PERATURAN DASAR
GERWANI
水
Disahkan oleh: Kongres Nasional ke-IV Gerwani Di Djakarta tg. 14 s/d 17 Desember 1961
Diterbitkan oleh: DPP GERWANI
PERATURAN DASAR
GERWANI
Disahkan oleh: Kongres Nasional ke-IV Gerwani Di Djakarta tg. 14 s/d 17 Desember 1961
Diterbitkan oleh: DPP GERWANI
Waom HQ2004 A2G381 Lockod Prost W.193757 101 LT
PENGANTAR KATA TENTANG RENTJANA PERUBAHAN PERATURAN DASAR GERWANI
Sedjak Kongres Nasional ke-IlI Gerwani tahun 1957 sampai sekarang Gerwani telah mengalami kemadjuan². Djumlah anggota Gerwani bertambah banjak, sedangkan djumlah organisasinja (Tjabang. Anak tjabang. Ranting2) meluas dan mulai merata diseluruh tanah air.
Peranan Gerwani makin meningkat dalam perdjuangan untuk perbaikan nasib dan hak² wanita, untuk kemerdekaaan nasional jang penuh. untuk hak² demokrasi dan perdamaian. Peranan tersebut diakui dalam masjarakat, dengan dipilihnja pemimpin² Gerwani dalam lembaga² demokratis sewaktu pemilihan umum jang lalu, dan ditundjuknja mereka dalam DPR-GR' MPRS. Depernas, DPRD2-GR dll.
Dalam badan² kerdjasama wanita baik ditingkat pusat maupun di-daerah² Gerwani djuga senantiasa tidak ketinggalan terpilih duduk dalam pimpinan badan² tersebut. Misalnja sekarang terdapat 15 anggota Gerwani dalam MPRS - 12 anggota Gerwani di DPR-GR - 2 anggota di Depernas - dan puluhan lagi pemimpin-pemimpin Gerwani di DPRD2-GR. Djika pemilihan umum ke-II betul² dapat dilaksanakan pada tahun 1962, maka saja jakin, bahwa akan lebih banjak lagi anggota² Gerwani terpilih dalam lembaga² demokratis tersebut diatas.
Mengenai gambaran tentang perkembangan organisasi selama 4 tahun sudah diuraikan dalam Laporan Umum. Saja hanja akan menekankan disini, bahwa kemadjuan² jang kita tjapai itu disebabkan karena beberapa faktor, jaitu faktor didalam dan diluar negeri jang menguntungkan.
Mengenai faktor objektif dalam Negeri, dapat dinjatakan disini adanja semangat jang tinggi dikalangan massa wanita dalam berdjuang melawan imperialisme dan feodalisme, disamping gigih berdjuang untuk perbaikan penghidupan dan hak²nja. Sekålipun mendapat rintangan² jang tidak ketjil, tetapi kesadaran politiknja senantiasa bertambah dan kebangkitannja tidak bisa diabaikan dalam perdjuangan Rakjat untuk menjelesaikan tuntutan² revolusi Agustus '45. Tentang faktor luar Negeri, perlu didjelaskan mengenai besarnja pengaruh kemadjuan² kaum wanita di-negeri² Sosialis, dimana kaum wanita telah menikmati hak²nja setjara penuh.
Keunggulan sistim Sosialisme jang merubah kedudukan kaum wanita, dan mendjamin kemakmuran Rakjat, serta membebaskan Rakjat dari segala matjam penindasan dan penghisapan, semakin mejakinkan. Sebaliknja imperialisme dan kolonialisme semakin merosot dimata kaum wanita dan Rakjat Indonesia. Hal² tersebut mendorong meningkatnja kesedaran berorganisasi daripada massa wanita dan makin bertambah bulat kejakinannja untuk memperdjuangkan masjarakat baru dan dunia baru tanpa penindasan dan penghisapan oleh manusia atas manusia, masjarakat jang adil dan makmur.
Disamping itu, faktor objektif lainnja jang memungkinkan perkembangan Gerwani adalah tentang kebenaran program perdjuangan dan garís organisasi. Sedjak tahun 1954, jaitu pada Kongres ke-lI, Gerwani telah mempunjai Peraturan Dasar jang tepat. Sedjak itu Gerwani telah membuang sifatnja jang menjempitkan diri, jang menghinggapi tubuhnja selama 3 tahun, jaitu dari Kongres ke-I tahun 1951 sampai Kongres ke-II tahun 1954. Beladjar dari pengalaman² kita sendiri, maka peraturan jang dapat menghambat kemadjuan® organisasi telah dibetulkan. Perubahan nama Gerwis mendjadi Gerwani dan perubahan² Peraturan Dasar sedjak tahun 1954 telah merubah sifat organisasi dari jang seimpit mendjadi organisasi jang luas. Program perdjuangan Gerwani djuga diperbaiki, tidak hanja menitik-beratkan kepada soal² politik sadja, tetapi djuga lebih² kepada soal² hak² wanita dan anak², sosial ekonomi dan kebudajaan pada umumnja.
Dengan adanja perubahan garis organisasi dan program perdjuangan jang tepat itu, Gerwani berkemban'g dengan tjepat. Hal ini terbukti dari bertambahnja anggota, jaitu djika pada tahun 1951 berdjumlah 6000, pada Kongres ke-II ahun 1954 mendjadi 84,000. pada Kongres ke-III tahun 1957 mendjadi 671.342, dan pada Kongres ke-IV sekarang mendjadi 1 djuta.
Pada Kongres ke-IV ini, kita djuga akan membitjarakan perubahan² daripada Peraturan Dasar jang telah diputuskan oleh Kongres ke-III. Ini tidak berarti, bahwa Peraturan Dasar kita jang lalu salah. tetapi usul perubahan itu didasarkan atas perkembangan jang wadjar daripada organisasi sesuai dengan tingkat perdjuangan nasional kita sekarang, dan penjempurnaan perumusan untuk memperdjelas garis-garis dan prinsip² organisasi. karena pengalaman praktek kita sendiri selama ini.
Adapun pendjelasan mengenai usul² perubahan Peraturan Dasar adalah sbb.:
I
MUKADIMAH
Peraturan Dasar kita terdiri dari dua bagian pokok. ialah : Mukadimah dan Fasal² peraturan organisasi. Dua bagian itu tidak bisa di-pisahakan satu sama lain dan merupakan suatu kesatuan.
Dalam Peraturan Dasar jang lama. maka bagian jang pertama dinamakanTudjuan dan kewadjiban Gerwani". Tentang usul perubahan penamaan Tudjuan dan kewadjiban Gerwani" mendjadi Mukadimah" bukanlah merupakan perubahan jang prinsipil. Perubahan itu dimaksudkan untuk menegaskan, bahwa jang sesungguhnja diartikan Tudjuan dan kewadjiban Gerwani ada. lah seluruh isi Peraturan Dasar, jang terdiri dari dua bagian tersebut Karéna isi seluruh Peraturan Dasar sesungguhnja berisi tudjuan dan kewadjiban Gerwani, maka adalah lebih tepat djika bagian pertama dari Peraturan Dasar disebut setjara sederhana Mukadimah' sadja. Mukadimah artinja preambul atau pendahuluan. Mukadimah sekarang pada prinsipnja memuat hal² jang sama seperti Tudjuan dan Kewadjiban Gerwani" jang lama, jaitu mengenai pokok² perdjuangan dan program organisasi. Djika dibandingkan dengan jang lama, maka perubahan² jalah sbb. :
1. Ditambahnja 2 alinea baru tentang pengakuan Gerwani kepada peranan Revolusi Agustus '45, terhadap perubahan kedudukan wanita dilapangan politik dan sosial-kebudajaan (dalam Peraturan Dasar lama hal ini tidak ditegaskán).
2. Ditambahnja analisa Gerwani tentang penderitaan penghidupan wanita tani dan wanita rumahtangga (dalam Peraturan Dasar lama hal ini tidak ditegaskan).
3. Dihapuskannja alinea jang mengenai persetudjuan KMB.
4. Ditambahnja penegasan Gerwani tentang UUD '45 jang memuat Pantja Sila, Manipol serta pedoman pelaksanaannja sebagai garis besar haluan Negara
5. Dihapusnja alinea jang memuat sedjarah berdirinja Gerwani.
Disamping 5 soal pokok itu terdapat pula perubahan² dan tambahan² perumusan, jang lebih mendjelaskan persoalan perdjuangan dan garis organisasi. Misalnja dalam Mukadimah sekarang ditjantumkan perlunja Gerwani setjara aktif dan kreatif duduk dalam badan² kerdjasama wanita seperti Kongres Wanita Indonesia ditingkat pusat dan badan² kerdjasama lokal, dan perlunja Gerwani aktif dalam kerdjasama internasional baik didalam maupun diluar GWDS.
Mengenai pengakuan Gerwani atas peranan Revolusi Agustus '45 sebagaimana dirumuskan dalam Mukadimah sekarang dalam alinea I dan II, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa memang terdapat perubahan² kedudukan kaum wanita dilapangah politik dan sosial, berkat Revolusi Agustus '45 tersebut. Revolusi Agustus '45 telah membuka lembaran baru dalam sedjarah kemadjuan wanita. jaitu dengan adanja pengakuan persamaan hak wanita, dan laki dalam UÚD 45 dan perundang²an lainnja. dan makin meningkatnja djumlah kaum wanita jang menduduki djabatan² penting. Sekalipun dalam batas² tertentu telah ditjapai kemadjuan² itu, akan tetapi dalam Mukadimah lebih landjut didjelaskan, bahwa dalam praktek per-undang²an tersebut masih sangat tidak konsekwen pelaksanaannja dan masih banjak terdapat penderitaan dalam penghidupan dan diskriminasi dibanjak lapangan.
Mengenai bagian jang menggambarkan penderitaan wanita tani dimaksudkan untuk menegaskan, bahwa majoritet wanita tani, jang sebagian besar terdiri dari wanita buruh tani dan tani miskin, adalah kaum wanita jang paling menderita dalam hidupnja. Kesedaran wanita tani akan hak²nja, merupakan kuntji dalam memperkuat perdjuangan kaum tani dan, perdjuangan nasional melikwidasi sisa² kolonialisme dan sisa² feodalisme.
Mengenai wanita rumahtangga, maka kiranja sudah djelas dikemukakan dalam Laporan Umum, tentang kesulitannja dan peranannja dalam masjarakat. Wanita rumahtangga adalah mereka jang tidak setjara langsung mengambil bagian dalam proses produksi, dan sumber penghasilannja jang pokok didapat daripada suami. Djumlah mereka adalah banjak, dan kita berkewadjiban menarik mereka untuk aktif mengambil bagian dalam perdjuangan untuk melawan imperialisme, untuk melawan feodalisme, untuk perbaikan penghidupan dan pembentukan masjarakat baru jang mendjamin kebahagiaan dan perbaikan keadaan rumahtangga.
Dalam Mukadimah sekarang tidak ada lagi alinea jang mengenai perdjuangan untuk menghapuskan persetudjuan KMB, karena hal ini sudah terlaksana dan tidak merupakan hal jang praktis lagi.
Sikap penegasan Gerwani terhadap UUD '45 jang memuat Pantja Sila sebagai pemersatu seluruh kekuatan nasional, Manipol dan pedoman² pelaksanaannja, sudah sedjak semula mendjadi garis perdjuangan Gerwani sebagaimana dinjatakan dalam pernjataan dan keputusan² organisasi selama ini. Oleh karena itu sudah pada tempatnja, bilamana hal itu ditambahkan dalam Mukadimah, mengingat sangat pentingnja kita semua memegang teguh garis besar haluan Negara jang sudah mendjadi ketetapan MPRS.
Dalam Mukadimah telah diadakan penjempunnaan perumusan mengenai sifat masjarakat Índonesia jang belum merdeka penuh dan masih setengah feodal. Djuga ditegaskan, bahwa kekuasaan imperialis atas kehidupan ekonomi Indonesia belum hapus seluruhnja. kaum kapitalis birokrat menambah lagi beban penderitaan jang sudah berat, dan tuantanah feodal masih tetap menghisap massa kaum tani di-desa². Oleh karena itu perdjuangan kaum wanita untuk hak²nja dan perbaikan nasibnja tidak bisa dipisahkan dari perdjuangan seluruh Rakjat untuk menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus '45 sampai ke-akar²nja, untuk melikwidasi sisa² kolonialisme dan imperialisme dan sisa² feodalisme.
Tentang dihapuskannja alinea mengenai sedjarah Gerwani tidak berarti, bahwa kita meniadakan arti penting sedjarah, tersebut. Akan tetapi adalah lebih tepat bilamana chuśus mengenai sedjarah Gerwani itu kita adjarkan didalam kursus² dan sekolah² Gerwani. Dengan demikian maka Mukadimah hanja dibatasi memuat garis perdjuangan dan garis organisasi Gerwani sadja.
Demikianlah sekedar pendjelasan² mengenai usul perubahan jang dimuat dalam Mukadimah.
II
FASAL PERATURAN ORGANISASI
Djika dibandingkan dengan peraturan² jang lama, maka sekarang diusahakan agar penjusunannja lebih sederhana dan terdiri dari 49 fasal sadja (jang dulu 53 fasal). Pada pokoknja perubahan² tersebut tidak mengenai hal² jang prinsipil. adapun pendjelasannja sbb.:
I. Bab keanggotaan:
Menurut bab III Fasal 3. maka jang dapat mendjadi anggota jalah setiap wanita warga negara R.I. berumur 16 tahun keatas, terketjuali jang sudah kawin, jang menjetudjui program dan perdjuangan Gerwani. Perlu ditekankan disini, bahwa jang diartikan setiap wanita Indonesia, adalah semua wanita dengan tidak membedakan faham agama,'aliran politik dan kedudukan sosial. Perlu djuga difahami, bahwa sjarat² penerimaan anggota adalah sangat ringan, jaitu mereka jang menjetudjui program dan perdjuangan Gerwani. Öleh karena itu hendaknja dibetulkan sikap sementara pimpinan untuk hanja mentjatat mereka jang aktif sadja sebagai anggota, sedang jang pasif atau tidak aktif ditjoret dari daftar anggota, walaupun mereka menjetudjui program dan perdjuangan Gerwani.
Tentang dihapuskannja Fasal 6 lama, mengenai peraturan tentang penghargaan, alasannja jalah karena nal ini tidak praktis, mengingat bahwa adalah sukar untuk.menjatakan setiap matjam tanda penghargaan dalam bentuknja jang formil. Djika Fasal itu ditjantumkan, maka ada pengertian se-olah² kita bekerdja untuk hanja mengedjar penghargaan. Padahal kita bekerdja untuk kepentingan kaum wanita dan Rakjat banjak, dan kepertjajaan kaum wanita dan Rakjat karena kegiátan² Gerwanilah jang merupakan penggaanhargaan jang se-tinggi²nja bagi kita. Dengan peng. hapusan Fasai ini tidak berarti, bahwa Gerwani tidak memberikan penghargaan kepada anggota²nja. Adalah lebih praktis bilamana hal ini ditentukan atas kebidjaksanaan pimpinan dan diorganisasi berbagai matjam kompetisi untuk memadjukan organisasi.
II. Susunan organisasi: Pada pokoknja susunan organisasi tetap.
Mengenai hal ini penjempurnaan jang diusahakan jalah dipertegasnja perbedaan fungsi antara Dewan Harian dan Sekretariat disemua tingkat badan pimpinan sampai D.P.D. Dalam pasal 19 sekarang ditekankan. bahwa D.H. jang terdiri dari Ketua, wakil² Ketua dan Sekdjen² (Sekretaris Djendral) berkewadjiban memben. tuk Sekretariat untuk melaksanakan pekerdjaan se-hari² disamping membentuk Seksi² (dipusat) dan Bagian² (didaerah) serta Komisi². Dan dalam pasal 20 diterangkan, bahwa Sekretariat terdiri dari Sekdjen dan Sekretaris² jang. memimpin langsung Seksi² di Pusat (Bagian² didaerah) kewadjibannja jalah: a) melaksanakan pekerdjaan se-hari² D.H. b) memimpin pekerdjaan administrasi dan anggota staf Sekretariat. c) bertanggang djawab kepada D.H. Dari fasal² tersebut djelaslah, bahwa fungsi D.H. adalah memimpin Sekretariat. dan
Sekretariat bertanggung djawab kepada D.H.
Selain itu sekarang ditentukan adanja tambahan Seksi²/bagian² baru, jalah Seksi (Bagian) Hak2 Wanita. Seksi (Bagian) Pembelaan Anak², Seksi (Bagian) Sosek, dan ditingkat pusat ada chusus Seksi Luar Negeri. Ketjuali itu djuga diadakan Komisi² jalah : Komisi Plan, Komisi Front Persatuan Wanita, dan Komisi Pengawas Keuangan. Mengenai pembentukan Seksi (Bagian) baru itu dan djuga Komisi² tersebut karena pekerdjaan Gerwani dilapangan itu makin bertambah banjak. dan perlu dikupas lebih baik dan intensif lagi.
III. Tentang organisasi basis dan klompok:
Sjarat pembentukan Ranting sebagai organisasi basis Gerwani adalah sangat ringan, jaitu disatu kelurahan. desa atau marga dimana terdapat paling sedikit 10 orang anggota bisa dibentuk Ranting. Batas maksimum banjaknja anggota di Ranting tidak ada, djadi Ranting jang besar bisa mempunjai lebih dari 100 anggota. Untuk Ranting jang anggotanja banjak, dan sukar hubungannja satu sama lain, maka pimpinan Ranting perlu mempunjai petugas² chusus jang memelihara beberapa klompok, untuk melantjarkan djalannja organisasi.
Ranting mempunjai fungsi jang sangat penting, karena berhubungan langsung dengan anggota. Oleh karena itu badan² pimpinan atasan perlu senantiasa turun kebawah. langsung ke Ranting2 untuk membantu memetjahkan kesulitan², agar hubungan dengan massaanggota mendjadi lebih rapat dan kegíatan² mengorganisasi massa wanita berdjalan lebih hidup dan baik. Untuk melantjarkan pengorganisasian anggota, maka penting'sekali pembentukan Klompok. jang dalam peraturan sekarang diatur dalam fasal tersendiri (fasal 46). jaitu terdiri dari 5 sampai 10 prang ditempattinggal jang berdekatan.
IV. soal perbendaharaan :
Sekarang ditentukan banjaknja iuran Rp. 0,50, sedangkan uang pangkal tetap Rp. 1,-. Seterusnja menurut fasal 48 sekarang ditetapkan banjaknja prosentase pembagian uang pangkal dan iuran masing² 20% untuk DPP-DPD-Tjabang A. Tjabang dan Ranting. Mengingat menurut pengalaman pengiriman furan dari A. Tjabang keorganisasi atasan adalah sulit dilaksanakan. maka kiranja dalam Kongres ini tidak ada jang keberatan, bilamana nanti peraturan chusus jang mengatur pengiriman uang iuran dilakukan dari Ranting kepada A. Tjabang dan Tjabang, dan selandjutnja pengirimannja ke DPP dan DPD dilakukan oleh Tjabang.
Demikianlah pendjelasanº jang saja anggap penting untuk dikemukakan sebagai pengantar kata perubahan Peraturan Dasar. Mengenai konsep jang pernah dikirimkan kepada daerah² ternjata tidak banjak usul² serta saran² jang masuk, dan pada umumnja dapat diterima. Oleh karena itu naskah sekarang jang disampaikan kepada Saudara² djuga tidak banjak mengalami perubahan-perubahan.
Dengan semangat jang tinggi dan selalu bersedia menerima saran² dan kritik² terutama dalam pekerdjaan kita se-hari², jang dipadukan dengan langkah² jang objektif dikalangan massa wanita, maka saja jakin, bahwa Gerwani akan mendjadi semakin besar, terus meluas dan bertambah kuat. Dengan demikian Gerwani akan dapat melaksanakan tugasnja dalam perdjuangan anti-imperialisme dan anti-feodalisme, untuk hak-hak wanita dan anak², demokrasi, dan perdamaian.
Revolusi Agustus 1945 setjara per-undang²an dan sampai batas² tertentu menurut kenjataannja telah membawa perubahan² kedudukan kaum wanita Indonesia dalam lapangan politik, sosial dan kebudajaan. antara lain dalam Undang² Dasar 1945 fasal 27 tertjantum pengakuan persamaan hak dan kewadjiban antara warganegara baik laki² maupun wanita. Persamaan hak dan djaminan sosial djuga diakui didalam per-undang²an lainnja.
Dalam lembaga² negara dan lapangan² lainnja djumlah wanita jang menduduki djabatan² penting makin meningkat, meskipun djumlah mereka masih belum tjukup banjak.
Sekalipun demikian hal itu belum berarti, bahwa kaum wanita Indonesia telah menikmati penuh hak²nja jang sudah didjamin oleh Undang² itu. Dalam kenjataannja Undang² tersebut belum semuanja dar belum sepenuhnja direalisasi dan sampai sekarang majoritet massa wanita masih mengalami berbagai matjam diskriminasi dan sebagaimana halnja Rakjat Indonesia, mereka menderita penghisapan dan penindasan, misalnja sbb.:
- Sebagai buruh dan pegawai, kaum wanita sebagian besar masih menerima upah jang sangat rendah dan tidak lajak untuk pekerdjaan jang sama, kaum wanita masih banjak jang menerima upah lebih rendah daripada laki²;
Kehidupan kaum wanita sebagai ibu jang bekerdja masih menjedihkan, karena perlindungan kerdja bagi mereka masih sangat kurang, bantuan untuk pemeliharaan anak² seperti: penitipan baji, tempat untuk bermain anak², penitipan anak² sesudah waktu sekolah selama ibunja bekerdia dsb. masih sangat kurang. dan sjarat²nja belum memadai;
Wanita tani jang berdjumlah kira² 60-70% dari seluruh kaum wanita Indonesia. jang sebagian besar terdiri dari wanita buruhtani dan tanimiskin. mengalami penderitaan jang berat. Mereka belum terdjamin hak²nja, kebebasan politiknja masih sangat terbatas, tidak mengenal djaminan sosial dan sangat terbelakang taraf pengetahuan dan kebudajaannja. Wanita tani adalah golongan Rakjat Indonesia jang paling menderita hidupnja:
Kaum wanita jang mentjari nafkahnja dengan berdjualan di-pasar² kebanjakan selalu menutup kekurangannja dengan mentjari pindjaman dan pada umumnja mendjadi korban penghisapan lintah darat;
Wanita muda jang telah berhasil mendapat pendidikan jang pantas tidak selalu mendapat pekerdjaan atau penghargaan sesuai dengan kepandaiannja;
Dalam perkawinan kaum wanita belum mendapat djaminan hak jang sama dengan kaum laki² dalam hubungan dengan anaka dan keluarga, hak waris dan pertjeraian, sebagaimana di-tjita-kan oleh kaum wanita. Kawin paksa dan kawin anak² masih meradjalela, terutama di-desa";
Keadaan wanita rumahtangga makin hari makin sulit, karena meningkatnja kebutuhan hidup se-hari² dan sukar serta sempitnja perumahan. sehingga mempengaruhi pendidikan dan kesehatan anak²nja.
Penghidupan sukar bagi kaum wanita Indonesia jang demikian itu disebabkan karena Indonesia masih belum merdeka penuh dan masih setengah feodal. karena tuntutan² Revolusi Agustus 1945 belum tertjapai sepenuhnja, kekuasaan imperialis atas kehidupan ekonomi Indonesia belum hapus seluruhnja. kaum kapitalis birokrat menambah lagi beban penderitaan jang sudah berat, dan tuantanah feodal masih tetap menghisap massa kaum tani di-desa².
Oleh karena itu teranglah bahwa perdjuangan kaum wanita untuk hak² dan perbaikan nasibnja sendiri, merupakan bagian jang tidak bisa dipisahkan dari perdjuangan seluruh Rakjat untuk menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akarnja, sebagai sjarat mutlak untuk selandjutnja mentjiptakan masjarakat jang adil dan makmur, jalah masjarakat Sosialis Indonesia, dimana tidak ada lagi penindasan dan penghisapan oleh manusia atas manusía.
Perdjuangan itu hanja dapat dimenangkan, apabila ada persatuan nasional jang kokoh dan luas dari segala aliran dan golongan jang anti-imperialisme dan antifeodalisme, dan jang berdjuang untuk Indonesia baru jang merdeka penuh dan demokratis.
Berdasarkan kenjataan² diatas, maka Gerwani menje. tudjui dan sedjak semula telah mempertahankan Udang² Dasar 1945 jang didalamnja memuat Pantja Sila sebagai dasar Negara, untuk mempersatukan seluruh kekuatan nasional, termasuk kaum wanitanja. Berdasarkan alasan ini pula Gerwani menerima Manifesto Politik Republik Índonesia serta pedoman-pedoman pelaksanaanja.
Gerwani menjedari, bahwa hanja dengan kemenangan Revolusi akan ada djaminan ril terhadap tertjapainja emansipasi penuh bagi kaum wanita. Oleh karena itu kaum wanita harus ambil bagian setjara aktif dalam penjelesaian tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja. Tugas ini hanja mungkin ditjapai, apabila kaum wanita revolusioner bisa mengorganisasi diri dalam suatu organisasi massa wanita jang besar dan bersamaan dengan itu mempersatukan diri dalam organisasi gabungan guna melipatgandakan kekuatan dan mendorong madju seluruh gerakan massa wanita kearah penjelesaian tuntutan2 Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akaranja.
Untuk dapat menghimpun kekuatan jang se-besar²- nja, maka Gerwani mengorganisasi kaum wanita tanpa membedakan sukubangsa, faham agama, aliran politik dan kedudukan sosial dalam gerakan jang disusun atas dasar demokrasi dan sukarela, dan bersamaan dengan itu Gerwani mendjadi peserta jang aktif dan kreatif dalam Kongres Wanita Indonesia dan dalam Panitia² Kerdjasama Wanita, baik jang bersifat nasional maupun lokal.
Gerwani menginsjafi benar², bahwa gagasan² Ibu Kartini untuk perbaikan nasib, kemadjuan kebudajaan, hak² kaum wanita dan kebahagiaan anak² jang pelaksanaannja sekarang diperdjuangkan oleh Gerwani, tidak bisa dipisahkan daripada perdjuangan untuk mempertahankan perdamaian dunia dan melawan kolonialisme serta imperialisme. Maka-itu kaum wanita Indonesia djuga berkepentingan sepenuhnja untuk menjokong dan ber-sama² dengan kaum wanita serta Rakjat jang tjinta-damai diseluruh dunia, mempertahankan perdamaian dunia dan melawan kolonialisme serta imperialisme. Atas dasar inilah Gerwani menggabungkan diri dalam satu barisan dengan kaum wanita diseluruh dunia dalam Gabungan Wanita Demokratis Sedunia (G.W.D.S.) jang berdjuang untuk perdamaian, melawan kolonialisme dan imperialisme, untuk hak² wanita, kebahagiaan anak², dan keselamatan umatmanusia. Atas dasar. ini pula Gerwani aktif ambil bagian dalam kegiatan² internasional didalam dan diluar G.W.D.S.
PERATURAN DASAR GERWANI
BABI
NAMA, SIFAT DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Fasal 1:
Organisasi ini bernama.: GERWANI, singkatan dari Gerakan Wanita Indonesia. GERWANI adalah organisasi pendidikan dan perdjuangan dan bersifat nonpartai. Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibukota.
BABII
BENDERA, LAMBANG DAN LAGU
Fasal 2:
Untuk meneguhkan semangat perdjuangan dan semangat persatuan dikalangan kaum wanita terutama bagi para anggotanja. maka disamping bendera nasional Merah-Putih dan lagu Nasional Indonesia Raja, Gerwani mempunjai bendera, lambang dan lagu sebagai berikut:
1. Bendera Gerwani berukuran 2 berbanding 3 berwarna biru muda dengan lambang Gerwani ditengahnja.
2. Lambang Gerwani jalah:
a. Setangkai bunga melati, terdiri dari bunga setengah mekar dan sebuah kuntjup dengan sehelai daun. jang terletak didalam lingkaran. Bunga melati jang setengah mekar menerobos lingkaran itu.
b. Lingkaran berwarna kuning ke-emasan dan dalam lingkaran warna dasarnja biru tua.
C. Dalam lingkaran dibawah setangkai bunga tersebut terdapat tulisan Gerwani jang berwarna kuning ke-emasan.
3. Lagu Gerwani adalah : mars Gerwani.
BAB 1II
KEANGGOTAAN
Fasal 3:
Jang dapat mendjadi anggota jalah setiap wanita warganegara Republik Indonesia berumur 16 tahun keatas terketjuali jang sudah kawin, jang menjetudjui program danperdjuangan GERWANI.
Fasal 4:
HAK ANGGOTA
a. Memilih dan dipilih untuk menduduki badan² pimpinan organisasi.
b. Mengadjukan usul, pendapat dan kritik untuk kemadjuan organisasi kepada segenap badan² pimpinan dari bawah sampai keatas.
KEWADJIBANANGGOTA
Fasal 5:
a. Mentaati peraturan dasar, program dan putusan² organisasi.
b. Mengikuti pertemuan³, rapat² dan kursus, mempeladjari dan meluaskan penerbitan² organisasi serta meluaskan keanggotaan organisasi.
Ikut mendiskusikan keputusan² organisasi dan aktif melaksanakannja.
C. Membajar uang pangkal, iuran dan kewadjiban keuangan lainnja.
KETENTUAN HUKUM
Fasal 6:
Djika ada seorang anggota jang:
a. Tidak mentaati Peraturan Dasar, Program dan keputusan² organisasi.
b. Tidak membajar kewadjiban keuangan organisasi tanpa alasan.
Melakukan tindakan dan perbuatan jang merugikan organisasi dan Rakjat, maka pimpinan berkewadjiban memberi peringatan. Tetapi djika anggota jang bersangkutan dengan sengadja menentang ketentuan organisasi atau perdjuangan Rakjat bisa dipetjat.
d. Pemetjatan anggota dilakukan atas usul badan pimpinan jang bersangkutan dan setelah mendapat persetudjuan dari pimpinan tjabang atau badan pimpinan jang lebih tinggi.
Anggota jang dikenakan pemetjatan berhak membela diri dihadapan pimpinan Tjabang atau Badan Pimpinan jang lebih tinggi.
KEBERHENTIAN ANGGOTA
Fasal 7:
Pemberhentian anggota dilakukan terhadap anggota karena:
a. Meninggal dunia,
b. Permintaan sendiri.
c. Dipetjat.
BABIV
SUSUNAN ORGANISASI
Fasal 8 :
a. Kekuasaan tertinggi organisasi untuk seluruh Indokepulauan, jalah :
— Kongres Nasional,
~ D.P.P. Pleno dan
D.P.P. Harian.
b: Untuk Daswati tingkat I dan jang setingkat, atau kepulauan, jalah :
Konferensi Daerah.
Dewan Pimpinan Daerah.
Untuk Ibu Kota R.I. (Djakarta Raya) jalah :
1 Konferensi Daerah Djakarta Raya,
— D.P.D. Djakarta Raya.
c. Untuk daerah Istimewa Jogjákarta, jalah :
一 Konferensi daerah Jogjakarta.
- Komisariat daerah Jogjakarta. jang dipimpin langsung oleh D.P.D.
d. Untuk Daswati tingkat II dan Kotapradja, jalah
— Konferensi Tjabang.
— Dewan Pimpinan Tjabang.
e. Untuk Ketjamatan, jalah :
1 Konferensi Anak Tjabang,
— Dewan Pimpinan Anak Tjabang.
f. Untuk kelurahan, Negeri, Desa, Kampung jalah:
~Rapat anggota, Dewan Pimpinan Ranting.
PEMILIHAN,PERTANGGUNGAN DJAWAB DAN PEMBAGIAN PEKERDJAAN
Fasal 9:
Semua Badan Pimpinan dari bawah sampai keatas dipilih setjara demokratis.
Semua Badan Pimpinan dalam waktu² jang tertentu memberi Japoran pertanggungan djawab kepada Badan jang memilihnja.
Fasal 10:
Untuk mengadakan pembagian pekerdjaan jang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Tjabang, dapat membentuk Bagian² sedang Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Seksi². Disamping Bagian² dan Seksia dibentuk Komisi².
Tiap² Bagian atau Seksi dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Wakil Sekretaris.
BABV
KONGRES NASIONAL
Fasal 11:
Konres Nasional adalah kekuasaan tertinggi dari seluruh organissai, diadakan tiap 4 tahun sekali, dise- Jenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat, dan dikundjungi oleh utusan² jang dipilih dalam Konferensi Daerah.
Dalam keadaan luar biasa Kongres Nasional dapat dipertjepat atau ditunda atas permintaan lebih dari separoh djumlah anggota atau atas keputusan Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan alasan jang dapat dipertanggung djawabkan.
Fasal 12:
Kongres Nasional adalah sah, djika dikundjungi oleh 2/3 djumlah daerah jang mewakili lebih dari separoh djumlah anggota.
Tiap putusan adalah sah, djika disetudjui oleh lebih dari separoh djumlah suara jang hadir.
Fasal 13:
Djumlah utusan dan penindjau untuk Kongres Nasional serta tjara² penjelenggaraannja diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat.
Fasal 14:
Kewadjiban dan kekuasaan Kongres Nasional adalah sbb. :
a. Menerima mendiskusikan dan mensahkan laporan² jang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
b. Menjusun dan merubah Peraturan Dasar dan Program Perdjuangan.
Menetapkan djumlah dan memilih anggota Dewan Pimpinan Pusat Pleno.
BABVI PIMPINAN PUSAT
Fasal 15:
Pimpinan Pusat terdiri dari: Dewan Pimpinan Pusat Pleno, dan Dewan Pimpinan Pusat Harian.
DEWAN PIMPINAN PUSAT PLENO
Fasal 16:
Dewan Pimpinan Pusat Pleno adalàh kekuasaan tertinggi dalam waktu antara dua Kongres Nasional. Sidang Dewan Pimpinan Pusat Pleno diadakan sedikitnja satu tahun sekali. Dalam keadaan luar biasa Sidang Dewan Pimpinan Pusat Pleno dapat dipertjepat atau ditunda atas permintaan lebih dari separoh djumlah anggota Dewan Pimpinan Pusat Pleno atau atas putusan Dewan Pimpinan Pusat Harian.
Fasal 17:
Sidang Dewan Pimpinan Pusat Pleno adalah sah djika dikundjungi oleh lebih dari separoh djumlah anggota Dewan Pimpinan Pusat Pleno dan tiap² keputusan adalah sah djika disetudjui oleh lebih separoh djumlah suara jang hadir.
Fasal 18:
Hak dan kewadjiban Sidang Dewan Pimpinan Pusat Pleno jalah:
Menerima, mendiskusikan dan mensahkan laporan a. jang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Haria'n.
b. Menetapkan ketentuan² umum dan program kerdja.
c. Mensahkan anggaran belandja jang direntjanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Harian.
d. Menetapkan dan mengangkat anggota² baru dari Dewan Pimpinan Pusat Pleno dan menggantikan anggota² Pleno jang berhenti.
C. Memilih anggota² Dewan Pimpinan Pusat Harian, dari antara anggota² Dewan Pimpinan Pusat Pleno dengan ketentuan : djumlahnja tidak boleh melebihi sepertiga dari anggota³ Dewan Pimpinan Pusat Pleno.
if. Memilih Ketua dan Wakil² Ketua dari antara anggota2 Dewan Pimpinan Pusat Harian. Ketua dan Wakil2 Ketua Dewan Pimpinan Pusat Pleno merangkap mendjadi Ketua dan Wakil² Ketua Dewan Pimpinah Pusat Harian.
DEWAN PIMPINAN PUSAT HARIAN
Fasal 19:
Dewan Pimpinan Pusat Harian melaksanakan kekuasaan Dewan Pimpinan Pusat Pleno diantara dua Sidang Dewan Pimpinan Pusat Pleno.
Dewan Pimpinan Pusat Harian terdiri dari: Seorang Ketua, empat orang Wakil Ketua, seorang Sekdjen (Seretaris Djendral) dan dua orang Wakil Sekdjen (Sekretaris Djendral).
Fasai 20:
Kewadjiban dan Kekuasaan Dewan Pimpinan Pusat Harian adalah sebagai berikut:
Membantu dan mengontrol badan² pimpinan bawah. a. annja dalam melaksanakan keputusan² Kongres Nasional dan Dewan Pimpinan Pleno.
b. Merentjanakan anggaran belandja untuk disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Pleno.
C. Mempersiapkan Sidang² Dewan Pimpinan Pusat Pleno.
d. Membentuk Sekretariat untuk melaksanakan pekerdjaan se-hari² terdiri dari Sekdjen dan Sekretaris². disamping itu membentuk Seksi² dan Komisi².
e. Mengadakan rapat² kerdja dengan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Tjabang dan aktivis jang dianggap perlu.
SEKRETARIAT D.P.P.
Fasal 21:
Sekretariat dipimpinan oleh Sekdjen dari Dewar Pimpinan Harian. Kewadjiban Sekretraiat Dewan Pimpinan Pusat jalah:
a. Melaksanakan pekerdjaan se-hari² Dewan Pimpinan Pusat Harian.
b. Memimpin pekerdjaan administrasi dan anggota² Staf Sekretariat.
c. Bertanggung djawab kepada D.P.P. Harian.
SEKSI-SEKSI
Untuk membantu Sekretariat, Dewan Pimpinan Pusat Harian membentuk Seksi jang mengurus berbagai lapangan pekerdjaan:
a. SEKSI ORGANISASI.
Berkewadjiban mengatur lantjarnja hubungan badan² organisasí, terutama hubungan organisasi atasan dengan bawahan.
Mendjalankan pemeliharaan, promosi dan mutasi kader, dsb.
b. SEKSI PENERANGAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN.
— Berkewadjiban menjelenggarakan kursus.
1 Mengurus penerbitan², siaran² dan perpustakaan.
Merentjanakan tjeramah² dan seminar².
Mengorganisasi rombongan² njanji dan tari, olah raga dll.
c. SEKSI HAK° WANITA.
— Mempeladjari hakº wanita jang menjangkut ke-
pentingan kaum wanita dari berbagai lapangan. 1 Membantu pelaksanaan hasil² Seminar tentang masalah wanita.
Berkewadjiban mengurus persoalan Hak-hak Wanita dilapangan Politik dan sosial ekonomi.
d. SEKSI PEMBELAAN ANAK.
Berkewadjiban mengurus persoalan pembelaan anak-anak.
Meluaskan Taman Kanak².
Mendirikan Penitipan Kanaka.
Mendirikan taman batjaan kanak².
Usaha² lain untuk kepentingan kesedjahteraan anak-anak.
SEKSI SOSIAL-EKONOMI.
Berkewadjiban membahas dan mengurus persoalan jang bersifat sosial-ekonomi.
Membantu memetjahkan persoalan² sosial-ekonomis dikalangan anggotanja.
Berusaha mengadakan latihan dan lapangan kerdja bagi anggota² menjelenggarakan regu-regu gotong-rojong, mendirikan dan menggerakkan koperasi2.
f. SEKSI LUAR NEGERI.
Berkewadjiban membantu mengatur hubungan² dengan organisasiª wanita diluar negeri termasuk G.W.D.S.
Mengadakan siara² untuk luar negeri.
Mengolah bahan² dari luar negeri.
Mempeladjari gerakan² wanita luar negeri beserta aktivitetnja.
g. SEKSI PERBENDARAAN.
Berkewadjiban merentjanakan anggaran belandja.
Mengurus pemasukan uang pangkal, iuran, uang donasi dll.
Mengadakan usaha². untuk mentjukupi beaja Dewan Pimpinan Pusat dsb.
KOMISI
Fasal 23:
Komisi dibentuk bilamana diperlukan, jaitu ántara lain:
a. KOMISI PLAN.
—Berkewadjiban mengurus perentjanaan dan pe- Iaksanaan Plan.
1 Mengontrol Pelaksanaan Plan.
一Mentjatat perkembangannja Plan.
b. KOMISI FRONT PERSATUAN WANITA.
1 Mempelajari anggaran dasar dan program organisasi² wanita.
Mengikuti aktivitet organisasi² wanita.
Mempererat hubungan dengan organisasi² wanita.
c. KOMISI PENGAWASAN KEUANGAN.
Berkewadjiba'n mengontrol dan meneliti pemasukan dan pengeluaran uang organisasi dan membikin Japoran kepada D.P.P. Harian.
BAB VII
DAERAH
Fasal 24:
Organisasi daerah dibentuk ditiap Daerah Daswati I dan jang setingkat, di Daerah² Besar atau Kepulauan atas ketentuan D.P.P.
KONFERENSI DAERAH
Fasal 25:
Konferensi Daerah adalah kekuasaan tertinggi didaerah Daswati I dan jang setingkat dengan itu, di Daerah Besar atau kepulauan, diadakan se-dikit'nja 2 talun sekali, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan dikundjungi oleh utusan² jang dipilih oleh Konferensi Tjabang. Dalam keadaan luar biasa konferensi Daerah dapat dipertjepat atau ditunda atas permintaan lebih dari 2/3 djumlah Tjabang atau atas putusan Dewan Pimpinan Daerah.
Konferensi Daerah dianggap sah, djika dikundjungi oleh utusan² jang mewakili lebih dari separoh djumlah Tjabang. Tiap. Tjabang mempunjai hak suara satu dan tiap² keputusan adalah sah djika disetudjui oleh lebih dari separoh djumlah suara jang hadir.
Fasal 26:
Kewadjiban dan kekuasaan Konferensi Daerah jalah:
a. Menerima, mendiskusikan dan mensahkan laporan Dewan Pimpinan Daerah..
b. Membitjarakan pelaksanaan keputusan Kongres Nasional, disesuaikan dengan keadaan daerahnja.
c. Memilih utusan untuk Kongres Nasional.
d. Menentukan program untuk daerah jang tidak bertentangan dengan keputusan Kongres Nasional.
Menetapkan djumlah dan memilih anggota² Dewan e. Pimpinan Daerah Harian dan memilih Ketua dan Wakilnja.
DEWAN PIMPINAN DAERAH
Fasal 27:
D.P.D. HARIAN
Dewan Pimpinan Daerah Harian adalah kekuasaan tertinggi diantara dua Konferensi Daerah. Sidang Dewan Pimpinan Daerah diadakan se-dikit'nja satu bulan sekali. Sidang dianggap sah djika dikundjungi oleh lebih daripada separoh djumlah anggota Dewan Pimpinan Daerah, tiap keputusan dianggap sah djika disetudjui oleh lebih dari separoh djumlah jang hadir. D.P.D. Harian terdiri dari seorang Ketua, Wakila
Ketua dan Sekretaris Pertama.
Fasal 28:
Hak dan kewadajiban Dewan Pimpinan Daerah Harian jalah :
a. Mendjalankan keputusan² Konferensi Daerah dan badan² Pimpinan atasannja. b. Mentapkan sikap terhadap semua masalah jang di-
c. hadapi didaerah Daswati Tingkat I atau Kelurahan. Mengkoordinasi dan memimpin kegiatan Tjabang² nisasi. didaerahnja serta menjempurnakan djalannja orga-
d. Menjelenggarakan pendidikan kader dan penerbitan-penerbitan untuk daerahnja.
C. Membentuk Sekretariat untuk melaksanakan pekerdjaan se-hari² terdiri dari Sekretaris Pertama dan Sekretaris², disamping itu membentuk Bagian² dan Komisi² jang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan.
SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN DAERAH
Fasal 29:
Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah dipimpin oleh Sekretaris Pertama D.P.D. Harian. Kewadjiban Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah
jalah :
a. Melaksanakan pekerdjaan se-hari² berdasarkan keputusan² Dewan Pimpinan Daerah.
b. Memimpin pekerdjaan administrasi dan anggota Staf Sekretariat.
c. Bertanggung djawab kepada D.P.D.
BABVIII
TJABANG
Fasal 30
Organisasi Tjabang dibentuk ditiap daerah Daswati II atau jang setingkat dengan itu. Tjabang bisa disahkan apabila sudah meliputi paling sedikit 4 Ketjamatan, dan masing² Ketjamatan paling sedikit mempunjai 2 Ranting.
Dalam keadaan chusus, Dewan Pimpinan Daerah bisa mengambil ketentuan² lain.
KONFERENSITJABANG
Fasal 31:
Konferensi Tjabang adalah kekuasaan tertinggi dalam daerah Tjabang, diadakan se-dikit²nja setahun sekali. dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Tjabang. Konferensi Tjabang dan Sidang²nja dianggap sah djika dikundjungi oleh utusan² jang mewakili lebih dari separoh djumlah Anak Tjabang. Utusan² dipilih oleh Konferensi Anak Tjabang. Setiap Anak Tjabang mempunjai hak suara satu. dan setiap keputusan dianggap sah djika disetudjui oleh lebih dari separoh djumlah jang hadir.
Fasal 32:
Djumlah utusan dan penindjau untuk Konferensi Tjabang serta tjara mengatur penjelenggaraannja ditentukan oleh Dewan Pimpinan Tjabang.
Fasal 33 :
Kewadjiban dan kekuasaan Konferensi Tjabang jalah :
a. Menerima, mendiskusikan dan. mensahkan laporan Dewan Pimpinan Tjabang. b. Mendiskusikan pelaksanaan keputusan² Badan².
Pimpinan atasannja disesuaikan dengan keadaan Tjabangnja. C. Memilih utusan untuk Konferensi Daerah.
d. Menetapkan djumlah dan memilih anggota² Dewan Pimpinan Tjabang dan memilih Ketua serta Wakilnja dan Sekretaris2.
DEWAN PIMPINAN TJABANG
Fasal 34:
Dewan Pimpinan Tjabang adalah kekuasaan tertinggi diantara dua Konferensi Tjabang.
Sidang Dewan Pimpinan Tjabang diadakan se-dikit²- nja satu bulan sekali. Sidang dianggap sah djika dikundjungi oleh lebih dari separoh djumlah anggota Dewan Pimpinan Tjabang, dan tiap keputusan dianggap sah, djika disetudjui oleh lebih dari separoh djumlah suara jang hadir.
Fasal 35:
Hak dan kewadjiban Dewan Pimpinan Tjabang jalah:
a. Mendjalankan keputusan² Konferensi² Tjabang, dan keputusan² Badan² Pimpinan atasannja.
b. Mengkoordinasi dan memimpin aksi² kaum wanita didaerahnja.
C Memberi petundjuk², mengatur dan memimpin kegiatan³ anggota.
d. Menjusun laporan periodik untuk Badan² Pimpinan atasannja.
Menjiapkan laporan dan anggaran belandja untuk konferensi Tjabang dan mempersiapkan Sidang² Dewan² Pimpinan Tjabang.
f. Membentuk Bagian dan Komisi² jang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan.
g. Mengadakan Konferensia Kerdja dan Konferensi Regional dengan Anak-Tjabang², dan mengadakan diskusi² dengan aktivis² jang diperlukan.
ANAK TJABANG
Fasal 36:
Organisasi Anak Tjabang dibentuk ditiap daerah Ketjamatan ātän jang setingkat dengan itu. Dalam keaddan chusus Dewan Pimpinan Tjabang bisa mengambil ketentuan lain.
KONFERENSI ANAK TJABANG
Fasal 37:
Konferensi Anak Tjabang adalah kekuasaan tertinggi didaerah Ketjamatan atau kota ketjil, diadakan sedikitdikitnja 6 bulan sekali, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Anak Tjabang. dan dikundjungi oleh utusan² dari Ranting jang dipilih oleh rapat anggot.
Konferensi Anak Tjabang adalah sah, djika dikundjungi oleh utusan² jang mewakili lebih dari separoh djumlah Ranting². Dan tiap keputusan adalah sah, djika disetudjui oleh lebih dari separoh djumlah suara jang hadir. Tiap² Ranting mempunjai hak suara satu.
Fasal 38 :
Kewadjiban dan kekuasaan Konferensi Anak Tjabang jalah :
a. Menerima, mendiskusikan dan mensahkan laporan Dewan Pimpinan Anak Tjabang.
b. Membitjarakan pelaksanaan keputusan² Konferensi Tjabang dan Badan² Pimpinan atasnnja, disesuaikan dengan keadaan daerahnja.
c. Memilih atusan² untuk Konferensi Tjabang.
d. Menetapkan dan memilih anggota Dewan Pimpinan Anak Tjabang, dan memilih Ketua dan Wakil Ketua Anak Tiabang.
DEWAN PIMPINAN ANAK TJABANG
Fasal 39 :
Dewan Pimpinan Anak Tjabang terdiri dari Ketua. Sekretaris, Bendahari dán Pembantu² menurut keperluan daerahnja.
Fasal 40:
Ketua merangkap mendjadi ketua Konferensi Anak Tjabang.
Dewan Pimpinan Anak Tjabang adalah kekuasaan tertinggi antara dua Konferensi Anak Tjabang.
Sidang Dewan Pimpinan Anak Tjabang diadakan se-dikit²nja satu bulan sekali, sidang adalah sah, djika dikundjungi oleh lebih dari separoh djumlah anggota Dewan Pimpinan Anak Tjabang dan tiap² keputusan adalah sah, djika disetudjui oleh lebih dari separoh djumlah suara jang hadir.
Fesal 41 :
Kewadjiban Dewan Pímpinan Anak Tjabang jalah: a. Mendjalankan keputusan² Konferensi Ának Tjabang dan keputusan² Pimpinan atasannja.
b. Mengkoordinasi dan memimpin kegiatan Ranting². serta menjempurnakan djalannja organisasi.
C. Menjusun laporan periodik untuk Dewan Pimpinan Tjabang.
d. Menjiapkan laporan untuk Konferensi Anak Tjabang dan mjenlenggarakan diskusi² Anak Tjabang.
e. Menjelenggarakan kursus² Ranting.
BABIX
RANTING
Fasal 42:
Ranting adalah organisasi basis jang dibentuk menurut tempattinggal dalam suatu desa, Kelurahan, Marga, Kampung atau wilajah jang setingkat dimana terdapat sedikit-dikitnja 10 anggota. Kalau disitu terdapat kurang dari 10 anggota. anggotaª tersebut digabungkan dengan Ranting jang berdekatan.
Ranting jang djumlah anggotanja terlalu banjak dan sulit hubungannja dapat membentuk petugas² chusus menurut kebutuhan, untuk memelihara daerah dan beberapa klompok tertentu.
RAPAT RANTING
Fasal 43:
Rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam daerah Ranting, diadakan se-dikitanja satu bulan sekali atau atas keputusan Dewan Pimpinan Ranting dan dikundjungi oleh segenap anggotà dan kaum wanita jang berkepentingan.
Rapat anggota adalah sah, djika dikundjungi oleh lebih dari separoh djumlah anggota, dan tiap keputusan adalah sah djika disetudjui oleh lebih dari separoh djumlah suara jang hadir, Kewadjiban dan kekuasaan rapat anggota jalah :
a. Membitjarakan pelaksanaan keputusan² Konferensi Anak Tjabang dan Badan Pimpinan atasannja, disesuaikan dengan keadaan daerahnja. b. Memilih utusan² untuk Konferensi Anak Tjabang.
C. Memilih Dewan Pimpinan Ranting jang teridiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
DEWAN PIMPINAN RANTING
Fasal 44 :
Dewan Pimpinan Ranting adalah kekuasaan tertinggi antara dua rapat anggota, dan dipilih untuk waktu sedikitnja satu tahun. Rapat Dewan Pimpinan Ranting diadakan se-dikit²nja dua minggu sekali dan dianggap sah djika dikundjungi oleh lebih dari separoh djumlah anggota.
Fasal 45:
Kewadjiban Dewan Pimpinan Ranting adalah sbb.:
a. Mendjalankan keputusan² rapat anggota dan badan pimpinan atasannja.
b. Mendjalankan propaganda dan mengorganisasi mas sa wanita untuk memperdjuangkan kepentingan sehari², memimpin aksi² kaum wanita dan sebagainja c. Langsung mentjatat anggota, menarik. anggota baru, mengumpulkan uang pangkal dan iuran, menjelenggarakan pemberantasan butahuruf, mendidik anggota-anggotanja.
d. Menjiapkan laporan dan rapat anggota.
KELOMPOK
Fasal 46 :
Klompok diadakan untuk memudahakan pekerdjaan Ranting dalam mengorganisasi anggota ditempat tinggalnja jang berdekatan dan dipimpin oleh Kepala Klompok.
Klompok terdiri dari.5 sampai 10orang anggota.
BABXI
PERBENDAHARAAN
Fasal 47 :
Perbendaharaan didapat dari:
a. Uang pangkal jang berdjumlah Rp. 1.—.
b. Uang iuran sebesar Rp. 0,50.
c. Bantuan sukarela dari anggota.
d. Uang sokongan tetap (Donasi).
e. Pendapatan lainnja jang sah dan tidak mengikat.
Fasal 48:
Pembagian pendapatan uang pangkal dan iuran diatur sbb.:
Untuk D.P.P. 20%
Untuk D.P.D. 20%
Untuk D.P.T. 20%
Untuk D.P.A.T. 20%
Untuk D.P. Ranting 20%
BABXII
LAIN-LAIN
Fasal 49
Ketentuan² jang belum masuk dalam Peraturan Dasar akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan² chusus dan tatatertib jang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Harian.