Baca PDF (OCR): Laporan kinerja Balai Bahasa Provinsi Bali tahun 2024

LAPORAN KINERJA 2024

BALAI BAHASA PROVINSI BALI Jalan Trengguli I Nomor 34, Tambawu, Denpasar, Bali, 80238.

(0361) 461714

[email protected]

balai_bahasa_bali

Balai Bahasa Bali

Balai Bahasa Bali

www.balaibahasaprovinsibali.kemdikbud.go.id

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Balai Bahasa Provinsi Bali dapat menyelesaikan Laporan Kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Laporan kinerja ini merupakan bentuk komitmen Balai Bahasa Provinsi Bali terhadap amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun kelima sekaligus tahun terakhir dalam periode Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2020--2024. Laporan kinerja ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Bahasa Provinsi Bali tahun 2024. Balai Bahasa Provinsi Bali pada tahun 2024 menetapkan 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan. Secara umum, Balai Bahasa Provinsi Bali telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya (1) Adanya peraturan daerah terkait dengan pengutamaan bahasa Bali (Pergub Bali No. 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali) yang berbenturan dengan program pengutamaan bahasa negara, (2) Pemahaman kebahasaan dan kesastraan masyarakat yang perlu ditingkatkan, (3) Minat generasi muda pada bidang kebahasaan dan kesastraan masih minim, dan (4) Masih terbatasnya informasi keberadaan data-data kebahasaan dan kesastraan seperti karya, lembaga, dan komunitas. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberi gambaran objektif dan komprehensif tentang kinerja yang dihasilkan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali selama tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan kinerja Balai Bahasa Provinsi Bali tahun 2024.

Denpasar, 30 Januari 2025

Kepala BalaiBahasa Provinsi Bali

BALAI BAHASA PROVINSI BALI

Valentina Levina Tanate, M.Hum.

NIP 196906122003122001

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii DAFTAR GRAFIK iv DAFTAR GAMBAR v DAFTAR TABEL vi IKHTISAR EKSEKUTIF vii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Gambaran Umum 1 B. Dasar Hukum 9 C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi 10 D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan 11 E. Peran Strategis 13 BAB II PERENCANAAN KINERJA 14 A. Visi 14 B. Misi 15 C. Tujuan Strategis dan Indikator Tujuan Kinerja 15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31 A. Akuntabilitas Kinerja 31 Sasaran Kinerja 1 33 Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra 44 Sasaran Kinerja 2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan 56 Sasaran Kinerja 3 Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan 70 Sasaran Kinerja 4 Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA Sasaran Kinerja 5 76 Tersedianya produk diplomasi bahasa 86 Sasaran Kinerja 6 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah Sasaran Kinerja 7 97 Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Bali B. Realisasi Program/Agenda Prioritas 107 C. Realisasi Anggaran 108 Capaian Anggaran 108 Efisiensi Anggaran 111 D. Kinerja Lain-Lain 117 BAB IV PENUTUP 131 Ringkasan Kinerja 131

Grafik 1.1 Capaian Anggaran Tahun 2024 viii Grafik 1.2 Rincian Capaian IKK viii Grafik 1.3 Perbandingan Target dan Capaian IKK ix Grafik 1.4 Capaian Anggaran per Indikator Kinerja Kegiatan x Grafik 1.5 IKK 1.1 xi Grafik 1.6 IKK 2.1 xi Grafik 1.7 IKK 3.1 DAN 3.2 xii Grafik 1.8 IKK 4.1 xii Grafik 1.9 IKK 5.1 xiii Grafik 1.10 IKK 6.1 xiii Grafik 1.11 IKK 7.1 dan 7.2 xiv Grafik 1.12 Jumlah SDM Balai Bahasa 5 Grafik 2.1 Perkembangan Alokasi dan Realisasi Anggaran Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2020—2024 Grafik 3.1 Capaian IKK 1.1 Tahun 2022—2024 37 Grafik 3.2 Capaian IKK 2.1 Tahun 2022—2024 46 Grafik 3.3 Capaian IKK 2.1 Tahun 2022—2024 59 Grafik 3.4 Capaian IKK 3.2 Tahun 2022—2024 66 Grafik 3.5 Capaian IKK 4.1 Tahun 2022—2024 73 Grafik 3.6 Capaian IKK 5.1 Tahun 2022—2024 78 Grafik 3.7 Capaian IKK 6.1 Tahun 2022—2024 90

Gambar 1.1 Jumlah SDM Balai Bahasa 2 Gambar 1.2 Wilayah Kerja Balai Bahasa Provinsi Bali 5 Gambar 1.3 Budaya Kerja CINTA 6 Gambar 1.4 Kegiatan Arjuna 8 Gambar 1.5 Motto Balai Bahasa Provinsi Bali 8 Gambar 1.6 Struktur Organisasi 11 Gambar 3.1 Kegiatan Inventarisasi Kosakata dalam Penyusunan 34 Kamus Valensi Verba Bahasa Bali Gambar 3.2 pengambilan data Inventarisasi kosakata bahasa daerah 40 di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Karangasem 41 Gambar 3.3 pelaksanaan kegiatan Sidang Komisi Bahasa Daerah tahun 2024 Gambar 3.4 pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Kemahiran Berbahasa 48 Indonesia tahun 2024 Gambar 3.5 Festival Digital Musikalisasi Puisi 49 Gambar 3.6 A Lomba Cerdas Cermat Peringatan 100 Tahun A.A. Navis 51 Gambar 3.6 B Lomba Teater Peringatan 100 Tahun A.A. Navis 51 Gambar 3.7 Pelaksanaan UKBI di Kabupaten Klungkung dan Tabanan 51 Gambar 3.8 Puncak Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Bali tahun 2024 53 Gambar 3.9 Pelaksanaan Pembinaan Literasi Generasi Muda 55 Gambar 3.10 Penyerahan Penghargaan kepada Lembaga Binaan 62 sebagai Apresiasi Prestasi dan Dedikasi Gambar 3.11 Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi di Provinsi 67 Bali Tahun 2024 Gambar 3.12 Evaluasi dan Pemantauan Pemberdayaan Komunitas 68 Penggerak Literasi di Provinsi Bali Gambar 3.12 Tim BIPA Balai Bahasa Provinsi Bali melakukan 72 koordinasi dengan lembaga BIPA ( foto kiri), dan kegiatan Fasilitasi pengajaran BIPA (foto kanan) Gambar 3.13 Peninjauan bahan penerjemahan 80 81 Gambar 3.14 Penelaahan dan penyuntingan naskah cerita anak produk penerjemahan Gambar 3.15 Uji Keterbacaan Buku Cerita Anak Dwibahasa 83 Gambar 3.16 Revisi Buku Cerita Anak Dwibahasa Hasil Uji 83 Keterbacaan Gambar 3.17 Terjemahan Buku Cerita Anak Tahun 2024 84 Gambar 3.18 Rapat Koordinasi Pakar dan Pengajar 91 Gambar 3.19 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RBD di daerah 93 Gambar 3.20 Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tahun 2024 94 Gambar 3.21 Sosialisasi Parasali di Kabupaten Klungkung, Buleleng, 95 dan Bangli

Tabel 1.1 Sasaran Kegiatan IKK 1.1 x Tabel 1.2 Sasaran Kegiatan IKK 2.1 xi Tabel 1.3 Sasaran Kegiatan IKK 3.1 dan 3.2 xii Tabel 1.4 Sasaran Kegiatan IKK 4.1 xii Tabel 1.5 Sasaran Kegiatan IKK 5.1 xiii Tabel 1.6 Sasaran Kegiatan IKK 6.1 xiii Tabel 1.7 Sasaran Kegiatan IKK 7.1 dan IKK 7.2 xiv Tabel 1.8 Daftar Pegawai Balai Bahasa Provinsi Bali 3 15 Tabel 2.1 Tujuan Strategis dan Target Renstra Balai Bahasa Provinsi Bali Tabel 2.2 Matriks Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Bali 16 Tahun 2020—2021 Tabel 2.3 Matriks Rencana Strategis Revisi Balai Bahasa Provinsi 18 Bali Tahun 2022—2024 20 Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Prioritas Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2024 23 Tabel 2.5 Rencana Kerja Perindikator Kinerja Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2024 Tabel 2.6 Rencana Kerja Per Rincian Output Balai Bahasa Provinsi 23 Bali Tahun 2024 Tabel 2.7 Matriks Renstra 2020—2021 Sesuai dengan 24 Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 Tabel 2.8 Matriks Renstra 2022—2024 27 Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja 2024 (Awal) 28 Tabel 2.10 Alokasi Anggaran Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Bali 29 Tabel 2.11 Perjanjian Kinerja 2024 (Akhir) 29 30 Tabel 2.12 Alokasi Anggaran Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Bali (Revisi) Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 21 Tabel 3.2 Capaian IKK 1.1 tahun 2023 (revisi Renstra 2022—2024) 25 Tabel 3.3 Capaian IKK 1.1 dari tahun 2020—2021 (sebelum revisi 26 Renstra 2022—2024) Tabel 3.4 Komponen Pendukung IKK Jumlah Produk 27 Pengembangan Bahasa dan Sastra Tabel 3.5 Capaian IKK 2.1 Tahun 2022—2024 34 Tabel 3.6 Komponen Pendukung Pencapaian IKK 2.1 35 Tabel 3.7 Target Peningkatan Kualitas Pembinaan Lembaga selama 47 2021—2024 Tabel 3.8 Capaian IKK 3.1 Tahun 2022—2024 48

vi

Tabel 3.9 Capaian IKK 3.2 Tahun 2022—2024 54 Tabel 3.10 Capaian IKK 4.1 Tahun 2022—2024 60 Tabel 3.11 Capaian IKK 5.1 Tahun 2022—2024 65 Tabel 3.12 Capaian IKK 6.1 Tahun 2022—2024 77 Tabel 3.13 Capaian IKK 7.1 Tahun 2020—2021 89 Tabel 3.14 Capaian IKK 7.1 Tahun 2022—2024 89 Tabel 3.15 Capaian Prioritas Nasional Tahun 2024 96 Tabel 3.16 Realiasi Anggaran per Jenis Belanja Balai Bahasa 97 Provinsi Bali 100 Tabel 3.17 Realiasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2024 Tabel 3.18 Efisiensi SBK Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2024 101 Tabel 3.19 Strategi efisiensi anggaran untuk capaian di atas 100% 101 110 Tabel 3.20 Anggaran Crosscutting terkait Revitalisasi Bahasa Daerah Tahun 2024

vii

IKHTISAR EKSEKUTIF

SI BALI O Datong Bohasa Provinsi Bali

IKHTISAR EKSEKUTIF

aporan Kinerja Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan bagian dari laporan L capaian tahunan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2020—2024 sebagaimana ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2024 menyajikan tingkat pencapaian 7 (tujuh) sasaran kegiatan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan.

Pagu anggaran kegiatan Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Balai Bahasa Provinsi Bali sesuai dengan DIPA akhir revisi tahun 2024 sebesar Rp12.782.977.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terjadi blokir anggaran sebesar Rp481.700.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Pagu Aktif pada tahun 2024 adalah sebesar Rp12.301.277.000,00 (dua belas miliar tiga ratus satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp12.139.109.236,00 (dua belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah). Dengan demikian, realisasi anggaran dengan memperhitungkan anggaran yang diblokir tercapai 98,68%, sedangkan realisasi anggaran tanpa memperhitungkan anggaran yang diblokir maka realisasi anggaran tercapai sebesar 94,96%. Secara keseluruhan, capaian kinerja Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2024 seperti tampak pada grafik berikut.

Grafik 1.1 Capaian Anggaran Tahun 2024 Grafik 1.2 Rincian Capaian IKK

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan capaiannya melampaui target. Persentase tingkat ketercapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum capaian kinerja Balai Bahasa Provinsi Bali adalah sebagai berikut

Grafik 1.3 Perbandingan Target dan Capaian IKK

Grafik Perbandingan Target dan Capaian Masing-masing IKK 100% 90% 100,87 120 103,09 107,71 80% 100 120 120,69 109,09 108,43 70% 60% 50% 40% 30% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20% 10% 0% IKK 1.1 IKK 2.1 IKK 3.1 IKK 3.2 IKK 4.1 IKK 5.1 IKK 6.1 IKK 7.1 IKK 7.2 % Target % Realisasi

Capaian Anggaran per Indikator Kinerja Kegiatan

Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra 344.101.000 341.005.000 Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program… 1.346.345.000 1.311.824.863 Jumlah lembaga yang terbina… 348.552.000 341.356.000 Jumlah komunitas penggerak… 201.000.000 198.590.130 Jumlah pemelajar bahasa… 246.050.000 242.001.581 Jumlah produk penerjemahan 1.468.990.000 1.455.057.327 Jumlah partisipan pelindungan… 3.413.395.000 3.385.907.352 Predikat SAKIP Balai Bahasa Bali 2.988.518.000 2.926.412.760 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L… 1.944.326.000 1.936.954.223 Pagu Anggaran Realisasi Anggaran

Grafik 1.4 Capaian Anggaran per Indikator Kinerja Kegiatan

Apabila dilihat per indikator kinerjanya, capaian kinerja Balai Bahasa Provinsi Bali tahun 2022—2024 ini sebagai berikut.

Tabel 1.1 Sasaran Kegiatan IKK 1.1

Grafik 1.5 IKK 1.1

Realisasi Anggaran Anggaran Realisasi Persentase 341.005.000 344.101.000 99,10 400.000.000 Persentase Realisasi 200.000.000 Anggaran - Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Tabel 1.2 Sasaran Kegiatan IKK 2.1

Realisasi Anggaran Anggaran 1.311.824.863 97,44 Realisasi 2.000.000.000 1.346.345.000 Presentase Presentase 1.000.000.000 Realisasi Anggaran - Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan…

Tabel 1.3 Sasaran Kegiatan IKK 3.1 dan 3.2

Grafik 1.7 IKK 3.1 DAN 3.2

Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Anggaran Anggaran Realisasi Realisasi 341.356.000 97,94 98,80 Persentase 198.590.130 Persentase 348.552.000 400.000.000 500.000.000 201.000.000 Persentase Persentase Realisasi 200.000.000 Realisasi Anggaran Anggaran - - Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina

Tabel 1.4 Sasaran Kegiatan IKK 4.1

Realisasi Anggaran 98,35 Anggaran 242.001.581 Realisasi Persentase Persentase 500.000.000 246.050.000 Realisasi Anggaran - Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)

Tabel 1.5 Sasaran Kegiatan IKK 5.1

Grafik 1.9 IKK 5.1

Realisasi Anggaran Anggaran 1.455.057.327 99,05 Realisasi 1.468.990.000 2.000.000.000 Persentase Persentase Realisasi 1.000.000.000 Anggaran - Jumlah produk penerjemahan

Tabel 1.6 Sasaran Kegiatan IKK 6.1

Grafik 1.10 IKK 6.1

Realisasi Anggaran Anggaran 3.385.907.352 99,19 Realisasi 3.413.395.000 Persentase 4.000.000.000 Persentase Realisasi 2.000.000.000 Anggaran - Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra

daerah xiii

Tabel 1.7 Sasaran Kegiatan IKK 7.1 dan IKK

Grafik 1.11 IKK 7.1 dan 7.2

Realisasi Anggaran Anggaran Realisasi Persentase 97,92 2.926.412.760 5.000.000.000 2.988.518.000 Persentase Realisasi Anggaran - Predikat SAKIP Balai Bahasa Bali…

Realisasi Anggaran Anggaran Realisasi Persentase 1.936.954.223 99,62 1.944.326.000 Persentase 2.000.000.000 Realisasi Anggaran - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa…

PERMASALAHAN UMUM

1. Adanya peraturan daerah terkait dengan pengutamaan bahasa Bali (Pergub Bali No.80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali) yang berbenturan dengan program pengutamaan bahasa negara.

2. Pemahaman kebahasaan dan kesastraan masyarakat yang perlu ditingkatkan.

3. Minat generasi muda pada bidang kebahasaan dan kesastraan masih minim.

4. Masih terbatasnya informasi keberadaan data-data kebahasaan dan kesastraan, seperti sumber karya, lembaga, dan komunitas.

Permasalahan Umum xv

LANGKAH ANTISIPASI

1. Melakukan audiensi dengan pemangku kepentingan, baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

2. Melakukan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi secara intensif, berkelanjutan bermitra dengan lembaga sasaran.

3. Melakukan komunikasi dan koordinasi lebih intensif dengan komunitas kebahasaan dan kesastraan.

BABI PENDAHULUAN

AHASA PROVIN NSI BALI O Diatong Bohasa Provinsi Bali

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Balai Bahasa Provinsi Bali merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Balai Bahasa Provinsi Bali merupakan bagian dari Kemendikbudristek. Balai Bahasa Provinsi Bali pertama kali dibentuk pada tahun 1947. Pada waktu itu Balai Bahasa Provinsi Bali bernama Taal Ambtenaar voor Bali dan berkedudukan di Singaraja di bawah kepemimpinan Dr. Rudolf Goris. Tugas khusus yang diemban saat itu hanya terbatas untuk melaksanakan penelitian terhadap barang-barang kuno dan batu-batu bertulis yang ada di daerah Bali. Kantor pusat instansi ini berkedudukan di Jakarta bernama Instituut voor Taal en Cultuur Onderzork (ITCO) dan masih bernaung di bawah Fakulteit der Litteren en Wijsbegeerte Universiteit van Indonesie (sekarang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia).

Tahun 1950 Kantor Taal Ambtenaar voor Bali diubah menjadi Kantor Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan. Selanjutnya, dalam kurun waktu 2 tahun berikutnya, yakni Agustus 1952, nama instansi diubah lagi menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya. Kendati demikian, status kantor masih tetap bernaung di bawah Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Indonesia, Jakarta.

Nama Lembaga Bahasa dan Budaya mengalami perubahan lagi menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan Cabang Singaraja tahun 1960. Sejak saat itu instansi ini tidak lagi berada di bawah naungan Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Indonesia, tetapi langsung berada di bawah Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 034/1969, 29 Mei 1965, nama instansi ini diubah lagi menjadi Kantor Lembaga Bahasa Nasional (LBN) Cabang I Singaraja yang secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Selanjutnya, pada tahun 1975 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/1975 tentang adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Bahasa

Nasional (LBN) Cabang I Singaraja diubah lagi dengan nama Balai Penelitian Bahasa yang merupakan organisasi di daerah dari Kantor Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 022/O/1999, tanggal 28 Januari 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa, Balai Penelitian Bahasa diubah namanya menjadi Balai Bahasa yang merupakan unit pelaksana teknis bidang kebudayaan di lingkungan Depdikbud yang berada di bawah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1

Pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Bahasa Provinsi Bali adalah unit pelaksana teknis yang memiliki tugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerjanya di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022, Balai Bahasa Provinsi Bali memiliki tugas melaksanakan pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di Provinsi Bali.

Balai Bahasa Provinsi Bali telah mengalami sepuluh kali pergantian pimpinan hingga pada tanggal 12 Januari 2023 Dr. Herawati, S.S., M.A. digantikan oleh Valentina Lovina Tanate,

Gambar 1.1 Jumlah SDM Balai Bahasa

S.Pd., M.Hum.

Pada tahun 2024 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai bahasa Provinsi Bali terdiri atas 1 orang Kepala, 1 orang Kasubbag Umum, 6 orang Widyabasa, 1 orang Penerjemah, 2 orang penyuluh bahasa, 4 orang Operator Layanan Operasional, 4 orang Penelaah Teknis Kebijakan, 7 orang Pengadministrasi Perkantoran, serta 2 orang Pengolah Data dan Informasi.

Tabel 1.8 Daftar Pegawai Balai Bahasa Provinsi Bali

Tren perubahan jumlah pegawai Balai Bahasa Provinsi Bali dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat seperti tabel berikut.

3 Jumlah SDM Balai Bahasa Provinsi Bali Provinsi Bali

Grafik 1.12 Jumlah SDM Balai Bahasa Provinsi Bali

Wilayah kerja Balai Bahasa Provinsi Bali meliputi 8 kabupaten dan 1 kota yang terdiri

Gambar 1.2 Wilayah Kerja Balai Bahasa Provinsi Bali

atas Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar.

Balai Bahasa Provinsi Bali membangun budaya kerja yang diadaptasi dari budaya kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu KESATRIA. Kesatria mengandung nilai integritas tinggi dalam kinerja, kreatif dan inovatif dalam mengembangkan layanan, berani dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, adil dalam memberikan pelayanan, serta terus belajar untuk meningkatkan kompetensi. Dengan jiwa kesatria yang dimiliki, warga Balai Bahasa Provinsi Bali, maka kita dapat mewujudkan pelayanan kepada mitra dengan berlandaskan tata nilai Balai bahasa Provinsi Bali; Cepat, Inovatif, Netral, Transparan, dan

Akuntabel (CINTA). Budaya kerja CINTA diharapkan 4 dapat menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai Balai Bahasa Provinsi Bali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan

Gambar 1.3 Budaya Kerja CINTA

program lembaga untuk menjadikan Balai Bahasa Provinsi Bali semakin baik.

Budaya kerja CINTA dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Cepat

Balai Bahasa Provinsi Bali memberikan pelayanan dengan respons yang sigap, efisien, dan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan segera.

2. Inovatif

Balai Bahasa Provinsi Bali selalu berinovasi untuk menciptakan atau menerapkan ide, metode, dan/atau hal baru yang lebih efektif, kreatif, dan bermanfaat.

3. Netral

Balai Bahasa Provinsi Bali membangun lingkungan kerja yang bebas dari kepentingan pribadi, kelompok, atau intervensi yang dapat memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Dalam budaya ini, setiap individu diperlakukan secara adil, profesional, dan berdasarkan prinsip integritas tanpa adanya diskriminasi atau keberpihakan.

4. Transparan

Balai Bahasa Provinsi Bali menciptakan lingkungan kerja yang didasarkan pada keterbukaan, kejujuran, dan akses informasi yang jelas bagi semua pihak terkait. Dengan transparansi, komunikasi menjadi lebih efektif, kepercayaan meningkat, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara adil dan akuntabel.

5. Akuntabel

Budaya kerja akuntabel berarti lingkungan kerja yang menitikbertkan tanggung jawab pada setiap individu atau tim dalam melaksanakan tugas serta mempertanggungjawabkan hasilnya dengan transparan. Dalam budaya ini, setiap keputusan dan tindakan dilakukan dengan profesional, sesuai aturan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu bukti nyata penerapan budaya kerja CINTA, tecermin dalam salah satu program unggulan Balai Bahasa Provinsi Bali, yaitu Rumah BIPA. Rumah BIPA adalah pemberian fasilitasi BIPA kepada masyarakat/lembaga yang membutuhkan pengajar BIPA. Masyarakat/lembaga pengelola BIPA sering kali membutuhkan pengajar BIPA untuk memberikan pengajaran bahasa Indonesia kepada orang asing yang menjadi pegawai atau siswa di lembaga bersangkutan. Permohonan fasilitasi ini ditindaklanjuti dalam satu hari dengan berkoordinasi dengan lembaga BIPA (APPBIPA Bali) untuk menentukan pengajar yang memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa membeda-bedakan dengan tidak memungut biaya untuk fasilitasi ini. Respons ini menjadi penerapan nilai CINTA.

Untuk penerapan nilai CINTA di internal, Balai Bahasa Provinsi Bali merancang program Arjuna (Aksi Resik Jumat Bersinar). Program ini bertujuan untuk menghilangkan kebiasaan lama yang hanya membebankan tanggung jawab kebersihan kepada tenaga PPNPN. Dengan dilaksanakannya Program Arjuna ini, diharapkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan dimiliki seluruh pegawai.

Sampai saat ini, program Arjuna tetap berjalan setiap hari Jumat dan diikuti oleh seluruh staf Balai Bahasa Provinsi Bali. Manfaat Arjuna sudah dirasakan oleh seluruh staf Balai. Seluruh staf BBP Bali memiliki rasa kepedulian, kebersamaan, dan tanggung jawab terhadap lembaga.

Gambar 1.4 Kegiatan Arjuna

Gambar 1.5 Motto Balai Bahasa Provinsi Bali

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, terdiri atas Kepala, Subbagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;

14. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024; dan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

Tugas

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Fungsi

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Bahasa, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa, terdiri atas Kepala, Subbagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan itu, susunan organisasi Balai Bahasa Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Gambar 1.6 Struktur Organisasi

D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Balai Bahasa Provinsi Bali mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam isu strategis. Beberapa permasalahan/isu strategis yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut.

1. Ketidakselarasan Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah Daerah Ketidakselarasan yang dimaksud adalah terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali yang tidak 11 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sehingga tujuan dan konsep yang diharapkan tentu berbeda. Isu tersebut tetap akan menjadi kendala bagi Balai Bahasa Provinsi Bali dalam upaya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Papan nama lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di Provinsi secara umum mengikuti pergub tersebut sehingga Balai Bahasa Provinsi Bali kesulitan melakukan pendekatan terkait pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Kendati demikian, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait dengan perumusan peraturan gubernur ataupun peraturan lainnya terus dilakukan secara berkelanjutan.

2. Ketidakberimbangan Kualifikasi Birokrasi

Tidak berimbangnya jenjang birokrasi sering menjadi kendala yang menyebabkan kerja

sama dengan instansi terkait tidak berjalan mulus. Adanya pimpinan lembaga pemerintahan daerah terkait dengan jenjang eselon lebih tinggi yang enggan membuka ruang komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan balai bahasa bereselon lebih

rendah menghambat pencapaian sasaran penanganan masalah kebahasaan yang telah ditetapkan. Bahkan, hal tersebut menjadi batasan dalam pelaksanaan tugas.

3. Penurunan Sikap Positif terhadap Bahasa Indonesia

Saat ini terjadi pula penurunan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia mulai memudar. Hal itu tercermin dalam penggunaan bahasa masyarakat di tempattempat umum atau ruang publik, seperti pada

papan nama dan pada media luar ruang. Selain disebabkan ketidakselarasan undangundang dan peraturan gubernur, pemakaian bahasa asing yang tidak pada tempatnya menjadi kendala bagi penanganan masalah yang berhubungan dengan bahasa Indonesia di Provinsi Bali. Selain itu, penurunan sikap positif terhadap bahasa Indonesia juga tercermin dari penurunan minat dan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan kebahasaan dan kesastraan, khususnya literasi yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Saat ini Balai Bahasa Provinsi Bali memiliki sebanyak 28 orang SDM yang terdiri atas pimpinan, staf teknis, dan staf administrasi. Jumlah tersebut sangat terbatas jika dibandingkan dengan beban kerja bidang teknis (kebahasaan) dan administrasi. Keterbatasan SDM ini menyebabkan ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah staf sehingga tidak jarang terjadinya rangkap tugas/pekerjaan.

PERAN STRATEGIS

Balai Bahasa Provinsi Bali memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan yang diwujudkan melalui beberapa peran strategis, yaitu sebagai berikut.

BABII PERENCANAAN KINERJA

BALAI BAHASA PROVINSI BALI Q Datong Bahasa Provinsi Bali

A. Rencana Strategis

Visi

Visi Balai Bahasa Provinsi Bali periode 2020—2024 mengacu pada visi Kemendikbudristek, yang merupakan turunan langsung dari visi Presiden, yaitu

“Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Balai Bahasa Provinsi Bali mengacu pada misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu

1. mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan, serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam pendidikan;

2. mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional;

3. mewujudkan kelestarian bahasa daerah; dan

4. mengoptimalkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Strategis

Balai Bahasa Provinsi Bali mengacu pada tujuan strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa seperti yang dipaparkan dalam tabel.

Tabel 2.1 Tujuan Strategis dan Target Renstra Balai Bahasa Provinsi Bali

Keberhasilan pencapaian tujuan strategis tersebut diwujudkan melalui penetapan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020—2024, Balai Bahasa Provinsi Bali merumuskan capaian kinerja untuk tahun 2024. Capaian tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai komitmen untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal.

Matriks Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024, Balai Bahasa Provinsi Bali menetapkan sasaran, indikator, dan target Renstra (2020—2021) sebagai berikut.

Tabel 2.2 Matriks Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2020—2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Balai Bahasa Provinsi Bali menetapkan sasaran, indikator, dan target untuk sisa periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2022–2024 sebagai berikut.

Tabel 2.3 Matriks Rencana Strategis Revisi Balai Bahasa Provinsi Bali

Tahun 2022—2024

B. Program Prioritas 2024

Balai Bahasa Provinsi Bali dalam mendukung program prioritas Kementerian melalui program Merdeka Belajar turut serta melaksanakan Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah dan Merdeka Belajar Episode 23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan

Bahasa Balai Bahasa Provinsi Bali melaksanakan program prioritas dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terutama dalam

mewujudkan pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Kebijakan diarahkan pada tiga fokus utama sebagai berikut.

1. Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan

Literasi kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu upaya Badan Bahasa menciptakan ekosistem masyarakat Indonesia yang berbudaya literasi (terutama baca tulis). Literasi secara operasional dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, baik teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup sember daya manusia. Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan diarahkan pada dua ranah, yaitu dunia pendidikan dan masyarakat umum. penguatan literasi dalam dunia pendidikan bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan nalar kritis siswa, sedangkan penguatan literasi masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang literat.

2. Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

Pelindungan bahasa dan sastra daerah merupakan upaya menjaga bahasa dan sastra daerah agar tidak punah. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga—sejumlah besar pengetahuan—termasuk kearifan lokal, legenda, dan puisi—yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. Berkaitan dengan hal itu, berbagai aktivitas dilaksanakan dalam rangka melindungi bahasa daerah, yaitu pemetaan bahasa, kajian daya hidup bahasa, konservasi, revitalisasi, dan registrasi.

3. Internasionalisasi Bahasa Indonesia

Internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai internasional, strategi Lingua Franca Plus ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan dan keamanan. Melalui pendekatan pndidikan, Badan Bahasa melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan. Selaras dengan program prioritas Badan Bahasa, berikut ini Target dan Capaian Rincian Program Prioritas beserta Output (RO) Prioritas Nasional Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2024.

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Prioritas Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2024

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai pengguna anggaran Balai Bahasa Provinsi Bali menyusun rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut tren alokasi anggaran 2020—2024 Balai Bahasa Provinsi Bali.

Grafik 2.1 Perkembangan Alokasi dan Realisasi Anggaran Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2020—2024

Pada tahun 2020, Balai Bahasa Provinsi Bali mengalokasikan anggaran sebesar Rp8.403.800.000,00. Anggaran tersebut terbagi ke dalam tiga jenis belanja, yaitu (1) belanja pegawai sebesar Rp4.196.900.000,00, (2) belanja barang sebesar Rp3.866.900.000,00, dan (3) belanja modal sebesar Rp340.000.000,00. Dari total anggaran yang dialokasikan, realisasi penyerapan mencapai Rp7.544.198.807,00 atau sebesar 89,77%.

Pada tahun 2021, Balai Bahasa Provinsi Bali menerima alokasi anggaran sebesar Rp8.736.426.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga jenis belanja, yaitu: (1) belanja pegawai sebesar Rp3.452.085.000,00, (2) belanja barang sebesar Rp5.049.341.000,00, dan (3) belanja modal sebesar Rp235.000.000,00. Dari total pagu anggaran tersebut, realisasi yang berhasil dicapai mencapai Rp8.621.604.696,00 atau sebesar 98,69%. Dibandingkan dengan tahun 2020, alokasi anggaran tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp332.626.000,00 atau 3,96%, sementara realisasi anggaran meningkat sebesar Rp1.077.405.889,00 atau 14,28%.

Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Bali menerima alokasi anggaran sebesar Rp8.746.837.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk dua jenis belanja, yaitu: (1) belanja pegawai sebesar Rp2.409.735.000 dan (2) belanja barang sebesar

Rp6.337.102.000,00. dari total pagu anggaran tersebut, realisasi yang berhasil dicapai sejumlah Rp8.619.253.346,00 atau sebesar 98,54%. dibandingkan dengan tahun 2021, alokasi anggaran tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp10.411.000,00 atau 0,12%, namun realisasi anggaran mengalami penurunan sebesar Rp2.351.350,00 atau 0,03%.

Pada tahun 2023 Balai Bahasa Provinsi Bali menerima alokasi anggaran sebesar Rp10.798.155.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga jenis belanja, yaitu: (1) belanja pegawai sebesar Rp2.109.574.000,00, (2) belanja barang sebesar Rp6.324.953.000,00, dan (3) belanja modal sebesar Rp127.200.000,00. Dari total pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sejumlah Rp10.417.700.008,00 atau sebesar 96,48%. Dibandingkan dengan tahun 2022, alokasi anggaran tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.051.318.000,00 atau 23,45%, dan realisasi anggaran meningkat sebesar Rp1.798.446.662,00 atau 20,87%.

Pada tahun 2024, Balai Bahasa Provinsi Bali menerima alokasi anggaran sebesar Rp12.782.977.000,00. Namun, terdapat blokir anggaran sebesar Rp481.700.000,00, sehingga pagu aktif yang dapat digunakan menjadi Rp12.301.277.000,00. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp12.139.109.236,00. Jika perhitungan persentase penyerapan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan pagu awal sebelum pemblokiran, maka tingkat penyerapannya mencapai 94,96%. Namun, jika perhitungan dilakukan berdasarkan pagu aktif setelah pemblokiran, maka persentase penyerapan anggaran meningkat menjadi 98,68%.

Dari tahun 2020 hingga 2024, realisasi anggaran Balai Bahasa Provinsi Bali secara keseluruhan menunjukkan tren peningkatan. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan sebesar 0,03%. Penurunan ini disebabkan oleh upaya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja. Meskipun demikian, efisiensi tersebut tetap memungkinkan program dan anggaran terlaksana secara optimal tanpa mengurangi kualitas dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun rencana kerja dan anggaran tahun 2024 sebagai berikut

Tabel 2.5 Rencana Kerja Perindikator Kinerja Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2024

Tabel 2.6 Rencana Kerja Per Rincian Output Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2024

D. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020— 2024 menetapkan sasaran, indikator, dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel 2.7 Matriks Renstra 2020—2021 Sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020

Tabel 2.8 Matriks Renstra 2022—2024 Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Balai Bahasa Provinsi Bali menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2024. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis.

Dari sembilan indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2024, terdapat delapan indikator yang memiliki target berbeda dari yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Perbedaan ini disebabkan oleh penyesuaian target perjanjian kinerja (PK) tahun 2024 yang didasarkan pada capaian kinerja tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kriteria penetapan target PK yang harus bersifat menantang.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Balai Bahasa Provinsi Bali tahun 2024

Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja 2024 (Awal)

Tabel 2.10 Alokasi Anggaran Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Bali

Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengalami penyesuaian menjelang akhir tahun 2024. Pada awalnya, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp12.485.124.000,00. Namun, pada triwulan III, terjadi beberapa perubahan, yaitu revisi pengalihan gaji ke Sekretariat Badan Bahasa sebesar Rp580.000.000,00, penambahan anggaran dari Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra (Pusbin) untuk RO 2021.QDC.001 sebesar Rp897.853.000,00, serta revisi blokir penghematan perjalanan dinas sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 sebesar Rp481.700.000,00. Selanjutnya, pada triwulan IV, dilakukan revisi tambahan berupa pengalihan gaji ke Sekretariat Badan Bahasa sebesar Rp20.000.000,00. Dengan berbagai penyesuaian tersebut, nilai akhir pagu anggaran ditetapkan menjadi Rp12.782.977.000,00.

Tabel 2.11 Perjanjian Kinerja 2024 (Akhir)

Tabel 2.12 Alokasi Anggaran Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Bali (Revisi)

Pada tahun 2024, Balai Bahasa Provinsi Bali melakukan penyesuaian anggaran dalam Perjanjian Kinerja melalui revisi Perjanjian Kinerja tahun 2024. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyesuaian alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja dari anggaran sebesar Rp12.485.124.000,00 menjadi Rp12.782.977.000,00.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAHASA PROVIN5I BALI Q Datong Bahasa Provinsi Bali

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, Balai Bahasa Provinsi Bali menetapkan tujuh (7) Sasaran Kegiatan (SK) dan sembilan (9) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dihitung berdasarkan pengukuran kinerja setiap triwulan. Tingkat ketercapaiannya pada tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dan bahan evaluasi kinerja dari setiap target kinerja diperlukan uraian dan analisis capaian yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra

Produk pengembangan bahasa dan sastra pada setiap unit pelaksana teknis bersumber dari dua komponen kegiatan, yaitu pemerkayaan kosakata dan pengembangan kamus. Produk yang dihasilkan dua komponen ini akan memenuhi sasaran kegiatan berupa tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra. Balai Bahasa Provinsi Bali pada tahun-tahun sebelumnya telah menghasilkan beberapa produk pengembangan bahasa dan sastra, salah satunya adalah kamus dwibahasa BaliIndonesia. Kamus dwibahasa Bali-Indonesia dalam versi cetak diluncurkan pada tahun 2016. Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Bali pun berupaya untuk selalu menyediakan produk pengembangan bahasa dan sastra yang selaras dengan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, diluncurkanlah produk kamus dwibahasa Bali-Indonesia berbasis aplikasi pada tahun 2021 serta penambahan berbasis laman pada tahun 2022.

Pemutakhiran kedua versi tersebut juga telah dilaksanakan berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024 dihasilkan Kosakata Bahasa Bali untuk Pemerkayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selain itu, disusun pula Kamus Istilah Uparengga serta Kamus Valensi Verba Bahasa Bali sebagai produk pengembangan bahasa dan sastra. Dalam upaya pemerkayaan kosakata, Balai Bahasa

Provinsi Bali telah berperan aktif melakukan inventarisasi kosakata bahasa daerah. Hal tersebut juga dilakukan untuk mendukung pengayaan daya ungkap bahasa Indonesia. Balai Bahasa Provinsi Bali pada tahun 2024 juga masih melanjutkan kegiatan Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah dan mengusulkan 507 kosakata bidang istilah seni dan pewayangan untuk diserap ke dalam bahasa Indonesia. Pengusulan dilakukan melalui aplikasi kompilasi kamus (AKK) dalam KBBI. Penyediaan kamus istilah khusus Uparengga juga menjadi upaya Balai Bahasa Provinsi Bali dalam mendukung penyediaan buku rujukan dwibahasa bagi masyarakati. Pada penghujung tahun 2024, Balai Bahasa Provinsi Bali juga melakukan inventarisasi verba bahasa Bali sebagai bahan penyusunan kamus valensi verba bahasa Bali.

Gambar 3.1 Kegiatan Inventarisasi Kosakata dalam Penyusunan Kamus Valensi Verba Bahasa Bali

Kamus dalam format sederhana ini merupakan produk kerja sama yang disusun untuk dijadikan rujukan dalam pembelajaran dan penerjemahan bahasa Bali, khususnya yang berkaitan dengan verba dan turunannya. Keseluruhan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 membuahkan hasil berupa Sasaran Kegiatan (SK) 1; Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra tercapai sebesar 100% dengan dihasilkannya 3 produk dari target 3 produk.

Dampak (Outcome)

Pengayaan kosakata melalui pengusulan bahasa daerah ke dalam KBBI memiliki dampak yang positif bagi bahasa Indonesia dan bahasa daerah terkait. Konsep bahasa daerah yang unik dapat memperkaya daya ungkap bahasa Indonesia. Di sisi lain, bahasa Bali sebagai bahasa daerah yang diusulkan dan diserap ke dalam bahasa Indonesia (tercantum dalam KBBI), kekayaannya dapat ikut terekspos dalam ruang lingkup yang lebih luas.

Kamus adalah rujukan yang memberikan kemudahan pemakai bahasa untuk menemukan padanan atau memahami konsep dari istilah atau kosakata tertentu. Keberadaan Kamus Uparengga dan Kamus Valensi Verba Bahasa Bali–sebagai produk pengembangan bahasa dan sastra–juga membantu masyarakat yang ingin belajar budaya Bali melalui bahasanya. Kedua kamus tersebut juga mendukung upaya penyediaan bahan rujukan bagi penutur jati dalam mempelajari struktur bahasa (terutama bidang morfologi).

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

Definisi Operasional

Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra

Produk pengembangan bahasa adalah hasil kodifikasi norma kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan/atau UPT sebagai pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, atau acuan kebahasaan lain. Produk pengembangan bahasa dimanfaatkan sebagai standar penggunaan Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, ada pula produk pengembangan sastra. Produk ini dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan lain. Produk ini dapat digunakan dala lingkup yang lebih luas dan dapat diakses lebih cepat oleh masyarakat. Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra, antara lain, prosiding, bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, acuan, pedoman, pengayaan pembelajaran sastra, produk alih wahana, dan produk digitalisasi sastra (vlog, video, atau pangkalan data sastra). Manfaat dari produk-produk pengembangan sastra di antaranya adalah memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan, menyampaikan informasi kesastraan kepada masyarakat, menyediakan bahan pengayaan pembelajaran sastra di sekolah dan perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan humaniora.

Indikator kinerja kegiatan jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra tahun 2024 tercapai sejumlah 3 produk dari target sejumlah 3 produk (100%). Jika dibandingkan

dengan target akhir renstra (6 produk), capaian sampai dengan akhir tahun 2024 sudah melebihi target, yaitu sejumlah 8 produk (133,33%). Jika dibandingan dengan tahun 2023, capaian tahun 2024 memiliki nilai yang sama, sebesar 100%.

Tabel 3.2 Capaian IKK 1.1 tahun 2023 (revisi Renstra 2022—2024)

Capaian pada tahun 2022–2024 tidak dapat dibandingkan langsung dengan capaian tahun 2020–2021 karena terdapat perbedaan dalam indikator capaian output yang digunakan. Pada periode 2022–2024, indikator capaian meliputi jumlah bahasa daerah yang berhasil dimasukkan ke dalam KBBI dan jumlah produk pengembangan bahasa serta sastra yang dihasilkan. Sementara itu, pada tahun 2020–2021, indikator capaian lebih terfokus pada jumlah kosakata bahasa daerah yang terinventarisasi. Perbedaan indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Capaian IKK 1.1 dari tahun 2020—2021

(sebelum revisi Renstra 2022—2024)

Grafik 3.1 Capaian IKK 1.1 Tahun 2022—2024

Pencapaian IKK ini didukung oleh kegiatan pemerkayaan kosakata dan penyusunan kamus. Aktivitas dari tiap-tiap komponen dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4 Komponen Pendukung IKK Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

1. Pemerkayaan Kosakata

Pengusulan kosakata bahasa daerah untuk pengayaan KBBI adalah aktivitas pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia dari bahasa daerah yang dilakukan oleh seluruh unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Puluhan ribu kosakata bahasa daerah di Indonesia telah diusulkan. Tidak sedikit kosakata yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia dan digunakan oleh masyarakat.

Sejak awal renstra 2020—2022, Balai Bahasa Provinsi Bali telah melakukan upaya pemerkayaan kosakata dengan total usulan kosakata bahasa daerah sejumlah 3.500.

Kegiatan yang sama juga dilaksanakan pada tahun 2023 dan berhasil mengajukan satu produk pemerkayaan. Produk tersebut merupakan hasil dari serangkaian kegiatan, yaitu Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah untuk Pengayaan KBBI, Lokakarya Kosakata Bahasa Daerah (LKBD), dan Sidang Komisi Bahasa Daerah (SKBD).

Gambar 3.2 pengambilan data inventarisasi kosakata bahasa daerah

di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Karangasem

Kegiatan Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah (IKBD) terdiri atas kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kosakata bahasa daerah yang diperoleh dari narasumber lapangan dan sumber tertulis. Pada tahun 2024, jumlah kosakata yang harus dipenuhi oleh Balai Bahasa Provinsi Bali adalah 500. Dalam rangka mencapai target 500 kosakata bahasa Bali tersebut, dilakukan pengambilan data ke lapangan dan studi pustaka. Pengambilan data ke lapangan dilakukan untuk memperoleh data dan mendokumentasikan kekayaan kosakata bahasa daerah. Tempat yang menjadi daerah tujuan pengambilan data tahun 2024 adalah Kabupaten Karangasem (dilaksanakan 29 Januari—3 Februari 2024) dan Kabupaten Tabanan (dilaksanakan pada 22—27 Januari 2024). Kabupaten tersebut dipilih karena dinilai berpotensi untuk menyumbangkan lebih banyak kosakata, terutama kosakata budaya bidang istilah seni dan pewayangan.

Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan instrumen dan mewawancarai narasumber yang berprofesi sebagai seniman dan dalang.

Jumlah data yang diperoleh di lapangan sangat mencukupi, tetapi apabila dilihat dari segi konsep, banyak kosakata yang terlalu umum atau tidak unik sehingga tidak memenuhi syarat untuk diusulkan ke dalam KBBI. Oleh sebab itu, tim mengumpulkan data tambahan melalui buku-buku rujukan istilah seni dan Pewayangan, seperti kamus atau ensiklopedia. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan memastikan terlebih dahulu kosakata tersebut belum ada dalam KBBI, baik lemanya maupun konsepnya, dan belum pernah diusulkan sebelumnya. Kosakata tersebut kemudian didefinisikan sesuai dengan pola pendefinisian KBBI dan dilengkapi dengan perangkat entri, seperti kelas kata, pelafalan, dan pemenggalan. Kosakata yang sudah diolah lalu dibahas bersama pakar dalam Lokakarya Kosakata Bahasa Daerah (LKBD) pada 21—23 Agustus 2024. Hasil lokakarya selanjutnya dilaporkan pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk diperiksa kembali serta diberikan umpan balik. Umpan balik ini diberikan oleh Tim Redaksi KBBI dalam Sidang Komisi Bahasa Daerah (SKBD ) yang dilaksanakan pada 10—12 September 2024.

2. Penyusunan kamus Uparengga

Gambar 3.3 pelaksanaan kegiatan Sidang Komisi Bahasa Daerah tahun 2024

Produk kedua yang menjadi target IKK 1.1 adalah penyusunan Kamus Istilah Uparengga. Kamus Uparengga adalah buku rujukan yang di dalamnya terhimpun kosakata sarana dan prasarana pendukung dalam sebuah upacara keagamaan umat Hindu. Kamus Uparengga berupaya melengkapi kamus budaya tentang sesajen dan kamus istilah yadnya yang telah diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali pada tahun 2016. Kosakata dalam kamus uparengga adalah kosakata yang telah dikumpulkan dan diolah pada tahun 2019 menjadi sebuah draf kamus. Draf kamus tersebut selanjutnya disemai pada 26—28 Maret 2024 dalam bentuk konsinyasi bersama pakar. Terdapat 598 kosakata dalam draf kamus uparengga yang harus disemai dalam konsinyasi. Sayangnya, konsinyasi hanya dapat menyemai 70 kosakata dari 598 kosakata yang ada. Perbaikan secara mandiri adalah langkah lanjutan yang ditempuh untuk dapat menyemai keseluruhan kosakata yang ada. Kerja sama Tim Perkamusan dan Widyabasa untuk memperbaiki kosakata yang belum tersemai tuntas dalam konsinyasi membuahkan hasih berupa selesainya perbaikan 560 kosakata pada bulan Desember 2024.

3. Penyusunan Kamus Valensi Verba Bahasa Bali

Produk yang ketiga adalah Penyusunan Kamus Valensi Verba Bahasa Bali. Konsep kamus valensi verba melibatkan dua hal yang penting, yaitu verba dan valensi. Verba merupakan unsur penentu dalam pembentukan suatu klausa. Konstituen yang diperlukan sebuah verba dalam membentuk klausa yang gramatikal disebut valensi. Pemahaman mengenai valensi verba bertujuan untuk memudahkan para pemelajar bahasa Bali untuk memahami bahasa Bali itu sendiri melalui pola-pola klausa yang dapat dibentuk.

Kamus valensi verba bahasa Bali yang sederhana dihasilkan dari tahap inventarisasi verba (pengumpulan verba bahasa Bali berdasarkan makna verba acuan) dan konsinyasi hasil inventarisasi. Inventarisasi verba bahasa Bali diambil dari kuesioner 70 makna verba dari Valency Patterns Leipzig (ValPaL), Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. Makna Verba dari ValPaL adalah makna verba dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan dan dibuat datanya dalam bahasa Indonesia. Tidak semua bentuk dasar dalam bahasa Bali merupakan verba karena ada juga yang berupa prakategorial. Kegiatan inventarisasi verba berdasarkan makna verba ValPaL melibatkan peran serta 39 orang mahasiswa Program Studi Sastra Bali, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 14—16 Oktober 2024, di Hotel Aston, Denpasar dan menghasilkan 590 alternasi verba bahasa Bali dari 70 makna verba ValPaL.

Dalam proses konsinyasi pada 9—11 Desember 2024, 590 alternasi verba bertambah menjadi 635 alternasi verba bahasa Bali. Alternasi verba ini merupakan dasar yang akan digunakan untuk merumuskan struktur valensi verba dalam bahasa Bali berdasarkan kemampuan suatu alternasi membentuk klausa. Alternasi verba bahasa Bali dalam kamus akan membantu pemahaman terhadap bahasa Bali bagi penutur dan pemelajar bahasa Bali serta menjadi salah satu panduan penerjemahan bahasa Bali.

Strategi Pencapaian

1. Pendampingan pakar dalam proses pemberian umpan balik dari Tim Redaksi KBBI saat proses pengusulan pemerkayaan kosakata.

2. Pelibatan pakar dalam proses penyemaian dan pemutakhiran kosakata untuk produk pengembangan bahasa (kamus).

3. Pencapaian target produk pengembangan bahasa dan sastra selalu mengoptimalkan faktor pendukung kekayaan budaya sehingga dapat menghasilkan kosakata yang potensial untuk diusulkan.

Sasaran Kegiatan 2 44

Balai Bahasa Provinsi Bali sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di daerah melaksanakan kegiatan berdasarkan tiga program prioritas yang menjadi fokusnya, yakni literasi kebahasaan dan kesastraan, pelindungan bahasa daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Balai Bahasa Provinsi Bali dalam mendukung literasi kebahasaan dan kesastraan di daerah adalah pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia ke berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia, selain untuk mempertahankan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia, juga dimaksudkan untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dan meningkatkan sikap apresiatif masyarakat terhadap sastra Indonesia.

Dampak (Outcome)

Dampak (outcome) dari pelaksanaan indikator jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan adalah meningkatnya kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa Indonesia yang terbina, khususnya generasi muda usia 15—30 tahun.

Ketercapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan didukung oleh indikator kinerja kegiatan

Jumlah Penutur Bahasa yang Terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan. Penjelasan ketercapaian IKK berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada penjelasan berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1

Definisi Operasional

Jumlah penutur bahasa Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan dicapai melaalui beberapa kegiatan, yaitu peningkatan kemahiran berbahasa, peningkatan apresiasi sastra, pengujian kemahiran berbahasa Indonesia, dan pembinaan literasi generasi muda. Penutur Bahasa Indonesia adalah penutur bahasa yang karena profesi dan jabatannya menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Bentuk pembinaan dilakukan dengan (1) memberikan materi kebahasaan dan kesastraan, (2) memberikan bimbingan teknis praktik baik literasi baca tulis bagi generasi muda, serta (3) melaksanakan pengujian dan pelatihan kemahiran berbahasa Indonesia. Manfaat pembinaan ini adalah meningkatnya kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa Indonesia terbina.

Indikator kinerja kegiatan Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan tahun 2024 tercapai sebanyak 2.400 orang dari target sejumlah 2.000 orang (120%). Jika dibandingkan dengan target akhir renstra sejumlah 1.192 orang, sudah tercapai sejumlah 4.252 orang (356,71%). Capaian tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami peningkatan sejumlah 1.140 orang (90,48%).

Tabel 3.5 Capaian IKK 2.1 Tahun 2022—2024

Grafik 3.2 Capaian IKK 2.1 Tahun 2022—2024

Pencapaian IKK ini didukung oleh lima komponen kegiatan, yaitu peningkatan kemahiran berbahasa, peningkatan apresiasi sastra, pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka, pemilihan duta bahasa penggerak literasi, dan pembinaan literasi generasi muda. Pada tahun 2024 ini, Balai Bahasa Provinsi Bali dapat merealisasikan 2.400 orang penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan dari 2.000 orang yang ditargetkan.

Tabel 3.6 Komponen Pendukung Pencapaian IKK 2.1

1. Peningkatan Kemahiran Berbahasa

Balai Bahasa Provinsi Bali secara berkelanjutan berupaya meningkatkan kualitas berbahasa dan apresiasi sastra di lingkup masyarakat melalui berbagai program. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali dalam hal pembinaan bahasa dan sastra Indonesia adalah pemasyarakatan ke berbagai lapisan masyarakat.

Gambar 3.4 pelaksanaan kegiatan Penyuluhan 48

Kemahiran Berbahasa Indonesia tahun 2024

Pada 2024 Balai Bahasa Bali melaksanakan 2 kegiatan pembinaan secara tatap muka, yaitu di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bangli dengan jumlah peserta masingmasing 40 orang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada

pertimbangan pemerataan jangkauan kegiatan di wilayah yang berbeda secara geografis dan sosio-kultural di Provinsi Bali. Peserta kegiatan pembinaan adalah guru sekolah dasar di wilayah kabupaten tersebut. Selain melaksanakan kegiatan secara luring, kegiatan pembinaan juga dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom, Pembinaan ini berhasil menarik sejumlah 363 orang sehingga jumlah peserta penyuluhan secara keseluruhan mencapai 443 orang.

2. Peningkatan Apresiasi Sastra

Komponen peningkatan apresiasi sastra diperoleh melalui beberapa kegiatan, yaitu Bengkel Sastra Musikalisasi Puisi, Siniar Subasita, dan Lomba Musikalisasi Puisi. A. Bengkel Sastra Musikalisasi Puisi

Musikalisasi merupakan salah satu kegiatan apresiasi puisi dengan bentuk mengomunikasikan puisi kepada apresian melalui musik (nada, irama, lagu, atau nyanyian). Agar dapat memunculkan penafsiran yang sesuai dengan keinginan apresian, diperlukan teknik-teknik atau langkah-langkah penciptaan karya musikalisasi puisi serta proses mengalihwahanakan syair puisi menjadi bentuk karya sastra musikalisasi puisi.

Dalam pembelajaran sastra yang dilaksanakan di sekolah, setiap guru menggunakan cara yang berbeda ketika menyampaikan materi, khususnya pada pembelajaran tentang puisi. Untuk merefleksi isi yang disampaikan dalam salah satu puisi, guru bisa menggunakan berbagai cara, misalnya membacakan puisi, deklamasi puisi, musikalisasi puisi, dan dramatisasi puisi. Salah satu metode yang juga mungkin digunakan oleh guru dalam pembelajaran puisi adalah musikalisasi puisi. Untuk mendukung upaya tersebut, Balai Bahasa Provinsi Bali menyelenggarakan Bengkel Sastra Musikalisasi Puisi yang diikuti oleh 17 kelompok/sekolah dengan total 95 peserta.

B. Lomba Musikalisasi Puisi

Festival Digital Musikalisasi Puisi yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali pada tahun 2024 merupakan kelanjutan dari program Bengkel Musikalisasi Puisi. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan apresiasi puisi melalui media digital dan musik, khususnya di kalangan generasi muda. Festival ini diikuti oleh 17 kelompok musikalisasi puisi yang berasal dari 17 SMA, SMK, dan MA berbeda di Bali dengan total 95 peserta. Setiap kelompok terdiri atas 4 hingga 6 siswa. Seluruh kelompok Hmenunjukkan antusiasme dan menjadi representasi yang baik dari institusi pendidikan asal.

Gambar 3.5 Festival Digital Musikalisasi Puisi

C. Peringatan 100 Tahun AA Navis

Balai Bahasa Provinsi Bali menyelenggarakan Lomba Teater Peringatan 100 Tahun A.A. Navis Tingkat Siswa SMA/SMK Se-Provinsi Bali bagi siswa SMA/SMK sederajat se-Bali. Lomba ini diikuti oleh 12 kelompok teater yang berasal dari 12 sekolah berbeda di Bali, dengan total 132 peserta. Setiap kelompok terdiri atas 10 siswa dan 1 orang pendamping.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya pembinaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih mampu mengapresiasi dan memahami karya-karya sastra, khususnya karya A.A. Navis, Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah untuk menyalurkan kreativitas, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, dan pemahaman terhadap berbagai isu sosial. Selain itu, adanya kegiatan ini diharapkan dapat membantu terciptanya proses kreatif yang aktif, produktif, menyenangkan, dan menarik dalam aktivitas teater kalangan muda.

Dalam kegiatan bertema “A.A. Navis dan Moralitas: Refleksi 100 Tahun” ini dilaksanakan pula lomba cerdas cermat untuk meningkatkan pelestarian bahasa dan sastra dengan mendorong peningkatan kemampuan peserta dalam mempelajari dan memahami karya-karya dalam sastra Indonesia. Pengetahuan dan pembiasaan seputar karya sastra dapat memperluas wawasan siswa dalam memahami karya sastra dan unsur intrinsiknya. Lomba cerdas cermat juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, daya ingat, dan konsentrasi siswa. Melalui persiapan lomba cerdas cermat, peserta akan membaca, memahami, dan menganalisis karya sastra yang tentunya mampu meningkatkan pengetahuan mereka.

Kegiatan lomba cerdas cermat ini dilaksanakan pada 21 – 22 Oktober 2024 di Balai Bahasa Provinsi Bali. Kegiatan ini memiliki target sebanyak 16 kelompok yang terdiri atas 48 siswa dan 16 pendamping. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, hadir sejumlah 22 kelompok yang terdiri atas 66 siswa dan 22 pendamping. Meskipun ada satu kelompok pendaftar yang mengundurkan diri, kegiatan lomba cerdas cermat ini tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Gambar 3.6 A

Lomba Cerdas Cermat Peringatan 100 Tahun A.A. Navis

Gambar 3.6 B

Lomba Teater Peringatan 100 Tahun A.A. Navis

3. Pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) adalah sarana uji untuk mengukur tingkat kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. UKBI menjadi salah satu program unggulan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pada tahun 2024, pelaksanaan UKBI di Balai Bahasa Provinsi Bali meliputi sosialisasi dan pengujian bagi pemangku kepentingan, sosialisasi UKBI bagi siswa dan guru, dan uji coba UKBI. Sosialisasi dan pengujian bagi pemangku kepentingan dilaksanakan sebanyak 5 kali, yaitu sosialisasi dan pengujian UKBI bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Buleleng, Gianyar, Jembrana, Klungkung, dan Tabanan. Total peserta untuk sosialisasi dan pengujian bagi pemangku kepentingan di Provinsi Bali sebanyak 200 orang.

Gambar 3.7 Pelaksanaan UKBI di Kabupaten Klungkung dan Tabanan

Sosialisasi UKBI bagi siswa dilaksanakan di beberapa sekolah di Provinsi Bali. Sosialisasi dilaksanakan di sekolah masing-masing dengan melibatkan siswa dan guru pendamping yang bertugas membantu siswa dalam mengikuti UKBI. Sosialisasi di sekolah dilaksanakan di SMAN 3 Denpasar, SMAN 1 Singaraja (Kabupaten Buleleng), SMAN 2 Kuta, dan SMAN 2 Kuta Selatan (Kabupaten Badung). Dari seluruh sosialisasi ini tercatat sebanyak 5.976 peserta mengikuti UKBI. Ini menunjukkan capaian peserta UKBI sebanyak 370,03% dari 1.615 peserta yang ditargetkan. Hal itu menunjukkan bahwa realisasinya jauh melampaui target yang telah ditentukan di awal tahun. Hal itu bisa terjadi karena selain melalui sosilisasi ke sekolah-sekolah, juga dilakukan sosialisasi UKBI melalui laman dan media sosial Balai Bahasa Provinsi Bali, seperti WhatsApp, Facebook, dan instagram. Membentuk grup WA bagi pemangku kepentingan yang pernah mengikuti kegiatan UKBI juga menjadi salah satu strategi yang mumpuni untuk bisa mencapai target.

Uji Coba UKBI Adaptif Merdeka dilaksanakan di Tempat Uji Kemahiran Berbahasa (TUKB) Balai Bahasa Provinsi Bali. Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari berbagai profesi , yaitu pegawai negeri, karyawan swasta, mahasiswa, pelajar SMA, peneliti, wartawan, penerjemah, penulis, guru, pelajar SMP, guru BIPA, dan WNA.

4. Pemilihan Duta Bahasa Penggerak Literasi

Pemilihan Duta Bahasa tingkat Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali tahun 2024 merupakan sebuah ajang penting dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia, bahasa daerah, serta penguatan karakter generasi muda. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif generasi muda usia 18—25 tahun dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Partisipasi yang cukup signifikan (sebanyak72 peserta) dari berbagai perguruan tinggi di Bali menunjukkan antusiasme dan kepedulian generasi muda terhadap isu kebahasaan dan kebudayaan. Proses seleksi yang ketat dengan menghasilkan 10 finalis putra dan 10 finalis putri mencerminkan komitmen Balai Bahasa Provinsi Bali untuk memilih generasi muda terbaik sebagai representasi Bali, khususnya pada tingkat nasional.

Proses pembekalan yang diberikan kepada para peserta sebelum penilaian merupakan poin krusial dalam kegiatan ini. Pembekalan yang mencakup materi kebahasaan (bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah), kepribadian, dan wicara publik membekali para peserta dengan kompetensi yang komprehensif. Aspek kebahasaan menjadi fondasi utama, mengingat duta bahasa akan menjadi representasi dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kemahiran berbahasa asing juga penting dalam konteks globalisasi dan diplomasi budaya. Sementara itu, penguasaan bahasa daerah menjadi wujud pelestarian kekayaan budaya lokal.

Aspek kepribadian dan wicara publik melengkapi kompetensi kebahasaan serta memastikan duta bahasa mampu berkomunikasi dengan efektif, percaya diri, dan beretika. Penambahan aspek psikologi dalam penilaian juga menjadi poin pendukung karena dapat mengukur kestabilan emosi, kemampuan adaptasi, dan potensi kepemimpinan para peserta. Meskipun perwakilan Bali berhasil meraih peringkat Harapan II di tingkat nasional (mengalami penurunan dari periode sebelumnya), capaian ini tetap merupakan sebuah prestasi yang patut diapresiasi. Namun, perlu juga dilakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan di masa mendatang.

5. Pembinaan Literasi Generasi Muda

Seiring dengan meningkatnya upaya pembudayaan literasi dari segala sisi, khususnya pada generasi muda, serta makin beragamnya kegiatan dan informasi yang terkait program utama Badan Bahasa, terutama pada upaya kepedulian terhadap bahasa negara serta bahasa-bahasa daerah di lingkungan sekolah dan kampus, pada tahun 2024 Krida Duta Bahasa difokuskan pada pembinaan bertahap bagi generasi muda, yaitu Krida Aktivis Sekolah dan Aktivis Kampus Penggerak Literasi. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan sikap positif terhadap bahasa negara dan kepedulian terhadap bahasa daerah kepada aktivis organisasi sekolah (OSIS, Pramuka, PMR, KIR, dan sebagainya) tingkat SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan/atau para aktivis di tingkat kampus.

Gambar 3.9 Pelaksanaan Pembinaan Literasi Generasi Muda

Sejumlah 600 aktivis tingkat SMP, SMA, dan kampus telah mengikuti kegiatan krida yang terdiri atas tahap (1) diseminasi (melakukan koordinasi dan audiensi dengan sekolah atau kampus mitra untuk menyelaraskan rencana pelaksanaan kegiatan), (2) pembekalan (mengundang perwakilan aktivis dari sekolah dan kampus selama 1 hari untuk menerima materi pengutamaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah); (3) pendampingan (memantau secara daring pembuatan karya para aktivis dan melakukan revisi naskah bahan lomba); dan (4) selebrasi (melaksanakan lomba dan penjurian secara daring serta mengundang para pemenang dalam puncak selebrasi untuk penyerahan hadiah.

Kendala

1. Pelaksanaan bengkel sastra secara daring menghadirkan berbagai tantangan, terutama dalam hal koordinasi antaranggota kelompok.

Langkah antisipasi

1. Memilih platform komunikasi yang stabil dan memiliki fitur lengkap (seperti berbagi layar, chat, dan rekaman video);

Komunikasi yang dilakukan melalui platform digital sering kali kurang efektif dibandingkan dengan pertemuan tatap muka. kualitas audio dan video yang kurang optimal menjadi kendala signifikan;

2. koneksi internet yang kurang stabil di tempat kegiatan sehingga menghambat proses praktik pendaftaran dan pengujian UKBI Adaptif;

3. Duta Bahasa Provinsi Bali tidak berperan banyak dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan Krida Duta Bahasa karena rangkaian yang terlalu panjang dan kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan.

2. Panitia menyiapkan modem dan menyarankan peserta menggunakan koneksi internet pribadi melalui ponsel dan mengarahkan peserta dalam proses praktik pendaftaran dan pengujian UKBI;

3. Tim KKLP Literasi melakukan penyesuaian atas keterbatasan peran aktif Duta Bahasa Provinsi Bali dalam kegiatan ini dengan melibatkan Duta Bahasa pada hari-h pelaksanaan kegiatan.

Strategi Pencapaian

1. Pelaksanaan kegiatan Bengkel Sastra dilakukan melalui perpaduan metode luring dan daring agar menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam;

2. Tim pelaksana kegiatan Krida Duta Bahasa dalam menghimpun peserta dari tingkat kampus bekerja sama dengan LLDikti wilayah VIII. Untuk mengatasi antusiasme peserta tingkat kampus yang rendah, tim pelaksana kegiatan melakukan pembukaan lomba secara umum.

Sasaran Kegiatan 3 56

Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan

Balai Bahasa Provinsi Bali yang merupakan unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di daerah melaksanakan program pembinaan lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014. Kegiatan pembinaan lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa dan meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia.

Dampak (Outcome)

Dampak (outcome) dari pelaksanaan indikator Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya adalah peningkatan kualitas penggunaan bahasa pada lembaga yang dibina, baik penggunaan bahasa di ruang publik maupun tata naskah dinas.

Dampak yang dirasakan secara langsung melalui pembinaan komunitas literasi, yaitu tersedianya informasi bagi masyarakat berupa informasi profil komunitas penggerak literasi di Indonesia, meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengelola komunitas dalam melaksanakan praktik integrasi literasi dalam pembelajaran di tingkat sekolah dasar, meningkatnya kemampuan pengurus dalam mengelola komunitas literasi berbasis masyarakat, dan meningkatnya budaya serta kemampuan literasi baik di lingkup sekolah maupun di lingkup masyarakat.

Ketercapaian sasaran kegiatan “Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan” didukung melalui ketercapaian dua indikator kinerja kegiatan, yaitu 1. jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya; dan

2. jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina.

Penjelasan terkait ketercapaian tiap-tiap indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Indikator Kinerja Kegiatan 3.1

Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya

Definisi Operasional

Jumlah lembaga adalah jumlah lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui pendampingan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa. Lembaga adalah unit sasaran pembinaan penggunaan bahasa negara. Tiga kategori lembaga yang dijadikan sasaran adalah lembaga pendidikan, lembaga satuan kerja pemerintah, dan lembaga usaha berbadan hukum Indonesia (swasta). Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi audiensi, sosialisasi berupa pemberian materi, pendampingan atau asistensi perbaikan penggunaan bahasa pada lembaga, dan pemantauan/evaluasi serta pemberian penghargaan.

Penggunaan bahasa, baik di ruang publik maupun dalam dokumen lembaga, merupakan cerminan sikap bahasa masyarakat. Penggunaan bahasa yang tertib dengan mengutamakan bahasa negara di atas bahasa daerah dan bahasa asing menggambarkan masyarakat yang memiliki sikap positif terhadap bahasa negara. Sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Balai Bahasa Provinsi Bali melaksanakan tugas yang tersinkronisasi dengan Badan Bahasa. Mulai tahun 2022 sampai tahun 2024, Badan Bahasa melaksanakan program Pengutamaan Bahasa Negara di lingkup lembaga, baik penggunaan bahasa di ruang publik maupun dokumen.. Lembaga yang menjadi objek pembinaan terdiri atas lembaga pemerintah (15 lembaga), lembaga pendidikan (20 lembaga), dan lembaga swasta berbadan hukum (10 lembaga). Setiap tahun, selama periode 3 tahun ini, tim pelaksana di kantor/balai ditugasi melaksanakan program tersebut melalui tiga tahapan kegiatan, yaitu koordinasi dan sosialisasi; konsultasi dan pendampingan; serta evaluasi dan apresiasi.

Indikator kinerja kegiatan Jumlah Lembaga yang Terbina Penggunaan Bahasanya diukur berdasarkan peningkatan kualitas penggunaan bahasa dengan target peningkatan kualitas setiap tahunnya sebesar 16,03%. Pada tahun 2023 ditargetkan sejumlah 16,03 % (7 lembaga) dan telah terealisasi sejumlah 42,20 % (19 lembaga). Jika dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun berjalan (sejumlah 75,96%), baru tercapai sejumlah 57,78%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra (sejumlah 91,99%) kualitas pembinaan lembaga, capaian sampai dengan tahun berjalan baru sejumlah 63,41%.

Metode Penghitungan

Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina meliputi lembaga yang telah mendapatkan intervensi, antara lain.

Lembaga yang sudah terpantau;

Lembaga yang telah menerima sosialisasi pengutamaan bahasa negara;

Lembaga yang telah diaudiensi dan mendapat pendampingan;

Lembaga yang telah diberikan aksi; dan

Lembaga yang telah menerima penghargaan

Satuan: Lembaga

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Tabel 3.7 Target Peningkatan Kualitas Pembinaan Lembaga selama 2021--2024

Tabel 3.8 Capaian IKK 3.1 Tahun 2022—2024

Grafik 3.3 Capaian IKK 2.1 Tahun 2022—2024

Balai Bahasa Provinsi Bali telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga pada tahun

2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia pada berbagai lembaga di Provinsi Bali. Sebanyak 45 lembaga yang telah berpartisipasi dalam program ini terdiri atas 20 lembaga pendidikan, 15 lembaga pemerintah, dan 10 lembaga swasta. Secara umum, kegiatan pembinaan ini telah berhasil meningkatkan kesadaran dan praktik pengutamaan Bahasa Indonesia pada lembaga-lembaga tersebut. Hal ini terlihat dari peningkatan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai ranah, seperti penulisan surat dinas, pembuatan papan nama, spanduk, dan dokumen-dokumen resmi lainnya.

Lembaga Pemerintah Lembaga Swasta 60

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Badung

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem

3. Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung

4. Dinas Pendidikan Kota Denpasar

5. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olaharaga Kabupaten Jembrana

6. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bangli

7. Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem

1. SMAN 1 Semarapura

2. MAN 2 Jembrana

3. MTs Negeri 2 Jembrana

4. MTs Negeri Karangasem

5. SMAN 1 Tabanan

7. SMAN 7 Denpasar

6. SMAN 2 Kuta

8. SMK PGRI Amplapura

9. SMKN 1 Bangli

10. SMKN 1 Gianyar

11. SMKN 1 Negara

12. SMKN 3 Singaraja

13. SMP Albanna Denpasar

14. SMP Dharma Praja Denpasar

15. SMP Widya Sakti Denpasar

16. SMPN 1 Gianyar

Lembaga Sekolah

1. Bali Bird Park

2. Clandys Grosir

3. DTW Tanah Lot

4. Hotel Aston Denpasar

5. Hotel Bali Taman

6. Hotel Grand Shanti Denpasar

7. Hotel Inna Sindu

8. Hotel Taman Surgawi

9. Krishna Oleh-Oleh

8. Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan

9. Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli

10. Dinas Perhubungan Kabupaten Badung

11. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

12. Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar

13. Dinas Perhubungan Kota Denpasar

14. Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem

15. Sekretariat Daerah Kota Denpasar

16. Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung

17. SMPN 1 Semarapura

18. SMPN 1 Singaraja

19. SMPN 1 Tabanan

20. SPK GreenSchool

Dari 45 lembaga yang dibina, target awal pembinaan adalah 91,99% lembaga diharapkan dapat meningkat kualitasnya. Pada pelaksanaannya, kegiatan ini telah berhasil melampaui target dengan tercapainya 43 lembaga atau 95,55% lembaga menunjukkan peningkatan kualitas dalam pengutamaan Bahasa Indonesia. Bahkan, 5 dari 45 lembaga tersebut dinilai telah menunjukkan kinerja terbaik dalam pengutamaan Bahasa Indonesia dan mendapatkan penghargaan tingkat Provinsi Bali tahun 2024. Kelima lembaga tersebut adalah SMAN 2 Kuta, SMKN 1 Gianyar, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan, Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, dan DTW Tanah Lot.

Keberhasilan kelima lembaga ini dapat menjadi contoh dan motivasi bagi lembagalembaga lain untuk terus meningkatkan pengutamaan bahasa Indonesia.

Gambar 3.10 Penyerahan Penghargaan kepada Lembaga Binaan sebagai 62

Apresiasi Prestasi dan Dedikasi

Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan ini, terdapat 2 lembaga yang belum mencapai target yang diharapkan. Masalah utama yang memengaruhi pencapaian target ini adalah adanya Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No. 80 Tahun 2018 tentang Penggunaan Bahasa Bali. Pergub ini memberikan penekanan pada penggunaan Bahasa Bali, yang dalam beberapa kasus, menimbulkan kebingungan dan dualisme dalam penggunaan bahasa di ruang publik dan dokumen lembaga. Beberapa lembaga merasa kesulitan untuk menyeimbangkan penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Bali sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengutamaan bahasa Indonesia pada lembaga-lembaga tersebut. Selain pembinaan terhadap 45 lembaga tersebut, Balai Bahasa Provinsi Bali juga telah melakukan pembinaan terhadap 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Sekretariat Provinsi Bali. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan bahasa negara yang baik dan benar di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Sebagai tindak lanjut dari permasalahan ini, Balai Bahasa Provinsi Bali akan melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah terkait implementasi Pergub No. 80 Tahun 2018 agar tercipta sinergi dan kejelasan dalam penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Bali. Kedua, memberikan pendampingan dan pelatihan yang lebih spesifik

kepada lembaga-lembaga yang belum mencapai target dengan berfokus pada strategi pengintegrasian penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Bali secara proporsional dan efektif. Ketiga, melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program pembinaan ini untuk mengidentifikasi potensi masalah lain dan merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran.

Dampak positif dari kegiatan pembinaan ini secara keseluruhan adalah meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengutamaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia di berbagai ranah, baik di lingkungan lembaga maupun di ruang publik. Dengan adanya tindak lanjut yang tepat, diharapkan permasalahan terkait implementasi Pergub No. 80 Tahun 2018 dapat diatasi sehingga pengutamaan bahasa Indonesia di Provinsi Bali dapat berjalan lebih optimal.

Indikator Kinerja Kegiatan 3.2

Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina

Definisi Operasional

Jumlah komunitas penggerak literasi di Indonesia adalah jumlah komunitas yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa. Komunitas penggerak literasi adalah perkumpulan sosial (di luar pendidikan formal) yang terdiri atas beberapa orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca beserta kegiatan yang menyertainya (pendampingan, praktik baik, dan bimbingan teknis). Komunitas tersebut dikenal di lingkungannya, memiliki nama diri komunitas, memiliki tempat beraktivitas, memiliki struktur kepengurusan, dan memiliki program kerja. Adapun tujuan adanya komunitas penggerak literasi adalah untuk meningkatkan minat baca dan mewujudkan masyarakat yang literat. Bentuk pembinaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ialah dengan, antara lain, (1) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat dini dan mendasar; (2) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat menengah atau tingkat atas; (3) penyelenggaraan dan praktik baik literasi di komunitas penggerak literasi; (4)

pemanfaatan enam literasi dasar untuk kecakapan hidup (literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan); (5) pemanfaatan bahasa Indonesia dalam industri kreatif; (6) pelatihan bagi pengelola komunitas literasi; serta (7)

Metode Penghitungan

Lembaga yang telah menerima pelayanan profesional bidang bahasa dan hukum Lembaga yang telah dibina program penggunaan bahasa di ruang publik Lembaga yang telah dibina program praktik baik integrasi literasi Lembaga yang telah dibina program pemberdayaan komunitas penggerak literasi (kemah literasi) Satuan: Lembaga Tipe Penghitungan: Kumulatif

pemberian fasilitasi lain dalam mendukung pelaksanaan literasi kebahasaan dan kesastraan. Manfaat yang diharapkan dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya kompetensi khusus anggota/elemen penggerak literasi dalam bidang kompetensi literasi.

Definisi komunitas penggerak literasi (berdasarkan hasil rekomendasi saat Rapat Kerja Program Pembinaan

Bahasa dan Sastra di Bandung pada tanggal 8—11 Desember 2021) adalah komunitas yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pembelajaran, dan penguatan aktivitas membaca dan menulis. Komunitas tersebut dikenal di lingkungannya, memiliki nama diri komunitas, memiliki tempat beraktivitas, memiliki struktur kepengurusan, dan memiliki program kerja. Adapun tujuan adanya komunitas penggerak literasi adalah untuk meningkatkan minat baca dan mewujudkan masyarakat yang literat. Manfaat yang diharapkan dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya kompetensi khusus anggota penggerak literasi dalam bidang kompetensi literasi. Pada tahun 2024, komunitas penggerak literasi yang terbina adalah komunitas literasi yang telah mendapatkan pelatihan untuk memberdayakan komunitasnya masing-masing. Terbina dimaknai dari proses sosialisasi, koordinasi, pelatihan, dan evaluasi.

Pembinaan komunitas literasi juga dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mendukung Gerakan Literasi Nasional yang telah digaungkan sejak tahun 2016. Gerakan literasi ini perlu dikuatkan di segala sektor, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Pada tahun 2023 dan 2024, komunitas penggerak literasi yang terbina adalah komunitas literasi berbasis masyarakat. Hal ini berbeda dengan pembinaan tahun 2022 yang berfokus pada pembinaan komunitas literasi berbasis sekolah. Meski demikian, pemutakhiran profil komunitas literasi (berbasis lembaga/non lembaga) dilaksanakan secara berkelanjutan selama 3 tahun.

Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina tahun 2024 tercapai sejumlah 24 lembaga dari target sejumlah 22 lembaga.

Tabel 3.9 Capaian IKK 3.2 Tahun 2022—2024

Grafik 3.4 Capaian IKK 3.2 Tahun 2022—2024

Komponen pendukung tercapainya IKK Jumlah Komunitas Penggerak Literasi Terbina adalah sebagai berikut.

1. Pemutakhiran profil komunitas literasi

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menjaring data komunitas literasi yang ada di Provinsi Bali. Proses penjaringan data dilakukan dengan menggunakan metode daring

(pembagian formulir penjaringan) dan secara luring (disisipkan dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas literasi). Program ini dilakukan untuk menjaring profil komunitas yang belum terdata dan memutakhirkan profil komunitas yang sudah terdata sebelumnya.

2. Pemberdayaan komunitas literasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Denpasar secara bersemuka pada 24–26 April 2024. Sebanyak total 24 lembaga telah dibina agar mampu memberdayakan dan meningkatkan aktivitas serta kualitas komunitasnya masing-masing. Peserta dari kegiatan ini adalah ketua, pengurus, dan/atau anggota komunitas literasi yang berasal dari 9 kota/kabupaten di Provinsi Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan praktik baik literasi di lingkup komunitas; meningkatkan wawasan dalam pemanfaatan enam literasi dasar untuk kecakapan hidup (literasi baca-tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan); melatih pemanfaatan bahasa dan sastra sebagai penunjang aktivitas literasi komunitas; dan memberikan tambahan wawasan pemanfaatan ekonomi kreatif dan pembuatan produk berdaya jual sebagai alternatif sumber dana komunitas.

3. Pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas literasi

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai rangkaian akhir dalam program pembinaan komunitas literasi. Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui kebermanfaatan pembinaan yang dilakukan Balai Bahasa Provinsi Bali, mengetahui keberlangsungan aktivitas komunitas binaan, meningkatkan semangat kolaborasi antarkomunitas ataupun antara komunitas dengan Balai Bahasa Provinsi Bali, membagikan praktik baik program bantuan pemerintah untuk komunitas literasi, dan memutakhirkan profil komunitas.

Gambar 3.12 Evaluasi dan Pemantauan Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi di Provinsi Bali

Dampak yang dihasilkan dari IKK ini adalah terjaringnya data tambahan komunitas literasi yang mutakhir, terbinanya komunitas penggerak literasi, dan terevaluasinya program pemberdayaan komunitas penggerak literasi di Provinsi Bali.

Kendala Langkah antisipasi 69

1. Beberapa perwakilan komunitas tidak dapat hadir dalam kegiatan pemberdayaan dan evaluasi karena jadwalnya berbenturan dengan agenda lain.

2. Dalam proses penjaringan data profil, masih terdapat komunitas di Provinsi Bali yang belum terdata atau belum terhubung dengan Balai Bahasa Provinsi Bali.

1. Panitia kegiatan mengantisipasi kemungkinan kekurangan peserta dengan menyiapkan daftar peserta cadangan. Langkah ini sekaligus memberikan kesempatan bagi komunitas lain, terutama yang belum terbina, untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali.

2. Untuk mengantisipasi adanya komunitas yang belum terdata di Provinsi Bali, tim KKLP Literasi terus memperkuat sinergi dengan komunitas, Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM), pegiat, dan lembaga-lembaga terkait. Upaya ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai keberadaan komunitas yang belum terhubung serta meminta bantuan dalam menyebarkan formulir penjaringan data kepada komunitas-komunitas tersebut.

Strategi Pencapaian

1. Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada pengelola komunitas literasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam program-program literasi.

2. Menjalin koordinasi dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait guna mendukung pelaksanaan program secara efektif.

3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) secara maksimal.

Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA

Bali, hingga saat ini, masih memiliki daya tarik tersendiri, khususnya dari segi budaya dan pariwisata serta dampak ekonomi yang dibawa oleh kedua hal tersebut. Hal ini menyebabkan banyak orang datang ke Bali, tidak terkecuali warga negara asing (WNA). Kedatangan WNA tersebut tidak hanya untuk berwisata, tetapi juga untuk bekerja, bahkan menetap di Bali. Tujuan kedatangan WNA tersebut menyebabkan tidak sedikit dari mereka yang belajar bahasa Indonesia juga dengan berbagai tujuan, seperti menambah pengalaman baru saat berwisata, berkomunikasi sehari-hari dengan warga lokal, serta untuk tujuan yang lebih spesifik, yaitu bekerja. Para WNA tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai pemelajar BIPA, belajar di lembaga-lembaga penyelenggara BIPA yang ada di Bali. Di sisi yang berdampingan, banyaknya minat dan kebutuhan WNA di Bali untuk belajar bahasa Indonesia, menyebabkan banyak bermunculannya lembaga/program BIPA baru di Provinsi Bali, baik lembaga mandiri, perguruan tinggi, sekolah SPK, maupun pengajar mandiri.

Menindaklanjuti keberadaan pemelajar dan lembaga BIPA di Bali tersebut, Balai Bahasa Provinsi Bali sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia serta daerah di Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dan kegiatan ke-BIPA-an, seperti (1) Fasilitasi dan Pembinaan Jejaring Ke-BIPA-an dalam Program Rumah BIPA, (2) Forum Ilmiah Ke-BIPA-an, dan (3) Festival Cakap Berbahasa. Ketiga kegiatan Ke-BIPA-an tersebut bertujuan untuk memfasilitasi lembaga, pengajar, dan pemelajar BIPA di Provinsi Bali. Selain itu, khususnya, dalam Program Rumah BIPA juga dilaksanakan pendataan pemelajar BIPA yang bertujuan untuk mengetahui jumlah pemelajar BIPA di Provinsi Bali tahun 2024. Ketiga kegiatan Ke-BIPA-an Balai Bahasa Provinsi Bali tersebut menghasilkan 20 lembaga BIPA terfasilitasi dan sebanyak 463 pemelajar BIPA terdata pada tahun 2024.

Dampak (Outcome)

Dampak (Outcome) dari pelaksanaan Sasaran Kegiatan (SK) meningkatnya Jumlah pemelajar BIPA adalah terfasilitasinya peningkatan mutu 20 lembaga penyelenggara BIPA (dari target 5 lembaga) dan terdatanya 463 orang pemelajar BIPA (dari target 427 pemelajar) dalam berbagai jenjang BIPA di Provinsi Bali.

Ketercapaian Sasaran Kegiatan meningkatnya jumlah pemelajar BIPA didukung oleh indikator kinerja kegiatan Jumlah Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Penjelasan ketercapaian IKK berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada penjelasan berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan 4.1

Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)

Definisi Operasional

Jumlah pemelajar BIPA adalah jumlah pemelajar yang belajar bahasa Indonesia secara formal, nonformal, dan informal di dalam dan luar negeri. Pemelajar BIPA adalah penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia di dalam dan luar negeri.

Salah satu kegiatan dalam Program Rumah BIPA Balai Bahasa Provinsi Bali tahun 2024 adalah kembali dilaksanakannya pendataan pemelajar BIPA di Provinsi Bali. Pendataan pemelajar BIPA ini didasarkan pada surat Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0613/I4/BS.02.01/2022 tentang Target Capaian Pemelajar BIPA. Berdasarkan surat tersebut, Balai Bahasa Provinsi Bali mendapat target capaian pemelajar BIPA sebanyak 80 orang pemelajar pada 2022—2024. Selanjutnya, merujuk pada capaian target tahun 2023 (sebanyak 422 pemelajar terdata), pada tahun 2024 target pemelajar BIPA menjadi 427. Pendataan pemelajar ini merupakan salah satu bagian dari agenda pendataan ke-BIPA-an yang terangkum dalam kegiatan Rumah BIPA tahun 2024.

Gambar 3.12 Tim BIPA Balai Bahasa Provinsi Bali melakukan koordinasi dengan lembaga

BIPA ( foto kiri) dan kegiatan Fasilitasi pengajaran BIPA (foto kanan)

Pada tahun 2024, pendataan ke-BIPA-an dilaksanakan di Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar. Pendataan ini diutamakan untuk lembaga BIPA baru atau lembaga BIPA yang belum terdata sebelumnya. Lembaga-lembaga tersebut, yaitu SPK Sunrise School Bali, Sekolah Lentera Kasih, Australian Independent School Bali, Asian Intercultural School, The Alam Bali School, Caterpillar School Bali, dan Pondok Pekak Library. Selain dari pendataan langsung ke lembaga BIPA, untuk memenuhi target pemelajar, dilakukan pula pendataan secara tidak langsung. Terdapat pemelajar BIPA yang terdata melalui kegiatan kegiatan fasilitasi pengajaran BIPA Balai Bahasa Provinsi Bali. Pemelajar BIPA yang terdata melalui kegiatan tersebut berasal dari SPK Canggu Community School, SPK Green School Bali, dan SPK Sekolah Dyatmika. Pendataan tidak langsung juga dilakukan dengan mengirim kuesioner pendataan ke lembaga BIPA lainnya, seperti Lembaga Cinta Bahasa, Jembatan Bahasa, Bahasa Bule, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali Island School. Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, pada tahun 2024 target capaian pemelajar BIPA dapat terpenuhi dan meningkat dari tahun sebelumnya. Telah terdata sebanyak 463 pemelajar BIPA di Provinsi Bali. Sementara itu, dari Kegiatan Forum Ilmiah Ke-BIPA-an, Festival Cakap Berbahasa, dan Fasilitasi Ke-BIPA-an lainnya yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa

Metode Penghitungan

Jumlah akumulasi pemelajar BIPA yang terlayani, baik secara langsung, oleh fasilitasi program BIPA Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (pusat dan/atau UPT balai/kantor bahasa) melalui lembaga

Satuan: orang

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Provinsi Bali, pada tahun 2024 ini terdapat 20

lembaga BIPA yang terfasilitasi program profesional Ke-BIPA-an.

Tabel 3.10 Capaian IKK 4.1

Tahun 2022—2024

Grafik 3.5 Capaian IKK 4.1 Tahun 2022—2024

Indikator kinerja kegiatan Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) tahun 2024 tercapai sejumlah 463 orang dari target sejumlah 427 orang (108,43%). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terdapat peningkatan sebesar 9,71%, sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra sejumlah 240 orang, capaian sampai dengan tahun 2024 sudah melampaui target sebesar 1.266 orang (527,5%).

Kendala Langkah antisipasi

Dalam pendataan Ke-BIPA-an tahun 2024, tidak ditemui kendala berarti. Namun, kegiatan Ke-BIPA-an lainnya yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali, seperti Forum Ilmiah KeBIPA-an dan Festival Cakap Berbahasa membuktikan masih ada lembaga BIPA baru yang belum terdata.

Mencatat data awal lembaga BIPA tersebut terlebih dahulu, seperti nama lembaga dan narahubung sebagai acuan dalam melaksanakan pendataan lebih lanjut pada tahun berikutnya.

Strategi Pencapaian

1. Pada tahun 2025 dalam Program Rumah BIPA akan kembali dilaksanakan pendataan ke-BIPA-an untuk mendata lembaga baru (lembaga yang belum terdata).

2. Pada tahun 2025 direncanakan dilaksanakan bimtek yang dikhususkan bagi pengajar BIPA di sekolah SPK agar semakin banyak lembaga BIPA berupa SPK dalam jejaring ke-BIPA-an Balai Bahasa Provinsi Bali.

3. Semakin banyak bersinergi dengan APPBIPA Cabang Bali dan lembaga BIPA di Bali dalam pengadaan pengajar BIPA.

Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya produk diplomasi bahasa

Salah satu kegiatan utama untuk mendukung program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam upaya internasionalisasi bahasa Indonesia adalah penerjemahan. Kegiatan ini menjadi bagian strategis dalam memperkenalkan dan memperluas penggunaan bahasa Indonesia di kancah internasional. Sebagai bagian dari program tersebut, Balai Bahasa Provinsi Bali berkomitmen menyediakan produk penerjemahan berupa buku cerita anak yang difokuskan pada alih bahasa dari bahasa Bali dan bahasa Melayu Loloan ke bahasa Indonesia. Pada tahun 2024, program ini ditargetkan menghasilkan 116 buku cerita anak dwibahasa (bahasa daerah-bahasa Indonesia), sebagai wujud nyata dalam mendukung pelestarian bahasa daerah sekaligus memperkuat pengembangan literasi di Indonesia.

Dampak (Outcome)

Dampak dari pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Produk Terjemahan adalah tersedianya produk buku hasil program penerjemahan yang berfokus pada buku cerita anak dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Produk terjemahan yang dihasilkan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali berkontribusi dalam mendukung program penguatan literasi dengan menyediakan buku cerita anak berkualitas yang bertemakan science, technology, engineering, arts, dan maths (STEAM). Buku-buku ini dapat diakses secara luas sehingga bermanfaat bagi anak-anak Indonesia dan pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

Ketercapaian Sasaran Kegiatan Tersedianya produk diplomasi bahasa didukung oleh indikator kinerja kegiatan Jumlah produk penerjemahan. Penjelasan ketercapaian IKK berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada penjelasan berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan 5.1

Jumlah produk penerjemahan

Definisi Operasional

Produk penerjemahan adalah buku dan atau dokumen yang dihasilkan dari pengalihbahasaan bahasa sumber ke bahasa sasaran (dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya, serta dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya). Produk penerjemahan merupakan bentuk produk diplomasi kebahasaan yang berfungsi mendukung kepentingan strategis negara dan pemerintah, sekurangkurangnya untuk

1. mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia melalui pemajanan bahasa Indonesia di dunia internasional;

2. memberikan pemahaman tentang nilai keindonesiaan kepada masyarakat internasional,

Metode Penghitungan

Jumlah produk penerjemahan yang dihasilkan

Satuan: Produk

Tipe penghitungan: Kumulatif

3. mempercepat penyerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta peradaban dunia;

4. melestarikan kearifan lokal dan mengembangkannya di tingkat nasional; serta

5. meningkatkan pemerataan akses informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pembangunan nasional

yang inklusif.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, produk penerjemahan dihasilkan dari kegiatan

1. penerjemahan buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta karya sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya;

2. penerjemahan dokumen negara dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya;

3. penerjemahan buku dan dokumen dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya; dan

4. penerjemahan dan pengalihaksaraan manuskrip atau prasasti dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia.

Tabel 3.11 Capaian IKK 5.1 Tahun 2022—2024

Grafik 3.6 Capaian IKK 5.1 Tahun 2022—2024

Indikator kinerja kegiatan Jumlah produk penerjemahan tahun 2024 tercapai sejumlah 116 produk dari target sejumlah 115 produk (100,87%). Jika dibandingkan dengan target akhir renstra sejumlah 209 produk, capaiannya sudah melampaui target, yaitu sejumlah 356 produk (170,33%). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terdapat penurunan sejumlah 108 produk (48,21%). Capaian produk yang dihasilkan berupa buku cerita anak dwibahasa, yang terdiri atas 113 produk buku cerita anak dalam bahasa Bali-bahasa Indonesia dan 3 produk buku cerita anak dalam bahasa Melayu Loloan-bahasa Indonesia. Dari 116 produk tersebut, sebanyak 32 buku jenjang B2, 42 buku jenjang B3, dan 42 buku jenjang semenjana atau jenjang C.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Capaian indikator kinerja tersedianya produk diplomasi bahasa tahun 2024 diperoleh melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut.

1. Peninjauan Bahan Penerjemahan

Kegiatan peninjauan bahan penerjemahan merupakan tahapan awal dari rangkaian pelaksanaan program penerjemahan tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring bahan penerjemahan, penulis, penerjemah, penyunting, dan penelaah bahasa daerah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan koordinasi antarinstansi, sosialisasi program penerjemahan Balai Bahasa Provinsi Bali kepada masyarakat, dan menyesuaikan tema bahan penerjemahan dengan target pembaca serta kondisi sosial-budaya masyarakat pembaca. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng. Sasaran kegiatan ini adalah sekolah dasar melalui dukungan dinas pendidikan kota/kabupaten dan komunitas literasi. Capaian dari kegiatan peninjauan bahan penerjemahan ini adalah tersampaikannya informasi pelaksanaan program penerjemahan tahun 2024, terdatanya kebutuhan bahan bacaan cerita anak tingkat sekolah dasar (dari segi tema dan penjenjangannya) sehingga penyediaan produk penerjemahan sesuai dengan target pembaca sasaran, serta terjaringnya calon penulis naskah cerita anak untuk mengikuti kegiatan seleksi naskah cerita anak bahan penerjemahan.

Gambar 3.13 Peninjauan bahan penerjemahan

2. Bimtek Penulisan dan Penerjemahan Naskah Cerita Anak Berbahasa Daerah

Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penulisan dan penerjemahan naskah cerita anak berbahasa daerah dilaksanakan untuk mengumpulkan naskah cerita anak bahan penerjemahan. Moda bimtek dilakukan karena sulitnya mendapatkan naskah cerita anak berbahasa daerah bertemakan STEAM untuk bahan penerjemahan. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat umum yang berminat untuk mengembangkan potensi dalam bidang penulisan cerita anak. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 120 penulis yang naskah ceritanya lolos seleksi. Kegiatan ini melibatkan tiga narasumber yang berprofesi sebagai praktisi penulis cerita anak, yaitu Benny Ramdhani, Debby Lukito Goeyardi, dan Dian Kristiani. Capaian kegiatan ini adalah terkumpulnya naskah cerita anak dalam bahasa Bali dan Melayu Loloan serta teks terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

3. Penelaahan dan Penyuntingan Naskah Cerita Anak Produk Penerjemahan

Tahapan kegiatan selanjutnya setelah terkumpulnya naskah bahan penerjemahan melalui bimtek adalah kegiatan penelaahan dan penyuntingan naskah cerita anak. Kegiatan ini bertujuan untuk (1) menelaah substansi naskah cerita anak, (2) menyunting kebahasaan naskah cerita anak, baik bahasa Bali maupun terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dan (3) menelaah hasil suntingan terjemahan naskah cerita anak.

Gambar 3.14 Penelaahan dan Penyuntingan

Naskah Cerita Anak Produk Penerjemahan

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan penelaah cerita anak, penelaah terjemahan, penyunting bahasa Bali, dan penyunting bahasa Indonesia yang seluruhnya berasal dari pihak internal dan eksternal Balai Bahasa Provinsi Bali. Kegiatan penelaahan dan penyuntingan dilaksanakan dalam dua tahap karena banyaknya naskah yang harus ditelaah dan disunting, yaitu sebanyak 116 naskah cerita dalam dua bahasa (bahasa daerah dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia). Keseluruhan naskah tersebut merupakan naskah pilihan yang telah melalui proses telaah oleh penelaah cerita yang sekaligus juga sebagai narasumber pada kegiatan bimtek yang telah dilaksanakan sebelumnya. Capaian dari kegiatan ini adalah sebanyak 116 naskah cerita anak dwibahasa, yaitu bahasa Bali-Indonesia dan bahasa Melayu Loloan-Indonesia telah ditelaah dan disunting berdasarkan substansi cerita dan kebahasaannya.

4. Pengilustrasian dan Pengatakan Naskah Cerita Anak Produk Penerjemahan

Kegiatan pengilustrasian dan pengatakan merupakan rangkaian kegiatan penerjemahan yang bertujuan untuk mengilustrasikan naskah cerita anak sesuai dengan konsep cerita dan mengatak hasil ilustrasi serta teks cerita sehingga berwujud buku cerita anak terjemahan bergambar. Kegiatan ini diawali dengan seleksi tim ilustrator yang terdiri atas ilustrator dan pengatak. Seleksi dibuka untuk umum.

Pelaksanaan seleksi melibatkan tiga orang juri dengan lata belakang akademisi dan praktisi. Dari hasil keputusan rapat dewan juri, sebanyak 21 ilustrator dinyatakan lolos seleksi. Setelah mendapatkan calon ilustrator, selanjutnya dilaksanakan taklimat ilustrator dan penandatanganan kontrak kerja pembuatan ilustrasi. Sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati oleh Balai Bahasa Provinsi Bali dan Ilustrator, waktu pelaksanaan pembuatan ilustrasi dan pengatakan buku adalah 60 hari kalender. Capaian dari kegiatan ini adalah sebanyak 116 naskah cerita anak produk penerjemahan telah dibuatkan ilustrasi dan diatak menjadi buku cerita anak bergambar dalam dua bahasa.

5. Uji Keterbacaan Buku Cerita Anak Dwibahasa Produk Penerjemahan

Setelah pengatakan buku, tahapan selanjutnya adalah uji keterbacaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kelayakan substansi buku, baik dari aspek materi, penyajian, grafika, maupun bahasanya, sebelum buku tersebut dipublikasikan kepada masyarakat. Kegiatan uji keterbacaan buku tahun 2024 dilaksanakan di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan Bangli. Sasaran kegiatan ini adalah siswa sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 beserta guru pendampingnya sebagai perancah. Kriteria pembaca sasaran telah disesuaikan dengan penjenjangan buku yang diujikan. Buku diuji kelayakannya dengan metode membaca dan memberikan masukan berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan untuk pembaca. Capaian dari kegiatan uji keterbacaan ini adalah sebanyak 116 buku cerita anak, yang terdiri atas 32 buku jenjang B2, 42 buku jenjang B3, dan 42 buku jenjang C, telah diuji kelayakannya dan mendapatkan masukan dari pembaca sasaran. Hasil uji keterbacaan ini ditindaklanjuti dengan merevisi buku sesuai dengan masukan yang diperoleh dari pembaca sasaran.

Gambar 3.15 Uji Keterbacaan Buku Cerita Anak Dwibahasa

6. Revisi Buku Cerita Anak Dwibahasa Hasil Uji Keterbacaan

Kegiatan Revisi Buku merupakan tindak lanjut dari kegiatan uji keterbacaan. Kegiatan ini bertujuan untuk untuk merevisi dan menyelaraskan kembali buku cerita anak dwibahasa produk penerjemahan berdasarkan masukan dari hasil uji keterbacaan sehingga menghasilkan buku yang berkualitas dan layak untuk dibaca oleh masyarakat pembaca. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan semua pihak, baik penulis, ilustrator, penelaah, penyunting, maupun pengatak buku. Semua pihak yang terlibat dalam penyediaan buku cerita anak terjemahan ini secara bersama-sama mendiskusikan dan merevisi buku sehingga buku layak dikonsumsi untuk anak-anak jenjang sekolah dasar. Capaian dari kegiatan ini adalah sebanyak 116 buku cerita anak dwibahasa (bahasa BaliIndonesia) dan (bahasa Melayu Loloan-Indonesia) produk penerjemahan tahun 2024 telah direvisi sesuai dengan masukan dari hasil uji keterbacaan buku.

Gambar 3.16 Revisi Buku Cerita Anak Dwibahasa Hasil Uji Keterbacaan

7. Pengajuan Penilaia, permohonan ISBN, dan publikasi buku digital

Tahap selanjutnya dari revisi buku adalah pengajuan buku untuk penilaian dan permohonan ISBN. Pengajuan penilaian buku ditujukan ke Pusat Perbukuan dan Perpusnas. Capaian dari kegiatan ini adalah sebanyak 116 buku cerita anak dwibahasa produk penerjemahan tahun 2024 telah melalui proses penilaian dan mendapatkan ISBN untuk selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat.

Gambar 3.17 Terjemahan Buku Cerita Anak Tahun 2024

Kendala Langkah antisipasi 85

1. Terdapat kendala terkait pemblokiran anggaran untuk paket rapat bimbingan teknis.

2. Sulit menemukan buku cerita anak bermuatan STEAM yang tersedia dalam bahasa daerah, baik bahasa Bali maupun bahasa Melayu Loloan, untuk dijadikan bahan penerjemahan buku.

3. Rendahnya tingkat kompetensi penulis dalam menghasilkan buku

1. Bimbingan Teknis (Bimtek) dilaksanakan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali;

2. Pengumpulan naskah dilakukan melalui bimtek penulisan dan penerjemahan naskah cerita anak berbahasa daerah;

3. Berkoordinasi dengan narasumber untuk meninjau dan menelaah kembali hasil karya penulis;

cerita anak yang menggunakan bahasa daerah.

4. Ilustrasi dan penyelesaian pengatakan tidak dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

5. Penilaian dan pengajuan ISBN memerlukan waktu yang cukup lama.

4. selalu memberikan dukungan dan mengingatkan ilustrator agar tetap fokus pada tugasnya; dan

5. berkoordinasi secara intensif dengan tim penilai di Pusat Perbukuan.

Strategi Pencapaian

Melaksanakan setiap tahapan kegiatan penerjemahan dengan baik dan tepat waktu, guna menghasilkan produk yang tidak hanya mendidik, tetapi juga menghibur, serta sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman anak-anak

Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah

Upaya pelindungan bahasa dan sastra daerah, Program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) merupakan tahapan strategi setelah sebelumnya dilaksanakan pemetaaan bahasa dan sastra, vitalitas bahasa dan sastra sebagai bentuk pengukuran daya hidup suatu bahasa, serta upaya konservasi bahasa dan sastra daerah. RBD yang dimotori oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan salah satu upaya program pelindungan bahasa dan sastra daerah. Hal ini bertujuan untuk menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah sebagai upaya revitalisasi bahasa daerah secara umum. Hal tersebut bermakna upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah melalui pewarisan kepada generasi muda untuk mendorong penggunaannya dalam berbagai ragam komunikasi sehingga daya hidup bahasa daerah tersebut berada pada taraf aman dan ditransmisikan dengan baik.

Upaya pelindungan bahasa dan sastra daerah, selain masyarakat pemilik bahasa dan sastra tersebut, pemerintah pun tentu ikut hadir dalam usaha pelindungannya. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (UU RI No. 24/2009) dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 (PP No. 57/2014). Teks UU No 24/2009 dan PP 57/2014 sebagai penjabaran dari Pasal 36 Undang-undang 1945 mengamanatkan bahwa bahasa negara, serta kebijakan penanganan bahasa dan sastra daerah diarahkan pada tiga tindakan, yaitu pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra daerah. Hal ini sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Signifikansinya terletak pada isi peraturan perundang-undangan tersebut yang mengukuhkan kedudukan bahasa sebagai simbol dan sarana pemersatu, identitas serta wujud eksistensi suatu bangsa.

Untuk memaksimalkan upaya pelindungan bahasa dan sastra daerah, Balai Bahasa Provinsi Bali sebagai UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Provinsi Bali, menyediakan prasarana pelindungan bahasa daerah melalui revitalisasi bahasa dan sastra daerah di Provinsi Bali. Revitalisasi merupakan kegiatan yang dirancang oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa sebagai upaya pelindungan bahasa dan sastra daerah di Provinsi Bali. Tahun 2024 Balai Bahasa Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) dan implementasi dari kegiatan tersebut adalah terlaksanakannya Festival Tunas Bahasa Ibu. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan menumbuhkan tunas-tunas penutur jati, mencegah kepunahan suatu bahasa, dan menjadikan penutur aktif bahasa daerah dengan mempelajari bahasa daerah dengan menyenangkan. Model pembelajaran dan target Partisipan perlindungan bahasa sasaran ini diukur melalui capaian indikator kinerja berupa jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah dengan target 251 orang.

Adapun dampak dari terpenuhinya sasaran kegiatan 6 ini adalah Kegiatan terkait dengan pelindungan bahasa dan sastra daerah yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali mampu meningkatkan kesadaran pemerintah dalam untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Tanggal 11 September 2014 tentang

Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah. Dengan adanya program ini, secara umum terjadi peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah di Provinsi Bali dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah. Hal itu terlihat pada partisipan Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Bali yang berjumlah 390 orang.

Dampak (Outcome)

Dampak (outcome) dari pelaksanaan indikator Jumlah Partisipan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah adalah adanya regenerasi yang diberikan maestro kepada pewaris. Dengan adanya regenerasi, jumlah partisipan dalam pelindungan bahasa dan sastra semakin bertambah. Para partisipan diharapkan dapat mewariskan kembali ilmu yang telah mereka dapatkan kepada orang lain sehingga bahasa dan sastra daerah dapat terlindungi dengan baik.

Ketercapaian Sasaran Kegiatan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra didukung oleh indikator kinerja kegiatan Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra. Penjelasan ketercapaian IKK berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada penjelasan berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan 6.1

Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah

Definisi Operasional

Partisipan pelindungan bahasa dan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pelindungan bahasa dan sastra. Berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2014, terkait pelindungan bahasa dan sastra adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa dan sastra, melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Kegiatan pelindungan yang dimaksud adalah mencakup konservasi dan revitalisasi bahasa serta sastra daerah yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa. Partisipan pelindungan bahasa yang terlibat dalam konservasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan konservasi bahasa, baik berupa penyusunan sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi maupun dalam perekaman audio-visual. Partisipan pelindungan bahasa yang terlibat dalam revitalisasi bahasa merupakan penutur jati bahasa yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi bahasa.

Partisipan pelindungan bahasa dan sastra yang terlibat dalam pelindungan bahasa adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pelindungan bahasa, yaitu konservasi dan revitalisasi yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa, baik sebagai penutur, seniman tradisi, maupun masyarakat pemilik bahasa dan sastra. Partisipan pelindungan bahasa yang terlibat dalam konservasi bahasa adalah maestro, penutur tradisi, seniman, budayawan, dan sastrawan yang menjadi narasumber/informan. Partisipan pelindungan bahasa yang terlibat dalam revitalisasi bahasa merupakan penutur jati dan seniman yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi bahasa.

Capaian kinerja yang dihasilkan dari indikator kinerja kegiatan Jumlah Partisipan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sejumlah 390 orang dari target yang ditetapkan sejumlah 315 orang.

Tabel 3.12 Capaian IKK 6.1 Tahun 2022—2024

Grafik 3.7 Capaian IKK 6.1 Tahun 2022—2024

Indikator kinerja kegiatan Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah tahun 2024 tercapai sejumlah 390 orang dari target sejumlah 315 orang (123,81%). Jika dibandingkan dengan target akhir renstra sejumlah 877 orang, sampai dengan tahun 2024 sudah tercapai sejumlah 1.081 orang (123,26%). Capaian tahun 2024 Jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sejumlah 78 orang (25%).

Rangkaian kegiatan yang mendukung tercapainya 390 partisipan dalam program pelindungan bahasa dan sastra daerah mencakup berbagai langkah strategis, yaitu sebagai berikut.

1. Koordinasi antarinstansi dalam rangka implementasi model pelindungan bahasa daerah.

Capaian dari komponen kegiatan ini didukung oleh dua aktivitas berikut.

a. Rapat Koordinasi dilaksanakan dengan melibatkan Pakar dan elemen pemerintahan daerah. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti dinas pendidikan kabupaten/kota, badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) kabupaten/kota, dinas kebudayaan, lembaga bahasa, akademisi, budayawan, tokoh adat, serta pihak-pihak terkait lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan langkah serta efektivitas pelaksanaan program pelindungan bahasa dan sastra daerah.

b. Koordinasi Pakar dan Pengajar

Koordinasi dengan para pakar dan pengajar melalui Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertujuan untuk menyusun bahan ajar Revitalisasi Bahasa Daerah. Kegiatan ini menghasilkan tujuh modul bahan ajar yang dirancang khusus untuk mendukung revitalisasi bahasa daerah, yaitu (1) Modul Masatua; (2) Modul Matembang Sekar Alit; (3) Modul Nyurat Aksara Bali; (4) Modul Pidarta; (5) Modul Ngawi miwah Ngwacen Puisi Bali Anyar; (6) Modul Ngawi Cerita Pendek Berbahasa Daerah; dan (7) Modul Bebanyolan (Stand-Up Komedi Tunggal). Penyusunan modul-modul tersebut juga melibatkan berbagai pakar, termasuk ahli pendidikan, akademisi, budayawan, tokoh adat, pegiat bahasa, serta pihak-pihak lain yang relevan dalam bidang revitalisasi bahasa. Para pakar ini memiliki keahlian dalam bahasa yang direvitalisasi, keterampilan di berbagai bidang terkait, serta kemampuan untuk berinovasi dalam mendukung pelestarian dan pengembangan bahasa daerah.

2. Pemberdayaan penutur jati dan pelaku sastra

Capaian dari komponen kegiatan ini didukung oleh kegiatan berikut.

a. Bimtek Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah untuk Tunas Bahasa Ibu

Bimbingan Teknis Guru Utama dalam rangka Revitalisasi Bahasa Daerah diselenggarakan di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kegiatan ini melibatkan 30 peserta dari setiap kabupaten/kota yang terdiri atas 15 guru SD dan 15 guru SMP, dengan peserta keseluruhan berjumlah 270 orang. Para peserta berasal dari berbagai unsur, yaitu pengawas, kepala sekolah, anggota MGMP/KKG, serta guru mata pelajaran muatan lokal Bahasa Bali. Selama kegiatan berlangsung, narasumber menyampaikan tujuh materi utama yang telah dirancang sebagai modul bahan ajar yang telah disusun dalam forum Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT).

b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memantau pelaksanaan pengimbasan sebagai tindak lanjut kegiatan Bimbingan Teknis Guru Utama. Pengimbasan dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu pengimbasan kepada guru sejawat dan pengimbasan kepada siswa. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah, secara keseluruhan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) di Provinsi Bali berjalan dengan cukup baik. Para siswa menyatakan bahwa mereka senang dengan cara guru mengajarkan bahasa Bali. Hal itu terlihat dari tingginya partisipasi dan minat mereka dalam pembelajaran serta kegiatan-kegiatan terkait Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD). Guru juga menunjukkan antusiame dengan terlaksananya pengimbasan ilmu kepada guru sejawat yang kemudian diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing. Antusiasme guru juga tentunya berdampak positif pada antusiasme siswa.

Pelaksanaan RBD ini didukung penuh oleh pemerintah daerah, termasuk dalam hal penyediaan anggaran, fasilitasi, dan kebijakan yang mendukung pelestarian bahasa daerah. Pengawas sekolah telah bertugas memantau jalannya Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) menunjukkan bahwa semua kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan pedoman yang telah disediakan dalam Bimbingan Teknis Guru Utama dan memastikan program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) berjalan sesuai rencana serta mencapai tujuan yang diharapkan. Kepala sekolah juga telah mengantisipasi dan mengatasi kendala selama pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kelancaran kegiatan dan mengatasi tantangan yang muncul.

Gambar 3.19 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RBD di daerah

c. Festival Tunas Bahasa Ibu

Festival Tunas Bahasa Ibu Revitalisasi Bahasa Daerah sebagai salah satu upaya pelindungan bahasa adalah kegiatan untuk menambah penutur muda terbina. Penambahan penutur muda ini diusahakan melalui transmisi di sekolah, komunitas, dan keluarga. Hasil dari proses transmisi bahasa daerah dapat diapresiasi melalui beberapa tahapan kegiatan, salah satunya adalah Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI). Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) memuat berbagai kegiatan atau lomba-lomba ekspresif yang dapat diikuti generasi muda, seperti lomba Mendongeng, Menulis Aksara Daerah, Menulis Cerita Pendek, Menulis dan Membaca Puisi Berbahasa Bali, Pidato, Matembang Sekar Alit (pupuh); dan Bebanyolan (stand-up comedy). Kegiatan ekspresif tersebut dikemas dalam bentuk festival dan lomba kekinian yang bervariasi. Tujuan dilaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu agar revitalisasi bahasa daerah dengan berbagai variasi ini dapat masuk ke segmen penutur muda dan menggugah minat positif mereka terhadap bahasa daerahnya, dan bahasa daerah tersebut tetap ajeg dan Lestari.

Gambar 3.20 Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tahun 2024

Tercapainya target jumlah partisipan terkait revitalisasi bahasa daerah adalah terlaksananya pemberdayaan penutur jati dalam pelatihan implementasi model pelindungan bahasa daerah (279 orang) berbasis sekolah yang berasal dari sembilan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Dari hasil pemberdayaan penutur jati dilaksanakan pengimbasan kepada para guru kemudian dilanjutkan ke siswa/sekolah yang ada di Provinsi Bali. Dengan adanya pengimbasan tersebut, implementasi pelindungan bahasa daerah akan terlaksananya pemasyarakatan aksi melalui Festival Tunas Bahasa Ibu di tingkat kecamatan, kabupaten, dan tingkat provinsi. Dari festivalfestival yang telah dilaksanakan, diharapkan tumbuh tunas-tunas atau penutur jati bahasa daerah tersebut. Partisipan yang aktif dalam Festival Tunas Bahasa Ibu di tingkat Provinsi Bali adalah 252 orang, dengan rincian setiap lomba diwakili 2 orang peserta (putra dan putri), baik tingkat SD dan tingkat SMP, dari sembilan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali.

d. Parasali

Sebagai upaya pelestarian bahasa daerah, Balai Bahasa Provinsi Bali secara aktif mempromosikan revitalisasi bahasa, aksara, dan sastra Bali. Salah satu inisiatif konkrit adalah sosialisasi aplikasi pembelajaran aksara, bahasa, dan sastra Bali atau Parasali (Paplajahan Aksara, Basa, lan Sastra Bali) kepada para pendidik di tingkat sekolah dasar di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Klungkung pada tanggal 18—19 Oktober 2024, Kabupaten Buleleng pada tanggal 25—26 November 2024, dan di Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Desember 2024. Tenaga pendidik yang menjadi peserta pada kegiatan ini adalah para guru yang telah menerima pengimbasan, tetapi belum pernah mengikuti Pelatihan Guru Utama: Revitalisasi Bahasa Daerah. Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan pembicara yang berasal dari tim pengembang aplikasi Parasali dan pakar dalam bidang aksara Bali, cerpen dan puisi Bali, cerita rakyat Bali (satua), serta komedi Bali (bebanyolan). Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya melestarikan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta membekali guru dengan alat bantu yang efektif dalam pembelajaran bahasa Bali.

Gambar 3.21 Sosialisasi Parasali di Kabupaten Klungkung, Buleleng, dan Bangli

Kendala

1.Masih kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap upaya pelindungan bahasa daerah dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

2.Tidak semua Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali dapat menghadiri rapat koordinasi karena jadwal kegiatan mereka yang telah lebih dulu teragendakan. Oleh karena itu, kehadiran dalam rapat koordinasi tersebut diwakili oleh pejabat lain atau staf yang ditunjuk.

Langkah antisipasi

1. Melakukan audiensi dengan para pemangku kepentingan (pemerintah) di daerah untuk mengambil kebijakan dalam upaya pelindungan bahasa daerah di wilayahnya masing-masing s.

2. Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan yang berhalangan hadir agar menunjuk pejabat pengganti yang mampu berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah di tiaptiap kabupaten/kota.

Strategi Pencapaian

Melakukan sosialisasi dan kegiatan pembinaan terkait dengan pelindungan bahasa daerah melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bahasa dan sastra daerah.

Sasaran Kegiatan 7

Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Bali

Sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Bali merupakan SK yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Bali dalam rangka mendukung pencapaian program teknis dan sebagai sarana pengelolaan dukungan manajemen. Ketercapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh pencapaian dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu 1. Predikat SAKIP Balai Bahasa Bali,

2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Bali.

Pelaksanaan dua IKK ini menjadi penting sebagai bagian yang tidak terpisahkan atas keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas teknis pengembangan, pembinaan, dan pelindungan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu hal penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Sedangkan, ketercapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi gambaran secara menyeluruh proses pelaksanaan anggaran dan sistem akuntabilitas keuangan.

Balai Bahasa Provinsi Provinsi Bali telah melakukan banyak perbaikan dalam upaya peningkatan predikat SAKIP, seperti membentuk tim SAKIP dan kerja sama seluruh elemen organisasi. Hal tersebut menjadi faktor pendukung tercapainya predikat SAKIP A dengan nilai 83,50 dengan interpretasi: memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

Dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang dievaluasi berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA), Balai Bahasa Provinsi Bali memperoleh nilai 98,02. Hal ini diperoleh dari pelaksanaan keuangan yang transparan serta pencapaian kinerja yang maksimal dan dukungan tim keuangan yang solid bahu-membahu mengawal pergerakan nilai IKPA dan EKA.

Dampak (Outcome)

Dampak (outcome) dari pelaksanaan kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Balai Bahasa Bali adalah meningkatnya kualitas tata kelola Balai Bahasa Provinsi Bali, yang tecermin dari semakin efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi balai, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga mencakup penguatan sistem administrasi, koordinasi yang lebih baik antarunit kerja, serta keberlanjutan program-program yang mendukung pengembangan dan pelestarian bahasa, sastra, dan budaya daerah.

Pencapaian sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Balai Bahasa Bali melalui indikator kinerja pendukung dapat dilihat pada uraian berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan 7.1

Predikat SAKIP Balai Bahasa Bali

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaran pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program. Akan tetapi, lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat, dan dampak. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian yang terintegrasi dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, mengharuskan unit kerja dalam menyusun anggaran agar mengacu pada target kinerja yang akan dicapai, dan seluruh anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya (outcome), artinya setiap dana yang dikeluarkan harus dapat dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan.

Metode Penghitungan

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP=[Perencanaan Kinerja]+[Pengukuran Kinerja]+[Pelaporan Kinerja]+[Evaluasi Kinerja]

Satuan: Predikat

Tipe penghitungan: Nonkumulatif

Tabel 3.13 Capaian IKK 7.1 Tahun 2020—2021

Tabel 3.14 Capaian IKK 7.1 Tahun 2022—2024

Capaian predikat SAKIP dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan secara umum, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun terakhir. Pada tahun 2020, SAKIP memperoleh predikat A dengan nilai 80,76, kemudian meningkat menjadi 87,27 pada tahun 2021, 88,05 pada tahun 2022, dan 89,25 pada tahun 2023, semuanya dengan predikat A. Namun, pada tahun 2024, meskipun tetap mempertahankan predikat A, nilai SAKIP turun menjadi 83,50, penurunan sebesar 5,75 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh kekurangan dalam pemenuhan data dukung pada beberapa komponen penilaian SAKIP, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mempersiapkan evaluasi pelaksanaan SAKIP secara optimal.

Faktor Penyebab Keberhasilan dalam Pencapaian Target IKK

1. Kerja sama yang baik seluruh elemen organisasi

2. Keterlibatan pimpinan dalam mengawal proses SAKIP

3. Koordinasi internal yang baik

4. Inventarisasi yang baik atas data dukung penilaian SAKIP

5. Keterlibatan aktif semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan

Kendala

Balai Bahasa Provinsi Bali menghadapi

kendala dalam mencapai target Indikator

Kinerja Kegiatan (IKK) pada predikat SAKIP.

Kendala tersebut berupa kekurangan

beberapa data dukung yang belum

terpenuhi sehingga memengaruhi penilaian akhir oleh Inspektorat Jenderal.

Langkah antisipasi

Menindaklanjuti seluruh catatan dari tim evaluator yang tercantum dalam Lembar Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP guna meningkatkan kualitas dan hasil penilaian SAKIP pada tahun berikutnya agar menjadi lebih baik.

Strategi Pencapaian

1. Melakukan identifikasi data dukung yang belum terpenuhi.

2. Menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan data dukung terhimpun sesuai waktu.

3. Penugasan beberapa staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna meningkatkan pemahaman dan memperluas wawasan terkait implementasi SAKIP di satker.

Indikator Kinerja Kegiatan 7.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Bali

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, pasal 245 menyatakan Evaluasi kinerja anggaran dilakukan terhadap: (a) perencanaan anggaran; dan (b) pelaksanaan anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran sesuai dengan pasal 246 ayat 1 dilakukan dengan mengukur (a) efektivitas penggunaan anggaran; dan (b) efisiensi penggunaan anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas tiga aspek, yaitu (1) kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran; (2) kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan (3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pasal 249 Ayat 7 menyatakan Nilai Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari (a) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan (b) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran. Bobot tiap-tiap variabel pada aspek implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran. Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) merupakan salah satu parameter untuk menilai kinerja anggaran yang dilakukan melalui aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Nilai EKA menggambarkan satker dalam melakukan perencanaan, penyerapan anggaran, dan pencapaian target-target kinerja. Aktivitas pendukung pencapaian nilai EKA terekam pada aplikasi Spasikita modul SIMPROKA yang sudah terintegrasi dengan aplikasi SMART sehingga mengefisiensikan proses penginputan capaian keluaran.

Selain EKA sebagai dasar penilaian

kinerja anggaran, nilai IKPA juga digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran pada K/L. Hal ini mendorong peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran Balai Bahasa Provinsi Bali. IKPA yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Dampak

Dampak yang diperoleh pada capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Provinsi Bali adalah

1. meningkatnya motivasi seluruh pegawai utamanya pengelola keuangan untuk lebih semangat bekerja,

2. meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan optimalisasi layanan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Gambar 3.21 Nilai EKA, IKPA, dan NKA Balai Bahasa Provinsi Bali

Faktor Penyebab Keberhasilan dalam Pencapaian Target IKK

1. Koordinasi yang baik antara Tim SAKIP dan pendamping dari Tim Layanan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berkaitan dengan pelaporan dan penyiapan data dukung.

2. Koordinasi internal yang baik antara Tim SAKIP dan pimpinan, ditambah dengan dukungan tim keuangan yang solid, merupakan kunci dalam menciptakan sinergi yang efektif untuk mencapai target kinerja.

Kendala

Kendala dalam pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang optimal adalah adanya revisi DIPA dan deviasi pada halaman III DIPA yang mencerminkan kurangnya kualitas dalam perencanaan anggaran.

Langkah antisipasi

Melakukan revisi halaman III DIPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari deviasi rencana penyerapan anggaran yang terlalu signifikan.

Strategi Pencapaian

Memastikan perencanaan anggaran dilakukan secara lebih teliti dan melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa realisasi anggaran berjalan sesuai dengan rencana.

B. Realisasi Program/Agenda Prioritas

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Bali berperan aktif dalam mendukung keberhasilan tiga program prioritas, sebagaimana yang tergambar dalam bagan berikut.

Selain melaksanakan program prioritas, Balai Bahasa Provinsi Bali juga berperan dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN). Pada tahun 2024, seluruh capaian output yang terkait dengan Prioritas Nasional dapat direalisasikan dengan optimal. Berikut adalah rincian capaian output Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk tahun 2024.

Tabel 3.15 Capaian Prioritas Nasional Tahun 2024

C. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Balai Bahasa Provinsi Bali dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp12.782.977.000 dari pagu tersebut berhasil direalisasikan anggaran sebesar Rp12.139.109.236 dengan persentase daya serap sebesar 94,96%.

Tabel 3.16 Realiasi Anggaran per Jenis Belanja Balai Bahasa Provinsi Bali

Pagu anggaran kegiatan Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Balai Bahasa Provinsi Bali sesuai dengan DIPA akhir revisi tahun 2024 sebesar Rp12.782.977.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terjadi blokir anggaran sebesar Rp481.700.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Pagu Aktif pada tahun 2024 adalah sebesar Rp12.301.277.000,00 (dua belas miliar tiga ratus satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Pagu anggaran tersebut menghasilkan realisasi sebesar Rp12.139.109.236,00 (dua belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah). Dengan demikian, realisasi anggaran dengan memperhitungkan anggaran yang diblokir tercapai 94,96%, sedangkan realisasi anggaran tanpa memperhitungkan anggaran yang diblokir, maka realisasi anggaran tercapai sebesar 98,68%.

Sepanjang perjalanannya, DIPA Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2024 telah mengalami 12 kali revisi. Berikut ini adalah rincian revisi yang telah dilakukan.

110 sa Provinsi Bali

DIPA 1

2 Januari 2024 Revisi Buka Blokir

DIPA 4

DIPA 2

19 April 2024 Revisi RPD Triwulan II

26 Januari 2024 Revisi Blokir AA

DIPA 5

27 Mei 2024 Revisi Pemutakhiran RPD bulan Mei

DIPA 3

19 Februari 2024 Revisi RPD Triwulan I

DIPA6

DIPA 8

2 Agustus 2024 Revisi pengalihan belanja 001

5 Oktober 2024 Revisi penambahan anggaran dari Pusbanglin RO 2021 QDC 001

DIPA7

DIPA 9

18 September 2024 Revisi buka blokir AA SBKU BMN

14 Oktober 2024 Revisi RPD triwulan IV

DIPA 10

14 November 2024 Revisi penghematan perjadin

23 Desember 2024 Revisi pemutakhiran KPA (Pagu Minus)

DIPA 12

DIPA 11

4 Desember 2024 Revisi pengalihan 001

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 7 (tujuh) sasaran kegiatan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran tiap-tiap sasaran/indikator kinerja kegiatan.

Tabel 3.17 Realiasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2024

2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran yang dicapai melalui pemanfaatan RO SBKU BMN dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18 Efisiensi SBK

Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2024

Efisiensi realisasi anggaran Balai Bahasa Provinsi Bali dapat ditinjau melalui optimalisasi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 3.19 Strategi efisiensi anggaran untuk capaian di atas 100%

D. Kinerja Lain-lain

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di Balai Bahasa Provinsi Bali adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada Balai Bahasa Provinsi Bali dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kementerian adalah sebagai berikut.

1. Pemantapan pelaksanaan ZI-WBK

Balai Bahasa Provinsi Bali memperoleh predikat ZI-WBK dari Kementerian PANRB pada tahun 2022. Untuk mempertahankan predikat ZI-WBK tersebut, Balai Bahasa Provinsi Bali terus berkomitmen untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan manajemen perubahan dengan memastikan seluruh pegawai memahami dan menjalankan budaya anti-korupsi, serta meningkatkan partisipasi dalam inovasi layanan. Selain itu, tata laksana yang baik harus terus diterapkan melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi, keterbukaan akses, dan pembaruan standar operasional prosedur (SOP) secara berkala. Manajemen sumber daya manusia juga menjadi kunci dengan memastikan adanya evaluasi kinerja yang objektif, pelatihan berkelanjutan, serta sistem penghargaan dan sanksi yang adil. Akuntabilitas kinerja harus diperkuat dengan menyusun laporan secara transparan. Pengawasan yang ketat melalui sistem pelaporan pelanggaran dan monitoring berkala juga dilakukan untuk mencegah penyimpangan. Terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik terus dijaga dengan melakukan survei kepuasan masyarakat, mengembangkan inovasi berbasis teknologi, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang responsif. Dengan konsistensi dalam menjalankan langkah-langkah tersebut, Balai

Bahasa Provinsi Bali berharap dapat meningkatkan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. Penataan Lembaga

Balai Bahasa Provinsi bersama Balai Bahasa dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia melaksanakan penataan lembaga. Penataan lembaga ini bertujuan untuk mempertahankan predikat Balai Bahasa dan menjadikan Kantor Bahasa menjadi Balai Bahasa. Penataan lembaga ini dilaksanakan dengan melengkapi data dukung yang membuktikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga. Penataan lembaga ini menghasilkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

3. Pelaksanaan PEKPPP

Balai Bahasa Provinsi Bali terus berkomitmen dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik. Pada tahun 2024 Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan keputusan Nomor 78/P/2024 tentang Hasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Keputusan ini menampilkan bahwa Balai Bahasa Provinsi Bali berada pada posisi 2 dengan nilai IPP 4,76 dengan kriteria Pelayanan Prima. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Bahasa Provinsi Bali sudah terbukti dapat menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik.

2. Informasi Capaian Kinerja Lainnya yang mendukung

Pada tahun 2024 terdapat capaian kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian indikator kinerja.

● Pelaksanaan Kegiatan Peringatan 100 Tahun A. A. Navis

Balai Bahasa Provinsi Bali pada tahun 2024 melaksanakan kegiatan dalam rangka peringatan 100 tahun A. A. Navis. Peringatan ini merupakan momen untuk mengenang dan menghargai warisan sastra serta pemikiran kritis yang diwariskan A. A. Navis bagi dunia literasi Indonesia. Sebagai sastrawan, Navis dikenal melalui karyanya yang tajam dalam mengkritik sosial dan budaya. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi lomba cerdas cermat karya A. A. Navis dan lomba teater karya A. A. Navis. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dan mengapresiasi warisan sastra serta pemikiran kritis yang terkandung dalam karyanya kepada generasi muda. Melalui lomba cerdas cermat, peserta diajak untuk mendalami isi, pesan moral, dan kritik sosial dalam karya-karya Navis, sementara lomba teater memberikan ruang bagi kreativitas dalam menginterpretasikan serta menghidupkan kembali nilainilai yang terkandung dalam cerita-ceritanya. Dengan kegiatan ini, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, semakin memahami dan mengapresiasi kontribusi A. A. Navis dalam dunia sastra dan kebudayaan Indonesia. Lomba cerdas cermat dilaksanakan pada 21—22 Oktober dan diikuti oleh 21 tim, sementara lomba teater dilaksanakan pada 7—8 November 2024 dan diikuti oleh 12 tim yang berasal dari siswa SMA sederajat di Provinsi Bali.

● Fasilitasi Program Literasi SMK-PK (Pusat Keunggulan)

Tahun 2024 Balai Bahasa Provinsi Bali memberikan fasilitasi narasumber pelaksanaan program literasi kepada 19 SMK-PK yang ada di Provinsi Bali. Kegiatan yang terdapat pada program literasi ini meliputi Pengenalan Literasi, Penyusunan Program Literasi, Penguatan Literasi, Penguatan Numerasi, dan Sosialisasi UKBI. Melalui program ini, diharapkan siswa SMKPK tidak hanya memiliki kompetensi vokasi yang unggul, tetapi juga kemampuan literasi yang kuat untuk menghadapi dunia kerja dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bagi Balai Bahasa Provinsi Bali program ini menambah capaian RO Penutur Bahasa Teruji sebanyak 1.762 peuji.

● Fasilitasi Program MBKM

Sebanyak 20 mahasiswa melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tahun 2024 di Balai Bahasa Provinsi Bali. Mereka berasal dari Universitas Udayana (13 orang-2 kelompok), Universitas Negeri Makassar (5 orang), dan Universitas Tidar Jawa Tengah (2 orang). Para mahasiswa ini terlibat dalam berbagai kegiatan Balai Bahasa Provinsi Bali yang mendukung pengembangan kompetensi mereka di bidang kebahasaan dan kesastraan. Dengan adanya program ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman praktis yang relevan dengan dunia kerja serta berkontribusi dalam pelestarian dan pengembangan bahasa serta sastra.

3. Inovasi

Pada tahun 2024, Balai Bahasa Provinsi Bali melakukan inovasi-inovasi sebagai berikut.

4. Penghargaan

Pada tahun 2024, Balai Bahasa Provinsi Bali mendapat penghargaan dari Komunitas Kanaditya, Fakultas Sastra dan Seni Universitas Negeri Jakarta, BASABali Wiki, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, dan Bupati Bangli atas dukungannya pada kegiatan literasi di Bali.

SERTIFIKAT 181/FBS.01/KM/2024

Diberikan kepada:

BALAI BAHASA PROVINSI BALI

Atas kerjasamanya

Dalam Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei-1 Juni 2024

Koor Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastro Indonesia

NTP.197203052008041002

kan Fakultas Bahasa dan

SERTIFIKAT

diberikan kepede

BALAI BAHASA PROVINSI BALI

PIAGAM

PENGHARGAAN Diberikan Kepada:

Batai Bahasa Provinsi Bati

Pendidikan Bahusu den Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Sestra Universitas Negeri Malcossar

Makasuar, 21 Deuember 2024 kan Fakoltas Bahaso dan Sastra

Prof. Dr. Anshari. M.Hum NIP 196404291989031003

BUPATI BANGLI

PIAGAM PENGHARGAAN NOMOR:

Diberikan kepada:

Balai Bahasa Provinsi Bali

atas kerja sama dan dukungannya dalam pengembangan dan pelestarian kebahasaan dan kesastraan di Kabupaten Bangli.

Bangli, 30 Desember 2024. Bupati Bangli. goan Sedana Arta, S.E.

5. Program Crosscutting/Collaborative

Pada tahun 2020—2024, Balai Bahasa Provinsi Bali melakukan program crosscutting/collaborative dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi di Provinsi Bali dan luar negeri, UPT Kemendikbudristek, dan Lembaga lainnya yang ada di Provinsi Bali. Kolaborasi Balai Bahasa Provinsi Bali dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait dengan upaya pelindungan bahasa dan sastra daerah dan pengutamaan bahasa negara. Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali tahun 2024 adalah tindak lanjut dari kerja sama dalam bentuk Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Gubernur Bali dan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, Balai Bahasa Provinsi Bali menindaklanjutinya dengan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Sinergi tersebut telah dilaksanakan dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah dalam bentuk revitalisasi bahasa Bali. Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) di Provinsi Bali tahun 2024 telah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota. Begitu pula Festival Tunas Bahasa Ibu di Tingkat Provinsi. Berikut adalah bentuk Nota Kesepakatan antara Badan Penegembangan dan Pembinaan Bahasa dan Pemerintah Provinsi Bali dan dokumentasi kolaborasi antara Balai Bahasa Provinsi Bali dan Pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Berdasarkan kesepakatan antarpihak yang bekerja sama yang dalam hal ini adalah Balai Bahasa Provinsi Bali dengan Pemerintah Provinsi Bali, masing masing memiliki peran. Kerja sama antara Balai Bahasa Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali dalam pelestarian bahasa daerah sebagai berikut. Balai Bahasa Provinsi memiliki peran sebagai penyedia anggaran dan penyelenggara kegiatan, sementara Pemerintah Provinsi Bali memiliki peran sebagai penyedia narasumber dan peserta kegiatan serta penganggaran untuk kegiatan di tingkat kabupaten/kota.

Tabel 3.20 Anggaran Crosscutting terkait Revitalisasi Bahasa Daerah Tahun 2024

Nota Kesepakatan antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Pemerintah Provinsi Bali

Tahun 2024, Balai Bahasa Provinsi Bali menjalin kerja sama, baik yang berupa tindak lanjut kerja sama sebelumnya maupun yang baru dilaksanakan. Balai Bahasa Provinsi Bali telah bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sejak tahun 2022 dalam bentuk Seminar Bahasa Ibu dan mahasiswa magang. Dengan Universitas Warmadewa, kerja sama dilakukan dalam pelaksanaan Ke-BIPA-an, UKBI, pendampingan kebahasaan, penyuntingan, dan publikasi jurnal. Selain dengan kedua universitas tersebut, Balai Bahasa Provinsi Bali juga melaksanakan kerja sama dengan Universitas Bali Internasional, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Jakarta. Balai Bahasa Provinsi Bali dengan perguruan tinggi tersebut melaksanakan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan, yaitu Literasi Kebahasan dan Kesastraan, Pelindungan Bahasa dan Sastra, UKBI, dan Internasionalisasi Bahasa Indonesia. Berikut adalah dokumentasi kerja sama antara Balai Bahasa Provinsi Bali dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Universitas Bali Internasional, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Negeri Jakarta.

Tug PaRA FaK odn

FAKULTAS IHLMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KERUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Pada huri ini, Selas

Dekon Fakeltas Heme Bodayn Universitus Udayonn. berkedadakan di Jalan Pulas Nias No. 13, Denpasse

Kepala Batai Buhunu Prorinsi Bali, berkedudukan di Pendidikn. Kebudnynan. Riset. dun Teknologi 13 Mai 2022, dalan hal ini burtidak utak dan atis selanjutnya disebut PHHAK KEDUA.

pesar, kami ywng bertanda tangen di barah

ol Pertame Selamot Datang Balai Bahasa Provinsi Bali CINTA

Tahun 2024, Balai Bahasa Provinsi Bali tidak hanya melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi di dalam negeri, tetapi juga kerja sama internasional dengan perguruan tinggi di luar negeri, yaitu Instituto Superior Cristal, Republik Demokratik Timor Leste. Penandatanganan naskah kerja sama tentang kebahasaan dan kesastraan antara Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali dan Executive Director of Cristal Foundation dilaksanakan pada 1 Maret 2024 di Balai Bahasa Provinsi Bali. Kerja sama dalam kegiatan pemetaan bahasa daerah telah dilaksanakan pada Desember 2024 dengan mengundang Balai Bahasa Provinsi Bali sebagai narasumber pemetaan bahasa.

Kerja sama antara Balai Bahasa Provinsi Bali dengan Instituto Superior Cristal, Timor Leste memiliki beberapa dampak positif, baik di bidang kebahasaan maupun kesastraan. Berikut beberapa dampak yang dapat diidentifikasi.

a. Kerja sama ini memperkuat hubungan antara Indonesia (khususnya Bali) dan Timor Leste, terutama dalam bidang budaya, bahasa, dan pendidikan.

b. Dengan menjadi narasumber pemetaan bahasa daerah, Balai Bahasa Provinsi Bali membantu melestarikan bahasa-bahasa daerah yang terancam punah.

c. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara kedua institusi dapat memperkaya studi kebahasaan dan kesastraan di kedua wilayah.

d. Kerja sama ini menjadi sarana untuk mempromosikan bahasa dan sastra Indonesia di tingkat internasional, khususnya di negara tetangga, seperti Timor Leste.

Berikut adalah dokumen kerja sama antara Balai Bahasa Provinsi Bali dan Instituto

Superior Cristal, Republik Demokratik Timor Leste.

BAB IV PENUTUP

SI BALI O Datong Bohasa Provinsi Bali

BAB IV

PENUTUP

Selama tahun 2024, Balai Bahasa Provinsi Bali berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Ringkasan kinerja

Kinerja Balai Bahasa Provinsi Bali tahun 2024 secara keseluruhan dinyatakan berhasil dengan capaian rata-rata sebesar 110,13% dari sembilan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian kinerja Balai Bahasa Provinsi Bali menunjukkan peningkatan. Keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja keuangan yang baik dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp12.139.109.236 atau 94,96% dari total pagu Rp12.782.977.000. Jika memperhitungkan blokir anggaran sebesar Rp481.700.000, pagu bersih yang dikelola menjadi Rp12.301.277.000 dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 98,68%.

Tercapainya target kinerja tahun 2024 tersebut menjadi wujud pertanggungjawaban Balai Bahasa Provinsi Bali sebagai instansi pelaksana program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra di tingkat provinsi. Keberhasilan ini terjadi berkat adanya komitmen internal untuk melakukan optimalisasi kinerja dan sinergisitas dengan pihak-pihak eksternal. Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian seperti berikut.

1. Adanya peraturan daerah terkait dengan pengutamaan bahasa Bali (Pergub Bali No.80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta 116 Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali) yang berbenturan dengan program pengutamaan bahasa negara.

2. Kompetensi sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan.

3. Minat generasi muda pada bidang kebahasaan dan kesastraan masih minim.

4. Masih terbatasnya informasi keberadaan data-data kebahasaan dan kesastraan, seperti sumber karya, lembaga, dan komunitas.

Seiring dengan selesainya periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020—2024, dapat dikatakan bahwa Balai Bahasa Provinsi Bali telah melaksanakan program kegiatan berdasarkan sasaran kinerja yang ditetapkan dengan optimal. Selanjutnya kita akan memasuki periode arah dan kebijakan baru, yaitu Renstra Tahun 2025—2029 yang mengacu pada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025—2045 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025—2029. Arah kebijakan baru tersebut tentunya akan memiliki program, target, sasaran kinerja, dan anggaran yang baru dan mendukung peningkatan kualitas bidang pendidikan dan kebudayaan.

Berikut gambaran arah dan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan untuk periode berikutnya.

1. Peningkatan literasi generasi muda masih perlu untuk dilakukan dan disesuaikan metode pembinaannya. Perlu ada pertimbangan kerja sama yang lebih kuat antara Balai Bahasa Provinsi Bali dengan komunitas literasi, pegiat kebahasaan dan kesastraan, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam merancang dan melaksanakan pembinaan generasi muda. Perlu juga dilaksanakan penyesuaian target/rencana program yang disusun oleh tim pusat dengan situasi di Provinsi Bali. Di sisi lain, penguatan peran Duta Bahasa sebagai mitra strategis dalam program ini juga akan menjadi perhatian utama.Penguatan peran tersebut juga tetap perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi aktivitas Duta Bahasa.

2. Program Revitalisasi Bahasa Daerah masih menjadi program strategis yang dilaksanakan pada periode selanjutnya. Hal ini dilaksanakan untuk menjaga identitas budaya dan memperkuat keberagaman bangsa, khususnya di kalangan muda. Bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga cerminan sejarah dan kearifan lokal yang berharga. Dengan mengajarkan bahasa di sekolah, mendukung komunitas bahasa, dan memanfaatkan teknologi digital, generasi muda dapat lebih mengenal serta menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pada tahun 2025, program Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra akan diperkaya dengan dilaksanakannya penyusunan peta kebinekaan bahasa dan sastra. Hal tersebut dilakukan untuk memperbarui data bahasa dan sastra serta persebarannya.

4. Internasionalisasi bahasa Indonesia melalui program BIPA menjadi perhatian Balai Bahasa Provinsi Bali pada tahun 2025. Sebagai destinasi wisata dunia, Pulau Bali menarik ribuan wisatawan asing setiap tahun, menjadikannya lokasi strategis untuk memperkenalkan dan mengajarkan bahasa Indonesia. Program BIPA di Bali dapat memperkuat posisi bahasa Indonesia di kancah global dengan memberikan pelatihan kepada wisatawan, pekerja asing, serta pelajar internasional yang berminat mempelajari bahasa dan budaya Indonesia.

LAMPIRAN

Pernyataan reviu atas Laporan Kinerja

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2024

Pengukuran Kinerja Tahun2024

SK Pereviu Laporan Kinerja Tahun 2024

SK Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024

Pernyataan Telah Direviu Balai Bahasa Bali Tahun Anggaran 2024

Kami telah mereviu laporan kinerja Balai Bahasa Bali untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Balai Bahasa Bali.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, Ɵdak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Denpasar, 30 Januari 2025 Ketua Tim Reviu, Elis SiƟ Mariam, S.Hum.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali Dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Valentina Lovina Tanate

Jabatan : Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : E. Aminudin Aziz

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Ditandatangani secara elektronik oleh : E. Aminudin Aziz NIP 196711161992031001

Denpasar, 15 Januari 2024

Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali,

Ditandatangani secara elektronik oleh : Valentina Lovina Tanate NIP 196906122003122001

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,

Catatan :

Denpasar, 15 Januari 2024

Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali,

Ditandatangani secara elektronik oleh : Valentina Lovina Tanate NIP 196906122003122001

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali Dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Valentina Lovina Tanate

Jabatan : Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : E. Aminudin Aziz

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Denpasar, 12 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

E. Aminudin Aziz

Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali

Valentina Lovina Tanate

Denpasar, 12 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa E. Aminudin Aziz

Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali Valentina Lovina Tanate

Laporan Kinerja Triwulan 4 Balai Bahasa Bali Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Bahasa Bali selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra [IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra

Progress/Kegiatan

Target IKK Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra dipenuhi melalui dua komponen kegiatan yaitu Pemerkayaan Kosakata dan Pengembangan Kamus.

A. Pemerkayaan Kosakata;

Pemerkayaan Kosakata dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan diantaranya.

1. Inventarisasi Kosakata;

Pengumpulan data untuk Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah dalam rangka pengayaan KBBI telah dilaksanakan pada 22 Januari hingga 2 Februari 2024. Proses ini berhasil mengumpulkan 717 kosakata bahasa daerah yang berkaitan dengan bidang pewayangan, seni tari, seni pahat, dan seni rupa. Setelah pengambilan data selesai, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Hasil pengolahan tersebut kemudian dituangkan ke dalam format Excel, yang mencakup keseluruhan 717 kosakata yang telah terinventarisasi.

2. Lokakarya Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah;

Tahap selanjutnya dari Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah adalah Kegiatan Lokakarya Hasil Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah yang dilaksanakan pada Rabu—Jumat, tanggal 21—23 Agustus 2024. Hasil dari Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah yang berjumlah 717 dapat diverifikasi di dalam Lokakarya hasil IKBD, dengan hasil 615 kosakata. Selanjutnya hasil dari lokakarya ini akan divalidasi oleh Pusat Pelindungan Bahasa dan Sastra (Pusbanglin) dalam Sidang Komisi Bahasa Daerah (SKBD).

3. Sidang Komisi Bahasa Daerah (SKBD);

Sidang Komisi Bahasa Daerah Tahun 2024 sukses diselenggarakan pada Selasa hingga Kamis, 10—12 September 2024. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah di Indonesia. Dalam sidang tersebut, tim berhasil memvalidasi dan menerima sebanyak 507 kosakata bahasa daerah. Kosakata ini berasal dari hasil inventarisasi yang mencakup berbagai bidang seni tradisional, seperti pewayangan, seni tari, seni pahat, dan seni rupa. Sidang Komisi Bahasa Daerah ini dibagi menjadi dua sesi, yaitu Sidang I dan Sidang II. Proses sidang berlangsung dengan bimbingan dari dua narasumber yang diundang khusus dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa. Kehadiran narasumber tersebut memberikan arahan dan masukan penting bagi keberhasilan sidang.

B. Pengembangan Kamus;

Komponen kegiatan pengembangan kamus, dilaksanakan melalui dua tahapan kegiatan, yaitu konsinyasi draft kamus uparengga dan Penyusunan Kamus Valensi Verba bahasa Bali.

Konsinyasi Draft Kamus Uparengga;1.

Tahap ini melibatkan penyusunan dan penyempurnaan draf awal kamus dengan partisipasi Tim Perkamusan dan Peristilahan, Widyabasa, dan pakar. Proses ini mencakup:

Peninjauan dan evaluasi isi draf kamus;

Penyesuaian tata istilah, definisi, dan entri berdasarkan masukan dari konsinyasi;

Penyelarasan format dan struktur kamus agar konsisten dan mudah digunakan;

Diskusi untuk menambahkan atau merevisi istilah yang relevan dengan kebutuhan pengguna

Tahap konsinyasi telah menghasilkan perbaikan atas 70 kosakata dari 598 kosakata. tahap berikutnya adalah revisi mandiri yang dilaksanakan oleh tim. Kegiatan revisi ini bertujuan untuk menyempurnakan hasil konsinyasi dengan mengacu pada masukan, evaluasi, dan diskusi yang telah dilakukan sebelumnya. Revisi secara mandiri ataas hasil konsinyasi telah menghasilkan 560 kosakata (38 Gugur).

2. Penyusunan Kamus Valensi Verba Bahasa Bali;

Dalam rangka pengembangan Kamus Valensi Verba Bahasa Bali, tahap inventarisasi verba telah menghasilkan perkembangan signifikan. Dari hasil awal, tim berhasil mengidentifikasi 70 verba utama, yang kemudian dikembangkan menjadi 104 verba melalui analisis lebih lanjut. Proses pengembangan ini melibatkan penggalian kosakata dari berbagai sumber bahasa Bali, baik tradisional maupun modern, guna memastikan kelengkapan dan relevansi data.

Setelah memperoleh daftar 104 verba, tim melakukan pencarian valensi untuk masing-masing verba. Tahap ini mencakup:

Identifikasi Valensi Verba: Menentukan pola hubungan verba dengan argumen-argumen yang terkait, seperti subjek, objek, atau pelengkap;

Penyusunan Contoh Kalimat: Membuat contoh penggunaan setiap verba dalam kalimat untuk menunjukkan konteks dan pola gramatikal yang sesuai;

Hasil inventarisasi dan analisis ini kemudian disempurnakan dalam tahap konsinyasi yang melibatkan para ahli bahasa Bali. Dalam konsinyasi, beberapa aspek utama diperbaiki, antara lain:

Penyesuaian pola valensi agar sesuai dengan kaidah bahasa Bali;

Penyempurnaan contoh kalimat untuk mencerminkan penggunaan yang lebih akurat;

Penghapusan atau revisi terhadap verba yang tidak relevan atau memiliki valensi yang tidak jelas;

Kendala/Permasalahan

Kendala utama yang dihadapi dalam penginventarisasian kosakata bahasa daerah, Lokakarya Hasil IKBD, dan Sidang Komisi Bahasa Daerah Tahun 2024 yaitu dalam pemberian definisi yang tepat untuk beberapa entri/lema yang berasal dari bidang pewayangan, tari, pahat, dan perupa, sehingga waktu selama tiga hari tidak cukup untuk memverifikasi kosakata.

Kendala Penyusunan Draft Kamus Uparengga adalah kegiatan Konsinyasi hanya dapat melakukan perbaikan atas definisi 70 kosakata karena keterbatasan waktu dan banyaknya jumlah kosakata yang harus diperbaiki.

Kendala Penyusunan Kamus Valensi Verba Bahasa Bali adalah dalam tahap inventarisasi kosakata bahasa Bali yang melibatkan mahasiswa semester awal yang belum memahami dan menguasai tingkatan bahasa dan ejaan baku bahasa Bali sehingga proses penyuntingan dan konsinyasi memakan waktu relatif lama.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Kendala itu diatasi dengan mengusulkan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali untuk penambahan waktu minimal empat hari. Di samping itu, hasil lokakarya yang telah diverifikasi akan divalidasi melalui Sidang Komisi Kosakata Bahasa Daerah, mengupayakan bersinergi dengan narasumber dalam memverifikasi kosakata, baik dalam pendefinisian, lafal, dan kelas kata;

2. Sidang dibagi menjadi dua, yaitu sidang I dan sidang II dan bahan sidang 615 kosakata juga dibagi dua dengan masing-masing satu narasumber (validator);

3. Melakukan revisi/perbaikan secara mandiri (diperbaiki setiap hari oleh tim sampai dengan akhir tahun 2024) sampai lema terakhir untuk revisi mandiri, kosakata dengan definisi yang tidak sesuai rujukan tertulis, disarankan oleh Pakar untuk digugurkan dan selanjutnya bisa dilakukan konfirmasi pada narasumber yang tepat, sehingga dapat diajukan kembali saat pemutahiran selanjutnya;

4. Untuk kegiatan penyusunan Kamus Valensi selanjutnya, agar dapat melibatkan peserta yang merupakan praktisi bahasa Bali. Apabila melibatkan mahasiswa, akan lebih maksimal jika melibatkan mahasiswa semester tinggi atau mahasiswa S2.

[SK 2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan [IKK 2.1] Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan

Progress/Kegiatan

Penutur Bahasa Terbina

1. Menindaklanjuti rekomendasi pimpinan pada pengukuran kinerja triwulan III yaitu KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum dalam melaksanakan pendampingan kepada guru-guru yang telah mengikuti penyuluhan diharapkan dilakukan melalui beberapa cara, selain melalui WA juga melalui pertemuan rutin melalui daring;

2. Lomba Cerdas Cermat dilaksanakan pada tanggal 21—22 Oktober 2024 melibatkan 84 peserta yang terdiri atas 21 tim yang mewakili sekolah masing-masing;

3. Lomba Teater tingkat SMA/SMK se- Provinsi Bali dilaksanakan pada 7—8 November 2024 Kegiatan Teater melibatkan 132 orang yang terbagi ke dalam 12 tim yang mewakili sekolah masing-masing.

Penutur Bahasa Teruji

1. Menindaklanjuti rekomendasi pimpinan pada pengukuran kinerja triwulan III KKLP UKBI dalam melaksanakan sosialisasi dan pendampingan perlu meningkatkan kolaborasi dengan dengan duta bahasa dan melibatkan mahasiswa PKL;

2. Sosialisasi UKBI di Kabupaten Klungkung dilaksanakan pada 24—25 Oktober 2024 pesertanya dari unsur pemangklu kepentingan di masing-masing kabupaten yang terdiri atas Guru bahasa Indonesia, Kepala Sekolah atau Waka SMP, SMA, SMK, Pegawai negeri, Pegawai swasta, Penyuluh Bahasa Bali;

Sosialisasi UKBI SMK-PK di SMKN 2 Tabanan dilaksanakan pada 15 November 2024;3.

Sosialisasi UKBI di Kabupaten Tabanan dilaksanakan pada 18 November 2024;4.

Sosialisasi UKBI di Kabupaten Jembrana dilaksanakan di SMKN 2 Negara pada 6 Desember 2024.5.

Generasi muda terbina program literasi

1. Menindaklanjuti rekomendasi pimpinan pada pengukuran kinerja triwulan III, KKLP Literasi dalam melaksanakan Krida Duta Bahasa yaitu meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak terkait;

Selebrasi Krida Bahasa dilaksanakan pada 12 Oktober 2024.2.

Kendala/Permasalahan

Penutur Bahasa Terbina

1. Secara umum pelaksanaan kegiatan pada triwulan 4 berjalan lancar dan sesuai target yang telah direncanakan;

2. Publikasi acara lomba relatif singkat sehingga hanya sedikit sekolah yang berpartisipasi. Kurangnya durasi publikasi kegiatan juga berdampak pada mepetnya waktu latihan dari tiap-tiap peserta. Ada juga kelompok yang mengundurkan diri karena alasan pribadi.

Penutur Bahasa Teruji

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) UKBI menjadi tantangan dalam pelaksanaan program sosialisasi dan pendampingan UKBI. Hal ini berdampak pada terbatasnya jumlah sekolah yang dapat dijangkau;

Jaringan internet yang tidak stabil;2.

3. aplikasi yang belum sempurna: masih terjadi hal-hal yg tidak diinginkan, spt suara tidak muncul di seksi I.

Generasi muda terbina program literasi

1. Penurunan antusiasme dari peserta dan sekolah mitra dalam kegiatan pendampingan dan selebrasi menjadi tantangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari berkurangnya partisipasi, terutama pada tingkat kampus;

2. Duta Bahasa Provinsi Bali belum terlibat secara penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;

3. Belum semua peserta berperan aktif pada rangkaian kegiatan, terutama pendampingan dan selebrasi.

Strategi/Tindak Lanjut

Penutur Bahasa Terbina

Sosialisasi dan publikasi Lomba dilakukan jauh-jauh hari melalui berbagai media.

Penutur Bahasa Teruji

1. Menentukan prioritas untuk sekolah-sekolah yang memerlukan pendampingan lebih intensif, yaitu berdasarkan lokasi, tingkat kebutuhan, atau pencapaian sebelumnya. Kekurangan SDM ini dapat diantisipasi dengan melibatkan Duta Bahasa untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan efektivitas penyampaian informasi;

Memfokuskan internet ke TUKB;2.

Melaporkan ke Tim UKBI Pusat3.

Generasi muda terbina program literasi

Strategi Krida Duta Bahasa bagi Aktivis Kampus dan Sekolah;

1. Menyesuaikan jadwal kegiatan agar lebih fleksibel, terutama untuk tingkat kampus yang memiliki jadwal padat;

2. Duta Bahasa dilibatkan pada bagian-bagian praktis, seperti saat hari-h, sedangkan tahap perencanaan dll., dilakukan oleh KKLP Literasi;

3. Tim pelaksana melakukan koordinasi lanjutan dengan berbagai pihak dan membuka lomba untuk umum.

[SK 3] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan

[IKK 3.1] Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya

Progress/Kegiatan

1. Menindaklanjuti Rekomendasi Pimpinan pada Pengukuran Kinerja Triwulan III dengan terus melakukan koordinasi dengan pihak pemda terkait penggunaan bahasa di ruang publik;

2. Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara telah memasuki tahap evaluasi dan apresiasi yaitu pemberian penghargaan kepada lembaga pengguna bahasa terbaik.

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam pengutamaan bahasa negara adalah Lembaga sasaran belum sepenuhnya dapat mengutamakan bahasa negara baik di ruang publik maupun dokumen lembaga. Hampir semua lembaga tetap berpedoman pada perda dan peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali sehingga sampai saat ini hasil pengutamaan bahasa negara belum optimal. Namun, ada beberapa lembaga yang berusaha untuk mengikuti imbauan untuk mengutamakan bahasa negara di ruang publiknya.

Strategi/Tindak Lanjut

Pembinaan dan pendampingan difokuskan pada penggunaan bahasa dalam surat, khususnya dalam penerapan ejaan BI, pemilihan dan pembentukan kata, penyusunan kalimat, serta paragraf.

Catatan :

[SK 3] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan [IKK 3.2] Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina

Progress/Kegiatan

1. Menindaklanjuti Rekomendasi Pimpinan pada Pengukuran Kinerja Triwulan III untuk terus meningkatkan jejaring dan kerja sama dengan komunitas yang sudah terdata agar dapat menjaring komunitas yang belum terdata;

2. Pemantauan dan Evaluasi Pemberdayaan Komunitas Literasi dilaksanakan secara luring pada Jumat—Sabtu, 22—23 November 2024, bertujuan untuk menilai efektivitas pembinaan terhadap 24 komunitas literasi yang dilakukan pada 2023 dan 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur implementasi program, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Disamping itu pula kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan praktik baik pengajuan dan penerimaan banpem, serta memutakhirkan profil komunitas.

Kendala/Permasalahan

Beberapa komunitas binaan tidak hadir dalam kegiatan ini;1.

Durasi pelaksanaan kegiatan terlalu singkat2.

Strategi/Tindak Lanjut

Mengundang 4 komunitas literasi sebagai pengganti;1.

Panitia mencapai kesepakatan dengan komunitas literasi untuk memperpanjang durasi sesi paparan.2.

[SK 4] Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA

[IKK 4.1] Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)

Progress/Kegiatan

1. Menindaklanjuti Rekomendasi Pimpinan pada Pengukuran Kinerja Triwulan III untuk melakukan koordinasi secara intens dengan pihak pengelola program di sekolah SPK terkait dengan komitmen guru asing dalam mengikuti kelas;

2. Rumah BIPA yang memuat fasilitasi pengajaran BIPA (bagi TKA) di Sekolah Dyatmika, Canggu Community School, dan Green School Bali serta pendampingan Ke-BIPA-an (bagi pengajar BIPA) di Green School Bali. Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang tahun (Maret—November);

3. Dalam kegiatan Festival Cakap Berbahasa Kegiatan ini terdiri atas beberapa perlombaan, seperti cerdas cermat, berpidato, dan membaca nyaring yang ditujukan bagi para pemelajar BIPA di Provinsi Bali. Kegiatan ini dilaksanakan pada 29 November 2024.

Kendala/Permasalahan

1. Kurangnya komitmen lembaga pemohon fasilitasi pembelajaran BIPA dan pemelajarnya untuk mengikuti program fasilitasi pembelajaran BIPA;

2. Waktu pelaksanaan kegiatan Festival Cakap Berbahasa tidak ideal/tidak tepat (terlalu dekat dengan akhir tahun), sehingga target jumlah peserta tidak terpenuhi.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Program tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan kelas yang berlaku. Ke depannya perlu pendekatan khusus dengan lembaga pemohon sebelum program dilaksanakan;

Memastikan dan merancang waktu pelaksanaan kegiatan yang tepat dan ideal sejak awal tahun;2.

3. Melaksanakan diseminasi sebagai rangkaian paling awal pelaksanaan kegiatan Festival Cakap Berbahasa.

[SK 5] Tersedianya produk diplomasi bahasa [IKK 5.1] Jumlah produk penerjemahan

Progress/Kegiatan

1. Menindaklanjuti Rekomendasi Pimpinan pada Pengukuran Kinerja Triwulan III, agar KKLP penerjemahan memfasilitasi koordinasi antara ilustrator dan penulis agar tidak terjadi kesalahpahaman khususnya terkait konsep penulis;

2. Uji Keterbacaan Produk Penerjemahan di Kabupaten Tabanan dilaksanakan pada Senin, 21 Oktober 2024;

3. Uji Keterbacaan Produk Penerjemahan di Kabupaten Jembrana dilaksanakan pada Rabu, 23 Oktober 2024;

4. Uji Keterbacaan Produk Penerjemahan di Kabupaten Bangli dilaksanakan pada Rabu, 23 Oktober 2024;

5. Revisi dan Finalisasi Buku Penerjemahan Hasil Uji Keterbacaan dilaksanakan pada 31 Oktober—2 November 2024. Kegiatan diikuti oleh penulis dan penerjemah buku, penyunting, penelaah, ilustrator, serta pengatak;

6. Penilaian dan Permohonan ISBN, Penilaian dilakukan oleh Pusbuk pada 29 November 2024. Saat ini pengajuan ISBN sudah masuk Perpusnas.

Kendala/Permasalahan

Penyelesaian ilustrasi dan pengatakan tidak sesuai waktu;1.

Proses penilaian dan pengajuan ISBN yang cukup lama.2.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Selalu memantau perkembangan progress dan mengingatkan ilustrator agar penyelesaian ilustrasi dan pengatakan bisa sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kontrak kerja;

Berkoordinasi dengan tim penilai Pusat Perbukuan.2.

[SK 6] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah [IKK 6.1] Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah

Progress/Kegiatan

1. Menindaklanjuti Rekomendasi Pimpinan pada Pengukuran Kinerja Triwulan III, agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi Revitalisasi Bahasa Daerah dijadwalkan di saat sekolah tidak sedang libur;

2. Festival Teater Berbahasa Daerah Tingkat SMA/SMK Se-Bali dilaksanakan pada 20—21 November 2024 di Taman Budaya, Denpasar. diikuti oleh 14 Kelompok Teater yang berasal dari 13 sekolah (SMA/SMK). Masing-masing kelompok terdiri atas 10 orang;

3. Kemah Penulisan Cerpen dilaksanakan pada 2—6 November 2024. Peserta kegiatan berjumlah 36 orang yang terdiri atas 18 peserta tingkat SD dan 18 peserta tingkat SMP. sebagai hasil dari kegiatan ini adalah kumpulan cerita pendek berbahasa daerah yang akan diterbitkan dalam bentuk antologi cerita pendek berbahasa daerah.

Kendala/Permasalahan

1. Ada beberapa kelompok teater yang awalnya sudah mendaftarkan diri namun akhirnya membatalkan keikutsertaaannya karena alasan pembiayaan untuk memberangkatkan peserta, dan waktu pelaksanaan lomba berbenturan dengan jadwal kegiatan lainnya;

2. Terbitnya Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 mengenai Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan, yang semula direncanakan di hotel dengan sistem fullboard harus mengalami penyesuaian.

Strategi/Tindak Lanjut

Mencari peserta pengganti, sehingga target jumlah peserta bisa tercapai;1.

Mencari alternatif tempat lainnya untuk pelaksanaan kegiatan yang representatif;2.

Melakukan perubahan terhadap mekanisme sistem penganggaran kegiatan.3.

[SK 7] Meningkatnya Tata kelola Balai Bahasa Bali [IKK 7.1] Predikat SAKIP Balai Bahasa Bali

Progress/Kegiatan

1. Menindaklanjuti Rekomendasi Pimpinan pada Pengukuran Kinerja Triwulan III yaitu meningkatkan pengamanan penyimpanan data dukung SAKIP;

2. Melaksanakan rapat bulanan periode Oktober s.d Desember dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan IV Tahun 2024;

3. Mengikuti Kegiatan Finalisasi Penilaian SAKIP Tahun 2024 dengan Tim Inspektorat jenderal dalamrangka Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Selasa--Jumat, 5--8 November 2024 di Hotel Oakwood Suites Kuningan, Jalan Setia Budi Utara Raya No.5, Kuningan, Jakarta. Sesuai surat Sekretaris Badan Bahasa nomor 4321/I1/PR.06.00/2024, tanggal 26 Oktober 2024, prihal Undangan Satker Kegiatan Finalisasi Penilaian SAKIP Tahun 2024;

4. Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka Penyusunan Laporan dan Bahan Rekomendasi pada Selasa--Jumat, 3--6 Desember 2024 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Sesuai Surat Undangan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa nomor 4664/I1/PR.06.00/2024, tanggal 8 November 2024;

Menginput pengukuran kinerja triwulan IV Tahun 2024 pada aplikasi spasikita, pada menu Evaluasi;5.

6. Pada tanggal 9 Desember mengikuti Kegiatan penyusunan Dokumen Mitigasi Risiko Tw IV Tahun 2024 dengan pendampingan dari Tim Inspektorat Jenderal secara daring melalui aplikasi Zoom.

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi Balai Bahasa Provinsi Bali selama triwulan IV dalam mencapai target IKK Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Bali adalah terdapat kekurangan beberapa data dukung yang belum dipenuhi, sehingga berpengaruh kepada penilaian final oleh Inspektorat Jenderal.

Strategi/Tindak Lanjut

Dalam penilaian SAKIP di tahun mendatang, Tim SAKIP melakukan validasi dan verifikasi terhadap kelengkapan data dukung penilaian SAKIP.

[SK 7] Meningkatnya Tata kelola Balai Bahasa Bali

[IKK 7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Bali

Progress/Kegiatan

1. Menindaklanjuti Rekomendasi Pimpinan pada Pengukuran Kinerja Triwulan III yaitu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran pada revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA;

2. Mengisi Capaian Output periode Oktober s.d. Desember 2024 pada Aplikasi SAKTI Kemenkeu Modul Komitmen tepat waktu setiap hari kerja kelima awal bulan berikutnya;

3. Melakukan Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA Triwulan IV tanggal 14 Oktober 2024;

Melakukan Revisi Penghematan Perjalanan Dinas tanggal 14 November 2024;4.

Melakukan Revisi Pengalihan belanja 001 tanggal 4 Desember 2024;5.

Melakukan Revisi Pemutakhiran KPA Pagu Minus pada SPAN tanggal 23 Desember 2024.6.

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi Balai Bahasa Provinsi Bali selama Triwulan IV dalam rangka pencapaian IKK Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Bali antara lain.

1. Adanya pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga berpengaruh kepada Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan;

Adanya kelebihan belanja pegawai, belanja operasional, dan belanja modal.2.

Kendala di atas apabila tidak diatasi maka akan berdampak pada menurunnya nilai IKPA pada poin Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, dan Pengelolaan UP dan TUP.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan Balai Bahasa Provinsi Bali selama Triwulan IV untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian IKK Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Bali antara lain.

Melakukan Revisi Halaman III DIPA pada awal Triwulan IV;1.

2. Melakukan koordinasi dengan Layanan Perencanaan Unit Eselon I dan segera memproses revisi belanja pegawai sesuai jadwal yang ditetapkan;

Mengajukan ulang pengesahan Revisi POK.3.

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Catatan :

D. Rekomendasi Pimpinan

Rekomendasi Pimpinan :

Berdasarkan data capaian dari masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa perenvcanaan kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Triwulan IV telah terealisasi sesuai dengan target dan ada yang melampaui target. Namun demikian ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan di tahun anggaran berikutnya. Berikut rekomendasi untuk masing-masing indikator kinerja:

1. IKK. 1.1. Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra, Kegiatan Lokakarya Hasil Inventarisasi Kosakata dan SKBD Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai harapan. Tetapi yang menjadi catatan penting yaitu pelaksanaan kegiatan perlu penambahan waktu minimal empat hari. Di samping itu, juga hasil lokakarya yang telah diverifikasi akan divalidasi melalui Sidang Komisi Kosakata Bahasa Daerah harus bersinergi dengan narasumber yang berkompeten dibidangnya dalam memverifikasi kosakata, baik dalam pendefinisian, lafal, dan kelas kata begitu jyga penyusunan kamus valensi verba bahasa Bali.

2. IKK 2.1 Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan. KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan pada triwulan 4 berjalan lancar dan sesuai target yang telah direncanakan. Kegiatan pembinaan bagi siswa/siswi SMA/SMK melalui cerdas cermat publikasi acara lomba relatif singkat sehingga hanya sedikit sekolah yang berpartisipasi. Hal berdampak pada mepetnya waktu latihan dari tiap-tiap peserta. Maka dari itu diharapkan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kalender pendidikan. Kegiatan Sosialisasi UKBI di sekolah perlu diprioritas untuk sekolah-sekolah yang memerlukan pendampingan lebih intensif, yaitu berdasarkan lokasi, tingkat kebutuhan, atau pencapaian sebelumnya. Untuk mengatasi kekurangan SDM diharapkan melibatkan Duta Bahasa untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan efektivitas penyampaian informasi. Terkait kendala jaringan Di harapkan pelaksanaannya difokuskan di TUKB dan melaporkan ke Tim UKBI Pusat Strategi pelaksanaan Krida Duta Bahasa bagi Aktivis Kampus dan Sekolah harus menyesuaikan kalender akademik agar lebih fleksibel, terutama untuk tingkat kampus yang memiliki jadwal padat. Keterlibatan Duta Bahasa dilibatkan pada bagian-bagian praktis, seperti saat hari-h, sedangkan tahap perencanaan, dan persiapan kegiatandilakukan oleh KKLP Literasi.

3. IKK. 3.1 Jumlah lembaga yang terbina bahasanya. KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum telah melaksanakan pendampingan selama tiga tahun ini.Triwulan IV ini kegiatan evaluasi dan apresiasi yaitu pemberian penghargaan kepada lembaga pengguna bahasa terbaik. Penilaian hanya dilakukan difokuskan pada penggunaan bahasa dalam surat, khususnya dalam penerapan ejaan BI, pemilihan dan pembentukan kata, penyusunan kalimat, serta paragraf sedangkan di ranah ruang publik tidak dilakukan penilaian hal ini dikarenakan terkendala dengan adanya Pergub Nomor 80 Tahun 2018 tentang perlindungan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Diharapkan kedepannya terus dilakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah.

4. IKK 3.2 Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina, KKLP Literasi telah melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pemberdayaan Komunitas Literasi secara luring sehingga dalam kegiatan ini dapat dilakukan penilaian sejauh mana efektivitas pembinaan terhadap 24 komunitas literasi yang dilakukan pada 2023 dan 2024. Kegiatan ini juga dapat mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan setiap komunitas serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Diharapkan kedepannya komunitas yang telah dibina semakin berkembang.

5. IKK 4.1 Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) KKLP BIPA melakukan koordinasi secara intens dalam hal komitmen lembaga pemohon fasilitasi pembelajaran BIPA dan pemelajarnya untuk mengikuti program fasilitasi pembelajaran BIPA. Pelaksanaan kegiatan Festival Cakap Berbahasa perlu memperhatikan waktu yang tepat (terlalu dekat dengan akhir tahun), sehingga target jumlah peserta dapat terpenuhi.

6. IKK 5.1 Jumlah produk penerjemahan. KKLP penerjemahan secara intens berkoordinasi dengan ilustrator dan pengatak sehingga dapat menyelesaikan sesuai waktu yang telah disepakati. Demikian juga koordinasi dengan Pusat Perbukuan dan Perpustakaan Nasional terkait penilaian dan pengajuan ISBN.

7. IKK 6.1. Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah, pelaksanaan Teater Berbahasa Daerah bagi siswa dan siswi SMA/SMK hendaknya disesuaikan dengan kalender akademik.

8. IKK 7.1 Predikan SAKIP Balai Bahasa Provinsi Bali, perlu ditingkatkan ketelitian dalam mengerjakan data dukung SAKIP.

9. KK 7.2. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Dalam upaya meningkatkan nilai kinerja anggaran yang optimal, kualitas perencanaan, dan pelaksanaan anggaran perlu ditingkatkan khususnya pada poin revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA.

Denpasar, 31 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali Valentina Lovina Tanate

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI BALI Nomor : 16/I5.16/KP.04.00/2024

tentang

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI BALI

Menimbang : Bahwa untuk merealisasikan program kerja Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali tentang Tim Reviu Lakin Tahun 2024 Balai Bahasa Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4. Keppres No. 16 tahun 1994, No. 24 Tahun 1995, No. 8 tahun 1997, No.6 Tahun 1999, dan No. 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan APBN;

5. Permendikbud Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

6. Permendikbudristek Nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Bahasa Bali, Nomor SP DIPA- 023.13.2.414587/2024 tanggal 24 November 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Tim Reviu Lakin, (nama-nama anggota tercantum di dalam lampiran keputusan ini)

Kedua : Segala biaya yang timbul atas keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Bahasa Bali, Nomor SP DIPA023.13.2.414587/2024.

Ketiga : Tim Reviu Lakin melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja yang telah disusun dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali.

Keempat : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA,

Valentina Lovina Tanate, S.Pd., M.Hum.

NIP196906122003122001

Tembusan :

1. Setjen Kemdikbud di Jakarta;

2. Itjen Kemdikbud di Jakarta;

3. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;

4. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali

Nomor : 16/I5.16/KP.04.00/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

Tim Reviu Lakin Tahun 2024 Balai Bahasa Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 1 Februari 2024

KEPALA, NIP196906122003122001

Valentina Lovina Tanate, S.Pd., M.Hum.

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI BALI NOMOR: 15/I5.16/KP.04.00/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN) BALAI BAHASA PROVINSI BALI 2024

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI BALI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2024 dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja, Balai Bahasa Proviunsi Bali Tahun 2024.

Mengingat : : 1. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, Pasal 36;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

4. PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan kedua atas PMK190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

5. Permendikbud Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Bahasa Bali, Nomor SP DIPA023.13.2.414587/2024 tanggal 24 November 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA BALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA, BALAI BAHASA PROVINSI BALI 2024

KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja, Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2024. (terlampir).

KEDUA : Menugaskan kepada:

1) Koordinator bertugas mengoordinasi pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja; 2) Anggota bertugas menyusun Laporan Kinerja;

KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya sepenuhnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Bali Tahun 2024 pada Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, Penyusunan LAKIN.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI BALAI BAHASA PROVINSI BALI

Jalan Trengguli I Nomor 34, Tambawu, Denpasar 80238 Telepon: (0361) 461714, Pos-el: [email protected] Laman: www.balaibahasaprovinsibali.kemdikbud.go.id

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali dan diubah.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 3 Januari 2024

Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali,

Valentina Lovina Tanate, S.Pd., M.Hum. NIP196906122003122001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI BALI Nomor : 15/I5.16/KP.04.00/2024 Tanggal: 3 Januari 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN) PERUBAHAN BALAI BAHASA PROVINSI BALI 2024

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 3 Januari 2024

Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali,

NIP196906122003122001

Valentina Lovina Tanate, S.Pd., M.Hum.

BALAIBAHASAPROVINSI BALI (CEPAT, INOVATIF, NETRAL, CintA TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL)

Selamat Datong Balai Bahasa Provinsi Bali op melayes dengon CINTA