Baca PDF (OCR): PRAJURIT-PRAJURIT DI KIRI JALAN

P R A J U R I T- P R A J U R I T D IKiri Jalan

Petrik Matanasi

PRAJURIT-PRAJURIT DI KIRI JALAN Petrik Matanasi

Editor : Agung Dwi Hartanto Cover : Jr. Wahyu Layout : Iswarta B. Pangukir

Diterbitkan oleh TROMPET BOOK

Blog: petrikmatanasi.blogspot.com Email: [email protected] Telp: 085879822184

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Matanasi, Petrik Prajurit-prajurit di Kiri Jalan Yogyakarta, Trompet Cetakan I, November 2011 iv + 160 halaman/ 13x19 cm

ISBN: 978-602-99131-3-2

1. Sejarah I. Judul

Daftar Isi

Prajurit-Prajurit Gelisah )) 1

Ketika Ratu Singa Berkuasa )) 7

KNIL dalam Pemberontakan Komunis - 14

Kasus yang Menyeret Cipto - 19

Pembangkangan Para Pelaut - 22

Setelah Perang Pasifik Berkecamuk )) 31

KNIL Baru dan eks Digulis - 32

Tentara Kiri Revolusi & Perwira Politik - 36

Membangun Telik Sandi Merah - 41

Perang Saudara Tentara )) 47 Madiun Affair - 49

Bandit-bandit Revolusi - 53

Yang Kiri Tapi Tidak Merah )) 59

Barisan Sakit Hati Bekas Pejuang - 60

Simpati Untuk DI/TII - 63

Moncong Meriam ke Arah Istana - 64

Konflik Internal Tentara - 69

Dewan Kolonel untuk Otonomi - 70

Mereka Sakit Hati

di Saat Ibu Pertiwi

Hamil Tua )) 77

Para Perwira Progresif vs Dewan Jenderal dari Menteng - 78

Potensi Menuju Perang Saudara - 81

Tidak Ada Dewan Jenderal - 86

Kudeta Gagal Letkol Untung )) 93

Masalah Intern AD Menjelang Kudeta - 95

Kudeta 1 Oktober - 99

Analisis Supardjo: Mengapa G 30 S Gagal - 107

Kuda Hitam Menghapus Dewan Jenderal - 113

Orde Baru Menyikat Angkatan Laut )) 115

Menentang Orde Baru - 116

Operasi Ikan Paus - 120

Referensi )) 125

Lampiran ))131

Indeks )) 157

Prajurit-Prajurit Gelisah

Tentara Merah, seperti di Cina dan Soviet, tidak pernah hidup di Indonesia. Jangankan hidup, diizinkan pun tidak. Sebagaimana diketahui, terminologi “merah” selalu mengacu pada komunisme. Terminologi ini kadung melekat di isi kepala orangorang Indonesia. Meski Tentara Merah tidak ada di Indonesia, bukan berarti tidak ada tentara yang berjiwa merah, dalam pengertian terpengaruh komunisme.

Tentu ada alasan bagi tentara untuk memeluk komunisme, sayangnya banyak orang Indonesia tidak peduli dan mendengar alasan itu. Sering kali kemiskinan menjadi alasan klasik seseorang menjadi komunis. Apalagi di Indonesia kemiskinan adalah masalah kronis—yang nampaknya sengaja dipelihara. Tidak heran jika komunis bisa berkembang cepat di Indonesia sebelum tahun 1965.

iv 1

Selama ini yang berlaku, terminologi kiri atau pemberontak identik dengan terminologi merah. Sebenarnya tidak selalu berarti demikian, kiri bisa diartikan sebagai oposisi dari golongan yang berkuasa, yang dominan. Sebab dalam beberapa gerakan militer yang membangkang di Indonesia tidak selalu dilakukan oleh orang-orang merah. Sebagai contoh beberapa anggota KNIL yang melakukan pembangkangan terhadap Hindia Belanda. Seperti dilakukan Loloan da Salendu di Makassar pada 1945. Oleh karena itu terminologi kiri lebih mengacu pada ideologi pembebasan. Para pemberontak, yang selalu berada di sisi kiri umumnya adalah kaum tertindas yang ingin merdeka.

Di Indonesia ada sederet daftar prajurit yang dicap kiri atau merah. Mereka biasanya berhubungan erat dengan kaum komunis, meskipun sama sekali tak berideologi komunis. Fenomena prajurit kiri seperti itu marak terjadi di masa revolusi 1945. Pada saat itu banyak orang yang berideologi masuk ketentaraan. Perlu diketahui, saat itu tidak ada filter ideologi untuk masuk tentara. Di Jawa Tengah, contohnya, banyak tentaranya kala itu berideologi komunis. Seperti yang dilabelkan pada Divisi Panembahan Senopati, Surakarta. Pada saat itu prajurit-prajurit kiri berseberangan dengan kebijakan pemerintah di bawah putusan HattaNasution yang lebih menginginkan tentara dalam jumlah kecil tapi efisien.

Dalam catatan sejarah, tentara atau militer di Barat sangat dijauhi kaum komunis. Kaum komunis yang merupakan bagian dari rakyat proletar membenci wajib militer yang dipropagandakan pemerintah nasional. Bagi mereka, masuk militer hanya akan menguntungkan kaum pemodal dan aristokrat. Sementara rakyat proletar harus dijadikan tumbal peperangan.

Satu hal menarik, bahwa komunis dan militer adalah elemen yang tidak pernah akur di sebagian besar negara Eropa. Terbukti dengan kematian Rosa Luxemberg, seorang aktivis kiri yang dihabisi sekelompok tentara. Satu-satunya negara di Eropa yang berhasil menggabungkan antara tentara dan komunis hanya dan militer adalah elemen yang tidak pernah akur di sebagian besar negara Eropa. “

Soviet sebelum runtuh. Tentara komunis pertama di dunia adalah tentara merah di Rusia pasca jatuhnya Tsar Nicholas II. Sementara di Asia, di China, Tentara Merah muncul di jaman pemerintahan Mao Ze Dong. Di Vietnam, meskipun ada, mereka tidak mengklaim diri sebagai tentara merah seperti di Cina atau Uni Sovyet. Dan di Indonesia, tentara merah hanya ada dalam angan segelintir orang.

Mengapa ada kaum kiri di tentara? Hal Republik saat ini. Dan tidak semua pemberontakan yang pernah terjadi itu bisa disejajarKomunis ini tentunya kembali pada rasa ketidakpuasan di kalangan tentara sendiri. Banyaknya kasus pemberontakan yang terjadi di Indonesia bermotif sakit hati pada pemerintah. Pemberontakan-pemberontakan itu terjadi sejak dari zaman kerjaaan-kerajaan Hindu hingga jaman

kan dengan pengkhianatan terhadap negara yang sah. Sayangnya, dalam ingatan masyarakat pemberontakan berkonotasi buruk. Padahal, pemberontakan juga bisa dimaknai sebagai perjuangan—menghadapi tekanan yang jauh berkuasa. Sayangnya lagi, Indonesia belum mampu menangkal pemberontakan secara manusiawi. Artinya, pemberontakan bisa dicegah jika tidak ada pihak yang dikecewakan.

Pemberontakan memiliki makna yang begitu luas, bisa berarti melawan atau mengkhianati. Setidaknya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ”berontak” berarti meronta-ronta hendak melepaskan diri; melawan, tidak mau menurut perintah; melawan pemerintah (kekuasaan) secara serentak. Sedangkan ”pemberontakan” berarti proses, cara, perbuatan memberontak; penentangan terhadap kekuasaan yang sah.1 Kriteria pemberontakan adalah perlawanan pada pihak yang lebih kuat posisinya. Pemberontakan yang terjadi adalah buah kekecewaan dan berusaha mengedepankan sebuah tuntutan untuk perubahan—yang kebanyakan bersifat humanis. Bagi pemberontak, agaknya berlaku bahwa sejarah lalu menuntun mereka untuk mengubah keadaan dengan jalan berontak. Nyatanya banyak pemberontakan berhasil mengubah alur, setidaknya memberi warna, sejarah manusia.

Setidaknya pula di Indonesia ada sederet cerita tentang tentara-tentara yang berani memberontak. Sebagian besar cerita pemberontakan dalam sejarah Indonesia dilakukan oleh kalangan tentara. Tidak ada yang buruk bagi pemberontak, akan jauh lebih buruk pihak yang menciptakan kondisi terburuk yang membuat seseorang harus berontak. Kesalahan besar bagi mereka yang melulu menyalahkan pemberontak dan tidak pernah bertanya mengapa terjadi pemberontakan?

Pemberontakan yang dilakukan militer tentunya memiliki sebab, salah satunya ketiadak-puasan sekelompok prajurit terhadap negara maupun pimpinannya. Di sisi berlawanan, para prajurit ini terkukung dalam dogma militer yang melarang tiap personelnya mengkritik negara dan pimpinannya. Jika kritik tersebut dilakukan maka akan dianggap sebagai tindakan indisipliner. Apalagi jika ada sekelompok militer yang berani berontak secara fisik (bersenjata) hukumannya bisa berupa hukuman mati. Dan sebagian besar kasus pemberontakan kaum militer di Indonesia hampir selau berakhir dengan hukuman mati.

Setiap anggota militer, baik prajurit bawahan maupun perwira, pasti mengerti konsekuensi dari sikap kritis atau pemberontakan yang akan mereka lakukan yakni, hukuman mati. Jika tidak dihukum mati pun, pemecatan dan kurungan dalam jangka waktu lama akan mereka alami. Artinya butuh keberanian lebih dan alasan kuat bagi seorang prajurit untuk melakukan pemberontakan.

Alasan kuat untuk memberontak biasanya bermula dari ketidakpuasan mereka dan harapan pada sebuah perubahan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Jelasnya, alasan untuk berontak dari kaum militer bukan sebuah alasan yang sepele dan remeh temeh. Resiko besar selalu akan siap dihadapi para pemberani ini untuk sebuah perubahan. Banyak pemberontak dari kalangan militer Indonesia yang sudah menanggungnya. Bagi mereka, apa yang mereka perjuangkan adalah penting dan benar untuk Indonesia, meski banyak pihak menyalahkan mereka.

Sebut saja beberapa serdadu KNIL asal Minahasa yang memberontak pada pemerintah kolonial. Nama-nama mereka mungkin dilupakan banyak orang, tapi pemberontakan mereka tidak bisa begitu saja dilupakan. Selain itu, masih ada prajurit-prajurit TNI lain yang berusaha memperbaiki keadaan dengan jalan pemberontakan di masa rezim Sukarno. Tapi anehnya beberapa pemberontak, bisa hidup lebih baik dan dengan nama yang lebih harum setelah pemberontakannya gagal.

Ada juga cerita para pemberontak yang dilupakan sejarah. Dan tentu saja ada pemberontak yang dijadikan kambing-hitam dalam sejarah. Seperti Letkol Untung dan kawan-kawannya yang berusaha melawan elit militer yang hidup nyaman sementara banyak prajurit hidup dalam kekurangan sebelum tahun 1965. Letkol Untung tak seberuntung namanya karena nasibnya sial dianggap sebagai “iblis” dalam sejarah Indonesia versi Orde Baru.

Ketika Ratu Singa Berkuasa

Bergsma adalah contoh dari tentara komunis. Ia ayah dari sekian banyak anak. Dia sudah kenyang berdinas di Koninklijk Nederlandsche Indische Leger (KNIL). Tugas pasukan ini menghantam semua pemberontakan pribumi di Hindia Belanda alias Nusantara. Tapi lepas dari dinas KNIL hidup Bergsma kelimpungan. Dalam kondisi ini, Bergsma yang berdarah Belanda, bertemu Sneevliet dan Adolf Baars. Jadilah Bergsma seorang komunis. Bergsma adalah satu dari sekian orang berlatar belakang militer yang bergabung dengan gerakan komunis di negeri Belanda.

Meski terkesan anti-militerisme, beberapa kaum sosialis Belanda dan di Indonesia nampaknya ikut menginginkan adanya sebuah milisi kaum pribumi. Sebelumnya pasukan semacam KNIL sudah ada, meski saat itu belum resmi dibentuk. KNIL adalah tentara Hindia Belanda yang diakui kerajaan Belanda di Negeri Belanda. Sebagian besar anggota KNIL terdiri dari orang-orang pribumi di Nusantara, atau Hindia Belanda yang kini disebut Indonesia. KNIL mulai eksis di nusantara sejak 4 Desember 1830. Riwayatnya sebagai pembasmi pemberontak di Indonesia tergolong panjang. Pasukan ini muncul setelah Perang Diponegoro berakhir. Nama awal untuk pasukan itu adalah Oost Indische Leger, Tentara Hindia Timur.2

Sebagai tentara kerajaan Belanda, kebanyakan perwira KNIL hasil didikan akademi militer di Belanda. Di sana, seperti dalam akademi militer di Eropa, menganut paham militer profesional, memisahkan antara tugas militer dan politik. Tiap personelnya dituntut untuk tunduk pada pemerintah dan tidak berafiliasi pada ideologi tertentu. Meski demikian, tetap saja ada celah bagi para prajurit bawahan di lapangan untuk diam-diam bergaul dengan orang komunis atau sosialis. Sedikit banyak pergaulan itu mempengaruhi jalan pikiran prajurit bawahan ini.

Pendekatan kaum sosialis terhadap tentara itu ternyata punya tendensi. Kaum sosialis menginginkan bertambahnya serdadu pribumi yang bisa digunakan sebagai tentara cadangan apabila Perang Dunia I merambah ke negeri Belanda dan koloni-koloninya. Meski saat itu Negeri Belanda mengambil langkah netral, bukan berarti mereka tidak bersiap sedia. Artinya dengan milisi pribumi tersebut akan banyak orang pribumi berkemampuan militer. Isu milisi pribumi itu bergulir keras di tahun 1915.

Kaum sosialis di parlemen Belanda, tidak hanya menuntut dibentuknya milisi pribumi, tapi juga mengkritik pemerintah kolonial mengenai kondisi serdadu yang ada. Kritikan ditujukan terutama ketentuan yang melarang para serdadu lajang untuk tidak berumah tangga. Hal tersebut merangsang para serdadu untuk menyimpan wanita-wanita di tangsi yang tidak jelas siapa pasangan resminya. Ketentuan tersebut, bagi kaum sosialis, justru akan menjadi masalah bagi pemerintah kolonial sebab mentalitas serdadunya buruk.3

Sementara itu istri prajuri, atau wanita tangsi di Bandung menjadi pintu bagi komunis untuk memasuki dunia tentara. Saat itu Perhimpunan Sarekat Istri, yang dimotori kaum komunis, berniat mempropagandakan ajaran komunis ke tangsi. Sasaran mereka adalah wanita-wanita tangsi. 4 Wanita tangsi yang dimaksud bukan penghuni sejati dari sebuah tangsi, mereka adalah pelarian para serdadu KNIL. Pelarian dalam pengertian penyaluran birahi serdadu. Dari wanita-wanita simpanan inilah informasi mengenai tentara dapat dikorek.

Padahal sedianya, militer—dalam hal ini KNIL—lebih sering dipakai untuk menghantam kaum kiri radikal seperti yang terjadi di Eropa. Sebagaimana terjadi dalam Rosa Lexemberg, wanita penentang militerisme yang mati dibunuh tentara. Di

Hindia Belanda sendiri, pada 1923, KNIL disiagakan mengawasi pemogokan buruh besar-besaran yang melanda Jawa dan mengacaukan jaringan lalu-lintas kereta api. Masalah serius bagi Pemerintah Kolonial Hindia (Gubernemen) tentunya. Tapi lebih gawat lagi jika tentara-tentara itu takluk di depan wanita.

Terlepas dari masalah wanita tangsi, banyak kaum pergerakan di Indonesia, seperti Boedi Oetomo dan Sarekat Islam, mendukung adanya milisi pribumi itu. Kedua organisasi ini membicarakan masalah milisi pribumi tidak hanya di tingkat pusat saja tapi juga di tingkat daerah.5 Bahkan Boedi Oetomo pernah menuntut untuk mengadakan milisi bumiputra yang terlepas dari negeri Belanda ketika Perang Dunia I meletus di Eropa. Kampanye yang disebut Indie Werbaar ini mendapat dukungan dari Perwira KNIL seperti Rhemrev. Pada Juni 1916, ditegaskan dalam kampanye bahwa Pertahanan Hindia harus diperkuat. Namun, kampanye Indie Werbaar ini tidak berhasil menarik minat pihak pemerintah untuk mengadakan milisi pribumi.6

Pada edisi 12 Februari 1923, Suratkabar Kaoem Moeda memuat artikel berjudul “Officer Communist”, yang menyebutkan bahwa ada seorang opsir militer Bumiputera di Sumedang yang telah berhubungan dengan perkumpulan kiri di sana. Menurut penyelidikan, opsir itu bahkan menjadi ketua perkumpulan yang bergerak di bidang pengembangan ekonomi desa-desa di sekitar Sumedang. Anggota perkumpulan itu terdiri dari orang-orang Jawa dan Sunda. Walaupun tidak tercatat secara resmi sebagai anggota perkumpulan, opsir militer itu dituding sebagai orang

kaskus.us

Serdadu KNIL Pribumi.

berbahaya. Masalah ini kemudian menjadi perhatian petinggi militer di Hindia Belanda. Kedekatan kaum tentara dengan kalangan pergerakan, apalagi yang beraliran komunis dianggap sangat berbahaya.7

Kegiatan opsir KNIL dalam organisasi masyarakat yang terkesan agak ke kiri itu tentu membuat risih pemerintah kolonial. Apalagi jika terkait dengan gerakan sosial masyarakat yang berpotensi melawan pemerintah. Lebih membahayakan lagi apabila dilakukan oleh para perwira. Bukan tidak mungkin perwira itu akan mempengaruhi bawahan maupun perwira lain.

Doktrin tentara profesional justru menjadi blunder bagi KNIL sendiri. Dengan memisahkan antara politik dan militer membuat mereka tidak memiliki ideologi apapun. KNIL hanya perlu mengikuti perintah dari atasan saja dan bertindak atas nama pemerintah. Tanpa ideologi tertentu yang mengikat, maka serdadu KNIL adalah serdadu berpikiran bebas. Mereka bisa bergaul dengan siapa saja di luar tangsi, termasuk dengan orang-orang merah. Tidak heran jika kemudian ada tentara yang terpengaruh ideologi komunis di kalangan KNIL.

Oleh karena doktrin tentara profesional itu, serdadu KNIL umumnya buta politik. Pendidikan politik yang rendah tentu akan membuat seseorang mudah didoktrin ajaran baru. Meski kebanyakan serdadu KNIL buta politik, umumnya mereka tidak peduli dengan hal berbau politik. Meski begitu, mereka tentu bisa dipengaruhi oleh ajaran tertentu.

Sebab masalah di atas, pemerintah kolonial, seperti yang dimuat dalam Bintang Timoer edisi 7 Juni 1932, mengeluarkan daftar bacaan terlarang kepada para anggota militer Hindia Belanda. Beberapa bacaan terlarang itu berupa buku atau surat kabar yang umumnya berbau politi atau nasionalisme diantaranya adalah: Persatoean Indonesia, Simpaj, Sediotomo, Indonesia Moeda, Garoeda, garoeda Semeroe, Garoeda Merapi, Sinar Djakarta, Darmo Kondo, Soeara Merdeka, Daulat Ra’jat, dan beberapa media lainnya. Oleh pemerintah kolonial media yang dilarang itu bertendensi pada kaum nasionalis yang sangat membahayakan bagi pemerintah kolonial dan akan mengganggu ketertiban umum.8

Isi pemberitaan dan bacaan-bacaan di atas dinilai Kolonial cenderung politis dan subversif. Pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam bacaan tersebut dimungkinkan membahayakan pemerintah dan meracuni kalangan serdadu. Apalagi banyak serdadu umumnya buta huruf yang memungkinkan bagi mereka dikibuli. Oleh karena masalah ini pemerintah mengembangkan sekolah rendahan pada tingkat dasar seperti volkschool. Demikian pula di tangsi, disediakan pula sekolah bagi anak serdadu Ambon yang disebut Ambonschool. Keberadaan sekolah-sekolah yang agak ekslusif itu, pemerintah kolonial berharap angka melek huruf meningkat.

Meski sudah melek huruf, bukan berarti para serdadu adalah pembaca aktif. Serdadu lebih banyak bergerak dan berpindah dalam tugasnya di lapangan. Sehingga nyaris tidak ada waktu untuk membaca. Meski demikian, pemerintah kolonial tetap memberikan bahan bacaan untuk prajurit seperti Soeara Militair

Minahasa, Trompeet. Dua bacaan resmi untuk prajurit KNIL itu berbahasa Melayu pasar untuk memudahkan bagi serdadu memahami isinya meski masih terdapat istilah-istilah Belanda di dalamnya. Bacaan itu biasanya diperuntukan bagi semua lapisan serdadu, termasuk serdadu bawahan. Keberadaan bacaan resmi bagi prajurit KNIL tentu mampu mengalihkan perhatian prajurit dari propaganda-propaganda kaum pergerakan yang bersebrangan dengan pemerintah kolonial.

Masalah yang timbul di tangsi KNIL biasanya berkaitan diskriminasi suku akibat ada “strata” sosial di dalamnya. Serdadu KNIL dari luar Jawa menempati strata yang lebih tinggi. Tapi anehnya hal ini tidak menyebabkan serdadu Jawa berontak. Pemberontakan di KNIL justru dilakukan orang-orang MinahasaMenado yang setidaknya strata ekonominya lebih baik daripada serdadu Jawa. Dalam beberapa kasus pembangkangan KNIL, justru orang Minahasa-Menado yang menjadi aktor. Bahkan di antara pelakunya berpangkat bintara. Pemberontakan orang MinahasaMenado di KNIL dimungkinkan karena daerah ini tergolong baik pendidikan dasarnya. Banyak pula orang Minahasa yang jadi serdadu maupun yang menikmati sekolah tinggi. Selain itu sesama perantauan dari Minahasa baik para serdadu KNIL maupun intelektual sipil sering berhubungan.

Hal ini dibuktikan dengan bukti bahwa salah satu pemberontak konon berhubungan dengan kalangan pergerakan. Sebagai contoh seorang kopral KNIL Minahasa berhubungan dengan dr. Cipto Mangunkusumo, ketika merencanakan sebuah aksi kekerasan di sebuah depot mesiu.9 Namun aksi pemberontakan itu dapat dengan mudah dipatahkan pemerintah kolonial. Mereka menggunakan suku sebagai alat peredam. Misalnya ada kompi Minahasa memberontak, maka kompi Ambon yang diperintah menindak. Jika kompi Jawa memberontak, maka kompi Minahasa akan bertindak. Begitu seterusnya. Politik yang menguntungkan untuk meredam perlawanan dari kalangan serdadu sendiri. Bahkan KNIL kadang membagi kompi-kompinya berdasar suku dengan pimpinan kompi perwira kulit putih, Belanda.

Umumnya, berita-berita pemberontakan KNIL tidak banyak disebut. Kemungkinan karena pemerintah kolonial menyaring pemberitaan-pemberitaan yang berpotensi subversif. Adanya pemberontakan di kalangan serdadu KNIL membuktikan bahwa di kalangan KNIL terdapat kalangan yang kecewa pada pemerintah, mereka termasuk golongan kiri dalam hal ini, dipengaruhi komunisme.

1. KNIL dalam Pemberontakan Komunis

Ketika pemberontakan kaum komunis meletus di Sumatra Barat pada 1926-1927, serombongan orang komunis berjumlah 50 orang menyerang gedung dynamiet di Tambang Ombilin, Durian. Lantaran serangan tersebut, pemerintah mengirimkan kekuatan bersenjata dari Sawahlunto.10 Awalnya pemerintah kolonial hanya mengirim sepasukan polisi bersenjata, veldpolitie. Namun belakangan pemerintah kolonial mengirimkan pasukan KNIL dan Marsose setelah melihat potensi pemberontakan bertambah besar. Sebagaimana diketahui, KNIL dan Marsose adalah andalan pemerintah kolonial dalam menyelesaikan masalah pemberontakan itu.

Di saat sebagian KNIL menumpas pemberontakan, hal sebaliknya terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Diduga sebagian orang militer KNIL Magelang terpengaruh komunis. Karena hal ini, pada 15 Mei 1926, tujuh orang anggota militer di Magelang yang didakwa telah menghadiri pertemuan pergerakan komunis dikeluarkan dari dinas militer KNIL.11 Krijgraad tentu tidak akan mentolerir keterlibatan serdadu-serdadu KNIL pada kegiatan politik apapun sebagaimana dotrin militer profesional.

Peristiwa serupa terjadi di Bandung pada 17 Juli 1927. Sebagai efek dari pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI), lima orang militer mencoba merampas sebuah bengkel Pyrotechniek (pabrik pembuatan mesiu) di Bandung. Sebuah pabrik yang kemudian menjadi bagian dari sejarah industri persenjataan Indonesia—yang kini disebut PINDAD. Para pelaku erhasil ditangkap dengan mudah oleh aparat kolonial. Sedangkan di tempat lain, aksi serupa juga berhasil digagalkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda lewat Politike Inlichtingen Dienst (PID: polisi rahasia Belanda yang membayangi kaum pergerakan). Orang-orang berhaluan komunis tersebut sebenarnya banyak yang bekerja pada perkumpulan-perkumpulan kesenian.

Aksi “pembersihan” sisa-sisa komunis tersebut mengakibatkan segala aktivitas rahasia kaum komunis tidak mungkin dapat disembunyikan lagi. “Pembersihan” oleh PID ini tercatat merembet pula hingga pertengahan 1929 ketika permulaan dari aktivitas kaum komunis di Blitar dan Boyolali sudah ditumpas sebelum mereka beraksi.12

Sementara itu di bagian selatan Jawa Barat, orang-orang komunis menyabotase fasilitas umum dengan cara memutus kawat telepon di Pelabuhan Ratu dan Cibadak. Pemimpin sabotase adalah Haji Siakoesih dari Cisande, distrik Cibadak dan Moegli alias Oeli dari desa Tarakan Lima, distrik Cibadak. Selain kedua orang tersebut, sabotase juga dibantu oleh seorang opas dan seorang juru tulis polisi dari desa Lembur, sebelah selatan Sukabumi.13 Dalam hal pembersihan kaum kiri, pemerintah kolonial tidak pandang bulu. Baik sipil maupun militer akan ditindak keras. Orang sipil yang tidak bekerja pada pemerintahan akan ditahan dan dihukum melalui persidangan. Bagi yang bekerja pada badan pemerintah tidak hanya ditangkap dan dihukum saja, tetapi juga pasti akan dipecat dari pekerjaannya.

Selama masa-masa pemberontakan kaum komunis itu, pemerintah kolonial mengerahkan kompi-kompi pasukan KNIL. Polisi sipil yang belum banyak jumlahnya, termasuk yang sudah bersenjata, kuwalahan mengatasi amuk massa rakyat. Massa rakyat tidak lagi dengan tangan kosong mereka juga bersenjata tajam, meski sangat sedikit sekali yang bersenjata api.

Dalam kasus pemberontakan PKI tahun 1926-1927, tidak hanya rakyat sipil yang terlibat. Di kalangan tentara Hindia Belanda ada yang dinyatakan bersalah karena terlibat pemberontakan kaum kiri itu. Atas keterlibatan serdadu-serdadu KNIL itu, pemerintah kolonial, melalui Krijgraad (pengadilan militer), tentu akan memberi sangsi berat kepada para serdadu yang bersimpati dan melakukan tindak pemberontakan. Kasus keterlibatan serdadu KNIL dalam pemberontakan itu tidaklah ditutupi

pemerintah kolonial—yang cukup terbuka. tanmalaka.estranky.cz

Tan Malaka. Seorang tokoh PKI yang menolak pemberontakan PKI 1926/1927

Pandji Poestaka edisi 28 Februari 1928 memberitakan bahwa Krijgraad di Cimahi memutuskan bersalah kepada lima orang anggota militer. Mereka terbukti ikut ambil bagian dalam pemberontakan komunis pada Juli 1927. Kelima orang tersebut adalah: B. Karamoy (Fuselier: prajurit bersenjata dari Batalion Infanteri IV di Cimahi) dihukum 7 tahun penjara; H. Pua (Kopral Satu dari Batalion Infanteri IV di Cimahi) dihukum 3 tahun 6 bulan penjara; K. Kondongan (Sersan Dua dari Batalion Infanteri IV di Cimahi) mendapat hukuman 8 tahun penjara; M. Kuagouw (penjaga dari Depot Mobile Artileri di Cimahi) dihukum 1 tahun; dan E. Ganda (penjaga dari Eskadron Kavaleri di Cimahi) mendapat hukuman 5

tahun. Kelima serdadu tersebut adalah orang Manado-Minahasa. 14 Nyaris tidak pernah tertulis bahwa pernah ada sekelompok serdadu KNIL dari suku Minahasa melakukan pemberontakan. Selama ini banyak tulisan sejarah yang menyatakan bahwa serdadu KNIL dari suku Minahasa, mungkin juga Menado, adalah serdadu KNIL yang loyal kepada kerajaan Hindia Belanda.

Sebagaimana disinggung di awal, Minahasa, adalah komunitas masyarakat sekaligus nama daerah yang paling banyak memberikan pemudanya sebagai serdadu KNIL, seperti halnya Jawa, Menado, Ambon dan Timor. Minahasa sering diidentikan dengan Menado—sebuah daerah yang seprovinsi dengan Minahasa. Orang-orang Menado-Minahasa adalah orang-orang yang paling sering berontak di KNIL. Selain kasus di atas, setelah Indonesia merdeka beberapa serdadu KNIL bersuku Minahasa kerap memberontak dan membelot ke pihak republik. Lihat kasus Loloan dan Salendu di Makassar. Juga bergabungnya Adolf Lembong ke TNI. Mereka adalah serdadu KNIL yang pernah bertempur di Pasifik.

Banyak pemuda Minahasa meninggalkan kampung halaman dan teeken Soldaj (tanda tangan untuk masuk dinas militer KNIL). Para pemuda yang teeken jadi serdadu itu umumnya menjadi prajurit bawahan. Mereka biasanya ditempatkan di tangsi miter yang tersebar di berbagai penjuru daerah kekuasaan Hindia Belanda. Selain dalam kesatuan KNIL reguler, ada juga orang Minahasa yang menjadi Marsose—pasukan anti gerilya. Biasanya mereka berpangkat Spaandrig (prajurit), Fuselier (prajurit bersenjata) dan Infanteris (prajurit pejalan kaki). Bila beruntung pangkat mereka naik menjadi kopral setelah lama berdinas.

Beberapa orang tua keturunan serdadu KNIL mengatakan, “Ketika banyak orang Indonesia buta huruf, maka orang yang bisa menuliskan namanya ketika teeken Soldaj, maka dia akan diberi pangkat kopral.” Pada pergantian abad XX, serdadu bawahan KNIL umumnya buta huruf, namun ketika aktif dalam dinas militer mereka mulai belajar membaca.15

Bagi yang pendidikannya baik mereka bisa menjadi Sersan. Pendidikan rendah dan kemampuan membaca membuat para serdadu KNIL rendahan tidak mampu mengikuti jalannya politik Hindia Belanda, bahkan tidak memiliki kesadaran politik sama sekali. Mereka hanya mengerti pegang senjata dan bertempur. Serdadu KNIL biasa bertempur menghadapi perlawanan lokal pribumi yang menentang kekuasaan Pemerintah kolonial Hindia Belanda di daerah mereka.

Serdadu rendahan biasanya identik dengan buruh. Mereka sama-sama kelas tertindas yang menjadi tumbal bagi tuan atau atasannya. Karenanya kaum merah, dalam hal ini PKI, berhasil menanamkan benih radikalisme pada beberapa serdadu untuk kemudian berontak. Serdadu itu berontak tepat ketika pemberontakan PKI meletus di Jawa dan Silungkang, Sumatra Barat. Tidak diketahui dengan jelas, siapa yang mempengaruhi para serdadu itu hingga berani memberontak terhadap pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial juga pernah memberikan pengumuman mengenai beberapa bacaan yang dilarang masuk dalam tangsi militer KNIL. Serdadu KNIL juga bukan pelajar sekolah menengah kala itu yang suka melahap buku.

Kader-kader komunis diperkirakan telah mempengaruhi beberapa serdadu KNIL di dalam tangsi. Cukup mengherankan bila PKI berhasil mempengaruhi serdadu-serdadu dari suku Minahasa yang dikenal loyal kepada pemerintah kolonial. Pengaruh kader komunis pada beberapa serdadu KNIL Minahasa itu diperkirakan masuk beberapa bulan sebelum pemberontakan. Motif mengapa para serdadu pemberontakan KNIL Minahasa itu tidaklah jelas. Gaji dan fasilitas hidup mereka sebagai militer tidaklah rendah. Mereka bisa hidup lebih baik daripada para kuli yang bekerja di pabrik, pelabuhan, maupun perkebunan. Kemungkinan besar untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap pemberontakan kaum komunis di Jawa dan Sumatera Barat.

Serdadu rendahan biasanya identik dengan buruh. Mereka samasama kelas tertindas yang menjadi tumbal bagi tuan atau atasannya.

2. Kasus yang Menyeret Cipto

Suatu hari di bulan Juli 1927, seorang kopral KNIL dari suku Minahasa mendatangi rumah Dokter Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Cipto yang pernah dibuang ke Negeri Belanda itu, dikenal seorang dokter egaliter yang getol mengritisi pemerintah kolonial. Sebagai orang pergerakan, Cipto tentunya dijauhi semua orang militer. Bagi KNIL, mendekati orang pergerakan berarti menebar benih masalah dan harus siap berurusan dengan aparat hukum kolonial macam Politieke Intelingen Dienst— dinas Intelejen Politik—yang biasa disebut PID.

Kopral yang menjadi tamu itu, diterima dengan baik oleh Cipto di rumah sekaligus tempat prakteknya. Kopral itu sepertinya menganggap Cipto sebagai orang radikal dalam pergerakan kala itu. Dengan menemui Cipto, Kopral itu merasa mendatangi orang yang tepat untuk bercerita.

Pada Cipto, si Kopral bercerita bahwa dirinya beserta kawankawan KNIL Minahasa akan melakukan pemberontakan. Mereka berencana menerobos Pyrotechnische Werkplaats (semacam bengkel militer). Di bengkel yang menyimpan amunisi itu, komplotan pemberontak itu akan meledakan bom. Jika bengkel meledak, menurut si Kopral, akan merugikan KNIL, sekaligus pemerintah kolonial. Sebelum pamit dari rumah Cipto, Kopral Minahasa itu meminta uang pada Cipto sebesar f 10. Si Kopral mengatakan, ia ingin mengunjungi istri dan anaknya di Meester Cornelis (sekarang Jatinegara), Jakarta Timur sebelum meledakan bengkel senjata KNIL.16

Tindakan si Kopral tersebut berarti pengkhianatan bagi KNIL dan pemerintah Hindia Belanda. Krijgraad (pengadilan militer) bisa menjatuhkan hukuman mati pada mereka. Mereka juga sadar, bahwa mereka akan ditumpas oleh kawan-kawan mereka, dari suku Ambon, Jawa juga orang-orang Belanda yang menjadi serdadu KNIL. Jumlah mereka yang sedikit itu, tentunya dengan mudah mereka akan dihabisi serdadu KNIL lainnya dengan perintah dari petinggi KNIL di Jakarta. Si Kopral dan teman-temannya nekat melanjutkan rencananya. Tapi sebelum rencana berjalan, pemerintah kolonial telah mencium rencana mereka. Rencana peledakan bengkel beserta gudang amunisinya itu gagal. Selanjutnya, serdadu-serdadu yang menjadi bagian dari komplotan disikat pemerintah kolonial.17

Bisa dipastikan serdadu-serdadu itu diajukan ke Krijgraad. Mereka dituntut oditur militer dan dijatuhi hukuman berat oleh Krijgraad. Namun tidak diketahui bagaimana bentuk hukuman kepada serdadu-serdadu karena rencana pemberontakan itu tidak pernah tersebar luas.

Gara-gara pemberontakan yang gagal itu, Dokter Cipto Mangunkusumo terkena getah. Ia dituduh terlibat dalam pemberontakan karena kunjungan si Kopral Minahasa ke rumahnya

Dr Cipto Mangunkusumo

serta uang sebesar f 10 tadi. Dalam pembelaaanya Cipto mengatakan bahwa uang itu untuk biaya perjalanan si Kopral yang Trompeet, sebuah media bagi serdadu bawahan KNIL. Dengan bacaan tersebut kebanggaan sebagai prajurit KNIL terus dipelihara. sibermedik.com ingin bertemu keluarganya, bukan sebagai dana untuk pemberontakan. Pembelaan Cipto tak mempengaruhi putusan pengadilan, ia dijatuhi hukuman pembuangan. Pembuangan ini adalah pembuangan kedua untuk Cipto Mangunkusumo dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di pembuangan, Cipto pun lalu dianggap ‘merah’ oleh masyarakat umum karena dia punya hubungan dengan para pemberontak komunis yang telah dihabisi pemerintah kolonial pada tahun 1927. Kedatangan si Kopral Minahasa dan uang yang diberikannya, gaknya merupakan jebakan PID untuk menjerat Cipto. Dengan begitu pemerintah Kolonial punya alasan untuk kembali membuangnya.

Karena pemberontakan-pemberontakan beberapa prajurit KNIL, pemerintah kolonial berusaha menjaga serdadu bawahannya dengan berbagai macam cara. Salah satunya melalui

Tentu saja bacaan dari kaum pergerakan dilarang masuk dalam tangsi KNIL. Ketakutan Pemerintah kolonial itu juga disebabkan karena 75% serdadu KNIL adalah orang-orang pribumi dari berbagai suku di Indonesia. Jika mereka dipengaruhi oleh kaum pergerakan bisa berakibat fatal bagi pemerintah kolonial yang rasis.

3. Pembangkangan Para Pelaut

Selain di KNIL, ada lagi pemberontakan di angkatan laut Hindia Belanda yang belum lama dibangun. Armada laut Hindia Belanda baru dibentuk pada 1914 ketika Letnan Goszen ditugaskan membangun pusat pendidikan pelaut pribumi di beberapa tempat di Hindia Belanda. Pada awal 1914, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda berencana menambah personil Angkatan Laut Hindia Belanda. Personil yang akan diambil dari orang-orang Pribumi itu akan dididik di Sekolah Matroos (Pelaut) yang salah satunya akan dibangun di Kota Makassar. Anggaran dana yang disediakan Pemerintah Kolonial sebesar 300.000 Gulden untuk pembangunan Sekolah Matroos Pribumi itu.18

Letnan Gooszen—seorang perwira Angkatan Laut Hindia Belanda yang tinggal di Bogor, mendapat perintah agar membantu petinggi militer Hindia Belanda untuk mendirikan Sekolah Pelaut yang akan dibangun di Padang dan Makasar. Orang-orang Pribumi yang lulus dari Sekolah Pelaut itu akan ditempatkan di kapal perang Angkatan Laut Hindia Belanda yang menjaga perairan Laut Hindia. tujuan dari perekrutan orang-orang pribumi tidak lain untuk mengurangi ketergantungan dari pelaut yang diambil dari negeri Belanda.

Sekolah Pelaut ini tentunya akan mengikuti standar seperti Sekolah Pelaut Angkatan Laut di Negeri Belanda. Lantaran alasan ini, Goozsen dikirim ke Belanda dalam rangka pendirian sekolah Angkatan Laut di Makassar. Wilayah koloni Hindia Belada yang demikian besar—di mana lautannya lebih luas dibandingkan daratannya, maka armada laut yang menjaga lautan dianggap penting.19

Seperti juga di KNIL di KM, pemuda Indonesia juga diberi tempat terbatas dalam angkatan laut. Orang-orang Indonesia itu umumnya hanya menjadi matros atau pelaut rendahan. Sangat jarang yang bisa menjadi perwira kapal. Jika di KNIL, banyak pemuda pribumi yang bisa menjadi perwira dan menikmati sekolah elit kemiliteran di Belanda, di angkatan laut kolonial tidak banyak pemuda pribumi yang masuk dalam angkatan ini. Hanya ada segelintir pemuda pribumi seperti Subiakto, mantan Kepala Staf Angkatan Laut RI pada awal kemerdekaan. Dia adalah perwira kapal perang Hindia Belanda sebelum kemerdekaan. Beberapa nama lain yang tercatat sebagai perwira laut Belanda adalah Abdurahaman, Kadet AL Belanda yang di awal kemerdekaan ikut serta dengan Amir Syarifudin.

Bagaimanapun juga pembangunan kekuatan laut ini kurang maksimal. Meski ada usaha menambah personil laut, tetap saja tidak mampu mempertahankan Hindia Belanda. Selain persenjataan dan personil yang tidak memadai, kesejahteraan personil pun juga tidak memadai. Tidak mengherankan bila di belakang hari Hindia Belanda tidak berdaya menghadapi serbuan laut bala tentara laut Jepang pada 1942.

Sebab dari kurang maksimalnya pembangunan angkatan laut adalah depresi ekonomi dunia yang berakibat buruk bagi Negeri Belanda. Akibatnya, di tahun 1932, gaji pegawai-pegawai dan tentara-tentara Belanda di tanah koloni disunat. Tidak semua tentara bisa menerima pengurangan gaji dalam masa sulit itu, ada tentara yang akhirnya berani melawan. Seperti dilakukan awak kapal Zeven Provincien.

Sejak 1 Januari 1933, gaji para pelaut dipotong sebesar 7%. Bagi para pelaut Koninklijk Marine (Angkatan Laut Kerajaan Belanda) pemotongan gaji itu terjadi untuk yang ketiga kalinya. Para pelaut terlanjur berang, mereka tidak peduli pada penghematan pasca depresi ekonomi dunia yang dilakukan pemerintah kolonial. Setelah pemotongan gaji itu, di Surabaya, para pelaut bumiputra maupun Belanda berdemonstransi. Pemerintah kolonial menanggapi para demonstran dengan menangkap mereka.

Di jajaran pelaut Koninklijk Marine, termasuk di atas kapal Zeven Provincien pun mulai gelisah mendengar kabar itu. Terjadi pertengkaran antara awak kapal rendahan dengan perwira kapal. Sebelum kapal merapat di Padang, sebagian pelaut mulai merasa mengeluhkan soal makanan. Dan ketika kapal sampai di Sabang, para pelaut pribumi merayakan Lebaran di sebuah bioskop. Sekitar 30 pelaut Belanda turut turun dari kapal dan ikut dalam acara itu. Pada acara itu, lagi-lagi, mereka membicarakan soal penurunan gaji. Hanya saja kali itu dengan nada bicara yang emosional. Perayaan lebaran itu pun berubah menjadi rapat protes dan bukan bermaaf-maafan. Seorang Inspektur Polisi yang kebetulan ada di tempat itu langsung membubarkan rapat tersebut.

Gara-gara penurunan gaji itu mereka juga pernah menolak bermain sepakbola dalam sebuah pertandingan persahabatan di Sibolga, Sumatra Utara. Para perwira memaksa mereka bermain dengan mengatakan pertandingan itu bagian dari dinas. Para pelaut itu bermain sepakbola dengan setengah hati. Di akhir pertandingan meraka kebobolan 10 gol tanpa balas.20

Beberapa pelaut yang gelisah dengan kebijakan penurunan gaji, lalu merancang rencana protes yang berbuntut pada rencana pemberontakan. Mereka sepakat memberontak ketika para perwira, termasuk kapten kapal, turun ke darat.

Malam itu, menjelang 5 Februari 1933 pemberontakan dimulai. Ketika itu, di atas kapal hanya ada 17 perwira. Eikenboom, kapten kapal dan beberapa perwira lain sedang menghadiri acara De Zeven Provincien di Atjeh Club, Kutaraja.

Paraja— juru tembak meriam yang pemimpin pemberontakan dan sering berhubungan dengan orang pergerakan—mulai merebut senjata dari gudang amunisi kapal. Perebutan gagal dan tercium perwira kapal. Paraja lalu memberi tahu Kawilarang,

Kapal Perang Zeven Provincien bode-talumewo.blogspot.com 24

Kapal Zeven Privincien tampak dalam keadaan rusak karena dibom udara.

pemimpin lain dalam pemberontak. Kawilarang memberi komando pada pemberontak untuk berontak. Sisa perwira yang masih berada di kapal awalnya berusaha melawan namun mereka pun tidak bisa menghentikan tindakan para pelaut yang mereka pimpin. Kapal akhirnya berhasil dikuasai pemberontak yang kemudian memutuskan untuk berlayar menuju Surabaya.21 Rencananya, para pemberontak ini akan bergabung dengan rekan sejawat mereka yang beberapa hari sebelumnya berdemontrasi. Mereka berharap rekan-rekan di Surabaya akan mendukung pemberontakan itu. Di kota itu pula mereka akan melepas para perwira yang mereka tahan di atas kapal.

Keesokan harinya, 5 Februari 1933, pemberontak mengirimkan telegram pada kapten kapal De Zeven Provincien, P. Eikenboom, yang mereka tinggalkan di Padang. Kepada Eikenboom, para pemberontak menulis, “Tidak akan dipergunakan senjata, kecuali terpaksa. Satu hari sebelum tiba, komandan dengan perwira lainnya akan diterima kembali ke kapal dengan penuh penghormatan.” Pemberontak juga menulis surat lain yang bunyinya:

“De Zeven Provincien untuk sementara waktu berada dalam tangan awak kapal. Semua berjalan sebagaimana biasanya, dan kapal berlayar ke Surabaya. Tidak ingin melakukan kekerasan, tetapi hanya protes terhadap perlakuan tidak adil dalam pengurangan gaji dan penangkapan terhadap para pelaut marine di Surabaya. Semuanya berjalan baik di atas kapal.”22

Tertanda, Awak Kapal

Setiap telegram yang dikirim, para pemberontak selalu memberikan nama pengirimnya dengan, ‘Tertanda, awak kapal’. Artinya para pemberontak itu masih merasa diri mereka sebagai awak kapal (pelaut). Mereka sebenarnya masih menghormati perwira mereka termasuk Eikenboom, sang Kapten kapal

Aktivitas di atas kapal itu berjalan sebagaimana biasa, para masih menjalankan hormat bendera setiap hari. Mereka juga melayani makan para perwira seperti sebelum pemberontakan dimulai. Mereka tidak sedang menentang Pemerintah Hindia Belanda maupun kerajaan Belanda. Mereka hanya menggelar sebuah protes atas pengurangan gaji serta penahanan beberapa pelaut yang demonstrasi di Surabaya beberapa waktu sebelum pemberontakan.23

Telegram itu diteruskan ke petinggi kolonial di Batavia dan Surabaya. Eikenboom sendiri akan berlayar mengejar kapal De Zeven Provincien dengan kapal Aldebaran—yang memiliki kecepatan jauh lebih cepat daripada De Zeven Provincien. Sehari setelah pemberontakan dimulai, 5 Februari 1933, kapal Aldebaran berhasil mendekati De Zeven Provincien. Eikenboom, dari kapal Aldebaran meminta pada pemberontak untuk naik kapal. Permintaan Eikenboom ditolak. Kapal Aldebaran juga dilarang untuk lebih dekat dengan De Zeven Provincien. Bila terlalu dekat maka Aldebaran akan ditembak. Karena Aldebaran tidak bersenjata maka, Aldebaran menjauh.

Eikenboom terus mengikuti De Zeven Provincien. Hari berikutnya, 7 Februari 1933, Eikenboom ganti kapal untuk menyusul De Zeven Provincien, kali ini dengan Eridanus. Dua hari setelah itu, 9 Februari 1933, Eikenboom pindah ke kapal dari Eridanus ke Orion. Kedua kapal itu milik Gouvernement Marine.

Para petinggi pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia dan Surabaya kalang kabut mendengar berita penyenderaan kapal itu. Pemberontakan De Zeven Provincien itu membuat panik Hindia

Di selat Sunda, De Zeven Provincien ditunggu serombongan kapal perang— yang terdiri dari kapal penjelajah Java, kapal torpedo Evertsen dan Piet Hein, serta kapal selam K-VII dan K-XI. Sementara 7 pesawat pembom Amphibi Dornier telah menunggu di Oosthaven (Panjang), Lampung.

Belanda.24 Petinggi pemerintah kolonial itu hanya menginginkan ketertiban. Mereka tidak pernah mau mengatasi akar pemberontakan secara lebih manusiawi. Bagi petinggi kolonial itu, pemberontakan itu harus diatasi dengan jalan kekerasan.

Sementara Eikenboom menyusul De Zeven Provincien, petinggi Angkatan Laut berencana mencegat De Zeven Provincien di selat Sunda. Beberapa kota yang dilewati kapal De Zeven Provincien, kota-kota di pesisir barat pulau Sumatra, akan diamankan terlebih dahulu—sebagaimana diperintahkan petinggi Angkatan Laut. Pesawat pembom di Padang juga disiapkan untuk membombardir De Zeven Provincien jika menembaki kota. Dan De Zeven Provincien berlayar terus ke Selatan melewati selat Sunda melaju terus ke Surabaya.

Akhir pemberontakan, 10 Februari 1933, terjadi konfrontasi De Zeven Provincien dengan rombongan pencegat tadi.

Pagi itu pukul 09.18, De Zeven Provincien dijatuhi bom dari udara oleh salah satu Dornier. 19 orang tewas dan 16 terluka, di antara yang mati adalah Paraja, pemimpin pemberontak. Bombardir dari udara itu membuat De Zeven Provincien tidak berdaya. Perlawanan mereka tidak berguna karena mereka tidak memiliki meriam penangkis serangan udara. Untuk terakhir kali, dari kaum pemberontak, hanya Kopral Rumambi saja yang mencoba menembaki pesawat sebelum akhirnya kopral itu tewas.

De Zeven Provincien terpaksa menyerah dan digiring ke Pulau Onrust—sebelah utara kota Jakarta. Di situ para pemberontak ditahan dan diperiksa. Mereka lalu dijatuhkan hukuman antara tiga bulan hingga 18 tahun tergantung bentuk keterlibatan mereka. Kawilarang mendapat hukuman terberat, 18 tahun penjara. Jika dirata-rata mereka dihukum 4 tahun penjara. Semua pelaut itu selain dihukum juga dipecat dari Koninklijk Marine.25 Mereka tidak lagi menjadi pelaut dan hidup dalam jeruji besi karena melawan kebijakan pemerintah yang tidak ingin rugi dengan mengorbankan hidup para pekerjanya. Kisah pemberontakan para pelaut di atas kapal Zeven Provincien cukup menarik perhatian. Suratkabar Oetoesan IndonesiaI mengangkat kisah pemberontakan itu dalam beberapa edisi di akhir tahun 1933.26

Gerakan pemberontakan pelaut itu memang terkesan kiri. Ada semangat kelas pekerja yang menuntut hak-haknya pada majikan. Hindia Belanda sebagai majikan tidak rugi dengan mengurangi gaji para pelautnya. Para pelaut juga berhubungan dengan gerakan buruh lainnya yang terkesan kiri. Ada PKI ilegal yang ikut mempengaruhi mereka. Karena pemberontakan ini terkesan kiri, seniman kiri jaman Orde Lama, pernah menulis lagu berjudul Zeven Provincien. Pemberontakan Zeven Provincien juga tidak mendapat tempat layak dalam sejarah nasional Indonesia.

Sangat langka anak sekolah yang mengerti pemberontakan ini. Ini semua karena pemberontakan Zeven Provincien terkesan kiri dan dekat dengan kaum merah.

Setelah pemberontakan Zeven Provincien, tidak ada pemberontakan besar lagi yang melibatkan serdadu yang berhubungan dengan kaum kiri. Kecuali pada tahun 1941, ada pembangkangan dari serdadu Ambon di Jatinegara. Mereka mengalah setelah dikepung oleh panser-panser KNIL yang setia pada pemerintah kolonial.27

II

Setelah Perang Pasifik Berkecamuk

Tidak semua anggota KNIL benar-benar memihak Belanda setelah pendaratan tentara Australia, orang-orang KNIL golongan ini disebut angkatan baru. Alasan utama mereka bertahan di KNIL yang berperang demi ratu Belanda, tidak lain karena alasan perut. Hampir semua anggota KNIL biasanya hanya bisa menjadi tentara profesional dan tidak memiliki keterampilan lain, selain berperang. Tidak ada pekerjaan lain selain menjadi serdadu, apalagi dalam kondisi perang.

Inti KNIL angkatan muda ini adalah antara lain bintara Salendu dan kawan-kawan. Mereka adalah bekas batalyon vechtwagen KNIL sebelum tahun 1942. Mereka ditawan Jepang di Rabaul dan Filipina bersama pasukan sekutu lain. Pada 1943 mereka dibawa ke Morotai, kepulauan kecil di sebelah utara Maluku. Ada

30 orang yang kabur dari kamp tawanan dan bergerilya bersama dengan pasukan sekutu dari Australia. Salah satu yang ikut kabur adalah Lembong.28

Kelompok serdadu KNIL ini mengerti perubahan atas dunia. Pasca perang dunia II adalah masa berlalunya imperialisme dan kolonialisasi Barat di belahan dunia ketiga. Pada 1944 Morotai berhasil direbut Tentara Amerika dari tangan Jepang. Panglima sekutu menyuruh mereka berhenti bergerilya dan melapor pada kepala kampung setempat. Bekas gerilyawan itu akhirnya dimasukan dalam komando tentara Australia. Anjuran itu tidak hanya ditujukan kepada bekas KNIL bekas internir tapi juga kepada bekas Heiho.

Tanpa diduga KNIL bekas tawanan Jepang dan bekas Heiho itu diserahkan kepada komando Belanda yang masih belum mapan kala itu. Belanda rupanya akan membentuk gezagstroepen, tentara polisi kolonial yang akan ditempatkan di Indonesia setelah sekutu berhasil mengusir Jepang. Tentara Belanda nampaknya oportunis, mereka membangun kekuatannya kembali dan nyaris tidak peduli dengan pertaruhan kekuatan yang dilakukan sekutu dalam perang tersebut.29

1. KNIL Baru dan eks Digulis

Di Morotai sendiri telah berdiri Leger Organisatie Corps (LOC). Personelnya terdiri dari bekas KNIL, Heiho, Romusha dan lainnya yang terkait dengan Hindia Belanda. Mereka dilatih untuk menjadi serdadu kolonial. Mereka ini tidak mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Berita proklamasi itu baru didengar Sersan Mayor (KNIL) Mamuaya, yang bekerja di dinas perhubungan, melalui siaran radio. Kabar gembira ini diteruskan pada kawan-kawannya yang sedang mengikuti di kepulauan kecil itu. Mendengar Indonesia merdeka mereka segera membentuk

Bandung, Disjarahad & Angkasa, 1977. hlm. 426. 29 Ibid., hlm. 427.

history.navy

Kapal Ophir milik Kerajaan Belanda yang juga menjadi pengangkut serdadu KNIL.

sebuah komplotan. Beberapa bintara seperti Salendu, Loloan, Mangundap lalu menghubungi seorang perwira NICA bekas Digulis, orang yang dibuang ke Digul, Papua. Kepada perwira NICA itu, merak mengungkapkan rencana pemberontakan. Ia menerima rencana itu meski meragukan keberhasilan rencana tersebut. Alasannya, karena jarak Jawa dan Halmahera yang jauh sehingga pemberontakan tidak akan bertahan lama.30

Digulis itu rupanya belajar dari kegagalan pemberontakan PKI 1926/1927 ketika pemberontakan itu dengan mudah dipatahkan oleh pemerintah kolonial. Alih-alih ingin mengubah keadaan, para pelaku pemberontakan dan orang-orang terkait lain justru menjadi sasaran penangkapan. Menurut perkiraan bekas Digulis itu, pemerintah kolonial akan bersikap lebih keras lagi pada pemberontak.

Meski sempat diragukan keberhasilannya, rencana pemberontakan tetap berlanjut. Sekitar 30% dari seluruh isi kompi telah tergabung dalam komplotan pemberontak. Namun suatu hari, secara mendadak, mereka dinaikkan ke kapal Ophir tanpa diketahui tujuan kapal tersebut. Hanya ada dua orang Belanda, komandan kompi dan komandan peleton. Sebelum kapal berangkat sempat terjadi perkelahian antara prajurit Australia dengan Belanda. Prajurit Belanda begitu tamak dengan membawa seluruh amunisi yang ada yang memicu kemarahan prajurit Australia. Awak kapal ini adalah orang Cina dan Australia. Menurut kabar yang beredar di kalangan pemberontak, Ophir akan menuju Jakarta.

Kabar itu menggembirakan para pemberontak karena sebelumnya mereka dengar kabar bahwa di Jawa telah terbentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Semula mereka berniat melakukan pemberontak di kapal karena hanya ada dua orang Belanda di sana. Tapi ada pendapat lain, mereka tidak jadi berontak dan akan bergabung dengan BKR setiba di Jakarta.

Karena perbedaan pendapat ini, kelompok pemberontak terbagi dalam dua kubu: berontak di kapal atau di darat. Setelah diadakan perhitungan suara, mereka sepakat untuk berontak setelah sampai di Jakarta. Tapi kapal itu tidak pernah sampai ke Jakarta melainkan ke Makassar. Di sana juga sedang bergolak kaum pemuda pribumi sehingga kapal untuk sementara tidak bisa bersandar. Rencana agak berubah sedikit, mereka akan berontak di Makassar.31

Sesampai di Makassar rencana pemberontakan urung dilakukan. Salendu dan kawan-kawan kemudian melapor kepada Gubernur Ratulangi. Mereka menyatakan kesetiaannya kepada Republik. Namun mereka belum sepenuhnya bisa menjadi bagian dari tentara Republik. Atas ijin Ratulangie akhirnya, pada 5 Desember 1945, Salendu dan Lolain, dengan membawa sembilan orang kawannya berangkat menuju pedalaman membawa 6 pucuk Bren. Selain yang berangkat itu, masih ada kawan mereka berpangkat bintara yang menonjol dalam kelompok KNIL pemberontak itu.

Karena hanya sedikit orang yang boleh berangkat, seperti anjuran Ratulangi, maka banyak serdadu KNIL pro Republik yang tertinggal di Makassar. Kelompok yang tertinggal ini punya rencana sendiri. Bila ada perintah dari perwira KNIL untuk mengejar kelompok Salendu dan Lolian, maka para KNIL pemberontak yang tertinggal itu akan menggabungkan diri.

Rombongan KNIL yang berontak itu diikuti 20 orang mantan Heiho. Petinggi KNIL di Makassar rupanya tidak terima dengan tindakan desersi kelompok Salendu-Lolian. Rencana Desersi juga sudah tercium sejak lama. Ratulangi sempat didatangi perwira KNIL, yang menuntut pengembalian KNIL yang desersi itu. Namun Ratulangi menganggap KNIL sudah bubar—begitu pun Hindia Belandanya. Jadi Ratulangi pun tidak ambil pusing dengan tuntutan konyol perwira KNIL itu.

Pagi 9 Desember 1945, satu batalyon KNIL dan sekompi serdadu Australia berhasil menemukan dan mengepung rombongan KNIL yang desersi itu. Meletuslah pertempuran. Salendu dan lainnya diringkus, hanya Lolian yang berhasil lolos. Selanjutnya tentara desersi itu diadili dan divonis penjara di Penjara Cipinang, Jakarta.32 Mereka dijaga MP (Polisi Militer Belanda) dengan ketat. Pikiran memberontak tentu semakin hilang karena daerah Jakarta sangat kuat kekuatan militer Belandanya. Tidak diketahui nasib pemberontak KNIL tadi.

Peristiwa ini bukan kali terakhir orang-orang Minahasa berontak. Pada 14 Februari 1946 dan 3 Juli 1950 mereka berontak lagi. Tentunya bukan lagi karena pengaruh kaum kiri merah. Beberapa kasus pemberontakan serdadu berdarah ManadoMinahasa itu bisa memberikan bukti bahwa dalam KNIL, serdadu berdarah Minahasa adalah yang paling kritis dan kerap melakukan pemberontakan dalam tubuh KNIL.

Amir Syarifudin Menteri pertahanan yang cenderung komunis.

2. Tentara Kiri Revolusi & Perwira Politik

Perang Dunia II baru berakhir, sebagian orang-orang pergerakan asal Indonesia di negeri Belanda pun bisa pulang dan melihat tanah kelahiran mereka. Indonesia, tanah kelahiran orang-orang pergerakan itu, ketika itu sedang bergolak dan kacau. Mereka membawa bertumpuk visi untuk tanah airnya. Di antara yang pulang dari negeri asing itu adalah Musso, Maruto Pemberontakan Madiun 1948, Yogyakarta, Bentang Budaya, 1997, hlm. 86-87. swaramuslim.com Darusman, Setiadjit, Soeripno, Alimin dan lainnya. Mereka adalah orang-orang komunis.

Sementara itu pada April 1947, Marx House yang dibina Alimin telah mencetak 400 kader komunis. Kader-kader komunis inilah yang mengaktifkan kembali PKI setelah kegalalan mereka dalam pemberontakan 1927. Mereka berhasil menyusup ke sektor-sektor vital dalam pemerintahan Republik Indonesia yang baru berdiri. Meski tidak terlalu kuta, mereka juga berhasil menyusup ke tubuh kemiliteran republik.33

Salah satu tokoh komunis terkenal di dekade 1940an adalah Amir Syarifudin, Menteri Pertahanan dalam Kabinet Syahrir. Ia mendirikan Biro Perjuangan, dengan mayor Djokosujono menjabat sebagai Kepala Pusat. Biro Perjuangan ini bertugas mengurusi dan mendanai laskar-laskar bersenjata yang kerap ribut dengan tentara. Amir Syarifudin menginginkan sebuah ‘Tentara Rakyat’ sesuai visinya: tentara yang berideologi komunis-sosialis.

Meski radikal, Amir Syarifudin cenderung kompromistis dalam menghadapi Belanda dalam berdiplomasi. Ketika menjadi Perdana Menteri menggantikan Syahrir, pada 3 Juli 1947, Amir Syarifudin selaku Perdana Menteri mengangkat 11 orang sayap kiri duduk dalam kebinetnya. Sikap kompromistis Amir sangat gamblang terlihat ketika menjabat Perdana Menteri dalam menghadapi tekanan kaum kolonialis Belanda. Dalam perundingan Renville, ia kalah berdiplomasi. Akibatnya, wilayah RI semakin menciut sehingga banyak tentara maupun sipil yang membencinya.

Sebelum Renville ditandatangani, sesuai perundingan Linggarjati, wilayah RI meliputi Jawa, Sumatra dan Madura. Setelah perjanjian Renville wilayah RI hanya mencakup sebagian Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selain itu diadakan gendermerie antara RI dengan Belanda. Amir Syarifudin, dengan alasan yang tidak bisa diterima banyak pihak, menandatangani perjanjian di atas kapal USS Renville pada 17 Januari 1948.34

Ketika Amir menandatangani perjanjian Renville, kaum komunis masih aktif dalam gerakannya di bawah tanah. Oleh karena itulah mereka disebut sebagai PKI Ilegal sejak partai ini dilumat pemerintah kolonial pada 1927. Amir adalah salah satu dari kelompok ini. Ia diduga menerima uang 25.000 Gulden dari Charles van der Plas untuk membiayai gerakannya. Amir Syarifudin bahkan sempat menjadi pegawai pemerintah Belanda sebelum Jepang mendarat ke Indonesia.

Di awal kemerdekaan, Amir dikenal dekat dengan mantan KNIL. Tapi lama-kelamaan ia menjauh dari bekas perwira KNIL. Amir punya rencana lain, membentuk tentara sosialis bahkan komunis. Kedekatan Amir dengan mantan perwira KNIL mungkin disebabkan sikap professional tentara kolonial. Sikap yang tidak mungkin dimiliki mantan perwira bentukan Jepang yang fasis. Dari awal Amir tergolong anti fasis. Ia nyaris dibunuh tentara Jepang, jika Sukarno tidak turut campur tangan sehingga mengurangi hukumannya menjadi penjara dan bukan hukuman mati.

Sebagai langkah mewujudkan tentara komunis, Amir mendirikan Perwira Politik Tentara (Pepolit). Anggota Pepolit ini melakukan propaganda dan pendoktrian ke tentara-tentara di berbagai tempat. Mereka didoktrin untuk menaati perintah Pepolit. Di sisi lain pembentukan Pepolit ini kurang populis di tengah kondisi perang genting yang kala itu dihadapi oleh Tentara Keamanan Rakyat.

Amir ingin menjadikan TKR seperti Tentara Merah di Soviet dan Cina. Dalam Tentara Merah, selain perwira lapangan dengan keahlian tempur, ada perwira yang bertugas memperkuat doktrin politik bagi tentara. Tugas dan fungsinya mirip dengan pendeta atau petugas kerohanian dalam tentara. Perbedaanya, Amir menyediakan perwira pendoktrin yang berwibawa dan dihormati semua prajurit.

Pepolit bentukan Amir adalah sekelompok orang yang tidak mengikuti pendidikan militer namun diberi pangkat tinggi dalam kemiliteran. Tidak salah bila banyak perwira, baik dari KNIL maupun PETA, yang iri pada orang partai berpangkat militer itu. Karenanya pada 20 April 1946, para perwira militer tulen mendirikan dewan penasehat militer di tubuh Markas Besar Angkatan Perang. Di tingkat divisi, para panglima divisi mendirikan badan yang sama dalam lingkup divisi. Mereka bermaksud menyingkirkan orang-orang dan pengaruh perwira Pepolit. Kementarian Pertahanan pun lalu ditentang TKR karena mengang kat para pemuda, yang dekat dengan para menteri politis, karena banyak diantaranya dengan tegas menentang pemerintah.35

Rencana Amir yang tidak populis itu tidak sesuai kondisi riil di lapangan. Mustahil bagi mantan perwira KNIL mengumpulkan bekas bawahan mereka. Terlepas karena mantan prajurit KNIL terpencar dan masuk Peta, tidak menutup kemungkinan bila mereka juga tidak akan bersedia bergabung dengan ketentaraan yang baru saja terbentuk. Artinya pada masa revolusi, mantan perwira KNIL hanya memiliki sedikit pendukung dalam kemiliteran RI. Kebanyakan kekuatan bersenjata yang memiliki semangat nasionalis yang membara sulit untuk mempercayai mantan KNIL sebagai pimpinan mereka. Sebagaimana diketahui, KNIL adalah bentukan Belanda. Mereka masih menyimpan rasa curiga pada sesuatu yang berbau Belanda.

Alasan lainnya adalah minimnya dukungan dari kelompok bersenjata terhadap rencana Amir ini. Munculnya Tentara Komunis justru membuat posisi kelompok mantan KNIL, mantan PETA, dan mantan Laskar dalam sistem komando militer Indonesia semakin sulit. Karena dengan adanya Tentara Komunis (Pepolit atau Pesindo) sistem komando dalam kententaraan Indonesia bertambah lagi satu persoalan baru. Sebagaimana diketahui TKR saat itu berasal dari bekas KNIL, PETA, Laskar diantara mereka berebut dalam jatah ketentaraan. Kondisi itu pun sudah rumit apalagi ditambah dengan Tentara Komunis ala Amir. Bukti nyata dari kegagalan ide Amir adalah bentrokan antara Divisi Siliwangi dengan Penembahan Senopati. Divisi Senopati yang disinyalir dimasuki orang-orang komunis membuktikan bahwa campur tangan sipil justru merusak pembangunan militer.

Tentara harus memiliki seorang perwira yang paham militer dan disiplin dan bukan diisi dengan perwira politik sebagaimana ide Amir. Melawan tentara profesional seperti KL dan KNIL baru—yang dibangun kembali sesudah Perang Pasifik—haruslah dilawan dengan tentara yang profesional pula. Kenyataan membuktikan bahwa perwira politik yang mengelukan ‘tentara rakyat’ hanya membawa masalah. Ketiadaan dukungan yang kuat terhadap bekas perwira KNIL yang duduk dalam kepemimpinan tentara membuat pengaruh mantan perwira KNIL terhadap TNI menjadi begitu kecil. Usia mereka yang kalah muda dengan mantan perwira PETA membuat pengaruh mereka tidak bertahan lama seperti halnya pengaruh para mantan PETA dalam militer Indonesia di awal kemerdekaan.

Pada akhirnya bukan Amir yang berhasil, tapi justru beberapa mantan bintara KNIL yang kemudian masuk PETA. Beberapa di antaranya adalah Ahmad Yani, Soeharto, dan Gatot Subroto.

Belakangan ambisi Amir, yang ingin memerahkan” tentara, menjauhkannya dengan para mantan KNIL dan mantan PETA. Sebagai menteri pertahanan Amir tidak dekat dengan tentara sebagai alat pertahanan Negara RI yang sedang kacau. Amir lebih peduli pada Pepolit yang tidak mengerti pertempuran dan terlalu banyak retorika ideologinya. Amir hanya memposisikan diri sebagai politisi dan gagal membangun pertahanan RI yang sedang genting karena tentara Belanda yang mengancam tiap saat di masa revolusi.

Selain itu masa pemerintahan Amir yang singkat dan penolakan dari banyak kalangan militer tulen membuat usaha Amir menemui kebuntuan. Bekas KNIL dan PETA jelas menolak Pepolit yang lebih banyak membuat militer makin tidak efisien. Kalangan tentara tentu lebih bisa menghargai perwira dengan pengalaman tempur daripada orang yang diberi pangkat yang tugasnya hanya berceramah dan mendoktrin.

Pada akhirnya bukan Amir yang berhasil, tapi justru beberapa mantan bintara KNIL yang kemudian masuk PETA. Beberapa di antaranya adalah Ahmad Yani, Soeharto, dan Gatot Subroto. Di PETA mereka menjadi perwira menonjol pada masa Revolusi dan masuk jajaran pimpinan TNI pada awal dekade 1960an. Gatot adalah salah satu pendukung keinginan mantan perwira KNIL, meski bukan bagian dari mereka. Gatot, tergolong orang terpandang dari kalangan Peta Jawa Tengah. Dirinya dikenal galak dan tidak suka bermain politik. Dia menolak perwira Pepolit masuk dalam kesatuan-kesatuan di bawah komandonya.

Gatot yang mengagumi Nasution itu mendukung petinggi TKR mantan perwira KNIL, meski usia Nasution jauh lebih muda darinya dan berpangkat lebih tinggi darinya ketika masih di KNIL dulu. Gatot menyetujui rencana menjadikan TKR sebagai Tentara Profesional sebagaimana dilakukan Nasution di awal kemerdekaan.36 Sebaliknya ia menentang paham militer professional komunis ala Amir. Meski rencana Amir gagal, tetap saja prajurit merah masih ada. Mereka tidak mengaku kiri namun mereka memiliki visi egaliter dalam tubuh ketentaraan.

3. Membangun Telik Sandi Merah

Intelijen adalah badan vital yang harus dimiliki sebuah negara seperti halnya polisi. Badan ini sedianya melayani kepentingan Presiden dalam mengambil banyak tindak yang menyangkut kelangsungan hidup suatu Negara. Di awal kemerdekaan Indonesia, badan intelijen negara dirintis oleh Zulkifli Lubis, salah satu perwira hasil didikan Jepang. Soal intelijen Lubis paling menguasai dan sangat fokus di bidang ini. Ia dilatih langsung oleh Letnan Janagawa Munenari, pendiri sekaligus pelatih utama PETA. Lubis menjadi perintis Penjelidik Militer Chusus (PMC) yang keberadaanya di luar TKR.

Di masa awal kemerdekaan, Badan Intelijen Negara yang terorganisir dibentuk oleh Lubis dan tunduk pada Sukarno. Sukarno pun sangat percaya tanpa ragu pada loyalitas Lubis—yang saat itu apolitis. Di mata Sukarno, Lubis adalah spymaster ambisius terhadap profesinya. Lubis muda belum terjebak dengan hal-hal politis. Ia berhasil membentuk Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI) pada Mei 1946.

Meski Lubis dipercaya, lobi pejabat sipil macam Amir Syarifudin, Menteri Pertahanan, nampaknya mampu mempengaruhi Sukarno untuk menempatkan organisasi intelijen di bawah perintah orang-orang sipil.37 Amir Syarifudin lantas mendirikan Badan Pertahanan B yang dipimpin oleh bekas komisaris polisi. Badan ini gagal. Maka pada 30 April 1947, BRANI dan Badan Pertahanan B digabungkan dalam naungan kementerian Pertahanan yang dipimpin Amir Syarifudin. Organisasi baru itu bernama Bagian V. BRANI bubar, dan Lubis tersingkirkan dengan hanya menjadi staf eksekutif. Bagian V sendiri memiliki staf terbatas hingga hasilnya bisa ditebak, organisasi intelijen ini gagal lagi.

Kepentingan politis lebih dominan daripada kepentingan militer dalam penggabungan intelijen itu. Orang yang dipilih Amir bukan Lubis sang spymaster, melainkan bekas kadet Angkatan Laut Belanda yang pernah menyingkir ke Australia, Abdul Rachman. Abdul Rachman tidak memiliki latar belakang sebagai intelijen.38 Sang mantan kadet itu sendiri diduga pernah menjadi bagian dari NEFIS. Sikap Amir yang anti Jepang dan cenderung pro Belanda mempengaruhinya dalam menunjuk seseorang memangku jabatan. Jabatan-jabatan strategis itu cenderung diberikan kepada mantan-mantan KNIL daripada mantan PETA.

Di tubuh intelijen Indonesia juga terjadi perpecahan layaknya di tubuh militer. Di satu kubu ada seksi intel tentara pimpinan Abdul Rachman yang pro pada Amir Syarifudin dan Pesindonya. Di satu sisi ada Penjelidik Militer Chusus (PMC) di bawah pimpinan Lubis serta PMO (Penjelidik Militer Oemoem) pimpinan Sucipto—bekas perwira kesehatan PETA yang terlibat dalam penculikan Sukarno-Hatta pada 16 Agustus 1945. Sucipto menjalin kontak dengan pemuda API Jakarta—yang dipeliharanya hingga ia menjadi kepala intel tentara. PMO hadir untuk menggantikan PMC buatan Lubis.

PMO langsung berada di bawah kendali Jendral Sudirman selaku panglima tertinggi tentara. Sucipto kemudian ditangkap karena peristiwa 3 Juli 1946, setelah itu Lubis beraksi kembali dengan mengaktifkan kembali PMC-nya yang bubar dan memberi nama baru, Field Preparations (FP)—yang memiliki cabang di Jawa. FP disiapkan untuk membentuk satuan khusus yang akan melakukan penyusupan ke Kalimantan dan Indonesia Timur. Di Jakarta, Lubis merekrut sejumlah pimpinan laskar sebagai agen lokal FP. Ketika Suroto Kunto komandan resimen Cikampek, terbunuh—maka intel-intel Belanda juga ikut dituding berada dibalik pembunuhan itu. Namun ada kemungkinan bahwa Suroto juga dibunuh oleh oknum-oknum di pihak Republik sendiri, terutama yang iri atas pengangkatannya sebagai komandan resimen. 39

FP Lubis sering berhubungan dengan kelompok laskar yang kacau dan sering melakukan gerakan bawah tanah di kota Jakarta yang kemudian diduduki tentara Belanda.40 FP tidaklah bertahan lama, karena kondisi politik yang tidak stabil. Padahal posisi FP sangat penting dalam mengkonsolidasikan eksistensi RI di luar Jawa yang sedang dalam kekuasaan tentara Belanda. Amir kemudian berusaha membuat tentara nasional yang baru itu menjadi semacam tentara merah.

Artinya Amir berusaha menguasai intelijen Negara dan membuat badan intelejen.41 sepaham dengan ideologinya. Namun usaha intelijen merah itu pun gagal, seperti kegagalannya dalam mengkomuniskan tentara. Usaha ini tentu bukan hal mudah karena tidak semua perwira dan prajurit setuju dengan komunis sebagai ideologi tentara meskipun keberagaman ideologi, saat itu bukan masalah.

Ketika kabinet Amir jatuh, pasca perundingan Renville maka Bagian V pun bubar. Sementara Lubis kembali pada kodratnya, mengambil alih badan intelijen Indonesia. Apalagi kebutuhan akan badan itu terus mendesak dalam perjuangan. Lubis tidak melakukannya untuk Departemen Pertahanan yang diisi oleh orang pro kiri oleh Amir Syarifudin. Lubis sibuk meningkatkan kemampuan intelijen militer yang lebih taktis, bukan sipil.

Pada September 1948, ketika peristiwa Madiun meletus, Abdulrahman sang kepala intelijen karbitan Amir pun kemudian ditangkap Belanda ketika Madiun dikuasai Tentara Republik.42 Sedangkan Amir yang kurang beruntung ditangkap TNI dan kemudian dieksekusi mati di Karanganyar.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, Lubis mengalami banyak tentangan saat membangun badan intelijen. Dia dimusuhi Abdul Haris Nasution dan Tahi Bonar Simatupang, saudara sesama Batak dengannya. Kedua rival Lubis itu lulusan KMA Bandung. Keduanya kemudian terus menjegal langkah Lubis setelah tahun 1952. Lubis masih tetap berusaha membangun intelijen sebelum konfliknya sesame perwira Batak meningkat. Lubis jatuh bangun membangun organisasi intelijen Indonesia. Ia pernah dijegal Simatupang. Badan intelijen buatannya disejajarkan dengan staf angkatan perang di bawah kendali Simatupang dengan nama Biro Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP). Namun BISAP kurang diperhatikan Lubis lantaran konfliknya dengan perwiraperwira Batak KNIL menyebabkan badan intelijen tidak bisa be41 Ken Conboy, op. cit., hlm. 5-6.

Sebagai kelompok yang dekat dengan Komunis, tentu membuat banyak orang menganggap BPI merah atau kiri.

kerja independen. BISAP pun tidak mampu berkembang. Jauh berbeda dengan BRANI yang sukses melindungi Sukarno dari bahaya Peristiwa 3 Juli 1946.43

Pada periode selanjutnya ketika komunis dengan PKI-nya makin populer, membuat banyak orang bersimpati dan merapat ke partai yang dibangun DN Aidit dan kawan-kawan kirinya itu. Banyak pejabat yang dekat dengan komunis dan Sukarno. Salah satu oknum itu, Subandrio, menteri Luar Negeri dan Kepala Intelijen. Dia sangat dekat dengan Sukarno. Ketika perekonomian Indonesia memburuk di masa Demokrasi Terpimpin, Subandrio salah satu orang yang menghembuskan isu pembebasan Irian Barat 1962. Isu tersebut menjadi pengalih perhatian masyarakat dari kegagalan ekonomi pemerintahan Sukarno. Isu pengalih lain adalah konfrontasi dengan Malaysia pada 1963.

Pada tahun itu, BPI (Badan Pusat Informasi) yang dipimpin Subandrio dengan dibantu Brigjen Sutarto membina sekelompok orang Tonghoa menjadi paramiliter. Sekitar 10 orang Tionghoa itu dikirim dan dilatih di Bogor pada triwulan pertama tahun

1963. Selanjutnya, kesepuluh orang itu bergabung dengan enam puluh orang Tionghoa lain yang berada di perbatasan Kalimantan Barat Malaysia. Orang BPI yang mengurus paramliter ini adalah lulusan Saipan. Pasukan ini lalu dinamakan Pasukan Chusus atau Passus. Mereka adalah inti dari Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS) yang selama tiga tahun berikutnya melakukan serangan bersenjata ke Serawak. BPI juga menangani pelarian politik dari Malaysia.44 Rencananya mereka akan menyusup ke wilayah Malaysia. Pasukan binaan BPI pernah dituduh sebagai tentara bayaran oleh beberapa prajurit regular.

Sebagai kelompok yang dekat dengan Komunis, tentu membuat banyak orang menganggap BPI merah atau kiri. Sejatinya BPI hanya badan yang dekat dengan kekuasaan politik yang dipegang orang yang cenderung dekat dengan komunis dan Sukarno. BPI tidak menunjukkan afiliasinya secara vulgar terhadap komunis, tapi dukungan terhadap politik Sukarno dan PKI tak bisa disangkal oleh badan intelijen ini.

III

Perang Saudara Tentara

Populasi tentara kiri paling banyak ada di Jawa Tengah. Salah satunya adalah Divisi Panembahan Senopati. Divisi ini berbasis di Solo dan dekat dengan Yogyakarta yang saat itu menjadi ibukota republik dan pusat politik. Di kota ini berdiam tokoh PKI tua macam Alimin.

Sementara itu, akibat perjanjian Renville Divisi Siliwangi harus hijrah ke Jawa Tengah. Divisi Siliwangi adalah pengikut pemerintah dan diklaim sebagai prototype tentara professional. Pasca perundingan Renville yang merugikan RI Divisi Panembahan Senopati dan Divisi Siliwangi sama-sama berada di Kedu Selatan. Keduanya ibarat dua harimau jantan dalam satu kandang. Masalah pun timbul, apalagi keduanya berbeda ideologi. Divisi Panembahan Senopati disinyalir komunis, Divisi Siliwangi cenderung nasionalis.

Bukan hanya Divisi Panembahan Senopati saja yang disinyalir merah, Batalyon yang dipimpin oleh Mayor Sudigdo juga disinyalir demikian. Hal lazim ketika itu nama sebuah batalyon diambil dari nama komandannya. Batalyon ini merupakan bagian dari Divisi Panembahan Senopati. Dalam biografi Suharto, batalyon ini dianggap paling merah. Suharto adalah perwira yang juga membawahi batalyon ini. Batalyon Sudigdo terus ada dan berganti nama. Batalyon ini berkedudukan di Kleco, Solo. Salah satu perwira kesohor dan terbaik yang berasal dari batalyon ini adalah Kusman alias Untung terlibat dalam G 30 S.

Ketika menjadi komandan resimen yang membawahi batalyon inilah, Suharto mulai mengenal Untung. Suharto mengaku tidak berbuat apa-apa ketika tahu Batalyon ini menjadi kiri. Pasukan dari batalyon ini pernah terlibat dalam penumpasan pemberontakan Batalyon 426 yang terpengaruh DI/TII.

“ Meskipun ada tentara yang berideologi komunis, di jaman revolusi tidaklah mampu menjadikan semua tentara berideologi komunis seperti di China. Ada beraneka ragam ideologi selama revolusi. Memang ada pasukan atau lascar yang terkesan kiri seperti Pesindo yang Sosialis dan organisasi buruh. Kelompok-kelompok ini sangat sulit disatukan dalam sebuah pasukan besar. Masing-masing militan dengan ideologi partainya. Namun tidak pernah punya kedisiplinan militer layaknya tentara.

Sementara di lapangan, antara laskar dengan TNI juga kerap berseberangan. Tentu saja ini menjadi masalah yang dianggap merugikan perjuangan atau revolusi Indonesia. Terutama dalam masa-masa gencatan senjata dengan tentara Belanda.

Orang-orang kiri banyak yang bergabung dalam laskar. Begitu juga di tentara. Anggota laskar biasanya dianggap sebagai pejuang. Mereka menjadi kaum marginal pasca revolusi Indonesia. Lantaran sebagian besar dari mereka tidak bisa berdinas di TNI.

Karenanya tidak mungkin ada sebuah tentara merah di Indonesia. Banyak yang tidak sepaham dengan ideologi merah. Paham merah memang bisa dan pernah berkembang di kalangan tentara, namun ideologi tidak pernah menjadi ideologi utama tentara. Seperti cerita-cerita berikut ini:

1. Madiun Affair

Wilayah RI yang semakin sempit menuai kecaman dari banyak pihak—apalagi kaum republik pro Tan Malaka dengan Persatuan Perjuangannya. Setelah Renville, kabinet Amir pun jatuh. Pada 23 Januari 1948, Amir Syarifudin meletakan jabatannya sebagai Perdana Menteri.45 Ia dinilai gagal sejak dalam pikiran.

Amir yang tanpa jabatan kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR). Sebagai Ketua FDR, ia terlibat petualangan bersama kaum komunis—antara lain orang-orang militer yang pegang senjata seperti dari Divisi Penembahan Senopati yang terkenal kiri di Solo.

Ketika Hatta menjabat Perdana Menteri, sebagian kaum militer yang berasal dari laskar, ‘sakit hati’ dengan Reorganisasi dan Rasionalisasi Tentara yang dicanangkannya. Di belakang Hatta terdapat kelompok perwira mantan KNIL—yang dipelopori Nasution. Kelompok perwira ini sangat menginginkan tentara professional yang berjumlah kecil namun efisien. Sebab ketika itu, pemerintah tidak sanggup mendanai tentara dalam jumlah besar.46

Kaum komunis pimpinan Musso, FDR-nya Amir Syarifudin dan para tentara yang sakit hati dengan Rasionalisasi tentara lalu bertemu di Madiun. Mereka berniat mendirikan negara Sovyet Madiun ala Musso. Negara ini diproklamasikan pada 18 September 1948. Semua itu bentuk rasa sakit hati mereka pada pemerintah RI.

Tiga hari sebelumnya, pagi hari 15 September 1948, Komandan Polisi Militer seluruh Jawa, Gatot Subroto, yang kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Militer untuk Surakarta dan Semarang, ditugasi menyelidiki hilangnya para perwira Penembahan Senopati dan penyebab adanya serangan terhadap Markas Divisi Siliwangi di Srambatan, Solo. Sebelumnya sempat terjadi insiden tembak-menembak antara pasukan Divisi Penembahan Senopati dengan Divisi Siliwangi—yang hijrah ke Jawa Tengah akibat perjanjian Renville yang merugikan RI. Sebelum insiden, kondisi Solo memanas karena ada dua pasukan dengan kultur dan ideologi yang berbeda. Pada 8-9 September 1948 bahkan terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap Letnan Kolonel Yadau dan beberapa prajuritnya oleh beberapa prajurit Siliwangi yang ada di Solo.

Kolonel Gatot Subroto lalu memerintahkan penghentian tembak-menembak antar pasukan di Surakarta. Gatot mengintruksikan adanya penyerahan diri dari pasukan yang saling menembak itu selambat-lambatnya 21 September 1948, jika tidak mereka akan ditindak sebagai pemberontakan terhadap pemerintah. Ketika pengumuman ini dikeluarkan oleh Gatot, maka Surakarta sudah sepenuhnya dikuasai pemerintah RI. Sementara itu sebagian dari pasukan Penembahan Senopati meninggalkan Surakarta, menuju Wonogiri dan Purwodadi.47

Sebelum batas ulitimatum itu habis, Negara Madiun pun diproklamasikan sejak pukul 02.00 dinihari 18 September 1948 oleh Musso. Sebelumnya pasukan pimpinan Letnan Kolonel Dachlan merebut kota Madiun. Pagi hari 19 September 1948, para perwira di sekitar Madiun yang tidak pro FDR atau PKI Musso ditangkap pasukan pro Proklamasi Negara Madiun. Sementara itu, orang-orang PKI pusat di Yogyakarta ditangkap— meski mereka tidak mengerti dan tidak terkait dengan Proklamasi Negara Madiun.48

Keberadaan pemberontakan Madiun ini sangat mengganggu diplomasi Republik Indonesia dengan Belanda dalam perundingan Internasional. Karenanya dengan cepat Hatta dengan dibantu kaum militer yang memang anti PKI berhasil menghancurkan kekuatan pemberontak.

Negara Madiun buatan Musso itu hanya mendapat dukungan dari sedikit perwira militer. Sebagai tulang punggung pemberontakan di Madiun itu, pasukan pendukung proklamasi Musso, tidak mampu menghadapi kepungan dari arah timur dan barat pasukan pemerintah yang bertindak cepat dalam menghabisi gerakan Musso dan Amir itu. Perlahan pasukan pemerintah berhasil menguasai kota-kota yang diperkirakan terpengaruh Negara madiun seperti Purwodadi, Wonogiri, Pacitan dan Cepu. Daerah seputar Yogyakarta dan Surakarta tentu saja berhasil dibersihkan karena dekat pusat pemerintahan RI.

Musso, sebagai otak dari Negara Madiun itu akhirnya tewas pada 31 Oktober 1948. Mayatnya kemudian dibawa ke Ponorogo. Selama beberapa waktu Amir Syarifudin, hingga bulan September 1948, berusaha memelihara semangat tempur pasukan kecilnya untuk melawan tentara pemerintah yang berhasil mempersempit gerakan mereka. Amir dan beberapa pemimpin PKI lain seperti Maruto Darusman, Harjono, Sardjono, Soeripno dan Oei Gee Hwat tertangkap dan dihukum mati oleh pemerintah RI sebelum kaum kolonialis Belanda angkat kaki dari Indonesia.49

islamireligius.blogspot.com

Amir Syarifudin, bersama Sutrisno dengan kawalan tentara, ketika dibawa ke Jogja.

Seperti G 30 S, pemberontakan Madiun, yang sama-sama melibatkan orang-orang PKI, menyimpan banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya pelaku utama pemberontakan? Hingga kini jawaban atas pertanyaan itu masih menjadi bahan perdebatan sejarawan. Dua peneliti bernama belakang Anderson, Benedict Anderson dan David Charles Anderson, menyatakan bahwa dua pemberontakan yang melibatkan PKI baik Madiun Affair dan G30S adalah konflik internal tentara.

Sedangkan, pemerintah RI rezim Soeharto selalu menyatakan bahwa PKI adalah pelaku tunggal dalam dua pemberontakan itu. Meski begitu, terus ada wacana bahwa PKI bukan pelaku tunggal dalam dua pemberontakan itu. Pemberontakan yang murni PKI hanya pemberontakan PKI 1926/1927 yang dengan mudah dihabisi pemerintah kolonial. PKI jaman pergerakan nasional di tahun 1920an memiliki pengaruh komunis yang berbeda dari PKI 1948 (yang tepengaruh Uni Sovyet) dan PKI 1965 (yang terpengaruh Republik Rakyat Tiongkok).

Sekadar tambahan, pemberontakan Madiun, atau kebijakan PKI, tidak sepenuhnya didukung orang-orang Sosialis maupun komunis. Karena sejak pemberontakan PKI 1926/1927, orangorang komunis sudah terpecah. Antara kelompok yang pro dan kontra atas pemberontakan yang terjadi. Seperti Tan Malaka yang sudah berbeda jalan dengan kelompok Musso. Jadi, semasa revolusi sendiri kaum komunis Indonesia terpecah dengan garis politik dan ideologinya masing-masing. PKI lebih banyak didominasi oleh kelompok Musso. Sementara itu, Tan Malaka lebih dikenal sebagai tokoh Murba—akronim dari Musyawarah Rakyat Banyak.

2. Bandit-bandit Revolusi

Dalam perkembangan selanjutnya, rampungnya revolusi Indonesia ternyata tidak berarti selesainya masalah. Nyatanya bekas gerilyawan yang tidak dimasukkan dalam keanggotaan TNI kecewa dengan kebijakan pemerintah yang memarginalkan mereka. Padahal sebelumnya mereka bagian dari revolusi Indonesia. Salah satu dari sekian banyak pejuang kemerdekaan yang menyandang senjata adalah mantan anggota laskar. Mereka kecewa dengan Rasionalisasi Tentara yang dicanangkan Hatta dan didukung Nasution—mantan perwira KNIL yang menginginkan sebuah tentara profesional. Orang-orang laskar ini tidak mengerti bahwa uang pemerintah tidak cukup menghidupi seluruh orang bersenjata. Mereka pun tidak mengerti bahwa masuk dunia tentara tidak hanya butuh keberanian saja, tapi juga kecakapan.

Banyak laskar di masa revolusi kemerdekaan RI yang bersebrangan dengan tentara. Kedisiplinan militer laskar umumnya rendah dibandingkan kaum tentara reguler yang tergabung dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Alasannya banyak anggota laskar tidak berpendidikan. Beberapa perwira tentara beranggapan laskar tidak ubahnya pasukan liar yang kerap membuat masalah. Meski kadang disebut sebagai tentara karena menyandang senjata.

Di Jawa Tengah, muncul gerakan Merapi Merbabu Complex (MMC) pada sekitar 1949. Mereka terpengaruh paham komunis yang berkembang di Solo sebelum 1948. Mereka dituding sebagai biang kejahatan di daerah-daerah sekitar gunung Merapi dan

Semeru. Mantan laskar itu lebih dikenal sebagai sekumpulan bandit yang merugikan rakyat sipil. MMC menampung banyak mantan laskar yang kecewa untuk menyalurkan hasrat kebanditannya.

Dunia kekerasan di Indonesia berkembang juga di Jawa. Di Jawa tengah tidak berbeda dengan di daerah Betawi yang terdapat kaum Jawara—yang menguasai ilmu beladiri maupun ilmu-ilmu mistik lainnya. Bedanya, kaum yang mirip Jawara ini lebih meresahkan rakyat sipil. Mereka lebih sering disebut bandit. Semasa revolusi mereka adalah bagian dari yang disebut pejuang. Belakangan mereka kecewa karena adanya rasionalisasi yang menyingkirkan kaum laskar bersenjata dari angkatan bersenjata (Ketentaraan).

Satu dari sekian banyak bandit itu adalah Suradi Bledeg. Ia terlahir dengan nama Suradi, lahir pada 1921 di Kemusuk, Boyolali. Sejak muda, Suradi yang tinggal di Simo tertarik mempelajari ilmu kesaktian. Tidak puas dengan hanya belajar di Simo, Suradi berkelana ke Madiun, Kediri, Kedu maupun Gunung Kidul untuk memperdalam ilmunya. Makam-makam keramat dia ziarahi untuk bertapa dan mendapatkan ilmu kesaktian .

Suradi berperawakan tinggi besar, berkulit sawo matang, berambut hitam dan bersorot mata tajam. Satu lagi, wajahnya sangar dan menyeramkan. Aksesoris yang melekat ditubuhnya adalah ikat pinggang yang lebar dan beberapa cincin dengan batu akik di jari-jari tangannya. Suaranya yang lantang seperti guntur, membuatnya disebut bledeg. Karena suara itu, ia akrab dipanggil Suradi Bledeg.50 Sosok Suradi yang demikian sangar dan berilmu itu membuat kawan-kawan banditnya mengangkatnya sebagai pimpinan MMC. Selain karena alasan perut, ia juga kecewa dengan rasionalisasi di tubuh militer.

Sebelum bergabung dengan MMC, Suradi pernah bergabung dalam laskar rakyat di Boyolali. Rasionalisasi tentara membuat Suradi dan teman-temannya di kelaskaran menganggur. Dalam program yang dikeluarkan Hatta itu sekitar 100.000 orang tentara akan dikembalikan ke masyarakat. Seelumnya jumlah tentara adalah 463.000 orang.51 Sesudah itu akan diberhentikan sekitar 80.000 orang yang dianggap tidak layak menjadi anggota tentara.52 Artinya jumlah tentara akan berkurang hingga separuh dari jumlah sebelumnya.

Pemerintah Hatta tidak mampu menghidupi orang-orang laskar yang tidak bisa diatur dan sering bermasalah dengan orang-orang tentara yang dekat dengan pemerintah Hatta. Banyak dari laskar yang menganggur ini karena ketidakdisiplinan mereka dan mereka umumnya termasuk dalam pengaruh kiri dari kelompok Front Demokrasi Rakyat-nya Amir Syarifudin.53 Suradi adalah bagian dari orang-orang laskar yang menganggur sekaligus yang terpengaruh FDR-nya Amir.54

Mantan tentara yang menganggur ini menjadi masalah dalam masyarakat. Mereka terbiasa pegang senjata dan biasa dengan kebisingan dan ketegangan perang. Biasanya mereka berhadapan dengan Tentara Belanda. Bila tidak mereka juga akan ribut dengan tentara. Terkadang mereka merindukan adrenalin ketegangan suasana perang.

Karena kekecewaan dan desakan perut, MMC melakukan perampokan di sekitar Merapi dan Merbabu. Mereka merampok rumah-rumah penduduk dan tidak jarang melakukan pembunuhan untuk menciptakan terror di kalangan masyarakat sipil yang menjadi bagian dari republik. Sasaran mereka, selain rakyat sipil biasa, adalah kalangan keraton, orang-orang kaya, orang-orang China dan tentu saja kalangan pamongpraja yang memiliki kedekatan dengan pemerintah. Dalam aksinya, tentu saja para bekas pejuang yang menjadi bandit itu menyandang senjata yang tidak dierahkan pada pemerintah ketika rasionalisasi berlangsung.

Eksistensi MMC di Jawa Tengah diperkirakan muncul sekitar 1948/1949. Aksi mereka berlangsung sangar antara tahun 1950 hingga 1955. Suradi Bledeg adalah pimpinan MMC paling legendaris dalam catatan sejarah. Suradi menjadi pimpinan MMC an

tara 1949 hingga 1951. Pada 1951, Suradi Bledeg tewas di Klaten. Pimpinan MMC berikutnya yang menonjol adalah Umar Junani. Meski banyak menampung orang-orang komunis, tidak semua orang-orang komunis tergabung dalam MMC.55

Ketika MMC merajalela, ada juga mantan pejuang yang tidak terkena raasionalisasi melakukAn tindak kejahatan seperti MMC. Mereka kerap membawa embel-embel mantan pejuang dalam aksinya. Rupanya aksi penggedoran ala MMC bukan hanya dilakukan tentara, atau bekas tentara, yang ada di Jawa Tengah. Terdapat juga mantan anggota Siliwangi.56

Kondisi Indonesia yang kacau pasca kemerdekaan memungkinkan tentara untuk bertindak semena-mena terhadap kaum sipil seperti merampok maupun membunuh. Selalu ada pihak yang mencari keuntungan dalam kekacauan negara karena perang. Apalagi dengan menyandang senjata dan seragam militer, sangat mudah sekali untuk menjadi warlord (penguasa perang) yang semenamena bagi sekelompok tentara.

Tentara yang aktif, maupun yang sudah keluar dari dinas militer, bila masih memegang senjata dan merasa diri mereka adalah yang berjasa dan kecewa berpotensi sekali untuk menjadi mafia dalam kondisi perekonomian yang buruk. Mafia di tubuh militer pasti sangat menakutkan kalangan sipil karena pegang senjata dan terlatih membunuh. MMC di Jawa Tengah tidak berbeda dengan mafia yang mengatasnamakan diri sebagai mantan pejuang yang boleh melakukan apa saja.

MMC yang dicap komunis sebenarnya hanya sekelompok pejuang yang tidak puas dengan kondisi mereka. Mereka tidak berpendidikan cukup, juga tidak memiliki disiplin yang baik untuk masuk tentara regular. Mereka secara tidak langsung cukup terpengaruh dengan kirinya Divisi Panembahan Senopati di Surakarta.

Banyak kasus pejuang sakit hati macam MMC. Seperti kasus Ibnu Hajar dan Kahar Muzakar yang bersama pengikutnya kecewa atas kebijakan petinggi angkatan perang. Hanya bekas PETA dan KNIL yang memiliki prioritas besar masuk angkatan bersenjata. Sedangkan, bekas pejuang yang bukan berlatar-belakang dari dinas militer sulit menjadi TNI.

Sementara itu, pemerintah dan petinggi militer malah menerima banyak bekas KNIL yang ketika jaman revolusi adalah musuh republik. Hal ini tentu sulit diterima oleh banyak bekas pejuang, terutama pejuang yang berideologi merah. Selain diterima masuk TNI, mantan KNIL itu juga mendapat kenaikan pangkat. Sebuah hal menyakitkan bagi yang sudah lama menjadi TNI.

Cerita lain tentang Marjuki dan laskar bentukannya. Ia mantan laskar yang terkena imbas RERA. Pada waktu membentuk laskar, Laskar Barisan Pemberontak Republik Indonesia di Solo yang dipimpin Marjuki telah merekrut 100 orang bekas tahanan

endibiaro.blogdetik.com

Wakil Presiden Muhamad Hatta yang program Rasionalisasinya mengecewakan banyak bekas laskar.

kriminal. Karena perekrutan yang sembarangan ini, anak buah Marjuki melakukan tindak kejahatan di beberapa instansi di Solo. Kejahatan mereka berhasil ditindak. Pada saat RERA dicanangkan, Marjuki dan anak buahnya diperintahkan meletakkan senjata. Mereka ditangkap ditindak Tentara Pelajar dan Polisi. Akhir cerita, Marjuki dihukum mati atas perintah Slamet Riyadi.57

IV Yang Kiri Tapi Tidak Merah

Ada juga pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok serdadu pada jaman demokrasi liberal. Mereka bukan orang yang pernah mendapat kursus komunis atau terpengaruh ajaran Marxisme dan kemudian memberontak. Seperti pemberontak lain alasan mereka berontak karena merasa kecewa.

Kaum pemberontak yang bukan komunis itu biasanya berseberangan dengan pemerintah pusat yang dipimpin Sukarno. Masa demokrasi liberal, sekitar 1950an, beberapa kali tentara berontak. Meski tidak bersifat kontak fisik, melainkan lebih pada pamer kekuatan seperti Peristiwa 17 Oktober 1952. Jaman demokrasi liberal, adalah jaman di mana tentara sulit diatur dan beberapa pejabat sipil seolah ingin mencampuri urusan tentara.

Pada dasarnya, tentara yang dipimpin perwira-perwira hasil revolusi Indonesia adalah kelompok yang tidak mau tunduk pada pemerintah yang berisikan politisi dan sekelompok kecil ahli non militer. Perwira-perwira itu berani melawan karena mereka pernah ikut langsung revolusi bersenjata tahun 1945-1950. Tidak heran apabila perwira militer angkatan 45 lebih berani kritis dibandingkan angkatan sesudahnya. Mereka sah-sah saja mengaku diri sebagai produk revolusi Indonesia, dan memang punya jasa dan pengaruh untuk mempengaruhi penguasa.

Jaman demokrasi liberal bisa disebut sebagai masa di mana perwira bisa bersikap kritis pada pemerintah, dan juga atasan. Namun masa ini dianggap masa yang labil oleh pemikiran militer jaman Orde Baru yang lebih stabil. Masa kritis militer Indonesia itu terjadi ketika tentara nasional sedang mencari bentuknya.

Di masa demokrasi liberal ini juga, ada sekelompok bekas gerilyawan sakit yang kecewa pada pemerintah yang bergabung dengan gerakan Darul Islam Kartosuwiryo. Mereka awalnya tidak untuk membela Darul Islam, melainkan hanya karena kecewa saja pada pemerintah yang menolak mereka masuk tentara resmi. Pemberontakan militer dan bekas militer yang ditolak masuk militer itu tidak terkait dengan kaum merah komunis. Namun mereka bisa digolongkan kiri ketika berseberangan dengan pemerintah. Inilah cerita tentang mereka yang kecewa:

1. Barisan Sakit Hati Bekas Pejuang

Setelah bertahun-tahun di Jawa sebagai perwira militer Republik yang memimpin banyak gerilyawan asal Sulawesi, dengan rambutnya yang gondrong, pada 22 Juni 1950, Kahar Muzakar kembali ke Sulawesi Selatan. Ia pulang dengan tanda pangkat militer Letnan Kolonel dipundaknya. Dia kembali ke tanah kelahiran yang pernah membuangnya dulu. Tanda pangkat dipundak dan pengaruhnya dalam militer tentu membuat Kahar diperhitungkan di tanah yang pernah membuangnya itu. Di tanah kelahiranya, dia menjadi terpandang.

Kahar Muzakar kembali ke Sulawesi selatan dengan seperangkat pasukan bernama Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS)—yang dibentuk 17 Agustus 1949. Dia dibantu dua perwira stafnya, Saleh Syahban dan Bahar Mattaliu. Posisi Kahar sendiri adalah Komandan Komando Grup Seberang sejak April

Potret laskar Hizbullah di masa revolusi kemerdekaan.

1949.58 Sementara itu, Makassar, pusat arus besar politik di Sulawesi ketika pasukan Kahar mendarat situasi politiknya sedang memanas. Peristiwa pemberontakan oleh KNIL yang dipimpin Andi Azis baru saja meletus di tahun 1950 itu. Keberadaan Kahar Muzakar dan pasukannya pun akhirnya menambah masalah lagi bagi Sulawesi Selatan.

Tuntutan Kahar untuk memasukkan kesatuannya ke dalam TNI ditolak petinggi tentara pemerintah, Kolonel Alex Kawilarang. Kawilarang pula yang membubarkan KGSS. Reaksi Kawilarang ini, membuat Kahar mengundurkan diri dari militer dan memilih melarikan diri ke hutan.59 Dari hutan itu, Kahar melancarkan pemberontakannya. Hingga akhirnya Kartosuwiryo yang memimpin Negara Islam Indonesia mengajak Kahar Muzakar untuk bergabung sebagai Panglima Tentara Islam Indonesia Sulawesi Selatan. Kahar Muzakar sendiri baru menerima tawaran Kartosuwiryo sejak 20 Januari 1952. Pasukan Kahar Muzakar kali ini bernama Divisi Hasanudin.60

justathoughtfromanobody.blogspot.com

Kahar Muzakar, mantan Letnan Kolonbel TNI yang berontak di Sulawesi Selatan bersama bekas pejuang yang kecewa.

Perlawanan Kahar Muzakar terhadap pemerintah pusat di Sulawesi Selatan tergolong lama dibandingkan pemberontakan yang melibatkan DI lainnya. Namun lama-kelamaan gerakan militer pemberontak pun terjepit. Konflik intern Kahar dengan Bahar Mattaliu membuat gerakan pemberontaknya semakin melemah dari waktu kewaktu. Bahar menyerah dan menghentikan pemberontakannya.61 Kahar Muzakar yang mulai berontak sejak 1950 baru berhenti melawan pada Februari 1965. Pada bulan itu Kahar Muzakar berhasil ditembak mati oleh anggota sepasukan tentara pemerintah dari Divisi Siliwangi yang didatangkan dari Jawa Barat ke Sulawesi Selatan.62

Selain Kahar, ada lagi Ibnu Hajar. Ibnu Hajar bisa dikatakan sebagai tentara hasil revolusi kemerdekaan Indonesia yang

kacau. Setidaknya, Ibnu Hajar telah merasakan masa-masa pe61 M. Bahar Mattalioe, Pemberontak Meniti Jalur Kanan, Jakarta, Grasindo, 1994, nuh ketegangan selama lima tahun (1945-1950). Ibnu juga terbiasa dengan seragam militer dan senjata di tangan.

Ketika jumlah tentara dikurangi, Ibnu Hajar dan anak buahnya kecewa. Mereka umumnya tidak berpendidikan baik di sekolah dasar. Disiplin mereka juga buruk sebagai seorang militer dan nampaknya hanya terlihat sebagai jagoan dan gerombolan dibandingkan sebagai seorang tentara. Lantaran masalah ini, mereka ditolak masuk TNI.

2. Simpati Untuk DI/TII

Pengaruh DI/TII rupanya tidak hanya berhasil dikalangan rakyat sipil—yang kebetulan beragama Islam. Di Jawa Tengah, pengaruh DI/TII berhasil menyusup ke kalangan militer. Dukungan militer dari divisi Diponegoro itu awalnya secara diam-diam, namun belakangan menjadi terang-terangan. Dukungan sekelompok militer dari divisi Diponegoro Jawa Tengah pada DI/TII Jawa Tengah ini kemudian membuat kesulitan besar bagi TNI di Jawa Tengah.

Keterlibatan anggota divisi Diponegoro dari Batalyon 426 dan 423 itu diketahui dari para tawanan militer yang terdiri dari orang-orang DI/TII dari daerah Brebes dan Tegal. Selain dari tawanan-tawanan itu, keterlibatan dua Batalyon itu diketahui dari ditemukannya sebuah dokumen yang berisi perintah pada para prajurit Batalyon 423. Dokumen itu ditemukan di pakaian seorang perwira yang tewas dalam sebuah pertempuran melawan pasukan DI/TII di Jawa Tengah.

Sebagian anggota Batalyon 423 yang bergabung dengan DI/ TII adalah mantan gerilyawan Laskar Rakyat Hizbullah. Meski demikian pasukan Hizbullah yang tidak begabung dengan DI/TII pernah diikutsertakan dalam penumpasan teman-teman mereka. Meski akhirnya pasukan penumpas itu justru menyebrang ke pihak DI/TII. Pernah juga ada sebuah informasi yang diterima kepala staf Divisi Diponegoro yang menyebutkan adanya pertemuan antara sejumlah perwira Batalyon 423 dengan pimpinan

DI/TII Jawa Tengah. Mereka membicarakan masalah penyebrangan pasukan itu. Pimpinan Divisi Diponegoro lalu mengadakan pertemuan di antara para perwira Batalyon 423. Akhirnya penyebrangan Batalyon 423 pun tidak terjadi. Operasi militer terhadap DI/TII di Jawa Tengah pun terus berlangsung.

Selain Batalyon 423, Batalyon 426 juga bergabung dengan DI/TII. Seluruh anggota Batalyon 426 terdiri dari bekas laskar bersenjata Hizbullah. Mereka bergerilya di Jawa Tengah selama revolusi kemerdekaan. Ketika mereka bergabung dalam Ketentaraan, mereka ditempatkan di bawah Brigade Pragola yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto. Ketika terjadi Peristiwa Madiun, laskar Hizbullah terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan Madiun. Ketika pasukan Angkatan Oemat IsIam (AOI) berontak di Kebumen, Batalyon 426 juga terlibat operasi penumpasan. Belakangan beberapa anggota AOI yang menyerah pun dimasukan dalam pasukan Batalyon ini.63

3. Moncong Meriam ke Arah Istana

Cerita lain terjadi pada 15 Oktober 1952. Saat itu muncul mosi dari kelompok nasionalis di parlemen. Isi mosi tersebut adalah: pertama, mendesak pemerintah mengakhiri penggunaan Misi Militer Belanda; kedua, mengadakan reorganisasi dan mutasi pimpinan Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan; ketiga, perlu disusun Undang-undang Pokok Pertahanan. Point pertama nampak tindakan sok nasionalis dari kaum Nasionalis—yang merasa direndahkan dengan adanya misi militer Belanda. Alasannya, Belanda pernah menjadi musuh Republik dan seolah selamanya harus menjadi musuh atas penjajahannya yang berabad-abad. Point ketiga mungkin tidak terlalu berpengaruh bagi AD. Point ketiga sangat menyinggung para perwira AD. AD akan diobrak-abrik oleh parlemen yang tidak mengerti AD dan soal militernya.

Mosi yang disebut Mosi Manai Sopian itu mendapat dukungan dari Parsai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Nachdatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tanggal 16 Oktober 1952, sehari setelah mosi keluar, maka diadakan pemungutan suara di parlemen untuk menentukan apakan mosi layak diterima atau tidak. Akhirnya, dari pemungutan suara, mosi ini unggul 91 banding 54. Mosi disetujui.64

Mosi ini jelas tidak membawa kebaikan bagi banyak perwira AD. Malam hari 16 Oktober 1952, di rumah Letnan Satari telah berkumpul beberapa orang. Mereka mendengar penjelasan Letnan Satari, “besok kita akan mengepung istana.” Sebagai bagian dari perwira AD yang kesal dengan parlemen, Satari bilang, “Parlemen adalah sarang penjahat..”

Menjelang 17 Oktober 1952, truk-truk militer AD lalu lalang di dalam kota Jakarta. Beberapa pemuda menempelkan plakat di tembok Stasiun Gambir sudut lain di kota Jakarta, “Bubar Parlemen. Kamu hanya pandai bertengkar. Rakyat merasa rugi.” Pagi 17 Oktober 1952, sekitar 2000 demonstran tumpah ruah di Lapangan Banteng—depan Gedung Parlemen—dan di lapangan Ikada (Monumen Nasional)—depan Istana Negara. Jakarta lumpuh hari itu karena banyak buruh berdemonstrasi.65

Beberapa perwira AD yang merasa terancam dan marah lantaran mosi di parlemen itu, segara bereaksi. Bagi mereka, masa depan AD dipertaruhkan pada hari itu. Salah satu tentara yang marah, Letnan Kolonel Kemal Idris, mengerahkan tank dan kendaraan lapis baja, serta empat meriam. Moncong meriam diarahkan ke Istana. Berulangkali tembakan meriam berpeluru hampa dilontarkan. Tembakan itu membuat suasana Jakarta semakin tegang. Seolah akan terjadi kudeta yang akan

http://id.jakarta.go.id

Demonstrasi kalangan non militer sebagai bagian dari Peristiwa 17 Oktober 1952 di Jakarta.

menurunkan Presiden Sukarno. Tapi bukan Sukarno yang akan mereka turunkan. Mereka hanya inginkan Sukarno sebagai Presiden bersedia membubarkan parlemen. Menurut para perwira AD dalam gerakan 17 Oktober itu, parlemen sangat berlebihan dengan mencampuri urusan internal AD.66

Penyiagaan kendaraan lapis baja dan meriam di depan Istana Negara itu, menurut Idris, mirip dengan bagaimana Jenderal Najib menguasai Kairo dan merebut kekuasaan di Mesir. Idris lalu menyebut strategi Najib tadi sebagai Najib Style Coup. Hari itu terjadi tindak kerusuhan dan demonstran sipil di beberapa tempat, terutama gedung Parlemen. Para Demonstran yang ada di lapangan Banteng, dekat gedung parlemen itu berjalan menuju istana negara dan bertemu pasukan AD.67

Kolonel Nasution, selaku Kepala Staf Angkatan Darat pun maju menemui Sukarno sebagai wakil dari AD yang merasa kecewa dengan Mosi Manai Sophian itu. Maksud Nasution untuk membuat Seoekarno setuju agar Parlemen dibubarkan dan intervensi AD dari politisi sipil dihilangkan dalam sejarah AD.

Nasution berkata, “Kami minta Presiden untuk menyatakan kea66 Ibid., hlm. 80. 67 Coen Husein Pontoh, op. cit.,hlm. 116.

daan darurat di seluruh Indonesia dan mengambil alih seluruh kekuasaan sebagai Panglima Angkatan Bersenjata.”

Presiden membalas, “Apakah kalian mau supaya saya jadi diktator?”

Nasution pun hanya menimpali, ”jika memang perlu.”

Presiden lalu mengeluarkan kata-kata yang tidak diharapkan Nasution dan perwira AD lain yang diwakilinya, “Jika saya jadi diktator, bagaimana kalau kalian semua saya pecat dari jabatan kalian.”68

Ucapan Sukarno itu berarti penolakan terhadap tuntutan AD untuk membubarkan parlemen. Sukarno memang menolak membubarkan parlemen, juga tidak ingin menjadi diktator pada 17 Oktober itu. Baru empat tahun kemudian, 5 Juli, Sukarno mengeluarkan dekrit. Ia menyatakan membubarkan parlemen hasil Pemilu 1955. Sejak itu pula Sukarno menerapkan Demokrasi Terpimpin yang cenderung lebih kuat terpimpin-nya daripada demokrasinya.

Tindakan perwira AD yang anti mosi Manai Sophian tidak hanya dilakukan di dalam kota Jakarta. Rupanya, belum genap sehari setelah mosi itu disetujui, Letnan Kolonel Sutoko dan Letnan Kolonel Suwondo Parman berinisiatif mengadakan demontrasi besar-besaran. Mereka merekrut orang-orang sipil, termasuk preman dan jawara di Jakarta untuk terlibat dalam demonstrasi besar-besaran. Pelaksanaan demonstrasi ini lalu diurus oleh Kolonel drg Mustopo—Kepala Kedokteran Gigi AD dan Perwira Penghubung Presiden—dan Letnan Kolonel Kemal Idris yang mengerahkan militer dan senjata-senjata ke arah Istana. Sementara itu Bagian Intelejen Divisi Siliwangi mengerahkan demonstran keluar Jakarta dengan truk-truk militer. Mereka menempeli poster—yang dilangsung dicetak di percetakan Usaha Pedjuang Republik Indonesia pada malam menjelang 17 Oktober.

Usaha pembubaran parlemen yang gagal itu berbuntut pada banyak hal yang memecah AD dalam dua blok: blok pendukung 68 Ibid., hlm. 118-119.

Klipingan Peristiwa 17 Oktober 1952 di Jakarta.

dan penolak peristiwa 17 Oktober 1952. Pada periode selanjutnya AD justru dihadapkan pada konflik internalnya sendiri. AD terpecah seperti terlihat dalam rivalitas Nasution dengan Zulkifli Lubis—mantan kepala Intelejen dan wakil KSAD yang juga saudara jauh Nasution. Gara-gara konflik ini Lubis tersingkir dari AD dan terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatra.

Emas atau Hitam, Edisi 13-19 Agustus 2007. hlm. 81 & 86-87. pustakadaluang.blogspot.com Buah dari Peristiwa 17 Oktober mulai terlihat sepekan setelah peristiwa. Kepala Teritorium V/Brawijaya di Jawa Timur yang dipegang Kolonel Suwondo lalu diambil alih Letnan Kolonel Sudirman—yang menyatakan kesetiaannya pada Presiden Sukarno. Di daerah Teritorium VII/Wirabuana yang membawahi Sulawesi pun terjadi hal serupa. Letnan Kolonel Warouw mengambil alih kepemimpinan Teritorium VII dari Kolonel Gatot Subroto. Warouw juga menolak penyelesaian Peristiwa 17 Oktober yang dirancang Perdana Menteri Wilopo dan Menteri Pertahanannya.69

Sidang kabinet lalu memutuskan, sejak 3 Desember 1952, Nasution dipecat dari jabatannya sebagai KSAD. Serah-terima jabatan KSAD akan dilakukan pada 18 Desember 1952. Selanjutnya, selama tiga tahun, Nasution tidak aktif dari jabatan kemiliteran.

4. Konflik Internal Tentara

Perpecahan di tubuh AD tersebut berbuntut panjang. Beberapa unit militer melakukan pemberontakan. Kelompok Lubis berhasil bahkan melibatkan RPKAD dalam pemberontakan kecul tersebut. Dini hari 17 November 1956, pasukan RPKAD yang akan melakukan gerakan ke Jakarta berangkat dari Batujajar tidak dengan kendaraan militer yang biasa mereka pakai. Kendaraan untuk pasukan elit ini menungggu di Padalarang. Mereka akan menghilang dari Batujajar pada malam hari sebelum pergantian tanggal 16 ke 17 November. “Kami meninggalkan Batujajar dengan berjalan melewati sawah. Kemudian naik ke atas truk yang sudah menunggu, menuju Jakarta lewat Karawang,” kata Nicholas Sulu, Bintara RPKAD asal Sulawesi Utara yang kemudian terlibat pemberontakan Permesta di kampungnya.

Sementara itu, pasukan yang mereka tunggu ternyata dihambat kelompok Nasution. Beberapa komandan pasukan yang terlibat dalam gerakan Lubis ini telah dilucuti komando pasukannya. Komandan yang dicurigai terlibat gerakan oleh Nasution dipaksa melepaskan komando pasukannya tepat pagi pada Hari H yang telah ditentukan untuk bergerak. Karenanya pasukan Siliwangi tidak bisa menuju Kranji untuk selanjutnya bergerak ke Jakarta.70

Sementara itu pasukan dari RPKAD yang menunggu di Kranji mulai gusar. Teman-teman mereka yang sedianya datang dari Batujajar tak kunjung tiba. Sekitar pukul 13.30, Mayor Djaelani yang ada di Kranji didatangi seorang kurir dari kelompok Lubis yang memberitahukan bahwa gerakan ditunda. Dengan rasa kecewa, pasukan RPKAD yang bersiap sebelum dini hari itu pulang ke asrama mereka di Batujajar. Sementara itu, Letnan Aloysius Sugianto harus ke Jakarta lagi, seperti perintah dari Mayor Djaelani.

Efek dari gerakan ini terjadi pada 20 November 1956, sekitar pukul 06.00 pagi. Beberapa prajurit yang kecewa lantaran ikut gerakan itu mendatangi para perwira mereka di dalam komplek asrama RPKAD Batujajar. Para prajurit itu datang dengan menyandang senjata. Mereka ingin menindak perwira mereka, yang sudah pasrah dengan amarah prajuritnya karena merasa mengecewakan prajurit yang dipimpinnya.

5. Dewan Kolonel untuk Otonomi

Permasalahan internal di kalangan AD, kediktatoran Sukarno, dan perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah menimbulkan masalah lain. Di Sumatera berdiri Dewan Gajah. Dewan Gajah terdiri dari para penanda-tangan ‘Ikrar 4 Desember’ di Medan. Dalam rapat 4 Desember 1956 di Medan ini, Kolonel Simbolon menekankan adanya perubahan seluruh sistem pimpinan negara dan bukan hanya pimpinan Angkatan Darat saja. Sebelumnya, beberapa kali terjadi pergantian Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang kerap menuai konflik daripada menyelesaikan masalah. Pasca rapat 4 Desember itu, Simbolon dianggap membangkang pada pemerintah.

Sebelum rapat itu digelar, sejak Agustus 1956, Simbolon diminta menyerahkan komandonya sebagai Panglima Tentara & Teritorial I Bukit Barisan, Sumatra bagian utara. Beberapa hari berikutnya melalui siaran Radio Republik Indonesia di Medan, Simbolon mengumumkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah Bukit Barisan telah putus. Ia juga menuding kegagalan Kabinet Ali menyelesaikan masalah hubungan pusat dengan daerah. Menurut Simbolon, hanya Presiden yang bisa turun tangan untuk meyelesaikan masalah tersebut. Simbolon berharap Presiden membentuk zaken kabinet (kabinet yang terdiri

majalah.hidayatullah.com

Tokoh-tokoh PRRI di Sumatra. Mulai dari Mr Burhanudin Harahap, Dahlan Djambek, Sjafrudin Prawiranegara, Mauludin Simbolon dan Mr Asaat.

dari para ahli)—dan bukan politisi. Putus hubungan ini bukanlah pelepasan Bukit Barisan dari wilayah republik Indonesia. Tidak ada maksud mendirikan Negara baru dari Kolonel Simbolon beserta pendukungnya. Ia hanya mengharapkan sebuah daerah otonom.

Selain di Sumatra Utara, di Sumatra Selatan pun muncul Dewan Garuda. Mereka merasa tidak puas dengan jalannya pembangunan daerah. Dewan Garuda merumuskan sebuah Piagam Pembangunan. Dengan piaham itu Dewan Garuda menuntut pulihnya kerjasama ‘dwitungal’ Sukarno-Hatta agar permasalahan kepemimpinan Nasional dan otonomi daerah terlaksana demi terwujudnya pembangunan nasional.71

Dewan-dewan daerah di Sumatra ini lalu bersekutu pada 10 Februari 1958, di kota Padang, Sumatra Barat. Mereka menelurkan sebuah ultimatum yang diumumkan oleh Simbolon dan Ahmad Husein. Ultimatum itu bernama ‘Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara’, Isi tuntutannya antara lain pembubaran kabinet Djuanda dan dibentuknya zaken kabinet—yang

PRRI/Permesta lalu seolah menjadi alat CIA untuk menggertak Sukarno yang pro komunis.

diisi orang-orang jujur, terhormat, ahli di bidangnya, dan tidak anti-agama. Kabinet ini akan dipimpin oleh Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Batas akhir ultimatum, 15 Februari 1958.

Tapi ultimatum itu tidak digubris pemerintah Sukarno. Karena itu para dewan kolonel ini membentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang pada 15 Februari 1958 itu, bertepatan dengan batas ultimatum. Pemerintahan tandingan itu pun mengumumkan nama-nama menterinya. Sementara itu Amerika Serikat yang anti komunis sekaligus anti Sukarno diamdiam menawarkan bantuan pada pemberontakan. Tawaran menggiurkan ini diterima pemberontak dengan senang hati.72

Pengumuman PRRI, pada 15 Februari 1958, ditanggapi dengan cara berbeda oleh pemerintahan Sukarno. Pada 20-21 Februari 1958, kota Padang dibom Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Di saat bersamaan, Ahmad Husein, selaku pimpinan PRRI mengadakan rapat umum di kota Padang. Ahmad Husein meminta rakyat setempat mendukung PRRI. Ketika kota Padang dibom, Nasution, selaku KSAD di Jakarta, memerintahkan agar semua tokoh Permesta di Sulawesi dan Indonesia Timur—yang sejalan dengan PRRI—ditangkap.

bode-talumewo.blogspot.com

Proklamasi Permesta oleh Letnan Kolonel Vintje Sumual.

Baik PRRI maupun Permesta sebenarnya memilik pasukan baru yang melibatkan kaum muda dan pelajar. Pasokan senjata CIA dan pelatihan militer pada beberapa pengikut PRRI/Permesta di pangkalan militer terdekat dengan Indonesia sangat membantu para pemberontak. PRRI/Permesta lalu seolah menjadi alat CIA untuk menggertak Sukarno yang pro komunis. Ketika posisi pemberontak terjepit, agen-agen Amerika itu meninggalkan para pemberontak dan seolah memperbaiki hubungan dengan Sukarno. PRRI/Permesta giat melakukan pencarian senjata di Singapura maupun Taiwan—dimana banyak bercokol intel-intel barat. Tiga kali terjadi droping senjata di Padang.73

Operasi militer dilancarkan pemerintah pusat terhadap para pemberontak di Sumatra dan Sulawesi. Berbagai operasi militer diadakan oleh angkatan perang pemerintah. Rupanya pasukan pemerintah lebih unggul di lapangan hingga akhirnya berhasil mengalahkan pemberontak—yang hanya unggul dalam masalah peralatan karena ada droping senjata dari CIA. Pasukan pemberontak yang umumnya pemuda tanpa pengalaman militer dengan mudah digempur pasukan pemerintah yang jelas siap tempur dan cukup berpengalaman.74

Naskah Proklamasi Permesta 2 Maret 1957

Di Sulawesi, pada tengah malam 1 Maret 1957, tokoh masyarakat sipil terkemuka di Makassar, terbangun dari tidurnya. Anggota milter berseragam datang membawa undangan untuk sebuah pertemuan di kantor gubernur. Anggota militer itu yang kenal dengan penerima undangan langsung membawa orang-orang sipil itu ke kantor gubernur. Sebagian dibawa dengan paksa.

Berkumpulah 50 orang sipil itu di Kantor Gubernur dengan disambut Andi Pangerang, selaku Gubernur Militer untuk Sulawesi Selatan, dan juga Letnan Kolonel Sumual sendiri. Kala itu, banyak pasukan militer yang ditempatkan di penjuru Makassar. Selanjutnya, Sumual membacakan sebuah pernyataan, “segala peralihan dan penyesuaian dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam arti tidak, ulangi tidak, melepaskan diri dari Republik Indonesia.” Inilah yang disebut Proklamasi 2 Maret

1957. Piagamnya dikenal sebagai piagam Perjuangan Semesta Alam (Permesta). Piagam ini ditandatangani 52 tokoh sipil dan militer. Sukarno tidak bereaksi atas piagam ini. Hingga akhirnya peristiwa Cikini membuat kacau semuanya. Sukarno marah dan segera menindak pembangkangan PRRI/Permesta.75

Setelah proklamasi 2 Maret, Sumual dan Saleh Lahade bergerak cepat. Dukungan rakyat sipil pun dikumpulkan. Pada, tanggal 5 Maret 1957, Dewan Pemuda Sulawesi lalu memberi dukungan pada Piagam Permesta. Sebuah rapat Umum diadakan di lapangan Karebosi, Makassar, pada 10 Maret 1957. Sekitar 100.000 orang memadati rapat tersebut.76

Permesta kemudian bersekutu dengan orang-orang PRRI di Sumatra hingga muncullah istilah PRRI/Permesta. PRRI/Permesta giat melakukan pencarian senjata di Singapura maupun Taiwan, tempat bercokol intel-intel Barat. Di Singapura, Letnan Kolonel Ahmad Husein dari Sumatra, bertemu Profesor Sumitro Joyohadikusumo, pada akhir 1957. Ketika sedang makan di sebuah restoran di Singapura itu, mereka didatangi orang-orang Amerika berpakaian santai—yang mengetahui bahwa mereka sedang memerangi Sukarno. Bukan tidak mungkin orang-orang Amerika Serikat itu adalah bagian dari Dinas Rahasia Amerika Serikat bernama Central Intellegence

Segala peralihan dan penyesuaian dilakukan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya, dalam arti tidak, ulangi tidak, melepaskan diri dari Republik Indonesia.

Agency (CIA). Orang-orang itu datang untuk menawarkan senjata pada Husein dan Sumual. Dari Singapura, Sumual meneruskan perjalannya ke Manila, di sana ia memperoleh simpati dari Angkatan Bersenjata Filipina.77

Permesta kemudian mendapatkan bantuan senjata dan peralatan lainnya dari Amerika Serikat—yang sedang bergiat membasmi komunis di Asia Tenggara. Di Indonesia, Sukarno adalah target CIA-nya Amerika Serikat. Tidak tanggung-tanggung, pesawat pembom beserta pikot dan instruktur senjata militer juga diberikan. Pelatihan militer juga diberikan di pangkalan militer Clark di Filipina. Dropping alat perang itu tidak berlangsung lama. Karena pada Mei 1958, pengiriman dihentikan sama sekali.78 Ketika itu posisi PRRI/Permesta makin melemah setelah gempuran tentara pemerintah.

Mereka Sakit Hati di Saat Ibu Pertiwi Hamil Tua

I deologi adalah masalah sensitif di Indonesia. Tiap ideologi saling berebut pengaruh pasca Indonesia merdeka. Pertarungan Ideologi yang kesannya hanya diperuntukkan di kalangan sipil pun akhirnya merembet ke kalangan tentara.

Pasca revolusi Indonesia 1945-1950, ideologi merah terus berkembang dalam ketentaraan. Salah satu sebabnya karena penumpasan pemberontakan tentara dalam Madiun Affair 1948 tidak tuntas. Penumpasan belum tuntas karena Indonesia tentara Belanda keburu menyerbu republik. Semua tenaga militer, termasuk yang pernah terlibat pemberontakan di Madiun dikerahkan untuk menghadapi serbuan tentara Belanda yang melakukan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948. Lantaran sandungan ini, penumpasan komunis tertunda.

Pada periode berikutnya komunis kembali menyusup ke tentara. Orang-orang PKI berhasil menggarap para tentara. Sebut saja Syam Kamaruzaman, Pono alias Waluyo dan lainnya yang tergabung dalam Biro Chusus PKI. Ben Anderson dan Ruth McVey, dalam Cornel Paper menyebut bahwa Syam adalah intel militer. Syam dan kawan-kawan menyebut tentara yang telah mereka bina dengan sebutan perwira muda progresif revolusioner. Usia tentara didikan ini memang relatif muda, 40 tahunan. Kelompok Syam menjadi penghubung antara tentara progresif itu dengan Aidit selaku ketua CC PKI. Karenanya Aidit mengetahui keinginan perwira muda tadi untuk melakukan gerakan. Sebuah aksi terhadap pimpinan AD yang cenderung berseberangan dengan Sukarno.

Mudah bagi Syam yang bukan tentara untuk berhubungan dengan tentara. Terutama dengan tentara yang berasal dari Jawa Tengah, walaupun Syam orang Tuban, Jawa Timur. Di masa revolusi, Syam adalah pimpinan Laskar Tani di Jawa Tengah. Hal ini yang menyebabkan dirinya memiliki banyak kenalan militer asal Jawa Tengah.

1. Para Perwira Progresif vs Dewan Jenderal dari Menteng

Salah satu alasan perwira progresif berafiliasi pada PKI karena masalah kesejahteraan prajurit. Alasan itu pernah dikemukakan salah satu pelaku G 30 S, letkol Untung dalam persidangan. Pada 19 Agustus 1965, dalam rapat di rumah Kapten Wahyudi mereka sepakat untuk menentang Dewan Jenderal. Sebagaimana dikatakan Untung dalam persidangannya, “Menurut ingatan saya bahwa yang membukakan mengenai kesulitan ekonomi prajurit itu datangnya dari pihak tentara yang hadir.” Sementara Syam dan Pono, yang orang sipil, hanya membenarkan masalah kesulitan ekonomi para prajurit itu.79

Masalah kesejahteraan prajurit kerap menjadi masalah kronis ketentaraan. Di Sumatra, banyak prajurit yang kesejahteraannya memprihatinkan. Mereka tinggal di asrama yang jauh dari nyaman. Tiap kali turun hujan air membanjiri asrama. Kondisi bertolak-belakang dengan para jenderal yang tinggal di Menteng. Mereka hidup nyaman dan aman jauh dari kesusahan. Kawasan itu cukup elit sejak zaman colonial. Banyak rumah besar dan mewah di kawasan Menteng tersebut. Hanya pembesar saja yang bisa memiliki rumah di daerah itu.

Bagaimanapun, Syam dan kawan-kawan Biro Chusus yang dibentuk Aidit telah memelihara semangat perlawanan perwiraperwira militer yang kecewa dengan pimpinan dan kondisi politik Indonesia ini. Beberapa kali mereka mengadakan rapat di rumah Untung yang berdekatan dengan markas Lembaga Kebudayaan Rakyat di Cidurian, Jakarta. Rapat membahas mengenai kondisi mutakhir Indonesia dan terlebih lagi rencana aksi pemberontakan. Namun pada saat dinas, sikap kiri di kalangan tentara menjelang 1965, umumnya diperlihatkan kalangan perwira saja. Prajurit bawahan biasanya sekadar ikut apa yang dikatakan perwira-perwiranya.

Sebagai perwira progresif revolusioner, Untung pernah terlibat dalam penumpasan PRRI/Permesta di Sumatra. Menurut beberapa sumber awalnya pemberontakan tersebut disokong secara rahasia oleh CIA. Setelah suplay berhenti, pemberontak pun kacau dan dengan mudah dihabisi oleh tentara pemerintah yang giliran mendapat dukungan Amerika.

Kolonel Ahmad Yani yang menjadi salah satu komandan operasi penumpasan adalah hasil didikan militer Amerika. Ketika pemberontak PRII/Permesta tak lagi bisa diharapkan, AS mengalihkan bantuannya kepada AD untuk menggulingkan Sukarno. Tapi kesuksesan Yani di pentas nasional menimbulkan kebencian pada bekas bawahannya di Diponegoro seperti Untung dkk. Perwira Diponegoro yang sepaham dengan Untung adalah Kolonel Suherman dan lainnya. Mereka kecewa dengan Yani dan jenderal Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) lainnya. Perbedaan kondisi dan fasilitas tentu diduga menjadi pemicu kekecewaan perwira daerah terhadap perwira pusat.

Banyak Jenderal AD diculik dari rumah mereka di daerah Menteng. Di zaman kolonial, daerah Menteng dihuni para pejabat-pejabat Belanda. Kemudian, setelah orang-orang Belanda angkat kaki, giliran pejabat-pejabat Indonesia yang menempati kawasan elit tersebut. Menteng salah satu kawanan ternyaman, di Jakarta. Dekat dengan pusat pemerintahan tapi suasananya asri karena banyak pohon hijau dan perumahan tertata rapi.

Para pejabat tinggi militer, termasuk Yani, tinggal di daerah Menteng. Anak-anak para jenderal biasa bergaul di lingkungan sekitar rumah mereka. Kawan mereka adalah anak dari kawan sekerja ayah mereka. Mereka tergolong masyarakat elit Jakarta.

Sebagian keluarga jenderal menikmati efek dari jabatan suami dan ayah mereka. Seperti rumah maupun kekayaan setidaknya untuk ukuran material tahun 1965. Banyak orang beranggapan bahwa orang-orang yang tinggal di Menteng adalah orang-orang yang memiliki mobil. Meski mobil dinas, mobil itu berkelas. Biasanya Jenderal juga memiliki pasukan pengawalan sendiri dari militer.

Para Jenderal Menteng ini biasanya mempunyai hobi yang tidak jauh dari dunia militer, menembak atau berburu. Ada juga para jenderal yang memilih tennis atau golf. Ada pula yang hobi mengoleksi dan menjual barang-barang mewah. Beberapa Jenderal AD juga memiliki hobi mengendarai sepeda motor besar. Barang yang harganya sangat mahal dan harus didatangkan dari luar negeri. Pajak masuknya juga sangat tinggi.

Selain itu ada juga jenderal yang berpoligami. Diduga kuat Yani melakukannya. Tidak banyak mengetahui informasi ini karena belakangan tertutup dengan status Yani yang sakral sebagai pahlawan revolusi. Poligami Yani, yang tentunya diam-diam itu, sungguh ironis. Karena sebelumnya Yani sempat melarang para prajurit AD melakukan poligami, namun ia sendiri yang justru melakukannya.

Yani sebagaimana diketahui akhirnya meninggal dalam peristiwa 30 September 1965. Tuduhan Dewan Jenderal yang dipimpinnya akan melakukan kudeta tidak terbukti. Hanya saja, ada sekelompok jenderal yang memang agak berseberangan dengan Sukarno menjelang Oktober 1965. Dan sebagaimana diketahui pula yang mengambil untung dari kudeta Letkol Untung adalah Suharto.

2. Potensi Menuju Perang Saudara

Jakarta, 5 Oktober 1965, hari itu ABRi berulang tahun. Lazimnya ada parade militer setelah upacara bendera, tapi yang terjadi justru ben\dera dikibarkan setengah tiang dan parade militer berganti iringan jenazah 6 perwira tinggi dan seorang perwira pertama AD. Beberapa prajurit pengiring nampak menyandang Senjata M-16 atau AR-15. Kala itu M-16 belum sepenuhnya digunakan AS. Anggota militer AS di Vietnam saja masih menggunakan senjata M-14 maupun M-1 Garand. Ketika itu senjata standar AD bukanlah M-16 atau semacamnya. AK-47 adalah

Senapan M-16 Standar militer Amerika. Termasuk dalam Perang Vietnam.

yang paling banyak diandalkan oleh para prajurit TNI yang kala itu sudah disebut ABRI. Tapi mengapa M-16 justru dipakai sebagian tentara AD?

Seperti diketahui pada 1965 hubungan Sukarno dengan AS sedang buruk. Sangat mustahil jika AS memberikan senjata andalan mereka ke Indonesia—yang mereka anggap komunis. Nampaknya di belakang Sukarno, AD bermain mata dengan AS. Awalnya AS hanya membantu BRIMOB. Pasukan para militer kepolisian ini pernah mendapat latihan ranger dari AD AS. Hal ini tak lazim, latihan ranger biasanya hanya diberikan kepada AD dan bukan polisi.

Tidak heran jika pasukan Brimob dari kepolisian pernah mendapat latihan ranger. Tujuan tidak lain agar Polisi bisa bertempur melawan komunis. Perkembangan Brigade Mobil itu tentunya diperhatikan oleh Amerika Serikat—yang sedang giatgiatnya melakukan propaganda anti komunis. Kemungkinan besar maksud AS memperkuat Brimob demi menghancurkan kaum komunis.80 AD belum dilirik AS sebab beberapa batalyon mereka terlibat dalam peristiwa Madiun dan sudah terkena anasir PKI. AS begitu menjaga jarak dengan AD sebelum kasus PRRI/ Permesta.

Banyak sepakat bahwa keterlibatan AS melatih polisi karena konspirasi penggulingan Sukarno yang dilakukan CIA terbongkar. Lantaran masalah ini pemerintah Amerika Serikat panik. Amerika Serikat dan CIA kemudian membuat manuver untuk ”mengambil hati” Bung Karno. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah AS adalah memberikan bantuan militer bagi Indonesia dengan mendidik para perwira militer Indonesia di AS.

Brigade Mobil juga mendapatkan ”berkah” dari aksi permintaan maaf oleh pemerintah Amerika Serikat ini. Pada bulan Januari 1959, pemerintah AS memberikan bantuan pelatihan mi80 Harold Crouch, Army and Politics In Indonesia, ab. T.H. Sumarthana, Militer liter dan senjata kepada Brigade Mobil dari Kepolisian Republik Indonesia. Ada 8 perwira polisi yang dididik di Okinawa (pangkalan marinir AS) sebagai kontingen pertama. Selanjutnya pada bulan September 1959 kompi pertama Brimob Ranger telah dibentuk. Pada pertengahan 1960 kontingen kedua perwira polisi Indonesia kembali dididik menjadi Ranger.

Selain mendapatkan pelatihan, pada pertengahan 1960, Ranger Brigade Mobil (saat itu namanya berubah menjadi Pelopor) mendapatkan bantuan senjata senapan serbu AR 15 yang merupakan versi awal atau versi non-militer dari M 16 A1. Pasukan Menpor adalah salah satu pengguna pertama senjata ini, bahkan pada saat itu pasukan reguler batalyon Infanteri AS yang ditugaskan di Vietnam sebagai observer (pengamat) militer AS saja masih menggunakan senjata M 1 Garrand sebagai perlengkapan tempur di Vietnam.81

Sementara itu AD baru dilirik AS ketika PRRI/Permesta dianggap tidak mampu melawan pemerintahan pro komunis pimpinan Sukarno. Kebetulan Nasution, panglima AD yang cukup berpengaruh cukup sedang berseberangan dengan Sukarno. Karena dukungan AS AD kemudian tampil sebagai lawan tanding komunis yang sejalan dengan garis politik Sukarno.

Angkatan Darat di tahun 1960an, dipimpin oleh orang-orang yang di zaman revolusi sudah menjadi perwira militer—dengan pangkat antara Kapten hingga Letnan Kolonel. Mereka biasanya perwira kelahiran 1917-1925. Beberapa di antara perwira tinggi AD itu berasal dari KODAM Diponegoro, Jawa Tengah.

Yani yang berasal dari KODAM Diponegoro adalah orang nomor satu di AD menggantikan Nasution sejak tahun 1962. Seperti Nasution, Yani diam-diam berseberangan dengan Pemimpin Besar Revolusi, Sukarno, terutama dalam soal politik konfrontasi dengan Malaysia. Perbedaan paham antara Presiden dengan petinggi Angkatan Darat itu tentu menjadi peluang bagi CIA AS yang begitu ingin menggulingkan Presiden Sukarno. CIA-AS percaya bahwa AD adalah sekutu terbaik untuk menggulingkan Sukarno.

CIA mulai merangkul AD setelah Pemberontakan PRRI/ Permesta. Dimana CIA-AS merasa memiliki sekutu baru untuk menggulingkan Sukarno yang cenderung ke kiri. Sebelumnya, AS lebih percaya pada polisi sebagai elemen anti komunis potensial di tubuh militer Indonesia. Peristiwa Madiun yang melibatkan sebagian AD di Jawa Tengah, membuat AS yakin bahwa AD adalah sarang komunis yang sulit dipercaya. Apalagi Panglima Sudirman merangkul Tan Malaka yang kiri dalam Persatuan Perjuangan di zaman revolusi.

Setidaknya, ditahun 1965, tepatnya pada 5 Oktober 1965, ada anggota RPKAD yang menyandang senapan M-16, yang menjadi senapan standar militer Amerika Serikat.82 Tidak diketahui bagaimana senjata tersebut bisa masuk ke Indonesia. Hanya bisa dipastikan senjata itu berasal dari Amerika Serikat. Dan senjata itu tak mungkin sampai ke tangan TNI jika tidak ada dealdeal di belakang meja.

Senjata-senjata itu pula yang digunakan RPKAD untuk membersihkan orang-orang Komunis. Tapi saat digunakan senjata asal Amerika Serikat itu ngadat. Maklum saja, di AS sebenarnya senjata ini baru dalam tahap uji coba. RPKAD sendiri lebih suka memakai AK 47 yang jelas terbukti garang dalam pertempuran meski akurasinya kalah dengan M 16.83

Sementara AD diam-diam bekerjasama dengan AD, Sukarni membentuk pasukan pengawal Cakrabirawa. Pasukan ini secara resmi berdiri pada Juni 1962. Personelnya diambil dari pasukan khusus AD, AL, AU dan Kepolisian. Cakrabirawa yang disetting untuk loyal pada Sukarno kemudian tampak seperti SS-Nazi yang loyal pada Hitler. Mereka dikenal loyal sekaligus tangguh.

RPKAD berfose dengan orang sipil ditahun 1966.

Namun dalam perekrutannya hanya AD yang enggan memberikan pasukan khususnya. Petinggi AD kemungkinan tidak ingin Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena alasan tersebut, psik.multiply.com sebagian pasukan RPKAD masuk Cakrabirawa dalam kondisi berseberangan dengan Sukarno. Alasan yang diajukan Nasution dan petinggi AD lain adalah RPKAD hanya memfokuskan diri menjadi pasukan khusus. Alasan itu bisa diterima banyak pihak termasuk Sukarno. RPKAD pun bebas dari jeratan perangkap Sukarno. Sedianya Sukarno ingin memiliki pasukan yang secara khusus melindungi dirinya dan benar-benar loyal serta bisa langsung diperintah tanpa harus mengikuti prosedur militer.

Tapi bagi AD, RPKAD adalah aset potensial meski jumlahnya kecil. Pasukan RPKAD terkonsentrasi di beberapa wilayah, pusatnya di ibukota. Personelnya terlatih dan siap tempur. Hal ini berbeda dengan KOSTRAD yang pasukannya tersebar di berbagai daerah. Tidak mudah menggerakan pasukan ini jika dalam situasi genting meskipun KOSTRAD memiliki pasukan pemukul yang baik karena memiliki pasukan lintas udara (airborne), yang tersebar di petinggi AD tidak melepaskan RPKAD dan merekomendasikan KOSTRAD. Oleh karena itu KOSTRAD mengirimkan pasukan Banteng Raiders dari KODAM Diponegoro yang didirikan Yani di masa revolusi.

Ketika isu sakitnya Sukarno bergulir dan membuat khawatir banyak pihak, kondisi politik Jakarta semakin memanas. Banyak yang sepakat, jika di masa itu hanya ada dua pilihan: mendahului atau didahului. Beberapa orang bahkan mengatakan jika banyak pihak bersiap untuk menjaga kemungkinan jika sewaktu-waktu Sukarno meninggal karena sakitnya. Mereka berpikir jika Sukarno meninggal berarti jabatan presiden lowong. Oleh karena itu, masing-masing pihak bersiap memperebutkan kekuasaan presiden apabila kondisi terburuk itu terjadi.

AD selaku musuh besar PKI tentu bersiap. Begitu juga PKI juga menjaga kemungkinan agar tidak didahului AD. Hanya orang atau pihak bodoh yang tidak bersiap dalam kondisi “Ibu Pertiwi Hamil Tua” itu. RPKAD jelas menjadi andalan jajaran petinggi AD jika pecah perang saudara. Sebagaimana disinggung di muka pasukan elit inilah yang paling mudah dan handal dalam keadaan genting. Dan akhir cerita yang tercatat RPKAD benarbenar diandalkan dalam menumpas PKI beserta perwira-perwira progresif lain. Hanya saja bukan Yani dan Nasution yang menggerakkan pasukan ini, tapi Panglima Kostrad, Mayor Jendral Suharto.

4. Tidak Ada Dewan Jenderal

Jenderal pemegang pasukan di AD adalah Suharto, Umar Wirahadikusumah (Pangdam Jakarta), Ibrahim Adjie (Pangdam Siliwangi di Jawa Barat). Di KKO ada Mayor Jenderal Hartono. Di AD, lebih ke bawah lagi ada Kolonel Sarwo Edhi Wibowo komandan RPKAD, yang sangat loyal kepada Yani. Di tangan mereka-lah secara nyata komando pasukan itu berada. Nasution meski menjadi atasan mereka, tidak punya kendali langsung terhadap pasukan. Ia jendral tanpa pasukan.

Jenderal Abdul Haris Nasution, Wakil Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan yang gagal diculik pasukan Untung.

Sebagaimana disinggung di muka, petinggi AD di SUAD umumnya adalah penentang komunis. Mereka juga diam-diam membangkang pada Sukarno meskipun pembangkangan itu tidak ditunjukkan secara terbuka. Banyak dari para perwira ini merasa bahwa Konfrontasi melawan Malaysia di perbatasan adalah sesuatu yang konyol. Secara perhitungan militer, Indonesia tak Nasution. Ia pernah terlibat dalam peristiwa 17 Oktober 1952. mahasurya-46.blogspot.com mungkin menang melawan Inggris dan Amerika yang mendukung berdirinya negara Malaysia. Lantaran pertimbangan itu AD setengah hati menjalankan perintah ambisius Sukarno, Dwikora.

Hanya ada sedikit pasukan komando Angkatan Darat yang diterjunkan semasa Dwikora. Sementara, KKO yang terkenal loyal terhadap Presiden Sukarno, beserta sukarelawan lainnya mengerahkan kekuatan penuh di sekitar perbatasan Malaysia. Mereka siap berperang, tidak seperti AD yang setengah hati. Sementara kebanyakan pasukan AD hanya sibuk dengan perang saudara di Jawa. Dan KKO adalah prajurit yang tidak melibatkan diri dari perang saudara.

Salah satu Jendral yang dinilai tidak loyal pada Sukarno adalah

Sejak itu pula hubungan antara Nasution-Sukarno renggang, meskipun dalam beberapa hal Sukarno masih mempercayainya. Nasution terkenal sebagai Jenderal yang cerdas dan kuat ketika menjadi KSAD. Dalam sejarah, Nasution adalah KSAD terlama. Dia sempat diskor dari posisinya sebagai KSAD selama tiga tahun. Meski banyak musuh, terutama dalam kasus PRRI/Permesta, posisi Nasution tetap kuat. Karena kuatnya posisi Nasution di AD, maka posisi Nasution kemudian dilemahkan. Pada 1962, Nasution tidak lagi menjadi KSAD. Ia ditempatkan sebagai wakil Panglima ABRI, sebuah jabatan tinggi tapi tidak strategis sebab ia tak bisa mengendalikan pasukan.

Meski tanpa pasukan, Nasution tidak sendiri dalam berbeda pendapat dengan Sukarno. Yani yang menggantikan posisi KASAD, semula dianggap loyal kepada Sukarno tapi kemudian berseberangan dengan sang presiden. Jumlah musuh Sukarno dari lingkup AD pun bertambah. Dari sini bisa diketahui, Sukarno tidak bisa merangkul AD. Padahal AD adalah kekuatan militer terbesar di Indonesia.

Oleh karena itulah muncul isu Dewan Jendral yang akan mengkudeta Sukarno. Isu itu muncul sekitar awal tahun 1965 dan semakin memanas menjelang meletusnya G30S. Yani menampik isu tersebut. Ia mengatakan bahwa Dewan Jendral sama sekali tidak ada, yang ada Wanjakti, dewan yang bertugas menilai kelayakan seorang perwira menengah untuk menjadi jendral.

Tapi belakangan, isu Dewan Jenderal itu semakin sensitif di zaman Orde Baru. Kontroversi keberadaan Dewan Jenderal tersebut menjadi akar masalah. Seorang perwira tinggi pernah terkena masalah karena menyatakan Dewan Jendral itu ada dalam sebuah seminar resmi Angkatan Darat. Perwira itu adalah Mayjend Achmad Sukendro. Lantaran mengatakan Dewan Jendral itu ada, Achmad Sukendro dijauhkan dari pusat kekuasaan plus ditahan selama 9 bulan di RTM Nirbaya.84

Orde Baru agaknya khawatir bila pengakuan Sukendro itu dipercaya banyak pihak. Apalagi Sukendro juga menjadi sasaran penculikan pasukan Letkol Untung pada malam 30 September 1965. Selain itu Sukendro adalah orang kepercayaan Nasution. Nasution sendiri tidak banyak bicara soal Dewan Jenderal. Pemerintah Orde Baru bersikeras menyatakan bahwa Dewan Jenderal itu tidak pernah ada. Hal ini dimaksudkan untuk menyudutkan kaum komunis sebagai pelaku utama kudeta 30 September agar aksi pembunuhan besar-besar yang dijalankan RPKAD dan sekutu anti komunisnya tidak tercium.

Menurut Orde Baru, istilah Dewan Jenderal konon diciptakan oleh petinggi komunis untuk menjatuhkan Jenderal Angkatan Darat. Dimana Dewan Jenderal ini berniat untuk melakukan kudeta terhadap Sukarno. Tentu saja hal ini dianggap fitnah oleh kelompok perwira itu.

Ada yang menyebut bahwa kudeta akan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 1965. Hal ini nampaknya sulit dipercaya. Tidak pernah ada bukti kuat yang menyatakan para petinggi AD di SUAD melakukan persiapan kudeta terhadap Sukarno. Petinggi AD tidak melakukan manuver apapun menjelang akhir September. Hanya ada persiapan pasukan RPKAD dalam jumlah kecil di Jakarta untuk diberangkatkan ke Kalimantan dalam rangka memperkuat pasukan dalam konfrontasi IndonesiaMalaysia.

Letnan Jenderal Ahmad Yani. Orang yang dianggap Dewan Jenderal dan harus bernasib naas di Lubang Buaya karena penculikan bekas pasukan Banteng Raider yang pernah didirikannya.

Soal Dewan Jenderal sediri, tidak ada sebuah kelompok pun yang menyatakan diri sebagai Dewan Jenderal menjelang Peristiwa 30 September. Hanya ada sekelompok Jenderal AD adanya kekosongan kekuasaan di Indonesia. pahlawannasional-indonesia.blogspot.com saja yang bersebrangan dengan Sukarno. Mereka juga tidak menyatakan diri sebagai Dewan Jenderal. Jika pun ada yang disebut Dewan Jenderal, tentunya bukan sebagai institusi resmi. Tidak lebih hanya sekelompok kecil Jenderal SUAD, yang tidak sadar bahwa mereka adalah sebuah kelompok yang menentang Sukarno.

Mereka punya potensi menjadi junta militer seperti di negaranegara berkembang yang baru merdeka. Hal lumrah di negara seperti itu bagi AD untuk mendirikan junta militer. Jumlah AD berlebih tentu sebuah potensi demi terbentuknya junta militer. Hanya tinggal melakukan kudeta saja. Apalagi Yani adalah seorang yang ambisius dan kehilangan atas respeknya terhadap Sukarno. Dengan sakitnya Sukarno tentu menjadi pertanda akan

Letnan Jenderal Ahmad Yani. Orang yang dianggap Dewan Jenderal dan harus bernasib naas di Lubang Buaya karena penculikan bekas pasukan Banteng Raider yang pernah didirikannya.

Jika Pemilu diselenggarakan maka PKI sangat berpotensi menjadi pemenang. Sebuah hal yang sangat tidak disukai dan tidak boleh terjadi bagi petinggi AD yang anti komunis karena dekat dengan Sukarno. Tapi sebagaimana diketahui, Sukarno nampaknya tak ingin menyelenggarakan Pemilu.

Tapi di luar kekuatan politik massa yang dimiliki PKI, Nasution, Yani dan kawan-kawan Jenderalnya adalah harimau bertaring menjelang Oktober 1965. Jika mau, mereka bisa melakukan kudeta menjelang Oktober 1965. Dukungan luar tidak perlu diragukan. AS yang anti komunis tentu akan mendukung Jenderal-jenderal AD tersebut untuk merebut kekuasaan dan menggulingkan Sukarno. Dukungan umum dari AD yang terpecah tentu masih menjadi masalah.

Harapan AS adalah menghancurkan kaum komunis Indonesia, yang bisa jadi akan bersekutu dengan Komunis Vietnam atau Republik Rakyat China. Teori Domino AS untuk menghambat komunis juga harus dilakukan di Indonesia. Duta Besar AS, Marshal Green konon tidak bisa berbuat banyak dalam mengontrol kegiatan intelijen AS di Indonesia untuk menghancurkan Sukarno.

Petinggi AD, para jenderal pembangkang itu tentu tidak akan sulit melakukan kudeta jika waktunya tepat. Mereka cukup menggerakkan RPKAD dan pasukan lain yang masih pro SUAD untuk maju dalam perang kudeta. Komandan RPKAD adalah Kolonel Sarwo Edhi Wibowo—ayah mertua dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—kawan lama Yani. Mereka sama-sama berasal dari Purworejo.

RPKAD bisa dijadikan pasukan utama kudeta. Namun memenuhi pasukan pendukung adalah hal mustahil. Sebab dalam internal AD sendiri terjadi perpecahan. Tidak semua perwira, terutama di daerah, mau dan bisa sepaham dengan perwira tinggi SUAD di Jakarta. Artinya kudeta bisa dilakukan namun dengan mudah bisa dicounter pasukan lain.

Seumpama, Sukarno meninggal tentu jenderal SUAD akan bergerak dengan kekuatan yang ada. Hal ini tentu untuk menghindari berkuasanya kaum komunis. Kekosongan kekuasaan ditengah kekacauan jika Sukarno meninggal tentunya membuat jenderal tertinggi AD, entah Nasution maupun Yani, akan naik sebagai penguasa. Kondisi keamanan sendiri bisa menjadi alasan bagi petinggi AD tadi untuk mengambilalih kekuasaan negara yang dalam keadaan bahaya. Dengan begitu petinggi AD akan punya alasan untuk melakukan tindakan represif pada kelompok penentang dengan dalih menegakkan ketertiban dan keamanan.

VI

Kudeta Gagal Letkol Untung

Pagi 4 Agustus 1965, Sukarno beberapa kali pingsan. Beberapa dokter Kepresidenan bersiaga di Istana demi kesehatan Paduka Yang Mulia Pemimpin Besar Revolusi, Sukarno. Komandan Resimen Cakrabirawa, Brigadir Jenderal Saboer yang bertanggungjawab terhadap keselamatan berada tidak jauh dari Presiden. Ketika Sukarno siuman, Letnan Kolonel Untung mendekati Presiden dan terjadi percakapan singkat antara keduanya. Pada Untung, Presiden bertanya, apa dirinya mau menerima perintah yang akan mencakup tindakan terhadap para Jenderal yang tidak loyal. Untung menjawab. “Jika Bapak membiarkan kita menindak terhadap para Jenderal, saya akan melaksanakan perintah apapun dari Pemimpin Besar”. Percakapan itu disaksikan Brigadir Jenderal Saboer. Belakangan, percakapan itu dibeberkan Kolonel Bambang Wijanarko, Ajudan Presiden Sukarno dari KKO, seperti ditulis dalam Sukarno File karya Antonie Dake.85

Beberapa bulan sebelumnya, isu jendral tidak loyal itu sudah mencuat. Ernst Utrecht—seorang pengajar di sebuah Universitas di kota Jember, Jawa Timur yang juga wakil PNI—pada 12 April 1965, ketika menghadiri Sidang Ketiga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) di Bandung telah mendengar adanya rencana dari para perwira bawahan dari Jawa yang ingin menyingkirkan perwira tinggi yang duduk dalam Staf Umum AD di Jakarta. Para perwira bawahan itu merasa bahwa para Jenderal di Jakarta adalah perwira korup yang menelantarkan nasib bawahannya di daerah.86

Lumrah bagi Untung sebagai prajurit yang loyal pada Presiden. Apalagi dirinya saat itu sebagai seorang Cakrabirawa yang harus menjaga Presiden dari berbagai ancaman, termasuk ancaman dari para Jenderal yang tidak loyal itu. Kata “menindak” para Jenderal memiliki banyak makna, mulai dari “mengamankan”, mengancam, bahkan hingga membunuh. Apa yang terjadi kemudian adalah bagaimana Untung manafsirkan perintah dan bagaimana pelaksanaan tadi diterjemahkan secara langsung di lapangan oleh bawahan Untung. Tidak heran bila di pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa hingga menjelang kematiannya, Untung bersikeras bahwa apa yang dilakukannya adalah kehendak dari Presiden Sukarno sendiri. Presiden Sukarno bisa saja tidak memerintahkan untuk membunuh para Jenderal itu, namun Sukarno tidak menjelaskan secara detail maksud dari kata “menindak” itu.87

Posisi Untung sebagai komandan gerakan tidak lain karena Untung adalah salah satu komandan pasukan presiden. Artinya cukup dekat dengan pusat kekuasaan meski Untung baru saja tinggal di Jakarta. Dalam komplotan G30S sendiri terdapat perwira dengan pangkat lebih tinggi dan memiliki pasukan lebih banyak ketimbang Untung. Seperti Kolonel Latief (Komandan

Brigif II Jakarta) maupun Brigadir Jenderal Supardjo (Panglima Komando Siaga yang menghadapi Malaysia). Kedekatan Untung dengan Presiden itu lalu dijadikan alasan pemilihan Untung meski pangkatnya lebih rendah dibanding Latief dan Supardjo sebagai pemimpin gerakan. Komando Cakrabirawa sama sekali tidak dilibatkan dalam G 30 S. Letnan Kolonel Untung bahkan mengatakan bahwa gerakannya adalah gerakan militer dalam Angkatan Darat dan keterlibatannya adalah tanggungjawab pribadi sepenuhnya. Untung tidak sekalipun mengatasnamakan Cakrabirawa.88

1. Masalah Intern AD Menjelang Kudeta

Letnan Kolonel Untung beranggapan bahwa gerakan yang dikomandainya, G 30 S, adalah suatu keharusan sebagai anggota Cakrabirawa—yang bertanggungjawab atas keselamatan Presiden RI—meski Untung paham bahwa gerakannya melanggar Standart Operating Procedure (prosedur standar operasi) yang berlaku di Cakrabirawa sendiri. Gerakan yang dijalankan Untung sendiri tidak memakai Surat Perintah Operasi dari Komandan Tertinggi Brigjen Sabur, bahkan ia bergerak tanpa konsultasi terlebih dulu.

Awal Oktober adalah momen penting bagi militer Indonesia. Tiap 5 Oktober selalu diperingati sebagai hari jadi Angkatan Bersenjata. Pada awal Oktober 1965 itu, Jakarta mulai dipenuhi pasukan dari daerah untuk meramaikan acara HUT Angkatan Bersenjata. Dalam kaul besar itu, tiap divisi atau KODAM di Jawa mengirimkan pasukan untuk mendukung acara itu. Sebelum Oktober 1965, tiap KODAM mengirimkan satu Batalyon pasukan Para Raider (pasukan payung) untuk meramaikan acara. Siliwangi mengirimkan Batalyon 380; Diponegoro mengirimkan Batalyon 454, dan Brawijaya mengirimkan Batalyon 530.89 Jadi bulan Oktober 1965, pasukan itu sudah siap. Tidak sulit bagi kelompok Untung untuk melibatkan sebagian pasukan-pasukan itu, khususnya dari Batalyon 454, dimana Untung pernah menjadi komandan Batalyon-nya sebelum tahun 1965.

Dalam peringatan Hari Angkatan Bersenjata itu, Untung ditunjuk sebagai pengatur parade pasukan dalam acara itu. Hari besar itu juga menjadi moment tepat untuk menindak para Jenderal yang tidak loyal pada Presiden. Menjelang 5 Oktober 1965 para Jenderal SUAD, sasaran penculikan, kemungkinan besar berada di Jakarta untuk menghadiri acara itu. Artinya, tidak sulit untuk menjangkau para Jenderal itu selama masih berada di Jakarta.90

Sebagaimana ditulis Anthony Dake, Dewan Jenderal dianggap musuh Presiden yang membahayakan dan Pertemuan Untung dengan Sukarno tanggal 4 Agustus 1965 adalah permulaan dari gerakan yang berlumur darah itu. Jadi, Dewan Jenderal adalah musuh Presiden, tidak sekedar musuh perwira menengah di daerah. Dekade 1960an yang memanas membuat Cakrabirawa terseret menjadi alat politis yang dipersalahkan dalam sejarah Indonesia di tahun 1965.

Menurut Sudisman, gerakan 30 september adalah bagian dari konflik internal Angkatan Darat. Jelas sekali, karena banyaknya perwira-perwira Angkatan Darat, diantaranya adalah perwiraperwira non komunis. Selain itu, pasca kudeta gagal, PKI tidak melakukan perlawanan sama sekali. Yang terjadi orang-orang PKI, bahkan keluarganya yang tidak mengerti apapun soal partai, menjadi sasaran penangkapan.

Sudisman adalah tokoh teras PKI. Dia anggota politbiro central comitee partai komunis terbesar se-Asia Tenggara. Sudisman sungguh beruntung dibanding petinggi PKI yang lain. Petinggi macam Aidit, Sakirman, Lukman dan Nyoto dibunuh tanpa melewati proses peradilan yang layak.

Sudisman, mengulang apa yang dilakukan Sukarno dan Hatta di zaman Hindia Belanda, menjadikan pengadilan sebuah forum untuk menyatakan pendapat. Jika Sukarno dan Hatta dalam rangka membela bangsa Indonesia dan mengkritik kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda. Sementara Sudisman sedang membela partainya dari tuduhan sebagai dalang kudeta.

Pledoi Sudisman berjudul Kritik Otokritik Seorang Politbiro CC PKI. Pledoi Sudisman juga menuai kontroversi, seperti adanya dugaan Sudisman membuatnya di bawah tekanan. Pledoi ini juga ditengarai sebagai sebuah pengkhianatan. Sudisman menulis pledoi ini di dalam tahanan ketika dalam masa persidangan kasusnya. Sudisman, kemudian juga bernasib malang setelah peradilan. Penguasa orde baru tidak menginginkannya hidup. Orang PKI eselon atas harus mati, lebih cepat lebih baik.

Arah pledoi Sudisman mengarahkan angkatan Darat sebagai kunci gerakan kudeta. Sudisman menulis:

Walaupun secara resmi Angkatan Darat bukan sebagai partai politik, tetapi hakekatnya Angkatan Darat adalah partai politik yang politik umumnya ditentukan oleh Seminar Angkatan Darat semacam konggres partai antara dua seminar antara dua seminar Angkatan Darat pelaksanaan politiknya dilakukan oleh komando golongan karya Angkatan Darat semacam dewan pimpinan pleno partai dan politik praktis sehari-hari dilaksanakan oleh Menteri Angkatan darat dalam kabinet semacam Dewan Harian partai. Malahan pimpinan kanan Angkatan darat telah menentukan diri sebagai faktor stabilisasi, ini berarti kekuasaan negara sepenuhnya berada ditangan militer, de overwinning is kompleet inihanden. Jadi, diktator militer yang ditentang G 30 S dan Dewan Revolusi sekarang menjadi kenyataan. Dan mengekskomuniskan atau mengeksklusifkan PKI yang ditentang oleh PKI sekarang menjadi kenyataan. Politik kiri bermutasi menjadi kanan.91

Sudisman terus berusaha meyakinkan bahwasanya apa yang disebut Dewan Jenderal—meski tidak diakui oleh pimpinan Angkatan Darat—bisa jadi benar adanya. Sudisman juga berusaha mendefinisikan apa yang dimaksud dewan Jenderal itu. dan terkesan membela kelompok Untung yang bertentangan dengan perwira-perwira tinggi yang menjadi dewan Jenderal.

Perwira-perwira maju dipimpin eks Letnan Kolonel Untung mendahului bertindak untuk mencegah kudeta Dewan Jenderal: Kawan DN Aidit menjelaskan hal tersebut yang saya yakini akan kebenarannya. Sebab Dewan Jenderal saya artikan sebagai potensi politik kanan dan pimpinan Angkatan Darat yang bertujuan untuk berdominasi penuh dalam kekuasaan negara, sebagaimana sekarang menjadi suatu kenyataan, setiap kekuasaan adalah diktator dan kekuasaan militer adalah diktator militer. Hal inilah yang mau dicegah perwira maju dibawah pimpinan Letkol Untung yang mau mendahului bertindak. Saya setuju sebab sejak dulu saya berjuang anti-militerisme. Dan sudah tentu persetujuan saya itu didasarkan pada perkiraan bahwa segala sesuatunya sudah diperhitungkan dengan baik dan secara militer memang ada dalil yang menyatakan bahwa ”aanval si de beste verdediging” atau ”menyerang adalah pertahanan terbaik”. Selain itu, suasana pada waktu itu diliputi oleh sakitnya Presiden Sukarno yang serius. Semua anggota pimpinan PKI menjadi prihatin. Dibalik keprihatinan itu saya sebagai politik harus memikirkan pengamanan atau safe staleen politik kiri Presiden Sukarno.92

Dalam pelariannya, Suparjo pernah berencana membangun perlawanan terhadap Angkatan Darat Suharto yang mulai menguasai keadaan pada September 1966. Dengan dibantu Rewang, Hutapea dan Sukatno (Sekretaris Dewan Nasional Pemuda

Rakyat). Sudisman tampak terpaksa harus mengadakan per92 Surya Lesmana, op.cit.., hlm. 178-179: pledoi Sudisman: Kritik Otokritik lawanan, karena kaum komunis kian ditindas oleh pasukan Suharto. Berkali-kali Sudisman berpindah-pindah tempat demi menghindari penangkapan oleh pendukung Suharto. Berkali-kali pula Sudisman berganti-ganti nama untuk menghindari kecurigaan pendukung Suharto.

Petualangan Sudisman berakhir pada 6 Desember 1966 di Jakarta. Ia adalah orang yang meneruskan perjuangan PKI setalah setelah DN Aidit terbunuh. Pada Ulang Tahun PKI, 23 Mei 1966, ditetapkan bahwa pekerjaan Partai saat itu adalah pembangunan kembali PKI. Dan Sudisman menjadi ketuanya.93

2. Kudeta 1 Oktober

Posisi Untung sebagai komandan gerakan tidak lain karena ia adalah salah satu komandan pasukan presiden. Artinya posisinya cukup dekat dengan pusat kekuasaan meski Untung belum lama tinggal di Jakarta. Dalam komplotan G 30 S sendiri terdapat perwira dengan pangkat lebih tinggi dan memiliki pasukan lebih banyak seperti Kolonel Latief (Komandan Brigif II Jakarta) maupun Brigadir Jenderal Suparjo (Panglima Komando Siaga yang menghadapi Malaysia). Kedekatan Untung dengan Presiden itu dijadikan alasan untuk memilihnya sebagai pemimpin gerakan meski pangkatnya lebih rendah dibanding Latief dan Suparjo sebagai pemimpin gerakan. Komando Cakrabirawa sama sekali tidak dilibatkan dalam G30S. Letnan Kolonel Untung bahkan mengatakan bahwa gerakannya adalah gerakan militer dalam Angkatan Darat dan keterlibatannya adalah tanggungjawab pribadi sepenuhnya. Untung tidak sekalipun mengatasnamakan Cakrabirawa.94

Dewan Jenderal dianggap musuh Presiden yang membahayakan. Pertemuan Untung dengan Sukarno tanggal 4 Agustus

kaskus.us

Untung bersama Suharto dan Sukarno sedang memeriksa pasukan Untung.

1965 adalah permulaan dari gerakan yang berlumur darah itu, seperti ditulis Anthony Dake. Dekade 1960an yang memanas membuat Cakrabirawa terseret menjadi alat politis yang dipersalahkan dalam sejarah Indonesia di tahun 1965. Cakrabirawa tidak dianggap sebagai pasukan terbaik yang menjaga keselamatan Presiden RI. Cakrabirawa adalah pasukan penculik para Jenderal yang dianggap suci oleh Orde Baru.

Dalam praktiknya, pasukan militer G30S dibagi dalam 3 kelompok yakni Pasopati, Bimasakti dan Pringgodani. Pasukanpasukan itu, kecuali Pringgodani yang tidak muncul dalam gerakan, akan dipimpin oleh perwira dari Cakrabirawa bawahan Untung. Di mana mereka pasti mengenal daerah Jakarta Pusat itu dibanding yang lainnya.

1) Pasopati, satuan ini bertugas dalam penculikan, mungkin juga membunuh secara langsung, terhadap para Jenderal AD yang akan mereka culik. Satuan ini seharusnya terdiri dari 250 orang anggota Cakrabirawa. Setiap satuan Raiders seperti Batalyon 454/Diponegoro, 530/Brawijaya dan Pasukan Gerak Tjepat (PGT) AURI akan mengirimkan masing-masing satu kompi. Dari Brigadir Infanteri yang dipimpin Latief akan terjun 150 prajurit Infanteri. Jumlah kekuatan Pasopati yang akan turun dalam gerakan ini sekitar 1.150 prajurit. Bertindak sebagai pimpinan pasukan Pasopati ini adalah Letnan Satu Dul Arif dari Kawal Kehormatan Cakrabirawa. Pasukan Pasopati ini dibagi dalam beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok akan menangani satu Jenderal. Setiap kelompok, menurut rencana, terdiri dari 130 orang. Karena pasukan ini campuran, maka tidak bisa ada tuduhan kesatuan mana, baik KODAM atau Resimen, yang bisa dituduh sebagai pelaku penculikan.95 Tuduhan hanya bisa dilontarkan pada individu dan tidak bisa dialamatkan pada KODAM atau resimen.

Sebelumnya ada 8 Jenderal yang masuk daftar para Jenderal yang akan diculik. Namun satu nama, Brigadir Jenderal Ahmad Soekendro, dicoret dari daftar Jenderal yang akan diculik. Soekendro menjelang malam G30S sedang melawat ke RRC untuk menghadiri acara hari nasioal Republik Rakyat Cina. Satu masalah kecil muncul karena pasukan dari pasukan elit dari PGT berhalangan untuk ikut serta. Jumlah yang diperkirakan semula 1.150 tapi dalam praktiknya menyusut menjadi 900 orang. Akhirnya untuk menculik para Jenderal itu hanya tersedia 130 hingga 140 prajurit. Sebenarnya terdapat pasukan sipil dari Sukarelawan Dwikora yang pro komunis. Tapi kelompok Untung tidak menginginkan keterlibatan pasukan sipil itu dan Kelompok Untung dengan tegas menolak kehadiran pasukan sipil pro komunis itu dalam pasukan Pasopati. Letnan Kolonel Untung seolah menginginkan aksinya sebagai gerakan militer murni meski beberapa pucuk pimpinan PKI seperti Aidit mendukungnya.

2) Bimasakti kebagian jatah untuk beraksi di Jakarta Pusat. Mereka ditempatkan di Medan Merdeka, dekat Monumen

Nasional (Monas) sekarang. Dalam komposisi pasukan ini dipilih tiga kompi dari Batalyon 454/Diponegoro di bawah pimpinan Kapten Kuncoro. Dari Batalyon 530/Brawijaya di bawah pimpinan Kapten Soekarbi. Menurut rencana komandan kedua batalyon itu, Mayor Sukirno dari Batalyon 454/ Diponegoro dan Bambang Soepeno dari Batalyon 530/ Brawijaya, akan menempatkan diri di Medan Merdeka. Sedangkan Batalyon 454 akan berkemah di Utara Medan Merdeka dan Batalyon 530 akan berada di selatannya. Menurut rencana mereka, Gedung RRI dan Gedung Pusat Telekomunikasi di jalan Medan Merdeka Barat akan diduduki oleh pasukan gabungan dari Batalyon para 454 dan 530. Kapten Suradi dari Batalyon I KK Cakrabirawa ditunjuk sebagai pimpinan satuan Bimasakti yang akan melakukan perebutan kedua gedung itu.96

3) Pasukan terbesar G30S adalah Pringgodani. Tugas pasukan ini adalah mempertahankan pangkalan Udara Halim Perdanakusuma di Cililitan, selatan Jakarta. Tugas lainnya adalah mengamankan Presiden Sukarno jika berada di Instalasi militer. Pangkalan udara Halim Perdanakusumah adalah basis utama G30S. Pusat kegiatan G30S bahkan terpusat di Lubang Buaya, sekitar pangkalan udara Halim Perdanakusuma. Dalam rencana kelompok Untung, pasukan Pringgodani sebagian besar akan terdiri dari Batalyon PGT AURI yang kemudian tidak muncul dalam gerakan. Kekosongan pasukan PGT dalam gerakan itu akhirnya diisi oleh sekompi pasukan dari Batalyon para Raiders 530/Brawijaya. Jumlah pasukan mencapai 250 orang. Satuan akan membawahi para sukarelawan pria dan wanita yang dilatih ditempat itu sejak beberapa bulan sebelumnya. Mereka umumnya pro komunis, tidak seperti para anggota militer yang hanya mengikuti perintah atasan mereka yang merasa melakukan tugas penting menyelamatkan presiden.

Tanggal 30 September adalah hari terakhir persiapan operasi untuk menindak para Jenderal yang tidak loyal pada Sukarno dan Revolusi Indonesia dimulai pada dinihari. Kegiatan di Batalyon I Kawal Kehormatan (KK) Resimen Cakrabirawa, dimulai dengan apel pagi pada 30 September 1965. Para prajurit menerima perintah bahwa bagi para prajurit yang tidak bertugas diharuskan mengikuti apel siang. Mereka juga diharuskan membawa senjata standar mereka masing-masing. Pukul 14.00 siang pasukan yang tidak bertugas itu pun berkumpul, dengan menyandang persenjataan lengkap.97

Dalam apel siang itu, para anggota yang tidak bertugas diberikan pengarahan terkait dengan tugas yang akan mereka lakukan nantinya. Selesai apel mereka mempersiapkan peralatan tempur. Pukul 20.00, komandan serta beberapa perwira piket (jaga) memeriksa pasukan. Pemeriksaan ini disaksikan Komandan Kompi A Batalyon I Cakrabirawa, Kapten Soewarno. Setelah pemeriksaan itu, ternyata yang tidak bertugas umumnya adalah para bintara. Hanya ada beberapa prajurit tamtama, bintara tinggi dan perwira pertama.98

Setelah brifing (pengarahan) pembagian tugas, prajurit yang apel pukul itu mendapat larangan keluar asrama sebelum pukul 22.00 malam. Larangan itu membuat para prajurit yang selesai apel beristirahat menunggu panggilan berikutnya. Selain istirahat, beberapa prajurit Cakrabirawa ada yang mempersiapkan alat tempurnya. Beberapa prajurit berdiskusi tentang situasi tugas yang akan mereka jalankan. Pukul 00.30 tengah malam, para prajurit dikumpulkan dalam sebuah apel siaga. Pasukan diperiksa lagi oleh Komandan kompi mereka. Mereka dibrifing lagi dan diberi perintah rahasia. Mereka diperintahkan untuk tidak berpisah dengan kelompoknya. Berikutnya mereka diperintahkan berangkat ke titik konsentrasi gerakan di Lubang Buaya. Di mana mereka akan menerima petunjuk lebih lanjut. Pukul 00.50, pasukan terpilih itu berangkat menuju titik konsentrasi gerakan pasukan Pasopati di Lubang Buaya.99

Di Lubang Buaya, pasukan itu menerima petunjuk lagi. Dijelaskan bahwa operasi yang mereka laksanakan adalah melakukan operasi kilat dan bersifat rahasia. Ditekankan pada prajurit untuk sebisa mungkin tidak menggunakan kekerasan pada sasaran. Pergerakan pasukan itu juga diharuskan untuk tidak mengganggu keamanan orang lain yang tidak terkait dengan sasaran penculikan mereka.

Pukul 01.55 tengah malam itu diumumkan 1 Oktober 1965 sebagai Hari H dan mereka akan memulai gerakan pada pukul 02.00 sebagai Jam J gerakan mereka.100 Sasaran mereka satu, menyingkirkan Letnan Jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawan SUAD-nya yang berarti memutus mata rantai AD dengan CIA-AS.

Pukul 02.00 dinihari 1 oktober 1965, pasukan Pasopati berkumpul di Lubang Buaya. Di mana mereka melakukan briefing terlebih dahulu. Pasukan penculik dari Cakrabirawa, Brigif I Jaya Sakti dan Batalyon 454/Dipinegoro. Kepada pasukan Pasopati, dijelaskan tugas mereka. Mereka diberikan sedikit wacana, atau isu, mengenai skenario yang telah dibuat oleh Dewan Jenderal— yang didukung CIA—untuk melawan Sukarno. Karenanya sangat penting sekali untuk menangkapi para Jenderal itu untuk menyelamatkan Presiden Sukarno. Semua angota pasukan cukup percaya dengan agitasi ini.

Dalam melaksanakan tugas rahasia itu Pasukan Pasopati dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua akan mengamankan area di sekitar rumah atau titik penculikan para Jenderal itu. Dua kelompok ini akan menutup jalan atau berjaga di pekarangan sekitar rumah. Kelompok pertama dan kedua, yang menjaga area sekitar rumah sasaran penculikan juga melibatkan pasukan dari Sukarelawan Dwikora non militer

(sipil)—dari Pemuda Rakyat yang pro komunis. Kerja kelompok pertama dan kedua pastinya mendukung kerja kelompok ketiga sebagai ujung tombak, menjemput paksa para Jenderal.

Sedangkan kelompok ketiga bertugas memasuki rumah Jenderal yang akan mereka culik. Taktik penculikan ini adalah instruksi dari Letnan Satu Dul Arif, Komandan Pasopati. 101 Dul Arif juga memberi intruksi membawa para Jenderal itu “hidup atau mati” ke Lubang Buaya. Instruksi ini tentunya membuat para penculik berani membunuh beberapa Jenderal yang sulit dibawa, seperti Yani, Panjaitan dan MT Haryono.

• • • 101 Benedict ROG Anderson & Ruth T McVey, op. cit., hlm. 22-23. 102 Maulwi Saelan, op. cit.. hlm. 343. 103 John Roosa, Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and 104

Pukul 05.10 subuh 1 Oktober 1965, Maulwi terima telepon dari Komisaris Besar Polisi Sumirat yang mengabarkan bahwa terdengar suara tembakan di sekitar rumah Leimena dan Nasution. Setengah jam berikutnya, pukul 05.30, Maulwi menerima telpon lagi dari Sumirat yang mengabarkan bahwa di sekitar rumah Oemar Dani dan DI Panjaitan juga terdengar suara tembaan. Sumirat juga memberitahukan bahwa di sekitar Istana Negara terdapat pasukan tak dikenal. Sementara itu hubungan telepon dengan Istana Merdeka terputus. Kabar dari Sumirat merisaukan Maulwi atas keselamatan Presiden yang menjadi tanggungjawabnya.102

Sekitar pukul 05.45 pagi, Maulwi Saelan didatangi oleh Kapten Infanteri Soewarno, Komandan Kompi Batalyon I Kawal Kehormatan Cakrabirawa. Kompi yang dipimpin oleh Soewarno adalah bagian dari Batalyon yang dipimpin oleh Untung. Kapten Soewarno adalah bawahan langsung dari Letnan Kolonel Untung.103

Soewarno menanyakan keberadaan Presiden pada Maulwi karena ia tidak berada di Istana. Karena mereka sama-sama tidak tahu, mereka memutuskan mencari Presiden yang harus mereka jaga.

Menurut Maulwi, jika Presiden tidak sedang berada di Istana, kemungkinan Presiden berada di Wisma Yoso, Slipi atau di rumah Haryati di Grogol. Maulwi sempat mencari ke Grogol, tempat Haryati, namun hasilnya nihil. Mereka memutuskan ke Slipi. Ketika hendak menuju Slipi, Maulwi dan Suwarno, bertemu dengan jip DKP Cakrabirawa. Dengan pesawat radio Transmitter Lorenz, mereka mengontak jip tersebut dan bertanya kemana rombongan Presiden pergi. Ternyata rombongan Presiden hendak menuju Istana Merdeka.104

Karena ada pasukan liar dan keadaan belum menentu, jip tersebut dikontak untuk menuju rumah Komodor Susanto. Pukul 11.30, Presiden Sukarno beristirahat di rumah Komodor Susanto, Pilot Jetstar yang berpangkalan di Halim Perdanakusuma. Beberapa pejabat seperti Waperdam Leimena dan Jaksa Agung Brigjen Sutardio mendatangi Presiden. Sukarno tampak belum puas dengan laporan dari Oemar Dani, Sabur maupun yang lain— meski Sukarno percaya. Sekitar pukul 12.00 siang, dengan radio Transmitter pinjaman Komodor Susanto, Sukarno mendengarkan pengumuman dari Letnan Kolonel Untung yang mengatasnamakan Dewan Revolusi-nya. Dalam pengumuman itu dinyatakan pembentukan Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet. Hal terakhir, pembubaran Kabinet, adalah fatal bagi gerakan 30 September. Membubarkan dan membentuk kabinet adalah wewenang Presiden.105 Karena hal terakhir itu maka Gerakan 30 September adalah Coup D’etat (pengambilalihan kekuasaan), meski Gerakan 30 September pimpinan Untung itu masih mengakui kepemimpinan Sukarno.

Setelah gerakan gagal, beberapa pelaku gerakan—dari Batalyon Kawal Kehormatan Cakrabirawa pimpinan Untung—melarikan diri ke Jawa Tengah. Letnan Satu Dul Arif yang panik setelah gagalnya gerakan segera membawa pasukannya long march ke Jawa Tengah.106 Corps Polisi Militer (CPM) di Cirebon lalu melaporkan keberadaan pelarian Cakrabirawa itu ke Markas Komando Cakrabirawa di Jakarta. Selanjutnya diadakan penjemputan dari Resimen Cakrabirawa sendiri ke Cirebon. Pelarian itu lalu ditampung di Asrama Cakrabirawa (Kala Hitam) di Jalan Tanah Abang, sebelum akhirnya dijebloskan ke Penjara Salemba. Di Cirebon, bukan hanya terdapat pelarian dari Cakrabirawa saja, tapi juga anggota Batalyon Raiders 454/Diponegoro dan Brigade Infanteri I KODAM Jaya.107

3. Analisis Supardjo: Mengapa G 30 S Gagal

Menjadi seorang buruan bukan hal menyenangkan. Namun hal macam ini tidak menjadi penghalang bagi seorang buruan macam Suparjo. Dirinya menjadi buron setelah gagalnya gerakan 30 September yang dipimpin kawannya, Letnan kolonel Untung Bin Syamsuri. Ketika gerakan itu berjalan, jabatan Suparjo adalah Panglima Kolaga di Kalimantan dalam rangka menjalankan konfrontasi Dwikora melawan Malaysia.

Dalam pelariannya, Soeparjo menganalisis kegagalan Gerakan 30 September 1965. Suparjo menulis analisis kegagalan itu dengan tangan. Belakangan diduga, pihak militer memperoleh dokumen asli ini ketika Suparjo ditangkap pada Januari 1967. Dokumen ini sendiri bisa masuk ke penjara karena bekas Letnan Kolonel Heru Admojo, pernah membacanya. Suparjo yang memberikannya pada Heru di tahanan. Ketika dikonfirmasi ke Sugiarto, putra Suparjo, yang mengenali gaya tulisan ayahnya, menyatakan bahwa benar Suparjo menulis dokumen itu.

Menurut John Roosa, terjadi beberapa kesalahan dalam penyalinan dokumen ini. Dokumen ini sendiri tidak lengkap. Meski begitu, pokok tulisan yang ingin dilontarkan Suparjo. Tulisantulisan Suparjo sendiri sudah cukup menjelaskan sebab-sebab kegagalan gerakan kudeta yang dilakukan oleh rekan-rekannya.

Kegagalan gerakan kudeta menghancurkan karir militer Suparjo selama 20 tahun—juga keluarganya yang kemudian terlunta-lunta dan dalam pengawasan militer anti kudeta. Tulisan Suparjo tentang kegagalan itu ditulis dalam pengejaran tanpa diliputi rasa dendam dan dengki pada kawan-kawan perwira gerakan kudeta, meskipun dirinya harus hancur juga oleh kesalahan fatal kawan-kawannya. Dokumen-dokumen ini tidak bertanggal dan ditujukan pada kawan-kawan pimpinan PKI, sebagai evaluasi.

Meski tidak dikenal sebagai penulis, Suparjo tidak asing dengan menulis. Semasa belajar di sekolah staf komando di Quetta, Pakistan, Suparjo pernah menulis tentang perang gerilya. Suparjo dikenal cukup ahli dalam masalah-masalah kemiliteran. Di kalangan pimpinan gerakan, Suparjo lebih bertindak sebagai penasehat, meski tidak didengar nasehatnya.108

Suparjo memiliki postur yang ramping sebagai militer. Tidak seperti Untung yang berpostur besar dan mirip algojo. Berkat kesuksesan di beberapa pertempuran, Suparjo akhirnya menyandang pangkat Brigadir Jenderal pada usia 44 tahun. Pangkat itu disandangnya hingga dihukum mati.

Sejak muda Suparjo adalah prajurit TNI divisi Siliwangi yang ikut melawan tentara Belanda di Jawa Barat. Dalam suatu pertempuran, Suparjo beserta pasukannya berhasil menembus pertahan tentara Belanda yang kuat. Dia melakukan serangan seperti Achiles, dengan taktik kuda troya, menyelundupkan pasukan melalui kereta api yang sebelumnya dia bajak. Setelah pembajakan kereta sukses, sebanyak 300 pasukannya naik kereta dan masuk area musuh. Taktik berhasil, ia bisa menghancurkan pasukan Belanda. Setelah tentara Belanda pergi karir Suparjo bertambah cemerlang. Selaku komandan distrik militer di Jawa barat, Suparjo ikut memperlemah kekuatan pasukan DI/TII yang berontak pada pemerintahan Sukarno.

Sebelum G30S, posisi Suparjo tidak lagi di lingkungan Siliwangi. Ia ditunjuk Sukarno sebagai Panglima Komando tempur IV dalam Komando Mandala Siaga di Kalimantan Barat. Karenanya Suparno harus bersiap siaga di perbatasan kalimantan barat-Malaysia. Sebelum kudeta, Suparjo berada di Kalimantan barat mengikuti perkembangan konfrontasi Dwikora.

Dia tiba di lapangan udara Kemayoran, Jakarta dengan menumpang pesawat sekitar 3 hari sebelum hari H gerakan. Posisinya sebagai panglima komando tempur di Kalimantan jelas sulit secara penuh terlibat dalam penyusunan rencana kudeta. Dia tidak seaktif Untung, Latief, atau Sujono. Di Jakarta, Suparjo tidak memiliki pasukan tempur yang bisa dikerahkan untuk mendukung gerakan kudeta. Ada tidaknya Suparjo di Jakarta, terutama dalam kelompok kudeta pimpinan Untung, kudeta akan tetap berjalan—walau tanpa arah.

Suparjo punya alasan tersendiri, mengapa dirinya berada di Jakarta ketika kudeta berlangsung. Dirinya baru saja menerima radiogram dari istrinya. Isinya, meminta Suparjo pulang ke Jakarta karena anak bungsunya sakit keras dan diperkirakan akan meninggal. Kepulangannya ke Jakarta itu dimanfaatkan Suparjo juga untuk berkumpul dengan kawan-kawan perwira menengah AD yang merencanakan kudeta. Suparjo mengaku bahwa dirinya berencana kembali ke Kalimantan Barat pada 1 Oktober 1965. Namun, Umar Dhani meminta Suparjo untuk tetap tinggal sampai 3 Oktober 1965. Berarti Suparjo berencana untuk tidak hadir dalam hari Ulang tahun Angkatan Bersenjata, 5 Oktober 1965. Sedianya Dhani dan Suparjo berencana menghadap Sukarno untuk membicarakan akan adanya kudeta dari Dewan Jenderal Angkatan Darat.109

Kudeta Untung sendiri sedianya adalah gerakan antikudeta dari Dewan Jenderal yang diperkirakan akan meletus pada 5 Oktober 1965. Sementara itu, tidak ada tanda-tanda pasti adanya persiapan dari kelompok perwira tinggi AD yang disebut Dewan Jenderal. Kudeta dari Letkol Untung sendiri, hanya antisipasi yang apriori, hanya berdasar dugaan saja.

Suparjo melihat sebab kegagalan kawan-kawannya yang bergerak menyingkirkan dewan jenderal AD itu adalah karena gagalnya perwira kudeta dalam mengatur energi mereka. Suparjo melihat bahwa perwira-perwira muda revolusioner macam Untung dan lainnya, selama beberapa hari sebelum pelaksanaan kudeta. Rapat yang tiga hari berturut-turut tentu menyerap stamina para perwira itu. Kegiatan persiapan kudeta nyaris tanpa jeda. Sementara, sebelum dan sesudah rapat biasanya para perwira itu harus berdinas di kesatuannya. Sebagai perwira Cakrabirawa, Untung tentunya harus menjaga Presiden Sukarno yang kala itu rapat di Senayan, Jakarta.

Laporan-laporan tentang kesiapan pasukan pendukung kudeta, seperti pasukan dari Bandung, Sering melaporkan diri dalam kondisi siap, namun sebenarnya tidak siap. Hingga gerakan pasukan pendukung kudeta tidak maksimal. Pasukan penting dalam kudeta, rupanya hanya berkekuatan satu kompi Cakrabirawa. Akhirnya, pasukan yang ada hanya berprinsip, ”apa boleh buat, kita tidak bisa mundur lagi.

Di kalangan perwira perencana kudeta sendiri ada perbedaan persepsi mengenai bagaimana kudeta harus dilaksanakan. Bahkan ada salah seorang yang dalam komplotan ditunjuk untuk menjadi juru bicara kudeta, akhirnya mengundurkan diri. Akhirnya, timbul keraguan diantara perwira-perwira gerakan. Di Lubang Buaya sendiri pasukan-pasukan yang semula siap untuk operasi penculikan harus diganti pasukan lain. Pasukan pemuda rakyat yang semula dipersiapkan, bahkan sudah siap secara mental, lalu diganti dengan pasukan tentara, yang meski sangat terlatih daripada pasukan pemuda rakyat, namun secara mental belum siap.110

Ketika Nasution gagal diculik, menurut Supardjo, para pemimpin kudeta tidak mengantisipasinya. Nasution yang lolos kemudian bergabung dengan Jenderal Suharto. Karenanya ia menjadi salah satu pelopor gerakan pembalasan terhadap kelompok kudeta. Tentang berkumpulnya para Jenderal non kelompok kudeta, para perwira dari komplotan kudeta tidak melakukan tindakan apapun. Para pemimpin kudeta tampak kehilangan semangat dan tidak lagi peduli pada gerakan yang jauh hari mereka persiapkan itu.

Sementara itu, pasukan kudeta batalyon infanteri raiders yang didatangkan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur rupanya tidak diberi makan. Karenanya loyalitas mereka pada gerakan kudeta tidak bisa diandalkan. Hingga mereka dengan mudah berpihak pada pasukan Kostrad Suharto. Pasukan-pasukan itu tidak berada diposisi yang yang ditentukan. Ketika dihubungi, pasukan justru bersembunyi.

Pasukan gerakan kudeta juga tidak bisa menguasai kota Jakarta. Padahal Jakarta dalam keadan panik selama setelah berita penculikan para Jenderal AD tersebar. Sementara itu, pasukan gerakan kudeta sedang kacau pasca penculikan. Pasukan gerakan kudeta pimpinan Untung, sempat diajak Umar Dhani dengan pasukan AURI untuk bersatu menghadapi pasukan dari Kostrad pimpinan Suharto. Usulan Umar dhani tidak ditanggapi secara tegas oleh Untung dan kawan-kawan pemimpin kudeta lain.111

Ketika RPKAD masuk ke sekitar Halim, keadaan bertambah kacau. Sementara itu, pasukan-pasukan pemuda Rakyat yang baru selesai dilatih rupanya tidak siap untuk berperang dalam arti yang sebenarnya. Jelas mereka tidak mampu bertempur melawan RPKAD, yang lebih unggul dalam kemampuan taktis militer. Akhirnya, setelah berulangkali rapat, maka pasukan-pasukan yang semula bertahan di Halim dibubarkan. Sementara itu, perundingan-perundingan antar pasukan yang direncanakan untuk menghindari perang saudara oleh Bung Karno tidak ditanggapi kelompok pasukan pimpinan Suharto dan Nasution.112

Analisis kegagalan G30S yang ditulis Suparjo dan kemudian dipublikasikan Jhon Roosa ini setidaknya memberikan gambaran bagaimana gerakan ini tidak dipersiapkan secara matang. Analisis tersebut juga melengkapi cerita yang selama ini beredar. Bahkan dalam narasi G30S yang disusun mengesankan bahwa Untung Cs. menyiapkannya secara serius.

catatan-gume.blogspot.com

Suharto sang kuda hitam Di mana dirinya semakin naik menuju kekuasaan pasca terbunuhnya para staf Jenderal AD.

4. Kuda Hitam Menghapus Dewan Jenderal

Nyatanya kudeta Dewan Jenderal tidak pernah terjadi. Persiapannya pun tidak pernah terlihat. Hanya ada bukti M-16 kiriman Paman Sam kepada RPKAD saja yang memberitahu bahwa ada kongkalikong antara AD dan AS.

Setelah Yani meninggal, RPKAD dan senjata M-16-nya dipakai Suharto. Sebelumnya jenderal pendiam ini agak dijauhi oleh Yani Cs.. Dengan beberapa Jenderal, Suharto nampak ada jarak. Seperti diketahui Yani pernah menampar Suharto yang melakukan korupsi. DI Panjaitan juga pernah menolak dipimpin Suharto waktu mereka sama-sama belajar di SESKOAD. Bagi Yani, juga Panjaitan, Suharto jelas kotor. Bagi Panjaitan juga Suharto tidak layak jadi semacam ketua kelas di SESKOAD.

Sejak Trikora selesai, Suharto adalah jenderal yang punya pasukan meski agak berjauhan juga dengan jenderal SUAD macam Yani dan kawan-kawan. Suharto lalu tampil sebagai kuda hitam yang menguasai keadaan kemudian. Selain punya pasukan sendiri, pasukan RPKAD ada dalam komandonya di tahun 1965 dan seterusnya. Peninggalan jenderal SUAD tentu membuat Suharto lebih kuat dan menjadi pemenang dalam alur sejarah.

Rasa permusuhan Suharto pada jenderal SUAD yang dianggap Dewan Jenderal pun tertutupi. Dewan Jenderal tentu dianggap tidak ada dalam sejarah yang dikuasai Suharto. Di zaman Orde Baru, menyebut Dewan Jenderal itu ada akan berarti nasib naas. Seperti yang dialami Mayor Jenderal Ahmad Sukendro.

Orde Baru juga akan membuang para Jenderal yang tidak disukai dengan menjadikannya duta besar di negeri-negeri yang jauh dari kepentingan Indonesia. Ibrahim Adji dibuang ke Yugoslovakia, Jendral Hartono di Korea Utara. Posisi Duta Besar harusnya diduduki oleh orang-orang dari kementerian Luar negeri yang jelas kompetensinya. Korea Utara adalah negara komunis, bahan yang baik bila suatu hari pemerintah Orde Baru memfitnah Hartono sebagai komunis lalu membunuhnya. Pastinya Hartono maupun Ibrahim Adjie akan membahayakan bila masih berada di Indonesia. Menindak mereka seperti menghukum Supardjo jelas tidak mungkin karena belum cukup bukti. Hartono dan Ibrahim Adjie hanya pendukung Sukarno yang jauh dari lingkaran G30S.

Orde Baru Menyikat Angkatan Laut

Kudeta Untung yang gagal itu, kemudian menjadi berkah bagi Mayor Jenderal Suharto. Posisi tertinggi AD yang lowong bisa dia manfaatkan. Selanjutnya dia pegang kendali Indonesia, sambil terus memperlemah Sukarno. Siapa pun yang dianggap pendukung Sukarno disikat. Sementara, isu G30S dan mengembalikan ketertiban, dijadikan senjata untuk menghabisi orang-orang yang tidak menguntungkannya. Tidak peduli pangkat, kerabat maupun kebenaran.

Sebagai rezim baru, Suharto dan kroninya berusaha menghabisi pengikut Sukarno. Tindakan otoriter ini adalah salah satu fragmen buram dalam sejarah Indonesia. Suharto menginginkan pemerintahan yang stabil, bebas dari kritikan dan perlawanan.

Ketika Sukarno mendengar berita akan ada penyergapan ke istana oleh RPKAD, Sukarno langsung menghubungi Hartono. Tujuan Sukarno tidak lain meminta jaminan ulang atas dukungan KKO—dengan kata lain Sukarno mempertanyakan apakah KKO siap berhadapan dengan RPKAD yang akan mengepung istana Sukarno. Hartono masih konsisten pada ucapannya untuk mendukung Sukarno, walaupun posisi Sukarno sedang berada di ujung tanduk.113

Panglima KKO, R. Hartono dan anak buahnya adalah salah satu pendukung Sukarno. Kedekatan ini, bagi Suharto, berarti ada indikasi keterlibatan Hartono dan KKO dalam G30S. Ucapan Hartono yang paling diingat Suharto dan cukup menakutkan adalah “Putih kata Presiden Sukarno, putih pula kata KKO. Hitam kata Presiden Sukarno, hitam pula kata KKO.” Pasca G30S gagal, penguasa baru menjadi paranoid terhadap para Sukarnois yang mungkin akan membunuhnya di suatu hari.

1. Menentang Orde Baru

Di awal kekuasaan Orde Baru, KKO adalah salah satu korps elit anti Suharto yang masih tersisa. Ketika pendukung Sukarno— yang tidak jarang dicap juga sebagai pendukung G30S—lainnya melemah, KKO terus melawan dan masih menganggap Sukarno masih presiden mereka. Suharto dengan kekuatan Angkatan Darat yang digenggamnya berusaha melakukan pembersihan unsurunsur anti Orde Baru di berbagai kesatuan militer. Laksamana (Laut) Muljadi tidak mau memenuhi tuntutan AD dan Suharto. Belakangan Panglima AL ini dilengserkan dari jabatannya.114 Alasannya, KKO hanya setia pada Sukarno. Lantaran itu, Orde Baru mengaitkannya dengan G30S meskipun tanpa bukti.

di akhir kekuasaan Sukarno.sukarno-years.net 116

Pidato Mayor Jenderal Hartono Selaku Panglima KKO

Pada Juni 1967, terjadi baku tembak antara KKO dengan anggota AD—yang pastinya pro Suharto dan Orde Baru—di Probolinggo. Ketika RPKAD dari Jakarta melakukan operasi di Jawa Timur—yang menjadi basis KKO—beberapa anggota KKO terluka di Wonokromo akibat ledakan granat. Sementara di Jombang terdengar beberapa kali tembakan. Brigadir Jenderal Willy, yang menjadi Komandan RPKAD akhir dekade 1960an, hanya bisa mengakui bahwa pasukan yang terlibat baku hantam melawan pasukannya itu hanya dicap sebagai ‘oknum-oknum berpakaian seragam’. 115

Di tubuh Angkatan Laut, Suharto lalu menciptakan Operasi Ikan Paus untuk menghabisi pengikut Sukarno di KKO. Sebagai prajurit, Hartono begitu loyal pada Presiden yang memang panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Ucapan dari prajurit senior KKO yang menjadi panglima KKO itu berbuntut panjang ketika penguasa baru naik panggung sejarah Indonesia. Hartono akhirnya tewas secara misterius pada 1970, di saat ia menjadi Duta Besar RI di Korea Utara. Konon kematian Hartono terkait dengan

Operasi Ikan Paus. Korps ini kerap dituduh akan mengembalikan kekuasaan Sukarno.116

Kematian Hartono misterius dan kurang terekspose pada masanya. Menurut sumber pemerintah, Hartono mati karena bunuh diri. Kabar itu disangkal pejabat Angkatan Laut seperti Letnan Jenderal Ali Sadikin dan Laksamana Madya Rachmat Sungkar. Mereka membantah keras bila Hartono bunuh diri. Sebab korban ditemukan oleh ibu kandungnya dalam keadaan berlumuran darah di lantai kamarnya. Ada sebuah lubang peluru bundar di bagian belakang kepala. Selain itu ada pistol tergeletak di dekat korban. Otopsi yang dilakukan di RSAD Gatot Subroto, dan bukan di RS Cipto Mangunkusumo atau di RSAL, memberi kesan bahwa kasus ini direkayasa dan ditutupi pemerintah. Hartono dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 7 Januari 1971.117 Pemerintah Orde Baru mungkin masih paranoid dengan KKO—sehingga walau harus membunuh sang Jenderal, namun masih takut dengan jenazah sang korban.

Bagi Orde Baru, komunis atau bukan, KKO tetap harus dihabisi. Dengan menuduhnya sebagai bagian komunis maka Orde Baru punya alasan untuk menghabisi KKO yang pro Sukarno. Karenanya setiap ada aroma G30S dan PKI, militer RI zaman orde baru seperti kebakaran jenggot. Selama tiga dekade, doktrin anti komunis begitu kuat. Alasan utamanya bukan karena komunis berbahaya bagi Indonesia, tapi berbahaya bagi penguasa. Seperti kita ketahui bersama, Suharto tidak tahu banyak soal ideologi, baginya komunis berbahaya bagi kekuasaannya, karena sebagian besar kaum komunis adalah pendukung terbesar Revolusi Sukarno yang paling militan. Inilah mengapa tentara berjiwa merah tidak boleh ada di Indonesia hingga Suharto jatuh, mungkin juga sesudahnya.

Angkatan Laut, juga KKO adalah korps yang paling menentang Orde Baru. Mereka berhasil membebaskan diri dari pengaruh Orde Baru hingga tahun 1969. KKO sendiri ikut membantu penerbitan media dwi mingguan El Bahar yang kritis terhadap pemerintah Suharto. Komodor R.S Puguh, yang masih keponakan dari Presiden Sukarno, adalah pengasuhnya. Kantor redaksi El Bahar terletak di dalam komplek KKO. Meski KKO dan pendukung Sukarno di AL tidak tersentuh Orde Baru, namun orang sipil anti orde baru terus disikat. Atas nasib teman-teman itu KKO tidak bisa berbuat banyak, kecuali sekedar memaki-maki jenderal kroni Suharto.

Angkatan laut selaku pendukung Sukarno akhirnya pelanpelan dihabisi. Pada 1968, Hartono selaku Komandan Jenderal KKO diberhentikan secara halus. Selanjutnya Hartono dijadikan duta besar di Pyongyang, korea Utara yang akhirnya mati misterius. Pada 1969, Laksamana Mulyadi selaku pimpinan tertinggi AL mengundurkan diri. Ketika itu bisa dibayangkan betapa tekanan terhadap AL oleh Orde Baru begitu besar. Mulyadi juga bernasib seperti Hartono, “didubeskan”. Mulyadi dijadikan duta besar di Moskow, Uni Sovyet. Kedua negara ini dikenal negara komunis.

Selain dua perwira tinggi tadi, Komodor RS Puguh, Laksamana Djatijan dan Komodor Syamsu juga disingkirkan. Di masa-masa “pembersihan Jenderal” itu, otonomi KKO dikebiri. Struktur komando KKO berada di bawah komando panglima AL, Laksamana Sudomo. Sudomo dikenal sebagai kolega Jenderal Suharto. Setidaknya sejak operasi pembebasan mandala Trikora di Papua.118 Banyak cerita yang tidak menyenangkan yang di simpan korps ini. Di masa Sukarno, loyalitas korps ini begitu besar.

Korps ini mungkin satu-satunya korps yang menolak keberadaan Orde Baru sebagai prajurit yang loyal kepada Pemimpin Besar revolusi.

2. Operasi Ikan Paus

Setelah kematian R. Hartono, pada dan Panglima AL, Laksamana Mulyadi digantikan oleh Laksmana Muda Sudomo pada akhir tahun 1969 AL dikebiri Orde Baru. Mulyadi lalu dijadikan sebagai Duta Besar di Uni Sovyet. Sejak pergantian itu, KKO mulai kehilangan sifat otonominya karena komando dari pimpinan AL menjadi dominan.119 Sejak saat itu pula, anggota AL melawan Orde Baru dengan cara-cara unik. Salah satu perlawanan KKO itu dirasakan M Yasin.

Sekelompok prajurit KKO yang benci padanya, kerap mengatakan “Jasin tahi”. Ini tentu sangat tidak menyenangkan bagi Yasin yang kala itu adalah Panglima KODAM Brawijaya. Yasin menemukan bahwa di Jawa timur, Orde Baru mendapat tentangan dari orang-orang pro Sukarno, termasuk di kalangan militer (khususnya KKO dan AL pada umumnya) dan kepolisian.

Berdasar informasi yang diperoleh Jenderal M Yasin yang menjabat Pangdam Brawijaya, Kapolda Sumarsono, yang masih kerabat Sukarno, mengadakan rapat. Kemudian Yasin dilapori bahwa, ada rencana KKO untuk menculik Sukarno untuk dibawa ke Blitar Selatan. Dimana kemudian Sukarno dijadikan sebagai simbol perlawanan terhadap orde baru. Di mata Yasin Sukarno adalah simbol perlawanan komunis PKI. Menurut Yasin, rapat orang kepolisian dan AL tidak terjadi karena rencana sudah bocor.120

Akibatnya Jawa timur memanas. AD berseteru dengan KKO. Suasana bertambah panas ketika Yasin mengaku, “pernah terjadi pada pertengahan tahun 1967. Saya dihina oleh pasukan KKO.

Waktu itu beberapa truk membawa mayat seorang PNI-ASU dengan dikawal beberapa prajurit KKO melewati depan rumah saya. Mereka meneriakan yel-yel “Panglima Jenderal Jasin Tahi! Panglima Jenderal Jasin Tahi!”. Saya mendengar teriakan tersebut, lalu keluar. Pasukan pengawal yang berusaha bertindak saya cegah. Komandan Korem, Acub Zainal mendengar berita (itu) juga sangat marah dan bisa menerima panglimanya dihina. Ia menghadapinya dengan berpijak pada sumpah prajurit. Jasin mencegah tindakan Acub yang hendak melawan KKO. Hari berikutnya, Jasin mengundang semua Panglima AL dan Panglima KKO yang ada di Surabaya.

Jasin langsung memutuskan mengadakan pertemuan esoknya yang dihadiri oleh Panglima AL, Panglima Armada, Komandan AL dan KKO. Pada pertemuan itu, ia mengatakan bahwa kemarin telah terjadi penghinaan terhadap Panglima Brawijaya. Ia memperingatkan dengan keras kepada mereka, jika itu terjadi lagi, maka Jasin memerintahkan Komandan Brigade dan Komandan Korem di seluruh Jawa Timur untuk bertindak. Akhirnya KKO minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi.

Setelah perjanjian damai itu menyusul kejadian berikutnya. Jasin yang gemar bermain golf di Gunung Sari, dekat dengan Asrama KKO, selalu mendapat intimidasi dengan tembakan ke udara. Jasin tetap tenang, tetapi di dalam golf bag selalu tersedia stengun otomatis. Ia yakin tembakan itu hanya untuk menakutnakuti dirinya. Jasin kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Panglima KKO Hartono, yang saat itu masih aktif. Tapi Hartono membela anak-buahnya. Jasin mengatakan bahwa jika KKO tetap bertahan dengan keyakinan mereka “Jika Bung Karno Hitam maka KKO hitam dan jika Bung Karno Putih maka KKO putih” akan terjadi perang saudara. Dulu KKO dekat dan akrab dengan Bung Karno. Bahkan mereka pernah berencana membawa Bung Karno untuk dibawa ke Markas mereka di Cilandak. Belakangan diketahui bahwa banyak orang KKO terlibat dalam rencana tersebut.121

ardava.com

Armada Lapis Baja KKO di zaman Orde Lama. Dimana KKO menjadi sebuah korps yang disegani.

Perang dingin AD dengan KKO di Jawa Timur mulai mereda setelah Yasin membuat kesepakatan dengan Panglima Daerah Maritim V Laksamana Suyatno untuk memenangkan Orde Baru dan menghantam segala kekuatan yang mengembalikan kekuasaan Sukarno. Setelah KKO AL di Surabaya diatasi AD maka organisasi pendukung Sukarno mulai dihantam di Surabaya.122

Periode 1971-1980, seiring dengan memanasnya suasana politik di Timor Timur, Korps Marinir mengalami perubahan. Kedudukan KKO AL sebagai Badan Pelaksana Pusat tingkat Markas Besar TNI AL dengan sebutan PUSKKO AL. Hal ini disesuaikan RENSTRA HANKAM I tahun 1974-1978 bidang TNI AL. Struktur organisasi KKO atau Marinir disederhanakan di masa rezim baru itu.

Berikutnya beberapa Batalyon KKO mengalami likuidasi di Jakarta dan Surabaya. Batalyon-batalyon itu adalah Batalyon 6, 8 dan 10 yang di wilayah barat (Jakarta) dan Batalyon 7 dan 9 di

wilayah timur (Surabaya). Anggota-anggota Batalyon yang terke122 Ibid., hlm. 69-70.

na likuidasi tersebut akhirnya ditempatkan di batalyon lain yang masih berdiri. Sebagian lagi ditempatkan di Depo Transit dan di lembaga-lembaga pemerintahan lainnya di wilayah barat dan timur.123

Prajurit KKO banyak yang dialihkan ke instansi lain. Seperti Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan raya. Salah satunya DLLAJ Jakarta raya.124 Dinas ini begitu diperlukan oleh Kota Jakarta yang mulai mengalami perkembangan di masa pemerintahan Letnan jenderal KKO Ali Sadikin. Sadikin nampaknya masih memiliki kepedulian kepada anak buahnya meski mereka disingkirkan Orde Baru.

REFERENSI

Buku

A.H. Nasution (1977) Sekitar Perang Kemerdekaan I: Proklamasi, Bandung, Disjarahad & Angkasa. A.K. Pringgodigdo (1977) Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Jakarta, Dian Rakyat. Anderson, David Charles (2003)The Military Aspects of the Madiun Affair, ab. Dwi Pratomo Yulianto & Lilik Suryo Nugrohojati, Peristiwa Madiun 1948: Kudeta atau Konflik Internal Tentara, Yogyakarta, Media Pressindo. Anderson, Benedict R.0’G (1988) Java in the Time of Revolution, Occupation and Resistence, 1944-1946, ab. Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946 , Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. Anderson, Benedict ROG & McVey, Ruth T (2001) A Priliminary Analisys of the October 1, 1965 Coup in Indonesia ab Galuh HE Akoso & Yeri Ekomunajat, Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Analisis Awal, Jogjakarta, LPKPM. Briton, Peter (1996) Military Profesinalism in Indonesia: Javanese and Western traditions in the Army Ideology to the 1970’s, ab. Hendrajit, Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia perspektif Tradisi-tradisi Jawa dan Barat, Jakarta LP3ES. Buku Kenang-kenangan Alumni KMA Breda, Yayasan Wira Bakti (tanpa kota dan tahun) Coen Husein Pontoh (2005) Menentang Mitos Tentara Rakyat, Yogyakarta, Resist Book. Conboy, Ken (2007) Intel: Inside Indonesia’s Intelligence Service, ab. Danny Raharto, Intel: Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia, Jakarta, Pustaka Primatama Cribb, Robert Bridson (1990) Jakarta in Revolution 1945-1949, ab. Hasan Basri, Gejolak Revolusi Jakarta 1945-1949, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.

Crouch, Harold (1999) Army and Politics In Indonesia, ab. T.H. Sumarthana, Militer & Politik Di Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan Dake, Anthony (2006), Soekarno File, ab Loek Pattiradjawane, Berkas-berkas Soekarno 1965-1967: Kronologi Keruntuhan Soekarno, Jakarta, Aksara Karunia. Dijk, Cornelis van (1995) Rebellion under the banner of Islam (Darul Islam in Indonesia), ab. Darul Islam: Sebuah Pemberontakan, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti. Elson, Robert Edward (2005)Suharto: a political Biography, ab. Satrio Wahono & I.G. Harimurti, Suharto: Sebuah Biografi Politik, Jakarta, Minda. Gerakan 30 September Dihadapan Mahmilub 2 Di Djakarta (Perkara Untung), Jakarta, Pusat Pendidik Kehakiman AD (AHM_PTHM), Jakarta, (tanpa tahun) Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya (1994), Jakarta, Sekretaris Negara Republik Indonesia. Harvey, Barbara Silard (1989) Permesta: Half A Rebellion, ab. Inkultuira, Permesta: Pemberontakan Setengah Hati, Jakarta, Pustaka Utama Gramedia. Hendro Subroto (2009) Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, Jakarta, Kompas. Imam Soedjono (2006) Yang Berlawan: Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI, Yogyakarta, Resist Book. Julianto Ibrahim (2004) Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan: Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta, Wonogiri, Bina Citra Pustaka. Julius Pour (1993) Benny Murdani: Profil Prajurit Negarawan, Jakarta, Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman. Julius Pour (2008) Ignatius Slamet Riyadi: Dari Mengusir Kenpeitai Sampai Menumpas RMS, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Junaedi dkk, (2005) 60 Tahun: Pengabdian Korps Marinir, Jakarta, Dinas Penerangan Korps Marinir Kahin, Audrey (2005) Rebellion to Integration, West Sumatra and the Indonesia Policy, ab. Azmi & Zulfahmi, Sumatra Barat: Dari Pemberontakan Sampai Integrasi, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia Kahin, George McTurnan (1995) Nationalism and Revolution In Indonesian, ab. Nin Bakdi Soemanto,Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, Surakarta, UNS Press. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) Jakarta, Balai Pustaka. M. Bahar Mattalioe (1994) Pemberontak Meniti Jalur Kanan, Jakarta, Grasindo. M. Balfast (1952) Dr Tjipto Mangunkusumo: Demokrat Sejati, Jakarta, Djambatan. Maulwi Saelan (2008) Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa: Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 1965, Jakarta, Visimedia. Meel, P. van (1990) De Krijgsverrichtingen van het KNIL, dalam buku Gedenkschrift Koninklijk Nederlandsche Indische Leger 1830-1950. Dordrcht: Stichting Herdenskring OudKNIL Artilleristen ’Stabelan’ Mestika Zed (2005) Giyugun: Cikal-bakal Tentara Nasional di Sumatra, Jakarta, LP3ES. Misbach Yusa Biran (2009) Kenang-kenangan Orang Bandel, Jakarta, Komunitas Bambu. Nugroho Notosusanto dkk (1975) Sejarah Nasional Indonesia VI: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nurinwa Hendrowinoto (penyunting) (1998) M. Yasin. Saya Tidak Pernah Minta Ampun Kepada Suharto (Sebuah Memoar), Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. Poeze, Harry Albert (2008) In Het Land van de Overheerser: Indonesier in Nederland 1600-1950, ab. Hazil Tanzil & Koesallah Toer, Di Negeri Penjajah: Orang-orang Indonesia di Negeri Belanda (1600-1950), Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, Poeze, Harry Albert (2008) Verguized en vergeten; Tan Malaka de linkse bewegeing en dee Indonesische Revolutie 19451949, ab. Hersri Setiawn, Tan Malaka, Gerakan Kiri Dan Revolusi Indonesia, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia & KTILV. R.P. Suyono (2005) Seks dan Kekerasan Pada Zaman Kolonial (Penelusuran Kepustakaan Sejarah), Jakarta, Grasindo. Richard Zacharias Leiriza (1991) PRRI-Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti. Roosa, John (2008) Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Soeharto’s Coup d’Etat in Indonesia, ab. Hersri Setiawan, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, Jakarta, Institut Sejarah Sosial Indonesia & Hasta Mitra. Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdian (1977) Semarang, Dinas Sejarah Militer KODAM VII/Diponegoro. Soe Hok Gie (1997) Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Pemberontakan Madiun 1948, Yogyakarta, Bentang Budaya. Soegeng Sarjadi (1998) Drama Politik Tanpa Skrip: Menelusuri Pemikiran Soegeng Sarjadi, Bandung, Rosda Karya & Soegeng Sarjadi Sinyndicated Soeharto (1989) Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Jakarta, Citra Lamtoro Gung Persada. Sundhaussen, Ulf (1982) Road to Power: Indonesian Army, ab. Hasan Basary, Politik Militer Indonesia 1945-1967, Jakarta, LP3ES Surya Lesmana (2005) Saksi dan Pelaku Gestapu: Pengakuan Para Saksi dan Pelaku Sejarah Gerakan 30 September 1965, Jogjakarta, Media Pressindo.

Koran

Asia, 1 September 1927 Bintang Timoer, 7 Juni 1932 Het Vrije Woord, 17 Maret 1917 Kaoem Moeda, 12 Februari 1923 Njala, 11 September 1925 Oetoesan Hindia, 15 Juni 1915 Oetoesan Indonesia, 5, 11, 14, 15, 20, 21 November 1933 Pandji Poestaka, 18 Mei 1926 Pandji Poestaka, 28 Februari 1928 Pelita Andalas, 8 Januari 1927 Pewarta Makassar , 17 Februari 1914 Pewarta Makassar , 20 Februari 1914 Sinar Djawa, 7 Juni 1915 Surabaya Post 16 Juni 1967; Surabaya Post 19 Juni 1967; Harian KAMI 12 September 1967 Kompas, 19 September 2009

Majalah

Angkasa Edisi Koleksi no 50, Perang Asia Timur Raya 2 , tahun 2008.

Angkasa Edisi Koleksi no 65, Kisah hebat AK-47 & Lima Senapan Legendaris, Jakarta, Gramedia, tanpa-tahun

Commando, edisi No 1 th IV, 2010.

Defender, edisi Maret 2008

Tempo Edisi Kemerdekaan: Pergulatan Demokrasi Liberal (1950-1959): Zaman Emas atau Hitam, Edisi 13-19 Agustus 2007.

Wawancara:

Hario Prasetyo (Tangerang, 17 April 2010, pukul 22.00) Suherman (Jogjakarta, 17 Oktober 2006, pukul 15.00 sore).

Web:

Pembunuhan Letjen (KKO) Hartono, http://petromaks. wordpress.com/2006/02/page/2/ Diakses 16 September 2007 pukul 16.40.)

Batara Hutagalung, Mardijkers, Marechaussěe, Tentara Kontrakan, Belanda Hitam Dan KNIL, Dalam: http:// batarahutagalung.blogspot.com/2006/04/mardijkersmarechaussee-tentara.html Diakses pada tanggal 29 Maret 2007, pukul 09.38

Teguh Budi Santoso, Pembersihan Jenderal, Dalam http:// anusapati.com/?p=45 (Diakses November 2009, pukul 22.00)

Lampiran 1

Militaire Propaganda125

Het is voor social democraten een ietwat moeilijke positie, wanneer ze over het militaire

Vraagstuk spreken met menschen, die in legeruitbreidingeen noodzakelijk kwaad zien, als deze de socialisten onder den neus wrijven, dat de eenige Indische Socialistische specialiteit in de Eerste Kamer ronduit heft gezegd: dat, als we niet spoedig een militia weten te vormen onze zaak verloren is.

De ISDV die aanvankelijk werd opgericht met het doel een politieke inlichtingsdienst te vormen voor de Kamerfractie in Holland,126 komt door een optreden, als dat van Kol, in een moeilijk parket, wanneer haar leden van de verondeerstlling uitgaan, zooals er thans zijn, dat onze vereeninging zich van critiek over het optreden van SDAP ers in de Kamer heeft te onthouden. Het mug nu wel niet zoo woordelijk gezegd zijn, uit de debatten van een deel der leden op de jongste algemeene vergadering kreeg men dien indruk.

De meerderheid was gelukkig van andere gevoelens: Want was onze partij ook voor een militia van Inlanders, dan werd onze positie als socialist onhoudbar. Hoe b.v. zouden we dan bestrijden de valsche voorlichting van de burgerlijke pers in Indie.

Deze vraag kwam voorl bij mij op, toen ik in de Preangerbode la seen stuk propaganda voor het militerisme, waarin o.m. het volgende voorkwam:

“overigens dienst te worden opgemerkt, dat de inlander in het leger een zeer menschwaardige behandeling ondervindt, welke vaak gunstig afsteekt bij die, welke voor hun rasgenooten, die in andere richting (bedoeld wordt buiten het leger) hun bestaan zoeken, is weggelegd.”

Om aan te toonen dat hier een leugen wordt neergeschreven behoef ik slechts te citeeren uit de Indische Kapitalische pers Of deze officier zich er van bewust was, valt nog te betwijfelen, daar de mogelijkheid niet is uitgesloten, date r onder deze categorie menschen zijn die een hondenbehandeling voor Inlandsche minderen zeer menschwaardig achten.

Het N vd D van 2 Juli 1909 gaf een verhaal van den toestand in Gajoe Loeos, waarin medegedeeld wordt op welk eene wijze daar werd opgetreden door officieren. Inlanders warden zwaar gestraft wegen spleen, terwijl de aangetroffen gelden verbeurd warden verklaard. Zieken mochten er niet zijn, omdat de menschen warden afgejekkerd van wege hunt e geringe sterkte, o.a:

“bij gebrek aan een dokter zijn de zieken aangewezen op de medische hulp van den bivakcommandant, die bijgestaan door een soldaat ziekenverpleger, even voor het uitrukken consult houdt. De beslissing dezed pseudo-medici is gewoonlijk gegrond op duidelijk uitgedrukte symptomen; afzichtelijke voetwonden, bloedediarrhe, enkele degen zware koorts, komen voor vrijsteling van patrouilledienst in aanmerking.

Bekend met de gevolgen zal hoogst zelden een soldaat het wagen op gond eener aandoening van inwendige organen zi9ch ziek te melden. De manscheppen verbergen hunne kwalen dus, zeker wetende dat zij in de stede van medelijden, slechts hoon en verachting hobben, “zij huichelen voor hunne superiueren een gezondheid, die zij niet bezitten.”

Verder wordt dan gezegd, dat de slachtoffers verlangen gewond te worden om langs dien weg aan de ellende van het ziek-zijn te ontkomen.

Een verhaal van vreeselijk lijden gaf oulangs de N.S Courant. Drie militairen die in Soemba gewond warden en waarven ere en inlands in zijn lichaam had, die niet verwijderd kon worden, bleven 16 dagen achtereen verstoken van geneeskundige hulf.

In het N.v.D. kwam nog een geval voor van een Inlandsch kanonnier, die zich op 5 achtereenvolgende dagen had ziek gemeld bij den garnizoen-dokter, welke medicus hem de eerste vier dagen medicijnen en dienstdoen gaf. Den vijfden dag werd hij ziek bevonden en den daarop volgenden....overleed de man. Na het ziekenrapport moest deze Inlander voor straf grasjes plukken en den volgenden dag werd hij..begreven...

In datzelfde blad van 17 Juni 1911 vindenwe een verslag over het optraden van een kapitein. Die tijdens een marschoefening een Inlander tegen het hoofd schopte, omdat de man was uitgevallen.

Diezelfde kapitein liet volgens dat blad zijn compagnie gekleed en gewapend zwemmen terwijl een tiende gedeelte der menschen op die wijze niet konden zwemmen, met het gevolg dat eenigen bijna verdronken.

Deze feiten zeggen genoeg. Het kost geen moeite er eenige meer te verzamelen, die ik met eigen oogen heb aanschouwd. De toestanden tegenwoordig in de kampementen spreken boekdeelen. Vrijheid van bewegen is er voor de gezinnen der Inlanders niet. De wettig gehuwden, evenals de huishoudsters, worden een groot deel van den dag gedwongen zich op de te houdenin een z.g. vrouwenloods, waar ze als haringen op elkaar gepakt in een stikkende atmosfeer met hunk roost tusschen potjeskokende, en vuille taal uitkramende kazerne-vrouwen onderkomen zoekan. De kinderen, die om te spleen, deze ongezonde krotten verlatten, worden vaak op de meest grove wijze van open tereeinen bij de kazerne verjaagd.

Op Celebes woonde ik een transport van vrouwen en kinderen bij warbij zich afgrijselijjke, toneelen afspelden. Enkele zwangere vrouwen lagen van benauwdheid aan den weg te braken, als gevolg van de groot vermoeienissen. De fusiliers vloekten van eigernis omdat hum vrouwen in zoo’n toetand warden genoodzaakt te loopen over de hoogste Bergen van Celebes,terwijl er officiers-Vrouwen warden gedragen op kosten van het gouvernement.

Hiermede ia reeds aangetoond, welk een waards er an aan moet worden gehacht wanneer een officier in het publiek gaat vertellen, dat de Inlanders een zakt menachwaardige behandeling ondervinden in het leger. De Inlandsche pers kan hiervan nota nemen. Ik zeg dit op gevaar af. Dat de Inlanders zich zullen kanten tegen een militie in ik dus medeplichtig ben aan het verlies van onze kaak.

Bij het aan den kaak stellen van het gebeunhaas over het maatschappelijk vraagstuk, als deze officier, kan ik niet nalaten te denken aan hen, onze geestvermanten, die nog filosofereen over de mogelijkheid, date en militieleger het socialisme een dienst kan bewijzen. Het wil er bij mij niet in dat het op onzen weg kan liggen mede te werken, opdat de Inlanders met wat boerenbedrog zonder verzet worden gevangen in het gareel van de bourgeoisie om ze naar lijf en ziel te binden door het stevige koord: Militaire Discilpline.

De Inlander, de massa, is nog schuw voor het militair geode. De machtmiddelen waarover de overheerscher beschikt, zijn in den loop der jaren aan het wankelen geraakt. Een overdenderen met plotselinge invoering van militieplicht, zou voor den oversheerscher groote nadeelige gevolgen hebben. Daarom moet den Inlander worden geleerd—hoe komt er minder op aan—dat het leger voor hen een prachtinstituut is, waar zee en zeer menschwaardige behandeling ondervinden.

En aan dit werk mee doen, zou een socialististisch belang kunnen zijn...?

Mindere

Lampiran 2

VREES VOOR DE SI BIJ DE KONINKLIJKE MARINE127

Op 18 Februari weerden alle Inlandsche Schepelingen op de swchepen en Inrichtingen van de Marine gelast hun plunjekastjes uit te pakken. De oorzaak van deze lastgeving moet hoogstwaarschijnlijk hierin worden gezocht, dat men bevreesd is dat er onder de Javanen verheidene leden van SI schuilen. Vanwaar die gedachte? Eenige Inlanders werd gevraagd of zij lid waren van de SI.

Het was opvallend dat het direct geschiedde na eene vergadering van den Bond van Inlandsche Marine Personeel in het Gebouw van de SI. (Het bedoelde gebouw “Tamang Tamalian” is een Inlandsche societeit, die niets met de SI uitstaande heft.) Natuurlijk was de uitslag van het gehouden onderzoek: Nul op het request. De autoriteiten achten de Javanen nog zoo dom, om paperassen, niet bestemd voor de oogen van oningewijden, in hunne kastjes te Bergen. De tactiek van den Javanen is hierbij gebleken beter te zijn dan die van de heeren. Aan een Javaan aan boord van De Zeven Provincien werd bij gebrek aan geheime paperessen, een bundle nummers van: Het Vrije Woord ontnomen en opgezendon aan het Departement der Marine. Op de opmerking van den matroos, of dat verboden lectuur was antwoordde de Officier bevestigende. Het is maar al te duidelijk, dat die mijnheer tegen beter weten in handelde , daar toch Het Vrije Woord nog niet verboden is aan boord der schepen. Men wil zeker, waar het recht van vergaderen nog bestaat, een punt zoeken waarop men de vinger kan leggen als zijnde onbestaanbaar met de instandhouding eener geode discipline. Het is te voorzien dat men dien Bond den kop zou willen indrukken evenals weleer den Bond van MMP. Laat de

Heeren eindigen met dit spel: de pogingen zijn tevergeefsch. Men moet bedenken , dat de Sinar Laoetan een zekere baan moet afleggeb, voor zij ondergaat.

Volgens den secretaris van dien Bond, welke bij den Inspecteur van Politie Beltgens ontboden was zou aan dezen verdienstlijken ambtenaar van de Heilige Hermandad al die drukte te danken zijn gewest. Zou dat personaadje wellicht populaire willen worden?

Hij kan echter gerust gesteld worden omtrent zijn vrees voor aanhangers van de SI bij de Koninklijke Marine.

Waarom den Javaan zijn rechten onthouden, waar men plichtsbetrachting van hem eischt?

Vengeur.

Salinan Putusan Pengadilan Untung128 Mahkamah Militer Luar Biasa

PUTUSAN No. PTS-03/MB II/U1966

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

Mahkamah Militer Luar Biasa jang bersidang di Djakarta, berturut-turut sedjak tanggal 23 Februari 1966 djam 09.00 sampai hari ini, untuk memeriksa dan mengadili perkara kedjahatan dalam tingkat pertama dan terachir mengenai perkara terdakwa, bernama:

UNTUNG bin SJAMSURI

Umur : 40 tahun

Dilahirkan di : Desa Sruni, Kedungbadjul, Kebumen (Djawa Tengah)

Pada tanggal : 3 Djuli 1926

Agama : Islam

Pangkat Terachir : Letnan Kolonel Infanteri NRP. 11284

Djabatan : Dan Jon I Kawal Kehormatan Tjakra-birawa (Berdasar Keputusan Presiden/PANGTI ABRI/KOTI no 171/ KOTI/1965 tanggal 4 Desember 1965 diberhentikan dengan tidak hormat dari pangkat dan djabatannja dalam dinas ketentaraan

Tempat Tinggal : Djalan Tjidurian No 9 Djakarta.

Terdakwa ditahan sedjak tanggal 13 Oktober 1965 berdasarkan surat perintah penangkapan/penahanan sementara dari Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. PRIN – 1366/12/1965 tanggal 13 Oktober 1966.

Mahkamah Militer Luar Biasa tersebut diatas;

Membatja surat-surat berita atjara pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini:

Membatja surat Keputusan Penjerahan Perkara dari J.M. Menteri/Panglima Angkatan Darat/selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan dalam kedudukannja sebagai Perwira Penjerah Perkara no KEP-12/KOPKAM/1/1966 tanggal 29-1-1966 jang salinannja telah disampaikan kepada terdakwa pada 29-2-1966.

Mendengar pembatjaan di persidangan surat tuduhan Oditur pada Mahkamah Militer Luar Biasa No. TUD-002/OM/1966, tanggal 12-2-1966, jang mana isi surat tuduhan telah diberitahukan kepada terdakwa oleh Oditur pada tanggal 21 Februari 1966.

Membatja surat keputusan tentang penetapan hari sidang no. KEP-MB II/1966 tanggal 19 Februari 1966.

Membatja surat keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi no 171/KOTI/1965 tanggal 4 Desember 1965.

Mendengar dipersidangan permohonan terdakwa, pembatjaan tangkisan-tangkisan jang diadjukan oleh pembela, jang pada pokoknja memuat hal-hal sebagai berikut:

bahwa terdakwa mohon pengunduran pemeriksaan perkara selama satu minggu dengan alasan ingin merundingkan persoalannja dengan pembela;

bahwa pembela berpendapat pembentukan MAHMILLUB dengan PENPRES dan KEPPRES adalah tidak sjah dan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 24 ajat 2, karena dengan demikian kakuasaan pemerintah mempengaruhi kekuasaan kehakiman;

bahwa suatu MAHKAMAH MILITER jang tak mengenal naik banding adalah suatu Krijgraad te velde;

bahwa para pelanggar hukum dalam proloog, peristiwa 1 Oktober 1965 dan epiloog seharusnja diadjukan setjara sekaligus dan bersama-sama;

Mendengar djawaban Oditur dipersidangan terhadap permohonan terdakwa, tangkisan-tangkisan jang diadjukan oleh pembela jang pada pokoknja sebagai berikut;

bahwa sidang pemeriksaan oleh MAHMILLUB tidak perlu diundurkan karena tlah memenuhi persjaratan-persjaratan jang berlaku menurut ketentuan-ketentuan hukum atjara pidana;

bahwa MAHMILLUB sjah dan tidak bertentangan dengan dengan UUD 1945 pasal 24 ajat 2;

bahwa MAHMILLUB berwenang untuk memeriksa dan mengadili tokoh-tokoh oknum Gerakan 30 September;

bahwa sama-sama atau terpisah-pisahnja pemeriksaan terhadap proloog, fakta adalah semata-mata termasuk bidang tehnik pemeriksaan;

Menimbang, bahwa setelah MAHKAMAH mempertimbangkan dengan seksama permohonan terdakwa, tangkisan-tangkisan pembela dan djawaban-djawaban dari Oditur, maka MAHKAMAH berpendapat, bahwa pada umumnja MAHKAMAH menjetudjui djawaban Oditur, dan hanja disana-sini ingin sekedar memberi penegasannja sebagai berikut:

• bahwa waktu jang sudah diberikan kepada terdakwa dan pembela telah dianggap tjukup berdasar atas ketentuan-ketentuan dalam hukum atjara pidana jang berlaku sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan .J.M Menteri Panglima Angkatan Darat No. KEP-1392/II/1963 tanggal 19 Nopember 1966;

• bahwa MAHMILLUB adalah sjah, karena dalam rangka dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 kedudukan PENPRES adalah sama dengan UU;

• bahwa oleh karena itu MAHMILLUB berwenang untuk mengadili tokoh-tokoh Oknum Gerakan 30 September, sehingga putusan MaHKAMAH dan pelaksanaannja pun sjah pula;

• bahwa demi hasil jang sebesar-besarnja Oditur memerintahkan seorang terdakwa untuk diadjukan ke Pengadilan setjara tersendiri atau bersama-sama dengan terdakwa lain;

Mendengar dalam persidangan, hal-hal jang disangkal dan hal-hal jang diakui terdakwa;

Mendengar pula dalam persidangan, keterangan-keterangan jang diberikan oleh saksi-saksi jang telah diambil sumpahnja dalam persidangan dengan;

Memperhatikan surat-surat berkas-berkas serta barang-barang bukti jang diadjukan oleh Oditur didalam perkara ini dan jang telah diperlihatkan dalam sidang kepada terdakwa dan saksisaksi sebagai berikut dibawah ini:

1)KEPUTUSAN No. 1 KOMANDAN GERAKAN 30 September/ Ketua Dewan Revolusi Indonesia, tertanggal 1 Oktober 1965 TENTANG SUSUNAN DEWAN REVOLUSI INDONESIA jang ditandatangani oleh TERDAKWA di Djakarta (ditandai angka I A merah).

2) a. KEPUTUSAN No 2 KOMANDAN GERAKAN 30 SEPTEMBER/KETUA DEWAN REVOLUSI INDONESIA, tertanggal 1 Oktober 1965 TENTANG PENURUNAN DAN PENAIKAN PANGKAT jang ditandatangani oleh TERDAKWA di Djakarta, (ditandai angka II A merah). b. sama dengan atas jang dengan tjatatan tulisan tangan (ditandai angka II A merah)

3) salinan DEKRIT no. 1 KOMANDAN GERAKAN 30 SEPTEMBER tertanggal 1 Oktober 1965. (ditandai III merah)

4) Surat-surat jang disita waktu Untung bin Sjamsuri tertangkap (ditandai angka IV merah)

5) Uang sebanjak Rp. 450.250,- (sampulnya ditandai V merah)

6) Konsep Berita Atjara Penjidikan Landjutan: a.tanggal 14 Djanuari 1966 (ditandai VI A merah) b.tanggal 16 Djanuari 1966 (ditandai VI B merah) c.tanggal 18 Djanuari 1966 (ditandai VI C merah) d.tanggal 9 Djanuari 1966 (ditandai VI D merah)

Vissum et repertum:

a. No H-103 tentang pemeriksaan luar atas djenazah J.M. MEN/PANGAD/KAS KOTI LETDJEN TNI ACHMAD YANI (ditandai VII A merah)

b. No. H-104 tentang pemeriksaan luar atas djenazah P.T. DE-II MEN/PANGAD MAJDJEN TNI R. SOEPRAPTO (ditandai VII B merah)

c. No. H-105 tentang pemeriksaan luar atas djenazah P.T. DE-III MEN/PANGAD MAJDJEN TNI M.T. Harjono (ditandai VII C merah)

d. No. H-106 tentang pemeriksaan luar atas djenazah P.T. ASS-I MEN/PANGAD MAJDJEN TNI S. PARMAN (ditandai VII D merah)

e. No. H-107 tentang pemeriksaan luar atas djenazah P.T. ASS-4 MEN/PANGAD BRIGDJEN TNI DI PANDJAITAN (ditandai VII E merah)

f. No. H-108 tentang pemeriksaan luar atas djenazah P.T. IRKEH ODDJEN BRIGDJEN TNI SOETOJO SISWOMIHARDJO (ditandai VII F merah)

g. No. H-109 tentang pemeriksaan luar atas djenazah ADJUDAN J.M. MENKO HANKAM/KASAB LETTU CZI P TENDEAN (ditandai VII G merah) masing-masing dibuat bersama-sama pada tanggal 4 Oktober 1965 atas sumpah djabatan serta ditandatangani bersama-sama pula oleh:

1. Dr. ROEBIONO KERTAPATI

2. Dr. FRANS PATTIASINA

3. Dr. SUTOMO TJOKRONEGORO

4. Dr. LIAUW YAN SIANG serta

5. Dr. LIM JOE THAY

8) Bahan tanda-tanda pengenal jang berupa kain/pita-pita merah, hidjau dan kuning, (ditandai VIII merah)

9) a. 9 (sembilan putjuk sendjata api menurut SURAT TANDA TERIMA tertanggal 22-2-1966 (surat ditandai IX A merah) b. Surat pernjataan Let.Kol ALI EBRAM tanggal 21 Februari 1966 (surat ditandai IX B merah). c. Surat pernjataan KAS MEN TJARABIRAWA tanggal 21-21966 (surat ditandai IX C merah)

10)Berkas/sampul perkara reg. No. 57/TP/.../....atas nama MAJ. RUDITHO, (ditandai X merah)

11)Berita Atjara Pendapat PANITYA CHUSUS STAF ANGKATAN BERSENJATA—beserta lampiran-lampirannja (ditandai XI merah)

12)Bahan-bahan dan Hasil-hasil Commanders Call KOMANDANKOMANDAN PUSDIK pada tanggal 20 September 1965 s/d 21 September 1965 (ditandai XII merah)

13)Lima lembar photo reproduksi (dokumen) dari: a.ex Kol. Laut R. Sunardi (ditandai XIII A merah) b.Sjam alias Sugito alias SJAMSUDIN PRAWIRODIRJO (ditandai XIII b merah)

c.ex Lettu DUL ARIEF (ditandai XIII C merah)

d.ex Kapten Inf SURADI (ditandai XIII D merah)

e.ex Brig. Djen Soepardjo (ditandai XIII E merah)

14)Pernjataan pedjabat-pedjabat Resmi tentang “Gerakan 30 September” oleh:

a.PANGDAM V/DJAJA selaku PAPELRADA DJAJA tanggal 27 Djanuari 1966

b.J.M. MEN/KDH. DCI Djakarta Raja tanggal 25 Djanuari 1966 c.PANGDAK VII Djakarta Raja

d.Wakil Kepala KantorTelepon Tingkat I Gambir tanggal 22 Djanuari 1966

e.DAN MEN PARAKOAD tanggal 4 Peberuari 1966.

f.DAN MEN TJAKRABIRAWA tanggal ...........Pebruari 1966 (ditandai XIV merah)

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas, berdasarkan Surat Tuduhan ODITUR No: TUD/002/OM/1966 tanggal 12 Februari 1966 telah dituduh melakukan:

A.PERTAMA:

Bahwa ia—TERDAKWA—pada tanggal 1 Oktober 1965, setidak-tidaknya dalam tahun 1965, di Djakarta, setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam lingkungan wilajah hukum Mahkamah Militer Luar Biasa, sebagai pemimpin dan pengatur (leider en aanlegger) melakukan makar dengan niat untuk menggulingkan Pemerintahan jang sjah dengan melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan dan kegiatan-kegiatan jang merupakan permulaan pelaksanaan dari niat/maksud tersebut diatas, jaitu:

1. Pada waktu dan ditempat sebagaimana diuraikan diatas, telah mengirimkan/menjuruh mengirim pengumuman jang berisikan penangkapan para Djenderal dan “penjelamatan” akan P.J.M Presiden kepada Radio Republik Indonesia Djalan Merdeka Barat di Djakarta, jang pada waktu itu telah dikuasai oleh “Gerakan 30 September” jang dipimpin oleh ia—TERDAKWA—sendiri.

2. Pada waktu dan ditempat sebagaimana diuraikan diatas, telah ditanda-tangani “Dekrit No 1” dalam kedudukannja sebagai Komandan “Gerakan 30 September” bersama ex Brigadir Djenderal Soepardjo dan ex Letnan Kolonel Udara Heru Atmodjo; dan telah mengirimkan/menjuruh mengirimkan untuk disiarkan melalui siaran Sentral Radio Republik Indonesia dengan maksud tudjuan agar diketahui masjarakat umum/luas tentang robohnja Pemerintah Republik Indonesia sjah dan/atau djatuhnja segenap kekuasaan Negara ketangan “Dewan Revolusi” dan mewujudkan pemerintahan jang baru jang lain dari pada pemerintahan jang dipimpin langsung oleh Paduka Jang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/ Pemimpin Besar Revolusi.

Isi “Dekrit No I” adalah sebagai berikut:

DEKRIT No. I

TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN REVOLUSI INDONESIA

I. Demi keselamatan Negara Republik Indonesia, demi pengamanan pelaksanaan Pantja Sila dan Panitya Azimat Revolusi seluruhnja, demi keselamatan Angkatan Darat dan Angkatan Bersenjata pada umumnja, pada waktu tengah malam hari Kemis tanggal 30 September 1965 di Ibukota Republik Indonesia Djakarta, telah dilangsungkan gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota apa jang menamakan dirinja buh “Dewan Djenderal” jang telah merentjanakan coup mendjelang Hari Angkatan Bersendjata 5 Oktober 1965.

Sedjumlah Djenderal telah ditangkap, alat-alat komunikasi dan objek-objek vital lainnja di Ibukota telah djatuh sepenuhnja kedalam kekuasaan “Gerakan 30 September”. “Gerakan 30 September” adalah gerakan semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat untuk mengachiri perbuatan sewenangwenang Djenderal-Djenderal anggota Dewan Djenderal serta perwira-perwira lainnja jang mendjadi kakitangan dan simpatisan anggota Dewan Djenderal. Gerakan ini dibantu oleh pasukan-pasukan bersendjata diluar Angkatan Darat.

II. Untuk melantjarkan tindak-landjut daripada 30 September 1965, maka oleh pimpinan Gerakan 30 September akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia jang anggotanja terdiri dari orang-orang sivil dan orang-orang militer jang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Untuk sementara waktu, mendjelang Pemilihan Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Revolusi Indonesia mendjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia.

Dewan Revolusi Indonesia adalah alat bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mewudjudkan Pantja Sila dan Panca Azimat Revolusi seluruhnja. Dewan Revolusi Indonesia dalam kegiatannja sehari-hari akan diwakili oleh Presidium Dewan jang terdiri dari Komandan dan Wakil-Wakil Komandan Gerakan 30 September.

III. Dengan djatuhnja segenap kekuasaan Negara ketangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dwikora dengan sendirinya berstatus demisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas Menteri diwadjibkan melakukan pekerdjaan-pekerdjaan rutin, mendjaga ketertiban dalam Departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru dan dilarang mengambil tindakan-tindakan jang bisa berakibat luas. Semua bekas Menteri berkewadjiban memberikan pertanggungan djawab kepada Dewan Revolusi Indonesia c.q. Menteri-menteri baru jang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia.

VI. Sebagai alat dari pada Dewan Revolusi Indonesia, didaerah dibentuk Dewan Revolusi Provinsi (paling banjak 25 orang), Dewan Revolusi Kabupaten (paling banjak 15 orang), Dewan

Revolusi Ketjamatan (paling banjak 10 orang), Dewan Revolusi Desa (paling banjak 7 orang), terdiri dari orang-orang sivil dan militer jang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Dewan-Dewan Revolusi Daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah jang bersangkutan, dan jang di Provinsi dan Kabupaten pekerdjaannja dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH) masing-masing, sedangkan di Ketjamatan dan Desa dibantu oleh Pimpinan Front Nasional setempat jang terdiri dari orang-orang jang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve.

V. Presidum Dewan Revolusi Indonesia terdiri dari Komandan dan Wakil-Wakil Komandan Gerakan 30 September. Komandan dan Wakil-Wakil Komandan Gerakan 30 September adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua dewan Revolusi.

VI.Segera sesudah pembentukan Dewan Revolusi Daerah, Ketua Dewan Revolusi jang bersangkutan harus melaporkan kepada Dewan Revolusi setingkat diatasnja tentang susunan lengkap anggota Dewan. Dewan-Dewan Revolusi Provinsi harus mendapat pengesahan tertulis dari Presidum Dewan Revolusi Indonesia, Dewan Revolusi Kabupaten harus mendapat pengesahan tertulis dari Dewan Revolusi Provinsi, dan Dewan Revolusi Ketjamatan dan desa harus mendapat pengesahan tertulis dari Dewan Revolusi Kabupaten.

KOMANDO GERAKAN 30 SEPTEMBER

Djakarta, 1 Oktober 1965.

Komandan : Letnan Kolonel Untung

Wakil Komandan : Brigdjen Supardjo

Wakil Komandan : Letnan Kolonel Udara Heru

Wakil Komandan : Kolonel Laut Sunardi

Wakil Komandan : Adjun Komisaris Besar Polisi Anwas

Diumumkan oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965.

3.`Pada waktu dan ditempat sebagaimana diuraikan diatas, telah ditandatangani sendiri kedudukannja sebagai Komandan gerakan 30 September” merangkap ”Ketua Dewan Revolusi Indonesia” berturut ”Keputusan No 1 tentang susunan Dewan Revolusi Indonesia” dan ”Keputusan No 2 tentang penurunan dan penaikan pangkat” dan telah mengirimkan/ menjuruh mengirimkan untuk disiarkan selalui siaran Sentral Radio Republik Indonesia dengan maksud tudjuan membudjuk masyarakat pada umumnya dan tamtama serta bintara Angkatan Bersendjata Republik Indonesia pada chususnja untuk mendukung Gerakan 30 September.

Isi Keputusan No I dan Keputusan No 2 adalah sebagai berikut:

KEPUTUSAN No. I

TENTANG SUSUNAN DEWAN REVOLUSI INDONESIA

I. Memenuhi isi Dekrit No I tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia, maka dengan ini diumumkan anggota-anggota lengkap dari Dewan Revolusi Indonesia:

1. Letnan Kolonel Untung, Ketua Dewan

2. Brigdjen Supardjo, Wakil Ketua Dewan

3. Letnan Kolonel Udara Heru, Wakil Ketua Dewan

4. Kolonel Laut Sunardi, Wakil Ketua Dewan

5. Adjun Komisaris Besar Polisi Anwas, Wakil Ketua Dewan

6. Omar Dhani, Laksamana Madya Udara

7. Sutjipto Judodihardjo, Inspektur Djenderal Polisi

8. E. Martadinata, Laksamana Madya Laut

9. Dr Subandrio

10. Dr. J Leimena

11. Ir. Surachman

12. Fatah Jasin (golongan Agama)

13. K.H. Siradjudin Abas (golongan Agama)

14. Tjugito (golongan Komunis)

15. Arudji Kartawinata

16. Sjiauw Ghiok Tjan

17. Sumarno S.H.

18. Hartono, Majdjen KKO

19. Sutarto, Brigdjen Polisi

20. Zaini Mansur (Front Pemuda Pusat)

21. Jahja S.H (Front Pemuda Pusat)

22. Sukatno (Front Pemuda Pusat)

23. Bambang Kusnohadi (PPMI)

24. Rahman (Wakil Sekdjen Front Nasional)

25. Hardojo (Mahasiswa)

26. Basuki Rachmat, Majdjen

27. Ryacudu, Brigdjen

28. Solichin, Brigdjen

29. Amir Machmud, Brigdjen

30. Andi Rivai, Brigdjen

31. Sudjono, Major Udara

32. Leo Watimena, Komodor Udara

33. Dr. Utami Surjadarma

34. A. Latief, Kolonel

35. Umar Wirahadikusuma, Majdjen

36. Nj. Supeni

37. Nj. Mahmudah Mawardi

38. Nj. Suharti Suwarto

39. Fatah, Kolonel

40. Suharman, Kolonel

41. Samsu Sutjipto, Kolonel Laut

42. Suhardi (Wartawan)

43. Drs. Sumartono, Komisaris Besar Polisi

44. Djunta Suwardi

45. Karim D.P. (Persatuan Wartawan Indonesia)

II. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua merupakan Presidium Dewan Revolusi Indonesia jang diantara dua sidang lengkap Dewan bertindak atas nama Dewan.

III. Semua anggota Dewan Revolusi Indonesia dari kalangan sivil diberi hak memberi hak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel atau jang setingkat. Anggota Dewan Revolusi Indonesia dari kalangan Angkatan Bersendjata tetap dengan pangkat lama, ketjuali jang lebih tinggi dari Letnan Kolonel diharuskan memakai jang sama dengan pangkat Komandan Gerakan 30 September atau jang setingkat.

KOMANDAN GERAKAN 30 SEPTEMBER Ketua Dewan Revolusi Indonesia

ttd. 148 149

(Letnan Kolonel Untung)

Djakarta, 1 Oktober Diumumkan oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965.

KEPUTUSAN NO.2

TENTANG PENURUNAN DAN PENAIKAN PANGKAT

I. Berhubung segenap kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia pada tanggal 30 September 1965 diambil-alih oleh Gerakan 30 September jang Komandannja adalah perwira dengan pangkat Letnan Kolonel, maka dengan ini dinjatakan tidak berlaku lagi pangkat dalam Angkatan Bersendjata Republik Indonesia jang diatas Letnan Kolonel atau setingkat. Semua perwira jang tadinja berpangkat diatas Letnan Kolonel harus menjatakan kesetiaannja setjara tertulis kepada Dewan Revolusi Indonesia dan baru sesudah itu tak berhak memakai tanda Letnan Kolonel. Letnan Kolonel adalah pangkat jang tertinggi dalam Angkatan Bersendjata Negara Republik Indonesia.

II. Karena pada dasarnja Gerakan 30 September pada dasarnja gerakan dari pada prajurit bawahan, terutama pada tamtama dan bintara, maka dengan ini dinjatakan, bahwa semua tamtama dan bintara dari semua Angkatan Bersendjata RI jang mendukung Gerakan 30 September dinaikkan satu tingkat lebih tinggi dari pada sebelum tanggal Gerakan 30 September 1965.

III. Semua tamtama dan bintara jang langsung ambil bagian dalam gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota Dewan Djenderal pada tanggal Gerakan 30 September 1965 malam di Djakarta, dinaikkan pangkatnja 2 tingkat lebih tinggi dari pada sebelum tanggal Gerakan 30 September 1965.

Komandan Gerakan 30 September/ Ketua Dewan Revolusi Indonesia

ttd. (Letnan Kolonel Untung)

Djakarta, 1 Oktober Diumumkan oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965.

4. Sebagai pemimpin dan pengatur, maka—TERDAKWA—dengan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakannja sebagaimana tersebut diatas telah mewujudkan niatnja untuk menggulingkan kekuasaan jang sjah dengan disiarkannja ”Dekrit No 1”, Keputusan No 1” dan ”Keputusan No 2” pada tanggal 1 Oktober 1965 kira-kira pada djam 14.00 melalui siaran sentral Radio Republik Indonesia di Djakarta, walaupun perbuatan penggulingan pemerintahan Republik Indonesia jang sjah sendiri tidak berhasil, karena hal-hal jang tidak tergantung pada kemauan TERDAKWA sendiri, jaitu karena ”Gerakan 30 September” dengan segera dapat ditumpas dan dilumpuhkan oleh alat-alat Negara jang sjah dan TERDAKWA sendiri malarikan diri kedjurusan Djawa Tengah dan ditangkap kira-kira pada tanggal 13 Oktober 1965 di Tegal, Djawa Tengah.

KEDUA: Bahwa ia—TERDAKWA—pada bulan September 1965 dan permulaan bulan Oktober, setidaknja dalam tahun 1965 di Djakarta, setidak-tidaknja pada suatu tempat dalam lingkungan wilayah hukum Mahkamah Militer Luar Biasa sebagai pemimpin dan pengatur dalam kedudukannja sebagai ”Komandan Gerakan 30 September” dan ketua ”Cenko”, telah memimpin dan mengatur pemberontakan dengan tjara melawan dengan sendjata kepada kekuasaan jang telah berdiri di Negara Republik Indonesia, perbuatan-perbuatan mana secara berturutturut adalah sebagai berikut:

1. Ia—TERDAKWA—pada bulan September 1965 di Djakarta telah menghimpun dan menjusun kekuatan sebesar 5 (lima) bataljon, setidak-tidaknja kekuatan jang besar dan machtig dengan persendjataan jang lengkap.

2. Menjusun kekuatan tersebut diatas dengan susunan organisasi jang terdiri dari”Central Komando” atau ”Cenko” sebagai putjuk pimpinan jang berbentuk suatu dewan, dimana ia—TERDAKWA—duduk sebagai ketua, dan jang membawahkan pasukan Pasopati, pasukan Bimasakti dan pasukan Pringgodani. ”Cenko” bertugas sebagai perentjana, memimpin dan merupakan pimpinan tertinggi dalam gerakan.

3. Ia—TERSANGKA—telah mengatur dengan menetapkan ex Lettu Dul Arief, jang hingga kini belum tertangkap, sebagai komandan Pasukan Pasopati, pasukan mana berkuatan kurang lebih dari 4 (empat) Kompi bersendjata lengkap dan terdiri dari:

a. 1 (satu) Kompi Jon I KK Tjakrabirawa,

b. 1 (satu) Kompi Jon 454

c. 1 (satu) Kompi Jon 530 Para

d. 2 (dua) peleton Brigif I/Djaja

e. Pasukan P.G.T/AURI dengan diberikan tugas melakukan gerakan penjergapan dengan sendjata terhadap:

a) J.M. MENKO HANKAM/KASAB Djenderal A.H. Nasution.

b) J.M. MEN/PANGAD Letnan Djenderal A. Yani dengan berkekuatan untuk masing-masing sebesar 1 (satu) Kompi;

c) Major Djenderal Suprapto Deputy II MEN/PANGAD

d) Major Djenderal Harjono Deputy chusus MEN/ PANGAD

e) Major Djenderal S. Parman ASS. I MEN/PANGAD

f) Brigadir Djenderal Sutojo Inspektur Kehakiman AD

g) Brigadir Djenderal Pandjaitan ASS. IV MEN/PANGAD dengan berkekuatan untuk masing-masing sebesar 1 (satu) peleton, penjergapan dengan sendjata mana telah ditentukan waktu pelaksanaannja jaitu pada hari ”H” dan Djam ”D” waktu-waktu mana telah ditetapkan untuk masing-masing pada tanggal 30 September 1965 dan djam 05.00.

4. Pelaksanaan penjergapan dengan sendjata oleh pasukan Pasopati dengan consigne ”Ambil Djenderal-Djenderal itu djangan sampai ada jang lolos, selandjutnja serahkan ke Basis” telah terdjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 pada waktu matahari belum terbit masih gelap.

5. Sebagai akibat penjergapan dengan sendjata mana telah gugur pada tanggal 1 Oktober 1965.

1. J.M. MEN/PANGAD Letnan Djenderal A. Yani,

2. Major Djenderal M.T. Harjono Deputy chusus MEN/PANGAD,

3. Brigadir Djenderal D.I. Pandjaitan ASS. IV MEN/ PANGAD, akibat peluru-peluru tembakan dengan sendjata api dan/atau luka-luka tusuk dibadan karena benda tadjam.

6. Pada waktu jang kira-kira bersamaan dengan Gerakan pasukan Pasopati, pasukan Bimasakti menduduki dan menguasai dengan kekerasan sendjata daerah sekitar Istana Presiden di Djakarta, komplek Radio Republik Indonesia Djakarta, Djalan Merdeka Barat, dan komplek Telekomonikasi Djakarta Djalan Merdeka Selatan jang kesemuanja merupakan objek-objek vital sehingga mengakibatkan terganggunja/terhalangnja penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia jang sjah.

Lampiran 4

Salinan Berita acara putusan terhadap Untung129 MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

Perkara Pidana

No: BA-03/MB II/U/1966

Demi Keadilan

Berita Atjara

Permusjawarahan Mahkamah

Pada hari ini djam 19.00 hari MINGGU tanggal enam bulan Pebruari (maksudnya bulan Maret) tahun 1900 enam puluh enam, Hakim KETUA dan Hakim KETUA PENGGANTI beserta para hakim ANGGAUTA-MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA jang mengadili perkara Terdakwa__UNTUNG bin SJAMSURI__telah mempertimbangkan hasil pemeriksaan atas terdakwa didalam pengadilan MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA jang telah berlangsung pada tanggal 23 Pebruari 1966 sampai dengan tanggal 5 Maret 1966 bertempat di Gedung BADAN PERENTJANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, djalan Taman Surapati nomor 2 Djakarta telah: mengambil keputusan dengan aklamasi, dimana MAHKAMAH berpendapat, bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam tuduhan golongan A setjara cumulat tuduhan PERTAMA, KEDUA, dan KETIGA, maupun tuduhan KEEMPAT-PRIMAIR (Golongan B) kesemuanja mengingat ketentuan Pasal 64 KUHP.;

Oleh karenanja pula MAHKAMAH mengenjampingkan TUDUHAN KEEMPAT SUBSIDIAIR.

atas dasar keputusan tersebut diangkat angka I MAHKAMAH telah dengan mufakat dalam permusyawarahannja, mengambil keputusan dengan sangat seksama tentang hukuman jang setimpal bagi kesalahan Terdakwa, dan MAHKAMAH Memutuskan. MENGHUKUM TERDAKWA

UNTUNG BIN SJAMSURI

Dengan

hukuman mati

Demikianlah dibuat berita atjara ini dengan mengingat sumpah djabatan masing-masing :

1. LETKOL. CHK SOEJONO WIRJOHATMODJO SH..............................KETUA

2 .LETKOL. UDARA ZAIDUN BAKTI................................ HAKIM ANGGAUTA

3. AKBPOL. DRS. KEMAL MAHISA.................................. .... HAKIM ANGGAUTA

4. MAJOR LOK AL. HASAN BASJARI SH............................ HAKIM ANGGAUTA

5. MAJOR TIT SUGONDO KARTANEGARA SH.................. HAKIM ANGGAUTA

1................................................................................................ 2. .............................................................................................. 154 155

........................(tertanda)

....................... (tertanda)

........................(tertanda)

................... ....(tertanda)

....................... (tertanda)

Berita atjara ini dibuat dengan sebenarnja dan ditutup oleh PANTERA PENGGANTI

DJAKARTA, 6 Maret 1966 PANTERA PENGGANTI ttd.

(O.E. Manoppo Bc HK.) LETDA CKH—NRP. 6132542

INDEKS

A

Abdul Haris Nasution 2, 30, 32, 41, 44, 49, 53, 66-69, 72, 83, 85-89, 91, 92, 105, 111, 112, 125, 152 Achmad Sukendro 88 Adolf Baars 7 Adolf Hitler 84 Ahmad Husein 71, 72, 75 Ahmad Soekendro 101 Ahmad Yani 40, 41, 79, 80, 81, 83, 86, 88, 90-92, 104, 105, 113, 152 Alimin 36, 47 Ali Sadikin 118, 123 Amir Syarifudin 23, 36, 37, 38, 39-44, 49, 50, 51, 52, 55, 148 Anthony Dake 93, 96, 100

B

Bambang Soepeno 102 Benedict Anderson 52 Bergsma 7 B. Karamoy 17 Bonar Simatupang 44

C

Charles van der Plas 37 Cipto Mangunkusumo 13, 1921, 118

D

David Charles Anderson 49, 52 Djaelani 69, 70 DN Aidit 45, 78, 79, 96, 98, 99, 101 Dul Arif iv, 101, 105, 107

E

E. Ganda 17

G

G 30 S 48, 52, 78, 95, 97, 99, 107 Gatot Subroto 40, 41, 50, 68, 118 Gooszen 22

H

Harjono 51, 141, 152, 153 Hartono 86, 114 -121, 130, 148 H. Pua 17 Hutapea 99

I

Ibnu Hajar 57, 62, 63 Ibrahim Adji 114

K

Kahar Muzakar 57, 60 - 62 Kartosuwiryo 60, 61 Kawilarang 24, 26, 29, 61 K. Kondongan 17

L

Latief 95, 99, 101, 109, 148 Leimena 105, 106, 147 Loloan 2, 17, 33

M

Madiun Affair 49, 52, 77, 125 Mamuaya 32 Mangundap 33 Marjuki 57, 58 Maruto Darusman 36, 51

Maulwi 95, 99, 105, 106, 127 Merapi Merbabu Complex (MMC) 53-57 M. Kuagouw 17 MT Haryono 105 Muhammad Hatta 2, 43, 49, 51, 53, 55, 58, 71, 72, 97 Mulyadi 119, 120 Musso 36, 50, 51, 53 M Yasin 120

O

Oei Gee Hwat 51

P

Panjaitan 84, 105, 113, 126 Paraja 24, 29 Pono 78

R

Rewang 98 R. Hartono 116, 120 Ruth McVey 78

S

Sabur 95, 106 Salendu 2, 17, 31, 33, 34, 35 Sardjono 51 Sarwo Edhi Wibowo 86, 91 Setiadjit 36 Simbolon 70, 71 Sjam Kamaruzaman 78, 79 Slamet Riyadi 58, 126 Sneevliet 7 Soeripno 36, 51 Soewarno 103, 105, 106

Subandrio 45, 147 Subiakto 23 Sucipto 43 Sudigdo 48 Sudirman 43, 68, 69, 84, 126 Sudisman 96 - 99 Sudomo 118 -120 Suharto 48, 64, 81, 86, 98 100, 111 - 120, 126, 127 Suherman 18, 79, 129 Sukarno 5, 38, 42, 43, 45, 46, 59, 66 - 79, 81- 94, 96 - 98, 100, 102 - 104, 106, 107, 109, 110, 114 - 120, 122 Sukatno 99, 148 Sukirno 102 Sumitro Joyohadikusumo 75 Sumual 73, 74, 75, 76 Supardjo 95, 107, 111, 114, 146, 147 Suparjo 98, 99, 107 - 110, 112 Suradi Bledeg 54, 55, 56, 102 Suroto Kunto 43 Susanto 106 Susilo Bambang Yudhoyono 91 Suwondo 67, 68 Syahrir 37

U

Untung 5, 48, 78, 79, 81, 87, 89, 93 - 98, 99 - 102, 105 - 110, 112, 115, 126, 137, 141, 146, 147, 149, 150, 154

Z

Zulkifli Lubis 41, 68

PETRIK MATANASI

(Kelahiran Balikpapan, 1983) kerap mengaku pemerhati sejarah militer Indonesia. Alumnus SMAN 2 Balikpapan. Pernah kuliah Sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta. Sudah menulis beberapa judul buku dan artikel tentang sejarah militer Indonesia. Buku-buku yang sudah terbit: Westerling: Kudeta Yang Gagal (Media Pressindo, 2007); KNIL (Koninklijk Nederlandsche Indische Leger): Bom Waktu Tinggalan Belanda (Media Pressindo, 2007); Pasukan Komando: Pasukan Hantu Pengukir Sejarah Indonesia (Media Pressindo, 2008); Peristiwa Andi Azis: Kemelut Bekas KNIL di Sulawesi Selatan(Media Pressindo, 2009); Pemberontak Tak Selalu Salah (Indonesia Buku, 2009). Sejarah Tentara (Narasi, 2011).

Saat ini masih suka berkelana untuk menulis buku.

CP: 085879822184. Email: [email protected].

TROMPET BOOK

Adalah penerbit kecil alternatif di Jogjakarta. Bukubuku yang kami terbitkan adalah buku-buku sejarah. Khususnya sejarah Indonesia. Naskah-naskah yang Trompet Book sajikan adalah naskah-naskah dengan tema-tema unik. Ini semua karena nusantara eksotik, punya sejarah panjang dan menarik.

Buku ini bukan satu-satunya produk Trompet Book yang ditulis oleh Petrik Matanasi. Tidak lama lagi, akan terbit buku-buku lain seperti: Pribumi Jadi Letnan KNIL (yang selesai ditulis 2009); Tentara (yang) Merah di Indonesia (yang selesai ditulis 2010); Para Komandan di Nusantara (yang selesai ditulis 2011) dan Orangorang Indonesia Versus Tentara Fasis (yang selesai ditulis 2011).

Kedepannya, Trompet Book akan menerbitkan naskahnaskah dari kawan-kawan sejarawan muda seperti Kuncoro Hadi, Reni Nuryani, dan lainnya. Trompet Book berharap bisa terus menjadi corong bagi sejarawan muda Indonesia dari berbagai bidang kajian untuk berkarya secara Indie.

Kunjungi blog kami Istori van Nusantara di : http://petrikmatanasi.blogspot.com. Saran dan Kritik silahkan kirim ke: [email protected] atau [email protected]. No yang bisa dihubungi: 085879822184