sekian banyak sekolah di Maluku Tengah. Dalam masa VOC tidak

penah ada suatu sekolah guru. Sekolah tipe ini memang masih

asing di dunia, termasuk di Belanda. Sebab itu pengadaan

guru juga dilakukan secara tradisional. Setiap orang pendeta mengambil beberapa anak muda sebagai "murid" di rumah- nya, biasanya tidak lebih dari empat orang. Mereka diajarkan membaca, menulis, menghapal ayat-ayat, berhitung, menyanyi lagu-lagu rohani. Juga para guru kepala ("Opperschoolmeester") mempunyai kewajiban ini. Sering pula para pejabat pemerintah- an mendapat tugas seperti itu. Dalam abad ke-18 para pendidik tersebut mendapat bayaran dari VOC. Setelah melampaui status "murid" selama tiga empat tahun, para pemuda tersebut dianggap sudah bisa menjadi guru. Pengusulannya dilakukan oleh "pendidik''nya bila terdengar ada lowongan guru di suatu desa tertentu. Namun ini pun tidak bisa menjamin mutu guru. Jelas mutu mereka berbeda dengan para pendeta yang mendapat pendidikan formal dalam bidang teologia di Belanda. Memang diusaha- kan untuk mengumpulkan para guru ini sebulan sekali di Ambon untuk mendapat semacam "refreshing" dari pendeta Belanda. Tetapi keadaan perhubungan tidak memungkinkan pekerjaan ini berjalan lancar. Selain itu ada pula pejabat agama dari kalangan orang Belanda, yang dinamakan "krankerbe- zoekers' (bukan pendeta) yang mengawasi sistem pendidikan ini (mereka harus menginspeksi setiap sekolah dalam rayon masing-masing sebulan sekali). Juga pendeta yang mengadakan kunjungan gereja bisa mengadakan pengawasan. Pengawasan terutama dilakukan atas perangai para guru yang sering meng- gunakan para muridnya untuk kepentingannya sendiri (ber- kebun, ke laut, dan lain-lain). Sistem pendidikan guru yang formal baru dibuka pada tahun 1835 oleh pihak Zending. Sebagai realisasi dari perminta- an Gubernur Merkus dan desakan pendeta Gericke tersebut di- atas, maka pada tahun 1834 Nederlandsche Zendings Genoot- schap mengirim B.N.J. Roskott ke Ambon dengan tugas khusus mendirikan sekolah guru. Pada mulanya NZG ingin mendirikan sebuah sekolah khusus untuk mendidik pekerja Zending

di kalangan orang Ambon. Tetapi pemerintah Hindia Belanda

berkeberatan. Campur tangan mereka dalam kurikulum sekolah itu akhirnya melahirkan sebuah sekolah untuk mendidik guru, sekalipun tugasnya juga mencakup pelayanan agama. Sekolah yang dibangun di desa Batumerah (dekat kota Ambon) itu ter- bagi dua bagian. Kelas awal yang mengajarkan membaca, menulis pengetahuan agama, dan berhitung, juga mengajarkan bahasa Melayu rendahan. Kelas awal ini dipegang oleh seorang

guru yang dididik Roskot, yaitu Picauly.15 Kelas lanjutan

diajar oleh Roskot dengan mata pelajaran yang sama selain metode penggunaan Kitab Suci, cara menafsirkan ayat-ayat, bahasa Melayu Tinggi (untuk itu dibuatkan kamus istilah-istilah penting dalam Kitab Suci versi Leydekker). Pelajaran meniup suling menjadi kewajiban pula. Dalam tahun-tahun terakhir, kelas lanjutan juga diberi pelajaran bahasa Belanda.' Antara 1835 sampai 1864 sekolah guru Roskoot ini meng- hasilkan lebih dari seratus orang "guru midras". Berangsur-ang- sur setiap sekolah desa di kepulauan Ambon, Haruku, Saparua. dan Nusalaut. mendapat guru-guru yang terdidik. Seorang petugas NZG yang mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah

NZG di Nusantara ini mendapat kesan yang sangat baik menge-

nai sekolah bumiputera itu. Sampai-sampai "sekolah model yang terdapat di lingkungan sekolah guru itu mendapat pujian-

nya. Di sinilah ia menyaksikan metode pengajar yang juga dipa-

kai di sekolah-sekolah desa. Pelajaran utama disampaikan dengan cara tanya jawab (suatu cara mengajar agama Protestan yang klasik). "Tanya jawab berlangsung sedemikian bergairah- nya, sehingga nampak sebagai sesuatu yang berlainan dengan kebiasaan pribumi.17 Sekolah yang dikelola Zending di abad ke-19 ini mem- punyai beberapa kelainan dengan sekolah-sekolah yang dikelola para pendeta di masa sebelumnya. Pertama-tama kadar pelajaran "sekuler" sudah lebih bertambah dari pada sebelumnya.

Apabila dalam masa VOC berhitung, umpamanya, tidak dima-

sukkan dalam kurikulum sekalipun diajarkan (hal mana menun-

jukkan bahwa mata pelajaran itu dianggap tidak penting), maka

di masa Zending berhitung termasuk salah satu pelajaran wajib.

Juga Ilmu Bumi diperluas menjadi Ilmu Bumi Maluku dan

tidak saja Ilmu Bumi Palestina. Tetapi pelajaran Sejarah belum dimasukkan, hanya sejarah Kitab Suci (berkaitan dengan isi-

nya). Peralatan juga sudah lebih baik. Sekolah guru tersebut mempunyai suatu percetakan sehingga alat-alat bacaan dapat di-

sediakan dengan cukup baik. Selain itu pelbagai kitab bacaan di-

sediakan selain Kitab Suci versi Leydekker tersebut.18

Mutu guru juga bisa diawasi sebab kebiasaan berkumpul setiap bulan sekali (Rabu pertama setiap bulan) diteruskan oleh Roskott. Roskott yang menjadi "Schoolopziener voor In- landsche schoolen" (penilik sekolah bumiputera) mengepalai sekolah-sekolah itu. Sebagai anggauta dari Sub-Commisie van het Onderwijs ia berkesempatan mengadakan perjalanan ke- liling untuk mengunjungi sekolah-sekolah. Para guru juga di- gaji oleh pemerintah walau tidak banyak (f 6 sampai f 15 setiap bulan). Organisasi guru juga sudah cukup baik. Setiap guru mempunyai kepangkatan sendiri, mulai dari Guru Kelas Satu sampai Kelas Empat dan Calon Guru.19 Pengangkatan mereka dilakukan beslit oleh Gubernur, yang dikuatkan oleh Gubernur Jenderal. Kenaikan pangkat menurut umur dan prestasi Hambatan satu-satunya yang dihadapi para guru midras ini adalah dari para penguasa desa. Para kepala desa sering menganggap guru sebagai saingannya. Dalam hal percekcokkan antara guru dan kepala desa sering penduduk setempat ter- paksa memihak pada kepala desa. Sebab itu dalam keadaan seperti itu sering guru yang bersangkutan dipindahkan, tidak

peduli apakah dia benar atau salah.20

Sekalipun demikian masyarakat mulai menerima adanya suatu kelompok yang dinamakan guru midras. Peranan mereka cukup besar dalam membawa masyarakat Maluku Tengah ke suatu tingkat yang lebih baik, yaitu dari tingkat/keadaan masyarakat yang illiterate menjadi masyarakat yang literate. Se-

lain itu, tanpa para guru midras ini tidak bisa dibayangkan

betapa keadaan agama Kristen di Maluku Tengah. Perluasan agama ini di wilayah itu pada dasarnya adalah jasa para guru midras. Perkembangan pengawasan Zending atas sistem pendidikan di Maluku Tengah dalam pertengahan abad ke-19 mulai di pertanyakan oleh pemerintah. Terutama campur tangan para guru midras dan para Zending (Belanda) dalam masalah-masalah pemerintahan desa menimbulkan kritik dari pihak pemerintah Sebab itu usul Roskott pada Weddik agar para guru dan Zending diberi kekuasaan yang lebih luas dengan sendiri- nya ditolak.21 Pertentangan ini meningkat pada tahun 1854 ketika pemerintah melarang pihak Zending mengawasi pendidikan. Sekalipun demikian hubungan Roskott dengan bekas muridnya tetap berlangsung melalui jabatan-jabatannya ter- sebut di atas. Martabatnya tetap tinggi dalam masyarakat Maluku, antara lain karena ia juga menjadi anggauta istimewa Raad van Justitie. Tetapi akhirnya Roskott sendiri berten- tangan dengan pimpinan NZG di Nederland.22 Sebelum sekolah-sekolah Zending itu diambilalih sepenuhnya oleh pemerintah pada tahun 1864, Roskott sudah dipecat oleh NZG.23 Sikap pemerintah Hindia Belanda yang mulai menentang pengawasan pendidikan oleh Zending sejak pertengahan 1850- an itu bisa dimengerti apabila diketahui bahwa sejak 1848 pemerintah sudah mulai membuka sekolah-sekolahnya sendiri di Jawa. Inilah yang oleh sementara sejarawan dianggap sebagai awal dari Inlandsch Onderwijs di Indonesia. Penghapusan peranan Zending pada tahun 1864 itu disebabkan karena sejak itu sistem pendidikan bumi putera dikoordinir oleh se- orang pejabat (J.A. van der Chijs) yang diberi tugas sebagai "Inpectuer van het Inlandsch Onderwijs". Sejak itu diusaha kan suatu sistem pendidikan yang menyeluruh di Nusantara. Namun perkembangan yang khas di Maluku (juga di Minahasa dan Timor) menyebabkan sistem pendidikan di sana sulit disin- kronkan dengan sistem pendidikan yang muncul di Jawa dan Sumatera.

Penghapusan peranan Zending dinyatakan secara formal dalam Peraturan Pemerintah tahun 187! (nautaliteits beginsel). Pada dasarnya politik pendidikan sejak itu mengeluarkan pengajaran agama dari pendidikan umum. Pemerintah harus netral dalam soal agama. Ini merupakan salah satu dari prinsip- prinsip Aufklarung yang muncul di Eropa abad ke-18 tetapi baru bisa dipakai di nusantara dalam abad ke-1924. Sejak itu sekolah-sekolah Zending tidak terdapatlagi di Maluku sampai awal abad ke-20. Tetapi sekolah-sekolah yang ada selama abad ke- 19 tidak dapat begitu saja menghilangkan warna yang diper- oleh selama maa pembinaan Zending itu. Ini dapat kita lihat dalam laporan-laporan para pejabat dari bagian kedua abad ke-1925 Ambonsche Burger School Sekolah berbahasa Belanda sebenarnya sudah ada di pel- bagai tempat seperti di Batavia. Sejak tahun 1817 pemerintah Hindia Belanda mendirikan beberapa sekolah berbahasa Belanda di kota-kota penting demi kebutuhan masyarakat Belanda- nya. Di kota Ambon sejak itu pun ada sebuah Europeesch Lagere School (ELS). Sekalipun sudah sejak tahun 1818 ELS bia juga dimasuki orang-orang bumi putera (dari kalangan berkuasa), namun sangat sedikit yang memanfaatkan kesem- patan ini Peraturan yang menyatakan ELS terbuka untuk bumiputera dinyatakan pula pada tahun 186426 Dapat dikatakan, bahwa baru dalam bagian terakhir dari abad ke-19, sekolah Belanda itu populer di kalangan orang Indonesia. ELS dianggap sebagai sistem pendidikan Barat dan tidak digolongkan dalam sistem pendidikan bumiputera yang mulai dibuka di Jawa pada tahun 1848 atau sistem pendidikan Zending di Maluku dan Minahasa, Sangir, Timor). Sistem pendidikan terakhir itu digolongkan sebagai Inlandsch Onderwijs, dan ciri khasnya adalah bahasa Melayu. Terlepas dari perkembangan ELS, di kota Ambon pada tahun 1858 dibuka suatu sekolah dengan nama Ambonsche

Burger School Sekolah ini terutama untuk anak-anak golongan burger, serta anak-anak kepala desa. Ciri khasnya adalah bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Jadi sekalipun digolongkan Inlandsch Onderwijs karena sekolah itu bukan untuk orang Belanda, namun bahasa pengantarnya sama dengan di ELS. Sekolah semacam ini untuk wilayah-wilayah lainnya di Nusantara baru dibuka secara umum pada tahun 1914 (HIS. Hollandsch Inlandsche School). Jadi seperti hal- nya dengan sekolah-sekolah Zending, ABS pun mempunyai akar-akar yang berbeda sama sekali dengan sistem pendidikan modern yang dimulai di Jawa pada pertengahan abad ke-

19. Sampai tahun 1911 (ketika Saparoeascheschool, dan lain- lain dibentuk). ABS merupakan satu-satunya sekolah jenis itu. Berbeda dengan sistem pendidikan pedesaan (midras), ABS adalah sekolah "sekuler". Pelajaran agama sejak semula tidak ada. Tujuan pendidikan juga berlainan. Banyak lulusan ABS yang dipekerjakan sebagai klerk di kantor-kantor pemerintah, tidak saja di Ambon tetapi di pelbagai tempat di luar Maluku. Perbedaan lainnya dengan midras adalah usul- usul murid-muridnya. Apabila midras diperuntukkan bagi se- genap lapisan masyarakat pedesaan. ABS hanya untuk golongan "burgers" dan putra-putra kepala desa. Selain mengguna- kan bahasa Belanda. guru gurunya juga bukan lulusan Kweek- school Roskott, tetapi orang Belanda. Buku-buku yang diguna- kan juga berasal dari ELS. Pendeknya ABS adalah versi "Inlandsch" dari ELS, suatu tipe sekolah yang baru muncul secara umum di Indonesia pada tahun 1914.27 Golongan burgers dalam sejarah Maluku menduduki tempat tersendiri. Mereka muncul sejak awal abad ke-17 ketika bekas pegawai VOC mulai menjadi bagian dari penduduk kota Ambon. Selain itu ada pula bekas pengikut Portugis yang dibebaskan VOC pada tahun 1605 (ketika Ambon dire- but dari Portugis) dan yang mendapat tempat pemukiman sendiri (sampai sekarang masih ada Kampung Mardika). Dalam

tahun 1646 komposisi 'burgerij” tersebut di Kota Ambon adalah sebagai berikut: -Belanda, 15 orang (pria) Mestizien, 16 orang (pria) -Pampangers 10 orang (pria) -Mardijkers 74 orang (pria) Golongan burgers mempunyai status tersendiri dalam ma- syarakat. Pada umumnya mereka beragama Kristen. Karena bukan penduduk desa mereka tidak diwajibkan mengerjakan heerendiensten dan lain-lain. Kebanyakan mereka menjadi pedagang atau tukang. Sejak masa pendudukan Inggris jumlah burgers bertambah pesat. Status burger mulai diberikan pula pada penduduk setempat yang pernah menjadi tentara Inggris. Sesudah itu pemerintah Belanda juga membenarkan orang orang yang mempunyai pekerjaan di kota (tukang, pedagang) mendapatkan status itu. Maka timbullah kategori "Inlandsche burgers". Dalam abad ke-19 jumlah mereka makin banyak, di setiap kota benteng ada golongan ini Selain itu orang-orang Asia yang tidak berasal dari wilayah ini dimasukkan juga sebagai burgers (Moorsche burgers). Mereka berkewajiban ikut mem- pertahankan kota sehingga diharuskan mengadakan latihan-latihan militer. Terbentuklah suatu pasukan yang dinamakan Schutterij, di mana anggauta-anggautanya terbagi atas "Euro- peesche Burgers", "Inlandsche burgers", dan "Moorsche burgers'". Di antara pelbagai kelompok burgers itu "Inlandsche burgers"-lah yang paling banyak jumlahnya. Termasuk di da- lamnya adalah "Inlandsche kinderen", yaitu anak-anak yang ayahnya adalah orang Belanda. Kelompok ini mempunyai ciri-ciri yang sangat berlainan dengan penduduk desa. Kebanyakan mereka mengambil gaya hidup orang Belanda. Mereka berpakaian pantalon, bersepatu dan bertopi, atribut-atribut mana tidak pernah terdapat pada penduduk desa. Banyak di antaranya yang pandai berbahasa Belanda, tetapi umumnya

hanya berbahasa Melayu. Keadaan ekonomi mereka sangat

parah karena golongan burgers tidak diizinkan mengerjakan tanah, suatu prerogatip dari penduduk pedesaan. Tidak jarang golongan ini menjadi beban pemerintah karena cara hidup mereka yang liar serta bertendens kriminal. Golongan penduduk Belanda meremehkan mereka karena asal-usul mereka dianggap tidak murni. sebaliknya burgers beranggapan bahwa status burger memberikan hak yang lebih tinggi dari penduduk pedesaan. Orang desa dianggap sebagai golongan yang lebih rendah28 Masyarakat yang mengandalkan keturunan Eropa ini memang memiliki potensi-potensi tertentu sehingga di bentuklah ABS tersebut. Status burger di Maluku mulai memudar ketika sistem monopoli dihapuskan di tahun 1864. Ini disebabkan kewajiban-kewajiban penduduk desa yang menyebabkan mereka di pandang rendah, yaitu heerendiensten (kerja wajib untuk pemerintah) dihapuskan. Dengan demikian penduduk desa tidak lagi. dibedakan dengan penduduk kota. keduanya di wajibkan membayar semacam pajak (f 1 setiap orang per tahun). Selain itu kemunduran ekonomi menyebabkan ke- hidupan di kota-kota juga mulai mundur, hal mana sangat mempengaruhi kelompok "Inlandsche Burgers" tersebut. Banyak di antara mereka yang terpaksa lari ke desa untuk men- cari nafkah. Namun di desa mereka diharuskan ikut dalam "kwartodiensten" (kerjawajib untuk kepala desa). pada hal mereka tidak diizinkan mengerjakan tanah-tanah desa Salah satu cara untuk mempertahankan status golongan burgers ini adalah pengesahan ABS tersebut oleh Batavia (besluit 6 Januari 1869. No. 13).29 Namun kemunduran golongan burgers ini tidak bisa di halangi sejalan dengan mundurnya keadaan ekonomi di Maluku. Sebab itu makin lama mereka makin membaur dan batasan- batasan antara burgers dan negrie-volk makin memudar. Pada tahun-tahun 1920 an Ambon Raad mengeluarkan peraturan- peraturan yang membenarkan kelompok burgers mengusahakan

tanah-tanah desa. Dengan demikian perbedaan formal terakhir

dihapuskan dan kelompok burgers pun hilang di Maluku.30

Malah pada tahun 1922 pemerintah menentukan bahwa ABS mendapat status yang sama dengan HIS sekalipun namanya yang historis itu boleh dipertahankan.31 Sementara itu pada tahun 1911 di Saparua telah didirikan pula sekolah serupa dengan nama "Saparoeasche School' yang statusnya juga sama dengan HIS. Perkembangan di Abad Ke-20. Untuk memperlihatkbn kedudukan kedua sistem pendidikan tersebut di atas, dalam perkembangan sistem pendidikan Hindia Belanda, di sini perlu dikemukakan beberapa hal menge- nai sistem pendidikan di abad ke-20. Seperti disebut di atas, sudah sejak tahun 1817 pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah-sekolah untuk kepentingan golongan penduduk Be- lada (Europeesche Lagers School, ELS). Sekalipun pada tahun 1818 dinyatakan bahwa beberapa sekolah ELS terbuka untuk

"Innlanders". namun tidak bayak yang memanfaatkan ke-

sempatan itu., Baru pada tahun 1864 ada usaha untuk mendidik "Inlanders" di ELS.32 Baru pada tahun 1848 pemerintah Hindia Belanda mendi- rikan sekolah-sekolah untuk bumiputera. Sejak semula sekolah-sekolah ini merupakan sekolah "sekuler" dan diasuh pemerintah. Sebab itu tidak mengherankan bila Brugmans meng- anggapnya sebagai awal dari "Inlandsch Onderwijs". Bahasa yang digunakan di sekolah-sekolah itu adalah bahasa daerah. atau bila tidak ada maka bahasa Melayu yang digunakan.

"Inlandsch Onderwijs" yang dimulai di Jawa ini jelas ber-

tujuan menghasilkan tenaga kerja yang baik di bidang pang- reh praja). Di tahun 1864 malah dikeluarkan peraturan. bahwa sekolah-sekolah ini juga bisa mengadakan "klein ambtemaar exmamen" untuk jabatan-jabatan klerk dan lain-lain.33 Untuk penyediaan guru-gurunya sejak tahun 1852 dibuka sebuah Kweekschool (sekolah guru) di Surakarta (inilah Kweekschool pemerintah pertama).

Perkembangan "Inlandsch Onderwijs" tersebut terhalang

sebentar pada tahun 1884 karena krisis gula. Sejak itu dipikir- kan reorganisasi sekolah-sekolah bumiputera tersebut. Baru pada tahun 1892 muncul gagasan yang tepat. Diputuskan untuk membentuk dua macam sekolah. Eerste School untuk golongan aristoraksi yang akan mendudukijabatan-jabatan ad- ministrasi pemerintah dan lain-lain. Dan Tweedeschool untuk rakyat biasa. Keduanya masih menggunakan bahasa daerah/ Melayu sebagai bahasa pengantar. Hanya yang pertama lima tahun dan memakai guru-guru tamatan. Kweekschool dan yang kedua hanya berlangsung tiga tahun dan guru-gurunya tidak usah tamatan Kweek school. Dalam rangka Etische Politiek dalam tahun 1914 Eerste School (yang sejak tahun 1907 memasukkan bahasa Belanda sebagai bahasa yang diajarkan) diubah menjadi Hollandsch Inlandsche School (HIS). Bahasa pengantarnya adalah bahaa Belanda dan sekolah ini disejajarkan dengan HiIS. Sebelumnya. pada tahun 1907 pihak Departemen Dalam Negeri telah men- ciptakan sistem pendidikannya sendiri yaitu Desaschool (Volkschool) yang tetap menggunakan bahasa Daerah/Melayu. tiga tahun, dan dibiayai oleh penduduk. Tweedeschool tetap dipertahankan sebagai sekolah bagi orang-orang desa yang merantau ke kota. Baru pada Tahun 1929 (karena depresi) Tweedeschool pun. diubah menjadi Volkschool Yang perlu dicatat di sini sebagai perbandingan adalah. bahwa reorganisasi ini tidak diterapkan di Maluku Tengah. Sejak 1892 sekolah-sekolah desa (bekas Zending) dinyatakan sebagai termasuk jenis Tweedeschool. Jenis Eerstenschool untuk kaum aristokrasi tidak dibuka di sana. Untuk itu ABS rupanya dianggap sudah memadai Catatan kedua adalah, bahwa HIS juga tidak dibuka di kepulauan Ambon, Saparua, Haruku, Nusalaut. Rupanya ABS sudah dianggap memadai pula, apalagi setelah pada tahun 1911 jenis sekolah ini dibuka pula di Saparua (Saparoeasche School). Baru pada tahun 1919 dibuka dua buah HIS. di Piru dan satu di

Ternate (bukan di kepulauan Ambon tersebut). Jenis sekolah lanjutan MULO yang mulai dibuka pada tahun 1914 dibuka pula di Ambon pada tahun 1915. Namun AMS (yaitu sekolah lanjutan untuk ke perguruan tinggi) yang mulai dibuka pada tahun 1919, tidak pernah dibuka di Ambon. Dari data-data statistik yang diterbitkan dalam Algemeen Onderwijs Verslag, bisa kita simpulkan bahwa perkembangan pendidikan di Maluku Tengah sejak awal abad ke-20 makin mundur dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Faktor- faktor penyebabnya memang masih perlu diteliti lebih lanjut. Apabila kita ambil AOV, maka gambaran yang diperoleh ada- lah sebagai berikut.

Tabel II (sekolah-sekolah Melayu 1915) Ambon Menado Tapanuli SumateraTimur 24

9 Volks School 214 474 Jumlah 554 507 203 281

Tabel III (sekolah-sekolah berbahasa Belanda 1915) Ambon Menado Tapanuli Suinatera Timur

ELS

2 HIS Swasta Jumlah

Tabel IV (sekolah-sekolah dasar, AOV 1938) Bahasa Melayu Bahasa Belanda Swasta UmumSwasta Umum 4 10 Maluku 217 370 457 9 342 12 Menado 436 8 3 160 Tapanuli I 367 3 12 Aceh Jelaslah dari tabel-tabel II, III, IV. bahwa jumlah sekolah-sekolah di Ambon tidak bertambah banyak dibandingkan de- ngan daerah-daerah lainnya. Menado dipilih di sini karena di sana pun perkembangan awalnya (abad ke-19) adalah sekolah-sekolah Zending. Tapanuli pun demikian. sedangkan Aceh dan Sun,atera Timur merupakan pembanding lain karena daerah-daerah itu mempunyai perkembangan politik dan eko- nomi yang menarik. Apabila angka-angka jumlah sekolah di Maluku dilihat persebaran geografiknya, maka nampaklah bahwa sekolah-sekolah yang diasuh gereja Zending untuk kepentingan umum (bukan sekolah agama model abad ke-19) menyebar ke wilayah-wilayah yang secara politis dan ekonomis tersisihkan dalam abad-abad sebelumnya. dan sebab itu dalam abad-abad sebelumnya kurang/tidak diperhatikan keperluan pendidikannya (baik oleh Zending maupun oleh pemerintah). Tabel V (persebaran sekolah-sekolah 1915) pemerintah gereja/zending 49 Ambon dan lain-lain 34 Seram 13 61 (p) 一 Kei-Aru dan lain-lain 123 (banka RK) Maluku utara 81(p) = p gereja/zending RK =gereja/misi

Dari tabel-tabel II, III dan IV nampak bahwa pertumbuhan sekolah-sekalah di Ambon lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Pada hal perkembang- an pendidikan di Maluku dalam abad ke-17 sampai abad ke-19 dapat dikatakan paling pesat. Namun apabila jumlah murid-murid Indonesia yang me- masuki sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk dari pelbagai daerah, maka keadaan di Maluku sebenarnya tidak sangat menurun. Sebab utamanya adalah pertumbuhan penduduk di Maluku lebih kecil dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya dalam bagian pertama abad ke-20. Di bawah ini diajukan perbandingan antara Maluku dan Minahasa yang di- kutip dari Algemeen Onderwijs Verslag tahun 1938.

Tabel VI (perbandingan murid Indonesia dan penduduk) Minahasa Maluku % %muridpenduduk murid penduduk 876

38 976 986

(jumlah penduduk dan murid dalam ribuan, angka-angka ratus- an dihilangkan di sini). Tabel-tabel tersebut hanya bermaksud menunjukkan per- kembangan dalam abad ke-20, terutama perkembngan pendidikan dasar (inheems dan westers). Perbandingan dan angka-angka itu menunjukkan, bahwa:

1. sekalipun pertambahan jumlah sekolah di Maluku lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, namun dalam persentasi penduduk dan jumlah murid, ke- adaannya masih cukup baik;

2. sekolah-sekolah pemerintah cenderung dikonsentrasikan pada daerah-daerah yang sudah "terbuka" (oleh pendidikan zending abad ke-19), sedangkan sekolah-sekolah gereja/zending/Misi cenderung dikonsentrasikan pada daerah-daerah yang sebelumnya belum/kurang mendapat fasi- litas pendidikan;
   3.pendidikan menengah cenderung berkurang dibanding- kan dengan jumlah murid-murid sekolah dasar. perkembangan pendidikan menengah terhenti sampai Mulo saja (satu buah). Kesimpulan Setelah melihat statistik sistem pendidikan di Maluku dalam abad ke-20 kini perlu disimpulkan perkembangan dan pengaruh dari sistem pendidikan di abad ke-19 (sekolah midras dan ABS). Seperti dikemukakan dalam bagian pendahuluan, pende- katan yang dipakai dalam makalah ini adalah melihat (1) hake- kat/inti/tujuan masing-masing sistem pendidikan tersebut. (2) hubungan-hubungannya dengan sistem-sistem sosial lainnya (pemerintah, gereja, desa, kota). Tujuannya untuk memperli- hatkan pengaruh timbal balik dari semua sistem sosial tersebut dengan sistem sekolah yang berbeda itu. Dalam bagian ini akan dikemukakan pengaruh sistem pendidikan abad ke-19 dalam masyarakat. Pengaruh itu sedikit banyaknya masih nampak pula sampai abad ke-20, sekalipun sistem pendidikan dalam abad ke-20 telah berubah sama sekali. Paling kurang ke- adaan di pulau-pulau Ambon, Haruku, Saparua, Nusalaut dalam abad ke-19. masih nampak di pulau-pulau lainnya di awal abad ke-20.

3. Penyesuaian di pedesaan. Sekolah-sekolah midras yang diasuh pihak Zending teruta-
   ma terdapat di pedesaan. Pengaruh yang jelas nampak, dan yang masih nampak sampai awal abad ke-20, ada dua. Pertama,

penyesuaian pandangan hidup masyarakat pedesaan. Kedua, ada-

lah menyebarkan bahasa Melayu. Mengenai yang kedua dapat dikatakan, bahwa sekolah-sekolah midras cukup berhasil. Bahasa Melayu yang tadinya hanya dikenal penduduk beberapa negeri pantai yang dalam masa pra-VOC mempunyai hubungan-hubungan dagang ke luar Maluku, sejak tersebarnya sekolah-sekolah tersebut, dikenal pula oleh penduduk negeri-negeri lainnya. Ba- gaimana bentuk bahasa Melayu ini belum banyak diselidiki. Sa- lah seorang yang mencoba menyelidikinya dengan terutama me- lihat pengaruh bahasa Portugis ke dalamnya adalah Paramita Ab- durrachman. Tetapi dalam abad ke-19 dikenal pula "Kerk Maleisch" (Melayu Gereja) yang sangat dipengaruhi oleh Kitab Suci versi Leydeker. Tugas dari dialek-tologi memang masih banyak di wilayah ini. Peneliti-peneliti kontemporer terutama menaruh perhatian pada bahasa-bahasa asli di Maluku. Saya pribadi berpendapat, bahwa bahasa "Melayu Ambon" tidak perlu dikembangkan. Lebih berguna bila bahasa Indonesia dikembangkan, sekalipun sampai mendesak bahasa "Melayu Ambon" tersebut, sama seperti bahasa itu pernah pula mendesak sama sekali bahasa/dialek-dialek asli. Namun semen- tara itu dapat dikatakan, bahwa pengaruh penyebaran bahasa "Melayu Ambon" banyak manfaatnya di masa lampau. Adanya lingua-franca itu menyebabkan penduduk dari pel- bagai pulau yang berlainan dialek itu dapat berkomunikasi. Tulisan-tulisan (surat-surat) para kepala desa, guru-guru dan lain-lain. Dalam bahasa ini yang tersimpan di Arsip Nasional (Arsip Residentie Amboina) menjadi buktinya. Selain itu bahasa ini juga pernah menjadi alat yang cukup baik untuk menyebarkan agama Kristen. Sekalipun banyak kekurang-

annya (seperti akan disinggung di bawah ini), dalam masa

berlangsungnya sistem pendidikan midras tersebut. agama Kristen berhasil mendapat pengikut yang banyak di Maluku Tengah. Malah agama tersebut membaur menjadi satu dengan unsur-unsur setempat sehingga menjadikannya suatu bentuk budaya yang dianggap sebagai milik sendiri oleh penduduk setempat. 37

Mengenai pengaruh timbal balik nilai-nilai agama Kristen dengan nilai-nilai budaya setempat keadaannya sedikit ber- lainan. Agama Kristen yang dibawa oleh para Zending mem- punyai perbedaan yang mencolok dengan agama yang dibawa di masa VOC. Pada masa Zending muncul teologi baru, yang di Eropa daratan dinamakan Pietisme dan di Inggris dan Ame- rika dinamakan Revivalism. Teologi ini berbeda dengan teologi sebelumnya karena menekankan aspek perasaan, emosi, bawah sadar. Yang terutama dipentingkan bukanlah sekedar pengenal- an agama yang bersifat ritualistik formal seperti dibawakan dalam gereja-gereja yang sudah mapan. Yang diinginkan oleh gerakan Revival (pihak Zending) adalah penghayatan batin, keterlibatan emosional. dari pihak umatnya. Sebab itu para Zending abad ke-19 bukanlah pendeta resmi dari suatu gereja,

sekalipun mereka juga dibekali dengan pendidikan teologia.

Kebanyakan tidak mendapat pendidikan akademis (seperti para Zending abad ke-20). Yang dipilih adalah orang-orang biasa yang bisa dengan mudah berkomunikasi dengan orang-

orang biasa pula.

Penekanan pada aspek-aspek emosional itu menjelaskan pula penggunaan bahasa Melayu Rendahan ("'Melayu Ambon"). Sekalipun secara resmi telah ditentukan bahwa Kitab Suci versi Leydekker (bahasa Melayu Tinggi) yang harus digunakan. namun dalam berkhotbah banyak Zendeling yang tetap menggunakan bahasa Melayu Rendah. Malah banyak tulisan-tulisan bersifat keagamaan diterbitkan oleh Reskott dalam bahasa inio Maksudnya jelas. Bahasa itu digunakan sehari- hari. dekat di hati pemakainya. Sebab itu pula lebih efektif apabila digunakan untuk menyampaikan teologi revival dari pihak zendeling (perlu ditambahkan disini bahwa Leydekker bukan Zendeling tetapi pendeta yang mendapat pendidikan formal dan ditahbiskan dalam suatu gereja tertentu). Sekalipun sulit ditentukan melalui dokumen-dokumen sekunder, namun dari penilaian pelbagai Zendeling dan pen-

deta di abad ke-19, jelas nampak bahwa ajaran-ajaran agama

Protestan diterima oleh masyarakat pedesaan. Ajaran-ajaran agama Kristen terutama menyangkut hubungan manusia dengan

Tuhan hidup di akhirat, jalan ke arah surga. Agama Kristen

sama sekali tidak membawa pandangan dunia tertentu, tidak ada apa yang dinamakan Weltanschaung. Konsep mengenai masyarakat dan dunia sama sekali tidak diajarkan agama Kris-

ten. Masalah itu dikesampingkan sama sekali. Pandangan mengenai dunia dan masyarakat justru muncul dari kebudayaan

sekuler di Eropa, terutama setelah Aufklarung.1

Hal tersebut menyebabkan terjadinya suatu percampur- an yang menarik antara agama Kristen di pedesaan Maluku dengan unsur-unsur "agama suku", sehingga muncul apa yang dijuluki "Agama Ambon". Unsur-unsur yang tetap bertahan dalam masyarakat pedesaan adalah pandangan dunianya (wel- tanshaung). 2 Pada umumnya pandangan dunia itu adalah sebagai berikut: alam semesta terbagi atas bagian atas dan bagian bawah, bagian laut dan darat, bagian pria dan wanita. Pada umumnya salah satu bagian itu diidentifikasikan dengan tenaga- tenaga supernatural (dewa, roh halus, nenek moyang), sedang- kan bagian satunya lagi diidentifikasikan dengan keadaan nyata (manusia, dan lain-lain). Ini sebabnya nenek moyang dalam masyarakat. yang berdasarkan susunan kekerabatan tertentu itu. dianggap sangat penting. Malah ada cara-cara (ritus) yang berguna untuk menyatakan hubungan keluarga dengan nenek moyangnya Suatu kenyataan yang aneh adalah, walau unsur-unsur supernatural lainnya (seperti dewa, roh halus, dan lain-lain) menghilangkan atau didegradir sebagai kekuatan-kekuatan negatip, namun nenek moyang tetap mendapat tempat dalam sistem nilai manusia Maluku di abad-abad yang lampau.ª 3 Agama Ambon yang disebut pelbagai penulis dan sarjana me- rupakan suatu konsekuensi logis dari perkembangan tersebut diatas. Keadaan itu disebabkan sistem pendidikan keagamaan yang sama sekali tidak menganut pengertian-pengertian seku- larisasi seperti yang diajarkan oleh sekolah-sekolah Zending. Keadaannya berbeda sekali apabila kita bandingkan dengan

perkembangan sistem pendidikan pribumi yang dikembangkan di Jawa sejak 1848. Dalam sistem ini jelas terdapat pengertian sekularisasi, masalah agama tidak dimasukkan dalam sistem pendidikan itu (prinsip netralitas). Sistem pendidikan tersebut terakhir itu dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang telah dipengaruhi oleh rasionalisme dari Aufklarung. Akibat dari akulturasi tersebut sesungguhnya tidak terjadi perubahan-perubahan nilai yang drastis dalam masyarakat pedesaan. Sistem nilai tradisional masih tetap bertahan dalam abad ke-19, dan agama Kristen dicocokkan dengannya. Dengan demikian jelas sistem pendidikan Zending tidak membawa perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat pedesaan. Sistem pendidikan itu menghasilkan petani cengkih dan nelayan yang beragama Kristen. Tidak ada perubahan-perubahan yang drastis sebab sistem nilai tidak merestui atau menganjurkannya. Keadaan ini memang sangat baik untuk kepentingan-kepentingan kolonial. Sejak pemberontakan Pattimura ditahun 1817, tidak pernah terjadi lagi pemberontakan lainnya.4 5 Apa- kah hal ini juga menyebabkan hal-hal lain seperti tidak terjadi- nya peningkatan pendidikan secara drastis di Maluku diban- dingkan dengan di Minahasa dalam awal abad ke-20? Jawab- an atas hal ini memerlukan penelitian yang lebih seksama. Sumber-sumber sekunder yang ada hanya menyangkut keadaan abad ke-194. Diperlukan penelitian sumber-sumber

primer yang masih tersimpan dalam arsip-arsip.

2. Kesimpulan yang kedua menyangkut sistem pendi-
   dikan ABS. Sekolah ini jelas berbeda dengan midras. Letaknya di kota Ambon dan terutama untuk penduduk kota (burgers) dan anak-anak kepala desa. Tujuannya jelas berbeda pula, yaitu untuk menciptakan tenaga-tenaga klerk (administrasi rendahan) di kota-kota besar, serta memberi bekal secukup- nya bagi calon-calon kepala desa. Orientasinya jelas sekuler.

Masyarakat burger pun berlainan dengan masyarakat pede-

saan yang erat dengan nilainilai tradisional. Karena tuju-

an (dan nilai-nilai yang dikandungnya) adalah untuk men-

jadikan anak-anak lebih mendekati Belanda dari pada penduduk desa, maka lulusannya banyak yang dipekerjakan dalam ling- kungan pemerintahan Belanda. Jabatan-jabatan seperti klerk sampai komis sudah diduduki golongan "Inlandsche burgers' tersebut sejak awal abad ke-19. Kemudian malah banyak yang keluar dari batas geografis Maluku tanpa ada perasaan-perasaan yang menghalangi Ini berbeda dengan penduduk desa yang dalam abad ke-19 masih enggan meninggalkan desanya. 8 Dari sekolah ini pula banyak pemuda yang berhasil memasuki sekolah dokter Jawa. Jabatan jaksa pada pelbagai Landraad di daerah-daerah di Maluku Tengah (suatu jabatan yang di- capai secara magang) juga terbuka bagi para pemuda yang baik. Sekalipun para pejabat tersebut tetap menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan serta bahasa resmi

("gouvernments Maleisch").50 namun penguasaan bahasa

Belanda untuk berkomunikasi dengan atasan juga penting. Makin meluasnya nilai-nilai budaya Barat dalam masya- rakat pedesaan abad ke-20. makin banyak pula orang yang mendambakan sekolah-sekolah sejenis ABS tersebut. Ter- utama di pulau Saparua nampak jelas keinginan orang untuk mengambil oper kebiasaan-kebiasaan Barat seperti nampak pada golongan Burgers atau "Gelijkgestelden". Sebab itu pada tahun 1911 di Saparua pun dibuka sekolah jenis ABS itu dengan nama "Saparoeasche School". Melalui sekolah yang mengajarkan bahasa Belanda itu orang bisa mencapai pelbagai pekerjaan melalui 'kleinambtenaars examnen". Miereka juga bisa melanjutkan sekolah ke Mulo, dan dengan demikian terus

ke sekolah tinggisi Malah Ambonsche Studiefonds yang

didirikan di Batavia pada tahun 1911s2 itu akhirnya berhasil pula mendirikan sekolah serupa di Nusalaut, sekalipun sekolah itu tetap dikategorikan sebagai "wildeschool" oleh pemerintah.5 3 Sebagai rangkuman dapat dikatakan, pertama, sekolah tipe midras tidak menghasilkan perubahan-perubahan sosial di

Maluku Tengah abad ke-19, kedua, sekolah tipe ABS mem- bawa perubahan-perubahan dalam sistem nilai dan hasrat untuk memasuki lingkungan alam dan budaya Barat. Ke- tiga, perlu penelitian mengenai keadaan sosial budaya Maluku Tengah di paroh pertama abad ke-20 untuk menyatakan dengan pasti sampai di mana situasi sosial-budaya abad ke-19 berbeda dengan keadaan di abad ke-20 itu, karena generalisasi-generalisasi berdasarkan sumber sekunder tidak memadai lagis⁴ Berkaitan dengan tipologi sistem pendidikan menurut Weber seperti disinggung dalam bagian pendahuluan makalah ini, dapat dikatakan, bahwa sistem pendidikan midras tergolong sistem pendidikan yang bertujuan menghasilkan "the cultivated man" dengan cara "to inculcate accepted bodies of information and set of believe". Sebaliknya sistem pendidikan ABS terma- suk "modern" karena tekanan pada rasionalismenya serta tujuan praktisnya. Tetapi sistem ABS belum bisa dikategorikan sebagai sistem pendidikan modern dalam arti penyampaian "basic tools to enhance knowledge". Dengan demikian dalam masyarakat kolonial yang tradisional seperti yang terdapat dalam abad ke-19 ada kemungkinan terdapatnya dua sistem pendidikan yang berbeda (tradisional dan modern) sekalipun sistem yang modern tersebut masih mengandung unsur-unsur tradisional juga. Kedua sistem itu sesungguhnya merupakan sistem-sistem transisi yang sesuai dengan perkembagan masyarakat Maluku Tengah di abad ke-19.

CATATAN

1. Roy Ellen, "Sago subsistence and the trade in spices: A provisional model of ecological succession and imbalance in Moluccan history". dalam PC Burnham dan RF. Ellen. Social and ecological systems (London-New E ork-San Fransisco, 1979), halaman 43-74. Lihat juga usaha me- nyanggah teori ini berdasarkan materi archivologis abad ke- 17 dari GJ. Knaap, "Some observations on a thriving dan- cing party: The cultivation of and the compitition for cloves in sixteenth and seventeenth century Ambon", The Fourth Indonesian Dutch History Confrence, Yog- yakarta 24-29 tahun June 1983.
2. Analisa yang memperlihatkan pengarus aspek-aspek materi seperti perdagangan, industri, dan lain-lain, dalam perubahan-perubhan sistem pendidikan dalam masa ko- lonial adalah I.J. Brugmans, Geschiedenis van het On- derwijs in Nederlandsch indie (Goningen-Batavia, 1938).

3. Pengertian kata "midras" tidak dapat ditelusuri. Kemung- kinan ada kaitannya dengan kata "Madrasah" mengingat dalam abad ke-19 banyak kata-kata dari masyarakat Is- lam masuk dalam perbendaharaan kata masyarakat Kris- ten.

4. H. Kroeskamp, "The Amboinese islands: society and education from 1816 to 1864", dalam Kroeskamp (ed), Early schoolmasters in a developing country: a history of experiments in school education in 19 tahun century Indonesia (Assean. 1974).

5. H.H. Gerth dan C. Wright Mills, From Max Weber: Essays in Sociology (London 1961, rep:), halaman 416-444.
6. Ibid. halaman 240-244, 245-252.
7. A.H. Halsey, "Educational organizations", dalam Inter- national Encyslopaedia of Social Sciences, Jld. 3-4.
8. Ibid.
9. Bandingkan dengan kerangka penelitian yang diajukan oleh Halsey, loc. cit.
10. S.E. Harthoorn, De toestant en de behoeften van het onderwijs bij de volken van Nederlandsch Oost-indie (Haarlem. 1865), halaman 44-45." Van welke taal moetn de zendelingen in de Molukken en de Menahasase zich bij de verkondiging der evangelie bedienen?",MNZG. 2 (1858). halaman 172-194, 279-308.
    

    10. "Het invoeren der Hollandsche taal in de Molukken",

MNZG. 8 (1864), 337-366.

11. Ibid. Harthoorn, op. cit. halaman 54-57.

12. Valentijn, seperti yang dikutip Harthoomn, op.cit. halaman
    

    327.

13. Harthoorn. op. cit. halaman 331-332.

14. Baru dalam awal abad ke-19 muncul sekolah guru pertama di negeri Belanda sendiri.
    

    15. Tentang J.L. Picauly, lihat keterangan dalam Maandbericht

Zendings Genootschap, 1881, halaman 46-47.

16. Mengenai kweekschool dari Roskott ini lihat, L.J. van 26Rhäjn, Reis door den Indischen archipel in het belang der evangelische, ending (1851) halaman 280, S. Coolsma,

De zendingseeuw vai Nederlandsch Oostindie (1901),

F.G.W. Kemman. "De inlandsche christen gementen op de Ambonsche eilanden", MNZG, 26 (1882), 31-54; 243-266. "Van welke taal moeten de zendelingen in de Molukken en in de Menahasase xich bij de verkondigen des evangelie bedienen MNZG 2 (1858) 172-194.
17. van Rhijn,op. cit. halaman 282.
18. Buku-buku berbahasa Melayu yang digunakan dalam midras, umpamanya "Kitab pembatja-an guna sekalian anak-anak midras di pulauw-pulauw Malukko beserta dengan sewatu pengadjaran akan ilmu dunya" (oleh B.N.J. Ros kott); "Kitab midras" (oleh H. Wester); "Kitab hadja, eerste en tweede stukje van wege het genootschap uit- gegeven" (1862); "Pengadjar-an akan ilmu hitungan" (Roskott). Lihat Inlandsch Onderwijs Verslag. 1866. Ada beberapa yang tercatat dalam katalogus Museum Pusat Jakarta tetapi tidak dapat ditemukan kembali, seperti "Kitab pembacaan goena sekalian anak-anak di segala midras Malayu'(oleh P.D. Siahaya).
19. Kepangkatan para guruw midras adalah sebagai berikut: Schoolmeester 1 ste klas Schoolmeester 2 de klas Schoolmester 3 de klas Schoolmeester 4 de klas Omloopende schoolmester (calon guru).
20. Kasus-kasus seperti ini banyak terdapat dalam arsip-arsip Residen-tie Amboina (Arsip Nasional R.I. Jakarta).
21.Harthoorn, loc. cit.
22. S. Coolsma, De zendingseeuw van Nederlandsch Oostindie, (1901).
23. Rencana pembentukan Kweekschool pemerintah sebagai penggantinya ternyata tertunda sampai tahun 1874, yaitu setelah dikeluarkan peraturan berlakunya prinsip netralitas dalam pendidikan.ed (81)

24. Brugmans, op.cit. halaman 160, 161.

25. Lihat umpamanya Inlandsch Onderwijs Verslag1866.
26. Brugmans, op. cit. halaman 126-156.
27. Op. cit. halaman 176-177.
28. Mengenai burgers lihat. G.F. Bruyn Kops, Eenige grepen uit de geschiedenis der Ambonsche schutterij (burgerij) (1895). "Inlandsch burgers". Adatrechtbundels. 2 r (1925), 209-231. Ch.R. Bakhuizen van den Brink, "De inlandsche burgers in de Molukken", BKI 70 (1915), halaman 595-649. EWA. Ludeking, Schets van de Resi- dentie Amboina (S Gravenhage, 1868), halaman 39-52.
29. Brugmans. loc. cit.
30. beversluis dan Gieben. Het Gouvernemenı der Molukken (Batavia 1929).
31. Brugmans, loc. cit.
    

    32. ELS pertama kali dibuka tahun 1817 di Batavia kemudian

di Surabaya, Semarang. Surakarta, dan Gresik. Pada tahun 1833 sudah ada 33 buah, 1845 meningkat menjadi 45 buah, dan tahun 1857 menjadi 57 buah. dan seterus- nya. (Brugmans, op.cit. halaman 97).

33. Di Maluku (Ambon) peraturan itu mulai dilaksanakan pada tahun 1867. Dari 21 calon yang mengikuti ujian itu. hanya 3 yang lulus. ABS memang sudah merupa- kan saluran kearah jabatan-jabatan klerk di Ambon.
    34.Dalam bagian ke-2 abad ke-19 seluruhnya dibuka sembilan buah kweek-school, yaitu Surakarta (1852. kemudian pada tahun 1875 dipindahkan ke Magelang), Fort de Kock (1856), Tanah Batu (1864). Bandung (1866), Tondano (1873), Ambon (1874), Probolinggo (1875), Banjarmasin (1875), Makasar (1876), dan Padan Sidem- puan (1879). Lihat Brugmans, op.cit. halaman 183.

34. Untuk wilayah Sumatera Timur dan Sumatera Barat pro- sentasenya,masing-masing adalah: 1929/1930: 1.48;1.24 1936/1937; 1.36;1.21 1937/1938; 1.36; 1.20

35. Paramita Abdurachman, "Peninggalan-peninggalan yang berciri Portugis di Ambon", Bunga Rampai Sejarah Ma- luku (1). (Jakarta 1971) halaman 45-83.
36. Lihat umpamanya keterangan-keterangan para zendeling seperti J.J. Verhoeff, "De gemeenten op Leitimor (eiland Amboina) in 1871", MNZG, 16 (1872), halaman 368- 378; R. Bossert, "Kerk en Christendom op Saparoea", MNZG, 19 (1875) halaman 234-266; F.G.W. Kemmen, "Deinlandsche christen gemeenten op de Ambonsche eilanden", MNZG, 26 (1882), halaman 31-54, 243-266.
37. Dr. Th van den End, Ragi carita. Sejurah Gereja di Indo- nesia (1500-1860), jakarta 1980, halaman 150-157.
    

    39. Lihat keterangan para zendeling tersebut dalam catatan

nomor 37.

40. Mengenai karya-karya Roskott lihat Coolsma, loc. cit. Kemman, loc. cit. van Rhijn. loc. cit.
41. Pandangan-pandangan mengenai masyarakat dan dunia muncul dalam pelbagai ideologi yang nampak sejak abad ke-19 seperti nasionalisme, sosialisme, komunisme, dan lain-lain.

42. H.R. Jansen, "Inheemsche groeben-systemen in de Ambonsche Molukken (1929", Adatrechtbundels, 36 (1933) halaman 444-459. FAE. van Wouden. Sociale structuurty- pen in de Groote Oost, (Leiden 1935), Z.J. Manusama, Hikayat Tanah Hitu, Historie en sociale structuur van de Ambonsche eilanden in het algemeen en van Uli Hitu in het biü onder tot het midden der) enertiende eeuw (Dis- retasi Leiden 1977).

43. Salah satu manifestasi modernnya adalah sistem pela di Maluku Tengah. Lihat D. Bartels, Guarding the invisible mountain: intervillage alliances, religious syncritisme and 18Tl ethnic identity among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas (Disertasi Universitas Cornell, 1977).

44. Mengenai "Agama Ambon" lihat D. Bartles, loc. cit. Van den End, op.cit. halaman 158-168, Van den End menyatakan bahwa walau zending bekerja juga di Minahasa, disana tidak pernah muncul "Agama Minahasa". Sekalipun demikian praktek-praktek yang sama nampak EUTE juga disana.
45. Pemberontakan ini terutama disebabkan karena para masa pendudukan Inggris sebelumnya yang berlangsung sekitar 10 tahun, telah terjadi perubahan-perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat Maluku Tengah.
46. Tulisan-tulisan itu pada umumnya berfokus pada kecaman atas sistem tanam paksa dan pengendalian ekonomi oleh negara pada umumnya seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. Perubahan pandangan politik ini terjadi dalam rangka penyebaran paham liberalisme yang mulai mem- pengaruhi kehidupan politik di negeri Belanda sejak per- tengahan abad ke-19.
47. Sayangnya saya tidak berhasil mendapatkan disertasi Richard Chauvel (dari Australia) yang menitik beratkan perkembangan di Maluku dalam bagian pertama dari abad ke-19.
48. Pemberontakan di Ambon pada tahun 1829 terutama disebabkan soldadu-soldadu. Saparua (bekas anggauta pasukan Pattimura) berkeberatan dipindahkan ke Jawa se- bagai soldadu,
49. Dokter jawa yang pertama di Maluku Tengah adalah PS. Soumokil, J. Anakotta, dan AT. Tanalipi (1860). Kemu- dian menyusul lagi beberapa orang sampai berjumlah sem-

bilan orang sesuai dengan sembilan distrik kesehatan di

Maluku Tengah.

50. Hal-hal seperti itu dapat dilihat dalam surat-menyurat para pejabat desa, jaksa, dokterjawa, guru dan penduduk desa pada umumnya yang terdapat dalam arsip-arsip Belanda di Residentie Archief. Arsip Nasional Jakarta. Tulisan-tulisan itu dilakukan dengan menggunakan huruf latin dan bahasa Melayu. Dari masyarakat Islam surat-surat itu berhuruf jawi.
51. I.M. Putuhena adalah seorang anak nelayan dari Saparua yang disekolahkan orang tuanya di Saparoeasche School, dan lulus dengan gemilang dan mendapat "Tondano- beurs" untuk belajar di Mulo Tondano. Kemudian ia mendapat beasiswa lagi untuk meneruskan ke AMS Yogya. dan melalui beasiswa Ambonsche Stu- diefends ia berhasil menamatkan ITS di Bandung. Mr. Latuharhary menamatkan pendidikannya di Leiden juga dengan beasiswa Ambonsche Studiefonds. Masih banyak pemuda-pemuda Ambon lainnya yang berhasil maju karena AFS.
52. AFS didirikan oleh dr. W.K. Tuehupeiory pada tahun 1909 di Batavia. Organisasi ini baru dibubarkan pada tahun 1942 dengan masuknya Jepang ke Indonesia.
    

    53. J.J.G. Kruseman, "Eenige opmerkingen omtrend den

eeredienst het inlandsch onderwijs en het inlandsch bus- tuur". Kolonials Tijds-chrift, 5 (1916). halaman 1425-

1449.
54. Makalah ini tidak membicarakan Ambonsche School yang sejak awal abad ke-20 didirikan pemerintah Hindia Belanda dipelbagai tempat di Jawa dimana terdapat asrama-asrama militer seperti di Cimahi, Magelang, ogyakarta, Makasar, dan Kutaraja, dan lain-lain. Sekolah-sekolah ini dimasuki pula oleh anak-anak Menado dan Timor. Jenis sekolah-sekolah ini berbeda dengan Ambonsche Burger School (satu

Saparoeasche School) di Maluku Tengah. Selain itu ter- dapat pula Delische School, Asahansche School, Langkat- sche School (semuanya didirikan pada tahun 1901). Pada tahun 1912 didirikan pula Tendaansche School, Lango- ansche School, Armadidische School, Amurangsche School, dan sebelumnya sudah ada Menadoseche School. Selain itu ada pula Depoksche School. Dalam sistem pendidikan Hindia Belanda sekolah-sekolah ini dimasuk- kan sebagai "Speciale Scholen", karena khusus untuk kelompok masyarakat tertentu saja. Namun tingkatannya semua sama, yaitu sederajat dengan HIS.

PENGARUH PENDIDIKAN BARAT TERHADAP GAYA HIDUP DI ISTANA : STUDI KASUS KRATON SURAKARTA DALAM PERIODE 1900 - 1904 (Oleh : Darsiti Soeratman)

Kraton di Jawa pada umumnya, khususnya di Surakarta dan yogyakarta merupakan kompleks bangunan yang mem- bujur dari arah utara ke selatan, yang diawali dan diakhiri dengan halaman luas yang disebut alun-alun. Dibandingkan dengan rumah milik penduduk biasa pada umumnya, atau dalem milik-milik pangeran dan patih, kraton berukuran jauh lebih besar dan megah, karena pemiliknya yang berke- dudukan di puncak piramida sosial memiliki kekuasaan, hak- hak istimewa serta kehormatan. Kraton mempunyai fungsi ganda, sebagai tempat: raja berdiam bersama keluarga/ke- rabat dan abdi dalem-abdi dalem-nya; pusat pemerintahan dan pengadilan; latihan pendidikan, kesenian, rekreasi, menerima ta- mu. dan kegiatan sosial lainnya; melangsungkan ibadat keagama- an dan berbagai macam seremoni, menyimpan segala peralat- an milik raja dan benda-benda pusaka, dan sebagainya, abdi dalem menghadap raja dan ratu, dan seterusnya. Dengan demi- kian maka bangunan atau ruangan yang jumlahnya cukup banyak di dalam kraton masing-masing mempunyai fungsi- nya yang khusus.

Di Surakarta, bagian kraton yang dipakai untuk tempat ke- diaman raja bersama keluarga dan abdi dalemnya disebut kedhaton Bagian ini dibatasi oleh dua buah pintu: kori Srimanganti Utara dan kori Srimanganti Selatan. Dilihat dari sudut kepen- tingan, kedhaton itu seakan-akan terbagi dua: sebelah barat untuk urusan prive, dan sebelah timur untuk pemerintahan kraton. Halaman kedhaton yang disebut palataran kedhaton di- tanami pohon sawo kecik yang amat banyak jumlahnya, dan di bawah pohon-pohon itu para abdi dalem duduk menghadap rajanya pada tiap hari Senin dan Kamis. Raja yang dihadapi itu

duduk di pendapa, yang disebut Sasono Sewoko.3 Para abdi

dalem itu menempati tempatnya masing-masing, dengan para

pemimpinnya, yaitu para bupati di depan. Baris-baris di bela-

kangnya adalah untuk mereka yang pangkatnya lebih ren-

dah. Keluarga raja yang harus menghadap mendapat tempat duduk di pendapa. Para putera, cucu, dan adik raja duduk ber- sila di bawah, sedang saudara-saudara raja yang lebih tua usianya duduk di kursi. Raja duduk di atas dampar. Situasi seperti itu berlangsung pula pada kesempatan-kesempatan lain, misalnya pada peringatan ulang tahun raja, pada peringatan ulang tahun penobatan raja. pada hari-hari besar yang diperingati oleh kraton, dan sebagainya. Di belakang pendapa yang menghadap ke timur itu ter- dapat dalem Probo Suyoso atau disebut juga Proboyoso yang menghadap ke selatan. Bangunan ini merupakan rumah yang se- benarnya, dan pembagiannya pada dasarnya sama dengan pem- bagian yang berlaku pada rumah-rumah Jawa pada umumnya Menurut prinsip yang umum berlaku, ruang persegi empat atau persegi panjang bangunan itu dibagi menjadi 9 petak dengan cara membagi tiap sisi menjadi tiga. Tiga petak paling belakang dijadikan kamar-kamar, dan yang terletak di tengah. yang disebut senthong tengah atau petanen atau krobongan dianggap paling keramat. Di tempat ini diberi tempat tidur lengkap dengan bantal dan guling, akan tetapi hanya dipakai untuk hias- an. Biasanya benda-benda keramat disimpan di kamar tengah ini

Dalem Proboyoso tidak hanya memiliki 3 kamar, akan

tetapi empat. Petanen atau krobongan dibangun di depan

kamar, terletak di tengah-tengah dalem, dan diberi bentuk rumah beratap limasan. Hiasan pada krobongan pada dasarnya sama dengan senthong tengah. Lantai pada dua pertiga bagian, termasuk kamar-kamar dan krobongan dinaikkan, sedang se- pertiga lainnya di bagian depannya tidak. Lantai yang ditinggi- kan disediakan untuk tempat duduk permaisuri raja, para ratu lainnya, putera-puteri, menantu puteri dan saudara puteri raja, berikut makin ke belakang para selir raja, selanjutnya selir para pangeran. Yang duduk di lantai bawah adalah para abdi dalem wanita. Situasi menghadap ratu ini berlangsung bersamaan waktunya dengan sewakan di Sasono Sewoko. Di belakang dalem Proboyoso terdapat bangunan-bangunan untuk tempat tinggal, rekreasi. tempat ibadat (mesjid), dapur. dan sebagainya. Raja mendiami rumah tersendiri lengkap dengan segala peralatan serta tamannya; demikian pula permaisuri atau permaisuri-permaisurinya yang mendiami bangunan tersendiri secara terpisah. Makin rendah tingkat kebangsawan- annya, tempat tinggalnya makin jauh dari dalem Proboyoso, misalnya tempat para selir dan para abdi dalem wanita. Antara dalem Proboyoso dan pendapa Sono Sewoko terdapat peringgitan yang diberi nama Parasdyo, tempat Sunan bekerja tiap harinya pada jam-jam tertentu, dan melihat latih- an bedoyo di pendapa pada hari Rabu dan Sabtu pagi. Selain ruang-ruang tersebut, bangunan di Siti Hinggil Utara yang disebut Bangsal Manguntur Tangkil6 juga penting kedudukannya, karena di tempat itu tiap hari besar, terutama pada waktu grebeg yang dilakukan tiga kali setahunnya, raja duduk dihadap oleh segenap abdi dalemnya. Tempat duduk patih kerajaan bersama para bupati dan seluruh bawahannya di Tratag Rambat atau Pagelaran Sasono Sumewo. Masih ada beberapa tempat atau ruang-ruang lain yang dipakai untuk ke- giatan menghadap raja atau melakukan seremoni.

anshiKegiatan yang dilangsungkan di tempat-tempat tersebut di atas mengikuti tata cara yang berlaku di kraton, baik menge- nai pakaiannya, bahasa yang dipakai, tingkah laku ataupun sikapnya. Segala kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau masyarakat merupakan suatu gaya hidup.' Istilah gaya, pertama menunjuk pada bentuk sebagai subs- tansinya, dan pada cara atau kebiasaan-kebiasaan sebagai isinya. Kedua, adanya hubungan satu sama lain (konsisten) antara

beberapa bentuk. Ketiga, disarankan agar bentuk-bentuk yang

dipakai dalam gaya itu berkoheren secara sempurna sehingga dapat diintegrasikan dalam rangkaian pola-pola yang berhubung- an.8. Dengan demikian maka gaya merupakan sistem bentuk Gaya mengandung ciri-ciri khusus, sehingga dapat dibeda- kan antara gaya yang satu dengan lainnya. Sebagai contoh misalnya bahwa gaya Surakarta berbeda dari gaya Yogyakarta, gaya kraton Surakarta, yang sering disebut "Kidulan" berbeda dari gaya Mangkunagaran. Hal ini dimungkinkan karena gaya merupakan refleksi atau proyeksi "bentuk dalam" pemikiran dan perasaan kolektif.10 Jika pemikiran dan perasaan kolektif yang menghadapi kepraktisan serta memperhitungkan segi ekonominya, maka dasar pemikiran tersebut akan diproyeksi- kan dalam bentuk-bentuk luar yang sederhana. Sebaliknya jika dasar pemikirannya mengutamakan kebesaran dan keme- wahan, maka hasil proyeksinya akan jauh lebih rumit dan sulit dari pada tersebut di depan. Gaya merupakan alat ekspresi yang mengkomunikasikan dan menentukan nilai-nilai tertentu dalam bidang religius, sosial dan kehidupan moral lewat bentuk-bentuk emosional." Suatu gaya hidup tidak akan selamanya tetap sama. Hubungan dengan kebudayaan lain yang memiliki nilai-nilai serta pola-pola yang berbeda akan membawa perubahan pada suatu gaya hidup. Di dalam kertas kerja ini dipermasalahkan sampai seberapa jauh pengaruh pendidikan Barat, yang sejak awal abad XX di-

perluas, terhadap gaya hidup di Kraton Surakarta pada zaman

pemerintahan Sunan Paku Buwono X. Gaya hidup dalam bidang apakah yang mengalami perubahan, dan apa sebabnya dapat ter- jadi demikian?'Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu di- perhatikan peranan raja sebagai figur sentral di dalam kraton, demikian pula para elit yang merupakan lapisan tipis dalam masyarakat istana.

II Masyarakat kraton yang mencerminkan masyarakat kerajaan dalam bentuk kecil, terdiri atas lapisan bangsawan dan non-bangsawan. Yang disebut golongan elit dalam masyarakat kerajaan adalah mereka yang kedudukannya memenuhi kri- teria prinsip kebangsawanan dan posisi tinggi dalam hirarki birokrasi. Orang-orang yang berada di luar golongan elit tersebut dianggap sebagai rakyat kebanyakan. Di antara para bangsawan itu pun terdapat lapisan-lapis- annya. Kerabat raja yang dianggap tertinggi tingkatannya adalah kerabat raja yang sedang memerintah, meliputi putra, cucu, cicit, menantu. saudara dan ipar raja. Istilah yang dipakai adalah putro dalem, wayah dalem, buyut dalem, mantu dalem, dan seterusnya. Ini semua kedudukannya lebih tinggi dari pada putra, cucu, cicit, menantu Sunan Paku Buwono IX, dan raja-raja yang memerintah sebelumnya. Kerabat yang tingkatannya lebih rendah ini disebut sentono dalem, disebut menurut men- diang raja yang menjadi nenek moyangnya. Deretan gelar me- nunjukkan adanya hubungan kekerabatan dengan raja. Tingkat- tingkat tersebut mengatur tata prioritas pada semua kesempat- an, misalnya seorang putra raja yang lahir dari permaisuri, walaupun usianya lebih muda namun mempunyai prioritas yang lebih dari pada saudaranya yang lebih tua usianya, tetapi lahir

dari selir. 12

Di antara kaum bangsawan gelar yang paling tinggi adalah pangeran. Putra permaisuri, biasanya yang tertua, jika diang- kat oleh Pemerintah Hindia Belanda menjadi putra mahkota, maka ia disebut Pangeran Adipati Anom, dan memakai sebut-

an Amengku Nagoro, Sudibyo, Rojo Putro Narendro Mataram. Putra mahkota ini memperoleh ruang militer dalam Angkatan Perang Hindia Belanda, tetapi tidak pernah lebih tinggi dari pangkat kolonel. Putra tertua lahir dari selir (priyantun da- lem) memakai gelar Pangeran Hangabei, dan putra-putra lainnya disebut Pangeran Ario.13 Selama pemerintahan Sunan Paku Buwono X, Kerajaan Surakarta tidak mempunyai putra mahkota. Raja juga tidak mengusulkan kepada Pemerintah untuk mengangkat wakilnya, seperti yang terjadi pada zaman pemerintahan Sunan Paku Buwono VII. Pangeran sentono adalah cucu atau cicit raja yang lebih dulu memerintah. Pada 1908 masih terdapat cucu Sunan Paku Buwono IV, V, VI, dan IX¹4. Pada 1913 cucu Paku Buwono IV sudah tidak ada.1s Pada 1928 seorang cicit Paku Buwono IV diangkat menjadi pangeran, ialah Kanjeng Pangeran Kolonel Ario Purbonagoro, diberi tugas menjadi wadono panegar raja, Gajah Mati Pada tahun yang sama cucu Paku Buwono V sudah tidak ada.16 Kemudian menurut catatan tahun 1935

hanya terdapat cucu Paku Buwono VI dan IX saja.17

Di samping pangeran putro, yaitu semua putra raja baik dari penguasa yang sedang memerintah maupun yang lebih dulu memerintah dan pangeran sentono, terdapat pangeran

angkatan. Dalam sejarah Kerajaan Surakarta hanya sekali saja

seorang patih diangkat menjadi pangeran. Ini terjadi pada se-

kitar 1930-an, ketika Raden Adipati Joyonagoro diangkat

menjadi pangeran bergelar Kanjeng Pangeran Ario Adipati.'8 Para patih sebelum dan sesudahnya hanya bergelar Kanjeng Raden Adipati. Cucu raja disebut Raden Mas, dan jika sudah dewasa memakai gelar Raden Mas Ario. Keturunan laki-laki dari generasi berikutnya sampai kelima berhak menggunakan gelar Raden Mas. Dengan demikian dari gelar yang disandang, orang dapat mengerti termasuk lapisan mana dan grad ke berapa penyandang gelar itu.

Kriteria lain untuk dápat disebut elit adalah posisinya dalam hirarkhi birokrasi. Dalam hal ini patih kerajaan mendu- duki tingkat tertinggi, kemudian menyusul 8 orang bupati yang disebut bupati nayoko. Selama pemerintahan Sunan Paku Buwono X (1893-1939) terdapat tiga orang patih: K.R. Adipati Sosrodiningrat IV, K.R Adipati Joyonagoro yang kemudian di- angkat menjadi pangeran, dan K.R. Adipati Drs Sosrodiningrat

V. Bupati nayoko dibagi menjadi dua golongan: Lebet (dalam) dan Njawi (luar). Menurut catatan tahun 1913 pembesar- pembesar pemerintahan golongan Lebet adalah:
1. R.M. Ario Jayaningrat, bupati merangkap bekel untuk kabupaten Keparak Kiwo, menantu Sunan Paku Buwono x;
2.R.M. Ario Purwodiningrat untuk kabupaten Keparak Tengen, menantu Sunan Paku Buwono X;
3. R.T. Joyonagoro untuk kabupaten Gedong Kiwo, menantu Sunan Paku Buwono X;
4.RM. Ario Wuryaningrat untuk kabupaten Gedong Te- ngan¹9 Golongan Njawi meliputi kabupaten Bumi Gede, Sewu, Panumping dan Bumi. Nama-nama itu hanya tinggal tituler saja, karena yang diurus bukan hal-hal yang mengenai daerah sesuai dengan namanya, melainkan urusan pangreh praja, kepolisian, wisudan, keuangan, kawadanan kepatihan, lanhir, notaris, kriminal, dan lain sebagainya. Empat bupati tersebut adalah:
1. R.M. Ario Purwonagoro untuk Kabupaten Gede, menantu Sunan Paku Buwono X;
2.11R.M. Ario Suryonagoro merangkap menjadi bekel untuk Kabupaten Sewu, menantu Sunan Paku Buwono IX;
3.R.M. Ario Yudonagoro, untuk Kabupaten Bumi, menantu Sunan Paku Buwono IX;
4.R.T. Sosronagoro untuk Kabupaten Panumping 2o

Nama dan gelar yang dipakai menunjukkan posisinya dalam hirarkhi birokrasi. R.M. Ario mengandung arti bahwa pe- nyandang gelar itu masih berdarah bangsawan. Walaupun menjadi bupati sebutan Tumenggung tidak dipakainya, dan bupati yang bergelar Raden Temenggung berarti bahwa hubungan darahnya dengan raja yang pernah berkuasa sudah melampaui tiga tingkat. Di samping 8 kabupaten tersebut, masih ada Kabupaten Anon-anon yang juga dibagi menjadi golongan Lebet dan Njawi. Bagian Lebet meliputi Kabupaten Pangrembe. Kalang, dan Ka- dipaten Anom. Golongan Njawi meliputi Kabupaten Gladak dan Pangulon. Kabupaten Pangulon dipegang oleh wedono Pangulu, R. Pangulu Tapsir Anom. Selain itu terdapat para kliwon wadono Anon-anon Lebet dan para kliwon wadono Anon-anon Njawi. Masih terdapat satu golongan abdi dalem, yaitu golongan prajurit Lebet dan Njawi yang dipimpin oleh Kanjeng Pangeran Kolonel Ario Purbonagoro. sebagai ko- mandan.21 Dalam melakukan pemerintahan, Sunan melimpahkan kekuasaannya itu kepada patih kerajaan. Dibantu oleh 8 bupati nayoko patih menjalankan pemerintahan. Apabila terdapat lowongan patih, menurut tradisi yang diangkat untuk mengisi jabatan itu salah seorang bupati nayoko.22 Sebagai contoh:

R.T. Joyonagoro, bupati Gedong Tengen pada 1915 diangkat menjadi patih menggantikan kedudukan ayahnya. Dari tingkat bupati anom ke atas disebut priyayi tinggi, sedang panewu, mantri, lurah, bekel, dan jajar termasuk priyayi tingkat rendah. Dari kelompok priyayi tinggi, patih kerajaan ada- lah yang paling berkuasa. Akan tetapi betapa tinggi kedudukan patih itu, jika ia menghadap raja harus duduk di lan- tai,2a sedang para pangeran duduk di kursi. Ini menunjukkan bahwa di dalam masyarakat itu terdapat batas yang membeda- kan bangsawan dan priyayi. Beberapa pangeran putro dan pangeran sentono juga di- serahi tugas-tugas mengurusi kraton, antara lain : B.K.P Ario

Kusumoyudo pernah memegang kepala Parentah Kraton, dengan B.K.P. Ario Kusumobroto sebagai wakilnya, sedang

B.K.P. Ario Adiwijoyo sebagai penasihatnya. Kemudian B.K.P. Ario Suryomijoyo sebagai kepala pemegang kas. dan B.K.P. Ario Adiwijoyo sebagai kepala kantor Balekarto. Di dalam kaputren seluruh pemerintahan dipegang oleh abdi dalem wanita. Kepala pemerintahan adalah patih yang diberikan kepada priyantun dalem tertua dan diberi gelar K.R. Ayu Adipati Sedahmirah. Patih ini dibantu oleh empat orang bupati Di bawahnya terdapat para rio. dan jabatan ini diberikan kepada para priyantun dalem. Pangkat di bawahnya seperti yang berlaku pada para priyayi pria. Sesudah K.R.Ayu Adipati Sudahmirah meninggal. penggantinya juga salah seorang priyantun dalem, dan diberi dan gelar K.R. Ayu Adipati Ta- sikwulan. Gambaran sepintas tentang elit istana tersebut di atas me- nunjukkan bahwa sekelompok orang-orang dari lapisan atas itu hampir semuanya ada hubungan kekerabatan dengan Sunan. Selain itu tradisi mewariskan jabatan dari ayah kepada anak masih banyak dilakukan, bahkan Pemerintah Hindia Belanda dalam mengangkat patih juga memperhatikan tradisi tersebut. Sosrodiningrat IV adalah putra patih Sosronagoro. Joyonagoro adalah putra Sostrodiningrat IV. Sosrodiningrat V adalah putra Joyonagoro.
III Ketika politik etis secara resmi diumumkan pada 1901. Sunan Paku Buwono X telah memerintah selama 8 tahun. Politik yang lebih tepat disebut "politik asosiasi" ini, menghendaki agar lapisan atas mengikuti kebudayaan Barat, dan membiarkan rakyat banyak tetap seperti keadaannya semula. Pada masa mudanya Sunan sama sekali tidak diperkenalkan dengan pendidikan Barat, namun demikian sikapnya terbuka terhadap kebudayaan Barat pada umumnya, pendidikan pada khususnya. Oleh sebab itu Sunan mengirim putra-putranya ke sekolah

dasar Belanda (E.L.S) setempat. Prakarsa Sunan ini sangat sesuai dengan keinginan dan upaya Pemerintah yang pada waktu se- dang dijalankan. Hal ini dapat dilihat pada surat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal tertanggal 25 Nopember 1903, nomor 369. Surat ini beriri nasihat dari para residen dan gubernur berbagai daerah Swapraja mengenai pendidikan putera-putera atau calon peng- ganti kepala daerah Swapraja, termasuk Surakarta dan Yogyakarta.25 Residen Yogyakarta berpendapat bahwa sekolah-sekolah pada waktu itu tidak ada yang cocok. dan ia mengusulkan agar kepada putra-putra raja diajarkan mata pelajaran tertentu oleh guru-guru khusus. tetapi tidak menggunakan bahasa Belanda. Akhirnya sesudah banyak saran dan masukan yang diterima. disusunlah langkah pertama, antara lain sebagai berikut :

a. para putra dipondokkan pada keluarga Eropa yang baik- baik. dimulai dengan memasuki sekolah rendah Eropa yang letaknya paling dekat dengan tempat kediaman orang tuanya. kemudian melanjutkan studinya ke Hogere Burger- school (h.b.S.);
b.para residen yang bersangkutan mengawasi jalannya pendidikan pemuda-pemuda itu. jika perlu residen dapat menggunakan pengaruhnya kepada putra kepala Swapraja dan orang tuanya. agar supaya tidak menggunakan uang yang lebih banyak dari yang dibutuhkannya.2 Menanggapi pandangan mengenai pengiriman putra-putra raja ke sekolah setempat, residen Yogyakarta khawatir bahwa Sultan tidak bersedia melepaskan putra-putranya untuk ber- sekolah bersama-sama dengan rakyatnya. Dalam kesempatan ini residen Surakarta melaporkan bahwa putra-putra Sunan telah dikirim ke sekolah dasar Belanda setempat. Tetapi keberatan residen Yogyakarta itu perlu diperhatikan, karena jika putra raja mengikuti pelajaran di sekolah di kotanya sendiri, ia akan dipuja dan dimanja oleh lingkungannya, sehingga manfaat

pendidikan itu akan sangat sedikit. Sebab itu dianjurkan agar putra-putra raja sebaiknya dikirim ke kota lain, kota yang

tidak bersuasana Jawa, misalnya Bandung.27

Putra-putra Sunan yang pria dikirim ke E.L.S. di Su- rakarta, dan sesudah tamat, sebagian melanjutkan ke H.B.S. di Semarang, Bandung, bahkan di Leiden.28 Cukup banyak putra Sunan yang dikirim ke Nederland untuk belajar, di antaranya : P. Ario Notobroto belajar di Sekolah Masinis di Amsterdam, P. Ario Jatikusumo di Koninklijke Militaire Aca- demi di Breda untuk dididik menjadi opsir.29, P. Ario Noto- kusumo di Landbouw Hogeschool di Wageningen. P. Ario Adi- wijoyo, P. Ario Joyokusumo dan P. Ario Kusumobroto di Leiden. P.A.Adinegoro sesudah kira-kira 20 tahun berada di Nederland, dan belajar di Sekolah Tehnik di Delft selama 14 tahun tetapi belum juga selesai, maka ia dipanggil untuk kembali. Sunan khawatir bahwa putranya itu akan menjadi asing terhadap dunianya sendiri. Putra-putra wanita dikirim ke E.L.S. setempat, dan sesudah tamat, mereka diberi pelajaran tambahan berupa pelajaran'keputrian, diberikan di kraton oleh guru-guru Belanda. Ketika K. Ratu Pembayun, puteri Sunan lahir dari permaisuri, sudah cukup usia untuk masuk sekolah, Sunan mendirikan Sekolah Pamardi Putri, setingkat sekolah Hollandsch Inlandsche School (HLS), 0 disediakan khusus untuk anak-anak puteri. Bagi anak laki-laki, sebagian besar putra abdi dalem panewu dan mantri disediakan sekolah H.LS. Ksatria, juga milik kraton. Dari golongan priyayi yang mampu mengikuti jejak Sunan dalam hal menyekolahkan putra-putranya adalah patih keraja- an, karena memiliki dana yang cukup. Sebagian besar putera- putranya dikirim ke E.L.S. dan sebagian ke negeri Belanda. Seorang memasuki Sekolah Tehnik di Delft, seorang lagi, ber- nama Sosrosuwarno, sesudah lulus HBS lalu pergi ke Nederland untuk menempuh ujian Groot Ambtenaar Ezamen, dan berhasil

lulus. Kemudian ia kembali ke tanah air, dan diangkat menjadi

kontrolir di Purwodadi. Putra patih ini kemudian diambil

menantu oleh Sunan, dan dijadikan bupati nayoko Panumping. Sesudah berputra seorang, ia dikirim ke Nederland untuk belajar di jurusan Indologi di Leiden. Isteri dan anaknya dibawa serta. Sesudah lulus kembali ke Surakarta, dan oleh Pemerintah

Hindia Belanda ia diangkat menjadi patih menggantikan ayah-

nya(1935).31

Selain putra-putra Sunan juga beberapa orang cucunya

menggunakan kesempatan untuk melanjutkan studi ke Nederland. Besarnya perhatian terhadap pendidikan Barat meng-

akibatkan banyaknya sarjana yang mengabdi menjadi priyayi

kraton. Di antaranya adalah :

1. Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro.
2. Mr. R.M.T. Pusponagoro.

3. Mr. R.T. Notonagoro (kemudian bergelar Prof. Dr. Mr.
   K. R.M. Ario Notonagoro),

   4. Mr. R.M. Ng. Projowilopo (Prof. Mr. Ali Afandi).

4. Mr. Sunardi (menantu K.P. Ario Suryabroto).

5. Mr. Widodo (menantu dokter Rajiman Widyodiningrat),
6. Mr. K.R.T. Jaksonagoro.
7. Mr. K.G.P. Ario Joyokusumo.
8. Mr. B.P. Ario Hapsoro (putra K.P. Ario Adiwijoyo),
9. Mr. K.G.P. Ario Ir. Notokusumo.
   

   11. Mr. B.P. Ario Sumodiningrat (putra K.P. Ario Kusumo-

yudo).

12. dokter Abutari.
13. Ir. K.R.M.T. Notodiningrat (dari Pakualaman).
14. Ir. R.T. Danunagoro.
15. dokter K.R.T. Mangundiningrat.
    

    16. Drs. Ario Prawironagoro. 32

Demikianlah gambaran sebagian personalia yang merupa- kan sebagian elit yang berkantor di kepatihan dan di kraton. Selanjutnya bagaimanakah pengaruhnya terhadap gaya hidup di kraton?

IV Pada masa mudanya Sunan Paku Buwono X dididik secara Jawa sepenuhnya. Pengangkatannya menjadi putra mahkota sewaktu baru berusia tiga tahun, mengakibatkan putra raja itu sejak kecil dielu-elu, dimanjakan dengan berbagai macam etiket yang menunjukkan kebesarannya sebagai calon raja. Kelahiran- nya disambut dengan perasaan lega oleh pihak kraton, karena sudah agak lama permaisuri raja-raja yang memerintah di Surakarta tidak mempunyai putra laki-laki. Sunan Paku Buwono V yang wafat pada 1823 tidak meninggalkan putra mahkota, Paku Buwono VII yang menggantikan kemenakannya, Paku Buwono VI, hanya mempunyai seorang putri, penggantinya, Paku Buwono VIIlI mempunyai empat orang putra semuanya putri. Ketika Paku Buwono VI pada 1830 dibuang ke Ambon, permaisurinya belum melahirkan putra. Permaisuri ini tinggal di kraton. dan melahirkan seorang putra laki-laki yang kemudi- an diangkat menjadi pengganti Paku Buwono VIII. bergelar Paku Buwono IX. Pada zaman pemerintahan Sunan Paku Buwono IX, pihak Belanda sering mengeluh karena banyak tindakan raja ini dianggap meremehkan residen. Raja dianggap ingin berkedudukan di atas residen. dan ingin menciptakan suasana yang selalu mengagungkan dirinya. Residen melaporkan kepada Gubernur Jenderal disertai usul agar peraturan seremoni yang isinya merendahkan derajat pihak Belanda di Surakarta diubah Perubahan peraturan itu benar-benar diadakan pada saat putra mahkota menggantikan ayahnya, dan bergelar Sunan Paku Buwono X. Banyak peraturan seremoni yang melambang- kan kebesaran dan kemegahan raja oleh Sunan adalah larangan membunyikan meriam sebagai tanda penghormatan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Jika Sunan menghendaki penghormatan tersebut dari benteng Belanda, Vasterburg, maka kepergian menuju ke rumah residen harus dilakukan pada waktu sebelum matahari terbenam. Sunan ber- berkeberatan, dan sesudah diadakan pembicaraan dengan re-

siden, akhirnya penghormatan dengan dentuman meriam masih

diadakan antara pukul 20.00 dan 20.30. 33

Berbeda dengan penguasa-penguasa sebelumnya, Sunan Paku Buwono X suka sekali bepergian. Yang dituju bukan hanya tempat-tempat pesanggrahan milik kraton, akan tetapi ke daerah-daerah di luar residensi Surakarta. Pertama kali di- lakukan pada awal abad ini, pada zaman residen Vogel, menuju ke Semarang. Pengikutnya berjumlah 200 orang. Kemudian oleh residen-residen berikutnya. jumlah pengikut yang me- ngawal raja apabila bepergian selalu dikurangi. Residen Van der Wijk dapat menekan hingga jumlah 36 orang. Ketika Sunan merencanakan pergi ke Buitenzorg (Bogor) pada 1916, Gubernur Jenderal minta agar residen membatasi jumlah pengikut Sunan sampai kira-kira 18 orang saja. 34 Ketika pada 1935 Sunan akan berkunjung ke Lampung bersama permaisuri dan putrinya. K. Ratu Pembayun, Sunan memesan 55 tempat duduk pada kapal Koninklijke Paketvaart Maatschapappij (K.P.M.). Pemerintah melarang. karena menurut kebiasaan yang telah berjalan selama 10 tahun, jumlah pengikutnya hanya 44 orang. Sunan berpendapat bahwa jumlah tersebut perlu ditambah karena K. Ratu Pembayun pada waktu itu telah menginjak dewasa. sehingga membutuhkan pengawal. Akhirnya gubernur berhasil mengatasi permasalahan. dan jumlah pengikut tetap 44 orang termasuk para ajudannya. 3s Sebenarnya pihak Pemerintah Belanda selalu berkeberatan apabila Sunan merencanakan pergi ke daerah lain, karena walau- pun kepergian itu akan dilaksanakan secara incognito, namun kenyataannya Sunan selalu menampilkan diri sebagai maharaja di Jawa. Wibawanya masih cukup besar sehingga para bupati di bekas daerah monconegoro merasa sangat kecil jika berhadapan dengan Sunan. 36

Ke mana Sunan pergi selalu menyertakan beberapa pusaka,

dan yang bertugas membawa mengikuti Sunan adalah para pri- yantun dalem. Cara mereka berpakaian, bersikap. bertingkah laku, membawa pusaka-pusaka itu sangat jauh bedanya dengan

cara yang mereka ikuti dí dalam istana. Cara permaisuri ber- pakaian pun menyesuaikan dengan keadaan dan lingkungannya. Jelas bahwa Sunan mau menerima unsur-unsur kebudayaan Barat secara selektif. Unsur-unsur kebudayaan Barat yang bersifat lahiriah banyak diterima, kalau perlu disesuaikan dengan seleranya Contoh menu makanan, pakaian, etiket pada waktu berpesta dengan tamu asing, bentuk bangunan rumah yang mirip loji didirikan di puncak Argopuro. 37 bentuk kori di dalam kraton sebelah selatan yang temboknya mendapat pengaruh Belanda, tetapi atapnya masih tetap bergaya bangunan Jawa. Berikut terdapat banyak patung Eropa yang diletakkan sebagai hiasan di sekeliling pendapa Sasono Sewoko dan Sasono Ondrowino. 39 Sunan juga memanfaatkan produk modernisasi, seperti pe- nerangan listrik, radio, alat telepon. mobil, kereta api, kapal api pada waktu berkunjung ke P. Bali dan Lampung, tetapi untuk pesiar di Kebun Raya Bogor masih menggunakan kereta yang ditarik oleh kuda. Kesadaran akan kedudukannya sebagai pelindung kebudayaan Jawa, mendorong Sunan mempertahankan tradisi yang berlaku di dalam istana Walaupun hal ini tidak mungkin dapat tercapai sepenuhnya disebabkan adanya kontak dengan kebudayaan asing, namun usaha itu tetap dilakukan terutama ditujukan kepada tradisi yang berhubungan dengan sei-segi religius dan nilai-nilai yang dapat mencerminkan kekuasaan. kemegahan, dan kebesaran raja lewat bentuk-bentuk upacara seremonial Agar tradisi yang telah terinternalisasi pada ang- gota masyarakat kraton tetap bertahan, maka dalam waktu-waktu tertentu secara rutin digambarkan dalam bentuk ritual yang di dalamnya mengandung mite. Contoh misalnya upacara ritual dengan tarian Bedoyo Ketawang yang dilangsungkan setiap tahun, tepat pada hari ulang tahun penobatan raja. Sebuah situasi yang menggambarkan kebesaran raja di masa lampau. dikaitkan dengan upacara yang bersifat religius, dan direfleksikan dalam bentuk-bentuk emosional berupa gerak

yang amat halus, diiringi oleh lagu dan suara gamelan. Cara berpikir secara kosmis yang tidak memperhatikan sejarah.4o artinya tidak mengakui adanya kontinuitas itu memungkin- kan tersimpannya sebagian besar tradisi dalam kraton. Karena gaya itu merupakan sistem bentuk, maka semua bentuk yang berkaitan satu dengan lainnya juga mengalami perubahan yang amat lambat, seakan-akan tidak berubah. Nilai-nilai lama tentang berpakaian, berbahasa, bersikap masih tetap mengkiblat yang lama, yang secara tradisional disampai- kan dari satu generasi kepada generasi lainnya. Di dalam istana raja adalah figur yang paling kuasa. Raja dapat mengangkat dan memecat abadi dalemnya menurut ke- hendaknya. Hanya terhadap patih kerajaan, Sunan tidak mem- punyai hak mengangkat dan memecat. Oleh sebab itu dapat di- katakan bahwa tidak seorang pun yang berani menolak kehen- dak raja. Sebaliknya apa yang dilakukan oleh Sunan dijadikan pola. Sunan adalah panutan bagi seluruh anggota masyarakat- nya. Mengingat kedudukan Sunan yang sangat berwibawa di dalam kraton, selanjutnya kaum elit pada umumnya mempu- nyai hubungan kekerabatan dengan raja, dan di samping itu tradisi mewariskan jabatan kepada anak keturunannya masih dilakukan, maka elit baru yang telah berpendidikan Barat itu tidak keberatan mendukung politik raja. Gaya hidup di kraton mengalami perubahan tetapi terbatas pada segi lahiriah saja, yang tidak mengurangi kemegahan dan kebesaran raja.

CATATAN

1. Berarti rumah (bahasa halus).
2. abdi berarti hamba. yang dimaksud dengan dalem adalah raja. Abdi dalem = pegawai raja.
3. Sasono = tempat; Sewoko = menghadap. Sasono Sewoko berarti tempat untuk menghadap.
4. Noto Diningrat, De Gronslag voor de Bouwkunst op Java. dalam "Sumbangsih", Gedenkboek Budi Utmo 1908- 20 - 1918. hal. 117. Lihat W.H. Rassers, On the Javanese Kris, dalam BKl. jilid 99. 1940 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. hal. 535 - 536.
5. V. Zimmermann, De Kraton van Surakarta in het jaar
6. TBG. jilid 58, halaman 321 - 328.
7. bangsa ini telah ada pada jaman Majapahit.
8. M. Schapiro. Style, dalam Anthropology Today: Selection, ed. Sol Tax 1962. The University of Chicago, hal. 278.
9. A.L. Kroeber, Style and Civilization, 1963, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, halaman 4.
10. M. Schapiro, loc. cit.
11. M. Schapiro, loc. cit.
12. M. Schapiro, loc. cit.

13. A. Sartono Kartodirdjo, Struktur Sosial Dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial, dalam Lembaran Sejarah, no. 4 Desember 1969, halaman 27.

14. LWC. Van den Berg, De Inlandsche Rangen en Titels op Java en Madura, 2de herziende druk, 1902, Martinus Nihoff, halaman 96.

15. Almanak Ngarpah 1908, halaman 52 – 53.
16. Almanak Buning 1913, halaman 289.
17. Almanak Buning 1928. halaman 215 - 216.

18. Keterangan Kawontenatipun Para Panjenenganipun Noto,
    halaman 251 1935, 252.

19. Untuk dibedakan dari gelar Kanjeng Pangeran Adipati Anom bagi putera mahkota, dan Kanjeng Pangeran Adipati Ario untuk penguasa tertinggi di Mangkunagaran.

20. Almanak Buning 1913. halaman 292.
21. Almanak Buning 1913, loc. cit.
22. Almanak Buning 1913, halaman 296 - 298.
23. Yang tidak mengikuti tradisi tersebut adalah pengangkatan bupati Pangreh Praja Klaten, R.T. Mangunkusumo, menjadi Patih pada 1887.
24. Kecuali yang telah diangkat menjadi pangeran.
25. I.J. Brugmans. Geschiedenis van het Onderwijs in Ne- derlandsch-Indie. 1938, J.B. Wolters. Groningen, Batavia. halaman 290.
26. S.L. van der Wal, Het Onderwijsbeleid in Nederlands. Indie, 1963. J.B. Wolters. Groningen, halaman 33.

27. S.L. van der Wal. op. cit. halaman 35.

    27. S.L. van der Wal. op. cit. halaman 38.

28. Memorie van Overgave van Resident G.F. van Wijk. 1904 –
    1914.

29. Sesudah kembali ke Surakarta diangkat sebagai pengganti
    P. Ario Purbonagoro sebagai kolonel perjurit kraton. Namanya lalu diganti menjadi P. Ario Purbonagoro.

DAFTAR PUSATAKA

1. Anonim, Almanak Buning 1913.
2. Anonim, Almanak Buning 1928.
3. Anonim, Almanak Ngarpah 1908.
4. Anonim, Katrangan Kawontenanipun Para Panjenengani- pun Noto, 1935.
5. Berg, L.W.C. van den, De Inlandsche Rangen en Titels op Java en Madura, 2de herziende druk, 1902, Martinus Nijhoff.
   

   6. Brugmand I.J. Geschiedenis van het Onderwijs in Neder-

landsch-Indie", 1938. J.B. Wolters, Groningen, Batavia.

7. Eliade Mircea, Cosmos and History, 1959, Harper dan

Row Publishers, New York.

8. Gelpke, F.P. Soellewijn, Memorie van Overgave door deresident van Surakarta, 1914 - 1918.
9. Kroeber, AL.Style and Civilization, 1963, University Press, Berkeley and Los Angeles.
10. Mail Rapport, 1883, no. 352.
    

    11. Rassers, W.H. Bijdragen Tot de Taal, Land en Volken-

kunde van Nederlandsch-Indie", jilid 99, 1940, 's Graven- hage.

12. Sartono Kartodirdjo, Lembaran Sejarah, no. 4 Desember 1969, Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, Yogyakarta.

13. Sostro Kartono, Noto Suroto, Surya Ningrat, "Sumbang- sih", Gedenkboek Budi Utomo, 1908 – 20 - 1918, 's Gravenhage.

14. Stutterheim, W.F. Cultuurgeschiedenis van Java in Beeld, 1926, Java Instituut en G. Kolff dan Co, Weltevreden.
15. Tax Sol (ed), Anthropology Today : Selections, 1962, The University of ChicagoPress.
16. Wal, S.L. van der, Het Onderwijsbeleid in Nederlands Indie", een Bronnenpublikatie, 1963, J.B. Wolters, Gro- ningen.
17. Wijk, G.F. van Memorie van Overgave van Surakarta, 1904-1914.
18. Zimmerman, V. Tijdschrift van Indische, Taal, Land, en CDUDVolkenkunde, jilid 58, 1919.
    2l

am n e2 t2 o7o moa2 oo2 1 8101 - 0-8001 omo ibu kaodámsbe "z 238rn9va12 Mss ni oml ay zimsbahlozagunta A.W misham nebervsiis o aab oN D ma luuttan eval ael co01 anoiross2vabeT (soonh(bs) 1o2 xaT 21 22079ogsailoasavialad zhivsheV.m bislsdejoebaO tHrob nav J2leW .d1 oO mloW .8.E01 onlduqeso8 a sibal negain S1 smamueaay vag neY DD M NARA SUMBER A4101-4001 9 .braJ JaoT

B.P. Ario Sumodiningrat, putera K.P. Ario Kusumoyudo, cucu Sunan Paku Buwono X. 83 tahun.
in Neder Batavia.

Row Publshens, New Yorc doos Gelpke, F.P. Soellewijn, Memorie van ident van Surakarta. 1914- 1918.

9. Krocber ALStyle and. Cladliarion. 1963. Uoiven
   

   10. Mail Rappon, 1883.no, 352 Rassers. W.H. Bidragen Tot de Taal Land en Volken

kunde van Nederlandsch-Indie", jied 99, 1940, 's -Graven-

12 Sartoao Kartodadjo, Lembaron Selarah, ao. 4-Desemher

1969. Sekai Penebtiaa Jurusan Sejarah Fakuitas Sastra dan Kebudayaen UGM, Yogyakerta

KEMAJUAN PENDIDIKAN DAN CITA KEMERDEKAAN DI TANAH BATAK (1861-1940)

(Oleh: B.A. Simanjuntak)

Pendidikan Sebelum Masa Belanda. Sebelum menjajah (Belanda) secara administratif-nyata mengatur tanah Batak sebagai suatu daerah yang dikuasai, dan sebelum para penginjil asing datang untuk menginjili orang Batak, pendidikan masih bersifat asli-pribumi; belum mengenal sistem barat (yang selalu kita nilai lebih unggul dan baik). Pendidikan asli-pribumi tersebut mengutamakan pengetahuan praktis sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan; misal- nya bercocok tanam, berkebun, menggalas, menangkap dan memelihara ikan serta ternak lainnya, mengenal musim maupun sifat-sifat alam-cakrawala. kenumahtanggaan. dan lain-lain. Pengetahuan-pengetahuan praktis yang langsung mempenga- ruhi kehidupan sehari-hari tersebut diperoleh "Sang murid" secara warisan dari ayah-ibu. nenek, dan saudara-saudara dekat serta penghuni kampung lainnya. Sistem pengajaran yang di- pakai ialah lisan, langsung dan peragaan (pengalaman lapang- an). Pengetahuan lain yang merupakan unsur pendukung "ku- rikulum asli-pribumi" tersebut yaitu pengetahuan praktis yang

menyangkut keamanan dan pertahanan (Hankam). Dalam hal

ini sang murid berguru kepada para pandai yang ahli, kuat, kebal dan berkarisma. Guru yang dipercayai dapat memberi per- sediaan senjata ampuh untuk menyerang maupun bertahan dan menyembuhkan berupa mantera, tabas, maupun doa-doa mis- tik. Orang yang menjadi guru sekaligus sumber kekuatan tersebut dinamakan guru atau datu (untuk kelahiran dinamakan sibaso, untuk arsitektur dinamakan pande jabu, irigasi pande-aek, dsb). Kepandaian "hankam" ini dipergunakan untuk menyerang maupun bertahan terhadap musuh yang tampak (manusia dan makhluk biologi lain) serta musuh yang tak tampak (misalnya hantu, setan, guna-guna dan makhluk halus lain). Kurikulum "asli-pribumi" tersebut masih memiliki satu-mata pelajaran yang erat kaitannya dengan keyakinan ke- percayaan, yaitu cara pemujaan arwah nenek moyang. Cara pemujaan selalu dikaitkan dengan dugaan dan tafsiran atas kejadian kehidupan individu maupun kelompok. Hasil tafsiran selalu menentukan metode pemujaan, partisipan, wak- tu, tempat maupun lambang kesetiaan kepada sang arwah. Sang guru dalam soal ini ialah datu, parsibalik mata (orang yang dapat melihat hantu nenek moyang), maupun orang tua sendiri. Pengaruh agama Hindu yang pernah masuk ke tanah Batak (menurut J. Tideman pada abad XIV, didukung oleh Tichelman maupun Joustra sebagian) memperkuat bahkan melengkapi cara pemujaan dan mantera yang harus dipela- jari dan diucapkan untuk para arwah leluhur serta Dewata Mula Jadi Na Bolon, yang dikenal kemudian oleh orang Batak. (Bandingkan dengan sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Utara 1980/1981, hlm 10-11). Salah satu sistem pendidikan asing yang masuk ke tanah Batak (bagian selatan) ialah sistem pendidikan agama Islam, yang berkembang dalam bentuk pesantren. sesudah daerah Mandailing ditaklukkan oleh tentara Paderi pa perang Paderi

1825-1833 (Harahap, 1960, 59-60; Napitupulu O.L, 1972, 117; Mohammad Rajab, 1954, 124, 141, 159-161, 356-359). Dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di tanah Batak sebelum dikenalnya sistem barat ialah sistem asli-pribumi dan sistem pesantren-Islam gaya Timur Tengah (Arab) (Tideman J, 1932, 27). Bentuk pengajaran ditentukan oleh guru, murid bersama lingkungan (Simanjuntak BA. 1978, 34) dalam bentuk individual dan kelompok kecil dengan bentuk kurikulum yang cenderung ditentukan oleh sang guru atau datu. Usaha Memajukan Pendidikan Setelah Belanda secara administratif-nyata berkuasa di tanah Batak, terjadi perkembangan pendidikan secara pesat. Sistem pendidikan asli-pribumi itu mulai terdesak oleh sistem pendidikan baru yang diperkenalkan oleh para missionaris Jerman (dari Barmen) maupun Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menangani secara langsung pengembangan dan penge- lolaan pendidikan di tanah Batak bagian selatan (Tapanuli Selatan). Tetapi di bagian utara zending Kristen Jermanlah yang membangun pendidikan. bukan penguasaan Belanda (Joustra. 1910. 276-227). Peranan Belanda dalam pendidikan di Tapanuli Utara ialah memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah zending yang telah memenuhi persyaratan, serta melakukan pengawasan dan bimbingan.

1. Zending Kristen Jerman (Rheinische Mission Gessel-

schaft). Sejarah perkembangan pendidikan di tanah Batak ber- mula pada tahun 1867 yaitu pada saat seorang penginjil Jerman Pendeta Dr. A. Schreiber mendirikan Sekolah Guru di Parausorat Sipirok Tapanuli Selatan (BAS. 1978.

28). Sering dengan gerak perkembangan agama Kristen yang disiarkan oleh para Zendelingen Jerman, pendidikan pun turut berkembang Para pengembang agama ter- sebut selalu mengadakan pengajaran ilmu duniawi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, setelah mem-

beritakan Injil. Dengan demikian penduduk menjadi

tertarik. Pada tahun 1873 oleh beberapa pendeta Jerman didiri-

kan Sekolah Berjalan (Singkola mardalan), sebagai ganti se-

minariguru di Parausorat yang telah ditutup. Sekolah berjalan ini tidak mempunyai tempat yang menetap. Para siswa harus mengunjungi gurunya pada jadwal mata pela- jaran tertentu. karena guru-guru mereka tidak tinggal di satu tempat. Guru-guru tersebut adalah para penginjil yang punya pos-pos penginjilan yang jaraknya jauh satu sama lain. Karena itu siswa yang datang mengunjungi guru mereka. Karena para siswa selalu mondar-mandir untuk bersekolah. maka dinamakan sekolah berjalan. Pendeta Johansen yang tinggal di daerah pengembangan agama Kristen Pansurnapitu pada tahun 1877 mendirikan sekolah yang dinamakan Seminari Pansurnapitu. Dengan demikian sekolah berjalan menjadi hapus. Gedung sekolah didirikan sepuluh tahun kemudian yaitu tanggal 9 Desember 1887. (Tahun 1976. delapan tahun yang lalu gedung 'seminari yang didirikan pendeta Johansen dan para pengikut Kristen yang pertama itu telah diroboh- kan dan diganti dengan sekolah Inpres). Pada tahun 1901 Seminari Pansurnapitu dipindahkan ke Sipoholon dan gedung sekolah seminari ini menjadi tempat sekolah minggu bagi anak-anak Kristen. Pesatnya perkembangan agama Kristen membutuhkan tenaga- tenaga guru yang lebih banyak untuk mengajar para Kristen muda tersebut tentang Injil. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut. maka zending membuka satu seminari di Narumonda (Toba Holbung) pada tahun 1906. Seminari ini pada tahun 1918 kemudian ditutup karena kebutuhan akan guru sudah terpenuhi. Di samping seminari-seminari sebagai tempat pendidikan guru, juga didirikan sekolah

pendeta pada tahun 1883 di Pansurnapitu di bawah pimpinan Pendeta Johansen. Sekolah inilah yang menjadi

awal mula Universitas HKBP Nommensen di Pematang

Siantar (1954). yang kemudian khusus untuk sekolah pendeta lalu dinamakan Sekolah Tinggi Theologia HKBP (1979)(Sihombing. J Dr. 1961. 117 - 1923). Zending Kristen mendirikan sekolah-sekolah tingkat dasar di desa-desa di mana agama itu mulai berkembang dan penguasa Belanda memberikan subsidi. Menurut perhitung- an Joustra. bahwa sampai tahun 1909 (empat puluh dua tahun sesudah gerakan pendidikan pertama. 1867) sudah ada 365 sekolah di Wilayah Toba dengan jumlah murid sekitar 18.000 orang. di mana di antaranya 6.700 orang ada anak-anak orang belum Kristen. Seminar pendidikan guru di Sipoholon (yang terbesar) bermurid 120 orang dan di seminar Narumonda ada 60 murid. Di pulau Samosir ada 12 sekolah zending dengan 599 orang murid. 515 adalah anak orang yang belum Kristen. (Joustra juga mencatat ada 23 sekolah zending di tanah Batak Simalungun dengan 700 murid yang belum Kristen; di Tanah Karo ada 18 sekolah zending. jumlah murid tidak diberitahukan: di Tapanuli Selatan ada 43 sekolah zending dengan murid sejumlah 2500 orang di mana 1150 murid adalah anak-anak Islam. (Joustra.

1910.273-277: Dep. P & K. 1980/81.68 - 69). Menurut catatan J. Tideman. pada tahun 1931 (enam puluh empat tahun setelah gerakan pendidikan Parausarat
1867) jumlah sekolah yang didirikan oleh zending sudah 462 buah dengan jumiah murid 31.741 orang (Tideman.
1932.25). Tideman menyampaikan pula bahwa untuk periode 1920-1927 saja untuk tiga jenis tingkatan sekolah. Volk- school Vervolgschool dan Standardschool ada sekitar
39.106 sampai 46.221 orang murid. Jumlah sekolah-Volkschool ada 858 buah. Vervolgschool 17 buah dan Standardschool 26 buah. (Idem, 1932, 28). Pendidikan yang digerakkan oleh zending Jerman pada mulanya adalah pendidikan yang menunjang perkembang-

an penginjilan. Karena itu sekolah yang didirikan adalah sekolah guru, di mana kelak para guru tersebutlah yang akan membantu para missionaris untuk mengembangkan agama Kristen di tengah orang Batak. Tetapi serentak dengan semakin meluasnya pengaruh Belanda di tanah Batak maka zending juga mendirikan sekolah-sekolah umum yang sesuai dengan bentuk sekolah yang didirikan oleh Belanda. Tahun 1911 untuk pertama kali mendirikan sekolah umum HIS (Hollands Inlandse School) di Tarutung. Menyusul HIS di Narumonda. Untuk menampung lulusan HIS tersebut, Zending juga mendirikan MULO(Meer Uitgebreid Lagere Onderweijs) di Tarutung pada tahun 1927. Untuk pendidikan keagamaan bagi perempuan Batak. pada tahun 1932 nona Elfrieda Harder mendirikan sekolah Bijbel Vrow di Narumonda yang kemudian pindah ke Laguboti (sampai sekarang masih ada).

2. Penguasaan Belanda Pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah Gou- vernment (orang Batak menyebutnya Singkola Guverne- men) di seluruh keresidenan Tapanuli. tetapi tidak sampai ke desa-desa, hanya di negeri-negeri atau yang dianggap kota. Belanda juga mendirikan sekolah Melayu kelas rendah (kampung scholen) tanpa kurikulum Bahasa Belanda; juga sekolah Melayu Kelas tinggi yang belajar bahasa Belanda. Pada tahun 1883 Belanda mendirikan pula Kweekschool (sekolah guru) di Padang Sidempuan. Belanda juga mendirikan sekolah HIS untuk anak pri- bumi antara lain di Sigompulon (dekat Tarutung) pada tahun 1911. Sejak berdiri hingga tahun 1936 alumni sekolah ini ditaksir berjumlah 1500 orang. Pemerintah mendirikan HIS di Narumonda tahun 1919. Kemudian Sibolga, Padang Sidempuan mendapat sekolah HIS sesudah tahun 1919 itu. Untuk lanjutan sekolah-sekolah yang didirikan oleh Peme-

rintah Belanda dan Zending, lalu didirikan lagi MULO,

HIK (Hillands Inlandse Kweekschool), HBS (Hoorgrae Burger School), ANS (Algemeeze Middelbare-School) sebagai lanjutan dari MULO. Kelihatannya ada semacam keserasian pengembangan pendidikan antara zending Jerman dengan pemerintah Belanda. Walau terdapat perbedaan pada tahap permulaan, tetapi sesudah perampat pertama abad XX, Gereja Kristen Batak yang masih dikelola zending Jerman tersebut me- mulai pula usaha pengembangan sekolah-sekolah umum yang nampaknya sangat dibutuhkan, akibat kebutuhan tenaga-tenaga terdidik oleh perusahaan-perusahaan asing yang mulai berdiri di Sumatera Timur.

3. Swasta Primbumi Tidak hanyak diketahui tentang keterlibatan penduduk Batak di Tapanuli. dalam usaha pengembangan Pendidikan; seperti rekan-rekannya di Sumatera Timur yang ber- lomba-lomba mendirikan sekolah berazaskan kenasional- an. Akibat belum tertampungnya hasrat penduduk untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah gouvernement maupun zending. maka di Balige oleh para pedagang se- tempat didirikan sekolah setaraf HIS pada tahun 1935 dengan nama Schakel School Handel Vereniging Balige. Modal dikumpulkan dari para pedagang dan hasil para malam amal yang diselenggarakan mereka. Tokoh pendiri sekolah swasta nasional (pribumi) ini antara lain Cornelis Hutapea, Baginda Pimpin Siahaan. Kepala sekolah yang pertama ialah Markus Lumbantobing dan yang terakhir sebelum sekolah ini diambilalih oleh penjajah Jepang. ialah Pariang Lumbantobing. Para guru adalah lulusan HIK (P & K. 1980/1981, 66-67) Akibat dorongan "hamajuon" (kemajuan) yang menja- di semboyan orang Batak pada akhir abad XIX sampai per- tengahan abad XX (bahkan sampai kini), gagasan para

pedagang Balige merangsang salah satu induk marga Batak yakni Sonak Malela di Balige, untuk mendirikan sekolah swasta dengan tujuan memajukan kelompok marga mereka dalam rangka menyongsong kemajuan-kemajuan yang ter- hampar di hadapan mereka di kemudian hari. Di bawah koordinasi Marinus Napitupulu sebagai tokoh Sonak Malela, sekolah Schakel School didirikan dan me- netapkan Yahya Marpaung sebagai kepala sekolah yang pertama. Sekolah Sonak Malela ini mendapat subsidi dari pemerintah, demikian juga sekolah Schakel School Handel Vereniging Balige; sebagai bukti bahwa kedua sekolah swasta nasional ini telah dikelola dengan baik. bahkan banyak guru-gurunya sebagai guru detaseren dari

sekolah-sekolah pemerintah Belanda. Namun akhirnya

nasib sekolah marga ini terbatas sampai datangnya pen- jajah Jepang saja. karena kemudian diambilalih oleh penguasa Jepang dan tidak pernah dikembalikan lagi sampai kini (Idem, 67).

Faktor-faktor Pendorong

1. Bagi Zending Kristen Jerman Ada pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan modem di pulau Jawa merupakan faktor utama dari dinamika sosial penduduknya. Sedangkan di Sumatera pendidikan moder itu merupakan akibat dari perubahan ekonomis. Pendapat yang menyangkut Sumatera di atas rasanya perlu dipikirkan secara mendalam agar generalisasi tersebut mengena pada sasarannya. Zending Jerman (RMG) mendirikan sekolah-sekolah di mana mereka memulai pengajaran Injil bagi orang-orang yang hendak memeluk agama kristen maupun sebagai orang kristen pemula. Metode penceritaan -tentang hidup kristen sebagai Raja Gereja dan Raja Dunia secara oral oleh para penginjil memang dapat dilakukan dan sebenar- nyalah telah dilakukan sejak permulaan usaha penginjilan

di tanah Batak. Metode ini dilaksanakan pada pertemuan

mula-mula dengan para raja dan orangtua di balairung pekan atau halaman kampung, bahkan kotbah bagi kristen pemula pun dilakukan secara demikian.

Namun setelah 7 tahun usia pengabaran Injil tersebut, perkembangannya dinilai oleh para missionaris sebagai

lambat. Oleh karena itu dicarikan metode baru untuk

mempercepat perkembangan penginjilan itu. Metode itu ialah pendidikan. Orang-orang Batak harus dididik agar

dapat membaca, menyanyi dan bertani. Apabila orang

Batak sudah dapat membaca. maka mereka akan dapat

membaca sendiri Alkitab yang sudah diterjemahkan

ke dalam bahasa Batak penginjilan akan semakin intensip; yaitu melalui kegiatan langsung para zendelingen dan melalui buku-buku yang dibaca dan direnungkan oleh orang Batak itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pengembangan pendidikan dan pengajaran di ka-

langan orang Batak oleh zending Jerman, adalah agar orang

Batak itu sendiri dapat menginjili diri sendiri dengan membaca. Karena itu mereka harus diajar membaca. Kesimpulannya ialah bahwa pendidikan adalah motor utama pengembangan agama Kristen di tanah Batak dan bahkan merupakan basis kemajuan menyeluruh bagi tanah

Batak. (J. Tideman. 1932. 27).

Lalu setelah perkembangan penganut agama kristen itu semakin meningkat dan pada sisi lain tenaga missionaris adalah terbatas, maka semakin dibutuhkan tenaga-tenaga pribumi sebagai pendamping dalam usaha pengembangan dan pelayanan umat kristen yang baru tersebut. Dengan demikian tumbuh suatu lapisan sosial baru di tengah- tengah orang Batak yaitu guru dan pendeta Batak yang selalu bekerja sama dengan orang barat, serta cara hidup-

nya pun sudah dianggap sama dengan orang barat. Ke-

dudukan lapisan sosial baru tersebut dinilai sangat ter-

hormat (sangap), bahkan digolongkan sebagai sumber

penghasilan jenis baru (di samping sumber tradisional

yakni bertani, berkebun, beternak, dan berburu). Baru setelah terbukanya hubungan langsung Tanah Batak dengan Sumatera Timur dan tersiarnya berita bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan asing membutuhkan tenaga-tenaga terdidik, maka orang Batak berlomba-lomba bersekolah agar dapat bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut serta di kantor-kantor pemerintah. Gerakan "hamajuon" ini menunjang pening- katan kedudukan sosial dan berakibat positif pada ke- hormatan (hasangapon) yang menjadi tujuan hidup mereka, dan kekayaan materi (hamoraon) sebagai penunjang ke- hormatan. (lihat J. Keuning dalam Taufik Abdullah. 1979,222).

2. Bagi Penguasa Belanda Pengembangan pendidikan bagi orang Batak oleh Belanda, sebenarnya hanya mengikuti gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Zending Jerman. Keberhasilan zending mendekati rakyat, bahkan mengkristenkan mereka. mem- bantu Belanda untuk menguasai tanah Batak secara de facto. Keberhasilan ini ditunggangi oleh penguasa Belanda. Akibat pengajaran Injil yang selalu dikumandangkan oleh para missionaris dan pendeta dan guru Batak yang pada mulanya agresif-paganis tersebut menjadi melemah dan digantikan oleh sifat yang penyabar dan damai (yang oleh orang barat dinamakan beradab). Untuk mempercepat proses perubahan kultural tersebut, Belanda berkepenting- an demi kekuasaannya, karena itu penguasa turut mendiri- kan sekolah-sekolah dan memberikan subsidi-subsidi. Pembukaan perkebunan Van den Arends di Martubung oleh Jacobus Van Nienhuijs 1871 serta Deli Mij (tembakau Deli) di Maber (P & K 80/81, 43) dan pertambangan di Sumatera Timur serta perlunya tenaga-tenaga terdidik untuk golongan bawah dan menengah, juga merupakan

motif turutnya penguasa Belanda di Tanah Batak men-

dirikan sekolah-sekolah. (Sihombing, 1961, 121).

3. Bagi Swasta Pribumi

Dorongan "hamajuon", keterbukaan tanah Batak, serta komunikasi yang semakin cepat antara Tapanuli dengan Sumatera Timur dan pulau Jawa; serta semakin banyaknya "sumber penghasilan baru" di "Timur", mendorong orang Batak untuk berlomba-lomba menyekolahkan anaknya. Keterbatasan daya tampung sekolah-sekolah zending. serta adanya pembatasan-pembatasan yang boleh memasuki sekolah-sekolah gouvernement, maka untuk mencapai cita-cita tersebut di atas, rakyat sendiri mendirikan sekolah swasta, seperti Schakel School HVB dan Schakel School oleh marga-marga Sonak Malela di Balige. Penguasa men- dukung usaha ini dengan memberikan subsidi. Kompetisi pasif untuk meraih tingkat hidup yang lebih tinggi dengan memasu : pendidikan yang lebih tinggi, akan tercapai bila telah mempunyai pekerjaan dan jabatan yang terhormat. Motif pandangan kehidupan masa depan yang lebih cemer- lang dan makmur merupakan pendorong untuk menyedia- kan sekolah-sekolah bagi anak-anak mereka.

Dampak Kemajuan Pendidikan

1. Harga Diri dan Martabat Kebangsaan Setelah orang-orang Batak mengecap pendidikan yang dikembangkan oleh zending dan Belanda, dan setelah mereka itu bekerja untuk pemerintah, swasta dan lain-lain: baik sebagai guru, pegawai dan sebagainya, mereka meng- hadapi masalah baru yakni masalah diskriminasi ras. Para guru-guru pribumi merasa dirinya dinomor-duakan, artinya gaji mereka lebih rendah dibandingkan gaji guru asal Eropa walau izajah mereka sama. Perlakuan ini tidak dapat diterima, dan mereka menuntut persamaan hak.

Untuk mencapai persamaan hak itu, para guru "inlander"

tersebut menggalang persatuan mereka di dalam wadah organisasi guru yang dinamakan Perserikatan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang didirikan tahun 1910. Tuntutan mereka ialah kenaikan gaji para guru pribumi dan ini dipenuhi oleh pemerintah Belanda (Harahap, 1960, 66). Keberhasilan tuntutan PGHB tersebut sejalan dengan politik Ethis yang mulai dilaksanakan pemerintah Belanda, serta bantuan seorang anggota parlemen Belanda bernama Van Deventer. Sejak itu rasa harga diri dan martabat kepribumian (kebangsaan) semakin berkembang dan tumbuh subur, yang didukung pula keterbukaan Batak ke kawasan lingkungan secara geografis dan ko- munikasi regional yang semakin intensip.

2. Kebebasan Menuju Kemerdekaan Peningkatan pendidikan, semakin terbukanya komuni- kasi regional dan Nasional, maka informasi gerakan rekan- rekan sębangsanya di daerah lain dapat sampai ke tanah Batak. Telah dapatnya orang Batak membaca dan menulis menyebabkan informasi, tulisan melalui media pun dapat segera diketahui sehingga mempengaruhi sikap dan pikiran mereka. Munculnya organisasi-organisasi pendidikan dan politik di daerah-daerah lain serta terbentuknya organisasi guru oleh para guru Batak (PGHB) mengakibatkan semakin terbukanya mata orang Batak bahwa mereka berada di bawah pengaturan, pengendalian dan pengawasan orang asing, baik dalam pemerintahan maupun dalam keagamaan. Kesadaran akan harkat dan martabat sebagai satu bangsa yang sebenarnya adalah sama saja dengan bangsa barat (dalam hal ini Belanda dan Jerman), serta semakin terbina- nya rasa kemampuan untuk mengatur, mengawasi, me- ngendalikan organisasi keagamaan baru yang dimasuki itu, adalah akibat positif dari pendidikan yang diterimanya. Pendidikan itu (yang didukung oleh berjenis-jenis mata

pelajaran teoritis dan praktis) membuka mata mereka, me-

nyadarkan mereka bahwa mereka masih "dikuasai" orang

asing. Karena itu kekang kekuasaan asing itu harus diputus- kan.

Usaha untuk memutuskan kekang tersebut dimulai pada tahun 1927 (Sihombing, 1961, 91) dengan munculnya ge-

rakan memutuskan hubungan gereja-gereja Kristen Batak dari induknya di RMG Barmen Jerman. Orang Batak me- nuntut status "telah dewasa" karena itu harus majae (berdiri sendiri) dan tidak lagi terlalu banyak dicampuri oleh zending Jerman. Tuntutan ini adalah manifestasi dari jiwa kemerdekaan yang tumbuh subur sejak mereka mengenal pendidikan modern. Serta merupakan "jalan baru" dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang dituntut oleh pahlawan orang Batak Raja Si Singamangaraja XII. Dan orang Batak berhasil. Bahkan buah panjaeon itu lebih kelihatan dengan mempunyai gereja muda tersebut masuk dalam kancah pergaulan kristen internasional antara lain menjadi anggota Lutheran World Federation dan anggota Dewan Gereja se-Dunia tahun 1950 di bawah pimpinan Ephorus Dr. Justin Sihombing, pribumi hasil pendidikan zending dan pemerintah Belanda. (P & K 80/81, 80). Keberhasilan atas kemerdekaan untuk berdiri sendiri bagi Gereja Kristen Batak yang kemudian bernama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) itu, menjadi bibit dan pegangan utama dalam menumbuhsuburkan cita-cita kemerdekaan bangsa dari belenggu penjajahan Belanda. Hal ini terbukti dengan terlibatnya seluruh orang Batak di Tapanuli dan di perantauan mengangkat senjata melawan Belanda dan sekutunya untuk mempertahankan kemerde-

kaan yang telah diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta

tanggal 17-8-1945.

3. Sosial Ekonomi dan Migrasi Pengenalan pendidikan modern menimbulkan kesadar- an akan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Kelas-kelas

sosial menjadi diketahui, status dan lambang-lambang yang

menyertainya menjadi disadari. Phenomena baru tersebut lalu diperbandingkan kepada keadaan kehidupan sosial ekonomi tradisional masyarakatnya. Timbullah kesadaran bahwa hanya dengan "hamajuon"(kemajuan) maka kenik- matan dan kekayaan dapat dicapai. Karena itu orang Batak mengejar dan mendambakan pendidikan jalan satu-satunya untuk kemajuan. Pembukaan perkebunan-perkebunan asing di Sumatera Timur dan pertambangan-pertambangan, me- rupakan tempat untuk meraih jabatan dan kekayaan. Jabatan dan kekayaan adalah lambang kehormatan. Lalu ber- geraklah orang Batak terdidik (bahkan semacam Exodus) menuju perkebunan-perkebunan tersebut, untuk bekerja di sana. Sampai sekarang masih dapat dilihat di perkebunan-perkebunan asing dan pemerintah, orang-orang Batak yang meninggalkan tanah Batak pada akhir abad XIX dan awal abad XX, serta keturunan-keturunannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perpindahan

penduduk dari Tanah Batak ke Sumatera Timur adalah didasarkan pada faktor ekonomi, jabatan dan kehormatan.

4. Kultural Akibat pendidikan modern tersebut timbul dua strata sosial, yaitu orang-orang terdidik dan orang-orang tidak terdidik (Karena tidak semua orang boleh dan mampu ber- sekolah waktu itu). Orang terdidik pergi merantau meninggalkan bona pinasa (kampung halaman), yang tinggal
   

   ialah mereka yang tak terdidik. Akibatnya kemajuan kam-

pung halaman sangat lambat. Karena para innovator, entrepreneurs dan konsepsor-konsepsor terdidik sudah

tidak ada (di tiap-tiap desa). Dampaknya masih terasa

sampai kini di tanah Batak. Akibat lain yaitu munculnya jiwa materialistis, pengenalan sistem kehidupan dan benda- benda budaya barat. Pada satu sisi penghargaan akan

waktu berdampak positif, berbeda dengan tradisi yang

menghabiskan waktu untuk pesta-pesta adat dan berbual- bual di lapo (warung) pada sisi kebiasaan Batak.

Kesimpulan

Pengenalan sistem pendidikan modern bagi orang Batak pada mulanya adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses penginjilan. Dengan dapatnya mereka membaca dan me- nulis huruf latin, maka mereka dapat membaca Alkitab ter-

jemahan, dengan demikian terjadi penginjilan diri sendiri.

Pendidikan menjadi faktor pendorong dan perangsang sifat dinamika orang Batak (yang aslinya memang dinamis) memang terjadi, terutama dengan dukungan munculnya sumber-sumber mata pencaharian yang baru di tanah perantauan. Tetapi ini adalah akibat kedua dari tujuan utama di atas. Tahu membaca, berarti dapat mengetahui hal-hal baru dan berita di luar wilayah Batak. Hal-hal baru tersebut antara lain tentang gerakan-gerakan pelepasan diri dari penjajahan, pemberontakan dan penindasan di negara-negara lain. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa andaikata pendidikan modern tidak diperkenalkan kepada orang Batak, dan tendensi bahwa masyarakatnya tetap terisolasi terutama dari berita-berita nasional dan internasional. Karena itu pendidikan merupakan jalur dan perangsang sehingga orang Batak bercita-cita untuk merdeka dari penguasaan dan peng- aturan Belanda dan Jerman. Dan jiwa kemerdekaan ini menjadi sumber dan bibit yang bertumbuh subur dan pada tahun 1945 meledak serentak dengan perang kemerdekaan Indonesia.

DAFTAR PUSATAKA

Harahap. St. E Perihal Bangsa Batak. Dep. PP dan K, Djakarta, 1960. Joustra, M. Batak Spiegel. Batak Institut. S.C Van Does- burgh. Leiden. 1910. Keuning. J. Batak Toba dan Batak Mandailing, dalam Sejarah Lokal di Indonesia. Taufik Abdullah. Ed. Gadjah Mada University Press. 1975. Masyukri. Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Utara. Dep. P& K. 1980/1981. Radjab, Moh. Perang Paderi di Sumatera Barat (1803 -

1838). Kem PP & K, Djakarta. 1954. Sihombing, J. Dr. Seratus Taon HKBP. Philemon & Li- berty. 1961. Simanjuntak, B.A. Struktur Sosial Politik Batak Toba, Skripsi. ICA Leiden Univ.. 1978. Tideman, J. De Batak landen 1917 - 1931, Louis H Becherer, Leiden, 1932.

PENDIDIKAN SEBAGAI FAKTOR DINAMISASI DAN INTEGRASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT TAPANULI UTARA, SELAMA KURUN WAKTU SATU DASAWARSA MENJELANG BERAKHIR PERANG DUNIA KEDUA DAN SETELAH KEMERDEKAAN

(Oleh : P.M. Napitupulu)

Pendahuluan Bila ada seorang ahli sejarah sosial mengatakan bahwa pendidikan modern di Jawa adalah faktor utama dinamika sosial sedangkan di Sumatera pendidikan modern itu merupakan akibat dari perubahan ekonomis, maka generalisasi ini mungkin kurang tepat keberlakuannya dalam masyarakat Tapanuli Utara berdasarkan hasil pengamatan penulis. Terus terang apa yang dikemukakan dalam makalah ini adalah berdasarkan persepsi. penulis berdasarkan pengalaman pengamatannya selama 10 tahun terakhir menjelang berakhir- nya Perang Dunia ke-II (1935 – 1945) dan 10 tahun sejak awal kemerdekaan (1945 - 1955), dengan mengingat bahwa masa waktu masa tiga setengah tahun masa penjajahan Jepang, dapat dianggap peranan pendidikan merupakan peninggalan dari sisa- sisa pendidikan masa penjajahan Belanda.

Masalah-masalah yang dikemukakan antara lain adalah, "Siapa yang harus dididik" pergeseran stratifikasi sosial dalam gaya kolonial dan gaya kemerdekaan, masalah diferensiasi ketidaksamaan memperoleh kesempatan pendidikan, fundasi antara pribadi dan antar pribadi dalam komunikasi, stratifikasi sekolah, stabilitas struktural, masalah ekonomis dalam pendidikan masalah perubahan struktur social-class, perubahan struktur sekolah. Kesempatan mobilitas vertikal dalam masyarakat dengan perluasan pendidikan dalam rangka memperbanding- kan kedua masa dasawarsa tersebut dan bagaimana akibatnya terhadap dinamissasi dan integrasi sosial. Perbandingan antara masa dua kurun waktu itu akan memperlihatkan akibat pengaruh pendidikan terhadap peng- geseran stratifikasi sosial serta dampaknya terhadap mobilitas vertikal. kemudian menggambarkan bagaimana mobilitas vertikal mempunyai dampak terhadap integrasi sosial.

Masa Dasawarsa Menjelang Berakhirnya Perang Dunia Kedua

Struktur masyarakat Tapanuli Utara sebagai masyarakat adat secara kultural berpegang teguh pada prinsip Dalihan Na toh : atau prinsip tungku berlandaskan tiga, agar kokoh ke- dudukan kuali berada di atasnya. Landasan pertama disebut pihak Pemberi Dara, landasan kedua pihak penerima dara, dan landasan ketiga merupakan sanak saudara, meskipun agar lebih kokoh lagi ada tambahan landasan kecil apa yang disebut kelompok teman sahabat. Landasan pertama yang kelompok masa pemberi dara disebut Hula-hula. Landasan kedua yang berupa kelompok masa penerima dara disebut Boru. Landasan ketiga yang berupa kelompok marga sanak saudara disebut Dongan Tubu. Tambahan kelompok kecil (kelompok keempat) disebut Sihal-Sihal. Peranan Hula-hula adalah sebagai pengayom dan pemberi berkah terhadap Boru-boru. Sebaliknya peranan boru taat serta pelayan yang baik terhadap hula-hula. Peranan Dongan Tubu sesamanya adalah ikatan kerja sama saling mengasihi, saling

membantu. Hukum yang berlaku dalam menjalankan ketiga peranan tersebut satu sama lain disebut : Manat mardongan tubu, somba marhula-hula, elek marboru yang berarti waspada tanpa curiga, tanpa intip-mengintip sesama. melakukan sifat kehati-hatian dengan tenggang rasa sesama keluarga semarga; menyembah, taat. melayani terhadap Pemberi Dara; sebaliknya persuasif terhadap Penerima Dara. Sebelum dijelaskan bagaimana perbedaan sosial (social defferentition) dan stratifikasi sosial selama gaya kolonial perlu kiranya dijelaskan dulu pengertian kedua istilah itu untuk menentukan struktur social class. Apabila ketidaksamaan terjadi antara sesuatu kelompok dan kelompok lainnya. sehingga terdapat pandangan tentang pengelompokan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. maka masyarakat yang demikian mempunyai stratifikasi. Apabila sikap dan corak hidup tertentu dikembangkan pada setiap stratum, sehingga terbentuk sub culture yang uni dari setiap orang yang menduduki tingkatan tersebut, maka strata yang demikian diberi lebel social class (kelas sosial). Ada kalanya stratifikasi terbuka. apabila mudah bergeser gerak ke atas atau ke bawah sesama tingkatan. Sebaliknya stratifikasi itu tertutup. dalam hal terdapat penghambat sebagai pembatasan antara tingkatan yang satu dengan yang lain demikian besar. sehingga sedikit sekali dimungkinkan mobilitas ver- tikal Untuk menentukan ketepatan keanekaan stratifikasi di dalam suatu masyarakat dipergunakan setidak-tidaknya 4 pandangan sebagai dimensi : (1). Corak Skala. (2). Tingkat Kesempatan: (3). Pencairan Internal. dan (4). Stabilitas Struk- tural. Dimensi corak skala berorientasi terhadap pertanyaan: Bentuk jenis perbedaan manakah di dalam masyarakat yang membentuk hierarki yang diinginkan dan bagaimana dasar pembentukan satu hierarki; Apakah ukuran : latar belakang ethnik, pendidikan agama, pekerjaan, tempat tinggal, kekayaan

dan sebagainya, kalau idhubungkan dengan hierarki lainnya. Dengan perkataan lain, perbedaan apakah yang menentukan kedudukan di dalam sistem stratifikasi?. Dimensi kedua sebagai tingkat kesepakatan menunjukan adanya fakta bahwa di dalam beberapa masyarakat terdapat tingkat persetujuan yang lebih dari kodrat corak skala dari pada apa yang diperbuat orang pada masyarakat lain seperti : baik generasi muda maupun generasi tua dalam masyarakat tertentu akan menilai pendidikan dan latar belakang keluarga dalam cara yang sama, sedang masyarakat lain akan dinilai oleh generasi muda lebih penting pendidikan dari pada asal keluarga dan bagi generasi tua sebaliknya. Dimensi ketiga sebagai pencairan internal mengatakan mudah seseorang bergerak dari satu tingkat ke tingkatan yang lebih tinggi dalam strata sosial atau dengan perkataan lain, mudahnya memperoleh mobilitas vertikal. Dimensi keempat sebagai stabilitastruktur menunjukkan baik jumlah maupun tipe perubahan yang muncul selama satu kurun waktu tertentu dalam corak skala, tingkat kesepakatan dan pencairan internal dalam suatu masyarakat. Hal ini akan diterapkan dalam mengidentifikasi sosial selama gaya kolonial. Selama masa kolonial stratifikasi sosial yang terdapat pada masyarakat Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

1.Dari sudut ukuran sosio-kultural stratifikasi terbuka dalam hubungan kedudukan Dongan Sabutuha, Hula-hula, dan Boru sebagaimana dikemukakan di atas yang sudah barang tentu peranan itu dapat berubah, yaitu pada waktu tertentu berperan sebagai Boru terhadap marga tertentu, akan tetapi dapat berperan juga sebagai Hula-hula terhadap marga lain.
2. Dari sudut ukuran latar belakang keluarga (asal keluarga) terdapat stratifikasi agak tertutup yaitu dengan adanya hierarki yang berbau aristokrat :

a. Turunan Raja Hutan yang turun-temurun.

b. Kepala Negeri yang bersifat pemilihan akan tetapi dipilih dari turunan Raja Huta.

c. Staf Ulubalang yang diangkat juga dari turunan Aris-

tokrat.

d. Kepala Kampung dan Alingan juga dipilih dari turunan

Aristokrat.

e.Orang biasa (Rakyat pada umumnya).
f. Hatoban (Budak) yang turun-temurun.
3.Dari sudut ukuran tipe tingkat pendidikan dan relegius affiliation yang stratifikasinya agak terbuka tetapi ada juga yang tertutup berhierarki :

a. Beberapa gelintir manusia bergelar sarjana, seperti

Dokter dan Meester in de Rechten.

b. Beberapa gelintir manusia tamatan Eropese Hoofdacte

dan Indische Hoofdacte.

c.Beberapa gelintir manusia tamatan sekolah Pamong- praja seperti G.A.I.B yang biasanya dari turunan Aristokrat.
d. Sejumlah tamatan sekolah guru H.LK dan H.K.S yang sebagian besar turunan Aristokrat dan Guru-guru.
e. Beberapa gelintir manusia tamatan A.M.S dan H.B.S (setingkat SMTA) sebagian besar berasal dari turunan Aristokrat dan golongan pedagang.
f. Beberapa gelintir manusia tamatan sekolah kejuruan (setingkat SMTA) seperti Middlebare Handel School (M.H.S.), Middlebare Bosbouw School (M.B.S.) dan sebagainya yang sebagian turunan Astriotokrat dan sebagian lain turunan Pedagang dan Ambsenaar (pe- gawai). Segelintir manusia tamatan M.U.L.O (Setingkat SMP)
g. dan tamatan sekolah Pendeta bentuk lembaga agama Kristen. Tamatan MULO sebagian besar turunan Ambtenaar, kaum berada dan guru-guru, sedang tamatan sekolah Pendeta sebagian besar berasal dari turunan guru sekolah zending.

h Sejumlah tamatan Sekolah Guru seperti Normal

School dan Sekolah Guru, Sekolah Guru Agama bentukan Agama Kristen Guru Zending.

1.5月8Sejumlah tamatan HIS dan Sehakel School (setingkat SD) biasanya turunan Aristokrat, Ambtenaar. Pe- dagang. Guru dan sebagian dari Rakyat yang berada.
j. Sejumlah tamatan Verbolg (setingkat SD) merupakan lanjutan dari Volkschool sebagian berasal dari turunan yang agak berada dari rakyat dengan turunan guru-guru.
k. Sejumlah tamatan Sekolah Kejuruan seperti Sekolah Tukang di Laguboti. 1Sejumlah tamatanVolkschool bentukan lembaga Agama Kristen dan Swasta (Sekolah Rakyat yang setingkat dengan kelas III SD) yang berasal sebagian besar dari rakyat termasuk Meiuyes School (Sekolah Wanita).
m. Segelintir mendapat kesempatan pendidikan Taman Kanak-kanak yang dibentuk oleh lembaga agama Kristen. Sebagian besar penduduk Tapanuli Utara adalah yang
beragama Kristen di samping segelintir yang beragama Islam dan Penganut Palbegu.

Pada masa Kolonial terasa sekali perbedaan Sekolah yang memakai bahasa pengantar bahasa Belanda dengan sekolah yang memakai bahasa pengantar bahasa Melayu dan bahasa daerah (stratifikasi dalam hal ini agak tertutup). Sekolah-sekolah yang menonjol prestise yang didirikan di Tapanuli Utara adalah berturut-turut hierarkinya :

1. MULO di Tarutung dan di Narumonda
2. Goubernement HIS di Soposurung Balige dan di Tarutung

3. Sekolah Pendeta di Sipoholon (Balige)
   4.Christelyke HIS Narumonda di Sidikalang

4. Schakel School di Sangkar ni Huta, Porsea dan Handels Schakel School do Onan Raja (Belige)

5. Normaal School di Sirait Uruk (Porsea) dan P. Tinggi Sekolah-sekolah lainnya yang setingkat (SMTA) berada di luar Tapanuli Utara, seperti HIK-HKS, Hoofdacte di Pulau Jawa atau di Negeri Belanda, MULO, HBS di Medan.
   7.Sekolah Voorganger di Sipoholon. Dari sudut ukuran tingkat pekerjaan stratifikasi sebagian tertutup, sebagian terbuka yang berhierarki :
   a. Ambtenaar : Demang. Asisten Demang, Raja Hutan,
   G.A.lB. Commis, Klerk, Schryver.
   b. Pedagang besar, menengah dan kecil.
   c. Tokoh-tokoh Adat (Pemimpin Informal).
   d. Petani.
   e. Buruh, mocok-mocok.
   ILE Persepsi yang paling menonjol tentang prestasi sosial dan gaya hidup yang berstratifikasi tertutup corak skala dalam hierarki status sosial dalam masyarakat Tapanuli Utara, di samping keanehan stratifikasi tersebut dapat kita sim- pulkan antara lain :

6. Kaum Aristokrat : Turunan Raja Hutan/Kepala Negeri

7. Kaum Ambtenaar
8. Kaum yang berpendidikan yang berbahasa pengantar bahasa Belanda. Yang berstratifikasi terbuka :
9. Kaum Pedagang
10. Kaum Pendeta
11. Tokoh Adat
12. Kaum Berada. Meskipun diakui bahwa pada zaman kolonial satu-satunya jalan untuk mobilitas vertikal adalah tingkat pendidikan akan tetapi kesempatan memperoleh pendidikan yang berbahasa pengantar bahasa Belanda sangat terbatas, karena

pada umumnya untuk diterima memperoleh pendidikan

yang demikian itu didasarkan atas latar belakang keluarga (Turunan Aristokrat) dan tingkat keberadaan (kekayaan). Hal ini berarti bahwa integrasi sosial sangat tipis.

Masa Dasawarsa Setelah Kemerdekaan Sebagai akibat dari Revolusi Sosial pada permulaan kemerdekaan, maka golongan kaum Aristokrat yang berbau feodalisme, telah menurun statusnya. Sebenarnya hal ini telah mulai pudar pada masa penjajahan Jepang. Sebaliknya suasana kemerdekaan memberi peluang bagi rakyat biasa untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang dapat dianggap sebagai mobilitas sosial. Selama dasawarsa pertama setelah kemerdekaan, seperti cendawan di musim hujan bermunculanlah sekolah-sekolah buatan Republik, antara lain: Di beberapa ibukota kecamatan telah berdiri SMP, SGB, SMA di Tarutung dan di Balige, SGM di Sipoholon, SGA di Tarutung dan Balige, HIS, Sckakel School Vervolk School, Volk School dilebur menjadi Sekolah Rakyat. Sebenarnya pada masa penjajahan Jepang pun sekolah-sekolah ini telah mengalami peleburan dan pembauran. Hal ini meru- pakan manifestasi dari Demokrasi Pancasila dalam dunia pendidikan. Pergeseran nilai mulai terasa dalam hubungan dimensi ke- dua yaitu degree of consensus (tingkat kesepakatan), bahwa nilai feodalisme dan nilai ambtenaar makin menurun, sedang nilai pendidikan makin meningkat. Dengan demikian proses pencairan interaal (interaal fluidity) sebagai dimensi ketiga sedang mengalami proses pembentukan. Gaya hidup feodal dan ambtenaar sudah mulai ditinggalkan diganti dengan gaya hidup perjuangan kemerdekaan yang menempatkan nilai rela berkorban, jiwa patriotisme, di samping belajar dalam pendidikan menjadi nilai yang lebih berharga dalam masyarakat Tapanuli Utara.

Stratifikasi sosial mulai terbuka yang memungkinkan mobilitas sosial serta kekurangan nilai dalam kelas masyarakat terjadi pencairan internal. Sebagai contoh dapat dikemukakan; Bahwa kalau pada waktu zaman kolonial jarang terjadi perkawinan antara anak rakyat dengan anak Aristokrat atau dengan anak Ambtenaar, maka pada masa Republik, mulailah kelihatan bahwa anak yang sudah berpendidikan dari masyarakat umum menjadi favorit untuk dijadikan menantu, kalau tidak dapat disebutkan menjadi rebutan seperti tamatan SGA, tamatan SMA yang kemudian tamatan Sarjana Muda, tamatan Sarjana, malah pada permulaannya bukan tidak sedikit dari pihak Pengerahan Mahasiswa yang menjadi guru, yang sudah menjadi menantu bekas kaum feodal, kaum pedagang dan bekas kaum Ambtenaar. Proses pembauran dalam perkawinan membawa dampak kepada prinsip Dalihan Na Tolu bahwa marga Pemberi Dara, Marga Penerima dara dimungkinkan berbaur dalam mobilitas sosial karena faktor pendidikan anak yang dampak positifnya adalah integrasi sosial semakin meningkat.

Stabilitas struktur sebagai dimensi keempat terbentuk

setelah melalui pencairan internal:

1. Dari nilai feodalistis dan gaya hidup ambtenaar berubah

menjadi nilai pendidikan dan nilai perjuangan kemerdeka- an yang dihargai lebih tinggi nilainya dari segi degree of consensus.

2.Dari nilai material (golongan kaya) berubah menjadi nilai spiritual (jiwa berpendidikan dan perjuangan) mengalami pencairan internal. Mobilitas sosial semakin terbuka dengan adanya stratifikasi sosial yang terbuka.
4.Hubungan komunikasi antar pribadi semakin efektif.
5.Struktur masyarakat di samping Dalihan Na Tolu secara sociokultural: terdapat mobilitas dan sosial dalam stratifikasi yang berstruktur, antara lain:

1). Lapisan yang berpendidikan tinggi

2). Lapisan pejuang kemerdekaan/tentara
3). Lapisan Pedagang
4). Lapisan Pegawai Negeri
5). Lapisan Petani
6). Lapisan buruh/mocok-mocok
Kalau pada zaman kolonial, rakyat baru sebagian kecil me- nikmati pendidikan dengan jalur sekolah Zending (sekolah-sekolah yang dibentuk Lembaga Agama Kristen), maka pada zaman kemerdekaan sudah hampir merata penikmatan pendidikan itu bagi yang berasal dari keluarga petani. Ada satu motto hidup dalam masyarakat Batak yang dituang dalam syair lagu ciptaan Nahum Situmorang yaitu "Anakkonhi do na arga di ahu", yang artinya "Anak saya yang paling berharga bagi saya" yang perwujudannya adalah biar menderita orang tua asal dapat menyekolahkan anaknya dan bila diterjemahkan lagi motto hidup ini, bahwa pendidikan anak mendapat tempat nilai yang lebih tinggi dari nilai yang lainnya., Jadi generalisasi seperti yang dikemukakan di bagian pendahuluan bahwa pendidikan modern adalah faktor utama dinamika sosial di Jawa, keberlakuannya bukan hanya di Jawa akan tetapijuga dalam masyarakat Tapanuli Utara. Kesimpulan

1. Kalau pada zaman kolonial golongan feodalistis dan golongan ambtenaar mendapat kedudukan tinggi dalam status sosial, maka pada dasawarsa pertama sesudah kemerdekaan terjadi pencairan internal sehingga golongan yang berpendidikan dan golongan pejuang mendapat status sosial yang tinggi sebagai akibat dari mobilitas sosial.

2. Dengan meratanya memperoleh kesempatan pendidikan yang berakibat mobilitas sosial, integrasi sosial semakin efektif yang dampaknya positif terhadap persatuan dan ke- satuan bangsa.

3. Prinsip Dalihan Na Tolu merupakan landasan yang mampu mengokohkan integrasi sosial dalam masyarakat.
   4.Pendidikan dalam masyarakat Tapanuli Utara merupakan faktor utama dinamika sosial, bukan merupakan akibat dari perubahan ekonomis.
   5.Citra nilai pendidikan ini masih berlangsung sampai se- karang
   Bandung, 1956. Wofford Feny C. et, al, Oru

Gaw H Kokr204 30Yad

as9 mognoda muiet eied lalut bamunedoM isagmia zb lsit) oanobal ib tevo delos2 u pelibib boe1 (cnas ais) malid 2qmo b 2 o2 oub3 a o l e mana lnooub e b fanoitastf 4g- sn muizsnotnl Cboin 0ve1 .simsulyaane9notmsre2 Vmaqme koodoT

ai zsinnuo bo saO ieso" ber. rms

29V .oM "osoh oou o icesta 4201,ahu9 maeT mmalums9 lmgmlé aeabesne9 2se2 M foestu anme a2 109 o 21-C pe A201

-obrm ao b oau2 oo2 at

1001 sheleiI gmugA gmumuD nnizan

h ondo b a

1201 loY-waM soar 9.U amo

omn2 o (momnk solmamiCav A 8vamoM esmod

( fgA) us lao2 bm oio02 aoi A5E418.9g

DAFTAR PUSTAKA

Dimijati Mohammad, Tujuh belas tahun Perkembangan Pen- didikan Guru Sekolah Rakyat di Indonesia (tidak diter- bitkan thesis sarjana), 1964 Fischer Joseph, The Social Sciences and the Comperative stu- dy of Educational systems, Part IIl; Who shall Be Educ- ated? The Indonesian Case, p 277-346, International Tertbook Company, Seranton, Penssyluania, 1970 Geertz Hildred, "Indonesian Cultures and Communitties" in Mc. Vey. Hutasoit, M, "Compulsory Education in Indonesia" UNESCO Paris, 1954 Hutasoit, M, Statistik Pengadjaran Mengenai Permulaan Tahun Pelajaran, 1952-1953, Kantor Pusat Statistik Djakarta 1954 Jaspan, A.M, Social Stratification and Social Mobility in Indonesian, Gunung Agung, Djakarta, 1961 Kahin George, M, Nationalisme and Revolution in Indonesian, Cornell U.P. Ithaca New-York, 1952 Thomas Murray, R, "A Five-Dimension Anatomy of Stratification, Sociology and Social Research, L (April 1966),

p.p. 314324

Van Der Kroef M,J, Indonesian in the Modern World, Masa Baru Bandung, 1954 Van Der Wal L.S. Het Onderwys beleid in Nederlands-Indie- 1900-1940; Wolders, Groningen, 1963. Van Niel Robert, The Emergence of Modern Indonesian Elite (The Hague : W. Van Hoeve, 1960) Wertheimer F.W, Indonesian Society in Transition, Sumur Bandung, Bandung, 1956. Wofford Ferry C, et, al, Organisational Coomunication, Mc. Graw Hill Kogahusha, Ltd, Tokyo, 1977.

ca boW mboM m maizonobal LM o m mV 4201 amubns8 ue8 sfbml-lbmaivsbsV. N bialod vvabeO 2. laW tC maV

.6001 ragnimoO .21s5loW :0491-0001
yat malzenobnl mboe eoegema Tmodof la máV (000l .o7soH aeV W: susi sr) 8m olioT o. aksmobn .W.tmidw a2e1 anubme8 .gmub M oimoimamoo tamonmamge ne brofloW rg o2 wao Dimnilat Moharmad, Fuol belei Da Purkemberean Pen- delizn Guna Sekolck Rekyer d lmlonmie (édak diter birkan thess sarjana), 1964 Fischer loseph The Socel Seices wnd the Compae ae dyof Eaucarional ostema. Pe W Who sall Se Eue aia The Indoneren (a p 273e, lmieronal Tertbook Company. Seramton, Pemssyluapaa, 1970 Geertz Hildred, "ndoneken Culures and Commuittiea in Hatasoit, M. "Compubory Aduration in Indonesia UNESCO Retoi. M. Stra Pegadjran Megei Permalan Tahun Pelaaron 1952-1953, Kantor Pusat Statistik Djakarta 1954 Taspan, AM, Social Stratificarion and Soclal Mobillity im Dido- netin, Gunutg Agung Djakarta, 1961 Kanan George, M. Nariontlime and Revolurion in (rlonerion. Comell U.P. lthaea New-York, 1952 Thowcas Mumay.R. "A Fire Dimerdion Amatomy ef Smartfic atjon, Sockology and Sockal Resoarch, L (Apnl 1966). PP-314:324

602 1990