Baca PDF (OCR): Menentang Peradaban: Pelarangan Buku di Indonesia

MENENTANG PERADABAN

ELSAM denrnt

Pelarangan Buku di Indonesia

Jaringan Kerja Budaya

1'.llENENTANG PERAL>ABAN

Pelarangan Buku di Indonesia

Jar1n1a1 larJa Bodaya

MlENEN1rANG JPJEJRA~A~BA'-N

Pelarangan Buku di Indonesia

Menenmng Peradaban: Pelarangan buku di Indonesia - Cet. 1. - Jakarta: FlSAM 1999

181 him. : 1 cm ISBN 979 8981-06-5

1. Buku - Sensor. L Jaringan .Kcrja Budaya

323.443

MENENTANG PBRADABAN Pelarangan Buku di Indonesia

Cetakan pertama,Juli 1999

Penulis

Jaringan .Kcrja Budaya

Desain cover

P. Budi S. (Rumah Condet)

Tataletak

Bonk

Se111Ra pe111rbita11 HSAMtlitledikasika11 klpada para hrban pela11ggara11 hakasasi 111a11Rsia, s1/ai11 sebagai bagia11 tlari Rsaha pe111a}Ra11 da11 perlintlRnga11 hak.asasi111a11Rsia di lnd011esia

Pen er bit

l.embaga Studi dan Advokasi Masyarakat (El.SAM) JI. Siaga Il No. 31, Pasar Minggu,Jakarta 12510 Telp. (021) 797.2662, 7919.2519, 7919.2564 Faes. (021) 7919.2519 E-mail: [email protected] dan advokasi@:ad.netid

DAFTARISI

Daftar Isi BABI Pengantar ke Persoalan 1 BAB II Rezim Pelarangan Hukum clan Negara 11 BAB ill Mekanisme dalam Praktek Kasus-kasus Pelarangan 47 BAB IV 'Meluruskan' Masa Lalu dan Sikap Politik 71 BABV Orde baru P<;>lisi Moral Pelarangan Buku-buku 'J orok' 97 BAB VI Mengekang Imajinasi Pelarangan Karya Sastra dan Penulisan Kreatif 107 BAB VII 125 Penutup dan Rekomendasi Lampiran 133

Dari Penerblt

C D monolog betjudul "'Raja Rim.ha" karya seniman Butet Kertarajasa clilarang beredar oleh Lembaga Sensor dan Film (LSF). Pelarangan itu patut mem.buat kita bertanya k~ali tentang reformasi, terutama penghargaan terhadap kemerdekaan menyatakan pendapat atau kebebasan berekspresi. Kemerdekaan menyatakan pendapat atau berekspresi adalah dasar utama bagi kehidupan ekonomi-politik dan sosial-budaya yang demokratis. Reformasi yang digerakan sekarang oleh para orang muda, dan kelompok sosial lainnya tujuannya tak lain adalah mencari, menciptakan, dan menegakkan praktek ekonomi-politik dan sosial-budaya yang demokratis itu. Maka dari itu terjadinya pelarangan edar sebuah hasil karya seni yang merupakan ekspresi kultural dan politis dari penciptanya dalam merespon perkembangan ekonomi-politik dan sosial-budaya saat ini tak lain adalah sebuah kenyataan yang dikategorikan melanggar hak asasi manusia, terutama kemerdekaan menyatakan pendapat sebagaimana yang dinyatakan pasal 19 Deklarasi Universal Heil< Asasi Manusia.

Pelarangan sebuah hasil karya, baik seni mau pun ilmiah, di Indonesia tentu bukan terjadi pada diri Butet saja, melainkan telah sering kali terjadi. Dengan demikian pelarangan hasil karya telah memUiki sejarah yang cukup panjang dalam peta perpolitikan Indonesia. Oleh karena itu ELSAM mencoba melakukan studi yang berfokus mengulas dan mengkaji bagaimana proses pelarangan itu bisa terjadi dan apa dampaknya terhadap kehidupan kultural masyarakat Indonesia, terutama penghargaan terhadap hak asasi manusia. Lebih jauh buku ini mengulas mengapa pelarangan-pelarangan peredaran buku terus terjadi di republik ini tanpa ada kekuatan yang bisa menentangnya. Dalam buku ini juga diperlihatkan pertautan antara produk-produk hukum dan lembaga-lembaga hukum dengan sistem kontrol yang dijalankan oleh rezim untuk mempertahankan dominasi atas masyarakat. Jalinan kuasa antara lembaga, produk hukum, dan rezim itulah yang menghadirkan rezim pelarangan dengan pembenaran "ketertiban umum" dan atau "keselamatan negara". Di sini kita melihat bahwa hukum sebagai produk dari jalinan kekuasaan tidak penah berwatak netral, melainkan selalu berwatak dominasi dalam mengatur hubungan negara dan masyarakat.

Dalam buku ini relasi dan dominasi kekuasaan itu dilihat dalam rangkaian dan proses pelarangan buku yangterjadi sepanjang ORBA. Dari herbagai kasus pelarangan buku itu terlihat bahwa pelarangan b~ bukan 'penyimpangan' atau 'tindakan di luar prosedur'. Melainkan seluruh pelarangan itu adalah prosedur utama rezim untuk mengontrol masyarakat agar tidak berpikir, berpendapat, dan bertindak di luar 'kebenaran' yangtelah digariskan oleh rezim. Sekaligus pelarangan itu merepresentasikan berbagai macam kepentingan yang ada sehingga tak heran jika terjadi sebuah pelarangan buku atau kontroversi dalam penerbitan buku terjadi aksi dukung-mendukung oleh sebagian kelompok masyarakat yang kepentingan a tau kebobrokannya tertelanjangi. Bahkan tak jarang pula intimidasi dan teror hadir menekan penulis. Di sini bisa kita pahami pelarangan buku atau kemerdekaan menyatakan pendapat adalah tak lain hukum mati bagi pikiran dan mengkomunikasikan pemikiran.

Di sini kita juga perlu sadar bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat atau kebebasan berekspresi itu tentu bukan kebebasan yang menghancurkan kebebasan orang lain. J adi bukan fitnah a tau hasutan yang murahan. Menyadari itu, melalui penerbitan buku ini ELSAM mengajak semua pihak untuk betpikir dan bertindak lebih jernih demi menghargai kemerdekaan menyatakan pendapat atau kebebasan berekspresi ini. Karena para rezitn otoriter tak jarang menjadikan kemerdekaan berpendapat ini sebagai kambing hitam kegagalannya dalam menjalankan pemerintahan. Atau mengajak semua pihak menghargai kemerdekaan menyatakan pendapat ini agar tak mudah terjerembab ke dalam pola pikir hasut dan fitnah.

Melalui terbitan ini ELSAM berharap memberikan sumbangan yang berarti bagi usaha memperjuangkan kemerdekaan menyatakan pendapat atau kebebasan berekspresi kepada khalayak pembaca. Sebagaimana selama ini diperjuangkan oleh kelompok mahasiswa dan pro-demokrasi lainnya demi memperluas ruang gerakan kemerdekaan menyatakan pendapat. Apalagi saat ini kecenderungan pemerintahan Habibie untuk mengekang kemerdekaan menyatakan pendapat itu kian kentara dan bertambah kuat meskipun ia melonggarkan penerbitan pers. Tetapi produk hukum (UU) yang dibuat kian memperkuat kecenderungan kembalinya politik otoriter yang membatasi kemerdekaan menyatakan pendapat itu. Misalnya diberlakukannya UU Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum dan clibahasnya RUD Keselamatan dan Keamanan Negara oleh DPR atas permintaan Panglima TNI/Menteri Pertahanan dan Keamanan. RUU KKN bukti nyata atas pembatasan kemerdekaan menyatakan pendapat itu, karena dalam RUU ini pihak militer kian berperan besar dalam mengendalikan kehidupan sosial-budaya masyarakat dengan memberlakukan situasi darurat di suatu wilayah atau provinsi. Dengan kata lain jalan ke kemerdekaan menyatakan pendapat yang permanen masih jauh dan panjang. Oleh karena itu mari kita sama-sama berusaha menentang pembatasan atas hak menyatakan pendapat itu. Selamat membaca. •

Jakarta, September 1999

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

BAB I

PENGANTIB KE PERSlllAN

I erangkat dari pengalaman buruk dalam Perang Dunia Kedua, di mana umatmanusia menjadi korban ketidakbebasan yang berakibat futal, negara-negara pemenang perang beranggapan bahwa penyelesaian krisis yang menyudahi perang tersebut, harus mencakup kornitmen petlindungan hak asasi manusia. Dengan begitu, tidak ada negara yang dapatmemperlakukan warganya sewenang-wenangsepe.tti tetjadi di Jerman pada masa kekuasaan Adolf Hitler - dan berdalih mengatakan bahwa semua itu adalah urusan dalam negeri yang ti.dak dapat dicampuri pihak lain. Perwujudan komitmen ini tampak dengan dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia melalui sidang ketiga Ma.jells Umum PBB pada tahun 1948.1 Para peserta sidang secara terbuka mengatakan bahwa rumusan deklarasi itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman perang yang baru saja berlalu. Charles Malik, wakil dari Lebanon dalam sidang itu misalnya mengatakan bahwa deklarasi terse but diilhami oleh perlawanan terhadap doktrin barbar Nazisme dan fusisme.

Kebebasan ekspresi adalah salah satu topik penti.ng yang dibicarakan dan kemudian tercantum sebagai pasal 19 deklarasi itu. Titik berangkatnya bukanlah gagasan absttak ten tang kebebasan, ta pi sekali lagi pengalaman sejarah hidup di bawah fasisme Jerman. Setelah ditunjuk menjadi kanselir, Hitler membubarkan &ichstag, dan praktis melumpuhkan seluruh sistem dan mekanisme perwakilan. Pemerintahan selanjutnya dikendalikan melalui dekrit kanselir, yang memberi kekuasaan pada lembaga eksekutif untuk membredel pers, membubarkan pertemuan atau aksi massa, menangkap para pembangkang semaunya dan dengan sendirinya meniadakan hak-hak sipil yang dijamin konstitusi. Hanya dalam beberapa bulan setelah berkuasa, Hitler menghapus semua hak-hak demokratik seperti kebebasan berpendapat dan ekspresi, kebebasan berkumpul dan berserikat. Segala bentuk perlawanan dipatahkan dengan kekerasan yang dibenarkan oleh dekrit-dekrit ciptaannya sendiri. Pengalaman buruk inilah yang menjadi salah satu alasan panitia perumus menerima rumusan pasal 19 deklarasi tersebuttanpa banyak berdebat

Di masa selanjutnya, pemikiran bahwa wilayah kebebasan ekspresi dan berserikat harus dibebaskan dari campur tangan negara, digabungkan dengan paham liberalisme bahwa kehidupan masyarakat niscaya memerlukan kebebasan semacam itu agar setiap orang dapat terlibat dalam pembentukan wacana dan kegiatan publik. Dalam khazanah pemikiran hak asasi manusia, kebebasan ekspresi dan berserikat dikenal sebagai kemerdekaan sipil (civil liberties). Konsep ini meliputi dua hal, yaitu kebebasan setiap orang untuk berpikir atau menganut paham tertentu, dan adanya ruang publik untuk mengekspresikan pikirannya.

Dalam sidang Majelis Umum PBB itu terjadi perdebatan singkat tentang apakah hak-hak itu juga berlaku bagi pengikut fasisme, yang berpotensi menggunakan kebebasan untuk menghancurkan kebebasan orang lain. Walaupun secara implisit semua pihak sepakat bahwa kebebasan itu tidak diberikan untuk menghancurkan kebebasan orang lain, naskah deklarasi dibiarkan tidak menyinggung masalah itu. Kebebasan ekspresi clan batasan-batasan yang mungkin dikenakan · terhadapnya diatur lebih rind dalam Kovenan Intemasional Hak-hak Sipil dan Politik 1966 (pasal 19), yang menyatakan:

1) Setiap orang berhak mempunyai pendapat tanpa dicampurtangani.

2) Setiap orang berhak menyatakan pendapat; hal ini mencakup kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas, baik secara lisan · · maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni, a tau melalui sa.mna lain menu.tut pilihannya sendiri.

3) Pelaksanaan hak:-hak yang diberikan dala~ ayat 2 pasal ini diserta.i berbagai kewajiban.dan tanggung jawab khusus. M'aka dari.itu dapat dikenakan pembatasan tertentu, tetapi hal demilcian hany1'- boleh ditetapkan dengan undang-undang dan sepanjang cliperlukan, untuk: , .

a) Menghormati. hak atau nama orang lain; . ,

b) Menjaga keamanan nasional atau keterti.bap. umum ataµ, kesehatan atau kesusilaan umum.

Rumusan ini dianggap pencapaian maksimal karena tetap memberi perlindungan pacla seti.a_p orang unhik berpikir be~as, :walatipu~ membuka kemungkinan pacla pihak lain untuk Illengenakan pembatasan clengan syarat-syarat tertentu. Jika dipisahka~ 'clati isi ko~erian yang lain, maka pasal ini seakan masih me~.beri kesenipata1:,1 bagi pemerintahan yang otorii:er untuk menafsirkan ~yat 3 mt;nurut kehenclaknya sencliri. Arti.nya batasan clan. pengerti.an 'ke!l,manan nasional' a tau 'keterti.ban umum' sekalipun melalui un4ang-undang, clirumuskan menurut kehenclak penguasa, Di sinilah cara .pandang positi.vistik terhaclap hukum clan hak asasi manusia, yang berkutat pacla batasan-batasan hukum yang kaku, hams dilampaui. Kebebasan dan begiru pula batasan-batasan terhadapnya, ti.dak pemah muncul dalam situasi hampa ( vac 1111 m), ta pi justru sebaliknya clalam masyarakat yang penuh clengan ketegangan clan perbeclaan kepentingan. Hanya clengan cara panclang seperti. ini stucli hak asasi manusia clapat memperlih!ltkan bahwa ba~yak pelanggaran -yang sanga.t brutal sekalip\Jn - clilakukan atas nama unclang-undang.

• Dalam gerakan hak asasi manusia masakini, nia~ala.hkebebasan

ekspresi menclapat perhati.an serius, sebagai prasyarat unW:k meraih hak clan kebebasan lainnya. Ada satu kesimpulan umum. clatibetbagai varian gerakan ini bahwa pelanggaran kebebasan ek~presi tlgak· dapat ditelaah hanya berclasarkan standar-stanclar hak asasi manusia a tau hukum yang kaku. Pendekatan yang legalistik seperti ini mungkin dapat mengidentifikasi produk hukum apa saja yang dilanggar, tapi tidak dapat menjelaskan bagaimana pelanggaran dapat terjadi, dan mengapa situasi seperti itu terus berlanjut. Studi ini berangkat dari pemikiran bahwa perangkat hukum dan lembaga yang menjatuhkan vonis pelarangan, adalah bagian da.ri sistem kontrol yang lebih luas, dan tidak be bas dari kepentingan a tau netral. Sering juga dikatakan bahwa sistem kontrol ini semata-mata melayani kehendak seseorang a tau sekelompok tertentu, yang berarti tindak pelarangan buku adalah akibatinstruksi pihak yang diganggu kepentingan atau kenyamanannya. Studi ini memperlihatkan bahwa kepentingan yang diganggu oleh terbitnya sebuah buku tidak hanya satu, melainkan banyak dan beragam. Seluruh kompleks kepentingan dan kenyamanan pihak yang berkuasa kemudian dirumuskan dalam berbagai konsep seperti 'ketertiban umum' a tau 'keamanan nasional'.2

Pada bagian awal akan diuraikan berbagai produk hukum yang mengatur pelarangan buku di Indonesia, untuk melihat batas-batas legal yang ditetapkan oleh penguasa. Ada dua hal yang dibicarakan di sini. Pertama, sebagai salah satu tugas studi hak asasi manusia, adalah melihat seberapa jauh persesuaian a tau pertentangan batas-batas itu dengan p.rinsip kebebasan ekspresi yang dijamin dalam instrumen hak asasi manusia intemasional. Kedua, melihat hubungan masing-masing produk hukum - sebagai legal expression da.ri hubungan kuasa antara negara clan masyarakat - dengan konteks sosial-politik yang

PENGANTAR KE PERSOALAN 5

melahirkannya. Pembicaraan selanjutnya tentang lembaga-lembaga yang melakukan pelarangan buku. Perhatiannya tidak terbatas pada wewenang masing-masing lembaga seperti diatur oleh undang-undang, ta pi juga tumpang-tindih wew~nang dan campur tangan pihak lain dalam kasus-kasus pelarangan. Kompleks huhungan di antara berbagai pihak yang menentukan pelarangan sebuah buku, dalam studi ini disebut rezim pelarangan. Konsep ini terutama membantu pandangan melampaui batasan-batasan hukum dan memahami berbagai 'penyimpangan' a tau 'tindakan di luar prosedur' sebagai bagian dari mekanisme kontrol itu sendiri. Mekanisme kontrol tersebut berpengaruh besar terhadap kehidupan budaya dan intelektual masyarakat Karena tidak ada ukuran yang pasti tentang apa yang boleh clan apa yang tidak, maka penulis, penerbit clan percetakan menciptakan 'aturan' sendiri-sendiri yang berfungsi menyensor pikiran sebelum dilemparkan kepada khalayak. Gejala ini diperkuat ?leh 'mekanisme tersembunyi', seperti intimidasi terhadap penulis, 'budaya telepon' dan berbagai tindakan non-legal oleh aparat pelarangan.

Bagian selanjutnya berbicara tentang kasus-kasus pelarangan pada masa Orde Baru yang akan memperlihatkan bentukrezim pelarangan itu dalam kenyataan. Uraiannya bukan hanya sejauh mana proses pelarangan buku tertentu memenuhi aturan hukum yang berlaku, tapi juga bagaimana bermacam kepentingan masuk dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak. Sejak pelarangan massal November 1965, sudah ribuan buku yang dinyatakan terlarang, clan kurang dari sepersepuluh yang resmi melalui surat keputusan Jaksa Agung. Tentu tidak semua kasus pelarangan dapat diuraikan di sini. Karena itu dipilih beberapa kasus yang mengundang kontroversi clan relatif tercatat dengan baik. Kontroversi di sekitar pelarangan adalah wilayah yang tepatuntuk mengamati cara kerja rezim pelarangan yang sesungguhnya, dan terlihat bahwa surat keputusan Jaksa Agung kadang hanya merupakan visum bagi korban pembunuhan pikiran oleh pihak lain.

• Studi tentang pelarangan buku di Indonesia sampai saatini masih sangat terbatas jumlahnya. Salah satu. di antaranya, dan mungkin yang paling komprehensif, adalah Pelarangan Buku di Indonesia oleh Minanuddin, yang ditulis untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Perpustakaan di Universitas Indonesia pada tahun 1992. Karya ini di samping memberi uraian tentang berbagai aspek pelarangan buku, juga menyertakan daftar buku yang dilarang semasa Orde Baru (sampai tahun 1992). Sudah ten tu keseluruhan isinya menjadi sumber yang berharga bagi penulisan studi ini. Disertasi Zubaidah Isa, Printing and Publishing in Indonesia, yang ditulis tahun 1972, adalah sumber informasi yang cukup bermanfaat tentang warisan-warisan kolonial dalam mekanisme pelarangan buku di masa Orde Baru. Keterangannya tentang perkembangan kegiatan penerbitan di Nusantara juga membantu memahami bahwa pelarangan buku, sekalipun hanya terhadap. satu judul, bisa sangat besar artinya bagi sebuah pererbit Studi lain yang juga berguna adalah IchtisarSedjarah Sastra Indonesia, karya Ajip Rosidi yang membahas masalah pelarangan di masa pemerintahan Soekarno dan memuat informasi tentang pelarangan sejumlah besar karya sastra di awal pembentukan Orde Baro. Semuanya merupakan studi yang penting dipelajari untuk memahami situasi penerbitan di Indonesia dalam lintasan sejarah, walaupun berangkat dari pendekatan dan penekanan yang berbeda-beda.

Hambatan terhadap kebebasan ekspresi di Indonesia sudah lama menarik perhatian lembaga-lembaga hak asasi manusia intemasional. Amnesty International sejak tahun 1970-an secara berkala menerbitkan laporan tentang orang-orang yang ditahan karena keyakinan dan pikirannya (prisoners of conscience) maupun pelanggaran hak asasi manusia lain yang berurusan dengan kasus pembatasan kebebasan ekspresi. Human Rights Watch/Asia (sebelumnya Asia Watch) yang bertempat di New York juga mengeluarkan sejumlah laporan tentang keadaan hak asasi manusia di Indonesia, dan hampir selalu menyertakan satu bah tentang kebebasan ekspresi, termasuk pelarangan buku. Sejak pembredelan tiga media bulan Juni 1994, sejumlah lembaga hak asasi manusia internasional mulai menambah perhatiannya terhadap Indonesia, khususnya dalam hal kebebasan ekspresi. Menyusul pembredelan

PENGANTAR KE PERSOALAN 7

itu pada November, Article 19 International Centre Against C~nsorship yang berpusat di Inggris menerbitkan laporan The Press Under' Siege: Censor.ship in Indon.esia, yangmemberi uraian ringkas tentailg la tar belakang, urutan kejadian dan akhir da.ri:pembredelan ti.ga media terse but Di bagian awal dijelaskan secara ringkas bagaimana hukum dan prakteknya di masa Orde Baru ini menghambat kebebasan ekspresi, · ·khususnya terhadap pers. Pada waktu kurang lebih bersamaan, PEN, International yang berpusat di .Amerika Serikat menerbitkan laporan tentang situasi kebebasan ekspresi di Indonesia, dengan tekanan pada para pengarang eks tahanan politi.k, mulai dari Pramoedya Ananta Toer sampai Rendra, dan sejumlah orang yang masih mendekam di tahanan .. I.aporan yang berjudul Censorship, Silence a1tdShado111play, tnenelaah pengaruh sensor terhadap para penulis; penyunting, kritikus, mahasiswa, pendidik dan pembaca. Dari wawancam mendalam dengan berbagai kalangan, terlihat bahwa berbagai hambatan kebebas~n ekspresi mulai dari sensor teks sampai hukuman penjara, mencipta~an ketakutan, sensor-diri (self-censorship) di satu sisi, ta.pi juga perlawanan di sisi lain.

Di dalam negeri, juga ada beberapa lembaga yang relatif teratur menyusun laporan tentang pembatasan kebebasan ekspresi di Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YIBHJ) hain:pit selalu memasukkan masalah kebebasan ekspresi sebagai bagian dari laporan tahunan yang diterbitkan sejak tahun 1979~ Cabang-cabang lembaga ini, seperti IBH Surabaya juga bebempa kali membuat lapo'ran terpisah tentang situasi hak asasi manusia di masing-masing daemh, termasuk pelanggaran terhadap kebebasan ekspresi. Setelah pembredelan Juni 1994, ada beberapa lembaga lain yang mengangkat masalah ini, juga dari perspektif hak asasi manusia, seperti Aliansi Jurnalis Independen dengan jurnal Independen yang kemudian juga menjadi korban bredel. Keterangan yang lebih rinci tentang cara ketja, mekanisme sensor dalam kenyataan diperoleh dari berbagai ca ta tan dari a tau tentang korban pelarangan semacam ini, HB Jassin misaliiya memberi keterangan bermanfaat melalui kumpulan Surat-surat 1943- 1983, yang diterbitkan tahun 1984. Bahan ini menjadi penting karena b'erbicara tenmng tiga zaman dengan mekanisme kontrol yang berbedabeda. Kumpulan tulisan Moch tar IM bis Warta111an Jihad, yang disunting oleh Attnakusumah, juga memuat sejumlah keterangan ten tang praktek sensor dan pelarangan di masa pemerintahan Soekamo dan di masa Orde Baru.

Data tentang jumlah dan judul buku yang dilarang agak sulit diperoleh. Daftar yang disusun dan dilampirkan di bagian belakang studi ini disusun dari berbagai sumber yang berbeda. Daftar yang disusun l\.finanuddin dalam skripsinya sangatmembantu, karena juga mencantumkan tanggal dan ringkasan alasan pelarangan setiap buku, seperti yang tercantum dalam surat-surat keputusan Jaksa Agung.3 Perpustakaan Nasional, yang selalu menerima surat-surat keputusan pelarangan buku, secara berkala menyusun Daftar Buku-Buku Tedarang di Perpustakaan Nasional RI walau tidak diedarkan untuk umum. Suratkabar dan majalah berita juga penting karena menyertakan komentar-komentar di sekitar pelarangan buku yang diberitakan. Majalah berita mingguan Tempo termasuk yang paiing sering memuat berita-berita pelarangan sejak tahun 1971 termasuk perbedaan pandangan antara pemegang kuasa dan korbannya. Beberapa ahli atau komentator juga memberikan pendapat mereka melalui kolom-kolom majalah itu, yang kemudian dicabut hak hidupnya oleh pemerintah tahun 1994. Suratkabar harian, tentunya juga sumber yang penting, karena hampir selalu memberitakan pelarangan buku oleh Kejaksaan Agung. Di samping itu juga dimasukkan perdebatan di antara para ahli dan pihak berwenang mengenai pelarangan buku, terutan;ia di sekitar kasus-kasus pelarangan yang menonjol. Belakangan ini dunia penerbitan diramaikan oleh pers alternatif, yang diterbitkan oleh

PENGANTAR KE PERSOALAN 9

organisasi non-pemerintah a tau independen. Pers ini hampir selalu memasukkan berita-berita pelarangan buku dengan uraian yang cukup tentang latarbelakang, dan tanggapan dari para korban. Beberapa yang terkemuka dan juga menjadi sumber studi ini adalah Ka bar Dari Pijar, Suara In de pen den, JiaRdan sejumlah besarpel'S mahasiswa dari berbagai kota. ~

• Menguatnya perhati.an terhadap masalah kebebasan ekspresi, ti.dak dapat dilepaskan dari meningkatnya tuntutan akan demokratisasi di Indonesia. Kriti.k terhadap rendahnya jaminan terhadap kebebasan itu, seperti. dicerminkan oleh banyaknya pelarangan buku sampai saat ini, adalah satu bagian saja dari kritik terhadap kecenderungan otoriteryang lekat pada pemerintahan Orde Baro. Ada beberapa karya yang membantu penulisan studi ini, khususnya untuk menempatkan masalah pelarangan buku dalam konteks menguatnya sistem kontrol pikiran dan hubungannya dengan perkembangan masyarakat. Kumpulan tulisan State and Civil Society in Indonesia, yang disunting Arief Budiman, memuat telaah-telaah yang menerangi tumbuhnya kecenderongan otoriter di masa Orde Baro, muncul dan menguatnya sistem kontrol di berbagai bidang, serta dinamika hubungan antara negara dan masyarakat Ditunjukkan antara lain bahwa kecenderungan otoriter ini diwarisi dari para pemegang kuasa sebelumnya, dan ditunjang oleh basis sosial-ekonomi yang membuatnya laten dalam birokrasi negara. Beberapa studi dalam kumpulan itu membantu menerangi bagaimana birokrasi dalam bidang apapun menentukan ukuran dan nilainya sendiri, tanpa adanya kontrol yang efektif dari masyarakat

Ada dua reaksi pejabatpemerintah saatmenanggapi kritik tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparatnya. Pertama, menganggap bahwa tindakannya bukan meropakan pelanggaran, clan sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas atau 'keamanan dan keterti.ban'. Pemyataan ini sering muncul dalam kasus-kasus pelarangan buku, pengadilan terhadap orang a tau kelompok yang berpikir kritis atau pembredelan media massa. Reaksi kedua, mengakui adanya pelanggaran, tapi menganggapnya sebagai 'penyimpangan dalam PFo.sedur'. 4 Argumentasi seperti ini dipakai dalam kasus-kasus p elanggaran hak asasi manusia yang bera t (gross h 11 man rights viola - lions), seperti pembunuhan diluar hukum a.tau penganiayaan. Bebempa ttilisan dalam kumpulan itu membantu melihat bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia bukan sua tu 'penyimpangan• dari sistem, tapi ·bagian dari proses konsolidasi pem:erintahan dan usaha me_mpertahankan kekuasaan.

. . Pelara,pgan buku biasanya tidak dianggap sebagai 'penyimpangan' oleh aparat yang melakukannya, tapi sebagai bagian dari usaha menjamin 'sta.blitas nasional' atau 'keamanan dan ketertiban'. Konsepkonsep itu dianggap sebagai bua.h kesepakatan masyarakat yang '~iwakili' oleh DPR Banyak ilmuwan dan akti.vis yang mengkriti.k sistem pemilihan umum dan perwakilan karena tidak dapat m~nj~nkan fungsinya dengan sempurna. Dengan kata lain kebebasan ekspresi, artinya bebas dari berbagai bentuk pelamngan atau hambatan, hampir ti.qak _terpikirkan tanpa terpenuhinya kemerdekaan sipil (civil liberties) lainnya. Perjuangan menegakkan kebebasan ekspresi dengan begitu ~dak dapat dilepaskan dari amh petjuangan demokrati.sasi yang lebih luas. Dan uraian be.rikut dihampkan dapat membantu menerangi arah itu. •

REZIM PDARANGAN HmM DAN BAM

Di masa Orcle Baro kegiatan politik yang bertentangan dengan <garis' pemerintah dianggap sebagai sebuah kejahatan, sama halnya seperti perampokan a tau pencurian yang_ diat;iir clalam Ki.tab Undang-Unclang Hukum Piclana. Puluhan orang yang giat menyuarakan pikiran politi.knya menjacli korban clan clijerat clengan 'pasal-pasal penyebar kebencian' (haatzaai artihlen). Pasal-pasalini ditetapkan pada zaman kolonial oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melindungi penguasa dari perlawanan rakyat bumiputra. Dua pasal di antaranya, yaitu pasal 153 bis clan 161 bis dan ter yang mengerikan, dicabut pada tahun 1946 ketika pemerintahan Republik yang masih muda memberlakukan kembali kitab undang-unclang hukum pidana Hindia Belanda dengan seclikit perubahan. Dalam sidang-siclang pam korban haatzaai artikelen beserta pengacara mereka berulangkali mengkritik penggunaan pasalpasal warisan kolonial, sebagai tinclakan yang tidak patut 1 Amatironis menurut mereka, bahwa di zaman ini pemerintah Orde Baro justru menerapkan pasal-pasal yang pernah dipakai penguasa kolonial untuk membelenggu kemerdekaan.

Para ahli hukum umumnya mendukung panclangan itu, clan mengatakan bahwa pasal-pasal tersebut sudah kehilangan basis legitimasinya, baik dari segi sosio-historis maupun yuridis; apalagi kalau dilihat dari perspektifhak asasi manusia intemasional. Seperti diuraikan di bagian sebelumnya, seluruh napas dari instrumen hak asasi manusia internasional berasal dari kritik yang mendasar dan menyeluruh terhadap pengalaman masyarakat-masyarakat yang berada di bawah kekuasaan rezim totaliter. Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik - yang mengatur masalah kebebasan berbicara, berpikir dan berpendapat - menyebutkan 'keamanan nasional' sebagai batasbatas yang boleh dijaga oleh pemerintahan, ta.pi sama sekali tidak disir;iggung masalah 'kewibawaan pemerintah' atau 'kehormatan Presiden'. Artinya kritik terhadap pimpinan negara, sekalipun sangat tajam dan mendasar, patutmendapatperlindungan hukum, sejauh tidak bersifat mencemarkan nama baik a tau mengganggu haknya sebagai manusia.

Pasal-pasal penyebar kebencian itu hanya beberapa dari sekian banyak warisan kolonial di dalam sistem hukum Indonesia masakini. Melihat bahwa aturan hukum adalah legal expression dari hubungan kuasa antara negara dan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan itu belum mengalami pergeseran yang berarti. Dalam kasus 'pasal-pasal penyebar kebencian' ada pendapatyang keras mengatakan bahwa pergantiannya tidak lebih dari sekadar nama saja, 'Raja/Ratu' diganti 'Presiden' dan 'Kerajaan' diganti. 'Republik'. Negara tetap berada pada posisi mendominasi, sementara masyarakat luas dalam posisi didominasi. Peralatan represif dipakai untuk mempertahankan dominasi ini, dan berkembang semakin canggih seiring terjadinya perlawanan dari masyarakat. Haatzaai artikelen dipakai untuk menghukum kalangan pergerakan yang menentang kekuasaan kolonial, tapi maksud sebenarnya ti.dak lain untuk meredam perlawanan secara menyeluruh. Aturan yang sama kemudian dipakai oleh pemerintah Orde Baru umumnya terhadap akti.vis mahasiswa dan pemuda.

Walau dari segi insti.tusi ada kesejajaran, kepenti.ngan yang dilindungi oleh perangkat-perangkat negara ti.dak sepenuhnya sama. Pertanyaannya kemudian, kepentingan apa yang sesungguhnya dilindungi oleh perangkat represif negara? Pertanyaan itu dengan sendirinya melampaui penjelasan legal-formal yang ada di bagian konsideran produk-produk hukum, bahwa peralatan represifdibuatuntuk melindungikepentingan bersama, atau dalam pernyataan lebih abstrak 'menjaga stabilitas nasional'. Juga sudah umum diketahui bahwa perumusan 'stabilitas nasional' biasanya dilakukan secara sepihak oleh pemegang kuasa, bukan melalui cara-cara yang demokratis seperti pengumpulan pendapat umum. Dalam konteks pelarangan buku, pertanyaannya lebih spesifik: kepenti.ngan apa yang sebenarnya dilindungi oleh rezim pelarangan dengan segala perangkat birokrasi dan aturan hukumnya?

Beberapa pandangan yang dikemukakan dalam studi-studi kriti.s tentang Indonesia, dapat membantu menerangi persoalan ini.2 Pada dasarnya semua studi mengakui bahwa negara memainkan peran penti.ng dalam kehidupan masyarakat. Di masa Orde Baro, gaya Demokrasi Terpimpin yang memberi wewenang besar pada lembaga eksekutif tetap dipertahankan. Partai-partai politik dan dewan perwakilan cenderung menjadi pelengkap sistem politi.k, dan sejak awal ti.dak memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya pemerintah membantu pembentukan otganisasi-otganisasi korporatis dan terus mendorong organisasi independen untuk betgabung dalam ~adah tunggal'. Di sisi lain kekuasaan birokrasi negara makin besar, sekaligus makin terpusat di tangan badan-badan militer. Jabatan-jabatan sipil yang penting diisi oleh personel militer, terutama yang berkaitan dengan pengawasan dan kontrol, mulai dari ti.ngkat departemen, kantorwilayah, gubemur samp.ai bupati.. Cara lain adalah membuat lembaga-lembaga baru, seperti rapat, forum a.tau badan koordinasi, yang memberi ruang bagi intervensi dalam pengambilan keputusan. Lembaga lain yang tidak kalah pentingnya adalah

Kopkamtib, yang memiliki kekuasaan nyaris ti.dak terbatas untuk 'memulihkan keamanan dan ketertiban'. Oleh para pengendalinya negara kemudian dianggap berdiri di atas perbedaan politik dan kepentingan; sebuah senjata ampuh untuk membenarkan tindakan clan· nienekan para pembangkang.

Pembentukan lembaga kontrol sedemikian rupa tidak lain untuk menjaga hubungan dominasi di dalam tiap orde. Dalam khazanah pemikiran politik, pelarangan buku termasuk tindakan reptesifkarena membuntungi hak seca.ra paksa melalui surat keputusan dan aturan tertentu. Dengan demikian seluruh peralatan dan perlengkapannya dikategorikan sebagai peralatan koersifnegara (coercive state apparatus) karena memiliki kekuatan memaksa, clan dibedakan dari peralatan yang bekerja di tingkat ideologi atau kesadaran (ideological apparatus). Peralatan ini bekerja untuk menciptakan konsensus dalam masyarakat bahwa orde a tau tatanan yang sedang berjalan adalah yang terbaik, clan untuk itu perlu dijaga keamanan dan ketertibannya. Dengan lembaga semacam inilah setiap pikiran a tau ekspresi yang 'berbeda' dapat dijaga· agar ti.dak berkembang menjadi - dalam rumusan BP-7 - ancaman, gangguan,. hambatan dan tantangan (AGED). Sebagian peneliti berpendapat bahwa semua ini dilakukan birokrat Orde Baru untuk mempertahankan kepentingan mereka sendiri, sementara lairinya berpandangan bahwa birokrasi diciptakan untuk melindungi kepenti.ngan ekonomi dan politi.k tertentu. Diskusi di atas sampai saat ini masih terus berlanjut. Untuk studi ini, cukup dikatakan bahwa penggunaan peralatan represi( seperti pelarangan buku, tidak langsung mencerminkan kepentingan sosial-politik seseorang, sekelompok a tau kalangan tertentu. Pelarangan buku lebih mungkin dipahami sebagai upaya kontrol terhadap masyarakatsecara menyeluruh, dan kepentingan yang dilindungi oleh upaya kontrol ini tidak pernah tunggal. Secara umum bisa dikatakan bahwa kontrol ini dipakai untuk melindungi kepentingan bersama para pemegang kuasa di segala bidang, yang tidak menginginkan perubahan berarti. yang rriengancam keduduka.n clan dominasi politiknya. ~l ini dapat dilihat dalam kasus-kasus pelarangan yang dibahas dalam bab berikut.

Dalam studi atau komentartentang pembatasan kebebasan ekspresi di Indonesia sering muncul kesimpulan bahwa tindak pelarangan adalah produk kesewenang-wenangan penguasa yang tidak peduli hukum, atau bahkan menginjak-injak hukum. Dengan kata lain pemegang kuasa yang menjatuhkan larangan telah bertindak menyimpang dari aturan yang berlaku atau membelokkan hukum untuk kepenti.ngan lain di luar keadilan. Uraian di bawah tentang hukum clan lembaga pelarangan menunjukkan bahwa penggunaan peralatan represif seperti birokrasi pelarangan, tidak bergerak secara liar tanpa kontrol, tapi justru dibatasi oleh hukum clan lembaga pelarangan itu sendiri .

........ SISlem lllllrll: war11an lalaolal Bagi llarlerlaDISlm

Di bagian awal bah ini disinggung sepintas tentang warisan kolonial di dalam sistem hukum Indonesia dewasa ini. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, ahli hukum clan pemimpin Republik tidak punya banyak pilihan kecuali mengambilalih nyaris seluruh produk hukum dari tatanan yang mereka tentang, clan memperbaiki sebisanya beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dengan alam kemerdekaan. Istilah 'raja/ ratu' diganti 'presiden' clan beberapa pasal yang pemah dipakai untuk menjegal kaum pergerakan seperti pasal 151bis,161 bis dan 161 ter, dicabut tahun 1946, tapi pada dasarnya seluruh strukturnya yang cenderung mengekang masyarakat, tetap dipertahankan. Hambatan mengubah undang-undang yang sesuai dengan alam kemerdekaan juga terletak pada ide negara kesatuan dan republik itu se.ndiri, altemati.f terhadap hukum kolonial yang bersifat nasional adalah hukum adat yang bersifatlokal. Di samping itu para praktisi hukum clan pejabat negara yang baru di masa itu hanya mengenal warisan kolonialisme, dan sedikit bersinggungan dengan hukum adat. Semua itu yang membuat para pemimpin mempertahankan status quo hukum sambil menunggu waktu yang tepatuntuk memecahkan persoalan tersebut secara mendasar. Para pemimpin republik juga mengambilalih seluruh bangunan birokrasi negara Hindia Belanda berikut para pamong praja a tau pangreh praja yang telah menguasainya selama setidaknya satu generasi. Dalam pasal IIAruran Peralihan UUD 1945 tercantum: 'segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini'. Di masa kemudian hal ini menjadi problem karena kekuasaan peralatan negara yang begitu besar dan dalam beberapa hal terasa mendesak kepenti.ngan rakyat sendiri. Di masa kemerdekaan, terutama pada periode Demokrasi Terpimpin, jalur birokrasi ini dibuat makin padat dan kompleks, sehingga watak otoriter yang melekat pada dirinya juga makin mengental. Dan bangunan inilah yang kemudian diambilalih oleh pemerintahan Orde Baru dengan cita-cita dan watak kepemimpinan yang berpeda.

Dalam pembatasan ekspresi, negar11 .. kolonial mewariskan Persbreide/ordon nan tie 1930 yang pada. zamannya menjadi senjata menakutkan bagi aktivis pei:gerakan dan para pemimpin pers. Peraturan ini kemudian dicabut atas kesepakatan hampir semua pihak pada tahun 1950-an, terutama karena dianggap tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan yang justru menghai:gai kebebasan pers. Produk-produk hukum yang penting mengenai pelarangan buku dan kebebasan ekspresi secara umum diciptakan pada masa pemerintahan Soekarno. Pada tanggal 14 September 1956, KSAD Mayjea AH Nasution mengumumkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer No. PKM/001/9/1956. Dalam peraturan itu dikatakan:

'Melarang mentjetak, menerbitkan, menjatakan akan datangnja, menawarkan, menjiarkan, menempelkan, memperdengarkan, a tau memiliki tulisan-tulisan, gambar-gambar, klise-klise dan lukisan-lukisan yang memuat atau mengandung ketjamanketjaman, persangkaan (insinuaties), bahkan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, sesuatu kekuasaan atau sesuatu madjlis umum, a tau seorang pegawai negeri pada waktu a tau sebab mendjalankan peketjaan dengan sjah, lain dari itu memuat atau mengandung pula pernjataan permusuhan, kebencian atau penghinaan, di antaranya terhadap golongangolongan penduduk; seterusnja tulisan-tulisan itu memuat beritaberita a tau pemberitahuan-pemberitahuan jang menerbitkan keonaran di kalangan rakjat'

Aniran terse but tidak hanya berlaku bagi penerbit a tau penulis buku, tapi juga percetakan dan agen penyalur seperti toko buku. Batas-batas 'penghinaan' a tau 'menerbitkan keonaran' pun tidak jelas, dan memberi keleluasaan tafsir bagi pemegang kuasanya, yaitu .Angkatan Darat

Pada pertengahan tahun 1950-an fudonesia memang dilanda krisis politik, seperti janih-bangun kabinet dan menajamnya ketegangan di antara pemimpin sipil dan militer. Pamflet dan selebaran, baik dari kalangan sipil maupun militer, yang mengecam keras korupsi di dalam kabinet-kabinet, beredar di mana-mana. Pada awal tahun 1956 muncul gerakan Assaat (bekas menteri dalam negeri) yang menuntut kebijakan ekonomi yang langsung menguntungkan orang-orang bumiputra menghadapi dominasi keturunan Cina. Berbagai penerbitan secara terbuka mengungkap sentimen anti-Cina, sementara selebaran dengan isi yang sama beredar di seluruh negeri. Pada saa t yang sama terjadi tindak kekerasan terhadap penduduk keturunan Cina, yang menciptakan kerusuhan berskala kecil di beberapa wilayah. Berbagai gerakan di luar Jawa menuntut otonomi lebih luas dan pemerataan pendapatan nasional yang selama itu terkumpul di pusat Wujud gerakan ini mulai dari pembentukan organisasi kesukuan yang secara terbuka menyatakan permusuhan antarsuku, perlawanan bersenjata seperti di Aceh pada tahun 1953, dan 'subversi ekonomi' seperti penyelundupan oleh militer di Sulawesi.

Aturan ini sebena~ya lebih tertuju pada pers, yang pada ~huntahun ini memberitakan segala kejadian, mulai dari tindak korupsi sampai pertentangan di nibuh militer, secara terbuka. Banyak penerbitan pers yang masih merupakan organ partai-partai politik, dan karena itu membuka halaman-halamannya untuk polemik antarpemimpin dan juga kritik keras dari partai masing-masing terhadap kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah sebaliknya mengecam pers karena 'menyebarkan berita bohong' dan 'menciptakan keresahan'. Salah sani korban pertama aturan ini adalah Mochtar I..nbis yang memimpin harian Ind o 11 e sia "Raja. Sebelumnya pemimpin redaksi Bin ta 11 g Ttm 11 r yang berhaluan kiri dijebloskan ke dalam penjara selama sebulan karena mengkritik JusufWibisono, seorang pimpinan Masyumi. Wewenang pelarangan pada masa ini juga tidak jelas, karena hampir setiap instansi keamanan mengambil tindakan sendiri-sendiri. Ta pi peraturan KSAD itu kemudian lebih jauh melibatk.an Angkatan Darat dalam sistem kontrol, dan sebaliknya menutup kemungkinan terbentuknya mekanisme independen yang melibatkan masyarakat, apalagi pengarang dan penerbit

Perlawanan terhadap pemerintah pusat semakin terbuka pada tahun 1957. Dewan Banteng yang dibentuk oleh perwira-perwira Divisi Ban~eng seperti Letko! Ahmad Husein dan Kolonel Simbolon, mengumumkan pengambilalihan pemerintahan sipil dan pemberlakuan keadaan darurat di Sumatra Utara dan Barat Di Sumatra Selatan berdiri Dewan Revolusi Garuda di bawah pimpinan pejabat Panglima Barlian. Tindakan serupa dilakukan Kolonel Abimanyu, Panglima Kalimantan, yang memerintahkan penangkapan atas semua menteri dan pejabat pemerintah yang memasuk daerah di bawah komandonya. Beberapa bulan kemudian menyusul Panglima Tentara Indonesia bagian Tunur, Letkol Sumual, yang menyatakan wilayahnya dalam keadaan darurat perang dan mengangkat dirinya sebagai penguasa perang setempat Para pemimpin perlawanan ini menyatakan perlunya otonomi yang lebih luas bagi wilayah-wilayah diluarJawa, dan juga pergantian kabinetAli Sastroamidjojo yang dilanda korupsi dan m ism an agem en tyang fatal.

Di bawah tekanan semacam itu, pada tanggal 14Maret1957 pagi hari, Ali Sasttoamidjojo mengumumkan pembubaran kabinetnya. Sekitar 30 menit kemudian diumumkan keadaan darurat perang oleh pemerintah. Dasar yang digunakan adalah Staatvan Oorlog en Be leg Ordon nan tie 19 3 9, se buah warisan kolonial yang lain. Aturan ini dipakai karena undang-undang keadaan daruratyang disebutkan di dalam UUDS 1950 tidak pemah dirancang. Pasal 11 ketentuan ini mengatakan:

(1) Kuasa militer berhak untuk mengadakan peraturan pembatasan perihal mep.cetak, menerbitkan, mengumumkan, menyainpaikan, menyiarkan, menemp.elkan, memperdagangkan a tau memiliki tulisan-tulisan, gambar-gambar, kilseklise dan lukisan-lukisan, atau melarangnya sama sekali antara satu dan lainnya.

(2) Kuasa militer berhak juga untuk menutup percetakanpercetakan.

Keputusan itu adalah langkah untuk memperkuat kembali pemerintahan pusat yang semakin merosot wibawanya akibat perlawanan-perlawanan itu. Beberapa perubahan kecil, seperti mengubah istilah staatvan oorlog (keadaan perang) menjadi keadaan darurat, dilakukan pada bulan Desember 1957, tanpa mengubah substansi aturan terse but Nasib dunia penerbitan di bawah keputusan ini makin memburuk, karena para penguasa militer di mana-mana dengan leluasa dapat mengambil tindakan yang dirasa perlu untuk membungkam pers. Fnggak Bahau'ddin, yang menggantikan Mochtar l.ubis memimpin Indonesia F.aja ditangkap clan diinterogasi oleh Polisi Militer atas perintah Komando Militer Jakarta Raya, beberapa hari setelah keputusan itu dikeluarkan. Tanggal 24 April 1957 suratkabar itu bersama Ped om an clan Bin tang Tim 11r ditutup selama hari oleh penguasa militeryang sama. Di Surabaya tetjadi penangkapan terhadap pemimpin redaksi TrompetMasjarakatyang ~emudian dijebloskan ke penjara oleh penguasa militer selama satu bulan, karena dituduh 'menghina pemerintah'. Tuduhan itu berlaku bagi pers yang menerbitkan berita tentang militer tanpa merujuk ke sumber yang berwenang atau bagian penerangan militer sendiri. Para penguasa militer, terutama di Jawa, membuat aturan-aturan sendiri sebagai turunan dari ketentuan undang-undang darurat Peraturan Angkatan Darat No. 6/KKD/57 misalnya melarang pemuatan berita tentang Angkatan Darat yang tidak berasal dari sumber-sumber yang berwenang. l\1asih ada serangkaian ketentuan lain yang kadangkala berlaku lokal clan sangat bergantung pada penguasa militer setempat Menjelang Pemilihan Umum 1957, redaksi Indonesia 'Raja, Bin tang Tim 11r clan Harian F.aijat dipanggil Komando Militer Jakarta Raya karena melancarkan kampanye partainya melampaui batas waktu. Bulan

Septembed957, ketik.a berlangsung Musyawarah Nasional di Jakarta, penguasa militer membredel sepuluh suratkabar harian seperti Harian Ra ltjat, Indonesia Raja, Bin tang 1i11111 r, dan A a di serta tiga kanlDr berita besar, termasuk .At ta ra.

Krisis yang dihadapi pemerintah karena pemberontakan di daerahdaerah, secara bertahap coba diatasi. Bulan September 1957 diselenggarakan Musyawarah Nasional yang menghadirkan tokohtokoh dari berbagai daerah, termasuk mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Musyawarah itu kemudian disusul dengan pembentukan Panitia Tujuh yang antara lain memutuskan memberi pengampunan terhadap .para pemberontak, dan daerah-daerah diberi keleluasaan lebih besar untuk mengelola masalah-masalah ekonomi. Para perwira pembangkang dikura.ngi kekuasaannya dengan pemecahan wilayah militer atau pemindahan, sementara komando dipusatkan di tangan Markas Besar Angkatan Darat (MB.AD). Lembaga inilah yang juga memainkan peran penting selama periode krisis itu untuk menentukan pelarangan-pelarangan buku. Pada tahun 1959, karya Pramoedya Ananta Toer, Hoa Kiau dilndonesia, dinyatakan terlarang dan disusul penahanan terhadap pengarangnya selama satu tahun. Setahun kemudian, brosur Dem olerasi Kita karangan Mohammad Hatta yang sudah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden juga dilarang. Brosuritu adalah tanda dukungan Hatta terhadap liga Demokrasi yang dibentuk beberapa saatsebelumnya, berisi kritik tajam terhadap pribadi Presiden Soekamo. Brosur itu langsung dinyatakan dilarang, dan Hamka sebagai pimpinan Pan dji Masja rahi tyang pertama kali memuat naskah itu ditangkap, sementara majalahnya dilarang.

Tindakan-tindakan MB.AD makin keras setelah meletusnya pemberontakan PRRI/Permesta. Peraturan tentang Keadaan Darurat Perang 1939 adalah legitimasi hukum bagi lembaga militer itu untuk mengambil peran lebih besar dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Di dalam situasi tanpa pertempuran (staatvan beleg) militermemiliki berwenang mengubah ketentuan peraturan umum dan mengambil ti.ndakan apapun untuk mengatasi situasi. Dalam keadaan perang (staat van oorlog) maka yang berlaku sepenuhnya hukum militer, clan se~ua aturan lain dapat dikesampio,gkan. Seluruh tindakan militer ini mendapat dµkungan dari Soekamo yang mengangkat dirinya sebagai Penguasa Perang Tei:ti~ggi sehari setelah diberlakukannya keadaan darurat. Mekanisme otoriter yang menjadi cikal bakal Demokrasi Terpimpin dua tahun kemudian sudah terbentuk. Tentang perkembangan ini seorang peneliti menulis: 'Dari segi hukum, Soekamo clan Nasuti.on telah berkomplot untuk membengkokkan undangundang. Dari segi politik, komplotan mereka telah menggariskan pola bagi kerjasama selanjutnya untuk mengubur sistem parlementer.'3

Dalam pengendalian barang cetakan, termasuk pelarangannya, partai-partai memang tidak berperan apa-apa. Partai yang merasa terganggu oleh kehadiran penerbitan tertentu hanya dapat mengadukannya kepada penguasa militer setempat atau Kejaksaan Agung, ta pi tidak punya daya untuk ikut campur dalam kep,utusan pelarangan. Masyumi misalnya pada bulan April 1957 mengadukan Bintang Timur kepada Kejaksaan Agung karena menuduh partai terse but memiliki rekening gelap di bank dengan jumlah uang yang besar. Sebaliknya partai-partai juga tidak punya daya untuk menghentikan atau menggagalkan pelarangan terhadap buku atau penerbitan yang mereka keluarkan. Posisi penerbitan partai-partai ini makin digencetmelalui Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 5/ 1960, yang sekalipun tidak pernah dipakai untuk melarang buku, sangat m~mba tasi ruang gerak mereka.

Peo..aap.an Pr1Slden No. 4/1918

Produk terpenting dari periode ini adalah Penetapan Presiden No. 4/1963:' Ada satu hal yang perlu dibicarakan sebelum masuk ke penjelasan lebih mendalam, yakni soal status hukum dari. penetapan presiden ini sendiri.. Di kalangan ahli hukum Indonesia, terjadi perdebatan tentang sah tidaknya penetapan-penetapan presiden ini. I.Debby lDqman misalnya melihat bahwa penetapan ini - seperti juga Penetapan Presiden No. 11/1963 yang kemudian menjadi UU No. 11/ Pnps/1963 tentang kegiatan subversi - tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Alasan utamanya karena penetapan presiden lahir dalam situasi darurat clan berdasarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga penetapannya juga tidak memiliki dasar hukum. Alasan lain yang cukup penting, dalam UU No. 5/1969 yang menjadikan penetapan presiden itu undang-undang, dinyatakan bahwa undang-undang itu bersifat sementara clan memerlukan perbaikan. 5 Artinya sekalipun merupakan hukum positi( undang-undang itu selalu terbuka bagi penyesuaian berdasarkan usulan-usulan baru dari DPR

Penetapan ini dikeluarkan tanggal 23 April 1963, dengan latar berakhirnya 'kerjasama' Soekarno clan Nasuti.on dalam melahirkan sistem yang otori.ter, clan meningkatnya pertentangan yang ta jam antara pemerintahan Soekarno clan Angkatan Darat. Soekarno mendapat dukungan dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu jumlah anggotanya mencapai jutaan clan Partai Nasional Indonesia (PNI), pemenang Pemilihan Umum 1955, dan partai-partai nasionalis kerakyatan lainnya, seperti Partindo. Di dunia internasional, pemeri.ntahan Soekarno mendapat dukungan dari negara-negara blok sosialis di Eropa dan Asia Timur. Banyak kebijakan, setidaknya di tingkatgagasan, mengacu pada pengalaman negara-negara blok sosialis ini serta beberapa negara Dunia Ketiga yang oleh Soekarno disebut 'new emergingforces'. Untuk sementara kemenangan politik dapat dipelihara, clan pemerintahan ini mulai melancarkan kampanye antiimperialis di seluruh penjuru. Di bidang kebudayaan, dilancarkan kampanye menentang pengaruh imperialisme dalam kehidupan masyarakat lndonesia.6 Banyak pelarangan, bahkan pembakaran buku terjadi dalam rangkaian kampanye ini, terutama buku-buku yang dianggap menyebarkan pandangan liberal. Sasaran utamanya adalah perpustakaan dan lembaga kebudayaan asing seperti USIS di Jakarta dan Surabaya, serta lembaga a tau individu yang dianggap 'kaki-tangan imperialis'.

Angkatan Darat merapatkan barisan, mengkonsolidasi penguasa.,. penguasa militer di daerah, dan mendapat dukungan dari berbagai partai politik yang anti-komunis. Sekalipun kekuatannya sangat berkurang akibat kampanye 'ganyang Malaysia'.pada tahun 1964 clan beberapa tindakan politik lainnya,. MB.AD masih mampu mempertahankan sejumlah institusi penting di tingkat kabupaten yang menjadi jalan untuk memperkuat basis-basis pertahanannya di daerah. Pada tanggal 14 September 1964 Soekarno membentuk Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah (Pepelrada) untuk memimpin kampanye 'ganyang Malaysia' di tingkat propinsi dan kabupaten. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini kerap menjatuhkan larangan pada buku-buku tertentu dan membubarkan pertemuan yang dianggap menghalangi jalan revolusi Indonesia.

Alergi terhadap barang cetakan dari luar negeri paling baik dipahami dalam kerangka Perang Dingin. Seperti dlsebutkan di atas, pemerintahan Soekamo berusaha membangun hubungan kuatdengan negara-negara sosialis, sehingga dengan sendirinya menghadapi.Amerika Serikatyang sampai pada puncak-puncak ketegangannya dengan negaranegara ters~but. Untuk menghadapi gerak yang m~kin condong ke kiri, Amerika Serika t secara aktif memberi dukungan pada pihak militer dan sipil yang menentang pemerintahan Soekamo, mulai dari bantuan dana sampai senjata.7 Suasana ini menjadi latar keputusan-keputusan penting di sekitar penguatan lembaga konttol. Dalam konsiderans Penetapan Presiden no. 4/1963 dikatakan:

1. bahwa bamng-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu kerertiban umum akan membawa pengaruh buruk rerhadap usaha-usaha mencapai tujuan revolusi, karena itu perlu diadakan pengamanan rerhadapnya;

2. bahwa dianggap perlu Pemerintah dapat mengendalikan pengaruh asing yang disalurkan lewat barang-barang cetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeli, dalam angka menyelamatkan jalannya Bevolusi Indonesia

Ada kesepakatan umum, paling tidak di antara kekuatan-kekuatan yang dominan saat itu, bahwa buku-b.uku dari negara-negara Barat merupakan gangguan bagi 'tujuan revolusi;, sehingga tidak jarang kampanye pelarangan a tau pembredelan dipimpin oleh partai atau organisasi massa, sekalipun diakhiri dengan eksekusi oleh pihak pemerintah. Dalam penjelasan atas penetapan itu diberikan beberapa definisi 'ketert:iban umum':

Pengertian 'mengganggu ketertiban umum' haruslah dihubungkan dengan dasar-dasar tata-rertib kehidupan dari Rakyatdan Negara pada suatu saat Mer:usak kepercayaan Rakyat terhadap Revolusi, Sosialisme dan Pemimpin Nasional adalah contoh terkemuka akan tetapi tidak satu-satunya dari pengertian mengganggu ketertiban umum. Tulisan-tulisan dan gambar yang merugikan akhlak dan memajukan pencabulan adalah contoh jenis lain dari pengertian tersebut ..

Pasal 1 ayat (1) penetapan tersebutmelimpahkan wewenang melarang buku clan pendefinisian 'ketertiban umum' kepadaJaksa .Agung dan menghapus semua ketentuan lain yang berkenaan dengan pelarangan buku (pasal 10). Sekalipun begitu, suasana yang tidak menentu saatitu menciptakan tumpang-tindih wewenang, dan sampai akhir pemerintahan Soekarno Kejaksaan .Agung lebih menjadi pelaksana dari garis-garis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Pihak militer melalui Pepelrada masih menjatuhkan larangan dengan ukurannya sendiri, satu gejala yang tetap bertahan sampai masa Orcle Baru. Dari praktek-praktek pelarangan saat itu tetlihat bahwa Jaksa Agung sangat dipengaruhi oleh perkembangan di dalam masyarakat, dan tidak menerbitkan pemikirannya sendiri tentang 'ketertiban umum'.

Bagaimanapun, ada dua konsekuensi penting dari penetapan itu, menyangkut wewenang Kejaksaan .Agung dalam pelarangan buku. Pertama, hampir seluruh mekanisme untuk melarang diserahkan pembentukannya kepada Kejaksaan .Agung. Pasal 2 penetapan tersebut mensyaratkan semua penerbit dan percetakan untuk mengirim contoh cetakan kepada kejaksaan setempat, paling lambat 48 jam setelah dicetak, berarti tetap memegang prinsip represi~ bukan preventi.£8 Jaksa Agung juga berwenang memeriksa seluruh barang cetakan yang datang dari luar negeri, menilai isinya dan menjatuhkan larangan beredar di Indonesia. Penyitaan baning cetakan yang telah dilarang dilakukan oleh Kejaksaan, bekerjasama dengan polisi a tau aparat keamanan yang 'mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum' (pasal 6).

Pemusatan wewenang di tangan Jaksa .Agung tanpa melibatkan lembaga lain juga menyulitkan masyarakat untuk memeriksa kembali konsepkonsepnya tentang 'ketertiban umum'. Kedua, dengan menunjuk Jaksa .Agung sebagai pihak yang berwenang, maka pelarangan buku langsung dikendalikan di tingkat nasional. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, hal ini tidak menguntungkan karena meniadakan perbedaan-'perbedaan yang ada.

Penetapan itu juga pada dasamya hanya memungkinkan Kejaksaan Agung menjatuhkan larangan terhadap barang cetakan yang sudah beredar. Penulis, penerbit dan percetakan dengan begitu tidak dikenakan sanksi apapun jika 1J1enerbitkan buku yang kemudian dinyatakan terlarang. Bagi penulis, keadaannya agak berbeda, karena masih berlakunya ha a tz.a a i a rtilee le 11 yang mencantumkan 'menyiarkan kebencian melalui tulisan' sebagai tindak pidana. Waiau begitu kedudukan penulis dan dua lembaga lainnya tetap lemah di hadapan undang-undang ini, terutama karena tidak ada mekanisme membela diri sebelum sebuah buku dilarang. Umumnya Jaksa Agung mengeluarkan keputusan pelarangan lebih dulu baru memanggil penulis a tau penerbit untuk diinterogasi. Baru belakangan, dengan berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ada kemungkinan bagi korban pelarangan untuk menuntut balik, dan baru Wimanjaya Kliotohe, pengarang buku Prima Dosa, yang pernah berusaha menempuh jalur itu.

Setelah perubahan politik di tahun 1965, kekuasaan Soekamo secara bertahap dikurangi, dan berakhir secara dramatis dengan pemberhentian dirinya sebagai presiden pada tahun 1967. Angkatan Darat praktis menjadi kekuatan tunggal, sebagai organisasi yang paling solid, setelah Partai Komunis Indonesia dan sayap kiri dari partaipartai nasionalis berhasil dilumpuhkan. Birokrasi negara dengan cepat 'dibersihkan' melalui pemecatan dan penangkapan terhadap puluhan ribu orang, dengan tuduhan 'diduga tetlibat G-30-S/PKI'. Para tertuduh ini kemudian menjadi tahanan politik (ta pol) selama bel;tsan tl.huµ di penjara-penjara di seluruh Indonesia. Tindak pelarangan pertama dalani periode krisis ini dilakukan Menteri Pendidikan Dasar dari Kebudayaan pada tanggal 30November1965, sekitar satu bulan setelah Angkatan Daratmulai mengµasai keadaan. Dalam bagian konsiderans <:l,ikatakan:

Bahwa untuk mengadakan tindak landjut di dalam usaha menumpas gerakan ·apa jang menamakan dirinja 'Gerakan 30 September' khususnya di bidang mental ideologi, dipandang perlu melarang buku-buku peladjaran, perpustakaan dan kebudajaan yang dikarang oleh oknumoknum dan anggota-anggota Ormas/Orpol jang dibekukan untuk sementara wakti.i kegiatannja. 9

Instruksi itu kemudian diperluas jangkauannya kepada buku yang dikarang oleh sejumlah nama yang dicantumkan dalam lampiran, sehingga dengan sendirinya jumlah buku yang dilarang membengkak. Para penerima instru~si juga ditugaskan meneliti kepustakaan yang ada dan menambahkan daftar pengarang dan judul buku yang dilarang. Dalam waktu singkat angka buku yang dilarang terus bertambah, sehingga diperkirakan mencapai 2000 judul. Ini adalah pelarangan massal terbesar yang pemah tetjadi dalam sejarah Indonesia.

I.embaga terpenting dalam periode transisi ini adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang dibentuk tanggal 10Oktober1965. I.embaga ini memiliki wewenang besar untuk mengambil tindakan apa saja dalam rangka 'memulihkan keamanan dan ketertiban'. Kopkamtib juga dapat menggunakan semua peralatan represif dan aparat pemerintah lain yang ada untuk menjalankan tugasnya tanpa terkecuali. Dalam kasus pelarangan buku, dengan sendirinya Kopkamtib memiliki wewenang untuk memberi instruksi pada Kejaksaan Agung menjatuhkan larangan, jika tidak melakukannya sendiri. Semua saluran media dikontrol dengan ketat, karena semua usaha penerbitan dan percetakan hams mendapat izin dari lembaga ini dan bisa dicabut sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih <lulu. Untuk mengawasi penerbitan khususnya, dibentuk Tun Penelitian Karya Tulis yang juga bertugas memberikan masukan kepada Jaksa Agung dalam hal pelarangan. Kekuasaan yang seakan tidak terbatas ini diakui sendiri. oleh Kepala StafKopkamtib Jendral Yoga Sugama (1978- 1983), What! would like to say is this: the position is given to me has never had any precedent in any country, not before. The precedent111asd11ring Himmler's time and 111asgiven by Himmler f!ic ]- on fy with a great difference -thatHim 111 leris doing itsubjectivefy, because he has the power to do thatand he ispo111erf11lman 111ho can make do anything on earth, responsible to Hitlerhimse!f. While me, I am doing this and like to be responsible to the parliament and the government 10

Kejadian-kejadian di tahun 1965 berpengaruh besar terhadap pem~rintah Orde Baru. Setelah berhasil menyingkirkan kalangan kiri secara fisik dari lembaga-lembaga negara, .Angkatan Darat dan elemenelemen pendukung Onie Baru lainnya, mengambil sejumlah keputusan penting menyangkut pelarangan buku. Salah satunya adalah Tap XXY / MPRS/1966 yang membubarkan PKI dan melarang ajaran-ajaran Marxisme-1.eninisme/Komunisme. Sekalipun hanya ditujukan kepada anggota PKI. a tau penganut Marxisme-1.eninisme/Komunisme, ketetapan ini menjadi alat penting untuk mengontrol masyarakat secara keseluruhan. Karena tidak ada kejelasan atau definisi pengertian 'Marxisme-1.eninisme/Komunisme', maka selalu terbuka kemungkinan tetjadinya tafsir sesuai kepentingan politik pihak yang kemudian menggunakan ketetapan itu sebagai senjata. Di samping itu, ketetapan terse but terbukti sangat berguna untuk menyusun berbagai aturan yang pada dasarnya mengekang kebebasan ekspresi dan kebebasan berkumpul masyarakatluas, bukan hanya anggota PKI a tau pengikut

'Marxisme-Leninisme/Komunisme'.

Dalam periode ini juga pemeri.ntah Orde Baru mengubah kebijakan luar negeri.nya menjadi condong ke negara-negara Barat Di tahun-tahun pertama berdiri konsorsium pemerintah-pemerintah Barat untuk membantu pembangunan di Indonesia. Bagi yang mengalami zaman ini, tentunya masih ingat 'susu Amerika' dan segala barang-barang bantuan yang dikirim untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Sebaliknya hubungan dengan negara-negara sosialis menjadi tegang, sekalipun negara-negara ini ti.dak memberi.kan dukungan terhadap Gerakan 30 September secara terbuka. Hubungan diplomati.k dengan RRC diputus karena dicurigai mendukung PKI melancarkan Gerakan 30_September 1965, dan gedung kedutaannya di Jakarta dibakar. Tindakan ini disusul dengan pelarangan terhadap perayaan orang-orang Cina seperti. Cap Go Meh, dan pengganti.an isti.lah 'TI.ongkok' serta 'TI.onghoa' secara resmi diganti menjadi 'Cina'. Aparat keamanan membentuk lembaga dan unit-unit khusus untuk menangani masalah Cina baik di dalam maupun luar negeri. Bakin misalnya membentuk Badan Koordinasi Masalah Cina, sementara di dalam Kopkamtib masalah Cina - khusus dalam hubungannya dengan komunisme - ditangani Dinas Penelitian Masalah-masalah Komunis Kopkamtib.

Penerbitan buku maupun majalah tidak terkecuali. Tanggal 28 Desember 1978, Menteri Perdagangan dan Koperasi Radius Prawiro mengeluarkan keputusan yang melarang impor, perdagangan dan peredaran segala barang cetakan dengan aksara Cina. Alasannya, bahwa untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia demi kesatuan dan persatuan bangsa serta peningkatan pembinaan kesatuan bahasa nasional, dipandang perlu mengeluarkan larangan mengimpor, memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis barang cetakan dalam huruf/aksara Cina yang berasal dari impor. 11

Keputusan ini masih memberi ruang bagi barang cetakan yang bersifat ilmiah dan dipakai di lingkungan akademis, dengan izin dari Departemen Pe.t:dagangan dan Koperasi setelah dengar pendapatdengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak sampai satu bulan kemudian, tanggal 18 Januari 1979, a turan ini le bih diperketa t dengan keluamya keputusan Ditjen Pembinaan Pers dan Gmfika yang melarang aksara Cina dalam penerbitan pers dan non-pers di Indonesia. Dasar pertimbangannya antara lain adalah kawat dari Kopkamtib yang disampaikan beberapa hari sebelumnya. Suratitu juga menetapkan bahwa iklan a tau berita dengan aksara Cina hanya dapat dimuat dalam Harian Indonesia yang terbit di Jakarta.12 Pemba tasan ini akhirnya diperkuatlagi pada bulanJuni 1979 olehJaksa Agungmelalui SKNo. Kep-029/JA/6/1979 yang melarang peredaran barang cetakan dengan bahasa dan aksara Cina Mandarin a tau dialek lainnya.

Tentu timbul pertanyaan mengapa seluruh aturan ini dikeluarkan secara berturut-turutoleh ti.ga instansi pemerintah dalam waktu kurang dari satu bulan dan diperkuat oleh sebuah instansi lain enam bulan berikutnya. Agak sulitmenjawabnya dengan pasti., karena secara resmi hanya disebutkan alasan-alasan abstrak seperti 'kesatuan dan persatuan bangsa'. Na.mun ada beberapa petunjuk yang mungkin bisa menerangi masalah ini. Pertama, akhir tahun 1970-an adalah awal munculnya perusahaan-perusahaan raksasa milik pengusaha Cina yang bermukim di Indonesia. Banyak di antara mereka yang masih memiliki hubungan dengan pengusaha di tanah asal, yaitu Taiwan, Hongkong dan juga RRC. Meningkatnya arus perdagangan ini dengan sendirinya memetlukan komunikasi dalam aksara Cina, baik dalam ~entuk suratmenyurat, dokumen maupun terbitan berkala. Kedua, pemerintah Onie Baru -menghadapi kenyataan bahwa hubungan dengan Taiwan, Hongkong dan RRC ti.dak terelakkan, karena peran negara-negara ini ma kin besar clalam kehiclupan ekonomi clan politik di Asia Pasifik. Hampir ticlak acla alasan bagi penguasa Orcle Baru - kecuali alasan 'pengalaman buruk di masa lalu' - untuk menghinclari hubungan terse but Ketiga, adalah pelepasan ribuan tahanan politik golongan B clan C clari penjara-penjara di seluruh Indonesia. Pelepasan ini clisambut dengan kampanye 'bahaya laten' oleh pemerintah clan kelorhpokkelompok masyarakat yang anti-komunis. Masyarakat berulangkali diperingatk.an agar tetap waspada terhadap usaha-usaha eks-tapol yang ingin bangkit kembali clalam politik. Sekalipun usaha bangkit kembali ini.ticlak pernah terbukti, pemerintah tetap menggunakan isu komunis ini untuk mengenclalikan dan mengawasi gerak-gerik eks-tapol dalam masyarakat.

Dari perspektifhak asasi manusia, seluruh keputusan mengenai aksara Cina ini jelas bertentangan dengan prinsip non-cliskriminasi yang melanclasi pemikiran set:i.ap instrumen hak asasimanusia intemasional. Masalah ini kemudian diatur lebih jauh dalam Konvensi lntemasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Pasal 1 konvensi ini mengatakan:

In this Convention, the term 'racial discrimination' shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the re<::ognition,. enjoyment or exercise, on an equal footing, ofhuman rights and fundamental freedoms in the political, economic, sodal, cultural or any other field of public field. 13 .

Jelas bahwa pembatasan-pembatasan terhaclap warga keturunan Ona, sekalipun untuk tujuan polit:i.k sepert:i. menghaclapi kemungkinan 'bangkitnya G-30-S/PKI' a tau 'menjaga persatuan clan kesatuan bangia'

tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang ini.

Bagaimanapun, para pengusaha Cina di Indonesia, sekalipun tidak setuju dengan politik RRC yang anti-kapitalis, memerlukan ruang gerak untuk mengembangkan bisnis lebih jauh, yang tidak bisa terus-menerus dihambat oleh pembatasan-pembatasan semacam itu.

Hal ini menjadi nyata ketika larangan ini dilonggarkan pada tahun 1994, khususnya untuk penerbitan dari industri pariwisa ta. Penerbitan dalam bidang lain tetap memerlukan izin dari polisi atau aparat keamanan lainnya. Menparpotsel Joop Ave menilai bahwa meningkatnya arus wisatawan dari negara-negara berbahasa Cina tidak mungkin dilayani hanya dengan bahasa Inggris. Pengusaha-pengusaha hotel dan pariwisata dengan sendirinya menyambut keputusan terse but dengan gembira, karena berarti keuntungan bagi mereka yang memiliki pasar di Taiwan dan RRC. Menko Polkam Soesilo Soedarman juga menyinggung kemungkinan melonggarkan pembatasan ini bagi pengajaran bahasa Cina di lembaga-lembaga pendidikan. Pelonggaran ini bukan tan pa kritik. Aisyah Amini dari F-PP di DPR mengatakan masyarakat sesungguhnya belum siap dengan keputusan tersebut. Beberapa orang juga melihat bahwa tindakan pemerintah itu adalah cerminan pragmatisme menghadapi tekanan pasar bebas dan perdagangan intemasional.14

lembaga-lembaga Pelarangan Dad lflllksaan Aguog san..11 llelldildlud

Pada tahun-tahun pertama Orde Baru, pelarangan buku masih dilakukan serampangan oleh berbagai instansi, tapi umumnya nielibatkan pihak militer. Pada periode transisi ini boleh dibilang wewenang pelarangan dan pengawasan praktis terpusat di tangan Kopkamtib, sementara lembaga-lembaga kontrol lainnya lebih banyak memberikan bantuan saja . .Antara tahun 1968 sampai 1977, Kejaksaan Agung sebagai pemegang kuasa masalah pelarangan tercatat hanya mengeluarkan 10 surat keputusan melarang, berarti rata-rata satu keputusan setiap tahunnya. Sejak tahun 1978 peran Kejaksaan Agung sebagai lembaga pelarangan makin pen ting, clan tercatat lebih aktif mengeluarkan surat keputusan pelarangan. Namun hal itu tidak berarti bahwa lembaga-lembaga kontrol lainnya melemah dalam urusan pelarangan. Untuk melihat hubungan antarlembaga yang secara keseluruhan membentuk rezim pelarangan, ada baiknya melihat prosedur pelarangan buku dalam kenyataan, artinya tidak hanya seperti ditetapkan oleh undang-undang. Dengan pengamatan ini juga terlihat ruang-ruang intervensi bagi lembaga lain yang masih terus terjadi. Dari uraian pasal-pasal clan penjelasan UU No. 4/Pnps/1963 terlihat prosedur pelarangan buku oleh Kejaksaan Agung terbagi dalam empat tahap, pengumpulan bahan, penyelidikan/penelitian, pengambilan keputusan clan pensitaan. 15

Pasal 2 undang-undang tersebutmewajibkan setiap percetakan untuk mengirimkan hasil cetakannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, selambat-lambatnya 48 jam setelah dicetak. Untuk barang cetakan yang diproduksi di luar negeri tapi diterbitkan di Indonesia, maka kewajiban terse but jatuh ke pundak penerbitnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan hukuman denda Rp 10.000. Di samping itu Jaksa Agung juga berwenang, seperti diatur dalam pasal 4, untuk memeriksa semua barang cetakan yang dikirim dari luar negeri, termasuk yang dikirim melalui pos. Menurut pengakuan Kejaksaan Agung, ketentuan pasal 2 sering diabaikan oleh percetakan dan peqerbit, sehingga seringkali harus turun ke lapangan mencari buku-buku untuk diperiksa. 16 Untuk keperluan itu Jaksa Agung menugaskan Jaksa Agung

Muda Bidang lntelijen beserta stafnya untuk mengumpulkan barang15. Bandingkan dengan prosedur yang digambarkan Minanuddin, 'Pelarangan barang cetakan yang diduga berbahaya secara rutin. Dalam bulan November 1993 misalnya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memeriksa kiriman ribuan buku untuk Universitas Diponegoro dari 10 mahasiswa Indonesia yang belajar di Amerika Serikat Dalam kiriman itu 87 judul clicurigai mengandung ajaran komunis, yang kemudian disita untuk cliperiksa lebih lanjut.

Bagaimanapun, inisiatif pemeriksaan sebuah buku tidak selalu datang dari pihak kejaksaan. Lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat kerap kali mengadukan beredamya barang cetakan yang meresahkan kepada Kejaksaan Agung, seperti terlihat dari beberapa contoh di bawah ini.

•September 1968. Pengurus Besar Front Muballigh Islam di Medan mengirim surat kepada Kejaksaan Agung menuntut pelarangan ensiklopedi Funk and Wagnalls. Alasannya karena ensiklopedi tersebut memuat gambar Nabi Muhammad saw yang tidak diperkenankan dalam Islam, dan memberikan informasi yang keliru mengenai agama Islam. Jaksa Agung meluluskan tuntutan tersebutmelalui SKNo. Kep-121/DA/11/1968.

•]uni 1982. Kantor Departemen Agama Tegal dan Brebes mengirim surat kepada Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah. Pejabat kantor itu mempersoalkan peredaran buku Kn n ci Men cari 'Rizqi karya KH Zahwan Anwar, yang dianggap 'bisa menimbulkan dampak negatifbagi akidah Islam'. Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah mendukung pemyataan terse but clan menarik buku terse but tanpa menunggu keputusan Jaksa Agung.

• Juni 1986. Dalam dengar penclapat Komisi I DPR clengan Bakin, Wakil Ketua Komisi I clari F-KP Rusli Desa, mendesak pemerintah melarang buku Militer dan Politik karya Harold Crouch yang· cliterbitkan Sinar Harapan beberapa bulan sebelumnya. Menurutnya buku tersebutakan 'menyebabkan keticlakpercayaan rakyat terhadap Presiclen'. Buku itu clilarang sebulan kemudian melalui SK No. Kep-044/JA/6/1986.

• September 1995. Forum Stucli clan Komunikasi (Fosko) '66 menclatangi Kejaksaan Agung menyampaikan gugatan terhaclap buku Memo a r Oe i 1Jo e Tat yang disunting Pramoedya Ananta Toer dan Stanley Adi Prasetyo. Dalam gugatan itu dikatakan, 'kalau ditemukan hal yang dapatmembahayakan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa, buku itu harus dilarang.' Tanggal 25 September, dua minggu setelah kunjugan delegasi itu,Jaksa Agung melarang buku tersebutmelalui SKNo, Kep-111/JA/9/95.

Usulan pelarangan secara rutin dilakukan oleh lembaga pemerintah lain, melalui berbagai forum atau rapat koordinasi. Salah satu yang pen ting adalah rapat koordinasi bidang politik dan keamanan yang dipimpin oleh Menko Polkam. Ra pat terse but berlangsung rutin dan dihadiri oleh Jaksa Agung serta pejabat pemerintah dan petinggi militer, seperti Panglima ABRI. Dari konsideran surat-surat keputusan pelarangan terlihat bahwa beberapa lembaga, antara lain Bakin, Bakorstanas, Bais ABRI, Polri, Departemen Agama, secara rutin mengirim pandangannya langsung kepada Jaksa Agung melalui surat Hubungan yang lebih langsung -walaupun mungkin berl.angsung secara informal - dapat ditelusuri dari posisi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, yang salah satu tugasnya adalah mengumpulkan informasi ten tang buku-buku 'rawan'. Posisi ini hampir selalu ditempati oleh perwira tinggi militer, yang lama beketja dalam bidang intelijen. 17 Dalam pasal 12 Keppres 55/1991 tentang susunan organisasi dan tatakerja Kejaksaan Agung disebutkan:

Jaksa Agung Muda lntelijen mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventifmaupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan peinbangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Dengan fungsi resmi seperti ini praktis Jaksa .Agung Muda Intelijen dapat berhubungan dengan semua instansi penyelenggara 'ketertihan dan ketenteraman umum'. Di samping ruang-ruang yang memberi peluang intervensi, ada dua lembaga yang secara .langsung menghubungkan kejaksaan dengan aparat keamanan dan birokrasi sipil. I.embaga pertama adalah Musyawarah Pimpinan Daerah yang dibentuk melalui Keppres 10/1986. Dalam keputusan itu disebutk.an tugas Muspida antara lain koordinasi seluruh aparatur negara di tingkat daerah untuk mencegah dan menanggulangi gangguan ketenteraman dan ketertiban di dalam masyarakat. Di tingkat propinsi lembaga ini melibatk.an Jaksa Tinggi, Gubernur, Panglima Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), sementara di tingkat kabupaten terdiri atas Kepala Kejaksaan Negeri, Bupati a tau Walikotamadya, Komandan Distrik Militer (Dandim) dan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). 'Gangguan keamanan' seperti peredaran buku-buku 'berbahaya' sering dibicarakan dalam le~baga ini, yang kemudian juga menjadi bahan pertimbangan Kejaksaan setempatuntuk mengambil tindakan, kadang mendahului keputusan Jaksa Agung.

Lembaga lain yang tidak kurang pengaruhnya adalah Bakorstanas yang dibentuk dengan Keppres 29 /1988 se bagai ganti Kopkamtib yang dibubarkan heberapa waktu sebelumnya. Secara umum, lembaga ini sama fungsi dan tugasnya seperti Muspida, tapi tekanan lebih besar pada aspek keamanan. Di tingkat nasional lembaga ini dipimpin oleh Panglima ABRI yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan wakil-wakil dari Mabes ABRI, kelima angkatan, Kepolisian, Kejaksaan

Agung dan BAKIN sebagai anggota tetap. Pimpinan juga dapatmeminta seti.ap departemen atau instansi pemerintah mengirimkan wakilnya sebagai anggota ti.dak tetap jika diperlukan. Dari segi keanggotaan, Bakorstanas berbeda dari Kopkamti.b dengan melibatkan unsur lain di luar militer. Ta pi struktur dan kontrol kelembagaannya prakti.s ti.dak berubah, karena baik di ti.ngkat nasional maupun regional kepemimpinannya ada di tangan pejabat militer setempat dan keuangannya dibebankan kepada Mabes ABRI.

Dari gambaran ini terlihat bahwa pola yang berlaku pada awal kekuasaan Orde Baru, di mana militer sangat berperan dalam kontrol terhadap arus informasi terus bertahan, sekalipun nampak tumpangti.ndih dan pembagian tugasnya menjadi ti.dak jelas. Kejaksaan Agung tentunya lebih berperan akti.f, tapi sesungguhnya ti.dak lepas dari pengaruh bahkan campur tangan dari pihak militer. l.embaga-lembaga tersebut juga berperan dalam ta.hap selanjutnya, yaitu proses peneliti.an/ penyelidikan sebuah buku. Pada masa awal Orde Baru 'kerjasama' ini tidak dilembagakan dan diumumkan kepada masyarakatluas. Baru pada bulan Oktober 1989 keluar keputusan membentuk clearing house yang berfungsi meneliti isi sebuah buku dan memberi rekomendasi langsung kepada Jaksa Agung. 18 Melalui lembaga ini intervensi dan tumpangtindih yang dijelaskan di atas justru dilembagakan dan memberi tempat yang luas bagi instansi-instansi lain untuk ikut menentukan kebijakan pelarangan. Di atas kertas, tentunya seti.ap buku yang akan dilarang harus dibaca dan dipelajari lebih dulu oleh Jaksa Agung, sebelum mengambil keputusan. Tapi dari kasus-kasus yang ada, seringkali sebuah buku dilarang hanya selang beberapa minggu dari waktu penerbitannya, sehingga dapat diperkirakan bahwa Jaksa Agung sepenuhnya mempercayai rekomendasi dari clearing house atau pihak-pi:hak lain, tanpa melakukan konfi.nnasi melalui penelitian sendiri. Pelembagaan hubungan intansi-instansi kontrol pikiran ini, tidak berarti intervensi langsung sudah selesai. Dalam kasus pelarangan !janyi S11nyi Seo rang Bis11 karya Pramoedya Ananta Toerpada bulan Maret 1995,Jaksa Agung mencantumkan surat dari Badan Intelijen ABRI sebagai salah satu bahan pertimbangannya.

Tahap selanjutnya, adalah keputusan pelarangan. Setelah mendengar masukan dari clearing house dan instansi-instansi lain, Jaksa Agung menjatuhkan larangan melalui surat keputusan. Dalam surat ini Jaksa Agung selalu merujuk pada UU No. 15/1961 tentang Kejaksaan Agung (kemudian diganti dengan UU No. 5/1991) serta UU No. 4/Pnps/ 1963 sebagai landasan hukumnya. Pada bagian keputusan disebutkan bahwa pelarangan itu berlaku di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, setiap pihak yang menyimpan, memiliki dan memperdagangkan barang c~takan terse but harus menyerahkannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi setempat. Surat-suratkeputusan itu biasanya hanya mencantumkan alasan yang umum, seperti 'merendahkan martabat Kepala Negara RI', 'mengadu domba golongan', dan tentunya 'mengganggu ketertiban umum'. Hanya dalam beberapa kasus Jaksa Agung memberikan alasan yang cukup lengkap dan menunjuk bagian-bagian yang dianggap 'mengganggu ketertiban umum', serta penjelasan lebih lanjutmelalui siaran pers. Keputusan Jaksa Agung ini kemudian diumumkan kepada masyarakat melalui suratkabar a tau media massa lainnya. Penulis dan penerbit hampir tidak pemah diberitahu secara langsung bahwa barang cetakan mereka sudah dinyatakan terlarang, dan dari sejumlah wawancara diketahui bahwa mereka umumnya mendapatinformasi dari media massa. Kadang-kadang pengumuman ini dilakukan terlambat, bahkan sampai dua bulan setelah surat keputusan dikeluarkan.

Pada tahap pelarangan ini juga sering terjadi tumpang-tindih tindakan antara Jaksa Agung dengan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, maupun lembaga-lembaga lain. Selama bulan Mei dan Juni 1993, Kejaksaan TinggiJawa Baratmenarik buku terjemahan Desain Yah11di atau KehendakTuhan, karena dianggap bisa meresahkan umatlslam. Menghindari perdebatan ten tang tumpang-ti.ndih wewenang ini, Kaja ti Jawa Barat H Soegeng Marsigit SH mengatakan ti.ndakannya berbeda dengan penyitaan, walau akibatyang diti.mbulkannya sama. Di atas sudah disebutkan bahwa Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah juga pemah melakukan ti.ndakan serupa terhadap buku Kunci Men ca ri 'Rizqi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan hal yang sama, walau biasanya berlaku terbatas di wilayah kerjanya saja. Menghadapi ini,Jaksa Agung beberapa kali menguatkan tindakan tersebut dengan menjatuhkan larangan melalui surat keputusan.

Surat keputusan Jaksa Agung biasanya diikuti. oleh instruksi kepada kepala-kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia untuk mengambil 'ti.ndakan pengamanan' terhadap buku yang dilarang. Aparat kejaksaan dan kepolisian kemudian mendatangi alamat penerbit dan percetakan, jika tercantum, dan menyita semua barang cetakan terlarang yang masih tersisa. Setelah dibersihkan, sasaran berikutnya adalah agen a tau toko buku yang diketahui menjual barang cetakan terse but Dalam instruksi itu ti.dak disebutkan ketentuan ganti. rugi, baik bagi penerbitmaupun toko buku, sehingga sering keduanya mengalami kerugian besar karena tindakan itu. Di samping itu Jaksa Agung juga memberi instruksi melakukan Operasi Yustisi untuk menyita buku terlarang dari tangan masyarakat dengan penggeledahan rumah atau di jalan-jalan.

Dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 4/Pnps/1963 disebutkan ancaman hukuman satu tahu bagi siapa saja yang melanggar keputusan Jaksa Agung. Sampai saat ini belum pernah diketahui kasus hukum yang memperkarakan seseorang karena menyimpan barang cetakan terlarang. Tapi hukuman yang jauh lebih berat pernah dialami Bonar Tigor Naipospos, Bambang Isti Nugroho dan Bambang Subono dari Yogyakarta karena menjual buku-buku karangan Pramoedya Ananta Toer. Jaksa Penuntut Umum keti.ganya ti.dak menggunakan pasal-pasal UU No. 4/Pnps/1963, tapi justru UU No. 11/Pnps/1963 tenta:ng pemberantasan kegiatan subversi. Setelah melalui proses pengadilan yang kontroversial, ketiganya dihukum penjara selama enam sampai delapan setengah tahun. Pada tahun 1993, beberapa mahasiswa Tunor Timur ditahan oleh polisi di daerah asalnya karena membawa bukubuku yang diterbitkan organisasi non-pemerintah di Jakarta. Sekalipun buku-buku tersebut tidak masuk daftar larangan, sehingga boleh diedarkan dengan be bas, mereka sei:npat ditahan dan diinterogasi oleh kepolisian setempat Nasib serupa menimpa Rachmad Buchori alias Buyung RB, sekretaris pribadi Soebadio Sastrosatomo, pengarang hrosur &a Bar11 Pemimpin Bar11 yang dilarang melalui SKNo. Kep-020flA/ 3/1997 tanggal 4Maret1997. Buchori ditahan oleh kepolisian mulai tanggal 9 April 1997 karena dituduh mengedarkan 'selebaran gelap'. Dalam surat penahanannya juga tidak tercantum pelanggaran terhadap UU No. 4/Pnps/1963, sehingga para pengacaranya mempertanyakan keabsahan penahanan tersebut

Buku-buku yang berhasil disita oleh aparatkejaksaan atau aparat keamanan Ia:innya, kemudian dikirimkan kepada kantor kejaksaan tinggi setempat untuk dimusnahkan, dengan cara membakar. Cara ini kemudian mengundang prates karena mengingatkan orang pada tindakan Jepang atau Jerman di masa Perang Dunia Kedua, dan pembakaran massal buku-buku USIS pada tahun 1960-an. Mulai akhir 1980-an, ada ketentuan baru untuk memusnahkan buku dengan cara daur ulang menjadi bubur kertas. Untuk buku-buku yang dinilai kontroversial, Kejaksaan Agung juga mengambil sikap yang kontroversial dengan membakar sendiri buku-buku terse but diliput oleh media massa cetak maupun elektronik. UU No. 4/Pnps/1963 sendiri tidak memberi keterangan tentang pemusnahan barang cetakan, sehingga bisa dikatakan bahwa pembakaran maupun daur ulang adalah keputusan Jaksa Agung sendiri. Penjelasan pasal 1 UU tersebut sebenarnya mengatakan bahwa pelarangan dilakukan mengingat kesadaran hukum rakyat pada suatu ketika. Artinya barang cetakan tidak selamanya dianggap terlarang, karena konsep 'ketertiban umum' juga berubah mengikuti perkembangan sosial-politik. Pemusnahan buku dengan begitu juga perlu dipertanyakan karena menutup kemungkinan meninjau kembali pelarangan berdasarkan

'perkembangan kesadaran hukum rakyat'.

Dari uraian tentang prosedur pelarangan di atas, terlihat bahwa lembaga-lembaga kontrol secara aktif terlibat dalam hampir semua tahap, terutama pengumpulan bahan dan peneliti.an/penyelidikan. Pembentukan c le a ring ho 11 se se bagai pelembagaan intervensi ini temyata tidak mengakhiri tindakan-tindakan sepihak oleh lembaga lain. Konsep 'rezim pelarangan' yang disebut di awal studi ini berguna untuk dipakai karena melihatcara kerja demikian bukan sebagai penyimpangan tapi justru cara kerja sesungguhnya dari mekanisme konttol pikiran. Dengan begitu, keputusan pelarangan yang paling kontroversial sekalipun, bukanlah sekadar 'fantasi' Jaksa Agung dan aparat bawahannya, tapi 'fantasi' bersama sebuah mekanisme kontrol.

Masalall Krlterla Batas-batas dan Pmf8118111118

Sa tu aspek penting dari pembahasan tentang hukum dan lembaga ini adalah kriteria yang dikembangkan Kejaksaan Agung selama ini dalam pelarangan buku. Di atas sudah disinggung beberapa batas, seperti Marxisme-Leninisme/Komunisme, barang cetakan dengan aksara Cina dan semua tulisan dari pengarang yang 'diduga terlibat G-30-S/PKI'. 19 Di bawah Orde Baru, Penpres No. 4/1963 mengalami perubahan dengan digantinya beberapa kata kunci seperti 'Revolusi' dan 'Sosialisme' karena dianggap tidak sesuai lagi dengan haluan baru yang ditetapkan. Rumusan 'ketertiban umum' dengan begitu sepenuhnya menjadi wewenang Jaksa Agung seperti diatur dalam penjelasan pasal 1 UU tersebut. Dalam pelarangan buku selama iniJaksa Agung juga cenderung memberi tafsirannya sendiri, tanpa merasa perlu merujuk kepada ketentuan bukum lain. Hanya ada beberapa undang-undang yang dirujuk untuk memperkuatargumentasinya, seperti UU No. 1/ Pnps/1965 tentang pencegaban clan penyalabgunaan agama.

Pada tabun 1989, majalab Jakarta-Jakarta, berdasarkan informasi dari Kejaksaan Agung menerbitkan daftar kriteria yang menjelaskan isi 'mengganggu ketertiban umum'. Disebutkan antara lain:

1. Bertentangan dengan Pancasila clan UUD 1945

2. Mengandung clan menyebarkan ajaran a tau fabam Marxismel.eninisme/Komunisme

3. Merusak persatuan clan kesatuan masyarakat; bangsa clan negara RI

4. Merusak kepercayaan masyarakat terbadap kepemimpinan nasional

5. Merusab akhlak clan memajukan pencabulan/pomografi

6. Memberikan kesan anti-Tuban, anti agama clan pengbinaan terbadap salab satu agama yang diakui di Indonesia, sehingga merupakan penodaan clan merusak kerukunan bidup beragama

7. Merugikan clan merusak pelaksanaan pembangunan yang tengab dilaksanakan clan basil-basil yang telab dicapai

8. Menimbulkan pertenta.ngan SARA

9. Bertentangan dengan GBHN

10. clan lain-lain20

Sifat karet konsep 'ketertiban umum' terus-menerus menjadi pertanyaan abli-abli bukum dan aktivis bak asasi manusia, karena membuka kemungkinan tindakan sewenang-wenang Kejaksaan Agung maupun aparat lain yang memberi masukan. Di ata.s sudab diperlihatkan bagaimana rezim pelamngan ini melakukan konsolidasi terus-menerus dengan menyatukan langkab lembaga-lembaga kontrol, mengembangkan kriteria yang lebih ketat, dan berbagai ti.ndakan lainnya. Semua ini terjadi dalam situasi sejarah tertentu, dan karena itu konsep 'keterti.ban umum' dibentuk oleh pengalaman pemegang kuasa peralatan represif menghadapi perlawanan a tau apa saja yang dianggap 'ancaman'. Menyebarkan ajaran Marxisme-leninisme/Komunisme misalnya, dianggap kejahatan karena pengalaman pemegang kuasa Orcle Baru berhadapan dengan Partai Komunis Indonesia. Baru pada tahap selanjutnya pengalaman nyata ini menjadi umpan bagi 'fantasi' yang menciptakan ukuran-ukuran baru sesuai dengan perkembangan zaman.

Konsep 'ketertiban umum' yang begitu abstrak dan bersifat karet juga dikriti.k karena menciptakan kebingungan di dalam masyarakat. Satu-satunya pegangan untuk memahami apa yang boleh dilakukan dan apa yang ti.dak adalah keputusan dari pemegang kuasa sendiri, betapapun pemegang kuasa itu selalu mencoba nierujuk pada undangundang atau aturan yang berlaku. Basil Fernando, Direktur Komisi Hak Asasi Manusia Asia, menunjuk beberapa akibat serius dari pemberlakuan aturan karet yang berkepanjangan:

• Tumbuhnya keyakinan dalam masyarakat bahwa 'stabilitas nasional' hampir tidak ada hubungannya dengan rasa aman bagi masyarakat, tapi justru sangat berguna bagi para pencari keuntungan yang besar, berakibat hilangnya kepercayaan terhadap pemegang kuasa. Aturan hukum tentang 'ketertiban umum' justru dipandang sebagai sumber 'ketidaktertiban', di mana masyarakat menjadi korbannya. l.ebih jauh lagi aturan itu dipandang sebagai permainan penguasa politik dan aparat penegak hukum dengan komunitas bisnis.

• Di dalam masyarakat kemudian tumbuh ketidakpercayaan umum, sikap sinis dan apatis menghadapi situasi. Karena berhadapan dengan situasi yang keras, mereka memilih menyingkir dari urusan publik yang dianggapnya palsu. 21

Dalam pelarangan buku, perkembangannya kurang lebih sama. Seperti akan diuraikan lebih .rinci dalam bagian-bagian berikut, tindak pelarangan yang sulit dimengerti akhirnya hanya menciptakan keiakutan masyarakat, khususnya komunitas penulis dan penerbit. Sebagian berkembang lebih jauh ke sikap sinis dan apatis yang berakibat pembunuhan kreativitasnya sendiri. Tidak adanya konsistensi dan kejelasan kriteria mungkin menjadi sebab utama di sini.

Dari bagan di bawah terlihat bahwa kriteria kadang ditetapkan sekenanya, tanpa melalui pengamatan yang lebih mendalam dan tidak konsisten. Buku Dalimi I.nbis misalnya, dikategorikan merusak persatuan dan kesatuan, walaupun berbicara tentang prinsip-p.rinsip keagamaan, sementara buku Teologi Pe111bebasa11 yangmenceritakan perkembangan pemikiran teologi rohaniwan di Amerika I.atin dildasifikasikan 'menyebarkan Marxisme-Leninisme/Komunisme'. Jika praktek politik PKI sebagai pengembang ajaran Marxisme-Leninisme di Indonesia menjadi tolok ukumya, maka pelarangan terse but sungguh tidak beralasan, karena paham teologi pembebasan sendiri muncul di Amerika la tin beberapa tahun setelah PKI dibubarkan oleh Orcie Baru. Dalam kasus pelarangan buku Permesta: K.andas11ya Seb11ah Cita-Cita, Jaksa Agung beralasan bahwa buku terse but 'mengandung uraian-uraian yang berrentangan dengan naskah Cuplikan Perjuangan TNI Angkatan Darat ... dan tidak menguntungkan sejarah nasional'. Di sini terlihat bahwa tafsir sejarah Angkatan Daratyang menjadi ukuran, dan surat keputusan Jaksa Agung menjadikan tafsir itu berlaku umum, dan memiliki kekuatan hukum. Di sinilah letak kesulitan memahami kriteria pelarangan yang ditetapkan Jaksa Agung. Rujukan yang dipakai seakan tidak pemah baku, dan selalu mungkin ditarik-ulur sesuai pemahaman dan pengalaman pemegang kuasa, sehingga keputusannya terkesan absurd. Tapi pengamatan yang lebih teliti mulai memperlihatkan batas-batas kriteria tersebut, dan terlihat bahwa penetapannya kadang ikut ditentukan hal-hal lain di luar isi buku, seperti pengarang a tau kondisi sosial-politik sezaman.

llledadan ..........

Merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara

• ZakariasAsawor,Ikben een Papua (SKNo. Kep-044/DA/6/1971).

• Gerakan Patriot Indonesia, Indonesia Betjuang (SKNo. Kep091 /JA/9 /1978).

• Siauw Giok Tjhan, Lima Jam an: Perwujudan Integrasi Wajar, Yayasan Jakarta-Amsterdam (SK No. Kep-004/JA/1982).

• Dalimi lubis,..A/am Barzah -..Alam Ku bur, Ghalia Indonesia (SK No. Kep-085/JA/9/1985).

Mengandung paham a tau ajaran Marxisme-1.eninisme/Komunisme

• Kim Byong Sik, Modern Korea, International Publishers (SK No. Kep-045/DA/6/1971).

• RMoestopo, Sosialisme a la Indonesia (SKNo. Kep-076/DA/ 9 /1971).

• Wahono Nitiprawiro, Teologi Pem bebasan: Sejarah, Metode, Praksisdan Isinya. Sinar Harapan (SKNo. Kep-082/JA/1988).

• Harry A Poeze, Tan Ma/aka: Pergulatan Menuju F.epublik. Pustaka Utama Grafiti (SKNo. Kep-048/JA/5/1989).

Mengganggu Kehidupan Beragama di Indonesia a tau Penodaan Agama Tertentu

• Funk & Wagnalls Standard Reference Encyclopedia (SK No. Kep-121/DA/1969).

• Slametmuljana, R.nntuhnja Keradjaan Hindhu-Djawa dan Timbulnja Keradjaan-Keradjaan Islam diNuantara,Bhratara (SK No. Kep-043/DA/6/1971).

• PA Heuken SJ, Sabda ..Allah Yang Diwahyukan Men urut ~ama Islam dan-"1gama Kristen, Cipta I.oka Caraka (SKNo. Kep-048/JA/7 /1979).

• Memperkenalkan Korps Muballigh Indonesia clan Pendiriannya Mengenai Pancasila Sebagai Azas Tunggal (SK No. Kep-103/ JA/9 /1988).

Merendahkan l\.fartabat Kepala Negara a tau Merongrong Kewibawaan Pemeri.ntah

• Brian l\.fay, The Indonesian Tragedy (SKNo. Kep-093/JA/10/ 1978)

• Bene9.ictAnderson, Hari-hari Terakhir Keku4saan Soeharto (SK No. Kep-048/JA/5/198Q).

• Sukmadji Indra Tjahjono, Indonesia di Ba111ah Sepat11 Uirs (SK No. Kep-045/JA/5/1980).

• Menggugat Pemerintahan Otoriter: Kumpulan Pembelaan Ketua Umum DM-ITS, Sekretaris Umum DM-ITS dan Pembelaan-Pembelaannya (SKNo. Kep-047 /JA/5/1980).

Memutarbalikkan Sejarah dan Menonjolkan Tokoh Tertentu dalam Sejarah

• Y Pohan, Siapa yang Ses11ngg11hnya Me/akulean K11deta . terhadap Pemerintahan Soelearno, Sti.chti.ng Media (SK No. Kep-032/JA/4/1987).

• KMLTobing,Permesta Kandasnya Seb11ah Ota-Ota, Sarunjaya (SK No. Kep-026/JA/4/1990).

Sumber: DokumentasiJaringan Kerja Budaya

Hal yang lebih menyulitkan lagi, di dalam UU No. 4/Pnps/1963 ti.dak tercantum ketentuan bahwa Jaksa Agung harus membukti.kan bahwa buku yang_ dilarang memang benar-benar dapat misalnya 'mengganggu kehidupan beragama' atau hal-hal lain yang disebutkan dalam alasan pelarangan. Di sini pembahasan tentang konteks seti.ap kasus pelarangan menjadi penti.ng, karena alasan-alasan tersebut dibenturkan kepada kenyataan sezaman, clan dengan begitu kenyataan di balik alasan yang diberikan pun dapat terungkap. •

... - llllM PRllTEI

KISIS-DSIS PEllRUGll

l emunculan Orde Baru sendiri ditandai dengan pelarangan massal terhadap puluhan buku clan pengarang yang 'diduga terlibat G-30- S/PKI'. Ini adalah pelarangan terbesar sekali pukul yang pemah dilakukan oleh pemerintah, melalui instruksi dari Departemen Pendidikan clan Kebudayaan. Melihat daftar buku yang dilarang itu, seperti buku Njanjian untuk Sekolah Rakjat untuk sekolah dasar a tau buku pegangan sekolah lainnya, terkesan bahwa pelarangan itu lebih karena tuduhan terhadap pengarangnya ketimbang isi buku. Jika insttuksi itu dibaca dengan seksama, maka pelarangan terse but hanya berlaku di lingkungan kerja departemen bersangkutan, seperti lembaga-lembaga pendidikan atau perpustakaan umum. Setelah keluamya Tap :XXV /MPRS/1966 ten tang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pelarangan ajaran Marxisme-Leninisme/Komunisme, ketentuah itu menjadi berlaku umum, clan daftar terse but dipakai sebagai rujukan. Beberapa waktu kemudian dibentuk Tun Pelaksana Pengawasan Iarangan Ajaran Marxisme-Leninisme/Komunisme yang membuat daftar-daftar baru sehingga total buku yang dilarang mencapai 174 judul. Menurut perhitungan beberapa penulis, jumlah keseluruhannya sampai tahun 1970-an mencapai duaribu judul.1 Angka itu sendiri tidak dapat dipastikan karena dokumentasi tentang proses pelarangan itu tidak tersedia dengan lengkap. Di samping itu tumpang-tindih wewenang clan kecenderungan lembaga-lembaga kontrol bergerak sendiri-sendiri - sebagai konsekuensi dari butir (ad) Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan yang meminta setiap instansi melengkapi daftar buku terlarang dengan temuannya sendiri - hampir tidak memungkinkan pencatatan yang teratur.

Sampai tahun 1970-an awal mekanisme tumpang-tindih itu masih terus berlangsung, sampai kemudian secara bertahap Kejaksaan Agung mulai mengambilalih peran tersebut. Dari uraian di bab sebelumnya terlihat bahwa aturan hukum dan lembaga pelarangan tidak mengubah keadaan ini secara mendasar, tapi saling-silang dalam pelarangan justru dilembagakan. Dalam aturan main seperti itupun masih kerap tetjadi inter:vensi atau pengabaian aturan yang diciptakan sendiri. Sepintas lalu tampaknya seperti kesewenang-wenangan belaka yang tidak menghormati aturan dan rule of law, dan semua tindak pelarangan dengan sendirinya menjadi absurd.

Uraian di bawah ini tidak dimaksudkan sebagai rasionalisasi dari tindak pelarangan, karena secara prinsip pelarangan dianggap sebagai pembatasan kebebasan ekspresi. Hal yang ingin ditunjukkan bahwa kasus-kasus pelarangan ini terjadi secara sistematis, dan merupakan bagian dari usaha mempertahankan hubungan dominasi antara negara otoriter dan masyarakat. Dengan begini kita akan mampu melihat pihak-pihak yang berkepentingan mempertahankan hubungan terse but, serta pihak yang secara sadar maupun tidak, terhisap ke dalam rezim pelarangan.

Sampai tahun 1997 ada ratusan buku yang secara resmisesuai ketentuan UU No. 4/Pnps/1963 - dinyatakan terlarang oleh Kejaksaan Agung, dan puluhan judul oleh lembaga-lembaga kontrol yang lain. Setiap kasus pada dasarnya memiliki sifat yang unik, baik dari segi keterlibatan lembaga maupun konteks sosial dan politiknya. Karena itu pengertian 'rezim pelarangan' juga tidak dibatasi pada undangundang a tau aturan hukum tertentu. Hubungan antarlembaga menjadi sangat pen ting, misalnya antara Kejaksaan Agung sebagai pemegang kuasa pelarangan dan para pemegang kuasa di bidang-bidang lain, se-perti agama, sastra atau sejarah. Saling hubungan di antara para pemegang kuasa dan peralatan represif yang bisa dipakai untuk menjatuhkan vonis pelarangaµ inilah yang secara keseluruhan disebut 'rezim pela-rangan'.2 Konsep 'rezim' menjadi penting untuk menolak anggapan bahwa pelarangan buku clan bentuk kontrol pikiran lainnya adalah penyimpangan dari undang-undang atau sistem pemerintahan, tapi sebaliknya bagian penting dari usaha mempertahankan dominasi.

Dali ·11aran sesar san.a1 __. llabl --...: Y• Tlr181'81111 llalam A118D11

Dalam sejarahnya, semua pemerintahan yang berkuasa di Nusantara menganggap agama sebagai masalah serius clan sensiti£ Di ujung abad ke-19 Snouck Hurgronje memberi jalan keluar bagi pemerintah · kolonial untuk 'menjinakkan' perlawanan rakyat yang mayoritas beragama Islam. Di satu sisi ia menanamkan pengertian di dalam birokrasi kolonial agar bersifat netral clan tidak campur tangan dalamibadah agama, ta pi di sisi lain tidak memberi ruang gerak bagi setiap ekspresi perlawanan yang bertolak dari agama. Dalam proses ini juga birokrasi kolonial mulai memilah antara ibadah yang dapat ditoleransi clan ekspresi 'kaum fanatik' yang membahayakan kekuasaan. Sikapini diperkuatketika ancaman-ancaman menjadi nyata dalam bentuk pemberontakan, seperti kasus Afdeeling B di Garut pada tahun 1919. Birokrasi intelijen Hindia Belanda menganalisis bahwa pemberontakan semacam itu dipengaruhi - jika tidak didalangi - oleh gerakan tarekat yang terse bar di seluruh Nusantara. Sikap waspada a tau tepatnya kekhawatiran berlebih terhadap segala bentuk ekspresi keagamaan yang belum dikenal clan dianggap berhubungan dengan peristiwa kerusuhan melahirkan mekanisme cap 'ekstrem' atau 'sesat'. Dengan bantuan ahli-ahli agama orientalis pemikiran ini berkembang menentukan - tentunya menurut ukuran pemerintah kolonial - apa yang benar clan salah dalam agama. Hubungan antara agama clan negara pada masa selanjutnya tetap bertahan dalam kerangka demikian. Masyarakat tetap diberi kebebasan menurut keyakinan masing-masing, ta pi negara setiap saat mengawasi perkembangan tertentu clan bertindak tegas terhadap apa yang dianggap sebagai ancaman. Pada masa Orde Baru ini lembaga kontrol yang paling besar adalah Departemen

Agama, yang menangani segala hal menyangkut kehidupan beragama, mulai dari menetapkan tanggal hari raya sampai penga~ran ibadah haji serta hubungan antaragama. Bagaimanapun, birokrasi urusan agama ini berfungsi lebih jauh dari sekadar penentuan halhal teknis, tapi juga menjangkau tata ibadah clan pengembangan ajaran. Seperti diketahui, masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah masyarakat majemuk, sekalipun 87 persen tercatat sebagai pemeluk agama Islam. Tingkat dan cara pemahaman di kalangan Islam sendiri berbeda-beda, bukan hanya tentang ibadah dan moral agama, tapi juga peran agama sebagai konsep bermasyarakat Birokratisasi urusan agama kemudian juga berdampak terhadap perbedaan ini, ketika mulai menilai ajaran tertentu dari sudut pemahaman yang dimilikinya, dan lebih pen ting lagi dari sudut kepentingan negara. ·

Dari pengalaman sejarah terlihat bahwa kepentingan negara terhadap agama, di samping 'meningkatkan mutu kehidupan beragama' adalah menjaga tumbuhnya gerakan yang membentuk pemerintahan alternati.f Menteri Agama Alamsjah Ratuprawiranegara mencatat bahwa pada masa Orde Baro juga masih ada kecurigaan di kalangan umat beragama serta kecurigaan pemerintah terhadap pemimpin-pemimpin Islam yang mengkritik kebijaksanaan pemerintah, karena image DimI yang masih belum hilang di jajarannya.3

Kepentingan ini dilandasi pengalaman yang nyata. Sejak 1945, di Indonesia tumbuh dua kecenderungan dalam melihat hubungan agama, negara clan masyarakat.-1 Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa perlu ada hubungan yang formal antara ideologi Islam dengan kehidupan bemegara. Ragam pemikirannya bermacam-macam mulai dari memasukkan Islam dalam sendi kehidupan bernegara sampai mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Pihak lainnya menolak pendapatitu, karena melihatnya sebagai ancaman, clan menekankan perlunya pemisahan antara negara clan agama. Kecenderungan pertama sejak proklamasi kemerdekaan menjadi oposisi terhadap pandangan kedua yang dominan. Perbedaan ini berulangkali meletus dalam konfiik, seperti perlawanan DI/TII pada tahun 1950-an, berbagai gerakan yang bercita-cita mendirikan negara Islam pada tahun 1970-an clan 1980-an clan berbagai gerakan lain yang oleh pers dan penguasa disebut 'kelompok NII (Negara Islam Indonesia).

Untuk 'pengamanan' ini negara beketja keras menyeleksi ekspresi keagamaan yang dinilai 'berbahaya', yang mau tidak mau tercermin dalam pandangan negara terhadap isi ajaran agama. Jika dilepaskan dari kepentingan 'stabilitas nasional' maka usaha seleksi ini tampak seperti 'pemurnian' agama, dengan menyebut ajaran tertentu 'sesat' a tau 'menyimpang' sambil memajukan pandangan a tau tafsir yang sudah diterima umum dan dibakukan.5 Sebaliknya jika dibaca dalam kerangka 'ketertiban umum' seleksi itu akan terlihat sebagai usaha melepaskan elemen perlawanan yang terkandung dalam ajaran-ajaran tertentu, terutama jika dipandang mengancam para pemegang kuasa. Mekanisme pelarangan buku ini adalah salah satu peralatan penting dalam usaha 'pemurnian' tersebut, khususnya untuk menyekat kecenderungan beragama yang dianggap bertentangan dari sudut pandang birokrasi. Proses ini tidak ditetapkan a tau diatur dalam undangundang tertentu, ta pi praktek-praktek pelarangan memperlihatkan bagaimana usaha ini ini bergandengan dengan kepentingan lembaga . kontrol yang lebih besar.

..... MudalllerakanAl-an. ....... dallAlddahalaUSlalllas NaslonaG'

Dengan pakaian yang khas - sorban dan ju bah bagi laki-laki serta jilbab dan cadar bagi perempuan - pengikut kelompok .Al-Arqam (kerap disebut Darul Arqam) mulai menyebar di Jaw a dan Sumatra sejak tahun 1980-an. Awalnya tidak ada pihak yang memperhatikannya secara serius, dan menganggap perkumpulan ini sangat biasa, walaupun memiliki keunikan dari cara berpakaian dan ta ta ibadah. Media massa beberapa kali menampilkan profil perkumpulan serta pemimpin mereka yang bermukim di luar negeri, Abuya Syeikh Ashaari Muhammad At Tamimi. Di dalam sejara.h Islam di Indonesia, kemunculan kelompok seperti ini bukan hal yang asing, mengingat intensitas penyebaran Islam yang beragam dan berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya. Bagi pengikutnya, Al-Arqam yang bermula tahun 1968 dari sebuah perkampungan di Sungai Pencala, :Malaysia, adalah suatu badan dakwah yang ingin mempetjuangkan cara hidup Islam secara sempuma dalam semua aspek kehidupan, mulai dari cara berpakaian sampai hubungan internasional. 6 Dari segi pemikiran, Al-Arqam mengikuti. madzhab Syafi'ie yang merupakan mayoritas di Indonesia, dengan tauhid Al'Asy'ariyah dan Al Maturidi dan tasawwuf Imam Al-Ghazali.

Salah satu kegiatan utamanya adalah pendidikan akhlak melalui Syukbah Tarbiah wa Taalim (Departemen Pendidikan dan Pelajaran) dengan metode pendidikan dari Imam Al-Ghazali. Pada tahun 1994 tercatatAl-Arqam memiliki 120 taman kanak-kanak, 55 sekolah dasar dan 22 buah sekolah menengah serta sebuah perguruan tinggi, yang dikelola oleh Yayasan Al-Arqam. Perkumpulan ini juga bergerak di bidang penerbitan untuk menjalankan dakwah, dengan dua suratkabar dan delapan majalah berkala. Di samping itu mereka juga mencetak buku, pamflet, kartupos, kalender dan berbagai barang cetakan lainnya. Di bidang media elektronik, Al-Arqam memproduksi kaset audio dan video dakwah yang disalurkan melalui cabang-cabangnya di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia. Untuk menunjang kegiatan dakwah ini sekaligus mengembangkan sistem ekonomi Islam, .Al-Arqam juga mengembangkan bisnis di berbagai bidang, seperti produksi makanan, perdagangan umum, pertanian dan petemakan. Semua kegiatan bisnis dikelola dari Al-Arqam Centre of Trade di Tashkent, Uzbekistan. Kegiatan sosialnya meliputi pelayanan cumacuma untuk pemakaman, pemikahan serta kesehatan.

Berdasarkan keterangan yang ada, Al-Arqam sekarang sudah tumbuh menempati. 40 perkampungan di Malaysia dan 100 cabang lebih di seluruh dunia. Pusat kegiatan hubungan intemasional, yang dianggap sebagai 'kedutaan besar' Al-Arqam, tetletak di Islamabad, Pakistan. Jumlah pengikutnya sulit ditetapkan, karena sistem keanggotaan yang longgar. Menurut keterangan yang diperoleh, anggota dan simpatisannya masuk ke jajaran pegawai negeri, pejabat negara, kalangan swasta dan militer. Karena tidak berpakaian seperti anggota Al-Arqam pada umumnya, kalangan ini disebut juga 'Arqam Batik'. Di Malaysia pengaruh gerakan ini cukup besar, termasuk dalam kehidupan politi.k.

Di Indonesia, gerakan ini mulai berkembang pesat sejak pertengahan tahun 1980-an, dengan membuka beberapa ca bang yang berpusat di. Depok,Jawa Barat. Beberapa suratkabar dan majalah berita memuat profilperkumpulan ini beserta kegiatannya. Perhati.an masyarakat umum mulai terarah saat Kejaksaan Tinggi di Aceh dan Sumatra melarang kegiatan gerakan ini karena dianggap dapatmenimbulkan pertentangan di kalangan umat Islam. Seperti biasanya, tidak ada penjelasan lengkap tentang segi-segi apa yang dipersoalkan. Tidak lama kemudian, pada bulan April 1990,Jaksa Agung menjatuhkan larangan terhadap buku Pe rang Te/11 k: Islam .Akan Kem bali Gem ilang karya Ashaari Muhammad. Pelarangan-pelarangan itu sempat menyedot perhatian dan mengundang perdebatan untuk sementara waktu, dan gerakan .Al-Arqam tetap meneruskan kegiatannya. Menurut penuturan pengikutnya, Al-Arqam justru berkembang pesat setelah itu, menambah jumlah pengikutdan memperluas kegiatannya ke berbagai wilayah. Buku-buku yang diterbitkan di Malaysia makin banyak disalurkan ke Indonesia, sebagai bagian dari dakwah.

Pada tanggal 29 Januari 1993,Jaksa Agung Singgih SH mengeluarkan SKNo. Kep-06,1'.M)1/1993,melamngperedaranbuku.AtradMithammadiah: Pegangan Daru/.Aqam dan Berhati-haliMtmb11atT11d11han karya Ashaari Muhammad. Buku pertama yang diterbitkan Shautul Arqam Malaysia dengan tebal 216 halaman, dilarang karena 'memuat uraian yang menyimpang a tau bertentangan dengan ajaran/keyakinan umat Islam pada umumnya'. Hal yang paling dipersoalkan adalah penambahan pada kalimat syahadat clan pembahasan tentang Imam Mahdi yang memang masih perdebatan di kalangan umatlslam. Buku kedua setebal 235 halaman dilarang karena dinilai 'dapat memancing pertentangan di antara umat Islam pada umumnya, clan bertentangan dengan Al Quran. Oleh penulisnya, buku itu juga dijadikan sangkalan terhadap tuduhan Pusat Islam Malaysia clan majelis-majelis agama Islam di negeri tersebuty.ang mengecam Al-Arqam dengan alasan yang sama.

Bagi Ashaari Muhammad, penambahan pada kalimat syahadat adalah penegasan ten tang akidah .Ah /11 ssu n ah w a I jam a ah yang harus dilihat dari segi gramatik. 'Penambahan itu bukan untuk menambah kalimat syahadat Bacaan lahimya saja sudah membuktikan bahwa di antara dua kalimat syahadat dan kalimat-kalimat syahadat itu tiada penyambung.' Sedang buku-buku lainnya dianggap usaha yang sah untuk menyangkat tuduhan-tuduhan bahwa Al-Arqam adalah sekte yang menyebarkan 'ajaran sesat'. Bagaimanapun, pelarangan kedua buku itu diterima saja oleh Al-Arqam di Indonesia. Abdul Halim, wakil syeikhul di Malaysia, mengatakan menerima pelarangan itu sepenuhnya dan bisa memahami tindakanJaksa Agung. Ketua Umum MUI Jakarta, KH Syafi'ie Hadzami sebaliknya melihat kegiatan Al-Arqam tidak berbahaya. 'Mereka kelompok biasa yang ingin menjalankan sunah Rasulullah. Misalnya mengenakan jubah, sorban, bersiwak sebelum salat, dan mengenakan wangi-wangian. Mereka juga pengikutmazhab Syafi'ie dalam ha/fikih.'

Seorang pengamat politik, Abu Ubaidah, mengatakan ribut-ribut soal Al-Arqam tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik di Malaysia. Menurutnya, Al-Arqam memiliki pengaruh besar terhadap partai-partai politik yang bersaing di Malaysia, melalui barisan 'Arqam Batik' clan isu Al-Arqam justru dipakai sebagai bagian dari pertentangan politik. Pemerintah Malaysia memang sudah beberapa kali mempersoalkan gerakan ini clan menghambat kegiatan gerakan terse but Di Brunei Darussalam Al-Arqam sudah dinyatakan terlarang sejak 1991 dengan alasan yang kurang lebih sama seperti di atas. Ashaari Muhammad mulai beipindah-pindah di beberapa negara karena tekanan yang terus menerus terhadap gerakan yang dipimpinnya. Pertengahan tahun 1994 tekanan itu bertambah berat Pemerintah Thailand menolak memperbarui visa bagi Ashaari Muhammad clan juga memaksanya meninggalkan temp at bennukimnya sejak tahun 1988 di Chiang Mai. Pemerintah Singapura juga menolak memberi izin masuk dengan alisan keamanan yang tidak dirinci lebih jauh. Sikap seperti ini boleh jadi merupakan reaksi dari pertemuan 'Kawalan Akidah' yang berlangsung di Brunei Darussalam setahun sebelumnya, clan pertemuan rutin antara pejabat-pejabat agama di negara-negara terse but Tanggal 5 Agustus 1994 Dewan Fatwa Nasional Malaysia mengeluarkan larang resmi terhadap gerakan dengan tuduhan menyebarkan ajaran yang menyimpang. Jaksa Agung Malaysia, Mochtar Abdullah, menegaskan bahwa larangan oleh dewan itu akan dikukuhkan melalui undang-undang dalam waktu sebulan, clan akan diikuti oleh pemerintah-pemerintah negara bagian. Menteri Urusan Konsumen clan Perdagangan Abu Hassan Umar juga menetapkan pelarangan terhadap barang-barang dengan nama clan logo Al-Arqam. PengikutAl-Arqam masih dibolehkan berdagang sepanjang tidak memakai atributgerakan mereka.

Pada saat bersamaan, pemerintah Indonesia juga bereaksi keras dengan melarang Ashaari Muhammad masuk ke Indonesia. I.arangan ini dikeluarkan awal bulan Juli 1994, setelah pemerintah mengadakan koordinasi dengan menteri-menteri agama dan pimpinan majelis agama Islam negara-negara ASEAN lainnya. Alasan pelarangan itu, menurut Menteri Agama Tarmizi Taber, karena Ashaari sudah berubah menjadi tokoh yang berambisi pada kekuasaan politik, dan pemerintah berkepentingan melindungi umat Islam di Indonesia agar tidak dijadikan ajang pertarungan politik. I..ebih lanjut Menteri Agama mengatakan:

Kita umat Islam di Indonesia yang ukhuwahnya sangat baik ini tidak ingin Ashaari mengganggu ukhuwah Islam kita, walau selama ini sebagai tokoh spiritual ia tidak ada masalah deQgan kita, kecuali ajarannya yang dilarang di beberapa propinsi ... Biarlah ia sebagai orang Malaysia jangan mengganggu kita di Indonesia ini. (Kom pas, 9 Juli 1994).

Saat itu Menteri Agama juga menilai penerbitan Al-Arqam sudah mengarah pada kultus individu Ashaari Muhammad yang bisa dibelokkan sewaktu-waktu menjadi kekuatan politik. Pemikiran yang sama pada awal abad ke-20 juga berkembang dalam birokrasi kolonial, yang menaruh kecurigaan besar terhadap tokoh-tokoh spiritual yang didukung oleh massa pengikut, terutama pada masa tumbuhnya organisasi Islam.

Jika diamati secara seksama maka tekanan terhadap Ashaari Muhammad dan gerakan Al-Arqam tetjadi dalam beberapa tahap, yang dimulai dari kritik berdasarkan ukuran akidah Islam yang dominan clan direstui pemerintah Indonesia. Majelis Ulama Indonesia memainkan peran besar dalam tahap ini, sebagai lembaga yang diberi wewenang menangani masalah isi ajaran agama Islam. Tanggal 16 Juli 1994, Ketua MUI KH Hasan Basri mengumumkan bahwa pihaknya akan mengeluarkan fatWa meminta kepada pemerintah agar melarang kegiatan Al-Arqam. Fatwa itu sendiri akan dikeluarkan dalam keputusan Silaturrahmi Nasional MUI Pusat clan Daerah yang berlangsung di Pekanbaru. Isi ajaran yang dipersoalkan oleh MUI adalah penambahan pada kalimat syahadat, keharusan pengikutnya beristri empat orang clan ajaran lain yang menyimpang. Sikap keras dari MUI ini disambut oleh pihak Kejaksaan Agung, yang menyatakan akan segera meneliti kegiatan Al-Arqam di Indonesia. Namun, menurut

Kahumas Kejaksaan Agung, Basrief Arief, pihaknya dapat menjan.ihkan larangan tanpa perlu menunggu fatwa dari MUI maupun desakan dari pihak lain. Unn.ik menangani 'aliran menyimpang' ini, Jaksa Agung mendapat masukan dari Pengawas Aliran_ dan Kepercayaan Masyarakat (Pakem) yang bertemu secara rutin. Dalam pertemuan ini hadir juga instansi lain seperti Kantor Menko Kesejahteraan Rakyat dan Menko Polkam, Kepala Badan Iitbang Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan Aster Kasum ABRI.

Dua hari kemudian, Ors H Amidan, pejabat Departemen Agama menyerukan kepada ulama seluruh Indonesia untuk menghambat gerakan Al-Arqam, dengan cara memberi penyuluhan di tengah masyaraka t agar tidak terpengaruh, sementara menunggu pemerintah melarang gerakan tersebut. Ia menyatakan seruan MUI sudah cukup kuat untuk menyadari bahwa Al-Arqam adalah aliran yang 'menyimpang'. Tapi sebagai tambahan terhadap penjelasan MUI ia menunjukkan bahwa Al-Arqam perlu diawasi bukan hanya dari segi ajarannya. Menurutnya, Al-Arqam jelas sudah menjadi gerakan politik di Malaysia, dan di Thailand bahkan sudah membuatlatihan fisik bagi anggotanya. Pada kesempatan yang sama ia mengomentari buku Presiden Soeharto Ikut]adual..Allah yang dilarang tiga minggu kemudian:

Ada sebuah buku yang diterbitkan dalam bahasa Malaysia, itu semuanya tipu muslihat Maksudnya begini, dia 'kan mengangkat Presiden Soeharto, kemudian foto-foto Presiden dimuatdalam buku itu, dan juga foto Pak Try, Pak Tannizi, dan Pak Habibie. Kesan masyarakat, bapak-bapak ini seolah-olah merestui mereka.

Kesan ini juga ada di Malaysia. (Kompas, 20 Juli 1994).

Di sini kita sudah melihat perkembangan pen ting dalam proses pembennikan citta Al-Arqam. Setelah MUI secara resmi menyatakan keberatannya terhadap ajaran terse but, peralatan negara - Kejaksaan Agung dan Departemen Agama -melengkapinya dengan data-data bahwa gerakan itu bukanlah sekadar perkumpulan tarekat atau gerakan ekonomi, melainkan gerakan politik. Pemyataan bahwa Al-

Arqarn juga mengadakan latihan fisik bagi pengikutnya sangat penting dalam proses ini, karena mengingatkan masyarakat akan gerakan Islam yang melancarkan perlawanan fisik, seperti Komando Jihad tahun 1970-an dan gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Citra ini kemudian diperkuat oleh Mente.ti Agama yang mengatakan Al-Arqam teroyata menjadikan Indonesia sebagai basis politik untuk menyerang negara-negara tetangga.

Bagi pemerintah, pelarangan .Al-Arqam jelas berdasarkan kepentingan politik seperti diutarakan Menteri Agama Tamizi Taher. Kecaman MUI soal akidah, dalam konteks pelarangan, lebih menjadi pele.ngkap. Wa:Iau begitu, pemerintah bersikeni.s menolak bahwa ide pelarangan itu muncul karena desakan dari negara lain. Menko Polkam Soesilo Soedarman, menegaskan bahwa pemerintah sangat berhati-hati menangani perkara ini, dan sebagai negara berdaulat tentu keputusannya tidak dapatdipengaruhi·negara lain. Pejabatlainnya juga menekankan bahwa masalah terse but sedang diteliti, dan diperlukan waktu untuk niengambil keputusan. Dalam pertemuan para menteri agama dari negara-negara ASEAN awal Agustus 1994, hanya diputuskan bahwa Ashaari Muhammad tidak akan diperkenankan bermukim di negaranegara tersebut

Pihak Al-Arqam yang selama beberapa waktu tidak memberi komentar terhadap seluruh perkembangan itu, akhiroya memberi penjelasan. Amir NegeriJawa-1 Achmadi Rafei mengedarkan siaran pers yang menekankan bahwa Al-Agram bukan sebuah ajaran, ta.pi sebuah badan dakwah biasa. Dalam pertemuan pers tanggal 5 Agustus · 1994ia juga menegaskan keinginan YayasanAl-Arqam Indonesia untuk berdialog dengan pemerintah tentang keberadaan mereka. Ia menyayangkan tindak pelarangan di tiga propinsi tidak pemah melalui dialog, dan sampai saathu pun tidak ada rim Kejaksaan Agung yang datang untuk memedksa tempatmereka. Tuduhan bahwa Al-Arqam mewajibkan anggota prianya untuk beristri empat, adanya kultus individu terhadap Ashaari' Muhar,nmad, dan i~u ba'hwa Al-Arqam mendapat kiriman dana dari Iran. dan libya •. juga disangkal dalam pertemuan tersebut · ·

Waiau belum ada keputusan dari tim Pakem maupun forum pemerintah lain yang membahas persoalan itu, hari berikutnya Jaksa Agung mengeluarkan larangan terhadap buku Presiden Soeharto Ikut Jadual Allah melalui SK No. Kep-086/JA/08/1994. Alasan pelarangannya karena buku itu bertentangan dengan semangat kerukunan beragama yang tercantum dalam ketetapan "MPR, sehingga dapat mengganggu ketertiban umum. Jaksa Agung juga menekankan bahwa pelarangan buku itu tidak berarti pelarangan terhadap ajaran tersebut, karena 'kami masih akan mempelajari pendapat Menteri Agama, aparat keamanan clan ketertiban, serta M'ajelis lilama Indonesia'. MUI sendiri menyatakan bahwa pelarangan buku itu mereka usulkan sejak akhir bulan Juli, dengan alasan menyimpang dari segi akidah, meresahkan masyarakat dan 'fakta' bahwa Arqam adalah gerakan politik. Dari komentar-komentar di atas, Menteri Agama jelas menghendaki gerakan tersebutdilarang pemerintah, dan beberapa kali ditegaskan bahwa keputusan itu hanya menunggu waktu saja. Aparat keamanan dan ketertiban sampai saat itu memang belum memberi komentar. Menko Polkam juga menahan diri dan mengatakan tidak petlu tergesa-gesa mengambil keputusan dan mengambil sikap. Pangdam Jaya :Mayjen 1NI Hendropriyono dan Kapolda Metro Jaya :Mayjen (Pol) Hindarto mengatakan pihaknya belum-memiliki catatan bahwa Al-Arqam meresahkan masyarakat, namun jika bersikap terlalu eksklusif maka ada kemungkinan berkembang ke arah itu.

Selama beberapa waktu ti.dak ada keputusan resmi dari pemerintah tentang nasib gerakan ini. Tllll Pakem yang bertugas mengambil kesimpulan temyata ti.dak mudah mencapai kata sepakat. Sementara itu komentar-komentar dari berbagai pihak mulai bemmnculan. l\1asdar FM'as'udi dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan l\1asyarakat mempertanyakan reaksi pemerintah. Menurutnya, pelarangan suatu ajaran atas pertimbangan keagamaan, tentu tidak dapat dibenarkan, sementara kalau larangan itu atas dasar politik, maka harus ditempuh rrielalui prosedur hukum. Tokoh Nahdlatul lilama KH Ali Ya fie justru mengharap agar pemerintah segera mengeluarkan keputusan:

Jangan berputar-putar. Haros ada penelitian khusus dan penyelesaian khusus. Jangan terus-menerus dijadikan isu dan polemik yang pada akhimya merugikan kita semua. Saran saya kita perlu semua mencari satu penyelesaian, di mana kita kembali kepada semangat persatuan dan kemurnian agama.

Tanggal 12 Agustus 1994, Pengurus Besar Syuriyah Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, mengeluarkan pemyataan pers tentang akidah Al-Arqam ini, yang intinya mengatakan bahwa NU tidak melihat adanya penyimpangan dalam ajaran tersebut sebagaimana dikatakan Mu!. Pemyataan itu juga merinci bagian-bagian yang dituduh 'menyimpang' sebagai hal yang biasa bagi umat Islam di Indonesia. Di bagian akhir pernyataan itu Pengurus Besar Syuriyah Nahdlatul Ulama meminta pemerintah agar tidak melakukan pelarangan t.erhadap Al-Arqam dengan alasan dan pertimbangan akidah, dan menghimbau semua pihak agar bersikap toleran serta berpikiran jernih menangani masalah keagamaan. 7 Katib Syuriyah PBNU, KH Ma'ruf Amin menyatakan bahwa warga NU sendiri juga mengamalkan apa yang dituduhkan 'menyimpang'. Senada dengan Masdar, ia menuntut kejelasan pelarangan itu. Dikatakannya, 'kalau memang alasannya politis, ya jelaskan. Tapi, kalau bukan buktikan bahwa memang ajaran Arqam sesat.' (&pub/ika, 5 Agustus 1994). Ia juga mengatakan ajaran Arqam sesungguhnya sudah pernah dibahas dalam sidang-sidang Komisi Fatwa MUI sejak 1990, dan tidak ada keputusan bahwa ajaran Arqam itu sesat. Sikap senada disampaikan Gerakan Pemuda Ansor dalam siaran pers yang terpisah.

Dalam situasi maju-mundur ini, Ketua Umum MUI KH Hasan Basri menyatakan pihaknya tidak bersedia berdialog dengan AlArqam. Dikhawati.rkan bahwa gerakan itu akan memakai dialog tersebut sebagai pembenaran, seperti yang terjadi dengan buku Presiden Soeharto lknt]ad11al.Allah:

Mereka itu halal bihala/ dengan menteri-menteri, dengan Wapres, terus dipottet, dimasukkan ke dalam bukunya, tennasuk gambar P.residen sewaktu melaksanakan ibadah haji, dijadikan satu buku bahwa P.residen Soeharto sudah masuk jadwal Allah. Dan, me.reka mengatakan bahwa penasihat P.residen Soeha.rto itu o-rang A.rqam, begitu liciknya me.reka itu.

KH Hasan Basri juga menambahkan catatan bahwa MUI tetap menginginkan .Al-Arqam dilarang. Jika semula hanya karena alasan akidah yang 'menyimpang', kini ditambahkan bahwa gerakan terse but juga meresahkan umat dan 'mengancam kesatuan dan persatuan bangsa'. Sikap itu dipertegas dalam rapat paripuma MUI di Hotel Le Meridien tanggal 13 Agustus 1994, yang sekali lagi meminta Kejaksaan Agung melarang kegiatan Darul .Arqam . .Alasan pelarangannya tidak lagi dirinci sepetti dalam pertemuan beberapa waktu sebelumnya. Mengenai hal itu KH Hasan Basri yang didampingi Menteri Agama mengatakan, 'ltu terserah Kejakgung karena mereka berwenang'. KH Ma'ruf Amin yang juga hadir dalam pertemuan itu mengatakan NU tetap pada pendiriannya bahwa Al-Arqam bukan ajaran sesat. iebih jauh dikatakannya, 'alasan pelarangan Darul Arqam diserahkan ke Kejakgung itu tidak logis.'

Perbedaan pendapat yang berkepanjangan di kalangan pemimpin umat Islam rupanya berpengaruh terhadap keputusan pemerintah, terutama untuk menyatakan bahwa Al-Arqam perlu dilarang karena merupakan ajaran sesat. Menko Polkam misalnya mengatakan bahwa pelarangan terhadap Al-Arqam tidak akan didasarkan pada alasan akidah, melainkan keamanan clan ketertiban. Menteri Agama juga mengendurkan sikapnya:

Sebagian o.rganisasi Islam telah mengirim su.rat kepada MUI clan kepada Depa.rtemen Agama yang jelas-jelas mengatakan (Darul A.rqam) itu sesat. Cukup banyak. Daerah yang melarang juga cukup banyak yang mengatakan itu sesat Tetapi yang lain mengatakan kalau dilihat dari segi sufi, ya masih bisa dikatakan belum sesat (16 Agustus 1994).

Sekalipun belum ada kepastian dari Jaksa Agung, kepala-kepala kejaksaan tinggi di daerah memanfiiatk.an keputusan pelarangan empat buku Al-Arqam sebagai pegangan untuk berti.ndak. Tanggal 19 Agustus 1994, Kaja ti Sumatra Utara Martin Basiang SH mengeluarkan larangan terhadap kegiatan Darul Arqam yang berpedoman pada buku Aurad Muhammadiyah. Keputusan itu berdasarkan temuan kejaksaan setempat bahwa para pengikut.Al-Arqam temyata masih menggunakan buku tersebut, yang berarti bertentangan dengan UU No. 4/Pnps/ 1963 yang mengharuskan setiap orang yang menyimpan buku terlarang untuk menyerahkannya kepada pihak kejaksaan. T10dakan itu diikuti oleh lima kejaksaan tinggi lainnya di Sumatra,Jawa clan Nusa Tenggara Barat selama paruh kedua bulan .Agustus. T10dakan ini nampak seperti. 'jalan tengah'. Bertolak dari pelarangan buku clan ketentuan UU No. 4/Pnps/1963, kejaksaan dapat berti.ndak menghambat perkembangan gerakan .Al-Arqam, tanpa perlu menunggu perdebatan tentang pelarangan .Al-Arqam yang belum berakhir sampai saatini.

Kasus pelarangan buku-buku .Al-Arqam ini.memperlihatk.an lebih jemih cara kerja dari rezim pelarangan sebagai keseluruhan. Kerjasama di dalam rezim digambarkan dengan baik oleh Menteri Agama yang mengatakan bahwa masalah akidah adalah urusan MUI, sementara pemerintah lebih mempersoalkan segi-segi politik clan kenegaraan. Keterlibatan lembaga lain seperti MUI clan Departemen .Agama memperlihatk.an bahwa sistem kontrol itu tidak dapat dibaca hanya melalui undang-undang yang berlaku. Dalam kenyataannya justru lembaga-lembaga ini berperan besar dalam menjatuhkan vonis terhadap isi buku, sebelum Kejaksaan .Agung secara resmi mengeluarkan surat pelarangan. Seperti terlihat dari uraian di atas, temp at intervensi itu ada di segala tingkat, mulai dari pembentukan opini melalui media massa sampai forum resmi semacam rapat koordinasi Menko Polkam clan Tim Pakem di Kejaksaan Agung. Seluruh proses pemberian cap 'sesat' atau 'gerakan politik' dilakukan secara sepihak, hanya berdasarkan pernyataan lisan tanpa pengajuan bukti-bukti yang kongkret kepada masyarakat

Perdebatan yang berkepanjangan, sikap maju-mundur pemerintah yang tidak kunjung selesai, menunjukkan bahwa rezim pelarangan itu sendiri tidak lepas dari ketegangan serta kontradiksi. Pelarangan buku-buku Darul Arqam adalah salah satu dari sedikit kasus, di mana alasan pelarangan benar-benar dipertanyakan berdasarkan ukuranukuran sama yang dipakai oleh para pengusul pelarangan. Hal ini yang mungkin membuat pemerintah sulit menentukan langkah selanjutnya setelah terburu-buru menjatuhkan cap 'sesat' dan membentuk citra 'politik' bagi gerakan itu sedemikian rupa untuk membenarkan pelarangan.

Persoalan 'menyimpang dari akidah Islam' berulangkali muncul dalam kasus-kasus pelarangan buku. Bulan Mei 1992, Kantor Departemen Agama Brebes dan Tegal mengirim surat kepada Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah, meminta sebuah buku doa ditarik dari peredaran. Buku yang berjudul ]a lb u F.izqi ini disusun oleh M Ali Chasan Umar, seorang guru madrasah tsanawiyah di Kendal. Isinya antara lain doa-doa untuk memperoleh rezeki dan cara-cara penglarisan dagang, seperti menuliskan lafal tertentu pada sesobek kertas, yang . lazim disebut wifi.g untuk mempermudah mendapat uang. Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah kemudian setuju untuk menarik buku terse but dari peredaran, karena akan 'menimbulkan dampak negatif bagi akidah Islam'. Komentar berdatangan dari berbagai pihak mempertanyakan keputusan tersebut; Ali Chasan Umar misalnya menilai bukunya sama sekali tidak bertentangan dengan akidah Islam, karena segala yang ditulisnya bersumber pada .Al Qu ran. Ka tib Syruiyah PBNU, KH Ma'ruf Amin mengatakan amalan seperti memperbanyak zikir, membaca salawat dan hal:-hal lain yang juga tercantum dalam buku terse but adalah hal yang sangat biasa bagi kalangan pesantren .. Ahli agama Islam Quiraish Shihab menilai pembuatan 111 ifig hanya merupakan sugesti bagi pemohon rezeki yang mulai dikenal pada masa Imam Al-Ghazali, dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan syirik. (Tempo, 6 Juni 1992). Bagaimanapun, komentar-komentar terse but tidak mengurungkan niat Departemen Agama untuk melarang peredaran buku itu. Kasus ini juga menjadi contoh di mana lembagalembaga kontrol mengambil tindakan sendiri tanpa menunggu keputusan Jaksa .Agung yang sebenarnya berwenang dalam pelarangan buku.

Dalam kasus .Al-.Arqam terlihat bahwa imbangan kekuatan antara lembaga-lembaga pelarangan dengan penerbit clan masyarakat pembaca, ternyata memainkan peran penting. Hal ini juga membuktikan bahwa konsep 'ketertiban umum' atau alasan pelarangan lainnya bukan sesuatu yang lintas waktu clan tempat, tapi justru terikat pada konteks sosial politik sezaman. Hal ini nampak dalam kontroversi di sekitar pelarangan buku-buku terbitan PT lntan Pariwara. Pada awal Agustus 1991 Majelis Ulama Indonesia di Aceh Utara menuntut pelarangan terhadap buku-buku terbitan PT In tan Pariwara karena meluasnya keresahan di kalangan orangtua murid tentang isi buku-buku terse but yang dinilai bisa menyesatkan clan merusak akidah. Dalam surat edaran No. 338/001/MUI/AU/1991 disebutkan pelarangan itu demi menjaga stabilitas keamanan clan kelangsungan pembangunan di Aceh Utara, serta menjaga wibawa Pemerintah Daerah setempat Beberapa hari kemudian Kepala Kanwil Depdikbud langsung menurun rim untuk memeriksa buku-buku PT In tan Pariwara, clan 'kalau memang terbukti buku-buku itu rawan kita bisa mencabutizin peredarannya' (S11ara Pem bar11an, 7 Agustus 1991).

Penerbit In tan Pariwara yang berpusat di Klaten, Jawa Tengah, didirikan tahun 1978 clan dalam waktu singkat menjadi salah satu 'raksasa buku pelajaran'. Pada tahun 1991 perusahaan ini sudah mempekerjakan 400 buruh, dengan 80 agen penerbit yang terse bar di hampir seluruh ibukota propinsi clan kabupaten. Sekalipun ada aturan tidak tertulis dari IKAPI tentang pemerataan pesanan buku-buku pelajaran, persaingan keras di antara penerbit untuk me rebut pasar tetap tidak terhindarkan. Untuk itu PT In tan Pariwara menyiasati dengan cara menerobos langsung ke sekolah-sekolah clan mengadakan kontrak khusus dengan kepala sekolah. Mengenai policy penerbit tentang isi buku, Direktur Pemasaran Suyarwan menuturkan:

Seti.daknya ada tiga batasan yang harus diperhati.kan editor buku, yakni materi buku, aspek keamanan dan kecocokan pasar. Karenanya, · dalatn kasus SARA buku PMP yang ditei;bitkannya, sang ediror juga terkena getahnya. Dia juga terkena peringatan. (P.epub/ika, 8 .Agustus 1991)

Perusahaan itu ·menanggapi · pernyataan Clari MUI Aceh Utara dengan pernyataan bahwa mereka sudah mendapat izin dari Dirjen · Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kanwil Depdikbud Aceh untuk mengedarkan buku penunjang sejak tahun 1988. Setiap penerbit harus mendapatkan rekomendasi atau izin dari salah satu lembaga terse but, dan PT In tan Pariwara mendapatkan keduanya, sehingga dinilai culrnp kuat Beberapa minggu kemudian MUIAceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat bersama-sama menuntut pelarangan bukubuku PT In tan Pariwara karena dinilai merusak akidah agama Islam. Kanwil Depdikbud Sumatra Utara yang menjadi sasaran tuntutan itu mengatakan belum ~isa mengambil keputusan, karena masih menunggu keputusan dari instansi lain. Kepala Humas Depdikbud setempat hanya mengatakan masalah itu sedang ditangani dengan serius, dan sementara ini sedang menunggu hasil penyelidikan tim khusus yang dibentuk oleh Depdikbud. Kesulitan lain, karena PT · Intan Pariwara mendapat izin penerbitan langsung dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, yang berada di luar bacis wewenangnya.

Isi buku yang dipersoalkan adalah potongan-porongan kalimat yang clinilai clapat menimbulkan kesalahpahaman clalam membina umat ~eragama. Pacla halaman 5 buku Pendidikan :Moral Pancasila untuk kelas 5 SD misalnya clisebutkan: 'Dalam kelas kita yang memeluk agam:a Islam hanya seorang. Kita anjurkan clia meninggalkan agamanya, kemuclian menganut agama yang kita anut.' Dalam buku PKK untuk SD clan maclrasah ibtidaiyah kelas 4 clan 5 climuat gambar sebuah keluarga yang seclang makan bersama. Di bagian bawah gambar itu tertera kalimat, 'Sebelum makan kita bersembahyang', yang merupakan traclisi Kristen.

Bagi Ketua MUI Sumut, H Hamdan Abbas, kalimat-kalimat ~eperti itu dapat mempengaruhi keyakinan anak-anak, khususnya yang beragama Islam, dan jika buku terse but masih terus beredar maka dikhawatirkan akan merusak kerukunan umat beragama. Seman itu disambut di Jawa Tengah oleh dua pejabat Departemen .Agama setempat yang ikut menyerukan agar buku-buku terse but tidak digunakan oleh 84 madrasah ibtidaiyah di wilayah mereka. Bagi Drs Yatna Nirwana, salah satu di antara kedua pejabat itu:

Pemyataan [menganjurkan menganut agama lain] itu, berkesan seolah-olah pindah dan memeluk agama lain begitu gampangnya. Yang membaca 'kan anak yang masih kecil ... Jika dipahami dengan lebih seksama, pemyataan itu seolah-olah merupakan upaya terselubung dalam mempengaruhi anak-anak, yang sebelumnya sudah beragama (S11ara Mudehl, 27.Agustus 1991).

Menurut keduanya, pihak Departemen .Agama sejak tahun 1985 telah menghimbau sekolah-sekolah agar tidak menggunakan buku terbitan PT Intan Pariwara, karena melihat 'gelagat yang kurang menguntungkan dari penerbitan terse but'. Ketua IKAPI Jawa Tengah, .Agung Sasongko, membenarkan bahwa PT Intan Pariwara sudah beberapa kali terkena kasus seperti itu, tapi pihaknya tidak bisa menindak penerbit terse but. Penerbit itu juga dituduh memakai cara yang tidak sehat dalam bisnis dengan memberikan potongan harga dan bonus penjualan yang sangat besar. Misalnya jika di satu kabupaten lebih dari 50 persen sekolah memakai buku-buku terbitan Intan Pariwara, maka penerbititu akan memberi hadiah kepada pejabat ranting Depdikbud dan kepala sekolah setempat

Masalah rekomendasi rupanya sangatpenting, karena kantor-kantor wilayah yang keberatan terhadap buku-buku tersebut tidak dapat mengambil tindakan. Seperti diungkapkan Koordinator Administrasi Kanwil Depdikbud .Aceh, bahwa pihaknya tidak dapatmenarik buku dari peredaran sekalipun sudah dinilai tidak layak, karena wewenang itu ada di tangan Kejaksaan .Agung. Pada pertengahan September 1994 Kejaksaan TinggiJawa Tengah bertindak melarang peredaran buku Pelajaran .Agama Islam untuk SMA kelas 1 dan 2, karena dinilai melanggar norma etika clan agama. Dalam surat keputusan itu tercantum bahwa buku terse but memuat kalimat yang dinilai jorok clan bertentangan dengan ajaran Islam tentang akhlak. Keputusan itu disambutoleh kepala-kepala sekolah diJawa Tengah yang ikutmelarang penggunaan buku-buku Intan Pariwara di wilayah kerja mereka. Di harian Media Indonesia bahkan dimuatseruan boikot

[Berbagai instruksi pelarangan] pa tut disokong oleh umat Islam di seluruh Indonesia dengan jalan memboikot buku-buku terbitan Intan Pariwara. Sebab ada unsur kesengajaan dari pihak penerbitnya, bukan saja dari isi/materi/pelajaran yang merusak akidah anak-anak dan generasi muda islam, tetapi juga dengan dana milyaran rupiah, penerbit yang berdomisili di Klaten Jaw a Tengah ini telah menjual buku-bukunya langsung ke sekolahsekolah, bukan melalui toko buku sebagaimana lazimnya dalam dunia penerbitan/perdagangan buku ...

Organisasi pemuda clan pelajar di seluruh Indonesia supaya melakukan aksi boikot ini serentak di seluruh Indonesia guna menunjukkan bahwa kalian adalah generasi muda Islam yang benar-benar konsekuen dalam mempertahankan akidah agama Islam. Dan jangan biarkan penerbit Intan Pariwara bersamasama oknum-oknum Depdikbud menghalalkan segala cara untuk merusak mental kalian yang masih mumi. (Media Indonesia, 23 September 1991)

Tidak diketahui seberapa jauh pengaruh seruan boikot ini. Suratkabar tidak memberitakan terjadinya aksi boikot besar-besaran secara demonstratif seperti dianjurkan oleh seruan itu. Menghadapi semua ini PT Intan Pariwara tidak memberi tanggapan yang berarti. Diretkur utama Soetikno hanya menerangkan bahwa buku yang dinyatakan terlarang sudah ditarik dari pereda.ran, tanpa merinci jumlah totalnya. Nampaknya hubungan perusahaan itu dengan Depdikbud - yang dalam seruan itu disebut 'oknum-oknum Depdikbud' - untuk sementara waktu tidak terpengaruh. Seperti terlihat di atas, birokrasi lokal seperti Kanwil Departemen Agama a tau MUI di daerah-daerah tidak cukup kekuatannya untuk menghambat peredaran buku-buku PT In tan Pariwara secara menyeluruh seperti yang diinginkan. Jaringan monopoli perusahaan terse but yang melibatkan elemen-elemen penting dari rezim pelarangan, tidak berhasil ditembus begitu saja, sekalipun isu 'merusak akidah' selama ini terbukti ampuh sebagai alasan.

Baru pada bulan Oktober ada reaksi dari Departemen Pendidikan clan Kebudayaan di Jakarta, yang tidak mengizinkan penggunaan buku Pendidikan Moral Pancasila untuk SD clan SMP. Alasannya di samping merusak akidah Islam, adalah belum adanya izin untuk diedarkan dari departemen tersebut. Keputusan itu menariknya disiarkan pers berdasarkan pernyataan dari Ketua l\.1UI Hasan Basri yang juga menerima surat-surat pengaduan dari l\.1UI di berbagai daerah. Dalam kasus-kasus pelarangan dengan alasan akidah, biasanya birokrasi lokal bisa mengambil keputusan sendiri, tapi dalam kasus PT Intan Pariwara Depdikbud di Jakarta justru melimpahkan pelarangan resminya kepada Kejaksaan Agung. Keputusan Depdikbud itu juga hanya sebatas menarik buku-buku yang sudah beredar dan mengganti bagian yang dianggap menyimpang, untuk selanjutnya diedarkan kembali ke sekolah-sekolah. Keputusan Jaksa Agung, yang menurut KH Hasan Basri akan keluar dalam bulan Oktober itu juga, tidak pernah diumumkan kepada masyarakat dan kasus tersebut dianggap selesai.

Salah satu sasaran pelarangan yang lain adalah barang cetakan yang ~emuat gambar Nabi Muhammad. Dalam perkembangannya tumbuh semacam kesepakatan umum, baik di kalangan birokrasi maupun umat Islam pada umumnya, bahwa hal tersebutmemang dilarang sehingga Kejaksaan Agung pun tidak merasa perlu berkonsultasi maupun menunggu 'himbauan' dari pihak lain untuk mengambil tindakan. Pelarangan terhadap buku-buku ini juga tidak menimbulkan perdebat.an luas, tapi justru sikap hati-hati di kalangan penerbit dan penulis. Pada bulanJuli 1979, Kejaksaan Agung melarang buku Sabda .Allah Yang Diwahyukan Menumt./Jgama Kristen dan ./Jgama Islam melalui

SK No. Kep-048;JA/7 /1979. Buku yang dikarang oleh Pater Adolf P Heuken SJ ini sebenarnya adalah buku bacaan populer bagi umat Katolik yang menguraikan perbedaan sabda Allah dalam pemikiran Yahudi, Kristen dan Islam, dengan berbagai ilustrasi untuk memperjelas keterangan dalam teks. Buku itu diterbitkan oleh Yayasan Cipta l..Dka Caraka bekerjasama dengan Penerbit Nusa Indah di Fnde, Flores. Salah satu gambarnya adalah reproduksi lukisan Nabi Muhammad dengan wajah tertutup cadar, karya pelukis Islam asal Turki a tau Mesir, yang diambil dari sebuah buku tentang seni lukis. Hal yang menarik buku itu dilarang oleh Kejaksaan Negeri Ende di Flores, sebelum buku terse but beredar, dan bahkan belum sampai ke meja pimpinan Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAW!). Beberapa waktu kemudian Jaksa Agung menetapkannya melalui SK No. Kep-048;JA/7 /1979, yang antara lain mengatakan buku tersebut mengandung tulisan dan lukisan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Tanggal 6 Agustus Pater Heuken dipanggil menghadap ke Kejaksaan Agung, untuk dimintai keterangan tentang peredaran bukunya. Isi buku tidak disinggung sama sekali dalam pertemuan tersebut, sehingga masih tetap kurang jelas bagian mana yang dianggap mengganggu. Kalangan penerbit Cipta l..Dka Caraka menduga pelarangan itu berhubungan dengan pemuatan lukisan Nabi Muhammad, walau tidak dapat memastikan. Tanggapan datang dari Kardinal Darmoyuwono, yang mengatakan pelarangan itu 'kemungkinan besar karena kurangnya konsultasi sehingga menimbulkan kesalahan redaksional'. Ia setuju bahwa buku terse but masih bisa dikembangkan lebih jauh melalui diskusi intern dengan 'menghapus kalimat serta masalah yang kurang bertar'. ·

Kasus serupa terjadi di Jawa Barat pada bulan November 1990, ketika seorang penilik sekolah di Bekasi mengadukan buku pelajaran Cara BelajarSiswa ..Aktif, berjudul Sejarah Islam jilid·2 untuk siswa kelas IV madrasah ibtidaiyah, kepada Kanwil Departemen Ag'ama Jawa Barat. Tidak lama kemudian Departemen Agama di Jakarta meminta Yayasan la Tansa yang menerbitkan buku tersebut, menariknya kembali dari peredaran. Pasalnya karena buku itu memuatilustrasi Nabi Muhammad ketika masih kanak-kanak. Pada halaman 24 buku itu ada tiga gambar, masing-masing menggambarkan Na bi Muhammad sedang berdialog dengan pamannya; sedang menggembala kambing untuk menunjukkan bahwa Na bi suka bekerja keras; dan sedang berdagang sebagai tanda hidup mandiri. Serangan kontan dilancarkan terhadap penerbit buku itu oleh Kejaksaan Agung, Majelis Ulama Indonesia, Menteri Agama dan masyarakat melalui surat-surat pembaca di suratkabar. Penerbit Yayasan La Tansa juga kontan mengakui kesalahannya, yaitu lalai memeriksa kembali naskah yang akan dicetak. Upi Azmi, pimpinan penerbititu mengatakan ilustrasi terse but sebenamya untuk membantu pemahaman siswa. Gambar itu juga diakuinya hanya sebagai perumpamaan, tanpa maksud untuk menggambar Nabi, yang diketahuinya dilarang dalam agama Islam. Untuk menebus kesalahannya, penerbititu kemudian menurunkan tim untuk menarik kembali terse but clan mengganti halaman 24 dengan menghilangkan ilustrasi terse but. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam yang memberikan rekomendasi penerbitan itu, mengakui kesalahan pihaknya karena lalai tidak memeriksa kembali naskah yang siap cetak, karena temyata berbeda isinya dari versi yang pertama kali diserahkan penerbitnya. Seluruh proses itu berlangsung tanpa perdebatan karena pemuatan gambar Nabi Muhammad memang disepakati umum sebagai hal terlarang dalam agama Islam, clan semua pihak yang terlibat dalam penerbitan terse but mengakui kelalaiannya. Bagaimanapun terlihat bahwa reaksi pertama dari penilik sekolah memainkan peran pen ting untuk memicu proses pelarangan itu. Bagi pemerintah, reaksi semacam itu sudah merupakan tanda keresahan, clan seperti dalam kasus pelarangan buku-buku terbitan Al-Arqam, sudah cukup sebagai alasan untuk menjatuhkan larangan. Di hadapan rezim pelarangan yang begitu solid, penerbit swasta semacam Li Tansa, sekalipun mendapat rekomendasi dari unsur Departemen Agama, lebih baik menghindari persoalan dengan mengubah isi clan menerima larangan tersebut sepenuhnya. •

BAB IV

'MElURUSKAN' MASI IALU DAN SIKAP POlmK

The past was constantly involved in the present; and all that enshrined the past - monuments, inscriptions, records were essential weapons in government, in securing the authority, not only of the king, but also of those whose power he symbolised and sanctified ... - JH Plumb

Sudah cukup banyak ditulis tentang sejarah nasional kita;. baik oleh ahli sejarah bangsa kita maupun oleh orang-orang asing. Masing-masing mengenakan pandangan clan tafsirannya terhadap pertumbuhan bangsa kita. Di tengah pelbagai uraian itu diperlukan karangan sejarah babon, yang dapat menjadi dasar clan rujukan penulisan sejarah nasional. Buku ini mengandung sejarah nasional Indonesia yang baku, yang ditulis clan disunting . oleh ahli-ahli sejarah bangsa kita.- 'Kata Pengantar' S

I raian itu dikutip dari kata pengantar yang tercantum di setiap jilid buku Sejarah Nasional Indonesia terbitan PNBalai Pustaka. Buku itu merupakan proyek resmi pemerintah - khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - untuk menafsir ulang petjalanan sejarah Indonesia sejak zaman pra-sejarah. Tujuan penerbitannya jelas lebih dari sekadar mengisi kekosongan penulisan sejarah yang kerap diramaikan orang, ta.pi agar 'dapatmenjadi dasar dan penulisan sejarah nasional'. Hal itu ditegaskan dengan pernyataan bahwa buku terse but 'mengandung sejarah nasional Indonesia yang baku'. .

Pembakuan penulisan sejarah atai:i usaha memenangkan tafsir tertentu terhadap kenyataan sejarah adalah hal yang lazim tetjadi. Setiap . pemerintahan tentunya berusaha membangun cara pikir sendiri terhadap masalalu yang sesuai dengan kepentingan masakini, apalagi jika masalalu tersebut sangat penting bagi legitimasi sebuah pemerintahan secara menyeluruh. Orde Baru juga merupakan pemerintahan yang menaruh perhatian besar terhadap penulisan sejarah, karena banyak unsur legitimasinya bertopang pada pemahaman terhadap masalalu. Birokrasi dikerahkan untuk menulis kembali masalalu Indonesia sesuai dengan perspektif dan kepentingan masakini. Sekreta.riatNegara RI termasuk salah satu lembaga yang giatmelakukan penelitian dan menerbitkan buku-buku yang berkaita.n dengan sejarah Indonesia, seperti 30 Ta h 11 n Indonesia Me rd e ka dan 'buku putih' Ge ra ka n 30 September. Di lingkungan ABRI, ada Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI yang dipimpin seorang perwira berpangkat Brigadir Jenderal. Penerbita.n lembaga ini umumnya berkaita.n dengan keberhasilan militer menumpas gerakan perlawanan di berbagai tempatdan periode, seperti se.ri.Bahaya la ten Komunisme dilndonesia yang diterbitkan ta.hun 1992.

Berbeda dengan bidang-bidang lainnya seperti agama, 'pembakuan' sejarah lebih sulit diwujudkan sehingga campur ta.ngan peralata.n represif sangat diperlukan untuk menjaga 'sta.bilita.s penulisan sejarah'. Birokrasi yang memproduksi penulisan sejarah sejauh ini hanya berminat pada tema dan periode yang langsung berkaita.n dengan legitimasinya, seperti peran Angkatan Darat dalam sejarah, pembenaran terhadap penumpasan pemberonta.kan dan sebagainya. Bata.s-bata.s yang 'boleh' dan 'tidak boleh' juga sangat kabur, sehingga policy menjaga sta.bilitas itu sering tidak konsisten kalau tidak dapatdikata.kan sewenang-wenang. Perbedaan ta.fsir sejarah sebagai sumber dan alasan pelarangan memang sulit dimengerti, terlebih lagi jika ta.fsir yang dijadikan ukuran a tau standar tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Kasus yang paling mencengangkan dalam hal ini mungkin pelarangan terhadap buku KML Tobing, Permesta: Kandasnya Se bu ah Gta-Gta, yang diterbitkan oleh Sarunjaya diJakarta tahun 1990. Dalam SKNo. Kep-026/JA/4/1990 disebutkan alasan pelarangannya 'mengandung uraian-uraian yang bertenta.ngan dengan naskah Cuplikan Sejarah Perjuangan TN.Angkatan Darat, dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dan tidak menguntungkan sejarah nasional'.

Ada banyak tindak represi yang dipakai birokrasi untuk menjaga stabilit.as itu, mulai dari membat.asi akses masyarakat terhadap bahanbahan yang dianggap terlarang sampai pada pelarangan buku-buku yang dianggap menant.ang pandangan dominan. Di Perpust.akaan Nasional maupun perpust.akaan wilayah, sejumlah besar buku atau bahan diklasifikasikan 'terlarang' penggunaannya oleh pembaca, sehingga menutup kemungkinan membicarakan tema tersebut. Di beberapa tempatpenggunaan bahan tetlarang masih dibolehkan selama mendapat izin dari aparat keamanan seperti Bakorstanas.1 Cara ini terbukti efektif menghalangi penulis atau peminatsejarah untuk mendalami tema-tema tertentu yang kebetulan dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Di lembaga pendidikan tinggi, para birokratnya juga menganjurkan agar tidak menulis tentang tema-tema 'sensitif, sekalipun hanya untuk keperluan skripsi ilmiah .

..,. Geralall 30 8eltm.

Salah satu tiang legitimasi Orde Baru adalah tafsir sejarahnya terhadap 'Gerakan 30 September' dan rentetan peristiwa yang secara bertahap menempatkan Mayjen 1NI Soeharto menjadi Presiden pa.da tahun 1968. Sejak akhir tahun 1960-an sudah be~nmnculan buku dan artikel karya penulis Indonesia yang mendukung Orde Baru. Proses perubahan yang masih sulitdiraba arahnya clan juga konsentrasi pe~uh pada usaha konsolidasi kekuasaan, membuat penulisan 'resmi' ten tang perist:iwa terse but agak terlambat Kajian-kajian kritis terhadap peristiwa terse but justru muncullebih dulu dari tangan sarjana-sarjana Amerika .dan Eropa. Sekit.ar empat bulan setelah peristiwa beredar sebuahlaporan hasil penelitian Frederick Bunnell, Ruth McVey dan BenedictAnderson. l.aporan yang kemudian dikenal dengan nama 'Cornell Paper' 111enantang penjelasan resmi Angkatan Darat pada saat itu bahwa Gerakan 30 September adalah buah pemberont.akan Partai Komunis

Indonesia. Para penulis laporan ini berpendapat sebaliknya bahwa peristiwa itu erat kaitannya dengan konflik di tubuh Angkatan Darat yang tidak terpecahkan clan ridak ada hubungannya dengan PKI sebagai organisasi maupun Soekamo . .Argumentasi ini kemudian dikembangkan oleh penulis-penulis lain saat munculnya berbagai fakta baru yang intinya memperkuat keraguan terhadap penjelasan-penjelasan resmi Angkatan Darat. Baru pada tahun 1968 diterbitkan buku berbahasa Inggris, The Coup.Attemptof the September 30 Movemen tin Indonesia karya Nugroho Notosutanto clan Ismail Saleh. Dalam kata pengantamya disebutkan bahwa buku terse but adalah bantahan terhadap kajian-kajian kritis seperti 'Corne I/Paper' yang rupanya mulai beredar di Indonesia pada saatitu.

Menghadapi simpang siur informasi ini, pemerintah clan para pendukung Orde Baru merasa perlu meneguhkan versinya tentang Gerakan 30 September. Sebagai tambahan terhadap buku The Coup Atem pt pemerintah meneguhkan versinya dalam bentuk film Penglehianatan GJOS/PKlyang diproduksi oleh PPFNtahun 1982-83 clan mulai disiarkan setiap tahun pada tanggal 30 September malam hari oleh Tfifil'. Gambaran yang muncul di dalam film ini kemudian menjadi master narmtive dalam sejarah nasional yang resmi clan wacana politik In~onesia sejak 1965.2 Beberapa tulisan dan buku diproduksi untuk memperbarui clan mengisi kekurangan versi yang ada, clan sekaligus menekankan arti penting peristiwa terse but bagi kehidupan masyarakat. tentunya dari sudutpandang pemerintah. Seri buku Sejarah Nasional Indonesia menyediakan tempat bagi versi resmi ini dalam jilid keenam, yang selaras sebangun dengan gambaran dalam film Penglehianatan GJOS/PKI. Karya termasyhurdari rangkaian usaha ini adalah 'buku putih' Gerakan 30 September: Pem berontakan Partai Kom11nis Indonesia yang diterbitkan SekretariatNegara pada tahun 1994.

Proses peneguhan ini tidak mencukupi, karena kritik terhadap pandangan resmi makin gencar beredar di dalam masyarakat, seperti terlihat dari b~berapa penerbitan mengenai peristiwa terse but yang kemudian dilarang. Pelarangan terhadap beberapa buku yang menyinggung masalah Gerakan 30 September clan sejumlah buku bertema politik yang mempersoalkan sendi-sendi legitimasi Orde Baru, di samping merupakan tindak pengamanan seperti tercantum dalam surat-surat keputusan Jaksa Agung, juga merupakan bagian penti.ng proses peneguhan tersebut

Sllll'ab 1• vana Tlllara.- 1978

WP Wertheim, Hubungan Suharto dan Knp Un tung: Se bu ah Mata 'Rantaiyang Hi/ang

'dinilai memutarbalikkan fakta sejarah pengkhianatan PKI clan bersifatprovokatif (SKNo. Kep-051/JA/5/1978)

1980

Siauw Giok TV:ian,I.ima Jam an: Perwujudan lntegrasi Wajar, Yayasan Jakarta-Amsterdam, 1981

'isinya memuat hasutan kepada eks tahanan G-30-S/PKI clan eks anggota Baperki agar melanjutkan petjuangan PKI yang selanjutnya dapat menimbulkan keresahan sosial, gangguan keamanan clan keterti.ban dalam masyarakat clan menghalangi terciptanya kesatuan clan persatuan bangsa Indonesia' (SKNo. Kep-004/JA/1982)

1986

Indonesie: De Waarheid Omtrent 1965. Suharto Staal Terecht. Amsterdam: Stichting Indonesia Media, 1985

'isinya memuat tulisan-tulisan a tau tuduhan yang menyerang pribadi pimpinan nasional atau Presiden Republik Indonesia' (SKNo. Kep041/JA/6/1986)

1987

Y. Pohan, Siapa Sesungguhnya Yang Melakukan Ku de ta terhadap Pemerin tahan Presiden Soekarno,Amsterdam: Stichting Media 'memutarbalikkan fakta tentang pelaku pemberontakan G-30-S/ PKI' dan 'merupakan pelaksanaan program eks-PKI untuk membentuk opini masyarakat' (SKNo. Kep-032f1A/4/1987)

1990

The Devious Dalang:Soekarno and the So-called Un tung Putsch. fyewitness Report by Bambang S Widjanarko, Interdoc Publishing House, 1974 'beredarnya buku itu bisa menimbulkan pro dan kontra terhadap Bung Kamo hingga dikhawatirkan bisa menjurus ke arah kerawanan (SK No. Kep-026f1A/4/1990)

Peter Dale Scott,..t4'11erika Serikatdan Penggulingan Soekarno 'mengaburkan fakta sejarah karena menyimpulkan bahwa G-30-S/ PKI merupakan kudeta yang dilakukan kelompok Soeharto' (SK No. Kep-026/JA/4/1990)

1994

Wimanjaya Kliotohe, Primadosa: Wimanjaya dan Rakyat Indonesia Menggugatlmperium Soeharto, Yayasan Eka Kata Fakta, 1994. 'isinya memutarbalikkan fakta sehingga potensial membingungkan rakyat;dan bersikap apriori terhadap apa yang dilakukan rakyat; dapat menjerumuskan masyarakat Indonesia ke dalam pikiran dan pendapatyang keliru tetnang kehidupan nasional bangsa Indonesia' (SKNo. Kep-013/01/1984).

Sumber: DokumentasiJaringan Ketja Budaya

Salah sa tu kasus yang paling kontroversial adalah pelarangan buku Prim adosa karya Wimanjaya Kliotohe. Buku yang terdiri atas tiga jilid dan tebalnya lebih dari 400 halaman diterbitkan oleh Yayasan Eka Kata Fakta di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Surat keputusan pelarangannya turun tanggal 24 Januari 1994, dan disampaikan kepada pers bersama sebuah press release sehari berikutnya. Jaksa Agung

Muda Bidang Intelijen Soekarno SH dalam pertemuan pers itu mengungkapkan alasan pelarangan Prim adosa didampingi Kahumas Kejaksaan Agung yang biasanya membacakan pernyataan Kejaksaan Agung dalam kasus pelarangan buku clan Sesjam Intelijen BTP Siregar.3 Soekarno SH mengakui bahwa buku terse but sudah diketahui pihak Jaksa, dan pihak Kejaksaan Agung sudah mengambil langkah pendekatan persuasif, meminta Wimanjaya tidak mengedarkan bukunya. Tapi karena yang bersangkutan menolak, menurut Soekarno SH, maka Jaksa Agung akhirnya menetapkan larangan .. Bulan Desember 1993, Wimanjaya sebenamya sudah dipanggil ke Kejaksaan Agung, dan menurut hasil penelitian Kejaksaan buku terse but disusun 'karena didorong alasan-alasan subyektif yang bersangkutan terhadap kehidupan nasional melalui sudut pandangnya sendiri yang sailgat sempit'. Hasil penelitian ini kemudian dibicarakan oleh Kejaksaan Agung dengan berbagai instansi lain dalam Ra pat Koordinasi Bidang Polkam di kantor Menko Polkam, yang akhirnya menguatkan keputusan Jaksa Agung melarang buku terse but

Tanggal 23 Januari 1994, atau sehari sebelum larangan dijatuhkan, buku itu sempat disinggung oleh Presiden Soeharto ketika menerima sekitar 100 perwira Angkatan laut di Peternakan Tri S Tapos, Bogor. 'Isinya menggugat pemerintah yang ada sekarang, menggugat saya bahwa yang menciptakan G-30-S/PKI itu saya. Mereka memutarbalikkannya di situ,' ujar Presiden yang sudah menerima buku itu beberapa hari sebelumnya. Khusus mengenai peristiwa itu dikatakannya, 'Saya disebutyang mendalangi G-30-S/PKI karena Untung itu katanya anak buah saya.' Tuduhan lain seperti adanya helipad, kolam renang dan lapangan golf di Tapos juga disangkalnya, sambil mengatakan bahwa ABRI harus terus waspada terhadap kegiatan semacam itu.

Uraian Presiden yang singkat disambung reaksi keras dari berbagai pihak. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengeluarkan pemyataan tertulis mengecam Prim ad osa empat hari setelah pertemuan di Tapos. Dalam pernyataan itu, para pejabat HIPPI, seperti Probosutedjo, Tjokropranolo, Sri Edi Swasono dan Imam Taufik, meminta Jaksa Agung Singgih SH menuntut Wimanjaya Kliotohe, 'sesuai kesalahannya seperti memutarbalikkan &kta, sehingga menghina bahkan membahayakan keselamatan Presiden'. Para pejabat HIPPI ini menilai para pembantu Presiden dan aparat bekerja lamban, sehingga Presiden terkesan 'bertepuk sebelah tangan' karena pemyataannya tidak ditanggapi dengan serius. Dalam kesempatan itu juga Tjokropranolo yang pada tahun 1965 menjadi Asisten Intel Kostrad dan Asisten Pribadi Mayjen Soeharto bersama Probosutedjo yang sempat tinggal satu atap pada saat itu, meneguhkan sangkalan Presiden Soeharto tetnang keterlibatannya dalam peristiwa itu. Tanggal 2 Februari sejumlah ulama pemimpin pondok pesantren Nahdlatul Ulama menyatakan terima kasih kepada Jaksa Agung karena melarang Primadosa, sambil menghimbau masyarakat agar tidak terpancing isu yang beredar dan memperkokoh kesatuan dan persatuan. Sebagian ulama lain menganggap ucapan terima kasih itu tidak relevan dengan pertemuan pimpinan pondok pesantren itu. 'ltu urusan pihak luar, walaupun secara pribadi kita semua mengecam buku itu', kata KHAzis Masyhuri dari Pondok Pesantren Denanyar. Pendapatnya didukung oleh beberapa ulama muda seperti KH Hussein dari Bali dan mantan Sekjen PBNU Gaffar Rachman. Sehari sebelumnya KH Yusuf Hasjim, pengasuh Pesantren Tebuireng di Jombang, dengan emosional menyatakan kekesalannya terhadap buku tersebut

Ayat-ayatQuran clitempel-tempel begitu saja. ltu kan tidak benar. Umat Islam jangan mau diadu-adu. Bukunya ada tiga jilid. Ini saya ambil dari jilid kedua. Di sini ada lampiran-lampiran. Ini yang saya persoalkan. Pesantren Tebuireng akan menuntut kc pengadilan. Demikian juga pesantren Asshiddiqiyah. (Kompas, 3 Februari 1994).

Pada hari yang sama anggota Dewan Pertimbangan Agung, Suhardiman juga menilai aparat pemerintah bekerja terlalu lamban dan terkesan menunggu reaksi Presiden. la sendiri sudah mendapat buku itu dalam bentuk fotokopi sebulan sebelum.ribut-ributitu, dan sudah membicarakan masalah terse but dengan Ketua DPA Sudomo untuk selanjutnya, sesuai kapasitas sebagai penasehat, melaporkannya kepada Presiden. Menurutnya buku itu bukan lagi kritik. tapi sudah penghinaan terhadap Presiden, dan karena itu Kejaksaan Agung harus mengambil tindakan agar bukunya tidak menyebar luas, dan penulisnya ditindak tegas. Tanggal 7 Februari giliran Forum Komunikasi Generasi Muda Kawasan Ttmur Indonesia (FKGM-KTI) mengeluarkan pernyataan. Mereka mengesalkan tindakan penulis yang kelahiran Sangir Talaud, karena telah melakukan tindakan keliru seperti memutarbalikk.an fakta dan menghakimi orang-orang tertentu. Untuk itu organisasi tersebut menghimbau pihak yang berwa~b untuk menindak tegas penulisnya dan mengingatkan para pemuda agar tidak mudah temiakan isu.

Serbuan bertubi-tubi disambutoleh aparat Tanggal 8 Februari 1994, PangdamJaya Mayjen 1NIHendropriyono mengatakan beberapa orang sudah dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan .Agung. Ia beranggapan bahwa Wtmanjaya tidak bekerja sendirian, karena itu perlu waktu untuk membongkar siapa yang ada di belakangnya. 'Kami stidah punya tanda-tanda kalau ada yang ingin menunggangi Wimanjaya,' katanya. Dengan pernyataan itu Pangdam memberi isyarat bahwa Wimanjaya adalah bagian dari kelompok atau gerakan yang lebih besar. Dalam kasus-kasus pelarangan lain, seperti .Al-Arqam misalnya, usaha mengkonstruksi gerakan di belakang penerbitan buku yang dilarang sangat penting untuk mengambil tindakan keras selanjutnya, seperti memanggil bahkan menahan penulis dengan berbagai tuduhan yang tidak tercantum dalam UU No. 4/Pnps/1963. Dalam sidang Komisi ill DPR-RI tanggal 9 Fe bruari Jaksa Agung Singgih menyangkal bahwa aparat Kejaksaan bertindak lamban sambil menyebutkan bahwa penulis buku itu sudah beberapa kali dipanggil untuk dimintai keterangan. Penelitian dan penyidikan selanjutnya sudah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi DK.I Jakarta, yang memerlukan waktu untuk

' mengambil tindakan. 'Itu semuanya ada ketentuan dan mekanisme yang akan diikuti. Kita nggak bisa sembarangan', katanya. Dalam sidang itu Jaksa Agung juga menyayangkan media massa yang terus membahas dan menguraikan isi buku Prim adosa dan menganggap tindakan itu sudah bisa diancam sebagai delik. Setelah 'peringatan' itu berita tentang Primadosa memang dihentikan pemuatannya oleh media massa. Tindak lanjut tuntutan berbagai pihak agar Wimanjaya diadili tidak pemah disiarkan, begitu pula janji PangdamJaya untuk mengusut 'dalang di balik wayang'.

Sebaliknya Wimanjaya kemudian menggugatJaksa Agung setelah menerima surat keputusan pelarangan pa:da tanggal 7 Maret 1994. Melalui kuasa hukumnya, Joewono SH, gugatan itu didaftarkan di kepaniteraan PTUNJakarta tanggal 28 Maret, karena sangatkeberatan terhadap pelarangan bukuny'a yang dianggap tidak sah. Suratgugatan itu mempertanyakan dasar hukum pelarangan buku oleh Jaksa Agung, karena pasal 2 UU No. 5/1969 yang memberlakukan UU No. 4/Pnps/ 1963 menyatakan semua penetapan presiden hanya ditampung atau dijadikan bahan guna menyusun undang-undang baru. Penggunaan UU No. 4/Pnps/1963 untuk melarang bukunya karena itu dianggap tidak sejalan dengan GBHN 1993 mengenai bidang hukum yang menyatakan 'materi hukum harus dijadikan dasar untuk menjamin masyarakat pertama-tama dapat menikmati. kepastian hukum', dan dengan begitu melanggar hukum. Wimanjaya lalu merujuk ke UU No. 23 Prp 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagai landasan hukum pelarangan buku, di mana wewenang pelarangan ada di tangan penguasa militer. 'Karena Indonesia dewasa ini tidak dalam keadaan perang, larang tersebut merupakan pelanggaran undang-undang,' bunyi surat tersebut. Tindakan itu kembali disambut Kejaksaan Agung yang menyatakan siap menghadapi gugatan Wimanjaya. 'Sebagai negara hukum, Wimanjaya bisa saja mengadukan ketidakpuasannya terhadap pelarangan bukunya,' ujar Kahumas Kejaksaan Agung Soeparman SH. Bagaimanapun, sampai saatini kasus gugatan itu belum pernah disidangkan oleh PTUN Jakarta, dan dalam beberapa bulan selanjutnya kasus itu meredup.

Salah satu titik kontroversi penting dalam perdebatan tentang Gerakan 30 September adalah keterlibatan Presiden Soekarno. Kejaksaan Agung pada tahun 1990 melarang buku The Devious Dalang: Soekarno and the So-Called Un tung Putsch yang menggambarkan keterlibatan Soekarno dalam peristiwa terse but, dengan membeberkan pandangan pro dan kontra dari beberapa perwira militer sezaman. Buku ini sesungguhnya adalah 14 berita acara pemeriksaan setebal 90 halaman terhadap Kolonel (KKO) Bambang Setyono Widjanarko ketika diinterogasi oleh Tim Pemeriksa PusatKopkamtib pada tahun 1970. Dokumen itu kemudian diterjemahkan oleh Rahadi S Kami, kepala bagian dokumentasi di Kl1LV-l.eiden, diberi pengantar oleh Dr .Anthonie CA Dake, mantan wartawan Het Parool, dan diterbitkan tahun 197 4. Sekalipun pelarangannya terlamba t 16 tahun, Jaksa Agung tetap menilai bahwa pro dan kontra terhadap Presiden Soekarno dapat 'menjurus ke arah kerawanan'.

Bagaimanapun, dalam hal ini pemerintah tidak pernah konsisten. Di satu pihak masyarakat selalu diminta agar tidak menciptakan kontroversi dengan mempersoalkan peran Soekarno dalam Gerakan 30 September. Dalam kenyataannya pembatasan itu hanya berlaku bagi tulisan yang mencoba menentang 'kebenaran sejarah' versi Orde Baru. Sebaliknya jika buku itu sejalan dan bahkan mendukung kebijakan deSoekamoisasi, sepertimisalnya buku Siapa Menabur Angin Akan Menuai Bad a i karangan Soegiarso Soerojo, maka pemerintah menganggap tidak ada persoalan. Dalam waktu enam hari sesudah terbit buku itu justru mendapat clearance dari Kejaksaan Agung. Contoh lain di dalam kampanye pemilu aktivis Partai Demokrasi Indonesia di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri dilarang membawa gambar Soekarno karena dianggap sebagai kultus individu, sementara dalam kampanye Golkar ke beradaan gambar Jenderal Soeharto dalam ukuran raksasa tidak pernah dipersoalkan.

Kebijaksanaan pemerintah makin terlihatmembingungkan ketika melarang buku yang diterbitkan oleh UD Mayangsari di Solo sekitar dua bulan setelah terbitnya Siapa Menabur Agin Akan Men uai Badai. Sebelumnya pada tahun 1983 beberapa buku kumpulan berita dan artikel seperti Peti.si 50 dan Komentar di Sekitar Peti.si 50 yang disusunnya juga dinyatakan terlarang oleh Kejaksaan .Agung. Buku yang disusun oleh Petrus Bambang Siswoyo berisi gunti.ngan berita dan artikel suratkabar tentang Bung Karno, khususnya di sekitar beredarnya Sia pa Menabur Agin Akan Menuai Badai. Penyusunnya mengaku bahwa buku kumpulan berita dan artikel suratkabar itu hanya untuk kepentingan komersial, tanpa maksud politik tertentu. Sesuai aturan, ia mengirim beberapa eksemplar bukunya ke Kejaksaan Negeri setempat dua hari setelah dicetak. Tanggal 19 November 1988 ia dipanggil ke Kejaksaan Negeri Surakarta yang memintanya tidak mengedarkan bukunya sampai ada keputusan Kejaksaan .Agung, dan menarik kembali bukubuku yang su~ah terlanjur beredar. Merasa tidak puas dengan tindakan tersebut, Petrus Bambang Siswoyo melaporkan nasibnya ke lkatan Penerbit Indonesia (IKAPI) tapi tidak mendapat tanggapan. Berbeda dengan buku Siapa Menabur Agin Akan Menuai Badaiyang dalam waktu enam hari mendapat clearance dari Kejaksaan Agung, buku dibiarkan tak terurus selama berminggu-minggu. Jaksa .Agung Sukarton Marmosudjono tidak memberikan keterangan apa-apa, karena menurutnya petugas yang meneliti buku terse but sedang cu ti.

Memasuki tahun 1990-an sikap pemerintah kembali mengeras, apalagi karena makin ramainya penerbitan-penerbitan di sekitar peristiwa terse but, yang umumnya mempertanyakan versi resmi a tau master narrative pemegang kuasa. Pada awal Februari 1994, sejumlah pejabat tinggi negara mengumumkan kepada masyarakan bahwa Sekretariat Negara akan menerbitkan buku putih yang berjudul Gerakan September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Secara resmi dikatakan bahwa penerbitan buku itu untuk 'memberi pemahaman kepada generasi mendatang', dan tidak dimaksudkan untuk menjawab berbagai analisis alternatif yang terkandung dalam Cornel/Paperatau Primadosa. Selama beberapa bulan pengumuman ini dilanjutkan terus, tapi karena alasan-alasan teknis penerbitan itu tetap tertunda beberapa bulan. Baru pada tanggal 1Oktober1994, bertepatan dengan peringatan Harl Kesaktian Pancasila, buku itu secara resmi diluncurkan oleh Sekretariat Negara.

Tantangan demi tantangan bennunculan terutama da.ri sesama saksi sejarah yang mengungkapkan pengalaman clan pikirannya melalui karya-karya otobiografi a tau memoar. Beberapa hari sebelum terbitnya buku putih itu, Manai Sophiaan, mantan pimpinan Partai Nasional Indonesia (PNI),meluncurkan buku berjudulKehormatan Bagi Yang Berhak: Bung Karno TidakTerlibatG30S/PKI.. Buku itu dengan jelas menyangkal segala tuduhan bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa itu, clan lebih jauh mempersoalkan keterlibatan Amerika Serikat clan Angkatan Darat dalam penyingkiran selanjutnya. Reaksi pertama datang dari Forum Studi clan Komunikasi (Fosko) 66, yang tersinggung oleh ucapan Manai Sophiaan dalam wawancara di majalah Tiara edisi 25September1994. Dalam wawancara itu dikatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang berdemonstrasi pada tahun 1966 mendapat dukungan da.ri Ame.rika Serikat melalui badan intelijen CIA, untuk menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa saatitu tidak murni berdiri sendiri a tau menjadi m ora/force seperti dibayangkan selama ini. Ketua Umum Fosko 66 Sumarno Dipodisastro clan Sekjen Isnanu Khalid tanggal 3 Oktober 1994, mengadakan jumpa pers di Jakarta menyatakan keberatan atas pemyataan terse but Sebelumnya mereka sudah berusaha menghubungi yang bersangkutan tapi tidak mendapat tanggapan, sehingga kemudian merasa perlu untukmenyelesaikannya di pengadilan. 'Kami bertekad meluruskan sejarah. Kami tidak ingin apa yang kami lakukan se bagai mahasiswa pada tahun 1966, cuma dianggap sebagai aksi yang didukung a tau dibiayai CIA', ujar Sumarno (Kom pas, 5 Oktober 1994). Pers.oalan kemudian menjadi pelik karena Manai Sophiaan sama sekali tidak menyebut organisasi a tau kelompok tertentu dalam wawancara itu, clan bahkan membantah bahwa ia pernah mengeluarkan pernyataan seperti tertera di majalah Tiara. Karena itu pimpinan Fosko 66 clan pengacara mereka juga akan menyertakan pimpinan majalah tersebut sebagai tergugat.

Menanggapi reaksi terse but, Wakil Presiden Try Soetrisno ketika ditemui para pemimpin Ikatan Keluarga Besar I.asykar Ampera Arief Rachman Hakim (IKBIA) hanya mengharapkan agar semua pihak tidak lagi mempersoalkan keterlibatan Soekarno dalam peristiwa tersebut, clan selanjutnya tetap konsisten clan teguh pada Pancasila clan UUD 1945. Organisasi terse but nampaknya tidak mau mundur clan tanggal 7 Oktober 1994 kembali menggelar konperensi pers mengumumkan hal yang sama, bahwa Manai Sophiaan akan dituntut ke pengadilan. Setelah didesak wartawan yang merasa organisasi itu tidak nampak mengambil tindakan kongkret, Menpera Akbar Tanjung akhirnya mengatakan gugatan itu selanjutnya akan diumumkan pekan berikutnya. Empat hari kemudian giliran Mensesneg Moerdiono angkat bicara. Ia merasa pemerintah tak perlu i:nelarang buku Kehormatan Bagi yang Berhak, clan menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai mana yang baik clan mana yang tidak. Tanggal 18 Oktober 1994 tuntutan IKBIAdan Fosko 66 akhimya mendapat tanggapan dari aparat · keamanan. Kadispen Polri Brigjen (Pol) Drs I Ketut Ratta mengatakan pihaknya akan segera memanggil Manai Sophiaan clan pemimpin redaksimajalah Tiara untuk dimintai keterangan. Walau begitu menurut Ratia, ada sedikit ganjalan karena belum jelasnya pihak yang dirugikan oleh wawancara terse but 'Haros tegas siapa yang merasa difitnah dan dirugikan,' katanya~ Kasus itu diproses lebih jauh setelahada tuntutan resmi dari Sumamo Dipodisastto yang datang ke Ma.bes Polri seminggu sebelumnya.

Serang-menyerang melalui tuntutan terus berlanjut. Tanggal 19 Oktober 1994 giliran Moch tar lubis, man tan pemimpin redaksi Indonesia Raya yang diadukan ke polisi oleh Sukmawati Soekarnoputri. Alasan pengaduan karena Mochtar lubis dinilai telah menghina keluarga besar Bung Kamo n1elalui wawancara di majalah Sin a r edisi 3 Oktober 1994 yang berjudul 'Kalau Sa ya Militer, Bung Karno Sa ya Penjarakan'. Wawancara itu juga menegaskan keterlibatan Soekarno dalam Gerakan 30 September clan sekaligus menanggapi isi buku Manai Sophiaan. Tiga hari kemudian datang tuntutan lain terhadap Manai Sophiaan, kali ini dari Dr Anwar Harjono, bekas jurubicara Masyumi yang dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960-an. Sama seperti tuntutan IKBIA clan Fosko 66, Anwar Harjono keberatan terhadap keterangan Manai Sophiaan tentang bantuan CIAkepada Masyumi clan PSI dalam Kehonnatan Bagi yang Berhak halaman 160, yang berbunyi

Keputusan NSC (Nation a/ Security Co11nci~ 171/1 20 Nopember 1953, sudah mempertimbangkan latihan-latihan militer sebagai usaha utama CIA ditujukan kepada partai-partai politik moderat sayap kanan, khususnya Masyumi clan PSI. Jutaan dolar yang telah dituangkan oleh CIAkepada kedua partaiitu dalam pertengahan 1950, merupakan faktor yang berpengaruh atas peristiwa 1965, di mana seorang bekas kader PSI, Syam (Kamaruzzaman), didalihkan sebagai otaknya G30S/PKI.

Anwar Harjono membantah bahwa CIA pernah memberi bantuan finansial pada partainya, clan karena itu seluruh uraian di atas dianggap sebagai fitnah belaka. 'Itu fitnah clan sangat melukai perasaan berjutajuta umat Islam, khususnya pengikut Masyumi,' katanya. Sementara itu Moh Soleiman, bekas anggota DPR dari Masyumi, tidak menyangkal adanya kerjasama dengan Amerika Serikat pada masa itu, walaupun tidak sampai ke bantuan keuangan. Saling gugat ini berlangsung kira-kira selama satu bulan, tanpa satupun perkara yang diteruskan ke pengadilan. Presiden Soeharto kemudian pada tanggal 1 November 1994 memberi komentar di sekitar kontroversi itu, dengan menyangkal bahwa CIA memberi bantuan kepada Indonesia dalam penumpasan PKI. Diskusi selanjutnya tertutup, paling tidak di suratkabar-suratkabar yang selama waktu satu bulan lebih ramai memuatnya.

Dari dua kasus di atas, terlihat bagaimana imbangan kekuatan politik sanga t berpengaruh terhadap sikap pemerintah dan keputusan untuk tidak melarang keduanya. Dalam kasus Siapa Menabur .Angin Akan Menuai Badaipenulis buku Soegia~o Soerojo mendapat'dukungan' dari berbagai pihak berbentuk pernyataan yang meminta masyarakat tidak mempersoalkan penulisan buku itu. Agak menyimpang dari kebiasaan,Jaksa Agung mengumumkan bahwa buku terse but tidak akan dilarang, hanya enam hari setelah diterbitkan, walau sebelumnya memberi pernyataan yang seakan mempertanyakan isi buku terse but Beta pa pun kontroversialnya, isi buku itu secara umum ada di dalam langgam master narrative yang diciptakan oleh Orde Baru tentang Gerakan 30 September, kecuali di sekitar peran Soekamo yang sampai sekarang masih diperdebatkan. Beberapa pejabatyang mempersoalkan buku tersebut hanya keberatan dari segi keterlibatan Soekarno kembali menjadi kontroversi, walau tidak memberikan penilaian terhadap benar tidaknya versi yang diungkapkan Soegiarso Soerojo. Dalam kasus Manai Sophiaan, berpandangan beda tentang peran Soekarno, 'dukungan' datang dari Mensesneg Moerdiono yang mengatakan bukunya tidak perlu dilarang, karena penilaiannya akan dilakukan sendiri oleh masyarakat. Di samping Fosko 66, IKBIA clan bekas pimpinan Masyumi, tidak ada organisasi atau individu yang secara terbuka menyatakan keberatan terhadap isi buku atau pandangan penulisnya, Manai Sophiaan. Dukungan yang lebih deras justru mengalir dari berl:>agai pihak, yang umumnya juga menolak tuduhan bahwa Soekarno terlibat dalam peristiwa itu clan lebih jauh menolak segala praktek de-Soekarnoisasi. Membandingkan ketiga buku terse but, Eep Saefulloh Fatah, Staflitbang Redaksi Republika dalam edisi 30September1995 harian itu menulis:

Posisi Buku Putih betbeda dengan buku Manai dan buku Soegiarso yang memposisikan diri secara tegas (menunjukkan dengan terang keterlibatan dan ketidaktetlibatan Soekamo dalam G-30-S/PKI). Buku Putih berdiri dalam posisi yang lebih 'tersamat'.

... Di satu sisi Buku Putih dengan segenap citinya, barangkali, merupakan 'kearifan' dalam membaca sejatah. Namun, di sisi lain, ketiadaan ketegasan kesimpulan dalam Buku Putih justru menjadi pertanda bahwa siapa pun boleh ururi rembuk untuk makin membuat sisi gelap sejarah politik menjadi makin terang.

Entah kapan tulisan itu sesungguhnya disusun, ta pi harapan yang tertera di ujung tulisan terse but sudah terbantah lima hari sebelum . . harian &pu blika menerbitkannya. Tanggal 25September1995,Jaksa Agung melarang peredaran buku Memoar0ei1Joe Tatmelalui SKNo. Kep-111 /JA/09 /1995 dengan alas an 'memuat tulisan yang menyesatkan, memutarbalikkan sejarah, merendahkan pemerintah Orde Batu clan pimpinan nasional'. l.ebih lanjut dikatakan bahwa semua itu 'dapat menimbulkan opini yang keliru terutama di kalangan generasi muda sehingga menimbulkan keresahan masyarakat yang akhirnya dapat mengganggu ketertiban umum'. Memoar Oei Ijoe Tat ini disunting oleh Pramoedya Ananta Toer clan Stanley Adi Prasetyo clan diterbitkan oleh PT Has ta Mitra pada bulan April 1995. Sebelum dilarang, pada akhir bulan Agustus 1995, reaksi keras kembali datang dari Fosko 66 yang merasa keberatan dengan isi buku tersebut, terutama karena Oei 1joe Tatmenyatakan Orde Baro adalah basil kup terhadap Bung Karno. 'Isi buku Oei Tjoe Tat itu sangat membahayakan. Memutarbalikkan fakta,' kata Ketua Umum Fosko 66 Sumarno Dipodisastro. Setelah membahas buku itu di dalam sebuah dialog rutin, awal September Fosko 66 mengirim sebuah delegasi ke Kejaksaan .Agung, untuk menyampaikan gugatan setebal lima halaman yang intinya meminta Kejaksaan Agung meneliti kembali isi Memoar Oei Tjoe Tat dan kalau dinilai 'dapat membahayakan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa', mereka menuntut buku itu dilarang beredar. Lebih jauh Soemarno menganggap bahwa Oei Tjoe Tat sudah dimanfaatkan oleh Pramoedya yang disebutnya PKI. Oei 1joe Tat maupun Prameodya Ananta Toer tidak terlalu peduli terhadap tuntutan itu. Bagi Oei, penulisan itu hanya pengungkapan apa yang dilihat, clirasakan clan clialami, clan karena itu clengan sendirinya bersifat subyektif, seclangkan bagi Pramoeclya setiap penulis wajib memiliki keberanian menghaclapi resiko clari hasil tulisannya. Tentang tuntutan itu Pramoepya menambahkan agar pihak yang keberatan agar membuat tulisan pembancling. Sikap itu juga didukung Asrul Sani yang mengatakan, 'sebaiknya memang gagasan harus clilawan clengan gagasan. Tulisan dilawan dengan tulisan'.

Hanya beberapa hari setelah Fosko 66 menyampaikan gugatan, tanggal 13September1995 Kejaksaan .Agung meneliti buku terse but di dalam clearing house. Hasil penelitian ini clan gugatan Fosko 66 menjacli bahan pertimbangan clalam keputusan melarang buku tersebut Melengkapi pelarangan tersebut muncul berbagai tucluhan yang mengatakan penerbitan Memoar0ei1Joe Tataclalah bagian dari usaha eks-PKI untuk menghilangkan jejak. Kabakin l.etjen (Pum) Soedibyo yang mengeluarkan pernyataan itu usai mengikuti Rakor Polkam tanggal 28September1995, menambahkan bahwa buku-buku semacam itu harus diwaspadai karena 'memberikan pandangan yang keliru mengenai G-30-S/PKI dan paham komunis'. Dalam berbagai kesempatan Oei Tjoe Tat juga dituding sebagai bagian dari gerakan yang berupaya menghidupkan kembali PKI di Indonesia. Bahkan lima · bulan setelah ia meninggal bulan Mei 1996, Kassospol ABRI l.etjen Syarwan Hamid melalui siaran pers Puspen ABRI mengatakan:

ABRI mensinyalir sisa-sisa Partai Komunis Indonesia (PKI) · berusaha mengubah citra dengan memutarbalikkan fakta, yang bertujuan membentuk opini generasi muda bahwa pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965 bukanlah pengkhianat.an dan makar terhadap negara .

... Hal terse but dapat dibuktikan dengan penerbitan memoar · tokoh PKI seperti Haryo Kecik dan Oei 1joe Tat belum lama ini. (An Iara, 16 Septemberl 996).

Pola serangan semacam ini mirip dengan apa yang dialami oleh Wimanjaya, penulis Primadosa yang dihubung-hubungkan dengan satu 'gerakan' yang lebih besar, untuk menunjukkan tingkat 'bahaya' yang lebih tinggi. Cap 'PKI' adalah bagian penting dari proses ini -sekalipun Syarwan Hamid membuat kesalahan karena kedua orang yang disebutnya bukan anggota PKI- karena memasukkan tindak pelarangan dalam kerangka master narrative 'penyelamatan bangsa dari kekejaman PKI'.

Korban lain dari rezim pengendali sejarah ini adalah Bayang-Bayang PKI yang diterbitkan oleh Institut Studi Arus Informasi di Jakarta bulan Desember 1995. Jaksa Agung menetapkan larangan terhadap buku terse but tanggal 22 April 1996 dengan alasan 'memutarbalikkan atau mengaburkan fakta sejarah peristiwa G-30-S/PKI, di samping memuat keterangan yang tendensius'. Seperti biasanya tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud 'tendensius' a tau 'mengaburkan fakta sejarah', dan alasan pelarangan dalam surat keputusan itu ditutup dengan kalimat 'hal-.hal terse but dapat memberi pandangan yang keliru clan menyesatkan masyarakat, yang akhirnya dapatmengganggu ketertiban umum.' Sebelum menetapkan larangan, Jaksa Agung mendapat masukan dari BAKIN, Bakorstanasda Jakarta Raya, Menteri Sekretaris Negara clan peserta rapat di Kejaksaan Agung tanggal 14 Maret 1996. Tanggapan terhadap pelarangan ini tidak terlalu banyak. Dalam Gatta· edisi 25 Mei 1996, bekas Pangdam Tanjungpura ZA Maulani menulis bahwa buku terse but dipengaruhi oleh 'persepsi melenceng para sarjana Barat'. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung maupun unsur lain dari rezim pelarangan tidak memerlukan keterangan tambahan atau berbagai cap un'tuk menguatkan larangan tersebut, seperti yang terjadi dalam kasus Memoar0ei1joe Tatdan Primadosa. Protes terbuka pun hanya datang dari berbagai kalangan. Dalam kasus Mem oar Oei Tjoe TatYayasan I.embaga Bantuan Hukum Indonesia mengeluarkan siaran pers yang mengecam tindakan Kejaksaan Agung. Dikatakan antara lain

Yayasan IBH Indonesia menyatakan protes clan keprihatinan atas pelarangan buku 'Memoar Oei 1joe Tat'. Seyogyanya perbedaan-perbedaan pandangan, gagasan, diselesaikan dengan menggunakan institusi demokrasi yai~ lewat mekanisme parlementer clan referendum, tidak dengan cara-cara 'unjuk kuasa' dan diskriminasi politik berupa pelarangan-pelarangan.

Membedakan lrltik du PenUhlDUa

Dari zaman kolonial kritik terhadap pimpinan pemerintah dianggap sesuatu yang sensiti£ Untuk membentengi diri dari 'ancaman' ini, pemerintah Hindia Belanda menetapkan berbagai pasal dalam Wetboek van Strafrecht voor Nderlandsch-Indie. Tokoh-tokoh pergerakan sebelum kemerdekaan berulangkali menjadi korban pasalpasal ini karena ucapan, pikiran dan tindakan mereka. Seperti dikatakan sebelumnya, pemerintah Indonesia kemudian mengambilalih seluruh kerangka hukum pidana kolonial yang dituangkan dalam Ki.tab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal penjerat dibuang, ta pi tanpa mengubah watak kontrol yang melekat dalam undang-undang terse but secara substansial. Pasal 154 KUHP misalnya menyebutkan:

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian a tau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun a tau denda paling banyak tigaratus rupiah.

Di zaman Orde Baru pasal-pasal ini kerap dipakai untuk menghukum aktivis mahasiswa a tau tokoh oposisi dengan tuduhan 'menghina Presiden', sekalipun yang mereka lakukan sebenamya tidak lebih dari kritik terhadap sistem politik Indonesia secara menyeluruh. Tuduhan 'menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pimpinan negara' adalah salah satu alasan lain untuk memangkas ide-ide kritik di dalam masyarakat Pemotongan gagasan menjadi kalimat a tau pemyataan yang bisa dituduh 'menghina' adalah praktek yang khas dari pemegang kuasa untuk menyeret seseorang ke penjara. Dalarrrkasus-kasus pelarangan buku, praktek yang sama juga berlaku clan telah memakan sejumlah korban sampai saatini.

1978

Brian Miy ,Indonesian Tragedy, Inndon: Cambridge University Press, 1978

'dinilai berisi tulisan-tulisan yang bersifat fitnah dan sangat merendahkan harkat bangsa dan negara, khususnya Kepala Negara RI; dapatmenimbulkan keresahan dan menggoyahkan stabilitas (SK No. Kep-093/JA/10/1978).

1980

Ben Anderson, Hari-Hari Terakhir Kekuasaan Soeharto. DM-UGM 'isinya dianggap dapat merendahkan martabat pemerintah RI clan kepala negara RI khususnya (SKNo. Kep-045/JA/5/1980).

Hamish McDonald, S11harto ~Indonesia. I..ondon: Fontana 'dianggap berisi tulisan yang tidak benar dan dapat merendahkan martabat pemerintah RI khususnya kepala negara RI (SKNo. Kep066/)An /1980). Menggugat Pemerintahan Otoriter: Kumpulan Pembelaan Ketua Umum DM-ITS, Sekretaris Umum DM-ITS. Surabaya: Forum Pembelaan Mahasiswa Indonesia (FPMI) 'berisi gambar-gambar atau karikatur-karikatur yang dapat merendahkan martabat Kepala Negara RI (SK No. Kep-047 /JA/5/ 1980). Ibrahim G. Zakir, Dari Je11gga111ah lu Siria-ria. Jakarta: Badan Kerjasama Pembelaan Mahasiswa Indonesia (BKS-PMI), 1980 'karena berisi tulisan, gambar-gambar a tau karikatur-karikatur yang dapat merendahkan martabat Kepala Negara RI' (SK No. Kep-124/ JA/11/1980). 1986 Harold Crouch, Militer dan Politik di Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan, 1986 'isinya memuatlaporan yang didasarkan pada pandangan penulisnya sendiri yang dapat merugikan kepenti.ngan nasional, dan dapat menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pimpinan negara dan pemerintah' (SKNo. Kep-044/JA/6/1986). HR Dharsono, Me 111111111 t ]an Ji Ord e Ba 111 'berisi koreksi total atas kebijaksanaan pemerintah Orde Baru, serta mendiskreditkan dan merongrong kewibawaan pemerintah dan aparat negara lainnya• (SKNo. Kep-065/JA/8/1986) Richard Robison, Seja rah Po litik Ord e Ba r11, Jakarta: l.embaga Studi Indonesia 'membangkitkan rasa ti.dak puas di kalangan masyarakat agar masyarakat tidak mempercayai pemerintah serta: secara langsung maupun tidak langsung merongrong kewibawaan pemerintah' (SK No. Kep-059/JA/7 /1986).

1987

Richard Robison, Indonesia: The Rise of Capita/, Sydney: Allen and Unwin, 1986

'isinya mendiskreditkan dan merongrong kewibawaan pimpinan nasional beserta keluarganya, ABRI dan aparat negara lainnya sehingga bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional, ABRI dan aparat negara lainnya yang pada gilirannya menimbulkan keresahan' (SKNo. Kep-047 /JA/5/1987).

1989

Demi Demokrasi, Leiden: Ge ra ka n Demi Ha k-h a kAza zi Man u sia danDemokrasi

. 'berisi tulisan-ttilisan yang tidak benar dan mendiskreditkan . pemerintah Orcle Baru, merongrong kewibawaan dan integritas Presiden RI, ABRI dan aparatur negara lainnya .. .' (SKNo Kep-046/ JA/5/1989).

AM Fatwa, Demokrasi dan Keya kin an BeragamaDiadi/i, Desember 1985

'berisi uraian-uraian yang mendiskreditkan dan merongrong kewibawaan dan kebijaksanaan pemerintah Orde Baru dan aparatur negara lainnya ... (SKNo. Kep-087 /JA/9/1989)

Sumber: DokumentasiJaringan Kerja Budaya

Dari daftar itu terlihat bahwa pelarangan dengan alasan merendahkan pemerintah a tau presiden, dimulai pada awal tahun 1980, ketika gerakan mahasiswa sedang tumbuh marak di berbagai kampus seluruh negeri. Beberapa buku yang disebutkan.berasal dari pidato pembelaan dari berbagai sidang terhadap aktivis mahasiswa dan tokoh oposisi yang umumnya menggunakan pasal-pasal penjeratwarisan kolonial. I\.fasalah pelarangan pidato pembelaan a tau pledoi ini sempat menimbulkan kontroversi, karena sebagai dokumen pengadilan, buku itu dianggap sah dan direstui keberadaannya oleh pengadilan. Tapi aparat selalu punya penilaian sendiri, yang sering menimbulkan pertanyaan di kalangan praktisi hukum clan aktivis hak asasi manusia. Misalnya saja buku MendobrakBelenggu Penindasan P.afi:yatlndonesia yang berasal dari pidato pembelaan mahasiswa-mahasiswa Institut Teknologi Bandung tahun 1978. Kumpulan pidato itu diterbitkan oleh DM-ITB bekerjasama dengan I.embaga Bantuan Hukum Bandung. Tidak lama setelah diterbitkan, tanggal 3 Juli 1978, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengeluarkan larangan beredar bagi buku tersebut, berdasarkan permintaan laksusda Jawa Barat. landasan hukumnya adalah UU No. 4/Pnps/1963 yang anehnya tidak pernah memberi wewenang bagi Jaksa Tinggi untuk menjatuhkan larangan. Bagaimanapun, sehari kemudian keluar surat keputusan Jaksa Agung yang membuat pelarangan itu berlaku nasional.

Pelarangan itu diprotes oleh aktivis-aktivis mahasiswa clan para pembela di pengadilan. Menurut Minan Warman SH, Wakil Direktur IBH Bandung saatitu, pidato pembelaan itu tidak dapat dipisah-pisah dari proses pengadilan secara keseluruhan. Menurutnya, jika pidato tersebut dianggap 'mengganggu ketertiban umum', maka dengan sendirinya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga 'mengganggu'. Harjono Tjitrosoebeno, yang saatitu menjadi Ketua Tim Koordinasi Pusat Pembelaan Mahasiswa, bahkan mempersoalkan penggunaan VU No. 4/Pnps/1963 yang sudah dicabut clan digantikan oleh UU No. 6/ 1967. Menurutnya, ketentuan bahwa undang-undang yang lama hanya ditampung untuk sementara menunggu pengaturan lebih lanjut membuat pelarangan oleh Kejaksaan TinggiJawa Barat melanggar konstitusi. Sementara itu Ketua Persahi saat itu, Albert Hasibuan SH juga merujuk VU No. 4/Pnps/1963 dan menyatakan bahwa wewenang melarang hanya ada di tangan Jaksa Agung, dan dengan begitu tindakan Kejaksaan Tinggi tidak dapatdibenarkan.

Pihak Kejaksaan Agung juga membela diri dengan membedakan antara pledoi yang dibacakan di pengadilan dengan pledoi yang diterbitkan untuk umum. 'Pemeriksaan dan pembelaan di pengadilan yang terbuka memang tidak disensor untuk diketahui umum ... ta pi sebagai barang cetakan, Kejaksaan Agung punya wewenang untuk melarang peredarannya', ujar Kahumas Kejaksaan Agung Tomasouw SH (Tempo, 28 Juli 1978). Keberatan lainnya karena pledoi yang diterbitkan ti.dak persis sama seperti. naskah. yang dibacakan di pengadilan, karena ada tambahan gambar clan karikatur. Berbagai dukungan terhadap pelarangan itu datang dari berbagai prakti.si hukum di Jakarta. Pengaca:ra RO Tambunan, seperti. dikuti.p majalah Tempo mengatakan:

Pledoi ialah pembelaan terdakwa untuk mempertimbangkan hakim. Kalau sudah diedar-edarkan, tujuannya sudah lain. Pembacaan pledoi memang be bas: boleh memaki a tau menghina siapa saja - kalau perlu. Tapi kebebasan jangan disalahgunakan. Pengadilan memang lembaga suci, jadikanlah arena mencari keadilan. Penyalahgunaan, misalnya mencetak pledoi clan dijual kepada umum. Apahila isinya dianggap meresahkan, pemerinta berhak mengadakan pembatasan. Berdiri bulu roma saya membaca buku itu. Semuanya dikatakan sudah hobrok. Isinya memang dapat meresahkan, pantas kalau Jaksa Agung melarangnya.

Dari daftar di atas juga terlihat beberapa judul buku yang ditulis oleh penulis asing. Di luar konteks pelarangan pemerintah sering berargumentasi bahwa penulis asing ti.dak memahami sistem politi.k dan budaya Indonesia, yang membuat mereka sering mengambil kesimpulan yang keliru sekaligus 'berbahaya'. Alergi pemerintah terhadap penulis asing umumnya muncul kalau tulisannya memberi penilaian terhadap sistem dan praktek politi.k pemerintah. Tanggal 10 April 1986, harian ~dney Morning Herald menurunkan tulisan David Jenkins, tentang hubungan kerabat Presiden Soeharto dengan jaringan bisnis di Indonesia. Tulisan itu dinilai 'melampaui batas' dan mendapat reaksi keras dari para pejabat pemerintah. Menristek BJ Habibie beberapa hari sesudah terbitnya tulisan itu membatalkan kunjungan kerjanya ke Australia karena tidak dapatmemendam amarah, sementara Pangab Jenderal Benny Moerdani mengkritik habis-habisan pemerintah Australia. la menyebut tulisan itu sebagai campurtangan dalam politik

1, ~.

dalam negeri Indoneisa, danmembandingkannya dengan serarigan prajurit Belanda ke Yogyakarta pada masa perang kemerdekaan. Pers dalam negeri juga ramai-ramai mengutuk tulisan tersebut serta mengkritik sistem politik dan kebudayaan Australia.

Bulan September 1991, Jaksa Agung melarang peredarao buku Kapitalisme Sem11 di Aria Tenggara karya Yoshihara Kunio, yang diterbitkan LP3ES di Jakarta setahun sebelumnya. Alasan pelaranganriya 'karena membu~t perbandingan yang keliru tentaO.g pemerintah Indonesia dengan pemerintahan mantan Presiden Ferdinand Marcos'. Keterangan yang dimuat dalam perbandingan itu dianggap 'dapat menimbulkan antipati masyarakat terhadap kepemimpinan na~ional'. Buku itu adalah tetjemahan dari The Rise of &satz Capitalism in Sou th east.Aria yang diterbitkan oleh Oxford University Press tahun 1987. Selama satu tahun buku itu disambut baik dalam berbagai forum diskusi ilmiah clan 3.000 eksemplar cetakan pertamanya pun sudah habis terjual. Direktur 1P3ES kaget ketika mendengar bahwa buku itu dilarang, karena sebelum menerbitkannya ia sudah memeriksa daftar buku terlarang yang dikeluarkan Irjen Departemen Pendidikan clan Kebudayaan clan tidak menemukan The Rise of &satz Capitalism in Southeast Arid dalam daftar tersebut. Penyunting 1P3ES juga bekerja keras selama dua tahun untuk menghaluskan bahasa di bagian-bagian tertentu dan memotong bagian yang dikhawatirkan mendapat reaksi dari pemerintah. ProfMubyarto, guru besar ekonomi pertanian di UGM juga menyatakan keheranannya atas pelarangan itu, apalagi karena dituduh 'menimbulkan antipati terhadap kepemimpinan nasional'. Menurutnya pelarangan itu mencerminkan bahwa ruang gerak ilmu sosial mulai dipagari, 'padahal namanya ilmu sosial, studinya tentu menyinggung pihak tertentu, orang, sistem, masyarakat a tau kebijaksanaan pemerintah'. Yoshihara Kunio, penulis buku terse but, mengakui bahwa bukunya mengandung kritik terhadap praktek bisnis yang berlaku di Indonesia, sama seperti kritiknya terhadap praktek bisnis di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ia juga tidak merasa membuatperbandingan antara Presiden Soeharto dan Ferdinand Marcos.

Dari sini terlihat bahwa Kejaksaan .Agung menjatuhkan larangan dengan cara memenggal kalimat atau pemyataan tertentu dan menafsirkannya di luar konteks isi buku secam keseluruhan. Persoalan serupa pemah clihadapi buku.A.Nltion in Waiting kai:ya Adam Schwarz . .Akhir bulan Januari 1995, buku terse but diteliri oleh Kcjaksaan Agung karena memuat satu pemyataan Abdunachman Wahid tentang Presiden Soeharto yang dianggap ~berbahaya'. Sebelum masuk ke Kejaksaan .Agung, sudah muncul protes terhadap buku terse but dari berbagai kalangan. KH Yusuf Hasyim dari Nahdlatul Ulama mengirim sumt kepada Rais Aam Syuriah PB-NU KH Dyas Ruhiat, memintanya agar memperingatkan Abdurrachman Wahid tentang penghinaannya itu. Berbagai protes itu kemudian disusul pemanggilan Abdurrachman Wahid oleh Bakin di Jakarta.

Dalatn kasus-kasus seperti itu pelamngan buku kemp hanya menjadi bagian dari pertentangan polirik yang lebih besar. Tindak pelamngan itu sendiri menjadi semacam peringatan dari penguasa kepada masyarakat luas agar tidak keluar dari rel polirik yang sudah ditetapkan. Masalah benar tidaknya sebuah buku 'mengganggu ketertiban umum' -sesuatu yang sesungguhnya mustahil untuk diukur - menjadi ridak penring. Dalam pmkteknya seringkali rezim pelarangan memotong kalimat dan melepaskan dari keseluruhan isi buku sebagai 'barang bukri'.•

ORDE BARD POLISI •RAL PEIARANGAN BDD·BUKU 'JOROK'

l asalah sek.s ~elalu dihubungkan dengan moralitas, s~hingga ti.dak pernah d1b1carakan secara terbuka atau bahkan dianggap saru. Dalam kasus-kasus pelarangan buku 'jorok' aparat pemerintah sering berargumentasi bahwa buku-buku terse but ti.dak sesuai dengan riilai . Timur dalam masyarakat Indonesia. Peneliti.an terhadap masalah ·. seksualitas dalam sejarah temyata memperlihatkan bahwa dalam masa kerajaan diJawa, seksualitas justru dibicarakan secara terbuka, clan diabadikan dalam pahatan candi-candi di seluruh Jawa. Patung-patUng di Museum Gajah Mada Jakarta, candi Sukuh clan candi Ceto misalnya mengungkapkan hubungan seksual secara eksplisitpada relief-reliefuya sebagai bentuk pemujaan terhadap lingga-Yoni. Dalam kesusastraan Jawa juga banyak ditemukan kisah tentang hubungan seksual, baik yang .bersifat heteroseksual maupun homoseksual. Menurut Onghokham, pengungkapan masalah seksual secara gamblang ini berasal dari tradisi India dan adat setempat, dan di kalangan penguasa ti.dak dipandang sebagai masalah 'moral', tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari, seperti. halnya makan dan minum.1 Agama-agama baik Islam maupun Kristen kemudian berpengaruh mengubah pandangan tentang seks, dan mulai menghubungkannya dengan masalah moral. Prinsip-prinsip moralitas seksual ini tumbuh seiring berkembangnya zaman, clan bertopang pada pemisahan ruang 'pribadi' clan 'publik'

dalam masyarakatyang dibentuk dalam kehidupan ekonomi (rumah1. Lihat Onghokham, 'Kekuasaan dan Seksualitas: Lintasan Sejarah Pra dan Masa kerja) dan diperkuat oleh bangunan ideologi. Kenyataan yang 'jorok' (seksual) terjadi di ruang publik seperti striptease, pelacuran dan lainnya dalam jumlah yang tak t.erbilang, sebaliknya segala yang baik diharapkan tumbuh atau ada di ruang 'pribadi', yakni rumah tangga. Dari sini kemudian tumbuh citra 'perempuan baik-baik' yang mengurus rumah tangga, bennoral, sebagai kebalikan dari para 'perempuan nakal', para pelacur yang berkeliaran di ruang publik.

Adalah negara yang kemudian memperkuat citra ini dengan menyusun prinsip-prinsip t.ertentu, dan sekaligus menjaga agar tidal ada yang melanggamya. Di zaman kolonial masalah ini berlipat-lipat karena penguasa hanya mau memikirkan korps birokrasi dan orang bumiputra yang berhasil direkrut ke dalam lingkungannya. Orang bumiputta pada umumnya dianggap berbeda, dengan sendirinya t.erkena prinsip moralitas (seksual) yang dibentuk birokrasi kolonial. Kenyataan menarik misalnya, di t.engah memjalelanya moralims Victorian di Fropa, di mana gambar perempuan berbaju dengan dada sedikit terbuka dianggap porno, foto-foto perempuan Bali bertelanjang dada justru menjadi rebutan dan laku kems. Baru awal abad ini, dengan meluasnya perhatian negara kolonial terhadap mkyat bumiputra secam umum, citra 'perempuan baik-baik' ditanamkan melalui berbagai bacaan dan momlitas seksual Victorian secam tidak resmi dijadikan ukuran.

Moralitas yang bertolak dari pemisahan ruang 'pribadi' dan 'publik' ini kemudian diambilalih juga oleh penguasa republik dengan t.ekanan berbeda-beda. Di akhir zaman pemerintahan Soekamo, berlangsung kampanye anti pomografi besar-besaran sebagai tanda perlawanan terhadap imperialisme di lapangan budaya. Skandal seks dan segala 'gangguan' t.erhadap moralitas seksual sebisa mungkin dipindahkan ke ruang 'pribadi', dan tidak dapat dibicarakan di depan umum. Penerbimn .yang dianggap 'porno' menjadi sasaran karena merupakan 'kejahatan publik' yang memsuk ke ruang-ruang 'pribadi'. Pada tanggal 2.4 Februari 1954 misalnya Kejaksaan Agung menerima sejumlah buku yang antara lain berjudul Ra hasia Sorg a Dun ia, Sun da /Te rho rm at, Wanita Se pan ja n g Zaman dan Usia Dewasa untuk diperiksa. Pengirimnya ad_alah Polisi Bagian Kesusilaan clan Jawatan Sosial yang antara lain tugasnya adalah mengawasi 'perkembangan akhlak' masyarakat Pada bulan September 1957 puluhan organisasi masyarakat berkumpul di gedung PGRI untuk membahas masalah 'ba,caan cabul'. Pertemuan itu membentuk Panitia Pemberantasan Penerbitan Ca)lul yang beranggotakan sebelas organisasi dan empat wakil pemerintah.2 Korban sensor pornografi ini umumnya terbitan berkala seperti majalah hiburan, kalender atau gambar-gambar. Hanya sedikit buku yang diketahui dilarang karena isinya dianggap 'porno'. Kasus-kasus pelarangan kadangkala bahkan betlanjut sampai tingkat pengadilan, yang berakhir dengart hukuman bagi para penerbit yang dianggap melanggar ketentuan a tau bahkan penutupan percetakan yang melayani penerbimn majalah 'pomo'. Dasar hukum yang dipakai adalah pasal 282 Ki.tab Undang-Undang Hukum Pidana, yang antara lain mengatakan:

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelk.an di muka umum tulisan, gambaran a tau benda, yang telah diketa}iui isinya dan yang melanggar kesusilaan; a tau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau diteqipelkan dimµka umum, membik.in tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, a tau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan a tau denda paling tinggi tiga ribu rupiah (ayat 1).

Seperti terlihat pasal ini bisa dipakai untuk menjegal peredaran majalah dan buku 'porno' yang datang dari luar negeri seperti Playboy amu Pen tho 11 se, dan ini mungkin salah satu alasan mengapa Jaksa .Agung tidak pernah mengeluarkan satu larangan pun terhadap penerbitan semacam itu. Pasal itu juga menjadi landasan hukum menganggap 'pornografi' atau 'pelanggaran susila' sebagai.suatu kejahatan, walau tidak menjelaskan lebih rinci apa,.apa saja yang termasuk batasan 'porno'.

Citra 'perempuan baik-baik' penghuni roang 'privat' (keluarga) menjadi standar pembentukan moralitas seksual clan dari sinilah lahir batasan-batasan 'porno' atau 'cabul'. Di masa Orde Baro citra ini diperkuat oleh beberapa aturan, baik yang memiliki kekuatan hukum maupun bersifat tidak tertulis. Julia Suryakusuma dalam penelitiannya tentang 'ibuisme negara' menunjuk proses pembentukan citra ini sejalan dengan pengendalian masyarakat terhadap negara, clan tercermin dalam berbagai aturan hukum, seperti PP 10/1983 tentang perkawinan Pegawai Negeri Sipil dan ABRI. Aturan-aturan hukum itu dituronkan dari citra ideal perempuan Indonesia yang menguros romah tangga (menangani pekerjaan domestik). Tmgkah laku perempuan yang berada di luar pakem itu dengan mudah dianggap tidak wajar, 'nakal' a tau bahkan berbahaya secara politik. Pers di masa awal Orde Baro secara rinci menggambarkan bagaimana perempuan-perempuan di Iubang Bua ya adalah kumpulan 'perempuan liar' yang tidak bisa menahan gejolak seksualnya.3 Citra perempuan ideal selanjutnya dibentuk dari berbagai pengalaman yang intinya menekankan pentingnya perempuan sebagai penguros romah tangga dan menjadi penghuni abadi roang pribadi.

Bagaimanapun moralitas seksual Orde Baru tidak lebih dari sebuah konsep, yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Skandal seks dan segala tindakan 'tidak bermoral' terus saja terjadi tanpa seseorang bisa menghentikannya. Aturan yang ketat tentang perkawinan pegawai negeri misalnya, justru melahirkan berbagai strategi seperti praktek memiliki perempuan simpanan, pelacur untuk melayani 'rekanan bisnis' clan beragam lainnya. Pemisahan ruang 'pribadi' dan 'publik' ini menjadi penting karena segala sesuatu yang 'tidak bermotal'

dilempar ke ruang publik. Itu sebabnya birokrasi bisa lantarig berbicara tentang moral keluarga, citra perempuan baik,...baik; sambil . . menutup mata a tau bahkan menyetujui praktek pelacuran clan hiburan 'porno' seperti striptease. Bacaan porno dianggap berbahaya justru karena mem-bawa 'sampah ruang publik' ke dalam ruang pribadi atau keluarga, dan karerta itu perlu dilarang.

Masalah bacaan 'porno' seperti terlihat di atas sudah lama mendapat perhatian dari birokrasi pelarangan. Pada tahun 1970 Kejaksaan Agung membentuk Tim Penelaah Masalah Porno yang beranggotakan pemimpin-pemimpin agama, ilmuwan dan peketja pendidikan di bawah pimpinan Jaks~ Agung Muda Bidang Irttelijen. 4 Rumusan rim ini tentang porrtograP. adalah:

perbuatan-perbuatan (action), gambar-gambar, tulisan-tulisan, lagu-Iagu, suara-suara, dan bunyi/benda atau segala apa yang dapatmerangsang birahi kita, yang menyinggung rasa susila masyarakat umum dan yang dapat mengakibatkan tindakan-tindakan maksiat serta mengganggu ketenteraman um.u,m.

Dalam rumusan itu juga ditekankan bahwa yang menentukan sesuatu itu 'porno'.atau tidak bukanlah isinya melainkan cara penyavan dan penggunaan. Artinya, gambar perempuan dan laki-lakitelanjang dalam buku ilmu faal ii.tau ilmu hayat tentu ti.dak dianggap porno, karena disavkan bukan untuk meO!,ngsang birahi. Tun Kejaksaan .Agung ini juga berperan sebagai penuntutdalam kasus-kasus pengadilan terhadap pemimpin terbitan berkala yang dituduh menyebarkan pomografi. Rumusan-rumusan lebih rinci ten tang apa yang dianggap porno juga bisa dilihat dalam keputusan-keputusan majelis hakim yang menangani perkara sepertiitu. Mekanisme ini pada masanya dianggap relatif demoktatis karena memberi kesempatan para tertuduh untuk menyampaikan pembelaan clan argumentasinya, tapi di masa kemudian mati khususnya setelah Departemen Penerangan memborong fungsi kontrol dengan mengeluarkan ketentuan SIUPP yang bisa dicabut sewaktu-waktu tanpa proses pengadilan terlebih dulu. Untuk penerbitan buku tidak diketahui ada mekanisme semacam itu, karena berdasarkan UU No. 4/1963 Jaksa Agung memiliki wewenang penuh menjatuhkan larangan. Perkem-bangan ini juga membuat pembentukan pengertian 'porno' dimonopoli oleh birokrasi negara clan menjadi sumber tindakan sewenang-wenang dalam prakteknya.

Tjipta I..esmana dalam penelitiannya mencatat bahwa semangat menggempur pornografi selalu mengalami pasang-surut Pada tahun 1984 muncul gebrakan baru yang melibatkan seluruh jajaran birokrasi, termasuk Presiden Soeharto yang berucap 'sadisme dan porno bisa merusak mental clan moral masyarakat'. Pemerintah menggerakkan sejumlah instansinya untuk menyelesaikan masalah pornografi dengan sasaran utama bacaan clan film yang dianggap 'porno'. Beberapa film menjadi korban, sepertiPem balasan "Rat11 I.a11tSelata11 dan.AIPibatTerla/11 Ge 11 it, ditarik dari peredaran oleh Departemen Penerangan. Gebrakan demi gebrakan tidak selalu betjalan mulus, karena menghadapi berbagai dilema. Pada tahun 1990-an 'pornografi' -dalam batas-batas yang dibuat oleh birokrasi tentunya -ikut disebarluaskan oleh media cetak, terutama pers. Mingguan Pos Film dari kelompok Pos Kota yang didirikan oleh Menteri Penerangan Harmoko, misalnya hampir selalu tampil dengan halaman depan yang memuat foto perempuan berpakaian minim a tau berpose menantang. Tapi sampai saatini tak pernah diberitakan teguran a tau peringatan dari Departemen Penerangan - sebagai lembaga yang memegang monopoli pelarangan pers-terhadap penerbitan tersebut

Bulan November 1993 Scholar Publishers, sebuah penerbit terkemuka di Jepang, menerbitkan buku kumpulan foto Ra tna Sari Dewi atau Naoko Nemoto, istri keempat mendiang Presiden

Buku yang memuat 150 gambar - sebanyak 73 dengan pose t:anpa busaha - dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung hanya ti.ga minggu setelah diterbitkan dengan ti.ga alasan. Pertama, beberapa foto dalam buku itu dinilai dapatmencemarkan nama baik Presiden Soekarno. Kejaksaan Agung menunjuk fakta bahwa Ratna Sari Dewi bagaimanapun adalah janda Presiden Soekarno, dan hal itu menjadi pert:imbangan utama dalam melarang buku terse but. Kedua, gambargambar setengah telanjang dan tanpa busana sama sekali 'dinilai dapatmenyinggung perasaan kesopanan, kesusilaan, kepribadian, harkat dan martabat bangsa Indonesia'. MenurutKahumas Kejaksaan Agung, Suparman SH, 'Kami ti.dak menggunakan ist:ilah porno. Penjelasan itu malah lebih dari hanya sekadar porno'. Alasan keti.ga, buku itu dinilai dapat 'menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat sehingga dapat mengganggu keterti.ban umum', sekalipun Jaksa Agung mengakui belum mendapat prates dari pihak manapun. Sebelum menjatuhkan larangan, Jaksa Agung sudah menetapkan bahwa buku terse but pasti. dilarang karena ada hukum di Indonesia melarang peredaran barang cetakan 'porno'.

Masalah 'porno' ti.daknya foto-foto Syuga sejak awal sudah menjadi perdebatan. Menurut Ratna Sari Dewi sendiri, buku itu ti.dak lain ungkapan rasa seni, dan sama sekali bukan pornografi. Ia juga merasa penerbitan buku itu ti.dak ada hubungannya dengan nama baik Presiden Soekarno, karena semua yang dilakukannya setelah pindah ke luar negeri adalah tanggungjawabnya sendiri. Kejaksaan Agung bagaimanapun bersikeras dengan keputusannya. 'Dewi boleh-boleh saja menyebut bukunya mempunyai nilai seni, tapi kami tak menanggapinya. Kami hanya melihat faktanya saja', ujar Suparman (Tempo, 20 November 1993). Sikap keras ini diperkuat pandangan sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Mien Sugandhi. Penerbitan itu olehnya dianggap sangat memalukan dan bahkan menyinggung harga diri wanita Indonesia, serta tidak menunjukkan citra wanita Indonesia. Menteri Kehakiman Oetojo Oesman mengat:akan pelarangan buku itu tidak lain karena dianggap memalukan orang Indonesia, sementara Menteri Penerangan Harmoko mengatakan fotofoto telanjang Dewi bertentangan dengan kebudayaan clan etika bangsa apalagi mengingat Dewi masih warganegara Indonesia. Menteri Sekteta.ris Negara Moerdiono, sekalipun mengerti bahwa semua itu adala]l urusan prib11di Dewi, ta pi penerbitannya dapat 'melukai perasaan orang ~donesia'.

Dalam sejarah, mungkin ini adalah kasus pelarangan yang paling cepat clan paling banyak menarik perhatian pejabat negara. Buku itu sendiri belum sempat beredar di Indonesia, clan kebanyakan orang belum pemah melihatnya langsung. Tidak diketahui juga sumber yang menyampaikan buku tersebut kepada Kejaksaan Agung clan sejumlah menteri yang memberikan komentar mereka. Menurut pengakuan Kejaksaan Agung sendiri, setelah dikeluarkan larangan pun pihaknya tidak menerima kiriman seperti diatur dalam UU No. 4/Pnps/1963. Sampai waktu yang cukup lama juga tidak ada berita tentang pembakaran atau pemusnahan seperti yang lazimnya tetjadi setelah sebuah buku dilarang. Alasan utamanya mungkin karena buku terse but memang tidak sempat beredar di Jakarta, karena sudah dilarang tiga minggu setelah diterbitkan di Jepang. Perhatian yang besar dari. pejabat negara bisa dimengerti dalam kerangka mempertahankan 'citra perempuan' yang dijelaskan di atas. Hampir seluruh komentar yang muncul mempersoalkan keberadaan Ratna Sari Dewi sebagai warganegara Indonesia, clan istri mendiang Presiden Soekarno. Walauplin tidak menyandang gelar 'ibu negara' atau sejenisnya, kedudukan sebagai istri Presiden di Indonesia sangat penting clan dihonnati, sehingga penerbitan foto-foto tanpa busana adalah pukulan yang luar biasa bagi 'citra perempuan' yang dibangun selama ini. Komentar Menteri Penerangan Hannoko misalnya sangatmenekankan kedudukan Ratna Sari Dewi sebagai warganegara Indonesia yang menurutnya 'harus menjaga nilai-nilai bangsa', clan lebih sempitlagi sebagai istri Presiden Soekamo, a tau 'ibu'.

Dalam kasus Sy11ga ini pelarangan juga terkait dengan 'gerakan politik' yang dilancarkan Ratna Sari Dewi. Beberapa waktu sebelum buku tersebut dilarang para pejabat pemerintah heboh karena ia menuntut ganti rugi terhadap berbagai harta bendanya yang disita setelah Presiden Soekarno dicopot dari jabatannya. Tindakan itu merupakan tamparan bagi pemerintah karena ditempatkan pada posisi tertuduh, dan dengan sendirinya mempertanyakan kembali seluruh proses pengambilalihan kekuasaan pada pertengahan tahun 1960- an. •

MENGEKANG IMAJINASI PEIARANGAN KARYi SASTllA DAN PENDUSAN KREATIF

J adi sampai seberapa jauhkah karya sastra bisa berbahaya bagi · negara? Menurut pendapat saya pribadi karya sastra, di sini cerita, sebenamya ti.dak pemah menjadi bahaya bagi negara. Ia din.dis dengan nama jelas, diketahui dari mana asalnya, dan juga jelas bersumber dari hanya seorang individu yang tak memiliki barisan polisi, militer, maupun barisan pembunuh bayaran. Ia hanya bercerita tentang kemungkinan kehidupan lebih baik dengan pola-pola pembaruan atas kemapanan yang lapuk, tua, dan kehabisan kekonyolannya. 1

Karena sifat karya sastra dan penulisan kreatif yang begitu terbuka terhadap bermacam tafsir dan tanggapan, maka pelarangannya selalu menimbulkan kontroversi. Sangat sulit mencari kesepakatan - paling tidak di kalangan sastrawan dan penulis kreatif - tentang ukuran 'berbahaya' atau 'tidak berbahaya' dalam dunia sastra. Adalah mekanisme politik yang kemudian menetapkan batas-batas itu, dan kadang didukung oleh 'penguasa sastra' yang mampu membenamkan pemikiran kreatifnya di bawah pemikiran penguasa politik. Di zaman kolonial misalnya pemerintah menetapkan seluruh bacaan berbahasa MelayuTionghoa atau Melayu Rendah sebagai 'bukan sastra' dan bahkan sebagai 'bacaan yang merusak akhlak dan berbahaya'. Termasuk di sini karangan para jumalis seperti Raden Mas Ttrtoadhisoetjo, Mas Marco Kartodikromo serta pengarang-pengarang yang memakai bahasa

Melayu Rendah sebagai alat ekspresinya. Tindakan pemerintah ini mendapat dukungan dari 'penguasa sastra' sezaman, yaitu Comm issie vo or de vo /ksle c 11111 r (Komisi Bacaan Rakyat) yang kemudian menjadi Balai Pustaka. I..embaga ini secara agresif mengembangkan kritik sastra untuk mengenyahkan 'bacaan tidak bermutu' alias bermuatan politik serta roman pitjisan dari khazanah sastra saatitu, dan sebagai gantinya mengembangkan sastra Balai Pustaka yang 'bermutu tinggi'. Pemisahan 'sastra bermutu' clan yang 'tidak bermutu' sejak awal lahir dari percampuran kepentingan penguasa politik untuk menekan ekspresi yang mengancam dan pemikiran 'penguasa sastra' yang bekerja dalani kerangka kekuasaan pihak yang pertama. Ukuran 'mengancam' juga tidak semata-mata politik, ta pi juga moral, budaya maupun ekonomi bergantung seberapa jauh penguasa merumuskannya sebagai kesatuan, karena ada penguasa yang lebih bertopang pada kekerasan politik tanpa terlalu peduli pada masalah 'moral'.

Bagi Orde Baru, batas-batas 'berbahaya-tidak berbahaya' dalam sastra sangatdipengaruhi oleh sejarah kelahirannya sendiri. Dalam perubahan politik pertengahan tahun 1960-an itu sejumlah besar sastrawan clan penulis kreatiflenyap dari dunia sastra, umumnya karena dijebloskan ke dalam tahanan karena dituduh 'terlibat G-30-S/PKI'. Sebagian lain menyingkir dari arena karena dalam perjalanannya ditemukan 'tidak bersih diri', seperti pernah menjadi anggota atau bersimpati kepada I..embaga Kebudayaan Rakyat (l.ekra) yang dilarang oleh pemerintah menyusul pembubaran Partai Komunis Indonesia. Perubahan ini lebih dari sekadar pergantian tokoh kesusastraan ta pi jauh masuk dalam pemikiran sastra itu sendiri. Para sastrawan yang bertahan di awal Orc:le Baru kemudian mengembangkan gagasan sastra yang bertolak belakang dari pemikir clan sastrawan I..ekra. Konsep 'politik adalah panglima' termasuk yang paling dimusuhi, begitu pula dengan karya-karya yang mengangkat persoalan sosial dalam masyarakat, khususnya yang menggambarkan perlawanan rakyatmiskin a tau pertentangan di dalam masyarakat. Sastra sebisa mungkin dipisahkan dari politik, clan kegiatannya dipindah ke berbagai pusat-pusatkesenian seperti Taman Ismail Marzuki di Jakarta atau dewan kesenian di tiap daerah yang

MENGEKANG IMAJINASI 109 Pramoedya Ananta Toer mungkin pengarang Indonesia yang pa2. Lihat Ariel Heryanto, 'Masihkah Politik Jadi Panglima? Politik Kesusasteraan

kemudian dijaga oleh sejumlah penerbitan 'sastra resmi' seperti Horison dan Basis. I.embaga-lembaga ini kemudian, melalui berbagai festival, penghargaan dan penerbitan resmi secara bertahap mengembangkan 'ke~usastraan yang diresmikan atau diabsahkan'.2 I<onsep memisahkan sastra dari politik berjalan seiring dengan depolitisasi massa secara umum. Konsep 'poilitik adalah panglima' diganti dengan 'estetika adalah panglima', dan kecenderungari mengungkap masalah-masalah sosial dalam sastra dengan cepat bisa dituduh 'keturunan Lekra', seperti terjadi dalam perdebatan Sastra Kontekstua1 pada tahun 1984. Sementara itu dalam kehidupan masyarakat luas menekankan penti.ngnya pertµmbuhan ekonomi, dan aktivitas politik alternatif hanyalah 'gangguan stabilitas', dan dengan mudah juga dicap 'PKI' a tau yang lebih populer belakangan ini 'Organisasi Tanpa Bentuk (OTB)'.

Pelarangan terhadap karya-karya sastra dengan begitu sesuai dengan kepentingan 'penguasa sastra' di satu pihak, dan penguasa politikdi pihak lain, bahkan seperti ditunjukkan oleh beberapa kasus di bawah, bersifii.t sama sebangun. 'Penguasa sastra' tentu berkepentinganmenjaga sastra dari 'kontaminasi politik', sementara penguasa politik berkepenti.ngan menjaga stabilitas dengan mencegah 'unsur subversi' masuk melalui bidang sastra. Bagaimanapun, seperti disebutkan di atas, sifat sastra yang senantiasa terbuka bagi bermacam tafsir menyulitkan penetapan. batas-batas yang pasti, apalagi jika acuannya adalah isi. Masalah asal-usul dan posisi penulis dalam masyarakat kemudian jadi bahan pertimbangan yang penting, jika sebuah karya tidak dapat dibuktikan 'bahaya' dari segi isi.

ling banyak dilarang karyanya selama dua orde di masa kemerdekaan. Pada tahun 1962 karyanya Hoa Kia11 di Indonesia dinyatakan terlarang oJeh penguasa perang, dan dirinya disekap di penjara selama hampir satu tahun. Masalah ras pada saat itu ramai dibicarakan, terutama setelah dikeluarkannya peramran pemerintah yang mengatur masalah ketu-runan Tionghoa di Indonesia dan pelarangan buku itu tidak lepas dari pertentangan pendapatyang terjadi. Menyusul peristiwa 30 September 1965, karya-karya Pramoedya juga menjadi korban pelarangan massal oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Pada lampiran instruksi menteri itu tercanmm 14 judul buku karyanya yang dilarang penggunaannya di lembaga-lembaga pendidikan. la sendiri ditangkap beberapa bulan kemudian dan bersama ribuan orang lainnya menjadi tahanan politik di berbagai penjara, termasuk Pulau Buru. Selama mendekam di tahanan in menulis beberapa novel, meneruskan pekerjaannya yang terputus karena penangkapan. Dimulai dari cerita lisan kepada sesama tahanan, Pramoedya kemudian menyusun empat karya - B11111iMa1111 sia, An a le Se 11111 a Ba 11 gsa, ]eja le I.a 11 g lea h dan Ru 111 ah Ka ca - yang berkisah ten tang masa pergerakan nasional di Jawa pada awal abad ke-20. Di samping im ia juga menyusun beberapa novel sejarah lainnya tentang masa kekuasaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan di Jawa.

Setelah 14 tahun mendekam dalam tahanan, Pramoedya dilepaskan dari Pulau Buru tanggal 15Desember1979 beISama 104 tahanan lainnya. Ia termasuk rombongan terakhir yang dinilai Pangkopkamti.b I.aksa:. mana Soedomo 'menunjukkan sikap tidak kooperatif. Iima hari. kemudian keluar surat dari Teperda Kopkamti.b Jawa Tengah dan Yogyakarta yang menyatakan pembebasan dirinya karena 'sampai saat

MENGEKANG IMAJINASI 111

ini berdasarkan bukti-buktimenuruthukum, belum dapatdiyakinkan tersangkutnya dalam peristiwa G-30-S/PKI'.3 Sepuluh hari setelah dibebaskan, Pramoedya sudah dirundung kontroversi karena cap 'haluan kiri' yang dilekatkan pada dirinya. Dalam Pertemuan Sastrawan tanggal 29 Desember 1979, Mochtar L.tbis berpidato menyatakan Pramoedya harus dibiarkan berkarya dan menerbitkan karyanya sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Tapi seandainya Pcimoedya masih menunjukkan ideologi komunis, ia tidak keberatan buku-buku terse but dilarang pemerintah. Sikap serupa diperlihatkan Sori Siregar, seorang pengarang lain, yang mengatakan Pramoedya masih perlu diamati karena 'kita masih teringatperistiwa yang menghitami sejarah bangsa Indonesia di tahun 1965'. Pengakuan Kopkamtib bahwa dirinya tidak dapat dibuktikan terlibat peristiwa terse but, tidak menghapus citra yang sudah berakar kuat dalam ben:ak kebanyakan orang karena deraan media massa selama bertahun-tahun. Pandangan berbeda datang dari Mohamad Ali, sejarawan senior pada masa itu yang mengatakan masyarakat harus menerima kembali kehadirannya, sesuai keputtisan pembebasan dari pemerintah.

Selama di tahanan, Pramoedya berkenalan dengan Hasjim Rachman dan Jusuflsak, keduanya wartawan Bin tang Tt11111 r, suratkabar Partindo yang dilarang menyusul peristiwa 1965. Pada bulan April 1980 ketiganya membentuk penerbit Hasta Mitra yang bemiat menyunting da.n· menerbitkan karya-karya Pramoedya semasa ditahan. Sekitar satu bulan setelah itu mereka menemui Wakil Presiden Adam Malik guna membicarakan rencana penerbitan itu dan mendapat sambutan baik. Dalam pertemuan itu mereka meminta Wakil Presiden _membantu mengembalikan naskah-naskah asli yang saat mereka keluar ditahan oleh laksus Pulau Buru. Usaha itu tidak berhasilkarena Kopkamtib mengaku tidak dapat menemukan naskah-naskah itu, sehingga Pramoedya menyusun kembali seluruh naskah berdasarkan duplikat yang lusuh dan hampir tidak terbaca. Redaksi penerbit itu kemudian menelaah dan mempelajari seluruh naskah dari segi literer dan keamanan, karena sadar bahwa pekerjaan itu cukup peka, apalagi mengingat penyusun clan penerbitnya adalah eks tahanan politik.

Tanggal 2 Juli 1980 penerbit menyerahkan naskah B11111iMan11 sia kepada Percetakan Aga Press di Jakarta dengan hampan terbit bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1980, tapi karena alasan-alasan teknis baru bisa terbit delapan hari kemudian. Mengikuti. aturan yang berlaku, penerbit meminta Aga Press mengirimkan dua eksemplar buku kepada Kejaksaan Agung. Sehari kemudian muncul reaksi dari Kadit Polkam Kejaksaan Agung yang meminta buku itu ti.dak diedarkan sebelum ada clearance dari pihak Kejaksaan Agung. Tiga hari kemudian Kadit Polkam kembali menelepon meminta Hasta Mitra menyerahkan dua eksemplar B11111 i Man 11 sia tanpa mengulangi permintaan sebelumnya. Karena ti.dak ada tanggapan lebih lanjut, penerbit mulai mengedarkan buku terse but tanggal 25 Agustus, dan dalam waktu duabelas hari, seluruh cetakan pertama sudah habis tetjual. Beberapa eksemplar dikirimkan kepada istri-istri pejabat ti.nggi negara, termasuk Tien Soeharto, sebagai simbol penghormatan kepada tokoh ibu.

Penerbitan itu mendapat sambutan baik dari pers. Dua minggu setelah diterbitkan, muncul ulasan dari Parakitri Tahi Simbolon dalam harian Kom pas yang ditutup dengan pemyataan, ' ... agaknya ia [Bumi Manusia] akan tampil di sana tak kalah dari karya-karya utama yang telah berhasil menjangkau hadiah Nobel.' Sejumlah suratkabar, termasuk harian Ang lea tan Be rse n ja ta milik Ma bes ABRI, memberi tempat bagi ulasan-ulasan yang mendukung penerbitan Bumi Man 11 sia. Hanya beberapa penerbitan saja yang membatalkan pemuatan ulasan seperti. itu karena redaktumya mendapat 'himbauan' melalui telepon, seperti. berkala Mii tiara, yang membatalkan pemuatan tulisan Aneki Andries dan Parikesituntuk edisi 17-30September1980.

Tidak sampai satu bulan setelah diterbitkan Bumi Man 11 sia mulai mendapat perhatian khusus dari aparat keamanan. Buku itu dibicarakan dalain Ra pat Paniti.a Ketja Te tap (Panjatap) dalam lingkungan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tanggal 9September1980. Dalam rapat itu disampaikan bahwa aparat keamanan menilai buku terse but mengandung 'isi pertentangan kelas' dan karena itu dianggap rawan. Rapat juga menghimbau agar Departemen Pendidikan dan

MENGEKANG IMAJINASI 113

Kebudayaan segera melarang peredaran buku itu di wilayah ketjanya, clan meminta seluruh pejabat di lingkungan departemen terse but agar tidak membeli dan menyimpan buku itu. Sekjen Depdikbucl, Soetanto Wirjoprasonto kemudian mengeluarkan suratedaran memenuhi himbauan terse but, dan untuk menguatkan alasannya dikatakan 'Bumi Manusia terse but sudah sampai beredar dan kemudian oleh Kejaksaan Agung dilarang diedarkan lagi'. Kenyataannya buku itu baru resmi dilarang oleh Jaksa Agung bulan Mei 1981 melalui SK No. Kep-052/ JA/5/1981.

Tanggal 13 September 1980, Hasjim Rachman yang menjadi Direktur Hasta Mitra dipanggil menghadap Kejaksaan Agung. Pertemuan yang berlangsung selama tiga hari itu tidak mencapai kesimpulan atau kesepakatan, sehingga penerbitmeneruskan niatnya mencetak ulang buku tersebut Tanggal 2 Oktober giliranJusuflsak dipanggil menghadap Kejaksaan Agung yang intinya climinta untuk menghentikan kegiatan penerbitannya. Tekanan tidak resmi ini ticlak ditanggapi serius oleh penerbit., yang berpegang pacla mekanisme resmi sesuai UU No. 4/Pnps/1963 tentang pelarangan buku. Reaksi keras mulai bermunculan clari pejabat pemerintah lainnya. Dirjen Pengamanan Hubungan lnar Negeri, Brigjen Yono Atmocljo misalnya mengingatkan bereclamya buku-buku yang menceritakan 'petjuangan kelas', karya bekas tahanan politik, yang menurutnya akan 'menimbulkan semangatpemberontakan clan kontracliksi, clan bisa menjadi batu loncatan bagi come-backnya PKI'. Buletin Teritorialterbitan Dephankam le bih lugas mengulas 'bahaya' buku Bumi Man 11 sia. Dalam eclisi September 1980 tertulis:

1) Pramoedya Ananta Toer masih belum menunjukkan kemauannya untuk melepaskan idiologi komunisnya, bahkan berusaha untuk menonjolkan di.ti sebagai tokoh melalui karya tulisnya.

2) Terdapat kelompok penyanjung tarhadap [sic] buku 'Bumi Manusia' secara berlebih-lebihan dengan tujuan komersial agar masyarakat mau membeli buku terse but dengan harga tinggi tanpa memikirkan ekses gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat ditimbulkannya.

Artikel itu ditutup dengan pengarahan kepada aparatur teritorial yang mengatakan:

1) Agar Aparatur Teritorial mengambil langkah-langkah supaya masyarakat luas tidak terpancing dengan judul karya tulis Pramoedya, serta menjelaskan latarbelakang serta sasaran yang ingin dicapai oleh penulis maupun kelompoknya.

2) Agar masyarakat tetap waspada bahwa ancaman komunis aclalah tetap merupakan bahaya latent, yang penetrasinya kembali clapat melewati cara-cara dalam berbagai bentuk antara lain lewat kebuclayaan.

Bersamaan dengan itu kampanye 'meningkatkan kewaspadaan' terhadap kemungkinan kembali gerakan komunis Indonesia mulai dilancarkan berbagai pihak. Harian Pos Ko ta tanggal 19September1980 misalnya menuliskan tulisan dari Soegiarso S, pensiunan perwira menengah intelijen, yang mempermasalahkan kehadiran eks-tapol dalam masyarakat, dan secara tidak langsung menghubungkannya dengan perampokan dan tindakan kriminal lainnya yang memang meningkat pada saat itu. Suratkabar yang sama empat hari kemudian menurunkan tulisan Rosihan Anwar yang merekam 'dialog' di antara dua teman:

I.alu ada satu hal, apa artinya orang-orang bekas tahanan ~30-S/PKI a tau yang pernah dikirim ke Pulau buru, belakangan ini cliberitakan secara menyolok ma ta di sementara koran a tau majalah. Orang-orang yang dimaksucl itu baru mengarang buku, clan buku itu clijajakan kepacla khalayak ramai sebagai buku yang tiacla taranya. Selama Orde Baru ini, begitulah kesan henclak clitimbulkan, buku-buku yang cliterbitkan. hanyalah kerclil belaka, dan hanyalah clengan keluamya buku karangan orang-orang Pulau Buro, barulah terclapat karya yang betul-betul hebat ..

Aku tidak tahu mengapat sementara majalah dan koran itu membesarbesarkan kembaliorang-orang PKiclahulu?Katanya mereka menganut asas-asas hak asasi manusia, karena pertimbangan kemanusiaan, clan

MENGEKANG IMAJINASI 115

entah. apalagi.

1ni sikap kekanak-kanakan sekali. Apakah wamwan majalah atlu koran itu belum juga mengerti, jika bennain-main dengan orang-orang PKI. satu ketika mereka bisa terbakar sendiri? ·

... Mungkin laksusda juga sedang mengamati gejala ini yaitu aktifuya kembali orang-orang bekas tahanan G-30-S/PKI dalam bidang karang-mengarang. Dan pada suatu ketika nanti, mungkin laksusda akan mengambil tindakan, siapa tahu?

Tindakan yang diharapkan itu mulai datang pada minggu pertama bulan Oktober, berarti dua bulan setelah Bu 111iMan11 sia diterbitkan. Kakanwil Depdikbud Jawa Tunur mengeluarkan larangan tanggal 3 Oktober, yang disusul oleh Kakanwil Depdikbud Kalimantan Sela tan tanggal 7 Oktober dan Kakanwil Depdikbud DI Yogyakarta, GBPH Poeger, dua hari kemudian. Setelah itu berturut-turut menyusul dari pejabat serupa di Sumatra Utara, Aceh dan daerah-daerah lainnya. Di lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas dan sekolah menengah, pelarangan oleh Sekjen Depdikbud ditempel di papan pengumuman agar diketahui penghuninya. Mendikbud, Daoed Joesoef yang pada saat itu masih berada di luar negeri, baru memberi komentar beberapa minggu sesudahnya, bahwa penggunaan buku itu di sekolah .atau lembaga pendidikan dapat 'mempengaruhi anak kepada ideologi yang tidak dikehendaki'.

Pengurus Pusat II<API mengambil tindakan lain dengan menolak permintaan Hastra Mitra agar B11111iMan11 sia disertakan dalam Pameran Buku lntemasional di Frankfurt bulan Oktober 1980 . .Alasannya buku terse but sedang dalam pemeriksaan Kejaksaan .Agung dan untuk sementara waktu tidak dapat diedarkan. Ketua MUI, ProfDr Hamka, sekalipun mengaku belum membaca isinya, menyatakan yakin bahwa pelarangan itu berdasarkan pertimbangan yang masak, untuk mencegah agar anak muda dan pelajar tidak teipengaruh oleh 'hal-hal yang tidak bisa dibenarkan oleh ketentuan yang bedaku di Indonesia'. Semua tindakan dan pemyataan itu muncul sebelum ada keputusan resmi dari Kejaksaan Agung, yang temyata memerlukan waktu cukup lama untuk menjatuhkan larangan. Di sisi lain tindakan serempak berbagai pihak ini.termasuk penulis-penulis yang mengobarkan 'bahaya' perierbitan B11miMan11 sia, sebenamya menggambarkan cara kerja rezini .pelarangan dalam kenyataan. Dimulai dari reaksi Depharika'm dalam Buletin Teritoria/.isu 'bahaya' merebak ke berbagai instansi lain, dan juga mendapat sambutan oleh Soegiarso S, seorang penulis yang juga pen-siunan perwira intelijen dan Rosihan Anwar. W~laupuo. tidak ada data tentang hU:bungan masing:.:masing unsur ini secara organik, setiap tindakan itu ikut mendorong keputusan Jaksa Agung beberapa bufan beriktitnya. .

Penerbit Hasta :Mitra s~ndiri mempersoa.Ikan tindak_pelarangan oleh bepdikbud, baik dari segi keabsahan hukum karena Jaksa Agung sendiri, sebagai pihak yang berwenang, belum mengeluarkan surat keputusan, maupun 'dari segi ala-san pelarangannya yaitu ·'menganclung isi perjuangan kelas'. Menunit Hasjim Rachman clalam pernyataan tertiilis tanggal 16 Oktober, alasah itu disusun dari pembacaan secara sepotOng-potong terhaclap beberapa baris atau kalimatyang dilepaskan dari keseluruhan cerita. ltu semua menunjukkan bahwa pelarangan itii dijatiihkan lebih karena asal usul pengarangnya sebagai eks-tapol ketimbang isi dari tulisannya. Praktek pembacaan seperti ini kemudian juga dipakai untukmenyusun alasan pelarangan buku-buku Pramoeclya yang lainnya. Cukup banyak pihak yang menolak larangan itu clengan berbagai alasan. Kalangan J?PRmenilai pelarangan itu mencerminkan kurangnya koorclinasi dalam pemerintah, dan tumpang-tinclih clalam mengambil tinclakan. Sebagian sastrawan lebih tegas meo.olak pelarangan itu karena alasan kreativitas dan sumbangan karya sastra terhadap sebuah bangsa. Gatot Kusumo dari Dewan Kesenian Surabaya misalnya mengatakan pemerintah sebaiknya lebih terbuka terhaclap karya sastra karena menyangkutprospek yang panjang, clan ticlak dapat clilihat clalam kerangka kepentingan jangka penclek saja. Wiratmo Soekito juga berpenclapat serupa clan mengatakan buku apapun sebaiknya ticlak dilarang, sekalipun tidak sepakat dengan isinya.

Memasuki tahun 1981 tinclakan pemerintah semakin keras. Di Yogyakarta Bum iMa n 11 sia disita oleh petugas polisi dari pedagang buku

MENGEKANG IMAJINASI 117

di kompleks pertokoan Shopping Centre berbekal insttuksi Depdikbud di a tas. Percetakan .Ampat lima yang mencetak B11111i.Man1uia dipanggil oleh Kejaksaan Nege.ri Jakarta Sela tan tanggal 2 Januari 1981 dan secata lisan diminta menghentikan pencetakan berikutnya. Petugas kejaksaan Rasjid SH mengatakan pennintaan iru berdasark.an instruksi dari Kadit Polkam Kejaksaan .Agung, Susandi SH. Aparat tambah 'panas' kaiena peringat:an dan tekanan di sana-sini justtu dijawab Hasta Mitm dengan menerbitkan buku kedua,..AnakSe11111a Bangsa.

Terbitriya buku kedua · ini mengu~dang i:eaksi keras. Di Ujungpandang tokoh~tokoh setempatmelontarkan pendapatniereka tCntang penerbitan terse but sebagai 'kenyataan yang sangatmencemaskan'. Suratkabar Pan &asila yang terbit di kota itu, dalam edisiMaret 1981 menurunkan laporan dengan judulmenantang 'Usaha Pencemaran Jdiologi Negara', menjelaskan betapa karya-karya Pramoedya bertentangan dengan Pancasila karena mengandung 'paham komunis' clan ditulis oleh seorang eks-tapol. Di lumajang, sejumlah tokoh juga menandatangani surat pemyataan menuntut buku-buku Pram:oedya dilarang beredar dan mengumumkannya dalam suatu pertemuan yang juga dihadiri oleh Muspida setempat Pata penandatangan menyerukan kepada 'semua pejuang di tanah air untuk menjaga persatuan menghadapi bahaya la ten PKI yang kini aktivitasnya lewat seni sastm dalam wujud roman, novel clan sebagainya.' Di kota-kota lain seruan serupa muncul dari pimpinan organisasi masyarakat, yang umumnya berpendapat seragain bahwa buku-buku Pramoedya merupakan ancaman besar bagi 'persatuan dan kesatuan bangsa', walau pengertian itu tidak pemah dirinci lebih lanjut .

Di tingkat nasional juga ada usaha 'pengganyangan' serupa. Pada tanggal 18 sampai 23 April 1981, di Gedung Joang 45 Jakarta, diselenggarakan dialog membahas karya-karya Pramoedya. Penyelenggamnya, Kelompok Diskusi 17 pimpinan DolfSopamena mengundang pimpinan organisasi-organisasi keagamaan dan pemuda untuk menjadi pembicara dalam acara dialog tei:Sebut Tapi dari 14 pembicam yang dijadwalkan hanya separuh yang hadir memenuhi undangan, clan beberapa lainnya menyampaikan pesan tertulis karena tidak dapat hadir. Dalam 'Hasil Dialog' yang diumumkan kelompok diskusi itu tercantum:

Peserta Dialog berpendapat: Didalam kedua Buku Pramoediya Ananta Toer jelas secara terselubung dan dengan kemampuan gaya bahasanya yang memukau menitipkan beberapa ajaran Kominis Melalui cara ini Pram berusaha dengan segala keutuhannya memak-· sakan pembaca untuk menanamkan kembali faham Marxisme/ Leninisme dalam cara berfikir dan tindakannya.

Untuk itu Pram mencoba melalui Budaya dengan bukunya diatas mengajak/mempengaruhi Pelajar, Mahasiswa dan Seniman serta Golongan Muda untuk kembali memahami ajaran-ajaran Kominis secara bettahap sesuai dengan kemampuan tanggapan pembacanya.

Karena Pram adalah Tokoh Lekra senimannya PKI dengan kebolehannya menulis dan dibenarkan untuk menulis, jelas ia menggunakan ujung tombak penanya untuk mengembalikan secara bettahap ajaran dari mana tempat ia berpijak.

Karena kita mengetahui tokoh diatas adalah tokoh yang paling terakhir pemulangannya dari Pulau Buro maka fahamnya jelas faham Komunis. Dan kita mengetahui bahwa ketetapan l.'v.1PR sebagailembaga tertinggi telah menyepakati bahwa Kominis merupakan bahaya la ten bagi negara kita yang berazaskan Pancasila, maka jelas tindakan Pram tak dapat kita tolerer.4

Seperti tuntutan pelarangan lainnya, dokumen itu tidak berhasil mencatat dengan jelas bagian-bagian apa dari Bumi Man 11 sia clan.Atta k Sem ua Bangsa yang mengandung ajaran 'kominis' a tau Marxisme1.eninisme. Dari butir-butir di atas terlihat tekanannya pada kenyataan

MENGEKANG IMAJINASI 119

bahwa Pramoedya adalah bekas tahanan politik, dan kenyataan itu sudah cukup untuk menuntut pelarangan. Hal itu ditegaskan dalam kesimpulan dokumen tersebut yang menuntut agar Pramoedya tidak diperkenankan menulis karena 'segala tulisannya selalu membawa misi tertentu yaitu ajaran komunis'.

Beberapa kritik yang lebih canggih, dalam arti mempersoalkan isi buku bukan hanya diri pengarang, juga mulai dilancarkan. Yusuf Abdullah Puar dalam tulisannya di Pan}i Ma.ryarakat 20 April 1981, mengatakan gambaran tokoh Minke dalam B11111iMan11 sia yang tidak mementingkan agama dan susila, kebelanda-belandaan, romantis nakal dan menjurus ke playboy tidak cocok dengan pengetahuannya tentang Tirto Adhi Soerjo, yang digambarkan sebagai Minke dalam novel terse but Paduan 'kecanggihan' ini dan pendekatan keamanan nampak dalam ulasan Mohammad Noer dalam S11rabaya Posttanggal 13 April 1981. Setelah seperti biasanya menilai sosok Pramoedya sebagai ekstapol, dikatakannya:

Jalannya cerita seolah-olah dangkal dan landai, sehingga mudah untuk diikuti, akan tetapi kalau didalami, pembaca akan terperosok dalam suatu labirintpersoalan yang terus nienerus, penuh aksi dan reaksi dengan problema pertentangan, kontrovei:sial, ~ntagonistik dan bahkan konfrontati£ .. Kalau dibaca oleh pembaca yang kurang kritis, apalagi kurang tangguh daya serapnya dan mudah meng-iya-kan, disertai oleh jiwa yang ambisius dan militan, mudah menjerumuskannya kc arah tumbuhnya siltap anarkhistis, anti semua yang ada, dengan menganggap semua yang ada itu salah dan tidak adil dan .yang karenanya hams dihancurkan (nihilisme) ...

Gempuran terhadap B11111iMan11sia dan..l.hakSe11111a Bangsa makin meluas menjelang hari pelarangannya, dan bagi Kopkamtib yang pertama kali mengeluarkan larangan, semua itu sudah menjadi bukti cukup bahwa buku-buku Pramoedya memang 'meresahkan'. Tulisantulisan yang mendukung Pmmoedya pada awalnya, dan dihimbau untuk tidak dimuat di masa selanjutnya, tentu tidak perlu menjadi bahan pertimbangan karena justru mengganggu proses penciptaan cita

'mengganggu ketert:i.ban umum'. Tanggal 22 Mei 1981 Kopkamt:i.b mengeluarkan SKNo. K-22/Kopkam/V /1981 yang melarang peredaran kedua buku terse but. Karena surat terse but t:i.dak diumumkan maka alasan pelarangannya jµga t:i.dak diketahui dengan jelas. Seminggu kemudian menyusul SKNo. Kep-052/JA/5/1981 yang menegaskan pelarangan tersebut dan sekaligus mengumumkannya kepada masyaraka t. Alasan pelarangannya memperlihatkan betapa kampanye antiPramoedya yang berlangsung selama beberapa bulan sebelumnya sangat berpengaruh pada keputusan itu. Antara lain dikatakan Bumi Man 11 sia dan An a k Se m 11 a Bang sa telah 'menimbulkan tanggapan di berbagai kalangan masyarakatyang telah berkembang dan mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban'. Selanjutnya surat keputusan itu juga menyebut Tap XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI serta penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-I.eninisme sebagai dasar pelarangan, jadi sesuai dengan suara-suara yang menuntut pelarangan kedua buku itu.

Tanggapan terhadap pelarangan ini bermacam-macam, walau tidak berpengaruh terhadap larangan yang dijatuhkan oleh Jaksa Agung. Dalam kasus-kasus pelarangan buku Pramoedya yang lain, secara umum prosesnya kurang lebih serupa. Selalu ada saja pihak yang mengajukan keberatan a tau bahkan menuntut pelarangaa sebelum Jaksa Agung mengambil keputusan. Pelarangan Bumi Man usia dan .An ak Se m 11 a Bang sa bagaimanapun adalah kasus yang spektakuler karena melibatkan begitu banyak pihak yang mendukung rezim pelarangan di satu pihak, dan juga mengundang komentar kritis dari-mereka yang menentang pelarangan di pihak lain. Di samping itu pers masih bersifat terbuka dalam menampilkan perbedaan pandangan, sekalipun untuk masa sesudahnya dikenakan sensor tidak resmi dari pihak berwenang.

Buku-buku Pramoedya Ananta Toeryang Dilarang, 1965-1995 1965

1. Subuh,Jakarta: Balai Pustaka, 1950 (Instruksi menteri PD clan K)

. 3. Ke/11arga Geritya,Jakarta: Gapura 4. k[ere ka ya 11 g Di/11111p11hka11,Jiikarta .· 5. Ditepi Kali Bekasi,Jakarta: Gapura 6. B11ka11 PasarMala111,Jakarta: BalaiPustaka, 1951 7. Tjeritera dari Blora,Jakarta: Nusantara, 1954 8. G11/atdi]akarta,Jakarta: Grafika, 1957 9. Tjeritera Tja/011.A-a11g,Jakarta: Balai Pustaka, 1957 11. Pa11ggil.Ahl Karti11i Sadja, Djilid I, Jakarta: Nusantara, 1962 12. Pa 11 ggil.Ahl Ka rti11 i Sa dja, Djilid II, Jakarta: Nusanta~, .1962 13. Hoa Kia11 di I11do11esia,Jakarta: Nusantara, 1962 1981 14. B11miMa1111sia,Jakarta: Hasta Mitra, 1980 (SKNo. Kep-052/JA/5/1981) 15 . ..AnakSem11a Ba11gsa,Jakarta: Hasta Mitra, 1981 1986 16.Jejakl..a11gkah,Jakarta: Hasta Mitra, 1985 (SKNo. Kep-036/JA/5/1986) 17. Sa 11 g Pe m 11 la, Jakarta: Hasta Mitra, 1985 1988 18. 'Rllmah K.aca,Jakarta: Hasta Mitra, 1988 SKNo. Kep-061/JA/1988 19. Gadis Pa11tai,Jakarta: Hasta Mitra, 1988 . , 1995 21. 'JYya11yi S1111yi Seora11g Bis11,Jakarta: l.entera, 1995 22. Me111 oarOei Tjoe Tat (penyunting Pramoedya Ananta Toer clan Stanley), Jakarta: Has ta Mitra

.· 2. Perijika11 Revo/11si,Jakarta: Balai Pustaka, 1951 :(No. 1381/1965)

10. Sekali Peristi111a diBa11te11 Selata11,Jakarta: DjawatanPenempatan Tenaga Kerja, PUT

20. Mukti, Hikayat Siti Mariah, (penyunting Pramoeqya .i\nll;i;ita Toer) Jakarta: Hasta Mitra, 1988 (SKNo. Kep-081/JA/8/1988)

(Sumber. DokumentlsiJaringan Kerja Budaya)

Pelarangan karya-karya Pramoedya hampir selalu melibatkan instansi keamanan seperti Kopkamtib sampai tahun 1988 clan Bakorstanas a tau Badan Intelijen ABRI pada masa sesudahnya, seperti dalam kasus pelarangan l'janyi Sunyi Seo rang Bisu pada. tahun 1995. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa Pramoedya adalah bekas tahanan politik yang terus mendapat pengawasan dari aparat keamanan, baik dengan cara memberi cap 'Er pada kartu identitas maupun dengan cara mengawasi kegiatannya dalam masyarakat.

Pelarangan karya-karyanya menjadi bukti betapa kepentingan 'penguasa sastra' untuk membersihkan kehidupan sastra dari politik betjalan seiring dengan ltepentingan penguasa politik untuk menjaga 'subversi' melalui kesusastraan. Dalam menjaga 'stabilitas' ini penguasa politik, seperti bisa dilihat dalam kasus-kasus pelarangan buku agama, juga mendapat dukungai;l dari berbagai pihak yang juga merasakan kehadiran yang terlarang ini sebagai ancaman. Dalam hal ini 'ancaman' tidak selalu harus bersifat nyata, ta pi bisa muncul dari pengalaman sejarah tertentu a tau pemahaman sejarah untuk kepentingan masakini. Dukungan 'penguasa sastra' terhadap pelarangan karya-karya Pramoedya, bukan tanpa perbedaan pendapat, karena beberapa sastrawan clan penulis jelas mengatakan ketidaksetujuan terhadap pelarangan itu. Sampai saat inipun tidak pernah terdengar tun tu tan dari kalangan sastrawan sendiri agar karya-karya Pramoedya dinyatakan terlarang. Justru karena 'penguasa sastra' tidak memiliki sikap yang sama dan solid - bedakan dengan kasus pelarangan buku-buku agama di mana Departemen Agama clan MUI memainkan peran penting dengan sikap mereka yang begitu solid - aparat keamanan berperan lebih besar dalam menentukan batas-batas.

Pelarangan karya-karya Pramoedya Ananta Toer, sekalipun begitu menonjol clan kontroversial, tentu bukan satu-satunya kasus pelarangan karya sastra selama masa Orde Baru. Seperti disebutkan di atas, pelarangan terhadap karya-karya Pramoedya pada tahun 1965 juga

MENGEKANG IMAJINASI 123

mencantumkan sejumlah besar karya pengarang lain yang 'dituduh terlibat G-3-S/PKI, sekalipun kemudian 'keterlibatan' itu tidak pemah dibuktikan. Secara resmi Jaksa .Agung tidak mengeluarkan larangan lagi bagi karya-karya pengarang tersebut, ta.pi sudah timbul anggapan umum bahwa semua karya pengarang yang tercantum di dalam lampiran instruksi itu termasuk kategori 'dilarang'. Di Perpustakaan Nasional yang sedianya menyimpan semua karya yang pemah diterbitkan di Indonesia, buku-buku semacam itu disimpan dalam ruangan khusus yang hanya dapat diakses dengan izin dari Bakorstanas a tau lembaga berwenang lainnya. Paduan konsep yang memisahkan sastra clan politik serta konsep 'stabilitas nasional' penguasa politik kemudian juga dipakai dalam penilaian karya-karya dari zaman kolonial. Di berbagai perpustakaan karya-karya para penulis nasionalis radikal seperti Mas Marco Kartodikromo, Rustam F.ffendi, atau Soemantri, hanya tercan-tum di dalam katalog dengan kategori 'dibekukan'. Sampai saat ini belum bisa ditemukan penjelasan resmi dari pihak perpustakaan maupun aparat keamanan - yang kabamya memberi instruksi pembe-kuan itu - tentang alasan pelarangan terse but

Pengekangan imajinasi juga tidak hanya menjadi milik penulis ekstapol atau penulis yang pemah terlibat dalam aktivitas tertentu sehingga bisa dituduh 'terlibat G-30-S/PKI'. HB Jassin, salah satu tokoh sastra Indonesia di masa Orde Baru, bahkan pemah diajukan ke pengadilan karena dianggap melindungi Ki Panjikusmin, pengarang cerita pendek 'Ltngit Makin Mendung' yang dimuat majalah Sastra yang dipimpinnya. Penyair Rendra pada tahun 1970-an juga sering mendapat masalah karena sajak-sajaknya dianggap 'berbau politik'. •

PEllllP DU REDI raian dalam buku ini memperlihatkan bahwa lembaga pelarangan

buku sesungguhnya merupakan alat bagi penguasa Orde Baru untuk mengawasi clan mengontrol pembentukan kesadaran masyarakat Indonesia. Setiap tindak pelarangan pada dasamya adalah pembatasan clan dengan sendirinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi yang diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan lnternasional Hak-hak Sipil dan Politik. l.ebih jauh dari itu tindak pelarangan merupakan pelecehan terhadap kecerdasan bangsa untuk memilah barang cetakan yang 'baik' dan 'buruk' bagi perkembangan dirinya. Berulangkali pejabat pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal, secara eksplisit mengatakan bahwa masyarakatmasih 'terlalu bodoh'untuk menerima hal-hal yang kontroversial simtnya.

Selama ini pihak Kejaksaan Agung memegang kuasa untuk menentukan barang cetakan yang boleh dan tidak boleh beredar di masyarakat, sehingga alam pengetahuan dari jutaan pembaca buku clan konsumen barang cetakan menjadi bergantung pada 'kebijaksanaan' pejabat lembaga ini. Dalam berbagai kasus terlihat bahwa pelarangan buku lebih berkaitan dengan situasi politik yang sangatspesifikseperti ·sikap politik penulisnya - sehingga argumen 'ketertiban umum' a tau 'stabilitas nasional' menjadi tidak berdasar. Dengan kata lain konsep seperti 'ketertiban umum' hanya menjadi alat untuk membenarkan tindakan politik penguasa untuk membatasi kesadaran politik masyarakat Pelarangan kegiatan kreati.£: seperti pencekalan pembicara dalam seminar a tau pembubaran acara kesenian misalnya, dapat dilihat dalam kerangka yang sama.

Dari penelusuran terhadap k:i.sus-kasus pelarangan buku juga terlihat bahwa lembaga r:~ta.r.lµgari merupakan bagian dlirimekanisme kontrol yang lebih luas terhadap kes~daran clan kegiatan masyarakat, bukan hanya di bidang politik, tapi juga kebudayaan, sastra, clan keagamaan. Hal ini yang bisa menjelaskan mengapa lembaga-lembaga pemerintah di luar Kejaksaan Agung - seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, clan Badan Intelijen ABRI- seringkali melakukan intervensi, clan mengambil keputusan sendiri ta~pa menunggu keputusan Jaksa Agung. Keseluruhan jaringan institusi yartg tetlibat dalam kasus-kasus pelarangan ini membentuk sebuah rezim, dan pertumbuhan clan perkembangannya terkait erat dengan meningkatnya dominasi Orde Baru secara keseluruhan .

. Hampir seluruh isi buku ini ditulis pada masa sebelum pemeriritahan Soeharto berakhir pada bulan Mei 1998. Cukup banyak perubahan terjadi setelah itu, yang sering disebut sebagai 'era reformasi'. Partai politik clan organisasi massa baru didirikan, mendobrak kebekuan politik yang dipelihara rezim Orde Baro selama 32 tahun, clan seiring dengan itu bermunculan buku-buku clan penerbitan berkala yang secara kritis melihat sistem Orde Baru dan mengecam perilaku penguasa yang sewenang-wenang. Banyak tema yang semula dianggap tabu, sekarang diterbitkan dalam berbagai bentuk maupun disiarkan melalui media elektronik, seperti pengusutan harta kekayaan keluarga Jenderal Soeharto, pelanggaran hak asasi manusia oleh ABRI atau korupsi pejabat pemerintah di pusatmaupun daerah. Pemerintah sepertinya melonggarkan kontrol terhadap produksi clan distribusi barang cetakan, dengan membiarkan penerbitan yang 'sensitif beredar di jalan-jalan raya, kios majalah maupun toko buku.

Namun, mungkin tan pa disadari, secara kelembagaan belum ada - a tau bahkan tidak ada - perubahan yang berarti. Kejaksaan Agung tetap memegang wewenang untuk melarang buku, danlembaga-lembaga pendukungnya pun tetap dipertahankan. Semua undang-undang dan aturan hukum yang mengancam. kebebasan berekspresi, seperti diuraikan dalam bab-bab buku ini, masih betlaku clan dapatdigunakan jika dirasa petlu oleh penguasa. Saling-silang institusi yang membentuk

PENUTUP DAN REKOMENDASI 127 .·

rezim pelarangan masih kokoh berdiri, seperti.nya ti.dak tersentuh oleh era 'reformasi' sekarang ini. Tafsir terhadap konsep 'stabilitas nasional', 'keterti.ban umum' clan sebagainya tetap dimonopoli oleh lembagalembaga negara.

Banyak analisis yang menilai ti.dak adanya perubahan secara kelembagaan ini sebagai keterbatasan 'gerakan reformasi', clan sekaligus ancaman bagi masa depan kehidupan sosial-polit:ik yang be bas clan demokrati.k di masa mendatang. Dalam hal ini akti.vis hak asasi manusia clan para pejuang keadilan clan demokrasi di negeri pada umumnya, perlu mengingat lagi pengalaman sejarah, yaitu masa muncul clan berkembangnya rezim Orde Baru. Pada masa aw al ini, kehidupan politi.k juga digambarkan demokrat:ik, paling t:idak bagi kelas menengah pendukungnya dan sebagian elit polit:ik yang ikut menjatuhkan Soekarno dari jabatannya. Pada masa transisi clan konsolidasi Orde Baru ini perubahan kelembagaan pun sangat terbatas, clan t:idak ada usaha yang sistemat:is untuk melindungi dan menjamin hak-hak sipil dan politi.k, termasuk kebebasan berekspresi.

Seperti diketahui, setelah rezim Orde Baru berhasil melampaui ta.hap konsolidasi, maka rezim itu tumbuh menjadi kekuatan yang sangat besar dan masuk ke segala lapisan kehidupan masyarakat Pers adalah salah satu korban pertama, keti.ka sejumlah penerbitan yang mendukung munculnya rezim terse but, dibredel oleh yang didukung. Dalam waktu kurang dari 10 tahun Angkatan Darat berhasil mengendalikan organisasi-organisasi politi.k, baik melalui intervensi maupun represi. Mereka yang mencoba melawan proses penjarahan polit:ik ini kerap menjadi korban penindasan, dengan disekap di tempat-tempat tahanan, diadili clan dijatuhi hukuman, bahkan dibunuh a tau hilang tanpa bekas. Ironisnya, semua produk hukum untuk me!llbenarkan t:indakan terse but - dalam konteks pelarangan buku, UU No. 4/PNPS/1963 - adalah produk dari pemerintahan Soekarno yang hendak 'direformasi'.

Kepercayaan dari para pendukung Orde Baru di masa awalnya mungkin membuat masaiah kelembagaan ini ti.dak diperhati.kan a tau t:idak dianggap pent:ing. Tidak disadari bahwa pernyataan sepert:i 'memperjuangkan demokrasi' a tau 'tekad reformasi' dapat diubah, ditekuk-tekuk atau bahkan dicabut semudah mengucapkannya. Demokrasi tidak hidup dari pernyataan yang bernada demokratik, melainkan dari pelembagaan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat. Dalam pelembagaan itu dengan sendirinya tercakup kesempatan bagi masyarakat untuk mengontrol pemegang kuasa seandainya terjadi penyimpangan atau penyelewengan. Tanpa itu semua maka sangat besar 'demokrasi', 'keadilan' atau 'reformasi' hanya rangkaian huruf tanpa makna seperti yang dialami selama 32 tahun di bawah kekuasaan Jenderal Soeharto.

Karena itu dalam bagian penutup ini akan disampaikan beberapa butir rekomendasi untuk melembagakan kebebasan berekspresi, khususnya menyangkut pelarangan buku:

1. Mencabut UU No. 4/PNPS/1963 dan pasal-pasal dalam UU No. 5/1991 tentang Kejaksaan Agung yang memberi kewenangan begitu besar kepada Jaksa Agung dalam mengontrol peredaran barang cetakan.

2. Meratifikasi Kovenan lntemasional Hak-hak Sipil dan Politik 1966, Kovenan Hak-hak Sosial, Ekonomi dan Budaya, dan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya yang menjamin dan melindungi warga negara dari tindakan represif pemerintah yang membatasi kebebasan berekspresi.

3. Mencabut semua aturan hukum yang memberi kewenangan kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk membatasi peredaran barang cetakan, seperti Kepp res 29 /1988 ten tang pembentukan Bakorstanas, karena terbukti tidak memiliki alasan yang jelas dan dalam prakteknya melahirkan pelanggaran hak asasi manusia.

4. Menghapus 'wewenang' lembaga-lembaga pemerintahan untuk melakukan pelarangan atas nama 'stabilitas nasional' dan 'ketertiban umum', seperti yang dilakukan oleh Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan a tau Badan lntelijen ABRI. Tindakan-tindakan sepihak yang merugikan masyarakatluas terse but harus dibatasi dan diatur melalui undangundang.

PENUTUP DAN REKOMENDASI 129

5. Mengenai pelarangan buku di masa lalu, pemerintah hendaknya melakukan peninjauan kembali terhadap semua keputusan pelarangan terse but bersama. unsur-unsur masyarakat Sementara menunggu hasil peninjauan kembali tersebut, semua barang cetakan yang dinyatakan terlarang, diizinkan beredar kembali melalui perpustakaan umum clan fasilitas publik lainnya.

6. Untuk selanjutnya institusi pelarangan buku oleh lembaga negara agar dihapuskan. Sebagai gantinya dibentuk tim pembaca yang terdiri atas kalangan ahli dari berbagai bidang, wakil-wakil dari berbagai lapisan clan sektor masyarakat, pejabat pemerintah yang dapat memberi rekomendasi kepada masyarakat mengenai barang cetakan yang beredar secara teratur. •

I.em baga Studi dan Advokasi Masyarakat (The Institute Jo r Po /icy Research and .Advocacy) disingkat El.SAM, adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak asasi manusia pada umumnya - sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

El.SAM mempunyai empat kegiatan utama sebagai berikut (i) studi kebijakan dan/atau hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; (ii) advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (iv) penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia.

Penerbitan El.SAM ditujukan untuk masyarakat umum, para penegak hukum, pengambil kebijakan dan yang berkepentingan lainnya. Penerbitan El.SAM terdiri dari:

1. Buku, merupakan hasil studi yang disiapkan oleh EL5AMmaupun hasil terjemahan sejumlah naskah instrumen internasional hak asasi manusia a tau buku hak asasi manusia.

2. Observasi Persidangan, merupakan hasil laporan terhadap jalannya persidangan dengan menggunakan parameter hak asasi manusia. Persidangan yang menjadi fokus di sini adalah persidangan kasuskasus politik clan pelanggaran hak asasi manusia.

PENUTUP DAN REKOMENDASI 131

3. Buletin, merupakan media untuk mengkomunikasikan peristiwaperistiwa hak asasi manusia secara reguler kepada masyarakat umum. Buletin ini diberi nama .Af.AfJ.

Susunan organisasi EI..SAM:

Dewan Pengurus. Ke tu a: Drs. Hadimulyo, MSc. Sekretaris: Asmara Nababan, S.H. Anggota: Abdul Hakim G. Nusantara, S.H.,IIM; Sandrayati Moniaga, S.H.; Ir. Augustinus Rumansara, MSc; dan Ir. Joseph Adi Prasetyo

Pelaksana Harian. Dire ktu r Ekse kN tif: Abdul Hakim G. Nusantara, S.H.,UM. Sekretaris: Adriana WS. Kepala Keuangan: E Rini Pratsnawaty. Staf Maria Ririhena, Elisabet Maria Sagala. Tata Usaha: Khumaedi. Ke pa la Divisi Pengem bangan S11m ber Daya Hak.Arasi Man 11 sia: Sandra ya ti Moniaga, S.H. Staf Agung Putri Astrid Kartika; Aderito de Jesus Soares, S.H.; Abdul Haris Semendawai, S.H. Ke pa la Divisi Pendidikan Pub/ik: lfdhal Kasim, S.H. Staf. Amiruddin; Otto Adi Yulianto; Sen tot Setyosiswanto; Paijo

Alam at.

Jl. Siaga II No 31, Pasar Minggu,Jakarta 12510. Telp. (021) 797.2662, 7919.2519, 7919.2564 Faes. (021) 7919.2519 E-mail. [email protected] dan [email protected]

Lampiran

Daltar Pelaran1an Buku, 1968-1992

JAKSAAGUNG REPUBLIKINDONESIA

INSTRUKSI JAKSAAGUNG REPUBLIKINDONESIA

NO MOR: INS-007 /J .Al 4/1990

TENTANG TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP BEREDARNYA barang cetakan/BUKU:

JAKSA AGUNG REPUBLIKINDONESIA,

Menimbang: a. bahwa barang cetakan/buku "SERI DEMOKRASI KESAKSIAN KAUMMUDA" -dirancang dan diedit oleh: DENNY J.A JONMINOFRI, RAHARDJO. Kelompok Studi Indonesia-Penerbit: Y ayasan Studi IndonesiaJL Pedati Timur Dalam 10B,Jakarta 13350, telah dilarang peredarannya dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: K.ep-027 /JAi 4/ 1990 tanggal 24 April 1990 .

. b. bahwa besar kemungkinan sebelum barang cetakan/buku "SERI DEMOKRASI KESAKSIAN KAUM MUDA" tersebut dilarang peredarannya, terlebih dahulu telah beredar di masyarakat, sehingga oleh karena itu perlu diamankan.

c. bahwa untuk mengambil tindakan/langkah terhadap pengamanan barang cetakan/buku berjudul "SERI DEMOKRASI KESAKSIAN KAUM MUDA" - dirancang dan diedit oleh: DENNY J.A.,JONMINOFRI, RAHARDJO, Kelompok Studi Indonesia- Penerbit: Y ayasan Studi Indonesia, Jl. Pedati Timur Dalam 10B, Jakarta 13350, dipandangperlu dikeluarkan Instruksi J aksa Agung Republik Indonesia

1. Pasal2ayat2Undang-UndangNomor:15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pasal 1 Undang-UndangNomor.4/PNPS/1963 tentang Pengamarian Barang-Barang Cetakan Yang lsinya Dapat Mengganggu Ketertiban . Umum.

3. KeputusanPresidenRepubliltlndonesia Nomor: 65/M Tahun 1988 tentang PengangkatanJaksa Agung Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia

2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia

Untuk

1. Mengambil Langkah-langkah tindakan pengamanan terhadap barang cetakan/buku "SERI DEMOKRASI KESAKSIAN KAUM" -dirancang dan diedit oleh: DENNY J.AJONMINOFRI, RAHARDJO. Kelompok Studi Indonesia -Penerbit: Y ayasan StudilndonesiaJL Pedati Timur Dalam 10B,Jakarta 13350., dalam tindakan penyitaan apabila dijumpai beredar di masyarakat.

2. Melakukan tindakan dalam bentuk Operasi Yustisi terhadap siapa saja yang menyimpan, memiliki, mempergunakan, menyampaikan, menyebarkan, memperdagangkan, dan mencetak kembali barang cetakan/buku "SERI DEMOKRASI KESAKSIAN KAUMMUDA" -dirancang dan diedit oleh: DENNY J .A JONMINOFRI, RAHARDJO. Kelompok Studi Indonesia -Penerbit: Y ayasan Studi Indonesia JI. Pedati Timur Dalam 10B, Jakarta 13350.

3. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada J aksa Agung Republik Indonesia

Dikeluarkan di JAKARTA

Pada tanggal 24 April 1990

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

{SUKAR TON MARMOSUDJONO, SH)

SURAT - KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep.052/JA/5/1981

TENTANG

LARANGAN PEREDARAN BARANG CETAKAN BERJUDUL

"BUMI MANUSIA" DAN II ANAK SEMUA BANGSA"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Membaca: Surat PANGKOPI<AMTIB Nomor: K-22/KOPKAM/V /1981 tanggal 22 Mei 1981 Perihal larangan beredarnya buku "BUMI MANUSIA" dan "ANAK SEMUA BANGSA".

Menimbang:

a. bahwa barang cetakan berjudul "BUMI MANUSIA" dan "ANAK SEMUA BANGSA" masing-masing dikarang oleh

Pramudya Ananta Toer, diterbitkan olehPT. HASTAMITRA Jalan PIN No. 36 Pancoran Jakarta Sela tan, dicetak oleh Percetakan "Am.pat Lima" Jakarta, isinya telah menimbulkan tanggapan di berbagai kalangan masyarakat dan telah berkembang dan mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban umum;

b. bahwa isi kedua buku tersebut setelah dipelajari dengan seksama, ternyata dengankemahiran dan kelincahan pena pengarangnya secara halus dan terselubung melalui datadata sejarah, telah dapat menyusupkan ajaran MarxismeLeninisme.

c. bahwa isi buku-buku berjudul "BUMI MANUSIA" dan "ANAK SEMUA BANGSA" tersebut di atas isinya nyatanyata bertentangan dengan Ketetapan MPRS No. XXV I MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wtlayah Negara Republi.k Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk menyebarkan a tau mengembangkanfaham atau ajaran Komunisme/Marxism.e Leninisme jo pasal 3 Tap MPRS No. V /MPRS/1973 tanggal 23Maret1973 tentang Peninjauan Produk-Produk Yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republi.k Indonesia jo pasal 1 Tap MPR No. IX/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978.

Mengingat:

1. Tap MPRS No. XXV /MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham a tau ajaran Komunisme /Marxisme Lentrl:isme jo pasal 3 Tap MPRS No. V /MPRS/1973 tanggal 23 Maret 1973 tentang Peninjauan Produk-Produk Yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia jo pasal 1 Tap MPR No. IX/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978.

2. Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kejaksaan.

3. Pasal 1 Undang-Undang No. 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32/M Tahun 1981

Mendengar:

Keputusan RAKOR POLKAM tanggal 18 Mei 1981.

Menetapkan:

1. Melarang berdasarkan barang cetakan berjudul "BUMI MANUSIA" dan "ANAK SEMUA BANGSA" di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

LAMPIRAN 159

2. Mewujudkankepada yangmenyimpan, memiliki danmemperdagangkan barang cetakan dengan judul seperti tersebut butir pertama menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Tmggi a tau Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kejaksaan Agung R.I.

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

29Mei 1981

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TI'D.

ISMAIL SALEH, SH.

KEPUTUSAN

DffiEKTURJENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NO MOR: 01/DAGLU/KP /Ill/79 TENTANG

KETENTUANPELAKSANAANSURATKEPUTUSANMENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI NO.: 286/KP/XII/ 1979 TANGGAL 28 DESEMBER 1978 TENTANG LARANGAN MENGIMPOR, MEMPERDAGANGKANDANMENGEDARKAN SEGALA JENIS BARANG CETAKAN DALAM HURUF/ AKSARA DAN BAHASA CINA

DIREKTURJENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

Menimbang:

bahwa dengan telah diberlak.ukannya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/Kp/XII/1978 tanggal 28 Desember 1978, dipandangperlu untuk menetapkan ketentuan pelaksanaannya lebih lanjut.

Mengingat:

1. Undang-UndangPenyaluranPerusahaan 1934{BRO1934) Lembaran Negara No. 86 Tahun 1938;

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 1964 tentangPeraturan Lalu Lintas Devisa;

3. PeraturanPemerintahNo.16Tahun1970tentangPenyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1978;

4. Keputusan Presiden RI No. 260T ahun t967tentang Pengesahan Tugas dan TanggungJawab MenteriPerdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

5. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang PokokPokok Organisasi Departemen;

6. KeputusanPresidenRINo. 45Tahun1974tentangSusunan Organisasi Departemen sebagaimana beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1978;

7. Keputusan Presiden RI No. 20/M Tahun 1975 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan

8. Keputusan Menteri Perdagangan No. 110/Kp/V /1975 tentang Susunan Organisasi Departemen clan Tata Kerja Departemen Perdagangan

9. Keputusan Menteri Perdagangan clan Koperasi No. 286/KP/ XII/1978 tanggal 28 Desember 1978 tentang Larangan Mengimpor, Memperdagangkan, Mengedarkan Segala J enis Barang Cetakan Dalam Huruf/ Aksara dan Bahasa Cina.

Memperhatikan:

Pendapat dan saran dari Instansi Pemerintah lainnya yang bersangkutan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Ketentuan pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/Kp/XII/1978 tanggal 28 Desember 1978 tentang Larangan Mengimpor, Memperdagangkan clan Mengedarkan Segala] enis Barang Cetakan Dalam Huruf/ Aksara clan Bahasa Cina sebagai berikut:

PER TAMA:

Yang dimaksudkan dalam Surat Keputusan Direktur J enderal Perdagangan Luar Negeri ini dengan:

a. "Impor", adalah pemasukan barang dari luar Indonesia ke dalam peredaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 1964;

b. "Peredaran", adalahsegalakegiatan yangberkaitandengan bidang usaha distribusi/ perdagangan;

c. "Barang Cetakan", adalah barang cetakan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERT AMA Surat Keputusan Menteri Perdagangan clan Koperasi No. 286/Kp/XII/1978 tanggal 28 Desember 1978.

KEDUA:

Untuk L/C yang sudah dibuka pada clan sebelum tanggal 28 Desember 1978, dapat diselesaikan pemasukan barangnya dalam jangka waktu 4 (einpat) bulan terhitung sejak tanggal 28 Desember 1978, ialah tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Perdagangan clan Koperasi No. 286/Kp/XII/ 1978, sedangkan mengenai peredarannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapatkan izin beredar dari Kejaksae an Agung.

KETIGA:

Barang cetakan dengan huruf/ aksara dan dalam bahasa Cina yang berasal dari Impor sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEDUA di atas dan yangsudah beredardi pasaran yang beredar dariimpor sebelumnya, masih dapat diperdagangkan dan diedarkan sampai tanggal 28 Juni 1979.

KEEMPAT:

Barang cetakan dengan huruf/ aksara dan dalam bahasa Cina, yang bersifat ilmiah, yang berasal dari impor dan yang sudah beredar dapat tetap beredar setelah diteliti dan disetujui oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

KE LIMA:

Pengimporan barang cetakan yang bersifat ilmiah seperti dimaksud dalam diktum KETIGA Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/Kp/XII/1978 tanggal 28Desember1978 haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Memperoleh persetujuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengenai barang cetakan yang bersifat ilmiah untuk dipergunakan di Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan lainnya dan Instansi Pemerintah;

b. Memperoleh izin beredar bagi barang cetakan tersebut di atas dari Kejaksaan Agung;

c. Importir pelaksana harus memiliki T APPI(S) dan ditunjuk oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi setelah mendengar pendapat Kejaksaan Agung.

KEEN AM:

Hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/Kp/XII/1978 tanggal 28 Desember 1.978 dan belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Direktur J enderal Perdagangan Luar Negeri.

KETUJUH:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya surut terhitung mulai tanggal 28 Desember 1978.

DITETAPKANDI :JAKARTA PADA TANGGAL: 10MARET 1979

DIREKTURJENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

SUHADI MANGKUSUWONDO

KEPUTUSAN MENTER! PERDAGANGAN DAN KOPERASI No. 286/KP/XII/78 tgl. 28 Des. 1978

ten~ang

LARANGANMENGIMPOR, MEMPERDAGANGKANDAN MENGEDARKAN SEGALA JENIS BARANG CETAKAN DALAMHURUF/AKSARADANBAHASACINA

MENTER! PERDAGANGAN DAN KOPERASI,

Menimbang

bahwa untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan kebudayaanlndonesiademi kesatuan dan persatuan bangsa serta peningkatan pembinaan kesatuan bahasa nasional, dipandang perlumengeluarkanlaranganmengimpor, memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis barang cetakan daWn huruf/ aksara Cina yang berasal dari impor.

Mengingat

1. Berdrijfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934 (Stb. 1936-86)

2. Peraturan Pemerintah No. 16 Th 1970 tgl. 17 April 1970tentangPenyempurnaanPelaksanaanEkspor, lmpor dan Lalu Lintas Devisa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 29Tahun1978 tentang Perubahan B~yaPajakEksporsebagaimana dimaksuddaJam.Pemtumn.PemerintahNo.16Th1970 yangdiubahdengan PP No. 11Th1976 dan PP No. 1 Th 1978.

3. Keputusan Presiden No. 260 Th 1967, tgl 28 Desember 1967 tentang Penegasan Penugasan dan TanggungJawab Menteri Perdagangan da1atn Bidang Perdagangan Luar N egeri.

4. Keputusan Presiden No. 45 Th 1974 tgl 6 Agustus 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen jo. Keputusan Presiden No. 15 Th 1978, tentang Perubahan beberapa dari lampiran 5, 6, 9 dan 16; Susunan Organisasi Departemen, sebagaimanadiubah dengan Keputusan Presiden No. 12Th1976 jo. Keputusan Presiden No. 6 Th 1977.

5. Keputusan Presiden RI. No. 59/W1978 tgl. 20 Maret 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan ID.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTER! PERDAGANGAN DANKOPERASilENTANG LARANGAN MENGIMPOR, MEMPERDAGANGKAN DAN MENGEDARKAN SEGALA ]ENIS BARANG CETAKAN DALAM HURUF/ AKSARA CINA.

PERT AMA Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan barang cetakan adalah buku,majalah, leaflet, brosur danhuruf/ aksaradan bahasa Cina yang berasal dari rmpor.

KEDUA Melarang mengimpor, memperdagangkan dan mengedarkan baik langsung maupun tidak langsung barang-barang sebagaimana tercantum dalam diktum PER TAMA.

KE TI GA Pengecualian clari ketentuan tersebut clalam diktum KEDUA di atas, hanyalah bagi barangbarang cetakan yang bersifat ilmiah untuk dipergunakan oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan lainnya dan Instansi Pemerintah dan hams dengan izin dari Menteri Perdagangan dan Koperasi setelah menclengar penclapat Menteri Pendidikan dan Kebuclayaan.

KEEMPAT

Pelanggaran terhaclap ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan sanksisanksi administrasi sesuai clengan wewenang yang acla pacla Menterl Perclagangan clan Koperasi clan atau sanksi-sanksi lainnya berclasarkan Peraturan Perunclang-unclangan yang berlaku.

KE LIMA

Hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur J encleral Perdagangan Luar Negeri.

KEEN AM Keputusan ini mulai berlaku pacla tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28Desember1978

MENTER! PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Cap/ttd.

(RADIUS PRA WIRO)

INSTRUKSI MENTER! PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDA YAAN REPUBLIKINDONESIA No. 1381/1965

ten.tang

Larangan Mempergunakan Buku-buku Pelajaran, Perpustakaan dan Kebudayaan yang dikarang oleh Oknum-oknum dan Anggota-anggota Ormas/Orpol yang dibekukan Sementara W aktu Kegiatannya

MENTERIPENDIDIKANDASARDANKEBUDAYAAN

Menimbang:

Bahwa untuk mengadakan tindak lanjut didalam usaha menumpas gerakan apa yang menamakan dirinya •Gerakan 30 September"lmususnya di bidang mental ideologi, dipandang perlu melarang bukubuku pelajaran, perpustakaan dan kebudayaan yang dikarang oleh oknum-oknum dan anggota-anggota Ormas/Orpol yangdibekukan untuk sementara waktu kegiatannya.

Mengingat:

a. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal:

1. 18 Oktober 1965 No. 141/1965

2. 20 Oktober 1965 No. 144/1965

3. 27Oktober1965 No. 149/1965

4. 28Oktober1965 No. 150/1965

5. 7Nopember 1965 No. 157/1965

6. 7 Nopember 1965 No. 158/1965

b. Instruksi Menteri Pendidikan Dasar clan Kebudayaan tgl 19 Oktober 1965 No. 138/1965.

c. Keputusan Presiden Republik. Indonesia No. 215 tahun 1964.

MEMUTUSKAN

A. Mengintruksikan kepada:

a. Semua Kepala Direktorat/Lembaga/Biro/PN, semua Kebudayaan yang menyelenggarakan/ menimbang clan mengawasi Lembaga Pendidikan Negeri/Swasta clan yang melaksanakan tugasnya berhubungan dengan buku-buku pelajaran clan Kebudayaan, supaya:

aa. melarang mempergunakan buku pelajaran perpustakaan, sedangkan sebagian besar dari anggota oknum-oknum clan anggota Ormas/Orpol yang dibekukan untuk sementara waktu kegiatannya oleh Menteri Pendidikan Dasar clan K.ebudayaan clan oleh Peperda/Pepelrada di Lembaga-lembaga Pendidikan yang ada dilingkungan . . wewenangnya masmg-masmg.

ab. buku-buku pelajaran, perpustakaan dan kebudayaan yang dilarang oleh suatu team pengarang dimana ikut serta seorang atau lebih dari anggota Ormas/Orpol yang dibekukan untuk sementara waktu kegiatannya oleh Menteri Pendidikan Dasar clan Kebudayaan dan oleh

Peperda/Pepelrada setempat, sedangkan sebagian dap :· anggota-anggota team terse but tidak termasuk anggota '- ·· Ormas/Orpol tersebut, hanya boleh diteruskan dipakai setelah ditelaah kembali isinya dan terbukti bertentangan dengan Azimat Revolusi.

ac. Bersama-sama dengan instansi bawahannya meneliti pengarang buku-buku pelajaran, perpustakaan dan kebudayaan yang sekarang ada/ sedang dipergunakan di Lembaga Pendidikan dan Instansi yang ada di lingkungan wewenang masing-masing untuk dapat melaksanakan sub aa dan ab di atas.

ad. masing-masing Kepala PerwaJcilan Dep P .D dan Kl Kepala Direktorat/Lembaga/Biro bersama-sama dengan instansi-instansi bawahannya supaya melengkapi daftardaftar lampiran Keputusan ini dengan nama buku-buku/ oknum-oknum sesuai dengan kenyataan yang didapatkan dalam penelitian yang disebutkan dalam sub ac di atas.

ae. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tentang Pelaksanaan lnstruksi ini. Tembusan laporan tersebut supaya dikirimkan kepada semua Pembantu Menteri P .D. dan K. lainnya dan kepada Biro Pembinaan Buku PPK dan Biro Perpustakaan.

b. · Ketua Direksi P.N. Balai Pustaka supaya:

ha. bersama-sama dengan anggota Direksi dan staf lainnya meneliti Pengarang buku-buku Balai Pustaka yang sedang dipergunakan dan yang sedang atau akan dicetak.

bb. melengkapi daftar-daftar lampiran surat keputusan ini dengan nama-nama penelitian yang dimaksudkan dalam sub ba di atas.

be. menghentikan penjualan/percetakan buku-buku yang dilarang oleh oknum-oknum anggota-anggota Ormas/ Orpol yang dibekukan sementara waktu kegiatannya olehMenteriP D. dan.K. dan.Pepen:la/Pepelradasetempat.

bd. menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Instruksi ~ kepada Pembantu Menteri P .D. dan K. bidang Teknis Pendidikan clan tembusannya kepada semua Pembantu Menteri lainnya dan kepada Biro Pembinaan Buku PPK dan Biro Perpustakaan Dep P .D. dan K.

B. Melampirkan pada Instruksi ini:

1. Daftar sementara dari buku yang terlarang penggunaannya.

2. Daftar sementara nama-nama anggota Ormas/Orpol yang menjadi pengarang dan terlibat dalam "Gerakan 30 September'".

c. Instruksi ini:

mulai berlaku pada tanggal 1Nopember1965.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal: 30Nopember1965

MENTER! PENDIDIK.AN DASAR DANKEBUDAYAAN

a.n.b. Pembantu Menteri Bidang Teknis Pendidikan,

ttd.

Drs. M. SETIADI KARTOHADIKUSUMO Kol. Inf. Nrp 16070

Salinan kepada:

1. Semua Menko

2. Semua Menteri

3. KasKoti

4. Ketua Gabungan V Koti

5. Panglima Kostrad selaku Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

6. Semua Gubemur/Kepala Daerah

7. Kabinet Menteri clan semua Sekretariat Pembantu Menteri P .D. danK.

PERA TURAN PENGUASA PERANG TER TINGGI NO. 5 TAHUN 1960

ten.tang

PEMBATASANTERHADAPPENTJETAKANPENERBITAN, PENGUMUMAN, PENJAMPAIAN, PENJEBARAN, PERDAGANGAN DAN/ATAU PENEMPELAN TULISANTULISANBERUPAAPAPUNDJUGA, LUKISAN-LUKISAN, KLISE-KLISE DAN G~AR-GAMBARJANG MENGENAI PEIAKsANAAN PENETAPAN PRESIDEN No. 7 TAHUN 1959 DAN PERATURAN PRESIDEN No. 13 TAHUN 1960

PRESIDENREPUBLIKINDONESIA selaku

PENGUASA PERANG TERTINGGI

Menim.bang: bahwa untuk kepentingan ketertiban dan keam.anan umum, perlu mengadakan peraturan tentangpem.batasan terhadap pentjetakan, penerbitan, pengumuman, penjampaian, penjimpanan, penjebaran, perdagangan dan/ atau penempelan tulisan-tulisan berupa apapun djuga, lukisan-luk.isan, klise-klise dan gam.bar-gambar jang mengenai pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960.

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahuii 1960.

2. Pasal 13 berhubungan dengan pasal 23, 36, 48 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaja

Memutuskan:

Menetapkan

Peraturan tentang Pembatasan terhadap Pentjetakan, Penerbitan, Pengumuman, Penjampaian, Penjimpanan, Penjebaran, Perdagangan clan/ atau Penempelan Tulisan-tulisan berupa apapun djuga, Lukisanlukisan, Klise-klise dan Gambar-gambar jang mengenai Pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 T ahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960.

Pasal 1

Melarang pentjetakan, penerbitan, pen~uman, penjampaian, penjimpanan, penjebaran, perdagangan dan/ atau penempelan tulisan-tulisan berupa apapun djuga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar jang mengenai pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 (LembaranNegara Tahun 1959) danPeraturanPresiden No. 13Tahun1960(1..embaranNegara Tahun 1960No. 79)jangdengan maksud untuk atau setidak-tidaknja dapat diduga akan diketahui oleh um um.

jang tidak bersumber pada Presiden/para Menteri Staf Penguasa Perang Tertinggi/Badan Pembina dan Pengendalian Funksi Pers/ Penguasa Keadaan Bahaja Daerah Kepala Daerah Tingkat I dan II/ Kepala-kepala Instansi Departemen Penerangan di Daerah, atau tanpa mendapat idzin. terlebih dahulu dari Badan Pembina clan Pengendalian Funksi Pers, untuk jang tidak bersumber pada pendjabatpendjabat tersebut huruf a.

Pasal 2

Barang siapa melakukan perbuatan jang dilarang dalam ketentuan jang tersebut dalam pasal 1 peraturan ini dihukum dengan hukuman sebagaimana jang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan selama-lamanja satu tahun atau denda setinggi-tingginja lima puluh ribu rupiah.

Pasal 3

Tindak-pidana jang tersebut dalam pasal 2 Peraturan ini sebagaimana jang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23tahun1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139) adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 4

Barang-barang jang digunakan dalam tindak-pidana jang dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan ini dapat dirampas dan atau dimusnahkan.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah jang berlangsungtlalam keadaan darurat sipil, darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 12 Agustus 1960

Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republil< Indonesia selaku Penguasa Perang Tertinggi

SOEKARNO

Diundang di Djakarta pada tanggal 17 Agustus 1960 Menteri Kehakiman

SAHARDJO

PERATURAN KEPALASTAFANGKATANDARAT SELAKU PENGUASA MILITER No.P:K11/001/9/1956

MENGINGAT:

Bahwa di hari-hari bdakangan ini temyata beredarnya dichalayak umum tulisan-tulisan gambar-gambar, klise-klise clan lukisan-lukisan yang memuat atau mengandung kecam.an-kecam.an, persangkaan (insinuaties), bahkan penghinaan terhadap Presiden atau wakil Presiden, sesuatu kekuasaan atau sesuatu majelis umum, atau seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaan dengan syah, lain dari itu meniuat atau mengandung pula pemyataan perm.usuhan, kebencian atau penghinaan, di antaranya terhadap golongan-golongan penduduk; seterusnya tulisan-tulisan itu memuat berita-berita atau pemberitahuan-pemberitahuan yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat; bahwa tidak sekaligus adanya tandatanda keadaan demikian itu akan reda kembali, bahkan gejala-gejala menunjukkan akan meningkatnya keadaan itu; bahwa dengan alatalat yang ada pada waktu ini tidak mungkin atau kurang effectiefnya mencegah beredamya tulisan-tulisan, gambar-gambar, klise-klise dan lukisan-lukisan seperti tersebut di atas; bahwa dari itu dianggap perlu diadakan suatu peraturan yang mempunyai daya pencegahan oleh penguasa militer, dimana teritorium-teritorium masih ada didalam keadaan perang, satu dan lain tidak akan mengurangi kekuatan peraturan-peraturan dan undang-undang huk.um. yang ada; Mengingat Pasal 11 jo fasal 40 dari Peraturan Keadaan Perang dan Darurat;

MEMUTUSKAN

Mengadak.an Peraturan sebagai berikut:

Pasal 1

Melarang mencetak., menerbitk.an, menyatak.an ak.an datangnya, menawarkan, menyiarkan, menempelkan, memperdengarkan, atau memiliki tulisan-tulisan gambar-gambar, klise-klise dan luk.isanlukisan yang memuat atau mengandung kecaman-kecaman, persangk.aan (insinuaties), bahkan penghinaan terhadap Presiden atau wak.il Presiden, sesuatu kekuasaan atau sesuatu majlis umum., atau seorang pegawai negeri pada wak.tu atau sebab menjalankan pekerjaan dengan syah, lain dari itu memuat atau mengandung pula pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan, di antaranya terhadap golongan-golongan penduduk; seterusnya tulisan-tulisan itu memuat berita-berita a tau pemberitahuan-pemberitahuan yang menerbitkan keonaran di kalangan rak.yat.

Pasal 2

Barang siapa yang melanggar larangan ini dihuk.um dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal - 14 Sept. 1956 Pada jam : 14.30

KEPALASTAF ANGKATANDARAT PENGUASA MILITER

ttd.

A.H. NASUTION JEND. MAYOR NRP: 13619

Menguatnya perhatian terhadap masalah kebebasan ekspresi, tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya tuntutan akan demokratisasi di Indonesia. Kritik terhadap rendahnya jaminan bagi kebebasan itu --seperti dicerminkan oleh banyaknya pelarangan buku sampai saat ini-- adalah satu bagian saja dari kritik terhadap kecenderungan otoriter yang lekat pada sistem pemerintahan Indonesia.

Buku ini menyajikan hasil studi yang konprehensif mengenai proses dan rangkaian pelarangan buku di masa Orde Baru. Oleh karenanya, buku ini amat penting dan layak dibaca oleh kalangan yang punya perhatian terhadap demokrasi dan proses reformasi saat ini, apakah ia pekerja hak asasi manusia, aktivis dan pengamat politik, akademisi serta mahasiswa,atau siapa pun:

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (The Institute for Policy Research and Advocacy) disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta, Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak asasi manusia pada umumnya—sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Alamat: Jl Siaga II no. 31 Pasar Minggu Jakarta Telp.(021)797262,79192519,79192564 Fax.(021)79192519