Baca PDF (OCR): Laporan tentang Perbaikan Konstitusi dan Program BTI (DPP BTI)

LAPORAN TENTANG

Perbaikan Konstitusi dan

Program BTI

DITERBITKAN oleh DEWAN PIMPINAN PUSAT BARISAN TANI INDONESIA n.

Barisam Tani Indonesia.

Laporan tentang

Perbaikan Konstitusi dan Program BTI

DITERBITKAN Oleh DEWAN PIMPINAN PUSAT BARISAN TANI INDONESIA

Kata Pengantar.

Dalam rangkaian menerbitkan hasil2 Kongres Nasional ke-VI BTI telah terbit Buku ke-I jang memuat Laporan Umum DPP BTI lengkap dan kemudian disusul oleh buku ke-II jang memuat Resolusi² Kongres, dan buku ini adalah buku ke-III jang memuat Laporan tentang Perbaikan Konstitusi jang disampaikan oleh Kawan Hartojo dan Laporan tentang Perbaikan Program jang disampaikan oleh Kawan Samsir pada Kongres Nasional ke-VI BTI. Dalam buku ke-III ini dimuat lengkap Laporan² tsb disertai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program jang telah disahkan oleh Kongres.

Dengan memiliki buku ini, berarti memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program BTI. Maka itu disamping buku ke-I dan ke-II maka setiap aktivis dan kader serta mereka jang manaruh minat pada perdjuangan kaum tani buku ke-III ini penting sekali artinja.

Setelah buku ke-III ini akan menjusul pula buku ke- IV jang memuat Sambutan2 dari Pemerintah, Organisasi² Dalam dan Luar Negeri terhadap Kongres Nasional ke-VI BTI serta pernjataan2 bersama BTI dengan Organisasia dan Gerakan kaum tani dinegeri-negeri Sahabat.

Kami pertjaja bahwa penerbitan ini akan memberikan sumbangan dan mempunjai arti penting bagi perkembangan gerakan dan perdjuangan kaum tani sokoguru revolusi.

DPP BTI.

LAPORAN TENTANG PERBAIKAN KONSTITUSI

(Disampaikan oleh Hartojo Wakil Ketua Umum D.P.P. BTI pada tanggal 24 Djuli 1962)

Kongres jang mulia!

Peserta2 Kongres jang tertjinta!

Kita ber-sama2 telah mendengarkan Laporan Umum DPP BTI jang berdjudul UNTUK DEMOKRASI, TANAH, PRODUKSI DAN IRIAN BARAT". Dari Laporan Umum itu kita mentjatat perkembangan2 baru jang menandakan kemadjuan2 jang telah tertjapai dibidang politik, dibidang perdjuangan sosial-ekonomi kaum tani dan dibidang organisasi selama antar-waktu Kongres ke-V dan Kongres ke-VI BTI. Kemadjuan² jang telah tertjapai itu merupakan bukti, bahwa garis politik dan organisasi jang ditentukan dalam Kongres Nasional ke-V BTI dan pimpinan jang didjalankan oleh DPP kita adalah tepat.

Dalam Laporan Umum telah dibentangkan dengan se-djelas²nja semua segi dari kegiatan BTI selama ini dan tugas urgen jang kita hadapi. Atas nama DPP, dibawah ini akan disampaikan laporan tentang perbaikan² jang perlu diadakan terhadap Konstitusi BTI berhubung dengan kemadjuan² jang telah tertjapai.

I.

KEADAAN JANG MENDORONG PERLUNJA KONSTITUSI DIPERBAIKI

Naskah Konstitusi BTI jang sekarang ini disampaikan kepada Kongres djika dibandingkan dengan naskah Konstitusi Kongres ke-V tidak terdapat perbedaan prinsipiil jang pokok. Hal² prinsipiil pokok jang tidak berbeda adalah, bahwa sasaran pokok atau musuh pokok kaum tani Indonesia jalah imperialisme dan feodalisme; bahwa tugas pokok perdjuangan tani jalah menghapuskan feodalisme; bahwa garis klas dalam organisasi adalah bersandar pada buruh tani dan tanimiskin, bersatu teguh dengan tanisedang, menetralisasi tanikaja dan setingkat demi seting kat dan setjara mem-beda2kan melawan tuantanah. Djuga hal2 pokok lainnja seperti mengenai persekutuan kaum tani dengan kaum buruh, mengenai front persatuan nasional, mengenai perdjuangan untuk perdamaian dunia dan mengenai program agraria BTI untuk mengachiri sisa2 feodalisme tetap mendjadi garis pokok jang tepat.

Djadi kalau ada perubahan jang diusulkan kepada Kongres, perubahan itu adalah mengenai perbaikan dan penegasan perumusan2 disana-sini penampungan hal² baru dibidang politik dan organisasi.

Sekarang kita berada dalam situasi dimana UUD 45 berlaku, dimana RI sudah memiliki Manipol jang merupakan garis besar haluan negara, dimana RI sudah mempunjai plan pembangunan 8 tahun hasil Depernas dan jang sudah mendjadi Ketetapan MPRS, dimana kaum pemberontak PRRI-Permesta dan gerombolan DI- TII sudah dapat dikalahkan dan dimana keadaan telah memuntjak dalam melaksanakan TRIKORA untuk mengusir imperialis Belanda dari daratan Irian Barat. Djuga perkembangan keadaan telah menundjukkan makin terdesaknja kekuatan² anti-Manipol, anti-Rakjat dan anti-demokrasi serta makin berkembangnja kekuatan demokratis.

Organisasi BTI djuga telah sampai pada taraf dimana peranannja sangat penting dalam memetjahkan masalah² nasional. BTI telah tersebar keseluruh Indonesia, gerakan kaum tani dibawah pimpinan BTI telah semakin berkembang, sehingga semua golongan harus menentukan sikapnja terhadap kaum tani. Dalam Laporan Umum sudah didjelaskan adanja 3 sikap dari 3 golongan dan bersamaan dengan itu masing² golongan mengadjukan program agrarianja sendiri. Adanja ber-matjam² sikap dari berbagai golongan itu akan membuka mata kaum tani golongan mana jang berfihak pada kaum tani, berdiri didepannja dan memimpinnja, golongan mana jang berdiri dibelakang kaum tani dan mengedjeknja dan golongan mana jang berdiri didepan kaum tani dengan sangkur terhunus. Selandjutnja, pengalaman dalam perdjuangan se-hari2 untuk demokrasi, peningkatan produksi dan Irian Barat telah memperteguh kejakinan pada kaum tani, bahwa tjita²nja hanja mungkin tertjapai apabila kaum tani membebaskan dirinja sendiri dari tuantanah dan kaum penghisap lainnja.

Karena kedudukannja sebagai organisasi jang makin penting peranannja, maka BTI menghadapi udjian jang baru. Agar kita lulus dari udjian itu kita harus memper siapkan diri se-baik²nja. Persiapan itu adalah terutama persiapan dibidang organisasi dan pendidikan.

Selain daripada itu, sedjak Kongres ke-V kita mempunjai pengalaman² baru dalam mengorganisasi massa kaum tani, dalam memimpin aksi2 kaum tani, dalam menggalang front anti-feodal di-desa2, dalam menghantjurkan gerombolan DI-TII, PRRI dan Permesta dan dalam langgam kerdja kita.

Demikianlah keadaan² jang mendorong perlunja Konstitusi BTI mendapat perbaikan2.

II.

PROGRAM UMUM (ANGGARAN DASAR)

Dibandingkan dengan Program Umum jang lama, Program Umum jang baru mengalami perbaikan2 dilapangan politik. Hal ini adalah disebabkan oleh perkenibangan2 politik jang kita hadapi sekarang ini sebagaimana sudah dibentangkan dalam Laporan Umum. Program Umum atau Anggaran Dasar (djika disetudjui perubahan istilah oleh Kongres) dalam Konstitusi BTI adalah program politik dan program organisasi jang pokok bagi BTI. Berhubung dengan perkembangan2 baru dibidang politik, antara lain kemungkinan akan adanja peraturan tentang penjederhanaan organisasi2 massa, maka sudah barang tentu dalam Program Umum jang baru terdapat tambahan² baru untuk menjesuaikan diri dengan akan adanja kemungkinan itu. Kawan² telah mendengar laporan umum jang mendjelaskan alasan² mengapa kita menerima UUD 45, Manipol, Pantjasila dan mengapa azas dan tudjuan BTI tidak bertentangan dengan azas dan tudjuan negara. Oleh karena itu dalam laporan ini tidak perlu diulangi pendjelasan² jang sudah dikemukakan dalam Laporan Umum.

Disini akan dikemukakan hal2 lain tentang tjara BTI mentjapai tudjuannja, tentang langgam kerdja berdasarkan garis massa dan lain² soal jang ditambahkan dalam naskah jang baru.

Kewadjiban pokok BTI dalam rangka perdjuangan untuk menjelesaikan tuntutan Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja adalah menghapuskan sisa2 feodalisme. Kewadjiban pokok ini tetap merupakan kewadjiban pokok BTI selama sisa² feodalisme masih berlaku dinegeri kita.

Dari Laporan Umum kita tahu, bahwa situasi politik dinegeri kita berkembang madju. Tetapi dilapangan ekonomi belum terdapat perubahan2 fundamental. Keuangan Negara terus-menerus mengalami defisit dan ganti tahun bertambah besar. Produksi industri dalamnegeri mengalami kemerosotan. Pengusaha nasional banjak jg sudah gulungtikar atau diantjam kebangkrutan dan bahaja pengangguran semakin besar dan meluas. Produksi pertanian, terutama produksi beras dan produksi pangan lainnja, pada tahun 1961 telah merosot dibandingkan dengan produksi tahun 1960, sedang produksi tahun 1962 sukar bisa memenuhi rentjana. Upah kaum buruh masih tetap belum tjukup untuk menutup kebutuhan hidupnja jang pokok. Bagian terbesar kaum tani dan nelajan masih hidup dalam keadaan melarat dan terbelakang. Kenaikan harga hasil bumi kaum tani dan hasil penangkapan ikan kaum nelajan dibawah kenaikan harga barang2 kebutuhan pokok mereka. Bahan² kebutuhan pokok massa rakjat seperti beras, gula, garam minjak tanah, ikan asin dsb, sukar didapat dipasaran bebas dan harganjapun terus-menerus meningkat.

Sebab pokok dari keadaan ini adalah negeri kita belum bersih dari kekuasaan imperialis. Irian Barat jang merupakan 20% dari tanahair kita masih diduduki Belanda. Imperialis Belanda adalah musuh pertama Rakjat Indonesia. Meskipun perusahaan² milik modal monopoli Belanda sudah dinasionalisasi, tetapi masih tjukup banjak kapital monopoli terutama Amerika Serikat jang mendjalankan exploitasi dinegeri kita dan modal Belanda dalam perusahaan tjampuran belum diganggugugat. Undang2 Penanaman Modal Asing masih berlaku. Ini berarti bahwa Indonesia masih terbuka bagi exploitasi modal monopoli asing baru, dalam bentuknja jang lama ataupun dalam bentuk baru.

Imperialisme Amerika Serikat makin lama makin mendesak kedudukan imperialisme Belanda dan makin mendapat kedudukan dilapangan ekonomi, politik dan kebudajaan di Indonesia. Imperialisme AS ini membantu kaum imperialisme Belanda di Irian Barat dengan sendjata dan perlengkapan lain sesuai dengan tudjuan politis agresif SEATO, untuk ber-sama2 mendjalankan exploitasi atas. Irian Barat. Imperialis AS djuga membantu pemberontak² kontra-revolusioner dalamnegeri seperti PRRI-Permesta" dan terus-menerus mendjalankan intrik² untuk memetjahbelah persatuan nasional serta merongrong kekuatan Rakiat Indonesia jang sedang ber djuang mengusir imperialisme Belanda membebaskan Irian Barat. Imperialis AS makin lama makin menundjukkan diri sebagai musuh Rakjat Indonesia jang paling berbahaja.

Ekonomi Indonesia masih tergantung pada export bahan2 mentah dan import barang2 konsumsi jang sebagian besar tergantung pada pasaran dunia imperialis jang terus-menerus mengalami resesi.

Dengan menasionalisasi perusahaan2 milik modal Belanda seharusnja ekonomi sektor Negara bertambah luas dan kuat untuk setjara ber-angsur² memegang peranan memimpin perkembangan seluruh sektor ekonomi. Tetapi kenjataannja tidak'ah demikian. Perusahaan² Negara bukannja mentjapai kemadjuan², melainkan kemunduran² dan kemerosotan produksi, karena seperti dinjatakan oleh Presiden Sukarno terdapat pentjo'engan2, korupsi2, ketidak-tegasan dll. sbg.nja" jang didjalankan oleh kaum kapitalis birokrat dan alat2 kekuasaan Negara jang menjalahgunakan atau menggunakan kesempatan berhubung dengan berlakunja UUKB untuk menggemukkan kantong sendiri.

Meskipun sudah ada UU-Pokok Agraria, tetapi UU itu bukan menghapuskan hak tuantanah untuk memonopoli tanah dan mendjalankan exploitasi feodal, melainkan baru membatasinja sadja. Sisa2 feodalisme jang penting dan berat masih berlaku di-desa2 dalam bentuk:

1. hak tuantanah2 untuk didalam batas2 UUPA memonopoli milik tanah jang dikerdjakan oleh kaum tani jang bagian terbesar kekurangan tanah atau samasekali tidak memiliki tanah dan karena itu terpaksa menjewa dari pemilik2 tanah dengan sjarat apa sadja;

2. pembajaran sewatanah dalam udjud barang kepada tuantanah² jang merupakan bagian sangat besar dari hasil panenan kaum tani dan mengakibatkan kemelaratan bagian terbesar kaum tani;

3. sistim sewatanah dalam bentuk kerdja. rodi ditanah tuantanah² dan di-tempat2 lain untuk kepentingan tuantanah2, jang menempatkan bagian terbesar dari kaum tani dalam kedudukan hamba;

4. tumpukan hutang jang menimpa bagian terbesar kaum tani dan jang menempatkan mereka dalam kedudukan budak terhadap pemilik tanah.

Kekuasaan kaum imperialis atas sebagian tanahair kita, masih bertjokolnja modal monopoli asing dinegeri kita dan ketergantungan perdagangan luarnegeri pada pasaran dunia imperialis serta masih meradjalelanja sisa² feodalisme di-desa2, semuanja ini membuktikan bahwa Indonesia belum merdeka penuh dan belum demokratis dan pada hakekatnja masih setengah djadjahan dan setengah feodal.

Seperti dinjatakan dalam Program Umum Kongres ke-V BTI, penghisapan feodal telah menjebabkan bagian terbesar kaum tani hidup dalam keadaan serba kekurangan, kekurangan makan, pakaian, perumahan, pendidikan dsb.nja", tingkat hidup dan tingkat kebudajaan kaum tani Indonesia sampai sekarang terhambat kemadjuannja" dan bagian terbesar dari kaum tani hidup dalam keadaan jang sangat melarat", teknik pertaniannja sekarang masih sangat terbelakang".

Karena Indonesia tetap belum merdeka penuh dan bęlum demokratis, maka tugas pokok gerakan kaum tani adalah tetap seperti dinjatakan dalam Program Umum Kongres Nasional ke-IV jang kemudian diperkuat oleh Kongres Nasional ke-V, jaitu menggulingkan kekuasaan tuantanah feodal dalamnegeri.

Hapusnja sisa2 feodalisme menurut Program Umum berarti hapusnja kekuasaan tuantanah atas tanah dan digantikan oleh kekuasaan kaum tani atas tanah. Ini djuga berarti bahwa dengan hapusnja sisa2 feodalisme itu tuantanah sebagai klas sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi golongan jang hidup dari hasil penghisapan atas golongan jang lain. Tanah2 dikerdjakan oleh kaum tani sebagai milik perseorangan mereka sendiri dan hasilnjapun dimakan sendiri tanpa melaksanakan wadjib-setor kepada tuantanah.

Hapusnja kekuasaan tuantanah atas tanah hanja dapat dilakukan dengan djalan mensita tanah tuantanah asing danIndonesia, tanpa pembajaran ganti-rugi kepada tuantanah dan tanah²nja dibagikan kemudian kepada kaum tani, terutama kepada kaum tani tak bertanah dan tanimiskin, dengan tjuma2 sebagai milik perseorangan mereka. Inilah program agraria BTI.

Menghapuskan kekuasaan tuantanah atas tanah dengan djalan mensita tanahnja dan membagikannja kepada kaum tani bukanlah tanpa perdjuangan. Berhasilnja perdjuangan menghapuskan kekuasaan tuantanah atas tanah berarti memberikan dasar2 bagi pembangunan masjarakat sosialis jang mendjadi tjita2 dan tudjuan BTI. Dalam memperdjuangkan tudjuannja ini BTÍ menggunakan djalan2 damai dan demokratis. Tetapi kita djuga diberi peladjaran oleh pengalaman, bahwa djangankan untuk mensita tanah tuantanah, sedangkan untuk melaksanakan UU Perdjandjian Bagi Hasil dan UU-Pokok Agraria sadja, tuantanah sudah menundjukkan sikapnja jang tidak mau menjelesaikan dengan djalan damai dan demokratis. Terhadap kemungkinan penggunaan kekerasan oleh fihak musuh² kaum tani ini kita harus menundjukkan kewaspadaan jang se-besar²nja. Apapun sikap tuantanah terhadap perdjuangan kaum tani, tugas BTI adalah memberikan pimpinan jang tepat dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi kaum tani memperdjuangkan program tuntutannja.

Tentu sadja dalam memperdjuangkan tertjapainja tudjuan BTI, BTI akan mendapat rintangan2 selama musuh² kaum tani masih tetap berkuasa. Oleh karenanja anggota BTI harus selalu siap untuk menghadapi rintangan², gangguan2 ataupun pukulan2 ringan dan ada kalanja berat dari musuh2 kaum tani. Djanganlah kita mengira, bahwa tidak akan ada gangguan2 terhadap kita. Program Umum, maupun Manipol beserta pedoman pelaksanaannja sudah mengingatkan kita akan kemungkinan adanja gangguan2 itu dan tentang kewadjiban kita mengadakan perlawanan2 terhadap gangguan2 itu. Segala rintangan tidak mengendorkan kegiatan BTI, malahan kita mendjadi dibadjakan oleh rintangan2 itu. Dinegeri kita masih ada kaum imperialis dan kakitangan²nja jang mendjadi musuh Rakjat Indonesia, oleh karena itu kita harus selalu siap menghadapinja, menangkis serangan2- nja dan memukulnja kembali.

Untuk dapat memukulnja kembali sendjata kita sudah ada, jaitu sendjata jang berupa organisasi jang berkembang terus, adanja program BTI jang tepat dan langgam kerdja jang berdasarkan garis massa. Kewadjiban kita adalah terus-menerus melengkapi sendjata organisasi kita, menjempurnakannja selangkah demi selangkah serta memperbadjanja sehingga tjukup kuat untuk menangkis serangan2 musuh2 kaum tani.

Dalam hubungan ini penting arti garis klas dalam or ganisasi BTI. Garis klas jang djuga kita laksanakan dalam bidang organisasi adalah garis: bersandar pada buruhtani dan tanimiskin, bersatu teguh dengan tanisedang, menetralisasi tanikaja dan setingkat demi setingkat dan setjara mem-beda2kan melawan tuantanah. Pelaksanaan garis ini dengan konsekwen djuga dalam bidang organisasi akan memperkuat sendjata kaum tani dalam perdjuangannja menghapuskan sisa2 feodalisme. Garis tersebut bukanlah garis jang baru buat kita, sebab djusteru garis tersebutlah jang dilaksanakan sedjak kongres ke-V dan jang ternjata mendorong kemadjuan2 penting bagi BTI. Tepatnja garis tersebut lebih2 dijakini oleh kader2 BTI setelah didalam gerakan penelitian ke-desa2 dibuktikan, bahwa majoritet kaum tani didesa terdiri dari kaum buruh tani dan tanimiskin serta golongan inilah jang paling menderita penghisapan dan penindasan tuantanah. Golongan buruhtani dan tanimiskin dengan teguh berdjuang melawan penghisapan tuantanah dan memandang berachirnja kekuasaan tuantanah sebagai satu²nja djalan pembebasan bagi dirinja. Watak ini menempatkan golongan buruhtani dan tanimiskin mendjadi tulangpunggung daripada front persatuan tani anti-feodal, djadi mendjadi tulangpunggung daripada organisasi BTI. BTI bersandar pada kekuatan kaum buruhtani dan tanimiskin, oleh karena itu BTI mengutamakan kepentingan buruhtani dan tanimiskin. Djadi, pada pokoknja BTI mengorganisasi buruhtani dan tanimiskin, dengan tidak menutup pintu terhadap tanisedang dan elemen demokratis lainnja didesa. Tanpa sandaran dan tulangpunggung buruhtani dan tanimiskin, BTI atau front persatuan tani anti-feodal tidak mempunjai kekuatan samasekali dan kehilangan watak anti-feodálnja. Inilah keterangannja mengapa BTI membuka pintu lebar2 bagi penerimaan anggota kaum tani jang terdiri dari buruhtani dan tanimiskin.

Buruhtani mendjadi buruh bukan sadja dilapangan pertanian, tetapi ia djuga mendjadi buruh angkutan, per usahaan dan pabrik, buruh dikota pada saat tidak ada pekerdjaan pertanian dsb. Keadaan ini memberikan kemungkinan bagi buruhtani untuk mempunjai keanggotaan rangkap. Disamping ia anggota BTI diwaktu mendjadi buruh dilapangan pertanian, ia bisa mendjadi ang Agraria.

gota serikatburuh pada perusahaan atau pabrik dimana ia bekerdja pada waktu tidak ada pekerdjaan pertanian didesa, misalnja anggota Serikat Buruh Perkebunan RI (SARBUPRI) atau Serikat Buruh Gula (SBG) atau Serikat Buruh Kehutanan (SARBUKSI) SARBUMUK- SI dsb.

Demikian djuga tanimiskin jang untuk waktu terbatas harus mendjual tenaga kerdjanja dilain lapangan bisa djuga mempunjai keanggotaan rangkap dengan SB2.

Dalam melawan tuantanah, kaum buruhtani dan tanimiskin mempunjai kawan jang setia jaitu tanisedang. Tanisedang penghidupannja bersandar kepada pekerdjaannja sendiri. Tanisedang umumnja tidak mengexploitasi orang lain dalam bentuk sewatanah atau bunga pindjaman, malahan kadang2 diexploitasi oleh tuantanah atau tanikaja. Kaum tanisedang djuga mendapat tekanan dari modal monopoli asing dalam bentuk persewaan tanah, sistim opkoop dan disamping itu mendapat beban² berat lainnja berupa padjak2 langsung dan tidak langsung serta sisa2 feodálisme. Keadaannja jang demikian itu menjebabkan tanisedang termasuk kekuatan front anti-feodal. Tetapi karena tanisedang mempunjai tanah dan alat² pertanian sendiri serta mempunjai pengalaman dalam bidang produksi, maka kepentingannja untuk ber koperasi baik dalam bidang produksi ataupun dalam mentjari kebutuhannja se-hari2 lebih menondjol dibandingkan dengan kepentingannja jang lain.

Öleh karena itu untuk tetap menarik tanisedang kedalam front anti-feodal disamping mereka bisa membantu setjara aktif perdjuangan buruhtani dan tanimiskin untuk tanah dan kenaikan upah, penting artinja untuk meng organisasi tanisedang kedalam koperasi2 Rakjat Pekerdja. Dengan djalan demikian BTI membantu memetjahkan persoalan2 tanisedang dan dengan djalan itu memberi pimpinan jang tepat.

Tanikaja termasuk golongan penghisap didesa. Tetapi kita harus membedakan tanikaja dengan tuantanah. Djika tuantanah tidak ambil bagian samasekali dalam proses produksi dan-dengan demikian hidup dari hasil exploitasi, tanikaja sekalipun mendjalankan penghisapan feodal atas kaum tani mengambil bagian dalam pekerdjaan produksi. Djadi soal kerdja dan tidak bekerdja dalam proses produksi inilah jang menentukan sikap kita jang berbeda terhadap tanikaja dan tuantanah. Djika terhadap tuantanah kita menuntut pensitaan tanahnja untuk melikwidasi sisa² feodalisme, maka terhadap tanikaja tidak dituntut pcnsitaan atas tanah dan milik lainnja. Tetapi dalam hal tuntutan kenaikan upah buruhtani, turunnja setoran (atau naiknja bagi-hasil, bagi tani penggarap), turunnja bunga pindjaman dan lain2 penghisapan feodal tanikaja tidak bebas dari sasaran. Djadi menetralisasi tanikaja harus diartikan tidak menuntut pensitaan tanah dan milik lainnja dari tanikaja.

Tuantanah adalah musuh pokok perdjuangan kaum tani, sasaran front persatuan tani anti-feodal. Saja kira tak perlu didjelaskan lagi bahwa tuantanah adalah musuh pokok perdjuangan kaum tani, jang perlu didjalankan adalah melakukan perdjuangan melawan tuantanah setjara setingkat demi setingkat dan mem-beda2kan mereka satu sama lain. Ini adalah garis taktik se-hari2 jang kita lakukan dan bukan merupakan garis strategi. Garis strategi adalah mengachiri kekuasaan tuantanah atas tanah dan menggantikannja dengan kekuasaan kaum tani atas tanah. Adanja kekuasaan tuantanah atas tanah merupakan sandaran bagi imperialisme untuk dapat melakukan penghisapan atas Rakjat Indonesia. Oleh karena itu musuh kaum tani bukan hanja sisa2 feodalisme tetapi djuga imperialisme. Dilihat dari tugas penjelesaian Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja atau dilihat dari tudjuan strategis kita, tugas menggulingkan kekuasaan imperialisme dan sisa2 feodalisme tidak dapat di-pisah2- kan satu sama lain. Tetapi dalam perdjuangan se-hari² kita harus membedakan sikap dan tuntutan kita terhadap séorang tuantanah jang mendjadi agen imperialis atau memihak kepada kepentingan imperialis dengan tuantanah jang tidak mendjadi agen imperialis. Tuantanah jang mendjadi agen imperialis adalah tuantanah jang memihak kepada DI-TII, pemberontakan PRRI-Permesta dan tuantanah jang menjediakan diri untuk mendjadi aparat subversif asing.

Terhadap tuantanah sematjam itu tuntutan kaum tani adalah mensita tanah milik mereka sekarang djuga, membagikan tanah²nja dengan tjuma2 kepada kaum tani.

Terhadap tuantanah jang taat kepada ketentuan2 UU Tentang Perdjandjian Bagi Hasil dan UU Pokok Agraria serta peraturan2 pelaksanaannja jang sampai pada batas² tertentu bisa menguntungkan kaum tani, kita tidak menuntut pensitaan sekarang djuga atas tanah2 mereka. Sebaliknja, kepada tuantanah jang demikian kita beri nama tuantanah patriot" atau tuantanah Manipol".

Demikianlah tentang sikap berdjuang setjara setingkat demi setingkat dan mem-beda²kan tuantanah. Dan demikian djuga keterangan mengapa udjung tombak kita tudjukan kepada imperialisme dan agen²nja. Dalam keadaan tertentu seperti sekarang, pada saat dibutuhkan konsentrasi kekuatan untuk melawan imperialisme Belanda didaratan Irian Barat, pukulan kita kepada tuantanah kita tudjukan kepada tuantanah jang mendjadi agen imperialis Belanda chususnja dan imperialis2 lainnja jang membantu Belanda.

Djadi berdasarkan pada keterangan² diatas, maka garis jang tepat dalam kita mengorganisasi kaum tani adalah mendjadikan BTI organisasi jang militan daripada kaum buruhtani dan tanimiskin jang bersatu dengan tanisedang dengan djalan setjara ber-angsur2 mengkoperasikan mereka dalam koperasi2 Rakjat pekerdja.

Soal chusus lain jang masih perlu ditegaskan disini adalah sikap terhadap keanggotaan dobel BTI dan SB2 Agraria serta BTI dan Gerwani. Diatas sudah diterang kan tentang sebab² objektif adanja keanggotaan dobel itu. Sekarang jang, perlu ditegaskan adalah, bahwa keanggotaan dobel itu adalah perlu. Mereka tetap mendjadi anggota serikat buruh agraria jang bersangkutan atau Gerwani dan mendjadi anggota BTI sepandjang tahun. Pada'saat kaum tani mendjadi buruh agraria dan mengadakan aksi2 untuk kenaikan upah, djaminan sosial, sjarat² kerdja dan melawan bentuk2 penghisapan kapitalis mereka dipimpin oleh Serikat Buruh Agraria jang bersangkutan. Sedang aksi2 kaum tani melawan sisa2 feodalisme pada pokoknja dipimpin oleh BTI. Kesulitan tentang pembajaran iuran dan pendaftaran anggota bisa dipetjahkan dengan mengadakan pembitjaraan dengan SB Agraria jang bersangkutan.

Sampai sekarang kita mempunjai kebiasaan menghitung djumlah anggota BTI didasarkan pada bukan sadja kaum tani lelakinja, tetapi djuga isterinja. Hal ini adalah tepat, karena dalam proses produksi dan dalam aksi2 bukan hanja kaum tani lelaki jang turut, tetapi djuga isteriznja. Oleh karena itu isteri anggota harus diperhitungkan sebagai anggota BTI jang penuh, sama dengan suaminja. Kita berkewadjiban untuk lebih giat lagi menarik wanita2 tani dalam keanggotaan BTI, sebab tanpa turut sertanja kaum wanita tani Revolusi tidak akan mentjapai kemenangan.

Mengingat bahwa didesa masih berkuasa sisa2 feodalisme jang dinjatakan dalam berbagai bentuk, djuga dalam. hal adat kebiasaan, kepertjajaan dsb., maka penarikan kaum tani mendjadi anggota BTI tidak boleh didasarkan kepada kepertjajaan atau aliran agama jang dianutnja, tetapi harus dilihat apakah ia buruhtani, tanimiskin atau tanisedang apa bukan. Pertimbangan penerimaan anggota atas dasar kepertjajaan agama, aliran dsb. bisa melemahkan kekuatan front anti-feodal. Biar pun kaum tani terdiri dari berbagai sukubangsa dan mempunjai aliran, kepertjajaan, agama jang berlainan bahkan mungkin bertentangan, tetapi mereka bisa dipersatukan oleh kepentingan bersama melawan sisa2 feodalisme. Untuk mengetahui apakah seorang anti-feodal atau tidak, pertimbangan jang tepat adalah pertimbangan jang didasarkan 'pada apakah ia buruhtani, tanimiskin atau tanisedang, apa bukan. Dan dari sinilah keterang annja, mengapa dalam Konstitusi BTI ditetapkan bahwa penerimaan anggota dilakukan dengan tidak mem-beda2- kan agama, sukubangsa dan aliran politik.

Dalam Program Umum jang baru djuga kita masukkan tentang pentingnja gerakan 6 baik" sebagai kegiatan perdjuangan se-hari2. Apa jang dimaksud dengan gerakan 6 baik" tidak perlu lagi didjelaskan, karena sudah terang dilaporkan dalam Laporan Umum. Gerakan 6 baik" pada pokoknja adalah 1) turun sewa, 2) turun bunga, 3) naik upah, 4) naik produksi, 5) naik kebudajaan, dan 6) naik politik.

Tentang pentingnja peranan koperasi dalam memper baiki nasib kaum tani dan dalam rangka lebih memperluas penggalangan front persatuan tani anti-feodal djuga ditambahkan didalam program umum jang baru. Hal ini penting untuk dikemukakan mengingat bahwa tanisedang perlu diorganisasi melalui koperasi2 Rakjat peker dja untuk mendjamin kuatnja front persatuan tani antifeodal.

Dalam mendorong tanisedang berkoperasi menurut prinsip² koperasi Rakjat pekerdja tidak boleh diartikan memaksa mereka untuk keluar dari keanggotaan BTI dan terus mendirikan koperasi dengan meninggalkan prinsip² sukarela. Kaum tanisedang dalam keadaan — sekarang adalah kaum tani jang mempunjai keanggotaan rangkap sesuai dengan kedudukan ekonomi dan politiknja, jaitu disatu fihak mereka mendjadi anggota BTI untuk turut mengambil bagian dalam perdjuangan pendemokrasian desa, dalam perdjuangan untuk perluasan hak2 demokrasi, untuk menerima pendidikan tentang perdjuangan anti-feodalisme, dsb. Difihak lain dengan mendjadi anggota koperasi Rakjat pekerdja jang berdiri sendiri terlepas dari BTI, kaum tanisedang berdjuang untuk keringanan2 beban hidupnja, untuk mendapatkan pasaran hasil produksinja, untuk melawan lintahdarat, dsb.

Sebelum sampai kepada tingkatan koperasi Rakjat Pekerdja, kaum tanisedang setjara setingkat demi setingkat diorganisasi melalui regu saling bantu musiman (RSM) dan regu saling bantu sepandjang tahun (RSST). Masuknja kedalam regu2 saling bantu ini didasarkan pada prinsip sukarela jang bersandar pada kesadaran mereka sendiri. Sampai kepada tingkat pengkoperasian prinsip sukarela ini harus dipegang teguh.

Tjiri pokok daripada regu² saling bantu dan koperasi Rakjat pekerdja adalah: tidak mengidjinkan masuknja seorang jang termasuk golongan penghisap sebagai anggota, misalnja tuantanah, lintahdarat, tukang mindring, tukang idjon, tengkulak, kapitalis dan lain2 golongan penghisap didesa.

Disamping tjiri pokok tersebut, regu2 saling bantu dan koperasi2 Rakjat pekerdja ini sesuai dengan kebutuhan² jang mendesak, tidak menutup kemungkinan masuknja buruhtani dan tanimiskin sebagai anggota.

Dalam pengalaman BTI mengorganisasi kaum tani, kita menghadapi suatu kenjataan terutama BTI di-pantai2 dan pulau²; perlunja kita memberikan perhatian kepada pengorganisasian kaum nelajan. Kaum nelajan ini banjak diantaranja adalah djuga kaum tani dimusim tanam dan nelajan dimusim tjari ikan. Kaum nelajan adalah sebagian dari kekuatan pokok revolusi. Djumlah mereka banjak dan mengalami penghisapan feodal jang tidak kalah beratnja dengan penghisapan jang dialami kaum tani. Djadi djika terdapat seorang nelajan jang djuga mendjadi kaum tani diwaktu musim tanam, maka dilaut maupun didarat ia melawan penghisapan feodal.

Oleh karena kaum nelajan masih belum tjukup baik terorganisasi, maka mendjadi kewadjiban BTI dalam tingkat permulaan organisasinja untuk mendirikan organisasi2 nelajan dengan tudjuan agar pada achirnja kaum nelajanmiskin dan nelajansedang diorganisasi dalam koperasi2 nelajan menurut prinsip2 koperasi Rakjat Peker dja. Sedang kaum buruhnelajan mendirikan Serikat nelajan-nja sendiri. Hal ini djuga dimasukkan dalam program umum jang baru.

Tentang perlunja memperdjuangkan kebebasan2 demokratis, jaitu pelaksanaan hak2 azazi dan hak2 demokrasi bagi Rakjat, perlunja mengikutsertakan kaum tani baik dalam perentjanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan, chususnja dalam pembangunan desa dan dalam memetjahkan persoalan² nasional pada umumnja, djuga masuk dalam program umum jang baru:

Tentang masalah perdamaian dunia, BTI bersikap bahwa dalam situasi dunia seperti sekarang, dimana imbangan kekuatan demokratis jang mentjintai kemerdekaan dan perdamaian dengan kekuatan djahat jang antidemokrasi, anti-kemerdekaan dan pro-perang telah meng alami suatu perubahan besar kearah makin kuatnja kekuatan2 baru jang sedang tumbuh, gerakan untuk perdamaian dunia tidak bisa dipisahkan dengan gerakan untuk kemerdekaan nasional. Kolonialisme dan neo-kolonialisme membahajakan perdamaian, oleh karena itu Rakjat Indonesia ber-sama2 dengan Rakjat2 jang sedang memperdjuangkan kemerdekaannja dan Rakjat2 dinegerinegeri sosialis saling merapatkan barisannja, mempererat kerdjasama saling bantunja untuk mengalahkan kolonialisme dan neo-kolonialisme. Disinilah arti pentingnja solidaritet internasional dan hubungan2 internasional antar Rakjat2 sedunia, chususnja antara BTI dengan organisasi2 kaum tani sedunia. Dalam program umum jang baru hal ini djuga dimasukkan.

Tentang kegiatan BTI untuk mendjadi anggota aktif dari Front Nasional, panitia2 Landreform, Dewan perusahaan dan lembaga2 negara lainnja telah dilaporkan dalam Laporan Umum. Dalam Program Umum dimasukkan 3 bentuk pokok persatuan nasional dan tugas BTI untuk memperkuatnja.

Demikian djuga tentang menetapkan kapitalis birokrat jang keterangannja sudah dengan luasnja didjelaskan dalam Laporan Umum, sebagai musuh kaum tani dimasuk kan didalam Program Umum.

Soal chusus penting lainnja dalam Program Umum adalah soal prinsip sentralisme-demokratis. BTI disusun atas dasar prinsip sentralisme-demokratis dengan memperhatikan adanja susunan organisasi jang luwes, sesuai dengan watak kaum tani jang longgar dan luwes, tetapi tetap militan. Melaksanakan sentralisme-demokratis berarti bahwa garis massa dalam pekerdjaan BTI digunakan dalam kehidupan organisasi BTI. Dalam program Umum hal ini djuga dirumuskan.

Melaksanakan garis massa berarti mentjapai tudjuan BTI berdasarkan prinsip kaum tani sendiri membebaskan diri dari tuantanah", artinja tidak ada golongan lain jang bisa membebaskan kaum tani, ketjuali kaum tani sendiri. Garis massa berarti 3 sama dalam mengorganisasi kaum tani, jaitu ber-sama2 kaum tani bekerdja, makan dan bertempat tinggal. Ia berarti djuga memperbaiki pekerdjaan dikalangan massa kaum tani dengan ,berdjalan dengan dua kaki", jaitu senantiasa mengkombinasi pekerdjaan ber-kobar² dengan pekerdjaan tekun, mengkombinasi pekerdjaan mengobarkan semangat dengan peker djaan se-hari² jang praktis, mendalam dan teliti, meliputi bidang organisasi, pendidikan dan politik.

Tanpa pekerdjaan berkobar2 tidak mungkin ada mobilisasi dan pernjataan kebulatan tekad massa, dan tanpa pekerdjaan jang tekun tidak mungkin ada persiapan jang baik untuk aksi ber-kobar2 dan tidak mungkin mengkonsolidasi hasil2 aksi ber-kobar2. Hanja dengan berpedoman pada berdjalan dengan dua haki" aksi2 massa bisa berhasil baik dan daja djuang massa akan terus meningkat. Aksi massa jang berhasil jalah aksi jang mengkonsolidasi persatuan massa, meningkatkan kesadaran politik dan kebudajaan massa serta memperkuat organisasi.

Garis massa berarti djuga menghadapi kaum reaksioner, menghadapi musuh2 kaum tani dengan melaksanakan lima lebih": lebih berani, lebih pandai, lebih was pada, lebih gigih dan lebih tekun. Dengan semangat lima lebih ini kita hadapi sikap kepala batu dari kaum reaksioner.

Untuk dapat melaksanakan itu semua, BTI harus memiliki kader2 jang memiliki sifat 3 baik, jaitu bekerdja baik, beladjar baik dan moral baik dan kader² jang berasal dari kalangan buruhtani, tanimiskin atau jang mewakili kepentingan mereka.

Dengan melaksanakan garis massa oleh kader2 jang memiliki sifat 3 baik, maka pimpinan harus menggunakan metode memimpin: memadukan garis umum dengan tuntutan² kongkrit serta memadukan pimpinan dengan massa. Metode memimpin ini dirangkaikan dengan langgam kerdja: memadukan teori dengan praktek, berhubungan erat dengan massa Rakjat dan melaksanakan selfkritik.

III.

FASAL PERATURAN DASAR (ANGGARAN RUMAH TANGGA)

Tentang susunan organisasi BTI menurut ketentuan fasal 9 perlu ditambahkan ketentuan tambahan untuk melengkapi arti sentralisme-demokratis, jaitu perlunja badan2 pimpinan senantiasa memperhatikan pendapat organisasi bawahan dan massa anggota, mempeladjari pengalaman²nja dan memberikan bantuan dalam memetjahkan persoalannja tepat pada waktunja.

Djuga ditambah ketentuan, agar semua tingkat Badan Pimpinan bekerdja berdasarkan prinsip memadukan pimpinan kolektif dengan tanggungdjawab perseorangan; semua soal jang penting diputuskan setjara kolektif dan bersamaan dengan itu masing2 anggota diberi kemungkinan untuk melakukan peranannja jang penuh dalam batas2 jang semestinja.

Dalam pada itu untuk melantjarkan pekerdjaan organisasi seperti tertjantum dalam fasal 12, disamping mengadakan berbagai matjam rapat kerdja dengan badan² pimpinan bawahan dan aktivis2, penting artinja mengadakan tjeramah2, seminar², konferensi2 regional jang selain dikundjungi oleh aktivis2 dimana perlu dapat diundang para ahli diluar BTI.

Tentang pentingnja konferensi2 regional dapat dikemukakan. bahwa hal ini adalah sesuai dengan sifat gerakan tani jang regional, jang masalahnja ber-beda2 antara satu daerah dengan daerah lainnja, disamping ada masalah² jang bersifat nasional. Sifat jang regional inilah jang membedakan organisasi tani dengan organisasi serikat buruh. Sesuatu serikat buruh mempunjai sasaran perdjuangan jang pada pokoknja memusat, sekalipun tersebar diberbagai daerah. Bagi organisasi tani bentuk keseragaman dalam struktur organisasi bukan djadi titik berat, melainkan harus senantiasa memperhatikan sjarat2 dan tjiri² chusus didaerah jang bersangkutan.

Hal ini disebabkan oleh kenjataan banjaknja kechususan2 pada tiap2 daerah, misalnja keadaan geografi, objek persoalan jang ber-beda2, kepadatan penduduk dan tingkat kebudajaan jang tidak sama.

Öleh karena itu perlu ada berbagai matjam bentuk organisasi untuk memimpin kegiatan kaum tani baik jang bersifat tetap atau pun jang bersifat sementara. Untuk berhasilnja BTI memberikan kesimpulan2 jang tepat dan sesuai dengan keperluan²nja jang praktis, maka pentinglah arti konferensi2 regional ini. Ini adalah djuga bentuk memadukan garis umum dengan keadaan kongkrit didaerah.

Berdasarkan pengalaman selama ini, Kongres Nasional, DPP Pleno dan Konferensi2 Badan Pimpinan serta sidang2 periodik di-daerah² tidak dapat dipenuhi menurut djangka waktu jang ditetapkan oleh konstitusi. Oleh karena itu diusulkan perubahan djangka waktu Kongres Nasional, Konferensi2 dan sidang2 DPP, Pleno. Perpandjangan waktu antar Kongres, Konferensi2 dan sidanga tersebut djuga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada aktivis² BTI mengembangkan lebih banjak gerakan turun kebawah, lebih mengembangkan penjelenggaraan Konferensi2 Kerdja jang bersifat regional maupun jang bersifat chusus menurut persoalannja, misalnja konferensi gula, kopra, karet, konferensi tentang UUPBH, UUPA dan dsb. Konferensi kerdja ini bertugas memeriksa dan mengontrol pelaksanaan putusan2 organisasi dan menjimpulkan pengalaman serta hasil2 peker djaan tepat pada waktunja.

Perubahan djangka waktu itu bisa terlihat dalam nas kah jang baru dalam fasal2 14, fasal 18, fasal 26, jaitu masing2 untuk kongres nasional setiap 5 tahun sekali, DPP Pleno 1 tahun sekali, konferensi Daerah 3 tahun sekali.

Tentang susunan Dewan Pimpinan Pusat sendiri, diusulkan beberapa perubahan sbb.: Dewan Harian terdiri dari Ketua Umum, Wakil2 Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Wakil2 Sekretaris Umum. Sedang Sekretariat terdiri dari Sekretaris Umum, Wakil2 Sekretaris Umum dan Sekretaris2.

Usul perubahan ini diadjukan, mengingat bahwa suunan Dewan Harian dalam bentuk jang lama dengan susunan Sekretariat jang terdiri dari Ketua Umum, Wakil2 Ketua Umum, dan Sekretaris Umum hanja berbeda dalam. djumlah sadja, sedang dalam praktek peranan Dewan Harian dioper oleh Sekretariat hal mana menundjukkan kepintjangan dalam melaksanakan sentralisme demokrasi.

Dewan Harian dan Sekretariat harus ditempatkan pada fungsinja jang sesungguhnja. Dewan Harian dalam bentuknja jang baru adalah tetap merupakan kekuasaan tertinggi diantara 2 sidang DPP Pleno. Ketua Umum dan Wakil2 Ketua Umum adalah djuga Ketua dan Wakil2 Ketua DPP Pleno. Dewan Harian tetap bertanggungdjawab kepada DPP Pleno atas segala kebidjaksanaan jang telah dilakukannja.

Sidang2 DPP Pleno diadakan 1 tahun sekali, dan dipimpin oleh Dewan Ketua jang terdiri dari Ketua Umum, Wakil²nja dan Ketua2 Dewan Ketua bersidang menghadapi sidang2 DPP Pleno. Adanja Dewan Ketua jang tugasnja memimpin sidang2 DPP, Pleno adalah perlu untuk meningkatkan martabat dan kewibawaan pemimpin BTI terutama di-daerah2 serta untuk memadukan sifat regional dan nasional dari gerakan tani.

Disamping itu diusulkan ada badan baru jaitu Komisi Verifikasi Pusat jang anggota²nja diambil dari kalangan anggota Pleno dan bukan anggota Pleno Pusat dan bertugas mengontrol administrasi organisasi, pembukuan dan penggunaan keuangan, inventaris dan usaha2 produktif. Komisi Verifikasi ini diadakan sampai tingkat Tjabang. Untuk Tjabang KVT dipilih oleh Konferensi Tjabang serta keanggotaannja dambil dari luar kalangan pimpinan Harian Tjabang.

Djuga bagian² di Pusat ditambah dengan Bagian dan Biro2 Baru, jaitu: Bagian Urusan Perwakilan jang ber tugas mengurus pekerdjaan dan hubungan2 jang bersangkutan dengan pekerdjaan BTI dilapangan Lembaga2 Kenegaraan, misalnja: DPA, DPRGR, MPRS, DEPER- NAS, Panitia Landreform dsb. Biro2 jang diadakan adalah Biro Daerah, Biro Produksi dan Biro Administrasi. Biro Daerah mengurus soal2 chusus dan hubungan2 dengan daerah2 jang bersangkutan. Biro Produksi memetjahkan soal2 peningkatan produksi sandang-pangan. Pembentukan dan pedoman kerdja Bagian2 dan Biro ini dilakukan oleh Dewan Harian DPP.

Tentang susunan organisasi didaerah soal jang baru adalah diadakan Dewan Pimpinan Daerah Pleno di Tingkat Daerah Besar, sedang ditingkat Tjabang kebawah tidak perlu dibentuk Dewan Pimpinan Pleno. Djadi ditingkat Daerah Besar ada Dewan Pimpinan Daerah Pleno dan Pimpinan Daerah Harian. Sidang Pleno DPD adalah kekuasaan tertinggi diantara 2 Konferensi Daerah. Dewan Harian DPD adalah kekuasaan tertinggi diantara 2 Sidang Pleno DPD. Di DPD dibentuk Sekretariat menurut keperluan dan kemampuan. Bagian2 djuga diadakan menurut keperluan dan ketjuali Ketua Bagiannja dapat diambilkan tenaga keluar Dewan Harian.

Ranting adalah basis organisasi. Ranting adalah badan jang langsung memimpin anggota2 dan anak2 kaum tani dalam perdjuangan se-hari2; karena itu Ranting merupakan sumber pokok bagi organisasi, jaitu sumber pengalaman perdjuangan serta kehidupan organisasi. Kekuatan dan kelantjaran djalan organisasi tergantung kepada kegiatan Ranting2 dalam memetjahkan persoalan sehari2 dan memmipin aksi2 kaum tani, dalam memperluas persatuan massa kaum tani didesa. Pada pokoknja Ranting dibentuk didaerah Kelurahan, atau daerah jang setingkat dengan itu. Untuk Kelurahan Besar bisa dibentuk Ranting Besar. Ranting Besar beranggota lebih dari 500 orang, sedangkan Ranting biasa beranggota kurang dari 500 orang. Dibawah Ranting Besar dibentuk beberapa Ranting. Kelompok adalah unit anggota jang terketjil jang terdiri dari 5 sampai 10 orang anggota. Kelompok diorganisasi berdasarkan kesatuan tempattinggal dan kesatuan tempatkerdja. Sebagaimana sudah diterang kan didalam Laporan Umum, Kelompok2 ini melakukan peranan jang sangat penting dalam menampung kepentingan dan aksi² kaum tani. Kelompok tempatkerdja adalah tempat dalam hubungan mewakili kepentingan dan tuntutan jang sama dari satu hubungan kerdja kaum tani, misalnja kelompok penjewa tanah, kelompok buruhtani, kelompok pentjangkul, kelompok penderep-pemotong dsb. Sedang kelompok2 tempattinggal adalah tempat dalam hubungan mewakili tuntutan2 jang sama dari berbagai klas kaum tani ditempattinggalnja masing2, misalnja untuk memberantas butahuruf, kesenian, pembersihan kampung dsb.

Disamping kelompok tempattinggal dan kelompok tempatkerdja, untuk lebih menggiatkan gerakan memper besar produksi bahan makanan dan terutama untuk mengorganisasi tanisedang dibentuk regu2 salingbantu. Regu2 salingbantu ini terdiri dari 3 sampai 7 orang anggota dan merupakan bentuk permulaan dari koperasi Rakjat Pekerdja. Dalam keadaan tertentu dan sesuai dengan tingkat kesadaran, kebudajaan dan adat-istiadat bisa dibentuk kelompok2 wanita tersendiri.

Achirnja diusulkan agar nama Program Umum dirubah dengan Anggaran Dasar mengingat kelaziman dalam sedjarah perkembangan organisasi2 perdjuangan di Indonesia. Demikian djuga Peraturan Dasar diganti dengan Anggaran Rumah Tangga.

Demikianlah pendjelasan atas perbaikan Konstitusi BTI dan selandjutnja terserah kepada Kongres untuk membahasnja.

Satu kenjataan jang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia, jalah bahwa kaum tani hidup dalam ke adaan serba kekurangan, kekurangan makan, pakaian, perumahan, pendidikan, dsb. Ini menundjukkan bahwa tingkat hidup dan tingkat kebudajaan kaum tani Indo nesia sampai sekarang sangat terhambat kemadjuannja. Bagian terbesar dari kaum tani hidup dalam keadaan jang sangat melarat.

Tehnik pertaniannja sekarang masih sangat terbelakang. Dengan tehnik pertanian dan alat² pertanian jang terbelakang itu tidak mungkin ada keseimbangan antara tenaga dan keringat jang dikeluarkan kaum tani dengan hasil jang didapatnja. Dengan demikian kaum tani Indo nesia terpaksa bekerdja diluar batas2 perikemanusiaan.

Produksi pertanian jang tidak seimbang dengan kebutuhannja dan kemampuan membeli jang sangat lemah dari kaum tani, jang merupakan 60 sampai 70% dari seluruh Rakjat Indonesia, menjebabkan susutnja pasar dalamnegeri.

Keadaan dimana kemampuan membeli dari kaum tani sangat lemah, adalah penghalang sangat besar bagi usaha mengindustrialisasi negeri. Karena dalam keadaan demikian bagian terbesar dari Rakjat tidak mampu membeli hasil industri.

Empat kenjataan diatas, jaitu kemelaratan bagian terbesar dari kaum tani, terkebelakangnja tehnik pertanian, susutnja pasar dalamnegeri dan terhalangnja usaha mengindustrialisasi negeri, adalah disebabkan masih berlakunja sisa2 feodalisme jang penting dan berat, jang bentuk pokoknja adalah sebagai berikut:

1. Masih adanja hak tuantanah untuk memonopoli milik tanah jang dikerdjakan kaum tani jang bagian ter . besar tidak mungkin memiliki tanah dan karena itu terpaksa menjewa tanah dari pemilik2 tanah menurut sjarat apa sadja;

2. Pembajaran sewatanah dalam udjud barang kepada tuantanah² jang merupakan bagian sangat besar dari hasil panen kaum tani dan jang mengakibatkan ke melaratan daripada bagian terbesar kaum tani;

3. Sistim sewatanah dalam bentuk kerdja ditanah tuar tanah2, jang menempatkan bagian terbesar dari kaum tani dalam kedudukan hamba;

4. Tumpukan hutang jang menimpa bagian terbesar kaum tani dan jang menempatkan mereka dalam kedudukan budak ternadap pemilik2 tanah.

Oleh karena itu, kewadjiban jang pokok daripada gerakan tani jalah menghapuskan sisa2 feodalisme.

Hapusnja sisa2 feodalisme berarti hapusnja kekuasaan tuantanah atas tanah dan digantikan oleh kekuasaan kaum tani atas tanah. Ini hanja dapat dilakukan dengan djalan mensita tanah tuantanah asing dan Indonesia dengan tidak membajar kerugian dan membagikan tanah tersebut kepada kaum tani dengan tjuma², terutama kepada kaum tani tak bertanah dan tanimiskin, sebagai milik perseorangan kaum tani dan pembagiannja didasar kan pada seorang2. Penghapusan sisa2 feodalisme berarti meletakkan dasar jang kuat bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi seluruh negeri dan bagi kemerdekaan nasional jang penuh.

Pensitaan tanah tuantanah asing dan Indonesia tidak berarti bahwa perkebunan jang bertehnik modern dan tanah kaum tanikaja dan sedang harus disita untuk dibagikan kepada kaum tani. Tanah² perkebunan jang bertehnik modern dan djuga tanah hutan harus dikuasai oleh negara. Tanah kaum tanikaja dan milik2 mereka lainnja tidak boleh disita. Tanah kaum tanisedang dan milik² mereka lainnja harus mendapat perlindungan.

Masalah kepadatan penduduk bukan sebab daripada adanja kemelaratan, dan ia tidak dapat dipetjahkan de ngan djalan transmigrasi tjara lama. Supaja transmigrasi tidak bersifat memindahkan kemiskinan dari daerah padat kedaerah kurang padat, haruslah dikombinasikan dengan pembangunan industri, pembukaan projek2 per tanian, perikanan dan peternakan, projek2 pertambangan dengan mendjamin hakmilik tanah sesuai dengan UUPA, dengan melaksanakan UU Perdjandjian Bagi Hasil dan peraturan2 lain jang menguntungkan kaum tani penggarap, terutama buruhtani dan tanimiskin. Untuk dapat mengkombinasikan usaha transmigrasi dengan kegiatan pembangunan ekonomi harus ada sjarat2 penempatan projek2 di-daerah2 dengan memperhitungkan2 urgensi projek, keadaan alam, perhubungan dan penjediaan tenaga kerdja.

Kekuasaan kaum imperialis atas sebagian tanahair kita, masih.bertjokolnja modal monopoli asing dinegeri kita dan ketergantungan perdagangan luarnegeri pada pasaran dunia imperialis serta masih meradjalelanja sisa² feodalisme di-desa2, semuanja ini membuktikan bahwa Indonesia belum merdeka penuh dan belum demokratis dan pada hakekatnja masih setengah-djadjahan dan se tengah-feodal.

Negara Republik Indonesia telah mempunjai Manipol sebagai garis besar haluan Negara jang menetapkan garis, bahwa imperialisme dan feodalisme adalah sasaran² pokok atau musuh² pokok Revolusi Indonesia. Tugas² revolusi Indonesia bukanlah mendirikan kekuasaan politik satu klas, satu golongan atau satu partai, melainkan kekuasaan seluruh Rakjat, kekuasaan politik gotongrojong dari semua golongan, klas dan partai jang menentang imperialisme dan feodalisme, menentang otokrasi dan kediktatoran, baik perseorangan maupun militer. Kekuatan² pendorong (penggerak) revolusi Indonesia bukanlah satu klas, satu golongan atau satu partai, tetapi semua klas, golongan atau partai jang konsekwen anti-imperiaiisme dan anti-feodalisme dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai sokoguru" atau kekuatan pokoknja. Sedang watak atau sifat revolusi adalah nasional-demokratis dan haridepan (perspektif) revolusi adalah Sosialisme dan bukan kapitalisme. Garis² besar haluan negara ini adalah sesuai dengan tjita2 dan tudjuan BTI dan karena itu azas dan tudjuan BTI tidak bertentangan dengan azas dan tudjuan negara dan programnja tidak bermaksud merombak azas dan tudjuan negara.

BTI menerima dan mempertahankan azas dan tudjuan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945, menerima dan mempertahankan Undang2 Dasar Negara Republik Indonesia jang memuat Pantjasila sebagai dasar negara dan bertudjuan membangun suatu masjarakat jang adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia, serta mendasarkan program kerdjanja atas Manifesto Politik Republik Indonesia jang telah ditetapkan mendjadi garis2 besar haluan Negara.

Dalam memperdjuangkan tudjuannja, BTI menggunakan djalan² damai dan demokratis. Tetapi kita harus menundjukkan kewaspadaan jang se-besar2nja terhadap kemungkinan penggunaan kekerasan oleh musuh2 kaum tani. Apapun sikap musuh2 kaum tani terhadap perdjuangan kaum tani, tugas BTI adalah memberikan pinpinan jang tepat dan membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi kaum tani memperdjuangkan program tuntutannja.

Perdjuangan menghapuskan sisa2 feodalisme dan perdjuangan untuk kemerdekaan nasional jang penuh adalah perdjuangan jang memakan waktu jang pandjang dan jang melalui djalan ber-liku².dan berat. Untuk sampai kepada tudjuan ini, kaum tani Indonesia ber-sama² dengan golongan Rakjat lainnja, harus mengorganisasi dirinja dan dengan ulet melatih diri agar mendjadi kuat. BTI sebagai organisasi kaum tani revolusioner bisa mendjadi kuat melalui perdjuangan se-hari2 jang nampaknja ketjil dan remeh dan jang berporoskan pada gerakan 6 baik", jaitu gerakan: turun sewa, turun bunga, naik upah, naik produksi, naik kebudajaan dan naik politik.

BTI bersandar pada kekuatan buruhtani dan tanimiskin, golongan kaum tani jang terbesar dan paling menderita penghisapan dan penindasan sisa2 feodalisme, bersatu teguh dengan tanisedang, golongan kaum tani jang termasuk kekuatan anti-feodalisme, dan dengan mentetralisasi tanikaja melakukan perdjuangan melawan penghisapan tuantanah. Oleh karena itu BTI mengutamakan kepentingan buruhtani dan tanimiskin serta mengorganisasi mereka bersama tanisedang, jang djuga didorong untuk mengorganisasi diri dalam koperasi² produksi ber dasarkan prinsip² koperasi Rakjat pekerdja.

Hendaklah mendjadi peladjaran bagi seluruh bangsa Indonesia dan terutama bagi seluruh kaum tani Indone sia, bahwa sebab pokok kegagalan Revolusi Rakjat 1945- 1948 adalah karena sebagian besar kaum tani terutama buruhtani, tanimiskin dan tanisedang belum diorganisasi dan dimobilisasi berdasarkan progarm untuk melikwidasi sisa2-feodalisme.

Karena Indonesia masih belum merdeka penuh dan masih setengah feodal karena tenaga penggerak revolusi Indonesia adalah klas buruh, kaum tani, klas burdjuis ketjil diluar kaum tani dan elemen2 demokratis lainnja jang dirugikan oleh imperialisme, maka revolusi Indonesia ditudjukan untuk melawan imperialisme, feodalisme, kaum komprador dan kaum kapitalis birokrat. Oleh karena itu semua kekuatan jang anti-imperialis dan antifeodal jaitu kaum buruh, kaum tani dan nelajan, kaum intelektuil, pengusaha ketjil dan pengusaha nasional, war ganegara keturunan asing, semua suku bangsa dan semua elemen anti-imperialis dan anti-feodal, mempersatkan diri didalam satu front persatuan nasional dengan mendjadikan persckutuan klas buruh dan kaum tani sebagai dasar kekuatannja.

Front persatuan nasional berkewadjiban memper djuangkan terlaksananja pembangunan desa, hak2 azasi manusia, hak2 demokrasi bagi Rakjat, pengikutsertaan kaum tani dalam perentjanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan, chususnja tertjapainja kemerdekaan nasional jang penuh dan masjarakat jang adil dan makmur.

Persatuan nasional kita pada pokoknja mempunjai tiga bentuknja 1. kerdjasama politik jang berwudjud Nasakom; 2. kerdjasama politik dalam organisasi Front Na: sional diantara partai² politik, organisasi² massa dan per seorangan, dan 3. persekutuan buruh dan tani jang merupakan basis persatuan nasional. Ketiga bentuk persatuan ini harus terus-menerus kita perkuat dengan titik berat memperkuat persekutuan buruh dan tani.

Kaum tani mempunjai kepentingan langsung terhadap adanja perdamaian dunia. Bagi Rakjat Indonesia gerakan perdamaian dunia tidak bisa dipisahkan dengan perdjuangan untuk melawan kolonialisme dan neo-kolonialisme. Kolonialisme dan neo-kolonialisme adalah musuh perdamaian dunia dan merupakan sumber2 peperangan² baru. Oleh karena itu hapusnja kolonialisme dan neo-kolonialisme berarti menghilangkan sumber² peperangan dan de ngan demikian mendjamin adanja perdamaian dunia. Dalam perdjuangan melawan kolonialisme dan neo-kolonialisme pentinglah artinja solidaritet Rakjat2 sedunia, terutama Rakjat2 Asia, Afrika dan Amerika Latin. Dalam rangka solidaritet ini BTI perlu mengadakan dan mempererat hubungan2 nternasional dengan Rakjat2 seluruh dunia jang sedang berdjuang untuk mempertahankan perdamaian dunia dan mengachiri kolonialisme dan neokolonialisme untuk se-lama2nja.

Sedjarah perdjuangan kaum tani Indonesia mempunjai tradisi jang gemilang sebagaimana dibuktikan oleh keberanian, keuletan dan keperwiraan kaum tani dalam peperangan patriotik Diponegoro, Perang Padri, Perang Lombok, Pemberontakan tahun 1926, Pemberontakan melawan Djepang, di Indramaju dan Singaparna, Revolusi Agustus 1945-1948, dsb.

Sedjarah jang perwira ini memperkuat kejakinan kita, bahwa perdjuangan kaum tani dan Rakjat Indonesia umumnja walaupun mengalami banjak kesulitan dan korban, achirnja pasti akan sampai. kepada tudjuannja.

Untuk mewudjudkan tudjuan kaum tani dan Rakjat Indonesia seperti tersebut diatas, maka didirikanlah Barisan Tani Indonesia (BTI) pada tanggal 25 Nopember 1945. Kaum Tani Indonesia telah mendapat kekuatan jang luarbiasa dengan terdjadinja peleburan Barisan Tani Indonesia (BTI) dengan Rukun Tani Indonesia (RTI) dalam Kongres fusi BTI-RTI pada tanggal17 sampai 19 September 1953.

Kemudian disusul dengan peleburan organisasi2 tani lainnja, jaitu: SAKTI, GARAP (Gabungan Rakjat Petani), GERAK (Gerakan Rakjat), GOTI (Gabungan Organisasi Tani Indonesia), PKTI (Persatuan Kaum Tani Indonesia), PERTI (Persatuan Rakjat Tani Indonesia), Barisan Tani Murba, dsb.

BTI mempersatukan buruhtani, tanimiskin dan tanisedang jang merupakan bagian terbanjak daripada kaum tani Indonesia, dengan tidak mem-beda2kan aliran politik, agama, sukubangsa, lelaki atau perempuan. BTI djuga memberikan perhatian untuk mengorganisasi kaum nelajan pada tingkat permulaannja jang merupakan sebagian daripada kekuatan revolusi, karena djumlahnja jang banjak dan mengalami penghisapan sisa2 fcodal jang berat. BTI mengorganisasi kaum nelajanmiskin dan nelajangsedang kedalam koperasi² nelajan, sedang kaum buruhnelajan diorganisasi dalam serikatburuh2 nelajan.

BTI disusun atas dasar centralisme-demokratis, jang berarti sentralisme diatas dasar demokrasi dan demokrasi dengan pimpinan jang terpusat. Sentralisme-demckratis menghendaki bahwa setiap organisasi BTI mentaati sepenuhnja prinsip pimpinan kolektif jang dipadukan dengan pertanggungandjawab perseorangan, dan setiap anggota dan organisasi BTI wadjib tunduk kepada peng awasan dari atas dan dari bawah.

Dalam mengorganisasi kaum tani BTI harus memiliki kader² jang mewakili kepentingan buruhtani dan tanimiskin jang mempunjai sifat 3 baik, jaitu bekerdja baik, beladjar baik dan moral baik serta menggunakan langgamkerdja jang berdasarkan garis massa.

BTI dilahirkan oleh Revolusi Rakjat (tahun 1945- 1948). BTI adalah ahliwaris jang sedjati dari tradisi perwira kaum tani Indonesia. BTI berseru kepada seluruh kaum tani Indonesia untuk bersatu, menggalang kekuatannja guna berdjuang menghapuskan sisa2 feodalisme dan dengan demikian memperkuat front persatuan nasional anti-imperialisme.

Kaum tani Indonesia, ber-sama² kaum buruh dan golongan2 Rakjat lainnja dengan perwira berdjuang untuk perbaikan nasib, demokrasi, kemerdekaan nasional jang penuh dan masjarakat jang adil dan makmur.

ANGGARAN RUMAHTANGGA BARISAN TANI INDONESIA

BAB I

NAMA, SIFAT TEMPAT KEDUDUKAN

Fasal 1.

Organisasi ini bernama: Barisan Tani Indonesia, dengan singkatan BTI. BTI didirikan pada tanggal 25 Nopember 1945 Djogjakarta dan bersifat non-partai.

Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan ditempat kedudukan Dewan Pimpinan Pusat Harian.

BABII

LAGU, PANDJI, DAN LAMBANG

Pasal 2.

a. Lagu Indonesia Raya adalah Lagu Kebangsaan kita, sedangkan Lagu BTI masih akan ditetapkan kemudian.

b. Sang Merah-putih adalah Bendera Nasional kita, sedangkan pandji BTI ialah dasar Merah dengan Lambang BTI di-tengah² dengan ukuran 2 berbanding3.

c. Lambang BTI adalah Tjangkul dengan Sang Merahputih diatasnja, dilingkari gambar kapas disebelah kiri dan padi disebelah kanan serta berbentuk bulat.

BAB III

KEANGGOTAAN

Fasal 3.

Jang dapat diterima mendjadi anggota jalah kaum tani warganegara R.I. jang menjetudjui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) dan Program

BTI, dengan tidak mem-beda2kan kelamin, agama, kepertjajaan, sukubangsa dan aliran politik.

Fasal 4.

Hak² anggota jalah:

a. mengadjukan usul2, keterangan2 dan kritik2 untuk

kemadjuan organisasi kepada segenap Badan² Pimpinan dari bawah sampai keatas;

b. memilih dan dipilih;

c. diutamakan dalam mendapat hasil kegiatan organisasi dan mendapat berbagai pendidikan organisasi.

Fasal 5.

Kewadjiban anggota jalah mengikuti kegiatan² organisasi antara lain:

a. mentaati Konstitusi serta melaksanakan Prograni Tuntutan dan putusan² organisasi;

b. membajar uang pangkal dan iuran, mengikuti rapat², kursus2 dan pertemuan², serta membatja dan meluaskan penerbitan2 organisasi.

Fasal 6.

Tindakan disiplin dikenakan kepada semua anggota, dengan tidak mem-beda²kan kedudukan dalam organisasi, jang melakukan tindakan2 jang melanggar ketentuan² organisasi serta merugikan kaum tani dan Rakjat pada umumnja.

Tindakan disiplin ini berupa peringatan, pemetjatan sementara atau pemetjatan, jang diusulkan oleh tingkat organisasi jang bersangkutan untuk disahkan oleh ting kat organisasi diatasnja.

Fasal 7.

Penghargaan diberikan kepada anggota jang telah mendjalankan tugas organisasi dengan se-baik2nja bagi kemadjuan dan kepentingan perdjuangan tani.

Keanggotaan berhenti karena:

a. meninggal dunia.

b. permintaan sendiri.

c. dipetjat.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Fasal 9.

Dasar² susunan organisasi adalah sebagai berikut:

a. Semua Badan Pimpinan dari semua tingkat organisasi dipilih setjara.demokratis.

b. Semua Badan Pimpinan dalam waktu2 jang tertentu memberi laporan dan pertanggungandjawab kepada tingkat organisasi jang memilihnja.

C. Semua Badan Pimpinan dalam waktu² tertentu memberi laporan dan pertanggungandjawab kepada Badan² Pimpinan atasan dan sebaliknja.

d. Setiap anggota tunduk kepada djumlah jang terbanjak dan organisasi bawahan tunduk kepada organisasi atasan.

c. Semua Badan Pimpinan harus senantiasa memperhatikan pendapat organisasi bawahan dan massa anggota, memperladjari pengalaman²nja dan memberikan bantuan dalam memetjahkan persoalannja tepat pada waktunja.

f. Semua Badan Pimpinan bekerdja atas prinsip memadukan pimpinan kolektif dengan tanggungdjawab perseorangan, semua soal jang penting diputuskan setjara kolektif dan bersama dengan itu masing2 orang diberi kemungkinan untuk melakukan peranannja jang penuh dalam batas jang semestinja.

Fasal 10.

Semua Badan Pimpinan dipilih setjara tertulis dan rahasia atau setjara terbuka dari daftar tjalon², dengan djaminan bahwa para pemilih berhak mengkritik dan mengganti setiap tjalon dalam daftar.

Untuk tiap2 pemilihan Badan Pimpinan, Kongres Nasional atau Konferensi2 Dearah membentuk Komisi Pe milihan jang bertugas mengusulkan tjara² pemilihan dan daftar tjalon berdasarkan tjalon2 jang diadjukan.

Fasal 11.

Semua Badan Pimpinan atau orang2 jang bertanggung djawab dalam organisasi baru boleh memberi keterangan atau pernjataan kepada umum jang merupakan sikap organisasi mengenai masalah² kaum tani dan politik jang bersifat chusus daerah, nasional dan internasional setelah ada ketentuan² dan putusan2 dari tingkat organisasi jang bersangkutan.

Fasal 12.

a. Untuk melantjarkan pekerdjaan organisasi tiap2 ting~ kat Badan Pimpinan dapat mengadakan rapat2 ker dja dengan semua Badan Pimpinan bawahnja, aktivis2, dll., tjeramah², seminar2, konferensi2 regional jang bisa dikundjungi oleh ahli2 diluar BTI jang diperlukan, serta membentuk komisi2 untuk menjelesaikan sesuatu masalah.

b. Untuk kepentingan organisasi tiap tingkat Badan Pimpinan, sesuai dengan kekuasaan masing2, dapat mengadakan dan menarik kembali perwakilan organisasi dalam badan2 lain.

Fasal 13.

Organisasi BTI disusun sebagai berikut:

a. Dewan Pimpinan Ranting (DPR) berkedudukan didesa, kelurahan atau didaerah jang dianggap setingkat dengan itu, dimana kaum tani langsung tertjatat sebagai anggota.

b. Dewan Pimpinan Anak-Tjabang (DPAT) berkedudukan diketjamatan atau daerah jang dianggap setingkat dengan itu jang memimpin Ranting2 dalam • daerahnja.

c. Dewan Pimpinan Tjabang (DPT) berkedudukan di Daswati II atau daerah jang dianggap setingkat dengan itu, jang memimpin DPAT2 dalam daerahnja.

d. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berkedudukan di Daswati I atau daerah jang oleh DPP dianggap perlu didjadikan satu wilajah DPD, jang memimpn DPT2 dalam daerahnja.

e. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) merupakan pimpinan BTI pada tingkatan nasional.

Pelaksanaan pembentukan dan susunan badan² pimpinan tersebut masing2 disesuaikan dengan kebutuhan, atas usul badan pimpinan jang bersangkutan dan disahkan oleh badan pimpinan atasannja.

BAB V

KONGRES NASIONAL

Fasal 14.

Kongres Nasional adalah kekuasaan tertinggi dari organisasi BTI, diadakan 5 tahun sekali, diselenggarakan oleh DPP dan dikundjungi oleh utusan2 jang dipilih dalam Konferensi Daerah.

Kongres Nasional dapat dipertjepat atau ditunda atas permintaan lebih dari separo djumlah DPD2 atau putus an DPP.

Fasal 15.

Kongres Násional adalah sah, djika dikundjungi oleh utusan lebih dari 2/3 djumlah Dewan Pimpinan Daerah, jang mewakili sedikitnja separo djumlah anggota. Tiap putusan adalah sah djika disetudjui oleh lebih dari separo djumlah suara jang hadir.

Fasal 16.

Kewadjiban dan kekuasaan Kongres Nasional adalah sbb. :

a. mendiskusikan laporan² jang diberikan oleh Pleno DPP;

b. menjusun AD-ART dan Program Tuntutan;

c. menetapkan djumlah dan memilih anggota2 Pleno DPP.

Fasal 17.

Hak suara dalam Kongres Nasional diatur sbb. :

Tiap2 Daerah jang beranggota:

Djumlah utusan dan penindjau dalam Kongres Nasi nal ditentukan oleh DPP.

BABVI

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

Fasal 18.

Sidang Pleno DPP adalah kekuasaan tertinggi dalan waktu diantara 2 kongres Nasional, diadakan setiap 1 tahun sekali dan dianggap sah djika dikundjungi oleh lebih dari separo djumlah anggota; tiap² putusan adalah sah djika disetudjui oleh lebih dari separo djumlab suara jang hadir. Sidang Pleno DPP dipimpin oleh Dewan Ketua jang terdiri dari Ketua Umum dan wakil2 Ketua Umum, serta Ketua2 Dewan Ketua bersidang menghadapi sidang2 Pleno DPP. Sidang Pleno DPP dapat dipertjepat atau ditunda atas permintaan lebih separo djumlah anggota atau atas putusan Dewan Harian Dewan Pimpinan Pusat.

Fasal 19.

Hak dan kewadjiban Sidang Pleno DPP adalah:

a. mendiskúsikan dan mensahkan laporan jang diberikan oleh Dewan Harian DPP;

b. menetapkan ketentuan2 umum dan program kerdja disemua bidang perdjuangan tani;

c. mengangkat anggota2 DPP Pleno baru untuk mengisi lowongan2;

d. mensahkan laporan Komisi Verifikasi Pusat;

e. memilih Dewan Harian Dewan Pimpinan Pusat (De wan Harian), Dewan Ketua, Sekretaris DPP, Ketua Umum dan Wakil²nja, Sekretaris Umum dengan Wakil²nja dan Sekretaris2 DPP sert: Komisi Verifikasi Pusat.

Fasal 20.

Dewan Harian melaksanakan fungsi dan kekuasaan DPP selama masa antara 2 sidang DPP Pleno.

Dewan Harian terdiri dari Ketua Umum dengan beberapa Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Wakil² Sekretaris Umum.

Fasal 21.

Sekretariat DPP melakukan pekerdjaan harian DPP, dibawah Pimpinan Dewan Harian. Sekretariat DPP ter diri dari Sekretaris Umum, Wakil2 Sekretaris Umum dan para Sekretaris. Untuk mengadakan pembagian peker djaan se-hari2. Dewan Harian membentuk Bagian2 dan Biro2 jang diperlukan jang dipimpin oleh anggota Sekretariat.

Bagian dari Biro2 ini bekerdja dibawah pimpinan Sekretariat DPP.

Fasal 22.

Ketua Umum dan Wakil² Ketua Umum adalah Ke tua dan Wakil2 Ketua DPP Pleno. Ketua Umum dan Wakil2 Ketua Umum anggota Dewan Harian adalah Ketua dan Wakil2 Ketua Dewan Ketua.

Fasal 23.

Komisi Verifikasi Pusat (KVP), Komisi Verifikasi Daerah (KVD) dan Komisi Verifikasi Tjabang (KVT) berkewadjiban : mengontrol administrasi, pembukuan dan penggunaan keuangan organisasi, inventaris organisasi dan usaha2 produktif organisasi, sesuai dengan ting katan badan pimpinan organisasi masing2

BAB VII

DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)

Fasal 24.

DPD memimpin kegiatan2 kaum tani disatu Daswati I atau daerah² lain jang oleh DPP dianggap perlu didjadikan wilajah DPD.

Fasal 25.

Konferensi Daerah adalah kekuasaan tertinggi dalam wilajah DPD, diadakan 3 tahun sekali, diselenggarakan oleh DPD dan dikundjungi oleh utusan² Dewan Pimpinan Tjabang (DPT) dalam daerahnja.

Konferensi adalah sah, djika dikundjungi oleh utusan² lebih dari separo djumlah DPT jang masing2 mendapat hak 1 suara; tiap2 putusan adalah sah, djika disetudjui oleh lebih dari separo djumlah suara jang hadir.

Konferensi Daerah bisa dipertjepat atau ditunda atas permintaan lebih dari separo djumlah DPT jang bersangkutan atau atas putusan DPD.

Fasal 26.

Hak dan kewadjiban Konferensi Daerah adalah:

a. mendiskusikan dan mensahkan laporan Pleno DPD;

b. membitjarakan pelaksanaan putusan2 Kongres Nasional;

c. memilih utusan2 untuk Kongres Nasional.

d. menetapkan djumlah dan memilih anggota2 Pleno DPD.

Fasal 27.

Selama masa antara 2 Konferensi Daerah, Pleno DPD memimpin seluruh pekerdjaan BTI dalam daerahnja.

Sidang Pleno DPD diadakan 6 bulan sekali dan sah djika dikundjungi oleh lebih dari separo djumlah ang~ gotanja. Sidang Pleno DPD bisa dipertjepat atau ditunda atas permintaan lebih dari separo djumlah anggota, atas putusan Dewan Harian DPD atau atas penetapan DPP.

Pleno DPD dalam sidangnja berkewadjiban mensahkan laporan Dewan Harian DPD dan KVD, menetapkan program kerdja melaksanakan putusan2 Konferensi Daerah, mengisi lowongan²2 anggota Pleno DPD, memilih Dewan Harian DPD, Ketua DPD dengan wakil²nja dan Sekretaris DPD dengan Wakil²nja serta memilih KVD Anggota Dewan Ketua bisa mengikuti sidang2 Pleno maupun Dewan Harian DPD.

Fasal 28.

Dewan Harian DPD melaksanakan fungsi2 dan kekuasaan Pleno DPD selama masa dua Sidang Pleno DPD dan memimpin pekerdjaan se-hari2 dari DPD. Dewan Harian DPD terdiri dari Ketua, Wakil2 Ketua, Sekretaris dan Wakil2 Sekretaris.

Sesuai dengan keperluan dan kemampuan masing², DPD membentuk Sekretariat DPD. Sekretariat DPD terdiri dari Sekretaris dan Wakil2 Sekretaris. Bagian dan Biro² diadakan sesuai dengan keperluan Daerah.

Hak dan kewadjiban Dewan Harian DPD adalah:

a. membentuk Bagian² menurut keperluan dan kemampuán;

b. mendjalankan keputusan² Badan Pimpinan atasannja;

c. menentukan sikap terhadap semua masaalah jang dihadapi didaerahnja;

d. memimpin kegiatan DPT2 didaerahnja dan menjempurnakan djalannja organisasi;

c. mengadakan rapat regional dengan DPT2, diskusi dengan aktivis2 didaerahnja dan memberikan petundjuk² kerdja.

BAB VIII

DEWAN PIMPINAN TJABANG (DPT)

Fasal 29.

DPT adalah pimpinan organisasi. di Daswati II atau daerah jang dianggap setingkat dengan itu oleh DPD.

Tjabang adalah sah djika memimpin sedikitnja 3 Anak- Tjabang, jang masing 2 memimpin 3 Ranting. Pembentukan dan pensahan DPT jang karena keadaan perhubungan dan keadaan chusus lainnja tidak memenuhi ketentuan tersebut diatur oleh DPD jang bersangkutan.

Fasal 30.

Konferensi Tjabang adalah kekuasaan tertinggi dalam wilajah DPT, diadakan setiap tahun sekali, diselenggarakan oleh DPT dan dikundjungi oleh utusan² Anak-Tjabang.

Konferensi adalah sah djika dikundjungi oleh utusan² lebih dari separo djumlah Anak-Tjabang; putusan adalah sah djika disetudjui oleh lebih dari separo djumlah suara jang hadir. Tiap Anak-Tjabang mendapat hak suara menurut djumlah Ranting masing2.

Konferensi Tjabang bisa dipertjepat atau ditunda atas permintaan lebih dari separo djumlah Anak-Tjabang atau atas putusan DPT.

Fasal 31.

Hak dan kewadjiban Konferensi Tjabang adalah:

a. mendiskusikan dan mensahkan laporan DPT dan KVT.

b. mendiskusikan pelaksanaan putusan Badan² Pimpinan atasannja sesuai dengan keadaan chusus didaerahnja.

c. menetapkan djumlah dan memilih anggota2 DPT, terdiri dari Ketua dan Wakil²nja, Sekretaris dan Wakilnja serta anggota2 DPT lainnja menurut keperluan dan kemampuan organisasi serta KVT.

Fasal 32.

Hak dan kewadjiban DPT adalah:

a. membentuk Bagian2 menurut keperluan.

b. mendjalankan putusan² Konferensi Tjabang dan badan² pimpinan atasannja.

c. memetjahkan persoalan2 dan memimpin aksi2 kaum tani didaerahnja.

d. mengadakan sidang2 periodik 1 bulan sekali dan menjampaikan laporan periodik kepada Badan2 Pimpinan atasannja.

c. mengadakan rapat2 regional dengan Anak-Tjabang, diskusi2 dengan aktivis2 didaerahnja dan memberikan petundjuk2 kerdja.

BABIX

DEWAN PIMPINAN ANAK TJABANG (DPAT)

Fasal 33.

DPAT memimpin kegiatan dan perdjuangan tani didaerah ketjamatan atau jang dianggap setingkat dengan itu oleh DPT. Anak Tjabang sah djika memimpin sedikitnja 3 Ranting.

Fasal 34.

Konferensi Anak-Tjabang adalah kekuasaan tertinggi dalam wilajah DPAT, diadakan setiap 6 bulan sekali, diselenggarakan oleh DPAT dan dikundjungi oleh utusan² Dewan Pimpinan Ranting (DPR).

Konferensi adalah sah djika dikundjungi oleh utusan² lebih dari separo djumlah Ranting; putusan2 Konferensi Anak-Tjabang adalah sah djika disetudjui oleh lebih dari separo djumlah suara jang hadir. Tiap Ranting mempunjai hak satu suara.

Fasal 35.

Hak dan kewadjiban Konferensi Anak-Tjabang adalah:

a. mendiskusikan dan mensahkan laporan DPAT;

b. membitjarakan pelaksanaan putusan2 Konferensi Tjabang dan Badan² Pimpinan atasannja sesuai dengan keadaan daerahnja;

C. menetapkan djumlah dan memilih anggota2 DPAT, terdiri dari Ketua dengan Wakil²nja. Seorang Sekretaris serta anggota² DPAT lainnja menurut keperluan dan kemampuan.

Fasal 36.

DPAT adalah kekuasaan tertinggi diantara 2 Konferensi Anak-Tjabang. DPAT mempunjai hak dan kewadjiban: Melaksanakan putusan2 Konferensi DPAT dan Badan² Pimpinan atasannja, memimpin dan memberi petundjuk2 kepada Ranting dalam kegiatannja memperdjuangkan kepentingan kaum tani, memberikan laporan² periodik kepada Badan Pimpinan atasannja, mengadakan diskusi2 dengan aktivis2 Ranting.

BAB X

DEWAN PIMPINAN RANTING (DPR)

Fasal 37.

Ranting adalah basis organisasi BTI dan dibentuk didaerah Kelurahan atau jang dianggap setingkat dengan itu. Ranting adalah sah, djika beranggota sedikitnja 15 orang Di Kelurahan jang besar dan djika beranggota 500 orang atau lebih bisa dibentuk Ranting Besar jang memimpin beberapa Ranting dalam daerahnja. Pembentukan dan pensahan Ranting jang karena keadaan perhubungan dan keadaan chusus lainnja tidak memenuhi sjarat2 tersebut diputuskan oleh DPAT atas usul DPAT jang bersangkutan.

Ditiap dukuh, kampung, dusun, djorong atau kesatuan tempat tinggal lainnja serta tempat kerdja kaum tani dibentuk Kelompok dan Regu² Saling Bantu musiman atau tetap (sepandjang tahun).

Fasal 38.

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam wilajah DPR, diadakan3 bulan sekali, diselenggarakan oleh DPR dan dikundjungi oleh segenap anggota. Rapat anggota adalah sah djika dikundjungi oleh lcbih dari separo djumlah anggota. Putusan2 Rapat anggota səh djika disetudjui oleh lebih dari separo djumlah anggota jang hadir. Tiap anggota mendapat hak satu suara. Rapat anggota bisa diadakan setjara langsung atau setjara bcr tingkat sesuai dengan keadaan dan masalah² jang perlu dibitjarakan. Rapat anggota bisa dipertjepat atas permintan lebih dari separo anggota atau putusan DPR.

Fasal 39.

Hak dan kewadjiban Rapat Anggota adalah:

a. mendiskusikan dan mensahkan laporan Dewan Pimpinan Ranting;

b. mendiskusikan pelaksanaan putusan² Kongres Nasio nal dan Badan² Pimpinan lainnja;

menetapkan djumlah dan memilih Dewan Pimpinan C. Ranting terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota DPR lainnja menurut keperluan dan kemampuannja.

Fasal 40.

DPR merupakan kekuasaan tertinggi diantara 2 Rapat Anggota. DPR mempunjai hak dan kewadjiban; melaksanakan putusan² Rapat Anggota dan badan² pimpinan atasannja, memberi petundjuk2 kepada kelompok² dan regu saling bantu tentang kegiatannja se-hari² dilapangan gerakan 6 baik" dan lain² kegiatan organisasi, menggalang persatuan dikalangan kaum tani dan mengadakan diskusi² dengan ketua² kelompok dan ketua² regu saling bantu untuk memberikan petundjuk* seperlunja.

BA B XI.

KEUANGAN ORGANISASI

Fasal 41.

BTI dibiajai oleh uang pangkal dan uang iuran ang gota, oleh usaha² produktif dan oleh sokongan² jang tidak mengikat.

Pembajaran uang iuran bisa dilakukan setjara bulanan atau musiman jang besarnja ditetapkan Rp. 1,— sebulan.

Seorang jang mau masuk mendjadi anggota BTI berkewadjiban membajar uang pangkal sebanjak Rp. 2,50.

Fasal 42.

Pendapatan uang pangkal, iuran dan pendapatan² lainnja dibagi menurut ketentuan sbb.: untuk DPR 25%, untuk DPAT 25%, untuk DPT 30%, untuk DPD 10% dan DPP 10%.

BAB XII

LAIN-LAIN

Fasal 43.

a. tafsiran dan pendjelasan atas isi AD-ART BTI serta petundjuk2 pelaksanaannja diberikan oleh Dewan Harian DPP;

b. ketentuan² baru mengenai Anggaran Rumahtangga jang perlu diadakan untuk menampung perkembangan² baru ditetapkan oleh Pleno DPP.

Fasal 44.

Dalam keadaan luarbiasa. DPP berhak mengadakan ketentuan² chusus mengenai bentuk2 organisasi dan tjara kerdja jang sesuai dengan keadaan luar biasa tersebut.

LAPORAN TENTANG PERBAIKAN PROGRAM

(Disampaikan oleh Samsir pada tanggal 24 Djuli 1962)

Kongres jang mulia!

Para peserta Kongres jang tertjinta!

Kongres kita sekarang ini sebagaimana dinjatakan dalam Laporan Umum berlangsung dalam keadaan jang baik. Keadaan dimana perdjuangan Rakjat Indonesia melawan imperialisme terutama untuk pembebasan Irian Barat sedang memuntjak, dimana massa Rakjat sedang giat²nja melaksanakan Gerakan 1001 untuk meringankan kesulitan bahan makanan, dan terutama buat kita keadaan sekarang ini baik sebab pasangnja gerakan kaum tani jang ditandai oleh semakin meluasnja aksi² kaum tani dibawah pandji2 BTI untuk menjelamatkan tanaman dan tanah garapan, untuk pelaksanaan jang sungguh² dari UUPA dan UUPBH dan aksi2 lainnja melawan penghisapan tuantanah.

Dalam masa antara Kongres Nasional ke-V di Sala tahun 1957 hingga kini BTI telah semakin dewasa dan senantiasa ditempa oleh pengalaman jang kaja dan berharga tetapi djuga berat. Pukulan² kepada gerakan kaum tani dibawah pandji2 BTI ber-tubi2 terdjadi dari jang tidak langsung sampai jang langsung, dari jang halus sampai jang kasar. Tetapí semuanja itu njatanja tidak dapat membendung pasangnja perdjuangan kaum tani dibawah pandji2 BTI, kemarin tidak, sekarang tidak, djuga tidak dimasa jang akan datang. Bertambah meluasnja keanggotaan dan organisasi, bertambahnja pengalaman dan kemampuan aktivis² dan kader2 BTI memimpin aksi² kaum tani, itulah djawaban kaum tani terhadap pukulan2 musuh² Rakjat, sekalipun tidak dikehendaki oleh mereka.

Kepada Kongres sekarang ini telah disampaikan Laporan Umum jang berdjudul UNTUK DÉMOKRA- SI, TANAH, PRODUKSI, DAN IRIAN BARAT", kemudian Laporan Tentang Perbaikan Konstitusi, dan sekarang Laporan Perubahan Program Tuntutan. Kese muanja itu adalah sesuai dan memenuhi Konstitusi pasal 16 ajat a dan b.

Program Tuntutan Kongres ke-V adalah tepat; ini dibuktikan dari kenjataan bahwa dengan semakin baiknja pelaksanaannja selama masa antara Kongres ke-V dan sekarang ini, kita telah berhasil membangkitkan, mengorganisasi dan memobilisasi semakin banjak massa kaum tani. Oleh karena itu kepada Kongres sekarang ini tidak diadjukan Program tuntutan jang baru tetapi hanja beberapa perubahan dan sistimatik jang diperlukan. Seper ti halnja djuga dengan beberapa perubahan mengenai program umum jang telah disampaikan kepada Kongres sekarang ini untuk menjesuaikannja dengan perkembang an2 keadaan politik selama ini, maka djuga terhadap programtuntutan, didorong oleh perkembangan aksi2 kaum tani, keadaan sosial ekonomi dan perkembangan politik, diperlukan adanja perubahan².

Bersendjatakan program tuntutan Kongres ke-V kita telah dapat dengan berhasil meluaskan aksi2 sosial-ekonomi kaum tani dan bersamaan dengan itu meningkatkan kesadaran politiknja. Musim patjeklik aksi melawan tuantanah telah dapat diatasi dan aksi2 melawan tuantanah meluas dan terus berkembang.

Beladjar dari pengalaman pelaksanaan sembojan Aksi Ketjil Hasil" jang ditugaskan oles Kongres Nasional ke- V, maka oleh Pleno DPP ke-II telah disimpulkan untuk mengutamakan kepentingan buruhtani dan tanimiskin serta bersatu dengan tanisedang. Ini berarti kita π.embangkitkan, mengorganisasi dan memobilisasi bagian ter~ besar dari penduduk desa dan massa kaum tani jang paling konsekwen melawan sisa2 feodalisme dan jang paling dirugikan oleh sisa2 feodalisme. Djuga telah disimpulkan untuk memperkuat persatuan tani anti-feodal serta benarnja prinsip ,kaum tani bebaskan diri". Memang, hanja dengan melaksanakan garis bersandar pada buruhtani dan tanimiskin, bersatu teguh dengan tanisedang, menetralisasi tanikaja dan memukul tuantanah setingkat demi setingkat dan setjara mem-beda2kan", dapat digalang front persatuan tani anti-feodal jang luas dan kuat jang mendjadi basis untuk menggalang front persatuan nasional. Dewasa ini telah bisa dilahirkan dan dididik semakin banjak kader BTI jang berasal dari kaum tani itu sendiri.

Dimasa jang lalu ada dua ketjenderungan jang telah diperingatkan oleh Kongres Nasional ke-V, tetapi jang sekarang ini pada pokoknja telah dapat diatasi, jaitu pertama, melulu mempropagandakan dan mau memperdjuangkan Program Umum dengan mengabaikan program tuntutan dan, kedua, melulu mempropagandankan dan mau memperdjuangkan Program Tuntutan dengan mengabaikan Program Umum. Dengan hanja mempropagandakan Program Umum sadja, kita tidak dapat memobilisasi kaum tani untuk aksi2 memperdjuangkan kepentingannja se-hari² Program Umum harus terus-menerus dipropagandakan kepada kaum tani supaja kaum tani mengerti apa tudjuan perdjuangan kaum tani, tetapi untuk membangkitkan aksi² dan mempersatukan kaum tani harus diperdjuangkan pelaksanaan Program Tuntutan. Memperdjuangkan pelaksanaan Program Tuntutan berarti meretas djalan untuk mentjapai Pelaksanaan Program Umum.

Kongres jang mulia!

Para peserta jang tertjinta!

Diperlukan perubahan² atas Program Tuntutan Kongres ke-V bukan berarti karena ia tidak tepat, atau ada jang salah. Djustru karena program tuntutan Kongres ke-V adalah tepat dan sesuai dengan kepentingan dan tuntutan kaum tani, maka ada bagian2 daripadanja jang sudah berhasil dilaksanakan sehingga mendjadi lewat waktu dan ada jang perlu dibikin lebih tepat. Dari sedjumlah pengalaman² jang kita peroleh dalam memperdjuangkan pelaksanaan program tuntutan, diperlukan beberapa penjesuaian, perubahan2 dan penjusunan sistimatik jang lebih tepat untuk membikin Program Tuntutan kita mendjadi sendjata jang semakin ampuh guna meretas djalan kepelaksanaan Program Umum.

Dalam Program Tuntutan kita ada tuntutan supaja adanja Undang2 Agraria nasional jang demokratis dan sesuai dengan tuntutan kaum tani, dan pada tahun 1960 telah lahir UUPA sekalipun belum sepenuhnja sesuai dengan tuntutan kaum tani, tetapi membatasi monopoli tanah tuantanah dan memungkinkan kaum tani memperoleh tanah garapan dengan membeli. Dengan demikian tuntutan mengenai adanja UU Agraria jang nasional mendjadi lewat waktu dan perlu diubah disesuaikan dengan keadaan sekarang. Demikian djuga tuntutan² mengenai penghapusan Swapradja, djangan diperpandjangnja hak2 Erfpacht, Konsesi modal asing, sebab sudah ditetapkan batas waktunja oleh UUPA. Oleh karena itu tuntutan kita sekarang adalah supaja dilaksanakannja dengan sungguh2 UUPÅ dan PP 224 dan peraturan² lainnja tentang penjelenggaraan dan pelaksanaan UUPA/ Landreform.

Dalam Program Tuntutan Kongres ke-V kita menuntut diwadjibkannja tuantanah menurunkan sewatanah, tuntutan ini djuga mendjadi lewat waktu dengan lahirnja UUPBH jang menetapkan se-kurang2nja separo dari hasil panen untuk penggarap sesudah dikurangi lima matjam beaja jaitu beaja ternak, bibit, rabuk, tanam dan panen. Disamping itu UUPBH djuga menetapkan adanja perdjandjian antara penggarap dan pemilik tanah selama tiga tahun, ini artinja penggarap tidak boleh lagi ditjabut garapannja setjara se-wenang2. Oleh karena itu tuntutan2 dalam program tuntutan jang lama perlu disesuaikan dengan keadaan ini supaja mendjadi lebih tepat. Tuntutan kita sekarang ialah dilaksanakannja dengan sungguh2 Undang2 Perdjandjian Bagi Hasil.

Dalam Program Tuntutan Kongres ke-V kita menuntut dihapuskannja tanah2 partikelir. Dengan lahirnja Undang2 No. 1 tahun 1958 jang menghapuskan tanah partikelir, maka tuntutan ini djuga mendjadi lewat waktu dan perlu disempurnakan.

Itulah beberapa tjontoh mengenai Program Tuntutan Kongres Nasional ke-V jang telah mendjadi lewat waktu dan perlu diubah. Tetapi ini tidaklah berarti bahwa tuntutan² jang lama itu telah terlaksana sepenuhnja. Lahirnja Undang2 dan Peraturan2 jang sesuai dengan Program Tuntutan kita itu, sebenarnja adalah pembuktian njata tentang benarnja tuntutan² kita dan ke-sungguh²an serta kegigihan kita memperdjuangkan pelaksanaannja. Kitalah jang sedjak sebelum lahirnja UUPA terus-menerus mengkampanjekan dan menuntut adanja Undang2 Agraria jang nasional dan demokratis jang sesuai dengan kepentingan kaum tani, dengan mengalami dan meng atasi matjam² kesulitan. Lahirnja Undang2 tentang Perdjandjian Bagi Hasil didahului oleh aksiz kaum tani jang sengit dibawah pandji2 BTI dan memakan korban dalam melawan pemerasan tuantanah dengan sistim maro, mertelu, dsb.nja. Kenjataan ini menundjukkan bahwa lahirnja Undang2 'dan Peraturan2 jang sesuai dengan tuntutan kaum tani merupakan kemenangan² jang kita petik satu-persatu melalui aksi2 kaum tani. Akan tetapi perubahan keadaan dari sebelum adanja Undang2 dan Per aturan² dengan keadaan sesudah lahirnja Undang2 dan peraturan²-hanjalah mungkin diwudjudkan melalui aksi? kaum tani setjara gigih untuk melaksanakannja. Oleh karena itu maka sesudah adanja Undang2 dan peraturan2 itu tugas kita ialah menuntut dan memperdjuangkan pelaksanaannja jang sungguh2.

Didalam Program Tuntutan Kongres ke-V kita tertjantum: Tindas dan basmi gerombolan DI-TII dan gerombolan teror lainnja. Pembasmian gerombolan DI-TII sampai pada gerombolan kontra-revolusi PRRI-Permesta telah dilakukan dimana kaum tani telah memberikan bantuan jang besar serta penting artinja. Ini membuktikan tepatnja program tuntutan kita. Bukan tjuma DI- TII dan gerombolan kontra-revolusi PRRI-Permesta jang dibasmi, tetapi djuga sampai pada partai2 reaksioner penjokong gerombolan kontra-revolusi jaitu Masjumi dan PSI telah bubar dan dibubarkan dengan resmi. Tetapi sekalipun begitu, kita tidak lisa melalaikan kewaspadaan nasional, sekalipun gerombolan² bandit dan kontra-revolusi bersendjata2 telah dipatahkan, selama masih ada anasir2 reaksioner dan kakitangan imperialis, kita senantiasa mesti mempertinggi kewaspadaan nasional. Bahkan PJM Presiden telah memerintahkan untuk membasmi anasir² kontra-revolusi. Maka perumusan program tuntutan tersebut diatas perlu dibikin lebih tepat. Begitu pula Program Tuntutan Kongres ke-V jang berbunji: Berikan hak kepada kaum tani untuk dengan latihan dan pimpinan Angkatan Perang mengangkat sendjata membela diri terhadap gerombolan DI-TII atau· gerombolan lainnja", sekarang ini dalam suasana pelaksanaan TRIKORA dimana ber-bondong2 dan dalam djumlah ratusan ribu kaum tani siap mendaftarkan diri sebagai sukarelawan untuk pembebasan Irian Barat, maka perumusan tersebut perlu dibikin lebih tepat. Kita menghendaki djuga dibukanja tempat² latihan (T.C.) untuk melatih sukarelawan jang telah mendaftarkan diri dalam rangka pelaksanaan TRIKORA.

Dalam Program Tuntutan Kongres ke-V kita menuitut supaja lintahdarat mendaftarkan diri pada pemerintah dan supaja dihapuskannja sistim pantjen, pologoro dan rodi, telah pula mendjadi ketetapan MPRS jang melarang adanja woeker dan rodi. Oleh sebab itu rumusan tuntutan tersebut perlu dibikin lebih tepat. Sekarang ini berdasarkan putusan MPRS kita menuntut dilarangnja woeker dan rodi. Begitulah djuga program tuntutan mengenai biaja pembangunan supaja tidak memberatkan Rakjat dan supaja diadakan persiapan² jang baik dalam melaksanakan Transmigrasi, telah pula mendjadi putusan MPRS.

Demikianlah beberapa tjontoh dari Program Tuntutan Kongres ke-V jang perlu dibikin lebih tepat dan masih harus diperdjuangkan pelaksanaannja sekalipun benar dan adilnja tuntutan kita itu sudah diakui dan mendjadi putusan2 dari MPRS lembaga tertinggi Negara RI.

Program Tuntutan Kongres Nasional ke-V jang menuntut supaja diberikan kebebasan pada Rakjat se-luas² nja dan dibatalkannja semua Undang2 jang membatasi kebebasan gerakan Rakjat jang patriotik dan tuntutan supaja kepada pedjabat² pemerintah jang mensabot pelaksanaan Undang2 dan Peraturan2 Pemerintah jang menguntungkan Rakjat, sepenuhnja masih berlaku. Djuga tuntutan² supaja kepada kaum tani dan nelajan diberikan bantuan bibit, rabuk, bimbingan tehnis dan kredit dengan tjara jang mudah, bunga jang ringan dan djangka waktu jang tjukup pandjang sepenuhnja masih tetap berlaku.

Demikianlah beberapa tjontoh dari Program Tuntutan Kongres Nasional ke-V, tjontoh2 dari jang sudah mendjadi lewat waktu dan perlu diubah, jang perlu dibikin lebih tepat dan jang sepenuhnja masih berlaku.

Kongres jang mulia!

Para peserta Kongres jang tertjinta!

Dari pengalaman² memperdjuangkan pelaksanaan Program Tuntutan dimasa jang lalu ada beberapa persoalan jang perlu mendapat perhatian kita.

Pertama, tentang peranan gerakan kaum tani dan aksi² jang bersifat parlementer atau mengatas. Dengan tidak mengetjilkan arti penting dari aksi2 jang bersifat parlementer jang berupa delegasi2 kepada DPRGR, DPRDR dan kepada Instansi² untuk mengadjukan dan memperdjuangkan tuntutan2 kaum tani, maka pekerdjaan membangkitkan, mengorganisàsi dan memobilisasi massa kaum tani serta mempertinggi semangat dan kesadaran kaum tani hendaknja mendjadi pekerdjaan gerakan jang terutama supaja kaum tani mengerti sebab² dari penderitaan mengetahui musuh pokoknja, mengenal saudara kandungnja dalam perdjuangan untuk mengachiri sisa feodalisme jaitu kaum Buruh serta menjadari pentingnja organisasi. Banjak pengalaman telah membuktikan bahwa tanpa dukungan dan gerakan massa jang luas sekalipun tuntutan adil, tahu batas dan masuk akal, djarang berhasil. Demikian djuga sebaliknja gerakan dan aksi² jang tidak diimbangi oleh aksi² parlementer mengalami banjak rintangan dan gerakan massa jang luas sekalipun tuntutan adil, tahu batas dan masuk akal, djarang berhasil. Demikian djuga sebaliknja gerakan dan aksi² jang tidak diimbangi oleh aksi² parlementer mengalami banjak rintangan dan bisa mengakibatkan banjak kerugian. Oleh sebab itu perlu sekali diperhatikan pengkombinasian kedua bentuk tersebut untuk menjelamatkan dan kemudian memenangkan tuntutan² kaum tani.

Kedua, tentang pentingnja wakil2 kaum tani duduk dalam Lembaga2, Dewan Perwakilan2, Front Nasional dan Dewan2 Perusahaan. Duduknja wakil2 kaum tani dalam lembaga2 dan badan² tersebut berarti diwakilinja kaum tani dan kepentingan²nja, dan bersamaan dengan itu berarti ikutsertanja kaum tani mempersoalkan dan memetjahkan persoalan² penting jang bukan tjuma menjangkut kaum tani. Turutsertanja wakil2 kaum tani dalam Panitia2 Landreform baik dipusat maupun di-daerah² sampai ke-desa² mempunjai arti jang penting untuk memperdjuangkan dan melantjarkan pelaksanaan UUPA dan mentjegah serta menelandjangi kebusukan dan ketjurangan tuantanah jang mau menipu Negara dan kaum tani. Oleh sebab itu persoalan duduknja wakil kaum tani dalam Lembaga2, Badan Perwakilan, Front Nasional, Dewan² Perusahaan, Panitia2 Landreform dan Panitia2 pertimbangan UUPBH dan badan2 lainnja haruslah mendapat perhatian jang tjukup dan diperdjuangkan dengan sungguh2 dan gigih.

Ketiga, tentang pelaksanaan Undang2 jang menguntungkan kaum tani dan prinsip kaum tani bebaskan diri. Kenjataan telah membuktikan bahwa pelaksanaan Undang2 atau Peraturan2 Pemerintah jang madju banjak sekali mengalami kematjetan, dan bahkan banjak djuga kader² dan aktivis2 BTI jang didjebloskan kedalam tahanan bukan karena melanggar Undang2 atau Peraturan Pemerintah, tetapi karena bekerdja untuk terlaksananja Undang2 tersebut. Hal ini sepenuhnja membenarkan prinsip ,kaum tani membebaskan diri sendiri". Oleh karena itu kepada kaum tani perlu ditanamkan pengertian dan kesadaran tentang prinsip ,,kaum tani sendiri membebaskan dirinja", dan bahwa Undang2 dan Peraturan² jang madju tidak bisa mendjadi kenjataan tanpa diper djuangkan oleh Rakjat sendiri.

Keempat, tentang program Tuntutan jang Nasional sebagai pedoman merumuskan tuntutan setjara regional. Program tuntutan dari Kongres sudah tentu bersifat nasional jang mentjerminkan dan sesuai dengan kepenting an kaum tani. Ia haruslah mendjadi pedoman dalam merumuskan tuntutan² didaerah dan tuntutan2 kongkrit di-daerah² sudah tentu ber-lain²an satu sama lainnja, hal ini disebabkan oleh keadaan jang objektif jaitu ber-beda?- nja keadaan penghidupan, kesadaran berorganisasi serta kesadaran politik didaerah jang satu dengan daerah lain. Dengan memperhatikan hal2 ini, maka akan dapatlah dirumuskan setjara tepat apa2 jang harus dan tjotjok mendjadi titikberat dalam memperdjuangkan pelaksanaan Program Tuntutan di-daerah². Djadi dengan demikian bisa diatasi 2 ketjenderungan jaitu : menganggap perdjuangan didaerah tidak ada sangkutpautnja dengan pengubahan situasi tingkat nasional, dan menganggap semua perdjuangan daerah hanja bisa dipetjahkan pada tingkat nasional.

Kelima, tentang bekerdja dengan Plan. Sedjak Kongres Nasional ke-V di Sala kita telah melaksanakan bekerdja dengan Plan III Tahun jang pertama dan sekarang tengah merampungkan Plan III Tahun jang kedua. Bekerdja dengan plan mempunjai arti jang sangat penting baik untuk mengembangkan lebih landjut gerakan maupun dalam kehidupan organisasi. Dengan adanja plan kita bekerdja dengan rentjana, kontrol jang sehat dapat dilakukan dan diadakan penjimpulan² pengalaman jang sangat penting artinja untuk senantiasa mempertinggi teori tentang gerakan tani serta dajadjuang BTI. Sekarang ini dimana organisasi kita semakin dewasa dan semakin besar dan tugas²nja djuga semakin banjak seginja, maka masalah Plan mendjadi masalah jang menentukan dan tidak boleh tidak harus kita laksanakan dalam tiap pekerdjaan.

Dalam melaksanakan bekerdja dengan plan soal jang perlu kita perhatikan dan atasi jalah djangan sampai pekerdjaan merumus dan memperintji plan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga sehingga setjara langsung atau tidak langsung mengganggupekerdjaan pelaksanaannja. Bekerdja dengan plan djustru harus lebih melantjarkan pekerdjaan dan mempertinggi dajadjuang.

Keenam, tentang arti dan peranan slogan atau sembojan dalam perdjuangan mentjapai pelaksanaan program. Dalam menetapkan dan menggunakan slogan atau sembojan, kita sudah mempunjai pengalaman². Kongres Nasional ke-V telah menetapkan sembojan meluaskan aksi ketjil hasil" sembojan ini telah memainkan peranan jang penting dalam meluaskan aksiz kaum tani untuk mentjapai pelaksanaan sembojan Tanah untuk kaum tani". Kita telah menggunakan sembojan 6: 4 jang berhasil membangkitkan aksi2 kaum tani menuntut turunnja sewatanah jang telah mendorong láhirnja UUPBH, dan kemudian sembojan 6. baik jang berhasil membangkitkan dan lebih meluaskan aksi2 kaum tani. Dalam kehidupan organisasi kita djuga telah menggunakan sembojan2 seperti turun kebawah", tiga sama" dan dengan melaksanakan sembojan² ini kita berhasil mengenal lebih baik keadaan dan penghidupan se-hari2 kaum tani jang sangat penting artinja untuk dapat membangkitkan dan mengorganisasi kaum tani.

Dalam usaha memperbesar produksi kita telah menggunakan sembojan tanam padi dengan 5 prinsip" jang kemudian berkembang mendjadi 8 prinsip". Oleh Pleno DPP ke-III telah pula ditetapkan tiga sembojan jang kita namakan Tri Pandji BTI jaitu:

1. Penjelesaian Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja.

2. Meneruskan penggalangan front persatuan tani antifeodal.

3. Meneruskan pembangunan organisasi BTI.

Sembojan2 ini adalah sembojan2 djangka pandjang jang akan berlaku terus sampai tertjapainja pelaksanaan program BTI.

Disamping sembojan jang bersifat nasional itu, di-daerah2 djuga telah ada pengalaman2 menggunakan sembojan seperti sembojan TNT di Djawa Timur. Penggunaan sembojan2, baik sembojan² aksi maupun sembojan2 organisasi di-daerah2 perlu dikembangkan, sudah tentu dengan berpedoman kepada sembojan nasional.

Dalam perdjuangan, sembojan tidak bisa ditinggalkan. Ia adalah sjarat mutlak, karena sembojan atau slogan ialah perumusan singkat dan djelas tentang sesuatu tudjuan dan soal, jang diadjukan pada saat2 tertentu dalam keadaan tertentu.

Ketudjuh, tentang garis bersandar pada buruhtani dan tanimiskin, bersatu teguh dengan tanisedang, menetralisasi tanikaja dan memukul tuantanah setingkat demi setingkat dan setjara mem-beda2kan. Pelaksanaan garis ini adalah sjarat mutlak untuk menegakkan watak BTI sebagai organisasi massa tani revolusioner dan mendjadi sjarat mutlak pula untuk dapat berhasil menggalang front persatuan tani anti-feodal jang luas didesa. Dengan memegang teguh garis ini dilapangan organisasi djuga harus diambil langkah2 dan tindakan² untuk mendjadikan buruhtani dan tanimiskin sebagai sandaran BTI, dengan tidak mengabaikan kepentingan tanisedang. Arti penting dari penggalangan front persatuan tani anti-feodal dalam perdjuangan untuk kemerdekaan nasional jang penuh dalam perdjuangan melawan imperialisme dan sisa2 feodalisme, ialah karena front persatuan tani anti-feodal merupakan basis untuk dapat menggalang front persatuan nasional jang kokoh dan kuat. Oleh sebab itu pekerdjaan melaksanakan garis bersandar pada buruhtani :lan tanimiskin, bersatu teguh dengan tanisedang, menetralisasi tanikaja dan memukul tuantanah setingkat demi setingkat dan setjara mem-beda²kan, harus lebih sungguh² dilaksanakan.

Kongres jang mulia!

Para peserta jang tertjinta!

Berdasarkan penindjauan terhadap Program Tuntutan Kongres ke-V jang telah dikemukakan diatas, maka kepada Kongres sekarang ini diadjukan rentjana Program Tuntutan sebagai berikut :

PROGRAM TUNTUTAN.

Program Tuntutan atau Program Urgensi BTI adalah tuntutan kaum tani waktu sekarang dan bisa ber-ubah² sesuai dengan perubahan keadaan pada tingkat2 tertentu. Scdangkan Program Umum adalah Program djangka pandjang jang pada pokoknja tidak berubah sebelum hapusnja sisa2 feodalisme dan selama Indonesia masih belum merdeka penuh dan masih setengah feodal.

Dalam keadaan sekarang dimana kekuatan2 demokratis dan kegotongrojongan Nasakom semakin berkembang, dimana perdjuangan pembebasan Irian Barat dan pelaksanaan TRIKORA sedang memuntjak, pentingnja pe ranan kaum tani bukan sadja diakui oleh golongan2 jang luas, tetapi setjara resmi dinjatakan sebagai sokoguru revolusi dalam Manipol jang telah mendjadi Garis Besar Haluan Negara.

Tetapi kedudukan kaum tani belum lebih baik dari masa jang lalu. Kaum tani masih menderita kekurangan tanah garapan atau samasekali tidak mempunjai tanah garapan. Bagian terbesar kaum tani terutama buruhtani dan tanimiskin masih menderita, ditindas dan dihisapoleh tuantanah, lintahdarat, dan memikul ber-matjam² beban serta padjak jang berat. Ber-matjam² penghisapan feodal masih berlaku, pengusiran kaum tani dari tanah garapannja masih terdjadi dan hak2 demokrasi masih dibatasi, maka Program Tuntutan kaum tani adalah sbb.:

TENTANG TANAH GARAPAN

1. Laksanakan dengan sungguh2 UUPA/Landreform dan peraturan2 pelaksanaannja dengan mengikutsertakan kaum tani.

2. Hentikan pengusiran² kaum tani dari tanahgarapannja dan selesaikan sengketa2 ditanah perkebunan, ke hutanan dan tanah2 lainnja, dengan djalan musjawarah atas dasar. saling menguntungkan.

3. Sita tanah tuantanah jang memihak dan membantu gerombolan pemberontak dan tuantanah jang anti- Manipol dan jang menentang pelaksanaan Landreform, dan bagikan tanah mereka kepada kaum tani terutama tani tak bertanah dan tanimiskin.

4. Djamin dan berikan tanah jang tjukup dan baik, bantuan alat2 pertanian, rabuk, bimbingan teknis, kredit, dll. kepada transmigran serta adakan persiapan² jang baik dalam melaksanakan transmigrasi.

5. Sahkan tanah garapan kaum tani dibekas perkebunan² asing jang sudah lama dikerdjakan kaum tani mendjadi hak-milik mereka dan larang perampasan² tanah tersebut. Berikan dan bagikan dengan tjuma² tanah tjadangan perkebunan jang tidak dikerdjakan dan tanah2 perkebunan jang sudah habis kontraknja atau jang diterlantarkan, kepada kaum tani tak ber tanah dan tanimiskin.

6. Laksanakan dengan sungguh2 UU Penghapusan Tanah² Partikelir (UUNo. 1 tahun 1958) dan bagikan tanah2 sawahladang bekas tanah partikelir kepada kaum tani. Hapuskan dan bagikan tanah tuantanah ningrat kepada kaum tani dan laksanakan dengan sungguh² penghapusan swapradja dan bagikan tanah² bekas swapradja kepada kaum tani.

7. Tukarkan tanah2 kehutanan jang baik untuk pertanian dengan tanah2 kaum tani jang kurus dan keluar kan dari wilajah hutan tanah²2 jang digarap oleh kaum tani dan jang tidak membahajakan kepentingan² orologi dan hidrologi. Laksanakan prinsip menanami hutan2 dengan tanaman² jang memberikan hasil kepada kaum tani.

8. Adakan peraturan persewaan tanah untuk tanaman tebu, tembakau, rosela, dll. jang tidak merugikan kaum tani dan djamin hak kaum tani menentukan sewatanah tersebut.

UNTUK MERINGANKAN BEBAN

1. Laksanakan UU Tentang Perdjandjian Bagi Hasil dengan sungguh² dan ikutsertakan wakil2 kaum tani jang representatip dalam Dewan Pertimbangan Bagi Hasil. Perbaiki dan naikkan upah buruhtani dan tjabut UU No. 11 Prp. tahun 1959 dan hapuskan beban² padjak lainnja jang memberatkan kaum tani. Gunakan padjak hasilbumi jang sudah dipungut untuk kepentingan kaum tani.

2. Pikulkan biaja pembangunan kepada kapitalis² besar, tuantanah² dan hartawan² lainnja dan djangan diberatkan kepada kaum tani.

3. Tjegah kenaikan harga barang2 kebutuhan pokok se-hari2 dan ambil tindakan tegas terhadap mereka jang mendjalankan salahurus, penimbunan², spekulasi, manipulasi dan pengatjauan2 ekonomi lainnja.

4. Wadjibkan dengan sanksi lintahdarat mendaftarkan diri kepada Pemerintah dan menurunkan bunga uang pindjaman. Laksanakan penghapusan sistim pologoro, pantjen dan rodi jang sudah ditetapkan oleh MPRS, serta perbaiki nasib Pamongdesa.

5. Hapuskan setoran-paksa dan laksanakan Amanat dan Instruksi Presiden No. 11 tahun 1961 tentang pembelian padi. Adakan peraturan pembelian padi jang tidak merugikan kaúm tani, tjabut peraturan² dan larang tjara² pembelian hasilbumi jang merugikan kaum tani.

6. Turunkan sewatanah jang didjalankan oleh djawatan² pemerintah, batasi pemakaiannja menurut keperluan dan bagikan kelebihannja kepada kaum tani.

7. Berikan kredit jang mudah dengan bunga jang ringan dan djangka waktu pandjang kepada kaum tani dan nelajan untuk mengembangkan produksi.

8. Bajar hutang Pemerintah kepada kaum tani, baik berupa uang atau djasa (hutang dalam perang kemerdekaan melawan Belanda dan dalam menghantjurkan gerombolan2 kontra-revolusi). Berikan bantuan kepada keluarga kaum tani jang mendjadi korban gerombolan kontra-revolusi dan gerombolan teror lainnja.

9. Djamin hak mendirikan dan mengembangkan koperasi2 dikalangan kaum tani dan nelajan dan berikan bantuan² modal, fasilitet2 tanpa diskriminasi. Per luas dan perkuat berdirinja koperasi² tani dan badan² gotongrojong lainnja sesuai dengan keinginan dan kemampuan kaum tani.

10. Lindungi pembikinan gula Rakjat, tanaman² tembakau dan kopi Rakjat, berikan bantuan berupa kredit dan rabuk serta petundjuk2 teknis. Bantu usaha2 karet Rakjat dengan memberikan bahan² baku setjara mudah dan murah, dan kredit untuk mendirikan remiling2 serta djamin pasaran karet Rakjat dengan membagikan industri dalam negeri. Lindungi pegaraman Rakjat berikan bantuan kredit dan bimbingan teknis serta djamin pasarannja.

11. Tjegah praktek2 jang merugikan petani kelapa penghasil kopra, djamin harga jang lajak dan pembajaran penuh, tunai dan langsung kepada petani2 kelapa. Bantu kaum tani penanam tjengkeh dan bahan2 expor lainnja dengan memberikan bantuan modal, bimbingan teknis dan djamin pasaran serta harga jang lajak.

12. Bantu para nelajan dengan modal dan alat² penangkap ikan serta perbaiki upah buruh nelajan. Adakan UU Perdjandjian Bagi Hasil jang menguntungkan kaum nelajan. Bantu para nelajan dalam memperluas pasaran dan mendirikan usaha² pengawetan ikan.

13. Batalkan UU Penanaman Modal Asing, kuasai devisen minjak asing, awasi produksi dan kuasai distribusi hasil2 minjak untuk mendjamin kebutuhan Dalam negeri.

UNTUK MEMPERTINGGI PRODUKSI

1. Perbaiki pengairan dan dirikan bangunan2 pengairan baru serta adakan peraturan pengairan jang demokratis jang menguntungkan kaum tani. Tjegah bahaja bandjir dengan djalan mengadakan waduk2, tanggul², pengerukan sungai² dan perbaiki serta bangun saluran² air.

2. Luaskan tjara 8 Prinsip tanam padi dan eratkan kerdjasama pemerintah dan Rakjat serta para ahli; berikan penghargaan dan perlindungan pada penemuan² kaum tani dan para ahli jang berhasil mempertinggi produksi.

3. Pertinggi panenan padi dan kapas dan bahan makanan lainnja dengan mewadjibkan pengusaha² perkebunajn menanami sebagian dari arealnja dengan padi dan kapas dan bahan makanan lainnja.

4. Berikan bantuan bibit, rabuk, dan bimbingan teknis serta alat² pertanian lainnja pada kaum tani dengan tjara jang mudah dan harga jang murah.

5. Gunakan tanah2 kosong jang tidak mengganggu kepentingan orologi dan hidrologi untuk ditanami bahan makanan oleh kaum tani. Hidjaukan tanah² gundul untuk mentjegah bahaja bandjir dan tanah long sor.

6. Djalankan dengan sungguh² pemberantasan hama tanaman dan pejakit hewan dan tanaman, bantu kaum tani dengan obat²an modern dan berikan pimpinan untuk ini.

7. Madjukan perikanan, peternakan dan keradjinan tangan dan dorong berdirinja badan² gotongrojong sesuai dengan kepentingan dan kemampuan kaum tani. Luaskan Gerakan 1001.

8. Pertahankan dan kembangkan perusahaan² pertanian dan perkebunan negara dan tempatkan pimpinan jang patriotik, ahli, demokrat, djudjur dan ber-tjita sosialisme. Ambil tindakan tegas dan hukum pentjoleng² kekajaan Negara dan Rakjat.

TENTANG DISTRIBUSI

1. Adakan distribusi bahan2 kebutuhan pokok se-hari² sampai ke-desa². Ikutsertakan Rakjat dalam penjelenggaraan dan pengawasan untuk melantjarkan distribusi.

2. Ambil tindakan keras terhadap orang2 jang mensabot dan mengatjaukan kelantjaran distribusi.

3. Selenggarakan penukaran hasilbumi kaum tani dengan barang2 kebutuhan pokok se-hari2 setjara adil dan tidak merugikan kaum tani.

4. Atasi kesulitan pengangkutan dengan memperbanjak alat² pengangkutan untuk umum dan tjegah kenaikan tarif angkutan. Perbaiki dan pelihara djalan2 dan djembatan2 dan buka hubungan lalulintas jang menguntungkan Rakjat.

UNTUK MEMPERTINGGI TINGKAT KEBUDAJAAN KAUM TANI

1. Aktifkan dan berikan bantuan kepada gerakan PBH dikalangan kaum tani dan dikalangan penduduk desa lainnja.

2. Perbanjak sekolah², terutama sekolah2 Rakjat dan sekolah² vak (pertanian, perikanan, kehewanan, per tukangan, kursus² pemberantasan hama tanaman penjakit hewan dan tanaman, dsbnja). Adakan taman² batjaan sampai ke-desa².

3. Adakan klinik pengobatan, tempat² pemeriksaan wanita hamil dan rumah² bersalin sampai ke-desa2. 'er giat pemberantasan penjakit jang banjak terdapat dikalangan penduduk seperti malaria, trachom, penjakit kulit, tjatjing, tbc, dll.

4. Pelihara dan kembangkan kebudajaan daerah dan dirikan Balai2 Kebudajaan Rakjat sampai ke-desa². Kembangkan kesenian dan olahraga dikalangan kaum tani terutama dikalangan pemuda tani.

UNTUK HAK DEMOKRASIDAN MENINGKATKAN KE- SADARAN KAUM TANI

1. Ambil tindakan, petjat dan djatuhi hukuman jang setimpal terhadap pedjabat2 pemerintah jang mensabot pelaksanaan Undang2 dan Peraturan2 Pemerintah jang menguntungkan Rakjat.

2. Berikan kebebasan demokratis se-luas²nja kepada Rakjat dan Organisasi² Rakjat pendukung Manipol.

3. Hapuskan semua UU dan Peraturan2 kolonial seperti IGO, IGOB, dll. dan demokrasikan pemerintahan desa dengan djalan mengadakan pemilihan kepala2 dan pamong desa setjara pesiodik dan bentuk otonomi daerah tingkat III.

4. Adakan tepat pada waktunja pemilihan umum ang demokratis, bebas, langsung dan rahasia. Djamin hak sama antara lelaki dan wanita untuk memangku semua djabatan umum dan hak atas upah jang sama untuk pekerdjaan jang sama.

5. Tempatkan pada djabatan2 pemerintal orang2 jang bersedia mengabdikan dirinja untuk kepentingan Republik dan Rakjat Indonesia. Ambil tindakan terhadap pedjabat atau petugas2 jang memperlakukan kaum tani setjara se-wenang2.

6. Laksanakan Trikora dan buka tempat² latihan (TC2) untuk sukarelawan jang telah menlaftarkan diri untuk pembebasan Irian Barat.

7. Ikutsertakan wakil2 kaum tani dan crganisasi2 tani jang representatif dalam Dewan² Perusahaan, I.embaga2, dsb.nja.

8. Pertinggi kewaspadaan nasional dan beri hak kepada kaum tani untuk mengangkat sendjata guna membasmi kaum kontrarevolusi.

UNTUK PERDAMAIAN DUNIA

1. Lawan remiliterisasi Djepang jang membahajakan keamanan Indonesia dan perdamaian di Asia dan Pasifik.

2. Desak Amerika dan Inggeris supaja ber-sama2 dengan Uni Sovjet menghentikan samasekali pertjobaan², penimbunan dan pembuatan serta pengusahaan sendjata² A dan H dan tuntut supaja SEATO dan semua pakta militer dibubarkan. Adakan daerah bebas atom di Asia dan Pasifik.

3. Djalankan dengan sungguh² politik luarnegeri jang bebas dan aktif atas dasar anti-kolonialisme dan neokolonialisme, dan pertahankan perdamaian dunia. Laksanakan putusan2 Konferensi Bandung dan lawan tiap2 usaha jang mau menarik Indonesia kedalam blok perang agresif.

4. Luaskan hubungan internasional untuk mengembang kan solidaritet internasional, untuk perdjuangan melawan imperialisme dan neo-kolonialisme, untuk mengembangkan hubungan2 kebudajaan dan ckonomi atas dasar saling menguntungkan dan tidak mentjampuri urusan dalam negeri masing².

Ssi

I. Pengantar Hal. 3 II. LAPORAN TENTANG PERBAIKAN KONSTITUSI 5 (Disampaikan oleh Hartojo Wakil Ketua Umum DPP BTI) 1. Keadaan jang mendorong perlunja Konstitusi diperbaiki 5 7 2. Program umum (Anggaran Dasar) 3. Fasal2 Peraturan Dasar (Anggaran Rumah Tangga) 20 III. ANGGARAN DASAR BTI 25 IV. ANGGARAN RUMAHTANGGA BA- 3. RISAN TANI INDONESIA V. LAPORAN TENTANG PERBAIKAN PROGRAM 46 VI. PROGRAM TUNTUTAN 56 1. Tentang tanah garapan 56 57 2. Untuk meringankan beban. 3. Untuk mempertinggi produksi 59 4. Tentang distribusi 60 5. Untuk mempertinggi tingkat kebudajaan kaum tani 60 6. Untuk hakª demokrasi dan meningkatkan kesedaran kaum tani .. 61 7. Untuk perdamaian dunia 62