Baca PDF (OCR): Seni dan Sastra untuk Kedaulatan Petani Urutsewu: Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen

Seni dan Sastra untuk Kedaulatan Petani Urutsewu

Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen

Seni dan Sastra untuk Kedaulatan Petani Urutsewu

Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen

Adhi Pandoyo | Ahmad Nashih Luthfi | Amanatia Junda

Anna Mariana | Angga Palsewa Putra | Bosman Batubara

Devy Dhian Cahyati | Dewi Widyastuti | Dwicipta

Karina Rima Melati | Lubabun Ni’am

Muhammad Imam Abdul Aziz | Nanda Aria

Seniman Martodikromo | Ubaidillah | Widodo Sunu Nugroho Wisnu Prasetya Utomo

Literasi Press

Seni dan Sastra untuk Kedaulatan Petani Urutsewu: Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen

Copyright ©2015 Literasi Press

Penyunting Anna Mariana dan Bosman Batubara

Penyelaras Akhir Prima S. Wardhani

Penata Letak Isi Nanda Aria

Perancang Sampul Muhammad Fajrin

Perancang Logo Esbumus Agus “Gosek” Handoyo

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Sastra dan Seni untuk Daulat Petani Urutsewu: Etnografi di Wilayah Konflik Agraria di Kebumen/Anna Mariana dan Bosman Batubara, penyunting/ Yogyakarta: Literasi Press, Juli 2015/xiv + 341 halaman/14 x 21 cm

Cetakan pertama, Juli 2015 ISBN 978-602-72918-0-5

1. Agraria 2. Konflik Tenorial 3. Etnografi I. JUDUL

Diterbitkan oleh:

Literasi Press

Website: www.literasi.co | Email: [email protected] Facebook: Literasi Press | Twitter: @Geliterasi

Jln. Pramuka Gg. Trisula 02/01 Giwangan Yogyakarta 55163 Contact: 0856-0200-0251 / 0857-2770-9783

DAYA UNTUK U B MAS S0LATAS YARAKAT SELAMATKAN URUTSEWU U U R U EW T S

Pengantar Penerbit

DALAM Tap MPR No. IX/MPRRI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, ada tiga persoalan yang akan menjadi pusat perhatian negara, yaitu ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam di tangan segelintir perusahaan, konflik-konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang meletus diberbagai tempat namun tidak ada penyelesaiannya, dan kerusakan ekologis yang parah dan membuat eksistensi alam tidak lagi dapat dinikmati rakyat. Barangkali, di antara berbagai Tap MPR yang pernah dilahirkan pasca reformasi, Tap MPR yang lahir di masa kekuasaan Abdurrahman Wahid ini menjadi salah satu ketetapan MPR yang paling memiliki keberpihakan terhadap rakyat pasca reformasi.

Sayangnya, cita-cita reformasi yang salah satunya dimaktubkan dalam Tap MPR tersebut sekarang justru menunjukkan kenyataan sebaliknya. Tanah di berbagai penjuru tanah air beserta seluruh kekayaan yang ada di dalamnya secara massif mengalami pemindahan kepemilikan pada segelintir orang atau kelompok, baik lewat cara yang damai maupun lewat jalan kekerasan. Apa yang terjadi di kawasan pesisir Urutsewu (Kebumen), Rembang, Karawang, dan Kulonprogo adalah contoh gamblang bagaimana negara absen di sisi rakyat bawah ketika mereka berjuang untuk menuntut hak atas tanah dan sumberdaya yang ada di dalam dan di atasnya. Alih-alih menjalankan amanat penderitaan rakyat, negara justru melegitimasi kehadiran aparatnya sendiri dan modal dalam aksi-aksi perampasan tanah rakyatnya sendiri. Rakyat bawah, yang secara historis dan maupun secara formal menjadi pemangku kepentingan sejati atas tanahnya, disingkirkan bahkan dikriminalisasikan. Perjuangan politik dan hukum mereka untuk memeroleh kembali haknya hanya dianggap angin lalu.

Ketika berbagai saluran politik dan hukum tidak bisa lagi dimanfaatkan rakyat bawah demi memperjuangkan haknya yang dirampas dengan semena-mena, saluran apa lagi yang bisa mereka manfaatkan? Pertanyaan inilah yang mengusik berbagai kelompok gerakan rakyat dari berbagai latar belakang manakala mereka mencari jalan keluar dari persoalan pelik rakyat Urutsewu dalam memperjuangkan hak atas tanahnya. Sejumlah seniman, aktivis LSM, akademisi, penulis, dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Budaya Untuk Masyarakat Urutsewu (Esbumus) berusaha menemukan model pengorganisasian rakyat manakala berhadapan dengan salah satu kelompok yang kuat dinegeri ini, militer yang mewujud dalam diri Kodam IV Diponegoro.

Strategi pengorganisasian lewat jalan kebudayaan rakyat ini memang bukan hal baru. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengorganisasian rakyat lewat jalan kebudayaan berlangsung secara massif. Lagu-lagu perjuangan, poster-poster dan grafiti, karya sastra, tarian, dan seni patung lahir sebagai bagian penting dari monumen keberhasilan kerja kesenian dalam perjuangan kemerdekaan. Selesai berjuang untuk kemerdekaan, para pelaku kesenian dan organisator sosial-politik yang berusaha bekerja bahu-membahu dengan rakyat bawah yang mengalami peminggiran ekonomi-politik terus memakai kerja-kerja kesenian sebagai corong bagi penyuaraan kepentingan mereka. Lahirnya berbagai lembaga kebudayaan—Lesbumi, LKN, dan Lekra—merupakan bukti shahih dari jitunya saluran kebudayaan untuk memeroleh simpati massa rakyat bawah.

Pengalaman sejarah berharga inilah yang menjadi inspirasi dari sekelompok seniman, penulis, aktivis LSM, dan akademisi ketika mereka berusaha meretas jalan buntu yang dialami oleh warga yang terserak sepanjang 22,5 kilometer dari Kali Wawar hingga Kali Luk Ulo. Ketika politik dibungkam sastra harus bicara! Seperti yang dinukil Seno Gumira Ajidarma, menjadi penyemangat mereka mengolaborasikan Esbumus dengan kerja seni bersama rakyat. Pelegitimasian bahwa kerja kesenian Esbumus secara jelas ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang selama ini terganjal oleh tembok kokoh kekuasaan. Hal ini secara eksplisit tampak pada deklarasi Sikap Seniman Merdeka. Dalam pernyataan yang dituangkan dalam Sikap Seniman Merdeka tersebut, mereka menyatakan: “...Melalui Seni, kami ingin mengkampanyekan permasalahan masyarakat yang mengalami ketertindasan...”. Pernya taan ini diikuti dengan keyakinan bahwa seni merupakan elemen yang menggerakkan masyarakat yang telah memiliki kesadaran dan kemauan untuk secara bersama-sama memperjuangkan hal-hal yang menjadi hak rakyat.

Buku berjudul “Seni dan Sastra untuk Kedaulatan Petani Urutsewu: Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen” yang ada di hadapan sidang pembaca yang terhormat ini merupakan suatu bentuk refleksi dan otokritik dari orang-orang yang terlibat dalam kerja-kerja pengorganisasian rakyat Urutsewu. Berlawanan dari sebagian besar buku-buku kesenian dan kesusastraan yang lahir di ruang sunyi, buku Seni dan Sastra Untuk Kedaulatan Petani Urutsewu ini merupakan perahan ilmiah dari ajur-ajernya para penulisnya dengan masyarakat yang tengah didera persoalan dan tersisih dari tanah warisan nenek moyangnya sendiri.

Kami menghaturkan beribu terima kasih kepada Esbumus yang telah mempercayakan penerbitan buku ini kepada penerbit Literasi Press. Sebagai Badan Penerbitan yang memiliki kepedulian sekaligus menjadi bagian integral dari gerakan ekonomi-politik-kebudayaan rakyat bawah, kami memiliki tanggungjawab untuk menyebarluaskan ide-ide perubahan ekonomi-politik-kebudayaan rakyat bawah kepada publik yang lebih luas. Penerbitan dan penyebarluasan buku ini diharapkan bisa membangun solidaritas yang lebih luas baik di antara sesama rakyat bawah yang tertindas di perkotaan dan pedesaan maupun di kalangan kelas menengah dan para pengampu kebijakan yang masih memiliki keberpihakan nyata pada rakyat.

Buku ini lahir dari amanat penderitaan rakyat Urutsewu yang membutuhkan solidaritas dari berbagai kelompok dalam masyarakat lain yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari rahim rakyat tersebut. Semoga seluruh manfaat dari buku ini akan bisa membayar tunai amanat tersebut. ***

Yogyakarta, 7 Juli 2015 Literasi Press

Daftar Isi

Pengantar Penerbit vii Prolog “Sikap Seniman Merdeka” dan “Estetika Rasa Lelah” dalam 1 Menegaskan Kedaulatan Petani Urutsewu Bosman Batubara Latar Belakang: Konflik Agraria Urutsewu 51 Kronologi Konflik Tanah di Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah Seniman Martodikromo, Widodo Sunu Nugroho, Ubaidillah, dan Bosman Batubara Tanah Pesisir Urutsewu: Tanah Milik, Tanah Desa, ataukah Tanah 61 Negara? Ahmad Nashih Luthfi Konflik Ekologi Politik di Urutsewu: Dari Klaim Tanah hingga 83 Penambangan Pasir Besi Devy Dhian Cahyati Etnografi Peringatan 16 April Kelahiran “Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu” 101 Angga Palsewa Putra Urutsewu, Rupa Seni, dan Perlawanan 107 Adhi Pandoyo Arak-arakan Budaya dalam Rupa Seni 123 Nanda Aria Batik sebagai Media Perlawanan: Menumbuhkan Estetika 143 Kebertubuhan bagi Perempuan di Urutsewu Karina Rima Melati

171 “Laskar Caping”: Membungkus Sengketa dalam Teater Dewi Widyastuti Sastra dalam Pergolakan Jiwa Seniman dan Anak-Anak 217 Urutsewu Amanatia Junda Pergolakan Seputar Peringatan 16 April 267 Peringatan Tragedi 16 April dan Intervensi Tentara Dwicipta Prasangka Suara Merdeka di Urutsewu 277 Wisnu Prasetya Utomo Menggugat Berita Suara Merdeka 287 Lubabun Ni’am Epilog Perjuangan Urutsewu Menahan Laju Pertambangan: Menakar 291 Gerakan Agraria Berbasis Seni Kerakyatan Anna Mariana Daftar Pustaka 307 Lampiran Laporan Keuangan “Solidaritas Budaya untuk Masyarakat 317 Urutsewu” Muhammad Imam Abdul Aziz Lampiran Berita 5 – 15 April 2014 321 Daftar Aliansi Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu 329 Tentang Penulis 333

Masyarakat bukan diciptakan untuk seniman, tetapi seniman tercipta untuk masyarakat.

Georgi Plekhanov

“Sikap Seniman Merdeka” dan “Estetika Rasa Lelah” dalam Menegaskan Kedaulatan Petani Urutsewu

Bosman Batubara

SIKAP SENIMAN MERDEKA Pembukaan

SIKAP ini lahir dari pemerahan pengertian kemerdekaan seni dari seniman-seniman muda berbagai lapangan seni. Apa yang ternyatakan dalam sikap kami menjadi cerminan dan spirit dari kerja-kerja kesenian kami di tengah gempuran persoalan dari berbagai lapangan kehidupan, meruyaknya sikap apatis dan apolitis sebagian besar seniman dan masyarakat umum, dan impian kami bahwa kesenian dan kebudayaan bisa membangun ruang kreatif bagi penciptaan mimpi-mimpi baru, baik bagi generasi kami maupun bagi generasi yang akan datang.

Apa saja gelombang persoalan dari berbagai lapangan kehidupan yang membuat kami akhirnya melahirkan sikap kesenimanan kami? Untuk menyederhanakan peta persoalan, hal-hal berikut layak menjadi bahan pertimbangan bagi sikap dan cara kerja kami di lapangan kesenian dan kebudayaan secara luas.

Di lapangan ekonomi, kehidupan bangsa Indonesia dengan asas kekeluargaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah berubah menjadi jiwa individualisme. Sosialisme sebagai falsafah hidup bangsa berganti menjadi kapitalisme. Cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata yang seharusnya dikuasai oleh negara, kini dikuasai oleh korporasi dan segelintir orang dengan sistem yang eksploitatif dan mengisap.

Di lapangan sosial, yang terjadi adalah ketidakadilan sosial dan proses pembodohan. Warga negara tidak memiliki kesamaan di depan hukum dan negara tidak mampu menjamin ketersediaan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warganya. Lembaga pendidikan yang idealnya didirikan untuk mendidik manusia merdeka, pada kenyataannya telah terliberalisasi dan terkomodifikasi sehingga mengalami pendangkalan makna menjadi bagian dari sistem produksi itu sendiri dengan hasil generasi yang tidak mandiri. Lebih jauh, secara epistemik, pengetahuan kita mengalami subordinasi lewat kelompok akademisi yang dididik secara langsung untuk menjadi agen bagi kelangsungan proyek teknologi pengetahuan dan pengaturan sesuai tuntutan rezim ketika itu.

Di lapangan politik, meski secara kasat mata kita sudah terlepas dari struktur rezim birokratik-militeristik-otoriter Orde Ba ru, tetapi kenyataannya secara mental kita masih berjarak dari ideologi dan politik sebagai hasil dari proyek de-ideologisasi dan de-politisasi Orde Baru. Demokrasi yang diimajinasikan akan membawa serta kesejahteraan ekonomi, telah berubah menjadi prosedural dan rutinitas belaka. Kekuasaan tercerabut dari basis massanya. Sistem politik kini melahirkan pemimpin salon bermental transaksional dan nir-visi-misi. Di lapangan budaya, terjadi pendangkalan makna dan pergeseran falsafah hidup lokal. Jiwa gotong royong telah hilang digerus oleh mental pemburu upah.

Diskursus tentang relasi sosial sudah tergeser oleh pembicaraan yang lebih kencang mengenai permasalahan sumber daya dan kalkulasi ekonomi. Patronase menggejala di mana-mana, boneka-boneka industri berkeliaran tanpa orientasi, dan para badut dengan mental pengemis menengadahkan tangan mengharap kucuran dana. Seni telah berubah menjadi dagangan. Negara yang seharusnya memiliki politik kebudayaan yang jelas, pada kenyataannya membuka keran informasi seluas-luasnya sehingga masyarakat tersesat sendiri dalam samudera informasi yang dijejalkan oleh sumber-sumber informasi dengan logika yang hegemonik dan dominatif.

Dengan berbagai kecamuk persoalan itu, melawan arus besar apatisme dan perilaku apolitis di kalangan seniman dan masyarakat umum, sekaligus keinginan untuk menciptakan mimpi-mimpi baru bagi generasi kami sendiri dan generasi yang akan datang di tengah ancaman wabah distopia yang mematikan, dan usaha nyata kami untuk terus berusaha menyatu dengan masyarakat yang tengah didera persoalan lewat kerja-kerja kesenian, kami menyatakan sikap kesenian kami dalam “Sikap Seniman Merdeka” sebagai berikut:

Sikap Seniman Merdeka

SENI bagi kami adalah perasan dari kejadian sehari-hari yang diubah menjadi gerak, rupa, musik, dan kata yang estetik. Seni adalah karya kreatif dari penciptanya yang dapat diakses, ditafsir, dan dimaknai secara luas oleh masyarakat yang menjadi konteks, pelaku, dan penikmatnya. Selain menjadi medium yang membahagiakan para pelakunya, seni adalah medium perjuangan kaum tertindas dalam memperoleh hakhaknya.

Karya seni dilahirkan dari masyarakat dengan masyarakat itu sendiri sebagai pelaku kesenian, dan untuk dinikmati pula seluas-luasnya oleh masyarakat. Dalam proses penciptaan karya seni, kami menjunjung tinggi kemerdekaan berekspresi dan mencipta para pelaku kesenian tanpa ada campur tangan dari pihak seperti modal, investor, dan penguasa yang lalim. Oleh sebab itu, kemerdekaan berekspresi dan mencipta selalu mengacu pada konteks masyarakat yang menjadi sumber inspirasinya.

Estetika bagi kami adalah estetika masyarakat, terutama mereka yang mengalami penindasan. Estetika kelas mapan dan berkuasa bukanlah estetika kami. Dengan demikian, kami akan berusaha terus membongkar semua bentuk hegemoni dan kooptasi estetika yang dilakukan oleh kelompok mapan dan berkuasa terhadap kelompok masyarakat miskin dan tertindas. Kami membedakan proses dengan hasil. Kami lebih menekankan estetika pada wilayah proses penciptaan sebagai wadah yang juga berfungsi menjadi alat penyadaran bagi semua bentuk ketidakadilan sosial yang berlangsung.

Seni kami hadir dengan tujuan: pertama, seni menjadi sebuah proses penyadaran kondisi sosial terutama dalam hal ketimpangan kekuasaan dan modal yang dialami oleh pelaku kesenian. Kedua, seni, bagi kami, merupakan alat untuk mempertahankan hak. Melalui seni, kami ingin mengampanyekan permasalahan masyarakat yang mengalami ketertindasan dalam hidup mereka. Ketiga, seni bagi kami adalah elemen yang menggerakkan masyarakat yang telah memiliki kesadaran dan kemauan untuk secara bersamasama memperjuangkan hal-hal yang menjadi hak dalam kehidupannya.

“Sikap Seniman Merdeka” (SSM) yang dikutip lengkap sebelum tanda “[...]” di atas dan menjadi frase pada judul tulisan ini adalah judul pernyataan sikap seniman-seniman yang tergabung dalam aliansi Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu (Esbumus). Aliansi ini adalah gabungan dari dua belas lembaga yang bekerja sama mengadakan Arak-arakan Budaya (AAB) pada 16 April 2014 di lapangan Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Lebih jauh soal Esbumus dapat dibaca pada tulisan Angga Palsewa Putra dalam terbitan ini.

SSM dirumuskan dalam sebuah sesi kelompok diskusi terfokus di Pendopo Hijau Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS), Yogyakarta, 2 Maret 2014. Dua puluh tiga orang peserta diskusi yang hadir diminta untuk menuliskan pendapatnya tentang apa itu “kedaulatan seni”. Pendapat-pendapat itu kemudian diramu menjadi SSM. Sedangkan bagian pembukaan SSM diambil dari pembukaan Anggaran Dasar Gerakan Literasi Indonesia (GLI) sebagai prakondisi untuk SSM.

Jumlah seniman yang tergabung dalam Esbumus sangat dinamis, mulai dari hanya diikuti sekitar 20-an orang pada saat rapat dan latihan hingga mencapai kehadiran sebanyak 70-an orang pada acara AAB. SSM menjadi bagian dari publikasi yang dikeluarkan oleh Esbumus sebelum maupun sesudah acara AAB. Secara utuh, SSM dimuat di laman NU Online pada 3 April 2014. Versi itulah yang dikutip ulang pada tulisan ini.

Perjumpaan dengan Urutsewu

Bagi saya, perjumpaan dengan gerakan di Urutsewu adalah bagian dari perjalanan hidup. Begitulah, hidup selalu memberikan kejutan-kejutannya.

29 Mei 2013 adalah peringatan tujuh tahun Lumpur Lapindo. Acara berupa karnaval yang dipusatkan di tanggul di Desa Siring. Pusparagam acara dihelat pada siang yang panas itu, mulai dari art performance oleh beberapa seniman, orasi politik oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat, hingga pembacaan sikap.

Saya sendiri, meski secara de facto sudah tidak terlibat dalam pengorganisasian massa korban Lumpur Lapindo di Porong, tetapi dalam beberapa kesempatan masih tersambungkan ke isu ini dengan satu dan lain cara. Bisa melalui Facebook dengan para korban maupun para pendamping yang tinggal di sana, melalui SMS, atau diskusi kopi darat. Tiga hari sebelum 29 Mei 2013, saya diundang untuk mengisi seminar tentang kasus ini di kampus Institut Teknologi 10 Nopember (ITS), Surabaya. Laiknya seminar-seminar yang lain, nyaris tidak ada yang istimewa. Saya menyampaikan pendapat, disertai dengan berbagai argumentasi sosio-teknikal bahwa bencana Lumpur Lapindo adalah sebuah bencana industrial. Momen istimewa justru terjadi setelah diskusi.

Gugun Muhammad, salah seorang kawan dari Urban Poor Consortium (UPC) yang sampai sekarang (Juli 2014) tinggal di Porong dan mendedikasikan dirinya menjadi bagian dari gerakan rakyat dengan membangun organisasi Korban Lapindo Menggugat (KLM) mengajak saya untuk menginap di markas mereka di Desa Kalidawir, sebelah timur tanggul Lumpur. Kepentingannya adalah, selain menyambut peringatan tujuh tahun Lumpur Lapindo, Gugun dan kawan-kawan dari KLM juga ingin mengadakan diskusi teknis di desa.

Saya mengiyakan dan menghabiskan beberapa malam berikutnya di Desa Kalidawir. Ada beberapa putaran diskusi yang diadakan di desa ini, mulai dari yang agak simpel seperti mengobrol dengan beberapa orang ibu-ibu di halaman rumah tentang permasalahan mereka hingga diskusi yang lebih besar dengan dua orang rekan geolog yang lain,

Andang Bachtiar dan Amin Widodo. Yang pertama adalah mantan ketua umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), sementara yang kedua adalah dosen Jurusan Teknik Sipil ITS. Bertiga kami menyampaikan analisis dari sudut pandang ilmu kebumian yang kami pahami di hadapan warga desa di sebelah timur tanggul Lumpur.

Di siang yang panas di atas tanggul pada 29 Mei 2013, secara tak sengaja saya melihat seseorang memakai jaket beratribut Nahdlatul Ulama (NU). Saya menyapanya dan bertanya dari mana asalnya. Orang tersebut kemudian menjelaskan bahwa ia berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan aktif bergiat di NU cabang Kebumen. Ketika saya tanya, ada urusan apa di Porong, orang berjaket NU ini menjawab bahwa ia sedang menghadiri peringatan tujuh tahun Lumpur Lapindo sebagai bagian dari gerakan solidaritas untuk korban.

Tentu saja tidak selesai di situ. Ubaidillah, nama si kawan itu, kemudian bercerita secara singkat kepada saya mengenai kasus yang mereka hadapi di Urutsewu, Kebumen. Dia juga bercerita bahwa dirinya sedang menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Kami pun bertukar nomor untuk saling bertemu di Yogyakarta.

Selesai acara peringatan di tanggul, saya melanjutkan perjalanan menuju Jombang karena sebelumnya sudah berjanji pula dengan seorang kawan di sana, Aan Anshari, untuk mengisi acara diskusi kecilkecilan. Aan, demikian ia biasa dipanggil, beserta beberapa orang rekan yang lain di Jombang, pernah terlibat dalam pengusiran ExxonMobil dari Jombang.

Dari Jombang saya pulang ke Yogyakarta. Di masa-masa itu, saya sendiri sedang terlibat dalam sebuah rangkaian diskusi yang sudah sangatlah panjang dengan kawan-kawan di Yogyakarta, sebagian besar dari kalangan seniman, tentang pembentukan sebuah organisasi yang belakangan kami beri nama Gerakan Literasi Indonesia. Selang beberapa hari sesudah itu, saya melakukan kopi darat dengan Ubaidillah di salah satu kedai kopi di Yogyakarta. Kami mendetailkan rencana yang pernah dibicarakan secara singkat di Porong serta mulai melihat kemungkinankemungkinan.

Melalui diskusi yang intensif, semua jaringan yang saya sebutkan di atas tadi, ditambah dengan beberapa orang kawan lain dari Pati, Batang, Kalimantan, Cirebon, Mojokerto, Kulonprogo, Mandailing Natal, dan lain-lain, pada 4 Juli 2013 di Pendopo Hijau, Yayasan LKiS Sorowajan, Yogyakarta, mengikatkan diri menjadi satu organisasi dengan nama Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam

(FNKSDA). Pascapertemuan itu, sasaran FNKSDA berikutnya adalah mengorganisir pertemuan yang lebih luas di Jombang di akhir tahun 2013.

Sebagai bagian dari konsolidasi, saya kemudian diajak oleh Ubaidillah ke Kebumen. Sekitar Agustus 2013, berbekal lembar kerja yang dihasilkan melalui pertemuan di LKiS, kami berangkat ke Kebumen. Dalam pertemuan di rumah Pak Seniman Martodikromo, koordinator Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS), saya berkenalan dengan berbagai macam kelompok, termasuk pada waktu itu hadir pula kawan-kawan dari Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA), yang gerakan di Kebumen juga menjadi bagiannya. Pada kesempatan itu saya memperkenalkan FNKSDA dan mengajak mendiskusikan apa kira-kira yang bisa dilaksanakan.

Perjumpaan-perjumpaan itu membawa saya masuk lebih dalam ke gerakan di Urutsewu, berkenalan dengan para pemimpinnya, salah satunya adalah Kepala Desa Wiromartan sekaligus koordinator organisasi rakyat Urutsewu Bersatu (USB), Widodo Sunu Nugroho. Pada kedatangan-kedatangan awal, setiap ke Urutsewu biasanya saya tidur di rumah Seniman Martodikromo di Desa Kaibon Petangkuran. Namun, seiring berjalannya waktu, dalam kedatangan-kedatangan belakangan saya tidak hanya tidur di rumah Seniman saja.

Alam Urutsewu sangat menarik. Sekitar satu kilometer dari rumah Seniman, terletak bibir pantai. Sepanjang jalan menuju pantai, di kiri kanan jalan setapak kering—maksimal hanya bisa dilewati oleh motor— terhampar kebun-kebun petani yang ditanami aneka jenis tanaman seperti pepaya, terong, cabai, dan padi. Bersama Nella Puspitasari, seorang kawan dari Yogya, serta Ubaidillah, kami mengukur ketebalan tanah di lahan pasir ini. Kami mendapatkan angka ketebalan berkisar 70–80 sentimeter. Pada kunjungan-kunjungan itu, yang saya ingat hanyalah bahwa udara di Urutsewu panas menyengat. Sekitar pukul 10.00, aroma udara khas pantai meruap, terasa berat dan lengket di kulit.

Kecuali Pantai di Desa Setrojenar, pantai-pantai di Urutsewu tidaklah diperuntukkan untuk menjadi tempat tujuan piknik. Meski saya sendiri sangat yakin, andai saja punya waktu sedikit menelusuri pantai-pantai itu, pasti ada banyak titik menarik yang akan ditemukan. Pantai-pantai itu sepi. “Tidak ada satu kapal pun,” kata Nanda Aria suatu ketika di kala kami menjalankan survei lapangan pada tahap awal penggarapan AAB bersama tim Esbumus dari Yogyakarta. Orang Urutsewu sendiri tampaknya bukan pelaut. Mereka adalah petani pasir. Meskipun belakangan melalui perbincangan dengan Kepala Desa Kaibon Petangkuran, Muhlisin, saya jadi tahu bahwa ada satu dukuh di Urutsewu yang dihuni oleh para pelaut dengan kemampuan memperkirakan lokasi ikan-ikan dan keterampilan menangkap ikan yang hanya dimiliki oleh kelompok ini.1

Acara AAB di Kebumen, bagi saya, adalah buah dari kunjungan beberapa kali, diskusi-diskusi yang panjang, hangat, yang kadang berakhir tanpa kesimpulan atau justru menghasilkan banyak agenda, antara kawan-kawan di Urutsewu dan di Yogyakarta.

Estetika, Seniman, dan Azas

Rapat demi rapat yang kami lalui meletakkan tanggung jawab di pundak saya untuk menyusun draf awal acara yang akan diadakan di Kebumen. Saya tidak merasa keberatan dengan hal ini, karena pada Mei 2010 saya pernah terlibat dengan acara karnaval seni di Porong. Waktu itu kami menyelenggarakannya dengan dimotori oleh warga korban Lumpur, lembaga tempat saya bekerja, Lafadl Initiatives Indonesia, dan Lembaga Budaya Kerakyatan (LBK) Taring Padi, sebuah lembaga kebudayaan radikal yang berbasis di Yogyakarta (Arbuckle 2009: 1). Acara ketika itu melibatkan jaringan seniman dari berbagai kota di Pulau Jawa serta dari luar negeri seperti Australia dan Belgia (Batubara 2013).

Perlu saya jelaskan bahwa salah satu rencana dengan Gugun Muhammad ketika saya menginap di markas KLM di Desa Kalidawir adalah mengadakan karnaval seni pada Mei 2014 di Porong. Pada waktu itu kami sudah berhasil membangun komunikasi dengan kelompok Bengkel Mime Theatre (BMT) yang juga bermarkas di Yogyakarta. Agenda yang sempat disepakati dengan Andy Sri Wahyudi, pegiat BMT, sudah sampai pada melakukan kerja lapangan di Porong untuk menginisiasi kelompok-kelompok teater di desa-desa di sekitar tanggul Lumpur.

Sebagai tindak lanjut dari berbagai kesepakatan di atas, pada 30 Agustus 2013 malam, dengan dihadiri oleh beberapa orang warga dari Porong (Cak Kopral, Irul, dan Gugun sendiri), sebanyak 23 orang bertemu di Pendopo Hijau LKiS. Dalam pertemuan tersebut, kami mencoba mengajak kompatriot lama, Taring Padi. Meski datang atas nama diri sendiri, Bagus Dwi Danto dan Idha Saraswati dari lingkaran Taring Padi hadir pada pertemuan malam itu.

Beberapa hari sesudahnya, Danto mengajak saya untuk berdiskusi di markas Taring Padi di Sembungan, Bantul. Diskusi itu berjalan substantif. Saya sendiri ketika itu sangat optimis bahwa acara di Porong 2014 akan berjalan. Namun, sesudah diskusi di Taring Padi, tidak ada perkembangan. Saya sendiri sampai ketika menulis tulisan ini, tidak tahu apa yang terjadi sehingga agenda Mei 2014 di Porong itu menguap begitu saja. Mungkin suatu ketika saya harus mencari jawabannya. Yang terjadi adalah, Gugun Muhammad dengan KLM dan UPC/Urban Poor Linkage (UPLINK) kemudian mengadakan acara pada 29 Mei 2014 di Porong berupa pembuatan 100 patung dan penerbitan antologi puisi tentang Lumpur (Banua 2014). Belakangan dari Gugun Muhammad dan Wardah Hafidz (UPC), saya tahu bahwa Taring Padi terlibat dalam acara tersebut. Saya dan berbagai kelompok lain kemudian terlibat dalam AAB di Urutsewu pada 16 April 2014. BMT sendiri, dengan diwakili Andy, tampil di Yogyakarta pada 17 Mei 2014, dalam Serial Diskusi Kedaulatan GLI dengan tema “Konflik Tanah dan Perlawanan Rakyat Urutsewu”, yang salah seorang pemantik pada diskusi publik tersebut adalah Seniman Martodikromo.

Kepada rangkaian peristiwa dan momen di ataslah acara AAB 16 April 2014 di Urutsewu berutang budi. Sebab, sebagai penulis konsep awal, saya mengambil ide-idenya dari berbagai rangkaian peristiwa dan perjumpaan di atas. Meskipun saya sebutkan di atas bahwa tanggung jawab menyusun konsep awal ada di pundak saya, sebenarnya fungsi saya tak lebih dari seorang notulen karena pada dasarnya sebagian besar substansi yang akan dituliskan sudah didiskusikan dalam berbagai kesempatan bersama kawan-kawan yang terlibat dalam acara ini.

Melalui diskusi-diskusi, kami menentukan bahwa tujuan utama dari kegiatan yang akan diadakan adalah untuk mempertegas kedaulatan tanah petani Urutsewu, dengan tujuan spesifik: (1) mengingatkan publik tentang konflik tanah di Urutsewu yang sudah berlangsung puluhan tahun; (2) memperkuat solidaritas gerakan petani Urutsewu; (3) membangun solidaritas yang lebih luas terhadap para petani Urutsewu; (4) melakukan dokumentasi dan publikasi konflik agraria di Urutsewu; (5) mengkritik pemerintah, terutama di tingkat Jawa Tengah, yang menelantarkan masyarakat Urutsewu. Oleh karena itu, salah satu tujuan konkret AAB ini adalah menghadirkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Urutsewu; (6) menampilkan kisah dan sejarah petani Urutsewu dan tanahnya melalui karya mereka sendiri; dan (7) mengembalikan kebudayaan dan kesenian ke khitahnya serta mengontekstualisasikannya sebagai bagian dari kehidupan dan perjuangan masyarakat (Esbumus 2014).

Oleh karena sebagian besar yang terlibat dalam Esbumus adalah seniman, maka ada banyak pertanyaan yang muncul. Misalnya, estetika seperti apa yang akan kami usung? Apa fungsi seniman dalam masyarakat? Cara kerja seperti apa yang akan kami pakai untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang sudah disepakati itu? Tidak ada jalan lain, kami dipaksa oleh keadaan untuk membuka referensi kesejarahan dalam korpus gerakan seni.

Rumusan estetika Augusto Boal, sutradara teater, penulis, dan politisi dari Brasil sangatlah menarik. Dalam karya yang berjudul The Aesthetics of the Oppressed (2006: 18), Boal membedakan “penciptaan” dan “hasil yang sudah selesai”. Yang pertama adalah “proses”, sementara yang kedua adalah “hasil/produk”.

Berdasarkan kategorisasi itu, Boal merumuskan bahwa yang paling penting bagi Estetika Kaum Tertindas adalah “The Aesthetic Process which develops the perceptions of the person who practises it, though it may be very desirable that it culminates in an Artistic Product—the finished work of art—for its amplificatory social power [Proses Estetika yang mengembangkan persepsi orang yang berpraktik (kesenian), meski sangat disarankan ia tertuangkan menjadi Produk Artistik—karya seni jadi—untuk menggalakkan kekuatan sosialnya, penulis]”.

Awak Esbumus sendiri ternyata memaknai proses estetika tidak jauh-jauh dari proses seperti yang dideskripsikan Boal di atas. Dari kalangan warga, Muhtasor Jamzuri, pemuda Desa Kaibon Petangkuran, melukiskan keindahan yang ia rasakan dalam acara AAB sebagai momen “Ketika warga kompak saat arak-arakan padahal tidak saling kenal karena berbeda desa dan kecamatan, tapi bisa bersatu padu dengan tujuan yang sama, yaitu kemakmuran petani Urutsewu”. Berbeda dengan pendapat Kepala Desa Wiromartan, Widodo Sunu Nugroho, yang menyatakan bahwa keindahan terletak pada “Kesenian yang pemainnya adalah masyarakat yang terdiri dari orang tua, pemuda, dan anak-anak”. Dari pengamatan yang dapat saya lakukan, saya melihat bahwa para personal yang terlibat dalam AAB rata-rata merasa puas ketika acara, dengan segala keunikannya—sifatnya yang berdikari, gotong-royong tanpa pamrih, dan melelahkan—selesai diadakan. Meski kepanasan, tampaknya warga yang mengikuti AAB senang. Hal ini misalnya terlihat dari ungkapan terima kasih Kiai Imam

Zuhdi, pemimpin rakyat di Desa Setrojenar yang beredar via SMS dan WhatsApp sesudah kegiatan, yang pada intinya menyatakan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para seniman yang terlibat.

Kiai Imam Zuhdi sendiri secara sangat meyakinkan memobilisasi dukungan masyarakat dari tiga dukuh di Desa Setrojenar melalui iuran sebanyak Rp20.000 per rumah tangga untuk menyukseskan acara. Meski kelelahan, para seniman yang terlibat juga senang. Dengan lain kata, kalau dipadatkan, rasa indah, teriakan “ahaaa...” kepuasan itu, justru terletak di perasaan lelah setelah acara selesai. Hal inilah yang saya maksud dengan “estetika rasa lelah”.2

Namun, di sisi lain, perjuangan yang panjang dalam menegakkan kedaulatan petani Urutsewu bukanlah urusan mudah. Acara seperti AAB 16 April 2014 hanyalah noktah kecil dari penguatan organisasi petani itu sendiri. Dengan demikian, “estetika rasa lelah” di atas hanyalah sebuah kemenangan kecil untuk menjaga semangat perjuangan. Petani, para seniman, dan aktivis yang terlibat tidak boleh memiliki anggapan bahwa dengan diadakannya acara AAB tujuan perjuangan sudah tercapai. Karena sejatinya, tujuan perjuangan tetaplah menegakkan kedaulatan petani Urutsewu. Dalam melakukan aktivitas seni, tujuan perjuangan ini dapat dilihat dalam kerangka fungsi seniman dalam masyarakat.

Dalam hal fungsi seniman, pemikir Marxis, Plekhanov (1912), secara tepat mendefinisikannya, bahwa “Society is not made for the artist, but the artist for society. The function of art is to assist the development of man’s consciousness, to improve the social system [masyarakat bukan diciptakan untuk seniman, tetapi seniman tercipta untuk masyarakat. Fungsi seni adalah melumasi perkembangan kesadaran manusia dan membaguskan sistem sosial, penulis]”. Mengacu pada pendapat ini, maka mengemban profesi seniman berarti mengemban tugas pengabdian dan memperbaiki sistem sosial di sekelilingnya.

Fungsi yang kurang lebih sama dinyatakan juga oleh Ketua Mao Tse-tung (1942). Ia menyatakan dalam ceramahnya pada Forum Sastra dan Seni Yenan bahwa tujuan diadakannya acara itu adalah “To ensure that revolutionary literature and art follow the correct path of development and provide better help to other revolutionary work in facilitating the overthrow of our national enemy and the accomplishment of the task of national liberation [untuk memastikan bahwa sastra dan seni revolusioner berada di jalan pembangunan yang benar dan menyediakan tenaga terbaik bagi pekerjaan-pekerjaan revolusioner lainnya dalam menggalakkan pengusiran musuh dan menyukseskan pembebasan nasional, penulis]”.

Dari dalam negeri, seorang teoritikus cum praktisi, D. N. Aidit, menjelaskan bahwa sastra dan seni revolusioner harus diabdikan kepada buruh, kaum tani, dan prajurit. Di sini kita bisa melihat bahwa audiens sastra dan seni yang secara eksplisit dinyatakan oleh Aidit sedikit lebih sempit dari audiens yang juga secara eksplisit dinyatakan oleh Ketua Mao (1942), yang membayangkan bahwa “The audience of works of literature and art consists of workers, peasants, soldiers and revolutionary cadres”.

Menurut Foulcher (1986: 129), dalam kesempatan inilah untuk pertama kalinya secara resmi prajurit menjadi sasaran penyadaran Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Sebelum-sebelumnya, rakyat biasanya didefinisikan sebagai “buruh dan tani”. Pada titik tertentu, perspektif kelas Aidit sepertinya terlarut dalam gelombang nasionalisme karena pada bagian lain, ia juga menyebutkan bahwa sastra dan seni revolusioner itu adalah bagian dari sastra dan seni yang berkepribadian nasional. “Sastra dan seni jang berkepribadian nasional adalah sastra dan seni jang berdiri diatas prinsip revolusioner dalam isi dan nasional dalam bentuk, ia bagaikan kembang nasional jang mekar dalam tamansari internasionalisme” (Aidit 1964: 28–29).

Pendapat Aidit di atas adalah referat yang disampaikannya dalam Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner (KSSR) pada 27 Agustus–2 September 1964 yang diselenggarakan oleh Comite Central (CC) Partai Komunis Indonesia (PKI) di Jakarta. Meski bukan diadakan dalam forum Lekra, tetapi aromanya sangatlah kental dalam referat Aidit. Termasuk ketika ia menjelaskan formula 1-5-1 yang sudah sangat identik dengan Lekra.

Dari kalangan Lekra sendiri, J. J. Kusni (2005) secara sangat detail menceritakan proses Turun ke Bawah (Turba) di Klaten dalam rangka penciptaan karya seni seiringan dengan “aksi sefihak” yang dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) untuk menegakkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kusni bercerita bagaimana metode “3 sama” (sama makan, sama tidur, dan sama kerja. Belakangan menjadi “4 sama”, ditambah dengan “sama diskusi”.) menjadi metode yang dipakai Lekra dalam menjalankan aksiaksi Turba-nya.

Sejarah seni untuk rakyat di Indonesia sudah melekat dengan Lekra. Hampir semua pekerja kebudayaan terbaik di masa itu tergabung dalam Lekra, hingga terjadilah pembantaian massal 1965– 1966 yang melenyapkan para pekerja kebudayaan terbaik di zamannya itu (Supartono 2000) dan diganti dengan rezim birokratik-militeristikotoriter Orde Baru.

Dalam konteks sejarah “tertulis” di Indonesia, perbincangan mengenai seni hampir tidak mungkin dilepaskan dari perdebatan antara Manifes Kebudayaan dan Lekra pada dekade setelah kemerdekaan, dan memuncak pada periode pembantaian massal 1965–1966. Selain Lekra dan Manifes Kebudayaan di atas, satu konsep yang lain muncul dari kalangan seniman yang tergabung dalam kelompok Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi).

Diakui atau tidak, seni tidak pernah terlepas dari politik. Lekra adalah lembaga kebudayaan yang secara tegas dalam rumusan 1-5- 1-nya menyatakan bahwa “politik adalah panglima”. Sementara jaringan Manifes Kebudayaan, meski melakukan tindakan yang sangat politis sejak jatuhnya Sukarno, tidak secara lugas mengakui aksi politik mereka. Dalam “Pendjelasan Manifes Kebudajaan”, kelompok Manifes Kebudayaan menyatakan bahwa mereka melihat “Meletakkan politik sebagai primer dan estetik sebagai sekunder” adalah utopia. Sebaliknya, mereka meyakini bahwa faham estetika di atas politik hanya dapat dilaksanakan apabila mendapat sandaran kekuatan politik yang sempurna (Antariksa 2005: 117–118. Semua kutipan “Mukaddimah Lekra 50 dan 59”, “Konsepsi Kebudajaan Rakjat”, dan “Pendjelasan Manifes Kebudayaan” dalam tulisan ini berasal dari buku ini).

Lekra, organisasi yang secara struktural adalah organisasi yang berdikari tanpa keterikatan struktural dengan partai politik, dilahirkan sebagai reaksi terhadap Revolusi ‘45 yang (menurut “Mukaddimah Lekra 1950”) telah gagal. “Gagalnya Revolusi Agustus 1945 berarti memberikan kesempatan kepada kebudajaan-feodal dan imperialis untuk melandjutkan usahanja, meratjuni dan merusak-binasakan budi-pekerti dan djiwa Rakjat Indonesia.” Maka Lekra menyediakan diri menjadi “Pekerdja Kebudajaan Rakjat...mempersatukan diri dan menjusun kekuatan untuk bertahan serta mengadakan perlawanan terhadap setiap usaha jang hendak mengembalikan kebudajaankolonial”.

Rumusan estetika Lekra dapat ditemukan dalam dokumen “Konsepsi Kebudajaan Rakjat” yang sepaket dengan “Mukaddimah Lekra”. Dalam “Konsepsi Kebudajaan Rakjat” secara jelas terlihat perspektif kelas dan nasionalisme yang diusung Lekra ketika membahas mengenai kesenian, ilmu, dan industri yang dinyatakan sebagai “dasardasar kebudajaan. “Ketiganya harus bisa menjadikan kehidupan rakyat indah, gembira, dan bahagia. Tetapi, kenyataan saat itu menunjukkan bahwa ilmu, kesenian, dan industri “Belum mendjadi kepunjaan Rakjat, tetapi masih mendjadi kepunjaan lapisan atas, klas ‘elite’ jang jumlahnja sangat sedikit”.

Secara lugas juga pada bagian III “Konsepsi Kebudajaan Rakjat” dinyatakan bahwa fungsi kebudayaan rakyat adalah “Menjadi sendjata perdjuangan untuk menghantjurkan imperialisme dan feodalisme. Ia harus mendjadi stimulator [pendorong] dari massa, mendjadi sumber jang senantiasa mengalirkan begeestering [kesegaran djiwa] dan api revolusi jang tak kunjung padam. Ia harus menjanjikan, memudja, mentjatat perdjuangan kerakjatan, dan menghantam, membongkar, menggulingkan dan mengalahkan imperialisme dan feodalisme”.

Sikap antipenjajahan Lekra ini kembali ditegaskan dalam “Mukaddimah Lekra” 1959 yang secara cergas (cerdas dan lugas) menyatakan bahwa “Lekra membantu aktif perombakan sisa-sisa ‘Kebudajaan’ pendjadjahan jang mewariskan kebodohan, rasa rendah serta watak lemah pada sebagian bangsa kita, mempeladjari dengan seksama segala segi peninggalan2 itu, seperti halnja mempelajari dengan seksama pula hasil2 klasik maupun baru dari bangsa lain jang manapun, dan dengan ini berusaha meneruskan setjara kreatif tradisi jang agung dari sedjarah bangsa kita, menuju pentjiptaan kebudajaan baru jang nasional dan ilmiah”.

Di sisi lain, kalangan Manifes Kebudayaan juga tak ketinggalan merumuskan estetikanya. Kelompok Manifes Kebudayaan membagi realisme sosialis ke dalam dua jenis. Pertama, estetika realisme sosialis yang menjadi terusan dari konsepsi Stalin. Bagi Stalin, metode kritik seni adalah deduktif, yaitu konsepsinya sudah diterapkan terlebih dulu untuk menertibkan kehidupan kesenian dan kebudayaan. Di sini kita dapat melihat bahwa Stalin menempatkan politik di atas estetika.

Kedua, estetika realisme sosialis ala Maxim Gorki. Estetika ala Gorki ini menyatakan bahwa sejarah rakyat pekerja hanya dapat dipelajari dengan pengetahuan tentang dongengan kerakyatan yang terus-menerus dan pasti menciptakan sastra yang bermutu tinggi. Di sini, demikian kalangan Manifes Kebudayaan, melihat bahwa realisme Gorki bersumber dari dalam kebudayaan, bukan “sebagai suatu sektor politik”.

Kalangan Manifes Kebudayaan menempatkan dirinya sebagai pengikuti Gorki dalam pengertian di atas. Mereka tidak menjadikan politik sebagai panglima bagi estetika, dan sebaliknya tidak pula mengorbankan politik bagi estetika. Meskipun pada bagian-bagian tertentu “Pendjelasan Manifes Kebudayaan” juga berbicara tentang revolusi, kesan yang timbul adalah bahwa kelompok ini tidak bisa memformulasikan estetikanya secara lugas, dibandingkan dengan kelompok Lekra yang secara lugas memakai perspektif kelas dan nasionalisme (Antariksa 2005: 117–118).

Sementara itu, Lesbumi, lembaga kebudayaan yang berafiliasi dengan Partai NU, berusaha mencari bentuk hubungan antara agama, seni, dan politik. Lesbumi juga sangat nasionalis. Hal ini terutama terlihat dari “Muqoddimah”-nya yang secara tegas menyatakan mendukung kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Dalam salah satu poin di teks “Muqoddimah Lesbumi” dinyatakan bahwa Lesbumi menerima dan mendukung sepenuhnya “Kembali ke UndangUndang Dasar 1945 sesuai dengan Dekrit P.J.M. Presiden R.I. tanggal 5 Djuli 1959 jang didjiwai oleh Piagam Djakarta” (Chisaan 2008: 147).

Sementara dalam Musyawarah Besar I Lesbumi di Bandung pada 28 Juli 1962, diputuskan bahwa “Seorang seniman atau budajawan Islam, ialah seniman dan budajawan Muslimin jang mentjipta atau bekerdja, dengan mempergunakan segala faset kehidupan sebagai sumber dan didjiwai oleh gagasan dan sentimen jang berakar pada adjaran Islam” (Chisaan 2008: 143). Lesbumi meletakkan seni mengabdi kepada kepentingan amanat Islam yang kemudian dirumuskan dalam aliran “humanisme religius”.

Menjelang tumbangnya Orde Baru, ada banyak kelompok kesenian yang muncul, salah satunya adalah kelompok teater yang mencoba melakukan terus-menerus usaha pengorganisasian massa melalui seni dan penyadaran bagi kelompok tertindas, seperti buruh. Sebagai contoh, Teater Satu Merah Panggung pada 1994 mementaskan karya Ratna Sarumpaet bertajuk Nyanyian Marsinah: Dari Bawah Tanah. Teater Buruh Indonesia pada awal 1995 dengan lakon mereka yang bertajuk Senandung Terpuruk dari Balik Tembok Pabrik adalah kelompok teater yang menjadikan seni sebagai medium penyadaran (Bodden 2012: 221–272). Meskipun menurut Bodden (2012: 270–271) kelompok-kelompok ini juga gagal mendefinisikan estetika buruh yang mereka suarakan. Banyak dari mereka yang dalam aliansi dengan kalangan media yang dibreidel pada zaman Orde Baru pada akhirnya larut dalam estetika kelas menengah.

Bagi saya, dari berbagai kelompok kebudayaan tersebut, Lekra sangat menarik karena kemampuannya merumuskan estetika, fungsi seni(man), serta cara kerja dengan jelas, termasuk di dalamnya keterlibatannya sebagai bagian dari perjuangan antikolonialisme dan antifeodalisme serta keinginannya mendistribusikan ilmu, kesenian, dan teknologi dari penguasaan segelintir elite kepada rakyat.

Lekra hadir dengan rumusan cara kerja 1-5-1 yang operatif untuk menggarap kebudayaan rakyat. Meskipun jelas jauh dari terlaksana secara tuntas, Esbumus mengadopsi rumusan ini dengan mengambil langsung dari buku Aidit (1964) dan catatan Hersri Setiawan yang dapat diakses di internet (Setiawan 2011). Waktu itu, alasan pemilihan sangat sederhana: karena sependek yang dapat kami ikuti, hanya Lekralah yang menyediakan cara kerja yang operatif untuk mengerjakan AAB seperti yang akan kami kerjakan di Urutsewu. Dengan berbagai modifikasi terhadap kedua sumber di atas, metode atau yang kami sebut sebagai “azas kerja” dibagi menjadi tujuh titik masuk seperti yang dikutip mutatis mutandis dari konsep AAB Esbumus (2014).

Titik masuk pertama, azas nalar politik sebagai mata kerja. Salah satu pengaruh paling buruk Orde Baru adalah terdeidologisasi dan terdepolitisasinya masyarakat sehingga melahirkan “massamengambang” yang tidak begitu terlibat dalam politik kenegaraan. Hal ini menyebabkan kesusahan dalam mendorong kebijakan yang sesuai dengan kehendak orang banyak. Alih-alih demikian, sering kali kebijakan terdistorsi oleh kepentingan kelompok elite yang memiliki akses dan kontrol ke sistem pembuatan kebijakan. Menempatkan azas nalar politik sebagai mata kerja pertama dalam kerja kreatif berarti menjadikan politik untuk memimpin pemikiran kreatif dan membayangkan kemerdekaan penuh dengan melikuidasi neokolonialisme dan mengonsolidasikan fron persatuan nasional menuju kedaulatan rakyat semesta. Hanya dengan demikian sastra dan seni dapat meneruskan tradisinya yang agung dan mengintegrasikan kegiatan kreatif dengan perjuangan revolusioner.

Kedua, azas horizontal dan vertikal. Apa itu? Yakni, suatu kerja yang bersifat horizontal pada pokoknya adalah hasil kreasi yang dilakukan sacara sadar dengan tujuan untuk kepentingan praktis mendorong dan memobilisasi massa dalam bentuk yang tepat, mudah, dan gampang ditangkap isinya. Sementara kerja yang bersifat vertikal menitikberatkan pada pencapaian kerja yang tinggi mutu atau kualitasnya.

Ketiga, tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik; para sastrawan dan seniman harus mencari sumber kreatif pada massa. Lewat interaksi yang intens dan penuh kesadaran dengan massa ini para sastrawan dan seniman akan menempa pandangan-pandangan atau ideologi seninya dengan sisi-sisi paling fantastis dari kenyataan. Proyeksi lebih jauh dari itu semua adalah hasil karya seniman dan sastrawan. Mutu ideologi karya tidak mungkin tinggi kalau manusia yang mengkreasinya sendiri tidak menempa ideologinya sendiri, dan tidak membajakan diri di dalam kehangatan perjuangan revolusioner.

Keempat, memadukan kemuliaan tradisi dengan watak revolusioner dari masa kini; hal paling otentik yang mencirikan para seniman Indonesia sejak perang kemerdekaan hingga sekarang adalah watak revolusioner! Ciri otentik ini berusaha dihilangkan oleh rezim Orde Baru. Oleh karena itu, demi mencapai hasil kerja terbaik, pertamatama para seniman revolusioner harus mengenal tradisi rakyat, dan ini hanya bisa dilakukan dengan penelitian sosial yang akan membantu seniman mengenali tradisi rakyat. Kekinian revolusioner adalah kondisi perjuangan rakyat yang sekarang. Intinya adalah memadukan warisan dengan pembaharuan.

Kelima, memadukan kreativitas dengan kearifan massa; sepanjang sejarah, rakyat adalah pencipta yang agung. Karena itu, mengabaikan kearifan massa sama artinya dengan mengingkari rakyat. Mengabdi sebaik-baiknya kepada massa tidak mungkin tanpa menjadi murid massa yang baik. Untuk menjadi guru massa yang baik, haruslah lebih dulu menjadi murid massa yang baik. Sementara, kita tidak mungkin tidak mengakui perananan perseorangan. Karena itu kita harus mengembangkan secara maksimal peranan aktif dan kesadaran subjektif. Untuk itu harus diperkuat usaha memadukan subjek seniman dengan massa. Kreativitas individu sebagai pengembangan kebijaksanaan massa adalah revolusioner dan memperkuat pengabdian seniman terhadap massa. Dengan demikian, seniman menjadi elemen aktif dalam kehangatan perjuangan.

Keenam, memadukan realisme revolusioner dengan idealisme revolusioner; realisme revolusioner artinya berprinsip realis dan revolusioner terhadap kenyataan. Secara fundamental sikap revolusioner berarti selalu berpihak kepada yang baru dan sedang tumbuh untuk kehidupan yang lebih maju, lebih baik, dan lebih indah. Sementara idealisme revolusioner adalah suatu angan-angan revolusioner yang berdiri tegak di atas dasar kenyataan tentang kontradiksi dalam kehidupan.

Ketujuh, azas saling memasuki atau ajur-ajer; pada hakikatnya adalah cara untuk meleburkan gerakan seni dan gerakan rakyat. Dalam pelaksanaannya diharapkan seniman menyatu dengan masyarakat. Hal ini hanya bisa dicapai dengan melaksanakan penuh prinsip “3 sama”: sama kerja, sama makan, dan sama tidur.

Etnografi sebagai Senjata

Tujuh titik masuk yang kami adopsi dari cara kerja Lekra di atas kemudian kami tambahkan dengan sebuah blok penulisan etnografi. Etnografi menjadi pilihan karena kami merasa bahwa cara ini adalah wadah yang tepat sebagai bentuk perjuangan melalui tulisan, atau yang belakangan kami sebutkan dengan “etnografi sebagai senjata”. Kami menyadari bahwa proses penulisan ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses kampanye di Urutsewu. Artinya, selain sebagai abstraksi dari realitas, teks itu sendiri adalah sesuatu yang mewarnai konteks. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan publik tentang adanya konflik agraria di Urutsewu khususnya, dan di Indonesia secara keseluruhan, serta peranan seni di lokasi konflik agraria. Kami merencanakan tematema yang akan ditulis merupakan turunan dari tema AAB, agar ia tidak selesai begitu saja pada 16 April 2014.

Pada awalnya, kami merencakan akan membuat delapan tulisan turunan tema dengan penanggung jawab masing-masing seperti pada Tabel 1 (Esbumus 2014a). Dalam tabel itu terlihat bahwa tulisan etnografi disesuaikan dengan disiplin seni yang akan mengambil bagian dalam kegiatan AAB, ditambah dengan esei prolog dan epilog untuk membingkai dan melakukan pemaknaan terhadap kegiatan ini.

Tabel 1 Penurunan tema dan penanggung jawab.

Dari rencana penulisan seperti yang disampaikan pada Tabel 1, ternyata terjadi beberapa perubahan di beberapa titik. Perubahan yang paling awal adalah di bidang puisi. Ahmad Kekal Hamdani dari kelompok penyair Komunitas Bawah Pohon yang mengikuti perkembangan ide ini dari awal pada kenyataannya tidak bisa mengikuti kegiatan, baik berbagai rapat yang diadakan di Yogya, malam penggalangan dana, hingga menginap di Kebumen.

Perubahan berikutnya datang susul-menyusul. Tetapi, kali ini bukan dalam bentuk berkurangnya naskah, tetapi sebaliknya. Ide tambahan naskah pertama datang dari tulisan yang saya sendiri terlibat di dalamnya. Jauh sebelum pelaksanaan AAB 16 April 2014, bersama Seniman Martodikromo, Widodo Sunu Nugroho, dan Ubaidillah (orang berjaket NU di atas yang belakangan menjadi koordinator FNKSDA), kami menyusun sebuah kronologi konflik di Urutsewu. Bentuknya adalah babakan kejadian-kejadian baku-rebut tanah di Urutsewu. Pada awalnya, naskah ini disusun untuk kepentingan praktis advokasi, tapi kemudian diputuskan juga untuk diterbitkan dalam kesempatan ini. Berdasarkan pengalaman, kronologi ini sangat efektif, termasuk memberikan “pemahaman cepat” kepada para pegiat seni yang terlibat dalam AAB. Naskah ini sudah dipublikasikan di beberapa laman di tapak maya. Misalnya di mikroblog Esbumus urutsewu.tumblr.com dan selamatkanbumi.com.

Untuk versi yang dipasang di selamatkanbumi.com, saya memiliki sedikit komentar bahwa untuk interval waktu 1965–1969 disebutkan kejadiannya adalah “Pasca G30S/PKI”. Masalah di sini adalah penggabungan frase “G30S” dengan “PKI”, yang merupakan politik wacana Orde Baru untuk menyandingkan peristiwa 30 September dengan PKI. Dalam versi di urutsewu.tumblr.com, kata PKI ini tidak ada. Hal ini terjadi karena teks awal “Kronologi Konflik Tanah di Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah” beredar sebelum saya membaca buku The Dance that Makes You Vanish: Cultural Recosntruction in PostGenocide Indonesia (Larasati 2013: 2 ). Setelah membaca buku ini, saya menyadari konstruksi wacana Orde Baru sehingga setelah berdiskusi dengan kawan-kawan di Esbumus, kami memutuskan membuang kata “PKI” dari sana. Sebaliknya, tidak pernah ada diskusi dengan kawankawan FKMA soal “Kronologi Konflik Tanah di Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah” ini. Secara personal saya berharap, tulisan ini menjadi jembatan bagi saya memperbaiki kesalahan itu.

Tambahan naskah berikutnya muncul setelah Suara Merdeka (SM), media terbesar di Jawa Tengah, memberitakan bahwa gerakan di Kebumen ada yang mendanai sebanyak Rp9 miliar. Tulisan Wisnu Prasetya Utomo, salah seorang anggota GLI, yang melakukan analisis framing terhadap pemberitaan SM, adalah jawaban kami terhadap bagaimana SM memberitakan kegiatan ini. Tidak lengkap rasanya buku ini kalau tidak mencantumkan tulisan tersebut. Lebih jauh, Lubabun Ni’am (juga anggota GLI), sebagai sikap lebih lanjut terhadap analisis yang dilakukan oleh Wisnu, menulis soal pemberitaan media massa arus utama dalam berbagai kasus konflik agraria di Indonesia.

Dwicipta kemudian menulis sebuah esai tersendiri sebagai reaksi terhadap represi yang dilakukan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) terhadap AAB 16 April 2014. Sedangkan Karina Rima Melati yang berhasil mengadakan pelatihan membatik dengan ibu-ibu di Urutsewu, meskipun agenda tersebut pada awalnya tidak ada dalam skenario, turut menuangkan refleksinya yang mendalam tentang kegiatan tersebut. Ahmad Nashih Luthfi juga menyumbangkan tulisannya dengan membuat analisis terhadap status kepemilikan tanah di Urutsewu. Serta tentu saja tak lupa, Angga Palsewa Putra, koordinator Esbumus, kami minta untuk menuliskan pengalamannya sebagai orang yang selama berbulan-bulan barangkali paling sibuk dan paling berkurang jam tidurnya karena kegiatan ini.

Pelaksanaan

Konsep awal Esbumus merencanakan untuk mengadakan beberapa pelatihan seni yang klimaksnya adalah AAB 16 April 2014. Semua kegiatan dirangkai dalam tema “Kedaulatan Tanah Petani Urutsewu”. Adapun kegiatan-kegiatan yang direncanakan meliputi: workshop lukis, tari, teater, musik dan mantra, cerpen, serta puisi. Dari semua rencana itu, yang tidak terlaksana hanyalah workshop puisi (Esbumus 2014).

Dalam pelaksanaannya, kami membagi kegiatan menjadi beberapa tahapan, meliputi: pertama, persiapan yang terdiri dari kursus kilat, survei lapangan, dan malam penggalangan dana; kedua, tahapan pelaksanaan yang meliputi pelaksanaan-pelaksanaan workshop di Urutsewu, tahap AAB, evaluasi, dan publikasi.

Kursus kilat diadakan di Pendopo Hijau LKiS Yogyakarta pada 2 Maret 2014. Adapun isi kursus kilat ini terbagi tiga. Yang pertama adalah kursus kilat tentang konsep acara secara keseluruhan agar semua awak menghayatinya. Kedua, kursus berisi materi “Seni dan Gerakan Sosial” yang saya pandu. Kursus ini bertujuan untuk membawa awak Esbumus ke tingkat pemahaman yang kurang lebih sama tentang apa itu gerakan seni, apa hubungannya dengan gerakan sosial yang lebih luas, serta kasuskasus gerakan seni yang menarik untuk dijadikan bahan pembelajaran. Ketiga, kursus etnografi yang dipandu oleh Ahmad Nashih Luthfi untuk memberikan pemahaman dasar mengenai praktik etnografi karena, seperti yang tercantum dalam azas kerja keempat di atas, kami menyadari bahwa kegiatan berkesenian di tingkatan masyarakat membutuhkan penelitian sosial yang kuat.

Khusus mengenai tahapan kursus singkat etnografi ini, sempat muncul pertanyaan, apakah mungkin meningkatkan kemampuan meneliti sosial awak Esbumus dengan hanya sekali materi singkat kursus etnografi? Dan, apakah masuk akal menguasai teknik etnografi dalam waktu sesingkat itu? Kalau sudut pandang yang dipakai adalah versi akademisi, tentu saja materi dan durasi waktu yang kami miliki ketika itu sangatlah jauh dari mencukupi. Tetapi, argumentasi—untuk tidak menyebutnya sebagai pembelaan—lain bisa dibangun.

Pertama, dari segi skill etnografi. Apa yang dibutuhkan oleh Esbumus bukanlah sebuah agenda penelitian dengan metodologi seperti di universitas. Yang dibutuhkan oleh Esbumus adalah sebuah cara untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat di Urutsewu, meresapinya, dan melalui proses kreatif, mengubahnya menjadi karya seni.

Kedua, persoalan durasi waktu untuk melakukan penelitian sosial terjawab karena pada dasarnya materi yang disampaikan kepada para awak Esbumus, misalnya “Kronologi Konflik Tanah di Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah”, adalah refleksi gerakan perlawanan di Urutsewu selama bertahun-tahun dan dibentuk ulang menjadi sebuah naskah yang sederhana dan mudah-pakai untuk memberikan pemahaman mengenai konteks kesejarahan kepemilikan tanah dan perlawanan di Urutsewu.

Ketiga, mengenai durasi waktu yang pendek untuk penguasaan metode etnografi, juga bisa ditepis karena beberapa orang etnograf yang mendapat mandat adalah mahasiswa fakultas ilmu sosial dan budaya di perguruan tinggi, bahkan ada yang berasal dari Jurusan Antropologi, sehingga metode etnografi bukanlah barang baru bagi mereka. Di titik ini, kursus singkat hanyalah sebuah diskusi penyegaran kembali apa yang sudah mereka dapatkan di bangku universitas, ditambah kali ini berpraktik dengan kasus yang konkret di lapangan beserta seluruh kompleksitas permasalahannya. Lagi pula, beberapa orang dari etnograf yang bertugas adalah alumnus Bengkel Menulis GLI— kegiatan yang dilakukan dengan cara pertemuan sebanyak empat kali dalam satu bulan dengan kewajiban menghasilkan karya tulis. Poinnya, mereka bukan orang baru dalam dunia tulis-menulis.

Salah satu kealpaan dalam menyiapkan tahapan kursus kilat ini, dan ini baru disadari belakangan, adalah tidak adanya materi “pengorganisasian” dalam rencana yang disiapkan Esbumus. Sebab, selain seni dan penelitian sosial sebagai inti dari kegiatan ini, kemampuan pengorganisasian juga mutlak dimiliki semua awak Esbumus. Ini menjadi catatan bagi penyelenggaraan acara sejenis ke depan.

Tahapan pelaksanaan di lapangan memiliki dinamikanya sendiri. Sebagian besar awak Esbumus “berkenalan” dengan Urutsewu melalui survei yang kami adakan pada 9 Maret 2014. Seperti yang sudah dijanjikan, kami berangkat dari Yogyakarta dengan menggunakan 15 motor. Secara total, ada 29 orang yang terlibat dalam survei awal ini. Komposisi awak berupa sutradara, perupa, penari, koreografer, etnograf, humas, fotografer, dan penulis.

Sebagai sebuah tim yang masih dalam tahap awal kerja bersama, koordinasi adalah musuh kami. Terjadi keterlambatan dalam hal pemberangkatan ini. Kami merencanakan berkumpul di dan berangkat dari depan Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada pukul 14.30. Nyatanya, baru pukul 16.00 kami bisa berangkat dari sana. Koordinasi juga macet dengan kelompok Teater GeR@K dari Institut Agama Islam NU (IAINU), Kebumen. Seharusnya kami yang dari Yogya tidak perlu menjemput kawan-kawan Teater GeR@K di Kota Kebumen. Hal ini membuat jarak tempuh yang kami lalui semakin jauh. Kami harus melambung dulu ke arah utara, ke Kota Kebumen, sebelum akhirnya turun kembali ke selatan menuju Urutsewu. Ini lumayan jauh. Secara total, kami membutuhkan 4,5 jam untuk sampai di Urutsewu.

Sampai di Urutsewu, terlihat bahwa tuan rumah kurang persiapan. Sunu—panggilan akrab Widodo Sunu Nugroho, Kepala Desa Wiromartan di kawasan Urutsewu—masih menghadiri kenduri warganya. Seniman belum begitu siap. Rumahnya yang akan kami tempati baru dikembangkan tikar dan dinyalakan lampunya setelah kami datang. Belum ada makanan yang tersedia hingga kemudian Ubaidillah yang kami ajak dari Kebumen mengambil inisiatif mengumpulkan uang untuk membeli makanan pada malam itu. Perjalanan 4,5 jam dari Yogyakarta menyisakan capai dan lapar. Sate Ambal, makanan khas di wilayah ini, adalah obat yang pas.

Beberapa waktu kemudian orang-orang mulai muncul satu per satu. Termasuk perwakilan-perwakilan dari desa-desa yang terlibat dalam FPPKS dan USB, seperti halnya pada rapat-rapat di malam-malam sebelumnya di Urutsewu yang pernah saya ikuti. Ada Kiai Imam Zuhdi, perwakilan dari Desa Brecong, dan tak lama kemudian Sunu sendiri juga datang. Sambil menunggu makan, diadakan acara perkenalan ringan sebab tidak semua orang dalam ruangan itu saling mengenal. Bahkan dengan kawan-kawan dari Teater GeR@K pun tim dari Yogya belum saling mengenal.

Sesudah perkenalan, acara diteruskan. Tanpa skenario. Yang pertama didapuk untuk bercerita soal Urutsewu adalah Seniman, kemudian diikuti oleh Sunu, lalu Kiai Imam Zuhdi. Acara sempat tersela ketika makanan datang. Pola urutan penjelasan seperti itu saya saksikan beberapa kali dalam beberapa kali kehadiran saya di Urutsewu. Diawali dengan Seniman yang menjelaskan secara kesejarahan, sampai ke masalah silsilah orang-orang Urutsewu, posisi nenek moyang mereka dalam perjuangan kemerdekaan, cerita tentang Pangeran Diponegoro, hingga ke masalah baku-okupasi tanah pesisir dengan TNI AD. Kemudian disambung oleh Sunu yang menjelaskan terutama dinamika kontemporer pada kasus masuknya tambang PT Multi Niagatama Cemerlang (MNC) tahun 2000-an (lengkapnya dapat dibaca dalam tulisan Devy Dhian Cahyati dalam buku ini, penyebutan artikel dalam buku ini seterusnya menggunakan nama penulis). Kiai Imam Zuhdi yang terakhir menjelaskan memberikan landasan teologis. Dari beberapa kali keikutsertaan saya dalam rapat-rapat di Urutsewu, hampir semua rapat biasanya ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Kiai Imam Zuhdi.

Sesudah perkenalan, cerita Urutsewu dari tuan rumah dan makan, acara dilanjutkan membahas hal-hal yang lebih teknis. Acara teknis diawali dengan pemaparan konsep yang sudah disiapkan oleh kelompok Yogyakarta melalui beberapa rangkaian diskusi, yang di dalamnya Sunu beberapa kali terlibat. Konsep awal dipaparkan untuk ditawarkan kepada warga, tetapi apakah warga menerima atau menolaknya, tergantung pada diskusi yang nanti akan berlangsung. Karena pada prinsipnya, para seniman memberikan dorongan, rangsangan atas kegiatan, sedangkan pegiat utama dari acara ini tetap warga Urutsewu. Kenyataannya, konsep awal banyak begeser seiring dengan proses di lapangan dan bergulirnya waktu (lihat Dewi Widyastuti).

Dalam diskusi ini, secara pelan satu per satu kelompok seni mendetailkan kegiatan yang akan dilakukannya dan mendapat respons dari warga. Misalnya, soal desa mana yang akan membuat ogoh-ogoh (patung besar dari bambu)? Apakah ogoh-ogoh yang akan dibuat hanya yang ada dalam skema cerita atau warga bisa membuat ogohogoh yang lain? Dan seterusnya.

Selepas diskusi yang melibatkan orang banyak itu, dalam lingkaran yang lebih kecil, digelar diskusi terfokus dengan perwakilan warga desa yang membahas tuntutan petani Urutsewu. Ada beberap poin yang keluar, yakni:

1. Jadikan Urutsewu sebagai kawasan pertanian dan pariwisata.

2. Tegakkan kedaulatan petani Urutsewu.

3. Hentikan pemagaran tanah warga.

4. Usut tuntas penembakan 16 April 2011.

5. Kepada Gubernur Ganjar Pranowo, diharapkan untuk hadir pada peringatan 16 April 2014. Sementara calon-calon presiden diharapkan untuk memberikan perhatian mereka kepada permasalahan warga Urutsewu. Warga sangat terbuka untuk melakukan kontrak politik.

Poin kehadiran Gubernur Ganjar Pranowo ini kelak yang menjadi masalah ketika kami mencoba meluaskan aliansi dengan mengajak kelompok FKMA bergabung dalam acara AAB. Ada permasalahan yang harus dijelaskan di sini, setidaknya dari sudut pandang yang saya pahami melalui perbicangan dengan Seniman Martodikromo pada pertengahan Juli 2014 di Desa Kaibon Petangkuran.

Versi Seniman Martodikromo, dia mengartikan FKMA sebagai gerakan petani karena dia merasa, bersama Widodo (Kulonprogo) dan Ridwan (Lumajang), mereka bertigalah yang memulai proses awal pendirian FKMA. Adapun para mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Tolak Tambang (STT) mereka tarik karena mereka menyadari mereka lemah dalam hal-hal publikasi, seperti tidak akrab dengan internet apalagi membuat website.

Pada 7 April 2014, perwakilan Esbumus bertemu dengan perwakilan FKMA di kedai Kopi Lidahibu, Yogyakarta. Hadir juga Sunu, Kepala Desa Wiromartan. Saya menjadi juru bicara Esbumus pada malam itu, datang bersama Angga Palsewa Putra, Y. B. Arsa, Ciptaningrat Larastiti, dan Muhammad Sofwan Hadi. Larastiti menjadi elemen penting karena dia yang bertugas menjadi penghubung kelompok kami dengan Gubernur Ganjar Pranowo melalui lingkaran tim sukses yang mendukungnya dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah 2013 lalu. Dari kelompok FKMA, yang saya ingat adalah Ferry, Ojud, Udin, dan Gembul, serta sekitar tiga orang lagi yang saya tidak ingat namanya.

Keberatan anggota FKMA yang bukan petani seperti Ojud dan Ferry—mereka menyebut diri sebagai relawan FKMA—adalah mengenai kehadiran Gubernur Ganjar Pranowo. Mereka merasa itu adalah permainan politik. Secara substantif mereka menyebutkan bahwa mereka lebih percaya dengan kekuatan rakyat. Tetapi, kalau ditilik secara keseluruhan dalam jalannya rapat pada malam itu, argumen ini inkonsisten. Dalam salah satu bagian, Ojud menyebutkan bahwa seharusnya yang diundang bukan Ganjar, melainkan Menteri Pertahanan.

Sunu memberikan argumen-argumen konseptual pada malam itu. Pertama, Sunu merasa perlu mengundang Gubernur Ganjar Pranowo karena ialah pemimpin di Jawa Tengah yang belum mereka temui. Sebelumnya, pada 11 Februari 2014, empat orang kepala desa di Urutsewu (termasuk Sunu) sudah bertemu dengan Bupati Kebumen, Buyar Winarso. Namun, sang bupati tidak mampu memberikan langkah penyelesaian (hingga saat ini, Juli 2014). Kedua, mengundang Gubernur Ganjar Pranowo adalah keputusan warga. Belakangan, pada Juli 2014, saya mendapat informasi melalui perbincangan dengan Seniman Martodikromo, bahwa sebelumnya memang FPPKS dan USB sudah sepakat untuk mengundang Gubernur Ganjar Pranowo.

Pada malam itu tidak tercapai kesepakatan soal pengundangan Ganjar Pranowo. Kelompok relawan FKMA tetap dengan prinsip mereka bahwa Gubernur tidak perlu diundang, tapi mereka menyebutkan yang seharusnya diundang adalah Menteri Pertahanan. Sementara kelompok Esbumus melanjutkan kegiatannya. Dan waktu kemudian membuktikan bahwa Gubernur tidak menghadiri acara AAB pada 16 April 2014 di Desa Setrojenar.

Kembali ke kegiatan survei di Urutsewu, pada malam 9 Maret 2014 disepakati agenda untuk besok hari. Pada pagi hari, tim koreografer tari, penari, pemusik, dan etnograf akan berkunjung ke lahan warga yang ditanami dengan semangka, pepaya, dan jagung untuk menemukan “material” yang akan diolah menjadi karya seni bersama-sama dengan warga. Pada siang hari tim akan dipecah menjadi empat bagian. Yang satu akan survei ke lokasi Setrojenar (saya berada dalam kelompok ini) untuk menemui Kiai Imam Zuhdi, yang satu rombongan ke Mirit untuk menemui satu kelompok tari di sana, tim dari Sanggar Mantra Merah Putih akan tinggal di rumah berdiskusi dengan Seniman Martodikromo, dan tim seni rupa akan mengunjungi kontak di masing-masing desa yang menjadi lokasi pembuatan ogoh-ogoh.

Seperti yang direncanakan pada malam harinya, pagi-pagi sekali tim sudah menyebar dan kembali ke rumah Seniman pada siang harinya. Di sana, diskusi dilanjutkan. Sepertinya kelompok teater (Angga, Juni, dan teman-teman dari Teater GeR@K) sudah mulai menemukan ide utama yang akan diangkat dalam AAB.

Ide awal masih sangat kasar. Dan terbukti kemudian banyak mengalami perubahan. Pada rencana awal, acara pada hari-H akan diawali dengan mujahadah pada pagi hari dan kira-kira akan selesai pada pukul 10.00. Setelah itu, acara selanjutnya akan diisi dengan berbagai atraksi kesenian. Dari uraian Angga yang dia sampaikan dalam obrolan di teras rumah Pak Seniman siang itu, atraksi akan dibagi menjadi beberapa sekuel.

Sekuel pertama akan memotret kehidupan petani yang tenang: akan muncul tari, mantra-mantra, dan berbagai atribut pertanian yang ada di Urutsewu, ogoh-ogoh pepaya atau semangka, dan juga mungkin orkestra kentongan sebagai musik pengiringnya. Di sekuel ini pula semua bentuk kesenian tradisional (misalnya hadroh dan jatilan) akan ditampilkan. Sekuel kedua, kira-kira inti ceritanya adalah bagaimana ketenangan para petani diganggu oleh demit (yang merupakan simbolisasi dari TNI AD), terjadinya penembakan, latihan tembak dengan peluru nyasar, dan lain-lain. Sekuel ketiga menunjukkan kebangkitan perlawanan rakyat. Akan ditampilkan ogoh-ogoh gapura TNI AD yang diruntuhkan oleh massa. Sekuel keempat berupa kemunculan Pangeran Diponegoro (sebagai simbol ratu adil) yang akan memimpin rakyat Urutsewu untuk menghadapi kelaliman. Dalam setiap sekuel, akan ada ogoh-ogoh besar yang diharapkan mampu memobilisasi partisipasi kerja warga dan keterlibatan yang lebih luas dalam acara menjelang dan pada hari-H.

Dalam perjalanannya, rencana memakai simbolisasi ratu adil ini kemudian dibatalkan karena kami menilai gerakan rakyat tidak membutuhkan ratu adil, tetapi harus percaya dengan kekuatan gerakan rakyat itu sendiri. Pula, pada masa-masa itu salah seorang kandidat yang sedang berkampanye untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengklaim dirinya adalah keturunan Pangeran Diponegoro. Genaplah sudah alasan mencoret Pangeran Diponegoro dari rencana AAB.

Makan di siang itu adalah salah satu yang terbaik dari survei ini, terutama dalam hal konsolidasi internal Esbumus. Saya tidak tahu itu ide siapa, makan di siang itu dihamparkan di atas daun pisang memanjang di dalam ruangan. Lauknya adalah tempe, cabai, labu siam dengan kuah sayur lodeh, sambel yang ditebar secara berkala di tepi daun pisang, serta kerupuk yang bertabur memanjang. Tiga puluhan orang berderet memanjang mengelilingi menu di atas daun pisang. Ada yang duduk ada yang sekadar jongkok karena keterbatasan ruang. Suasana riuh dan terdengar celetukan di sana-sini, seperti “Ismul, kau ambil foto saja, tidak usah makan”.

Selanjutnya adalah rapat singkat sebelum tim dibagi tiga seperti yang dijelaskan di atas. Angga menjelaskan secara singkat sekuelsekuel pertunjukan yang akan dilakukan pada hari-H nanti. Tujuannya, agar semua orang dalam perjumpaannya dengan siapa pun dapat mengeksplorasi semua kemungkinan sesuai dengan kebutuhan. Hal-hal yang dieksplorasi dalam pembagian tugas adalah, misalnya, mengenali bentuk potensi kebudayaan lokal yang mungkin diajak untuk terlibat pada hari-H nanti. Mem-PDC semua orang yang ditemui agar orang tersebut melakukan “PDC2 ” terhadap semua kelompok seni (kalau yang ditemui adalah lingkaran kelompok seni) untuk memobilisasi jaringannya. PDC adalah singkatan dari “Pancing Dikit Curhat”, metode GLI untuk merekrut massa. Saya berada di rombongan yang akan menemui Kiai Imam Zuhdi di Desa Setrojenar sekaligus melakukan survei awal lokasi yang akan menjadi pusat kegiatan di hari-H.

Pada kesempatan sebelumnya ke Urutsewu, seingat saya, saya sudah pernah mengunjungi rumah Kiai Imam Zuhdi, tetapi tidak ingat persis letaknya. Dengan petunjuk kasar dari Seniman Martodikromo, kami (Angga, Bastyo, Tije, Nanda, Cempe, Gosek, Ismul, dan empat orang dari Teater GeR@K) menuju ke Desa Setrojenar melintasi jalanan panas nan berdebu.

Tidak susah mencari rumah Kiai Imam Zuhdi. Saya bertanya ke sebuah warung kelontong dekat Kantor Kecamatan Buluspesantren dan si penjual langsung memberikan petunjuk yang jelas.

Rumahnya agak panas. Kami harus menunggu beberapa saat karena Pak Kiai sedang mandi siang, begitu keterangan yang kami peroleh dari istrinya. Di dinding ada papan tulis dengan tulisan arab berupa “do’a penolak angin puting beliung”. Ada juga alat musik gendang dengan tiga drum kecil, kipas angin yang sampai kami pulang tidak pernah dihidupkan, televisi berwarna, sepertinya 20 inci, dan berbagai gambar tokoh-tokoh NU yang ditampilkan berjejer di dinding.

“Itu adalah masjid perjuangan.” Pak Imam menunjuk masjid yang terletak persis di depan rumahnya ketika kami mengawali perbincangan. Perjuangan di sini maknanya bahwa masjid inilah yang menjadi basis penolakan terhadap klaim tanah yang dilakukan oleh TNI AD di Urutsewu. Kami menjelaskan maksud ke Kiai Imam Zuhdi. Dia kemudian secara sangat terbuka menyatakan siap memfasilitasi pertemuan dengan warga Desa Setrojenar sesuai yang dibutuhkan.

Siang itu, Pak Kiai mengajak kami menonton video acara mujahadah peringatan 16 April pada 2012 dan 2013. Dalam peringatan tahun 2012 saya melihat sebuah keranda diarak. “Apa maksudnya Pak Imam?” tanya salah seorang dari kami. “Siapa pun yang berkuasa pada akhirnya akan masuk ke keranda,” demikian penjelasan Pak Imam tentang simbolisasi pemakaian keranda sebagai atribut dalam acara mujahadah tersebut. Video itu salah satunya berisi nukilan orasi Sunu yang berpesan kepada warga dengan hanya dua kata, “Jangan takut!” Bagian ini diulang-ulang dalam video tersebut.

Sebagian besar adegan dalam video mujahadah 2013 memperlihatkan seorang perwira, Komandan Distrik Militer (Dandim), yang diamanati bendera merah putih oleh warga. Dalam kesempatan itu pula si Dandim berorasi di depan warga bahwa TNI tidak memberikan tanah di Urutsewu untuk area pertambangan. Namun, ketika di hadapan orang banyak, demikian yang muncul dalam video itu, Seniman memperlihatkan bukti berupa sehelai surat (yang menyatakan pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Komando Daerah Militer [Kodam] IV/Diponegoro) terhadap perusahaan pertambangan pasir besi, si Dandim tidak bisa berpendapat lagi. Dia terdiam.

Dari rumah Kiai Imam, kami bergerak untuk meninjau lokasi lapangan yang akan dipakai sebagai pusat acara pada hari-H. Lapangan itu persis berada di depan Kantor Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI AD Urutsewu. “Massa jangan dihadapkan ke Dislitbang TNI AD, kesannya terlalu menantang,” demikian Pak Imam tatkala kami merancang acara di belakang menara intai TNI AD. Menara intai adalah bangunan tempat tentara mengamati apakah peluru yang dia tembakkan mengenai sasaran ketika mereka melakukan latihan tembak. Dulu, kata Pak Kiai, bangunan itu penuh dengan coretan-coretan, tetapi baru-baru ini dicat hijau kembali semuanya. Ketika mereka tidak melakukan latihan, maka gedung berwarna hijau tiga lantai tersebut ditutup, seperti halnya pada siang-sore hari yang panas itu.

Hampir dapat dipastikan, bila ada acara petani di lapangan itu, maka TNI AD akan mengadakan latihan. Menurut Pak Imam ini semacam tindakan untuk menakut-nakuti petani. Saya pun mendengar bahwa TNI AD selalu berusaha melakukan kontra-aktivitas terhadap semua kegiatan yang dilakukan petani. Salah satu contohnya ketika kehadiran Ketua Pengurus Besar (PB) NU Imam Aziz pada 27 Januari 2014 yang secara tegas di hadapan massa di Desa Tlogo Depok menyatakan dukungan PB NU terhadap perjuangan rakyat Urutsewu untuk mempertahankan haknya, segera sesudah itu, TNI AD mengumpulkan kelompok hadroh dan mengadakan pertunjukan seribu rebana.

Pengalaman kami sendiri pada 16 April 2014 menunjukkan hal itu. Ketika AAB dimulai, pengeras suara yang menghadap ke empat penjuru mata angin dihidupkan tak putus-putus dari arah Dislitbang TNI AD dengan memutar lagu-lagu perjuangan untuk mengobarkan nasionalisme. Lagu-lagu perjuangan itu seolah sedang memberikan “instruksi” perlawanan untuk bersaing dengan doa-doa, ceramah, musik, dan narasi AAB yang disuarakan di lapangan depan kantor Dislitbang TNI AD pada siang itu. Namun, tampaknya hal itu tidaklah membuat nyali para seniman ciut. Yono, salah seorang perupa Rangka Tulang, dengan santainya menyelonong dan menumpang kencing di Dislitbang TNI AD.

“Itu ladang saya. Saya tanami terong,” kata Pak Imam sambil menunjuk ke arah ladang terong yang berada sekitar 25 meter dari gedung menara intai ke arah pantai. Artinya ladang terong Pak Imam berada di dalam area yang diapakai oleh TNI AD untuk latihan. Agak ke selatan lagi dia menunjuk sebuah bendera merah putih yang tampak berkibar ditiup angin pantai. “Di sekitar situ ada pal budheg,” katanya. Pal budheg adalah tugu kecil yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk menandai area milik pemerintah. Dalam beberapa kali pembicaraan, saya tangkap pal budheg berjarak sekitar 250 meter dari garis pantai. Dari pengukuran pandangan burung yang saya lakukan di siang itu, dan bisa jadi ini sangat meleset karena mata saya rabun, kami berdiri sekitar 200 meter ke arah darat dari pal budheg. Artinya menara intai ada di jarak sekira 450 meter dari bibir pantai.

Menjauh dari bibir pantai, di luar menara intai, masih ada beberapa infrastruktur fisik yang menurut Pak Kiai milik TNI AD. Ada gudang amunisi yang berjarak sekitar 100 meter ke arah darat dari menara intai. Ada bangunan semen memanjang seperti fondasi rumah yang baru saja dibuat oleh orang yang baru membeli tanah. Menurut Pak Kiai bangunan seperti pondasi itu dipakai untuk menguji kekuatan kendaraan-kendaraan milik TNI AD. Kendaraan-kendaraan itu biasanya didatangkan dari berbagai daerah seperti Yogyakarta dan Bandung untuk latihan tentara. Namun, saya lihat di tengah-tengah bangunan seperti pondasi itu sudah ditanami padi. Tampaknya petani Urutsewu melakukan “aksi sepihak” mengokupasi tanah tersebut. Survei hari itu kami tutup dengan pengamatan ke lapangan di depan Dislitbang TNI AD Urutsewu yang akan dijadikan sebagai pusat kegiatan AAB pada 16 April 2014 nantinya.

Tanggal 28–30 Maret 2014 kami kembali melakukan survei ke Urutsewu. Ini adalah survei yang kedua. Pada awalnya memang cuma didesain dua survei, tapi berkembang menjadi tiga survei. Kami menginap di rumah Sunu. Misi kali ini mempersiapkan lebih detail semua kelengkapan menuju 16 April 2014. Beberapa orang kawan Esbumus sangat mengkhawatirkan persiapan yang menurut mereka lamban dan warga kurang antusias. Saya sendiri tidak terlalu risau dengan hal itu karena pada waktunya nanti saya percaya akan ada momen ketika ditemukan kreativitas untuk melakukan konsolidasi. Yang paling risau sepertinya adalah teman-teman seniman dari kelompok tari karena mereka merasa kesulitan mendapatkan penari di Desa Kaibon Petangkuran. Kawan-kawan perupa relatif lebih santai karena masingmasing sudah mendapatkan kepastian soal pembagian desa mana yang akan membuat ogoh-ogoh lengkap dengan kontak yang bertanggung jawab. Rata-rata persiapan pembuatan ogoh-ogoh sudah menginjak 25–50%. Cempe, awak Rangka Tulang, sudah berada pada titik 25% dengan ogoh-ogohnya di Desa Tlogo Pragoto.

Desa Tlogo Pragoto adalah salah satu desa dengan konflik terpanas karena kepala desanya cenderung mendiamkan pemagaran yang dilakukan oleh TNI AD di sepanjang tanah pasir di pesisir Urutsewu ini. Menurut Cak Bolot, kontak USB di Desa Tlogo Pragoto sekaligus sekretaris Wong Bodo Nduwe Karep (WBNK), organisasi kelompok tani di desa itu, ada dua permasalahan dengan kepala desa mereka.

Pertama, adanya konflik segitiga antara kelompok WBNK, kelompok Kepala Desa, dan TNI AD mengenai tanah buntut. Kelompok WBNK ingin menjadikan tanah buntut di Tlogo Pragoto menjadi atas nama perseorangan. Sementara kelompok Kepala Desa ingin menjadikannya tanah milik desa. Di sudut lain, TNI AD mengklaim sebagian tanah buntut sebagai milik TNI AD dan pada 2014 memagarinya.

Kedua, menurut kelompok WBNK, kepala desa mereka terlibat berbagai macam kasus seperti penjualan tanah milik desa yang menjadi lokasi pasar dan puskesmas kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses itu. Kemungkinan besar menurut analisis mereka yang melakukan penjualan adalah kepala desa yang sekarang. Bagaimana mekanisme penjualan, harga, serta ke mana uangnya, Cak Bolot dan kawan-kawan di WBNK tidak tahu. Saya menilai pernyataan mereka yang seperti ini pastilah menyimpan sesuatu. Bahwa sebagai orang kampung, mereka tidak tahu ketika tanah desa dijual seperti itu, bagi saya adalah hal yang sangat aneh. Untuk mengetahui permasalahan ini, tak ada pilihan lain, ke depan memang harus masuk lebih dalam ke dalam kelompok Desa Tlogo Pragoto ini.

Pada malam terakhir survei kami, Cak Bolot bertandang ke rumah Kepala Desa Wiromartan. Sebelumnya, kami sudah berbincangbincang beberapa kali mengenai organisasi WBNK, mencari berbagai kemungkinan dan teknik praktis untuk mengembangkan organisasi mereka yang, meskipun sangat pelan, terus bergerak. Dia menceritakan bahwa baru saja ada rapat warga di Desa Tlogo Pragoto untuk persiapan AAB 16 April 2014.

Dalam rapat itu, Cak Bolot mengimbau kembali warga yang tergabung dalam WBNK untuk melakukan aksi besok paginya, berupa berdoa di sepanjang pagar yang sedang dibangun oleh TNI AD di pesisir desa mereka. Sebagian besar warga tidak mau terlibat dalam prosesi protes tersebut. Alasannya adalah ketakutan. Namun, Cak Bolot sudah bertekad bahwa besok pagi, meskipun sendirian, ia akan melakukan ritual di tapal pemagaran. Kedatangannya malam itu bermaksud meminta bantuan dokumentasi untuk besok pagi.

Setelah melalui diskusi dan eksplorasi berbagai kemungkinan, akhirnya disepakati bahwa Cak Bolot akan kami kawal. Kami di sini adalah Kepala Desa Sunu dan saya. Tugas saya mengambil foto/ video, bisa dilakukan dari kejauhan. Strateginya, Sunu akan merekam dari jarak dekat dan relatif terbuka, sementara saya mengambil dari jarak jauh dan tersembunyi. Andai nanti ada perampasan kamera oleh tentara terhadap kamera Sunu (yang dekat dan di tempat yang cenderung terbuka), maka saya harus lari dan menyelamatkan kamera dan rekaman yang saya ambil. Itulah kesepakatan yang kami bangun. Soal keselamatan mereka yang tinggal di lapangan, itu tidak dipikirkan, yang kami pikirkan adalah permasalahan keselamatan rekaman (yang akan diambil). Karena, belajar dari pengalaman saat kejadian 16 April 2011, TNI AD tidak segan-segan merampas kamera dan dokumentasi yang dilakukan oleh warga.

Keesokan harinya, pukul 06.00 saya sudah dibangunkan oleh Sunu. Kenyataannya, kami berangkat dengan tiga motor. Sunu, Cokro (pemuda Wiromartan), Tije, Rey, dan saya sendiri. Selain orang-orang yang memiliki tugas spesifik di atas, maka sisanya bertugas melakukan pengamatan kalau-kalau aparat TNI AD datang.

Urutsewu masih sedikit berembun. Kami sampai di lapangan dengan rumput yang masih basah. Saya membayangkan setelah kering nanti pasti akan sedikit gatal di kaki karena saya lihat ada jenis rumput yang memiliki miang dan sejenis putri malu. Duri-duri putri malu biasanya akan menancap di kaki, dan itu bisa bikin gatal serta luka kecilkecil di kulit kaki. Kami mengambil posisi sekitar 250 meter dari jarak lokasi tempat Cak Bolot akan melakukan ritual. Sambil menunggu Cak Bolot, kami duduk beralaskan sandal di atas rumput yang basah.

Pertama satu orang, kemudian jadi tiga, dan belakangan jadi enam. Itulah kronologi kemunculan warga Desa Tlogo Pragoto di lokasi. Melalui Cokro, saya tahu bahwa orang-orang yang muncul adalah orang-orang dari lingkaran Kepala Desa Tlogo Pragoto. Mereka tampaknya takut isu akan melebar bukan hanya kepada soal protes terhadap pemagaran oleh TNI AD, tetapi permasalahan tanah (tanah buntut, tapak pasar, dan puskesmas) di Desa Tlogo Pragoto.

Perdebatan kemudian terjadi di lapangan antara Sunu dan lelaki berbaju jingga, yang menurut keterangan Cokro adalah adik dari Kepala Desa Tlogo Pratogo. Mereka berbicara dalam bahasa Jawa. Dalam perjalanan pulang, Tije bercerita bahwa pada intinya orangorang Tlogo Pragoto mengusir Sunu dari area desa mereka. Mereka mempertanyakan mengapa Sunu mengurusi Desa Tlogo Pragoto, mengapa tidak mengurusi desanya sendiri saja. Akhirnya kami memilih pulang. Rasionalisasi yang kami sepakati: tidak produktif kalau pagi itu terjadi konflik horizontal. Ini bisa merusak persiapan menuju 16 April 2014.

Akan tetapi, pulang di sini bukan berarti pulang sesungguhnya karena ada kemungkinan mengambil rekaman jarak jauh dari Desa Mirit. Dengan catatan Cak Bolot menggeser ritualnya ke arah perbatasan Desa Tlogo Pragoto dan Mirit. Itu yang dikomunikasikan oleh Sunu melalui telepon dengan Cak Bolot dan Yadi, anggota WBNK lain yang akan mendampingi Cak Bolot dalam ritual pagi itu.

Kami bergerak menemui Gindung, salah seorang ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Mirit. Tujuannya jelas: konsultasi batas dua desa. Gindung menggambarkan batas-batas desa di atas buku catatan saya serta memperlihatkan kemungkinan dari titik-titik mana kami bisa mengambil gambar jarak jauh (lihat Gambar 1). Dengan modal itu kami kembali ke lapangan. Strategi ini ternyata sangat ampuh karena begitu kami masuk dari Desa Mirit, rombongan orang-orang Desa Tlogo Pragoto tidak bisa berkata apa-apa. Ketika bertemu di lapangan, nada bicara mereka berubah menjadi lebih sopan.

Dari kejauhan kami bisa melihat Cak Bolot muncul dengan Yadi, berjalan pelan menyusuri pagar yang sudah berdiri menuju ke perbatasan dua desa. Sebelumnya, kami melakukan “konsolidasi” kecil-kecilan dengan petani kelapa dari Desa Mirit yang ada di sekitar situ. Mereka mengenal Sunu. Saya yakin petani berotot dengan arit mengkilat yang tersampir di pinggang itu ada di pihak kami, setelah dengan ramah ia menawarkan kami minum nira kelapanya yang baru saja dipanen.

Gambar 1 Sketsa perbatasan desa yang dibuat Gindung dan rekonstruksinya.

Saya mengambil beberapa video pagi itu. Seorang personel tentara muncul di lapangan dan menelepon ke sana kemari. Rupanya si serdadu memobilisasi preman. Beberapa waktu kemudian beberapa orang datang dengan sepeda motor. Orang-orang yang baru datang ini hanya nyantel di atas sepeda motor mereka di sekitar pohon-pohon kelapa, kami tidak tahu apa skenario mereka. Tidak ada dialog. Menjelang pulang terjadi perdebatan yang sangat alot antara Sunu dan preman-preman tentara. Intinya, mereka keberatan kalau Sunu berada di lokasi dan memintanya hanya mengurusi Desa Wiromartan.

Makna lebih jauh dari si serdadu yang menelepon ke sana kemari itu baru saya pahami setelah pulang ke rumah Sunu di Wiromartan. Dua orang Bintara Pembina Desa (Babinsa) datang bertamu. Mereka bertanya soal apa yang kami lakukan. Saya jawab dengan simpel dan diplomatis, bahwa kami sudah selesai melakukan pelatihan seni seperti tari, lukis, dan musik di beberapa desa dan siang ini akan pulang. Saya tidak mengeluarkan sepatah kata pun soal rencana 16 April 2014. Saya pikir sebenarnya mereka sudah memiliki informasi itu karena dengan mudah dapat ditemukan di internet. Atau mungkin kedua orang Babinsa di lapangan ini tidak tahu, tapi tidak mungkin rasanya atasan-atasan mereka tidak mengetahui rencana kami pada tanggal 16 April 2014.

Pada 11 April 2014, rombongan para seniman sudah berada di Urutsewu untuk mempersiapkan AAB. Sebelumnya, latihan yang sangat intens sudah dilakukan di Yogya untuk menyiapkan berbagai hal seperti koreografi, musik, ide untuk perupa, penyusunan detail acara, beserta penghalusan alur kegiatan di sana-sini.

Pada hari pelaksanaan, tidaklah semua rencana berjalan lancar. Ada masa ketika tim merasa kecewa karena partisipasi warga dalam penggarapan karya seni pada awalnya sangat rendah, seperti yang terjadi di Desa Tlogo Pragoto, Lembupurwo, dan Kaibon Petangkuran sendiri. Namun, hal tersebut bisa diatasi dengan mendorong diadakannya rapat desa. Dalam rapat desa itu, tim kembali mengingatkan motivasi-motivasi awal diadakannya AAB, mencoba mencari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan secara bersama-sama membangun tekad untuk menyukseskan acara AAB pada 16 April 2016. Kreativitas mendorong rapat di tiga desa ini, menurut saya, adalah salah satu momen kunci keterlibatan warga yang lebih luas hingga pada hari-H, meskipun tanpa kehadiran Gubernur Ganjar Pranowo, acara berlangsung dengan sangat meriah.

Dampak

Lantas apakah kegiatan mencapai tujuan-tujuannya? Untuk menjawab pertanyaan ini tak ada jalan lain kecuali dengan melihat satu per satu tujuan yang sudah disampaikan di awal. Seperti yang sudah disampaikan di atas, tujuan utama dari kegiatan ini adalah mempertegas kedaulatan tanah petani Urutsewu. Melalui berbagai diskusi, kami mendefinisikan “kedaulatan petani” sebagai kepemilikan tanah oleh petani penggarap, penggunaan tanah sesuai dengan kebutuhan petani, pentingnya petani berogranisasi, dan pentingnya petani mempertahankan hak mendapatkan hasil panen serta keamanan dalam menggarap lahan (Esbumus 2014b). Secara umum, karena tujuannya adalah “mempertegas kedaulatan tanah petani di Urutsewu”, maka dengan terselenggaranya AAB, penegasan tersebut sudah menjadi sebuah manifestasi.

Sementara, tujuan spesifik dari kegiatan ini meliputi: pertama, mengingatkan publik tentang konflik tanah di Urutsewu yang sudah berlangsung puluhan tahun. Untuk mencapai tujuan ini, maka Esbumus merumuskan strategi kampanye media. Ada sembilan poin teknik kampanye yang dipakai, seperti yang tersaji dalam Tabel 2 (Esbumus 2014c). Untuk melihat apakah tujuan-tujuan yang sudah dicanangkan tercapai, Tabel 2 dilengkapi dengan capaian pada kolom paling kanan. Tulisan ini bukanlah sebuah dokumen evaluasi internal, yang oleh karena itu, tidak akan mengambil posisi menyatakan kegiatan ini telah berhasil atau sebaliknya. Untuk penilaian akhir, pembaca punya hak mengambil kesimpulan sendiri.

Tabel 2 Strategi kampanye media Esbumus (Esbumus 2014c) dan capaiannya.

Gambar 2 Grafik persebaran aktivitas akun @Satu4Urutsewu (www.twitonomy.com). Sumbu vertikal adalah jumlah tweet, sumbu horizontal adalah waktu.

Tujuan spesifik pertama, yakni memperkuat solidaritas gerakan petani Urutsewu, terjawab pada evaluasi tanggal 16 April 2014 di rumah Sunu. Dalam kesempatan itu mengemuka bahwa setidaknya ada tiga keberhasilan dari acara AAB. Pertama, munculnya aktor baru dalam gerakan di Urutsewu; kedua, terlibatnya anak-anak, remaja putra-putri, dan kaum ibu dalam gerakan; ketiga, rapat-rapat di Urutsewu yang dihadiri relatif lebih banyak orang daripada rapat-rapat sebelum adanya AAB.

Dalam rapat evaluasi yang dilakukan pada 16 April 2014 malam, disadari bahwa salah satu manfaat dari AAB adalah muncul aktor baru dalam gerakan. Jika sebelumnya, kondisi mulai jenuh karena orang-orang yang terlibat bergerak cenderung itu-itu saja (“lo lagi, lo lagi!”), maka AAB menautkan isu tanah yang lebih materiil dengan isu kebudayaan. Kelompok-kelompok yang tadinya tidak begitu aktif dalam perjuangan kedaulatan tanah, seperti kelompok pengrajin bambu di Desa Lembupurwo, begitu mendapat ruang untuk membuat ogoh-ogoh (lihat Adhi Pandoyo; Nanda Aria), ternyata menjadi sangat aktif dan, bukan hanya berperan serta, tapi berperan kunci dalam pelaksanaan AAB.

Momen AAB menjadi saksi keterlibatan para ibu-ibu yang sudah berumur dalam memainkan musik lesung untuk mengiringi permainan Toki Gaba-Gaba oleh anak-anak pada hari-H AAB di Desa Setrojenor. Begitu pula dengan kelompok ibu-ibu pembatik (lihat Karina Rima

Melati) serta kelompok penari dan orkestra kentongan anak-anak dari Desa Kaibon Petangkuran.

Muhlisin, Kepala Desa Kaibon Petangkuran, rasanya adalah orang yang paling awal melihat dampak langsung dari gerakan kesenian ini. Dalam satu sesi latihan tari dan orkestra kentongan di halaman masjid Desa Kaibon Petangkuran, para remaja dan anak-anak tergabung dalam barisan. Malam setelah latihan, Muhlisin bercerita bahwa ada dua orang anak “musuh politiknya” yang terlibat dalam latihan orksetra kentongan. Musuh politik dalam hal ini adalah kelompok pro-tambang pasir besi karena Muhlisin sendiri antitambang. Kedua anak dari “musuh politik” kepala desa ini masih kecil. Malamnya dengan wajah sumringah Kepala Desa bertutur, “Kalau anaknya ikut dalam arak-arakan, tentu saja orang tuanya akan malu, kemungkinan mereka akan ikut juga,” demikian Muhlisin.

Lebih jauh, Nurul, salah seorang warga dari Desa Kaibon Petangkuran yang terlibat menjadi penari pada 16 April 2014, sesudah kegiatan itu mengembangkan kelompok tari sendiri di Desa Kaibon Petangkuran. Pada 22 Juni 2014, kelompok tari anak-anak tersebut sudah melakukan pementasan di acara perpisahan kelulusan SD Kaibon Petangkuran, meskipun masih di tahap yang sangat awal dengan latihan yang sangat mendadak. Beberapa elemen dalam pementasan mereka (misalnya musik dan gerak) diadaptasi dari materi yang diterapkan pada saat pementasan naskah Laskar Caping (lihat Dewi Widyastuti) yang dipentaskan pada 16 April 2014.

Tujuan spesifik berikutnya adalah membangun solidaritas yang lebih luas dengan para petani Urutsewu. Seperti yang sudah disampaikan pada baris terakhir Tabel 2, dukungan terhadap gerakan ini muncul dari berbagai kelompok. Dari kelompok akademisi seni, Profesor Rachmi Diyah Larasati, staf pengajar di Jurusan Theatre Arts and Dance di University of Minnesota, Amerika Serikat, menilai bahwa “keterlibatan tari Saman dalam acara malam penggalangan dana Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu adalah hal yang lebih bermakna ketimbang penghargaan internasional yang justru menjauhkan tari Saman dari konteks tari itu sendiri” (NU Online 2014a).

Dari kelompok pelaku kesenian, networker kebudayaan Halim HD yang juga penerjemah esai “Lima Perempuan Perkasa” karya pengarang Uruguay, Eduardo Galeano—yang dibacakan dalam salah satu malam penggalangan dana Esbumus (lihat Amanatia Junda)— menyatakan bahwa ada kemiripan kondisi antara Amerika Latin dan Nusantara dalam konteks kolonialisasi. Termasuk di dalamnya kolonialisasi melalui industri ekstraktif pertambangan seperti investasi pasir besi di Urutsewu, Kebumen. “Kita tahu Amerika Latin, seperti halnya Nusantara, mengalami kolonialisasi selama 4–5 abad. Dan perlu kita sadari bahwa sampai sekarang kolonialisasi masih terjadi melalui investasi perusahaan dan ilmu-ilmu sosial” (NU Online 2014b).

Lebih luas, solidaritas muncul dari berbagai kelompok akademisi lainnya. Laksmi Adriani Savitri, staf pengajar pascasarjana Jurusan Antropologi UGM, menyatakan bahwa pada dasarnya klaim TNI AD di Urutsewu menyalahi aturan. Doktor antropologi lulusan Jerman ini menyebutkan, “TNI sama sekali tidak punya kewenangan apa pun untuk memberikan bentuk-bentuk izin atau hak atas tanah.”

Argumen lain datang dari Belanda. Mohammad Shohibbudin, staf pengajar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang sedang tugas belajar di Amsterdam menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam klaim atas tanah negara atau rakyat memiliki sejarah yang panjang di Indonesia. Proses seperti ini, menurut Shohib, berawal dari kebijakan nasionalisasi akhir 1957 sampai dengan awal 1958 yang dalam implementasinya pada tahun-tahun berikutnya banyak dikendalikan TNI.

Dari kelompok ilmu kebumian, staf pengajar hidrogeologi (air tanah) Jurusan Teknik Geologi Universitas Diponegoro, Semarang, Thomas Triadi Putranto yang baru saja menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas Aachen, Jerman, pada waktu itu, melihat bahwa ada beberapa dampak negatif penambangan pasir besi terhadap kondisi air tanah, yaitu dari segi kualitas dan kuantitas air tanah yang menurun (NU Online 2014c).

Selain itu, solidaritas yang lebih luas terhadap petani Urutsewu juga muncul melalui berbagai aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh kelompok Esbumus di Yogyakarta. Tercatat ada enam aksi penggalangan dana yang dilakukan untuk acara ini, yaitu: (1) aksi penggalangan dana di aula Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, pada 12 Maret 2014; (2) Penggalangan dana di Alun-Alun Selatan Yogyakarta sebanyak tiga kali, yaitu pada 22 dan 24 Maret serta 5 April 2014; (3) Penggalangan dana di Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada 23 Maret 2014; (4) Penggalangan dana di UMY pada 25 Maret 2014. Dari keenam aksi penggalangan dana tersebut, ditambah dengan urunan anggota Esbumus, sumbangan beberapa orang simpatisan, dan penjualan kaos, terkumpul dana sebanyak Rp5.013.200 (lihat Muhammad Imam Abdul Aziz). Uang inilah yang dipakai untuk membiayai semua kegiatan Esbumus.

Tujuan spesifik yang ketiga adalah melakukan dokumentasi dan publikasi konflik agraria di Urutsewu yang pada hakikatnya hadir dalam beberapa bentuk. Potongan-potongan rekaman video wawancara dengan warga, art performance berupa tari Cakalele, Soya-Soya, Saman, permainan Bambu Gila dan Toki Gaba-Gaba, serta berbagai pembacaan puisi, sekarang bisa dinikmati oleh publik yang lebih luas. Semua dokumen itu sudah diorganisasikan secara online dan tautannya dapat ditemukan di urutsewu.tumblr.com. Pun, buku ini sendiri adalah bentuk dari dokumentasi dan publikasi tersebut. Semua dengan satu fokus yang mengerucut pada penegasan kedaulatan tanah petani Urutsewu.

Tujuan spesifik yang keempat adalah mengkritik pemerintah, terutama di tingkat Jawa Tengah, yang menelantarkan masyarakat Urutsewu. Oleh karena itu, salah satu tujuan konkret AAB adalah menghadirkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Pada kenyataannya, Gubernur tidak muncul di Desa Setrojenar pada AAB 16 April 2014. Hanya saja, enam hari setelah acara arak-arakan selesai, Gubernur mengadakan koordinasi di jajaran Jawa Tengah. Koordinasi ini dihadiri oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Tengah, Kepala Staf Kodam IV/Diponegoro, dan Bupati Kebumen. Media menyebutkan bahwa Gubernur mendorong pembuktian bakuklaim antara TNI AD dan petani dengan bukti sertifikat (Suara Merdeka 2014) untuk diselesaikan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Analisis yang berkembang di kalangan warga, mereka menilai bahwa TNI AD akan lebih cepat melakukan proses sertifikasi mengingat TNI AD dan BPN sama-sama penyelengara negara. Artinya, BPN sendiri bukanlah pihak yang “netral” dalam kasus ini, melainkan juga bagian dari konflik itu sendiri. Proses di PTUN diyakini hanya akan menguntungkan TNI AD belaka karena kemampuan finansial dan jaringan mereka yang lebih luas. Implikasi poin ini berupa, misalnya, pada kemampuan mereka menyewa pengacara “netralis” yang akan mendampinginya.

Ketidakhadiran Gubernur di Urutsewu pada 16 April 2014 menurut seorang penulis memperlihatkan watak pemimpin salon sang Gubernur yang lebih suka berbicara daripada mendengarkan rakyatnya dan hanya memerlukan pembangunan citra di media ketimbang secara substansif menyelesaikan persoalan (Dwicipta 2014).

Hal ini adalah “kecelakaan politik” (atau memang normalnya politik Indonesia sekarang begitu?) mengingat pada pemilihan gubernur Jawa Tengah pada 2013, secara total pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko menang di 15 desa di Urutsewu. Pasangan yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini memperoleh total suara 6.502. Sementara pasangan Bibit Waluyo dan Sudjono Sastroatmodjo yang didukung oleh koalisi Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional mendapatkan total suara 6.431. Sedangkan pasangan Hadi Wibowo dan Don Murdono yang didukung oleh koalisi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama mendapatkan total suara sebanyak 4.378 (Gambar 3).

Lebih jauh, Urutsewu semakin terbukti sebagai basis massa PDIP ketika pada pemilihan presiden 2014, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memenangkan pemilihan dengan perolehan suara 14.607 melawan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang hanya memperoleh suara sebanyak 6.438 (Gambar 4).

Gambar 3 Hasil Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013 di Urutsewu.

Gambar 4 Hasil Pemilihan Presiden 2014 di Urutsewu.

Tujuan spesifik yang kelima, menampilkan kisah dan sejarah petani Urutsewu dan tanahnya melalui karya mereka sendiri. Hal ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum AAB 16 April 2014. Naskah “Kronologi Konflik Tanah di Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah” pada dasarnya adalah sejarah konflik di Urutsewu berdasarkan pengetahuan dan perspektif yang dibangun oleh orang Urutsewu sendiri.

Lebih lanjut, tulisan Ahmad Nashih Luthfi dihasilkan dari serangkaian diskusi dan data yang berasal dari kalangan petani di Urutsewu. Belakangan, pada Juli 2014, kemunculan naskah ini menimbulkan kesadaran yang lebih kuat di internal FPPKS dan USB agar memproduksi teks mereka sendiri mengenai sejarah tanah di Urutsewu. Dalam perbincangan dengan Seniman Martodikromo pada Juli 2014, saya mendengarkan keinginan Seniman Martodikromo, yang menurut dia berdasarkan hasil musyawarah di tingkatan kedua organisasi tani itu, untuk menerbitkan teks mereka sendiri agar dapat mereka jadikan sebagai bahan kampanye kepemilikan tanah mereka di Urutsewu.

Tujuan spesifik keenam, mengembalikan kebudayaan dan kesenian ke khitahnya serta mengontekstualisasikannya sebagai bagian dari kehidupan dan perjuangan masyarakat. Ini barangkali adalah hal paling mendasar dalam perspektif kebudayaan, ketika kebudayaan bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan masyarakat, melainkan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Material yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh sebagian besar berasal dari Urutsewu. Di bidang isi, naskah Laskar Caping pada dasarnya adalah sebuah pergulatan pencarian antara kelompok seniman dari luar Urutsewu dengan warga Urutsewu. Ide berkembang setelah beberapa kali diskusi antara seniman yang tergabung dalam Esbumus dengan warga. Bahkan konsep awal yang disiapkan di Yogya untuk mengadakan pertunjukan malam hari di Urutsewu setelah siang harinya ada acara yang juga di lapangan berubah, terutama dengan alasan cuaca yang panas.

Secara lebih detail, komposisi “material lokal” ini misalnya dapat dilihat dari pembuatan liong (ular) di Desa Tlogo Pragoto. Cerita menarik muncul dari Adnan “Cempe” Aditya yang bertugas membuat ogoh-ogoh liong di Desa Tlogo Pragoto.

Menurut Cempe, ternyata orang-orang di Desa Tlogo Pragoto menyebutkan bahwa ular besar yang sedang mereka buat itu bernama Antaboga. Saking panjangnya si Antaboga ini, biasanya ekornya ada di pantai dan kepalanya di pekuburan yang berjarak sekira 300–500 meter dari bibir pantai. Kalau ular ini muncul, artinya kondisi sudah berada dalam bahaya. Ketika kami menanyakan hal ini Sunu, dia membenarkan bahwa ada legenda Antaboga dalam kepala orang-orang Urutsewu. Orang Wiromartan sendiri pun pada akhirnya membuat liongnya sendiri yang lebih panjang, sekitar 10 meter.

Demikian juga dengan tari. Sebelum menciptakan koreografi, Fira dan kawan-kawan dari kelompok Sanggar Nusantara yang terlebih dulu mengadakan survei lapangan sebelum menggagas gerak tari yang akan dipraktikkan, lamat-lamat saya simak terlibat diskusi intens sesama koreografer. Ide awal tari yang saya dengar bertajuk JulugJulug California, setelah mereka melakukan kunjungan ke kebun-kebun pepaya dan semangka di lahan pasir Urutsewu. (Pepaya) California adalah nama pepaya yang ditanam oleh para petani di Kebumen. Ide itu berubah. Pada 16 April 2014, salah satu tari yang ditampilkan adalah tari pacul yang dibawakan para pemuda dengan riang gembira—terlihat dari mimik mereka pada saat pertunjukan.

Proses Dua Arah dan “Pengaruh yang Lebih Luas”

Apabila di pihak warga dampak-dampaknya seperti yang disampaikan di atas, di kelompok seniman juga terjadi berbagai reaksi yang tak kalah menarik. Dengan demikian, kegiatan ini juga memberikan pembelajaran yang tak kalah berarti bagi kelompok seniman, atau yang dalam azas kerja Esbumus kami sebut sebagai ajur-ajer.

Anggapan-anggapan pesimistis tentang kemampuan seni yang menggerakkan yang berkembang sebelum AAB secara perlahan ditebas oleh perjumpaan-perjumpaan di lapangan. Rey, salah seorang anggota Esbumus yang berasal dari Aceh, adalah orang yang saya dengarkan pengakuannya secara langsung. Adalah momen latihan orkestra kentongan di Desa Kaibon Petangkuran yang membuat Rey percaya bahwa seni memang bisa menggerakkan. Begitu Rey melihat keterlibatan anak-anak di Desa Kaibon Petangkuran dalam beberapa kegiatan latihan, menurutnya barulah dia menyadari apa itu arti “seni yang menggerakkan”.

Amanatia Junda, salah seorang yang mengikuti proses Esbumus dari awal dan terlibat di bidang sastra, mungkin adalah salah seorang yang “tertarik” paling jauh oleh isu Urutsewu. Amanatia adalah seorang mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UGM. Sebelum ada acara AAB 16 April 2014, ia sedang menggarap skripsinya mengenai pola komunikasi di sebuah desa di Tasikmalaya, Jawa Barat. Namun, begitu AAB selesai, terinspirasi oleh rangkaian aktivitas, Amanatia akhirnya memutuskan mengubah tema skripsinya menjadi lebih fokus ke pola komunikasi organisasi di dalam aliansi Esbumus serta integrasi gerakan seni dengan gerakan sosial berbasis isu agraria. Waktu yang akan membuktikan apakah Amanatia mampu mengorganisasikan semua pengetahuan yang sudah dia miliki menjadi sebuah bentuk karya tulis yang bagus dalam bentuk skripsi.

GLI sendiri sebagai organisasi tak kurang juga terpengaruh oleh kasus Urutsewu. Salah satu program di GLI adalah Serial Diskusi Kedaulatan. Pada 17 Mei 2014, Serial Diskusi Kedaulatan diisi dengan tema “Konflik Tanah dan Perlawanan Rakyat Urutsewu”. Salah seorang pemantik pada diskusi publik tersebut adalah Seniman Martodikromo.

Literasi.co, media GLI yang bersistem tata kelola kooperasi, memutuskan mengangkat tema Urutsewu pada edisi perdananya. Salah satu tema yang diangkat dalam liputan utama adalah pemberitaan Suara Merdeka terhadap kasus Urutsewu (Junda dkk. 2014). Ini adalah sebuah kasus yang dengan telanjang memperlihatkan bagaimana media membela kepentingan TNI AD.

Di luar Esbumus, dampak yang paling signifikan mungkin terjadi di komunitas seniman. Kemungkinan ada blunder dalam pernyataan ini. Melalui perbincangan di kalangan seniman di Yogyakarta, pada sekitar Juli 2014, saya mendengar bahwa Biennale Jogja berikutnya akan diadakan dengan konsep Turba. Blunder-nya adalah ketika tulisan ini mengklaim bahwa Biennale Jogja dengan agenda Turba-nya diadakan karena terpengaruh AAB di Kebumen. Selain pencetus ide Turba untuk Biennale Jogja dan Tuhan, mengandaikan berita yang saya dengar di atas kelak benar-benar terjadi, mungkin tidak ada lagi yang tahu bagaimana ide itu muncul, atas pengaruh teks atau konteks yang mana. Namun, adalah fakta tak terbantahkan bahwa Biennale Jogja dengan konsep Turba diadakan setelah acara AAB 16 April 2014 pada selang waktu yang tidak lama. Rezim waktu yang akan menjawabnya.

Organisasi Buku Ini

Buku ini dibuka dengan tulisan ini sebagai prolog yang memberi landasan diadakannya acara AAB serta teoretisasi estetika terhadap AAB. Tulisan-tulisan lainnya dikelompokkan dalam tiga bab.

Pertama, kelompok tulisan yang memberi latar belakang sebab AAB sampai diadakan, yakni adanya konflik agraria di Urutsewu. Di bagian ini terdapat tiga tulisan, yakni mengenai kronologi konflik agraria yang disusun oleh Seniman, Sunu, Ubadillah, dan saya; penelisikan alas hak tanah pesisir Urutsewu yang menjadi pangkal konflik kronologi konflik tanah di Urutsewu serta babakan kesejarahannya sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia oleh Ahmad Nashih Luthfi yang sangat setia pada perspektif agraria dan kepemilikan tanah; serta analisis mengenai konflik tanah dan masuknya tambang dengan menggunakan pendekatan ekologi politik oleh Devy Dhian Cahyati. Tulisan Luthfi pernah dimuat dalam buku Devy berjudul Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik yang diterbitkan STPN Press pada 2014, sedangkan tulisan Devy dalam buku ini adalah resume dari bukunya tersebut dengan tambahan informasi-informasi terbaru.

Kedua, tulisan-tulisan etnografi yang dihasilkan dalam rangka perjalanan proses kreatif Esbumus. Ke dalam kelompok ini dimasukkan tulisan Angga Palsewa Putra tentang aliansi Esbumus, karya Dewi Widyastuti tentang naskah lakon Laskar Caping yang dibidik dari perspektif teater, catatan Nanda Aria dan Adhi Pandoyo tentang proses kreatif para perupa dari Sanggar Rupa Seni Rangka Tulang, tulisan Karina Rima Melati soal proses membatik bersama ibu-ibu, dan tulisan Amanatia Junda yang memotret keterlibatan sastra pada kegiatan ini. Sangat disayangkan, hingga saat ini (24 Juli 2014), satu tulisan yang justru pada awalnya ada dalam rencana, yakni proses kreatif tari oleh Muhammad Fajrin, belumlah selesai. Semoga di kesempatan mendatang, narasi dari agen Fajrin muncul dengan perspektif yang lebih bernas dan kemampuan teknis menulis yang lebih menggigit. Semoga.

Ketiga, tulisan mengenai dinamika seputar penyelenggaraan AAB. Terdapat tulisan Dwicipta tentang represivitas aparat TNI AD, analisis framing Wisnu Prasetya Utomo terhadap pemberitaan Suara Merdeka, dan tulisan Lubabun Ni’am yang memotret politikskap (skop politik) yang lebih luas dalam pemberitaan media arusutama pada kasus-kasus konflik agraria.

Bagian utama buku ini ditutup dengan epilog oleh Anna Mariana yang mendudukkan gerakan Esbumus dalam konteks gerakan sosial dan gerakan agraria di Indonesia.

Pada bagian lampiran, disertakan laporan keuangan aliansi Esbumus yang dicatat oleh Bendahara Esbumus, Muhammad Imam Abdul Aziz. Jika di dalam tulisan-tulisan sebelumnya dituturkan bagaimana kegiatan ini dibiayai secara swadaya dan bergotong royong, catatan keuangan ini meriilkan tuturan tersebut sekaligus menjadi ironi bagi tuduhan tak mendasar Suara Merdeka. Juga dilampirkan daftar anggota aliansi Esbumus beserta profil mereka. Tak lupa, berita-berita bermasalah dari Suara Merdeka yang dianalisis Wisnu Prasetya Utomo akan dilampirkan di sini.

Terima Kasih

Akhirul kalam, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya AAB pada 16 April 2014 di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Tidaklah mungkin bagi saya untuk menuliskan ucapan-ucapan terima kasih itu satu per satu kepada pihak yang saya anggap berkontribusi. Sebab, andaikata hal itu saya lakukan, maka saya harus menulis sebuah buku tersendiri.

Tentang buku ini sendiri, mungkin orang yang terlibat dalam aliansi Esbumus memiliki harapan dan mimpinya sendiri-sendiri. Namun, meskipun mungkin pernah terlontar dari mulut saya sesuatu yang muluk-muluk seperti milestone, capaian, kualitas karya, aktivitas yang menyejarah, dan seterusnya, pada dasarnya itu hanyalah mantra-mantra untuk menggalakkan setiap orang yang saya temui dan ajak berdiskusi soal Esbumus dalam rangka menyukseskan AAB 16 April 2014. Karena kalau tidak ada mantra-mantra seperti itu, mungkin orang tidak akan tertarik. Jauh di lubuk hati, kadang saya tidak percaya dengan katakata yang keluar dari mulut saya sendiri, bahkan setelah AAB terlaksana sekalipun. Bagi saya, buku ini ada, hadir, dan dibaca, sudahlah cukup. Kalaulah kelak ia diapresiasi sedemikian rupa, didiskusikan, menginspirasi, atau bahkan menjadi senjata di tangan orang-orang

Urutsewu dalam pertarungan kehidupan sehari-hari mereka melawan moncong bedil-bedil TNI AD dan, kalaulah yang terakhir ini terjadi, kepala saya agak susah membayangkan kepuasan apa lagi yang ada di atas dunia ini yang dapat menandinginya. Subhanallah! Selamat membaca. ***

Latar Belakang Konflik Agraria Urutsewu

Kronologi Konflik Tanah di Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah

Seniman Martodikromo, Widodo Sunu Nugroho, Ubaidillah, dan Bosman Batubara

PERSOALAN klaim sepihak yang dilakukan TNI AD terhadap tanah di sepanjang kawasan Urutsewu menyebabkan konflik tidak dapat dipahami hanya dengan amatan sekilas belaka. Agar persoalan itu dipahami, diperlukan satu pengetahuan yang tepat dan cepat untuk mengantarkannya pada persoalan. Kami menganggap penting untuk membuat kronologi bagaimana konflik tanah terjadi di kawasan Urutsewu sebagai jembatan untuk memahami konflik di Urutsewu. Adapun kami menyusun kronologi berdasarkan:

1. Fakta-fakta lapangan.

2. Tanggapan Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) terhadap surat Bupati Kebumen Nomor 590/6774.

3. Skripsi Devy Dhian Cahyati berjudul “Analisis Konflik Ekologi Politik di Era Desentralisasi Sumber Daya Alam. Studi Kasus: Konflik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kabupaten Kebumen” (2011). Penulis adalah mahasiswa Program Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

4. Kiriman di website TNI dengan alamat http://www.tni.mil.id/ pages-10-sejarah-tni.html).

5. Kiriman di blog http://bumisetrojenar.blogspot.com/.

Tanah yang menjadi konflik di daerah Urutsewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah terletak di antara muara Sungai Luk Ulo, Desa Ayam Putih, di sebelah barat, sampai muara Sungai Wawar, Desa Wiromartan, di sebelah timur. Luas daerah yang berkonflik ini memiliki total panjang kurang lebih 22,5 kilometer (timur–barat) dan lebar 500 meter dari bibir pantai (selatan–utara).

Warga yang terlibat dalam konflik ini berasal dari beberapa desa di sepanjang Pantai Selatan Kebumen, yaitu: Desa Ayam Putih, Setrojenar, Brecong (Kecamatan Buluspesantren); Desa Entak, Kenoyojayan, Ambalresmi, Kaibon Petangkuran, Kaibon, Sumberjati (Kecamatan Ambal); Desa Mirit Petikusan, Mirit, Tlogo Depok, Tlogo Pragoto, Lembupurwo, dan Wiromartan (Kecamatan Mirit). Total terdapat 15 desa di 3 kecamatan.

Kronologi konflik ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1 Kronologi konflik agraria di Urutsewu.

Kesimpulan

Merujuk pada kronologi yang kami buat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

• Tidak terdapat sejengkal pun tanah negara di pesisir Urutsewu.

• Sejak dahulu hingga sekarang masyarakat tetap memanfaatkan tanah pesisir Urutsewu.

• TNI terbukti melakukan kegiatan bisnis, yaitu dengan adanya izin penambangan pasir besi kepada PT MNC dan adanya pungutan terhadap petani dan pelaku ekonomi di kawasan pesisir Urutsewu.

• Pemagaran dilakukan di atas tanah milik masyarakat tanpa izin dan tanpa dasar yang kuat.***

Tanah Pesisir Urutsewu: Tanah Milik, Tanah Desa, ataukah Tanah Negara?1

Ahmad Nashih Luthfi

“Menjelang pecahnya Perang Jawa, Sunan Pakubuwana VI (bertakhta 1823–1830) merasa luar biasa tertekan akibat Belanda mencaplok daerahnya, Jabarangkah, yang terletak antara Kedu dan Pekalongan di pantai utara, karena hal itu berarti Sunan kehilangan dodol duren, yang dalam satu pikul dikirim setiap tahun ke Surakarta sebagai pengganti pajak. Mengingat semua kekayaan tersebut, tidak mengherankan bahwa pihak keraton memperlakukan Bagelen sebagai bagian penting harta pusaka mereka turun-temurun… [p]engakuan resmi keraton atas pentingnya provinsi berpenduduk padat ini dapat dilihat dalam penyebutan daerah tersebut dalam dokumen kerajaan sebagai siti sewu (sang ‘tanah seribu’), dan penyebutan bupati utama yang memerintahnya sebagai wedana bumi sewu (kepala pemerintahan ‘tanah seribu’)… [s]atu di antara Kabupaten Bagelen yang paling makmur juga dikenal sebagai Urutsewu”. — Peter Carey (2011: 30–31)

URUTSEWU diperebutkan kembali. Dulu, wilayah yang sangat subur ini dipertahankan oleh Mataram dari caplokan Belanda menjelang pecahnya Perang Jawa. Wilayah ini juga merupakan daerah pertahanan Pangeran Diponegoro dan pengikutnya. Menyimpan semangat perlawanan terhadap otoritas penguasa, wilayah yang dulunya menyumbang kuli panggul (gladag) yang diandalkan untuk kebutuhan di kota kerajaan itu (Carey 2011: 29) kini ingin membebaskan diri dari segenap ikatan yang membelenggu. Saat ini konflik terjadi antara masyarakat dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Masyarakat Urutsewu berjuang keras mempertahankan wilayahnya dari pencaplokan oleh otoritas militer.

Konflik pertanahan terjadi ketika suatu wilayah dimasukkan ke dalam areal konsesi menggunakan hak atau izin yang berbasis klaim hak (right) maupun kekuasaan (power).2 Di Urutsewu, dasar kekuasaan dan kekerasan yang ditunjukkan oleh TNI AD lebih menonjol dibanding landasan hak di dalam melakukan klaim atas tanah yang selama ini telah dikuasai, dimiliki, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sejak 1982, TNI AD mengklaim lahan selebar 500 meter dari bibir pantai di sepanjang pesisir Urutsewu untuk digunakan sebagai tempat latihan pengujian persenjataan militer. Pada 1997, suasana mulai memanas sebab masyarakat bertambah geram sesudah meninggalnya lima anak karena terkena letusan mortir sisa latihan senjata. Perusakan motor dan harta benda lain, pemagaran tanah, intimidasi, bahkan penembakan kepada masyarakat Urutsewu juga dilakukan oleh tentara. Sampai hari ini, konflik pertanahan di Urutsewu masih berlangsung. Tidak ragu-ragu, pada 5 September 2014, masyarakat bertemu dengan presiden terpilih Joko Widodo guna memperoleh dukungan.

Pada peringatan Hari Tani atau ulang tahun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September 2014 lalu, masyarakat Urutsewu melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Kebumen dan mengajukan tuntutan diselesaikannya masalah pertanahan yang menimpa mereka serta tuntutan agar wilayah Urutsewu hanya dijadikan sebagai kawasan pertanian dan lingkungan pariwisata.

A. Konsep dan Regulasi mengenai Hak Atas Tanah

Tulisan ini berupaya menjawab kontroversi status tanah di wilayah pesisir Urutsewu, apakah berupa tanah hak milik (individu), tanah komunal (desa), ataukah tanah (kuasa) negara. Masing-masing klaim atas status tersebut berakibat pada pembenaran penguasaan dan pemilikan, dan lebih jauh adalah penyingkiran (eksklusi) satu pihak pada pihak lainnya. Pertanyaan di atas dapat dijawab dengan menulusuri berbagai bukti (fisik dan yuridis) dan argumen hukum yang menyertainya. Tulisan ini mencoba menelusurinya dengan pendekatan sejarah kebijakan agraria yang terjadi di wilayah Urutsewu. Secara lebih luas kebijakan dan hukum agraria merupakan cerminan dari politik agraria yang ada.

1. Tanah Pesisir sebagai Tanah Milik dan Tanah Komunal

Kepemilikan atas tanah pesisir atau pantai oleh individu maupun desa sudah dikenal sejak dulu dalam ilmu hukum Romawi yang asas atau prinsip di dalamnya mengilhami soal-soal hak atas tanah dalam ilmu hukum sekarang. Dalam kumpulan karangan berjudul The Institutes of Gaius (± 170 SM), terdapat pandangan para ahli hukum Romawi yang diterima sebagai asas dan ajaran hukum pertanahan dalam bentuk adagium maupun aksioma. Salah satunya tentang “littoral rights” yang diartikan sebagai “hak-hak yang bersangkutan dengan harta milik atas bagian pantai yang berbatasan langsung dengan lautan, laut, atau danau, adalah menjadi milik pemilik yang tanahnya berbatasan langsung” (Soesangobeng 2012: 25). Kalimat ini menunjukkan bahwa bukan hanya tanah yang berbatasan langsung dengan pantai bisa menjadi hak milik, namun “harta milik atas bagian pantai” pun bisa menjadi hak milik bagi pemilik tanah yang berbatasan dengannya. Artinya, tanah pesisir tidak dengan sendirinya dipastikan sebagai tanah (kuasa) negara.

a. Perairan pesisir

Jika kita mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai wilayah pesisir, kelautan, dan pulau-pulau kecil, setidaknya ada dua undang-undang yang dapat kita lihat: Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto UU Nomor 1 Tahun 2014. Kedua undang-undang ini sama dalam mendefinisikan wilayah pesisir, yakni: “Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.” Di dalamnya tidak disebutkan luasan batas wilayah pesisir mengingat sifatnya yang mengalami perubahan secara “alamiah”, seperti terjadinya tanah timbul, abrasi, tsunami, maupun akibat tindakan manusia. Kedua jenis perubahan ini berpengaruh pada status penguasaan-pemilikan atas wilayah pesisir (munculnya hak, perubahan, maupun klaim atasnya).

UU Nomor 1 Tahun 2014 tidak menunjukkan status dan jenis hak atas wilayah pesisir, namun membuat kategorisasi bentuk dan fungsinya: ekosistem, bioekoregion, kawasan, dan zona. Undang-undang ini memberi penekanan pada wilayah perairan-nya daripada wilayah daratan-nya. Pembedaan ini adalah hasil dari perubahan yang terjadi pada UU Nomor 27 Tahun 2007 serta hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-VIII/2010 atas perkara permohonan pengujian undang-undang tersebut. Putusan MK menyatakan bahwa pasal-pasal yang mengatur mengenai pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi. Menurut putusan tersebut, pemberian HP-3 “potensial bahkan dapat dipastikan bagian terbesar wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan dikuasai oleh perseorangan atau perusahaan swasta dengan usaha padat modal dan teknologi tinggi. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya akses dan keleluasaan serta hilangnya pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai nelayan untuk mencari nafkah di perairan pesisir”.

Akibat dari putusan di atas adalah UU Nomor 1 Tahun 2014 mengembalikan wilayah pesisir perairan bersifat open access yang pemanfaatannya tidak didasarkan pada bukti hak (sertipikat HP-3) sebagaimana dinyatakan sebelumnya oleh UU Nomor 27 Tahun 2007. Akses terhadap wilayah perairan pesisir dapat dilakukan melalui Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan (Pasal 1, nomor 18, 18A).

b. Daratan pesisir

Luasnya cakupan objek HP-3 yang ada dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 terutama yang terkait dengan pemanfaatan daratan (permukaan bumi yang disebut tanah) maupun tubuh bumi, termasuk yang di bawah air, akan potensial menimbulkan tumpang tindih dengan objek pengaturan di bidang pertanahan yang mengacu pada UUPA. Oleh sebab itu, UU Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan undang-undang perubahan hanya mengatur pesisir perairan. Wilayah daratan pesisir diatur oleh pengaturan di bidang pertanahan.

UUPA tidak secara jelas mengatur wilayah pesisir. Regulasi ini menyebut pengertian “bumi” adalah “selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air” (Pasal 1 ayat 4); “Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia” (Pasal 1 ayat 5). Cakupan ini seturut dengan definisinya yang luas atas pengertian “agraria”. Singkatnya, daratan pesisir (yang batas luasannya dapat berubah) diatur oleh rezim peraturan pertanahan dan bukan rezim peraturan perairan atau kelautan. Peraturan pertanahan mengatur soal pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T).

Secara lebih teknis mengenai hak atas tanah wilayah pesisir, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 yang bertugas melengkapi penentuan pelaksanaan mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang diatur dalam UUPA menyebutkan tentang soal tanah di atau berbatasan dengan pantai. Daratan pesisir dapat dipunyai sebagai hak milik, namun harus terbuka untuk umum (masyarakat desa), lebih-lebih pesisir yang biasa digunakan untuk kepentingan adat (Harsono 2007: 284).

Dalam praktik penguasaan tanah terdahulu, tanah pesisir dapat berupa tanah gogolan atau tanah komunal. Orang yang mendapat bagian tanah dari tanah komunal disebut gogol. Sebutan ini berbeda di berbagai tempat. Tanah komunal tidak berarti bahwa tanah ini menjadi kepunyaan orang banyak dan dikerjakan hasilnya untuk orang banyak bersama-sama. Tanah ini dikerjakan orang seorang dan hasilnya juga untuk orang seorang sehingga sering disebut juga communaal individueel bezit (Tauchid 2009: 149). Selain dikelola sebagai lahan pertanian, tanah pesisir tersebut biasanya disediakan untuk pangonan (penggembalaan) ternak dan pembuatan garam (Tauchid 2009: 171). Tanah milik rakyat itu pada masa kolonial diambil begitu saja untuk pembuatan ladang-ladang garam (tatkala pembuatan garam masih dimonopoli pemerintah) dan untuk kepentingan bangunan-bangunan militer dan sipil serta pembuatan lapangan-lapangan (van Vollenhoven 2013: 16).

Ketika UUPA berlaku, hak gogolan (selain juga hak pekulen atau sanggan yang bersifat tetap) dapat menjadi hak milik (Pasal VII

Ketentuan Konversi). Masyarakat dapat mengajukan konversi tanah tersebut menjadi tanah hak milik.

2. Tanah Pesisir sebagai Tanah (Kuasa) Negara

Wilayah pesisir juga dapat dikategorikan sebagai tanah (kuasa) negara. Bukan dalam pengertian tanah milik negara, mengingat negara secara filosofis tidak mempunyai hak milik atas tanah, sebagaimana ditegaskan oleh UUPA yang bersifat anti-domeinverklaring (pernyataan mengenai tanah milik negara atau state-domain). Hukum tanah nasional ini mengganti pernyataan state-domain itu dengan prinsip Hak Menguasai dari Negara (HMN). Di sini, negara sebagai “organisasi kekuasaan seluruh rakyat” melalui HMN tersebut diberi mandat dan kewenangan untuk mengelola (beheersdaad), merumuskan kebijakan (beleid), mengatur (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudendaad) dalam hubungan sumber daya agraria dengan individu atau badan hukum (UUPA Pasal 2 ayat 2). Terhadap tanah (kuasa) negara bebas dapat berlaku “pemberian hak” kepada orang (individu atau bersama) dan badan hukum, berupa hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut (UUPA Pasal 16 ayat 1). Selain pemberian hak, berlaku pula pengakuan hak yang bergantung pada riwayat status tanah dan subjek penerimanya.

Adapun tanah negara sendiri didefinisikan sebagai tanah yang dikuasai penuh oleh negara (PP Nomor 8 Tahun 1953 Pasal 1 ayat a). Pengertian lain menyebutkan tanah negara adalah tanah yang tidak sedang diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain, atau tidak dilekati dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, tanah hak pengelolaan, tanah ulayat, dan tanah wakaf (Sumardjono 2010: 25). Istilah tanah negara itu sendiri muncul dalam praktik administrasi pertanahan, di mana penguasaannya dilakukan oleh otoritas pertanahan, yakni Badan Pertanahan Nasional atau BPN (Harsono 2007: 241, 248). Maka, tidak dengan sendirinya instansi pemerintah mengklaim dan menguasai tanah negara tanpa kejelasan pemberian hak terlebih dahulu dari negara yang dalam hal ini adalah BPN sebagai otoritas yang diberi mandat. Lembaga pemerintah dapat menggunakannya, misalnya dengan hak pakai yang diberikan oleh negara melalui BPN.

Kemudian, tanah negara dibedakan dalam dua jenis yaitu “tanah negara bebas” (vrij lands/staatsdomein) dan “tanah negara tidak bebas” (onvrij lands/staatsdomein). Tanah negara bebas adalah tanahtanah yang belum dimiliki atau diusahakan oleh orang atau badan hukum apa pun, juga tanah-tanah yang tidak dikuasai, diduduki, dan dimanfaatkan rakyat. Tanah ini secara umum dinyatakan sebagai tanah di luar kawasan desa. Tanah ini lazim disebut sebagai tanah GG. Adapun tanah negara tidak bebas adalah tanah-tanah yang sudah dan sedang dikuasai, diduduki, digunakan, dan dimanfaatkan secara nyata oleh rakyat (Djalins dan Rachman dalam van Vollenhoven 2013: xv). Rakyat dapat mengajukan permohonan atas tanah tersebut kepada negara, pun pengajuan hak milik. Ini sejalan dengan prinsip kewenangan yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut, yakni digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat (UUPA Pasal 2 ayat 3).

B. Tanah Pesisir Urutsewu

Penelaahan berbagai peluang jenis hak atas tanah di wilayah pesisir dan subjek-subjek haknya berdasarkan regulasi dan kepustakaan di atas, dikonfirmasi dengan praktik kebijakan, pengelolaan, dan penguasaan yang telah terjadi di wilayah Urutsewu berikut ini.

1. Hak Milik oleh Masyarakat

Berbagai dokumen dan keterangan sejarah yang disampaikan secara lisan (metode sejarah lisan) menunjukkan bahwa klaim atas tanah oleh masyarakat Urutsewu cukup kuat. Berikut beberapa periode yang menandai penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah pesisir Urutsewu.

a. Di wilayah ini telah dilakukan kebijakan yang cukup mendasar, yang dalam istilah kebijakan tanah modern era kemerdekaan disebut sebagai kebijakan landreform sekaligus konsolidasi tanah. Kebijakan yang dimaksud adalah penataan tanah dengan sistem “galur larak”. Kebijakan ini dijalankan pada masa pemerintahan Bupati Ambal, R. Poerbonegoro (1830–1871). Belum dapat dipastikan tahun pelaksanaannya, namun kebijakan ini dilakukan secara berangsur-angsur pada era kepemimpinannya, artinya tidak terjadi dalam satu tahun sekaligus. Dalam peta bidang tanah yang ada sampai sekarang, tampak sekali sistem galur larak ini, yakni berupa pembidangan selebar 2–4 meter memanjang, mulai dari tengah desa hingga ke selatan sampai pesisir (banyu asin). Bidang-bidang tanah tersebut kemudian dibagi kepada masyarakat.

Foto 1 dan 2 Citra wilayah tahun 1970-an dan perbandingannya tahun 2014 yang masih menampakkan galur-galur (garis-garis pembidangan) di desa-desa Urutsewu. (Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Moh. Sobirin dan Bosman Batubara)

b. Pada tahun 1920 terjadi kebijakan penggabungan desa-desa di Urutsewu. Sejumlah 2–4 desa digabung menjadi satu desa. Kemungkinan kebijakan ini adalah bagian dari kebijakan Agrarische Reorganisatie atau Reorganisasi Agraria yang mengakhiri sistem tradisional apanase-bekel di vorstenlanden (wilayah kerajaan). Urutsewu sebagai bagian dari Bagelen adalah wilayah kerajaan Surakarta. Kebijakan ini memberi akibat pada dihapuskannya sistem apanase, pemekaran atau penggabungan kelurahan/desa disertai hak-hak atas tanah (bengkok, kas desa), pemberian hak andarbe (hak milik) pada rakyat, pengaturan sistem sewa tanah baik untuk pribumi maupun golongan Eropa dan Timur Jauh, serta pengurangan kerja wajib.3 Desa hasil blengketan ini masih bertahan sampai sekarang, seperti Desa Setrojenar dan Ayam Putih di Kecamatan Buluspesantren; Desa Kaibon Petangkuran, Kaibon, Ambalresmi, dan Kenoyojayan di Kecamatan Ambal; dan Desa Lembupurwo, Wiromartan, Tlogo Pragoto, Tlogo Depok, Mirit, dan Mirit Petikusan di Kecamatan Mirit. Sedang blengketan tahun 1933 menghasilkan Desa Sumberjati di Kecamatan Ambal, yang sebelumnya masuk wilayah Kecamatan Mirit. Sebaliknya, sebagian desa di Ambal utara kemudian masuk wilayah Kecamatan Mirit. Dukuh Bendan yang semula masuk Desa Entak, Kecamatan Ambal beralih menjadi bagian Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren (wawancara Seniman, 7 Oktober 2014).

c. Transformasi sistem pertanahan menuju yang lebih modern dan tertata semakin tampak di wilayah Urutsewu. Setelah dilakukan penataan tanah dalam bidang-bidang yang sama serta penguatan hak atas tanah bagi perorangan maupun desa, lalu lahir kebijakan pengukuran tanah disertai klasifikasi penilaian tanah atau yang dikenal dengan klangsiran siti (pengukuran tanah) pada 1922. Selain pengukuran juga disertai pemetaan dan pengadministrasian tanah pada masing-masing desa hasil blengketan, meliputi pencatatan tanah milik perorangan, tanah bengkok, dan kas desa (Seniman dkk. 2013). Masyarakat mengingat atas informasi yang diberikan oleh petugas klangsir saat itu, bahwa antara tanah masyarakat dengan “tanah kompeni” dibatasi dengan pal. Pal sepanjang pesisir Urutsewu yang berjarak ± 150–200 meter dari bibir pantai, di mana dari pal ke selatan atau ke arah pantai adalah tanah “milik kompeni” dan dari pal ke utara atau ke arah daratan adalah tanah masyarakat (Cahyati 2011: 56–57). Klaim tanah dari pal ke selatan sebagai tanah kompeni tersebut ditolak oleh warga sejak dulu sehingga mereka menjuluki penanda tersebut sebagai “pal budheg” (‘pal yang tidak didengarkan’). Masyarakat telah menguasai tanah di bibir pantai itu untuk membuat garam yang memang terkenal sejak dulu di wilayah ini. Terlebih pernah terjadi transaksi jual-beli atas tanah pesisir ini pada masa itu serta telah dikenalnya bukti kepemilikan tanah berupa “Letter C”. Bukti di bawah ini menjelaskan tanah di Kamarung Ambal yang diperoleh dari nama Dipapawira yang sebelumnya mendapatkan tanah tersebut dari “duweke dhewe” (‘milik sendiri’). Surat ini ditandatangani oleh Bekel Atmadimedja dan Carik Kramadipura pada 25 November 1913.

Foto 3 Sisa tembok pembatas gudang penyimpanan garam. (Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Ahmad Nashih Luthfi)

Foto 4 Contoh Letter C yang dimiliki masyarakat Urutsewu. (Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Seniman)

d. Klangsiran dilakukan per sepuluh tahun. Tahun 1932 dilakukan pengukuran kembali atau klangsiran tahap II. Pengukuran kali ini dilakukan oleh mantri klangsir dengan melibatkan masyarakat Urutsewu. Kali ini pengukuran dimaksudkan untuk membuat klasifikasi tanah berdasarkan penggunaannya sehingga diketahui besaran pajaknya. Klangsiran ini menghasilkan empat kelas nilai tanah, yakni tanah pekarangan (kategori ati), tanah sawah/lahan basah (kategori daging), tanah pesisir/lahan kering (kategori balung), dan tanah batas desa (kategori kulit). Demikian kategorisasi tanah yang oleh masyarakat dimaknai sebagai kesatuan tubuh bumi. Penamaan dan pemaknaan tersebut adalah bentuk kedekatan akses dan interaksi atas tanah oleh masyarakat, baik dalam bentuk penguasaan maupun pemilikan. Dari sini kemudian tanah-tanah tersebut dikeluarkan pajaknya (tanah pemajekan). Penarikan pajak terus dilakukan menggunakan pethuk sebagai bukti pemilikan tanah sampai dengan tahun 1960-an. Sebagai misal, tanah pesisir di Desa Setrojenar masuk dalam persil nomor 5.4

e. Reorganisasi sistem tanah nasional berikut lahirnya hukum tanah nasional berupa UUPA turut memberi pengaruh pada perubahan administrasi pertanahan di wilayah ini. Terjadi pendaftaran/ sertipikasi tanah rakyat secara massal di Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri. Terdapat bukti-bukti sertipikat tanah dan catatan dalam buku tanah. Dalam dokumen sebagaimana disajikan di bawah demikian gamblang menunjukkan bahwa luas pemilikan sampai dengan batas selatan laut. Pantai/pesisir masuk dalam luasan hak milik. Dua contoh dokumen ini bahkan menyebutkan bahwa tanah yang disertipikatkan semula adalah tanah yasan. Tanah yasan adalah tanah milik perseorangan, yang berarti bahwa tanah itu berasal dari yasan (‘membuat sendiri’) yang berasal saat membuka hutan (tanah tidak bertuan) di zaman dahulu untuk dirinya dan untuk keturunannya kemudian (Tauchid 2009: 143). Sejak berlakunya UUPA, tanah yasan dikonversi menjadi tanah hak milik (UUPA

Pasal II Ketentuan Konversi). Maka tepatlah jika banyak dijumpai sertipikat tanah milik pada periode ini.

Foto 5 Sertipikat Hak Milik Tanah tahun 1963 di Desa Petangkuran yang menjelaskan riwayat tanah sebelumnya adalah tanah yasan. (Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Seniman)

Foto 6 Sertipikat Hak Milik Tanah tahun 1969 di Desa Petangkuran yang mensketsakan batas tanah milik hingga pantai. (Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Seniman)

Penduduk Urutsewu mensertipikatkan tanahnya, berupa tanah yang dimiliki oleh para petani yang mereka ini menurut keterangan Mohammad Samidja (berusia 80-an tahun) pada masa itu di Bagelen lazim disebut dengan kuli. Istilah kuli di wilayah ini berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti ‘petani’, bukan kuli (koeli) dalam arti buruh yang diserap dari terminologi sejarah perkebunan perusahaan Belanda di Indonesia (Sumatra Timur). Di tempat lain di wilayah Bagelen, istilah kuli sebagai penggarap tanah juga dikenal. Kuli sama dengan gogol atau sikep, yakni pihak yang diberi kuasa atas tanah komunal (Shohibuddin dan Luthfi 2010: 10). Dalam pengalaman di Urutsewu, tanah komunal itu berupa tanah bera sengaja (sengaja tidak ditanami) agar tumbuh tanaman rumput/ perdu untuk penggembalaan ternak yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat. Selanjutnya, dengan adanya UUPA itulah maka kuli dapat menjadi pemilik tanah. Saat ini, sebagian tanah bera sengaja yang kini ditanami tanaman pangan (melon, semangka, pepaya, dan singkong) telah dipunyai dalam bentuk hak milik.

Dikenalnya tanah yasan dan tanah kuli (pekulen) menunjukkan bahwa di wilayah pesisir jenis tanah milik dan tanah komunal (dalam pengaturan desa) adalah benar-benar ada dan diakui oleh otoritas pengelola pertanahan, Departemen Agraria (yang selanjutnya menjadi BPN), sebagaimana ditunjukkannya dalam sertipikat dan buku tanah di atas.

2. Penggunaan Pesisir oleh Militer: Basis Kekuasaan di Atas Hukum

Tahun 1982 TNI AD masuk ke wilayah Urutsewu dengan mendirikan mes Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI AD di Desa Setrojenar. Saat itu yang menjadi Kepala Desa Setrojenar adalah Ghozali. Otoritas TNI AD di sini menggunakan tanah warga dan tanah desa atas persetujuan kepala desa. Menurut penjelasan Kepala Dusun Godi, Desa Setrojenar, saat itu, Muhammad Samidja, kepala desa menjual tanah bengkok dan tanah rakyat dengan lebar 100 meter dan panjang 200 meter kepada TNI AD. Tanah tersebutlah yang menjadi lokasi berdirinya mes tersebut. Sejak saat itu klaim atas tanah oleh TNI AD terbentuk, bukan hanya atas lahan mes, melainkan juga lahan selebar 500–1.000 meter dari bibir pantai di sepanjang pesisir Urutsewu, yang digunakan sebagai tempat latihan pengujian senjata dan alat perang.

Pada mulanya TNI AD membuat surat izin “pinjam tempat ketika latihan” kepada kepala desa setempat. Namun, hal itu tidak lagi dilakukan dan hanya memberikan surat pemberitahuan ketika latihan. Klaim lahan selebar 500 meter dari pantai oleh TNI AD tersebut didasarkan pada surat keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Purworejo—yang berada di bawah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Surat dengan Nomor S.1.085/WPJ.05/KI.1807/1982 tertanggal 12 Juli 1982 itu menyajikan keterangan mengenai jarak tanah milik dengan laut sejauh ± 450 meter, serta jarak as jalan PUK ke selatan sampai dengan tanah milik sejauh 1.475–1.700 meter di lima belas desa di tiga kecamatan. Pengantar surat ini mengatakan bahwa sebelumnya pihak TNI AD dalam suratnya bernomor B./027/VII/1982, tertanggal 8 Juli 1982, telah meminta kejelasan batas tanah tersebut kepada Dirjen Pajak.

Yang perlu dijelaskan di sini adalah bahwa surat keterangan pajak bukan bukti hak atas tanah, terlebih ia tidak menjelaskan tentang tanah pajak TNI AD, namun tanah lain yang dipahami sebagai “tanah negara” yang bukan berarti dengan sendirinya bisa dimasuki (dihaki) oleh subjek lain, yakni TNI AD. Dengan demikian, maka masuknya TNI AD pada 1982 itu tidak memiliki legitimasi hukum (pertanahan).

Foto 7 Surat Dirjen Pajak Kabupaten yang menjelaskan batas tanah milik dengan “tanah negara” di Kecamatan Buluspesantren, Mirit, dan Ambal. (Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: FKPPS)

Keberadaan TNI AD di wilayah ini tidak segara dilengkapi dengan izin atau hak atas tanah jika memang diyakini bahwa wilayah pesisir itu adalah tanah negara, lebih-lebih tanah milik masyarakat. Semestinya, keberadaan TNI AD sebagai lembaga negara dapat menjadi subjek hukum (badan hukum) untuk memperoleh hak atas tanah dari tanah kuasa negara atau tanah milik berupa Hak Pakai. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, dalam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran atau cuma-cuma, kepada salah satunya adalah badan hukum. Hak Pakai atas tanah negara tidak dapat dialihkan tanpa sepersetujuan pejabat yang berwenang dalam memberikannya, yakni BPN Republik Indonesia (lihat, UUPA Pasal 41).

Pada 1997, suasana mulai memanas sebab masyarakat bertambah geram sesudah meninggalnya lima anak karena terkena letusan mortir sisa latihan senjata. Peristiwa terjadi ketika amunisi yang tidak meledak dan tertimbun tanah di lahan pertanian pesisir itu dibawa pulang sekawanan anak yang sedang bermain. Bocah-bocah itu terkena letusan saat mortir itu mereka pukul.

Untuk memperkuat klaim atas tanah, pada 1998 TNI AD melakukan pengukuran sendiri wilayah yang diklaimnya. Peta yang dihasilkan oleh TNI AD ditandatangani Sersan Mayor Hartono, bertanggal 28 Maret 1998. Di dalamnya disebutkan bahwa tanah pesisir selebar 450 meter dari pantai adalah “Tanah TNI-AD”. Kemudian, kepala desa di kawasan Urutsewu diminta untuk menandatangani hasil pemetaan tersebut dengan penjelasan bahwa peta tersebut guna mengurus “izin penggunaan” tanah milik untuk latihan. Surat izin demikian tentu bukanlah peralihan hak dan tidak berkekuatan hukum sama sekali melebihi hak atas tanah yang dikeluarkan oleh otoritas pertanahan.

Proyek Jaringan Jalan Lintas Selatan tahun 2005–2006 yang melewati wilayah Urutsewu turut menjadi pemicu klaim lebih jauh TNI AD atas tanah pesisir. Ketika proyek berjalan, TNI AD meminta Camat Buluspesantren untuk memberi keterangan terhadap pemilikan tanah pesisir Urutsewu. Keluarlah surat bertanggal 10 November 2007 yang menjelaskan perihal tersebut. Akibatnya, lahan-lahan yang terkena pembangunan jalan dan diklaim milik TNI AD dimintakan ganti rugi oleh TNI AD kepada pemerintah Jawa Tengah. Tidak cukup itu, tahun 2010 TNI AD juga meminta surat keterangan kepada Kepala Desa Mirit Petikusan yang menyatakan hal senada: bahwa tanah pesisir (dalam hal ini di wilayah Desa Mirit Petikusan seluas 675.000 meter persegi) adalah milik TNI.

Foto 8 Hasil pengukuran tanah oleh TNI AD di Desa Mirit, Kecamatan Mirit Petikusan, 1998. (Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: FKPPS)

Foto 9 Surat Keterangan Kepala Desa Mirit Petikusan, Kecamatan Mirit, yang menerangkan penggunaan tanah untuk latihan tembak TNI AD. (Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Widodo Sunu Nugroho)

Nomenklatur “izin” adalah “bersifat persetujuan” oleh pimpinan pemerintah setempat. Hubungan hukum dengan tanah berupa hak lebih kuat daripada izin. Di dalam hak atas tanah terkandung kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatan, mengalihkan, bahkan menjadikan sebagai agunan. Sedangkan di dalam hubungan hukum izin hanya terdapat kewenangan untuk mengambil dan memanfaatkan tanah hak yang telah diproses pemberian haknya terlebih dahulu. Apalagi jika izin (atau surat keterangan) hanya dimintakan ke otoritas pemerintah di level bawah yang tidak disertai pengurusan haknya ke otoritas yang berwenang. Juga dengan proses perizinan atau keterangan yang tidak jelas sejak awal, namun bersifat tambal sulam, dan di tengah kuatnya klaim dan bukti hak atas tanah oleh masyarakat.

Tidak berhenti sampai di situ, dengan hanya berbekal izin, TNI AD malah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain. Pada 2008 TNI AD memberikan izin kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC) untuk melakukan usaha penambangan pasir besi di wilayah pesisir Urutsewu. Tindakan ini tentu tidak dapat dibenarkan karena selain cacat hukum, juga dapat mencederai keadilan tenurial di wilayah tersebut yang telah mengalami konflik kepemilikan. PT MNC berencana mengalihkan penggunaan tanah pesisir untuk tujuan eksploitasi pasir besi. Masalah kerusakan lingkungan tentu akan menjadi persoalan besar yang akan muncul di wilayah ini.

Foto 10 Surat persetujuan kepada PT MNC mengenai pemanfaatan tanah untuk pertambangan pasir besi, 2008 (Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Widodo Sunu Nugroho)

Izin yang diurus oleh TNI AD belakangan (tahun 2013) juga menimbulkan pertanyaan. Izin ini dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPT dan PM) Kabupaten Kebumen, yang menerangkan tanah lokasi lapangan tembak dan latihan senjata di wilayah yang sudah bertahun-tahun diklaim dimiliki TNI AD. Jika baru diurus tahun 2013 di level perizinan kabupaten, maka muncul pertanyaan dasar atas klaim penguasaan dan pemilikan bertahun-tahun sebelumnya. Ini jika dianggap bahwa izin telah mencukupi, terlebih surat perizinan Nomor 590/04/KEP/2013 bertanggal 28 Februari 2013 itu memutuskan bahwa TNI AD diberi “izin penetapan lokasi”, bukan izin penggunaan tanah. Sebab, bunyi keputusan berikutnya menyebutkan bahwa harus dilakukan pembebasan tanah, pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah, pembuatan tapak tanah pada areal yang dibebaskan/dikuasai, dan lain-lain. Artinya, TNI AD harus melihat hak atas tanah yang ada di wilayah pesisir yang telah dimiliki oleh masyarakat/desa. Ini jika diasumsikan bahwa pemilik tanah tersebut bersedia ditetapkan lahannya masuk dalam kawasan pertahanan dan diambil alih dari wilayah pertanian yang menjadi tulang punggung hidup mereka.

Foto 11 dan 12 Surat “Izin Penetapan Lokasi” Pertahanan oleh Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Kabupaten Kebumen, 2013. (Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Sunu Widodo)

C. Kawasan atau Wilayah, Bukan Bidang

Perkembangan mutakhir mengenai arah kebijakan pertanahan di Urutsewu semakin tidak menguntungkan bagi masyarakat. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, seusai rapat dengan Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, BPN, dan Bupati Kebumen pada 21 April 2014 menyatakan bahwa TNI AD diminta segera mengajukan permohonan sertipikasi tanah di wilayah “yang sudah tidak bermasalah” ke BPN. Selain itu dinyatakannya bahwa, “Jika memang memiliki hak atas tanah, pihak TNI AD dan masyarakat harus mampu membuktikannya.”5 Pernyataan itu menganggap bahwa tanah-tanah milik warga dan lahan pertanian adalah bersifat spot-spot, atau bidang per bidang, berselang-seling dengan bidang lain yang dihaki oleh lainnya, termasuk yang dihaki TNI AD. Sementara masih tidak jelas hak apa yang dipunyai TNI AD atas wilayah tersebut. Jika diperoleh dari tanah rakyat, masih menyisakan pertanyaan tentang cara perolehan dan jenis haknya; dan jika didapat dari tanah negara—bila ini yang diyakini—jenis hak apa pula yang dikantongi TNI AD dari otoritas pertanahan yang berwenang. Sebab, tanah negara tidak secara otomatis bisa menjadi tanah (instansi) pemerintah. Terlebih tanah negara tidak bebas yang telah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat yang dapat diajukan haknya kepada negara untuk mendapatkan hak milik. Sampai saat ini pun BPN RI tidak mengeluarkan hak atas tanah untuk TNI AD.

Foto 13 Pemagaran tanah pertanian pesisir di Ambal oleh TNI AD, 2014. (Koleksi pribadi, 2014. Kontributor: Ahmad Nashih Luthfi)

Selain itu, cara pandang mensertipikasi tanah semata-mata masih melihat bentangan alam sebagai bidang-bidang, bukan ruang atau kawasan. Jika kesemua bidang disertipikasi sehingga menjadi kokoh haknya dan subjek-subjek hak yang beragam itu dapat masuk, ini tidak berarti persoalannya selesai, sebab akan masuk pada permasalahan penggunaan tanah. Sulit mempertahankan tanah hak untuk pertanian dan pariwisata jika berada di dalam atau bersebelahan dengan bidang atau kawasan pertahanan militer. Sangat wajar muncul kekhawatiran warga terjadinya kerusakan pada tanaman maupun bahaya yang menimpa para petaninya. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, kekhawatiran ini telah terjadi. Terlebih pemagaran lahan oleh TNI AD sejak setahun lalu menerjang tanah-tanah pertanian milik masyarakat di beberapa desa yang berkilo-kilometer panjangnya. Tanpa terlebih dahulu melakukan identifikasi hak atas tanah, mengikuti proses-proses yang diperintahkan oleh aturan resmi (seperti perizinan 2013 di atas, misalnya), TNI AD melakukan pemagaran tersebut yang berakibat pada hilangnya hak atas tanah dan luasan lahan untuk pangan.

Pada 2014 TNI AD mencoba melakukan apa yang oleh Kepala Desa Wiromartan, Widodo Sunu Nugroho, sebut sebagai “pembuktian terbalik”, berupa membuat surat edaran dengan nomor B/173/V/2014/ Sek Ambal. Surat ini berisi permintaan kepada masyarakat mengenai data pemilikan tanah disertai fotokopi sertipikat tanah di areal latihan menembak TNI AD. Widodo merasa khawatir bahwa itu merupakan jebakan formalisasi tanah: hanya mereka yang bisa membuktikan melalui sertipikatlah yang diakui hak atas tanahnya. Sementara masyarakat mengakses dan memanfaatkan tanah dengan riwayat dan bukti hak serta klaim yang berbeda-beda. Dikhawatirkan dipenuhinya permintaan itu akan mengakibatkan terpecahnya masyarakat (wawancara dengan Widodo Sunu Nugroho).

C. Kesimpulan dan Catatan Penutup

Berdasarkan telaah sejarah kebijakan pertanahan disertai buktibukti yang ada sebagaimana disajikan di muka, tulisan ini berkesimpulan bahwa tanah pesisir Urutsewu telah dipunyai dalam bentuk hak milik oleh masyarakat (tanah yasan, tanah pemajekan, tanah milik bersertipikat), juga sebagian tanah komunal (tanah pembuatan garam, tanah bera sengaja). Kesemuanya telah dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan masyarakat yang terentang dalam berbagai perubahan agraria sejak dahulu. Sementara itu TNI AD melakukan klaim atas tanah berdasarkan bukti surat-surat keterangan yang memiliki kualitas hukum lemah, dan disertai pengajuan-pengajuan izin yang bersifat tambal sulam. Tindakan militer dalam penguasaan tanah, pengusiran terhadap pemilik tanah yang disertai kekerasan, bahkan pengalihan tanah kepada perusahaan pertambangan atas tanah yang klaim penguasaannya sangat lemah, adalah tindakan-tindakan melanggar hukum dan hak asasi pemilik tanah.

Pemerintah dan pemimpin negeri tidak boleh mengabaikan hak atas tanah yang telah ada, investasi dan segenap daya upaya yang telah dicurahkan oleh masyarakat dalam mengolah lahan pesisir, serta tidak boleh membiarkan tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum oleh aparat negaranya terjadi.

Selain itu, agar tidak terjebak ke dalam masalah-masalah parsial, teknis-administratif, dan legalistik, harus dipahami bahwa masalah tanah adalah masalah hak asasi manusia, persoalan penghidupan dan pangan manusia. Siapa yang menguasai dan mengelola tanah akan menguasai pangan, atau ia dapat menguasai dan mengelola saranasarana kehidupan. Terpenuhinya pangan negeri memiliki arti tegaknya daya tahan negara, dan itulah arti pertahanan negara sesungguhnya. Sebab, tanpa ketersediaan lahan dan kemampuan memproduksi pangan, masyarakat dan negara akan tergantung pada pihak lain, didikte, bahkan kehilangan kemerdekaan sejatinya. “Shortage of food can lead to a civil war,” ujar David Nelson (1996), yang artinya ketiadaan pangan bagi negara dapat melahirkan perang. Inilah yang dipelajari berbagai negara di belahan dunia sehingga menyadarkan mereka memperluas lahan pangan dan memproduksi pangan besarbesaran melalui Reforma Agraria dan Revolusi Hijau, segera sesudah Perang Dunia II. Jangan pernah dilupakan bahwa masyarakat tani, lakilaki dan perempuan, dalam sejarahnya sejatinya adalah pilar tegaknya pertahanan negara.***

Konflik Ekologi Politik di Urutsewu: Dari Klaim Tanah hingga Penambangan Pasir Besi3

Devy Dhian Cahyati

MASIH jelas di ingatan apa yang terjadi tiga tahun lalu, tepatnya pada 16 April 2011, ketika upaya memperjuangkan hak atas tanah petani Urutsewu dibalas dengan peluru, pukulan, hingga tendangan dari aparat militer. Ketika itu pula ibu-ibu dan anak-anak merasakan ketakutan yang mendalam saat aparat melakukan sweeping ke desa-desa untuk mencari aktivis yang terlibat dalam perobohan gapura. Seorang petani muda bercerita bahwa ibunya menyuruh dia bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Dan dengan ketakutan sang ibu menghadapi militer yang mendobrak pintu sambil menodongkan senjata. Tentu kita tidak habis pikir, mengapa di dalam negara yang mengaku demokratis masih saja terjadi penindasan seperti di kala Belanda menjajah negeri ini?

Peristiwa penyerbuan dan pengepungan ini menyebabkan 6 orang petani dikriminalisasi dengan tuduhan perusakan dan penganiayaan serta harus menjalani hukuman penjara. Korban lainnya meliputi 13 orang luka-luka, 6 di antaranya mengalami luka tembakan peluru karet dan di dalam tubuh 1 petani lainnya bersarang peluru karet dan peluru timah. Sedangkan kerugian materiil juga dialami warga dengan rusaknya 12 motor milik warga dan perampasan ponsel, kamera, dan data digital.

Hingga saat ini, tiga tahun sesudah peristiwa tersebut berlalu, terbukti bahwa keadilan tetap belum bisa ditegakkan di Indonesia pascarezim otoriter-birokratik Orde Baru ini. Sementara, warga yang merobohkan gapura dijerat hukuman pidana, militer sebagai pelaku penembakan dan kekerasan bebas melenggang tanpa proses hukum yang terbuka. Penyelidikan aparat yang terlibat justru dihentikan dengan alasan penanganan tentara pada saat bentrokan sudah sesuai dengan standar dan tidak ada pelanggaran hukum atas kasus tersebut oleh aparat TNI AD. Proses pertanggungjawaban atas kerusakan 12 motor pun tidak dilakukan hingga saat ini.

Konflik Tanah di Urutsewu

Peristiwa bentrok 16 April 2011 menjadi rangkaian konflik yang dialami oleh warga Urutsewu sejak TNI AD mengklaim tanah pesisir dari Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Ambal, hingga Kecamatan Mirit. Klaim TNI AD berdasarkan argumentasi bahwa TNI AD telah menggunakan lahan di Urutsewu sejak 1937 dengan memanfaatkan tanah negara dengan lebar ± 500 meter, dari bibir pantai ke arah darat, sepanjang ± 22,5 kilometer. Dengan status sebagai tanah negara, maka tidak dilakukan proses peminjaman dengan warga sekitar. Pangdam IV/ Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Haryadi Soetanto (Juli 2008–Oktober 2009) mengatakan, lahan di pesisir pantai selatan yang dikuasai TNI AD sejak 1949 itu meliputi Kecamatan Buluspesantren, Ambal, dan Mirit.4 Area tersebut pada awalnya merupakan benteng pertahanan di wilayah selatan Pulau Jawa, dengan urutan penguasaan dan penggunaannya sebagai berikut:5

a. 1937–1940 dikuasai dan digunakan oleh tentara Belanda.

b. 1940–1949 dikuasai dan digunakan oleh tentara Jepang.

c. 1949–sekarang beralih dikuasai dan digunakan oleh TNI sebagai daerah pertahanan dan latihan.

Selama dikuasai dan digunakan oleh TNI AD, lahan tersebut telah disetujui dan diakui penguasaan dan penggunaannya oleh instansi yang berwenang, yaitu Gubernur Jawa Tengah (2007), Bupati Kebumen

(1989), Direktorat Jenderal Penataan Ruang Dekonsentrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah (2010), Data Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN), dan Perda RTRW Kebumen yang ditetapkan pada Juli 2012.

Sedangkan masyarakat meyakini sejarah tanah di Urutsewu berdasarkan klangsiran tanah (pemetaan tanah dengan tujuan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar masyarakat) pada 1932 oleh pemerintah kolonial dengan partisipasi petani Urutsewu. Seorang saksi sejarah, Karto Mihardjo atau Karto Bambung dari Desa Ayam Putih yang pada masa klangsiran berumur 11 tahun menyatakan:

“Sinareng kulo medal sekolah dugi tahun 1932, wonten klangsiran. Jaman riyin sing nderek klangsiran utawa tumut niku ingkang tiyang pun gadhah siti. Ning kulo dilintiri ten bapake, kulo tumut klangsiran. Kulo piyambak tesih kelingan. Klangsiran niku perlu badhe nglangsir awon saene siti, siti sae dados awon, siti awon dados sae. Siti sae dados awon meniko siti ingkang kesedot lepen. Siti awon dados sae niku siti tilaran lepen.” (Video kesaksian Karto Mihardjo, dokumentasi Divisi Litbang dan Media Center FPPKS)

‘Saat saya lulus sekolah pada 1932, ada klangsiran. Zaman dulu orang yang ikut klangsiran itu orang yang punya tanah. Saya dilimpahi tanah oleh bapak saya untuk ikut klangsiran. Saya masih ingat. Klangsiran itu digunakan untuk mengganti kegunaan tanah, tanah baik menjadi buruk, tanah buruk menjadi baik. Tanah baik menjadi buruk itu tanah yang terbawa sungai. Tanah buruk menjadi baik itu tanah bawaan sungai.’ (penulis)

Menurut keterangan Karto, Desa Ayam Putih juga mengalami klangsiran tanah pada masa itu. Desa Ayam Putih dilangsir dengan batas barat di Desa Tanggul Angin, sebelah timur Desa Setrojenar. Dari gumuk ke utara (arah darat) merupakan tanah masyarakat; dari gumuk ke selatan (arah laut) sejauh 250 meter merupakan tanah kompeni. Mengenai batas tanah saat ini, Karto mengungkapkan:

“Nek saiki, sing ler kagungane masyarakat, sing kidul kagungane Angkatan Darat. Lha lajeng ndoro klangsir siti bates Tanggul Angin, Ayam Putih, kebatesan pal, minangkane kangge patok. Mengilen Tanggul Angin, mengetan Ayam Putih, mengidul ne kompeni, ngaler ne wong tani. Lha jaman riyin, masyarakat diwastani kuli niku wong tani. Kidul saniki kagemane Angkatan Darat, riyin kompeni. Wetan pisan, watese Setrojenar dipasang pal. Meniko rikolo tahun ‘32. Dina bulan tanggale kulo kesupen.”

‘Sekarang, sebelah utara adalah milik masyarakat, sebelah selatan milik TNI AD. Dari petugas klangsir, batas tanah Tanggul Angin dan Ayam Putih ditandai dengan pal sebagai patok. Tanggul Angin di barat, Ayam Putih di timur, selatan dimiliki oleh kompeni, utara dipunyai petani. Zaman dulu, masyarakat yang disebut kuli adalah petani. Selatan sekarang milik TNI AD, dulu kompeni. Di sebelah timur, batasnya Setrojenar, juga dipasang pal. Begitulah pada 1932. Saya lupa hari dan bulannya.’

Hal serupa juga disampaikan oleh Muhammad Samidja, mantan Kepala Dusun Godi yang menjabat antara 1962–2006. Menurut Samidja, tanah di Desa Setrojenar merupakan tanah pemajekan yang dimiliki rakyat. Penarikan pajak pada 1962 menggunakan pethuk (tanda pembayaran pajak bumi) karena belum adanya sertifikat. Saat itu tidak ada orang yang memiliki tanah secara terpisah-pisah karena masih memakai sistem galur larak (sistem distribusi/penataan tanah pertanian). Menurut Sadmija:

“Tanah niku sedoyo tanah pemajekan, tanah rakyat. Batese riyin jaman klangsir saler pal. Selere pal niku tanah rakyat persil nomer 5. Jaman kulo narik pajek, ngangge pethuk. Lha nek tanah iku sekidul pal niku hak negara, sanes hak ABRI.” (Video kesaksian Muhammad Samidja, dokumentasi Divisi Litbang dan Media Center FPPKS)

‘Semua tanah itu merupakan tanah pemajekan, tanah rakyat. Pada masa klangsiran, batasnya di utara pal. Di sebelah utara pal itu tanahnya rakyat dengan persil (sebidang tanah dengan batas tertentu) nomor 5. Pada saat menarik pajak, saya menggunakan pethuk. Tanah di sebelah selatan pal itu hak negara, bukan hak ABRI.’

Pal batas yang dipakai pada zaman klangsiran diyakini sebagai bukti batas tanah negara dan tanah rakyat. Batas ini ditandai dengan kodifikasi Q222 untuk Desa Setrojenar (Kecamatan Buluspesantren), Q216 untuk Desa Entak (Kecamatan Ambal), dan Q215 untuk Desa

Kaibon (Kecamatan Ambal). Penyebutan pal batas di setiap desa berbeda-beda. Pal batas di Desa Setrojenar disebut sebagai pal budheg, di Desa Entak disebut pal keben, di Desa Kaibon disebut pal tanggulasi. Semua pal tersebut tak ada yang melebihi jarak 250 meter 6 dari bibir pantai.

Pada 1960-an, tentara menggunakan wilayah Urutsewu untuk latihan. Menurut keterangan Sadmija, di sebelah utara pal sampai pal perbatasan Tanggul Angin terdapat banyak pohon, seperti pohon ketapang, dadap, kranji, kewaru. Pohon-pohon itu hancur karena menjadi sasaran tembak tentara semasa 1963–1964. Sisa-sisa kayu dari pohon tersebut diambil oleh warga.

Konflik tanah mengemuka pada 1980-an ketika TNI AD mendirikan kantor Dislitbang TNI AD di Desa Setrojenar. Pada saat itu, TNI AD membeli tanah dari kepala Desa Setrojenar. Muhammad Samidja adalah saksi hidup kepemilikan tanah tersebut dan pendirian Dislitbang TNI AD.

“Saking ngendikanipun Mbah Lurah Durohman, tentara wonten mriki niki mboten gadhah tanah. Tentara wonten mriki niku tujuan nyambut lapangan kangge uji coba senjata berat. Menawi tentara wonten mriki gadhah tanah, niku Pak Lurah Djali sade tanah bengkok kalih tanah rakyat. Lebar 100 meter, panjang 200 meter. Sing kagem mes.”

‘Menurut perkataan Mbah Lurah Durohman, tentara di sini tidak memiliki tanah. Tentara di sini menggunakan lapangan untuk uji coba senjata berat. Apabila tentara memiliki tanah, itu karena Pak Lurah Djali menjual tanah bengkok dan tanah rakyat. Lebar 100 meter, panjang 200 meter. Itu untuk asrama.’

Jika mes Dislitbang TNI AD dibangun di atas tanah yang telah dibeli dari warga, pembangunan menara intai berada di atas tanah bersertifikat milik warga. Tanah tersebut merupakan milik Mihad yang telah dibeli dari Wanadilego dengan menjual sapi dua ekor.

Permasalahan di Urutsewu juga terkait keberatan warga dengan latihan TNI AD yang menyebabkan mereka tidak bisa bertani dan merusak tanaman. Pada bulan November 2008, TNI AD melakukan serangkaian latihan dan perlombaan yang mengakibatkan tanaman jagung milik petani bernama Muklas dan Marsino rusak. Pihak Dislitbang TNI AD tidak memberikan ganti rugi atas kerusakan tersebut. Ketika warga meminta ganti rugi, Komandan Dislitbang TNI AD Kebumen, Mayor Kusmayadi melempar tanggung jawab dan meminta warga untuk meminta ganti rugi langsung kepada kesatuan yang sedang latihan. Pihak TNI AD yang tidak memberi ganti rugi atas kerusakan-kerusakan Pada saat latihan di Desa tanaman pertanian membuat warga resah.7 Ambalresmi, Kecamatan Ambal, awal September 2009, TNI AD juga melakukan pencabutan tanpa izin 17 batang cikal kelapa milik petani.8

Selain itu, warga juga keberatan atas kelengahan TNI AD dalam melakukan pembersihan setelah melakukan uji coba senjata. Warga banyak menemukan mortir yang masih aktif di lahan pertanian. Kelengahan TNI ini pernah memakan korban jiwa. Pada Maret 1998, lima anak menemukan mortir dan membawanya pulang. Di rumah, mortir digunakan untuk bermain-main sehingga meledak. Kelima anak tersebut meninggal dunia.

Permasalahan semakin rumit ketika sekitar Oktober 2007, TNI AD melakukan pematokan atas tanah milik warga di Jalan Diponegoro. Patok cor itu bertuliskan “TNI AD”, memanjang dari Desa Ayam Putih di Kecamatan Buluspesantren sampai Desa Wiromartan di Kecamatan Mirit. Tindakan TNI AD ini menyulut amarah warga karena mereka menganggap TNI AD telah mengambil tanah.

Warga kemudian mengirimkan surat protes kepada Kodam IV/ Diponegoro. Kodam IV/Diponegoro sendiri tidak memberikan tanggapan terhadap surat tersebut.9 Namun, berdasarkan hasil musyawarah pada 8 November 2007 di pendapa Kecamatan Buluspesantren, dinyatakan bahwa “TNI tidak akan mengklaim tanah rakyat, kecuali yang 500 meter dari bibir pantai tersebut sesuai aturan yang ada. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), Komando

Distrik Militer (Kodim) 0709/Kebumen, Sidam IV Purworejo, Dislitbang Buluspesantren, Kepala Desa Ayam putih, Setrojenar, dan Brecong, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) dari 3 desa, mantan kepala desa (2 desa), dan warga masyarakat (3 desa).10

Nyatanya, pemasangan patok oleh TNI AD kemudian tidak hanya pada area 500 meter dari garis pantai, melainkan mencapai 750–1.000 meter. Dalih pemasangan patok ini adalah sebagai ring pengamanan terjauh dari area latihan senjata berat dan tanda pemberitahuan oleh personel pengamanan supaya masyarakat tidak masuk melebihi jarak.

Permasalahan tanah ini juga mempengaruhi pembebasan lahan untuk pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS). Kepala Desa Setrojenar, Surip Supangat, menyatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah pada 5 Oktober 2007 telah mengirimkan surat ke Pangdam IV/Diponegoro mengenai permohonan ulang aset pengganti tanah TNI AD untuk pembangunan jalur selatan Pulau Jawa. Menurut Surip, dari surat tersebut artinya TNI AD sudah mengklaim tanah milik warga ini.11Dengan demikian, dapat dilihat bahwa substansi konflik bukanlah pada penolakan keberadaan TNI AD, tetapi lebih kepada permasalahan klaim kepemilikan lahan tersebut oleh TNI AD. Permasalahan tanah dengan TNI AD tidak membuat masyarakat berhenti untuk mewujudkan wilayah Urutsewu sebagai wilayah pariwisata. Tindakan ini salah satunya dengan mengembangkan dan mengefektifkan penataan perparkiran di kawasan pariwisata Pantai Setrojenar.

Tidak semua masyarakat Urutsewu menolak keberadaan TNI AD di wilayah Urutsewu. Salah satunya adalah Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Ambal yang diketuai oleh Tino, Kepala Desa Ambalresmi. Paguyuban ini mendukung dijadikannya kawasan Kecamatan Ambal sebagai kawasan pertahanan dan keamanan sesuai Raperda RTRW Kebumen 2012.

Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Mirit

Potensi pasir besi di Kecamatan Mirit sangat besar sehingga menarik minat investor untuk melakukan eksploitasi di wilayah ini. Di antaranya adalah PT Aneka Tambang dan PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC). Investor yang berminat menambang di wilayah ini memiliki tantangan karena harus mendapatkan izin dari TNI AD. Dinas Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kebumen pun menyatakan bahwa banyak investor yang mundur karena sebagian lahan tambang merupakan area uji coba senjata TNI AD. Menurut Kepala Subdirektorat Tata Ruang Bappeda Kabupaten Kebumen, Achmad Aminudin Wahid, banyak investor yang tertarik masuk untuk penambangan pasir besi, tetapi hanya PT MNC yang bertahan (wawancara, 22 Februari 2011).

Di antara kedua perusahaan itu, PT MNC kemudian yang berhasil mengantongi persetujuan pemanfaatan tanah dari TNI AD. Pada 9 Juli 2008, Direktur PT MNC mengirimkan surat bernomor 248/MNC/V2/08 tentang permohonan pemanfaataan lahan TNI AD. Menindaklajuti permohonan PT MNC, Pangdam IV/Diponegoro mengirimkan surat kepada Kepala Staf AD (KSAD) Nomot B/1314/V2I/2008 pada 27 Agustus 2008 perihal permohonan persetujuan pemanfaatan tanah TNI AD di Kecamatan Mirit oleh PT MNC.

Pada 17 September 2008, KSAD mengirimkan surat kepada Pangdam IV/Diponegoro bernomor B/1949-09/27/12/Set tentang persetujuan kerja sama pemanfaatan tanah TNI AD di Kecamatan Mirit yang akan digunakan untuk usaha penambangan pasir besi. Atas dasar ini, Pangdam IV/Diponegoro menyetujui pemanfaatan tanah TNI AD untuk penambangan pasir besi. Surat persetujuan bernomor B/1461/ IX/2008 ini ditandatangani oleh Mayor Jenderal Haryadi Soetanto pada 25 September 2008. Surat ini sendiri memiliki keganjilan, yaitu tanggal, bulan, dan nomor surat ditulis dengan menggunakan tulisan tangan.

Dengan adanya persetujuan tersebut, PT MNC bisa menindaklanjuti pengurusan administrasi perizinan kepada Pemerintah Kabupeten Kebumen, Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kantor Pertanahan Kebumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, persetujuan ini hanya sebagai dasar persiapan administratif perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan. Realisasi pelaksanaan kontrak atau perjanjian sudah dapat dilaksanakan setelah terbit surat perintah pelaksanaan kerja sama pemanfaatan lahan dari KSAD.

Keberhasilan PT MNC mendapatkan izin dari Kodam IV/ Diponegoro disinyalir berkat status Komisaris PT MNC Rianzi Julidar sebagai seorang jenderal. Sebelum pensiun pada 29 Mei 2008, Rianzi Julidar menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli KSAD. Menurut Asisten Manajer PT MNC Rully Aryanto, untuk masuk ke dalam TNI AD, PT MNC memiliki koneksi dengan “orang dalam”. Setelah mengajukan permohonan izin, PT MNC melakukan presentasi ke KSAD. Dalam presentasi tersebut terdapat pembahasan mengenai keuntungan dan kerugian bagi TNI AD, hingga akhirnya tercapai kesepakatan kerja sama (wawancara Rully Aryanto, 3 Maret 2011).

PT MNC sesungguhnya bukan sekadar perusahaan baru yang berbisnis di sektor pertambangan. Jika dicermati lebih jauh, perusahaan ini dapat digolongkan sebagai perusahaan transnasional dan masuk dalam jaringan kapitalisme global, bukan hanya perusahaan “lokal”. Grup penambangan ini terdiri dari Handini Resources Limited, China Time International Limited, Tabang Mineral Ventures, PT Bungo Raya Nusantara, PT Bara Adhipratama, dan PT Nusantara Termal Coal. Handini Resources Limited merupakan perusahaan yang berbasis di Perth dan memiliki anak perusahaan yang berbasis di Indonesia dan British Virgin Island.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Pangdam IV/Diponegoro, PT MNC mengajukan izin pada 24 September 2008 ke Pemkab Kebumen, dalam hal ini Bupati Kebumen, untuk bisa melakukan eksplorasi pasir besi di Kecamatan Mirit. Menurut Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2008, Bupati mendelegasikan wewenang di bidang perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Oleh karena PT MNC telah melengkapi persyaratan, di antaranya persetujuan pemanfaatan tanah milik TNI AD, maka KPPT memberikan Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi bahan galian pasir besi kepada perusahaan tersebut. Pemberian izin eksplorasi dengan nomor 503/002/KEP/2008 ditandatangani oleh Sabar Irianto, Kepala KPPT, pada 21 Oktober 2008.

Dengan diberikannya izin eksplorasi, PT MNC berhak untuk melakukan survei permukaan pada area yang ditentukan dan mengambil contoh pasir besi paling banyak 5 kilogram pada setiap titik pengambilan. Izin eksplorasi ini diberikan kepada PT MNC selama satu tahun. Jikalau PT MNC ingin memperpanjang izin eksplorasi, permohonan perpanjangan KP eksplorasi harus diajukan paling lambat tiga bulan sebelum masa berlakunya habis. Di sisi lain, PT MNC memiliki beberapa kewajiban, di antaranya membayar biaya eksplorasi sebesar Rp279.945.000 dan biaya eksplorasi tambahan sebesar Rp2.088.128.800. Untuk melakukan penambangan pasir besi, PT MNC membutuhkan anggaran usaha pada 2011 sebesar Rp87.958.361.699.

Selain pembiayaan-pembiayaan di atas, PT MNC juga menyediakan biaya reklamasi, revegetasi, dan biaya tidak langsung seperti biaya perencanaan reklamasi dan biaya administrasi dan keuntungan kontraktor. Proses yang bertujuan untuk memulihkan kondisi tanah ini memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Pada awalnya, masyarakat tidak mengetahui bila surat izin produksi penambangan telah dikeluarkan oleh KPPT. Ketidaktahuan masyarakat akan adanya penambangan pasir besi karena proses sosialisasi yang dilakukan tidak maksimal. Seperti yang dituturkan salah seorang anggota Komisi A DPRD Kebumen yang namanya tidak mau disebut berikut:

“Kemarin kita ketemu KLH [Kantor Lingkungan Hidup]. Kalau mau jujur, dia mengatakan bahwa sosialisasi di sana ada manipulatif. Jadi dengan merekayasa orang-orang tertentu, yang bisa dikondisikan, memberikan tanda tangan, dan menyuarakan, hingga akhirnya itu jadi acuan AMDAL. Seharusnya pemkab minta tinjau kembali.” (Wawancara 29 Juni 2011)

Dari pernyataan masyarakat dan penuturan anggota dewan, terlihat bahwa sosialisasi tidak dilakukan dengan baik sehingga memicu adanya perlawanan dari masyarakat.

Setelah mengetahui bahwa surat izin produksi penambangan pasir besi sudah dikeluarkan, masyarakat Mirit menolak penambangan dengan lebih tegas. Masyarakat memiliki beberapa alasan untuk menolak penambangan pasir besi. Alasan penolakan pertama mengenai keberlanjutan lingkungan dan soal ekonomi. Jika penambangan tetap dilakukan, masyarakat khawatir akan terjadi kerusakan lingkungan seperti bencana tsunami, mengingat Kecamatan Mirit adalah kawasan rawan tsunami.

Kedua, kekhawatiran terhadap dampak lainnya, yaitu air sumur menjadi asin karena hilangnya pasir besi yang menjadi penyaring. Dari sektor ekonomi, penolakan masyarakat didorong oleh ancaman akan hilangnya mata pencaharian. Masyarakat Mirit banyak yang bekerja sebagai petani maupun nelayan. Jika lahan pertanian dikeruk, maka petani tidak akan bisa menggunakan lahan tersebut untuk bertani. Begitu pula dengan nelayan yang tidak bisa lagi melaut karena wilayah tersebut menjadi wilayah pertambangan

Terkait dengan penolakan masyarakat, Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen, Siti Durotul Y. menganggap bahwa penyebabnya adalah ketakutan dari masyarakat akan dampak negatif penambangan. Hal ini karena masyarakat belum mengerti tentang cara penambangan dan metodenya. Dampak lingkungan pasti ada, tapi akan mampu diminimalisir lewat reklamasi dengan sistem filling method. Selain itu, kekhawatiran tersebut juga mengacu pada hilangnya mata pencaharian masyarakat. Padahal, hal ini tidak sepenuhnya benar karena sistem yang digunakan adalah penambangan blok. Luas satu blok sekitar 20 hektare. Dengan demikian, penambangan akan dilakukan secara bergantian sehingga masyarakat tidak akan kehilangan pekerjaan selama sepuluh tahun durasi penambangan (wawancara 21 Maret 2011).

Konflik Ekologi Politik Urutsewu

Kajian ekologi politik perubahan lingkungan merupakan hasil dari kebijakan ekonomi dan politik yang muncul dari hasil pergumulan berbagai aktor di dalam konteks negara, interaksinya di antara negara, dan dalam konteks perkembangan kapitalisme global (Afiff, 2009: 27). Dalam analisis konflik ekologi politik penambangan pasir besi ini, akan dilihat bagaimana interaksi politik dan kepentingan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Di antaranya aktor negara (Pemkab Kebumen, TNI AD, DPRD Kebumen); aktor perusahaan, yaitu PT MNC; grassroots actors (aktor akar rumput/masyarakat), dan organisasi nonpemerintah (ornop).

Dengan memberikan izin penambangan kepada PT MNC, pemkab telah mengabaikan kepentingan masyarakat. Mengingat lahan di Urutsewu masih menjadi sengketa antara TNI AD dan masyarakat, serta adanya penolakan uji coba senjata yang dianggap merugikan petani. Pemberian izin pun terkesan sembunyi-sembunyi. Ini dapat dilihat ketika didapati bahwa masyarakat Kecamatan Mirit tidak mengetahui bahwa izin produksi telah dikeluarkan pemkab.

Penolakan penambangan pasir besi oleh masyarakat Urutsewu bukan hanya semata karena rasa menghargai mereka kepada lingkungan, melainkan juga ketergantungan mereka pada lingkungan tempat mereka tinggal dan menanam tanaman hortikultura, seperti cabai, semangka, melon, bawang merah, pepaya, dan lain-lain. Jika penambangan pasir besi tetap dilakukan, masyarakat tidak akan bisa menanam dan mendapatkan penghasilan dari sektor pertanian. Masyarakat yang bermata pencaharian dari lahan tersebut, dengan menjadi petani atau penyedia alat pertanian akan kehilangan mata pencaharian. Kekhawatiran ini tampak dari pernyataan Manijo, petani dari Desa Mirit Petikusan.

“Biarpun di dalam sini terkubur intan, mas, berlian, biarkanlah terkubur beribu tahun kalau memang ada dampaknya bagi kami.

Kami petani sudah cukup walaupun dengan penghasilan sedikit.”

(Wawancara 5 April 2011)

Tanah yang merupakan kebutuhan vital bagi setiap orang menjadi objek bagi penetrasi modal untuk ekonomi industri sehingga memarginalkan petani yang selama ini mengolah tanah tersebut. Ketergantungan hidup masyarakat Urutsewu bukan hanya pada lahan pertanian, juga pada laut dan pantai sebagai sumber ikan dan wilayah pariwisata. Penambangan pasir besi jelas akan berdampak kepada masyarakat.

Keterikatan yang sangat kuat dengan lingkungan tempat mereka hidup dan menggantungkan diri membuat masyarakat Urutsewu berusaha mempertahankan diri ketika akan ada penambangan pasir besi di wilayah tersebut. Seperti yang dikatakan Bryant dan Bailey (1997: 160), kehidupan masyarakat desa memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Jika ada pengelolaan sumber daya alam yang mengganggu kestabilan lingkungan tempat mereka hidup, maka grassroots actors akan mempertahankan lingkungan mereka.

Grassroots organization (organisasi akar rumput) yang juga menolak penambangan pasir besi adalah Forum Masyarakat Mirit Selatan (FMMS), Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS), dan Urutsewu Bersatu (USB). Fokus permasalahan organisasi ini adalah menjadikan kawasan Urutsewu sebagai kawasan pertanian dan pariwisata. Hal ini juga terkait erat dengan penyelesaian permasalahan tanah di Urutsewu antara masyarakat dan TNI AD. FPPKS sendiri menginginkan kawasan Urutsewu bebas dari latihan TNI AD dan penambangan pasir besi.

Penambangan pasir besi dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan industri negara-negara maju12 dan memberikan keuntungan pada perusahaan yang melakukan penambangan. Akibat adanya marginalisasi ekonomi dan politik terkait dengan penambangan pasir besi, Pemkab Kebumen, DPRD, dan TNI mendapat tekanan dari masyarakat lokal yang terhimpun dalam forum masyarakat. Tekanan dilakukan melalui audiensi maupun aksi-aksi demonstrasi. Negara dituntut untuk membuat kebijakan yang pro-masyarakat, baik terkait permasalahan tanah di Urutsewu antara masyarakat dan TNI maupun persoalan penambangan pasir besi. Negara juga dituntut untuk membuat kebijakan yang pro-lingkungan dengan menjadikan wilayah Urutsewu sebagai kawasan pertanian dan pariwisata. Tuntutan ini dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan menjadikan Urutsewu sebagai kawasan uji coba senjata dan lokasi penambangan pasir besi.

Di banyak kasus, negara memiliki peran penting dalam mendukung perusahaan melakukan perampasan tanah (land grabbing). Adnan (2013: 98) menunjukkan bahwa perampasan tanah di Bangladesh memperlihatkan interaksi antara globalisasi neoliberal, intervensi negara, relasi kuasa, dan resistensi petani. Di sini digambarkan bagaimana kekerasan dilakukan dalam perampasan lahan dan negara turut andil dalam melanggengkan kemiskinan sistemik. Untuk mendapatkan tanah, negara, pasar dan relasi kuasa menjadi jalan utama dalam proses alienasi petani miskin. Kelompok kepentingan privat, agen pemerintah, dan organisasi internasional beroperasi melalui mekanisme-mekanisme tersebut. Sejalan dengan Adnan, Borras dan Franco (2012: 37) juga melihat bahwa perubahan fungsi tanah menjadi penghasil komoditas ekspor, seperti makanan, kayu, dan biofuel, melibatkan perusahaanperusahaan domestik dan internasional.

Ketika perlawanan masyarakat semakin menguat, negara yang terdiri dari Pemkab Kebumen, DPRD, TNI AD, dan Kepolisian Resor Kebumen mengadakan penguatan internal. Penguatan ini ditujukan untuk mengamankan pembangunan dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Penulis melihat bahwa penguatan yang dilakukan negara ini semata untuk menjaga kepentingan mereka atas pembangunan di pesisir selatan Kebumen yang saat ini sangat bergolak.

Upaya-upaya yang dilakukan TNI AD dan pemerintah untuk melemahkan perlawanan masyarakat Urutsewu ternyata tidak berhasil. Perlawanan FPPKS justru semakin kuat ketika TNI AD akan mengadakan uji coba tujuh meriam dari Korea Selatan pada 11 April 2011. Mendengar rencana latihan tersebut, warga membuat blokade dari batang-batang pohon dan kayu di jalan menuju area Dislitbang TNI AD. Tidak hanya itu, masyarakat pun mengepung anggota TNI AD dalam Dislitbang dan menghalangi kiriman makanam mereka. Masyarakat lalu membakar ban bekas di depan Dislitbang dan membawa bambu runcing serta peralatan pertanian. Di saat yang sama, personel TNI AD di dalam area Dislitbang sudah siap dengan senjata di tangan.

Perlawanan FPPKS mencapai puncaknya pada 16 April 2011 ketika TNI AD bersikukuh melakukan uji coba senjata di Desa Kenoyojayan,

Kecamatan Ambal. Masyarakat merasa TNI AD telah mengkhianati perjanjian di pertemuan sebelumnya, bahwa TNI AD tidak akan melakukan latihan selama belum ada kesepakatan. Kekecewaan ini disampaikan dalam bentuk ziarah di makam korban bom. Namun, permasalahan menjadi memanas ketika warga mengetahui blokade mereka dirusak oleh TNI AD. TNI AD sendiri beralasan bahwa membuat blokade adalah satu pelanggaran hukum. Kemarahan warga dilampiaskan dengan membuat blokade kembali, merobohkan gapura, dan melempar genteng bekas gudang amunisi.

Kekerasan yang dilakukan oleh aktor-aktor yang berkuasa, baik dalam bentuk ketidakadilan maupun kekerasan fisik, merupakan upaya untuk memenangkan kepentingan aktor-aktor tersebut. Sebab, gerakan masyarakat yang kuat akan mengancam kepentingan aktoraktor lainnya, seperti kepentingan Pemkab, PT MNC, maupun institusi TNI AD. Beberapa upaya pelemahan terhadap gerakan masyarakat Urutsewu terlihat dilakukan oleh aktor-aktor yang berkepentingan tersebut, di antaranya:

Gerakan penolakan penambangan pasir besi pada aksi demonstrasi 23 Maret 2011 dipecah belah. Dengan tidak hadirnya masyarakat Kecamatan Mirit dalam aksi tersebut, terkesan bahwa gerakan masyarakat Urutsewu hanya dilakukan secara parsial oleh warga Kecamatan Ambal dan Buluspesantren yang memiliki kepentingan tertentu.

Isu yang dibawa gerakan penolakan penambangan pasir besi pada demonstrasi 23 Maret 2011 coba dibelokkan menjadi berfokus pada perlawanan uji coba senjata dan penolakan kawasan pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat Buluspesantren dan Ambal seperti tidak mendukung kepentingan nasional untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Padahal, substansi permasalahan di Urutsewu adalah klaim TNI atas tanah selebar 500 meter dari bibir pantai di sepanjang Urutsewu yang diamini pemkab dalam bentuk Raperda RTRW dan adanya penambangan pasir besi yang diduga sebagai bisnis TNI.

Pengalihan fokus masyarakat juga dilakukan. Masyarakat yang diorganisir oleh FMMS berfokus pada penambangan pasir besi, sedangkan masyarakat yang diorganisir FPPKS dialihkan kepada latihan uji coba senjata oleh TNI AD pada 11 April 2011 dan 16 April 2011. Penolakan masyarakat berujung pada peristiwa perusakan fasilitas TNI (gapura dan bekas gudang amunisi) dan penembakan oleh TNI AD. Sementara itu, perusahaan tetap menjalankan programnya untuk melakukan penambangan pasir besi.

Upaya melemahkan gerakan FPPKS dengan tuntutan melakukan tindakan kriminal. Pertama, kriminalisasi terhadap warga Kecamatan Buluspesantren (Asmarun dan Supriyono) yang memukuli warga Kecamatan Ambal yang mengantar makanan pada aksi 11 April 2011 dengan tuduhan penganiayaan. Pemesanan makanan kepada warga Ambal oleh TNI ini juga menjadi bentuk kooptasi gerakan masyarakat Urutsewu. Pemukulan ini menyebabkan warga Kecamatan Ambal berang dan memusuhi warga Desa Setrojenar. Kedua, kriminalisasi terhadap Solekhan, Mulyono, Adi Waluyo, dan Sobirin dengan tuduhan perusakan gapura TNI pada 16 April 2011. Tersangka dijerat dengan tuduhan penganiayaan dan perusakan menggunakan Kitab UndangUndang Hukum Pidana Pasal 170 ayat 1 dengan hukuman 1 tahun penjara. Ketiga, Upaya kriminalisasi terhadap anggota FPPKS yang sangat vokal menolak penambangan pasir besi dan klaim TNI AD atas tanah di Urutsewu melalui media internet. Saat aksi 23 Maret 2011, di ruang audiensi dia berbicara mengenai klaim TNI AD atas tanah di Urutsewu yang berlawanan dengan bukti sejarah dan adanya bisnis TNI AD dengan duduknya pensiunan jenderal sebagai komisaris PT MNC. Saat itu anggota FPPKS tersebut membuat dongeng tentang menggunakan metafora anjing. Di sinilah dia dituduh telah melecehkan nama baik institusi TNI AD dan dijerat hukum. Selain itu, beberapa aktivis FPPKS seperti Imam Zuhdi, Paryono, dan Nur Hidayat disibukkan dengan menjadi saksi untuk kasus perusakan gapura.

Adanya upaya untuk memecah belah masyarakat Urutsewu. Setelah gerakan di Kecamatan Mirit terpisah, upaya pelemahan juga terjadi di Desa Ayam Putih (Kecamatan Buluspesantren) dan Desa Ambalresmi (Kecamatan Ambal) dengan munculnya Forum Komunikasi Konsolidasi Ketenteraman dan Ketertiban Urutsewu Kebumen (FK4UK). Kelompok masyarakat yang diresmikan oleh pemkab, pemprov, dan didukung oleh TNI AD terlihat kontra dengan gerakan FPPKS. Perpecahan di Urutsewu semakin terlihat ketika sidang kasus penganiayaan yang terjadi pada 11 April 2011.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara ini mendorong munculnya perlawanan sosial yang lebih besar. Berbagai ornop, ornop lingkungan, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) membantu masyarakat dalam proses hukum dan penguatan masyarakat. Misalnya LBH Pakhis, Institute for Social Strengthening Studies (INDIPT), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lembaga Pengabdian Hukum Yekti Angudi Piyadeging Hukum Indonesia (LPH YAPHI), Generasi Muda NU (Gemunu) Kebumen, LBH Yogyakarta. Lembaga-lembaga tersebut bergabung dalam satu tim bernama Tim Advokasi Petani Urutsewu Kebumen (TAPUK) yang diketuai oleh Teguh Purnomo, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kebumen. Tim TAPUK sangat membantu masyarakat Urutsewu dalam proses hukum warga yang dijadikan tersangka, penguatan masyarakat Urutsewu, dan penjalinan dukungan dengan elemen lain.

Sesudah kejadian 16 April 2011, salah satu ornop lingkungan tingkat nasional, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), masuk ke Urutsewu untuk melakukan penelitian awal. Dari penelitian ini bisa dipetakan mengenai permasalahan di Urutsewu serta strategi advokasi dan penguatan masyarakat di pesisir selatan Jawa. JATAM memandang persoalan penambangan pasir besi bukan hanya permasalahan daerah, tetapi menjadi permasalahan nasional di mana pemerintah pusat dan jaringan kapitalis memiliki pengaruh kuat. Oleh karena itu, perlawanan harus dilakukan secara nasional yaitu dengan penguatan masyarakat di setiap daerah.

Tiga tahun sesudah bentrok 16 April 2011, TNI AD masih terus berusaha menguasai tanah dengan cara membuat sertifikat tanah di Urutsewu. Upaya ini didukung oleh pemerintah dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Selain sertifikasi tanah, TNI melakukan pemagaran selebar 500 meter dari bibir pantai, sepanjang 22,5 kilometer. Dengan adanya pagar, akses masyarakat Urutsewu untuk mengolah tanah pertaniannya menjadi terbatas. Di sinilah terjadi eksklusi tanah seperti yang digambarkan oleh Hall, Hirsch, dan Li (2011). Eksklusi dipahami ketika seseorang dicegah untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu seperti tanah (Hall, Hirsch, dan Li 2011: 7). PT MNC pun terus mencoba untuk melakukan penambangan. Pihak perusahaan berusaha membujuk kepala desa untuk menandatangani memorandum of understanding (MoU) penambangan.

Tekanan-tekanan dari pihak militer yang bekerja sama dengan pemerintah tidak membuat masyarakat menyerah dalam mempertahankan tanahnya. Kehadiran organ Urutsewu Bersatu (USB) menjadi angin segar bagi gerakan masyarakat yang menolak klaim militer dan kehadiran penambangan pasir besi. Masyarakat terus berupaya melakukan penguatan, baik di internal Urutsewu maupun dengan masyarakat di luar Urutsewu yang bersedia mendukung perjuangan mereka.***

Etnografi Peringatan 16 April

Kelahiran “Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu”

Angga Palsewa Putra

Pengantar

SEBAGAI sebuah ide, pada mulanya kegiatan yang dilakukan temanteman anggota Esbumus dianggap sebagai sesuatu yang ambisius, yaitu mendayagunakan kesenian untuk mendukung perjuangan, dalam konteks ini, rakyat Urutsewu yang menjadi korban praktik kesewenangwenangan militer dan tidak acuhnya pemerintah terhadap persoalan konflik penguasaan tanah milik masyarakat Urutsewu yang diklaim oleh TNI AD. Meskipun kegiatan serupa ini bukanlah sesuatu yang belum pernah dilakukan di Indonesia, agaknya yang menarik untuk diinsyafi di sini adalah—selain konteks ruang dan waktu tentu saja—komposisi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, tentu

Aliansi Esbumus berawal dari bincang-bincang santai di antara saya, Bosman, Reza (anggota Gerakan Literasi Indonesia, GLI), dan Widodo Sunu Nugroho (Kepala Desa Wiromartan, Urutsewu) yang biasa kami panggil Cak Sunu. Pertemuan tersebut terjadi saat Serial Diskusi Kedaulatan GLI yang bertema “Kedaulatan Desa” digelar di kantor Perhimpunan Lingkar Pembaruan Pedesaan dan Agraria (KARSA) Yogyakarta. Singkat cerita, dari bincang-bincang tersebut muncullah ide soal rencana kegiatan kesenian yang akan diadakan di Urutsewu, Kebumen. Kemunculan ide tersebut dipantik oleh cerita Cak Sunu mengenai persoalan yang terjadi di Urutsewu. Cak Sunu mengenal saya melalui Bosman sebagai pekerja seni pertunjukan, khususnya teater.

“Gairah perjuangan masyarakat Urutsewu sekarang sedang loyo,” katanya. “Setelah melakukan perlawanan demi perlawanan yang meletihkan, masyarakat Urutsewu butuh sesuatu yang bisa membasahi jiwa mereka. Nah, kira-kira di sinilah sepertinya kesenian bisa berperan di Urutsewu. Gimana bung?” tanya Cak Sunu lantas menepuk bahu saya dan tertawa.

Benih ide Esbumus kemudian menyembul di antara embun fajar dan curhat Cak Sunu tentang kondisi konflik di Urutsewu. Hingga laporan ini ditulis, konflik masih terus berlangsung dan masyarakat Urutsewu masih menunggu kerja sama dari siapa pun, termasuk pekerja seni muda di Yogyakarta dan Kebumen, untuk bergabung ke dalam aliansi. Pertemuan tersebut berakhir ketika matahari perlahan melek dari pejamnya di ufuk timur.

Hari berganti dan isi dompet semakin menyusut. Ide dari hasil bincang-bincang dengan Cak Sunu mulai didiskusikan di berbagai kesempatan. Setelah melewati beberapa pertimbangan, proses tukar pendapat diselingi gosip yang sedang hangat beredar, akhirnya kami sepakat bahwa ini penting untuk dikerjakan. PDC (Pancing Dikit Curhat—metode perekrutan massa di GLI) pun mulai digalakkan. Dengan cara mencuri-curi kesempatan di antara deretan rapat yang panjang dan agenda masing-masing orang yang padat, kami berhasil mengajak beberapa komunitas untuk bekerja sama untuk merealisasikan ide tersebut. Mereka adalah Sanggar Nusantara, Mantra Merah Putih, Teater 42, Sanggar Wayang Sampah Lereng Kendeng, Komunitas Rupa Seni Rangka Tulang, Etnohistori, GLI, Yayasan Desantara, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS), Urutsewu Bersatu (USB), dan Teater GeR@K.

Konsep Kegiatan

Esbumus menolak untuk menyusun sebuah konsep yang mengawang-awang tak terjangkau (adiluhung). Sebaliknya, kami berangkat dari apa yang kami miliki untuk kemudian kami olah. Itulah yang menjadi bahan untuk menyusun konsep yang akan dilaksanakan.

Berangkat dari pengalaman masing-masing komunitas yang terlibat dalam menjalani praktik berkesenian masing-masing, kami mulai mendiskusikan apa yang akan dihadirkan pada 16 April 2014 di Urutsewu. Setiap komunitas seni berperan sesuai dengan disiplin keseniannya masing-masing. Seluruh fragmen, mulai dari seni tari, rupa, dan musik akan dirangkum menjadi satu pertunjukan teater yang memiliki alur cerita dari awal sampai akhir. Namun, sebelum semua itu mendapatkan bentuknya yang utuh seperti pada hari-H, kami mengadakan beberapa kali pertemuan dalam rangka menemukan landasan pijak atau sikap berkesenian yang akan mendasari dan menjadi acuan apa yang kami lakukan di Urutsewu.

Dari pertemuan yang mendiskusikan tema “Seni dan Gerakan Sosial”, dihasilkanlah “Sikap Seniman Merdeka” yang dimaktubkan ke dalam sebuah dokumen. Dalam dokumen inilah tertuliskan keteguhan sikap berkesenian yang dipilih oleh Esbumus dalam konteks perdebatan tentang peran dan posisi seni di tengah-tengah masyarakat dan persoalan sosial yang dihadapinya. Secara konseptual maupun teknis, teman-teman sepakat bahwa yang akan menjadi aktor pementasan adalah masyarakat Urutsewu sendiri, bukan seniman-seniman dari Yogyakarta. Esbumus hanya akan berperan sebagai fasilitator, termasuk dalam menyusun ide dan materi pementasan. Hal ini juga termaktub dalam sikap seniman merdeka terkait masyarakat sebagai pelaku kesenian dengan masyarakat itu sendiri sebagai konteks dan subjek kesenian.

Dalam perjalanannya, konsep acara mengalami beberapa kali perubahan. Setelah melakukan peninjauan lokasi dan bincang-bincang dengan warga Urutsewu, konsep berupa draf tawaran yang disusun di Yogyakarta didiskusikan lagi bersama warga di Urutsewu pada kunjungan gelombang kedua ke Urutsewu. Banyak sekali masukan dari diskusi tersebut. Cerita-cerita dari beberapa warga yang mengalami langsung tragedi 16 April 2011, mitos-mitos lokal, sampai pada sejarah Urutsewu sendiri adalah beberapa bahan yang sangat berharga bagi penyusunan konsep acara AAB dan pementasan teater pada 16 April 2014 di Urutsewu.

Salah satu bagian konsep yang direvisi adalah ide untuk menghadirkan satu simbol pemersatu atau yang menjadi identitas bersama warga Urutsewu.

Urutsewu pernah menjadi basis pasukan Pangeran Diponegoro yang pada saat itu sedang menyingkir karena terdesak oleh pasukan Belanda. Awalnya, Pangeran Diponegoro-lah yang dijadikan simbol pemersatu yang akan dituangkan dalam konsep pementasan. Namun, ide tersebut tidak jadi dipakai karena beberapa alasan. Pertama, jika mengandalkan pada simbol pemersatu yang dalam hal ini dipersonifikasikan melalui sosok Pangeran Diponegoro, sama saja artinya mengimajinasikan masyarakat hanya akan bangkit berjuang membela hak-hak mereka jika dipimpin oleh seorang ratu adil; seorang pemimpin yang akan membebaskan mereka dari ketertindasan. Ide ini ditolak. Kami sepakat bahwa masyarakat sendirilah yang harus bersatu memperjuangkan hak-hak mereka.

Seperti disebutkan di awal, tidak hanya pekerja-pekerja seni yang tergabung dalam aliansi ini. Ada juga kelompok peneliti dan antropolog yang dalam hal ini berperan sebagai etnograf. Peran mereka ialah mendokumentasikan setiap kegiatan mulai dari awal terbentuknya aliansi ini, proses di lapangan, sampai kepada hari pertunjukan ke dalam bentuk tulisan. Hasil dari proses merekam semua kegiatan Esbumus yang mereka kerjakan tersebut salah satunya adalah buku yang sedang Anda baca sekarang, selain dokumentasi dalam bentuk foto.

Penggalangan Dana dan Kampanye

Esbumus terbentuk murni dari inisiatif sekelompok anak muda yang aktif di berbagai komunitas dan organisasi seperti tersebut sebelumnya tanpa didukung oleh sokongan dana dari lembaga donor mana pun. Untuk menanggulangi persoalan dana ini, dalam aliansi sempat muncul beberapa tawaran. Di antaranya yang paling mencuat adalah mengajukan proposal kepada beberapa pihak dan mengadakan pentas kesenian di ruang-ruang publik dan kampus-kampus yang ada di Yogyakarta dalam rangka menggalang dana untuk membiayai kegiatan Esbumus di Urutsewu.

Kedua pilihan tersebut disetujui oleh aliansi, tapi kemudian yang terrealisasi adalah penggalangan dana dengan mengadakan pentas kesenian di ruang-ruang publik dan kampus-kampus yang ada di Yogyakarta. Tampaknya ini dianggap menarik dan sangat mungkin diadakan karena hal serupa sudah beberapa kali dilakukan oleh komunitas-komunitas seni yang tergabung dalam Esbumus. Ditambah lagi, mengadakan pementasan di ruang-ruang publik dapat menyebarluaskan isu konflik Urutsewu kepada khalayak luas karena memang selama ini kurang mendapatkan perhatian publik.

Sebagian dana yang diperoleh dari pementasan seni tersebut dipakai untuk memproduksi kaos oblong yang kemudian dipasarkan secara luas untuk menambah dana. Desain kaos oblong tersebut berisi seruan-seruan dan gambar-gambar yang disesuaikan dengan konteks isu Urutsewu. Semua bentuk penggalangan dana yang diadakan, selain bertujuan untuk mencari uang, juga merupakan bagian dari kampanye isu konflik Urutsewu untuk membangun solidaritas yang lebih luas dari masyarakat. Tidak ada dana dari lembaga donor mana pun dalam penyelenggaraan kerja-kerja aliansi ini.

Dalam hal kampanye isu Urutsewu kepada publik, Esbumus juga membentuk tim media dan kampanye di media sosial. Ada mikroblog khusus yang dibuat dan berisi informasi-informasi mengenai konflik Urutsewu dan aliansi Esbumus. Kami juga membuat petisi yang menuntut agar pemerintah dan TNI AD segera menyelesaikan konflik tanah di Urutsewu.

Melalui media sosial Facebook, kami mengampanyekan petisi online dan mengajak pengguna Facebook untuk menandatangani petisi tuntutan sebagai wujud solidaritas kepada masyarakat Urutsewu. Selain dengan cara membagikan tautan petisi online di dinding-dinding pengguna Facebook yang menjadi teman, kami juga mengirimkan tautan tersebut ke kotak pesan mereka untuk menunjukkan ajakan kami secara personal. Hal ini juga dimaksudkan untuk membuka komunikasi dengan mereka jika ada pertanyaan ataupun informasi lain yang ingin mereka sampaikan. Total, ada 686 orang yang menandatangani petisi tuntutan sebagai wujud solidaritas kepada masyarakat Urutsewu.

Dengat tagar (tanda pagar) #Urutsewu, kami juga melakukan kampanye di media sosial Twitter. Kami mengajak beberapa orang tokoh masyarakat yang aktif di media sosial yang ikut serta membicarakan konflik Urutsewu di akunnya masing-masing. Kami bahkan menyebutkan (mention) akun Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai salah satu upaya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Urutsewu. Namun, hingga hari-H acara Arak-arakan Budaya, tidak ada respons sama sekali dari Gubernur Ganjar.

Ajakan untuk mengampanyekan konflik Urutsewu di media sosial juga kami lakukan pada setiap acara penggalangan dana yang kami adakan di ruang-ruang publik. Sasarannya adalah masyarakat umum yang datang menyaksikan pertunjukan seni Esbumus. Kami membagikan selebaran yang berisi panduan titip kicau (tweet) dengan tanda pagar #SelamatkanUrutsewu untuk dipasang di akun masingmasing penonton. Selain menggalang solidaritas di media sosial, tim media juga berperan mengelola blog urutsewu.tumblr.com dan memperbarui informasi-informasi terkait isu Urutsewu.

Semua kerja-kerja yang dilakukan dari awal sampai hari-H pelaksanaan pementasan pada 16 april 2014 dilandasi dengan semangat solidaritas, solidaritas budaya untuk masyarakat Urutsewu. Mengenai detail kegiatan-kegiatan Esbumus dengan warga Urutsewu dapat dibaca dalam catatan-catatan etnografi terkait masing-masing peran yang diambil pihak-pihak yang terlibat dalam aliansi ini.***

Urutsewu, Rupa Seni, dan Perlawanan

Adhi Pandoyo

SEMENJAK terbentuknya Esbumus, rupanya beberapa anggota aliansi yang telah tergabung belum benar-benar memahami perihal masyarakat Urutsewu. Tak terkecuali saya dan kawan-kawan dari Komunitas Rupa Seni Rangka Tulang. Padahal target yang mesti dicapai adalah sebuah Arak-arakan Budaya (AAB) berbekal penggabungan beragam disiplin kesenian, di antaranya teater yang diwakili Teater 42, tari dan musik yang diwakili oleh Sanggar Nusantara dan Mantra Merah Putih, serta seni rupa yang diwakili oleh kami. Adapun kawan-kawan dalam GLI sejak semula banyak berperan dalam perumusan ide, konsolidasi, hingga metode pewartaan dan meluaskan jaringan kerja Esbumus dengan target-target yang telah matang dicanangkan.

Rangka Tulang sendiri memfokuskan sumbangsihnya dalam mempersiapkan keperluan ogoh-ogoh bagi Arak-arakan Budaya, tak ketinggalan segala keperluan yang berkaitan dengan keahlian seni rupa. Untuk itu, diperlukan proses perkenalan dan pendekatan yang cukup dengan warga Urutsewu demi terjaminnya realisasi pembuatan ogoh-ogoh maupun persiapan pendukung lainnya. Adalah 16 April 2014 yang ditentukan sebagai waktu pelaksanaan AAB, tanggal peringatan peristiwa penembakan oleh tentara terhadap warga Urutsewu di lapangan Desa Setrojenar, tahun 2011.

Segala persiapan AAB dituntut memadai meski dalam rentang waktu yang terbatas. AAB sengaja dipilih sebagai alternatif penyampaian aspirasi sekaligus ekspresi berkesenian, di samping tontonan guna mengobati trauma warga Urutsewu atas tragedi 16 April. Tentunya tanpa kehilangan esensi sikap protes terhadap segala penindasan aparat negara, lewat sajian kompilasi kesenian. AAB juga bertujuan menyokong gairah warga yang mayoritas petani dalam hal berkesenian, dalam arti seni yang bertolak dari realitas, sebagai sikap perjuangan hak-haknya atas tanah. Tanah yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga petani Urutsewu, yang hingga tulisan ini diketik masih diklaim secara sepihak oleh TNI AD Kodam IV/Diponegoro.

Luruh dalam Desa-Desa

Demi menjawab kegelisahan yang saya singgung di muka, maka direncanakanlah tahap-tahap kunjungan perkenalan dan persiapan antara tim Esbumus dengan warga di Urutsewu. Dalam tinjauan pertama selama sehari, teman-teman mulai memetakan apa yang perlu dilakukan agar rencana sesuai dengan kenyataan. Tertanggal 9 Maret 2014, hari Sabtu malam, gelombang pertama tim Esbumus tiba di Urutsewu. Termasuk di dalamnya teman-teman dari Rangka Tulang, yakni Adnan Aditya atau biasa dipanggil Cempe, Rahmad Afandi, Krisna Fernando, dan Agus Handoyo alias Gosek.

Malam itu kami menepi di rumah Pak Seniman di Desa Kaibon Petangkuran. Pak Seniman—yang entah siapa yang mengawali menjadi lebih sering kami sapa Cak Seniman—merupakan tokoh aktivis yang banyak terlibat sejak penolakan tambang sampai demo 16 April 2011 yang kemudian berubah menjadi tragedi. Cak Seniman merupakan Koordinator Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS).

Pada peristiwa 16 April 2011, Cak Seniman berujar kepada saya bahwa dirinya terkena tembak, tapi bukan tubuhnya. “Peci saya berlubang kena tembak, sekarang masih saya simpan sebagai kenangkenangan.”

Tim yang hadir lalu disambut pula oleh Mas Widodo Sunu Nugroho. Dapat dikatakan bahwa beliaulah “makelar” yang mempertemukan tim Esbumus dengan warga di Urutsewu. Mas Sunu sendiri sedari awal adalah tokoh aktivis penting yang terlibat dalam memperjuangkan hakhak petani di Urutsewu. Beliau sendiri adalah Kepala Desa Wiromartan, salah satu desa di Urutsewu, sekaligus koordinator organisasi Urutsewu Bersatu (USB). Dari Mas Sunu pula, yang pertama kali terlibat diskusi dengan kawan-kawan GLI, tercetus ide Esbumus ini. Di rumah Cak Seniman tersebut kami dipertemukan dengan berbagai perwakilan warga Urutsewu yang menolak tunduk atas perampasan tanah oleh TNI AD. Hadir pula Kiai Imam Zuhdi, tokoh pergerakan petani dari Desa Setrojenar—desa tempat terjadinya penembakan pada 2011 lalu.

Selain tim Esbumus dari Yogya, kami juga bertemu teman-teman dari Teater GeR@K. Teman-teman dari Teater GeR@K berencana bergabung dalam aksi AAB.

Awalnya, semua orang yang hadir dalam rapat malam itu memperkenalkan diri, lalu perlahan-lahan mulai masuk dalam pembicaraan inti mengenai konflik yang terjadi di Urutsewu. Kami mulai lebih mengerti garis besar persoalan yang dihadapi warga Urutsewu dibandingkan sebelumnya. Mulai dari sejarah pembagian tanah yang disebut galur larak sampai klaim-klaim TNI AD atas tanah pesisir yang tak masuk akal, yang diklaim hingga 1.000 meter dari bibir pantai. Parahnya, sampai hari ini pun beberapa desa telah mengalami pemagaran yang memotong lahan pertaniaan dan memisahkan warga dari pantai. Ini berarti penegasan pemerkosaan atas hak tanah bagi penggarap dan penduduknya. Sangat memprihatinkan ketika beberapa warga ditanya tentang perkembangan pemagaran, mereka hanya tersenyum kecut. Misalnya di Desa Kaibon Petangkuran, Mas Muhlisin (Kepala Desa Kaibon Petangkuran) sempat berujar kepada saya dengan penuh amarah, “Rasa sakit hati kami tak terbendung kalau harus menengok pagar lagi.”

Malam itu, Angga Palsewa Putra selaku koordinator tim Esbumus mencoba memperkenalkan konsep dan rencana AAB yang akan dipentaskan, dibantu oleh Bosman Batubara dari GLI yang sedari awal merupakan salah satu konseptor Esbumus. Ringkasnya, semua warga yang hadir dalam rapat tersebut setuju dan tertarik untuk bergabung dalam AAB. Tersebutlah nama-nama desa yang berminat bergabung. Dimulai dari sisi paling timur Urutsewu yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, yakni Desa Wiromartan, disusul Desa Lembupurwo, Desa Tlogo Pragoto, Desa Mirit, Desa Mirit Petikusan, Desa Kaibon Petangkuran, hingga Desa Setrojenar di barat. Malam itu disepakati pula rencana penggunaan lapangan Desa Setrojenar sebagai ajang berlangsungnya Urutsewu.

Lapangan tempat terjadinya penembakan tiga tahun lalu tersebut persis berada di depan Laboratorium Dislitbang TNI AD yang dibangun pada 1982. Setelah berdiskusi cukup panjang dengan diselingi santapan sate Ambal, teh, dan kopi pahit, rapat secara formal diakhiri, tetapi masih tetap berlanjut dengan perbincangan. Sebelumnya, salah seorang warga yang sempat dibui akibat kasus demonstrasi pada 16 April menyampaikan keluh kesah, pengalaman, serta harapannya agar kaum tani di Urutsewu dibela. Suasana menjadi hening sesaat, agaknya sebagian besar emosi tim Esbumus tersedot.

Malam itu menjadi tonggak penting bagi teman-teman Rangka Tulang yang hadir. Di satu sisi kawan-kawan Rangka Tulang yang hadir terpanggil untuk lebih bersikeras dalam pembuatan ogohogoh, tetapi mereka juga membayangkan betapa beratnya persiapan membuat ogoh-ogoh bagi semua desa. Ditambah lagi dengan embelembel soal partisipasi warga yang tidak sedikit. Setidaknya itulah yang dikhawatirkan oleh Krisna, Rahmad, dan Agus “Gosek” ketika berbisik-bisik menjelang akhir rapat. Saat itu belum dirancang matang bagaimana jalannya AAB nanti. Tak heran kawan-kawan Rangka Tulang mulai ragu-ragu akan realisasi ogoh-ogoh. Saya sendiri tak paham apa itu ogoh-ogoh. Rahmad dan Krisna menjelaskan bahwa ogoh-ogoh itu mirip ondel-ondel, dan di Bali sering dibuat ketika merayakan upacara keagamaan.

Kami makin larut dalam riuh rendah pembicaraan, hingga satu per satu warga pamit pulang. Kami bermalam di rumah bergaya joglo khas Kebumen milik Cak Seniman. “Orang di sini biasa menyebut dengan istilah rumah bandung,” tutur Cak Seniman tentang rumahnya.

Sebenarnya, ada hal yang mengganjal hati saya, yakni tentang masukan Kiai Imam Zuhdi tentang perlunya AAB mengusung manifestasi sosok ratu adil. Menurut Kiai Imam Zuhdi, warga sangat menantikan ratu adil yang sesungguhnya. Hal ini menggelisahkan saya pribadi, sebab keyakinan akan adanya ratu adil alias juru selamat cenderung memosisikan warga sebagai penanti yang minim aspirasi dan inisiatif. Walhasil, mental semacam inilah yang mudah ditindas dan jauh dari tindak perubahan progresif.

Sepanjang abad ke-19 dan 20, Jawa banyak mengenal konsep kepemimpinan yang membawa harapan sebagai juru selamat atau messianisme, ratu adil atau milleniarisme, dan menghidupkan kembali revivalisme mitos seperti Satrio Piningit (Kartodirdjo 1992). Pangeran Diponegoro termasuk dalam kategori ratu adil dan profetik, terbukti dengan pengikutnya yang banyak dan loyal. Dalam Perang Jawa, salah satu magnet penting dalam penggerakan masyarakat adalah adanya keyakinan bahwa Pangeran Diponegoro adalah juru selamat dari jajahan kolonial. Ironisnya, beberapa kawan sempat menyetujui dan merencanakan penampilan sosok Pangeran Diponegoro dalam AAB. Namun, ini hanya menjadi kecap di benak saya sebelum terlelap.

Pagi harinya, beberapa kawan sengaja melakukan adaptasi dengan lingkungan di Urutsewu. Sebagian besar berkunjung ke pantai dan meninjau lokasi pagar yang berdiri kokoh menerobos lahan pertanian warga. Sekitar pukul 12.00 siang, tim terpecah menjadi dua.

Sebagian menuju Desa Setrojenar untuk bertemu Kiai Imam Zuhdi, sebagian lainnya menuju kediaman Pak Manijo di Desa Mirit Petikusan. Saya ikut dalam kelompok kedua.

Di rumah Pak Manijo berlangsung pembicaraan panjang lebar. Akhirnya, diputuskan bahwa warga Mirit Petikusan mendukung kegiatan AAB. Namum, Pak Manijo mendesak agar kawan-kawan juga bertemu dengan Kepala Desa Mirit Petikusan untuk menjelaskan perihal AAB.

Sekitar pukul 15.00, saya dan kawan-kawan undur diri dari rumah Pak Manijo dan berencana untuk kembali lagi di kemudian hari. Tim berkumpul kembali di rumah Cak Seniman, berbincang sebentar, lalu pamit untuk kembali ke Yogyakarta. Saya pulang dengan segudang pertanyaan tentang hak petani di negeri ini yang terus dikebiri.

Kami melalui jalur selatan yang dipenuhi lubang dan aspal yang hancur. Sebuah pertanda akan rapuhnya pembangunan akses transportasi bagi daerah pesisir Kebumen dan Purworejo. Seolah aktivitas warga di daerah ini tak membutuhkan jalan yang mulus dan lancar, padahal bendera-bendera partai berkibar di sepanjang jalur selatan. Menandai betapa partai-partai lebih memikirkan bagaimana suara diraup saat pemilu ketimbang bagaimana para pemilih yang notabene adalah rakyat turut terjamin hak-haknya dalam memiliki akses sarana dan prasarana hidup yang baik.

Jalan remuk di sepanjang jalur selatan ini oleh warga sekitar sering disebut Jalan Dandles, plesetan atau mungkin karena kesulitan mengeja Daendels. Saya sendiri ragu apakah ini jalan yang dibangun pada masa Herman William Daendels. Sebab pada masa Daendels 1808–1811, pembangunan Grote Postweg yang mengorbankan berjuta nyawa pekerja paksa tersebut tidak mencapai pesisir selatan Jawa Tengah, karena lebih fokus pada jalur utara yang menghubungkan Anyer sampai Panarukan (Toer 2011). Kalau menurut Mas Luthfi dari Etnohistori— komunitas yang fokus pada pengkajian transdisiplin antara antropologi dan sejarah, yang turut terlibat pula dalam aliansi Esbumus—jalan ini dahulu merupakan jalan aspal pertama yang menembus wilayah Kebumen, tetapi entah mengapa disebut sebagai Jalan Dandles.

Soal ini tetaplah misteri yang menggantung di benak saya. Di atas motor, saya dan Tije mengobrol soal kondisi di daerah sarang petani ini; sebuah wilayah yang kerap disebutkan oleh banyak peneliti, pengambil kebijakan, dan elite-elite birokrasi sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi dan pemasok kebutuhan pangan negeri. Namun, apakah mereka memang keblingeran sosiologi alias sosiologi of ignorance (Wertheim 2009). Pasalnya, mereka memberi penjelasan tentang pedesaan secara harmonis, tetapi mengesampingkan realitas sebenarnya bahwa para petani di sini diperdaya dan dipinggirkan dalam pembangunan.

Saya teringat pada kunjungan ketiga, antara 11–16 April 2014. Tepatnya tanggal 13 April, dua hari sebelum pentas AAB, saya berkesempatan berbincang dengan Mas Muhlisin. Ia banyak bercerita mengenai pengalamannya semenjak mulai mencalonkan diri sampai kemudian terpilih menjadi Kepala Desa Kaibon Petangkuran. Bagaimana sistem pergeseran kepemimpinan berlaku di Desa Kaibon Petangkuran, yang menampakkan adanya kesalingpahaman antara kepala desa sebelumnya dan kepala desa yang baru dengan adanya rembuk dan saling meminta nasihat. Entah mengapa saya cenderung berkesimpulan bahwa demokrasi yang berlaku di pedesaan yang salah satu aspeknya tercermin dari suksesi kepemimpinan dan prosesi pemilihan, rupanya dipahami baik oleh penduduk, terutama dalam kasus Desa Kaibon Petangkuran.

Sayangnya, dalam konteks nasional, sering kali yang terpikir mengenai demokratisasi, khususnya yang banyak berlaku di pelosok daerah, sekadar pemilihan umum semata sehingga hasilnya masih sebatas demokrasi prosedural. Padahal, sejatinya demokratisasi sangat berkaitan dengan konsepsi kesejahteraan masyarakat, aksesnya terhadap kesehatan, pendidikan, bahkan hingga tataran kesetaraan sirkulasi modal kota dan desa (Mas’oed 2003).

Sampai di sini, sejatinya gerakan massa di Urutsewu adalah sebuah agenda kedaulatan petani. Ini permulaan penting bagi demokratisasi sejati yang berbasis pada keadilan sosial, bukan sekadar demokrasi prosedural cetek dan jauh dari esensi kesetaraan hak berkehidupan yang layak dan keamanan mencari nafkah antara petani penggarap dan petani pemilik lahan, antara petani kaya (farmer) dan petani miskin (peasant). Demokratisasi yang tak melulu jargon-jargon kampanye banal yang memenuhi sepanjang Jalan Dandles di Urutsewu tanpa agenda perubahan yang riil.

Terbukti, sifat negara sebagai pengayom, pelindung, dan penjamin kesejahteraan warganya telah pupus sama sekali di sini. Justru wajah negara yang garang dalam warna loreng aparat TNI AD yang tampak mencolok di sini. Petani Urutsewu muram, aparat enggan beranjak dari tanah jajahannya, sedang negara sembunyi tangan lewat hukum yang bisu dan tuli di balik panji-panji keadilan.

Dalam kesempatan tinjauan kedua antara 21–23 Maret 2014, kami telah berbekal berbagai ide-ide baru demi memuluskan jalannya persiapan AAB. Sekitar pukul 16.00, tim Esbumus tiba di kediaman Kepala Desa Wiromartan, Mas Sunu. Kami disambut dengan berpuluh degan yang baru dipetik. Magrib tiba, kawan-kawan mulai berdiskusi perihal persiapan AAB di rumah bandung milik Pak Sunu. Hampir mirip dengan bandung milik Cak Seniman dengan empat tiang penyangga atau saka, serta susunan bambu yang rapi menjadi langit-langit. Bedanya, joglo Mas Sunu terkesan lebih baru dan lebih besar.

Perlu dimengerti sebelumnya, wilayah yang disebut Urutsewu mencangkup seluruh pesisir selatan dari wilayah Kebumen. Bagian timur berbatasan dengan Purworejo yang dipisah oleh sungai atau Kali Wawar, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Cilacap yang dipidahkan oleh Kali Kemit. Penyebutan Urutsewu sendiri belum saya ketahui asal muasalnya dengan pasti. Menurut Mas Sunu, penamaan Urutsewu diperkirakan lahir di masa galur larak. Galur larak adalah sistem distribusi tanah yang terjadi pada periode 1830–1871 pada masa kepemimpinan Bupati Ambal, Raden Poerbonegoro. Bersamaan dengan masa Tanam Paksa.

Menariknya, pembagian tanah ini didasarkan atas perbandingan antara ketersediaan lahan dengan jumlah populasi yang ada. Akibatnya setiap masing-masing keluarga tani mendapat satu bagian yang disebut sebagai lantur, maka landreform lokal ini sering pula disebut sebagai lanturan. Galur larak bertolak dari lantur dusun—tepi desa—hingga berakhir di area kisik atau banyuasin tepi laut sehingga membentuk pola pembagian lahan yang memanjang.

Dalam kunjungan kedua ini, kawan-kawan Rangka Tulang tiba belakangan sebab siangnya harus kuliah. Sebagian anggota Rangka Tulang aktif kuliah di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Rangka Tulang merupakan komunitas yang dibentuk oleh kawanan siswa yang dahulu bersekolah di Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Yogyakarta. Namanya datang dari seloroh teman-teman perihal ciri fisik siswasiswa yang bergabung, yang rata-rata berperawakan kurus. Mereka menyebut diri sebagai komunitas rupa seni, bukan seni rupa. Alasannya, kesenian tak bisa lagi dikekang dan agar seni rupa yang hidup dalam komunitas ini menjadi bentuk transdisiplin segala kesenian; seni rupa yang melazimi segala rupa kesenian. Ini kesimpulan yang saya pahami semenjak perkenalan dengan kawan-kawan Rangka Tulang beberapa bulan lalu.

Semasa masih di SMSR, pada 2011, Rangka Tulang sempat melakukan pameran kesenian pertamanya dengan kurasi dari guru mereka. Kini, anggota Rangka Tulang tak hanya dari eks-SMSR saja. Setelah suksesnya pameran kedua mereka di akhir 2013 yang mengusung judul “Mengenang Tirto Adhi Soerjo”, Rangka Tulang kembali menggelar pameran yang mengangkat tokoh Tan Malaka. Pameran itu berlangsung pada 30 Agustus–6 September 2014. Dua pameran tersebut adalah bagian dari rangkaian proyek pameran Rangka Tulang yang membawa tema besar “Para Pemula Pergerakan di Era Antikolonialisme”.

Sebagai seniman merdeka, mereka juga mengakui bahwa berkesenian itu politis. Oleh karena itu, mereka menolak elitisisme berkesenian dan memilih berpihak kepada masyarakat atau rakyat. Rakyat yang dalam realitasnya sarat dengan ketimpangan sosial sehingga proporsi antara kaya dan miskin begitu senjang. Pilihan untuk bergabung dengan Esbumus adalah sebuah konsekuenesi demi proses berkesenian bersama rakyat Urutsewu yang sampai hari ini termarginalkan dan tercerabut dari keadilan sosial.

Tinjauan kali kedua menargetkan tim Esbumus untuk berhubungan lebih intens dengan warga. Semua organ Esbumus diharuskan melakukan pendekatan terhadap warga di masing-masing desa yang telah disepakati menjadi tempatnya bekerja. Berdasarkan beberapa pertimbangan, akhirnya ogoh-ogoh diputuskan hanya dibuat di empat desa, yaitu Wiromartan, Lembupurwo, Tlogo Pragoto, dan Mirit.

Desa Wiromartan mendapatkan jatah untuk membuat ogoh-ogoh yang relatif sederhana, yakni kukusan (kerucut dari anyaman bambu yang biasa dipakai untuk mengukus nasi). Ukuran kukusan dibentuk lebih besar dari umumnya, sehingga sanggup memuat orang di dalamnya. Pada Sabtu malam, 22 Maret 2014, saya menemani Yono— salah satu kawan mahasiswa dari ISI Yogyakarta yang turut bergabung dalam Rangka Tulang terkait proyek Esbumus—menerangkan kepada kawan-kawan warga di Desa Wiromartan mengenai ogoh-ogoh kukusan tersebut. Disepakati dalam rapat yang dihadiri sekitar 15 warga tersebut bahwa akan digunakan damen, anyaman bambu yang biasa dipakai sebagai wadah ketika menjemur gabah, sebagai bahan membuat kukusan.

Cara pembuatannya dijelaskan dan diilustrasikan Yono melalui papan tulis yang ada di rumah Mas Sunu. Kesimpulannya, dibutuhkan bambu untuk kemudian dipotong dan dipilah sesuai ukuran agar membentuk kerangka kerucut kukusan. Selanjutnya, damen diikatkan dan disematkan pada kerangka kerucut tersebut. Kukusan dilengkapi pegangan pada bagian dalam dan dilubangi menyerupai mata. Akan disiapkan enam buah kukusan yang akan dipakai dalam adegan kemunculan setan-setan (yang bersembunyi dalam kukusan) di pentas teater saat AAB. Setan-setan diibaratkan sebagai penjelmaan intel-intel TNI AD yang menyusupi kehidupan warga Urutsewu untuk melemahkan kedaulatan petani.

Untuk Desa Lembupurwo, telah ditetapkan untuk membuat ogohogoh gapura. Sayangnya, menurut Krisna, partisipasi warga Lembupurwo masih minim dan ini meresahkannya. Hal yang sama dikeluhkan Rahmad mengenai rendahnya kemauan warga untuk berkumpul membicarakan persiapan ogoh-ogoh di Desa Mirit. Rahmad sempat berujar bahwa dia akan mempersiapkan sendiri apabila menjelang 16 April, warga tak juga banyak membantu. Desa Mirit mendapat jatah mempersiapkan ogohogoh berbentuk buah-buahan, layaknya sedekah bumi. Gunungan atau tumpeng hasil bumi sendiri menurut Mas Sunu merupakan ritual yang dahulu sering dilakukan ketika habis masa panen, warga di Urutsewu menyebutnya jolenan. Namun, menurut Mas Sunu, ritual ini sudah mulai ditinggalkan. Kalaupun ada, bentuknya sudah berbeda dengan yang dahulu. Kendati demikian, dalam mempersiapkan ogoh-ogoh tumpeng jolenan tersebut, Rahmad telah kenal baik dengan Pak Dipo dan Mas Sugi, warga Mirit yang paling antusias dan rela melakukan apa saja demi persiapan tersebut.

Di Desa Tlogo Pragoto, Adnan “Cempe” yang mendapat peran mempersiapkan ogoh-ogoh berbentuk liong atau buto barongan. Dari cerita Cempe tentang pertemuan di rumah Mas Iwan, salah seorang penggerak pemuda di Desa Tlogo Pragoto, juga didapat masalah serupa. Kesimpulannya, masih belum ada kemauan kuat dari warga untuk bekerja sama mempersiapkan ogoh-ogoh. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan intensitas perkenalan dan pendekatan dalam proses menuju pelaksanaan AAB. Umumnya, kawan-kawan berekspektasi tinggi akan persiapan AAB, tetapi dalam realisasinya belum berkenalan baik dengan warga. Bahkan menurut beberapa warga, persiapannya terkesan ndadak (mendadak), seolah yang berkenan mengadakan AAB bukan warga Urutsewu, melainkan tim Esbumus sendiri. Hal ini menggelisahkan.

Pada malam Minggu, kami berlima, yakni Rahmad, Krisna, Yono, Tije (anggota GLI), dan saya berbincang seusai berdiskusi dengan warga di desa kami masing-masing. Kami bergurau sambil membicarakan perihal bagaimana sebaiknya melakukan pendekatan dengan warga agar mereka tertarik dan mengerti bahwa AAB adalah solidaritas yang tulus, tanpa mengharap pamrih apa pun selain kedaulatan petani dalam idiom Urutsewu Bersatu.

Sampailah kami pada pengertian bahwa pergerakan yang mempertemukan kawan-kawan di Yogya dengan kawan-kawan di Urutsewu bukanlah proyek mudah. Saling pengertian antara keduanya merupakan biang menuju persemaian gerakan ini. Tak ada yang menjadi guru maupun murid, hanya tekad dan kerja sama menuju gerakan massa yang mengikatnya. Massa yang menolak tunduk oleh klaim sepihak TNI AD. Massa yang tak saling kenal, bertemu di pedesaan, lalu luruh menjadi ombak perlawanan.

Tak terasa malam menjelang dini hari dan kami berlima terlelap di teras depan rumah bandung Mas Sunu. Maklum, tinjauan kali ini mendatangkan banyak kawan dari Yogya hingga ruang tamu penuh sesak.

Meniup Api dalam Sekam

Akhirnya, tibalah kunjungan terakhir dan terpanjang antara tanggal 11 sampai hari pelaksanaan 16 April. Tim Esbumus semakin didesak untuk memperhebat segala prosesi agar mematangkan persiapan, baik itu ogoh-ogoh, tari-tarian, aransemen musik, serta yang utama, yakni kesiapan para warga di masing-masing desa sesuai dengan jatah peran dalam arak-arakan.

Selain keempat desa yang menjadi lokasi pembuatan ogoh-ogoh, terdapat desa lain seperti Kaibon Petangkuran dan Mirit Petikusan yang didampingi kawan-kawan Sanggar Nusantara dan Mantra Merah Putih untuk berlatih tari-tarian dan aransemen musik. Dalam hal ini, warga Kaibon Petangkuran berlatih aransemen musik menggunakan kentongan dari bambu, sedangkan warga Mirit Petikusan berlatih aransemen musik dengan lesung.

Sejauh yang saya ketahui, pelatihan bersama warga Kaibon Petangkuran berlaku setiap malam di depan kediaman Lurah Kaibon Petangkuran, yakni Mas Muhlisin. Maklum, memang hampir sebagaian besar warga petani di Urutsewu tersita waktu siang harinya untuk melakukan aktivitas rutin pertanian. Akibatnya, malam menjadi kesempatan yang paling mungkin.

Minggu 13 April 2014, malam hari. Sembari berbincang dengan Mas Muhlisin saya memperhatikan antusiasme warga yang berlatih. Lebih dari sepuluh orang belajar menari dipimpin oleh Abi, kawan dari Sanggar Nusantara, dengan diiringi biola, kentongan, suling, dan gitar. Gerakan tarinya campuran antara tari khas Maluku, Soya-Soya, dan tarian yang diadaptasi dari cara mencangkul para petani.

Karena terlambat sehari, saya baru sampai pada 13 April siang. Saya menumpang sekaligus menjadi penunjuk jalan bagi rombongan Etnohistori yang baru pertama kali berkunjung ke Urutsewu. Adapun agenda Etnohistori selain melakukan tinjauan, juga membawa bermaksud mengadakan workshop membatik. Sementara, kawan-kawan Rangka Tulang sendiri telah bergerak sangat efisien. Bahkan mereka sengaja menambah personel dalam rangka menyongsong detik-detik menjelang 16 April. Selain Adnan “Cempe”, Krisna, Rahmad, Agus “Gosek”, dan Yono yang dalam tinjauan sebelumnya sempat datang, kali ini kawankawan Rangka Tulang bertambah dengan hadirnya Vina Puspita, Feri Kurniawan, dan Andri Nur Cahyo. Kawan-kawan Rangka Tulang yang telah hadir di lokasi langsung membagi peran dan menenggelamkan diri pada aktivitas di empat desa terkait.

Rahmad dan Andri bahkan sengaja bermalam di rumah Pak Dipo di Mirit agar lebih fokus menggarap ogoh-ogoh jolenan. Saat saya mampir pada tanggal 14 dan 15 siang, Rahmad dan Andri selalu tampak sibuk mempersiapkan sablon dan buah-buahan palsu. Buah-buahan palsu terbuat dari bola plastik, lalu dicat mirip melon dan semangka, kemudian diisi dengan pasir. Perlengkapan buah palsu tersebut sesuai dengan tuntutan skenario adegan dalam AAB yang nantinya digunakan sebagai senjata petani Laskar Caping saat menghancurkan gapura dan menyerang setan-setan.

Dalam mempersiapkan ini, sayangnya Rahmad dan Andri hanya ditemani sedikit warga yang tampak aktif mempersiapkan ogoh-ogoh tersebut, seperti Pak Dipo, Mas Sugi, dan Mas Ngaiso. Beruntung, kawan seniman dari Sanggar Wayang Sampah Lereng Kendeng, Pati, yakni Anton dan Toni, datang membantu ke Mirit dan Tlogo Pragoto.

Krisna dan Agus “Gosek” berfokus pada Lembupurwo untuk mempersiapkan ogoh-ogoh Gapura. Sewaktu saya datang ke sana bersama Angga memperhatikan pembuatan pada tanggal 15 siang, ogoh-ogoh gapura berwarna loreng—yang sangat mirip dengan warna TNI AD—berdiri megah dengan tinggi sekitar dua setengah meter, dihiasi rupa buto atau kala, raksasa dalam mitologi Jawa yang bertaring besar dan berlidah panjang. Prosesi pembuatannya membutuhkan waktu sekitar tiga hari. Saat itu Agus “Gosek” sedang sibuk menyablon baju-baju yang dipesan anak-anak sampai bapak-bapak dan ibu-ibu, sedangkan Krisna tampak sibuk mempersiapkan wayang-wayangan bersama kawan-kawan pemuda dan bapak-bapak di Lembupurwo.

Jargon-jargon yang diteriakkan warga Lembupurwo pada wayang yang dibawa rombongan mereka sangat kentara menunjukkan sikapnya, seperti “Hentikan pemagaran!” atau “Kembalikan tanah warga”. Bahkan di tempat Adnan Cempe dan Vina di Desa Tlogo Pragoto, telah tertempel stiker yang dipesan Pak Bolot bertuliskan Wong Bodho Duwe Karep atau ‘orang bodoh pun punya keinginan atau punya hak’.

Pada 14 April siang, para warga dan pemuda di Desa Tlogo Pragoto bersama Anton, kawan dari Kendeng, sedang mempersiapkan barongan yang berupa singa besar bertaring. Vina dan Cempe tampak mempersiapkan kertas semen, lem, serta cat, di samping berdiskusi dengan Pak Bolot, salah seorang warga yang aktif mempersiapkan ogoh-ogoh tersebut. Mengenai Tlogo Pragoto, selain membuat buto barongan besar, tampaknya warga berinisiatif membuat ogoh-ogoh berbentuk menyerupai naga dan orang-orangan sawah dari jerami.

Saya sendiri menemani Yono dan Feri bekerja sama dengan warga Desa Wiromartan. Pada 13 April sore, saya sampai pada kerumunan ramai di depan rumah Pak Sabar di Wiromartan. Yono dan Feri tampak sibuk mengecat tubuh barongsai. Barongsai berbentuk naga ini merupakan inisiatif warga Wiromartan, nantinya diperagakan dengan dipegangi enam orang. Tubuh barongsai naga berwarna hijau dengan coretan kombinasi warna putih, hitam, dan kuning di sana-sini menyerupai sisik. Kain bahan barongsai naga menurut Mas Sunu merupakan sumbangan dari Mas Ratiman, salah seorang warga yang sangat antusias dengan AAB dan selalu hadir dalam setiap rapat persiapan, tetapi tak dapat mengikuti prosesi AAB di hari-H sebab urusan pekerjaan. Sebuah bentuk kepedulian dan rasa tanggung jawab meski tak bisa hadir.

Bapak-bapak dan pemuda Wiromartan sejak semula memang paling ramai dan bersemangat, baik ketika rapat, pembuatan ogohogoh, barongsai, maupun wayang. Tampak kerja sama kawan-kawan di Wiromartan sangat kompak. Terbukti, perlengkapan 10 buah pacul kayu yang dipesan kawan-kawan penari di Kaibon Petangkuran tersedia hanya dalam waktu dua jam pembuatan. Hari itu, enam kukusan juga selesai dibuat, hanya tinggal dicat.

Keramaian itu tak hanya berkat para pemuda dan bapak-bapak, tetapi juga karena canda tawa anak-anak yang didampingi Vina dan Gosek untuk melukis dan mewarnai di atas kain putih panjang. Anakanak terlihat begitu antusias dengan aktivitas melukis di atas tiga buah kain putih sepanjang dua setengah meter dan lebar satu meter. Anak-anak perempuan dan laki-laki bergabung dalam workshop lukis tersebut. Ada yang menggambar rumah sakit, pekarangan, dan— yang paling menarik—backhoe yang sedang mengeruk. Backhoe itu digambar oleh seorang anak laki-laki.

Desa Wiromartan memang merupakan salah satu desa yang akan dimasuki perusahaan penambangan pasir besi. Alat-alat berat bahkan sempat masuk ke desa ini pada 2012. Syukurlah, para penambang dan perusahaannya berhasil diusir lewat demonstrasi dan tuntutan warga Urutsewu. Mas Sunu, sebagaimana kami tonton dalam dokumentasi video saat demo penolakan tambang pasir, tampak aktif berorasi. Menurut Mas Sunu, kesuksesan penolakan tambang pasir banyak membantu kampanyenya saat mencalonkan diri menjadi kepala desa. Menurutnya, dalam pencalonan diri menjadi pemimpin, baik kepala desa, kepala daerah, sampai gubernur dan presiden sekalipun, semestinya dituntut suatu tindakan riil dari pemimpin bagi masyarakat sehingga tak sekadar menebar janji.

Tanggal 15 April, hari Selasa sore, diadakan geladi resik di lapangan Desa Kaibon Petangkuran. Semua perwakilan warga dari Desa Wiromartan, Lembupurwo, Tlogo Pragoto, Mirit, Mirit Petikusan, dan Kaibon Petangkuran berkumpul di lapangan yang sebagian besar dikelilingi tanaman tebu. Suasana begitu meriah. Anak-anak yang tak terlibat tampak gembira menonton. Keramaian memicu penjaja makanan keliling mampir untuk berjualan di sekitar lapangan.

Keenam desa yang terwakili dalam geladi resik tersebut memperlihatkan semangat dan kemauan mereka untuk menyukseskan AAB. Kawan-kawan Rangka Tulang maupun tim Esbumus secara keseluruhan terlihat bahagia. Apa yang dikhawatirkan di awal terbukti salah. Keraguan akan realisasi, baik ogoh-ogoh maupun bentuk skenario teater Laskar Caping, kini terlihat jelas kepastiannya, meski dalam tempo latihan yang sebentar.

Terdengar kabar bahwa Desa Setrojenar sedianya tak bergabung dalam prosesi AAB, tapi mereka berkenan menyambut rombongan enam desa tersebut di lapangan desanya esok hari. Kiai Imam Zuhdi dan warga Setrojenar telah mempersiapkan acara rutin, yakni mujahadah di lapangan tersebut, termasuk mempersiapkan penampilan kesenian jatilan.

Seusai geladi resik, kawan-kawan melakukan evaluasi sebentar, kemudian kembali ke desa masing-masing untuk beristirahat dan menambal persiapan yang kurang. Dana yang telah terkumpulkan oleh kawan-kawan tim Esbumus dalam penggalangan dana jauh hari sebelumnya kini telah disalurkan dalam bentuk persiapan material AAB. Segala latihan, dana, dan semangat yang telah menumpuk dipertaruhkan pada 16 April 2014.

Akhirnya, hari yang ditungggu-tunggu pun tibalah. 16 April 2014. Koordinator dan pelaksana lapangan telah menempatkan diri pada desa masing-masing. Rombongan Wiromartan berkumpul di depan warung kopi. Truk telah siap membawa muatan ogoh-ogoh kukusan, barongsai naga, dan wayang-wayangan. Warga yang mendapat peran memainkan barongsai naga dicat wajahnya oleh Yono dan Feri, termasuk pemeran setan-setan yang akan bersembunyi di balik kukusan. Berbalut kaos hitam dan celana pendek gelap, tanpa ragu mereka rela wajahnya dicoreng-coreng dengan cat demi sebuah peran dalam AAB. Pemeran Bos Mafia, Pak Sutiono, juga telah mempersiapkan diri dengan baju dan celana pendek putih, berdasi, berkaos kaki putih, serta bersepatu hitam. Ia adalah salah satu warga Wiromartan yang sangat antusias dan selalu tampak di setiap rapat persiapan. Tak heran beliau segera menerima ketika ditunjuk menjadi pemeran Bos Mafia dalam skenario teater Laskar Caping.

Setelah rampung segala persiapan, berangkatlah warga Wiromartan atas instruksi kepala desa, Mas Sunu. Saya sendiri membonceng Pak Sutiono. Truk yang mengangkut ogoh-ogoh, barongsai naga, wayang-wayangan, serta beberapa warga berada paling depan, disusul mobil pickup yang membawa sound system. Lalu, rombongan berpuluh motor membuntuti dari belakang, termasuk kami bertiga: Yono, Feri, dan saya.

Rombongan Wiromartan berjalan perlahan diiringi salawat yang dilantunkan cukup keras melalui sound system. Di jalan, rombongan ini bertemu satu per satu rombongan lain. Rombongan Lembupurwo dengan gapuranya tampak mencolok, disusul rombongan Tlogo Pragoto dengan ogoh-ogoh buto barongan, rombongan Mirit dengan ogoh-ogoh tumpeng jolenan, dan rombongan Mirit Petikusan.

Rupanya, rombongan penari dan pemusik Kaibon Petangkuran telah berangkat lebih awal menuju lapangan Setrojenar. Di sepanjang perjalanan menuju Setrojenar, benar-benar tercipta sebuah arakarakan yang menggetarkan hati saya. Bagaimana sebuah massa yang terkumpul terlihat kompak dari desa ke desa. Barangkali ini yang disebut romantisme revolusioner. Rombongan massa yang sangat ramai dan teratur dengan diiringi salawat menimbulkan sebuah keharuan bagi saya. Orang-orang di sepanjang jalan menonton dan berteriak-teriak mengelu-elukan rombongan.

Sesampainya di pertigaan menuju lapangan Setrojenar, mendadak suasana berubah. Tampak barisan tentara menutup jalan menuju lapangan. Mereka berseragam lengkap dengan menenteng senjata jenis SS-1. Rombongan kami terhenti sesaat, lalu lanjut lagi. Tepat 200 meter sebelum lapangan, rombongan dihentikan lagi secara mendadak oleh sepasukan tentara tersebut. Mas Sunu memberi sinyal agar tim dokumentasi yang berada di belakang rombongan agar maju ke depan. Terjadilah sebuah negosiasi. Mas Sunu sendirian, membelakangi ratusan rombongan massa, berhadapan dengan seorang tentara yang memegang tongkat kayu. Di sampingnya belasan tentara menenteng SS-1. Rupanya tentara yang memegang tongkat tersebut adalah Dandim 0709/Kebumen. Di bajunya tertera namanya: Dany.

Mas Sunu menjelaskan, tujuan rombongan ini semata-mata sebuah misi kesenian memperingati penembakan 16 April. Mas Sunu juga menegaskan bahwa sama sekali tidak ada unsur kerusuhan dalam arakarakan ini. Dany mendesak agar rombongan harus izin terlebih dahulu pada Kepala Desa Setrojenar. Kepala Desa Setrojenar menghilang, justru yang muncul adalah ketua panitia mujahadah. Tanpa perlu dikomando, ketua panitia mujahadah mengizinkan rombongan untuk masuk. Tampaklah peran polisi sebagai pamong warga hilang sama sekali. Polisi berada di bawah kendali tentara. Tentara di sini memperlihatkan watak kerasnya di hadapan rakyatnya, bahkan mengancam akan merepresi. Kini kesimpulannya, terlihat bahwa tentara rakyat yang berarti tentara untuk keamanan rakyatnya terbukti hanya sekadar mitos belaka, sebab tentara hanya mengerdilkan kekuatan (baca: hak) sipil a.k.a. rakyat (Pontoh 2005).

Saya sempat penasaran dengan nasib rombongan Kaibon Petangkuran yang lebih dahulu berangkat. Rupanya menurut Angga, rombongan Kaibon Petangkuran dengan tim pemusik dan penari tidak diadang sama sekali. Hanya saja, beberapa aparat sempat memburu beberapa kawan dari tim Esbumus, khususnya Angga sendiri. Tampaknya mereka terkejut dengan kehadiran rombongan Kaibon Petangkuran yang datang dulu dari mereka.

Setelah berkumpulnya seluruh warga di lapangan Setrojenar, perlengkapan teater Laskar Caping diletakkan di pinggir lapangan. Sementara, di lapangan Setrojenar sedang berlangsung mujahadah oleh ribuan orang yang dipimpin Kiai Imam Zuhdi. Panitia acara mujahadah telah menyiapkan makanan bagi rombongan yang baru hadir. Semuanya langsung berbaur dengan peserta mujahadah dan ikut menikmati hidangan. Hal ini tiada mengherankan sebab warga Setrojenar sendiri telah mempersiapkan diri demi menyambut kehadiran rombongan AAB dari kelima desa.

Tampak jelas kaos-kaos yang dipakai para warga yang bergabung dengan rombongan berhiaskan sablon bertuliskan “Tegakkan kedaulatan petani Urutsewu”. Sablon ini sendiri memang telah lama dipersiapkan oleh kawan-kawan Rangka Tulang. Sejak jauh-jauh hari, para warga yang berminat dipersilakan untuk mengumpulkan kaos untuk kemudian disablon secara bergilir. Menjelang pukul 12.00, teater Laskar Caping dipentaskan. Secara keseluruhan, jalannya pentas Laskar Caping berlangsung sangat meriah. Terbukti dengan animo warga Urutsewu yang datang mencapai ribuan orang demi menonton acara ini. Tak luput jepretan kamera di mana-mana, menandakan aktivitas peliput, baik wartawan maupun tim dokumentasi Esbumus. Menjelang akhir pentas, beberapa pemeran tampak melakukan improvisasi, sebab beberapa perencanaan naskah berubah sesuai situasi saat pentas.

Acara AAB diakhiri dengan pernyataan sikap dan doa yang dipimpin Kiai Imam Zuhdi. Warga Setrojenar sendiri tampak terkejut dengan sajian pentas Laskar Caping tersebut. Menurut salah satu warga, hal ini baru pertama kalinya sebuah pagelaran kesenian dipentaskan di lapangan Setrojenar sebagai sebuah ekspresi perlawanan. Ia tidak menyangka bahwa kesenian sanggup menjadi ekspresi protes yang tak kalah ketimbang demo. Bahkan ia mengharapkan agar kelak warga Setrojenar diikutkan dalam aksi arak-arakan di tahun mendatang. Kesenian hari itu pun hadir sebagai sebuah rambu-rambu realitas sosial yang menampilkan buruknya perlakuan negara melalui aparat negaranya terhadap hak-hak tanah pertanian bagi para penggarapnya sekaligus warga negaranya. Api seni perlawanan telah ditiupkan oleh Laskar Caping hari itu, membakar massa menjadi lebih berani menantang TNI AD yang telah bertindak sewenang-wenang di tanah petani. Menantang bukan sembarang menantang, tetapi menantang sebagai sebuah ikhtiar perjuangan hak-hak petani atas lahan, keamanan mencari nafkah, dan demi sebuah nilai mutlak keadilan sosial.***

Arak-arakan Budaya dalam Rupa Seni

Nanda Aria

Mengapa ke Urutsewu?

WAKTU itu awal Februari 2014 ketika Angga mengirimi saya pesan melalui Facebook mengabari soal perjumpaannya dengan Cak Sunu setelah Serial Diskusi Kedaulatan yang digagas kawan-kawan GLI dengan tajuk “Kedaulatan Desa”, yang Cak Sunu adalah salah seorang pesertanya. Dari pesan yang saya terima—selepas diskusi berlangsung—Angga, Bang Rey, dan Bosman (ketiganya aktivis GLI) ngobrol di warung kopi Semesta dengan Cak Sunu. Topik pembicaraan mereka kira-kira mengenai kondisi desa-desa di kawasan Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah.

Urutsewu adalah kawasan yang terdiri dari lima belas desa yang membentang dari Sungai Luk Ulo di sebelah barat hingga Sungai Wawar di sebelah timur. Cak Sunu adalah Kepala Desa Wiromartan, salah satu desa yang masuk dalam kawasan ini. Di Urutsewu tengah terjadi konflik antara TNI AD dengan para petani. Konflik berawal dari pencaplokan tanah rakyat petani oleh pihak TNI AD dengan dalih digunakan untuk latihan militer, dan kemudian coba diperkuat dengan alasan bahwa tanah tersebut milik negara.

Tanah yang semula diklaim TNI AD hanya sekitar 200 meter dari bibir pantai lama-kelamaan bergeser semakin menjauh dari bibir pantai menjadi 500 meter, dan kemudian 1.000 meter—semakin jauh memasuki area pertanian warga. Berkembangnya luasan tanah yang diklaim oleh TNI AD tentu semakin mempersempit tanah rakyat. Pada titik inilah kemarahan rakyat tak dapat dibendung lagi. Masyarakat, yang sebagian besar petani, berkumpul pada 16 April 2011 untuk melakukan penolakan terhadap pencaplokan tanah warga di Desa Setrojenar dengan menggunakan ziarah kubur korban ledakan mortir sebagai momen konsolidasi perlawanan, hingga terjadi penembakan, penganiayaan warga, serta perusakan kendaraan bermotor dan perangkat digital oleh pihak TNI AD.

Penggeseran patok batas tanah oleh TNI AD ini tidak terlepas dari upaya untuk menangguk untung dari pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang melewati kawasan Urutsewu, dengan harapan akan mendapatkan dana pembebasan lahan untuk pembangunan jalan. Kandungan material berupa bijih besi yang terdapat di kawasan tersebut juga menjadi daya tarik lain yang membuat TNI AD melakukan klaim tersebut. Belakangan, TNI AD mengeluarkan izin peminjaman lahan untuk penambangan pasir besi kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang.

Kronologi kejadian yang saya ketahui belakangan inilah yang menjadi perbincangan antara Angga, Bang Rey, Bosman, dan Cak Sunu di warung kopi Semesta pada malam setelah diskusi. Setiap tahunnya, masyarakat Urutsewu memperingati tragedi penembakan 16 April dengan melakukan mujahadah (doa bersama) di depan markas Dislitbang TNI AD di Desa Setrojenar. Acara yang dilakukan sejak tahun 2012 ini selalu mendapat intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak TNI AD dan preman bayaran. Demikian yang saya dengar.

Dari perbincangan di warung kopi tersebut muncullah ide untuk membuat acara kesenian di Urutsewu. Acara ini dimaksudkan sebagai bagian dari peringatan tragedi 16 April 2014 mendatang. Angga yang juga pegiat teater yang tergabung di komunitas Teater 42 mengajak saya untuk ikut terlibat dalam acara ini. Saya diminta untuk turut memPDC13 kawan-kawan dari Komunitas Rupa Seni Rangka Tulang, tempat saya sebagai kurator yang mendamping kawan-kawan perupa ini, dengan tujuan agar kawan-kawan mau terlibat dalam acara ini. Posisi saya yang waktu itu masih di kampung, di Sumatra sana, membuat saya tidak dapat melakukan PDC langsung ke kawan-kawan perupa. Dalam pesan Facebook itu, kalau saya tidak salah ingat, Angga mengatakan, “Ini bagian dari bentuk riil aksi turun ke masyarakat, daripada diskusidiskusi terus dan enggak gerak, kan, capek,” katanya, yang juga saya amini.

Komunitas Rupa Seni Rangka Tulang adalah komunitas yang bergelut di bidang kesenian, yang tidak menutup ruang gerak mereka hanya di seni rupa saja, melainkan juga masuk ke cabang-cabang seni lainnya, seperti performance art, teater, tari, musik, dan lain-lain. Komunitas ini awalnya dibentuk oleh sekelompok siswa yang waktu itu masih bersekolah di Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Yogyakarta, yang kemudian berlanjut hingga sekarang di mana sebagian dari mereka adalah mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta

Dalam beberapa bulan terakhir, komunitas ini rutin melakukan serial diskusi dengan tema “Para Pemula Pergerakan di Era Antikolonialisme di Indonesia”. Diskusi dilakukan sebagai bagian dari riset yang bertujuan untuk memetakan siapa saja tokoh-tokoh yang dapat digolongkan sebagai “Para Pemula” yang kriterianya sudah ditentukan sebelumnya, untuk kemudian dituangkan dalam karya seni dan dipamerkan. Namanama tokoh pergerakan seperti Tirto Adhi Surjo, Sosrokartono, Tjipto Mangoenkoesoemo, Kartini, Mas Marco, Tan Malaka, dan tokoh-tokoh lainnya ditelusuri peran dan pergerakannya. Namun, diskusi hanya akan tinggal diskusi ketika tokoh yang dikaji bicara soal memerangi penindasan dan perampasan hak rakyat, tapi pelaku diskusi hanya diam ketika permasalahan yang sama terjadi di sekitarnya. Mungkin ini yang disebut Angga dengan “daripada diskusi-diskusi dan enggak gerak!”.

Beberapa hari setelah pesan Facebook itu, saya digabungkan dalam grup pesan Facebook lainnya yang diberi judul “Agenda Kebumen”. Dalam grup pesan tersebut sudah bergabung banyak orang lainnya yang mewakili berbagai disiplin ilmu dan seni. Mulai dari para akademisi, antropolog, perupa, penari, pemusik, filmmaker, cerpenis, peneliti, juga warga Urutsewu sendiri. Diskusi berlanjut di dalam grup tersebut, membahas konsep kesenian seperti apa yang akan dibikin di Urutsewu. Dan ditetapkanlah jadwal temu untuk membahas lebih lanjut mengenai acara tersebut, pada 19 Februari 2014 di Pendopo Hijau Yayasan LKiS, Yogyakarta.

Adnan “Cempe” Aditya yang merupakan anggota komunitas Rangka Tulang ternyata sudah di-PDC Angga di warung kopi Lembayung. Begitu juga dengan Rahmad, anggota Rangka Tulang lainnya, di waktu yang terpisah. Hasil pembicaraan antara Cempe dan

Rahmad kemudian dilempar ke kawan-kawan Rangka Tulang lainnya, yang kemudian ditanggapi positif oleh mereka.

Konsep Pertunjukan dan Persiapan Turun Lapangan

Pertemuan berlangsung tanggal 19 Februari 2014 malam di Pendopo Hijau Yayasan LKiS, dengan dihadiri oleh orang-orang yang berada di dalam grup pesan Facebook tadi, termasuk Kepala Desa Wiromartan, Cak Sunu. Dari Rangka Tulang datang Cempe, Rahmad, dan kalau tidak salah Krisna John. Malam itu dimulai dari perkenalan masing-masing orang dan komunitas/organisasi yang diwakili. Terkumpullah komunitas Mantra Merah Putih, Sanggar Nusantara, Teater 42, GLI, dan Rangka Tulang. Pertemuan tersebut terfokus pada penjelasan Cak Sunu soal kondisi sosial masyarakat Urutsewu dan alasan memilih kebudayaan sebagai alternatif gerakan.

“Kesenian ini dapat menjadi sebuah sarana untuk ‘membasahi’ jiwa masyarakat. Ini bisa menjadi media untuk mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan masyarakat. Ini juga bisa menjadi media untuk menumbuhkan rasa solidaritas di antara sesama warga,” ungkap Cak Sunu ketika itu. Dari penjelasan inilah masing-masing bidang seni menggali ide dasar soal kegiatan kesenian yang akan dibentuk. Malam mulai larut, diskusi berlanjut, pertanyaan seputar Urutsewu terus bergulir, masing-masing bidang seni mencoba mengeksplorasi data yang didapat dari penjelasan Cak Sunu dengan berbagai tawaran ide.

Setelah berdiskusi, disepakatilah bahwa draf konsep acara akan dibuat oleh Bosman Batubara yang berisi tujuan, azas kerja, siapa yang terlibat, hingga susunan kepanitiaan. Draf kemudian akan dibagi ke grup Facebook dan masing-masing orang akan mengomentari draf ini. Pertemuan selanjutnya diagendakan untuk membahas konsep yang sudah disusun ini.

Pertemuan selanjutnya dilaksanakan, masih di Pendopo Hijau LKiS, kali ini melibatkan lebih banyak orang. Pada pertemuan lanjutan ini dibentuklah aliansi yang dinamakan Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu, yang terdiri dari 12 kelompok seniman, aktivis, dan intelektual yang mengambil peranan masing-masing dalam acara ini.

Dalam pertemuan ini juga disepakati acara yang akan dilaksanakan adalah berupa “Arak-arakan Budaya Kedaulatan Tanah Petani Urutsewu”. Acara ini akan menggabungkan kesenian teater, musik, tari, dan seni rupa dalam satu pertunjukan. Untuk menyukseskan acara ini dipilihlah susunan kepanitiaan yang bertanggung jawab terhadap lingkup kerjanya masing-masing. Angga terpilih sebagai Koordinator Umum yang bertanggung jawab mengoordinasi aliansi dan memastikan acara berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadwal survei lapangan juga disusun. Survei direncanakan akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pada 7–9 Maret 2014 untuk mendiskusikan konsep dan merekam keseharian warga Urutsewu sebagai upaya menggali ide. Kedua, pada 11–16 April, guna melakukan workshop dan menginisiasi kelompok kesenian di tiap bidang seni, yang kemudian hasil workshop inilah yang akan diarak pada tanggal 16 April.

Dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai penggalangan dana yang akan dilakukan oleh kawan-kawan aliansi untuk menutupi biaya operasional selama proses pengerjaan acara kesenian ini. Bams dari Mantra Merah Putih ditunjuk sebagai koordinatornya. Untuk tiaptiap bidang seni ditunjuk 1–2 etnograf yang bertugas mendampingi kelompok kesenian ini. Tugasnya menggali data yang kira-kira dibutuhkan oleh para seniman dalam penggarapan ide. Saya ditunjuk untuk mendampingi kawan-kawan Rangka Tulang sebagai etnograf, bersama Adhi Pandoyo, yang juga merupakan kurator Rangka Tulang.

Sebelum bergerak ke Urutsewu, kawan-kawan Esbumus, demikian kemudian Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu disingkat, diberikan pelatihan singkat etnografi. Tujuan dari pelatihan ini ialah menjelaskan konsep dan metode etnografi kepada seluruh tim yang terlibat. Selain pelatihan singkat etnografi, juga diberikan materi singkat “Seni dan Gerakan Sosial”. Pelatihan singkat ini diampu oleh Luthfi dan Bosman. Di sela-sela materi seni dan gerakan sosial, Bosman memberikan kami kertas yang nantinya akan diisi dengan jawaban dari pertanyaan “Apa itu seni?”. Kumpulan jawaban yang kami isi inilah nantinya yang akan menjadi “Sikap Seniman Merdeka” setelah disusun dan dirapikan oleh Bosman dan pengarang Dwicipta.

Dalam survei awal, peserta survei dari Rangka Tulang yang turut serta adalah Cempe, Rahmad, Gosek, dan Krisna John. Ditambah dengan Adhi, etnograf. Segala sesuatu yang dibutuhkan dalam tahap survei awal ini sudah terpenuhi. Konsep acara yang akan ditawarkan ke masyarakat di Urutsewu, gambaran awal kondisi lapangan, mental, dan fisik. Dengan jadwal yang sudah disepakati, kami berkumpul di depan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pukul 15.00, 7 Maret 2014. Berboncengan dengan Fajrin beserta 14 motor lainnya, saya berangkat menuju ke kawasan Urutsewu, Kebumen. Kami tiba di kediaman Cak Seniman, salah seorang warga Desa Kaibon Petangkuran, salah satu desa di Urutsewu, kurang lebih pukul 20.30. Cak Seniman adalah koordinator Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS).

Sesampainya di sana, kami sudah ditunggu oleh—kalau tidak salah—empat orang warga desa. Semua orang lalu berkumpul dan saling memperkenalkan diri. Warga desa lainnya mulai berdatangan. Agenda malam itu adalah membahas tawaran konsep yang sudah disusun aliansi Esbumus di Yogyakarta. Konsep didiskusikan. Masukan dari warga desa mulai bermunculan. Di sela-sela diskusi tawaran konsep acara, beberapa kawan Rangka Tulang membuat sketsa suasana diskusi.

Masih dalam pertemuan ini, Cak Seniman memaparkan kronologi penguasaan tanah Urutsewu dari masa Hindia Belanda hingga saat ini. Menurut saya, Cak Seniman dengan data-data yang ia kumpulkan adalah pengarsip terbaik di kawasan tersebut.

Rapat berlangsung hingga larut malam. Setelah selesai, dilanjutkan dengan diskusi informal. Ada beberapa kelompok yang saya lihat berdiskusi. Angga sebagai Koordinator Umum dan pegiat teater berdiskusi dengan teman-teman Teater GeR@K IAINU Kebumen mengenai bentuk acara yang akan dipentaskan pada 16 April 2014.

Dalam rapat dengan kepala desa, disepakati bahwa rombongan dari Yogya akan dipecah dalam dua kelompok yang disebar di dua desa: di rumah Kiai Imam Zuhdi di Desa Setrojenar dan di rumah Pak Manijo di Desa Mirit Petikusan. Tujuannya, untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan kedatangan aliansi Esbumus dari Yogya. Saya masuk dalam rombongan yang ditempatkan di Setrojenar, bersama dengan Cempe, Bosman, Angga, Ismul, Tije, Keto, dan Rido. Malam itu kami masih menginap di rumah Cak Seniman.

Esok paginya, ketika saya bangun, beberapa teman dari Mantra Merah Putih dan Sanggar Nusantara telah bersiap untuk menuju ke pantai di Desa Kaibon Petangkuran. Setelah mereka berangkat bersama Cak Seniman, Rey dan Imam tampak mengobrol di teras rumah Cak Seniman bersama Kepala Desa Petangkuran, Cak Muhlisin. Saya bergabung dengan mereka, disusul dengan Cempe, Juni, dan Bosman. Kemudian, kami, minus Cak Muhlisin, Rey dan Imam, menyusul ke pantai untuk melihat-lihat suasana di sana. Kami berpapasan dengan rombongan Mantra Merah Putih dan Sanggar Nusantara yang sudah akan pergi lagi ke perkebunan semangka. Kami sendiri terus menuju pantai.

Dari pantai, kami kembali ke kediaman Cak Seniman, sekira pukul 11.00. Setelah makan siang, kelompok yang sudah dibagi semalam disebar ke desa-desa yang sudah ditentukan. Saya bersama rombongan bergerak ke rumah Kiai Imam Zuhdi. Di sana, kami bertemu dengan Kiai Imam Zuhdi. Di sana, beliau menceritakan kronologi peristiwa 16 April 2011. Ia juga menunjukkan video demonstrasi warga saat peristiwa tersebut serta video-video mujahadah peringatan tragedi tersebut.

Setelah itu, ia mengajak kami melihat lapangan tempat pelaksanaan mujahadah peringatan tragedi. Di lapangan tersebut pula Arak-arakan Budaya 16 April 2014 akan dilaksanakan. Lapangan tersebut berada persis di depan Dislitbang TNI AD serta berdekatan dengan pantai tempat TNI AD biasa melakukan latihan militer. Wilayah tersebut merupakan bagian dari tanah milik warga yang dicaplok TNI AD. Dari lapangan, kami menuju ke pantai.

Dari pantai, kami kembali ke kediaman Cak Seniman. Semua anggota rombongan dari Yogya berkumpul di sana. Dari sana, kami semua pulang ke Yogya pada pukul 16.00 melalui Jalan Daendels. Hari itu tanggal 9 Maret 2014. Di sepanjang Jalan Daendels menuju Yogya, saya masih melihat tulisan-tulisan penolakan tambang pasir besi yang ditulis di karung. Kira-kira di sekitar Desa Tlogo Pragoto.

Ini adalah survei pertama. Di Yogya, kami melakukan evaluasi. Tempatnya di Pendopo Hijau LKiS. Dalam forum ini, diutarakan berbagai informasi yang didapat semua orang dari survei.

Pada rapat tanggal 12 Maret, konsep acara Arak-arakan Budaya telah tersusun. Acara ini terdiri dari empat fragmen. Fragmen pertama bercerita tentang kehidupan masyarakat petani yang tenteram dan damai. Di fragmen kedua, demit-demit mulai mengganggu petani, petani melawan dan demit kabur. Demit-demit itu kembali datang bersama pasukannya di fragmen ketiga. Sosok ratu adil yang digambarkan lewat sosok Pangeran Diponegoro muncul di fragmen keempat, sebagai orang yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh warga. Simbol demit dalam fragmen adalah representasi TNI AD yang mengusik ketentraman warga desa.

Di rapat yang sama, muncul ide baru untuk membuat ogoh-ogoh dan wayang-wayangan orang. Kedua jenis karya ini nantinya akan diarak oleh banyak orang pada acara 16 April kelak. Kawan-kawan Rangka Tulang-lah yang akan menangani pengerjaannya bersama warga desa setempat. Rapat malam tersebut menyisakan pekerjaan rumah bagi masing-masing bidang seni mengenai konsep workshop seni.

Dalam sebuah rapat di kedai kopi Kebun Laras setelah 12 Maret, ditemukan konsep mengenai workshop sablon dan workshop lukis untuk anak-anak. Keduanya ditangani oleh Rangka Tulang, dengan Gosek sebagai koordinator workshop sablon dan Vina sebagai koordinator workshop lukis.

Di rapat ini pula ide tentang Arak-arakan Budaya berkembang. Akan ada ogoh-ogoh dan karya lainnya yang dipakai di setiap fragmen. Pada fragmen pertama, akan ditampilkan ogoh-ogoh berbentuk buahbuahan atau tumpeng jolenan; kukusan di fragmen kedua; gapura di fragmen ketiga; dan liong di fragmen keempat.

Rapat selanjutnya dilakukan pada 16 Maret di Kebun Laras. Salah satu agendanya adalah pembahasan malam penggalangan dana. Malam penggalangan dana akan dilakukan selama tiga hari, yakni di Alun-Alun Kidul (22 Maret), Titik Nol Kilometer (23 Maret), dan kembali lagi ke Alun-Alun Kidul (24 Maret).

Malam penggalangan dana diisi dengan tarian, permainan tradisional, pembacaan dan dramatisasi cerpen, serta pembacaan puisi. Pengisinya adalah Mantra Merah Putih, Sanggar Nusantara, GLI, Rangka Tulang, Teater 42, dan beberapa teman lain yang digaet oleh komunitaskomunitas tersebut. Kawan-kawan Rangka Tulang ikut menampilkan Tari Cakalele dari Maluku. Sebelumnya, mereka berlatih beberapa kali dengan arahan dari Abi dan Ismul dari Sanggar Nusantara. Rangka Tulang juga membuat spanduk Solidaritas Budaya untuk Urutsewu yang ditampilkan saat malam penggalangan dana. Saat hari-H, mereka juga turut merias tubuh dan wajah beberapa penampil.

Konsep acara sudah selesai. Mengenai survei, tadinya disepakati hanya akan dilakukan dua kali. Namun, kemudian ditambah menjadi tiga kali. Survei kedua dilakukan pada tanggal 28–30 Maret. Sama seperti survei pertama, kami berkumpul di depan Kampus UMY pada pukul 14.00. Sebelum berangkat, Yasir sempat membacakan puisi pamflet yang direkam oleh Bastyo. Setelah itu, kami berangkat. Rombongannya terdiri dari—kalau tidak salah—tujuh motor.

Dari UMY, kami menempuh rute lewat Kulonprogo–Purworejo– Prembun. Dari Prembun membelok ke selatan. Kami tiba di kediaman Cak Sunu pukul 17.00. Di sana, kami disambut dengan berbutir-butir kelapa muda siap minum. Rombongan ini adalah kloter pertama. Kloter kedua, terdiri dari Keto, Rido, Harry, Hasan, dan kawan-kawan, tiba malam hari. Kloter ketiga, terdiri dari Ismul, Natia, Seto, dan kawankawan, juga datang malam itu. Kloter terakhir adalah Rangka Tulang yang tiba keesokan sorenya.

Tanggal 28 malam, setelah kami tiba, kami melakukan rapat koordinasi di rumah Cak Sunu yang membagi wilayah kerja untuk masingmasing bidang kesenian. Saya, Adhi, Cipto, dan Tije ditempatkan di

Desa Wiromartan. Di desa ini, malam itu juga, kami bertemu dengan perwakilan empat desa (Wiromartan, Lembupurwo, Tlogo Pragoto, dan Mirit) yang diundang ke rumah Cak Sunu. Pertemuan ini berisi perkenalan aliansi Esbumus dan pembahasan rencana pembuatan ogoh-ogoh.

Pertemuan dibuka oleh Cak Sunu. Kami diminta untuk memperkenalkan diri. Agenda pertama adalah perkenalan aliansi. Yang bicara adalah Cipto. Agenda kedua adalah rencana pembuatan ogohogoh. Sebagai perwakilan Rangka Tulang, saya bertugas menjelaskan mengenai konsep ogoh-ogoh yang akan dibuat di empat desa tersebut serta empat fragmen acara Arak-arakan Budaya. Empat jenis ogoh-ogoh yang akan dibuat adalah buah-buahan, gapura, kukusan, dan liong.

Di tengah rapat inilah sebenarnya muncul nama Esbumus, singkatan dari Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu. Yang mengusulkan adalah Pak Gindung dari Mirit. Ia merasa nama yang tak disingkat terlalu panjang. Celetukannya mengenai Esbumus disambut dengan tawa orang-orang, tetapi usulan itu disambut baik dan seterusnya benar-benar dipakai.

Setelah paparan konsep, Cak Sunu menawarkan masing-masing desa untuk memilih mengerjakan ogoh-ogoh yang mana. Akhirnya, Desa Mirit memilih mengerjakan ogoh-ogoh buah-buahan atau hasil pertanian, ditambah dengan ogoh-ogoh luku dan berujul, usulan dari warga—yang nantinya akan digunakan dalam pementasan sebagai gambaran dari kondisi masyarakat desa yang aman dan tenteram. Pengerjaan dan koordinasi dilakukan di rumah Pak Dipo.

Desa Lembupurwo mengerjakan gapura, tempatnya di rumah Pak Hamid. Desa Wiromartan membuat enam kukusan yang bisa diisi orang, serta liong. Pengerjaannya dilakukan di tempat terpisah, dengan pusat koordinasi di kediaman Cak Sunu. Desa Tlogo Pragoto membuat ular/ liong, raseksi, dan patung petani. Koordinasinya berpusat di rumah Pak Iwan. Namun, karena waktu itu istrinya sedang sakit, akhirnya dipindah ke rumah Pak Bolot. Sebagai tambahan, masing-masing desa ini juga bertugas untuk membuat kentongan. Koordinasi dengan masyarakat di masing-masing desa dilakukan keesokan harinya pada pukul 19.00.

Saya sempat sedikit khawatir ketika pengerjaan ogoh-ogoh ini akan dilakukan di empat desa berbeda dan tidak terfokus ke satu tempat saja, sementara kawan-kawan Rangka Tulang hanya berjumlah empat orang waktu itu. Tugas Rangka Tulang dalam proses pembuatan ogoh-ogoh adalah sebagai konseptor. Namun, saya agak khawatir kalau Rangka Tulang dipecah karena belum pernah membuat ogoh-ogoh sebelumnya. Ketakutan ini yang saya coba sampaikan ke Cak Sunu pada malam itu dan tidak terlalu ditanggapi. Rupanya hal yang sama juga dirasakan oleh Cempe keesokan harinya ketika dia bersama John, Rahmad, dan Yono datang.

Setelah masing-masing bidang seni ini kembali dari wilayah koordinasi mereka, evaluasi dilakukan. Tari dan musik yang dikoordinatori Fajrin, yang berangkat dengan rombongannya ke kediaman Pak Manijo di Desa Mirit Petikusan, bicara soal perkembangan ide dan keterlibatan masyarakat. Begitu juga dengan kawan-kawan lainnya, termasuk saya. Dalam rapat evaluasi tersebut disampaikanlah bahwa pengerjaan ogoh-ogoh akan dibagi ke empat desa. Setelah itu dibagi tim yang akan disebar ke empat desa tersebut untuk berkunjung ke rumah yang sudah ditentukan oleh rapat sebelumnya tadi. Saya, Imam, dan Mas Cipto bertugas di Lembupurwo, Tije dan Adhi ke Mirit, Natia dan Arif ke Tlogo Pragoto.

Keesokan siangnya, kami bergerak ke desa-desa yang telah dibagi tadi. Tujuannya adalah untuk perkenalan dengan masyarakat dan mengetahui lokasi koordinasi pengerjaan ogoh-ogoh. Saya berangkat ke rumah Pak Hamid dan bertemu dengan tuan rumah, Mas Puniyo si seniman bambu, dan juga Mas Andry, adik iparnya Pak Hamid. Saya, Imam, Mas Cipto, dan Hasan berkenalan dengan tiga orang ini. Obrolan informal pun dilakukan. Dari obrolan inilah saya mengetahui asalusul masuknya tanaman semangka ke kawasan Urutsewu ini. Mulanya tanaman ini dikembangkan oleh seorang yang berasal dari tanah Sunda bernama Sueb. Karena hasil panennya bagus, masyarakat sekitar ikutikutan menanam semangka ini dan berkembanglah sampai sekarang hingga menjadi tanaman yang selalu ditanam warga.

Sorenya, rombongan kawan-kawan Rangka Tulang datang dengan membawa screen sablon untuk melakukan workshop tahap awal. Setelah mereka sedikit beristirahat, saya dan Adhi menceritakan hasil rapat semalam dan memberitahukan bahwa mereka akan dipecah ke beberapa desa. Di masing-masing desa tersebut mereka hanya sebagai konseptor ogoh-ogoh. Walau dengan sedikit keberatan kawan-kawan ini mau untuk dipecah.

Pembagian wilayah desa pun dilakukan. Rahmad memilih ke Desa Mirit yang didampingi Tije, yang sebelumnya sudah meninjau lokasi. Cempe dan Arif di Tlogo Pragoto, Yono dengan Adhi di Wiromartan, John dan saya di Lembupurwo. Senja menjelang, magrib datang, dan kambing-kambing warga masuk ke kandang ketika kami bersiap untuk berangkat menuju masing-masing desa tadi.

Pukul 19.00 kurang sedikit, kelompok Rangka Tulang yang sudah dibagi tadi bergerak menuju desa masing-masing. Saya, Imam, dan John menuju rumah Pak Hamid. Sesuai pembicaraan tadi siang, kami akan berdiskusi bersama pemuda desa untuk pengerjaan ogoh-ogoh gapura. Sesampai di rumah Pak Hamid saya hanya menemui tiga orang tadi dengan tambahan satu orang, yang kalau saya tidak salah ingat namanya Hen.

Mungkin yang lain belum datang, batin saya. Saya tanyakan ke Pak Hamid, “Mana yang lainnya, Pak?”

“Belum ada, mungkin nanti menyusul,” sahut Pak Hamid.

Tak beberapa lama kami menunggu teh dihidangkan, makanan ringan juga keluar, tapi pemuda yang lainnya tak kunjung datang. Pak Hamid yang tadinya pamit untuk mandi mulai kembali ke tempat duduknya.

Sebentar bercerita, Pak Hamid lalu mengajak untuk memulai pertemuan malam hari itu. “Enggak tunggu yang lainnya dulu, Pak?” saya menyanggah.

“Yang lainnya nanti nyusul aja, kita mulai aja dulu,” sahut Mas Puniyo. Dengan sedikit agak berat hati kami mulai pertemuan pada malam itu. Ogoh-ogoh gapura yang akan dikerjakan didiskusikan bersama. Mulai dari berapa orang yang akan mengerjakan, jadwal pengerjaan, bentuk, luas, tinggi, bambu, warna cat, kertas semen, lem, kawat, dan rincian biaya semua didiskusikan. Disampaikan juga bahwa gapura ini nantinya akan dihancurkan bersama-sama oleh masyarakat sebagai simbol kemenangan masyarakat atas demit—yang merupakan representasi TNI AD. Soal warna cat gapura ini, Pak Hamid usul untuk dicat loreng yang juga disetujui Mas Puniyo dan Mas Hen.

Disepakati penyediaan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembentukan gapura ini ditangani oleh warga sekitar yang akan dikoordinasikan oleh Mas Puniyo.

“Biar semuanya saya yang atur, biar saya yang muter ngumpulin pemuda di sini,” terang Mas Puniyo waktu itu.

Kami senang saja mendengar celotehan Mas Puniyo tersebut karena salah satu tujuan kami adalah mencari koordinator untuk masingmasing desa. Memasuki pembahasan mengenai jadwal pengerjaan, lagi-lagi Mas Puniyo menyambar dengan nada menggampangkan. “Tenang aja, Bro! Soal pengerjaan serahkan sama saya saja, dua hari jadi!” tukas Mas Puniyo si seniman bambu ini. Mendengar ucapan Mas Puniyo tadi saya agak kaget, nggaya sekali ini orang. Tapi saya simpan saja dalam hati.

Di sela-sela diskusi, saya sempat berbisik ke John, “Bisa enggak, sih, kira-kira dua hari jadi?”

“Gak tahu, kata Mas Puniyo, sih, bisa. Aku belum pernah bikin,” jawab John sambil tertawa.

Satu-satunya hal yang membuat saya agak percaya dengan pernyataannya Mas Puniyo tadi karena dia diperkenalkan Pak Hamid sebagai seniman bambu. Diskusi berlanjut, John diminta untuk membuat gambar gapura yang akan dibikin, lalu nanti gambar itu dikirim melalui Facebook ke Mas Andry dan kemudian akan mulai dikerjakan oleh Mas Puniyo dan kawan-kawan.

Sambil menunjukan desain sablonnya, John mulai bicara soal workshop sablon. Di mana kira-kira dapat dilakukan dan kapan? Rencana ini disambut baik oleh empat orang ini dan meminta untuk segera saja dimulai. Jadwalnya dimulai dari keesokan harinya, di halaman rumah Pak Hamid, pukul 11.00. Warga diminta untuk menyediakan kaos berwarna terang untuk disablon. Baju sablonan ini diharapkan nantinya akan dipakai oleh semua orang pada acara 16 April mendatang. Mas Andry yang dari tadi lebih banyak diam memberi tahu kami bahwa dia pernah bekerja sebagai tukang sablon. Diskusi selesai, obrolan informal berlanjut sampai pukul 11.00.

Kami pulang ke rumahnya Cak Sunu. Seperti biasa, evaluasi dilakukan. Masing-masing bidang seni bicara soal perkembangan terbaru. Dari laporan kawan-kawan Rangka Tulang yang tersebar di tiga desa lainnya, sepertinya semua berjalan lancar pada hari itu. Dari penuturan Cempe yang diperoleh dari keterangan warga, masyarakat Tlogo Pragoto merasa bahwa mereka adalah keturunan dari raseksi, makhluk yang menyerupai buto (raksasa) tapi berperan sebagai pelindung. Di sini ogoh-ogoh raseksi yang rencananya masuk dalam bagian pementasan sebagai simbol demit yang mengganggu dianggap tidak pas.

Keesokannya, sebelum berangkat lagi ke Desa Lembupurwo untuk menyablon, kawan-kawan Rangka Tulang diminta untuk melakukan percobaan dulu oleh Cak Sunu di kaosnya. Awalnya satu, lalu satu kaos lagi keluar, beberapa kaos selanjutnya dan kemudian juga diikuti oleh kawan-kawan yang melihat, akhirnya jumlah yang disablon bertambah banyak. Mulai dari Tije, Imam, Mas Cokro, dan Bams mereka ikut urun kaos untuk disablon. Cak Sunu juga sempat ikut menyablon sendiri kaosnya.

Jadwal yang disepakati sebelumnya mengenai penyablonan di Lembupurwo molor karena percobaan di rumah Cak Sunu tadi. Sesampai di rumah Pak Hamid kami sudah ditunggu oleh tuan rumah. Tidak berapa lama muncul Mas Puniyo yang langsung keliling mengabarkan ibu-ibu dan anak-anak sekitar untuk memberitahukan ke yang lainnya untuk memberikan baju agar disablon. Sebatang rokok, kemudian terkumpullah baju yang akan disablon, termasuk baju si koordinator dan tuan rumah sendiri. John dan Rahmad mulai menyablon, Mas Andry yang pernah bekerja di penyablonan sebelumnya juga ikut membantu. Sementara itu Bams asyik bercanda dengan anak-anak yang berkumpul di sana.

Malamnya kami kembali ke rumah Cak Sunu. Sebagian besar kawan pulang lebih dulu pada malam hari itu. Lainnya menunggu keesokan harinya. Siang sebelum rombongan terakhir pulang, beberapa orang tentara menghampiri rumah Cak Sunu untuk menanyakan maksud kedatangan rombongan dari Yogya ini. Karena tuan rumah yang waktu itu masih bekerja dan belum pulang, tentara tadi ditemani ngobrol oleh Bosman, Angga, dan beberapa teman lainnya.

Setelah dua kali survei yang kami lakukan, beberapa rapat lanjutan dilangsungkan di Yogyakarta. Persiapan untuk berangkat menuju Urutsewu dan finalisasi kerja sebelum 16 April dibicarakan. Dalam rapat-rapat muncul usulan kalimat-kalimat tambahan dalam desain sablon Rangka Tulang, seperti “Tegakkan Kedaulatan Petani”, “Pagar Makan Tanaman”, “Satu Tanah Satu Darah”, “Tangkur Sakti” (untuk suporter tim sepak bola Desa Petangkuran), dan “Laskar Caping”, yang kesemuanya bernada propaganda dengan pesan: tegakkan kedaulatan tanah petani Urutsewu.

Hari berlanjut, desain ogoh-ogoh gapura yang dibuat John selesai, lalu dikirim ke Mas Andry melalui Facebook. Tanggapan diberikan warga Desa Lembupurwo. Desain yang dibuat John, kata mereka, tidak seperti gapura, malah terlihat menyerupai tugu. Akhirnya, desain awal ogoh-ogoh gapura dikerjakan Mas Puniyo.

Persiapan Akhir Menuju Arak-arakan

Pada tanggal 11 April 2014, kami bergerak menuju Urutsewu. Saya, Cipto, Rahmat, dan Andri berangkat sore harinya menyusul rombongan pertama yang berangkat lebih dulu, karena harus memastikan semua alat musik yang akan digunakan oleh kawan-kawan Mantra Merah Putih dan Sanggar Nusantara untuk acara 16 April terangkut oleh mobil yang dibawa Cak Sunu.

Malam harinya kami sampai di rumah Cak Seniman, yang sudah dipenuhi oleh rombongan yang lebih dulu sampai, untuk membicarakan perkembangan apa pun soal kondisi Urutsewu. Warga desa mulai berdatangan. Setelah istirahat sebentar, pertemuan pada malam hari itu dibuka oleh tuan rumah sendiri. Dalam pemaparannya, Cak Seniman memperlihatkan kliping koran yang berisikan berita miring soal kegiatan Esbumus serta fitnah kepada kiai kampung yang ikut mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Tuduhan seperti “gerakan didanai 9 miliar” atau “Kiai ‘A’ mengepalai pemerkosaan terorganisir” adalah berita-berita yang diterbitkan koran Suara Merdeka, yang dengan jelas dapat ditangkap sebagai usaha untuk memutus kepercayaan warga terhadap kelompok atau orang yang diberitakan, dan menikam gerakan kawan-kawan.

Di tengah diskusi berlangsung, rombongan dari Pati datang. Tapi, sebagian darinya pulang malam hari itu juga. Mereka, seingat saya, adalah Anton, Toni, Khoiron, dan Sobirin. Tambahan kawan baru ini sangat membantu dalam pengerjaan ogoh-ogoh. Sobirin bertugas mendokumentasikan semua kegiatan, mulai dari pengerjaan hingga acara puncak bersama Bastyo, Bosman, Iswandi, dan dua teman lainnya yang datang belakangan.

Selesai diskusi kami pulang ke rumah warga yang sudah disiapkan. Ada dua rumah karena jumlah kami yang sekitar 30-an orang tak mungkin disatukan dalam satu tempat. Dua rumah ini berjejer, namun yang punya dapur untuk memasak hanya rumah yang depan. Malam itu kami makan mi instan yang digodok Cipto menggunakan kayu bakar.

Paginya, setelah sarapan di rumah Cak Muhlisin, kami bergerak ke desa masing-masing yang sebelumnya sudah dibagi. Bersama Ismul, Rahmad, Andri, Anton, dan Toni, kami bergerak ke Desa Lembupurwo, ke rumah Mas Puniyo. Desain awal gapura sudah jadi, tapi lebih terlihat seperti gapura masjid. Dengan bantuan Anton dan Rahmad, desain awal tadi ditambahkan mata dan taring hingga menyerupai wajah buto yang akan digunakan dalam pementasan sebagai representasi “patok” tanah warga oleh TNI AD.

Gapura tadi dipindah pengerjaannya ke rumah Pak Bagus, Lurah Lembupurwo, karena pertimbangan akses jalan dan perlindungan dari hujan. Sesampai di lokasi, kami disambut oleh beberapa orang yang sudah menanti di beranda gudang cabe depan rumah, lengkap dengan minuman, makanan ringan, dan buah. Belakangan saya tahu bahwa salah seorang di antaranya adalah kepala desa. Rahmad yang mengoordinatori Desa Mirit mulai menuju lokasi tugasnya. Yang lainnya juga menyebar entah ke mana hingga tinggal saya sendiri di Lembupurwo. Pemuda desa mulai berdatangan. Hari itu ogoh-ogoh gapura mulai dikerjakan. Dari menempel kertas semen, memotong bambu, dan memaku.

Keesokan sorenya rombongan Rangka Tulang yang lain datang. Membawa alat sablon, cat, dan kardus dari rumah Cak Muhlisin. Mereka langsung menuju desa masing-masing. Di Desa Tlogo Pragoto, rumah Cak Bolot, dimulai pengerjaan ogoh-ogoh liong dan sepasang orangorangan petani dari jerami. Di desa ini Cempe menjadi koordinator, dibantu Vina, Anton, dan Khoiron. Raseksi yang tadinya direncanakan sebagai simbolisasi demit yang mengganggu di pementasan tak jadi digarap karena dongeng yang diyakini masyarakat sekitar bahwa mereka adalah keturunan raseksi ini, dan sifatnya cenderung melindungi daripada mengganggu.

Di Wiromartan, Yono dan Feri mulai menggarap liong dan kukusan yang dapat diisi orang. Kukusan ini dilengkapi lubang pengintai yang nantinya akan dipakai sebagai simbolisasi persembunyian tentara demit yang mengawasi kehidupan para petani. Rahmat, Andri, dan Toni mulai menggarap tumpeng jolenan dan wayang buah di rumah Pak Dipo di Desa Mirit. Buah ini adalah simbolisasi dari kemakmuran dan kesuburan tanah petani yang coba diklaim oleh TNI AD atau para demit.

Di Lembupurwo sendiri pada hari itu pengerjaan ogoh-ogoh hanya dikerjakan sampai tengah hari karena para pemuda desa harus kembali menggarap lahan pertanian mereka. Dari keseluruhan lokasi pengerjaan ogoh-ogoh pada dua hari itu, tampaknya partisipasi masyarat sangat kurang, kecuali di Desa Wiromartan.

Malamnya saya bertemu dengan John di basecamp di Desa Petangkuran. Dia menceritakan soal keterlambatan kawan-kawan Rangka Tulang sampai karena vespa yang dia tumpangi mogok. Saya menceritakan proses pengerjaan ogoh-ogoh gapura sampai hari ini ke John.

Setelah istirahat semalaman, saya dan John paginya menuju Lembupurwo. Ditemani Mas Puniyo, Pak Hamid, dan Mas Andry, kami lanjutkan garapan yang tertunda. Wayang-wayangan orang dari kardus juga mulai dibuat. Pak Kepala Desa terlihat sibuk mondar-mandir dengan urusannya sendiri tanpa menunjukan sikap ingin berpartisipasi. Dari perbincangan kecil, Pak Kepala Desa menganggap kami adalah mahasiswa yang sedang KKN di desa ini. Saya bertanya soal keterlibatan warga kepada Kepala Desa agar ikut berpartisipasi dalam penggarapan gapura ini, tetapi jawaban yang selalu muncul: warga di sini sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri karena mayoritas memang petani.

Mas Puniyo selalu menyanggupi untuk mengerjakan gapura ini seorang diri. Tapi, bukan itu poinnya. Menggandeng orang untuk terlibat sebanyak mungkin adalah upaya untuk mempersatukan warga, agar berjuang untuk mempertahankan tanahnya dari rampasan pihak mana pun, lewat interaksi dan obrolan-obrolan ringan di sela-sela pengerjaan.

Saya sempat tidur di rumah Pak Bolot di Tlogo Pragoto waktu itu karena terjebak hujan saat berkunjung dan tidak bisa kembali ke basecamp bersama Andri, Anton, Toni, dan Khoiron. Semalaman kami cerita ngalor-ngidul. Pak Bolot bercerita soal kehidupan masa mudanya yang keras dan sempat merantau ke Sumatra sana, sebelum menikah dan menetap di Tlogo Pragoto. Pak Bolot memiliki jasa penggilingan padi.

Waktu yang semakin mepet dan masih banyaknya pekerjaan yang belum terselesaikan, serta kurangnya partisipasi warga membuat pekerjaan terhambat. Hal inilah yang membuat Bosman mendorong warga tiap-tiap desa untuk melakukan pertemuan guna membahas soal keterlibatan warga yang lebih intens. Usulan pertemuan di Lembupurwo datang setelah Bosman melihat lokasi dan hanya menemukan sedikit orang, yaitu saya, Mas Puniyo, Mas Andry, John, dan Prima. Setelah itu Bosman lalu menemui Pak Kepala Desa dan malamnya pertemuan dilangsungkan.

Pertemuan pada malam hari itu cukup ramai. Turut hadir pula Cak Sunu, yang pada malam hari itu bertindak sebagai Ketua Urutsewu Bersatu (USB), organisasi anggota aliansi Esbumus. Pertemuan dibuka oleh Pak Bagus (Kepala Desa Lembupurwo), lalu perkenalan masingmasing orang, termasuk John, Gosek, dan saya. Sampai pada giliran Bosman, ia langsung mengutarakan kekecewaannya karena sedikitnya warga yang terlibat. Kekecewaan ternyata juga dirasakan Mas Puniyo dan Pak Hamid. Mereka merasa bahwa Pak Bagus selaku kepala desa tidak dapat memobilisir warganya sebanyak mungkin hingga beban kerja hanya terpaku pada mereka saja. Pada pertemuan malam hari itu akhirnya diputuskan untuk meminta kesediaan masing-masing warga yang datang untuk dapat terlibat pada pengerjaan selanjutnya dan juga mencatat nama-nama orang yang akan membawa ogoh-ogoh dan wayang-wayangan ini pada puncak acara.

Malam sebelumnya, pertemuan juga dilangsungkan dengan warga desa di Tlogo Pragoto, yang dihadiri Cempe dan Bosman sebagai perwakilan Esbumus. Besoknya, pertemuan juga diadakan di Desa Mirit dengan warga desa dan Karang Taruna, yang dihadiri Tije,

Ismul, dan Rahmad. Setelah pertemuan yang dilangsungkan semalam, besok harinya saya dan Prima keliling dari Mirit, Tlogo Pragoto, dan Lembupurwo untuk melihat kondisi lapangan. Di Tlogo Pragoto tampaknya efek pertemuan mulai terasa. Pemuda desa mulai ramai berdatangan. Begitu juga di Lembupurwo sendiri. Sementara di Mirit, tampaknya pertemuan yang dilangsungkan tidak terlalu berpengaruh.

Anak-anak asik membuat wayang-wayangan kardus. Kerangka bambu mulai dilapisi kertas semen, cat diaduk, dan kaos-kaos warga desa disablon. Vina dan Gosek melakukan workshop lukis untuk anakanak SD di Desa Wiromartan, berbarengan dengan workshop cerpen yang diampu Natia dan Cipto. Selanjutnya, workshop lukis juga diadakan di Desa Tlogo Pragoto.

15 April siang, geladi bersih dilakukan. Semua warga desa yang terlibat dalam pementasan turut serta, termasuk empat desa penggarap ogoh-ogoh. Alur pementasan dijelaskan. Setelah geladi bersih, pengerjaan ogoh-ogoh kembali dikejar. Di Desa Wiromartan, kukusan, liong, wayang-wayangan orang, dan cangkul—properti tambahan— telah selesai dan siap dipakai dalam pementasan. Di Lembupurwo, singgasana demit serta gapura dengan motif loreng dan kepala buto juga telah jadi. Patung petani dan dua liong dari Tlogo Pragoto masuk dalam tahap penyelesaian akhir. Luku, berujul, serta tumpeng jolenan dari Mirit selesai pada malam harinya. Tak lupa pula wayang-wayang buah dan keuntungan dari tiap-tiap desa.

Pukul 7 pagi, pada 16 April, kami sudah bergerak. Seperti skenario yang sudah dirancang sebelumnya, semua ogoh-ogoh akan diarak menuju lapangan Desa Setrojenar, lokasi tempat pentas kebudayaan dilangsungkan. Arak-arakan pertama datang dari Desa Wiromartan, melewati Lembupurwo, Tlogo Pragoto, Mirit, Kaibon Petangkuran, hingga lokasi acara.

Arak-arakan ini diikuti oleh masyarakat Urutsewu. Ibu-ibu, bapakbapak, anak-anak, pemuda, pemudi. Yang berbaju sablonan, yang tidak berbaju sablonan, pemuda yang telanjang dada, ikut masuk dalam arak-arakan ini. Sambil diiringi mobil yang memutar salawat dengan pengeras suara, kami tiba di depan jalan masuk menuju lapangan Desa Setrojenar, tepat di depan Dislibang TNI AD. Pada saat inilah kendaraan arak-arakan kami sempat terhenti. Tampak personel tentara dengan senjata lengkap berdiri bergerombol di depan. Perang psikologis sempat terjadi antara TNI AD dan warga lewat senjata yang dipertontonkan TNI AD ke hadapan umum. Namun, warga tetap tenang. Dialog sempat terjadi antara Cak Sunu dan Komandan Kodim 0709/Kebumen hingga akhirnya kami dipersilakan masuk.

Arak-arakan memasuki lapangan. Kendaraan masing-masing diparkir, ogoh-ogoh dan barang-barang lainnya untuk keperluan pementasan mulai diturunkan. Pada saat itu sedang berlangsung mujahadah yang dipimpin oleh Kiai Imam Zuhdi, yang merupakan gelaran tahunan untuk mengenang penembakan warga Setrojenar 16 April tahun 2011 lalu.

Setelah mengikuti mujahadah dan dipersilakan, saatnya pentas kebudayaan yang dikonsep Esbumus dan masyarakat Urutsewu ditampilkan. Pentas dibuka dengan azan yang dikumandangkan Cak Seniman dengan iringan musik etnik oleh kawan-kawan Mantra Merah Putih dan Sanggar Nusantara. Kesatuan bunyi antara azan dan ritme musik mengantarkan suasana yang mistis dan magis pada siang terik hari itu.

Kelompok kesenian jatilan turut tampil pada hari itu. Setelahnya, dengan diiringi narasi yang dibacakan Angga, tari tandur yang dimainkan pemuda-pemudi Desa Petangkuran masuk, dengan patung petani dan tumpeng jolenan sebagai ornamen pendukung.

Demit-demit pengganggu mulai memasuki area pementasan. Dengan bersembunyi di balik kukusan mereka mengganggu para petani dan berhasil. Kemenangan demit ini ditandai dengan peletakan gapura yang bercat loreng tadi. Lalu liong-liong ikut masuk pementasan sebagai simbolisasi dari pasukan demit yang ikut dalam barisan pengganggu. Lalu para demit mengobrak-abrik tumpeng jolenan yang menjadi simbol kemakmuran petani. Warga penonton yang semula duduk sekarang mulai berdiri. Dari wajah mereka terlihat ketegangan.

Para petani yang merasa terusik mulai berkonsolidasi dan perlawanan pun terjadi. Para petani dengan massa yang lebih banyak mengusir dan menyerang balik para demit, ditandai dengan pemukulan kentongan yang dipegang oleh anak-anak. Gapura yang merupakan representasi dari pencaplokan tanah warga ikut dihancurkan. Warga yang menonton pertunjukan yang sudah berdiri tadi ikut masuk area pementasan dan turut menghancurkan gapura tersebut. Pada titik inilah peleburan antara penonton dan pemain dalam pentas seni terjadi.

Para petani kembali merebut tanah mereka, tempat di mana hidup mereka digantungkan. Tanah yang direbut oleh tangan dan kerja mereka sendiri. Bukan oleh harapan-harapan semu akan datangnya seorang sosok ratu adil yang membebaskan penderitaan mereka. Itulah kenapa ratu adil yang coba dibayangkan dalam konsep di awal tidak jadi dimasukkan.

Pementasan tersebut diakhiri dengan tarian panen. Di akhir pementasan, “Sikap Seniman Merdeka” dan tuntutan warga Urutsewu dibacakan.***

Batik sebagai Media Perlawanan: Menumbuhkan Estetika Kebertubuhan bagi Perempuan di Urutsewu

Karina Rima Melati

Latar Belakang

KONFLIK di Urutsewu telah dimulai pada zaman kolonial Belanda yang menggunakan tanah untuk latihan perang militer, kemudian dilanjutkan TNI AD sesudah kemerdekaan, disusul perusahaan tambang yang bergerak masuk untuk merampas dan mengeksploitasi tanah secara sepihak. Kejadian ini menyisakan pertanyaan: bagaimana gerak perempuan Urutsewu dalam perjuangan melawan perampasan tanah mereka? Apakah kaum perempuan ikut turun ke jalanan menyuarakan protes dan melakukan aksi, misalnya, merobohkan gapura buatan TNI AD? Atau apakah perjuangan mereka berada di ranah rumah tangga saja? Inilah yang kemudian menjadi sudut pandang dan perhatian kami, saya dan teman-teman dari Etnohistori, dalam agenda Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu (Esbumus) untuk acara Arak-arakan Budaya 16 April 2014. Akhirnya kami menempatkan kesenian yang melibatkan perempuan untuk membentuk wacana tentang bagaimana dan sejauh mana para perempuan di Urutsewu terlibat dalam perjuangan.

Menyoal Keterlibatan Perempuan Urutsewu dalam Perlawanan

Ide untuk melibatkan perempuan dalam aksi kebudayaan 16 April muncul ketika kami justru menemukan kealpaan berupa absennya kaum perempuan dalam acara ini. Bukannya tidak ada sama sekali kaum perempuannya, melainkan tidak dalam representasi yang lebih khusus. Memang ada penari perempuan dari remaja dan anak-anak, tetapi kaum ibu krusial untuk dihadirkan dalam rangka memahami rasa dan pengalaman keseharian dengan konflik di lingkungan mereka sendiri. Banyak para ibu di Urutsewu yang terlibat dalam perlawanan, terutama perjuangannya dalam menyiasati kondisi dan situasi suami, anak-anak, dan keluarga yang lainnya selama konflik. Meski dengan cara dan sikap yang seolah “hanya” mendukung dari belakang, terutama dari dalam lingkungan keluarga, tetap bisa dianggap sebagai fondasi yang memperkuat bangunan gerakan perlawanan itu sendiri.

Dengan demikian suara perempuan, khususnya para ibu, harus diperdengarkan kepada khalayak melalui bentuk kesenian yang bisa mengolah sensitivitas dan pengalaman mereka. Sensitivitas diperlukan terutama ketika mengingat kembali konflik tanah maupun peristiwa berdarah 16 April 2011 sehingga menghasilkan gambaran maupun imajinasi yang jelas untuk kemudian ditranslasikan ke media seni. Di saat yang sama, kesenian tersebut juga melibatkan pengalaman kebertubuhan dalam pembuatannya supaya secara lebih mendalam dapat memaknai setiap jengkal karya seni yang dibuatnya. Dari sini batik bisa jadi metode untuk mengungkapkan estetika keberpengalamannya selama konflik.

Batik di Ranah Perlawanan

Harus diakui bahwa karena kesibukan bekerja, saya sedikit terlambat bergabung dengan teman-teman Esbumus. Meski demikian beberapa kali saya sudah mendengar Bosman Batubara maupun Bastyo Arsa menjelaskan kepada rekan-rekan di Etnohistori tentang konflik Urutsewu dan rencana membuat gerakan berbasis seni kerakyatan. Etnohistori sendiri terlibat sebagai salah satu organ dalam aliansi Esbumus. Sementara rekan-rekan di Etnohistori lainnya kemudian terlibat untuk menulis, memberikan pelatihan penulisan, dan pendokumentasi kegiatan, saya cepat bereaksi dengan mengajukan diri untuk memberikan pelatihan batik bagi ibu-ibu maupun kaum perempuan di Urutsewu.

Membatik bukan hal baru bagi saya. Ibu saya adalah pensiunan pegawai Balai Batik yang biasa meneliti pengembangan batik, di mana sejak 2009 kami mendirikan Sanggar Batik Jenggolo yang fokus memberdayakan ibu-ibu lanjut usia di lingkungan Kampung Golo, tempat tinggal kami. Gerakan yang dirintis Jenggolo ternyata diapresiasi oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta dengan meminta ibu-ibu Jenggolo untuk melatih batik (yang kini ditambah juga dengan jumputan) bagi ibu-ibu PKK, khususnya di lingkungan kecamatan di Kota Yogyakarta. Hasil pelatihan tersebut telah menghasilkan setidaknya 16 Rintisan

Usaha yang terus memproduksi batik dan jumputan sebagai bentuk pemberdayaan dan kemandirian dalam berkesenian maupun secara ekonomi bagi kaum perempuan.

Saya sendiri meskipun bekerja sebagai pengajar Periklanan dan Desain Grafis di salah satu kampus swasta Yogyakarta, juga terlibat secara aktif mengurusi sanggar Jenggolo, termasuk menjadi pelatih batik. Selain itu beberapa kali saya juga melakukan penelitian tentang batik berkaitan dengan kontestasi dan apropriasi masyarakat dalam memproduksi batik, serta menyoroti dehumanisasi buruh batik dalam pusaran kapitalisme di Indonesia.

Lalu pertanyaannya: kenapa batik yang diajarkan? Apa kaitan batik dengan gerakan perlawanan?

Pertama, batik merupakan kesenian indigenous yang telah mengakar di tanah Jawa sejak awal abad ke-17 (Rouffaer dan Juynbol 1914). Batik dari generasi ke generasi menjadi sandangan utama masyarakat Jawa sehingga beberapa anggota keluarga perempuan telah terbiasa membatik untuk mensuplai kebutuhan keluarganya sendiri. Dengan demikian, batik bukan hanya berkembang di dalam tembok keraton dengan motif simbol-simbol geometris—terutama di Yogyakarta dan Surakarta—tapi di lingkungan pesisir Jawa pun telah berkembang batik dengan motif naturalistik dan realistik sesuai imajinasi pembuatnya. Sampai tahun 1970-an, atau sebelum masyarakat banyak mengganti pola berpakaian mereka menjadi lebih kebarat-baratan, batik menjadi pakaian keseharian kaum perempuan yang sekaligus dihubungkan dengan identitas budaya Jawa. Meski di tahun 1990- an produksi batik sempat mengalami mati suri akibat produksi tekstil printing, di pertengahan tahun 2000-an batik naik pamornya, terutama sejak mencuatnya sentimen kebangsaan karena klaim atas batik oleh negara tetangga. Batik kemudian secara cepat menjadi populer, tidak hanya di Jawa, namun meluas dipahami sebagai identitas masyarakat Indonesia secara umum.

Kedua, setidaknya tercatat dua peristiwa yang menunjukkan batik digunakan dalam gerakan perlawanan atas monopoli dan hegemoni kekuasaan. Di abad ke-17, pedagang batik Jawa melawan monopoli yang dilakukan oleh VOC atas kain chintz atau sembagi (ada juga yang mengenal dengan istilah cinde) yang diimpor dari India dan saat itu menjadi primadona barang dagangan di Nusantara serta memiliki nilai jual yang tinggi (Laarhoven 2012). Di saat yang sama para perempuan Jawa membalasnya dengan membuat batik dengan motif yang beberapa di antaranya mengadopsi kain chintz. Ternyata kain batik digemari konsumen terutama karena mudah didapat dengan harga lebih murah. Hingga akhirnya tahun 1650-an, chintz kehilangan pasar dan digantikan oleh batik yang juga semakin tersebar luas di luar Jawa. Motif nitik dari Jawa Tengah dan motif jlamprang dari Pekalongan yang dapat ditemukan saat ini adalah motif yang diadaptasi dari kain chintz tersebut (Hasanudin 2003). Di Sumatra, terutama Jambi dan Palembang, motif chintz dibuat stilisasi ragam hias yang diambil dari buah-buahan dan dikenal dengan batik motif sembagen (Doellah 2001)

Kisah sukses juga terjadi di Laweyan, Surakarta, di mana para saudagar batiknya yang diinisiasi oleh Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam (kemudian menjadi Sarekat Islam) pada 1912 di tengah-tengah gejolak politik dan ketidakstabilan perdagangan di Hindia. Tujuan mendasar dari perkumpulan yang berbentuk kooperasi ini adalah melawan praktik ketidakadilan kelompok Tionghoa yang saat itu merupakan penjual batik buatan Laweyan sekaligus menghentikan monopoli Tionghoa atas bahan kebutuhan pembuatan batik untuk pengusaha di Laweyan. Sarekat Islam (SI) juga termasuk bentuk antipati terhadap kolonial Belanda dan hegemoni keraton Surakarta. Pedagang Laweyan yang merupakan orang pribumi berhasil menunjukkan keberanian dan kemandiriannya sebagai saudagar batik sukses yang beberapa di antaranya bahkan memiliki kekayaan melebihi bangsawan keraton (Brenner 1998).

Letak Estetika Membatik

Pada dasarnya batik mengacu pada cara atau teknik menggambar dengan mengaplikasikan lilin malam yang dilelehkan terlebih dahulu untuk menghalangi masuknya zat pewarna. Bagian yang terkena tapakan lilin malam tersebut kemudian membentuk motif. Dengan demikian batik mengacu pada tekniknya yang terutama menggunakan canting, atau semacam alat menggambar terbuat dari besi dan baja dengan carat atau lubang keluarnya lilin. Jika kemudian muncul alat membatik berupa cap atau stempel, tetap dapat dianggap sebagai batik sejauh masih menggunakan lilin malam. Maka, apa pun bentuk gambar atau motifnya bukan menjadi aturan baku karena membatik itu lebih berpihak pada subjek yang membuat objek, yaitu motif batik. Motif-motif yang telah secara luas dikenal seperti kawung, parang, sido mukti, mega mendung, dan sebagainya lebih menunjukkan letak geografi motif tersebut diapropriasi, meski kini batas-batas asal motif telah dibuyarkan oleh tuntutan selera konsumen yang lebih kontemporer dan tidak lagi memedulikan kedaerahan.

Teknik menggambar dengan lilin sendiri sebetulnya juga dikenal, bahkan sudah duluan dikenal, di beberapa kebudayaan di luar Jawa. Sebut saja India, Jepang, Tiongkok, Peru, dan beberapa kawasan dalam gugusan Polinesia. Kata batik memang berasal dari bahasa Jawa “amba” yang artinya ‘menggambar’, dan “tik” yang artinya ‘titik’ sehingga dipahami bahwa batik berarti menggambar titik-titik yang direpetisi terus-menerus. Namun, yang tak kalah penting adalah bahwa canting merupakan alat yang dibuat oleh orang Jawa dan tidak ditemukan di tempat pembuat batik lainnya di luar Jawa.

Canting membentuk metode berkesenian yang khusus di mana pembatik dituntut untuk selalu konsentrasi dan sabar dalam menggambarkan apa yang akan menjadi motif batiknya. Hal ini secara tidak langsung mengasah kepekaan rasa yang bahkan tidak bisa disamakan ketika melukis dengan kuas atau menggambar dengan pensil atau spidol. Di sinilah letak estetika kebertubuhannya, ketika pembatik disyaratkan mengolah kepekaan mereka dalam mengalami setiap goresannya. Karena intensifnya pekerjaan membatik dengan canting, ia bahkan diyakini dapat menjadi semacam proses penyembuhan. Memang menjadi tantangan bagi pembatik pemula untuk memegang canting yang diisi lilin malam yang meleleh untuk tidak menetes di kain. Syaratnya adalah panasnya api yang cukup sehingga lilin bisa meleleh dengan baik dan bagaimana kita memegang canting

Yang tidak kalah penting dalam proses batik adalah memutuskan motif apa yang akan digambar. Yang dilakukan di Arak-arakan Budaya adalah penggalian terlebih dahulu cerita melalui testimoni para korban maupun sumber data yang kami temukan selama di Urutsewu, kemudian disusun untuk menjadi konsep pembuatan motif batik itu sendiri. Dengan demikian motif batik tidak hanya menduplikasi dari motif-motif yang ada, tapi berdasarkan curhatnya para ibu di Urutsewu. Saya dan tim Etnohistori perlu melakukan pendekatan untuk menstimulasi ibuibu agar lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaannya. Proses mendengarkan dan menyimak ibu-ibu menjadi proses penting karena menjadi titik keberangkatan motif batik yang akan dibuat. Cerita mereka ini merupakan arsip yang akan dituangkan dalam karya batik dengan mengutamakan keberpengalamanannya tanpa meninggalkan esensi (teknik) batik itu sendiri. Selain menjadi konsep, bahan cerita dan data akan disusun menjadi narasi pendek atau prosa liris yang akan dibacakan pada tanggal 16 April, saat ibu-ibu memamerkan karya batik ke penonton agar mereka bisa melihat lebih dekat.

Catatan Etnografi

Meski terhitung kurang dari lima kali bertemu langsung dengan rekan-rekan Esbumus, saya mengikuti terus perkembangan persiapannya dari grup Facebook. Walaupun jarang berkomentar, saya membaca dengan seksama perkembangan berita dari waktu ke waktu. Saya baru sempat bertemu langsung dengan beberapa rekan saat penggalangan dana terakhir di Alun-Alun Selatan. Angga Palsewa Putra yang memberi penjelasan singkat tapi memuat poin-poin penting tentang acara Arak-arakan Budaya. Saya kemudian mengonfirmasi siapa saja tim Etnohistori dan bagaimana proses membatik akan dilangsungkan. Tim Etnohistori sendiri mengadakan rapat pada Rabu 9 April 2014 yang salah satunya membahas kesiapan kami untuk berangkat ke Urutsewu dan bahan-bahan batik apa saja yang akan dibawa. Dari rapat ini, meski ada Bastyo Arsa yang terhitung aktif ikut survei ke Urutsewu, kami belum bisa mendapatkan kepastian bagaimana dan di mana kami akan ditempatkan untuk bisa melatih batik. “Sedang dicarikan Cak Sunu di mana ada ibu-ibu yang mau membatik,” katanya.

Setrojenar sebagai pusat konflik sekaligus desa tempat penyelenggaraan Arak-arakan Budaya menjadi opsi kami paling awal. Jika tidak berhasil, maka antara Desa Mirit, Kaibon Petangkuran, maupun Wiromartan menjadi opsi berikutnya. Hal ini tentu membuat saya dan tim Etnohistori khawatir karena kami baru bisa datang tiga hari sebelum hari-H atau pada tanggal 13 April, dua hari lebih lambat dibanding rekan-rekan Esbumus lainnya.

Saya mendapat banyak informasi dan gambaran yang lebih jelas ketika rekan-rekan Esbumus melakukan latihan terakhir di Jogja Expo Center pada Kamis, 10 April 2014. Tujuan awal ke JEC adalah bertemu Dewi Widyastuti yang membuatkan surat untuk Ketua Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AKINDO, tempat saya bekerja, dan menjelaskan keterlibatan saya dalam Arak-arakanBudaya sebagai pelatih batik bagi ibu-ibu Urutsewu. Surat ini sebagai keterangan bahwa meski saya membolos mengajar, tetapi saya melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, salah satu tugas pokok dosen selain mengajar dan meneliti pada tiap semesternya. Ini bukan perkara memanfaatkan momen, tapi apa yang akan saya lakukan memang benar-benar mengabdi kepada masyarakat Urutsewu.

Sambil menunggu Dewi, saya berkenalan dengan M. Ismul Azham yang merupakan Koordinator Acara Arak-arakan Budaya. Melalui Ismul saya mendapat kepastian bahwa meski menjadi agenda yang muncul belakangan, batik telah dialokasikan selama 10 menit untuk tampil dalam acara pada 16 April. Ismul juga memberi gambaran situasi Urutsewu yang luas dan kompleks sehingga harus bersiap jika pada akhirnya saya dan tim pelatih batik yang mencari peserta dari pintu ke pintu dan bukan para ibu-ibu yang datang sendiri ke kami. Ini pun belum termasuk bahwa saya dan awak Etnohistori belum mendapatkan kepastian tempat untuk mengabdi, termasuk timbulnya bayangan kechaos-an di tengah-tengah waktu yang mepet dan luasnya “medan perjuangan” yang akan kami hadapi.

Bukan hanya alasan rutinitas bekerja yang menunda keberangkatan kami ke Urutsewu, melainkan karena pada 12 April 2014, Etnohistori menyelenggarakan kelas membaca dengan Profesor Rachmi Diyah Larasati dari University of Minnesota yang saat itu bahasannya adalah estetika dalam buku Tango and the Political Economy of Passion karya Marta Savigliano, tentang bagaimana etnografi sebagai metodologi berpikir untuk menyelami persoalan estetika dan etika dalam konteks ekonomi politik. Di kelas ini saya seperti mendapati poin penting bahwa dalam mewacanakan estetika yang berpihak, perjuangannya bukan hanya dedikasi pada kesejarahannya saja, tapi bagaimana saya bisa terhubung dengan perempuan dan ibu-ibu Urutsewu melalui batik.

Lalu saya bertanya: bagaimana bisa mengajarkan batik bagi ibuibu di tengah-tengah konflik dan dikerjakan dalam waktu singkat untuk mengejar Arak-arakan Budaya tanggal 16 April? Ketika ide awal melatih batik muncul, saya membayangkan ibu-ibu pasti akan senang diberi pelatihan batik, terlebih apabila pada akhirnya dengan memproduksi batik mereka bisa membantu perekonomian keluarga. Ternyata ini prasangka yang salah besar. Tidak seperti di Yogya tempat saya dan ibuibu Jenggolo bisa dengan mudah melatih dan membuat rintisan usaha batik, sekali lagi saya disadarkan bahwa di Urutsewu adalah daerah konflik yang masyarakatnya memiliki kehidupan dengan ketegangan tertentu yang tidak dapat dengan serta-merta dimasuki untuk diajak melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan mereka. Jangan sampai ada keterpaksaan dalam proses ini karena akan berdampak pada gagalnya pengalaman kebertubuhan yang kembali ke nilai kemanusiaannya.

Kekhawatiran tersebut terus menghantui sampai pada Minggu pagi saya dan teman-teman Etnohisori, yakni Ahmad Nashih Luthfi, Anna Mariana, S. M. Nur Fauziah (Uzy), Windi Wahyuningtias, Adhi Pandoyo, dan si kecil Lilakila (anak pasangan Luthfi dan Anna) bertolak ke Urutsewu dari titik temu kami di Godean menggunakan mobil pribadi. Alasan membawa mobil lebih karena kami membawa alat-alat membatik dan efisiensi waktu. Meski sudah berencana berangkat meninggalkan

Yogya paling lambat pukul 09.00, akhirnya harus molor satu jam karena tunggu-menunggu. Awalnya berharap jika sampai Urutsewu belum terlalu siang kami lebih siap menghadapi dan mendatangi lebih banyak tempat untuk mengajak ibu-ibu membatik. Sebelum berangkat kami mengatur barang bawaan terutama karena kami membawa alat dan bahan batik seperti kompor listrik, bahan pewarna, dan canting yang cukup menyita tempat di bagian belakang mobil. Kekhawatiran terbesar adalah HCl (asam klorida) yang merupakan air keras yang memang digunakan untuk menimbulkan warna dari pewarna sintetis. Meski sudah saya bungkus berlapis, tetap saja sepanjang perjalanan saya ingatkan teman-teman untuk berhati-hati melindungi HCl karena sebagai sopir saya harus fokus berkendara sehingga tidak bisa secara langsung mengaturnya

Kami memutuskan untuk lewat jalur selatan karena lebih cepat, meski terbentang jalan rusak parah sepanjang kurang lebih 5 kilometer. Selama perjalanan kami mencoba mengomunikasikan dan berbagi informasi tentang apa yang akan kami kerjakan. Di sini saya mencoba untuk curhat mengenai kekhawatiran saya tentang waktu yang sangat singkat, terutama bagaimana strateginya mengajak para ibu, yang sangat mungkin memiliki kesibukan beragam, untuk kemudian setuju membatik dengan kami. Anna Mariana, yang sering saya panggil Teteh karena latar belakang asal daerah kami sama-sama dari Sunda, mencoba memberikan masukan bahwa minimnya waktu memang akan menjadi tantangan kami melaksanakan batik yang memiliki cara kerja cukup intensif. Namun, demikian Teh Anna, yang paling penting adalah keinginan mengetahui bagaimana pengalaman perempuan Urutsewu selama konflik yang pada akhirnya bisa menjadi tulisan berharga bagi kelanjutan perjuangan Urutsewu dalam konteks yang lebih luas.

Sepanjang perjalanan Mas Luthfi sempat menjelaskan tentang perbedaan antara konflik tanah di Urutsewu dengan petani pasir di pesisir Pantai Selatan Kulonprogo. Kebetulan kami lewat kawasan konflik Kulonprogo dan menyempatkan mengambil foto beberapa titik yang dipasangi spanduk dan papan-papan yang terbuat dari tampah bambu berisi penolakan terhadap pembangunan bandara udara Yogyakarta yang baru. Jika perjuangan petani Kulonprogo melawan pendirian tambang bijih besi dan bandara udara, di Urutsewu warga berhadapan dengan TNI AD yang merampas tanah di beberapa titik desa sepanjang bibir pantai dengan membuat pagar setinggi kurang lebih 2,5 meter.

Setelah melalui jarak sekitar 100 kilometer dengan waktu tempuh dua jam, akhirnya kami sampai di Urutsewu. Adhi yang telah dua kali melakukan survei dengan teman-teman Esbumus dan bertindak sebagai penunjuk jalan justru sedikit bingung karena tiba-tiba sudah sampai di jalan utama Urutsewu. Kami melewati salah satu bangunan, tampaknya di sekitar Mirit, yang saat itu baru saja bubar pengajian. Orang-orang, terutama para ibu berseragam hijau, berhamburan ke jalan utama, pulang dengan menaiki mobil pickup yang bisa mengangkut 7–10 orang penumpang di bak belakangnya.

Meski selama perjalanan kami sudah cemal-cemil snack, rasa lapar tetap tak terbendung. Kami putuskan menyantap sate Ambal yang memang menjadi penganan unggulan dari daerah Ambal, salah satu kecamatan di Urutsewu. Porsi sate ambal ternyata cukup banyak, yaitu 15 tusuk dan ditemani dengan dengan ketupat yang juga penuh di piring. Meski awalnya kami semua kelaparan, kecuali Adhi, namun kami tidak menghabiskan satenya. Kalau saya, selain sudah kenyang, bumbu sate yang terbuat dari tempe tersebut terlalu manis. Pada akhirnya kami membungkus sate yang tersisa untuk dimakan pada malam hari. “Lumayan enggak perlu repot cari makan malam nanti karena kita juga belum tahu nanti akan ditempatkan di mana,” begitu kata Teh Anna.

Masih di tempat makan, kami dijemput oleh Mas Ubaidillah yang telah mengenal Mas Luthfi dan Etnohistori. Kami kemudian diantar ke rumah Kepala Desa Kaibon Petangkuran, Pak Muhlisin, yang terhitung masih muda. Di serambi masjid depan rumah Pak Kades, kami langsung berdiskusi tentang kondisi terakhir konflik dan berkenalan dengan beberapa teman Esbumus yang baru saya temui untuk pertama kalinya. Kami disuguhi teh manis hangat dan pepaya California khas Urutsewu. Penamaan pepaya ini beberapa kali saya tanyakan, apakah ada hubungannya dengan salah satu negara bagian di Amerika Serikat atau merupakan bibit asli? Ternyata ini asli budidaya petani Urutsewu. Penamaan tersebut adalah strategi marketing karena pasar cenderung lebih mudah menerima buah “berbau” impor.

Mas Ubaidillah, warga Kaibon Petangkuran yang bekerja sebagai staf pengajar di IAINU Kebumen, menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi warga kini bukan hanya pemagaran, tetapi ancaman senjata. Belum lagi media yang melakukan represi dengan membuat beritaberita bodong yang salah satunya menuduh gerakan kami didanai Rp9 miliar. Salah satu temuan terkini adalah sumber emas di kawasan Pantai Selatan Jawa, hal ini seakan semakin memperjelas tujuan klaim tanah oleh TNI AD, agar mereka bisa mengeksploitasi melaui kontrak dengan perusahaan tambang.

Saya sempat bertemu dengan rekan Esbumus, Amanatia Junda, untuk menanyakan kegiatan ibu-ibu dan perempuan di Urutsewu. Ia menjelaskan bahwa selain berkebun, beberapa ibu-ibu juga berjualan pecel di sekitar pantai yang menjadi kawasan wisata. Jam kerja para ibu di ladang umumnya dari sekitar pukul 12.00–16.00. Sementara, pagi biasanya dihabiskan untuk menyiapkan sekolah anak, beres-beres rumah, dan memasak. Itu belum termasuk arisan, pengajian, dan kegiatan PKK lainnya yang diselenggarakan secara rutin tiap minggunya. Maka asumsi saya, waktu senggang mereka hanya selepas pukul 16.00 hingga waktu salat Magrib atau Isya. Waktu itulah yang kemudian saya rencanakan untuk berbicara dengan ibu-ibu guna mendalami pengalaman dan pendapat mereka atas konflik dan tragedi berdarah 16 April 2011.

Setelah salat Asar yang lebih umum dilakukan pukul 16.00 atau selepas warga pulang bekerja, kami kedatangan Bapak Kades Wiromartan, Widodo Sunu Nugroho, yang biasa dipanggil Cak Sunu. Cak Sunu kemudian mengantar kami ke Desa Setrojenar untuk bertemu Bapak Imam Zuhdi, seorang kiai sekaligus tokoh pergerakan yang disegani karena keteguhannya melawan keseweng-wenangan TNI AD. Rumahnya bersebelahan langsung dengan masjid yang berjarak hanya beberapa meter saja dari Dislitbang TNI AD unit Setrojenar. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan kami mengajak membuat batik sebagai bentuk berpartisipasi di Arak-arakan Budaya, Kiai Imam dan istri, ibu Siti Khotijatun, menyambut baik dan akan memperkenalkan kami saat arisan ibu-ibu yang rutin dilangsungkan setiap Senin pukul 14.00. Ini berarti kami harus menunggu esok harinya untuk bisa bertemu.

Usai salat Magrib di masjid samping rumah Kiai Imam, Teh Anna dengan sigapnya langsung bertanya pada ibu-ibu yang juga biasa melaksanakan jamaah di masjid tersebut. Di bagian perempuan dalam masjid kami bertemu dengan tujuh ibu-ibu yang cukup antusias menyambut kami yang dari Yogya. Strategi kami tidak langsung menjelaskan dan mengajak ibu-ibu untuk membatik, tetapi ingin mendengar mereka bercerita terutama berkaitan dengan tragedi 16 April 2014.

Ibu Siti Alifah yang merupakan Ketua PKK Desa Setrojenar memberi testimoni bahwa saat itu banyak perempuan yang tidak mengetahui bahwa ada kejadian pemblokadean jalan sebagai aksi dan pembongkaran gapura yang diinisiasi warga—yang kemudian dibalas dengan penembakan oleh TNI AD.

“Saya tahunya tiba-tiba ada bunyi der-der-der yang ternyata adalah suara tembakan,” ujarnya. Tidak hanya itu, aparat TNI AD mendatangi dan mengancam hingga masuk ke rumah-rumah untuk mencari warga yang mereka sinyalir terlibat. “Ada yang nyari sampai masuk ke WC segala,” tuturnya.

Ibu Siti Khotijah, pedagang pecel khas Urutsewu adalah istri Pak Solekhan, salah satu warga yang dikriminalisasi akibat tindakan perusakan gapura TNI AD di sebelah kantor kecamatan, mengaku bahwa suaminya sempat dicari-cari aparat sebelum akhirnya ditangkap. Ibu Siti Khotijah yang memiliki dua anak saat kejadian memikirkan keselamatan anaknya yang nomor dua, Nadine Indah Pamela, yang pada waktu itu masih berusia kurang dari enam bulan. Saat mengetahui suaminya ditangkap, ia sangat emosional. Ini terlihat dari caranya bercerita, terutama akibat diserang rasa panik dan bingung memikirkan masa depan keluarga dan anak-anaknya. Selama enam bulan proses persidangan ia menyebutkan bahwa dukungan dari tetangga dan keluarga sangat banyak. Setiap kali datang ke pengadilan ia selalu diantar dan ditemani rombongan warga dengan mengendarai motor seperti halnya urut-urutan kampanye.

Selain mengalami trauma, rasa takut masih membingkai keseharian mereka, bahkan hingga kini. “Kami masih sangat tergantung pada tokoh-tokoh penggerak perlawanan, misalnya Kiai Imam kalau di Setrojenar,” ujar Ibu Siti Alifah. “Kami baru bisa sedikit tenang ketika orang-orang LP keluar,” kali ini ibu Sri Maryuni menjelaskan. Yang dimaksud orang-orang LP adalah enam warga yang dikriminalisasi, termasuk Pak Solekhan. Ibu Birin, Ibu Kadus, Ibu Paryono, Ibu Yakun, dan Ibu Siti Mahmudah yang hadir bersama saat itu juga mengiyakan pendapat ibu-ibu tadi.

Yang menarik adalah para ibu yang kami temui tidak memiliki dendam terhadap TNI AD. Mereka bukannya melupakan peristiwa, tapi hanya menuntut ketenangan agar mereka bisa hidup damai. “Saya enggak dendam, kok, semua sudah saya anggap cobaan dari Allah Swt., maka acara inti 16 April besok adalah mujahadah yang artinya doa bersama supaya semua berjalan baik dan menjaga ketenangan hidup,” urai Ibu Siti Khotijah.

Ketika pada akhirnya saya menjelaskan tujuan kami untuk melatih batik, awalnya mereka cukup tertarik. Saya sempat panjang lebar menceritakan pengalaman di sanggar batik Jenggolo dengan brosur dan leaflet yang kebetulan saya bawa dari Yogya. Saya sekaligus menerangkan skenario kegiatan membatik yang dilakukan hingga satu hari menjelang hari-H. Pertanyaan yang langsung diajukan adalah berapa lamanya proses membatik dan apa saja yang mereka kerjakan. Sedari awal saya berpendapat bahwa motif batik harus dilakukan atau dibuat oleh para ibu sehingga mereka memiliki koneksi yang kuat dengan karya mereka, termasuk proses mencanting yang mengutamakan hubungan personalitas. Sejak itu tiba-tiba raut muka ibu-ibu berubah. Mereka menganggap bahwa kerja intensif membuat batik terlalu berat mereka kerjakan di tengah-tangah rutinitas berladang, berdagang, arisan, pengajian, maupun sebagai tuan rumah pada acara hari-H yang para ibu-ibu Setrojenar dikerahkan untuk memasak dan menyediakan snack bagi pengunjung yang datang. Mereka harus mempersiapkan bahan dan memasak mulai sehari sebelum acara dimulai. Artinya, tidak ada waktu yang terbagi untuk aktivitas lainnya.

Terus terang di sinilah kekhawatiran yang sudah saya bawa ketika berangkat dari Yogya terjawab. Ibu-ibu secara tegas tapi sopan menyatakan tidak bisa mengikuti workshop yang akan kami selenggarakan. Dari titik inilah saya menyadari bahwa proses pengenalan dan pendekatan menjadi hal yang penting, dan waktu kami yang singkat (untuk tidak dibilang terlambat) dianggap tidak proporsional untuk kerja batik yang cukup intensif. Meski dengan perasaan sedih termasuk karena diskusi yang harus kami akhiri sebab telah menginjak waktu salat Isya, saya salami dan ucapkan terima kasih kepada setiap ibu-ibu yang hadir. Bahkan saya melanjutkan berbincang dengan Siti Khotijah yang berulang meminta maaf karena tidak bisa ikut membatik. Saya mengantarkannya sampai halaman depan untuk memastikan anaknya yang sudah tertidur dengan pulas bisa digendong sang ibu dengan baik hingga selamat sampai rumah yang jaraknya hanya beberapa rumah saja dari masjid.

Kembali ke rumah Kiai Imam, sang istri, Ibu Siti Khotijatun, sudah menyiapkan santapan malam berupa mi godok lengkap dengan kerupuknya. Sambil makan dan me-review perbincangan kami dengan ibu-ibu sebelumnya, tim Etnohistori mencoba menenangkan saya dan mengatakan bisa mengajak ibu-ibu dari daerah Kaibon Petangkuran, tujuan berikutnya sekaligus tempat kami akan menginap.

Jarak antara Desa Setrojenar dengan Kaibon Petangkuran ternyata lumayan jauh. Karena takut tersesat, Mas Luthfi akhirnya menelepon Pak Seniman Martodikromo, aktivis pergerakan yang juga salah satu korban penembakan TNI AD. Setelah bertemu di titik yang disepakati, Pak Seniman yang berkendara motor mengarahkan kami ke rumahnya yang masuk ke perkampungan dengan pohon bambu di kanan kirinya.

Kami sampai pukul 21.00 dan mendapati banyak tamu laki-laki di rumah Pak Seniman. Ternyata istrinya baru saja melahirkan. Saya sempat berpikir untuk berpindah ke desa lain karena tentu akan sangat merepotkan untuk menerima kami di saat yang bersamaan juga harus meladeni tamu yang datang untuk mendoakan dan menyambut bayi mereka. Belum sempat terucap, tiba-tiba Pak Seniman menyuruh kami untuk masuk ke dalam rumah karena kamar sudah disiapkan. Karena kantuk dan capai yang tidak tertahan, kami langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di dalam saya sempat berkenalan dengan Ibu Sri Handayani, istri Pak Seniman, yang tampak cantik meski memakai stagen atau kain panjang yang dililitkan ke perut ibu yang baru selesai melahirkan. Saya dan Teh Anna tidur di depan TV, sedangkan Windi dan Uzy tidur di dipan yang letaknya disekat lemari, sementara Mas Luthfi tidur di ruang tamu karena menemani Pak Seniman dan bapak-bapak lainnya yang sedang melaksanakan muyi atau lek-lekan (‘begadang’) karena adanya bayi yang baru lahir di rumah tersebut. Lila juga sudah tidur pulas di ruang tamu.

Pagi pukul 06.00, saya terbangun dan memutuskan untuk langsung mandi agar tidak mengantuk lagi. Meski air cukup dingin, tapi cara ini cukup jitu mengusir kantuk dan galau karena masih harus mencari ibuibu membatik. Dengan dibantu Uzy, saya mengunjungi warga di sekitar rumah Pak Seniman. Pertama, saya bertemu dengan Ibu Ngasiyah yang saat itu sambil menggendong anaknya sambil menyuapi dengan nasi dan tempe. Ketika mengenalkan diri, tiba-tiba Ibu Samilah yang sudah berusia 70 tahun menghampiri kami dan menanyakan apa tujuan saya datang ke desa mereka. Saya jelaskan kami berasal dari Yogya yang bermaksud memberikan pelatihan batik bagi ibu-ibu di Urutsewu agar kemudian karya batik mereka bisa ditunjukkan pada saat Arak-arakan Budaya 16 April. Di tengah-tengah penjelasan saya, Ibu Karsiyem yang membawa cucunya turut bergabung dan mendengarkan penjelasan saya dengan seksama.

Ada beberapa pertanyaan yang terlontar, seperti bagaimana memulai membuat batik dengan canting hingga kain apa yang dipakai untuk membatik. Sebelum saya menjawab, saya tawarkan terlebih dahulu apakah mereka berminat membatik, ternyata mereka justru tertawa dengan penuh keheranan karena mereka hanya ibu-ibu bahkan untuk menulis dan membaca saja sudah sulit. Ibu Ngasiyah yang saat itu membawa anak langsung mengacungkan anaknya sebagai alasan tidak bisa ditinggal untuk aktivitas lain. Meski sempat saya pastikan bahwa prosesnya tidak sesukar yang dibayangkan, dan bahwa penting untuk menghadirkan para perempuan di Arak-arakan Budaya pada 16 April agar masyarakat bisa mendengar pengalaman dan perjuangan ibu-ibu Urutsewu secara umum, tetap saja mereka menolak. Sebelum berpamitan, Ibu Karsiyem memberi tahu kepada saya Ibu Jumarni yang kemungkinan besar bersedia untuk membatik. Mereka beralasan bahwa Ibu Jumarni masih terhitung muda dan tidak ada tanggungan mengasuh karena anak-anaknya sudah bersekolah. Jarak rumahnya tidak terlalu jauh atau hanya di seberang jalan dalam kampung saja.

Sebelum akhirnya saya bertemu Ibu Jumarni, saya melihat Uzy sedang berbincang dengan seorang ibu lansia. Wanita tersebut bernama Ibu Ludiya, yang biasa dipanggil Ibu Bisri, yang saat itu tengah menyapu halaman rumahnya. Ternyata Ibu Bisri ini menjadi ibu pertama yang bersedia membatik, bahkan lebih dari itu, menyediakan tempat di samping rumahnya, yaitu bangunan rumah yang masih dalam proses penyelesaian milik keponakannya, untuk melaksanakan pembatikan. Ibu Bisri yang selalu tersenyum ini juga mengajak menantunya bernama Ibu Elvi, seorang ibu rumah tangga dan tinggal bersamanya, untuk ikut membatik.

Tak jauh dari tempat kami berbincang, ternyata ada pasangan suami istri yang hendak pergi pengajian. Ternyata sang istri adalah Ibu Jumarni yang sebelumnya saya cari. Setelah saya jelaskan tujuan saya, Pak Saringat, sang suami, sangat antusias agar istrinya mau terlibat dalam workshop batik dan meminta kami untuk mengerjakan di rumah salah satu warga yang sedang direnovasi, yang tak lain adalah saudara dari Ibu Bisri, tak jauh dari rumah Pak Saringat.

Selain karena Ibu Jumarni harus ikut pengajian terlebih dahulu, juga agar saya masih ada waktu untuk mengajak ibu-ibu lainnya membatik, kami sepakati pelatihan batik mulai pukul 12.30. Saya bertemu dengan Ibu Salimah ketika ia hendak mengantar anaknya berangkat ke sekolah. Saya sempat kaget ketika ia secara tiba-tiba menanyakan dari mana dan untuk keperluan apa saya berjalan-jalan di depan rumahnya. Ketika saya sampaikan saya datang dari Yogya dan teman dari Pak Seniman, ia langsung menyilakan saya untuk masuk mampir sebentar ke rumahnya. Sang anak yang awalnya sudah membonceng sempat bingung karena harus turun lagi dari sepeda ibunya itu.

Rumah Ibu Salimah sangat sederhana, berukuran kurang lebih 7 meter persegi. Tidak ada sekat berarti yang memisahkan antar-ruang sehingga dari kursi tempat saya duduk saya bisa melihat dapur dan tempat tidurnya. Karena tidak ingin membuat anaknya menunggu lama, saya langsung jelaskan pelatihan batik yang akan kami selenggarakan.

Seketika mata Ibu Salimah berbinar dan langsung tertarik untuk mengikuti pelatihan batik. Namun, ketika saya jelaskan bahwa pelatihan batiknya hanya berlangsung hari itu dan esoknya, ia langsung kecewa karena ternyata pada hari yang sama pekerjaannya di rumah dan ladang sedang banyak-banyaknya. Meski demikian, ia tetap ingin melihat dari dekat proses membatik setelah mencuci pakaian sekitar pukul 13.30.

Tak jauh dari rumah Ibu Salimah, saya mendapati Ibu Suminah tengah memotong ranting kayu di depan rumah yang sekaligus warung kelontong miliknya. Saya memperkenalkan diri sekaligus mengajak untuk pelatihan membatik. Tanpa ragu Ibu Suminah langsung mengiyakan dan mengatakan bahwa warungnya bisa ditunggu oleh anak laki-lakinya yang duduk di kelas XI SMA, yang saat itu sedang tidak bersekolah karena sedang ada Ujian Nasional untuk kelas XII.

Setelah mendapat kepastian lima ibu-ibu yang bersedia ikut pelatihan batik, saya berencana pulang ke rumah Pak Seniman untuk mempersiapkan peralatan dan bahan membatik. Karena sedikit bingung dengan jalan pulang, saya bertemu dengan dua perempuan yang sedang bercakap di teras depan rumah salah satu dari mereka. Awalnya saya ingin menanyakan jalan menuju rumah Pak Seniman, namun saya urungkan niat tersebut untuk kemudian mengajak mereka berlatih batik. Awalnya mereka malu, tapi pada akhirnya keduanya, Ibu Mugiasih dan Ibu Wiwik, tertarik untuk ikut juga.

Belajar dari pengalaman di Setrojenar yang awalnya kami bermaksud meminta para ibu untuk membuat motif batik berdasarkan testimoni mereka, ternyata banyak dari mereka kesulitan membayangkan visualisasi atau bentuknya untuk menjadi seperti apa. Hal ini bukan berarti tidak mungkin dilakukan, tetapi perlu pendekatan yang cukup intensif dan berulang sebelum pada akhirnya bisa mentranslasikan dalam bentuk visual. Ini berarti butuh waktu yang tidak sebentar. Karena keterbatasan waktu, kami kemudian mengubah rencana. Saya dan Windi yang akhirnya mendesain motif batik berdasarkan narasi ibu-ibu Setrojenar yang kami temui pada malam hari kemarin. Kendala waktu memang menjadi alasan utama kami menegosiasikan rencana dengan kenyataan di lapangan.

Sebelum membuat motif, saya dan Windi mengumpulkan cerita dan memilih kata-kata kunci berkaitan dengan pengalaman mereka. Di saat bersamaan, di rumah Pak Seniman, Mas Sobirin, rekan Esbumus yang juga bertindak mendokumentasikan acara Urutsewu, dan Mas Luthfi sedang mempersiapkan wawancara dengan Pak Seniman. Kali itu, Pak Seniman mengeluarkan semua data-data lengkap yang mendukung bukti kepemilikan tanah milik rakyat dari generasi ke generasi. Datadata tersebut yang digunakan sebagai bahan wawancara. Di saat yang bersamaan kami juga mendengar beberapa keterangan Pak Seniman yang saya pikir perlu untuk dimasukkan ke dalam cerita motif, seperti potensi alam yang dimiliki Urutsewu, manfaat tanah, serta tanaman khas Urutsewu.

Kami kemudian mencoba mentransalasikan perasaan ibu-ibu Setrojenar seperti rasa ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, atau harapan di masa depan. Untuk itu kami menggambarkannya dengan simbol yang penuh dengan garis-garis melintang. Ini menunjukkan rasa yang saling beradu. Setelah itu kami memasukkan bentuk-bentuk naturalis keunggulan Urutsewu, seperti tanaman ubi, ombak pantai, daun kelapa, daun tebu, temasuk galur sawah atau pembatas antara satu petak sawah dengan lainnya.

Mas Luthfi kemudian memberi masukan penting bahwa salah satu fungsi tanah di Urutsewu adalah untuk angon atau menggembalakan hewan ternak seperti sapi maupun kambing. Hewan-hewan ini kemudian menjadi tabungan pendidikan karena dapat dijual pada saat Idul Qurban tiba. Tanah di sini bukan hanya milik pribadi, tapi ada pula tanah komunal yang dirawat bersama, tapi dibiarkan tumbuh berbagai macam tanaman seperti rumput liar untuk memberi atau dimakan hewan ternak milik warga. Tanah ini disebut “bera sengaja”, yang berarti dibiarkan tumbuh. Penggambaran tanah yang memiki fungsi penting dalam kehidupan Urutsewu kemudian kami letakkan di bagian tengah agar menjadi pusat perhatian di kain berukuran 4x1,5 meter. Motif kami buat menggunakan pensil untuk kemudian menjadi pola patokan yang akan dibatikkan oleh para ibu di siang harinya. Sekali lagi, meski ini akhirnya melenceng dari skenario awal, pembuatan pola dengan cara seperti ini dilakukan karena waktu yang tidak banyak tersedia.

Setelah membuat motif, kami sempatkan memasak untuk makan siang dengan rekan-rekan Esbumus dan keluarga Pak Seniman. Meski hanya telur yang digoreng dengan cabai dan sayur yang dioseng seadanya, namun terasa nikmat hingga tak sadar waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 lebih sedikit, yang berarti seharusnya sudah ke rumah Bu Bisri untuk memulai melatih batik. Benar saja, ibu-ibu yang sudah setuju untuk membatik telah muncul lebih dahulu dibanding kami. Setelah minta maaf karena datang terlambat beberapa menit, kami langsung mempersiapkan alat-alat membatik berupa kompor listrik dan canting. Canting yang saya bawa dari Yogya adalah jenis klowong, biasa digunakan untuk membuat motif dasar. Mengingat kain yang kami gunakan berukuran besar, motif batik juga dibuat besar-besar sehingga bisa dilihat dari jauh. Dari sini saya langsung menjelaskan arti motif berupa narasi visual tentang Urutsewu dan cerita ibu-ibu Setrojenar selama konflik berlangsung.

Awalnya saya memberikan pengetahuan dasar batik dan menjelaskan sekaligus mempraktikkan bagaimana memegangi canting. Mereka yang baru pertama kali membatik dan memegang canting merasa takut jika nantinya mereka menetesi lilin malam di atas kain. Saya kemudian memberikan arahan untuk tidak usah takut jika lilin malam menetes di kain karena justru nanti akan menimbulkan efek terutama setelah kain diwarnai. Setelah coba-coba, para ibu semakin paham bagaimana strategi menggoreskan canting, terutama untuk motif yang bergaris panjang ketika mereka harus mengambil satu kali nafas untuk kemudian melanjutkan gambarannya. Meski awalnya gerakan mereka cukup kaku, di tengah-tengah perjalanan akhirnya mereka lebih terbiasa. Beberapa kali ibu-ibu terkena lilin yang meleleh di tangah mereka sehingga harus menahan rasa sakit. Dengan pengalaman ini mereka kemudian berstrategi mengendalikan keseimbangan sehingga harus berpikir lebih fokus. Konsentrasi dan kesabaran dengan demikian menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Inilah bentuk pengalaman kebertubuhan yang mengasah sensitivitas pembuatnya. Selain menggunakan canting, saya juga menyediakan kuas untuk membuat motif yang lebih besar. Kuas juga menghasilkan efek goresan yang lebih hidup.

Foto 1 Penulis menjelaskan teknik dasar membatik kepada ibu-ibu peserta pelatihan. (Bosman Batubara)

Foto 2 Jalannya pelatihan batik bagi ibu-ibu dan perempuan di Kaibon Petangkuran, Urutsewu. (Anna Mariana)

Tempat kami membatik ini berdekatan dengan masjid yang selalu ramai pada sore harinya, terutama oleh anak-anak. Selama membatik, anak-anak yang berkumpul di depan masjid, entah karena ada kelas belajar membaca Al-Quran maupun bermain saja, tiba-tiba tertarik untuk membatik. Kain yang masih tersisa dipotong menjadi empat seukuran slayer kemudian dibatik oleh anak-anak secara beramai-ramai. Anak-anak ini meski tidak diberi pengarahan secara khusus, namun telah dengan lancar dan kompak membatik dengan motif bergambar pemandangan, rumah, robot, dan bunga. Maka, selain melatih ibu-ibu, kami secara tidak sengaja mengajarkan anak-anak untuk ikut merasakan membatik.

Karena waktu sudah menuju pukul 17.00, para ibu berpamitan pulang. Meski demikian, saya melihat masih ada matahari sehingga saya berinisiatif mengajak teman-teman Etnohistori untuk mencolet bagian bentuk motif yang terwarnai menggunakan kuas yang terbuat dari pelepah daun pisang. Sinar matahari dibutuhkan untuk menimbulkan warna. Saya menggunakan pewarna sintetis jenis indigosol untuk warna hijau, kuning, biru dan cokelat; dan jenis rapid untuk warna merah dan biru. Selain karena matahari, saya merasa bahwa keesokan harinya bagian-bagian yang sudah kami colet tersebut bisa segera ditutup oleh para ibu-ibu peserta pelatihan batik dengan lilin malam. Ini dilakukan untuk melindungi dan mempertahankan warna coletan ketika kami mencelup warna cokelat sebagai warna dasarnya. Lagi-lagi, perkara waktu yang dihargai sehingga kami akhirnya melakukan apa pun untuk membuatnya efektif.

Foto 3 Tidak mau kalah dengan para ibu-ibu, anak-anak yang menunggui dan melihat jalannya pelatihan batik juga tertarik untuk membatik. Batik yang dibuat seukuran saputangan (40x40 sentimeter) dengan motif ekspresif menurut keinginan

mereka. (Karina Rima Melati)

Esoknya, seperti yang telah dijadwalkan, kami berkumpul di tempat yang sama pukul 10.00. Ibu-ibu langsung menutup bagianbagian yang sudah dicolet dengan lilin malam dengan kuas yang permukaan rambutnya luas sehingga mudah untuk menutup. Ini cukup menyenangkan karena mereka tidak khawatir lagi seperti halnya menggunakan canting yang bisa menetesi lilin di kain. “Nah, mbok kayak gini dari kemarin supaya saya enggak deg-degan,” ujar Ibu Bisri. Tetapi, saya melanjutkan bahwa penggunaan kuas ini juga harus memperhatikan bagian-bagian yang tertutupi supaya rapi dan tidak kemasukan cairan pewarna. Para ibu bisa menyelesaikan proses nutup ini satu jam saja hingga bisa saya lanjutkan untuk menjelaskan proses mencelup warna dasarnya.

Sebelum dicelup pewarnanya, kain dimasukkan dalam larutan TRO (Turkey Red Oil) yang fungsinya membuka pori-pori kain sehingga zat warna dapat masuk dengan baik. Zat pewarna cokelat dilarutkan dengan air hangat dan direaksikan dengan nitrit. Ketika kain dicelup, warna kain tidak langsung berubah menjadi cokelat, namun harus diangin-anginkan di bawah sinar matahari sampai warnanya timbul. Proses ini diulang beberapa kali hingga warna yang diinginkan terpenuhi. Ibu-ibu menyimak proses pewarnaan ini dan beberapa kali menyempatkan bertanya tentang bahan-bahan yang digunakan dalam pewarnaan sintetis dan bedanya dengan pewarna alam. Uzy membantu saya untuk menjemur di bawah sinar matahari untuk menimbulkan warna cokelat. Sampai kali keempat akhirnya warna cokelat yang kami inginkan berhasil timbul sehingga kemudian dilanjutkan dengan melorod atau menghilangkan lilin malamnya dalam air mendidih.

Foto 4 Selain membatik dengan canting, ibu-ibu pembatik juga berkesempatan mewarnai dan menutup bagian-bagian yang sudah dibatik dengan kuas. (Karina Rima Melati)

Sembari menunggu air mendidih, ibu-ibu menunggu sambil bercakap-cakap dengan kami di garasi rumah yang belum selesai. Saya sendiri harus mondar-mandir untuk memastikan pencelupan berjalan dengan baik, termasuk apakah air sudah siap digunakan untuk pelorodan. Ibu Bisri dan Ibu Elvi menyediakan segala peralatan yang dibutuhkan, mulai dari ember, panci besar untuk menggodok air guna melorod, dan meminjamkan kompor gas.

Di akhir proses, kami mencuci sisa-sisa lorodan dengan air bersih. Saat itu, Ibu Bisri yang berusia 75 tahun membantu mengucek kain agar merontokkan lilin yang masih menempel. Lilin malam yang mengelupas ini menimbulkan tumpukan lilin kering di sekujur kamar mandi tempat kami mencuci. Ini jika tidak dibersihkan akan membuat macet aliran buangan air.

Di saat yang bersamaan, Windi duduk menyendiri untuk membuat narasi berdasarkan cerita ibu-ibu di Setrojenar maupun peserta pelatihan batik di Kaibon Petangkuran. Narasi yang kemudian menjadi prosa liris ini akan dibacakan saat ibu-ibu memamerkan karya batik mereka di Arak-arakan Budaya 16 April 2014. Dengan demikian, penonton bisa mendengar apa yang dimaksudkan dengan “suara perempuan Urutsewu” dari narasi, dan melihat karya batik sebagai wujud dari keberadaan perempuan itu sendiri saat Arak-arakan Budaya.

Setelah batik selesai dibuat, Teh Anna ternyata berhasil mengajak Ibu Bisri, Ibu Elvi, dan Ibu Jumarni untuk ikut dalam Arak-arakan Budaya sebagai pembawa kain batik. Hasil batik yang mereka buat tersebut dibentangkan dan dipertontonkan kepada penonton agar mereka bisa melihat dari dekat batik karya ibu-ibu Kaibon Petangkuran. Sebelumnya, ibu-ibu ini ragu untuk ikut karena takut jika ada perstiwa kekerasan terulang kembali. Terlebih acara digelar hanya beberapa meter dari Dislitbang TNI AD unit Setrojenar. Pemilihan tempat yang berdekatan tersebut agar bisa diperdengarkan dan diperlihatkan secara langsung kepada aparat TNI AD apa aspirasi masyarakat Urutsewu. Wajar jika awalnya beberapa ibu-ibu merasa takut karena acara seperti digelar di “kandang macan” dan mereka khawatir akan membangunkan “macan” itu sendiri.

Yang menginisiasi untuk turut serta ke Arak-arakan Budaya justru suami Ibu Bisri, Muhammad Bisri bin Kiai Ahmad Rusmi, yang memberi izin bahkan mendorong sang istri untuk ikut. “Kalau sudah membatik sekalian saja ikut terlibat dalam Arak-arakan Budayanya,” begitu kurang lebih penjelasan sang suami. Setelah mendapat izin dari sang suami, Ibu Bisri kemudian mengajak menantunya, Ibu Elvi, dan tetangga mereka, Ibu Jumarni. Meski hanya tiga dari tujuh ibu-ibu yang ikut, kami merasa bersyukur karena bisa menghadirkan mereka sebagai representasi perempuan Urutsewu.

Di hari-H, kami bertemu pada pukul 07.00 di depan rumah Ibu Bisri dan berangkat bersama-sama ke Setrojenar, tempat acara Arakarakan Budaya digelar. Ibu-ibu di acara itu akan tampil di sesi-sesi awal setelah mujahadah sehingga kami sudah harus bersiap di Setrojenar pagi-pagi sekali. Ibu Bisri tampaknya kebingungan karena harus mencari daun sirih untuk dibawa ke Setrojenar. Ternyata nenek sembilan cucu ini terbiasa nyusur, baik di saat senggang maupun acara formal. Dia merasa ada yang kurang jika tidak nyusur di mana pun dia berada sehingga meminta waktu sebentar kepada kami untuk mencari daun sirih di tempat tetangganya. Dengan pakaian terbaik, baik Ibu Bisri, Ibu Elvi, maupun Ibu Jumarni seperti akan pergi menghadiri acara penting. Mereka terlihat sangat cantik saat itu.

Sampai di Setrojenar ternyata kami disuguhi sarapan pecel ketupat khas Urutsewu. Saya dan teman-teman yang kelaparan karena belum sarapan seperti mendapat durian runtuh. Ibu-ibu Setrojenar menyuguhi semua yang hadir di acara tersebut di rumah salah satu warga yang berdekatan dengan lapangan tempat penyelenggaraan acara. Rumah tersebut ditata dan di depannya didirikan tenda seperti sedang mengadakan hajatan atau syukuran besar. Kami dipersilakan selayaknya tamu mereka. Menu utama pecel tersaji ditemani dengan peyek undur-undur. Binatang undur-undur yang sebelumnya hanya saya temui di pantai dan berukuran kecil-kecil tersebut di Setrojenar menjadi peyek berukuran cukup besar dan rasanya seperti kepiting goreng. Enak sekali ternyata.

Saat mujahadah kami duduk lesehan dan dibedakan menurut muhrimnya. Panggung Pak Ustaz dan pengisi acara berada di seberang kami. Saya teringat bahwa ibu-ibu Setrojenar sempat bercerita bahwa saat mujahadah mereka biasanya tidak bisa menahan tangis. “Saya tidak kuat karena mengingat peristiwa 16 April 2011 dan rasanya takut kalau peristiwa ini terjadi lagi,” Uhar salah seorang ibu. Pak Muhammad Samidja dalam pidatonya juga sempat menyampaikan keinginan warga, yaitu adanya kedamaian dan keadilan di bumi Urutsewu. Sontak para pengunjung riuh rendah bertepuk tangan menyambut pernyataan tersebut.

Waktu menunjukkan pukul 10.15 saat kami bersiap di barisan depan pengisi acara Arak-arakan Budaya. Pancaran matahari mencubiti kulit saya yang saat itu menggunakan kaos berlengan pendek, sementara ibu-ibu memakai baju berlengan panjang dan berjilbab. Saya dan Uzy menemani ibu-ibu perform menunjukkan hasil karya batik. Kami melakukan ini bersama karena, pertama, kain lumayan berukuran besar sehingga harus banyak tangan memegangi; kedua, meski sudah dijelaskan rute berjalan di tengah lapangan, kami khawatir para ibu kebingungan dengan arah berjalan yang berbentuk letter U yang dirancang di lapangan sehingga semua penonton bisa melihat hasil batikan kami. Sementara itu Teh Anna membacakan prosa liris dari atas panggung dan Windi ditunjuk untuk menyanyikan tembang Jawa “Lir Ilir” untuk pertunjukkan sesudahnya. Saat Angga memberi kode masuk, kami langsung melangkah dengan percaya diri dengan kepala yang tegap menatap ke depan. Jikalau kami menunduk, itu untuk menyamakan posisi agar jangan ada yang saling mendahului. Senyum kami mengembang seolah menyatakan bahwa batik yang kami bawa menyimbolkan harapan Urutsewu yang lebih baik. Alunan musik sendu membuat prosa liris yang dibacakan Teh Anna semakin hidup.

Bakda Magrib tiga hari sebelum kenangan yang sudah tiga tahun. Doa-doa sungguh selalu sama seperti membaca lembar terakhir satu cerita dan siap mulai cerita-cerita baru.

Tiga hari lagi tangis-tangis diisakkan. Ah, tidak! Bukan isakan! Tangis ini kristal-kristal atas doa tiga hari lalu.

Perasaan ini ada di antara derap-derap langkah menghentak bumi, persis seperti Rahvana yang sedang injak-injak seribu puteri.

Aku berharap jadi induk ayam, dengan sayapnya yang membentang dan menerjang di kala ancaman datang. Berharap jadi induk ayam! Dengan cakar yang mengoyakmengorek untuk sekedar melepas lapar. Kepada “kuthuk” anak-anaknya, diperlihatkanlah cara pakai kuku-kuku tajamnya.

Induk ayam bermandi tanah saat lelah. Mencintai Bumi seperti pada emaknya. Bumi itu dia.

Induk Ayam memandang langit yang luas, namun seluas langit itu seakan kosong dan dengan tenang gemuruh ombak datang melolong.

Induk ayam tahu! Tapi hanya dapat mendengarnya dari jauh dan menguntai doa tiap subuh. Ia siap memulai harinya meminta restu pada Tanah dan tak akan berhenti memandang Cakrawala.

Foto 5 Penulis dan beberapa ibu-ibu peserta batik menunjukkan batik yang telah dihasilkan di depan masyarakat yang hadir pada acara Arak-arakan Budaya masyarakat Urutsewu. (Y. B. Arsa)

Waktu 10 menit pertunjukan kami tidak terasa berlalu cepat, dan tepuk tangan dari pengunjung meluluhkan segala rasa takut kami. Tiba-tiba Aby Oematernate, rekan Esbumus yang juga koreografer untuk tari yang tampil setelah kami, menyambut kami sambil menyeka air matanya. Ia menyalami kami dan mengucapkan terima kasih telah memberi inspirasi sembari bercerita bahwa ia menangis ketika kami tampil di depan. “Aku nangis sampai anak-anak yang akan menari setelah kami heran kenapa Kak Abi tiba-tiba menangis,” jelas Abi dengan ujung matanya yang masih terlihat sisa air mata. Kami semua hanya saling memandang kebingungan dengan perkataan Abi, sampai kemudian Uzy berinisiatif berangkulan dengan para ibu-ibu dan saling mengucapkan selamat atas keberhasilan yang kami buat. Kami terharu dan berulang mengucapkan alhamdulillah.

Mau Apa Lagi?

Acara Arak-arakan Budaya akhirnya selesai pada pukul 13.30. Rekan-rekan Esbumus sempat berkumpul dan bercanda gurau mengisyaratkan kegembiraan dan kelegaan karena satu aksi baru saja dikerjakan dengan sangat baik. Ini memang baru satu bagian dari berbagai aksi yang harus terus dilanjutkan sampai keadilan dan kedamaian Urutsewu tercapai. Maka pertanyaannya: lalu apa lagi?

Dalam perjalanan pulang ke Yogya saya teringat bahwa Ibu Bisri meminta saya untuk membuatkan resep atau tulisan tahapan-tahapan membatik termasuk mewarnai. Karena terlalu capai sehari sebelumnya saya lupa memberikannya. Saya berniat memberikan seperangkat membatik lengkap dengan pewarnaan dan keterangan bagaimana proses membuatnya. Bahkan ketika terpikir untuk menitipkannya ke teman-teman yang masih di Urutsewu untuk diberikan ke Ibu Bisri, tetap saja saya melewatkan kesempatan itu.

Ketika memberi pelatihan, saya sempatkan untuk menawarkan ibu-ibu jika suatu saat saya diminta lagi untuk datang ke Urutsewu untuk melatih membatik, saya bersedia. Setelah ada pernyataan dari Ibu Bisri bahwa ia ingin membatik lagi, rasanya senang sekali. Lalu saya teringat bahwa sebelum ke Urutsewu saya memiliki agenda pelatihan batik yang membekali ibu-ibu keterampilan batik sehingga bisa memproduksi dan mendapatkan keuntungan untuk mendukung ekonomi keluarga. Sangat wajar bagi saya untuk berpikiran demikian mengingat hal tersebut yang menjadi salah satu tujuan saya dan Sanggar Batik Jenggolo ketika memberikan pelatihan batik di Yogya dan beberapa daerah lainnya. Dengan demikian pelatihan yang kami berikan selama dua hari, setidaknya telah menumbuhkan pengalaman kebertubuhan melalui sensitivitas yang dibangun dengan bercerita, mendengar, melihat, merasakan, hingga bisa menampilkan karya batik mereka ke hadapan masyarakat banyak.

Foto 6 Sesudah acara Arak-arakan Budaya masyarakat Urutsewu, keinginan untuk membatik masih tumbuh di benak ibu-ibu. Batik yang dibuat akan mengangkat keunggulan Urutsewu, termasuk mewacanakan perebutan tanah oleh TNI AD.

(Bosman Batubara)

Batik selain bisa menjadi kebanggaan, juga bisa menjadi penanda kontestasi masyarakat di suatu daerah. Batik sudah tidak lagi diasosiasikan melulu dengan budaya Jawa setelah pada 1950-an, Sukarno memulai gerakan “Batik Indonesia” atau batik dengan motif yang mencampurkan berbagai idiom khas dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu tujuan dari Batik Indonesia adalah untuk menyatukan keragaman budaya di negara yang baru saja merdeka waktu itu. Maka kemudian di Papua muncul batik dengan motif cenderawasih, di Kalimantan dengan motif khas Suku Dayak, di Bali dengan motif bunga, dan sebagainya. Batik kini semakin menunjukkan popularitasnya dengan apropriasi yang dilakukan di berbagai komunitas, terutama karena dibumbui sebagai ikon identitas nasional Indonesia.

Daerah Kebumen sendiri sebetulnya memiliki batik yang telah dikenal awal abad ke-19, persisnya di Desa Tanuraksan dan Desa Watubarut, Kecamatan Kebumen. Batik dari Kebumen ini bermotif natural dengan warna-warna cerah, seperti batik dari daerah pesisir lainnya. Di Urutsewu sendiri ternyata memiliki jejak pengkultusan batik, tepatnya di makam Mbah Lancing yang pusaranya bukan berupa batu nisan, melainkan tumpukan kain batik bermotif “Gagak Murai” berukuran 2,5x1,15 meter. Mbah Lancing adalah sesepuh yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Kebumen. Lokasi makam ini berada di Desa Mirit, Kecamatan Mirit. Kain batik ditumpuk berlapislapis tebalnya sampai hampir setengah meter. Lapisan-lapisan kain terbawah sudah sangat lapuk menunjukkan lamanya kain bertengger yang diperkirakan sudah berusia puluhan tahun. Sementara lapisanlapisan atasnya, kain batik yang berasal dari peziarah yang mengharap berkah tersebut, tampak lebih baru karena belum termakan usia. Kain untuk makam Mbah Lancing dibuat oleh pembatik setempat yang kini hanya tersisa hitungan jari saja. Mbok Keling (71 tahun), pembatik paling tua di sana menjajakan batiknya di pintu masuk makam, selain di Pasar Tlogo Pragoto yang sekitar 1 kilometer dari makam.

Dengan demikian, sangat mungkin bagi Urutsewu untuk memiliki dan mengembangkan batik dengan motif khas dan, ini yang penting, menyuarakan kepentingan perjuangan tanah di Urutsewu. Kesenian batik dengan motif atau ragam hiasnya memuat imaji para penciptanya dan di saat yang bersamaan mampu memberikan wacana seluasluasnya kepada masyarakat, termasuk memiliki nilai jual yang tinggi. Maka (jika saya bayangkan) batik Urutsewu buatan ibu-ibu dan kaum perempuannya bukan hanya menghasilkan kesenian dengan estetika yang memihak, tapi bisa menghasilkan keuntungan secara komersial tanpa mengurangi esensi perjuangan itu sendiri. Potensi wisata pantai dan kuliner akan semakin semarak dengan adanya batik Urutsewu.

Penutup

Proses membatik membuka peluang partisipasi yang luas pada subjek untuk mengalami sendiri ruang berestetika mereka. Estetika yang dimaksud adalah menumbuhkan pengalaman kebertubuhan bagi kelompok, terutama ibu-ibu dan kaum perempuan yang terlibat konflik. Lebih lanjut, batik yang dimaksud itu juga melahirkan wacana perlawanan dengan menggali motif yang dekat dengan imajinasi mereka: tentang konflik tanah, tragedi 16 April dengan TNI AD, potensi yang mereka miliki, harapan akan masa depan, dan sebagainya. Motif batik Urutsewu merupakan produk apropriasi di daerah konflik yang “menjual” cerita perjuangan mereka.

Bekerja, berdagang, berkebun, maupun mengurus keluarga dan anak-anak adalah komitmen dan perjuangan ibu-ibu Urutsewu yang bernilai tinggi di tengah-tengah konflik itu sendiri. Dengan demikian, pengalaman pelatihan batik bagi ibu-ibu di Kaibon Petangkuran— bahkan disusul keinginan mereka untuk membatik lagi, menjadi sebuah momen untuk menumbuhkan perjuangan dengan media kesenian. Jika kemudian batik Urutsewu bisa terwujud, baik sebagai media hobi maupun menjadi produk dagangan, harus dibentuk dari komunitas ibuibu maupun perempuan yang solid, yang dengan semangat kemandirian ingin melanjutkan dan melestarikan kesenian batik itu sendiri. Bentuk komunal atau komunitas diperlukan agar dalam produksinya tidak ada kooptasi oleh satu pihak, misalnya oleh juragan, dan yang ada adalah kesamaan rasa untuk menghasilkan karya yang estetis, bahkan bisa berdaya jual tinggi untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Maka, Arak-arakan Budaya yang sudah berlangsung 16 April lalu hendaknya bisa menjadi bentuk inisiasi bagi ibu-ibu maupun kaum perempuan Urutsewu untuk bisa “tampil” di depan umum menyuarakan perjuangan mereka dan kepentingannya melalui kesenian batik.***

“Laskar Caping”: Membungkus Sengketa dalam Teater

Dewi Widyastuti

“... siapa sebenarnya pemilik tanah gemah ripah loh jinawi ini? Apa hak demit-demit itu mengacau warga dan petani? Ooong, di mana letak keadilan Tuhan atas huru-hara di tanah Urutsewu?!”

CUPLIKAN di atas merupakan penggalan narasi lakon Laskar Caping yang digelar pada 16 April 2014 di Desa Setrojenar, Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah. Naskah ditulis oleh Amanatia Junda dan Dwicipta, dua anggota GLI yang bergabung dalam Esbumus. Sedangkan tanggung jawab menarasikan naskah ini ada pada Angga Palsewa Putera, juga anggota GLI. Tulisan tersebut berkisah tentang kegelisahan siapa pemilik tanah di Urutsewu yang sebenarnya. Siapakah yang dimaksud demit dan huru-hara? Apakah yang sedang terjadi di Urutsewu? Pertanyaaanpertanyaan tersebut berupaya “dibungkus” dengan sebuah pagelaran, yang unsur teater, tari, rupa, sastra, dan musik menjadi satu kesatuan untuk mengisahkannya.

Mampukah semua unsur kesenian tersebut “membungkus” cerita sebuah sengketa tanah? Dalam tulisan ini saya ingin menjelaskan bagaimana sebuah teater melakukan itu. Sebuah keberhasilan pencapaian tertentu dapat terwujud dari solidnya gabungan yang terdiri dari banyak unsur. Mulai dari ide, turunan pertanyaan dalam penulisan ini, hingga praktik pelaksanaan ide tersebut. Bagaimanakah proses kreatif yang terjadi? Bagaimana keterlibatan masyarakat? Bagaimana dampak sebuah pertunjukan teater ini?

Di sini saya menganalogikan bahwa kerja tersebut seperti membuat bungkusan, yang di dalamnya terdapat isi tentang cerita soal sengketa tanah. Untuk unsur bungkusan sendiri terdiri dari kesenian yang diracik sedemikian rupa sehingga menjadi bungkusan yang menarik dan juga estetik. Bungkusan tersebut bisa dinikmati oleh banyak orang. Tak hanya penonton, tetapi juga para pemain yang terlibat di dalamnya dapat bercermin lewat bungkusan itu. Yang terpenting lagi adalah proses membungkus ini merupakan proses kerja dari keseluruhan pihak yang terlibat di dalamnya dan dapat muncul dalam pertunjukan. Selain itu, penonton juga merupakan bagian penting dalam pagelaran ini. Saya pun memusatkan topik penulisan pada teater.

Adapun pengertian teater secara etimologis berasal dari kata theatre yang berarti ‘gedung pertunjukan’. Pengertian yang lebih luas adalah segala tontonan yang dipentaskan di depan orang banyak. Sementara arti sempitnya, teater itu drama kisah hidup; kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas dengan media percakapan, gerak, laku dengan atau tanpa dekorasi yang didasarkan pada naskah tertulis dengan atau tanpa musik, nyanyian, tarian (Harymawan 1993). Dalam teater terdapat banyak aktor di depan layar ataupun di belakang layar. Namun, dalam hal ini, ada sutradara, pemain, penata panggung, pemusik, make-up artist, dan penonton.

Sang sutradara inilah yang akhirnya membuat naskah pagelaran yang merupakan hasil diskusi dengan seluruh orang yang tergabung dalam Esbumus. Setiap komunitas seni, yaitu rupa seni, teater, musik, tari, dan komunitas lainnya saling bekerja sama satu dengan yang lain. Tak ada yang berada di atas, tak ada yang di bawah, tak ada siapa yang memimpin, tak ada siapa yang dipimpin, semuanya melebur menjadi satu untuk mewujudkan satu tujuan yang sama: nelesi lemah.14

Menyiapkan Bungkusan

19 Februari 2013, kali pertama bertemu dengan Cak15 Sunu, Kepala

Desa Wiromartan, Urutsewu. Pertemuan ini merupakan kelanjutan obrol14 Nelesi lemah artinya ‘membasahi tanah’, maksudnya membasahi jiwa-jiwa yang an antara Cak Sunu, Angga, Bosman, dan Rey di warung kopi Semesta, Yogyakarta. Cak Sunu bercerita tentang sengketa tanah dengan TNI AD (pemagaran dan penambangan) yang terjadi di Urutsewu dan perjuangan apa saja yang sudah dilakukan oleh warga Urutsewu, mulai dari pengajuan surat ke Komnas HAM hingga aksi blokade.

“Kondisi masyarakat saat ini sedang putus asa dan penuh ketakutan karena tragedi penembakan dan pengrusakan 16 April 2011. Diharapkan kegiatan ini bisa nelesi lemah, maksudnya membasahi jiwa yang kering dan membangun solidaritas masyarakat,” jelas Cak Sunu. Kulihat wajah Cak Sunu yang terlihat marah, kecewa, dan penuh harap ketika bercerita. Teman-teman yang mendengarkan tampak kesal, “Bagaimana bisa TNI yang katanya melindungi malah melakukannya? Jangan takut, maju terus!” celetuk Bams, salah seorang teman, dengan bersemangat.

Usai cerita, teman-teman yang hadir menyatakan diri untuk bergabung dan dimulailah pembahasan bentuk kesenian apa yang akan digunakan. Sebelum pembahasan, teman-teman menanyakan tentang kesenian apa yang sudah ada di sana dan gambaran wilayah. Hal ini penting supaya pertunjukan ini dapat menyampaikan pesan dan “dekat” dengan kehidupan masyarakat Urutsewu. Rupanya di sana sudah ada kesenian seperti rebana, organ, gamelan, jatilan/angguk/ ndolalak. Sementara, dalam aktivitas sehari-hari masyarakat Urutsewu bertani melon, semangka, cabai, terong, dan pepaya.

Urutsewu berada di pesisir Pantai Selatan Jawa, bentuk pemukimannya memanjang sejauh 22,5 kilometer sepanjang Jalan Daendels. “Kalau jalan kaki, ya, capek itu. Hehehe,” ungkap Cak Sunu mencairkan suasana yang saat itu terlihat tegang. Cak Sunu juga menjelaskan bahwa yang dapat menyatukan warga Urutsewu itu adalah semangat perlawanan Pangeran Diponegoro dan Kiai Sumolangu. Diskusi panjang mengenai Diponegoro ini yang akhirnya menjadi keputusan bahwa yang akan dapat menyatukan aksi warga ini adalah sosok Diponegoro.

Kemudian masuklah pembahasan pada konsep acara. Angga mengusulkan untuk mengadakan pagelaran dengan menggunakan naskah lakon Demit karya Heru Kesawa Murti yang mengisahkan tentang demit-demit yang mengamuk karena dilakukan penebangan pohon. Naskah tersebut akan diadaptasi dengan permasalahan yang ada di

Urutsewu. Tetapi, Cak Sunu merespons, “Di sana ada kepercayaan tentang adanya Mbah Botak16 dan Mbah Wajag17 dan dianggap sebagai penjaga. Kalau pakai hantu itu nanti takut kualat. Kalau tidak, demit jadi simbolnya tentara aja,” terang Cak Sunu.

Forum terdiam, saling memikirkan konsep apa yang cocok untuk Urutsewu. Tiba-tiba Fajrin mengajukan ide, “Bagaimana kalau kolosal? Jadi tari, musik, teater, rupa bisa kita jahit jadi satu pagelaran, tidak berdiri sendiri-sendiri?”

Bagai gayung bersambut, teman-teman forum mengangguk tanda setuju. “Ya, kayak di Jawa Timur itu aku pernah melihat arakarakan jadi nanti bisa bikin ogoh-ogoh untuk diarak terus tiap berhenti nanti bisa nari diiringi musik dan lain sebagainya,” sambung Tije.

“Sepakat! Bungkus18!” jawab Bosman yang kemudian menceritakan pengalaman arak-arakan budaya yang pernah dilakukannya di Porong, Jawa Timur.

Pada akhirnya konsep arak-arakan ini disepakati. Tapi, belum jelas seperti apa isian arak-arakan ini. Yang menjadi catatan penting dalam konsep ini adalah seni pertunjukan mampu memobilisasi massa, warga yang terlibat aktif dalam kegiatan ini, dan menjadikan latihan/workshop juga sebagai pertunjukan (bisa dilakukan di tengah lapangan). Konsepnya sederhana, bisa dimengerti oleh masyarakat dan tujuan dari acara ini bisa tercapai. Konsep ini kemudian disusun oleh Bosman yang dilengkapi dan disepakati oleh teman-teman pada 25 Februari 2014. Aliansi gabungan ini akhirnya menamakan diri sebagai Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu (Esbumus) yang kemudian mendaulat Angga Palsewa Putra sebagai Koordinator Umum dan Sutradara.

Peran sutradara tentunya tak asing bagi Angga karena ia bergabung dalam Teater 42, tempatnya berproses baik sebagai sutradara, aktor, maupun yang lainnya. Kulihat setelah dipilih, Angga melamun, tatapan matanya kosong. Mungkin dia sedang membayangkan apa yang harus dilakukan. Sutradara dan Koordinator Umum, keduanya sama-sama tugas yang berat. Tentunya tak seberat yang dibayangkan karena akan dibantu oleh masing-masing Koordinator Tari (Fajrin), Koordinator Musik (Harry), Koordinator Rupa (Adnan), Koordinator Teater (Juni), dan teman-teman lainnya. Pembahasan konsep akan selalu dibahas bersamasama dengan teman-teman Esbumus dan dipantau perkembangannya lewat Facebook. Setiap anggota Esbumus bisa urun rembuk, baik saran maupun komentar.

Berkali-kali teman-teman Esbumus ragu apakah kami akan berhasil melakukan ini dalam waktu yang sangat singkat. Untuk proses produksi teater biasanya dibutuhkan waktu minimal tiga bulan untuk penggarapan produksinya. Sementara untuk kasus dalam pagelaran ini, kita juga dituntut harus mampu melibatkan partisipasi aktif dari warga Urutsewu. Namun, Bosman terus-menerus meyakinkan bahwa kita mampu untuk melakukannya. “Bisa, pasti bisa. Biar kita tidak terjebak pada jurang pesimisme, kita harus bikin strategi yang dahsyat dan harus pandai-pandai melakukan pendekatan terhadap warga. Aku pikir teman-teman seniman ini canggih dalam hal ini, hehehe,” ujarnya dengan penuh semangat. Teman-teman pun akhirnya kembali optimis.

9 Maret 2014, survei pertama, perwakilan dari komunitas seni yang tergabung dalam Esbumus menuju Urutsewu. Agendanya yaitu memperkenalkan konsep besar tentang acara peringatan 16 April 2014 kepada perwakilan warga, ada dari Wiromartan, Kaibon Petangkuran, Setrojenar, dan Tlogo Pragoto. Saat itu semua aliansi dari Yogyakarta dan Kebumen bertemu, termasuk awak Teater 42 Yogyakarta yang bertemu dengan awak Teater GeR@K IAINU, Kebumen. “Tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu satu-satu,” kata Cak Sunu membuka acara malam itu.

Setelah berkenalan, Cak Seniman kemudian menceritakan kronologi sengketa di Urutsewu dari mulai abad ke-17 yang dia dapatkan dari bapaknya. “Menurut bapake inyong…” adalah kalimat andalan Cak Seniman saat bercerita.19 Setelah itu pembicaraan membahas soal pemetaan budaya yang ada di Urutsewu. Dalam perbincangan itu, di Urutsewu terdapat berbagai jenis kelompok kebudayaan, seperti wayang kulit dan golek, ketoprak rakyat, pacuan kuda, reog, kepang njorong, kepang pur, toprak, seni njanjane, karawitan, hadroh, rebana modern, mentiet (gombong), bercerita (monolog), bela diri (konto)

menggunakan tabuhan, ndolalak (seni keprajuritan yang dicampur dengan erotisisme sampai muncul plesetan ndolalah), dan Java mantra (oleh Kiai Imam Zuhdi).

“Di sini banyak kesenian dan selama ini kita belum pernah merangkul kelompok kesenian. Gambaran saya gini, arak-arakan di jalan, pentas kolosal di lapangan, dan malamnya kalau Setrojenar enggak siap jika diadakan di situ semua. Apakah memungkinkan jika tempatnya dipisah?” tanya Cak Sunu memperkirakan konsep pelaksanaan acara arak-arakan.

Sementara dari keseluruhan daftar kesenian tersebut yang masih sering dilakukan adalah kepang pur, wayang kulit, dan rebana. Akhirnya dilakukan diskusi bagaimana isian dalam arak-arakan tersebut. Pertemuan itu memunculkan ide-ide baru yang disesuaikan dengan keadaan Urutsewu, kemudian disusun bersama-sama dengan warga Urutsewu. Cak Sunu menjelaskan tentang tujuan kegiatan ini.

“Di sini masyarakat menemui persoalan besar yaitu agraria sehingga harus dikuatkan. Kesenian ini bisa mengambil peran itu, menguatkan masyarakat. Jadi jangan berkesenian untuk seni sendiri, tapi juga untuk membangun masyarakat. Walaupun TNI salah melangkah, semua diam. Jadi siapa yang lebih berkuasa? TNI atau negara?”

Kekecewaan terasa dari intonasi bicaranya. Mungkin karena Cak Sunu sudah melewati banyak proses untuk menyelesaikan sengketa ini. Dikatakan olehnya bahwa persoalan mendasar ini adalah harga diri20 masyarakat tidak dihargai, diinjak-injak. Jadi masyarakat harus kuat melawan.

Ide yang muncul dilontarkan oleh Mbak Hanif, awak Teater GeR@K. Ia bercerita:

“Teater GeR@K pernah tampil dengan mengisahkan desa yang aman, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja21, lalu berkonflik. Judulnya Laskar Luk Ulo. Ceritanya tentang masyarakat desa yang damai, tenteram, lalu datang Belanda menyerang. Lalu ada pemimpin menggerakkan masyarakat bersatu dengan cara menarikan tari cepetan [tari menakut-nakuti Belanda] bisa berkolaborasi dengan sanggar tari.”

Ide tersebut disetujui oleh forum yang nanti akan diperjelas oleh para awak Teater 42 dan Teater GeR@K. Kemudian datang Cak Solekhan yang dipenjara selama enam bulan akibat kriminalisasi dalam tragedi 16 April 2011. Dia bercerita tentang kisahnya. Kulihat matanya berkacakaca, suaranya bergetar dan kurang jelas. Aku melihat masih ada rasa ketakutan atau mungkin bahkan masih trauma. Dari sini aku merasakan betapa semena-menanya TNI. Betapa ngawurnya hukum, siapa yang bersalah siapa yang dipenjara. Kurasa teman-temanku merasakan hal yang sama karena pada saat itu, suasana pertemuan mendadak hening. Seusai cerita Cak Solekhan, Pak Imam Zuhdi menyanyi ala lagu Melayu, “Pertamanya aku tak mengerti kenapa ditangkap polisi.” Sontak beberapa orang tertawa memecah keheningan.

Melalui cerita Cak Lehan itu kemudian muncul ide baru untuk kelanjutan lakon pawai.

“Kalau dari cerita Mas Lehan, saya punya ide misal di lapangan digelar petani guyub rukun kemudian ada pihak yang mengusir mereka dengan gapura atau bangunan lain. Lalu petani melawan, TNI menyerah. Seandainya Diponegoro masih hidup pasti akan membela rakyat,” ujar Cak Sunu.

Gapura dimasukkan karena pada tragedi 16 April 2011 terjadi perusakan gapura. Kemudian muncul ide ada gunungan dan ogohogoh serta alat musik (kentongan22) yang terbuat dari bambu, mengingat di Urutsewu banyak wit pring (pohon bambu). Setiap rumah di Urutsewu pun terlihat ada kentongan di depan rumahnya. Sementara untuk kesenian daerah seperti wayang nanti bisa dimasukkan ke dalam konsep, misalnya Pak Basuki (dalang) bisa main di awal selama 15 menit.

Selain muncul ide, muncul juga ketakutan. “Apakah bisa tujuh desa terlibat dalam waktu yang sangat singkat?” tanya Cak Sunu. Teman-teman Esbumus menjawab bisa dengan menggunakan strategi, memanfaatkan sumber daya manusia semaksimal mungkin. Temanteman dibagi ke dalam tiap-tiap desa tersebut.

“Kalau Setrojenar enggak siap dengan acara malam. Karena aku pikir akan sangat melelahkan untuk mereka mempersiapkan mujadahan, secara teknis berat, belum lagi ada yang harus ngarit,23 jadi kalau bisa kegiatannya diadakan setengah hari,” lanjut Cak Sunu. Kemudian ada perdebatan siapa yang akan menjadi Diponegoro, sosok yang bisa menyatukan warga Urutsewu dan penyemangat mereka.

Diskusi terus berlanjut. Akhirnya lakon menjadi semakin jelas. Awalnya akan ada lagu “Lir Ilir”24 atau tari tani, kemudian ada adegan bahwa untuk latihan militer ditampilkan hantu (demit) yang latihan perang, lalu masyarakat melawan. Di sana pasukan Diponegoro membawa pacul sebagai simbol untuk mempertahankan tanahnya. Secara garis besar gambaran pementasannya seperti itu. Angga (sutradara) diminta untuk mendetailkan cerita bersama dengan awak Teater 42 dan Teater GeR@K. Seusai rapat itu ditutup, kulihat ada teman-teman yang sudah tertidur, selonjoran, lelah karena mereka baru datang dari Yogya menempuh lima jam perjalanan.

Cak Seniman sambil tersenyum berkata “ngopi session” alias minum kopi sambil ngobrol. “Sing gelem kopi, gelase gawa mrene [yang mau kopi gelasnya bawa ke sini],” ujarnya. Maka dikumpulkanlah gelas-gelas dan tak lama kemudian satu krat berisikan gelas kopi dibagikan. Para awak Teater 42 dan Teater GeR@K duduk melingkar saling berkisah tentang persoalan yang terjadi dalam teater.

Teater GeR@K ini berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) yang sekarang berubah namanya menjadi Institut Agama Islam NU (IAINU) Kebumen. Sudah 15 tahun berdiri, tapi 2 tahun ini kosong kegiatan dan baru mulai lagi. Seharusnya yang datang ke Urutsewu ada sembilan orang, tapi hanya enam orang karena dua orang lainnya tersesat dan tidak berhasil menemukan Urutsewu. Selain Teater GeR@K, ada Teater 42, teater yang berasal dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, yang diwakili oleh Angga dan Juni. Obrolan mereka seputar teater yang bergerak di masyarakat. Kulihat mata mereka yang antusias ketika berbicara tentang masyarakat. Mereka bercerita tentang kegundahan masingmasing, Angga berpendapat, “Ketika seni hanya untuk seni, lalu apa pentingnya seni untuk masyarakat? Nah, di sini kita mencoba untuk mencari jawabannya. Bosan kita hanya pentas ditonton oleh mahasiswa atau kalau tidak kaum syal.25”

Anak-anak Teater GeR@K mengangguk tanda setuju, kemudian menambahkan, “Kami di sini juga sekaligus ingin memperkenalkan diri supaya tidak hanya di seputaran kampus saja. Pernah dulu pentas di desa-desa juga waktu KKN, anak Teater GeR@K bilang warga di sana antusias karena teater sebagai hiburan untuk mereka.” Angga pun berkomentar, “Nah, dari Urutsewu bisa jadi formula untuk pindah tempat.”

Foto 1 Pertemuan antara awak Teater 42 Yogyakarta dan Teater GeR@K Kebumen yang membawa kegelisahan dan menggarap konsep teater menjadi sebuah perlawanan. Obrolan di antara secangkir kopi, keripik singkong, dan pepaya California menemani hingga dini hari. (Dewi Widyastuti)

Kemudian mereka membahas tentang naskah yang akan dibawakan. Mereka akan menampilkan naskah Laskar Luk Ulo yang berkonsep seperti yang pernah dipentaskan oleh Teater GeR@K di Kebumen. Luk Ulo sendiri merupakan nama sungai di Kebumen. Urutsewu berada di antara Sungai Luk Ulo dan Sungai Wawar. Jadi para petani masuk dengan gerakannya.

Lalu soal demit. Naskah itu tidak serta-merta digunakan, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi yang ada di Urutsewu. Bukan konflik dengan Belanda, melainkan konflik dengan TNI AD yang disimbolkan dengan sosok demit. Angga kemudian menggambar dalam sebuah kertas, yang pertama muncul adalah petani, lalu demit datang dan membuat kekacauan. Setelah itu petani melawan dan muncul pasukan Diponegoro.

Foto 2 dan 3 Naskah Laskar Caping yang dibuat Angga, hasil diskusi dengan Esbumus dan didetailkan oleh para awak Teater 42 dan Teater GeR@K. Semua komunitas seni sudah mendapat bagian dalam pagelaran ini. (Dewi Widyastuti)

Pada 14 Maret 2014, di warung kopi D’Kongkow, Angga mengetik naskah tersebut. Dia sepertinya sudah hafal di luar kepala tentang konsepnya, sampai-sampai ia berkata “Maaf, ya, aku menyelesaikan ini dulu” ketika Imam dan Rey datang. Sambil mengisap rokok, dia terus mengetik tombol laptopnya. Kami lalu diminta Angga untuk membaca hasil ketikannya, apakah ada yang kurang.

Rupanya yang menjadi persoalan adalah munculnya sosok Diponegoro. Muncul pertanyaan di benak kawan-kawan soal kemunculan Diponegoro. Ketika Diponegoro dimunculkan, apakah perlu sosoknya “dibunuh” kembali? Karena jika tidak, bisa jadi masyarakat akan berharap akan adanya kemunculan seorang Ratu Adil. Tapi, jika sosoknya “dibunuh”, kondisi masyarakat belum sekuat itu, mengingat saat ini kondisi masyarakat Urutsewu sedang dalam ketakutan.

Kemudian, jika Diponogoro dihadirkan, siapakah yang pantas menjadi sosok ini? Apakah orang Urutsewu sendiri? Ataukah yang lain? “Karena jika yang akan berperan menjadi Diponegoro ini orang Urutsewu, (tentu) akan sangat politis sekali,” ujar Rey beralasan. Ini berarti akan terjadi konflik antara yang pro dan kontra pemagaran.

Diskusi berlangsung panjang. Sempat tercetus beberapa pilihan. Salah satunya yang akan memerankan Diponegoro adalah Bosman atau Dwicipta. Bosman dipilih karena ia tegas dan bisa berorasi. Tetapi, Bosman kurang pas mewakili warga Urutsewu. Akhirnya yang dipilih adalah Dwicipta yang sosoknya dianggap pantas menjadi aktor untuk memerakan tokoh Diponegoro ini karena sosoknya yang kurus, Jawa, bisa dialek Kebumen. Namun, ada satu kekurangannya: orasi. Tetapi, masalah orasi ini bisa dilatih lewat olah tubuh dan pengaturan vokal. Itu pun jika sosok Diponegoro dimunculkan seperti harapan para perwakilan warga Urutsewu pada pertemuan survei pertama.

Foto 4 Angga (sutradara) sedang mengarahkan gerakan penari Tari Pacul (Juni, Nanda, Gosek). Sementara di belakang, para koreografer (Vira, Pipin, Tuti, dan Rere) sedang menyelesaikan koreografi tarinya. “Ceria,” komentar orang-orang yang melihat foto ini. Terlihat wajah mereka yang ceria ketika latihan koreografi. Senyum-senyum mengembang di latihan sore itu di halaman APMD Yogyakarta. (Dewi Widyastuti)

Meskipun terjadi perdebatan, naskah itu tetap dibagikan kepada koordinator masing-masing cabang seni untuk diolah lebih detail lagi sesuai dengan kondisi Urutsewu yang telah dilihat pada survei pertama. Komunitas seni mengerjakan bagiannya masing-masing sesuai dengan naskah yang telah dibagikan. Sanggar Nusantara memikirkan gerakan tari, Mantra Merah Putih mengaransemen lagu yang disesuaikan dengan gerak tari dan mencari musik pengiring (backsound) untuk lakon dalam naskah tersebut, dan Rangka Tulang memikirkan karya rupa yang akan diarak dan bisa ditampilkan sebagai tata panggung. Untuk membuat konsep yang akan ditampilkan, tentu mereka melibatkan warga Urutsewu untuk menciptakan karya bersama.

17 Maret 2014, dimulailah latihan pertama. Para koreografer tari mengajarkan kepada teman-teman yang akan mengisi workshop tari. Sebab, para koreografer ini tidak bisa hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan (10–16 April 2014). Selain itu, latihan ini dihadiri juga oleh teman-teman musik, rupa, dan teater. Hal ini supaya mereka tahu bagaimana gerakan tari yang dimunculkan sehingga musik, rupa, dan teater menyesuaikan dengan tari.

Foto 5 Ocha (memegang kertas) sedang mengonfirmasi ulang tentang keterlibatan Mantra Merah Putih dalam naskah yang dibuat oleh Angga.Mereka berbincang di salah satu sudut di antara teman-teman penari yang sedang berlatih. (Foto: Dewi Widyastuti)

Latihan di halaman pendapa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” itu terpecah karena akan ada latihan tari untuk penggalangan dana juga. Sementara pelakunya sama. Latihan pun tidak fokus. Sementara, gerakan tari juga belum sempurna, musik belum ketemu akan diaransemen seperti apa, dan teater juga belum tahu gerakannya seperti apa.

Angga sebagai sutradara tampak pusing karena waktu singkat dan tim terlihat pecah fokus. Latihan pertama hanya menghasilkan gambaran adegan tari 1 (lihat Gambar 1 dan 2) dan Tari Cakalele yang akan diadaptasi untuk gerakan demit melawan petani dalam Laskar Caping.

Keesokan harinya, pukul 18.00 saya bertemu dengan Angga di kafe D’Kongkow, tentu saja berbicara soal teater. Angga mencari lakon Laskar Luk Ulo Teater GeR@K26 di situs web YouTube. Berkali-kali mencari, akhirnya ketemu. Sayang pencahayaannya kurang sehingga video yang kami tonton kurang jelas dan gambarnya goyang. Dari video tersebut, Angga terbayang ide bagaimana membangun alur ceritanya. Tentu saja tidak sama dengan video itu, lakon Luk Ulo diubah-sesuaikan dengan masyarakat Urutsewu, tempat mereka sebagai petani dan sedang menghadapi sengketa tanah dengan TNI. Angga langsung terlontar, “Nah Laskar Caping!” katanya sumringah waktu ia mendapatkan ide. Pasukan arak-arakan itu dinamai “Laskar Caping”. Caping merupakan simbol bertahan petani dari sengatan panasnya matahari. Caping identik dengan petani. Selain caping, juga akan ada cangkul dan sabit yang selanjutnya akan digunakan untuk properti para aktor.

Berikut alur ceritanya secara detail:

• Suara musik pedesaan (suling, angin, ayam berkokok, kicau burung).

• Anak-anak saling memanggil temannya untuk bermain, mereka bermain di tengah panggung dengan gembira, ada yang asyik bermain, ada yang mengganggu-ganggu temannya, ada yang berkejar-kejaran.

• Dari arah kiri panggung, sekelompok Pak Tani (empat orang berbanjar ke belakang) masuk dengan paculnya.

• Setelah masuk, sekelompok Pak Tani tersebut dengan penuh semangat dengan cangkul yang telah dibawa dari rumah menggemburkan tanah yang akan ditanami (gerakan mencangkul).

• Setelah mulai lelah, Pak Tani pun bergerak ke arah belakang panggung, duduk beristirahat santai sejenak dan bernyanyi (badan ikut bergerak ke kanan dan ke kiri seirama dengan lagu).

• Dalam waktu yang sama, para Bu Tani masuk dari arah kanan panggung (berbanjar ke belakang empat orang) dengan bakulnya akan menyemai. Setelah masuk, sebelum pertengahan panggung, para Bu Tani menyebar ke segala arah, menyemai dengan gerakan seirama dengan nyanyian para Pak Tani. Selesai menyemai, para Bu Tani duduk manis di kanan depan panggung (badan ikut bergerak ke kanan dan kiri seirama dengan lagu).

• Sebelum lagu habis, Bu Tani bersiap pulang, untuk masuk ke Tari Tani berikutnya. Para Bu Tani dengan bakul yang masih di tangannya berjalan ke arah kanan panggung, dengan gerakan yang seirama dengan nyanyian Pak Tani.

• Dalam waktu yang sama ketika Bu Tani akan keluar, Pak Tani juga siap keluar dari arah kanan panggung, dengan cangkul yang ada di pundaknya (keluar panggung sambil bernyanyi).

• Anak-anak kecil yang telah selesai bermain pun pulang, pamit pulang melambaikan tangan. Ada yang berseru “Besok main lagi, ya!” (memakai bahasa Jawa), yang lain menjawab “Yooo!”. Mereka keluar. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri panggung.

• Selanjutnya, Bu Tani menari, masuk dari arah kiri panggung, keluar juga dari arah kiri panggung.

• Saat akan berjalan keluar, Pak Tani pun masuk dari arah kiri panggung membawa celurit (Pak Tani menarikan tari panen).

• Demit datang dengan suara menggelegar (tertawa), menakut-nakuti warga, dan mengancam akan menghancurkan lahan mereka.

• Tari perlawanan petani terhadap demit. Petani menang karena dapat mengusir demit. Petani berbahagia (tari kemenangan).

Catatan: yang bercetak tebal merupakan ranah kerja temanteman teater, dalam artian mengajarkan materi gerak, mimik/ ekspresi.

Setelah itu, Angga bercerita bahwa ia kagum dengan sutradara ternama Garin Nugroho. Garin mampu menampilkan simbol Jawa dalam karyanya. Salah satunya film “Opera Jawa”.

“Kamu pernah menontonnya?” tanya Angga padaku.

Aku pernah menonton, tapi untuk melihat detail teaterikalnya tidak memperhatikan. Maka, kami menonton lagi dengan mempercepat karena hanya sekadar untuk mengingat. Dari film tersebut, kami mendapat inspirasi tentang gambaran gerakan yang ada. Angga berdiri dan mencoba merangkai gerakan. Aku mengomentari dan sedikit menambahkan. Dia memeragakan demit. Matanya melotot, mimik muka menakut-nakuti dan membuat gerakan seolah-olah dia begitu menakutkan.

“Eh...” sering kali Angga lontarkan ketika ia melakukan gerakan yang tidak enak dilakukan. Lalu dia menggantinya, mengulangnya, lalu dicoba dari awal hingga gerakan selesai. Dia duduk kembali, melihat naskahnya, lalu berdiri lagi setiap dia mendapat inspirasi. Aku di situ selain menambahkan sedikit gerakan juga ikut menghafal urutan gerakan yang dilakukan oleh Angga.

Lama berpikir, apa yang diharapkan akhirnya semakin jelas terlihat. Detail arak-arakan, terutama plotting aktor beserta properti yang akan digunakan tampaknya sudah didapatkan Angga. “Wi, bawa kertas besar?” tanya Angga padaku. Aku memberikan kertas lalu Angga menggambarnya lagi. Lalu gambaran Angga aku ketik rapi dan aku susun agar mudah dipahami oleh teman-teman yang lain. Penjelasan plotting ini dipresentasikan di depan teman-teman Esbumus. Adapun susunannya sebagai berikut:

Arak-arakan berjalan dari rumah Pak Imam menuju lapangan dengan gerakan masing-masing sesuai dengan karakter yang dibawakan. Urutannya disesuaikan dengan urutan penampilan untuk memudahkan pengaturan pergantian pemain, sebagai berikut: Pak Tani (tari pacul), Bu Tani (tari tandur untuk adegan 1), anak-anak (tembang dolanan), Bu Tani (tari tandur untuk adegan 2), Pak Tani (tari panen), demit, Laskar Caping.

Diawali dengan musik-musik ilustrasi pedesaan yang damai, guyub rukun, lalu musik “Lir Ilir”.

ADEGAN 1.a

Masuk secara bergantian, bapak-bapak dengan tari paculnya dan ibu-ibu dengan tari tandur yang diiringi musik Gugur Gunung.

Setelah itu anak-anak dengan tembang dolanannya (lagu “CublakCublak Suweng”).

Gambar 1 dan 2 Adegan Tari 1

ADEGAN 2 (Demit Masuk)

Bapak, ibu, anak dalam adegan 1.b. yang masih stay tetap di panggung. Ibu dan anak digodai dengan demit (berbentuk 2 ular yang setiap ular dimainkan 4 anak; properti kain panjang dan kerucut). Ketika demit masuk, bapak menyerang demit (properti: sapu lidi), lalu terjadi pertarungan. Demit kalah dan keluar dari panggung.

Gambar 2, 3, dan 4 Adegan Tari 2, 3, dan 4

Keterangan: Muncul ular demit lagi (properti: 2 kain panjang), setelah itu melakukan pengintaian dengan koreografinya. Kemudian demit berselubung caping besar (properti: caping besar/kerucut, terbuat dari koran dan kerangka kerucut menggunakan bambu, dipakai setiap demit), lalu demit mengelilingi petani dan mengeroyoknya.

Latihan pertama dimulai tepat waktu, tapi di hari-hari berikutnya selalu maju 30 menit hingga 1 jam. Teman-teman yang tadinya hadir tepat waktu akhirnya pun ikut ngaret. 27 Terkadang ada teman yang tidak bisa hadir, tapi yang terpenting di sini adalah saling melengkapi satu sama lain. Pada 19 Maret digelar latihan lagi. Terlihat beberapa teman-teman masih belum terfokus latihannya. “Kalau aku sutradara di teaterku, sudah kulempar, kumarahin mereka,” Angga bilang kepadaku sambil berlalu. Cara tersebut tidak dilakukan Angga karena berbeda. Jika itu dilakukan maka teman-teman akan semakin merasa tertekan. Di sini, tim musik baru dapat aransemen dasarnya. “Kita pengennya latihan sendiri, kalau digabung gini enggak fokus. Nanti kalau ketemu tinggal lihat progresnya,” Kholis, anggota Mantra Merah Putih, menjelaskan kepada Angga ketika rapat evaluasi usai latihan.

Angga menjelaskan dengan memberikan penekanan, “Tidak harus rapi juga, teman-teman musik kira-kira ada gambaran, tolong juga Vira, gerakan tarinya diselesaikan, jadi tim musik tinggal membenturkan dengan tarinya. Tanggal 28 Maret kita akan ke sana untuk kasih materi workshop.”

Setelah itu tidak ada latihan lagi karena disibukkan dengan acara penggalangan dana. Tanggal 27 Maret, sebelum survei kedua, sempat dilakukan latihan di Jogja Expo Center. Keputusannya adalah tim tari, musik, dan teater digabung untuk memudahkan koordinasi.

Foto 6 Lapangan Setrojenar di depan kantor Dislitbang TNI AD. “Jadi kita akan pentas di depan situ?” tanya para aktor lakon Laskar Caping terkejut ketika mengetahuinya. (Iswandi)

Hari berikutnya, tim menuju Urutsewu untuk mempersiapkan workshop. Ada beberapa teman yang datangnya menyusul, seperti Vira, Bams, Abi, Iwan, Natia, Ismul, Arif, dan Taha karena kuliah. Kami pun berangkat pukul 14.00 dari UMY. Sesampai di Urutsewu malam harinya, rapat koordinasi dan membahas perkembangan yang ada di sana. Rupanya Desa Setrojenar mengundurkan diri tidak ikut acara workshop.

“Mereka mau bikin acara sendiri dan teman-teman di sini [Esbumus] akan diundang untuk pentas,” kata Cak Sunu. Tak terlihat pula kehadiran Pak Imam sebagai perwakilan dari Setrojenar. Desa ini letaknya persis di sebelah Dislitbang TNI AD. Di lapangan Desa Setrojenar inilah pagelaran akan dipentaskan. Untuk menanggapi hal itu, maka ada dua pilihan: menuruti keinginan Desa Setrojenar atau memindahkan acara ke lokasi yang lain. Keesokan harinya Cak Sunu, Bosman, dan Angga ke Setrojenar bertemu dengan Pak Iman. Lalu diputuskan bahwa kegiatan akan tetap dilakukan di Setrojenar setelah acara mujadah.

“Kita menampung ide dan dibuka kemungkinan untuk adanya komunitas yang akan bergabung dengan kita,” kata Angga dalam rapat tersebut ketika Cak Sunu bercerita tentang salah seorang dalang yang senang atas apa yang telah kami lakukan. Cak Sunu berharap beliau pentas sebagai pembukaan (suluk). Selain itu, rupanya di sini ada sejarah arak-arakan kentongan dan tumpeng jolenan, 28 persisnya di Mirit dan Ambal. Tetapi sudah lama hilang. Arak-arakan tersebut dilakukan sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan atas hasil panen yang diberikan. Tetapi dalam konteks ini, akan diubah sesuai dengan tujuan pagelaran yang sedang dibungkus oleh Esbumus.

Lalu dimulailah pembagian tugas untuk workshop keesokan harinya. Kaibon Petangkuran (Angga, Bosman), Wiromartan (Nanda, Adhi), Mirit Petikusan (tim tari, musik, dan rupa). Meskipun konsep besar dan koreografi sudah dibuat bersama dari hasil diskusi dan penelitian, tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan dan perubahan dari hasil pertemuan dengan warga di workshop ini. Maka tim yang telah dibagi kala itu diharapkan untuk mengeksplorasi ide/kelompok yang sudah ada dengan melakukan diskusi.

Menyiapkan bungkusan ini merupakan proses bersama dalam pembuatan konsep besar dan detail isian dari arak-arakan. Berawal dengan survei pertama yang melakukan pemetaan budaya yang ada dan penelitian untuk melihat gambaran Urutsewu secara keseluruhan, lalu “menjahitnya” menjadi satu dalam sebuah arak-arakan. Survei yang hanya dilakukan dua hari satu malam ini tentunya singkat, tapi tidak terlalu sulit karena teman-teman sudah memiliki gambaran melalui cerita Cak Sunu, tulisan kronologi konflik oleh Bosman dan Seniman, serta skripsi Devy.29 Tulisan-tulisan tersebut sangat membantu dalam pengenalan Urutsewu bagi kami yang awalnya tak tahu-menahu persoalan di Urutsewu, terutama untuk para etnograf.

Melalui diskusi dengan perwakilan warga dan penelitian tersebut, akhirnya dirumuskanlah sebuah konsep arak-arakan yang di dalamnya membungkus sengketa konflik yang terjadi. Kemudian tim Esbumus kembali ke Yogya dan mulai membayangkan ide-ide yang akan dikerjakan bersama warga di Urutsewu dari hasil survei pertama tersebut. Ideide itu tentu tak sakelek, akan berubah sesuai dengan perkembangan kondisi di Urutsewu dan diskusi dengan warga. Ide tersebut bisa berubah kapan saja dan kita harus siap dengan kemungkinan, misalnya, reaksi dari TNI yang terjadi atas kedatangan kami di survei pertama serta survei kedua sekaligus workshop untuk mematangkan konsep.

Diskusi semakin berkembang dan konsep arak-arakan sudah semakin jelas. Di sini pembagian tim kerja dilakukan, teman dari Yogya dan Kebumen bekerja sama dengan warga Urutsewu. Keduanya samasama belajar, teman dari Yogya dan Kebumen belajar tentang kesenian daerah Urutsewu, dan sebaliknya, warga Urutsewu belajar tentang konsep dasar tari, musik, teater, rupa, dan cerita yang dibawa temanteman. Keduanya saling berproses bersama, saling mengakrabkan diri.

Proses Membungkus

Ketika bahan isian untuk membungkus sudah siap—dalam hal ini berupa konsep, naskah, ide—maka dimulailah proses membungkus tersebut. Maka dilakukanlah workshop yang di dalamnya teman-teman di Yogya memperkenalkan dasar gerakan tari, dasar bermain musik, dasar teater, dan rupa. Masing-masing koordinator seni menyiapkan bahan masing-masing. Untuk memulai workshop, Bosman mengingatkan untuk selalu melakukan “Metode diskusi kenapa kita berkumpul, eksplorasi ide-ide baru dari masyarakat, dan melihat bagaimana reaksi mereka”.

Kemudian Esbumus pun dibagi ke dalam beberapa desa. Tim teater bergabung dengan rupa, musik, tari menuju Desa Mirit Petikusan. “Karena satu kesatuan, teater enggak bisa dipisahkan dengan musik, tari, dan rupa,” kata Angga ketika membagi lokasi penempatan aliansi Esbumus. Sesampainya di Mirit Petikusan, rupanya kami belum bisa melakukan workshop, warga belum berkumpul di sana.

“Kan, saya sudah bilang, harus izin dulu ke Kepala Desa, saya enggak mau sembrono. Di sini kalau mau jalan, ya, harus izin dulu, biar jalannya enak,” kata Pak Manijo.

Memang, di survei awal Pak Manijo berpesan untuk mengurus perizinan, tetapi Cak Sunu mengatakan bahwa ia sendiri yang akan berbicara kepada Kepala Desa. Rupanya karena kesibukan, Cak Sunu lupa meminta izin Kepala Desa Mirit Petikusan. Malamnya, di telepon, Pak Kepala Desa rupanya sedang berada di Sumatra. Meskipun sudah lewat telepon, kami tetap diminta untuk memberikan surat pemberitahuan kegiatan. “Untuk formalitas saja, sebagai pertanggungjawaban, kalau ada orang yang nanya, kan, saya bisa bilang kalau kegiatan ini sudah izin. Boleh berkegiatan, tapi tolong dijaga keamanannya,” kata Kepala Desa saat saya, Angga, dan Rey temui pada 11 April 2014 di rumahnya.

Meskipun hari pertama tidak bisa melakukan workshop, kami mengeksplorasi dan berbincang dengan Pak Manijo tentang kesenian yang ada. Rupanya, di sini masih ada kepang pur dan kami dipersilakan untuk menyaksikan. Yang menjadi kendala di sini adalah pencarian aktor perempuan karena setelah lulus mereka langsung menikah dan disibukkan dengan mengurus anak. Sementara untuk mencari aktor laki-laki, kami disarankan mengikuti pertemuan pemuda di musola. Untuk properti, Pak Manijo menyanggupi akan menyediakan bambu.

“Gampanglah itu, di sini, kan, banyak,” kata Pak Manijo. Pertemuan warga maupun workshop ini hanya bisa dilakukan di malam hari, karena pagi hingga sore mereka bertani.

Malam harinya dilakukan evaluasi perkembangan keseluruhan tim. Untuk ogoh-ogoh yang akan digunakan sebagai properti akan ada hasil bumi, kukusan, gapura, liong, serta hasil kreativitas masing-masing Desa Mirit, Tlogo Pragoto, dan Lembupurwo. Untuk Desa Kaibon Petangkuran justru di luar dugaan, di sana sudah ada 15 orang calon penari dan para pemain musik yang merupakan kumpulan pendukung sepak bola (suporter) yang menamakan diri Tangkur Sakti. Sisanya akan jadi aktor yang berperan sebagai demit. Angga sekali lagi menegaskan, “Tiga hari ini harus ada konkretnya, waktu kita singkat.” Teater GeR@K pun baru besok akan menyusul menuju Urutsewu. Situasi ini ditambah pula dengan adanya pilkada, maka Cak Sunu berpesan, “Situasi pilkada belum stabil, jadi teman-teman jangan mudah terprovokasi dan terintimidasi,” ia mengingatkan.

29 Maret 2014, pukul 11.00, kami kembali berpencar berdasarkan pembagian tugas masing-masing. Kami menuju rumah Pak Manijo lagi untuk memastikan dan mengeksplorasi potensi yang ada. Di daerah ini banyak warga yang berprofesi sebagai nelayan sehingga muncul ide, untuk menangkap demit menggunakan jala nelayan atau jala digunakan sebagai simbol ikatan pemersatu para petani. Namun, akhirnya jala tersebut tidak jadi digunakan. Setelah itu kami menuju ke Kaibon Petangkuran, bertemu dengan Mbak Yanti yang didaulat sebagai koordinator tari dari Kaibon Petangkuran. Penari ada sekitar 15 orang, semuanya perempuan. Terlihat Mbak Yanti masih malu-malu. “Tementemen susah dikumpulinnya,” ceritanya kepada kami karena kami tak melihat satu pun temannya yang lain.

Sering kali kami disangka warga sedang Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mungkin karena kami datang banyak orang, mengadakan kegiatan, dan sebagian besar dari kami adalah mahasiswa. Meskipun berulang-ulang kali tujuan telah disampaikan, orang masih beranggapan kami sedang KKN. Ada juga yang mengira kami akan melakukan demo seperti yang terjadi pada 2011. Kami tak boleh lelah menyampaikan tujuan adanya kegiatan ini.

Perempuan yang kami temui umumnya tahu tentang adanya pemagaran ini, tetapi tidak tahu persis kronologi kejadiannya. Orang yang kami temui ada yang ketakutan ketika bertemu kami. “Mau ada perlu apa?” tanya mereka sambil memasang muka geram. Tetapi, ada pula yang menyambut kami dengan gembira karena akan ada kegiatan menari dan lainnya. Bahkan ibu-ibu itu menyuruh anaknya untuk ikut bergabung dengan teman-teman lainnya. Saat latihan pun mereka selalu datang untuk menonton.

Malam harinya, kami menyaksikan pentas kepang pur (seperti jatilan) di Mirit Petikusan. Di sanalah kami memperkenalkan diri kepada penonton yang lain, yaitu warga Urutsewu khususnya Mirit Petikusan. Setelah kepang pur, teman-teman dari Esbumus juga menampilkan permainan Toki Gaba-Gaba asal Maluku. Di sana ada dua orang anak yang ikut menari, kemudian ditambah dua orang lagi. Akhirnya muncul ide bahwa permainan anak (dolanan) pada naskah akan diganti dengan permainan Toki Gaba-Gaba yang akan dimainkan oleh empat orang anak dari Mirit Petikusan ini. Iringan musik Toki Gaba-Gaba tentunya berbeda dengan tarian di Maluku. Lagunya lagu Jawa.

Tanggal 30 Maret, workshop pertama dilakukan di Kaibon Petangkuran. Masih sepi, akhirnya Cak Muhlisin (Kepala Desa) dan Muhtasor Jamzuri atau biasa dipanggil Jems (adik Muhlisin) dibantu dengan temannya yang sudah datang memanggil para pemuda Kaibon Petangkuran. Mereka datang dan masih malu-malu, belum mau bergabung. Akhirnya aku, Natia, Angga berpencar untuk ngobrol dengan para pemuda ini, berbicara tentang apa yang sedang kita kerjakan.

“Masih malu e mbak, nonton dulu nanti baru ikut,” kata salah seorang anak. Anak-anak kecil pun saling sembunyi karena baru melihat kami, malu. Obrolan itu berlangsung lama, ada yang ikut bergabung nari dengan Vira dan kawan-kawan, ada yang malah duduk. Cak Muhlisin membantu kami. “Ini demi desa kita, ora usah isin [enggak usah malu],” katanya meyakinkan para pemuda.

Pertama dilakukan pengenalan tari yang dilakukan oleh Vira, Rere, Wulan, dan Resti. Ada juga Hanif dari Teater GeR@K dan saya yang membantu. Kemudian tim musik membuat kentongan dan mencari nada musik. Bunyinya saling bersahut-sahutan. Nurul yang pertama menari dan mengajak teman-temannya. “Hayuk, ra usah isin,” katanya. Akhirnya ada yang mengikutinya dan lambat laun mereka ikut menari dan sudah tidak malu lagi. Kentongan dibunyikan, anak-anak berkumpul dan semakin banyak orang yang berkumpul. Mereka ditawari untuk ikut bermain dan mereka bermain bersama-sama. Tawa para pemain musik beradu dengan bunyi kentongan. Kekakuan gerakan para penari terus digemulaikan oleh Resti dan yang lain.

Anak-anak kecil yang perempuan menghampiri Vira. “Kak, aku mau ikut menari.” Vira pun berbicara dengan Fajrin sebagai Koordinator Tari dan Angga sebagai Sutradara.

“Nanti mereka dimasukkan saja di dolanan, kan, ada itu, nanti biar dilatih oleh teman-teman teater,” kata Angga.

“Tapi mereka maunya menari, enggak mau berteater,” sanggah Vira setelah bertanya kepada anak-anak.

“Ya sudah terserah saja, aku hanya menyampaikan keinginan anak-anak ini,” kata Vira.

“Ya sudah, ajarkan dulu saja dasar menari,” kata Angga menengahi.

Angga berkata, “Bagaimana ini?” dengan muka percampuran antara lelah dan gelisah.

Lantas aku menjawab, gerakan dolanan, kan, bisa dibikin tarian. Jadi lebih ke tari, bukan pada teaterikal, seperti yang sudah kita lihat di YouTube.

Angga kembali menemui Vira, “Lalu gerakan tari siapa yang bikin?” tanyanya.

“Kak Angga saja,” jawab Vira yang merasa keberatan.

Karena anak-anak itu banyak dan belum ada persiapan untuk koreografi tari dolanan, maka Vira mengajarkan dasar tari yang paling mudah, yaitu pada fragmen kedua, tari tandur. Anak-anak begitu cepat menghafal. Begitupun dengan para pemuda. Terlihat wajah mereka yang senang melakukannya, mereka sangat menikmati dari setiap gerakannya.

Terdengar kembali Angga berkata, “Kita kurang untuk pemain demitnya ini.”

“Ya, kita mau jadi demit,” kata Jems dan kawan-kawannya.

“Lalu siapa yang akan menari?” tanya Abi sebagai orang yang akan memberikan workshop tari.

“Masak lebih pilih jadi setan? Kalian, kan, petani, kalau bisa ajak lagi teman-teman yang lain,” imbuh Abi yang kali itu tampak sekali kekecewaannya.

Angga menjelaskan kepada Jems dan kawan-kawan bahwa “Tari perang antara demit dan petani itu [berasal] dari Maluku [Cakalele], tapi senjatanya pakai sapu lidi, nanti yang ngelatih si Juni,” ungkap Angga sambil menunjuk ke arah Juni.

Usai latihan, ada sesi evaluasi. Kami membincangkan apa yang menjadi kesulitan, terutama soal susahnya mengumpulkan para pemuda. Akhirnya, dicarilah jadwal pertemuan ketika semua orang bisa berkumpul. Dan waktu yang tepat adalah sehabis magrib untuk memulai kembali latihan. Dari pertemuan tersebut, kami mulai membicarakan tentang kostum yang akan digunakan. Kostum yang digunakan sederhana saja, tidak perlu menyewa, misalnya jarik, selendang, kebaya, dan bakul yang dimiliki semua orang, jadi itu yang akan dipakai.

Malamnya, evaluasi semua tim. Tlogo Pragoto membuat ogohogoh liong dan dua pasang orang-orangan sawah. Namun, sayangnya keterlibatan masyarakat masih kurang. Berbeda dengan Kaibon Petangkuran yang menjadikan kentongan sebagai daya tarik untuk mengumpulkan warga. Juga adanya keinginan anak-anak di Kaibon Petangkuran untuk membuat sanggar kesenian. Mirit sendiri membuat tumpeng jolenan dan ogoh-ogoh buah marah.

Setelah itu kami kembali ke Yogya dan kembali menyelesaikan detail pagelaran dan merapikannya dari hasil perkembangan survei kedua. Ada beberapa perubahan yaitu, empat anak dari Desa Mirit Petikusan akan bermain Toki Gaba-Gaba, sedangkan anak-anak dari Desa Kaibon Petangkuran akan menari tarian kedua. Pada dolanan, selain Toki Gaba-Gaba, ada juga lesung yang dimainkan oleh para ibuibu di Mirit Petikusan. Lesung ini merupakan kesenian di Urutsewu yang masih ada sampai sekarang dan biasanya diikutkan dalam perlombaan.

Kami kembali ke Yogya, mulai latihan tari kembali dan membuat musik yang menyesuaikan dengan gerakan tari. Untuk rupa atau properti, konsep apa yang akan dibuat sudah selesai, tinggal menyesuaikan ogoh-ogoh. Persoalan sekarang adalah ia akan masuk pada fragmen mana/ke berapa?

Seperti yang sudah dijelaskan, kami tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan. Maka belakangan, bergabunglah Sanggar Wayang Sampah Lereng Kendeng dalam aliansi ini. Dalam komunikasi lewat email dan message di Facebook, Mas Azis mengatakan akan menampilkan barongan. Karena dalam naskah ada cerita tentang barongan sebagai demit, maka akan dileburkan dalam naskah. Barongan Sanggar akan dimasukkan pada adegan demit yang menyerang lahan pertanian. Lakon ini dibungkus oleh Anton dan Toni (dari Sanggar) serta Angga (Teater 42) yang dibantu Cak Sunu dengan para pemain dari Lembupurwo dan Wiromartan. Selanjutnya, Teater GeR@K tidak datang lagi dan Juni didaulat untuk melatih di Kaibon Petangkuran. Kemudian kepang pur, sebagai kesenian daerah, akan dileburkan pada awal pementasan untuk membangun suasana desa. Belakangan, kepang pur tidak jadi tampil pada tanggal 16 April.

Akhirnya, detail acara sudah bisa terlihat dan dibagi ke dalam empat fragmen yang kemudian diurutkan, sekaligus untuk rundown acara sebagai berikut.

Tabel 1 Susunan acara Arak-arakan Budaya 16 April 2014 yang dibuat Ismul dari hasil ringkasan naskah lakon Laskar Caping. Tak hanya susunan acara, tapi pengaturan siapa yang pentas duluan pun menyesuaikan dengan urutan ini. (Dewi Widyastuti)

Untuk make-up penari, akan ada penata rias dari Desa Kaibon Petangkuran. Sementara, untuk demit akan di-make-up oleh Rangka Tulang. Properti tambahan adalah pacul untuk para penari laki-laki. Pacul dinyatakan sebagai simbol senjata (alat bertani). Kemudian untuk tarian perang demit melawan petani diadaptasi dari Tari Cakalele. Tari Cakalele ini dianggap bisa membangkitkan semangat atau emosi para penonton dan pemain. Kemudian kentongan dimasukkan sebagai pertanda bahwa sedang ada bahaya. Kemudian diputuskan bahwa sosok Diponegoro tidak dimunculkan. Pada bagian akhir ceritanya tidak happy ending, tetapi demit masih mengintai di samping. Di sini sebagai pertanda bahwa yang kita alami belum selesai, jadi masyarakat Urutsewu harus terus berjuang melawan demit yang sesungguhnya setelah acara ini selesai.

Perkembangan informasi dari Urutsewu, rupanya ada perubahan bahwa kehadiran kami adalah sebagai tamu undangan di Desa Setrojenar karena panitia tidak bisa meyakinkan kepala desa. “Karena pagelaran kita ini di-setting sebagai kejutan, maka kita enggak punya banyak waktu untuk persiapan dan cek sound,” jelas Bosman. Akhirnya diputuskan bahwa pagi hari pukul 06.00, 16 April, tim musik sudah harus siap di Setrojenar untuk cek sound system.

Pada 10 April 2014, kami kembali lagi menuju Urutsewu. Sesampai di Wiromartan, Cak Sunu menunjukkan berita di koran tentang kegiatan kami, yaitu pemberitaan yang tidak benar, bahwa aliansi ini didanai Rp9 miliar dan berita-berita tidak benar lain sebagainya. “Selamat, ya, Rangka Tulang dapat dana 9 miliar, nanti mau dipakai apa?” tanya Cak Sunu. Kami yang baru saja datang langsung saja terkejut apa maksudnya. Tampak wajah emosi teman-teman. Meski marah, aku melihat justru teman-teman semakin bersemangat untuk melanjutkan kegiatan ini. “Mana uangnya mana?” jawab Seto yang tampak kesal. Akhirnya, pertemuan dengan warga dilanjutkan. Banyak yang tidak hadir karena sedang menyelesaikan rekapitulasi suara pemilihan umum. Yang hadir hanya perwakilan Lembupurwo, Mirit, Wiromartan, dan Kaibon Petangkuran. Pada pertemuan ini seluruh aliansi berkumpul dan kami pun berkenalan kembali.

Pertemuan itu terdiri dari beragam kelompok aliansi, termasuk rombongan dari Sanggar Wayang Sampah Lereng Kendeng, Toni dan Anton. Anton kemudian bertanya seperti apa ide teaterikal pagelarannya. Angga pun menjawab, “Konsep demit pakai barong di Jawa, tapi tidak pakai pakem secara visual demit. Bisa fokus di Tlogo Pragoto karena ogoh-ogohnya akan dibuat di sana sekaligus teknis teaterikalnya sesuai dengan alur naskah yag telah dibuat.” Adapun untuk layout panggung pada 16 April 2014 yang dibuat oleh Ismul (Koordinator Stage), dapat dilihat pada foto berikut.

Foto 7 Layout panggung digambar Ismul dengan tangan. Dia didaulat sebagai Koordinator Stage bersama Tije dan Ilham serta teman-teman Esbumus lainnya sesuai dengan bagian tugasnya masing-masing. (Dewi Widyastuti)

Pada 12 April 2014, kukusan untuk tempat bersembunyi demit sudah mulai dibuat. Baru setelah itu liong dan dimulailah latihan teaterikalnya. Pembuatan demit dan liong dipusatkan di Desa Wiromartan yang warganya nantinya akan mementaskan demit. Sementara pemuda di Kaibon Petangkuran yang tadinya akan jadi demit, untuk memudahkan koordinasi, dipindah menjadi penari untuk tari pacul.

Pada awal workshop tak ada yang datang karena bertabrakan dengan acara pernikahan di Kaibon Petangkuran. Para pemuda fokus seluruhnya di situ. Kepala Desa, Cak Muhlisin, meng-SMS dan mendatangi beberapa anak yang kemudian datang dan latihan menari. Para pemuda itu mengundang kami untuk ikut serta dalam pertunjukan wayang pada malam hari. Seperti biasa, para penari ini cepat menghafal, jadi hanya diajarkan tentang penghalusan dan gerakan tari serta pemberian makna setiap gerakan. Tak lupa juga Resti menyampaikan tujuan dari kegiatan ini. “Ini buat kalian juga! Jadi yang serius,” kata Resti ketika para penari mulai tampak kurang bersemangat dan melakukan kesalahan dalam gerakan.

Hari berikutnya para pemuda itu masih belum hadir. Hanya Nurul seorang yang masih terlihat bersemangat. Akhirnya aku dan Nurul mendatangi para penari satu per satu ke rumahnya. Aku juga menemui beberapa orang yang belum terlibat.

“Mau ke mana? Yuk, ikut,” ajakku.

“Males,” katanya sambil melajukan kendaraannya.

Tentu kami tak bisa memaksa. Namun, ada juga yang menyambut kami dengan senang, bahkan menyuruh anak-anaknya untuk ikut menari. Sekitar 25 anak kecil berkumpul waktu itu. Pada hari-hari berikutnya mereka datang tepat waktu melebihi kami yang sebetulnya masih belum siap mengajar karena belum makan siang. Tanpa dipanggil mereka sudah berkumpul. Aku rasa mereka sudah merasa dekat dengan kami dan sudah mulai menikmati latihan bersama ini. Mereka tampak bersemangat.

Kami meminta Nurul untuk mengondisikan teman-temannya, sementara kami makan siang dulu. Sesampainya di SD Petangkuran, tempat latihan, aku melihat semuanya sedang berlatih. Anak-anak memainkan kentongannya dan para penari berlatih menari. Kami melihat dari agak jauh, jika salah baru mendekat dan membetulkan. Ketika salah gerak, Vira, Resti, dan Riska membetulkan, tak hanya gerakan yang benar, tetapi juga dasar makna gerakan itu. “Jadi ngambil bibit dulu baru disebar,” kata Resti sambil memeragakan gerakan tari tandur.

Dalam setiap prosesnya selalu terjadi perubahan. Aliansi ini harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Emosi naik turun, tetapi setiap orang saling menutupi satu sama lain. Jika salah satu merasa lelah yang lainnya terus menyemangati. Guyonan dalam kerja ini sering kali terjadi, jika dilihat dari kejauhan sepertinya kerja ini tidak serius, tetapi justru sebenarnya ini adalah salah satu seni dalam mengakrabkan diri dan mengendalikan emosi, sementara teman-teman sedang dalam kondisi tertekan dalam artian berhadapan dengan terorteror yang sudah dimulai—seperti datangnya preman yang mengikuti kami (memata-matai), pemberitaan yang tidak benar—dan waktu yang sangat singkat dalam membungkus sengketa ini.

Bercermin dalam Gerak

Pelatihan olah tubuh dan pengenalan naskah kepada para aktor baru dimulai pada 14 April 2014. Hal tersebut karena kurangnya keterlibatan masyarakat. Jadi yang memainkan peran sebagai demit adalah mereka yang membuat ogoh-ogoh. Mereka menyelesaikan ogoh-ogoh terlebih dahulu baru latihan. Para warga kemudian latihan di desanya masing-masing, setelah itu lalu dipertemukan langsung pada acara geladi bersih di lapangan Kaibon Petangkuran.

Untuk pasukan barongan, latihan diadakan di desa masing-masing, yang dilatih oleh Anton dan Cak Sunu. Para pemainnya berasal dari Desa Wiromartan. Ada pasukan demit, yaitu Yono, Rubino, Ngadino, Tursino, Bombom, dan Bintang. Sedangkan pemeran raja demit adalah Dion yang juga berasal dari Wiromartan yang dilatih oleh Angga.

Di Kaibon Petangkuran, para penari dilatih mimik oleh Juni dan Yadi. Mereka baru latihan sehari di desa masing-masing dan pada tanggal 15 April seluruh elemen yang tergabung dalam pagelaran ini dipertemukan dalam geladi bersih. Sebelum latihan gabungan, mereka membagi lapangan untuk latihan masing-masing. Tim barongan latihan bersama Anton dan Cak Sunu dengan hanya kerangka barongan-nya saja karena jika barongan dibawa takut rusak.

Foto 8 Barongan yang sudah jadi sedang dalam proses pengecatan. “Ini kerja seni,” komentar salah seorang. Kerja seni yang dilakukan oleh Esbumus yang warga terlibat di dalamnya. (Lubabun Ni’am)

Kerangka bambu itu diikat dengan tali. Lalu dimainkan oleh para aktor. Dari kejauhan Anton dan Cak Sunu mengomentari gerakan tersebut. Para aktor membuat gerakan-gerakan, berlari menggerakgerakan kerangka ke depan, melingkar dan membentuk tatanan artistik seperti di mana kepala berada dan ekor di mana.

“Rono, rono, iki ngisor, iki nduwur. Maning yo ra popo, mburine ngetutke. Kepalane ngebleng, ngebleng kabeh [sana, sana, ini di bawah, ini ke atas. Lagi juga enggak apa-apa. Yang belakang mengikuti. Kalau kepalanya enggak fokus/jatuh, jatuh semua],” kata Anton sambil membenarkan posisi kerangka-kerangka tersebut.

Sontak yang lain tertawa. “Yo meneh-meneh [ayo lagi, lagi],” kata Anton. Tetapi sebelum memulai lagi, Cak Sunu mengarahkan, “Mengko nang kene ono kukusan, kukusan, kukusan trus muteri, ono tandane [nanti di sini ada kukusan, kukusan, kukusan lalu diputari, ada tandanya].”

Kukusan tersebut jumlahnya ada enam. Aku dan Bosman yang sedang mendokumentasikan berada di dekat situ dipanggil untuk membantu seolah-olah menjadi penanda posisi kukusan berada. Mereka memulai gerakan lagi. Anton dan Cak Sunu pun menjadi kukusan sambil memperhatikan gerakan mereka, lalu berceloteh, “Kok isoh ya sing ngarep mlaku sing mburi mlayu? Haha [kok bisa ya yang depan jalan yang belakang lari? Haha].” Ketika salah memutari, mereka tertawa. Akhirnya mereka mengulangi lagi. Gerakan tersebut mereka yang membuat, Cak Sunu dan Anton melihat dari kejauhan dan mengomentari soal gerak dan artistik. “Mlakune penak endi [jalannya enak yang mana)?” tanya Cak Sunu. Pemain di bagian depan bilang “kebanteran ora (terlalu cepat enggak]?”, yang di belakang menjawab “ora [tidak]” sambil terus berlari.

“Hop! Hop!” Anton menghentikan mereka. Cak Sunu memberi pengarahan lagi, “Setelah setan menang itu koyo [seperti] semacam pestane [pestanya] liong-liong, lele, barong menari-nari menang, nanti nari kemenangan, rupane mesem [mimiknya senyum bahagia].” Dari kejauhan Angga memberi kode, “Sudah ya, gantian kukusan, sekarang kalian istirahat.”

Barulah para demit kukusan ini berlatih akting. Kukusan juga belum dibawa. Jadi mereka melakukan gerakan seolah-olah membawa kukusan tersebut. Kukusan tersebut merupakan simbol dari peluru, kekejaman. Tapi, Angga bercerita kepadaku, ketika dia menanyai para aktor maksud dari kukusan tersebut apa, mereka menjawab “tumpeng”. Hal ini karena bentuk kukusan merupakan bentuk untuk membuat tumpeng. Untuk memudahkan penanda jika ini adalah kukusan demit, maka pemuda pembuat kukusan ini mengecatnya dengan hijau loreng.

Di sini ada pasukan demit yang berlatih peran. Setelah itu masuk raja demit (Bos Mafia). “Hop! Hop!” aba-aba yang diberikan salah seorang aktor kepada yang lainnya sebagai tanda pergantian gerakan sekaligus semangat. “Di luar dugaan, mereka sangat bersemangat sekali, apa lagi yang di belakang itu, dia sampai membuat gerakan tarian yang mencerminkan kesewenang-wenangan demit,” kata Angga sambil mengisap rokoknya. Aku juga melihat hal yang sama. Bapak tersebut sampai jungkir balik dan melompat-lombat dengan memasang wajah yang sangar, menyebalkan, dan menakutkan.

Foto 9 “Yo, yo!” kata Anton menyemangati para aktor di sore hari yang cerah di lapangan Kaibon Petangkuran pada saat geladi bersih sebelum pementasan. (Dewi Widyastuti)

Mereka terus berlari dan bergerak, Angga melihat dari kejauhan. Kukusan diganti dengan bambu untuk sementara. “Oke, gitu, ya. Tapi, ini nanti kukusan lebih besar ya,” kata Angga setelah mereka usai berlatih. Para aktor duduk melingkar sambil mengobrol. Kulihat Ismul menghampiri Angga, “Enggak panas ini nanti kalau besok, aku cuma mempertimbangkan khawatir…,” belum selesai Ismul bicara, Angga langsung menanggapi, “Ya, panas, risiko panas. Hidup ini sudah panas jadi jangan dipikirin lagi,” kata Angga memasang muka serius lalu senyum sinis.

Aku menghampiri para pasukan demit. Mereka sedang bercerita tentang lakon yang diperankan. Raja demit jadi mafia, adegannya disuruh duduk jadi ratu, lalu demit-demit memberikan sesembahan dari jolenan buah-buahan.

“Enakan saya cuma njagong nang [duduk di] singgasana. Adegan apa pun kalau jadi bos enak, jadi disembah,” ungkap Dion yang berperan sebagai raja. Yang lain menjawab, “Enak yo dadi prajurit, kalah yo wis, nek bos ki ra tau gelem kalah [enak itu ya jadi prajurit, kalah ya sudah, sementara kalau bos itu tidak pernah mau kalah].”

Bagi mereka, gerakan dan akting ini ternyata tak terlihat sulit. “Kayak ketoprak,” kata salah seorang ketika aku tanyai bayangannya tentang teaterikal ini. Kemudian mereka membahas gerakan yang dilakukan. “Kerucute ngglimpangno ngroyok dadi di sembahno. Dadi posisi pas melingkar ping telu, hop hop hop. Setelah itu lele metu [kerucutnya jatuh lalu mengeroyok jolenan dan menyembah. Jadi posisinya melingkar tiga kali, hop hop hop. Setelah itu lele keluar].” Lalu mereka sambil tertawa dan bercerita kalau ada polisi yang bertanya pada tanggal 16 April minta dikawal atau tidak. Salah seorang menjawab, “Ra sah, Pak, iso ngawal dewe, Pak. Ora dikawal ra pa pa, cuma rokok sama minuman kurang, hahaha [enggak usah, Pak, bisa mengawal sendiri, Pak. Tidak dikawal tidak apa-apa, hanya rokok dan minuman aja yang kurang ini].” Sontak mereka pun tertawa. “Lha, kan, kita karena tanpa pamrih. Kalau tujuan murni ya inisiatif enggak perlu nawarin. Kita curang apa gimana, kan, enggak, kita bener-bener ikhlas lillaahi taala,” lanjut seorang lagi.

Di sini Angga hanya menunjukkan alur ceritanya. Untuk mimik muka dan gerakannya para pemain mencari sendiri. Mereka membayangkan bagaimana menjadi sosok seorang bos yang angkuh dan sombong yang kerjanya hanya memerintah dan maunya disembah oleh anak buah. Karakter ini berhasil dilakukan oleh Dion, si Bos Mafia. Raja demit ini berdiri dan berjalan dengan petantang-petenteng dengan dagu yang agak dinaikkan dan senyum yang angkuh. Sementara pasukannya bergerak dengan sangat apik bahkan sampai jungkir balik memeragakan betapa mereka sangat sewenang-wenang, mereka merusak tumpeng jolenan lalu memakannya dengan rakus. Mereka menyebut-nyebut si Kang Baplang, salah satu tokoh di Angling Dharma. Katanya inspirasi itu didapatkan dari tokoh tersebut. Selain itu juga tokoh dalam Stars Wars. Warga semua terlihat sangat bersemangat. Kulihat dari wajahnya yang sumringah kala mereka bercerita ngelembur ogoh-ogoh hingga malam. “Orang demo aja kita semangat, apa lagi ini. Ini, kan, untuk kita juga,” jawab salah seorang. Untuk kostum, Bos Mafia menggunakan baju celana cargo bertali, baju lengan panjang, topi. “Saya udah ada pakaiannya, ya, kayak bos mafia gitu, Mbak, pakaiannya,” ungkap Dion. Sementara untuk pasukan, kostum akan memakai kaos dan didandani selayaknya demit menggunakan cat oleh tim Rangka Tulang.

Geladi bersih yang sebenarnya geladi kotor ini (karena tidak membawa properti) dimulai. Angga mulai beraksi. Dia mengambil kertas yang telah dibuatnya semalam. Berisikan adegan yang akan muncul.

Foto 10 Angga menyelesaikan persiapan untuk geladi bersih pada tanggal 15 April 2014 dini hari. “Wak30, ngapain kamu, Wak? Enggak tidur? Malah nyusun kertas gitu?” tanya Ismul dan Adhi saat melihat Angga. Angga hanya membalas dengan senyum. Adapun Angga berkomentar, “Aku kurus, ya,” ketika kutanya komentarnya tentang foto ini di waktu yang berbeda. (Dewi Widyastuti)

Kertas-kertas tersebut ditulisi oleh Angga dan aku membantu menata dan mengurutkannya supaya ketika geladi bersih dan pementasan tinggal diurutkan kembali sesuai nomor. Kemudian urutannya itu akan dibagikan kepada setiap kelompok. Saat menulis susunan itu, aku dibantu oleh Pandhu dan Ilham. Semuanya terpaksa ditulis dengan tangan karena tidak ada printer dan urutan tersebut akan dibagikan pagi-pagi sekali. Toko pun masih belum buka sehingga diputuskan untuk ditulis tangan. Adapun urutannya seperti dalam Foto 12.

Foto 11 Angga menyelesaikan persiapan untuk geladi bersih pada tanggal 15 April 2014 dini hari. (Dewi Widyastuti)

Tulisan yang dibuat Angga ditunjukkan saat geladi bersih dan pementasan. Musik mengiringi dengan ilustrasi desa, kemudian gunungan masuk, lalu kain batik. Pada saat geladi, mantra tolak bala belum ditampilkan karena Cak Seniman belum bersedia. Menurutnya, mantra itu harus dibawakan orang Urutsewu, bukan yang lainnya. Penampilan sesuai dengan urutan, tampil satu per satu. Baru saat geladi ini semua disatukan dalam satu naskah.

Para penari mendapat pengarahan dari Yadi, Riska, serta Angga tentang apa yang harus dilakukan para penari ketika demit datang. Tiba saatnya giliran mereka, Angga memberi kode untuk masuk ke panggung. Penari tetap tinggal, lalu demit datang menakut-nakuti para penari (petani) ini. Mereka memasang muka takut dan berteriak-teriak lalu berlari keluar panggung sesuai dengan arahan yang diberikan.

“Aku tadi takut beneran e, Mbak. Mereka menakutkan,” kata salah seorang penari kepadaku. Dari wajahnya aku melihat mereka masih ketakutan, tangannya bergetar (ndredeg). “Iya, takut, tapi ya jangan ketawa. Kalau takut sekalian aja pasang muka ketakutan. Malah jauh lebih bagus, yang penting jangan sambil ketawa,” jawabku.

Foto 12 Urutan penampilan pada hari-H. (Dewi Widyastuti)

“Habis takut e,” katanya lagi. Para penari itu bercerita tentang adegan demit tadi. Demit dan barongan tampil seperti waktu latihan tadi. Sampai akhirnya azan Magrib berkumandang, acara geladi bersih pun usai sudah.

Dalam latihan utuh dari awal sampai akhir sesuai dengan naskah, mereka menyadari tentang apa yang sedang terjadi di Urutsewu. Lewat gerakannya, para penari menyadari bahwa ini tanahnya, bahwa mereka petani, pemilik tanah ini. Mereka sadar bahwa dalam hidup mereka sebagai petani, tanah penting bagi mereka. Nurul bercerita di sepanjang jalan ketika aku dibonceng olehnya, “Hidup jadi petani itu susah, Mbak. Keras. Udah gitu tanahnya diinjek-injek buat latihan,” ceritanya sore itu.

Sepeti bercermin, setiap gerakan yang tadinya mereka hanya memerankan sebuah tokoh dalam naskah, kini mereka mengerti sepenuhnya bahwa demit-demit itu mengintai tanah mereka. Lewat geraknya, mereka terlihat semakin bersemangat. Usai geladi, “Ooo, ternyata ceritanya semuanya begini, ya? Kita harus memperjuangkannya,” kata Dion bersemangat.

“Kita itu nari petani ya, Mbak? Tadi tariannya kayak orang nandur [menanam]. Aku pun takut sama orang-orang yang menakutiku itu,” kata salah seorang penari kepadaku. Aku pun mengiyakan.

Betapa bahagianya melihat wajah-wajah mereka bahagia akan adanya pagelaran ini. Senyum-senyum puas mereka menghiasi. Teringat betul kata Pak Manijo waktu itu, “Kalau tidak memperjuangkan, nanti anak cucu gimana? Hidupnya sengsara.”

Selain itu juga terlintas wajah Cak Sunu dan Cak Seniman yang berkobar semangatnya, mengatakan bahwa tanah adalah harga diri mereka, para petani Urutsewu.

Azan usai berkumandang, malam menjelang. Kami pun pulang kembali ke rumah masing-masing dan membawa harap semoga pagelaran esok lancar. Tak lupa kami berdoa dan salam semangat dengan “Laskar Caping!” lalu menjawab dengan teriakan.

Menikmati Bungkusan

Pukul 6.00 pagi, tanggal 16 April 2014, kami sudah mulai bersiap. Bosman sudah ada di depan rumah dan membangunkan kami. Temanteman musik langsung berangkat menuju Setrojenar untuk cek sound. Pukul 8, Kaibon Petangkuran sudah siap bergerak menuju Setrojenar dengan truk. Sepanjang jalanan anak-anak bernyanyi dan menyuarakan kentongan. Kami berangkat awal karena para penari akan dirias terlebih dahulu. Terdengar lagu-lagu nasional dari Dislitbang dengan pengeras suara. Bendera berkibar di depan. Sesampai di Setrojenar acara mujadah sudah dimulai. Kami dipersilakan masuk rumah untuk make-up para penari.

Rombongan kedua rupanya lama baru bisa masuk ke lapangan, karena diadang oleh tentara, meski akhirnya diperbolehkan masuk ke Setrojenar dengan baik. Kedatangan rombongan ini mengalihkan perhatian orang-orang yang sedang mujahadah. Ogoh-ogoh yang besar membuat orang-orang memperbincangkannya di tengah pembacaan doa. Anak-anak penari mengeluh kepanasan, terlihat sangat kepayahan karena matahari begitu terik. Tetapi, mereka tetap antusias untuk menari. Pembawa ogoh-ogoh dan para aktornya, meski kepanasan mereka tetap semangat, mungkin karena mereka sudah terbiasa dalam kesehariannya di sawah dan ladang.

Usai mujahadah, mantan Kepala Dusun Godi, Desa Setrojenar, Samidja, bercerita tentang kepemilikan tanah di Urutsewu saat ia masih kecil yang ia dengar dari ayahnya, saat menjadi kepala dusun, dan kondisi hingga hari ini. Dia berpesan kepada anak cucunya bahwa tanah ini sesuai dengan sejarahnya adalah milik warga Urutsewu, jadi harus dijaga. Seketika itu penonton bertepuk tangan dan pandangannya mengarah ke tentara. Kulihat para tentara dari posisinya duduk menjadi berdiri. Samidja berkata, “Kami tidak sedang melawan negara, justru kami sedang pertahankan tanah air untuk keutuhan negara.” Keadaan semakin memanas, akhirnya Pak Imam meminta Pak Samidja untuk menyampaikan sambutannya lebih singkat. Ia pun kemudian menyudahi sambutannya.

Foto 13 Make-up para penari. Resti, Riska, Rere, dan Vira membantu perias dari Kaibon Petangkuran. Anak-anak penari terlihat mengantre untuk di-make-up satu per satu. (Dewi Widyastuti)

Siang semakin menyengat, acara pagelaran dimulai. Teman-teman musik sudah bersiap di atas panggung, para aktor sudah menempati posisinya masing-masing sesuai urutan. Tampil pertama kali adalah jatilan dari Desa Ayam Putih dan pasukan “Wilodilogo”, pemuda pergerakan di Setrojenar. Ada Pak Imam di situ, di antara pemuda yang sedang silat, tampaknya dia sedang membacakan mantra. Sesaji dan kemenyan diletakkan di ujung batas pagelaran sambil komat-kamit. Setelah selesai dia melakukan gerakan-gerakan silat. Perhatianku kepada penonton, mereka rupanya memperhatikan Pak Imam dan silat tersebut.

Penonton merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah pagelaran. Reaksi atas penoton ini berfungsi sebagai respons terhadap aksi yang sedang berlangsung. Penonton ini pun terbagi. Yang di bawah tenda merupakan tempat untuk para tamu undangan, sementara warga Setrojenar selain menyiapkan jamuan makanan, mereka duduk di bawah pohon-pohon. Pertama datang aku duduk di bawah tenda, ngobrol dengan ibu-ibu di Setrojenar. Ibu itu bercerita bahwa acara ini sebagai peringatan tragedi 16 April. Dia bercerita tentang suasana waktu itu, kulihat mimik mukanya sedih dan tersirat rasa takut dan kecewa. Kali ini terasa sekali betapa trauma yang dialami. Mungkin karena di Setrojenar inilah tragedi itu berlangsung. Kemudian ibu-ibu itu pindah, aku pun ikut pindah, tetapi langsung dimarahi, “Mbaknya itu, kan, tamu, duduknya di sana saja, jangan di sini,” katanya sambil mendorongku untuk pindah di bawah tenda. “Sini panas,” kata salah seorang lagi. Ketika suara musik sudah dimulai, penonton yang di tenda berdiri semua, sontak ibu-ibu yang bersamaku menyudahi cerita dan berlari ke depan menyaksikan pagelaran.

Foto 14 Para aktor yang kepanasan berlindung di bawah karya mereka.

(Lubabun Ni’am)

Pagelaran pun dimulai. Sutradara lepas dari perannya. Angga menjelma menjadi narator. Satu deret dinarasikan, tampil sesuai urutan dan narasi. Tetapi, kadang tidak sesuai dengan narasi, mungkin karena masih bingung karena pada saat geladi bersih, narasi tidak ada. Musik mengiringi. Pertama Cak Seniman membaca mantra, kesediaannya membaca mantra ini baru disampaikan pada 15 April 2014 malam hari. “Biar selalu dalam perlindungan,” katanya pada saat Angga dan aku menemuinya di rumahnya. Kali ini dia mengumandangkan azan. Saat itu azan waktu Zuhur di masjid juga berkumandang.

Foto 15 Para penonton berlarian menuju ke depan. Mereka maju ketika musik mulai dimainkan. Mereka penasaran lalu mendekat. (Lubabun Ni’am)

Pembacaan mantra berupa azan ini cukup asing bagi kami. “Lho, kok, azan?” tanya Wawan kepadaku. Teringat jawaban Cak Sunu pada malam itu ketika aku dan Angga mempertanyakan hal yang sama. “Aku wis tau krungu cerita, jaman mbiyen nek arep berjuang ki diazani sik [aku pernah dengar cerita, zaman dahulu kalau mau berjuang itu azan dulu],” jawab Cak Sunu.

Foto 16 Para penonton menyaksikan pagelaran. Dari anak-anak hingga yang sudah tua menonton berdiri, ada juga yang duduk. Mereka saling berkomentar.

(Lubabun Ni’am)

“Ooo, mungkin biar membakar suasana kali, ya,” kata Wawan merespons jawaban tersebut. Angga memulai membaca narasi. Tak sekadar membaca, dia mengucap dengan intonasi pelafalan dan tekanan untuk membangun suasana. Mimik mukanya pun dimainkan. Terkadang dia duduk, terkadang dia setengah berdiri dengan mengepalkan tangannya.

Terceritalah sebuah wilayah bernama Urutsewu. Ditapalbatasi Kali Luk Ulo di timur dan Kali Wawar di Barat. Berderetderet sepanjang 22,5 kilometer. Dihuni para petani dan warga yang hidup damai.

Ladang-ladang subur terhampar dari utara hingga selatan. Pepohonan pepaya berjejer rapi. Semangka membesar dari rerimbun semak menjalar. Jagung dan tebu tumbuh berdesakan. Oh, negeri gemah ripah loh jinawi. Oh, masyarakat tata tentrem titi raharjo.

Gunungan dimainkan mengitari panggung, musik “Lir Ilir” berkumandang. Setelah itu barisan ibu-ibu membawa batik yang membungkus sengketa dipamerkan mengitari lapangan. Setelah selesai, lesung dan Toki Gaba-Gaba dimainkan. Mereka membawakan dengan tenang, semangat dan senyum, menandakan bahwa di desanya sangat tenteram. Kemudian para penari muncul menarikan tari tandur, mereka memasang wajah senyum, menarikan para petani yang sedang beraktivitas di ladang. Segerombolan anak menari juga lalu tari berpasangan, menggambarkan mereka sedang bergembira dengan hasil panennya berupa padi, semangka, dan pepaya. Mereka bergotong royong.

Musik tiba-tiba berubah menjadi menakutkan.

Lalu pada suatu hari, datanglah segerombolan demit pengacau. berloncatan kian ke mari di ladang. Keluar masuk kampung. Bertindak sesuka hati. Mereka mulai mengganggu para petani. Menakut-nakuti warga. Mengusik ketenteraman dan kedamaian tanah Urutsewu. Semakin hari semakin beringas.

Semangka dan melon diinjak-injak sebelum panen. Tanaman jagung, cabai, dan singkong rusak. Pepohonan pepaya bertumbangan. Korban manusia berjatuhan. Petani diusir dari ladangnya. Demit-demit melahap hasil jerih payah petani de ngan rakus. Ladang-ladang yang semula menghijau kini porak poranda.

Hilanglah rasa nyaman menggarap ladang. Lenyaplah kesentosaan warga. Para demit makin lupa diri. Mereka mulai menyerang dan mengusir para petani dari ladang warisan leluhur. Demi meneguhkan hasrat berkuasanya, para demit membangun benteng di atas ladang. Hari-hari mereka dipenuhi dengan pesta pora dan hura hura.

Pasukan demit masuk ke panggung, merusak jolenan, menyerang petani, dan berlarian menuju ke luar panggung. Terlihat para penonton yang riuh ikut mengamuk. Terdengar teriakan-teriakan dari penonton.

Foto 17 Demit mengganggu petani. Penonton berteriak-teriak melihat perang antara demit dan petani ini. Musik mengalun menyentak masuk mengikuti lakon. (Lubabun Ni’am)

Kemudian kentongan masuk sebagai simbol penanda ada bahaya, desa sedang tidak tenteram, aktor petani masuk dengan Tari Cakalele melawan para demit.

Suasana semakin riuh, penonton bertepuk tangan ikut mengamuk, bahkan kulihat ada penonton yang ikut masuk panggung karena geram, penonton yang lain semakin maju. Ada yang penonton kepanasan tibatiba balik menonton lagi. Suasana kacau, mungkin karena bingung itulah, gapura sampai tidak masuk ke panggung. Tiba-tiba narasi sudah pada bagian:

Ooong, siapa sebenarnya pemilik tanah gemah ripah loh jinawi ini? Apa hak demit-demit itu mengacau warga dan petani? Ooong, di mana letak keadilan Tuhan atas huru-hara di tanah Urutsewu?!

Foto 18 Petani melawan demit. Tarian ini diadaptasi dari Tari Cakalele yang berasal dari Maluku. (Lubabun Ni’am)

Angga melakukan penekanan “tanah ini milik siapa” berulang kali, penonton pun bersorak dan bertepuk tangan. Tiba-tiba suasana haru dan bahagia kulihat dari wajah-wajah pemain dan penonton. Cak Sunu memeluk Cak Seniman, lama sekali, kulihat senyum bahagia sekaligus lega. Lalu Cak Sunu memeluk Angga dan Bosman. Cak Seniman pun juga menyalami dan memeluk Angga. Haru. Tak ada yang lebih membahagiakan perasaan ini. Kulihat teman-teman yang lain saling berpelukan dan mengucapkan selamat. Sebetulnya acara belum ditutup, tapi kegembiraan itu menutup akhir cerita dengan sendirinya.

Kemudian dibacakanlah “Sikap Seniman Merdeka” dan “Sikap Urutsewu Bersatu (USB)” sembari diiringi lagu. “Indonesia merah darahku, Putih tulangku, Bersatu dalam semangatku….” Terdengar lagu dinyanyikan bersama-sama oleh Esbumus, warga yang menonton pun ikut menyanyi. Usai bukan berarti berakhir. Pagelaran ini hanyalah awal dari perjuangan. Esbumus hanya meniupkan semangat kepada warga Urutsewu. Selanjutnya akan terus diperjuangkan sampai hak warga Urutsewu dikembalikan.

Teater Sebagai Perlawanan

19 Maret 2014, perbincangan dalam seminar “Seni Politik, Politik Seni” di gedung Pascasarjana UGM31 tepat seperti apa yang aliansi Esbumus sedang lakukan. Angga dan aku ada di sana, bertemu Kholis yang menghadiri diskusi tersebut. Pesan penting dari seminar itu adalah di dalam seni sebuah pesan dapat tersampaikan. Seni itu berpolitik, di mana politik diartikan sebagai kepentingan. Sama halnya seperti arakarakan Laskar Caping yang dilakukan oleh Esbumus, bahwa karena seni tak sekadar untuk seni, sebagaimana yang sering diucapkan Angga.

Berawal dari kegelisahan tentang persoalan teater masa kini yang hanya dipertontonkan di panggung, maka Teater 42 dan Teater GeR@K yang kemudian dibantu oleh Sanggar bersama dengan komunitas lainnya yang tergabung dalam Esbumus menggarap lakon teater yang tujuannya untuk menyadarkan masyarakat atas kedaulatan tanahnya. Lewat teater, Esbumus membungkus sengketa. Ketika seseorang tidak punya keberanian untuk langsung berteriak “lawan!” maka seni merupakan media untuk membungkus persoalan menjadi alternatif metode penyampaian. Tidak mudah memang, butuh formulasi yang tepat, strategi yang jitu, dan harus disesuaikan dengan keadaan tempat yang akan digunakan sehingga pesan akan tersampaikan dengan baik.

Untuk mendapatkan pemahaman tentang teater sebagai perlawanan ini, maka setiap orang maupun lembaga yang terlibat diminta untuk membaca buku karangan J. J. Kusni32, D. N. Aidit33, skripsi Devy34, dan kronologi konflik yang sudah dibuat oleh Bosman dan Seniman35. Selain itu juga Bosman mempertemukan Esbumus dengan Rachmi Diyah Larasati, seorang profesor yang fokus kajiannya adalah seni. Pertemuan tersebut menambah pengetahuan para penggarap konsep. Menurut Mbak Rachmi, kesenian merupakan alat yang canggih dalam mereduksi kelas. Ia mencontohkan bahwa pilihan menggunakan Tari Cakalele sebagai tarian yang dipilih dalam pertunjukan ke dalam konteks perjuangan di Urutsewu. Kerja kesenian ini merupakan kerja sukarela, tetapi harus diubah sebagai kewajiban supaya tidak melakukan arogansi. “Jadi kita harus memiliki komitmen yang kita tidak merasa jauh lebih baik karena kita membetulkan, kita mengajari, tetapi ruang ini kita isi sebagai kedaulatan kemanusiaan. Jadi ada ruang aliansi yang terbangun,” demikian pesan Mbak Rachmi kala diskusi di rumahnya.

Kondisi masyarakat Urutsewu masih dalam suasana ketakutan, jadi tak bisa sembarangan dalam merangkai konsep. Membuat konsep pagelaran ini menggunakan taktik egalitarian36, yang di dalamnya Esbumus berkolaborasi dengan masyarakat, mendudukkan diri bahwa dengan melakukan kegiatan ini kita berarti belajar sesuatu sehinga solidaritas terbangun dari ruang saling belajar tersebut. Selain itu juga dilakukan diskusi dengan teman-teman Esbumus baik di Yogyakarta maupun di ruang “meja kreatif”37. Diskusi ini sangat diperlukan untuk membungkus sengketa dalam karya, dalam hal ini tujuannya adalah teater sebagai perlawanan.

Dari hasil diskusi tersebut maka terwujudlah estetika ala Urutsewu. Berawal dari pertanyaan Pak Basuki, seorang dalang wayang di Urutsewu, yang mengomentari bahwa naskah yang akan kami mainkan terlalu kasar. Lebih bagus kalau ceritanya halus atau tidak “sama sekali sama” (berbeda), tetapi maknanya sama. Tapi, teman-teman sepakat ini untuk melibatkan warga dengan tidak rumit. Seperti yang telah diungkap Mbak Rachmi di rumahnya, “Seni itu sebagai keindahan [estetik], tapi estetik yang berpihak pada sebuah benda adalah sebuah proses.” Kami pun sepakat bahwa yang terpenting dalam pagelaran ini adalah proses ketika masyarakat ikut terlibat dalam berkesenian dan pesan dapat tersampaikan. Meskipun keterlibatan masyarakat tidak terjadi 100%.

Dari respons masyarakat, Esbumus dinilai berhasil dalam membungkus sengketa dan ini berarti teater tak hanya sebagai tontonan, tetapi juga media untuk perlawanan. Pagelaran ini berhasil nemokke balung pisah (menemukan tulang yang terpencar), yang warga tadinya berjuang sendiri-sendiri sekarang merapatkan barisan untuk berjuang bersama-sama. Setelah sekembalinya Esbumus ke Yogya, TNI AD membagikan formulir yang berisikan bahwa tanah itu milik negara, tetapi para warga menolak untuk menandatanganinya.

Selain itu, tadinya warga yang penuh ketakutan berubah menjadi penuh semangat dan memiliki keberanian. Ini berarti teater menjadi media untuk membungkus sengketa menjadi sebuah pagelaran memberi ruang untuk membangun aliansi di dalam masyarakat Urutsewu sendiri.***

Sastra dalam Pergolakan Jiwa Seniman dan Anak-Anak Urutsewu

Amanatia Junda

“Di hadapan keadaan beginilah saya melihat keniscayaan bagi sastrawan-seniman untuk menjadi warga republik berdaulat sastra-seni dan kesanggupannya menghadapi segala risiko status demikian, makin menjadi keniscayaan yang mendesak, terutama untuk bangsa dan negeri ini” (Kusni 2005: 394).

CATATAN reflektif ini—demikian saya menyebutnya sebagai tulisan pertama yang saya tulis dengan kesungguhan etnografi—diawali dengan kalimat terakhir dalam buku berjudul Di Tengah Pergolakan Turba Lekra di Klaten. Kusni menutup buku tebalnya dengan suatu bentuk keyakinan, yang jika diresapi perlahan, pesan yang terkandung di dalamnya akan terasa berat untuk seorang sastrawan-seniman. Sebagai seorang sastrawan yang tersisa dari Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), secara nalar dan emosional Kusni melihat status “seniman” bukanlah profesi yang ringan, terutama dengan segala konsekuensi risiko dan kemendesakan yang harus dinikmati.

Saya tidak bermaksud menyejajarkan pengalaman Kusni sebagai seorang sastrawan-seniman di Klaten sepanjang tiga tahun pada 1960-an dengan pengalaman pendek teman-teman Esbumus pada 2014. Terlebih, saya merasa belum cukup mempunyai kapasitas untuk menyebut diri sebagai sastrawan-seniman sebagaimana Kusni menyebut dirinya. Bagi saya, istilah tidak terlalu krusial saat konteks yang terkait dengan pengalaman Turun ke Bawah (Turba) 38 Kusni masih relevan dilakukan hingga saat ini. Kesamaan yang saya temukan: tema agraria yang mendorong kami untuk akhirnya melihat secara nyata bahwa menjadi aktivis gerakan kebudayaan, bermodal sastra dan seni, tidak sesederhana yang dibayangkan.

Berbekal keterampilan menulis fiksi seadanya, ditambah sedikit pengalaman menjadi pendongeng, pemateri kelas menulis dan panitia lomba menulis di desa binaan saat Kuliah Kerja Nyata (KKN), awalnya saya menganggap keterlibatan saya dalam tim sastra Esbumus adalah perkara yang mudah dan simpel. Kepercayaan diri itu tidak menjelma menjadi suatu ambisi. Tidak ada asumsi bahwa di lapangan tim sastra harus melakukan suatu terobosan alternatif untuk gerakan akar rumput. Namun, konflik agraria yang mendarah daging di Urutsewu ternyata mampu membongkar pasang pengetahuan saya mengenai posisi dan fungsi seniman, radikalisasi aktivis, hingga pendidikan kritis melalui sastra. Pengalaman yang dituai di sana jauh berbeda dengan pengalaman yang sudah-sudah, bukan sekadar mahasiswa masuk desa yang dituntut melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat sesuai yang tertera di proposal.

Saya dan teman-teman berangkat tanpa bingkai kerja yang mengibaratkan bahwa ini adalah bentuk program kerja sosial, ataupun salah satu program pemberdayaan komunitas yang seringnya terkait dengan jam praktik tambahan dari kampus masing-masing. “Kemendesakan” dan “risiko” adalah dua hal yang saya sadari menjadi jembatan penghubung kami dengan akar rumput di sana. Perihal energi yang sedemikian besar—dalam rentang masa tiga bulan berkutat dengan satu isu konflik tanah—adalah semata-mata urusan kemanusiaan. Oleh karena itu, saya ingin berbagi kisah tentang sekelumit pergolakan jiwa orang-orang yang merasakan sastra sebagai salah satu jalur perlawanan dalam Esbumus.

KONFLIK agraria di pesisir Urutsewu tidak bisa dibilang sederhana. Dari tindakan asal klaim pemerintah Hindia Belanda lewat kebijakan kelangsiran tanah hampir seabad lampau, seiring berjalannya waktu, kini perebutan hak milik atas tanah ini serupa benang kusut yang mencekik kehidupan rakyat Urutsewu. Berbagai solusi ekonomi politik telah diterapkan meski belum membuahkan hasil. Kegagalan demi kegagalan itu membuat semangat rakyat di pesisir selatan Kebumen untuk memperoleh kembali haknya kian mengering. Maka, berbekal semangat keberpihakan kepada rakyat yang mengalami pengebirian hak itulah, para seniman dan aktivis menyikapi kasus Urutsewu secara sederhana (meski pada praktiknya cukup kompleks). Kesederhanaan itu tertuang dalam iktikad untuk membangun gerakan kebudayaan rakyat yang berwujud aliansi Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu (Esbumus). Pada akhirnya, rasa solidaritas ini yang mengikat kami untuk Turba, lebur seperti ombak Samudra Hindia di kawasan sepanjang 22,5 kilometer garis Pantai Selatan Kebumen.

Aliansi Esbumus39 lahir dari rangkaian kebetulan dalam sebuah forum diskusi tentang kedaulatan desa pada 31 Januari 2014 di kantor Perhimpunan Lingkar Pembaruan Pedesaan dan Agraria (KARSA), Jambon, Sleman. Kebetulan, GLI sebagai organisasi penyelenggara diskusi memasang tema desa sebagai awal dari Serial Diskusi Kedaulatan putaran kedua. Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa yang dipantik oleh R. Yando Zakaria tersebut dihadiri oleh para anggota GLI, para petani dari Kulonprogo, beberapa mahasiswa dari komunitas lain, dan seorang kepala desa dari Wiromartan, Urutsewu, Kebumen. Kebetulan, kepala desa tersebut kenal baik dengan Bosman Batubara, anggota GLI yang juga menjadi aktivis di Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA). Kebetulan pula selepas acara, hujan deras mereda. Entah siapa yang memulai dengan ajakan ngopi bareng di warung kopi Semesta, perkenalan intens pun akhirnya terjadi antara mahasiswa dari Yogya dengan Widodo Sunu Nugroho, Kepala Desa Wiromartan yang berambut gondrong.

Ditemani bercangkir-cangkir kopi, terbitlah gagasan untuk menyelenggarakan acara peringatan tragedi penembakan petani 2011 silam. Gagasan ini seolah menjadi jalur pendakian yang menantang para anggota GLI. Bagi Sunu yang mengundang teman-teman barunya untuk bergerak di Urutsewu, hal semacam ini sudah lama ia impikan: bertemu kawanan yang menyanggupi untuk menghimpun massa demi perlawanan rakyat Urutsewu. Pembentukan kepanitiaan pun segera dilakukan pada 26 Februari 2014 di Pendopo Hijau, LKiS. Berbondongbondong ragam komunitas seni dan budaya hadir menyertakan diri untuk bergabung dalam aliansi.

Sadar bahwa waktu bergulir sangat cepat, persiapan untuk acara 16 April dikebut dalam waktu dua bulan. Terhitung sejak Februari, dua belas komunitas menyatu dalam aliansi Esbumus. Mereka adalah FPPKS, USB, GLI, FNKSDA, Sanggar Rupa Seni Rangka Tulang, Sanggar Nusantara, Mantra Merah Putih, Teater 42, Yayasan Desantara, Etnohistori, Sanggar Wayang Sampah Lereng Kendeng, dan Teater GeR@K IAINU Kebumen. Kedua belas komunitas ini berasal dari berbagai fokus kegiatan dan latar belakang, mulai dari serikat petani, komunitas seni, dan budaya, hingga yang bergerak dalam kajian ilmiah. Tidak serta-merta dua belas komunitas berkumpul sejak awal untuk merapatkan konsep dan strategi gerakan yang akan dibangun. Esbumus tumbuh subur dan gemuk seiring dengan proses ajakan dari mulut ke mulut, baik secara langsung maupun melalui grup di media sosial.

Meski terkesan sangat cair, pembagian peran tetap dilakukan sesuai dengan fokus dan keterampilan masing-masing komunitas. Sebagian besar dari komunitas ini bermarkas di Yogyakarta dan terdiri dari para mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Sebagian anggota dari banyak komunitas ini juga bertemu dalam satu wadah yang sama, yakni GLI. Sehingga beberapa aktornya mempunyai status dan peran ganda. Karena Esbumus adalah kombinasi gerakan sosial dan gerakan kebudayaan, kelompok-kelompok kerja yang dibuat cenderung berdasarkan keahlian seni.

GLI adalah sebuah organisasi yang berdiri sejak Juni 2013. Dengan mengusung ideologi kedaulatan, GLI mempunyai tiga wajah: sebagai wajah dari media alternatif, kooperasi, dan gerakan. Anggota GLI berasal dari berbagai universitas dan perguruan tinggi dengan banyak variasi disiplin ilmu. Namun, karena pintu masuk utama GLI adalah Bengkel Menulis, maka dengan sendirinya budaya baca tulis (ditambah pula diskusi) menjadi nafas gerakan literasi ini. Dalam konteks perlawanan rakyat Urutsewu, GLI cenderung berperan sebagai konseptor dan organisator. Selanjutnya, dalam pembagian kerja untuk bermacam-macam workshop seni, GLI berperan sebagai penanggung jawab workshop sastra di Urutsewu.

Penyelenggaraan sanggar kerja sastra ini telah tercatat sejak rapat kepanitiaan di Pendopo Hijau LKiS. Saya bersama Dwicipta ditunjuk untuk memikirkan jauh-jauh hari bentuk workshop sastra yang efektif dikerjakan di sana. Awalnya, kami merasa menjadi tim kecil yang paling santai di antara tim seni yang lain. Kami tidak perlu latihan rutin seperti tim pentas yang terdiri dari para penari dan pemusik, tidak perlu juga mempersiapkan alat-alat dan cat serta desain rumit untuk properti pentas seperti yang dikerjakan oleh para pelukis. Namun, seiring berjalannya waktu, mau tak mau, disadari atau terlambat disadari, tim sastra melebur dalam proses kerja kesenian, turut menghayati dan memproduksi pemikiran serta karya dalam nuansa “seni untuk rakyat”. Peran tim sastra dalam Turba di Urutsewu kami bagi menjadi tiga bagian menurut periodisasi: sebelum Turba (proses selama penggalangan dana), Turba (proses selama sepekan di Urutsewu), dan sesudah Turba (proses setelah pentas budaya terselenggara).

Sebuah Permulaan: Terjun sebagai Seniman

Aliansi Esbumus meyakini bahwa gerakan kebudayaan yang tengah diwujudkan ini berbasis massa sehingga mau tak mau kekuatan kami bertumpu pada massa. Massa dalam konteks gerakan kebudayaan merupakan aksi kolektif sekumpulan orang yang terorganisir maupun sebatas kerumunan yang temporer.40 Massa yang turut bersuara, massa yang turut bergerak, dan massa yang turut merasakan kekuatan massa itu sendiri. Oleh karena itu, Esbumus sepakat mengumpulkan dana dari solidaritas massa pula, yang nantinya digunakan untuk membantu kelancaran pentas budaya pada 16 April 2014. Koin demi koin, lembar

demi lembar yang terkumpul kemudian didistribusikan pada masing40 Mengacu pada pendapat Le Bon mengenai perbedaaan crowd, mobs, dan riot.

masing kelompok kerja seni, sesuai dengan rincian kebutuhan masingmasing selama Turba di Urutsewu.

Penggalangan dana berbentuk pentas seni di kampus-kampus serta di beberapa pusat keramaian Yogya menjadi tumpuan dalam mencari subsidi finansial demi keberlangsungan gerakan. Dengan total empat malam dan tiga siang penggalangan dana, kami berhasil mengumpulkan uang tak lebih dari lima juta. Tetapi, bukan besaran nominal uang yang menjadi bahan bakar semangat kami. Kebersamaan dalam menyebarkan rasa solidaritas budaya ini yang menyebabkan para seniman semakin giat bekerja.

Saya merasakan kesan mendalam saat datang pertama kalinya di rapat panitia penggalangan dana. Saya melihat antusiasme sekelompok orang dari berbagai suku sedang sibuk membicarakan berapa banyak bilah bambu yang dibutuhkan untuk pentas. Mereka seolah sudah lama mengenal satu sama lain. Dan entah kesepakatan apa yang dibuat dalam pikiran masing-masing perihal mengadvokasi sekelompok masyarakat di pesisir Kebumen yang tak punya sangkut paut dengan memori mereka selama ini di perantauan. Oleh karena keanehan yang belum pernah saya jumpai selama nyaris lima tahun hidup di Yogyakarta, saya memutuskan untuk terlibat lebih aktif. Motivasi terbesar saat itu adalah penasaran. Secara intuitif saya tergerak untuk terlibat langsung dalam proses kerja para seniman ini.

Acara malam penggalangan dana yang lebih banyak menyerap tenaga para penari dan pemusik pun secara tak langsung melibatkan kerja sastra di dalamnya. Keterlibatan pertama terjadi pada malam kedua penggalangan dana, di Titik Nol Km, persimpangan paling melankolik di Yogyakarta. Sebelumnya, malam penggalangan pertama di Alun-Alun Kidul menuai sukses dengan atraksi utama Tari Cakalele yang diselingi semburan api. Dari daftar susunan acara, malam kedua diisi pula dengan pembacaan cerpen. Entah siapa yang mulai ribut menyebut nama saya. Bams, koordinator malam penggalangan dana, dengan ringan menunjuk saya untuk membacakan cerpen. Untuk pertama kalinya, saya yang terbiasa menulis fiksi dalam senyap, mencoba (dipaksa) mengadaptasi esai Eduardo Galeano yang sekilas seperti cerpen ke dalam bentuk seni pertunjukan.

Awal dari ide pembacaan esai ini keluar pada rapat persiapan malam penggalangan dana di Pendopo Hijau LKiS setelah para penari dan pemusik rampung latihan. Di sana untuk pertama kalinya saya datang ke tempat latihan Esbumus, dan untuk pertama kalinya pula saya melihat Pendopo Hijau menjelma menjadi sanggar tari dan musik.

Para penari Cakalele mayoritas merupakan para pelukis Rangka Tulang. Mereka berlatih menari dengan gerak tubuh yang masih canggung.

Para seniman yang biasa latihan di halaman APMD kemudian beralih ke Pendopo LKiS karena satpam mengusir mereka. Malam itu (19/03) aku mengunjungi mereka. Di depanku terjadi bermacam kesibukan yang luar biasa. Para penari Cakalele sedang membentuk formasi pembukaan. Saat berhasil dengan pola formasi yang rapi, mereka bertepuk tangan. “Kalian bisa satu step saja sudah sombong!” seru Bams, si penggila cokelat.

Para penari tertawa, tentu saja, mereka bukan penari sungguhan. Mereka terdiri dari teman-teman Rangka Tulang yang saban hari berkutat dengan kanvas dan kuas. Mereka melompat-lompat, semringah, seperti bocah yang tak pernah menikmati tarian perang di masa kecilnya. Aku beralih memandangi kelompok lain yang melingkar di sudut-sudut pendopo. Sekelompok orang sibuk bermain alat musik, sekelompok lagi bercakap mengenai konsep acara, dan sekelompok kecil perempuan latihan menari.

“Kakak Natia pembacaan cerpen!” seru Bams di depan papan tulis. Aku menolak dan beralasan batukku sedang parah, bahkan menjadi batuk paling parah selama aku tinggal di Jogja. Tapi Bams tak peduli. Ia bilang aku harus masuk rumah sakit terlebih dahulu untuk menggagalkan aksi panggung-yangtak-bisa-dibayangkan di KM Nol. Seharusnya dari awal aku 41 membawa sebatang cokelat untuk menyuapnya.

Kurang lebih 31 orang berkumpul di sana membentuk lingkaranlingkaran kecil sesuai tugas masing-masing. Saya terjebak dalam arus hangat para seniman dan mendadak pusing memikirkan konsep pembacaan di ruang publik terbuka. Dwicipta memberi saya sepotong esai berlatar belakang demonstrasi di Bolivia yang tampak mencolok dalam grup Facebook “Agenda Kebumen”.42 Esai berjudul “Lima

Perempuan Perkasa” ini sangat pendek—tidak lebih dari 600 kata—dan diterjemahkan oleh Halim HD. Saya terkesiap, bingung harus mengolah esai terjemahan ini menjadi sajian seperti apa dan bagaimana.

Inspirasi itu akhirnya datang empat jam menjelang pentas. Saya perlu menemukan premis yang dapat diteriakkan berkali-kali untuk menyampaikan pesan yang terkandung dalam karya Eduardo Galeano tersebut. Dan akhirnya saya menyalin dan mencetak tebal kalimat ini sebanyak empat kali: “Ketakutan adalah musuh utama yang selama ini ada dan dipelihara di dalam diri kita.”

“Lima Perempuan Perkasa” bercerita tentang lima orang perempuan Bolivia yang gagah berani. Gerakan ini diawali dari sebuah area pertambangan timah di Catavi dan kemudian meluas ke berbagai daerah lainnya. Kelima orang perempuan itu mengawalinya dengan mogok makan. Situasi perekonomian Bolivia dan kondisi buruh pertambangan semakin memburuk. Seiring berjalannya waktu, gerakan tersebut membesar. Hingga pada akhirnya berhasil menjatuhkan rezim diktator militer.

Situs NU online mewawancarai Halim HD, penerjemah esai “Lima Perempuan Perkasa” dalam konteks pembacaan esai Galeano pada Malam Penggalangan Dana untuk Urutsewu. Halim melihat kondisi yang mirip antara Amerika Latin dan Nusantara dalam konteks kolonialisasi, termasuk di dalamnya kolonialisasi melalui industri ekstraktif pertambangan seperti ekstraksi pasir besi di Urutsewu, Kebumen. “Kita tahu Amerika Latin, seperti halnya Nusantara, mengalami kolonialisasi selama 4–5 abad. Dan perlu kita sadari bahwa sampai sekarang kolonialisasi masih terjadi melalui investasi perusahaan dan ilmu-ilmu sosial” (Batubara dan Alawi 2014).

Saya melihat esai pilihan Dwicipta sangat relevan dalam konteks pembangungan kesadaran massa untuk melawan penindasan sebuah rezim diktator. “Lima Perempuan Perkasa” adalah bagian dari acara malam penggalangan dana. Esai ini berperan untuk menguatkan realitas yang sedang dikonstruksikan para seniman melalui seni jalanan, di mana ketidakdilan masih membelenggu warga Urutsewu karena tindakan represif TNI AD dalam klaim tanah sepihak. Di samping itu, esai ini juga menegaskan posisi politik para seniman yang akan mengadakan pentas budaya di Urutsewu. Konsep pembacaan teks yang mengombinasikan aksi teatrikal tersebut meruncing pada saat adegan para warga kelaparan yang sekarat ikut tumpah di jalan. Mereka berdemonstrasi. Mereka kemudian menjadi simbol perlawanan terhadap rasa takut.

Tubuh mereka ringkih dan berkalang tanah, namun akhirnya berani bergabung dengan lima perempuan pendemo.

“Bisakah aku minta ada beberapa zombie nanti? Puncak cerita ini adalah adegan massa yang kelaparan, berbondongbondong ikut berdemo. Tapi kurasa dengan gerak zombie akan sangat pas sambil diiringi musik yang menegangkan dan horor tapi menyayat,” jelasku pada Angga, koordinator Agenda Urutsewu yang malam itu berpenampilan mirip pendekar dalam serial TV Angling Dharma. Betapa bersyukurnya para seniman yang belum kuhafal namanya malam itu benar-benar paham konsep absurd yang aku tawarkan. Aku banyak belajar dari mereka selama dua jam mempersiapkan pembacaan cerpen di Km Nol.43

Benar saja, pola kerja seniman yang spontan dan cenderung tidak tertekan dengan beban kerja yang tiba-tiba diemban akhirnya betulbetul saya pahami di malam penggalangan dana keempat. Keterlibatan tim sastra malam itu (5 April 2014) hampir sama dengan peran kami di malam penggalangan dana kedua. Bedanya, kini naskah yang akan ditampilkan berasal dari karya Dwicipta. Cerpennya yang berjudul “Semangka dan Kepala Serdadu” menjadi istimewa karena berkisah tentang asal mula budi daya semangka dan kedatangan TNI AD di Urutsewu yang membawa malapetaka. Menurut Dwicipta, ia menulis cerpen ini dari catatan lapangannya selama survei di Urutsewu dengan mendengarkan kisah dari penutur asli, para petani semangka.

Sampai detik ini, ketakjuban saya masih belum sepenuhnya pudar pada pola kerja seniman saat mengintepretasikan naskah secara kilat. Dari permintaan yang mendadak dan dengan persiapan yang terbatas, mereka masih dapat mengikat unsur estetik dalam kesatuan gerak tubuh yang ekspresif. Dari daftar panjang yang telah disusun oleh Bams, tercatatlah pembacaan cerpen (lagi) yang dilimpahkan kewenangannya pada saya. Otak saya berputar cepat. Naluri kerja seni yang mulai tertanam dalam syaraf-syaraf neuron mengarahkan saya untuk segera mengadaptasi cerpen tersebut menjadi drama. Saya melihat beberapa orang dalam lingkaran aliansi yang sangat tepat untuk memainkan tokoh-tokoh yang digambarkan Dwicipta sebagai pasangan petani semangka dan serdadu. Dibantu oleh Angga Palsewa, koordinator aliansi yang merangkap sebagai konseptor pentas budaya—ia merupakan pegiat Teater 42 UAD—naskah “Semangka dan Kepala Serdadu” dirampingkan dan dipecah dalam satuan babak.

Awalnya, peran saya sama seperti pembacaan “Lima Perempuan Perkasa”, merangkap sebagai konseptor dan narator. Kesehatan yang memburuk membuat energi saya terbatas. Saya meminta Juni untuk menggantikan saya. Ia merupakan pegiat Teater 42 UAD. Dengan sigap Juni mengambil alih peran narator di dua jam menjelang tampil. Ia pun memberi masukan pada naskah yang sedang saya revisi kembali dan secara tidak langsung mengajari saya bagaimana proses para pemain teater di belakang panggung. Dari alur pembagian kerja yang tadinya sederhana, Dwicipta ke saya lalu ke Angga ke Iwan ke Dewi dan ke Ismul, proses bergulirnya naskah dari penulis ke konseptor lalu ke penampil menjadi berkembang sedemikian kompleks di lapangan. Sebelumnya, saya sempat menghubungi perupa Rangka Tulang untuk membantu menyiapkan properti buah semangka. Dengan bantuan Arif, ia membeli dua botol cat hijau dan kuning, Rahmad dan Kris membikin replika buah semangka melalui gumpalan koran bekas. Tentu, peran teman-teman perupa tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam setiap pementasan. Mereka pun ikut membantu mewujudkan karakter serdadu yang beringas dari cat yang mereka sapukan ke wajah para penampil.

Keunikan yang juga perlu dicatat di sini adalah kemunculan Arif, pemuda Kebumen yang belajar di Manajemen Kebijakan Publik UGM. Sebelumnya, ia tidak berafiliasi dengan komunitas seni mana pun dan bukan berlatar belakang seni. Namun dengan kesungguhan hati, ia menyanggupi peran sebagai Haji Syueb, saudagar dari Sunda yang mengenalkan buah semangka pada petani Urutsewu. Arif dan saya merupakan bukti nyata bahwa proses kreatif seniman dapat merangkul banyak pihak yang sebelumnya minim dan bahkan tanpa pengalaman teater. Bingkai kerja yang saya dapat selama penggalangan dana, yang sepertinya otomatis juga tertanam dalam pola pikir teman-teman Esbumus sampai kini adalah kerjakan sesuai apa yang kamu dapat, dan bayangkan saja kamu dapat dengan mudah melakukannya. Coba dan nikmati proses serta hasilnya.

Bagi penonton dan teman-teman Esbumus, akting Iwan Lanangu, pemusik di Sanggar Mantra Merah Putih, sangat mengesankan. Iwan yang berperan sebagai tokoh utama, Samidi, mampu menghayati dengan sungguh-sungguh karakter petani semangka yang giat dan murah hati. Sama seperti beberapa orang yang mendadak mendapat peran untuk tampil, Iwan pun baru pertama kali menjajal bakat terpendamnya sebagai aktor teater. Sebagai sutradara, saya diam-diam terharu, larut bersama arus penghayatan para seniman yang menyikapi proses kreatif sebagai suatu perkara yang instingtif.44 Hal semacam ini mungkin memang menjadi keharusan, seperti apa yang dialami Kusni saat menjadi sastrawan-seniman yang mau tak mau berperan ganda dalam berbagai kesempatan.

“Apabila saya selalu mengutamakan penampilan temanteman lain, dan berstatus sebagai cadangan belaka, pada saat tertentu, saya pun tidak bisa mengelak untuk tampil sendiri di depan publik. Dengan status sebagai cadangan ini, saya harus bisa melakukan apa saja. Menyanyi, menari bahkan melawak” (Kusni 2005: 78).

Foto 1 Iwan Lanangu memerankan tokoh Samidi, petani semangka Urutsewu di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. (Y. B. Arsa)

44 Kata “instingtif” merujuk pada pernyataan J. J. Kusni bahwa sikap instingtif adalah sikap yang memihak kepada rakyat, pada keadilan dan kemanusiaan melalui kesenian. “…[b]arangkali inilah dasar ide utama anggota Lekra dalam berkesenian sehingga berkembang menjadi suatu gerakan kebudayaan rakyat” (Kusni 2005: 51).

Berikut terlampir skema jaringan proses kerja kreatif para seniman dalam adaptasi naskah “Semangka dan Kepala Serdadu”.

Gambar 1 Jaringan kerja kreatif dalam adaptasi naskah “Semangka dan Kepala Serdadu” dalam pentas penggalangan dana, 5 April 2014, di Alun-Alun Kidul.

Turun ke Bawah, Lebur Bersama Bocah

Istilah Turba memang melekat kuat pada Lekra pada masa 1960-an. Turba tersirat dalam “Mukaddimah Lekra” yang merupakan pandangan dasar atau panduan untuk para anggota lembaga tersebut. Turba adalah metode untuk mendapatkan “Pemahaman jang tepat atas kenjataan-kenjataan di dalam perkembangannja jang madju”. “Pemahaman jang tepat atas kenjataan-kenjataan” ini bukanlah buah rekayasa tapi hasil dari penelitian dan pengenalan konkret seniman

(Kusni 2005: 85). Saya mulai merasa familier dengan istilah Turba sejak keterlibatan saya dengan Esbumus. Dari awal, saya merasa aliansi condong mengadopsi cara-cara Lekra untuk lebur bersama akar rumput. Kenyataannya, aliansi Esbumus tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun. Dengan strategi kebudayaan yang telah diterapkan, Esbumus seolah berhasrat membuktikan premis “seni untuk rakyat”- nya Lekra masih relevan, setelah kurang lebih setengah abad mati suri. Jika dicermati lebih seksama lagi, tiada istilah lain setepat Turba dalam menggambarkan aktivitas Esbumus di Urutsewu. Kerja para seniman ini sama sekali berbeda dengan KKN khas menara gading akademis, dan juga sama sekali berbeda dengan proyek tahunan lembaga swadaya masyarakat.

Konsep Turba ke Urutsewu mulai saya pertanyakan kembali di atas laju kereta api yang membawa saya kembali ke Yogyakarta, setelah sejenak saya pulang ke kampung halaman di Sidoarjo. Kusni (2005: 100–101) menjelaskan bahwa Turba pun bermacam-macam. Ada yang seperti “seorang penunggang kuda melihat bunga”, melihat daerah pedesaan, pantai-pantai dan gunung sebagai pelancong lalu balik ke kota menuturkan tamasya yang dilihatnya dari punggung kuda.45 Sedangkan jenis yang lain adalah Turba dengan empat sama: sama tinggal, sama makan, sama kerja, dan sama diskusi (menghadapi dan memecahkan masalah). Tanpa memandang buruk Turba tipe pertama, Turba tiga atau empat sama yang paling banyak diminati para anggota Lekra di berbagai penjuru daerah saat itu.

Saya terpekur membaca pernyataan Kusni di halaman 101. “Dengan metode ‘empat sama’ ini kita tidak datang sebagai pelancong, tidak pula sebagai pembesar yang ‘begitu turun kereta sudah memberikan perintah ini dan itu’ kepada yang didatangi. Metode ini menuntut kita untuk menjadi sahabat akrab, menjadi anggota keluarga mereka yang kita datangi.”

Saya memasangkan beberapa pengalaman selama Turba di Urutsewu dengan apa yang disebut sama tinggal, sama makan, sama kerja, dan sama diskusi. Keempat aktivitas itu pernah kami lakukan bersama warga Urutsewu. Namun, berkaca pada beberapa potongan memori seperti undangan Desa Mirit Petikusan untuk menonton seni jatilan dari komunitas tari Turangga Maya dan kegembiraan yang meluap saat Jems, pemuda Kaibon Petangkuran bersedia menunggui kami bermain ombak di Pantai Ambal, saya harus jujur mengatakan bahwa kami bak sekawanan pelancong dari kota. Kami masih sering disalahartikan masyarakat Urutsewu sebagai mahasiswa KKN dan sering pula dijamu bak tamu istimewa alih-alih kawan karib yang hendak bersama-sama melawan penindasan militer di sana. Dan kami tidak serta-merta total lebur bersama aktivitas harian petani baik di rumah maupun di ladang sayur-mayur dan buah-buahan mereka.

“Menurutmu, apakah kita sudah menerapkan Turba 4 S yang seperti digambarkan oleh J. J. Kusni di bukunya?” tanyaku kepada Bosman Batubara.

“Enggak. Kita masih seperti penunggang kuda yang melihat hamparan padang bunga di Urutsewu,” ujarnya tajam.

Aku tersenyum mendengarnya. Meski ucapan Bosman merupakan otokritik bagi aliansi Esbumus, dalam lubuk hati, kami mengakui bahwa Turba di Urutsewu adalah permulaan yang sangat berkesan bagi siapa pun yang ikut terlibat.

Bagi tim sastra, Turba menjadi pengalaman menemukan kotak pandora. Kotak penuh misteri yang menyimpan berbagai keajaiban itu milik para bocah di Urutsewu. Workshop sastra pertama kami gelar di SDN Wiromartan I pada 12 April 2014. Dua minggu sebelum pelaksanaan workshop sastra untuk anak-anak, Ubaidillah—koordinator FNKSDA—telah menjanjikan pada Dwicipta untuk memfasilitasi penyelenggaraan workshop sastra bagi siswa SMP. Namun, karena tidak terjalin komunikasi yang intens di antara keduanya, rencana penyelenggaraan workshop sastra untuk siswa SMP ditiadakan.

Sementara dari Wiromartan, Sunu berhasil mengontak dan meyakinkan Kepala Sekolah SDN Wiromartan agar para siswanya bisa berpartisipasi dalam kegiatan workshop sastra. Maka begitu rombongan Esbumus tiba, tim sastra bersama dengan Bosman dan Sunu menemui kepala sekolah dan jajaran guru SDN Wiromartan di kantornya. Dari obrolan yang kami lakukan siang itu, kepala sekolah mengeluhkan tentang tiadanya pelajaran sastra dalam kelas Bahasa Indonesia akibat perubahan kurikulum. Kegiatan-kegiatan sastra seperti lomba baca puisi dan mengarang juga jarang diselenggarakan, baik oleh kantor Dinas Pendidikan Kebumen maupun kantor Dinas Pendidikan kecamatan setempat. Dalam ingatan Kepala Sekolah, lomba pembacaan puisi terakhir yang diikuti oleh siswa SDN Wiromartan terjadi dua tahun lalu. Dari pertemuan itulah, kami menyepakati penyelenggaraan workshop sastra dengan menyasar kelas IV dan V sebagai peserta workshop. Hari penyelenggaraan workshop itu secara kebetulan bersamaan dengan pemulangan dini para siswa akibat akan dilaksanakannya rapat dewan guru se-Kecamatan Ambal.

Pada pagi harinya, kami bersepuluh berangkat ke SDN Wiromartan. Namun, tidak kompak datang serempak. Salah satu pemondokan di Desa Kaibon Petangkuran membuat beberapa orang dari tim terlambat datang karena jarak yang cukup jauh. Beruntung, para siswa belum pulang.

Sesampainya di SDN Wiromartan, kami membagi tim sastra ke dalam dua tim untuk masing-masing kelas. Selain tim sastra ikut pula tim musik yang akan mengisi jeda workshop agar para peserta tidak jenuh atau merasa monoton. Tim sastra terdiri dari saya, Dwicipta (Cipto), dan Tahdia Jawhar ‘Umaruzzaman (Tije). Sementara tim musik terdiri dari Seto, Fajrin, Aby, Juni, dan Yadi. Pedokumentasi saat itu adalah Sobirin, Y. B. Arsa, dan Bosman. Komposisi kami terdiri dari: dua orang tim sastra, tiga orang pendokumentasi acara, empat orang penari dan pemusik, serta satu orang yang tidak masuk tim sastra, namun sebab perannya di GLI menjadi Kepala Sekolah Bengkel Menulis, ia didaulat ikut masuk kelas.

Skema awal, kami hanya masuk dua kelas, yakni kelas V dan VI. Namun, antusiasme anak-anak yang tampak dari gerak mereka mengerumuni kami, akhirnya membuat kami menggabungkan murid kelas IV dan III untuk berdesak-desakan di kelas V, agar dapat ikut workshop sastra. Dwicipta dan Tije konsentrasi ke kelas VI, sedangkan saya dan Fajrin di kelas V, dengan murid berlipat ganda. Workshop kami buka dengan ceria. Tim pengampu kelas V, IV, dan III membuka workshop dengan menyanyi bersama diiringi gitar akustik. Aby, yang merupakan pembina Pramuka di kampung halamannya, Kepulauan Sula, memperkenalkan diri dengan kocak. Bola mata anak-anak membesar, takjub, saat Aby bilang ia berasal dari Maluku Utara. Kami bahkan perlu memindahkan peta Indonesia dari tembok belakang kelas ke papan tulis untuk bermain tebak lokasi.

Sementara, di kelas VI tim workshop memulai kegiatan dengan cerita lucu dan tebak-tebakan dari Juni dan Yadi. Setelah puas bermain aneka tepuk tangan dan menyanyi, saya mulai menggunakan papan tulis untuk memancing daya imajinasi mereka terhadap tema yang akan mereka tulis. Tema yang saya pilih adalah “Pengalaman Bermain Sepulang Sekolah”. Saya menggambar bulatan-bulatan yang berisi lokasi-lokasi tempat anak-anak Wiromartan biasa bermain. Pantai, hutan, sawah, ladang, pekarangan dan sungai menjadi pilihan lokasi favorit mereka. Saya bebaskan mereka menulis sesuai dengan selera masingmasing. Mereka diperbolehkan menulis pantun, puisi, ataupun cerpen.

Uniknya, kelas VI dan kelas V (dengan tambahan murid kelas III dan IV) mengalami simulasi yang berbeda. Pada kelas V, saya sama sekali tidak menggunakan komunikasi verbal untuk memancing kepekaan mereka terhadap konflik tanah yang terjadi. Saat itu saya merasa isu konflik tanah yang menjadi cikal bakal kedatangan kami tidak sepatutnya masuk dalam materi workshop sastra di kelas. Hal itu sempat saya rundingkan dengan Dwicipta pada suatu malam di undakan beranda gedung Jogja Expo Center saat menunggui tim tari latihan. Namun, di kelas VI Dwicipta dan Tije rupanya sempat menyinggung tambang pasir besi dan pemagaran yang dilakukan TNI AD. Hasilnya, di kelas VI kami mendapati sepotong prosa yang sangat tajam menyikapi penambangan pasir besi yang dilakukan korporasi.

Foto 2 Suasana workshop sastra di ruang kelas V SDN Wiromartan. Oleh karena antusiasme dan rasa penasaran yang melonjak di ambang pintu, kami menyilakan murid-murid kelas IV dan III bergabung dalam workshop. Meski tidak mendapat tempat duduk, mereka tetap berkonsentrasi pada fasilitator.

(Bosman Batubara)

Karya semacam ini jelas mencengangkan bagi kami, tim sastra dan para seniman yang bergabung dalam workshop siang itu. Saya sempat mendebat Dwicipta atas kesepakatan bersama yang ia langgar, mengenai perkara penyebutan isu konflik tanah di Wiromartan. Namun, ia menganggap bahwa dirinya dan Tije tidak mendesak murid-murid menulis dengan tema “berat”. Ia justru membebaskan mereka untuk berkreasi dengan imajinasi dan pikiran seluas mungkin. Saya pun tercenung, mendapati masih banyak karya murid kelas V, IV, III yang mencontek Lembar Kerja Siswa (LKS) dan saling mencontek karya teman sebangkunya.

Di kelas VI, memang situasinya agak berbeda. Penjelasan pendahuluan workshop yang diisi oleh Dwicipta dengan tema “Aku dan Desaku” berusaha menarik imajinasi para siswa kelas VI tentang kegiatan sehari-hari mereka. Ia dan Tije menjelaskan tentang kemungkinan permainan yang biasa mereka lakukan, kegiatan di ladang, pengalaman mereka dengan laut, juga sedikit menyinggung tema pagar besi sekaligus pemagaran yang dilakukan oleh TNI AD. Mungkin karena di hari itu tak ada pelajaran Bahasa Indonesia atau karena penjelasan tim sastra yang cukup bisa dipahami oleh siswa kelas VI, tak ada satu pun di antara mereka yang menyontek karangan dari buku LKS atau teman sebangkunya.

Saat karya dikumpulkan, karya dari seorang siswa laki-laki kelas VI yang menyinggung secara tegas penolakan warga Wiromartan terhadap aktivitas penambangan pasir besi di desanya tampak mencolok.

“Setelah bermain sepak bola saya melihat tambang pasir besi. Kalok gak salah tambang itu milik PT. SCK. Alat-alat tambang pasir besi pun bermacam-macam. Ada spator, alat bor dll. Tambang pasir besi dapat merusak lingkungan seperti tsunami, abrasi, erosi dan tanah menjadi tidak subur. Maka itu warga Desa Wiromartan menolak adanya tambang pasir besi. Alhamdulillah sekarang tambang itu sudah tidak beroprasi lagi/sudah tidak ada lagi tambang pasir besi. Kita semua harus bersyukur semoga di Urutsewu tdk ada lagi tambang. Agar petani gembira melihat tanamannya subur, hasilnya melimpah. Aku bisa bermain layang layang di sawah dan bisa mencari belalang dan jangkrik. Petualanganku sudah selesai aku kembali ke rumah. Hari pun menjadi petang, aku belajar dan terus belajar untuk mengejar cita-cita dan bisa membanggakan orang tua sekaligus Negara Indonesia yg penuh berbagai budaya, bangsa, suku dan agama.

Sekian Ceritaku: Wassalamualaikum WR. WB.” 46

Selain itu, banyak di antara karya para peserta workshop yang kualitasnya juga sangat bagus, berkisah tentang laut, rasa sayang terhadap ibu, kegiatan mencari jangkrik di ladang-ladang Wiromartan, dan kegiatan mengaji setelah sekolah. Puisi tentang laut Wiromartan karya Evi, salah satu murid kelas VI, terasa betul ditulis dengan pemahamannya yang sangat baik tentang keindahan alam desanya dan bahaya kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia. Pemahaman yang baik tentang sosok ibu muncul dari salah satu puisi yang ditulis salah seorang murid. Sementara umumnya para siswa laki-laki memilih tema bermain sepak bola, mencari jangkrik, membantu orang tua di ladang, dan mengaji.

Pengalaman hari itu kami bahas secara intens di “meja kreatif” pojok teras rumah Sunu. Kami mempersiapkan skema outbond sebagai rangkaian dari workshop sastra di SDN Wiromartan. Belajar dan bermain bersama di alam terbuka akan menjadi pengalaman yang istimewa. Baru tadi siang, sepulang dari SDN Wiromartan, Sunu membawa kami survei lokasi outbond, sebentang hamparan ladang di areal menanjak yang biasa disebut Ngelus.

Ia menunjukkan bentangan ladang semangka, terong, jagung, dan cabai kepada kami melalui jalan setapak yang semakin menanjak. Ujung dari jalur tersebut adalah sebuah pondok mungil yang berada di seberang muara sungai. Dari pondok mungil itu, kami dapat melihat pantai dan mendengar debur ombak dari seberang. Workshop sastra esok akan diwarnai oleh kehadiran tim perupa Rangka Tulang yang akan memberikan materi menggambar. Kami pun tidur larut malam setelah merancang agenda workshop selanjutnya sambil berharap besok tidak turun hujan.

Minggu pukul 09.00, kami sudah disambut rombongan murid SDN Wiromartan yang hendak berpiknik di kampung halamannya sendiri. Mereka belum tahu lokasi tujuan kami. Cuaca mendung dan gerimis halus mulai turun. Rombongan anak-anak berboncengan dan mengayuh sepeda dengan riang. Lima puluh dua anak membentuk konvoi sepeda, memanjang di jalur setapak. Para petani menoleh dan tersenyum menyapa kami.

Pemberhentian pertama kami adalah sebuah ujung persimpangan jalan setapak. Di sana terdapat lubang besar, bekas pengerukan tambang pasir besi. Setelah berkenalan, menyanyi dan bertepuk tangan, kami mulai mengadakan musyawarah besar dengan anak-anak Wiromartan. Diawali dengan pertanyaan perihal lubang besar di hadapan kami. Anakanak, terutama yang lelaki, saling berebut menjawab. Mayoritas anak tahu bahwa lubang tersebut bekas galian tambang. Para bocah lakilaki sering mencari jangkrik di sana, sedangkan gadis-gadis kecil pernah mencari bunga rosela di antara semak-semak belukar yang tumbuh rimbun di tengah-tengah lubang pasir. Beberapa di antara mereka pun paham bahwa tanah yang sedang kami pijak tersebut adalah tanah kas desa, tanah milik desa. Sunu yang ikut bergabung dengan rombongan outbond pun turut menjelaskan kepemilikan tanah tersebut.

Foto 3 Berpiknik untuk mengenal lebih dekat kampung halaman. Workshop sastra hari kedua di Wiromartan merupakan gabungan antara praktik berimajinasi di alam bebas dan menggambar di tempat terbuka. Anak-anak tampak gembira di antara lajur pepohonan dengan konvoi sepeda yang mereka ciptakan. (Vina Puspita)

“Tanah ini milik siapa?” tanya Kepala Desa Wiromartan yang hari itu memakai topi.

“Milik desa, berarti milik kalian semua!” serunya bersemangat.

Setelah penjelasan singkat dari Sunu, kami—para fasilitator workshop dan anak-anak—pun berembuk bersama. Karena tanah tersebut milik desa dan acap kali menjadi lokasi bermain anak-anak Wiromartan, kami sepakat memberinya nama. Nama yang akan menjadi semacam kode khusus bagi mereka. Beberapa anak berebut mengusulkan nama. Tidak hanya anak-anak Wiromartan, Tije pun turut urun nama. “Pasir ompong!” cetusnya. Setelah perundingan yang cukup singkat dengan berbagai imajinasi berseliweran, tercapailah suara mufakat dengan satu nama yang kocak: Kolam Pasir.

Foto 4 Anak-anak Wiromartan mengadakan musyawarah kilat untuk menamai tempat bermain mereka, di tepi bekas pengerukan tambang pasir besi. (Adnan Aditya)

Kami pun melanjutkan perjalanan ke pondok peristirahatan yang tak jauh dari situs Kolam Pasir. Giliran Vina, perupa Rangka Tulang, memberi materi menggambar. Kami mulai membagikan lembaran kertas kosong. Anak-anak yang tidak membawa alat tulis sibuk mengerubungi Gosek, antre minta dibuatkan pesawat kertas. Vina tampak bersemangat mengajak anak-anak menggambar buah favorit mereka. Dari bentuk yang paling sederhana, gambar buah diberi karakter, dengan menambahkan mata, hidung, mulut, tangan, kaki, dan benda-benda yang dipegang.

Terdapat proses peleburan antara konsep sastra dan rupa siang itu. Dan lagi-lagi tanpa direncanakan dari awal persiapan workshop. Buah-buahan yang telah menjadi tokoh imajinatif lalu masuk dalam sesi story telling. Imajinasi anak-anak dapat keluar dengan meriah dari gambar-gambar kreasi mereka sendiri. Ada Tresno, “anggur bercaping” yang berprofesi sebagai petani. Ia sedih karena panennya gagal. Ada Ati dan Yeti, dua mangga yang mengambil foto perpisahan buat kenangkenangan atas pertemanan mereka, dan ada pula Dono, si stroberi galau, atlet basket yang mendapat kacamata dari Adnan (salah satu perupa Rangka Tulang).

Sesi pembacaan karya terpilih juga tak kalah berkesan. Beberapa anak maju membacakan karya yang mereka tulis kemarin di kelas. Baik anak-anak maupun kami hanyut menyimak pembacaan karya. Hadiah berupa empat buah buku cerita rakyat dan buku kumpulan cerpen menjadi pemanis acara kami. Tidak mudah mengapresiasi karya anakanak tersebut dengan hadiah-hadiah beraneka rupa. Sedangkan mereka dengan mudah dan terbuka menerima kami untuk belajar bersama.

Foto 5 Menyimak pembacaan karya terpilih di pondok peristirahatan tepi muara Sungai Luk Ulo. (Gosek)

Tije, yang sebelumnya sibuk mencatat sesuatu di buku agenda tebal, maju ke tengah lingkaran. Ia membacakan puisi yang baru saja ditulisnya di depan pondok peristirahatan. Semua menyimak dan tergetar. Sunu yang jongkok di luar pondok menatap Tije dengan tatapan penuh makna. Sesampainya di rumah, ia memeluk Tije dan mengucapkan terima kasih atas puisinya. Petualangan di hamparan ladang Ngelus berakhir dengan sempurna. Matahari bersinar terik dan anak-anak berduyun-duyun pulang ke rumah masing-masing dengan gembira.

Anak Wiromartan

Pada suatu pagi yang rindang Oleh mendung awan Gelora tawa rombongan anak-anak pejuang Membangunkan Pak Lurah Namun, beliau tak marah Beliau ikut tertawa riang malah

Rombongan bersepeda bernyanyi Menulis dan menggambar Lihat, tak mungkin kisah Urutsewu Usai tadi malam Sebab bara juang anak-anak terus berkobar

Kobarnya akan membakar Kolam Pasir, dan menjaganya agar Kelak kolam tak diperdalam Kobarnya akan menghalau kekar Demit pagar Yang kini sedang asyik antri sarapan

Anak-anak, hari masih panjang Pastikan hari ini kau kenang Hindarkan Urutsewu dari punah Musuhmu hanya kemalasan dan rasa lelah

II

Dua orang anak perempuan membaca puisi Seorang membaca berjudul Ibu Seorang lagi berjudul Pantai Sayang Cak, kelupaan aku nama mereka Padahal jelas sudah bertukar gurau

Tersiarlah Cak, pengakuan sanubari Akulah kerdil pengagum dua anak itu Bersama sepoi angin, Dan kami melingkar damai

Nah, anak-anak Wiromartan Jika esok hari telah datang Pamitlah pada ibu dan bapak kalian Maju melawan pagar penghadang

Ajaklah ibu, bapak Bersatu-berjuang Jangan takut, tetap tenang Melangkahlah kalian Ojo dumeh, ojo gumunan, tetap tenang

Tumbuhlah, anak-anak Wiromartan Sebab, terkandung dalam darahmu darah juang Terkandung dalam sejarahmu perjuangan berdarah

III

Setiap pagi, seperti pagi-pagi biasa Pagi buat kota – pagi bagi desa Pagi yang sama untuk Indonesia Seluruh petani berangkat ke sawah Memanggul wibawa negara luar biasa megah!

Anak-anak, Alam jagad raya Nusantara, meski dalam bahaya, janganlah kecewa Lari dari ancaman Penguasa, Pagar, dan Pengusaha?! Janganlah! Sekalipun mencoba!

Maju, Wiromartan muda Hantam pengancam, kuasai Penguasa, cabut Pagar, Kelupaslah para Pengusaha manca dari benua Nusantara Raihlah kemenangan Penuh santun, sebagai anak Wiromartan.

T. J. ‘Umaruzzaman. Wiromartan, 13 April 2014

Pengalaman workshop sastra di SDN Kaibon Petangkuran memiliki kesan yang berbeda. Awalnya, kami hanya mempersiapkan diri untuk masuk ke satu sekolah dasar. Namun karena mayoritas teman-teman aliansi menginap di Desa Kaibon Petangkuran dan Muhlisin, Kepala Desa, meminta secara khusus agar SDN Kaibon Petangkuran juga turut mendapat materi sastra. Akhirnya H-2 (14 April 2014) sebelum pentas budaya, kami masuk kelas V dan VI di sana. Kami datang dengan komposisi tim yang lebih beragam. Jumlah kami lebih besar ketimbang workshop di Wiromartan. Para guru dan kepala sekolah pun menyambut hangat.

Sehari sebelum masuk kelas, di suatu sore yang segar, saya sempatkan diri berkunjung ke rumah Bu Is, salah satu guru di SD Kaibon Petangkuran. Perizinan didapat dengan lancar. Bahkan saking antusiasnya, Bu Is meminta workshop dilakukan dua hari seperti yang kami lakukan di Wiromartan. Sayangnya, keterbatasan waktu dan padatnya agenda persiapan pentas membuat kami tidak dapat menyanggupinya. Agak menyesal sebenarnya, murid-murid di SDN Kaibon Petangkuran tidak mendapat kesempatan berpetualang bersama di kampung halamannya. Bagaimanapun, jalan desa yang lengang dengan rumpun-rumpun pohon bambu yang merunduk rindang membuat saya membayangkan suasana bersama canda tawa anak-anak Kaibon Petangkuran.

Saya, Seto, Aby, dan Ismul masuk di kelas VI. Sementara Dwicipta, Fajrin, Bosman, dan Riska masuk ke kelas V. Kebetulan, kelas VI terdiri dari dua kelas sehingga para murid terpaksa mengangkuti satu per satu kursi dari kelas sebelah. Sekitar 40 anak duduk berimpitan di kelas yang lumayan gaduh. Aby, sama halnya saat workshop di SD Wiromartan, mampu mengatasi kegaduhan tersebut hanya dengan beberapa kali instruksi. Beruntung, kami memiliki Aby, sang pembina Pramuka yang paham betul cara mengolah suasana santai tapi serius dengan anakanak. Dengan suara baritonnya yang berat dan cara guyon yang cair, ia segera menjadi pusat perhatian.

Sementara di kelas V situasinya berjalan lebih monoton. Ada penjelasan lebih dahulu tentang apa yang kami inginkan dari mereka sebelum masuk ke sesi permainan. Tim sastra membebaskan para siswa untuk menuliskan apa saja. Kegiatan mengarang di kelas V berlangsung hening, sedangkan di kelas VI situasinya justru sangat meriah. Aby membuat suasana kelas yang tenang menjadi riuh.

“Kalau saya bilang, okay fine! maka kalian bilang, okay fix! Terus sebaliknya, kalau saya bilang okay fix! kalian jawab okay fine!” ujar Aby dengan energi yang tak kalah besar dari 40 anak. Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal yang diajarkan Aby seketika ditiru anak-anak dengan sangat kompak. Hingga di luar acara workshop sastra, sapaan dan respons yang diajarkan Aby selalu terdengar. Kemasan ringan nan populis yang ditawarkannya secara tidak langsung menciptakan keakraban. Bahkan mampu mengikat afeksi anak-anak terhadap para anggota Esbumus.

Meski demikian, sebelumnya Aby pun sempat mendapat kritik dari tim workshop dan dokumentator di hari pertama workshop sastra di SDN Wiromartan tempo hari. Gayanya mengomando anak-anak dinilai mengandung unsur militeristik. Aby menyanggah bahwa apa yang ia lakukan semata-mata cara yang biasa diterapkan di lingkungan Pramuka. Dengan instruksi yang tegas, menurutnya anak-anak dapat tertib dalam menyimak materi workshop. “Yah, meski ada yang berpikir bahwa caraku itu cara militer… padahal maksudku untuk merapikan. Untuk menarik perhatian orang atau anak-anak dengan jenjang usia tertentu, kita harus punya pola yang berbeda dalam menghadapi mereka.”47

Foto 6 Keterampilan Aby dalam membuat kelas dari gaduh menjadi senyap, dari yang heboh menjadi kompak menyanyi, sangat membantu tim sastra.

(Prima S. Wardhani)

Melihat ekspresi anak-anak saat berinteraksi dengan Aby, saya tidak menemukan cara-mirip-militer ini membuat mereka tertekan. Ia hanya menggunakan aba-aba dengan nada tegas saat melihat anakanak gaduh dan sulit berkonsentrasi pada satu titik di depan mereka. Selebihnya, ia penuh dengan humor, aneka tepuk tangan, lagu nasional, dan gaya yang khas, sehingga membuat siapa saja tertawa lepas. Saya mendapati anak-anak tersebut menyukai sosok Aby, sang mantan pembina Pramuka.

Kegaduhan kelas VI saat saya mengisi materi sastra berbanding terbalik dengan praktik menulis mereka. Murid-murid kelas VI dengan khusyuk mengarang prosa. Strategi yang saya terapkan tak jauh beda dengan yang kemarin, hanya saja kali ini lebih detail dan mulai menyebut beberapa kata yang merujuk pada konflik tanah. Tema prosa adalah “Kegiatan Sepulang Sekolah”. Papan tulis hitam menjadi media untuk memetakan lokasi-lokasi yang menjadi favorit anak-anak Petangkuran kala bermain. Tak lupa, larangan menyontek pada buku pelajaran dan teman sebangku saya sampaikan. Mereka benar-benar menaati larangan tersebut. Prosa yang terkumpul pun beragam. Namun, kebanyakan judul masih sesuai dengan nama-nama lokasi yang menjadi setting cerita mereka. Sawah, lapangan, dan pantai menjadi tempat yang paling banyak ditulis.

Anna Mariana dan saya memilih beberapa karya untuk dibacakan langsung di depan kelas. Satu per satu maju, meski masih ada yang malu-malu kucing dan tidak mau beranjak dari tempat duduknya. Tiga karya di antaranya saya bacakan, agar lebih jelas karena para murid lakilaki di pojokan mulai gaduh kembali. Kisah tiga murid yang saya bacakan karyanya mengenai pertandingan bola, tersesat di sawah, dan bermain bulu tangkis di pantai. Sebagian besar memori murid kelas VI tersebut merekam kegiatan-kegiatan serupa. Rata-rata murid perempuan gemar bermain bulu tangkis sedangkan yang lelaki gemar bermain sepak bola dan bermain di pantai.

“Di sesi brainstroming sebelumnya, aku sudah mencoba memancing mereka dengan apa saja yang bisa mereka lihat atau temui di pantai. Pagar dan tambang kusebutkan. Anak-anak itu memahami bahwa pagar di pantai untuk latihan bom-boman. Mereka tahu soal itu, dan tidak sepakat jika pagar dibangun di tepi pantai. Terpikir secara spontan, bagaimana cara menggali daya kritis mereka.

Sebuah permainan menulis kalimat secara kilat bisa jadi sangat efektif. Caranya, membagi kelas dalam dua tim dan start dimulai dari anak yang duduk di paling ujung depan lalu mengedarkan kertas ke sebelah dan ke belakang. Begitu seterusnya. Setiap anak diminta menuliskan satu buah kalimat. Kalimat yang ditulis tidak boleh sama. Permainan ini diiringi musik. Yang sudah menulis langsung boleh menyanyi bersama.

Tema: mimpi mereka untuk desanya.

Hasilnya luar biasa. Dalam sekejap anak-anak itu memutar otak dan mendesak kawannya untuk lekas menulis. Saat musik berhenti, kertas harus segera dikumpulkan ke depan. Aby membacakan satu per satu kalimat harapan dan mimpi anakanak Petangkuran. Penolakan terhadap tambang pasir besi pun muncul, penolakan terhadap TNI juga muncul. Alangkah gembiranya aku dan kawan-kawan.”48

Gagasan mengenai kuis adu cepat menulis kalimat harapan ini terbukti berhasil dalam menarik kesadaran murid kelas VI secara intuitif. Metode menulis cepat memang seringkali diterapkan penulis saat menghadapi kebuntuan menulis. Dan di sini anak-anak tersebut dianggap sebagai penulis yang bebas menuliskan apa pun di atas selembar kertas. Saya merasa gembira tatkala trik menulis tanpa banyak berpikir yang biasa dilakukan dalam rutinitas menulis buku harian bisa diadaptasi dengan kombinasi iringan musik dan permainan adu cepat yang membentuk kekompakan anak-anak. Berikut potongan beberapa kalimat harapan dari murid-murid kelas VI SDN Kaibon Petangkuran:

“Semoga desa ini tidak kebanjiran. Aku ingin desaku bebas dari maling. Aku ingin pemain sepak bola Tangkur Sakti maju. Aku ingin desaku tidak korupsi. Saya tidak ingin pantai kita direbut TNI. Aku ingin desaku tidak ditambang pasir besi. Saya ingin membahagiakan warga Petangkuran. Saya ingin membuat lapangan pekerjaan bagi orang yang tidak berkerja.

Saya ingin desa Kaibon Petangkuran mengadakan acara lomba48 Catatan lapangan saya, terarsip tanggal 14 April 2014. Workshop sastra. Lokasi:

lomba. Saya ingin desa Kaibon Petangkuran maju dan menjadi desa yang terkenal.”49

Lain halnya di kelas V. Bosman, Dwicipta, Riska, dan Fajrin masuk kelas tersebut. Suasana hening yang semula menyelinap di antara aktivitas menulis para peserta workshop perlahan-lahan berubah begitu tim musik masuk ke dalam kelas. Dwicipta dan Fajrin menyeleksi karyakarya para siswa kelas V yang layak untuk dibacakan. Dari kegiatan workshop itu muncul karya berbentuk komik yang menyimbolkan tentara sebagai maling di kampungnya. Pembagian kolom-kolom gambar, karakter yang diciptakan serta dialog yang dibuat lahir di antara potongan gambar yang menunjukkan kalau siswa tersebut memiliki jam terbang tinggi dalam membaca dan menikmati komik. Sementara karya-karya peserta workshop yang lain kebanyakan seragam, bercerita tentang menggembala kambing atau sapi, bermain di ladang dan pantai, dan membantu orang tua di ladang.

Setelah sesi pembacaan karya, para peserta workshop bermain dan bernyanyi bersama dengan tim musik dari Sanggar Nusantara dan Mantra Merah Putih. Para penari dan pemusik Sanggar Nusantara dan Mantra Merah Putih tampak menikmati keceriaan yang tercipta dalam workshop sastra. Mereka membawa instrumen lengkap, yakni keyboard, gitar, jimbe, dan biola. Meski tidak ada materi menggambar—karena anggota Rangka Tulang sedang fokus total dalam menyiapkan properti pentas—suasana tetap meriah, penuh dengan iringan musik.

DALAM workshop melukis yang dikerjakan oleh Komunitas Rupa Seni Rangka Tulang di Wiromartan, tampak bagaimana hubungan emosional antara anak-anak dengan desanya, keberadaan Jalan Daendels yang melintasi kawasan itu, dan dampak penambangan pasir besi yang mewujud dalam objek-objek lukisan mereka. Setelah dua hari workshop sastra dan menggambar, para murid mendapat kesempatan melukis bertema Desa Wiromartan. Vina, Dwicipta, dan Gosek mencoba memasuki ruang imajinasi para peserta workshop melukis dengan melontarkan pertanyaan provokatif: “Apa yang akan mereka lakukan dengan Desa Wiromartan kalau mereka sudah besar nanti?”

Para fasilitator workshop melukis menantang imajinasi peserta workshop dengan menyebutkan parameter-parameter fisik kemajuan: adanya puskesmas atau rumah sakit, pasar yang besar, sekolah menengah atas, Jalan Daendels yang sudah halus dan rapi, serta banyaknya orang-orang Wiromartan yang berpendidikan tinggi. Begitu penjelasan itu ditutup, Vina, Gosek, dan Adnan menunjukkan cara mencampur cat agar memeroleh warna-warna yang ingin mereka tuangkan ke atas kanvas.

Foto 7 Di pekarangan yang luas, anak-anak Wiromartan asyik melukis di atas selembar kain. Terdapat tiga kelompok pelukis cilik yang menghasilkan lukisan-lukisan penuh warna. (Vina Puspita)

Yang mengagetkan dari hasil lukisan itu adalah munculnya ikon dan simbol tambang pasir besi. Lukisan ini dikerjakan oleh kelompok peserta workshop yang terdiri dari para bocah laki-laki yang berusia antara 9–12 tahun. Yang ajaib, peserta yang aktif mengarahkan temantemannya dalam menciptakan objek lukisan ini adalah seorang siswa kelas IV SDN Wiromartan. Sebuah backhoe pengeruk pasir tampak tengah membuat lubang menganga di tanah dan menumbangkan pohon yang mungkin sering menjadi tempat berteduh mereka di ladang. Sebuah truk pengangkut pasir berada tak jauh dari lubang besar dan

backhoe yang tengah mengeruk pasir. Sementara tak jauh dari lokasi tambang, tampak segerombolan petani menghadap ke arah backhoe. Di atas alat berat tersebut terdapat sebuah tulisan huruf besar dengan bahasa jawa, “PETANI LARA ATI”.50 Di roda-roda backhoe terdapat tulisan yang sangat provokatif: DISEGEL!. Tampak anak-anak yang berusia antara 9–12 tahun itu cukup paham dengan dinamika sosialpolitik di desanya. Dengan tepat mereka bisa menuliskan organisasi yang menyatukan para petani Wiromartan yang menolak tambang pasir besi, yakni Perwira.

Foto 8 Anak adalah kotak misteri. Daya imajinasi mereka adalah hal paling istimewa yang tidak mudah ditebak bahkan cenderung seringkali mencengangkan. Literasi melalui seni pada anak-anak di kawasan konflik membuat kami sadar—justru kami yang ter-melek-kan—bahwa pemahaman anak-anak dapat digali dengan caracara ringan, edukatif, dan penuh warna. Sejauh mana generasi muda sadar atas kedaulatan kampung halamannya, sejauh itu pula masa depan terbentang jelas dan penuh harapan. (Vina Puspita)

Di karya yang lain, peserta workshop melukis yang terdiri dari anak perempuan, lebih banyak menumpahkan imajinasinya pada harapan mereka atas Desa Wiromartan. Sebuah rumah sakit besar tampak berdiri, lalu apotek, balai desa, dan sekolah berdiri mentereng di desa itu. Apa yang mereka imajinasikan dengan kemajuan itu kemudian disempurnakan dengan kehadiran sebuah keluarga dengan seorang anak yang tersenyum riang. Sementara karya yang lain, sebuah kelompok workshop campuran, membuat lukisan dengan objek-objek yang lebih beragam, mulai dari sebuah SMA, Jalan Daendels, sampai pemahaman mereka tentang apa yang dianggap sebagai religiositas, keberadaan negara di Wiromartan yang dilambangkan dalam objek Garuda Pancasila, dan objek-objek lainnya.

Objek-objek lukisan ini tidak akan mungkin lahir kalau selama dua hari anak-anak tidak diajak memahami dan mengenali dengan lebih dekat desa mereka, baik potensi-potensinya yang hebat maupun persoalan-persoalan yang harus mereka hadapi. Kepolosan mereka tetap tak bisa menyembunyikan pemahaman mereka tentang persoalanpersoalan pelik dan impian masa depan yang bisa mereka wujudkan di wilayah Urutsewu. Kalau sejak kecil mereka telah kritis dengan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan budaya di wilayahnya; kalau sejak awal mereka berani menyemai impian-impian positif tentang apa yang bisa mereka kerjakan di masa depan; kalau mereka kemudian tahu bagaimana cara mengorganisasikan sikap kritis dengan jalan masa depan mereka sendiri, maka kita bisa berharap masa depan Urutsewu lebih baik dari masa sekarang.

DALAM kesempatan yang terbatas dengan akumulasi tiga hari untuk workshop sastra (sekaligus workshop menggambar dan melukis yang tidak direncanakan sebelumnya), saya mendapati Turba adalah momen bongkar pasang pengetahuan dan selanjutnya rekonstruksi identitas mengenai jati diri seorang penulis. Sekali lagi saya berpikir bahwa saya tidak dapat sepenuhnya menempatkan diri sebagai seorang sastrawanseniman di Urutsewu. Saya adalah pembelajar yang mengondisikan diri seutuhnya untuk menjadi penggerak literasi selama tiga hari, keluar masuk kelas-kelas di dua sekolah dasar.

Sebelum tulisan ini dibuat, saya belum mengenal konsep-konsep pendidikan yang ditawarkan Paulo Freire. Kemudian saya mendapati fungsi dari workshop sastra yang merupakan medium literasi pada Turba April 2014 lalu, ternyata mempunyai keterikatan kuat dengan pandangan Freire mengenai apa yang dinamakan sebagai pendidikan kritis. Gagasan-gagasan yang dibangun saat rapat, berdiskusi untuk merancang desain workshop, hingga pada titik-titik spontanitasinstingtif-seniman yang tak dapat dihindari, baik di kelas maupun lapangan, telah menjadi rangkaian praktik literasi. Dan secara teoritis dapat ditemukan pada penjabaran-penjabaran konsep pendidikan Freire.

Freire menawarkan pendidikan alternatif “hadap-masalah” sebagai bentuk kritik konkretnya terhadap pendidikan “gaya bank” yang melihat anak didik sebagai objek untuk dilimpahi beragam rumusan dan dalil pengetahuan yang harus dihafal. Ia menekankan pada pentingnya kesadaran manusia terhadap realitas. Manusia tidak mengada secara terpisah dari dunia dan realitasnya. Konsep pedagogis yang demikian didasarkan pada pemahaman bahwa manusia mempunyai potensi untuk berkreasi dalam realitas dan untuk membebaskan diri dari penindasan budaya, ekonomi dan politik (Schipani dalam Manggeng 2005).

Pendekatan “hadap-masalah” ini secara otomatis dilakukan anggota Esbumus untuk bertautan dengan akar rumput Urutsewu. Dalam konteks workshop sastra, anak-anak dihadapkan pada banyak pilihan lokasi bermain untuk menggali pemikiran dan kisah dari kegiatan mereka sehari-hari. Realitas yang dihamparkan adalah lingkungan sekitar, apa saja yang tampak secara kasat mata di desa mereka. Isu konflik agraria tidak didesain menjadi suatu bentuk propaganda ataupun indoktrinisasi. Tim workshop sastra hanya berfungsi sebagai fasilitator untuk membangunkan kesadaran kritis transitif51 anakanak berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Bagi Freire, pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis transitif. Memang ia tidak bermaksud menjadikan seseorang secara langsung mencapai tingkatan kesadaran tertinggi itu, tetapi belajar adalah proses bergerak, dari kesadaran naradidik pada masa kini ke tingkatan kesadaran yang ada di atasnya (Manggeng 2005: 3).

Penerapan unsur demokratis dan dialektis telah berjalan sejak tim workshop sastra bertemu dengan anak-anak di ruang kelas. Mengajak anak-anak bersuara mengenai tempat tempat favorit mereka kala bermain, menyemangati mereka membacakan karyanya di depan kelas, hingga membentuk musyawarah kilat untuk memberi nama lubang bekas galian tambang adalah contoh dari pendidikan yang membebaskan. Dengan membahas tema-tema kunci, dengan memperhatikan berbagai kaitan dan dampaknya, anak-anak diajak menciptakan nama sebagai kode rahasia untuk tempat bermain mereka. Inilah yang disebut Freire menamai dunia dengan bahasa sendiri (Manggeng 2005: 3). “Membaca sebuah kata tidak dapat dipisahkan dari membaca dunia, dan mengucapkan sebuah kata harus berkaitan dengan mentransformasikan realitas” (Nuryatno 2005).

Tim workshop sastra telah berhasil memosisikan diri menjadi koordinator yang memperlancar percakapan dialogis, sementara anakanak menjadi partisipan aktif. Meski dengan waktu yang terbatas, kami berusaha menjadi teman mereka dalam belajar sambil bermain. Relasi yang setara antara kami dan anak-anak (subjek dengan subjek) menghantam saya pada suatu kesadaran pribadi mengenai daya kritis yang dimiliki bocah Urutsewu terhadap tanah demikian menarik, jauh berbeda dengan daya kritis saya di kampung halaman.

Saya berasal dari daerah bencana industri lumpur panas Lapindo. Saya dan dua adik saya yang sebaya dengan anak-anak Urutsewu masih belum memiliki daya kritis yang secara alami dikonstruksi oleh lingkungan sekitar. Alih-alih menggugat Lapindo, saya mendapati diri saya di masa silam terdampar pada keterasingan dan kebekuan terhadap konflik tanah yang justru mengakar kuat, yang akhirnya berhasil membuat kami sekeluarga terusir dari kampung sendiri.

“Tahukah kau yang membuat aku dan adik-adikku berbeda dengan anak-anak Urutsewu dalam konteks nalar kritis terhadap hak atas tanah? Aku menemukannya saat Turba,” ucapku kepada Bosman Batubara, mantan aktivis yang pernah menghayati kehidupan akar rumput di Porong selama dua tahun.

“Enggak. Apa itu?”

“Aku dan adik-adikku belum pernah merasakan punya halaman rumah yang luas. Rumah kami berhimpitan di gang sempit yang tiap tahun kena banjir. Mungkin itu yang membuat kami menjadi kurang peka terhadap kedaulatan atas tanah. Di Urutsewu, anak-anak itu tidak pernah kekurangan lapangan bermain, bahkan di pekarangan depan rumah mereka yang luas.”

Berkesenian di Ruang Antara, Menubuh dalam Proses

Turba diakhiri pada 16 April 2014 malam. Rapat evaluasi menutup kerja kami setelah kurang lebih dua bulan menyiapkan segala sesuatu untuk Arak-arakan Budaya, setelah sepekan berkegiatan di Urutsewu, dan puncaknya setelah pentas berlangsung meriah di bawah terik cahaya matahari. Rapat yang bertempat di rumah Sunu tampak tidak seramai biasanya. Mayoritas penari dan pemusik telah pamit pulang terlebih dahulu, kembali ke Yogya. Bagaimanapun, ruang antara merupakan perwujudan dari ruang sementara untuk para anggota aliansi Esbumus yang berproses selama melakukan perlawanan melalui kesenian bersama warga Urutsewu. Ruang antara selalu membuka pintu pilihan untuk kembali ke dunia asal para pendatang, para tamu yang lahir dari solidaritas kemanusiaan.

Seperti yang diungkapkan oleh Rachmi Diyah Larasati, sebetulnya kesenian adalah alat yang paling canggih karena mampu mereduksi kelas.52 Begitu pula peran sastra selama proses Turba di Urutsewu. Meski kehadirannya dirasa terlambat oleh masyarakat di sana dan tidak begitu mencolok fungsinya dalam pentas budaya (kecuali narasi pendek yang mampu menjahit rangkaian babak pentas), namun workshop sastra telah membuktikan kehebatan seni mereduksi kelas. Istilah “kelas” di sini dapat diperluas, tidak hanya sebatas kelas berdasarkan strata ekonomi, yakni kelas atas, menengah, bawah, namun juga kelas berdasarkan usia. Anak-anak selama ini adalah kelas yang terpinggirkan di tengah perlawanan rakyat untuk merebut hak atas tanah leluhurnya.

Dengan sastra, anak-anak diundang turut serta bersuara menentang kesewenang-wenangan militer dan korporasi di Urutsewu. Undangan ini tidak serta-merta pula secara kasat mata dan tidak berkehendak untuk memerangkap jiwa anak. Dengan ringan, ceria dan menyenangkan, sastra hadir sebagai alas untuk berpikir kritis, lugas, dan jujur. Imajinasi anak-anak bebas lepas landas dan mendarat pada suatu pemahaman baru atas hakikat pengalaman mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di kampung halamannya. Kepekaan mereka terhadap lingkungan sekitar melebur dalam imajinasi, melalui tulisan tangan yang polos di atas lembaran kertas.

“Meski anak-anak belum paham betul konteks masalah yang tengah terjadi, setidaknya workshop sastra ini dapat menjadi memori tersendiri dan akan terbuka kembali untuk menguatkan kesadaran mereka saat besar nanti.” Demikian harap Sunu, di tengah keharuannya setelah menyaksikan kemeriahan workshop sastra di Wiromartan.

Adnan, salah satu perupa dari Komunitas Rangka Tulang yang ikut dalam hari kedua workshop sastra di Wiromartan, memiliki pandangan yang senada dengan Sunu.

“Menurutku, sangat menarik bila kita juga melihat atau memosisikan diri sebagai anak-anak peserta workshop. Poinnya ada pada kenangan yang nanti, barang sepuluh tahun ke depan, ketika mereka benar-benar tahu apa yang terjadi, mereka akan tahu harus apa, karena alam bawah sadar mereka merekam apa yang pernah dilakukan orang tua dan kakak-kakak perjuangkan sewaktu mereka kecil. Di sini aku melihat memang yang dilakukan pada waktu itu tak akan menyelesaikan masalah dalam satu waktu juga. Mungkin generasi setelah kita yang dapat melakukannya, meski aku pun berharap kita dapat segera menyelesaikannya. Setidaknya pada poin menginspirasi.”53

Foto 9 Vina Puspita dengan semangat mendampingi anak-anak Wiromartan menggambar buah favorit mereka. (Adnan Aditya)

Ia menilai workshop sastra dengan pemberian penghargaan untuk karya terpilih baik untuk kejiwaan anak-anak. “Dengan cara menulis pengalaman mereka dalam bentuk cerita itu juga penekanan yang luar biasa. Menulis itu, kan, ampuh untuk mengingat, kata orang. Dengan begitu, menulis membantu ‘mengekalkan kenangan’ dan lahirlah ‘jiwa pemberontak’.”

Untuk pertama kalinya dalam sejarah perjuangan masyarakat Urutsewu, anak-anak hadir dengan cara yang istimewa. Literasi dengan workshop sastra menempati posisi esensial terhadap gerakan kebudayaan di Urutsewu di minggu kedua April 2014. Melalui sastra pula, akhirnya kami sadar bahwa cara efektif yang patut diprioritaskan di awal agenda adalah masuk kelas per kelas di banyak sekolah, tidak hanya terbatas sekolah dasar.

Agak disesalkan, workshop sastra hadir di pengujung Turba, di kala padatnya persiapan pentas. Sehingga sempat menimbulkan perdebatan kecil di forum Esbumus mengenai urgensi sastra. Oleh karena workshop sastra memaksa beberapa anggota dari tim seni yang lain turut bergabung selama proses masuk kelas, agenda ini sedikit banyak mengganggu konsentrasi latihan tari dan pembuatan properti pentas. Dalam rapat evaluasi 20 April 2014 di Pendopo Hijau LKiS, yang menjadi catatan utama untuk tim sastra adalah perubahan strategi. Jika selanjutnya Turba kembali, maka workshop sastra menjadi pintu masuk ke sekolah-sekolah. Serta dapat berperan ganda untuk memperkenalkan workshop lukis ataupun tari.

Ukuran keberhasilan workshop sastra di berbagai tempat sering kali diukur berdasarkan karya para peserta workshop. Sedangkan rangkaian kegiatan Esbumus di Urutsewu menunjukkan bagaimana sastra yang masuk ke dalam benak anak-anak itu akhirnya memberi kontribusi yang cukup strategis, berdasarkan konteks membangun kesadaran mereka tentang konflik tanah dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah Urutsewu. Keberhasilan tidak diukur sematamata melalui jumlah tulisan yang mengandung tema konflik, namun dilihat dari sejauh mana keaktifan anak-anak dalam menikmati proses menulis dan berkesenian hingga keterlibatan mereka pada permainanpermainan interaktif.

Barry menyatakan bahwa untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sebuah aksi seni dalam unjuk rasa pada ruang umum, pada konteks penyadaran rakyat, masih harus dikritisi sampai sejauh mana penggunaan seni menjadi berfungsi. Dari segi ini, untuk mengetahuinya harus melihat kembali keterlibatan audience-nya. Keterlibatan ini merupakan proses pembelajaran rakyat, dari mudah dipahami, mudah dimengerti sampai mudah dilakukan (2003: 359).

Perlawanan rakyat di Urutsewu dalam konteks sastra untuk sementara terfokus pada dua kelompok besar, yakni anak-anak dan para seniman yang tergabung dalam aliansi Esbumus. Kusni menulis bahwa kata “rakyat” dalam pengertian Lekra mengandung isi yang bersifat dialektis, bersesuaian dengan analisis terhadap penilaian ciri masyarakat pada kurun waktu tertentu, terutama bertautan dengan kontradiksi pokok masyarakat pada kurun waktu tertentu itu. Siapa pilar kekuatan perubahan masyarakat, siapa sekutu dan siapa lawan, ditentukan atas dasar kontradiksi pokok ini. Semua yang tidak tergolong ke dalam kategori lawan maka mereka berada di kategori “rakyat” (Kusni 2005: 55).

Aksi kultural berupa penekanan yang menempatkan posisi rakyat sebagai pencipta budaya sendiri melalui proses dialog melalui pendekatan serta mekanisme refleksi dan aksi bertujuan menumbuhkan analisis kritis dari rakyat untuk perubahan sosial (Barry 2003: 354). Jika pendidikan dipahami sebagai aksi kultural untuk pembebasan, maka pendidikan tidak bisa dibatasi fungsinya hanya sebatas area pembelajaran di sekolah. Ia harus diperluas perannya dalam menciptakan kehidupan publik yang lebih demokratis. Dengan demikian, harus ada semacam kontekstualisasi pembelajaran di kelas. Teks yang diajarkan harus dikaitkan kehidupan nyata. Dengan kata lain, harus ada dialektika antara teks dan konteks, teks dan realitas (Nuryatno 2005). Workshop sastra sebagai aksi kultural telah mampu merefleksikan pergolakan yang terjadi pada jiwa para seniman maupun anak-anak Urutsewu.

Anak-anak yang dipandang sebagai penulis bebas sekaligus sebagai rakyat sejatinya adalah mereka yang menjadi tumpuan dari gerakan akar rumput Urutsewu di masa depan. Sedari dini mereka ditempatkan sebagai manusia berdaulat yang tidak bisa diabaikan begitu saja perannya dalam sistem budaya di masyarakat. Karena kesenian bukan semata-mata milik remaja maupun dewasa saja.

Tentunya, kehadiran para seniman di Urutsewu membuka fragmentasi baru atas pengalaman dan referensi kebudayaan masyarakat lokal. Sebagai penanda baru dalam konteks “gerakan kebudayaan”, kehadiran Esbumus tidak mengurangi makna dari penanda atau simbolsimbol kebudayaan dan perlawanan yang sudah dilahirkan sebelumnya. Proses menubuh ini mau tak mau menimbulkan pergolakan hebat, terutama ditilik dari lingkup kerja sastra di Urutsewu. Pergolakan “rakyat” yang notabene anggota Esbumus terangkum dalam karya-karya sastra yang bertebaran di media sosial serta di medium yang paling sederhana sekalipun: di atas lembaran kertas.

Sesudah Turba, energi yang mengendap melalui refleksi atas nama pengalaman tumpah ruah menjadi pelbagai bentuk tulisan. Serangan media cetak, yakni harian Suara Merdeka, yang berusaha menggembosi perlawanan akar rumput Urutsewu pun seolah menjadi bensin yang semakin mengobarkan api perlawanan. Propaganda media cetak terhadap konflik tanah di Urutsewu menimbulkan gejolak emosi yang juga terburai dalam karya sastra. Puisi Tije yang berjudul “Kalau Aku Punya Rp. 9 Miliar” adalah respons penyair secara sarkastis terhadap kejahatan korporasi media.

Kalau aku punya Rp. 9 Miliar Mau apa saja tak gusar Kemana saja silang pinggang Tak gentar setan, langkahku tenang

Kalau aku punya Rp. 9 Miliar Nasib sial orang desa kubakar Nafas dan keringat mereka jadi pedang kupegang erat buat tebas koran-koran jalang54

Foto 10 Tije membacakan puisi “Reng-Reng” di persimpangan Nol Kilometer, Yogyakarta. (Y. B. Arsa)

Tije adalah salah satu seniman yang semakin menegaskan posisinya sebagai penyair selama proses advokasi untuk warga Urutsewu. Di beberapa kesempatan, ia mengeluarkan bakat terpendamnya dengan membacakan puisi-puisinya yang lugas, dengan gaya deklamasi yang khas, enak didengar, dan mudah dipahami. Karya fenomenalnya adalah sepotong puisi sederhana berjudul “Reng-Reng”. Ia selalu tampil membacakan puisi tersebut dengan daster panjang potongan ponco dan muka yang dicat hitam putih. Aksi teaterikalnya yang menirukan para pengemudi konvoi motor yang heboh kampanye membuat kami sangat terhibur. Kesan mendalam itu membuat kami sering menjulukinya Penyair Reng-Reng.

Selain Tije, terdapat pula Yasir, mahasiswa belia yang mulai dikenal luas sebagai penyair muda selama proses advokasi Urutsewu. Ia seperti Kusni, berasal dari Katingan, Kalimantan Tengah. Di kampus, ia bergabung dengan Teater 42 UAD. Meski tidak menempati peran khusus dalam aliansi Esbumus, ia mewarnai pengalaman para seniman dan masyarakat Urutsewu dengan pembacaan puisi-puisinya yang berapi-api. Saya pertama kali memperhatikannya di ruang utama kediaman Sunu. Saat itu, untuk pertama kalinya saya hadir di Urutsewu dalam survei lapangan yang kedua. Saya melihat Yasir mengenakan jaket panjang berwarna hitam. Tatapannya tajam dan menantang dengan potongan rambut yang menyisakan jambul di atas dahi lebarnya. Seusai rapat koordinasi pembuatan properti pentas, Yasir didaulat membacakan puisi Rendra yang berjudul “Sajak Sebatang Lisong”. Hadirin yang melingkar di pendopo bertepuk tangan meriah. Ia berhasil membangun suasana hening sekaligus bebas memecahnya dengan teriakan lantang.

Saya rasa ia menakjubkan. Di usia yang begitu muda, ia telah membangun rasa percaya dirinya dengan baik sebagai calon penyair besar. Ia hafal di luar kepala puisi Rendra yang tersohor itu. Namun, bukan berarti ia ragu untuk meneriakkan karyanya sendiri. Pada malam kedua di survei kedua, ia berhasil memenuhi tantangan Bosman Batubara— yang telah mendaftarkan diri sebagai “massa Yasir nomor satu”— dengan menulis sekaligus membacakan puisi panjang bertemakan Urutsewu.

Kalian itu memang serdadu

Kalian itu memang tuli

Kalian itu memang maling

Kalian itu memang anti peduli

Kalian itu memang perampas Dan kalian memang tukang senggama Puluhan kilo lebih tanah kami kalian jadikan sarang Merekayasa, membual, merampas, dan memperkosa hak-hak kami

Dan itu, kalian jadikan sebagai sifat kalian yang angkuh dan rakus Kalian dirikan pembatas yang pa…n...jang

Dan itu menjadi batasan antara sarang dan ladang kami

Tanah ini, tanah leluhur kami

Bukan tanah kalian!

Tanah kami ini sangat subur

Tidak gersang dan tidak usang55

Saya pun tergelitik ikut menyumbang puisi. Hal yang sangat jarang saya lakukan. Namun, saya tidak cukup percaya diri untuk membacakannya di depan publik seperti kedua teman di atas. Keisengan saya menulis puisi bertemakan Urutsewu hadir karena kelelahan mencabuti bulir-bulir ilalang yang menancap bak paku payung di sekujur dua pipa celana panjang saya. Memori tentang geladi resik untuk pentas budaya Urutsewu di lapangan bola Kaibon Petangkuran mengambang di atas genangan air sabun. Dalam suasana hening di tempat cuci baju di sudut sayap kiri atas kos, saya terpekur, meresapi hakikat akar rumput secara harfiah dari pengalaman Turba di Urutsewu.

Kudengar, mereka menjerit pilu

Tancapkan makian untuk serdadu

Titip keluh, titip sembilu

lewat celanaku

lewat isak geliku di bawah tali jemuran

Sembari kubasuh mereka dengan air kran, kami berdendang, larut bersama senyawa Maka, dengarkanlah baik-baik:

Masanya tiba, masa bersemi

Masa menabur asa dengan mencerabut luka

Masa panen untuk massa yang jengah

Demi mencongkel hati yang serakah

dan rumput-rumput bergoyang

dan rumput-rumput sepakat

Masanya t’lah tiba,

Wahai Tuan Muda.56

Puisi di atas sebenarnya saya tujukan untuk ditampilkan saat Malam Apresiasi Bengkel Menulis GLI yang rencananya menampilkan tema Urutsewu pada 8 Mei 2014. Namun, karena kekurangan karya yang bertemakan serupa, Malam Apresiasi tersebut menjadi serupa seperti bulan-bulan sebelumnya. Pada titik ini, saya melihat semangat berkesenian teman-teman Esbumus dengan cara eksplorasi pengalaman Turba mulai meredup. Daya yang menipis itu pun telah teralokasi untuk kesibukan-kesibukan yang lain, yang sempat ditinggalkan sejenak demi gerakan budaya di Urutsewu. Rencana jangka panjang Esbumus seperti pendirian sanggar kesenian, bengkel menulis, dan kooperasi di Urutsewu entah kapan terwujud.

Selepas acara buka puasa bersama Esbumus di sebuah musala depan rumah Kepala Desa Kaibon Petangkuran, saya mendapati obrolan ngalor-ngidul tentang sastra belum menyentuh kembali ke tema sanggar seni dan bengkel menulis. Pembicaraan pun belok ke kritik sastra yang dilontarkan Bosman pada Dwicipta dan disusul gelak tawa yang lain. Hanya saja, yang menarik esoknya adalah kesimpulan mereka berdua bahwa kami gagal menciptakan lagu selama Turba di Urutsewu.57

Ya, peluang yang sederhana tapi memiliki daya sebar yang cepat kami sia-siakan begitu saja. Padahal sepotong baris lagu bisa memuat nilai-nilai kedaulatan atas tanah yang sangat efektif untuk penyadaran massa. Lagu mempunyai kelebihan tersendiri saat digubah di momen tertentu. Lagu pun bisa menjadi semacam kenang-kenangan yang tak lekang oleh zaman dan dapat menyebar ke lintas generasi.

Sebenarnya tentang pembuatan lagu sudah pernah direncanakan, meski tidak selesai. Konsepnya berbentuk orkestra kentongan. Orkestra kentongan ditujukan untuk para anak muda, kelompok suporter bola Kaibon Petangkuran. Pada dasarnya warga Petangkuran menginginkan satu kelompok suporter kreatif. Ini terungkap pada pertemuan di musala pada 9 April 2014 yang diikuti sekitar 57 orang remaja. Pertemuan tersebut menyepakati untuk membentuk kelompok suporter dengan alat musik kentongan.

Yang namanya suporter bola, tentu saja lagunya adalah yel-yel seperti layaknya suporter bola. Tetapi, selain lagu suporter bola, kami juga menyiapkan satu lagu soal tanah untuk mereka. Judulnya “Tanah Kami”. Lagi itu secara bersama-sama disusun oleh tiga orang awak Sanggar Nusantara dan Merah Putih, yakni: Hasan, Keto, dan Ridho. Liriknya kira-kira demikian:

Tanah Kami

Tanah gersang bisa jadi subur

Tanah subur bisa jadi gersang

Tanah subur di tangan petani

Tanah gersang di tangan perampas

Kami petani

Tanpa tanah hidup kami gersang

Siapa yang tinggal?

Siapa yang datang?

Tanah kami tanah surga

Warisan abadi sepanjang masa58

Penutup: Pergolakan dalam Bilik Estetika

Saya ingin menutup catatan reflektif ini dengan padat dan ringkas. Namun, apa daya, keinginan tersebut tampak sia-sia di tengah keresahan personal, dengan hasrat menjernihkan posisi diri dalam sastra, di tengah dinamika seni kontemporer Indonesia dewasa ini.

Seni selalu dihubungkan dengan estetika pada setiap kajiannya. Di dalam estetika ini tercakup makna, antara lain elok, molek, cantik, anggun, bagus, lembut, utuh, seimbang, padu, hening, tenang, hampa, suram, dinamik, kokoh, hidup, gerak, hambar, dan tragis. Pada intinya estetika ini mensyaratkan adanya persentuhan selera, pemahaman, dan kepekaan untuk membedakan dan mengapresiasi makna dari suatu bentuk karya manusia yang mengakibatkan tumbuhnya perasaanperasaan (Barry 2003: 326). Meski sebagian besar anggota Esbumus bukan berasal dari Urutsewu, tetapi ruang estetika yang berhasil diciptakan melalui berbagai kegiatan telah meleburkan jiwa para seniman dalam proses perlawanan di sana. Itulah mengapa proses menubuh ini menggeser makna “estetika” yang sebelumnya adalah kata sifat yang berarti keindahan menjadi kata kerja—yakni merujuk pada proses itu sendiri.

Bagi aktivis, seni adalah milik semua orang, semua orang adalah seniman, serta semua tempat adalah panggung. Pendapat ini mengandung arti tidak ada lagi pembatasan maupun perbedaan antara seniman dengan masyarakat. Pada seni yang berkonsep dasar demikian, dibutuhkan persyaratan pengkajian yang holistik dan cukup kompleks. Kajian saling berhubungan antara sosial politik, ekonomi, ideologi pembebasan, komunikasi pendidikan, dan estetika dibahas bersamasama (Barry 2003: 326). Pembatas yang menyekat antara anak-anak dan kami pun tereduksi melalui komunikasi pendidikan yang tetap berusaha menerapkan kaidah seni sastra meski pemahaman estetika sastra di sini menjadi sangat cair, mengalir bersama kepolosan anak-anak yang tak perlu polesan sana sini.

Sedangkan bagi para penyair, seperti Tije dan Yasir, estetika dalam puisi melingkupi struktur, diksi, dan metafora yang dapat ditinjau dari sisi kajian semantik maupun semiotika. Bait-bait yang mereka tulis dan bacakan merupakan harmoni keterusterangan dan protes yang lantang mengenai penindasan yang dilakukan korporasi dan militer. Dengan demikian, sudah jelas bahwa seni merupakan bentuk objektif estetika yang muncul dari keprihatinan subjektif atas kepalsuan yang menyelimuti esensi dari realitas sosial (Barry 2003: 328).

Belakangan ini, yang kerap menjadi polemik di dunia sastra Indonesia adalah hal-hal yang berkutat pada lingkungan elitis para satrawan-budayawan. Merekalah yang membentuk wajah sastra Indonesia di abad ke-21. Wajah yang penuh dengan kompetisi, dengan ketabuan dan kesembronoan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh orang-orang yang mengaku-aku dirinya mahir bersastra.

Pemandangan fenomenal dalam rekam jejak isu sastra di media sosial mungkin bisa diamati secara kilas balik, mulai dari pernyataan Andrea Hirata, penulis Tetralogi Laskar Pelangi, yang mengklaim dirinya sebagai sastrawan internasional. Kemudian perdebatan sengit di laman

Facebook Linda Christanty, saat ia dengan tajam menguliti kemenangan Leila S. Chudori di Khatulistiwa Literary Award 2013 atas novel tentang romantisme tragedi pembantaian ‘65 yang berjudul Pulang. Tidak lama berselang disusul dengan beredarnya kabar kriminal, yakni pemerkosaan yang dilakukan oleh penyair Sitok Srengenge terhadap seorang mahasiswi Universitas Indonesia. Dan yang terakhir, boikot terhadap buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, yang menempatkan Denny J. A. sebagai orang nomor satu yang patut dikecam karena berani menciptakan (merekayasa) klaim sastrawan atas dirinya berkat genre mutakhir puisi-esai yang ia populerkan. Alih-alih disegani sebagai pakar politik atau konsultan kondang dalam pilkada dan pilpres, ia menjadi simbol dari kesembronoan figur publik yang sering kali tidak substansial dalam mencitrakan dirinya. Sementara itu, adu argumen sengit dan hantaman-hantaman keras antara Saut Situmorang versus Goenawan Mohamad masih terus berlangsung, timbul tenggelam di dunia maya.

Memang, peningkatan pengguna internet dan kemudahan mengaksesnya di kota-kota besar menyebabkan obrolan mengenai sastra pun bergulir di bilik-bilik virtual. Di satu sisi, fenomena ini tampak menggairahkan, karena debat intelektual tersaji dengan gamblang, bahkan sering pula diwarnai emosi dan sentimen dari para sastrawan maupun budayawan. Masyarakat luas pun dapat hadir, urun beradu argumen, menengahi, atau sekadar memberi jempol. Namun, yang tampak memilukan adalah kejadian-kejadian kontroversial di dunia sastra ini hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Isu mengenai siapa yang menang kompetisi, siapa menggugat siapa, siapa sedang mengklaim apa, jauh berbeda dengan siapa yang sedang bergelut untuk memperjuangkan tanahnya, airnya, bahkan perutnya.

Pada 1960-an hingga dua dekade kemudian, perdebatan antara aliran humanisme universal dan realisme sosialis adalah tema sentral yang mewarnai hiruk-piruk sastra Indonesia (Supartono 2000). Saat itu, secara garis besar kubu sastra terpolarisasi menjadi dua, yakni kubu Manifes Kebudayaan dan kubu Lekra. Kemudian pada 1982, perdebatan berkutat kembali pada esensi seni, melalui gagasan yang ditawarkan Ariel Heryanto dan Arief Budiman melalui sastra kontekstual. Komplet dan substantif, meski sebenarnya mirip dengan konsep seni dari kubu Lekra, perdebatan mengenai sastra kontekstual dilengkapi berbagai tanggapan dari sastrawan dan budayawan dan terangkum dalam buku setebal 519 halaman (Heryanto 1985).

Semasa rezim Orde Baru, pemerintah melakukan depolitisasi dalam semua lini kehidupan bahwa seni tidak berpolitik, yang menyebabkan seniman kritis takut dibantai oleh masyarakat, walaupun pada kenyataannya pembantaian yang dilakukan oleh masyarakat itu diorganisir oleh kepentingan militer pada saat itu. Hal ini menyebabkan trauma berpolitik rakyat yang berkepanjangan. Pada masa Orde Baru, bukan berarti tidak ada seniman yang berkarya tentang kehidupan rakyat, namun yang menjadi soal adalah tidak adanya keberpihakan seniman atas rakyat sebagai akibat dari trauma politik (Barry 2003: 309). Seni yang berbicara rakyat tanpa keberpihakan artinya tanpa ideologi yang diperjuangkan. Dampak sebagai akibat dari represivitas pemerintahan rezim militer Orde Baru terhadap demokrasi dan perkembangan kesenian masih terasa sampai sekarang (Barry 2003: 310). Perkembangannya kemudian, pembuatan karya seni seakan menjadi monopoli dari kaum yang biasa disebut seniman yang terlihat melahirkan karya-karya seni jauh dari kenyataan kehidupan masyarakat sekitarnya. Seniman dan karya seninya menjadi berjarak dan terasing dari kehidupan rakyat, terutama rakyat kecil.

Menapak dekade pertama abad ke-21, generasi muda yang sekarang tengah mencari identitasnya dalam berkesenian adalah mereka yang tidak benar-benar masuk dalam cengkeraman rezim Orba yang otoriter. Mereka bukanlah korban yang mengidap trauma akut dalam berkarya sesuai selera dan kehendak. Mereka juga yang tercerabut dari akar masa lalu kebudayaan Indonesia, yang pernah mengalami pergolakan sekaligus pembantaian berdarah oleh militer. Ada jurang pemisah dalam memahami dan memilih warna keberpihakan seni. Hegemoni sastra populer dan sastra tinggi yang sibuk berkutat dengan “dirinya” sendiri telah menenggelamkan jati diri sastra yang bersifat politis, yang memihak kaum tertindas.

Pada kenyataannya, sebagai seorang yang sedari kecil tumbuh dengan keteguhan sedemikian rupa, bahwa garis hidup berada di jalur kepenulisan fiksi, saya melihat bagaimana pergolakan identitas diri menjadi rangkaian refleksi mengenai hakikat kemanusiaan. Semasa remaja, saya bergumul dengan berbagai karya fiksi populer, baik sejenis teenlit, novel pop terjemahan, komik, maupun novel islami. Diam-diam saya meyakini saat itu bahwa menulis adalah jalan untuk berjihad dalam konteks agama. Saya berada di tengah-tengah pusaran kepenulisan islami dan terseret-seret mengikuti perkembangan Forum Lingkar Pena, wadah raksasa para penulis—yang menjunjung tinggi akhlak serta syariah—dalam berjejaring dan berorganisasi.

Saya sempat pula memandang pencapaian terbesar dari seorang penulis adalah karya fisik. Buku yang tertumpuk manis dengan kemasan plastik bening ketat di rak-rak toko buku adalah prestasi yang gilanggemilang. Namun, seiring bertambahnya usia, pertemuan-pertemuan dengan berbagai macam musibah serta aneka manusia di dalamnya, pergolakan itu mulai menuju pada yang mungkin disebut-sebut sebagai transformasi ideologi, setelah sekian lama idealisme yang terkonstruksi berakar dari referensi masa remaja. Seperti apa yang diungkapkan oleh Katrin Bandel bahwa karya sastra dapat menjadi lahan subur tempat kelas menengah dapat mempertanyakan dirinya sendiri, ideologinya sendiri (Left Book Review 2014).

Sebelum bergabung dengan Esbumus, saya telah jauh hari menanggalkan iktikad berjihad di jalan agama dalam aktivitas menulis, meski bukan berarti saya melenyapkan semangat spiritualitas dalam tulisan saya. Hasrat pada eksemplar buku dengan nama tunggal pun kian meredup. Saya menggugat ego-yang-suka-menulis pada pengujung 2013.

“…Aku ingin memosisikan diriku sederhana di sini. Menulis untuk kesenangan. Kesenangan karena dapat menulis. Kesenangan untuk hidup. Kesenangan karena dapat berbagi. Kesenangan untuk orang lain. Kesenangan-kesenangan yang paling remeh hingga yang paling agung.59

Saat itu tampak pergolakan identitas saya kebiri dalam suatu bentuk kata yang terkesan ringan dan sepele, yakni kesenangan. Mungkin memang di permukaan yang paling manusiawi, seorang penulis justru bersikap tak ambil pusing dengan kontestasi argumen ideologis yang terjadi di sekelilingnya. Saya menyukai jawaban Martin Aleida saat ia ditanya, “Apa yang membuat Anda tetap bertahan sebagai seorang penulis hingga saat ini?” Ia menjawab dengan sangat sederhana dan lugas: “Menulis itu mengasyikkan, karena kadang-kadang orang menafsirkannya secara lain dan sering kita nggak duga bahwa tulisan itu akan seperti itu tafsirannya. Tapi menulis itu menderita juga, itu saya akui. Karena begitu Anda menuliskan, Anda harus memikirkan bagaimana Anda menulis kalimat pertama, pilihan katanya bagaimana, paragraf pertama bagaimana, itu sangat menyiksa” (Izzati 2014).

Saya menulis karena menyenangkan, dan tak dapat dipungkiri menulis adalah bagian dari kebahagiaan yang paling berdaulat yang melekat pada kedirian. Hingga saya mendapati GLI dan Esbumus sebagai pintu masuk absah menuju apa yang dimaknai dan diimani oleh kebanyakan para aktivis-seniman: seni untuk rakyat.

Seni untuk rakyat adalah konsep yang membingkai estetika dalam suatu kesadaran politis. Barry menilai konsep ini bermuatan radikal dan sebagai unsur pendukung mobilisasi massa. Radikalisme dalam seni pada konteks perjuangan politik demokrasi rakyat didasari pada pemikiran bahwa seni adalah milik rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat; bukan untuk segolongan orang ataupun kepentingan kelompok. Seni sebagai media penyampaian pendapat yang dilakukan para aktivis merupakan upaya mengembalikan kembali pengembangan seni pada rakyat biasa dengan pandangan pokok semua tempat adalah panggung dan semua orang adalah seniman. Pendapat yang kemudian disebarkan secara luas ini sebenarnya merupakan usaha memberikan penyadaran kepada rakyat tentang ketertindasan dari sebuah keadaan kesadaran palsu (Barry 2003: 329). Kusni mengatakan bahwa sebenarnya massa bukanlah kelompok masyarakat yang tidak mempunyai rasa dan apresiasi sastra dan seni, tapi mereka mempunyai standar sendiri yang dibentuk oleh kehidupan mereka (2005: 81).

Karena seni untuk rakyat, seyogianya ia mampu melebur dalam gerakan sosial lintas kelas, ras, usia, dan gender. Penggunaan karya seni pada aksi pengerahan massa sudah dipakai pada aksi-aksi di tahun 1950-an. Pengerahan yang dimaksud di sini bukan hanya demonstrasi, tetapi juga arak-arakan organisasi (Barry 2003: 332). Kusni pun meyakini bahwa sastra-seni pun bisa mempunyai daya mobilisasi yang kuat terhadap massa yang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, asalkan para sastrawan-seniman mampu mengerti perasaan, semangat, dan harapan massa itu. Untuk mempunyai kesanggupan ini, sebagai konsekuensi, sangat perlu mereka turut langsung terjun ke tengahtengah perjuangan massa yang berkobar-kobar (2005:79).

Menilik kembali konteks sastra di Urutsewu, literasi bukan lagi disikapi sebagai program pemberantasan buta aksara seperti yang giat dilakukan Lekra ataupun Freire pada zamannya. Literasi adalah suatu bentuk gerakan yang dalam proses Turba hendaknya menubuh bersama jiwa-jiwa yang tak mengenal lelah. Gerakan literasi menjadi konkret saat dikonseptualiasasikan dengan relasi perkembangan teknologi dan media saat ini dan tetap dilakukan dalam bingkai kerja melek bersama, berdaulat bersama. Saya melihat bahwa sastra dan seni mempunyai fungsi mendidik di samping menghibur dan memahami hakikat (Kusni, 2005). Hakikat pendidikan—dalam ranah sifat yang selalu mengarah pada tujuan dan impian tertentu disertai dengan praktik—selalu bersifat politis. Tapi, permasalahannya adalah kepentingan politik pendidikan itu untuk apa dan siapa? (Freire 2008: 12).

Meresapi kembali makna “keniscayaan yang mendesak” yang diajukan Kusni untuk sastrawan-seniman di Indonesia, saya memahami bahwa sastra sebagai gerakan literasi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi segera di tengah luberan arus informasi dan komunikasi. Sastra adalah pelembut jiwa.

“Kita menulis berdasarkan apa kata hati. Kata hati lebih kuat dari kata-kata terpilih dari mereka yang merenungkan makna dari kata-kata. Kalau dikatakan itu realisme sosialis, juga tidak. Karena di sini kan tidak ada tatanan sosialis. Kalau, misalnya Anda katakan realisme kerakyatan, mungkin betul,” kata Martin Aleida. Dan di pengujung alinea—saya harus mengambil napas panjang ketika akhirnya sampai di titik ini— lagi-lagi saya sepakat dengan pernyataan Kusni, bahwa keberpihakan adalah cinta yang menagih segala konsekuensi (Freire 2008: 256). Keberpihakan pada kaum tertindas adalah takdir yang dipilih seorang penulis.***

Pergolakan Sekitar Peringatan 16 April

Peringatan Tragedi Setrojenar 16 April 2014 dan Intervensi Tentara

Dwicipta

Prolog

IDE penyelenggaraan pentas budaya rakyat untuk memperingati tiga tahun tragedi penembakaran petani Urutsewu oleh TNI AD di lapangan Setrojenar lahir dari pertemuan tak sengaja antara Widodo Sunu Nugroho dan tiga orang anggota GLI (Angga Palsewa Putra, Reza atau Rey, dan Bosman Batubara) dalam serial diskusi tentang RUU Desa di kantor KARSA pada 31 Januari 2014. Sekadar pengingat, tragedi penembakan petani 16 April 2011 bermula dari kemarahan para petani dan warga Urutsewu atas klaim sepihak TNI pada lahan desa milik mereka dan tindakan pematokan tanah secara sewenang-wenang oleh tentara. Demonstrasi petani ditanggapi tentara dengan pemuntahan peluru (karet dan tajam) serta tindakan kekerasan lainnya. Akibat perstiwa itu, enam petani dikriminalisasi (pasal perusakan dan penganiayaan); 13 orang luka-luka, 6 orang di antaranya luka akibat tembakan peluru karet, dan di dalam tubuh seorang petani lainnya bersarang peluru karet dan timah; 12 sepeda motor milik warga dirusak dan beberapa barang, seperti ponsel, kamera, dan data digital dirampas secara paksa oleh tentara. Kriminalisasi dan tindakan brutal tersebut sampai sekarang tak jelas penyelesaiannya. Yang membuat warga Urutsewu semakin resah, Kodam IV/Diponegoro justru terus melanjutkan pemagaran tanah warga sampai radius 1.000 meter dari garis pantai.

Pertemuan tak sengaja antara Sunu—Kepala Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, Kebumen—dengan teman-teman dari Yogya tersebut memunculkan gagasan untuk menyelenggarakan acara peringatan tragedi penembakan petani tersebut. Sesudah diskusi UU Desa di kantor KARSA, keempat orang tersebut melanjutkan diskusi tentang konflik tanah di Urutsewu secara lebih intensif dengan satu tujuan: menemukan strategi baru bagi perluasan isu konflik tanah di pesisir selatan Kebumen tersebut. Angga Palsewa Putra, Reza, dan Bosman Batubara mengusulkan agar warga Urutsewu menyelenggarakan kegiatan kesenian/kebudayaan sebagai sarana konsolidasi yang lebih riil menuju gerakan ekonomi politik mereka. Sunu yang juga ketua Urutsewu Bersatu (USB) tertarik dengan usulan tiga orang tersebut, meskipun belum jelas bentuk kegiatan riilnya seperti apa.

Kerja sama antara beberapa elemen gerakan petani serta warga Urutsewu dan GLI ini kemudian bergerak semakin riil setelah diadakan pertemuan lanjutan di LKiS, pada Februari 2014. Elemen gerakan dari Urutsewu yang diwakili USB dan Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS), GLI, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Etnohistori, Sanggar Nusantara, Komunitas Rupa Seni Rangka Tulang, dan Mantra Merah Putih menyepakati terbentuknya aliansi Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu (Esbumus) sebagai sebuah aliansi gerakan kebudayaan yang akan menyelenggarakan kerja-kerja kesenian di pesisir Kebumen selatan. Untuk memperkuat kerja kebudayaan ini, dirasakan kebutuhan mendesak untuk melibatkan elemen gerakan sosial dan kebudayaan lain yang memiliki kepedulian pada masyarakat pinggiran yang hak-haknya dieksploitasi oleh penguasa lalim dan militer. Road map acara disusun, pihak-pihak yang terlibat dalam aliansi mulai menyusun program kerja, dan orang-orang yang akan melaksanakannya serta sumber pendanaan didiskusikan.

Sejak awal kami sadar bahwa Kodam IV/Diponegoro TNI AD adalah pihak yang akan kebakaran jenggot lantas bereaksi keras terhadap pelaksanaan acara ini. Namun, kami membayangan bahwa kegiatan kesenian—yang hanya berisi pertunjukan teater, tari, parade ogoh-ogoh, dan musik—tak akan membuat mereka memberikan reaksi berlebihan atas apa yang sedang kami rencanakan.

Intimidasi Awal

Kedatangan kelompok kecil Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu, yang terdiri dari perwakilan bidang seni, peneliti, dan akademisi ke wilayah Urutsewu, dilaksanakan pada 9 Maret 2014.

Mereka bertemu dengan perwakilan warga Urutsewu dari beberapa desa di rumah Seniman, seorang tokoh masyarakat berpengaruh yang mencurahkan hampir seluruh tenaga dan pikirannya untuk membela petani dan warga yang tanahnya dirampas TNI sekaligus koordinator FPPKS. Di momen ini, Seniman yang didampingi Sunu, Muhlisin, dan perwakilan warga mempresentasikan kondisi sosial budaya masyarakat Urutsewu pada rombongan aliansi Esbumus. Momen ini, selain menjadi ajang perkenalan kedua belah pihak, juga menjadi ajang untuk menyadarkan siapa pun bahwa pihak yang mereka tuntut bukan mainmain: TNI AD, khususnya Kodam IV/Diponegoro. Seniman dan Sunu mengingatkan bahwa intimidasi ataupun teror bisa dilakukan sewaktuwaktu oleh aparat agar acara yang kami gagas bersama tak terlaksana.

Kami setengah tak mempercayai para pemegang bedil di era Reformasi masih mau merecoki kegiatan kesenian. Kalau pun intelijen dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) berseliweran di sekitar rumah Seniman, hal itu lebih disebabkan mereka mengira kami sedang melakukan konsolidasi politik massa untuk menuntut dikembalikannya hak tanah Urutsewu pada warga sebagai pemilik sahnya. Survei pertama ini tak menciptakan kegaduhan yang berarti. Tiap kelompok seni berhasil menentukan tempat bekerja, kelompok masyarakat seperti apa yang disasar sebagai rekan kerja, siapa koordinator desa yang bisa dikontak sewaktu-waktu, dan kebutuhan peralatan apa saja yang harus tersedia. Rombongan yang mengunjungi lokasi bekas penembakan petani Urutsewu di lapangan Setrojenar juga tak mengalami intimidasi dari pihak militer. Gedung Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI AD yang dicat hijau daun berdiri angkuh di depan lapangan. Kami akan melaksanakan kegiatan di depan muka mereka. Benar-benar pertaruhan nyali!

Dalam kunjungan kedua, 28–30 Maret 2014, basecamp tempat kami menginap berpindah ke Wiromartan, di rumah sang Kepala Desa Sunu. Rapat koordinasi berjalan lancar. Masing-masing kelompok seni mulai menyebar ke beberapa desa yang menjadi sasaran kerjanya. Warga Urutsewu, mulai dari anak-anak hingga orang tua, berlatih menari, bermain teater, menyablon baju, dan mencoba beberapa permainan dari Maluku. Dua hari kami keluar masuk jalan dan gang di wilayah Urutsewu, keluar masuk rumah-rumah penduduk dan berinteraksi dengan warga di pesisir Kebumen selatan ini. Di malam terakhir, kami mengadakan pertunjukan kecil-kecilan bersama warga Mirit.

Kami mengira kunjungan kedua ini tak mendapatkan cobaan berarti. Malam itu kami tidur dengan tenang di rumah Kepala Desa

Sunu. Pagi tanggal 30 Maret, salah seorang penduduk Tlogo Pragoto, Pak Bolot, berencana mengadakan ritual di batas terakhir pembangunan pagar TNI AD yang membelah lahan warga dan lahan yang diklaim milik TNI AD. Acara yang akan dilaksanakan pagi-pagi itu sekaligus menjadi momen yang tepat bagi kami untuk mengambil video ladang yang sedang dalam proses pemagaran di Desa Tlogo Pragoto. Bosman, Reza, dan Tahdia (Tije) bersama Sunu selaku Ketua USB menghadiri acara ritual yang dilakukan oleh Pak Bolot dari kelompok Wong Bodo Duwe Karep, Desa Tlogo Pragoto.

Di sinilah persinggungan pertama kami dengan pihak militer. Babinsa dari Desa Tlogo Pragoto, beberapa tentara, dan beberapa orang yang menjadi antek-antek penguasa militer berusaha menghalanghalangi proses ritual Pak Bolot. Rencana mengambil video dari Desa Tlogo Pragoto mendapat tentangan dari kelompok pendukung kepala desa setempat yang mendukung pemagaran lahan petani. Mereka juga meminta Sunu untuk tak ikut campur dengan persoalan di Desa Tlogo Pragoto. Tentara dan kaki tangannya ini meminta Bosman, Tahdia, dan Reza bersama Sunu meninggalkan lokasi ritual. Kepada Sunu, mereka menyatakan keberatan jika Kepala Desa Wiromartan tersebut “mengurusi” permasalahan Desa Tlogo Pragoto.

Bosman, Tahdia, Reza, dan Sunu kemudian mencari siasat lain agar tetap bisa mengambil video ritual yang dilakukan oleh Pak Bolot dan kawan-kawannya dari Tlogo Pragoto. Desa Tlogo Pragoto berbatasan langsung dengan Desa Mirit. Siasatnya pada pagi itu, mereka menemui Pak Gindung, salah satu ketua RT di Desa Mirit, untuk mengonsultasikan batas Desa Tlogo Pragoto dan Desa Mirit.

Dia kemudian menggambarkan perbatasan kedua desa dan lokasi yang aman bagi kami dari wilayah Desa Mirit untuk membidik ritual yang sedang dilakukan Bolot. Siasat ini berhasil. Mereka tetap bisa mengambil video ritual Pak Bolot di batas terakhir pagar yang dibangun oleh TNI. Setelah acara ritual selesai, Bosman, Reza, dan Tahdia kembali ke Desa Wiromartan dan bersiap-siap pulang. Sementara Sunu yang belum tidur semalam suntuk beristirahat di rumah Pak Bolot. Menjelang siang, saat kami bersiap-siap pulang ke Yogya, tiba-tiba kami dikagetkan dengan kedatangan dua tentara ke rumah Kepala Desa Wiromartan. Sembari berbisik, Bu Lurah memberitahu bahwa dua tentara itu adalah anggota Babinsa yang selalu rutin mendatangi rumahnya. Jelas sudah kalau kehadiran mereka merupakan imbas dari aksi Pak Bolot di Tlogo Pragoto. Mereka bertanya asal dan maksud kedatangan kami ke Urutsewu. Interogasi halus ini berlangsung kurang lebih dua jam. Mereka pulang tanpa menemukan jejak informasi yang berarti dari kami.

Penyebaran Kebohongan Lewat Media dan Intimidasi Menuju Puncak Acara

Guna meyakinkan keberhasilan acara tanggal 16 April 2014, sejak tanggal 11 April 2014 Esbumus memutuskan untuk Turba selama enam hari di Urutsewu. Kehadiran kami di malam tanggal 11 April langsung disambut oleh serangkaian berita menyesatkan dari koran Suara Merdeka. Wartawan Suara Merdeka yang bekerja di wilayah Kebumen dan menyuplai berita di suplemen “Suara Kedu” dalam harian itu, Arif Widodo, menuliskan reportase-reportase palsu tentang gerakan kami dan warga Urutsewu secara sistematis. Beberapa di antaranya adalah bahwa gerakan kami mendapatkan dana sebesar Rp9 miliar dari salah seorang pejabat eselon II Pemkab Kebumen. Dari kalangan masyarakat Urutsewu, wartawan yang sama juga melakukan usaha pencemaran nama baik secara sistematis terhadap Kiai Imam Zuhdi. Usaha ini dilakukan dengan menyebut Imam Zuhdi sebagai ketua organisasi Wong Parkiran, yang anggotanya disebut melakukan pemerkosaan terhadap pengunjung pantai Setrojenar. Seiring berlalunya waktu, lewat lembaran “Suara Kedu”, Suara Merdeka memberitakan kunjungan Pangdam Diponegoro ke Kebumen serta himbauan dan intimidasi kepada warga agar tak menghadiri acara mujahadah serta pentas budaya rakyat tanggal 16 April, serta meminta agar gerakan atau LSM tak memprovokasi warga.

Penyebaran kebohongan lewat media yang kemungkinan diarahkan militer bekerja sama dengan wartawan Arif Widodo itu gagal ditangani selama kami di Urutsewu karena padatnya kegiatan orangorang yang terlibat di acara pentas budaya rakyat. Tidak ada serangan balik dari kami, baik lewat media sosial maupun pengajuan hak jawab. Lagi pula, yang paling penting, pemberitaan negatif tentang acara peringatan tiga tahun tragedi Setrojenar tak berhasil menghentikan aktivitas kami. Semua kelompok seni, tim dokumentasi, dan warga terus menjalankan kegiatannya masing-masing guna menyukseskan acara puncak tanggal 16 April. Tim tari bekerja bersama pemuda dan anakanak berlatih tari di halaman SDN Kaibon Petangkuran.

Tim ogoh-ogoh dari Desa Lembupurwo, Wiromartan, dan Tlogo Pragoto terus merampungkan pembuatan ogoh-ogoh. Tim sastra keluar masuk SDN Petangkuran dan Wiromartan untuk memberi workshop menulis cerita dan puisi pada para siswa SD. Karina Rima Melati dan tim Etnohistori memberikan workshop membatik pada ibu-ibu di Kaibon Petangkuran. Tim musik bekerja sama dengan kelompok musik lesung dari Desa Mirit, berusaha memadukan seni musik lesung tradisional dengan permainan Toki Gaba-Gaba dari Maluku. Tim seni rupa memberikan workshop menggambar pada para siswa SDN Wiromartan dan anak-anak di Desa Tlogo Pragoto. Tim sablon bekerja di hampir semua desa. Dan sebagai pamungkas dari persiapan ini adalah geladi bersih di lapangan Desa Kaibon Petangkuran bersama dari desa-desa yang terlibat dalam penyiapan pentas budaya rakyat.

Puncak Intimidasi dan Provokasi: Praktik Militer Khas Orde Baru di Era Reformasi

Begitu malam tanggal 15 mulai turun dan peserta geladi bersih sudah pulang ke rumah masing-masing, para aktivis seni Esbumus yang tinggal di rumah Kepala Desa Wiromartan menjadi saksi ketika beberapa orang hilir mudik di jalan depan rumah sambil menggebergeber motornya sampai pukul dua dini hari. Mobil patroli dan satu dua motor tentara berseliweran. Situasi di basecamp Kaibon Petangkuran, dekat rumah Kepala Desa Kaibon Petangkuran, tak mengalami intimidasi seperti yang terjadi di Wiromartan. Semua orang yang terlibat dalam kegiatan keesokan siangnya, tak diperbolehkan berkeliaran semaunya guna menghindari kemungkinan kekerasan fisik dari orang yang tak bertanggung jawab.

Esok paginya, kami sudah bangun sejak subuh. Bosman, Teuku Reza, dan saya bersama kelompok musik harus berangkat pagi-pagi ke lapangan Setrojenar untuk memasang tali pembatas area pertunjukan serta memasang alat-alat musik di panggung. Saya mengambil inisiatif pribadi untuk menyisir area di sekitar lapangan Setrojenar, guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak diinginkan. Sejak pukul tujuh pagi tentara telah menyebar dari depan kantor Kecamatan Buluspesantren hingga lapangan Setrojenar. Di timur, selatan, dan barat lapangan sejumlah tentara dan polisi berjaga-jaga. Penjagaan paling longgar hanya di sebelah selatan dan barat. Seandainya situasi kacau tercipta, akan sangat mudah bagi tentara dan polisi untuk menguasai medan Setrojenar dan menggiring anggota aliansi Esbumus ke arah barat dan selatan yang sepi.

Menjelang pukul delapan pagi, Koordinator Esbumus, Angga Palsewa Putra, yang mengendarai motor dari Desa Kaibon Petangkuran menuju Setrojenar, dicegat oleh seorang oknum tentara dan seorang lelaki tegap berbaju sipil. Keduanya memaksa Angga menghentikan motornya. Di pinggir jalan antara Desa Brecong dan Setrojenar itulah oknum tentara yang memaksa Angga berhenti mengeluarkan ancaman.

“Kamu bukan penduduk Urutsewu jangan macam-macam di sini. Kalau macam-macam, siap-siap saja menerima akibatnya. Kita akan bertemu di lapangan dan bertarung di sana. Kita lihat siapa yang mati di sana!”

Dengan tenang Angga menerima tantangan mereka. Ia berjanji pada tentara berbaju dinas kalau ia tak akan lari selama di lapangan nanti. Angga kembali menyalakan motor dan memacunya menuju lapangan Setrojenar. Ketika sampai di sekitar lokasi dan memarkir motor, dua lelaki berbadan kekar menunjuk-nunjuk ke arahnya. “Itu dia orangnya” ujar salah seorang dari mereka. Kedua pria itu bergerak cepat menghampiri Angga yang segera paham bahwa dirinya akan sasaran kriminalisasi agar memancing kerusuhan. Melihat gelagat mengancam itu, ia segera berlari cepat ke arah rombongan yang duduk di bawah tenda di depan panggung, menyelinap ke barisan pemuka wilayah Urutsewu dan duduk di samping Seniman. Kedua preman yang akan melakukan tindakan kriminal itu kemudian menjauh dari lokasi dan hilang entah ke mana.

Pukul sembilan pagi, jumlah tentara dan polisi yang berada di sekitar lapangan hingga jalan depan kantor Kecamatan Buluspesantren semakin banyak. Rombongan pembawa ogoh-ogoh yang dipimpin Kepala Desa Wiromartan, Sunu, memasuki jalan depan kecamatan. Di perempatan yang berjarak 30 meter dari lapangan Setrojenar, rombongan pembawa ogoh-ogoh dari Desa Tlogo Pragoto, Mirit, Lembupurwo, dan Kaibon Petangkuran ini dihentikan langsung oleh Dandim Kebumen, Letnan Kolonel (Infantri) Dany Rakca A., S.A.P. Mereka meminta rombongan dari luar Setrojenar hanya boleh masuk ke lapangan kalau memiliki surat izin dari kepala desa. Inilah pengakuan Sunu saat dihentikan serombongan tentara yang menutup jalan menuju lapangan Setrojenar:

Ketika rombongan kami memasuki ruas jalan menuju Setrojenar, Urutsewu, tempat kegiatan mujahadah dan pentas budaya rakyat diselenggarakan, tiba-tiba sekelompok tentara menghadang kami. “Berhenti dulu mas. Kami lapor komandan dulu apakah boleh masuk atau tidak.” Aku bingung sendiri… Apa urusannya sama tentara? Bukankah yang mengurus keamanan sipil harusnya Polisi? Yang Lebih membingungkan lagi waktu ketemu komandannya. Dia bilang “Sebentar, jangan masuk dulu. Kita tanya dulu kepada kepala desa, apakah mengizinkan atau tidak….” Lho… Sejak kapan tentara jadi “satpam”nya kepala desa, yang kalau ada tamu harus distop dulu, terus ia bertanya sama juragannya apakah sang tamu bisa masuk atau tidak?”.

Para wartawan dan fotografer daerah tampak segan untuk mendekat dan menyorongkan kamera ke arah Dandim perlente itu. Namun, begitu Bosman yang bertugas mendokumentasikan peringatan tiga tahun tragedi Setrojenar maju ke depan dan memotret dari jarak dekat, serombongan wartawan dan fotografer itu langsung mendekat ke pusat perdebatan antara Sunu dan Dandim Kebumen. Kepala desa yang sekaligus Ketua USB ini kemudian berorasi di depan sekumpulan tentara dan polisi yang menghalangi jalan para peserta mujahadah, rombongan kesenian, dan masyarakat umum yang ingin menyaksikan acara tersebut. Rombongan kesenian dari lima desa di Urutsewu beserta mahasiswa dan aktivis/peneliti merapatkan barisan di belakang Kepala Desa Wiromartan. Adegan itu berlangsung kurang lebih dua puluh menit. Penghentian sepihak oleh tentara dan polisi baru berhasil diatasi setelah ketua panitia mujahadah dan pentas budaya rakyat dari Desa Setrojenar, Paryono, meyakinkan tentara dan polisi bahwa pihak panitia telah mengundang mereka.

Rombongan kesenian segera memasuki lapangan Setrojenar dan mendapatkan sambutan meriah dari peserta mujahadah maupun masyarakat. Namun, wajah-wajah tentara dan polisi yang garang terus menebar pandangan mengancam pada beberapa mahasiswa dan aktivis budaya yang datang belakangan. Dalam pengakuan salah seorang aktivis budaya dari Blora, Hei Harjono, pengamanan tentara dan polisi jelas-jelas tak menyiratkan bahwa peringatan tragedi penembakan petani Urutsewu itu bukanlah kegiatan agama dan kesenian.

“Saya jauh-jauh datang dari Blora karena ingin menyaksikan acara itu. Semula saya mencari Mas Dwicipta di Petangkuran karena saya telah membuat janji pribadi dengannya. Tapi oleh teman-teman Esbumus, saya diberitahu bahwa dia sudah mendahului teman-teman berangkat ke lapangan Setrojenar sejak pagi. Akhirnya saya menyusul ke Setrojenar. Sampai di depan Kecamatan Buluspesantren saya kaget melihat banyaknya tentara dan polisi berjaga-jaga. Di belokan masjid, pengendara motor-motor sport ber-cc besar memelototi saya. Jelasnya saya merasa hari itu mencekam, karena setiap sudut saya melihat berseliweran orang-orang aneh yang saya yakin bukan warga setempat, menyelidik setiap gerakan saya seakan diawasi.”

Kegiatan mujahadah tetap berjalan. Dandim Kebumen, rombongan tentara, dan serombongan polisi tetap berjaga-jaga di sekitar area mujahadah dan pentas budaya rakyat Urutsewu. Komandan tentara di wilayah Kebumen itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil memaki kecil melihat ogoh-ogoh demit dan gapura yang dicat dengan warna doreng. 60 Setelah acara mujahadah yang dipimpin oleh Kiai Imam Zuhdi selesai, panitia pentas budaya rakyat bersiap-siap memulai acara. Seniman, ulama sekaligus tokoh masyarakat Urutsewu, mengumandangkan azan sebagai pembuka acara. Kebetulan azan Seniman bersamaan dengan waktu salat Zuhur. Di saat itulah dari markas Dislitbang TNI yang letaknya tidak jauh dari lapangan juga terdengar suara azan. Padahal di hari-hari biasa, saat memasuki waktu salat, tidak pernah terdengar azan dengan pengeras suara dari dalam markas tentara tersebut. Tak cukup hanya menyuarakan azan, mereka juga mengimbau pada siapa pun orang yang berkumpul di lapangan untuk segera melaksanakan salat. Jelas sudah imbauan yang tak biasanya terdengar dari markas tentara itu ditujukan untuk memecah massa yang telah memenuhi lapangan Setrojenar. Untunglah massa tidak terpengaruh suara imbauan dari dalam markas Dislitbang TNI AD. Mereka tetap mengikuti pertunjukan hingga selesai.

Epilog

Banyak pihak meyakini bahwa 16 tahun sesudah Reformasi tentara akan melepaskan intervensinya di lapangan kehidupan masyarakat sipil. Mereka hanya akan menjalankan tugas utamanya di bidang pertahanan dan keamanan. Sementara persoalan-persoalan di luar pertahanan dan keamanan akan diserahkan pada pihak sipil. Namun, peristiwa peringatan tragedi penembakan petani Urutsewu di lapangan Setrojenar pada 16 April 2014 secara gamblang menunjukkan sebaliknya. Bukti nyata dari turut campur tentara adalah intimidasi— baik tersembunyi maupun terang-terangan—kepada aktivis Esbumus yang terlibat dalam penyiapan pentas budaya rakyat, pemelintiran isu soal Urutsewu lewat pemberitaan sistematis di koran Suara Merdeka, dan usaha nyata untuk menghalang-halangi rombongan kesenian yang akan pentas di lapangan Setrojenar. Ini belum termasuk dengan memanfaatkan elemen masyarakat sipil seperti kelompok preman guna memprovokasi terjadinya kekacauan di tempat acara.

Peristiwa ini secara jelas memberi sinyal bahwa tindakan-tindakan militer yang sewenang-wenang dan menindas masyarakat sipil terus terjadi, meski rezim otoriter-birokratik-militeristik telah tumbang 16 tahun lalu. Era reformasi dan kehidupan demokratis sekarang ini tak memberikan jaminan pasti intervensi militer di wilayah sipil. Intimidasi, teror, dan ancaman dari pemegang bedil bisa sewaktu-waktu menimpa seseorang atau sebuah organisasi. Kalau sudah begini tidak ada pilihan lain bagi seluruh elemen masyarakat sipil di negeri kecuali menyatukan kembali barisan dan berseru pada militer agar kembali ke barak dan tak lagi melakukan intervensi dalam lapangan aktivitas masyarakat sipil!***

Prasangka “Suara Merdeka” di Urutsewu

Wisnu Prasetya Utomo

PENDEKATAN positivistik dalam kajian media mengandaikan bahwa berita haruslah menampilkan fakta secara objektif, netral, dan tidak berpihak. Banyak kalangan yang percaya dengan pendekatan ini karena menganggap kerja jurnalistik memiliki standar-standar objektif. Standarstandar objektif ini misalnya berkaitan dengan pemisahan antara fakta dan opini, cover both side, termasuk menghindari pendapat jurnalis mengenai suatu peristiwa. Karena itu, keberimbangan berita bukan merupakan hal yang mustahil.

Persoalannya, pendekatan tersebut sulit digunakan untuk menjelaskan perilaku media massa sebagaimana yang kita saksikan selama ini. Hampir setiap hari kita membaca berita-berita di koran dan televisi dengan sikap partisan yang tanpa malu-malu. Kondisi tersebut tentu membawa keraguan pada apa yang disebut sebagai objektivitas jurnalisme. Bukankah laku jurnalistik sejak dari reportase lapangan hingga penyuntingan berita membutuhkan berbagai pertimbangan subjektif?

Tulisan ini akan menunjukkan objektivitas jurnalisme barangkali memang hanya menjadi mitos yang direproduksi. Pemberitaan Suara Merdeka mengenai konflik tanah di Urutsewu, Kebumen, akan digunakan sebagai studi kasus. Kasus ini menarik karena di sini kita bisa melihat bagaimana sebuah media memberitakan peristiwa dengan penuh prasangka. Prasangka menjadi faktor terbesar dalam strategi membingkai fakta di lapangan dalam sebuah teks berita. Prasangka tersebut bahkan melanggar prinsip-prinsip jurnalistik yang semestinya dipatuhi dengan ketat.

Untuk melihat bingkai berita-berita Suara Merdeka mengenai konflik di Urutsewu, saya menggunakan pemikiran Robert Entman (1993). Menurut Entman, framing dalam sebuah berita dilakukan melalui empat cara, yaitu problem identification, causal interpretation, moral evaluation, dan treatment recommendation.

Ada 13 berita mengenai Urutsewu dalam rentang waktu 5–15 April 2014. Tiga belas berita tersebut, jika diperhatikan lebih spesifik, akan terbagi dalam dua kategori. Pertama, mengenai konflik lahan di Urutsewu. Kedua, peristiwa pemerkosaan yang terjadi di Pantai Setrojenar Urutsewu. Kedua kategori berita tersebut dilihat sekilas seperti tidak berkaitan. Namun, jika diperhatikan lebih jauh, keduanya saling berhubungan erat seperti yang akan dijelaskan nanti.

Bingkai Berita I: TNI Benar, Warga Salah

16 April 2014 adalah peringatan tiga tahun tragedi penembakan secara brutal pasukan TNI AD terhadap petani di kawasan Urutsewu, tepatnya di Desa Setrojenar. Pada 2011 lalu, akibat kebrutalan aparat tersebut, 6 orang petani dikriminalisasi, 13 orang luka-luka dengan 6 orang di antaranya terkena peluru karet tentara, dan belasan sepeda motor dirusak. Penembakan brutal tersebut muncul setelah para petani mengadakan aksi demonstrasi menuntut hak atas tanah mereka yang dirampas oleh tentara.

Peristiwa tersebut merupakan rentetan panjang dari perampasan tanah. Wajar jika warga akan mengadakan peringatan tiga tahun tragedi tersebut. Suara Merdeka sebagai koran terbesar di Jawa Tengah pun memberitakan perhatian. Tercatat ada enam berita terkait rencana peringatan tersebut, yaitu:

1. Mengurai Benang Kusut Urut Sewu (1) : Muncul Petisi Minta Dukungan Tanda Tangan (Sabtu 5 April 2014)

2. Mengurai Benang Kusut Urut Sewu (2) : Penegak Hukum Diminta Tegas (Senin, 7 April 2014)

3. Mengurai Benang Kusut Urut Sewu (3) : Warga dan TNI Diminta Islah (Selasa, 8 April 2014)

4. Gerakan Didanai Rp 9 M (9 April 2014)

5. “Urut Sewu Keren..” (Sabtu, 12 April 2014)

6. Tragedi Setrojenar Jangan Terulang (Selasa, 15 April 2014).

Bagaimana potret konflik Urut Sewu dalam berita-berita tersebut?

Problem identification. Identifikasi masalah ini berkaitan dengan bagaimana media mendudukkan sebuah peristiwa. Membaca beritaberita tersebut, Suara Merdeka menggambarkan bahwa konflik yang terjadi di Urutsewu ibarat benang yang kusut, dan oleh karena itu harus diurai. Ada tiga berita berseri yang dikhususkan untuk “mengurai benang kusut” tersebut.

Suara Merdeka bertolak dari tragedi penembakan petani 2011 lalu sebagai peristiwa yang dianggap membuat “kusut” konflik yang sudah ada. Tiga seri tulisan tersebut diawali dengan liputan tentang munculnya petisi maya terkait Urutsewu, lantas mengenai tuntutan terhadap penegak hukum yang diminta tegas terhadap warga yang melanggar ketentuan, dan yang terakhir tentang gagasan islah (damai) antara warga dan TNI.

Causal interpretation. Menurut Suara Merdeka, benang kusut di Urutsewu disebabkan oleh bentrokan pada 16 April 2011. Siapa yang bersalah dalam bentrokan tersebut? Dari berita bisa dengan mudah disimpulkan: warga. Simak penggalan berita berikut :

“Dari surat keterangan Nomor SKET:163/IV/2011-/INTELKAM yang ditandatangani Kasat Intelkam Polres Kebumen AKP Yohanes Hari Pracoyo pada 25 April 2011 menyebutkan, unjuk rasa mulai 10-16 April itu, tidak memberitahukan ke Polres Kebuman.”

—“Mengurai Benang Kusut Urut Sewu (1): Muncul Petisi Minta Dukungan Tanda Tangan”. Blok hitam di kutipan ini dan seterusnya oleh penulis.

Pemberitaan mengenai hal tersebut dimunculkan kembali dalam berita dua hari berikutnya. Pengulangan tersebut menunjukkan apa yang hendak ditonjolkan sebuah berita. Dan seolah belum cukup menyalahkan aksi demonstrasi petani, Suara Merdeka masih menulis begini:

“Penanganan selama ini baru pengeroyokan terhadap warga Ambal dan perusakan gapura menuju lapangan ujicoba senjata TNI AD. Adapun permasalahan sebenarnya terkait masalah penyerangan terhadap institusi TNI belum tersentuh hukum.”

Sementara, faktanya, peristiwa 16 April 2011 adalah penembakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh TNI terhadap warga Desa Setrojenar yang sedang berziarah di makam korban yang meninggal karena ledakan mortir beberapa tahun sebelumnya. Dalam ziarah itu, warga membuat blokade dari pohon. Blokade itu kemudian dibongkar oleh TNI. Pembongkaran oleh TNI dibalas warga dengan kembali memblokade jalan dengan kayu, merobohkan gerbang TNI AD, dan melempari bekas gudang mesiu yang sudah lama tak terpakai dan dibangun di atas tanah milik warga.

Pertistiwa ini direspons dengan penyerangan oleh TNI AD. Tentara mengejar, menangkap, menembak, dan memukul warga. Kejadian ini menyebabkan 6 petani dikriminalisasi (pasal perusakan dan penganiayaan), 13 orang luka-luka, 6 orang di antaranya luka akibat tembakan peluru karet dan satu orang terkena peluru timah dan karet, 12 sepeda motor milik warga dirusak dan beberapa barang, seperti handphone, kamera, dan data digital dirampas secara paksa oleh tentara, seperti yang sudah disebutkan di atas.

Moral evaluation. Evaluasi moral ini berkaitan dengan penilaian media tentang penyebab masalah. Untuk ini cermati berita “Mengurai Benang Kusut Urutsewu (2): Penegak Hukum Diminta Tegas”. Dalam berita tersebut Suara Merdeka menjelaskan bahwa warga yang pada 2011 melanggar hukum harus ditindak tegas. Termasuk juga warga yang sampai saat ini susah didekati dengan pendekatan persuasif.

Jika upaya persuasif tidak berhasil, maka yang perlu dilakukan adalah upaya hukum (“Mengurai Benang Kusut Urutsewu (3): Warga dan TNI Diminta Islah”). Tidak hanya itu, Suara Merdeka juga menulis bahwa mestinya:

“Warga Urutsewu patuh dan taat hukum agar masyarakat aman, damai, dan tenteram dalam bingkai NKRI. Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar mendukung program pemerintah.”

Treatment recommendation. Berkaitan dengan rekomendasi penanggulangan masalah, Suara Merdeka menulis agar warga dan TNI melakukan islah setelah konflik yang selama ini terjadi. Berkaitan dengan perampasan tanah, Suara Merdeka menyebutkan bahwa tanah tersebut secara hukum sebenarnya milik TNI AD. Untuk menekankan bahwa perdamaian sudah terjadi, Suara Merdeka mengutip Pangdam IV/Diponegoro yang 11 April 2014 lalu berkunjung ke Urutsewu. Cermati pernyataan berikut:

“Urut Sewu memang keren. Masyarakatnya rukun dan aman,’ kata Pangdam.”

“Rakyat di kabupaten berslogan Beriman ini harus bersatu untuk menjaga wilayah tersebut. Jangan sampai diganggu. Apalagi sama orang luar,’ tegasnya.”

—“Urutsewu Keren..”

Pangdam memberikan pernyataan agar Urutsewu tidak diganggu oleh orang luar. Seakan mempertegas pernyataan tersebut, Suara Merdeka menulis tentang lembaga swadaya masyarakat maupun gerakan dari luar Urutsewu agar tidak melakukan provokasi kepada warga. Tidak tanggung-tanggung, Suara Merdeka menulis bahwa gerakan yang mengorganisir warga di Urutsewu mendapat gelontoran dana sebesar Rp9 miliar.

Ironisnya, tudingan dana Rp9 miliar ini ditulis dengan prasangka yang susah dipertanggungjawabkan. Tudingan yang serius karena sampai dijadikan judul berita. Dari mana angka fantastis itu muncul? Angka tersebut muncul dalam berita dengan mengutip sumber anonim.

“Salah satu sumber menyebutkan, dana Rp 9 Milyar itu dikelola pejabat penting di pemerintahan.”

Anehnya, di akhir berita, angka itu disebutkan muncul dari SMS gelap yang diterima “seseorang”.

“Isu itu kali pertama diterima seseorang melalui SMS pada 13 Februari 2014 sekitar pukul 17.00.”

— “Gerakan Didanai Rp 9 M”

Saya kebingungan membaca berita ini. Melalui berita tersebut saja kita dapat melihat bahwa wartawan yang menulis berita ini tidak serius melakukan reportase. Pihak yang dianggap menerima dana itu tidak diberikan ruang. Ia hanya mengandalkan sumber anonim. Apakah ini berita atau pamflet yang berisi gosip, fitnah, dan desas-desus?

Bingkai Berita 2: Ada Warga Setrojenar di Balik Pemerkosaan

Jumat, 28 Maret 2014 terjadi pemerkosaan di Pantai Setrojenar, Kecamatan Bulupesantren, Kebumen. Kasus pemerkosaan ini tidak dianggap sebagai kasus kriminal biasa oleh Suara Merdeka. Buktinya, kalau kita membaca berita-berita terkait, isu melebar dari yang awalnya kasus pemerkosaan.

Perkembangan penangkapan pelaku sendiri tidak terlalu banyak mendapat perhatian. Yang terlihat secara gamblang dalam berita-berita tersebut, ada delegitimasi terhadap kelompok masyarakat di Setrojenar yang dituding melakukan pemerkosaan dan membuat kawasan wisata pantai menjadi tidak aman. Untuk kategori kedua ini Suara Merdeka menayangkan 7 berita, yaitu:

1. “Suami Ditendang, Istri Diperkosa” (Sabtu, 5 April 2014)

2. “Pelaku Pemerkosaan Terorganisasi” (Senin, 7 April 2014)

3. “Pantai Setrojenar Diminta Ditutup” (Selasa, 8 April 2014)

4. “Pantai Setrojenar Wilayah Hankam” (Kamis, 10 April 2014)

5. “Pelaku Pemerkosaan Masih Menghilang” (Jumat, 11 April 2014)

6. “‘Wong Parkiran’ Diminta Tanggung Jawab” (Sabtu, 12 April 2014)

7. “‘Masalah Setrojenar Jangan Dipolitisasi..’” (Senin, 14 April 2014)

Problem identification. Dalam mengidentifikasi peristiwa ini, Suara Merdeka pada mulanya hanya menjelaskan pemerkosaan yang dilakukan terhadap istri Paimin, warga Setrojenar. Namun, dalam perkembangannya, berita-berita selanjutnya menunjukkan bahwa pemerkosaan itu diorganisir oleh kelompok masyarakat sekitar pantai.

Kesimpulan pemerkosaan yang terorganisir ini didapatkan dari warga Setrojenar yang diwawancarai oleh Suara Merdeka. Warga tersebut bahkan bercerita bahwa di Pantai Setrojenar, pemerkosaan rutin dilakukan dan pasti ada setiap hari Jumat. Dari situ kemudian muncul keterangan di berita bahwa pantai tersebut tidak aman dan semestinya ditutup.

Causal interpretation. Suara Merdeka menyebutkan dengan jelas siapa pihak yang dituding sebagai pelaku pemerkosaan terorganisir tersebut. Pelaku pemerkosaan dilakukan oleh anggota kelompok “Wong Parkiran” yang menurut berita dipimpin oleh Imam Zuhdi. Hal ini diulang dalam 4 berita tanggal 7, 10, 11, dan 12 April. Untuk menambah efek dramatis yang menunjukkan “biadabnya” kelompok tersebut, Suara Merdeka menulis:

“Adapun wanitanya ditelanjangi dan diperkosa. Sadisnya, sebelum korban diperkosa, alat kelaminnya dimasuki pasir laut terlebih dahulu.”

—“Pelaku Pemerkosaan Terorganisasi”

Kalimat serupa diulang kembali pada berita berikutnya. Sebagai catatan, Suara Merdeka tidak melakukan konfirmasi kepada “Wong Parkiran” apakah pelaku pemerkosaan tersebut benar-benar anggota mereka atau tidak. Dalam berita tanggal 11, hanya ditulis “yang disebutsebut anggota Wong Parkiran”. Adapun yang menyebut pelaku sebagai anggota kelompok tersebut adalah Paimin, suami korban pemerkosaan.

Anehnya, informasi yang diberitakan oleh Suara Merdeka terkait korban pemerkosaan juga simpang siur. Dalam berita pertama pada 5 April disebut bahwa perempuan yang diperkosa adalah istri Paimin. Dan keduanya adalah warga sekitar pantai. Informasi ini diulang di berita tanggal 12 April. Semakin membingungkan karena di akhir berita yang sama, informasi tersebut dibantah oleh Kepala Desa Setrojenar. Simak penggalan berita berikut:

“Kades menegaskan korban pemerkosan dan Paimin tidak berstatus warga Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan dan perempuan korban perkosaan itu ternyata bukanlah pasangan suami istri.”

Moral evaluation. Suara Merdeka menayangkan berita-berita yang meminta aparat keamanan harus bertindak tegas terhadap pelaku pemerkosaan. Sengaja dimunculkan kesimpulan bahwa pemerkosaan ini diorganisir. Menurut Suara Merdeka, peristiwa ini memalukan karena terjadi di daerah pertahanan dan keamanan (hankam). Pendapat dari TNI diberikan ruang untuk memperkuat argumen bahwa aparat harus bersikap tegas.

“Menurut Kepala Dislitbang TNI AD, masyarakat sudah mengetahui dasar aturan yang menyebutkan wilayah Urut Sewu termasuk Pantai Setrojenar adalah tanah milik negara yang digunakan untuk latihan militer. ‘Pantai Setrojenar merupakan bagian dari lahan TNI dan kami memiliki otoritas menyikapi segala hal di tempat tersebut. Termasuk pemerkosaan kemarin,’ ujarnya.”

Treatment recommendation. Dalam berita yang ditayangkan Suara Merdeka, bahwa aparat keamanan tidak bisa bertindak tegas kepada “Wong Parkiran”, lebih baik Pantai Setrojenar ditutup daripada menimbulkan keresahan warga. Masyarakat juga diminta hati-hati saat berkunjung ke pantai tersebut. Suara Merdeka menulis:

“Kejahatan yang baru sekarang terbongkar itu sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan pengunjung.”

Selain itu, Suara Merdeka juga menampilkan berita yang meminta masalah Setrojenar, khususnya pemerkosaan ini, tidak dipolitisasi karena hal tersebut murni merupakan masalah hukum, bukan sosial. Kalau Anda merasa tidak ada masalah di sini, cermati berita pada 7 April yang mana Suara Merdeka menulis berita tentang pemerkosaan ini sebagai tindakan yang terorganisir oleh kelompok warga. Jadi, siapa yang melakukan politisasi dan membawa masalah itu ke mana-mana?

Penutup

Bagaimana kaitan berita-berita kategori pertama dan kedua? Siapakah Imam Zuhdi yang disebut memimpin “Wong Parkiran”, organisasi yang dianggap melakukan pemerkosaan terorganisir di Pantai Setrojenar?

Apa yang bisa kita baca dari berita-berita Suara Merdeka mengenai Urutsewu adalah upaya delegitimasi terhadap posisi warga dan petani setempat yang sedang berjuang menuntut hak atas tanahnya.

Dalam berita kategori pertama kita melihat Suara Merdeka menempatkan warga sebagai pihak yang bersalah dalam tragedi 16 April 2011. TNI diberikan ruang yang lapang sebagai narasumber di sebagian besar berita tersebut. Dalam rencana peringatan tiga tahun tragedi tersebut pun, Suara Merdeka menulis agar pihak-pihak luar tidak melakukan provokasi di sana.

Beritanya pun sangat tendensius karena menuding gerakan yang akan mengadakan peringatan tragedi tersebut menerima dana Rp9 miliar. Angka fantastis tapi dari sumber yang tidak jelas dan sulit dipertanggungjawabkan. Delegitimasi selanjutnya muncul di beritaberita dalam kategori kedua. Jelas bukan merupakan ketidaksengajaan jika nama Imam Zuhdi yang dianggap sebagai pemimpin “Wong Parkiran” dimunculkan berkali-kali dalam berita pemerkosaan.

Imam Zuhdi merupakan kiai sederhana dari Desa Setrojenar. Kiai ini merupakan salah satu orang yang ikut memobilisir pergerakan petani setempat untuk mendapatkan kembali hak atas tanahnya yang dirampas oleh militer. Mengasosiasikan pelaku pemerkosaan dengan “Wong Parkiran” dan Imam Zuhdi jelas merupakan upaya untuk melemahkan gerakan petani maupun warga agar meragukan pimpinanpimpinannya sendiri.

Berita-berita Suara Merdeka tentang pemerkosaan yang dibawa sampai isu penutupan Pantai Setrojenar pun bermasalah. Siapakah yang diuntungkan jika Pantai Setrojenar ditutup? Tak perlu susah-susah menjawab. TNI akan menjadi pihak yang paling diuntungkan.

Lengkap sudah bagaimana koran terbesar di Jawa Tengah ini membingkai Urutsewu. Teks-teks berita sendiri yang menunjukkan keberpihakan Suara Merdeka kepada militer. Jadi, masihkah ada yang disebut sebagai objektivitas jurnalisme?***

Menggugat Berita “Suara Merdeka”

Lubabun Ni’am

DI tengah penggalangan aksi bertajuk Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu (Esbumus), koran Suara Merdeka edisi 9 April 2014 menerbitkan berita berjudul “Gerakan Didanai Rp 9 M”. Inti berita itu, menurut pembacaan saya, mengarahkan pembaca untuk mengetahui bahwa Solidaritas Budaya didanai oleh oknum tertentu sebesar “Rp 9 M”. Silakan telusuri berita-berita Solidaritas Budaya di NU Online—untuk menyebut salah satu kanal, maka kita akan segera mengetahui: berita Suara Merdeka itu ngelindur dan sampah, terutama karena tidak berdasarkan fakta.

Perlu diketahui saja, bahkan sebelum penggalangan Solidaritas Budaya, sebagian masyarakat Urutsewu secara tegas sudah tidak percaya pada Suara Merdeka. Sudah bukan kali ini saja Suara Merdeka memuat berita-berita ngawur tentang konflik tanah di Urutsewu. Karena itu, ketika kemudian terbit berita “Gerakan Didanai Rp 9 M”, tak syak lagi, tidak ada media lokal yang lebih buruk nasib dan hasil pemberitaannya selain Suara Merdeka di dan terhadap Urutsewu. Tak percaya?

Tiga Dosa

Berita “Gerakan Didanai Rp 9 M” itu setidaknya “berdosa” pada tiga titik. Dosa ini dosa sosial terhadap masyarakat Urutsewu, yang takkan mudah terkikis dari ingatan sejarah kita. Pertama, penulis berita itu dan koran Suara Merdeka telah menyebarkan berita yang tidak benar bahwa Solidaritas Budaya didukung dengan dana “Rp 9 M”. Berita bohong tersebut tidak akan ditulis oleh seorang peliput yang mau berkeringat menghimpun informasi yang sesuai fakta, langsung kepada warga. Mahasiswa pers kampus angkatan pertama saja, atau malah seorang siswa majalah dinding SMA sekalipun, agaknya tak akan sepayah dan separah itu dalam menulis berita.

Kedua, penulis berita hanya bersandar pada satu sumber anonim dan dua sumber pejabat (Kapolres dan Bupati Kebumen). Ketiga narasumber itu tidak ada satu pun yang menjadi representasi kepentingan warga kelas bawah Urutsewu. Bagi saya, tak pantas kita menyebut penulis berita sejenis itu sebagai seorang wartawan. Di tengah situasi penggalangan aksi yang setubuh dengan perlawanan masyarakat Urutsewu memperjuangkan tanah, pemilihan narasumber yang terlalu bias penguasa itu sama dengan melecehkan perjuangan masyarakat Urutsewu atas tanahnya dan menghina aliansi gerakan. Berharap sang penulis membaca sejarah konflik tanah di Urutsewu pun, sepertinya, bisa-bisa malah kitalah yang salah menggantungkan harapan.

Ketiga, penulis berita memilah antara pihak yang pro dan pihak yang kontra atas penguasaan tanah di Urutsewu untuk latihan uji coba senjata TNI AD, seolah-olah bersikap “objektif”. Aliansi dalam Solidaritas Budaya (Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam termasuk di dalamnya) ditulis sebagai pihak yang kontra penguasaan tanah di Urutsewu oleh TNI. Berita yang berlagak “objektif” seperti ini hanya kontraproduktif—kalau bukan kontrarevolusioner—dengan tujuan perubahan kebijakan sesuai perjuangan masyarakat Urutsewu. Ketahuilah, berita semacam itu hanya dapat dimuat (dikomodifikasi) oleh koran yang buta pada ketidakadilan dan ketertindasan yang terang-terang tak bisa ditoleransi lagi.

Berita “Gerakan Didanai Rp 9 M” itu segera “diserang” pegiat Esbumus melalui media sosial. Kalau boleh disebut penghakiman, maka itulah penghakiman balasan terhadap sang pendosa. Yang jelas, berita itu bukannya menggembosi aliansi, melainkan justru membakar “amarah” pendukung aliansi dan menabalkan ketidakpercayaan warga Urutsewu pada Suara Merdeka. Apalagi, berita Suara Merdeka yang lain, berjudul “Pelaku Pemerkosaan Terorganisasi” (8 April 2014), malah menyangkut-pautkan gosip yang tak benar bahwa Kiai Imam Zuhdi, tokoh pendukung masyarakat Urutsewu dalam memperjuangkan tanah yang diklaim TNI, disebut-sebut terlibat tindakan asusila yang terjadi di Pantai Setrojenar. Terlalu!

Kondisi Umum

Dalam lingkup yang lebih spesifik, yakni bagi kalangan nahdliyin, kasus Suara Merdeka terhadap masyarakat Urutsewu ini semakin menambah panjang deret keterpisahan—kalau bukan pengkhianatan— media massa (arus utama) dengan arus perjuangan massa Nahdlatul Ulama (NU), terutama yang berkaitan dengan tanah dan serbuan industri ekstraktif. Keterpisahan itu tercatat dalam kasus yang beragam. Ada media yang samar-samar tak mampu membela kondisi warga nahdliyin yang dikepung berbagai korporasi industri ekstraktif, ada media yang secara telanjang berada di seberang kubu dengan aliansi perlawanan memperjuangkan tanah.

Di Sidoarjo, korban Lumpur Lapindo berhadapan dengan konglomerat media Grup Bakrie. Peneliti kasus Lapindo dari Universitas Brawijaya, Anton Novenanto, mencatat bahwa antv, tvOne, dan VIVAnews (Grup Bakrie) memberlakukan “perlakuan khusus” terhadap berita yang menyangkut Lumpur Lapindo sehingga wartawannya tak mampu berbuat kritis. Selain mengelola media online (mudvolcano. com) yang lebih menarik secara tampilan daripada media alternatif yang dibikin korban Lumpur Lapindo (korbanlumpur.info), Grup Bakrie juga melakukan okupasi terhadap salah satu media lokal Jawa Timur, Surabaya Post. Pada titik ini, Grup Bakrie memenangi pertarungan ranah media karena mereka adalah konglomerat media arus utama.

Di Tuban, Jawa Timur, meski sejauh ini letupan kekecewaan oleh massa nahdliyin baru mengemuka secara sporadis, tapi kehadiran berbagai industri ekstraktif makin merajalela. Tidak hanya berhadapan dengan produksi Semen Indonesia yang sudah beroperasi sejak masa Orde Baru, tapi juga ditambah dengan kehadiran perusahaan Holcim dan berbagai industri petroleum dan aromatik serta minyak bumi. Sementara itu, media cetak lokal yang ada hanyalah Radar Bojonegoro (Grup Jawa Pos). Media online setempat, kalau tidak salah merupakan satu-satunya kanal berita online yang mengkaver berita-berita seputar Tuban, yakni kotatuban.com, sayangnya sangat terbuka terhadap dana corporate social responsibility dari perusahan semen.

Kesimpulannya, di berbagai daerah basis massa NU, sebagaimana tercermin di Kabumen, Sidoarjo, dan Tuban, terpampang kondisi umum mereka: kelas bawah dikepung media arus utama yang tidak bisa diandalkan untuk beraliansi dalam perlawanan memperjuangkan tanah dan membentengi diri dari serbuan industri ekstraktif. Tidak semua media arus utama lokal, memang, tak bersahabat dengan berbagai aksi perlawanan. Namun, berharap pada pemberitaan yang bersandar pada peristiwa (event) bentrok semata adalah aksi pendiaman yang lain. Berharap pada personal-personal jurnalis yang masih bisa digiring untuk memuat misi dan aksi perjuangan juga bukan persekutuan yang strategis dan kuat. Lalu bagaimana?

Perang Posisi

Media memegang peran signifikan dalam gerakan perlawanan rakyat. Media, terlebih media arus utama, sejatinya merupakan penyampai pesan perlawanan. Namun, media arus utama terbukti tidak dapat diandalkan oleh gerakan. Sudah lazim diketahui, posisi media sebagai perusahaan bisnis kerap memaksa wartawannya untuk tunduk pada kapital dan segelintir pemiliknya, bukan pada elemen jurnalisme seperti keberpihakan pada kaum tertindas. Kapitalisme media menyebabkan kita, khususnya kaum nahdliyin, harus memikir ulang untuk menggantungkan harapan pada media arus utama sebagai aliansi “perang posisi” dalam arus perlawanan.

Dengan sedikit melakukan penyederhanaan dari konsep yang diperkenalkan oleh Antonio Gramsci, perang posisi (war position) di sini pertama-tama harus didaratkan pada pendekatan kelas. Di mana pun, kelompok yang paling rentan tersingkir oleh kuasa senjata, negara, dan kapital adalah kelas terbawah dalam masyarakat. Ya, wong cilik dalam bahasa Jawa. Perang posisi, menurut salah satu pengkaji pemikiran Gramsci dari York University, Robert W. Cox, merupakan proses ketika kekuatan yang menjadi fondasi sosial dibangun secara pelan-pelan dengan cara menciptakan institusi alternatif dan kelompok intelektual alternatif di tengah-tengah masyarakat.

Dalam kasus pemberitaan Suara Merdeka terhadap masyarakat Urutsewu, aliansi dalam perang posisi itu sedang dibangun bersama elemen pers mahasiswa. Aliansi ini adalah sarana konsolidasi untuk menggelorakan kegelisahan universal bahwa kaum nahdliyin kelas bawah tengah dikepung oleh industri ekstraktif dan transaksi-transaksi untuk pelepasan tanah. Aliansi ini adalah gugatan balik terhadap Suara Merdeka. Sebuah aliansi yang mengubah institusi media kita menjadi struktur media kooperatif masih ditunggu. Dari Urutsewu, “perang” itu tampaknya akan dimulai.***

Perjuangan Urutsewu Menahan Laju Pertambangan: Menakar Gerakan Agraria Berbasis Gerakan Seni Kerakyatan

Anna Mariana

PERSOALAN agraria di bumi Indonesia semakin menggila. Konflik yang terjadi tidak hanya berdimensi vertikal antara masyarakat dan negara, tetapi juga berdimensi horizontal antarwarga masyarakat. Konflikkonflik yang ada dibiarkan berlarat dan berlarut oleh aparat keamanan. Bahkan tidak sedikit, konflik terjadi justru antara masyarakat dan aparat keamanan itu sendiri. Negara—dalam hal ini—telah melakukan pembiaran konflik lestari agar masyarakat lelah dan tak mampu lagi untuk melawan.

Konflik Agraria yang saat ini merebak dan terus lestari dapat dikategorikan dalam skala konflik agraria struktural, masif, kronis, dan berdampak luas. Sebab-sebab terjadinya konflik sangat beragam. Menurut Noer Fauzi Rachman, pakar agraria Indonesia, sebabsebab itu terdiri dari pemberian izin/hak/konsesi atas tanah yang dimiliki masyarakat, adanya kekerasaan maupun manipulasi, tiputipu dalam proses pengadaan tanah tersebut, sampai dengan proses yang mengekslusi masyarakat yang masuk ke dalam konsesi/hak/izin tersebut. Akibatnya. kehidupan masyarakat semakin sulit, tereksklusi dari tanah (air)-nya sendiri, hingga kehilangan tanahnya.

Sebab-sebab konflik didukung pula oleh kondisi yang melestarikannya, seperti pihak pemerintah yang tidak pernah melakukan peninjauan atas putusan izin/konsesi/hak. Yang terjadi justru pemberian izin itu bertambah serta penanganan protes masyarakat dengan kekerasan, kriminalisasi, serta intimidasi. Akar konflik yang paling esensial adalah tidak adanya koreksi atas kesalahan kebijakan periode sebelumnya. Contoh dari kebijakan tersebut adalah tidak adanya kebijakan untuk menyediakan kepastian penguasaan (tenurial security) serta tersektoralisasinya kelembagaan yang mengatur sumber daya alam (Rachman 2013: 5–8).

Rantai penjelas konflik yang dituturkan Noer Fauzi Rachman di atas merupakan rumusan soal konflik struktural yang dapat teratasi hanya dengan mengubah dan mengoreksi akar masalah agraria dan bukan hanya dengan menangani konflik secara tambal sulam. Jika hanya ditangani secara parsial, maka bisa dipastikan konflik agraria terus berlarut. Salah satu konflik yang berlarut hingga hari ini dan berdimensi struktural adalah konflik antara petani Urutsewu dan TNI AD.

Para petani yang sepanjang pengetahuan dan laku tanam sehariharinya (menanam beragam sayuran dan buah-buahan) dilakukan di atas tanah yang mereka miliki sepanjang Pantai Selatan Kebumen serta memiliki bukti kepemilikan yang sah, ternyata harus berhadapan dengan moncong senjata TNI AD. Sebab konflik tersebut adalah TNI AD yang mengklaim bahwa tanah pesisir tersebut merupakan milik TNI AD dan akan terus menjadikannya sebagai area latihan militer. Juga pernah muncul izin untuk menjadikannya sebagai areal penambangan pasir besi.

Konflik di Urutsewu antara TNI AD dan masyarakat terjadi sejak 1980-an, dengan puncak konflik pada 16 April 2011 yang ditandai dengan adanya penembakan, perusakan dan penangkapan, serta kriminalisasi yang dilakukan oleh tentara kepada warga sipil. Beragam cara untuk menghalau hasrat penguasaan tanah pesisir Urutsewu pun telah dilakukan masyarakat, mulai dari demonstrasi dan memohon peninjauan atas pencaplokan ini kepada pihak yang berwenang. Namun, alih-alih diselesaikan, yang terjadi justru Urutsewu dijadikan sebagai kawasan penambangan pasir besi. Konflik di Urutsewu jelasjelas merupakan konflik struktural, kronis, dan berdampak luas.

Perlawanan warga Urutsewu melalui beragam cara dilakukan untuk menahan laju pertambangan pasir besi ini, salah satunya dengan berkesenian. Gerakan seni yang berbasis kerakyatan ini digalang dan dilakukan melalui ikatan solidaritas yang dibangun secara sukarela yang menamai dirinya Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu (Esbumus) sebagai upaya untuk melawan gerakan pasar (baca: penambangan pasir besi) serta moncong senjata. Aliansi yang terbentuk dalam gerakan kesenian ini menorehkan catatan menarik karena ia hadir sebagai satu gerakan sosial yang bersifat perpaduan antara gerakan budaya (masyarakat) dengan gerakan agraria. Bagaimanakah aliansi yang terdiri dari para aktivis, scholar, masyarakat Urutsewu, para kiai, seniman, hingga kaum intelektual ini terbentuk? Di manakah posisi gerakan berbasis kesenian kerakyatan ini dalam peta gerakan agraria?

Sejarah Urutsewu, Sejarah Perlawanan atas Kuasa Hasrat Penguasa(an) Tanah Rakyat

Peristiwa 16 April 2011 rupanya telah menjadi momen historis yang tepat bagi perkembangan gerakan agraria Indonesia kontemporer. Betapa tidak, dari peristiwa ini, konflik agraria yang terjadi di Urutsewu mampu membuat satu simpul gerakan agraria yang lebih luas terkoneksi dengan elemen masyarakat lainnya. Corak yang dihadirkan dari gerakan rakyat di Urutsewu rupanya telah membangkitkan perlawanan masyarakat atas konflik agraria menjadi lebih bergairah dan dengan cara yang humanis, yakni melalui pertunjukan teater, tari, dan musik. Ciri dari keberhasilan dari gerakan agraria di Urutsewu itu dapat dilihat dari keterlibatan banyaknya aliansi—terdiri dari aktivis agraria maupun kesenian, mahasiswa, dosen, peneliti, dan lain-lain—dalam perjuangan gerakan rakyat atas hak milik yang dirampas para penguasa lalim. Gerakan seni yang dibingkai sebagai gerakan Esbumus ini mampu menggerakkan lebih banyak elemen masyarakat untuk bergabung dalam aliansi dan terlibat dalam peringatan tiga tahun tragedi 16 april 2011 lalu.

Persoalan agraria yang sangat panjang di Urutsewu menjadi magnet tersendiri bagi aliansi yang tergabung dalam Esbumus. Melihat persoalan Urutsewu sejatinya menjadi titik masuk untuk memahami persoalan akut konflik agraria di negeri ini. Konflik agraria di Urutsewu yang telah dimulai sejak zaman kolonial dan belum (di)selesai(kan) hingga hari ini merupakan contoh tipikal persoalan agraria yang berlarut di Indonesia. Masyarakat Urutsewu hidup dengan suasana konflik yang terus dihadapi dari masa ke masa. Pada masa kolonial, tanah masyarakat diklaim untuk latihan angkatan KNIL. Begitu pula pada masa Jepang, wilayah yang dipakai untuk basis pertanahan pada masa kolonial dipakai pula oleh pemerintah fasis Jepang. Masyarakat Urutsewu sesaat dapat menghirup udara kebebasan atas kepemilikan tanah mereka pada era Sukarno. Namun, setelah rezim Soeharto berkuasa, tanah Urutsewu kembali diklaim secara sepihak oleh TNI sebagai kawasan pertahanan. Bahkan kemudian TNI mendirikan kantor Divisi Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI/AD di sana (Seniman dkk. 2013).

Hal yang paling menarik dari soal konflik ini adalah bagaimana masyarakat generasi muda Urutsewu memiliki ingatan kolektif yang sangat kuat tentang perlawanan terhadap penguasa yang merampas tanah mereka. Salah satunya dapat kita simak dari penuturan Kepala Desa Kaibon Petangkuran, Muhlisin.

“Saya merasa sudah kewajiban untuk melawan dan mempertahankan apa yang kami miliki,” katanya saat mendampingi para ibu Kaibon Petangkuran membatik untuk acara Arak-arakan Budaya 16 April 2014 lalu. Kepala Desa Kaibon Petangkuran ini mampu menjelaskan soal kepemilikan tanah di Urutsewu yang dimiliki oleh masyarakat Urutsewu tapi diklaim sebagai milik TNI AD.

Sebagai seorang lurah desa, ia termasuk pemimpin desa yang tergolong progresif dan merupakan generasi muda Urutsewu. Bahkan ia berujar, bila kemudian ia harus melawan sampai titik darah penghabisan terhadap gangguan kepemilikan itu, ia siap memimpin perlawanan—ia kemudian mengaitkan dengan ingatan kolektif di masyarakat bahwa masyarakat Urutsewu melakukan perlawanan itu sebagai tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ia merujuk kisah asal mula para pendiri desa di Urutsewu yang selalu setia dengan perjuangan pemberontakan Pangeran Diponegoro saat menghadapi kolonialis Belanda. Sebagai generasi muda yang memiliki ingatan kolektif tentang desanya serta dapat menjelaskan tentang kepemilikan tanah warga desanya tersebut, cukup menjadi bukti bahwa sejarah lisan berkembang sangat baik di masyarakat Urutsewu.

Masyarakat Urutsewu memiliki ingatan yang sangat kuat atas perjuangan mereka sebagai pasukan Pangeran Diponegoro yang berasal dari Bagelen timur. Dalam catatan Peter Carey, Urutsewu merupakan wilayah yang disebut sebagai pemasok “kaki-tangan” pangan dan tenaga untuk wilayah Keraton Surakarta. Wilayah yang subur ini, selain memasok pangan, juga memasok tenaga yang loyal terhadap penguasa Jawa (Carey 2012a: 31, 2012b: 546). Kisah desadesa yang tumbuh dan berkaitan dengan prajurit Diponegoro banyak dijumpai di beberapa desa Jawa, baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Ingatan masyarakat melalui tradisi lisan yang dikaitkan sebagai prajurit Diponegoro sangat logis mengingat secara historis peristiwa perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro itu—yang disebut pula sebagai Perang Jawa—merupakan perang terdahsyat di Pulau Jawa yang menguras kas gupernemen (pemerintah Hindia Belanda) untuk menaklukkan perang tersebut.

Penduduk Jawa yang meninggal akibat perang yang berlangsung antara1925–1930 ini mencapai hampir separuh jumlah penduduk Jawa pada masa itu. Para pendukung Pangeran Diponegoro banyak yang melarikan diri ke berbagai tempat yang baru agar tidak ditangkap oleh pihak gupernemen. Akibat dari Perang Jawa yang dahsyat ini, terjadi stigmatisasi terhadap para bekas pengikut Diponegoro setelah Diponegoro tertangkap oleh pihak kolonial. Mereka, para prajurit Diponegoro, kemudian membangun kehidupan baru dengan membuka teritori baru yang biasanya ditandai dengan menanam pohon sawo, sebagai ciri dari prajurit pengikut Diponegoro (Hakam 2005: 14-17).61

Wilayah desa-desa di Kebumen banyak pula yang memiliki ingatan kolektif soal prajurit Pangeran Diponegoro ini.62 Tidak hanya soal dahsyatnya Perang Jawa yang menghabiskan kas gupernemen, perang tersebut juga mengubah tatanan pemerintahan dari feodal menuju tatanan pemerintahan baru yang bersifat kolonialis dan berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam. Tatanan baru yang ditandai dengan masuknya imperialisme dan kolonialisme ini membawa Indonesia (baca: Jawa) masuk dalam periode ekonomi liberal dengan dikeluarkannya kebijakan cultuurstelsel (tanam paksa). Kebijakan Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) pada 1870 ini menggiring Indonesia ke dalam cengkeraman kolonialisme dengan ekonomi liberalnya. Bahkan, hingga Indonesia telah merdeka, kebijakan ekonomi liberal ini sulit untuk diubah.

Memori kolektif masyarakat Urutsewu sebagai pengikut Diponegoro yang memiliki tradisi melawan terhadap ketidakadilan menjadi siasat yang efektif untuk menghidupkan perlawanan terhadap musuh masyarakat Urutewu masa kini, TNI AD. Mengapa negara merasa sangat memiliki hak atas tanah Urutsewu? Jika alasan negara adalah fungsi yang dipakai dan kebutuhan pertanahan sebagai alasan, tentunya sangat tidak beralasan karena jika menilik perjalanan historis Urutsewu sebagaimana pemaparan di atas, justru membuktikan bahwa sebenarnya fungsi wilayah Urutsewu yang dipakai oleh pihak AD saat ini merupakan hasil dari “rampasan” yang dilakukan AD dari pemiliknya yang sah, yakni masyarakat Urutsewu.

Tantangan paling utama yang dihadapi oleh masyarakat Urutsewu kali ini, selain klaim kepemilikan TNI/AD, adalah menghadapi pergerakan gerakan pasar neoliberal (baca: modal yang masuk dalam bentuk industri ekstraktif) yang dicukongi oleh pemerintah. Pemerintahan di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono hingga akhir kepemimpinannya pada Oktober 2014 ini telah menuai konflik agraria yang merebak di mana-mana. Hal ini disebabkan oleh industri ekstraktif sebagai prioritas pembangunan era Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa wilayah yang sarat dengan konflik agraria berbasis pada industri ekstraktif dapat disebut: penambangan mangan di Nusa Tenggara Timur, penambangan batu bara di Kalimantan Selatan, serta penambangan nikel di Halmahera (Rachman dan Yanuardi 2014). Lalu penambangan pasir besi di Kulonprogo (Widodo 2013), penambangan kapur untuk semen di Rembang, dan masih banyak lainnya. Skema eksploitasi melalui industri ekstraktif ini “dilegalkan” melalui skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025.

Untuk mendukung MP3EI, pemerintah memberikan beragam kebijakan sebagai instrumen pendukung industri ekstraktif. Salah satu instrumen itu adalah dengan menyediakan mekanisme kebijakan pengadaan tanah yang murah. Hal ini terlihat mulai dari kebijakan yang dikeluarkan hingga pembiaran konflik agraria yang terjadi di masyarakat yang terampas tanahnya oleh perusahaan. Berbagai cara perampasan atas tanah rakyat terjadi. Sejumlah daerah yang menjadi wilayah pertambangan memunculkan pekerjaan baru, yakni para makelar tanah yang “bergentayangan” berupaya membujuk rayu masyarakat untuk melepas tanahnya dengan harga semurah-murahnya. Masyarakat pada akhirnya tidak dapat memiliki daya tawar lagi untuk kemudian menjual tanahnya, ketika wilayah hidup tanah (air)-nya sudah dikepung oleh penambangan. Mode perampasan tanah seperti ini terjadi di Desa Kertabhuana, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (Mariana dkk. 2013: 242–244).

Modus lain terkait dengan pengadaan lahan untuk industri ekstraktif, yaitu tumpang tindihnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan konsesi-konsesi lain. Kadang kala tumpang tindih itu bukan tidak diketahui pemerintah, bahkan menjadi modus tersendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beragam IUP atas hutan hak adat maupun dalam hutan milik negara yang terkadang mengambil lahan hutan lindung serta hutan konservasi (Andika 2014). Melalui skema MP3EI, pemerintah seperti mengelar “karpet merah” bagi para investor serta modal besar (asing maupun pribumi) untuk mengeksploitasi bumi Nusantara. Akibatnya tidak tanggung-tanggung: kerusakan ekologi yang disebabkan industri ekstraktif berskala masif dan bernuansa pelanggaran HAM. Dalam kondisi makropolitik semacam inilah kasus penetapan Urutsewu sebagai kawasan pertambangan ini hadir (ditetapkan dalam Perda RTRW Kebumen pada 2012).

Apa yang terjadi di Urutsewu adalah cerminan kondisi industri ekstraktif dari hulu sampai hilir di Indonesia. Ia merupakan satu potret yang dapat kita telisik tentang bagaimana karut-marut pengelolaan, pengusahaan, dan pengeksploitasian dunia pertambangan. Mulai dari bagaimana pihak investor menggandeng kekuatan dengan pihak TNI AD untuk mengeluarkan izin penambangan, lalu mengklaim tanah Urutsewu dengan melakukan pemagaran sejauh 1.000 meter dari bibir pantai sepanjang 22,5 kilometer (modus perampasan tanah rakyat), hingga melakukan provokasi melalui media serta teror-teror di masyarakat agar klaim atas penguasaan tanah Urutsewu dapat dibenarkan. Teror-teror dan pencitraan soal TNI sebagai pelindung masyarakat disebar melalui media lokal. TNI melakukan framing menggunakan pemberitaan bohong dengan menyatakan bahwa gerakan Esbumus didanai sebanyak Rp9 miliar oleh pihak tertentu yang ingin bumi Urutsewu tidak aman, seperti yang disajikan pada tulisan Wisnu Prasetya Utomo dalam buku ini. Urutsewu sekali lagi dihadapkan pada periode sejarah yang mengharuskannya untuk melawan kuasa hasrat penguasa(an) tanah mereka.

Menengok Gerakan Agraria (Rakyat) dari Masa ke Masa

Gerakan yang dilakukan oleh aliansi Esbumus di Urutsewu membawa angin segar dalam kancah perjuangan gerakan agraria. Semenjak persoalan agraria dari masa kolonial bergulir, gerakan agraria sering kali gagal dalam menuntut hak-hak yang diperjuangkannya. Hal terbesar yang menyebabkannya adalah kurangnya aliansi gerakan agraria dengan gerakan sosial lainnya—selain, tentunya, karena adanya fragmentasi yang besar dalam peta gerakan sosial di Indonesia.

Gerakan agraria melawan pihak kolonial banyak menghiasi catatan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pemberontakan Petani Banten 1888 karya begawan sejarah Sartono Kartodirdjo, salah satunya, merupakan contoh klasik bagaimana ideologi, keyakinan atas kehadiran ratu adil untuk memberantas ketidakadilan agraria dalam penguasaan tanah yang dialami para petani di Banten mampu menjadi penggerak dari perjuangan para petani menghadapi para pemodal (baca: kolonial) yang mengisap sumber daya alam petani Banten (Kartodirjo 1984: 53– 94).63

Gerakan rakyat pedesaan masa kolonial—yang dibangun oleh para elite desa— pada akhir abad XIX ini tentunya berbeda konteks dengan dengan gerakan agraria pada awal abad XXI. Gerakan rakyat pedesaan pada masa kolonial masih terbatas pada isu agraria lokal dan para aktor yang terlibat pun sangat terbatas. Para aktor yang terlibat terbatas pada masyarakat petani saja, atau paling tidak dengan para elite desa, seperti kiai atau pemuka agama. Akibatnya, perlawanan/ pemberontakan petani dapat ditumpas dengan mudahnya.

Begitu pula gerakan-gerakan agraria yang berkembang pada periode-periode selanjutnya. Gerakan agraria sempat bergairah pada masa sesudah kolonial, di era Sukarno, dengan mengegolkan UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 yang memiliki agenda landreform, yaitu pembaruan struktur penguasaan atas tanah dengan asas keadilan agraria. Namun, cita-cita UUPA ini terganjal akibat adanya tragedi Gerakan 30 September 1965 yang mengakibatkan pembunuhan massal para petani dan masyarakat yang dituduh makar pada tahuntahun sesudahnya, serta menstigmakan masyarakat yang dianggap terlibat atas pemberontakan ini.

Memasuki Orde Soeharto, ketika berbicara agraria, maka langsung terbayang isu yang “berat”—karena selalu diidentikkan sebagai gerakan Kiri, “aksi sepihak”, serta distigmakan sebagai gerakan subversif yang akan mengguncang kemampanan dan keamanan—“tidak seksi”, dan “tua”. Berbeda dengan gerakan lingkungan, misalnya, yang dianggap lebih “seksi”, “menjual” dan “keren”, “gaul”, serta khas “anak muda”. Stereotip semacam ini terkukuhkan pada masa Orde Soeharto berkuasa.

Pada masa ini, gerakan agraria mengalami kemandekan karena barang siapa yang berbicara soal tanah, penguasan tanah, menuntut hak atas tanah, maka yang akan terjadi adalah stigmatisasi. Masyarakat yang terlibat dalam gerakan ini akan dicap sebagai bagian dari partai yang telah dilarang oleh pemerintah, yakni Partai Komunis Indonesia. Gerakan agraria berjalan semacam ini sepanjang tahun 1980-an hingga 1990-an.

Pada awal 1990-an, gerakan agraria mulai menyedot perhatian pada saat rencana pembangunan Waduk Kedung Ombo. Peristiwa ini menjadi sorotan publik karena gerakan ini menjadi titik temu aliansi gerakan yang lebih luas, seperti adanya keterlibatan Romo Mangun yang hidup bersama masyarakat untuk menentang pembangunan tersebut serta kerja sama gerakan lingkungan dengan berpijak pada isu yang sama: kampanye global “anti-waduk besar” (Peluso dkk. 2012: 21–27). Para pejuang agraria pada masa ini sangat tidak bisa bergerak lebih leluasa, kadang kala mereka harus meminjam “baju” gerakan lain agar apa yang diperjuangkan tidak segera terkena “pemberangusan” oleh stigmatisasi semacam ini.

Gerakan agraria memasuki fragmentasi kembali pada masa Reformasi. Melalui keputusan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 yang memberi mandat bahwa harus segera dilaksanakan reforma agraria, gerakan agraria mengalami perdebatan dengan gerakan lingkungan. Reforma agraria adalah satu tujuan dari gerakan agraria yang ideal, yakni pembaruan agraria (diwujudkan dengan adanya Program Pembaruan Agraria Nasional). Gerakan agraria mendukung reforma agraria karena merupakan cita-cita yang sempat terhambat. Sedangkan gerakan lingkungan melihatnya sebagai sebuah kerusakan lingkungan karena ketika hutan-hutan yang asalnya merupakan kuasa negara menjadi milik perorangan, tentunya akan berdampak pada perusakan lingkungan (Peluso dkk. 2012: 39). Meskipun demikian, perjalanan tarik ulur gerakan agraria dan lingkungan, pada dasarnya keduanya samasama ingin membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hanya saja, sering kali fragmentasi terjadi akibat dari ketidakhadiran ruang dialog antar-elemen gerakan.

Kehadiran ruang dialog yang seharusnya hadir diperlukan karena konteks yang dihadapi oleh gerakan agraria abad XXI sudah semakin rumit dibandingkan dengan gerakan agraria satu abad yang lampau, terutama soal pasar kapitalisme global. Soal bagaimana merangkul beragam aliansi untuk membangun solidaritas, terkoneksi dalam jaringan lokal, nasional maupun internasional, merupakan satu hal yang wajib untuk dipahami dan dijalankan dalam gerakan agraria masa kini.

Keberhasilan gerakan rakyat Zapatista di Meksiko, Landless People Movement di Afrika Selatan, maupun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Indonesia dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 atas hutan adat, merupakan contoh perjuangan beberapa gerakan agraria kontemporer yang dapat bergerak dan cukup menghasilkan dari yang diperjuangkannya. Keberhasilan ini pun harus terus-menerus dikawal dan juga terjadi karena adanya jaringan yang kuat antar-aktor yang terlibat.

Aktor yang terlibat dalam gerakan ini tidak hanya para petani atau masyarakat adat, indigenous people, namun juga para akademisi dan politisi yang bertugas untuk melesakkan kebijakan di tingkat negara, hingga jaringan aktivis internasional (Rachman 2005: 189–199). Selain itu, selalu membuka pemahaman atas persoalan yang dihadapi masyarakat serta Turba harus senantiasa dilakukan. Dalam konteks kesadaran semacam ini, apa yang dilakukan oleh aliansi Esbumus telah menerobos batas formal, membangun aliansi yang beragam dan melibatkan bermacam aktor. Sifat gerakan Esbumus mendobrak “kelesuan” serta “kekakuan”, baik di kalangan gerakan seni maupun gerakan agraria itu sendiri, yang selama ini seolah bergerak dan berjuang di jalan masingmasing tanpa berdialog. Masing-masing gerakan ini sudah menjalankan ruang berdialog, beriringan bergandengan tangan antara masyarakat dan juga aktor lainnya, dalam membangun gerakan agar lebih kuat dan masif dengan selalu mencari inspirasi dari hasil Turba (lihat Amanatia Junda).

Gerakan Agraria Berbasis Seni Kerakyatan: Aliansi Esbumus dalam Arak-arakan Budaya di Urutsewu

Angga : Konsep yang direncanakan di awal berbeda jauh dengan apa yang sudah diceritakan, rupanya di desa ini sudah ada banyak kesenian

Fajrin : Membawa tari kolosal untuk utuh menjadi satu meskipun penggarapannya terpisah.

Ismul : Harap konsep yang dibawa teman-teman (adalah) konsep (yang) dibikin untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Di sini perlu benang merah dari setiap komunitas. Bayangannya, teater sebagai konseptor alur cerita, Sanur (Sanggar Nusantara) sebagai semangat, dilakukan pentas rakyat untuk menggerakkan warga.

Bosman : Tari, rupa, musik, teater, masing-masing bisa mengadakan pelatihan untuk diarahkan sebagai arak-arakan budaya. Lukisan dengan kardus diarak. Pilihannya, ibu-ibu desa dengan menari massal, teman-teman remaja berlatih menari atau diarahkan membaca cerpen untuk pentas sehingga kegiatan tersebut melibatkan banyak masyarakat. Seniman memicu untuk berkesenian atau ada kelompok kesenian Urutsewu yang bekerja sama, semua bentuk karya seni kita coba untuk berada di bawah payung seni.

(Catatan notulensi rapat Esbumus 9 Maret 2014, 21.30. Notulen: Dwicipta)

Apa yang menarik dari perjuangan agraria yang dilakukan Esbumus di Urutsewu? Pertanyaan ini tentunya yang menjadi hal yang ditunggu-tunggu para pembaca buku ini, terutama para aktivis gerakan agraria. Gerakan yang diusung oleh kawan-kawan aliansi Esbumus pada dasarnya merupakan aliansi gerakan kebudayaan yang berbasis pada gerakan seni kerakyatan. Perlawanan gerakan agraria rakyat yang dilakukan di Urutsewu sudah lama diperjuangkan oleh masyarakat Urutsewu sendiri. Darah perjuangan seolah menjadi takdir masyarakat di sana. Perlawanan atas ketidakadilan yang telah mengurat-akar ketika kesewenang-wenangan selalu dipertontonkan dan dihadapi setiap harinya oleh masyarakat. Esbumus hadir menjadi gerakan yang memberi “suntikan segar” dalam perjalanan pergerakan masyarakat Urutsewu.

Gerakan Esbumus memiliki arti penting karena ia menjadi satu gerakan untuk mengundang dan menggerakkan berbagai elemen masyarakat yang lebih luas untuk turut memperhatikan apa yang terjadi di Urutsewu. Perjalanan gerakan agraria melalui gerakan seni pada dasarnya sudah dilakukan oleh beberapa komunitas seni, seperti komunitas teater Unduk Gurun pada kasus pasir besi Kulonprogo

(Widodo 2013: 69–73) maupun yang dilakukan oleh Taring Padi dalam kasus Lumpur Lapindo (Taring Padi 2011). Namun, Esbumus memiliki karakter yang khas dan berbeda dengan gerakan agraria yang berbasis seni lainnya karena sifat dari gerakan, aktor yang terlibat, serta bentuk gerakan yang dilakukannya.

Gerakan Esbumus memiliki sifat yang khas karena di tengah kondisi makropolitik yang propasar semacam ini, yang dibangun oleh gerakan ini adalah gerakan solidaritas, bebas dari intervensi modal, serta kemandirian para personel maupun lembaga yang terlibat. Selama rezim Soeharto yang pandai melakukan pelemahan atas berbagai gerakan, momentum Esbumus seolah menghidupkan kembali isu gerakan agraria, yang berhadapan dengan pasar secara masif—dengan cara yang manarik, “tidak kaku”, dan juga mudah dipahami masyarakat luas.

Gerakan masyarakat Urutsewu dalam melawan kesewenangwenangan TNI, yang biasanya terbatas ruang ekspresinya, pada saat pertunjukan budaya menjadi ajang penumpahan jiwa-jiwa konflik yang tertekan. Massa rakyat dengan simbolisasi kesenian sebagai basis perjuangan mampu menyedot kekuatan rakyat: anak, bapak, ibu, tua, muda, laki-laki, perempuan untuk bergabung dalam pertunjukan serta menikmati pertunjukan sebagai simbol protes atas kehadiran Dislitbang TNI di Urutsewu. Esbumus memiliki daya juang dan daya dongkrak yang membuat gerakan memiliki “nafas panjang”. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Esbumus dalam gerakan perjuangan agraria di Urutsewu menunjukkan sifat tersebut.

Berbagai tulisan etnografis dalam buku ini jelas sekali menunjukkan bagaimana semua orang yang terlibat dalam aksi memiliki pola yang jelas berbeda dari gerakan agraria sebelumnya. Gerakan yang dilakukan tidak menjadi semacam “politik kasihan” atas penderitaan rakyat, namun partisipasi aktif dari para aktor yang terlibat.

Penyusunan konsep pertunjukan melalui rapat-rapat panjang dengan masyarakat merupakan pergaulan para seniman—melalui pendekatan etnografi—yang hadir di Urutsewu. Sebagaimana kutipan pada awal paragraf sebelumnya, tentang bagaimana proses pembuatan konsep pertunjukan yang berbasis kesenian masyarakat, aliansi Esbumus berupaya untuk menghubungkan ingatan sebagai klaim kepemilikan untuk dihadirkan dalam pertunjukan. Akan berbeda tentunya ketika naskah disiapkan para seniman dan ditampilkan untuk satu pertunjukkan komersial tertentu. Dalam beberapa persiapan pentas seni, kelompok seni dihasilkan melalui proses Turba semacam ini. Ketubuhan (embodiment) menjadi kata kunci dari keterlibatan seluruh elemen yang hadir pada acara Arak-arakan Budaya karena apa yang dihasilkan dari estetika pada pertunjukan tersebut adalah hasil dari proses penubuhan setiap seniman dengan warga masyarakat Urutsewu untuk kemudian mengembalikan proses translasi tersebut bagi perjuangan masyarakat Urutsewu itu sendiri (Larasati 2014: 191– 192). Apa yang diupayakan dalam melibatkan berbagai unsur gerakan menjadi satu gerakan tersebut tentunya tidak akan mudah terkooptasi sebagaimana yang biasanya terjadi pada gerakan agraria yang mencoba untuk mendorong perubahan di level kebijakan nasional (Setiawan 2012: 101–104).64 Ketika bandul politik tidak sedang mengarah pada proses penguatan gerakan agraria, maka sekali lagi, kebijakan hanya menjadi wacana retoris belaka.

Foto 1 Suasana panggung pada saat Arak-arakan Budaya Esbumus di Desa Setrojenar, 16 April 2014. Terlihat unsur masyarakat dan para seniman yang tergabung dalam aliansi ini melebur dalam satu panggung. (Ahmad Nashih Luthfi)

64 Sebut saja bagaimana putusan TAP MPR Nomor XI/MPR/2001 yang mengamanatkan Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk melaksanakan program pembaruan agraria melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), tapi setelah Joyo Winoto sebagai Kepala BPN digantikan, pembaruan agraria menjadi macet, bahkan tidak digubris untuk menjadi kerangka kebijakan oleh Kepala BPN berikutnya.

Proses aliansi Esbumus dapat dilihat dari awal sampai akhir penulisan buku ini. Sejatinya, para pelaku memiliki energi positif yang tentunya diharapkan bisa menjadi semacam putaran tentang bagaimana arsip (baca: memori/ingatan masyarakat) konflik dihadirkan sebagai bagian dari perjuangan untuk mencipta wacana (Mariana 2014: 89–91). Apa yang dilakukan dalam teater adalah menunjukkan cerita soal perjuangan masyarakat Urutsewu yang tengah berjuang mempertahankan tanah-tanah yang dirampas oleh para demit (baca: TNI). Pengetahuan konflik yang dialami masyarakat diupayakan dapat menciptakan wacana, yaitu tentang konflik agraria akut yang terjadi di Urutsewu, agar masyarakat dapat waspada dalam membangun gerakan sosial.

Gerakan Esbumus, bila dirumuskan dalam paparan singkat, memiliki beberapa peran. Pertama, ia menjadi simpul bagi perjuangan antara masyarakat dan gerakan sosial lainnya, dengan berbasis pada gerakan seni kerakyatan. Hal yang pada paruh awal 1990-an, ketika gerakan agraria mengalami keterbungkaman, meski sudah mulai muncul adanya “jembatan” aliansi dengan gerakan lainnya, namun gaungnya tampaknya masih belum terlalu terlihat. Begitu pula dengan gerakan seni ketika ia “menyapa gerakan agraria”, apa yang dihasilkan sebagai estetika yang memberi inspirasi adalah estetika yang dirasakan bagi masyarakat banyak, seniman menjadi aktor yang menghidupkan kembali energi-energi masyarakat Urutsewu dalam berjuang.

Kedua, gerakan agraria yang berbasis seni kerakyatan yang digalang secara gotong royong ini kemudian menjadi satu model metode untuk mendapatkan pengetahuan mengenai konflik yang berlangsung. Para seniman menjadi sadar untuk siapa ia bekerja, untuk apa ia berjuang, serta menjadi satu dokumentasi gerakan yang selalu hidup. Artinya, gerakan semacam ini mendorong satu upaya bagi setiap elemen yang terlibat untuk selalu mendokumentasikan, mencatat proses semuanya melalui satu pendekatan, yakni etnografi.

Etnografi (gerakan), meminjam istilah Marta Savigliano, menjadi satu metodologi berpikir (Savigliano 1995), yaitu bagaimana pendekatan yang digunakan untuk mengetahui pengetahuan dengan melibatkan keterlibatan secara intim, bukan membangun keberjarakan dengan yang diteliti. Pengetahuan tidak hanya “diambil” manfaatnya saja, tetapi keterlibatan para aktor yang terlibat—para seniman, etnograf, dan masyarakat—menjadi satu bagian dari gerakan itu sendiri. Pengetahuan yang dihasilkan menjadi alternatif corak pergerakan agraria yang melek atas literasi agraria dan catatan etnografi dapat menjadi pembanding atas wacana makropolitik “musuh” gerakan. Pengetahuan (baca: arsip, tradisi lisan, pengetahuan sejarah, dan seterusnya) atas suatu konflik, bila melalui pendekatan etnografi, dapat menjadi “senjata” ampuh karena ia terwariskan dalam ingatan perjuangan dan menjadi milik masyarakat. Apa yang menjadi ingatan masyarakat, terakumulasi dan menjadi basis pengetahuan penting bagi pergerakan sosial. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses etnografi yang dilakukan oleh para etnograf dari interaksi yang dilakukan para seniman dan juga masyarakat Urutsewu dalam gerakan Esbumus.

Penutup

Sebagai sebuah gerakan seni dan juga gerakan agraria, Esbumus bukan merupakan gerakan yang baru. Namun, sebagai sebuah gerakan rakyat (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat), yang mana rakyat sebagai pemilik pengetahuan dan pusat aktivitas, Esbumus merupakan terobosan agar perjuangan memiliki “nafas panjang”. Apa yang diperjuangkan memiliki daya dongkrak yang besar, dengan melihat keterlibatan yang luas dan diperjuangkan dengan tanpa pamrih. Gerakan yang radikal terjadi dari dua pihak karena apa yang diperjuangkan dan menimba inspirasi saling bersinergi antara masyarakat dan aliansi Esbumus. Hasil yang dilakukan Esbumus kemudian membangun pengetahuan baru, mendorong kelahiran komunitas-komunitas seni baru (lihat Karina Rima Melati) yang sejatinya menjadi “nafas” yang lebih panjang sebagai energi perjuangan.

Hal ini tentunya menjadi catatan yang akan diuji oleh waktu. Apakah dengan model gerakan perjuangan agraria semacam ini, masyarakat dapat mendapatkan kepastian kemenangan atas penguasaan hak atas penguasaan agraria mereka ataukah tidak. Namun, dengan berbagai paparan dari bab awal hingga epilog yang tercatat dalam buku ini, sikap optimis atas perjuangan agraria tampaknya mampu menjadi harapan yang sangat besar. Semoga.***

Daftar Pustaka

Adnan, Shapan. 2013. “Land Grabs and primitive accumulation in deltaic Bangladesh: interactions between neoliberal globalization, state interventions, power relations and peasant resistance”. The Journal of Peasant Studies 40 (1): 87–128. Afiff, Suraya. 2009. “Pendekatan Ekologi Politik”. Jurnal Tanah Air Oktober–Desember 2009. Aidit, Dipa Nusantara. 1964. Dengan Sastra dan Seni jang Berkepribadian Nasional Mengabdi Buruh, Tani dan Pradjurit. Jakarta: Yayasan Pembaruan. Andika. 2014. “Booming Pertambangan Nikel, Perampasan Tanah, dan Kondisi Kelas Pekerja di Morowali, Sulawesi Tengah”. Dalam Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardy, penyunting, MP3EI: Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia. Yogyakarta dan Bogor: Tanah Air Beta, Sajogyo Institute, dan STPN. Antariksa. 2005. Tuan Tanah Kawin Muda: Hubungan Seni RupaLEKRA, 1950–1965.Yogyakarta: Yayasan Seni Cemeti. Arbuckle, Heidi. 2009. Taring Padi: Praktik Budaya Radikal di Indonesia. Yogyakarta: LKiS. Banua, Raudal Tanjung (penyunting). 2014. Gemuruh Ingatan: Antologi Puisi 8 Tahun Lumpur Lapindo. Korban Lapindo Menggugat dan Urban Poor Consortium. Barry, Syamsul. 2003. “Radikalisme dalam Seni”. Dalam Budi Susanto, penyunting, Politik dan Poskolonialitas di Indonesia. Yogyakarta: Lembaga Studi Realino-Kanisius. Batubara, Bosman. 2013. “Seni dan Gerakan Sosial: Kasus Lumpur Lapindo”. http://indoprogress.com/2013/05/seni-dan-gerakan-sosialkasus-lumpur-lapindo/. Diakses pada 21 Juli 2014. Batubara, Bosman dan Abdullah Alawi. “Inspirasi dari Amerika Latin untuk Urutsewu”. http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44- id,51018-lang,id-c,nasional-t,Inspirasi+dari+Amerika+Latin+untuk+Urut%20 Sewu-.phpx. Terarsip pada 26 Maret 2014, diakses pada 30 April 2014.

Boal, Augusto. 2006. The Aesthetics of the Oppressed. New York: Routledge, Taylor & Francis e-Library. Bodden, Michael H. 2010, 2012. Resistance on the National Stage: Theatre and Politics in Late New Order Indonesia. Ohio: Center for International Studies Ohio University. Borras, Jr., Saturnino M. dan Jennifer C. Franco. 2012. “Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis”. Journal of Agrarian Change 12 (1): 34–59. Brenner, Suzanne April. 1998. The Domestication of Desire: Women, Wealth, and Modernity in Java. Princeton: Princeton University Press. Bryant, Raymond L. dan Sinéad Bailey. 1997. Third World Political Ecology. London dan New York: Routledge. Carey, Peter. 2011. Kuasa Ramalan, Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855 Jilid I. Jakarta: KPG dan KITLV. Carey, Peter. 2012a. Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785–1855 Jilid 1. Jakarta: KPG. Carey, Peter. 2012b. Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785–1855 Jilid II. Jakarta: KPG. Chisaan, Choirotun. 2008. Menanggapi Modernitas: Lesbumi dan Pergulatan NU Mencari Bentuk Relasi Agama, Seni, dan Politik, 1952– 1967. Tesis. Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Cahyati, Devy Dhian. 2011. Analisis Konflik Ekologi Politik di Era Desentralisasi Sumber Daya Alam. Studi Kasus: Konflik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kabupaten Kebumen. Skripsi. Program Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Djamhari, Saleh As’ad. 2002. Stelsel Benteng dalam Pemberontakan Diponegoro 1827–1830. Disertasi. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. Doellah, Santosa. 2001. Batik: Pengaruh Zaman dan Lingkungan. Surakarta: Batik Danar Hadi. Kartodirdjo, Sartono. 1984. Pemberontakan Petani Banten 1888. Jakarta: Pustaka Jaya. Kartodirdjo, Sartono. 1992. Ratu Adil. Jakarta: Gramedia. Dwicipta. 2014. “Ganjar Pranowo dan Keculasan Seorang Politisi Salon: Pelajaran dari Meledaknya Penolakan Pabrik Semen Indonesia di Rembang”. http://www.daulathijau.org/?p=266. Diakses pada 21 Juli 2014.

Esbumus. 2014. “Arak-arakan Budaya Kedaulatan Tanah Petani Urutsewu”. Konsep acara. Tidak dipublikasikan. Esbumus. 2014a. “Gerakan Seni di Daerah Konflik Agraria”. Konsep. Tidak dipublikasikan. Esbumus. 2014b. “Malam Penggalangan Dana Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu”. Rilis media. http://urutsewu.tumblr.com/ post/80340229629/rilis-media-malam-penggalangan-dana-solidaritasbudaya. Diakses terakhir pada 21 Juli 2014. Esbumus. 2014c. “Strategi Kampanye Media Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu”. Konsep. Tidak dipublikasikan. Foulcher, Keith. 1986. Social Commitment in Literature and the Arts: The Indonesian “Institute of People’s Culture” 1950–1965. Victoria: Center of Southeast Asian Studies, Monash University. Freire, Paulo. 2008. Pendidikan Masyarakat Kota. Yogyakarta: LKiS. Geertz, Clifford. 1989. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa. Pustaka Jaya: Jakarta. Hakam, S. 2005. Langgar Tua dan Pohon Sawo: Plosokerep 1950– 1981-an, Sebuah Studi Perubahan Sosial Politik. Skripsi. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Hall, Derek, Philip Hirsch, dan Tania Murray Li. 2011. Power of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia. Singapura: NUS Press. Harymawan. 1993. Dramaturgi. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Harsono, Boedi. 2007. Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Penerbit Djambatan. Hasanudin. 2001. Batik Pesisiran: Melacak Pengaruh Etos Dagang Santri pada Ragam Hias Batik. Bandung: Kiblat Buku Utama. Heryanto, Ariel. 1985. Perdebatan Sastra Kontekstual. Jakarta: CV Rajawali. Izzati, Fathimah Fildzah. 2014. “Martin Aleida: Takdir Sastra Adalah Membela Korban. http://indoprogress.com/2014/02/martinaleida-takdir-sastra-adalah-membela-korban/. Diakses pada 22 Juli 2014. Jaeni. 2012. Komunikasi Estetik: Menggagas Kajian Seni dari Peristiwa Komunikasi Pertunjukan. Bogor: IPB Press. Junda, Amanatia, Angga Palsewa Putra, dan Tahdia Jawhar ‘Umaruzzaman. 2014. “Propaganda Media dan Kesenyapan Urutsewu”. http://literasi.co/Propaganda.Media.dan.Kesenyapan.di.Urutsewu.

Diakses pada 23 Juli 2014. Kusni, Jean-Jacques. 2005. Di Tengah Pergolakan Turba Lekra di Klaten. Yogyakarta: Ombak. Larasati, Rachmi Diyah. 2013. The dance that makes you vanish: Cultural reconstruction in post-genocide Indonesia. Minneapolis: University of Minnesota Press. Larasati, Rachmi Diyah. 2014. “Meneorikan Arsip: Karya Tubuh, Dekolonisasi Berpikir, Taktik dan Pemberdayaan Ingatan”. Dalam Farah Wardani dan Yoshi Fajar Kresno Murti, Arsipelago: Kerja Arsip dan Pengarsipan Seni Budaya di Indonesia. Yogyakarta: IVAA. Larastiti, Ciptaningrat. 2011. Wayang Suket: Kesenian untuk Melawan. Majalah Ranah edisi 1 volume 1. Laarhoven, Ruurdje. 2012. “A Silent Textile Trade War: Batik Revival as Economic and Political Weapon in 17th Century Java”. Prosiding dalam Textiles and Politics: Textile Society of America 13th Biennial Symposium, Washington, D.C., 18–22 September 2012. Left Book Review. 2014. “Katrin Bandel: ‘Yang Perlu dibongkar Justru Ideologi yang Menempatkan Sastra sebagai Seni Tinggi’”. http:// indoprogress.com/2014/04/katrin-bandel-yang-perlu-dibongkar-justruideologi-yang-menempatkan-sastra-sebagai-seni-tinggi/. Diakses pada 22 Juli 2014. Manalu, Dimpos. 2012. “Perjalanan Panjang: Perlawanan Masyarakat Batak Menentang Industri Pulp and Paper di Tapanuli 1986– 2012”. Wacana XIV (28). Manggeng, Marthen. 2005. Pendidikan yang Membebaskan Menurut Paulo Freire dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia. INTIM Nomor 8. Manshur, Abdul Aziz. 1993. Tiga tokoh Lirboyo: Abdul Karim, Marzuqi Dahlan, dan Mahrus Ali. Kediri: BPK-P2L. Mao Tse-tung, 1942. “Talks at the Yenan Forum on Literature and Art”. https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/ volume-3/mswv3_08.htm. Diakses pada 30 April 2014. Mariana, Anna. 2014. “’Menghidupkan Arsip’, Mencipta Wacana: Pentingnya Arsip bagi Gerakan Sosial”. Dalam Farah Wardani dan Yoshi Fajar Kresno Murti, Arsipelago: Kerja Arsip dan Pengarsipan Seni Budaya di Indonesia. Yogyakarta: IVAA. Mariana, Anna, Devy Dhian Cahyati, dan Vegitya R. Putri. 2013. “Politik Lokal, Elite Lokal, dan Konsesi Pertambangan: Perjuangan Perempuan atas Akses Tanah di Kutai Kertanegara”. Dalam Ahmad Nashih Luthfi, penyunting, Membaca Ulang Politik dan Kebijakan

Agraria. Yogyakarta: LPPM STPN. Mohtar Mas’oed, 2003. Negara, Modal, dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nugraheni, Mubarika D. F. 2011. “Antara yang Plastik dan yang Ahli: Refleksi di Balik Pergelaran Berbagi Ruang”. Ranah edisi 1 vol. 1. Nuryatno. 2005. “Refleksi Pendidikan bersama Paulo Freire”. http://www.duniaesai.com/index.php?option=com_content&view=art icle&id=245:refleksi-pendidikan-bersama-paulo-freire&catid=44:pendi dikan&Itemid=93. Diakses pada 18 Juli 2014. Onghokham. 1984. “Gelandangan Sepanjang Zaman”. Gelandangan: Pandangan Ilmuwan Sosial. Jakarta: LP3ES. Padmo, Soegijanto. 1998. “Reorganisasi Agraria di Surakarta pada 1918 dan Akibatnya terhadap Petani dan Perusahaan Belanda”. Humaniora Nomor 8. Peluso, Nancy Lee, Suraya Afiff, dan Noer Fauzi Rachman. 2012. “Membuat Alasan dan Alas yang Sama demi Reformasi: GerakanGerakan Agraria dan Lingkungan di Indonesia”. Wacana, XIV (28). Plekhanov, Georgi V. 1912. “Art and Social Life”. http://www. marxists.org/archive/plekhanov/1912/art/ch01.htm. Diakses pada 30 April 2014. Pontoh, Coen Husain. 2005. Menentang Mitos Tentara Rakyat. Yogyakarta: Resist Book. Rachman, Noer Fauzi. 2005. Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga. INSISTPress: Yogyakarta. Rachman, Noer Fauzi. 2013. “Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas”. Jurnal Bhumi XII (37). Rachman, Noer Fauzi dan Dian Yanuardy (penyunting). 2014. MP3EI: Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia. Yogyakarta dan Bogor: Tanah Air Beta, Sajogyo Institute, dan STPN. Rahmawati, Desi. 2003. “Gerakan Petani dalam Konteks Masyarakat Sipil Indonesia; Studi Kasus Organisasi Petani Serikat Tani Merdeka (SeTam)”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 6 (3). http:// oaseonline.org/. Diakses 18 Juli 2014. Riantiarno, Nano. 2011. Kitab Teater: Tanya Jawab Seputar Seni Pertunjukan. Jakarta: Grasindo. Ribot, Jesse C. dan Nancy Lee Peluso. 2003. “A Theory of Access”. Rural Sociology 68 (2). Savigliano, Marta. 1995. Tango and the Political Economy of Passion. Boulder: WestviewPress.

Setiawan, Hersri. 2011. “Turba 1-5-1”. https://arusbawah20. wordpress.com/2011/06/04/surat-budaya-1/. Diakses pada 21 Juli 2014. Setiawan, Usep. 2012. “Sinergi dan Ketegangan Gerakan Agraria dengan Gerakan Lingkungan di Awal Abad XXI”. Wacana XIV (28). Setiawati, Nur Aini. 2011. Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta setelah Reorganisasi Tahun 1917. STPN Press dan Sajogyo Institute. Shohibuddin, M. dan Ahmad Nashih Luthfi. 2010. Land Reform Lokal ala Ngandagan: Sistem Tenurial Adat di Suatu Desa Jawa. STPN Press dan Sajogyo Institute Simatupang, Lono. 2013. Pergelaran: Sebuah Mozaik Penelitian Seni-Budaya. Yogyakarta: Jalasutra. Sumardjono, Maria S. W. 2010. Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat. Yogyakarta: Penerbit Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Soepomo. 1927. De Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta. ‘s-Gravenhage (Den Haag): L. Gerresten. Soesangobeng, Herman. 2012. Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria. Yogyakarta: STPN Press. Supartono, Alexander. 2000. Lekra vs Manikebu: Perdebatan Kebudayaan Indonesia 1950–1965. Skripsi. STF Driyarkara. Taring Padi. 2011. Seni Membongkar Tirani (Art Smashing Tyranny). Lumbung Press: Yogyakarta. Tauchid, Mochammad. 2009. Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. Yogyakarta: STPN dan Pewarta. Toer, Pramoedya Ananta. 2011. Jalan Raya Pos, Jalan Daendels. Jakarta: Lentera Dipantara. van Vollenhoven, Cornelis. 2013. Orang Indonesia dan Tanahnya. Yogyakarta: STPN, Sajogyo Institute, HuMa, dan Tanah Air Beta. Wertheim, W. F. 2009. Elite vs Massa. Yogyakarta: Resist Book. Widodo. 2013. Menanam Adalah Melawan!. Yogyakarta: PPLP Kulonprogo dan Tanah Air Beta. Widyastuti, Dewi. 2011. “Di Balik Makna Karnival HUT Solo”. Ranah edisi 1 volume 1. Yasir, Muhammad. 2014. “Kedaulatan Petani Urutsewu”. http:// urutsewu.tumblr.com/post/81295970653/kedaulatan-petani-urutsewu. Diakses pada 22 Juli 2014.

‘Umaruzaman, Tahdia Jawhar. “Kalau Aku Punya Rp. 9 Miliar”. https://www.facebook.com/notes/tahdia-jawhar-umaruzaman/kalauaku-punya-rp-9-miliar/10151983835887046. Diakses pada 30 April 2014.

Wawancara

Seniman

Muhammad Samidja, mantan Kepala Dusun Godi

Widodo Sunu Nugroho, Kepala Desa Wiromartan

Aby Oematernate

Adnan Aditya

Video

Kesaksian Karto Mihardjo. Divisi Litbang dan Media Center FPPKS. Kesaksian Muhammad Samidja. Divisi Litbang dan Media Center FPPKS.

Surat

Surat Bupati Kebumen kepada Komnas HAM perihal tanggapan atas surat tentang latihan TNI di Urutsewu Kebumen pada 30 Juli 2011.

Surat Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) mengenai tanggapan Surat Komnas HAM Nomor 112/K/PMT/2011 pada 28 Februari 2011.

Surat masyarakat Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen kepada Komnas HAM pada 13 Maret 2009.

Surat tanggapan FPPKS terhadap surat Bupati Nomor 590/6774.

Berita

“Kronologi Konflik Tanah Pesisir Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah”. http://selamatkanbumi.com/kronologi-konflik-tanah-pesisirurut-sewu-kebumen-jawa-tengah/. Diakses pada 24 Juli 2014.

“Akhiri Konflik Urutsewu”. http://jatengprov.go.id/id/beritautama/akhiri-konflik-urutsewu. Diakses pada 22 April 2014.

“Produksi Besi Baja Belum Penuhi Kebutuhan Nasional”. http:// www.infobanknews.com/2013/12/produksi-besi-baja-belum-penuhikebutuhan-nasional/.

“Kronologis status tanah dan fakta kejadian antara pasukan pengamanan (Yonif 403/WP) dengan warga Desa Setrojenar Kecamatan Kebumen Buluspesantren Kebupaten Kebumen Ditinjau dari aspek hukum”. Dokumen versi TNI AD ini tidak dipublikasikan

NU Online. “Sikap Seniman Merdeka”. http://www.nu.or. id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,51187-lang,id-c,nasionalt,Sikap+Seniman+Merdeka-.phpx. Diakses pada 30 April 2014. NU Online. “Akademisi Pertanyakan TNI di Urutsewu”. http:// www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,51225-lang,idc,nasional-t,Akademisi+Pertanyakan+TNI+di+Urutsewu-.phpx. Diakses pada 21 Juli 2014. “Pembebasan JLS Kebumen Terkendala Sengketa Lahan”. http:// regional.kompas.com/read/2009/05/19/2125044/Pembebasan.JLS. Kebumen.Terkendala.Sengketa.Lahan. Diakses 5 Maret 2011.

NU Online. “Inspirasi dari Amerika Latin untuk Urutsewu”. http:// www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,51018-lang,idc,nasional-t,Inspirasi+dari+Amerika+Latin+untuk+Urutsewu-.phpx. Diakses pada 21 Juli 2014.

NU Online. “Aceh dan Maluku Dukung Perjuangan Petani Urutsewu”. http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,50991- lang,id-c,nasional-t,Aceh+dan+Maluku+Dukung+Perjuangan+Petani+Urutse wu-.phpx. Diakses pada 21 Juli 2014

“Ganjar Mediasi Kasus Urutsewu”. http://www.suaramerdeka. com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/22/259422/Ganjar-MediasiKasus-Urut-Sewu. Diakses pada 21 Juli 2014.

Lampiran

Laporan Keuangan Esbumus

Daftar Aliansi Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu

Etnohistori

Kelompok kerja kolektif berbentuk koperasi yang memiliki fokus terhadap kajian etnografi dan sejarah sekaligus menggunakan keduanya secara kritis sebagai pendekatan di dalam melakukan kerja penelitian lapangan, publikasi, dan advokasi masyarakat. Situs web: www.etnohistori.org, surel: [email protected].

Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS)

Perjuangan FPPKS dalam memperjuangkan hak atas tanah akhirnya menuai keberhasilan setelah mengalami proses panjang dan berliku selama kurang lebih tiga tahun, termasuk melakukan tracking anggaran. Fase perjuangan berikutnya adalah menolak latihan TNI AD karena mengganggu aktivitas pertanian dan meresahkan masyarakat karena adanya pungutan liar terhadap petani yang menanam di kawasan pesisir. Di samping itu, penolakan juga disebabkan adanya rencana penambangan pasir besi “atas restu” TNI AD. FPPKS menuntut kepada pemerintah agar kawasan Urutsewu hanya diperuntukkan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata. Sampai saat ini FPPKS masih aktif melakukan kerja-kerja pengorganisasian masyarakat petani di Urutsewu.

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)

Wadah koordinasi antara jemaah Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki kehirauan mengenai permasalahan konflik pengelolaan sumber daya alam, seperti udara, air, tanah, dan segala yang terkandung di dalamnya, terutama yang terjadi di basis NU yang tersebar di seluruh Indonesia.

Gerakan Literasi Indonesia (GLI)

Sebuah gerakan politik, ekonomi, dan budaya. GLI lahir sebagai tanggapan atas perubahan-perubahan di berbagai lapangan kehidupan yang menyimpang dari cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.

Literasi artinya melek/sadar/buka mata. Seluruh sikap mental dan aktivitas GLI berlandaskan pada ideologi kedaulatan dengan semangat kooperasi dan solidaritas. Karena itu, seluruh aktivitas GLI harus berpegang teguh kepada ketiga hal tersebut. Tiap anggota GLI harus mengerti bahwa kepentingan GLI adalah sama dengan kepentingan rakyat, dan bahwa tanggung jawab terhadap GLI sama dengan tanggung jawab terhadap rakyat.

Sanggar Nusantara

Sanggar seni tradisi untuk pelestarian nilai-nilai Nusantara dan sebagai pemicu untuk kembali membangkitkan semangat Nusantara yang padu dalam keberagaman. Sanggar ini memfokuskan dirinya pada bidang seni tari dan musik. Didirikan pada 20 Juni 2010.

Komunitas Rupa Seni Rangka Tulang

Komunitas kesenian yang lahir pada akhir 2009 sebagai komunitas seni rupa, yang mengubah nama menjadi Komunitas Rupa Seni Rangka Tulang pada 2012. Komunitas ini tidak menutup kemungkinan berbagai macam disiplin keilmuan di dalam komunitas maupun yang sifatnya bekerja sama, dengan harapan adanya ruang gerak dan eksplorasi yang lebih luas dalam berkesenian dan berdiskusi. Selain pameran seni rupa, agenda komunitas sejauh ini antara lain: melukis bersama, sketsa bersama, workshop lukis, workshop sablon, mural, performance art, diskusi rutin, dan lain-lain.

Komunitas Teater 42

Wadah berkesenian yang digawangi oleh mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Aktif di bidang seni teater, gerak, drama, dan musik.

Mantra Merah Putih

Komunitas yang melestarikan sastra tutur (mantra) Nusantara dan lagu daerah Nusantara dalam satu bentuk penyajian seni-budaya dan permainan-permainan rakyat. Ketika generasi muda sedang mengalami kegalauan dan kehilangan jati dirinya, kami hadir meneriakkan suarasuara tradisi atas dasar kesadaran akan jati diri kami sebagai anak bangsa Nusantara.

Sanggar Wayang Sampah Lereng Kendeng

Teater GeR@K IAINU Kebumen

Teater GeR@K merupakan unit kegiatan mahasiswa di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen. IAINU sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU). Teater GeR@K berdiri pada 9 September 1999. Dalam program kerjanya, Teater GeR@K berusaha untuk melestarikan kebudayaan, yang di antaranya adalah kesenian teater di Kebumen, khususnya di kampus IAINU Kebumen.

Urutsewu Bersatu (USB)

Merupakan organisasi rakyat yang dibentuk sebagai wadah perjuangan masyarakat di kawasan Urutsewu dalam menghadapi bahaya yang mengancam kehidupan masyarakat. Terbentuknya organisasi ini dilatarbelakangi oleh adanya klaim tanah sepihak yang dilakukan oleh TNI AD dan penambangan pasir besi, yang kemudian disusul dengan Raperda RTRW Kabupaten Kebumen yang mengakomodasi kedua hal tersebut, padahal sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa kedua hal itu ditolak oleh masyarakat. Didasari semangat “nepungake balung pisah” (Jawa, ‘merangkai kembali kerangka tulang yang terpisah’), Urutsewu Bersatu diharapkan menjadi pemersatu 15 desa di Kecamatan Mirit, Ambal, dan Buluspesantren yang pada dasarnya merupakan satu kawasan yang mempunyai karakteristik dan corak budaya, latar belakang sejarah, dan saat ini menghadapi persoalan yang sama.

Yayasan Desantara

Lembaga sosial yang memiliki minat terhadap isu penguatan komunitas (khususnya dari kelompok minoritas), yang terkait isu multikultural dan lingkungan. Didirikan pada 1999, Desantara membangun jaringan di kalangan anak muda, kelompok Islam (khususnya di kalangan pesantren), kelompok minoritas, komunitaskomunitas berlandaskan kesamaan adat/budaya/agama, dan stakeholder lain untuk dipertemukan dan didorong menjadi masyarakat sipil yang berdaulat.

Tentang Penulis

Adhi Pandoyo, sedang berupaya melepaskan diri dari belenggu mahasiswa strata satu Ilmu Sejarah di UGM. Sekarang aktif sebagai pengkaji seni dan editor zine di Komunitas Rupa Seni Rangka Tulang. Surel: [email protected], Twitter: @adhigium.

Ahmad Nashih Luthfi, anggota Gerakan Literasi Indonesia, peneliti di Sajogyo Institute, editor Etnohistori, dan pengajar di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Email: [email protected].

Amanatia Junda, semasa kuliah pernah bergabung dengan pers mahasiswa UGM, SKM Bulaksumur. Pernah terlibat sebagai relawan Komunitas Gusdurian (2011) dan relawan Yayasan Kampung Halaman (2013). Pengalaman riset dimulai dari keikutsertaan baik menjadi enumerator maupun coder untuk beberapa penelitian di Jurusan Ilmu Komunikasi UGM, Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP), dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media). Selanjutnya pada 2013 menjadi asisten peneliti dalam penelitian Penyiaran Digital dan Transformasi Komunikasi Publik (Jurusan Ilmu Komunikasi UGM) dan pada 2014 menjadi asisten peneliti dalam penelitian Peta Jalan Penguatan Kapasitas Sistem Penyelesaian Konflik Terkait REDD+ di Indonesia (BP REDD+/UNDP). Semenjak sekolah menengah aktif menulis fiksi. Saat SMA, ia menjuarai Lomba Cerita Islami 2008 dengan judul “Memburu Aufklarung”. Di tahun yang sama menjuarai Lomba Naskah Teater Remaja 2008 dengan judul Kartini Berdarah dan telah dipentaskan di sejumlah teater di Indonesia. Beberapa karya fiksinya tersebar di beberapa antologi cerpen dan media massa. Sejak 2014 aktif menjadi anggota Gerakan Literasi Indonesia. Surel: amanatia@ gmail.com.

Angga Palsewa Putra, alumni Jurusan Sastra Inggris Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta (2014). Merupakan salah satu peserta MIT Exchange Student di Thammasat University, Thailand (2011). Menjadi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi UAD (2012). Selama kuliah hingga saat ini aktif di Komunitas Teater 42 UAD. Beberapa kali terlibat dalam beberapa pementasan teater. Salah satu aktor dalam pementasan naskah Genderuwo karya Heru Kesawa Murti di Festival Teater Yogyakarta (2011); sutradara pementasan naskah Drama Tanda Tanya karya Irwan Jamal (2012); sutradara pementasan Laskar Caping dalam rangkaian acara Arakarakan Budaya Petani Urutsewu (2014). Sejak 2014 menjadi anggota aktif Gerakan Literasi Indonesia (GLI). Surel: [email protected].

Anna Mariana, lulusan Pascasarjana Sejarah UGM ini menggeluti kajian budaya, sejarah, perempuan, dan etnografi. Menyenangi film dan sastra. Saat ini bekerja sebagai peneliti dan editor di Etnohistori, jurnal antropologi-sejarah yang berbasis website, dan fellow researcher Sajogyo Institute, Bogor. Saat ini menjadi anggota aktif Gerakan Literasi Indonesia Yogyakarta. Beberapa tulisan yang sudah dipublikasikan bertemakan budaya, kota, gender, dan politik perempuan, di antaranya: (1) Anna Mariana (kontributor), 2008, dalam Budi Susanto, SJ (penyunting), Ge(mer)lap Nasionalitas Poskolonial, Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino; (2) Anna Mariana, 2012, “‘Kamu India Asli Apa Palsu?’: Potret Tiga Perempuan dalam Keluarga Etnis India di Yogyakarta”, kertas kerja penelitian Des Indes Orientales: Sejarah Komunitas India di Yogyakarta, Yogyakarta: Kunci Cultural Studies Centre dan Etnohistori; (3) Anna Mariana, Devy D. C., Vegitya R. Putri (kontributor), 2013, dalam Ahmad Nashih Luthfi (penyunting), Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2013), Yogyakarta: PPPM STPN; (4) Anna Mariana (kontributor), 2014, “‘Menghidupkan Arsip’, Mencipta Wacana: Pentingnya Arsip Untuk Gerakan Sosial”, dalam Farah Wardani dan Yoshi Fajar Kresno Murti (penyunting), Arsipelago: Kerja Arsip dan Pengarsipan Seni Budaya di Indonesia, Yogyakarta: IVAAPress; (5) Anna Mariana, 2015, Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru, Banten: Marjin Kiri. Serta beberapa tulisan lain yang bertemakan sejarah, etnografi, dan gerakan perempuan. Penulis dapat dihubungi via surel: [email protected].

Bosman Batubara, alumnus Jurusan Teknik Geologi UGM (2005) dan Interuniversity Programme in Water Resources Engineering, KU Leuven dan VU Brussel, Belgia (2012) dengan predikat cum laude. Sekarang sedang menempuh studi doktoral di UNESCO-IHE, Institute for Water Education, Delft, dan University of Amsterdam, Belanda. Pernah bekerja sebagai exploration geologist di PT Kaltim Prima Coal. Terlibat advokasi akar rumput beberapa kasus agraria, seperti Lumpur Lapindo di Porong, konflik tambang emas PT Sorikmas Mining di Mandailing Natal, dan konflik lahan petani versus TNI AD di Urutsewu, Kebumen. Sejauh ini sudah terlibat dalam menulis beberapa buku: (1) M. Zuber, 2010, Titanic Made by Lapindo (diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris oleh Bosman Batubara dan S. Masykur, Yogyakarta: Lafadl Initiatives dan Taiwan Foundation for Democracy; (2) H. Prasetia dan Bosman Batubara (editor dan kontributor), 2010, Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil, Depok: Yayasan Desantara; (3) Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo, 2012, Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo, Yogyakarta: INSISTPress; dan (4) kontributor dalam Anton Novenanto (penyunting), 2013, Membingkai Lapindo: Pendekatan Konstruksi Sosial atas Kasus Lapindo (Sebuah Bunga Rampai), Kanisius dan MediaLink. Selain itu beberapa tulisannya dimuat dalam publikasi internasional. Surel: [email protected].

Dewi Widyastuti, alumnus Antropologi Budaya UGM dan aktif di Gerakan Literasi Indonesia. Semasa kuliah pernah aktif di komunitas Teater Terjal FIB, UGM. Pernah tergabung dalam tim penelitian lapangan mahasiswa Antropologi dan menghasilkan tulisan: (1) “Bu Rindhun: Jaringan Kekerabatan, Kelas Sosial, dan Dilema Kenaikan Harga” dalam Pemanfaatan Jaringan Kekerabatan dalam Aktivitas Ekonomi: Kumpulan Laporan Penelitian Etnografi di Petungkriyono-Pekalongan 2009 (diterbitkan terbatas); (2) “Konsumsi” dalam Leuit dan Strategi Pangan Masyarakat Kasepuhan (2009); (3) “Cantik Itu Berjilbab”, 2010, (tidak diterbitkan). Tergabung dalam tim delegasi UGM pada Sarasehan Jaringan Kekerabatan Antropologi se-Indonesia (JKAI) di Palu, Sulawesi Tengah, 2010, dengan memaparkan hasil penelitian tentang “Pemerintah vs Masyarakat: Konflik Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Yogyakarta”. Pernah ikut dalam penelitian “Pendekatan Antropologis dalam Keragaman Sistem Pengetahuan Lokal Masyarakat Lereng Gunung Merapi: Studi Perilaku Sosial Budaya dalam Sistem Mitigasi,

Evakuasi dan Rekonstruksi” bersama Laboratorium Antropologi untuk Aksi dan Riset (LAURA) pada 2011. Beberapa tulisan etnofotografi: (1) “Pawai Budaya: Gesturnya Kota Solo”, 2010, tidak diterbitkan; (2) “Di Balik Makna Karnival HUT Solo”, 2011, majalah Ranah edisi 1 volume 1; (3) “Museum dan Manusia” tim, 2013. Surel: [email protected].

Devy Dhian Cahyati, lahir di Kebumen, 16 Desember 1988. Menempuh pendidikan di Universitas Indonesia (2007) sebagai mahasiswa Ilmu Politik yang diselesaikan pada tahun 2012. Pada tahun 2011 terlibat dalam penelitian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengenai sistem keamanan bandara dan pelabuhan di Indonesia. Setelah menyelesikan studi di Universitas Indonesia, bekerja sebagai asisten peneliti di Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta (2012) untuk riset program penanggulangan kemiskinan di Gunungkidul. Di sela-sela itu, sempat menjadi peneliti dalam tim riset sistematis pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta berjudul “Politik Lokal, Elit Lokal, dan Konsesi Pertambangan: Tersingkirnya Akses Perempuan atas Tanah di Kutai Kartanegara”. Selepas dari IRE, ia bergabung di Combine Resource Institution (CRI) sebagai staf Knowledge Management. Namun, sejak Maret 2014 terpaksa resign dari lembaga ini karena memperoleh beasiswa Power Welfare and Democracy di Jurusan Politik Pemerintahan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Belum banyak karya dihasilkan, terkecuali dari hasil skripsinya yang dimuat di jurnal Bhumi STPN, buletin Kritis LBH Semarang, dan menjadi buku dengan judul Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik.

Dwicipta, penulis cerita dan esai. Lahir di Pemalang di akhir tahun 1977. Menyelesaikan sekolah dari SD sampai SMA di Pemalang sebelum melanjutkan studi ke Jurusan Kimia murni Universitas Diponegoro (tidak selesai) dan Hubungan Internasional UGM (juga tidak selesai). Kini ia menetap di Yogyakarta. Tulisan-tulisannya berupa cerita pendek, esai, ulasan film, dan karya-karya terjemahannya dipublikasikan di berbagai media lokal dan nasional. Selain menulis dan menerjemah, ia ikut mendirikan dan aktif di Gerakan Literasi Indonesia dan Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu.

Karina Rima Melati, lulusan Desain Komunikasi Visual, Institut Seni Indonesia Yogyakarta (2007) dan pascasarjana Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma (2011). Pernah mendapatkan beasiswa dari Asian Research Institute (ARI) di National University of Singapore (2010). Selama 1999–2002 sempat menjadi jurnalis remaja GEMA di harian Bernas dan majalah Kotakatikotakita. Mulai 2002 aktif sebagai desainer grafis freelance dengan bendera PIXOTE. Menangani corporate identity beberapa perusahaan swasta hingga pemerintah. Sejak tahun 2009 aktif mengelola Sanggar Batik Jenggolo, termasuk memberikan pelatihan dan penelitian tentang batik. Publikasi yang dihasilkan: (1) “Konsumsi dan Praktek Modernitas dalam Iklan Enamel Zaman Kolonial”, jurnal ARS nomor 9 tahun 2008, ISI Yogyakarta; (2) “Membaca Dinamika Identitas Sosial di Pekalongan lewat Batik Motif Buketan (Floral Motif)”, jurnal Retorik 3 (2) Juni 2013, Universitas Sanata Dharma; (3) “Iklan Enamel dan Bagaimana Penggambaran Perubahan Kota di Zaman Hindia”, jurnal DeKaVe nomor III Juni–November 2013, ISI Yogyakarta; (4) “Interaksi dan Negosiasi Iklan Enamel: Mencermati Pola Penetrasi Iklan Masa Kolonial Hindia Belanda”, 2014, Antologi Desain Grafis Indonesia #1; (5) “Pendidikan sebagai Perekrut dalam Komunitas Terbayang: Analisa Wacana dalam Film Denias Senandung di Atas Awan”, Journal of Urban Society’s Arts14 (2), ISI Yogyakarta. Menjadi pengajar Jurusan Advertising di Akademi Komunikasi Indonesia (AKINDO) Yogyakarta dan masih aktif mengelola situs www.etnohistori. org. Surel: [email protected].

Lubabun Ni’am, menyandang nama lengkap Mohammad Lubabun Ni’am Asshibbamal Shoddamiyah. Lahir di Rembang, 28 Agustus 1988. Menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Tuban, Jawa Timur. Pada Agustus 2014 menyelesaikan studi S1 di Jurusan Sosiologi, Fisipol, Universitas Gadjah Mada. Setelah menjadi pemimpin redaksi pers mahasiswa UGM, Balairung, kini bekerja sebagai editor di penerbit INSISTPress dan redaktur pelaksana jurnal WACANA sejak 2011. Beberapa penelitian yang merupakan sumbangsihnya dalam kajian bencana di Indonesia antara lain Merancang-bangun Sistem Keselamatan Rakyat: Pengalaman Kelola Bencana di Lima Kabupaten (Maluku Tenggara, Sinjai, Ende, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah) (INSISTPress, 2012, tim penulis dan editor), Kepengaturan dan Penolakan Relokasi: Kasus Warga Gempol Pascaerupsi Gunung Merapi, 2011–2013 (skripsi, 2014), dan Asmaradana Merapi: Narasi Ketangguhan Orang-Orang Merapi (UNDP Indonesia, 2014, tim penulis). Sejak Juni 2013 aktif di Gerakan Literasi Indonesia (GLI). Bisa dihubungi melalui: [email protected].

Muhammad Imam Abdul Aziz, pemuda asal Aceh ini aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa. Pernah menjadi Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sastra, Budaya, dan Komunikasi 2012–2013 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sidang skripsinya berlangsung April 2015. Selain menjadi bendahara Esbumus, Ia menjadi bendahara dalam berbagai kegiatan lain: Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Rembang (Esbumbang) Yogyakarta, Pergerakan Kedaulatan Mahasiswa (Pandawa), Keluarga Aceh Besar Yogyakarta (KABY). Akhir 2012 berkecimpung dalam dunia koperasi. Kini, bersama dengan anggota Gerakan Literasi Indonesia (GLI), mengelola Kooperasi Litera sebagai bentuk kedaulatan ekonomi. Sejak 2013–sekarang diberi kepercayaan oleh Rapat Anggota sebagai Koordinator Biro Kedaulatan Ekonomi/Kooperasi Litera GLI. Surel: [email protected].

Nanda Aria Putra, saat ini masih aktif sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Pernah tergabung dengan pers mahasiswa LPPM Nuansa UMY. Sejak 2013 aktif dalam proses kurasi Komunitas Rupa Seni Rangka Tulang yang fokus mengkaji tokoh-tokoh pergerakan di era anti-kolonialisme untuk kemudian dialihrupakan. Mengikuti proses kawan-kawan Rangka Tulang dalam pameran dengan tajuk Tinta Perlawanan (2013) dan Mencari Pacar Merah (2014). Sekarang adalah anggota Kooperasi Litera Gerakan Literasi Indonesia (GLI). Surel: [email protected].

Seniman Martodikromo, lahir di Desa Kaibon Petangkuran, Urutsewu, Kebumen, 14 April 1973. Pernah belajar di Pondok Pesantren Asyidiqi, Prumpung, dilanjutkan di Ponpes Mambaul Huda, Mirit, sambil menempuh pendidikan formal di SMA 1 PGRI Kebumen, Jurusan Fisika. Saat ini sedang kuliah di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang. Pernah aktif di partai politik dan NU pada 1996. Terjun di dunia pergerakan mulai 1998, melakukan pembelaan terhadap masyarakat yang dirugikan dengan adanya pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan. Pada 2004, bersama masyarakat Kecamatan Ambal membentuk Korjasena (Korban Jalur Lintas Selatan). Pada 2005 mengorganisir terbentuknya FPPKS yang mencakup seluruh wilayah Urutsewu

Ubaidillah, M.A., saat ini menjadi dosen muda di IAINU Kebumen. Menyelesaikan pendidikan magister di Center for Religious and Cross Culture Studies (CRCS) UGM pada 2013. Lulus S1 di Jurusan Agama di Kebumen pada 2009. Menjadi koordinator nasional Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) pada 2013–2014. Belajar advokasi dan menjadi pengurus di Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Tengah pada 2008. Menulis tesis di CRCS UGM dengan judul “Peran Kiai Kampung dalam Memobilisasi Perlawanan Massa Petani dalam Konflik Lahan di Urutsewu, Kebumen”. Lulus belajar bahasa Inggris di BEC, Pare, Kediri tahun 2002, dan pernah belajar di pesantren pada 1992 hingga 2000. Pengalaman risetnya antara lain sebagai asisten riset oksidentalisme bertema pandangan bangsa timur (tokoh muda ormas-ormas) Islam terhadap barat dengan periset dari Freiberg University, Jerman. Periset dan pegiat pemilu bersih di Partnership for Governance Reform (2014).

Widodo Sunu Nugroho, terlahir di kawasan Urutsewu, tepatnya di sudut tenggara Kabupaten Kebumen, yaitu Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, pada 3 Maret 1979. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di SMU Negeri 1 Kutowinangun, ia melanjutkan studi di Fakultas Pertanian Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta, kampus yang biasa disebut sebagai “kampus ndeso atau “kampus rakyat”, karena selain biaya pendidikan yang murah, kampus ini berorientasi pada pembangunan perdesaan. Selama dan selepas kuliah aktif di beberapa organisasi mahasiswa dan LSM, di antaranya LPMT (Lembaga Pengembangan Masyarakat Tani), Aliansi Aktivis Gerakan Tani, Relung, KARSA, Bina Swadaya, dan lain-lain. Pada 2012, konflik penambangan pasir besi telah membawanya “pulang kampung” untuk melebur dan berjuang di masyarakat mengusir penambang pasir besi. Bersama masyarakat membentuk organisasi lokal yang dinamakan PERWIRA (Persatuan Rakyat Wiromartan), perjuangan kemudian berlanjut ke level kabupaten, yaitu penolakan Raperda RTRW yang menetapkan kawasan Urutsewu menjadi kawasan penambangan, hankam, dan uji coba senjata berat TNI. Dia pun kemudian dipercaya untuk memimpin sebuah wadah baru bagi perjuangan masyarakat Urutsewu, yaitu Urutsewu Bersatu (USB). Karena dianggap berhasil dalam memimpin organisasi rakyat dan menghentikan penambangan pasir besi, pada tahun 2013 dia dipercaya masyarakat untuk menduduki kursi kepala desa.

Wisnu Prasetya Utomo, alumnus Jurusan Komunikasi Fisipol UGM tahun 2012. Semasa kuliah pernah aktif sebagai pemimpin redaksi pers mahasiswa Balairung UGM. Dalam rentang waktu 2011–2012 terlibat dalam penelitian tentang media bersama Pusat Kajian Media dan Budaya Populer dan tentang Tenaga Kerja Indonesia dengan Pusat Studi Asia Pasifik UGM. Sejauh ini sudah menulis beberapa buku dan artikel jurnal: (1) Menjinakkan Komersialisasi Pendidikan (UMP Press, 2012); (2) Pers Mahasiswa Melawan Komersialisasi Pendidikan (Indie Book Corner, 2013); (3) Kick Andy Heroes (Bentang Pustaka, 2014); (4) Menimbang Media Sosial dalam Marketing Politik di Indonesia (Jurnal Ilmu Sosial dan Politik UGM, 2014). Beberapa tulisan opininya dimuat di berbagai media cetak dan online. Saat ini bekerja sebagai peneliti di lembaga pemantau media Pindai. Bisa dihubungi via akun twitter @ wisnu_prasetya atau surel [email protected].