Baca PDF (OCR): "Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati": Pembunuhan dan Impunitas di Papua

PEMBUNUHAN DAN IMPUNITAS DI PAPUA

Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 7 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia dimana hak asasi manusia menjadi hak semua orang.

Visi kami agar semua orang dapat memenuhi segala haknya seperti yang diabadikan dalam Universal Declaration of Human Rights dan berbagai standar hak asasi manusia lainnya.

Kami bekerja secara independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi maupun agama, serta dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat.

© Amnesty International Indonesia 2018

Kecuali dinyatakan lain, konten dalam dokumen ini dilisensikan dibawah lisensi Creative Commons (atribusi, nonkomersial, tanpa adaptasi, internasional 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

Untuk informasi lebih lanjut sila kunjungi laman perizinan kami di: www.amnesty.org

Untuk materi yang diatribusikan pada pemilik hak cipta selain Amnesty International, lisensi Creative Commons tidak lagi berlaku.

Pertama kali diterbitkan tahun 2018 oleh Amnesty International Indonesia HDI Hive Menteng 3rd Floor, Probolinggo 18 Jakarta Pusat 10350

Indeks: ASA 21/8198/2018 Bahasa asli: Bahasa Inggris Dicetak oleh Amnesty International Indonesia

amnesty.org – amnestyindonesia.org

Ilustrasi sampul: Seorang perempuan Papua meratapi korban penembakan di Paniai © Amnesty International Indonesia/Bagus Septa Pratama

"SUDAH, KASI TINGGAL DIA MATI": PEMBUNUHAN DAN IMPUNITAS DI PAPUA

DAFTAR ISI

1. RINGKASAN EKSEKUTIF 9 2. LATAR BELAKANG 9 3. KEWAJIBAN INDONESIA DI BAWAH HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN HUKUM DALAM NEGERI 23 4. PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM YANG TAK TERKAIT AKTIVITAS POLITIK 30 5. PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM TERKAIT AKTIVITAS POLITIK 30 6. AKUNTABILITAS UNTUK PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM DI PAPUA 30 7. REKOMENDASI 30 LAMPIRAN

GLOSARIUM

Pemandangan dari Kepulauan Raja Ampat yang lingkungannya amat terjaga di Papua. Dengan sekitar 1500 pulau tak jauh dari Sorong, Raja Ampat adalah salah satu rangkaian pulau terindah di Asia Tenggara. © Tempo

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada 8 Desember 2014 pagi hari, ratusan warga Papua berkumpul di dekat markas militer dan polisi setempat, di kota Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, untuk melakukan protes. Demonstrasi itu merupakan respon warga atas dugaan pemukulan 11 anak Papua oleh personil militer sehari sebelumnya. Ketika para pengunjuk rasa mulai melemparkan batu dan kayu ke sekitar gedunggedung tersebut, pasukan keamanan mulai menembaki kerumunan pengunjuk rasa menggunakan peluru tajam, menewaskan empat orang. Setidaknya 11 orang lainnya terluka oleh tembakan ataupun bayonet. Para saksi mengatakan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahwa mereka bahkan melihat petugas polisi menembak seorang demonstran dari jarak dekat setelah dia jatuh ke tanah.

Beberapa minggu kemudian, pada perayaan Natal nasional di Papua, Presiden Joko “Jokowi” Widodo – yang baru saja dilantik — berkomitmen untuk segera mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Peristiwa penembakan Paniai ini menjadi sebuah tes bagi komitmen pemerintahan Jokowi untuk mengakhiri kekebalan hukum (impunitas) yang sudah bercokol melindungi para pelanggar hak asasi manusia (HAM), terutama pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan di Papua dan seluruh Indonesia. Peristiwa ini membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi, sama seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, telah gagal dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di Papua.

Kasus-kasus seperti peristiwa penembakan di Paniai bukan merupakan hal yang asing di Papua. Selama dua dekade sejak Reformasi 1998 di Indonesia, Amnesty International kerap menerima laporan dugaan pembunuhan di luar hukum (unlawful killing) oleh pasukan keamanan di Provinsi Papua dan Papua Barat, meski kecenderungan kasus serupa menurun di seluruh Indonesia. Pembunuhan ini terjadi terutama dalam konteks penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan terhadap aksi protes massa, selama operasi penegakan hukum atau karena motif personal pasukan keamanan. Amnesty International mencatat ada 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua antara Januari 2010 sampai Februari 2018, dengan memakan 95 korban jiwa. Dalam 34 kasus, para tersangka pelaku berasal dari kepolisian, dalam 23 kasus pelaku berasal dari militer, dan dalam 11 kasus kedua aparat keamanan itu diduga terlibat bersama-sama. Selain itu, satu kasus tambahan juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), lembaga di bawah pemerintah daerah yang ditugaskan untuk menegakan peraturan daerah. Sebagian besar korban, 85 dari mereka, merupakan warga etnis Papua.

Telah banyak organisasi di Indonesia maupun dunia internasional yang sejak lama menyuarakan keprihatinan terhadap pembunuhan di luar hukum dan pelanggaran HAM serius lainnya oleh aparat keamanan di Papua.1 Subjek ini juga seringkali menjadi topik diskusi dalam peninjauan kondisi HAM Indonesia yang dilakukan oleh badan-badan HAM PBB.2

Tidak ada definisi yang gamblang menjelaskan pembunuhan di luar hukum (unlawful killings), atau "eksekusi ekstra-yudisial, ringkas-cepat, atau sewenang-wenang (extrajudicial, summary or arbitrary executions)" dalam hukum Internasional. Amnesty International mendefinisikan tindakan tersebut sebagai pembunuhan di luar hukum yang disengaja berdasarkan perintah, atau melalui keterlibatan pemerintah. Deskripsi tersebut sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh ahli hukum internasional. Eksekusi ekstra yudisial, ringkas-cepat, atau sewenang-wenang (extrajudicial, summary or arbitrary executions) juga termasuk pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan kelompok non-negara serta individu yang tidak berhasil diinvestigasi dan dituntut oleh otoritas negara.

Semua pembunuhan di luar hukum merupakan pelanggaran hak untuk hidup, hak asasi manusia paling utama yang dilindungi oleh hukum internasional dan konstitusi Indonesia. Indonesia telah meratifikasi banyak hukum HAM internasional yang melindungi hak untuk hidup, terutama di antaranya Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR).

Papua saat ini merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang memiliki gerakan pro-kemerdekaan lewat upaya damai maupun bersenjata. Sejak berakhirnya pemerintahan Soeharto pada 1998, para aktivis politik di Papua terus meningkatkan tuntutan mereka untuk merdeka melalui cara-cara damai.4 Pemerintah pusat enggan menghormati kebebasan berekspresi para aktivis tersebut, dengan alasan bahwa keberhasilan tujuan mereka akan mendorong gerakan-gerakan "separatis" lainnya di Indonesia.5 Sementara itu, berbagai kelompok pro-kemerdekaan bersenjata telah melakukan serangan-serangan sporadis6 , terutama yang menyasar aparat militer dan polisi. Kelompok prokemerdekaan bersenjata ini juga jelas terlibat dalam pelanggaran HAM (human rights abuses), termasuk pembunuhan di luar hukum, penculikan, dan penyanderaan.

Amnesty International tidak memiliki posisi terhadap status politik provinsi-provinsi di Indonesia, termasuk apabila ada seruan untuk kemerdekaan diri.

Di bawah kepemimpinan Presiden satu ke Presiden yang lain, Pemerintah Indonesia berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Papua dan mengakhiri pelanggaran HAM di wilayah tersebut. Namun, mereka tetap mempertahankan sikap tak berkompromi terhadap gerakan-gerakan prokemerdekaan, baik yang dilakukan secara damai maupun dengan bersenjata. Lebih lanjut, pemerintah memberikan akses terbatas kepada organisasi pemantau HAM internasional yang ingin mengunjungi Papua, serta menunjukkan toleransi yang kecil terhadap kebebasan berekspresi.

Pertama, mayoritas kasus terjadi dalam konteks pertistiwa yang tidak berkaitan dengan seruan kemerdekaan atau referendum di Papua dengan total 41 kasus. Jenis pembunuhan di luar hukum ini sering terjadi saat aparat keamanan menggunakan kekuatan berlebih untuk menangani demonstrasi damai, insiden kerusuhan, dan upaya untuk menangkap tersangka kriminal, atau sebagai bentuk kesalahan personal oknum aparat keamanan.

Kategori yang kedua, berjumlah 28 kasus, adalah pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan yang berkaitan dengan aktivitas politik, termasuk dalam isu tuntutan kemerdekaan atau referendum untuk Papua. Tipe pembunuhan di luar hukum ini terjadi saat aparat keamanan menghadapi demonstrasi damai yang politis, terutama upacara pengibaran bendera atau perkumpulan keagamaan pada peringatan tertentu.

Investigasi terhadap laporan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua jarang terjadi. Tidak ada mekanisme yang independen, efektif, dan imparsial untuk menangani keluhan publik tentang pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan, termasuk tindak pidana yang merupakan pelanggaran HAM. Fenomena ini telah meninggalkan banyak korban yang tidak mendapat keadilan dan pemulihan hak (reparasi).

Dari 69 insiden yang didokumentasikan dalam laporan ini, tidak satu kasus pun yang diproses lewat suatu investigasi kriminal oleh institusi independen dari lembaga yang anggotanya diduga melakukan pembunuhan. Termasuk di dalamnya, ada 25 kasus yang tidak ada investigasi sama sekali, bahkan tidak ada investigasi internal. Sementara itu dalam 26 kasus lain, polisi maupun militer mengaku telah melakukan penyelidikan internal tetapi tidak mengumumkan hasilnya ke publik. Hanya ada enam kasus di mana para pelakunya bertanggung jawab secara hukum atas peristiwa pembunuhan di luar hukum.

Kepada Amnesty International, sebagian besar keluarga korban pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua mengatakan bahwa mereka masih menginginkan para pelaku dibawa ke pengadilan melalui persidangan yang adil dan terbuka untuk publik.

Amnesty International percaya bahwa ada hubungan langsung dan kausal antara impunitas dan terus terjadinya pelanggaran HAM. Setiap kegagalan dalam menyelidiki ataupun membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan, memperkuat keyakinan bahwa para pelaku memang berdiri di atas hukum.

Amnesty International mengakui rumitnya situasi yang dihadapi pasukan keamanan saat menjalankan tugasnya di Papua, apalagi saat mereka diserang tentu mempunyai hak untuk mempertahankan dirinya. Namun meski dalam situasi seperti itu, mereka tetap harus menghormati hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan setiap orang, termasuk mereka yang diduga melakukan tindak kriminal. Menembak tanpa adanya peringatan dan menembak secara membabibuta tanpa membedakan siapa yang dianggap ancaman serius pada diri aparat atau orang lain, merupakan pelanggaran hukum HAM internasional serta peraturan nasional.Tindakan tersebut juga dapat berkontribusi pada eskalasi lingkaran kekerasan dan kekejaman dengan konsekuensi lebih banyak nyawa akan hilang atau dalam ancaman - termasuk nyawa aparat sendiri.

Laporan ini hanya berfokus pada pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh pasukan keamanan di Papua karena mandat organisasi Amnesty International adalah untuk mengekspos pelanggaran HAM (human rights violations). Namun, kami mengakui bahwa memang ada, pelanggaran HAM (human rights abuses) dan insiden kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara di Papua, serta mengakui bahwa merupakan tugas dan wewenang pemerintah Indonesia untuk melindungi warganya, termasuk polisi dan aparat lainnya.7 Meskipun demikian, aksi penindakan tersebut harus dilakukan sesuai standar dan hukum HAM Internasional. Amnesty International menyerukan kepada pemerintah untuk tetap menerapkan standar dan hukum internasional serta mencegah terjadinya pelanggaran HAM apapun konteks politiknya, baik itu di Papua, di seluruh Indonesia ataupun secara global.

METODOLOGI

Laporan ini didasarkan pada hasil kerja Amnesty International yang mendokumentasikan dugaan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia yang lebih luas di wilayah tersebut. Laporan ini adalah sebagian dari program kerja yang lebih luas untuk memantau upaya pemerintah Indonesia dalam memerangi impunitas bagi pasukan keamanan yang melakukan pelanggaran selama dua dekade terakhir.

Tim Riset Amnesty International telah mengunjungi Abepura, Jayapura, Wamena, Nabire, dan Timika, semuanya di Provinsi Papua, serta Sorong di Provinsi Papua Barat pada Agustus 2016. Pada Februari 2017, tim peneliti juga mewawancarai pejabat pemerintahan di Jakarta. Selama misi lapangan, tim Amnesty International telah mewawancarai keluarga korban, saksi, pengacara, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) HAM, aktivis politik, organisasi berbasis gereja, anggota kantor perwakilan Papua Komnas HAM, dan jurnalis. Tim Amnesty International juga bertemu dengan aktivis HAM, akademisi, tim peneliti utama di Papua untuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Komnas HAM, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan pejabat pemerintah.

Laporan ini juga menggunakan jurnal akademik, putusan pengadilan, laporan LSM, dan pemantauan berita, termasuk berbagai data digital yang berharga dari media cetak di Papua.8

Minimnya investigasi yang bersifat segera, independen, dan efektif serta tidak adanya keterbukaan hasil penyelidikan internal menimbulkan kesulitan saat mencari kejelasan mengenai fakta kejadian. Kegagalan aparat untuk menginvestigasi kasus-kasus tersebut juga menimbulkan hambatan dalam mencari detil peristiwa. Karenanya susah membuktikan klaim aparat bahwa mereka membela diri saat terjadinya insiden atau untuk mengidentifikasi adanya perintah atasan saat kejadian. Selain itu, kurangnya transparansi juga mempersulit upaya mencari tahu kasus-kasus pembunuhan yang dianggap melanggar kebijakan resmi, melenceng dari perintah atasan, serta kasus yang sedang diusut atau sudah diberikan sanksi. Namun, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam 69 kasus ini, dan gambaran keseluruhan mengenai kekebalan hukum dan toleransi terhadap kekuatan yang tidak

"SUDAH, KASI TINGGAL DIA MATI": PEMBUNUHAN DAN IMPUNITAS DI PAPUA 10

"SUDAH, KASI TINGGAL DIA MATI": PEMBUNUHAN DAN IMPUNITAS DI PAPUA 11 perlu dan berlebihan, menunjukkan bahwa banyak dari kasus-kasus pembunuhan di luar hukum ini perlu diselidiki secara menyeluruh dan independen, serta mereka yang bertanggungjawab dibawa ke muka hukum.

Amnesty International mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penelitian ini, khususnya masyarakat sipil lokal di Papua yang memberikan dukungan dan keahlian mereka yang luar biasa. Organisasi kami juga menyampaikan penghargaan sedalam-dalamnya kepada semua korban dan perwakilan mereka, yang dengan berani membagikan cerita mereka, dengan murah hati membuka rumah mereka, dan mempercayakan Amnesty International untuk menyampaikan keprihatinan mereka. Ketika para korban, saksi dan aktivis HAM telah menyetujui, maka nama asli mereka akan disebutkan. Jika tidak, nama mereka tidak disebut demi keamanan dan kerahasiaan.

REKOMENDASI-REKOMENDASI UTAMA

Rekomendasi-rekomendasi Amnesty International kepada pihak berwenang di Indonesia meliputi:

• Mengakui adanya pelanggaran HAM yang serius, termasuk kejahatan berdasarkan hukum internasional, dalam bentuk pembunuhan di luar hukum di Provinsi Papua dan Papua Barat.

• Melakukan tinjauan menyeluruh terhadap taktik lapangan dari polisi, militer ataupun aparat penegak hukum lainnya dalam penggunaan kekuatan dan senjata api pada saat penangkapan dan memastikan taktik-taktik tersebut memenuhi standar-standar internasional, khususnya Kode Etik PBB untuk Petugas Penegak Hukum (the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials) dan Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum (the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials).

• Memastikan investigasi yang segera, menyeluruh, dan efektif oleh badan yang independen dan imparsial untuk semua tuduhan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan, dengan temuan yang dipublikasikan secara tepat waktu. Investigasi dan tuntutan hukum tersebut tidak boleh hanya terbatas pada pelaku di lapangan tapi juga perlu menilik pada keterlibatan atasan dalam memberi perintah.

• Memastikan jika ada cukup bukti yang ditemukan, mereka yang bertanggung jawab perlu diajukan ke pengadilan pidana yang memenuhi standar internasional tanpa perlu menerapkan hukuman mati.

• Memastikan para korban dan keluarga mereka mendapat pemulihan hak (reparasi) secara komprehensif dan efektif sesuai dengan standar internasional.

• Membentuk mekanisme pengaduan polisi secara independen atau merevisi mandat dari organisasi-organisasi yang sudah ada, seperti Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) atau Komnas HAM, agar mampu menangani keluhan atas kesalahan atau kelalaian polisi, termasuk pelanggaran pidana yang termasuk dalam pelanggaran HAM dari masyarakat secara independen, efektif, dan imparsial. Terutama, dugaan pelanggaran pidana yang termasuk dalam pelanggaran HAM harusnya diproses melalui sistem hukum pidana, bukan hanya diusut secara internal dan dianggap sekedar pelanggaran disipliner. Meskipun sidang disipliner bisa dilakukan bersamaan dengan proses penuntutan pidana, mekanisme internal tersebut tidak boleh menggantikan proses pidana. Lembaga yang dimaksud harus secara operasional independen dari pemerintah, pengaruh politik, dan dari kepolisian, dan memiliki tim investigasi independen sendiri untuk menangani keluhan masyarakat.

• Merevisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, sehingga personil militer yang dicurigai melakukan pelanggaran yang termasuk dalam pelanggaran HAM sesuai dengan hukum internasional dapat diadili di pengadilan umum.

Tempat pemakaman empat pelajar yang terbunuh dalam kejadian penembakan di Lapangan Karel Gobay, Paniai, Provinsi Papua. Tradisi di Paniai mewajibkan para korban dikuburkan di tempat mereka kehilangan nyawanya. © Amnesty International

2. LATAR BELAKANG

“Saya ingin kasus ini diselesaikan secepat-cepatnya. Agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Kita ingin sekali lagi Tanah Papua sebagai tanah yang damai.”

Presiden Joko Widodo, pasca tewasnya pengunjuk rasa di Paniai Desember 2014.9

Hari masih pagi di 8 Desember 2014 ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan ke arah ratusan pengunjuk rasa Papua yang berkumpul di sekitar markas militer dan kepolisian di Kota Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua.10 Demonstrasi ini adalah respon dari dugaan pemukulan yang dilakukan oleh personil tentara terhadap 11 orang remaja Papua di Kecamatan Paniai Timur sehari sebelumnya. Ketika para demonstran mulai melempari bangunan markas militer dan kepolisian tersebut dengan batu dan kayu, pasukan keamanan membalasnya dengan tembakan senjata api yang menewaskan empat orang demonstran.11 Sedikitnya 11 pengunjuk rasa mengalami luka-luka akibat peluru dan bayonet. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), ada dua orang saksi yang melihat beberapa polisi memukuli seorang demonstran dan kemudian menembaknya dari jarak dekat ketika ia telah jatuh tersungkur ke tanah.12

Pada 27 Desember 2014, dalam perayaan Natal di Jayapura yang merupakan ibu kota Provinsi Papua, Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang baru dua bulan menjabat berjanji untuk mengadili pihakpihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa penembakan tersebut sesegera mungkin.13 Peristiwa penembakan Paniai merupakan ujian bagi komitmen pemerintahan untuk mengakhiri impunitas yang selama ini melindungi pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan di Papua dan juga di seluruh pelosok Indonesia.14 Namun pemerintahan Jokowi gagal dalam ujian ini. Sama sekali tidak ada penyelidikan yang dilakukan terkait kasus ini, meski pada bulan April 2015 Komnas HAM telah menemukan pelanggaran HAM yang memungkinkan dilakukannya penyelidikan pro justitia.15

Kasus-kasus seperti peristiwa penembakan Paniai adalah permasalahan yang kerap terjadi di Papua. Dalam dua dasawarsa terakhir, Amnesty International terus menerima laporan mengenai dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh pihak keamanan di wilayah Papua yang terutama disebabkan oleh penggunaan kekuatan secara tidak perlu dan berlebihan saat menghadapi demonstrasi, saat menjalankan upaya penegakan hukum, atau saat menangani individu yang melakukan pelanggaran hukum. Amnesty International mencatat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh pasukan keamanan di Papua antara bulan Januari 2010 dan Februari 2018 dengan korban sebanyak 95 orang. 34 kasus di antaranya diduga dilakukan oleh pihak kepolisian, 23 kasus dengan dugaan pelaku pihak militer, dan 11 kasus dengan dugaan keterlibatan keduanya. Selain itu, satu kasus tambahan juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), lembaga di bawah pemerintah daerah yang ditugaskan untuk menjalankan peraturan daerah. Dari semua korban, 85 orang di antaranya merupakan orang asli Papua.

Berbagai organisasi HAM di tingkat nasional dan internasional terus menyuarakan keprihatinan mereka mengenai kasus pembunuhan di luar hukum serta pelanggaran HAM serius lainnya yang dilakukan oleh pihak keamanan di Papua. Masyarakat sipil domestik dan internasional, termasuk berbagai organisasi HAM, terus menyuarakan permasalahan ini dalam laporannya,16 permasalahan ini juga merupakan topik yang terus diangkat dalam pembahasan mengenai situasi HAM di Indonesia oleh berbagai forum dan badan PBB.17

Pelaksanaan investigasi terhadap suatu dugaan pelanggaran jarang sekali terjadi. Sedangkan dihukumnya seseorang atas tindak pembunuhan di luar hukum merupakan suatu perkara yang lebih jarang terjadi. Hukuman terhadap anggota pasukan keamanan yang melanggar hanya sebatas sanksi disiplin sehingga pihak keluarga korban tidak mendapatkan keadilan dan reparasi. Dari 69 kasus yang tercatat, 25 di antaranya tidak diinvestigasi sama sekali, baik oleh badan pengawasan internal pihak keamanan maupun oleh institusi kenegaraan yang imparsial. Sedangkan dalam 26 kasus, pihak kepolisian atau militer mengaku telah melakukan investigasi internal namun hasilnya tidak diumumkan ke masyarakat. Hanya ada enam kasus yang benar-benar dihadapkan pada persidangan, kesemuanya dilakukan oleh personil militer yang disidangkan di pengadilan militer. Pihak kepolisian juga mengadakan mekanisme disiplin internal tanpa proses pengadilan pada enam kasus pembunuhan yang melibatkan personil kepolisian. Setidaknya ada delapan kasus pembunuhan di luar hukum yang diselesaikan dengan pendekatan kultural melalui pembayaran ganti rugi berupa uang atau babi yang disebut ganti rugi kepala.18

Pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan terjadi di 27 Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan total keseluruhan 42 kabupaten. Jumlah tertinggi dari pembunuhan di luar hukum terjadi di kota Jayapura - total sembilan kasus dengan 15 korban meninggal. Amnesty International juga mencatat mayoritas korban, 31 jiwa, merupakan pemuda berumur 21-30, diikuti dengan korban dengan umur di bawah 21 dan lebih dari 30 tahun, masing-masing berjumlah sama, 21 korban jiwa. Terdapat pula 22 korban yang tidak dapat diidentifikasi umurnya. Dari 88 korban, kebanyakan dari mereka adalah laki-laki sementara perempuan tujuh orang.

WILAYAH PAPUA

Peta wilayah Papua (terdiri Dari Provinsi Papua dan Papua Barat) dengan penjabaran kota dan kabupaten. Sumber: Mata Papua, INA Geoportal

Nama Papua (atau Papua Barat (West Papua), istilah yang sering dipakai oleh kelompok prokemerdekaan) kerap digunakan untuk menyebut separuh pulau Guinea Baru bagian barat. Keadaan semakin rumit ketika pada 2003 wilayah ini dibagi menjadi dua, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.19 Penduduk asli wilayah ini adalah ras Melanesia

Seorang ibu dan anak di Kabupaten Yahukimo, Papua. © Tempo/KontraS

dengan agama mayoritas Kristen yang merupakan minoritas di negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia ini.20 Meski memiliki sumber daya alam melimpah berupa kayu, emas, tembaga, gas alam, dan lain-lain,21 wilayah ini memiliki angka tertinggi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan22 dan juga memiliki angka indeks perkembangan manusia terendah23 di Indonesia.

Saat ini, Papua merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang memiliki gerakan kemerdekaan, baik dalam bentuk gerakan damai ataupun gerakan bersenjata. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), institusi riset negara yang melakukan penelitian mendalam di Papua,24 menemukan bahwa sumber konflik di Papua di antaranya adalah: perbedaan interpretasi mengenai sejarah integrasi sebagai bagian dari negara Indonesia; kekerasan yang dilakukan oleh negara, pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlangsung serta impunitas yang melindungi pelanggaran HAM serius di masa lalu; kegagalan pembangunan serta marjinalisasi dan diskriminasi terhadap penduduk asli Papua.25

Salah satu sumber kunci konflik di Papua adalah transmigrasi, program pemerintah Indonesia di mana warga suatu wilayah berpenduduk padat dibiayai oleh pemerintah untuk bermigrasi dan menempati wilayah berpenduduk jarang seperti Papua. Sejak diluncurkan pada tahun 1963 dan kemudian dihentikan pada tahun 2000,26 program transmigrasi di mata para penduduk asli Papua merupakan bentuk invasi pendatang yang mengambil kesempatan kerja penduduk asli yang juga meminggirkan para penduduk asli di tanahnya sendiri.27 Selama imigrasi, persentase penduduk asli Papua mengalami penurunan signifikan dibandingkan populasi penduduk non-Papua.28 Jumlah penduduk non Papua hanya mencapai angka 2% dari seluruh populasi pada tahun 1959 dan naik menjadi 4% pada tahun 1971 dan kemudian mengalami kenaikan tajam mencapai angka 35% pada tahun 2000 ketika wilayah Papua masih dalam satu provinsi. Pada tahun 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlah penduduk non Papua mencapai angka 23,8% dari total 2,83 juta penduduk Provinsi Papua dan mencapai 47,7% dari total 760 ribu penduduk Provinsi Papua Barat,29 namun beberapa peneliti lain mengajukan angka persentase yang lebih tinggi.30

Foto udara yang menunjukkan kondisi kawasan dan jalan raya di Tanjung Barari, Kabupaten Biak Numfor. © Tempo/KontraS

SEJARAH YANG DIPERDEBATKAN

Papua mulai menjadi wilayah koloni Belanda pada tahun 1884 dan menjadi bagian Hindia Belanda. Ketika Pemerintah Kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1962, Papua tetap menjadi wilayah koloni hingga tahun 1962 meski Indonesia mengklaim daerah ini.31 Dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia memaklumatkan Papua sebagai bagian dari wilayahnya dengan alasan bahwa wilayah negara Indonesia meliputi semua wilayah yang dulu dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda.32 Setelah menghadapi tekanan dari Indonesia33 dan dari negara-negara sekutunya, Belanda mengalihkan kekuasaan atas wilayah Papua pada PBB di bawah Perjanjian New York pada bulan Agustus 1962.34 Pada bulan Mei 1963, kekuasaan de facto atas Papua dialihkan ke Indonesia sambil menunggu pelaksanaan referendum untuk menentukan status politik wilayah ini yang diadakan pada tahun 1969.35

Pada tahun 1969, Pemerintah Indonesia mengadakan referendum bernama PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) di bawah pengawasan PBB. Meski beberapa pengamat PBB dan banyak negara menunjukkan keberatan mereka terhadap pelaksaan pemungutan suara ini, Majelis Umum PBB menyetujui integrasi Papua ke Indonesia pada 19 November 1969.36 Amnesty International tidak mengambil sikap apapun mengenai status politik provinsi di Indonesia, termasuk perihal keinginan mereka untuk merdeka. Kerja Amnesty International terbatas dalam perkara HAM dan organisasi ini mencatat segala bentuk pelanggaran HAM apapun konteks politiknya.

Semasa Orde Baru (1965 - 1998), di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, pasukan keamanan melakukan berbagai pelanggaran HAM di Papua dan juga di berbagai wilayah lain di Indonesia dengan impunitas yang sempurna. Pelanggaran HAM tersebut meliputi pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, dan kekerasan seksual untuk menghantam segala bentuk gerakan pro-kemerdekaan, baik gerakan bersenjata ataupun gerakan damai.37

Meski tak ada angka pasti dalam kasus pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua di masa Orde Baru,38 namun Komnas HAM memperkirakan antara tahun 1963 hingga tahun 1998 korban pembunuhan di luar hukum akibat operasi militer berada pada kisaran 10.000 orang.39 Kasuskasus pembunuhan di luar hukum ini tidak hanya terjadi pada saat operasi anti-pemberontak, namun juga saat menghadapi perkara-perkara lain yang dianggap membahayakan keamanan nasional, seperti demonstrasi politik yang dilakukan dengan damai.40

PAPUA SEJAK 1998: PERIODE REFORMASI

Filep Karma with petitions signed by Amnesty International activists calling for his release. © Amnesty International

Sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, Indonesia telah melakukan berbagai reformasi institusional dan legislatif.41 Pemerintahan presiden-presiden pasca Soeharto juga telah mengakui secara resmi sejarah panjang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan di Aceh dan Papua serta kemudian memberikan otonomi khusus bagi kedua wilayah tersebut.42

Reformasi 1998 membuka pintu bagi pengakuan terhadap HAM, termasuk juga kemerdekaan berpendapat dan berkumpul. Pemerintah telah membatalkan undang-undang yang digunakan untuk membungkam kritik dan juga menghapus larangan-larangan yang mengungkung media massa, partai politik, dan serikat buruh.43 Indonesia memberikan jaminan bagi kemerdekaan berpendapat dan berkumpul dalam konstitusi dan legislasinya,44 termasuk Undang Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang mengakui hak untuk berkumpul dengan damai sebagai hak yang tidak memerlukan izin.45

Perubahan nasional ini juga memengaruhi situasi di Papua. Para aktivis dan orang-orang Papua sekarang bisa mengadakan demonstrasi menentang pemerintah atau perusahaan swasta. Ketika para aktivis pro kemerdekaan menggunakan momentum ini untuk mengkonsolidasi gerakan politik mereka serta menguatkan kembali tuntutan mereka untuk merdeka, pihak keamanan tetap mengambil langkahlangkah represif.46 Salah satu demonstrasi yang paling terkenal terjadi hanya beberapa bulan setelah jatuhnya Pemerintahan Soeharto, ketika seorang aktivis terkenal bernama Filep Karma memimpin upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, bendera Papua terlarang, di atas menara air di sekitar

42. Pasal IV.G.2 dari TAP MPR No. IV/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara untuk 1999-2004, 19 Oktober 1999.

pelabuhan Biak pada 2 Juli 1998. Bendera tersebut dikibarkan selama beberapa hari dengan penjagaan siang dan malam oleh warga setempat. Pada 6 Juli 1998, operasi gabungan Brimob dan tentara menembaki sekitar 200 orang yang menjaga bendera tersebut.47 Menurut Komnas HAM, setidaknya 40 orang tewas akibat pembunuhan di luar hukum.48

Menanggapi permintaan rakyat Papua untuk meninjau kembali status politik wilayah itu, pada bulan November 2001, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan Undang Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.49 Undang undang ini memberikan kuasa lebih bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan mereka serta meningkatkan alokasi penerimaan pajak. Walaupun demikian, urusan luar negeri, keamanan, pertahanan, dan pengadilan mereka tetap di bawah kendali pemerintah pusat.50

Pemerintahan Indonesia silih berganti berjanji untuk mengembangkan perekonomian Papua serta mengakhiri pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan. Namun semuanya tetap mengambil posisi tegas terhadap semua gerakan kemerdekaan, baik yang bersenjata maupun yang bersifat damai, serta membatasi akses para pengawas HAM internasional. Pemerintahan pasca Soeharto juga memberikan tingkat toleransi yang kecil terhadap kebebasan berpendapat di Papua dengan alasan hal tersebut bisa memantik keinginan yang lebih besar untuk merdeka yang pada akhirnya bisa menyebabkan disintegrasi bangsa.51

Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah membuat serangkaian kemajuan dalam hal HAM di Papua. Fokus pemerintahannya dalam bentuk pembangunan jalan-jalan dan pasar baru serta peningkatan akses pendidikan di Papua oleh para pengamat dilihat sebagai upaya mengurangi keinginan warga setempat untuk merdeka.52 Pejabat Indonesia menyampaikan pada Amnesty International bahwa Presiden Jokowi memprioritaskan penggunaan pendekatan kesejahteraan daripada pendekatan keamanan. Presiden Jokowi disebut juga akan menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu di Papua seperti kasus Wasior pada tahun 2001 dan kasus Wamena pada tahun 2003.53 Pada Mei 2015, presiden menarik aturan yang melarang jurnalis asing mengunjungi Papua, meski dalam pelaksanaannya para jurnalis asing ini tetap memerlukan izin khusus dan terus diawasi.54

Pada Mei 2015, Presiden memberikan grasi pada lima orang aktivis politik Papua dan juga berjanji untuk memberikan grasi dan amnesti pada para aktivis Papua lainnya. Pada November 2015, tahanan nurani Filep Karma dibebaskan setelah mengalami penahanan selama lebih dari satu dasawarsa karena melakukan unjuk rasa politik secara damai dan berbagai aktivitas politik lainnya. Pemerintah Indonesia55 membentuk satu tim yang terdiri dari pejabat pemerintahan, ahli hukum, Komisioner Komnas HAM, dan para aktivis Papua untuk menangani pelanggaran HAM di Papua.56 Tim ini menyelidiki 64 kasus dan menemukan 12 kasus pelanggaran HAM serta memberikan rekomendasi pada pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut.57

Saat Tinjauan Periodik Universal (Universal Periodic Review atau UPR) di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Mei 2017, Menteri Luar Negeri Indonesia berjanji bahwa Kejaksaan Agung akan menyelesaikan penyelidikan tindak pelanggaran HAM berat di Wasior dan Wamena,58 serta akan mengajukan kasus ini ke Pengadilan HAM. Namun, semuanya tinggal janji. Tidak ada kemajuan sedikitpun dalam penyelidikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

"SUDAH, KASI TINGGAL DIA MATI": PEMBUNUHAN DAN IMPUNITAS DI PAPUA Amnesty International Indonesia

Aparat polisi berjaga di depan warga Papua yang mengadakan aksi menghalangi akses ke bandara di Timika. © REUTERS/Muhammad Yamin

3. KEWAJIBAN INDONESIA DI BAWAH HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN HUKUM DALAM NEGERI

“Setiap anggota POLRI wajib memahami instrumeninstrumen HAM, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan Instrumen internasional, baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi oleh Indonesia.”

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM DAN HAK UNTUK HIDUP

Pembunuhan di luar hukum yang dilakukan atas komando, dengan keterlibatan, atau dengan persetujuan pemerintah merupakan pelanggaran hak untuk hidup, hak asasi manusia utama yang dilindungi baik oleh hukum HAM internasional maupun oleh Konstitusi Indonesia.

Indonesia sendiri telah meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional yang melindungi hak untuk hidup. Salah satunya adalah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang disetujui oleh Indonesia pada bulan Februari 2006. Pasal 6 ayat (1) menyatakan: "Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang."

Hak hidup adalah norma dasar pada hukum internasional dan tidak bisa dihapus atau dikurangi, bahkan dalam “keadaan darurat yang mengancam kelangsungan hidup suatu bangsa” (Pasal 4).59 Sebagai tambahan, hak untuk hidup diakui sebagai salah satu peraturan hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara.60

Pasal 2 ICCPR menyatakan bahwa setiap negara harus “menjamin semua orang yang hak atau Pasal 2 ayat (3) ICCPR menyatakan bahwa setiap negara harus "Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi" dan bahwa "setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hakhaknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang,". Komite HAM PBB, badan ahli PBB yang mendapatkan mandat dari ICCPR untuk memeriksa pelaksanaan perjanjian ini, dalam kapasitasnya sebagai penafsir otoritatif lewat Komentar Umum tentang Pasal ini, menyatakan ada beberapa kewajiban yang meliputi "kewajiban untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM secepatnya, secara mendalam dan efektif melalui badan-badan independen dan imparsial." Komite ini juga menambahkan bahwa ketika investigasi tersebut mengungkap adanya pelanggaran HAM seperti tercantum dalam Kovenan (ICCPR), negara-negara peratifikasi (State Party) harus menjamin terlaksananya pengadilan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta memberikan hak reparasi bagi para korban.61

Pembunuhan di luar hukum yang disengaja serta dilakukan atas perintah atau dengan keterlibatan pejabat negara dilarang untuk dilakukan kapan pun dan menurut hukum internasional termasuk dalam kejahatan yang harus dicegah, ditelusuri dan diadili oleh negara, serta memastikan korban untuk mendapat hak reparasi.62

Sebagai catatan tambahan bagi ketentuan umum perjanjian HAM seperti ICCPR, PBB dan organisasiorganisasi antar pemerintah lainnya telah mengembangkan standar-standar komprehensif mengenai eksekusi ekstra-yudisial, termasuk Prinsip-prinsip PBB tentang Pencegahan dan Penyelidikan secara efektif atas eksekusi di luar hukum dan sewenang-wenang63 berikut revisinya pada tahun 2016, the

Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (Protokol Minnesota Tentang Penyelidikan Terhadap Kemungkinan Kematian di luar hukum).64 Standar-standar ini mewajibkan adanya pencegahan dan penyelidikan terhadap eksekusi ekstra-yudisial serta mewajibkan adanya hukuman bagi para pelakunya.

Ketidakmampuan pemerintah untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM, mengidentifikasi, serta mengadili dan menghukum para pelanggarnya, serta ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan kompensasi bagi para korban atau keluarganya juga merupakan bentuk pelanggaran HAM yang terpisah.65

Hak untuk hidup diakui oleh hukum Indonesia dan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28A Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" dan Pasal 28I ayat (1) menyatakan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." Pasal 9 dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan: "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya."

KEWAJIBAN PEJABAT PENEGAK HUKUM DI BAWAH HUKUM HAM

Amnesty International mengakui hak penegak hukum untuk membela diri serta mengakui kewajiban mereka untuk melindungi keamanan bersama. Namun, peran ini harus dijalankan dengan caracara yang menghormati hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan semua orang, termasuk para tersangka pelaku kejahatan. Penggunaan kekuatan dalam penegakan hukum harus mematuhi jaminan keamanan HAM sebagaimana diatur dalam beberapa instrumen seperti Kode Etik PBB untuk Petugas Penegak Hukum (1979)66 dan Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum (1990).67 Dua instrumen tersebut berlaku pada setiap personil penegak hukum, termasuk personil militer, yang menjalankan kuasa kepolisian, terutama kuasa untuk melakukan penangkapan dan penahanan.68 Dua instrumen ini menjadi referensi dan pedoman utama yang harus dipatuhi dalam hal penggunaan kekuatan dan senjata api bagi petugas penegak hukum dalam kondisi apapun,69 termasuk bagi polisi yang tidak sedang bertugas.

Menurut Prinsip Dasar dan Kode Etik, pasukan keamanan boleh menggunakan kekuatan hanya dalam kondisi sangat terpaksa dan dalam kondisi di mana kekuatan memang diperlukan untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Prinsip Dasar 9, yang merefleksikan hukum internasional mengenai penghormatan dan perlindungan atas hak untuk hidup, secara jelas mengatur bahwa pasukan keamanan tidak boleh melakukan tindakan mematikan kecuali jika sangat-sangat dibutuhkan untuk membela keselamatan diri mereka sendiri atau orang lain atas bahaya kematian atau luka serius atau untuk menghindari ancaman terhadap nyawa. Tindakan mematikan dengan kesengajaan tidak boleh digunakan kecuali mutlak diperlukan dan tak bisa dihindari lagi demi melindungi nyawa seseorang. Senjata api tidak boleh digunakan untuk membubarkan kumpulan massa dan penembakan secara acak pada kerumunan orang adalah suatu bentuk pelanggaran. Tujuan utama penggunaan senjata api harus untuk menyelamatkan nyawa.70

Petugas penegak hukum kerap menghadapi bermacam situasi yang memerlukan beragam bentuk penanganan yang sesuai dengan keadaan, ancaman, kemampuan, peralatan yang tersedia, dan lainlain. Ada keadaan di mana seorang petugas penegak hukum terpaksa mengambil keputusan sendiri untuk menghadapi suatu ancaman.71 Namun, keputusan tersebut harus sesuai dengan kerangka hukum yang jelas, terutama ketika berurusan dengan penggunaan kekerasan72. Kekerasan hanya boleh digunakan dengan menghormati aturan hukum dan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap hak asasi manusia pihak-pihak terkait.

Penggunaan kekerasan secara umum wajib mematuhi empat prinsip-prinsip di bawah ini:73

• Legalitas: Penggunaan kekuatan harus bertujuan untuk mencapai tujuan yang diatur oleh peraturan setempat yang sejalan dengan hukum dan standar-standar HAM internasional.74

• Keterpaksaan: Kekuatan hanya boleh digunakan ketika tidak ada upaya lain yang bisa digunakan demi menegakkan hukum, dalam kondisi di mana tidak ada lagi upaya non-kekerasan lain yang bisa digunakan.75

• Proporsionalitas: Penggunaan kekuatan menjadi terlarang ketika melampaui tujuan dari penggunaan kekuatan itu sendiri, yaitu demi tujuan yang sah76 Penegak hukum hanya diperbolehkan membahayakan nyawa seorang pelanggar hukum demi menyelamatkan atau melindungi nyawa orang lain.77 Prinsip legalitas, keterpaksaan, dan proporsionalitas harus diterapkan secara kumulatif.

• Akuntabilitas: Suatu sistem yang efektif musti memiliki mekanisme akuntabilitas terhadap pihakpihak yang melanggar hukum, termasuk melanggar HAM, sekaligus menyediakan pemulihan dan kompensasi bagi korban.78

PERATURAN NASIONAL

Prinsip-prinsip ini secara substansial telah diadopsi ke dalam peraturan internal POLRI, institusi yang paling bertanggungjawab atas ketertiban umum dan penegakan hukum:

• Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia: “Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.”

• Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menyatakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian diatur dengan prinsip-prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, masuk akal, mengutamakan kewajiban umum dan bersifat preventif.

• Pasal 13 ayat (1) Perkap 1 tahun 2009 menyatakan: "Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya."

• Pasal 13 ayat (4) Perkap 1 tahun 2009 menyatakan: "Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut bertanggung jawab atas resiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan.”

• Pasal 14 ayat (3) Perkap 1 tahun 2009 menyatakan "anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung”. Sebuah lampiran formulir mengharuskan mencantumkan waktu kejadian, deskripsi tindakan tersangka atau siapapun yang di duga melakukan pelanggaran kriminal yang memerlukan tindakan kepolisian; alasan petugas polisi memutuskan menggunakan kekuatan; dan dampak penggunaan kekuatan.

Aturan-aturan di atas hanya mengatur tata laksana internal dan tidak bisa dipakai sebagai pertimbangan dalam sistem peradilan bagi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Kemudian, penggunaan kekuatan secara sewenang-wenang oleh petugas penegak hukum bukanlah pelanggaran kriminal khusus menurut KUHP, namun termasuk dalam ketentuan hukum pidana mengenai pembunuhan, penyiksaan, dan kekuatan yang berlaku bagi semua orang.79 Tidak ada aturan serupa bagi prajurit militer.

Lampiran formulir dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 1 tahun 2009 yang harus anggota Polri isi setelah melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Beberapa selongsong peluru yang ditemukan pasca serangan tentara di Honelama, Wamena © Private

4. PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM YANG TAK TERKAIT AKTIVITAS POLITIK

“Kami hanya menuntut kesejahteraan karyawan. Kami bukan penjahat, kenapa kami ditembak? Kami tidak berbuat onar… Kami rekan-rekan pekerja sebagai Warga Negara Republik Indonesia memberikan kontribusi terbesar kepada bangsa dan negara, kenapa ditembak bagaikan binatang?”

Seorang pengunjuk rasa, sesaat setelah penembakan pekerja Freeport di Timika, 10 Oktober 2011.80

80. WatchDoc Documentary, Alkinemokiye (From Struggles Dawn New Hope), Februari 2012, tersedia pada: https://www.youtube.com/ watch?v=x3OWOu88BhY.

Dari 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh petugas keamanan di Papua antara Januari 2010 dan Februari 2018 yang tercatat oleh Amnesty International, 41 kasus di antaranya terjadi dalam peristiwa-peristiwa non-politik yang tidak berkaitan sama sekali dengan isu kemerdekaan atau referendum dengan korban jiwa sejumlah 56 orang. Pembunuhan di luar hukum ini terjadi ketika petugas keamanan menangani unjuk rasa damai dan insiden kekacauan di masyarakat, saat mereka berusaha meringkus pelaku tindak kejahatan, atau karena pelanggaran individual oleh oknum petugas keamanan.

1. PEMOLISIAN PERTEMUAN NON-POLITIS DAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM

Beberapa kasus pembunuhan di luar hukum terkini di Papua terjadi saat petugas kepolisian berusaha menjaga ketertiban umum dalam unjuk rasa yang berubah menjadi rusuh. Polisi menggunakan kekuatan dan senjata api secara berlebihan untuk membubarkan kerumunan pengunjuk rasa. Kerusuhan di Papua biasanya terjadi karena konflik masyarakat, ketidakpuasan pada pemerintah, atau sebagai bentuk protes terhadap perusahaan-perusahaan swasta. Ketidakmampuan pemerintah untuk lebih serius menindak para pelanggar HAM ini memperparah kemarahan warga dan menimbulkan rasa ketidakadilan. Pihak kepolisian kerap berdalih bahwa personil mereka terpojok atau kalah jumlah dan merasa terancam sehingga memiliki pembenaran untuk menggunakan senjata api dan kekuatan lainnya. Amnesty International mencatat 15 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang merenggut nyawa 22 warga setempat ketika petugas kepolisian mengamankan unjuk rasa non politik dan pada saat terjadi kerusuhan. Berikut ini beberapa di antaranya.

A. PENEMBAKAN PEKERJA FREEPORT DI TIMIKA

Pada Oktober 2011 di kota Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sekitar 8 ribu pekerja PT Freeport melakukan pemogokan untuk menuntut kenaikan upah.81 Freeport adalah salah satu perusahaan emas dan tembaga terbesar di dunia dan salah satu pembayar pajak terbesar bagi Indonesia.82 Kinerja perusahaan ini sejak dahulu telah menyebabkan protes dari penduduk asli karena permasalahan lahan dan lingkungan, serta dugaan pelanggaran HAM.83

Pada sekitar pukul 7 pagi pada 10 Oktober 2011, sekitar seratusan orang pemogok dari tujuh kelompok suku berkumpul di Pasar Gorong-Gorong yang merupakan tempat penjemputan bagi para pekerja dari lokasi penambangan menuju puncak gunung di Tembagapura.84 Para pemogok ini berkeinginan menemui pihak manajemen untuk merundingkan tuntutannya sekaligus ingin mengunjungi rumah mereka yang terletak di sekitar wilayah penambangan. Beberapa dari mereka mengibarkan bendera Indonesia Merah Putih sebagai tanda bahwa unjuk rasa ini bukanlah unjuk rasa politik dan mereka tidak berkaitan dengan tuntutan kemerdekaan. Di lokasi penjemputan, kelompok pemogok ini dihadang oleh para polisi yang telah membentuk blokade. Para pekerja ini meminta polisi untuk memfasilitasi pertemuan dengan manajemen dan mengizinkan mereka melewati pintu gerbang. Namun, pihak kepolisian menolak permintaan tersebut.85

Polisi setempat berjaga dengan kendaraannya di depan gerbang masuk Freeport Indonesia © Amnesty International

Para pekerja berusaha melewati pintu gerbang dan bergerak mendekati barikade polisi. Sebagaimana disampaikan para saksi pada Amnesty International, tiba-tiba Kapolres Timika yang membawahi semua petugas kepolisian di lokasi saat itu melepaskan tembakan peringatan ke udara dan berseru “tembak, tembak”. Para polisi tidak berseragam dan berpakaian preman menembaki para demonstran. Adalah suatu hal yang biasa di Papua ketika petugas keamanan tidak bisa diidentifikasi apakah dari kepolisian atau tentara saat mengamankan unjuk rasa damai86 meski standar HAM internasional merekomendasikan petugas keamanan seharusnya dapat teridentifikasi dengan tanda pengenal nama atau nomor pada seragam mereka.87

Para pengunjuk rasa itu berlarian menyelamatkan diri dan ada lima orang tertembak.88 Beberapa pengunjuk rasa membalas dengan lemparan batu ke arah polisi. Kerusuhan ini berlangsung sekitar satu jam.89 Petrus Ayamiseba tertembak pada bagian dada dan meninggal beberapa jam kemudian dalam perjalanan ke rumah sakit. Kemudian menurut para saksi, Leo Wandagau tertembak peluru karet pada punggung bagian kanan dan meninggal lima hari kemudian di rumahnya.90 Keduanya merupakan anggota serikat pekerja yang ambil bagian dalam unjuk rasa tersebut. Menurut satu laporan Komnas HAM, meski pihak kepolisian mengaku hanya menggunakan peluru karet, Petrus Ayamiseba terbunuh akibat tembakan peluru tajam.91 Tidak ada penjelasan resmi atapun tes balistik yang diumumkan kepada masyarakat mengenai jenis peluru yang membunuh Petrus Ayamiseba.

Para pekerja membentangkan bendera Indonesia dalam aksi menuntut upah yang lebih layak terhadap Freeport Indonesia. © Private

Menurut Konstitusi Indonesia, menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum serta melindungi keselamatan masyarakat merupakan wewenang kepolisian.92 Di Papua, polisi dan militer samasama terlibat dalam penggunaan kekuatan secara berlebihan, termasuk melakukan tindakan mematikan saat mengamankan unjuk rasa. Penugasan militer dalam pengamanan unjuk rasa meningkatkan risiko terjadinya kekerasan karena militer terlatih melawan musuh dengan menggunakan kekuatan mematikan sebagai pilihan utama, dan bukan sebagai pilihan terakhir.

Dalam kasus-kasus khusus di mana penugasan militer mutlak diperlukan, maka para prajurit ini haruslah terlatih dan terbiasa dengan tugas-tugas pengamanan seperti itu serta harus beroperasi di bawah komando otoritas sipil. Adalah suatu perkara yang rumit dan menantang bagi para anggota militer saat menjaga ketertiban umum ketika mereka perlu mengubah kerangka berpikir dari “menembak untuk membunuh” menjadi “mengutamakan tindakan tanpa kekerasan”.93 Perubahan ini memerlukan instruksi yang jelas, perlengkapan yang sesuai, serta pelatihan pengendalian massa. Jika pemerintah tidak bisa menjamin pihak militer bisa mematuhi hukum dan standar HAM internasional, maka penugasan militer untuk menjaga ketertiban umum harus dihindari.

Tim dari markas besar polisi dari Jakarta melakukan investigasi internal dengan hasil lima orang petugas mendapatkan hukuman kurungan selama 21 hari karena melanggar prosedur penanganan demonstrasi (Peraturan Kapolri No. 1 tahun 2009).94 Namun demikian, tidak ada penyelidikan kriminal atas pembunuhan di luar hukum tersebut. Serikat pekerja Freeport dan perusahaan membayar sekitar 150 juta rupiah sebagai kompensasi pada keluarga Leo Wandagau sebagai pelaksanaan tradisi Papua di mana kematian harus diganti dengan uang atau babi (tradisi ganti kepala).

B. PENEMBAKAN DI DESA ONEIBO

Pada 1 Agustus 2017 sekitar pukul 01.30 dini hari, kerusuhan pecah di kantor perusahaan konstruksi di desa Oneibo, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua. Karyawan perusahaan konstruksi tersebut dilaporkan menolak meminjamkan mobil untuk membawa seorang warga setempat yang baru saja tenggelam sehingga ia kemudian mati. Sebagai protes, puluhan warga menyerang kantor tersebut dan merusak satu tenda. Saat polisi dan para anggota Brimob datang, para warga melemparinya dengan batu.95

Sebagai balasan, para polisi ini menembaki kerumunan massa tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu sehingga melukai Yulianus Pigai, 27 tahun, pada bagian paha dan perut. Sedikitnya ada 10 orang lain yang juga menderita luka tembak. Para korban ini lalu segera dibawa ke rumah sakit terdekat di Waghete namun Yulianus Pigai meninggal dalam perjalanan.

Di hari yang sama, juru bicara kepolisian daerah Papua merilis pernyataan yang menyatakan pihak kepolisian telah menaati peraturan yang ada, mereka menggunakan peluru karet dan juga telah menembakkan tembakan peringatan.96 Tidak ada otopsi atas jenazah korban untuk mengetahui sebab kematiannya secara jelas. Namun setelah dilakukan investigasi internal, pada 11 Agustus Kapolda Papua menyatakan bahwa anak buahnya telah melanggar prosedur standar pengendalian massa (Lihat Bab 6).97

Berdasarkan keterangan saksi, dengan memperhatikan pola penggunaan kekuatan secara berlebih oleh pihak kepolisian dalam upaya menjaga ketertiban umum, serta berdasarkan laporan Komnas HAM tentang kasus Timika, Amnesty International sangat prihatin karena besar kemungkinan Petrus Ayamiseba, Leo Wandagau, dan Yulianus Pigai adalah korban tindak pembunuhan di luar hukum yang merupakan pelanggaran terhadap hak mereka untuk hidup dan juga pelanggaran terhadap kewajiban Indonesia untuk mematuhi hukum internasional. Satu atau lebih kasus pembunuhan di luar hukum ini mungkin dilakukan dengan kesengajaan, dilakukan atas perintah otoritas berwenang (seperti saat Kapolres Timika memerintahkan untuk menembak) atau dengan sepengetahuan mereka (seperti ketika pelanggaran prosedural hanya mendapatkan hukuman sangat ringan atau malah tidak dihukum sama sekali).

Amnesty International mengakui rumitnya situasi yang dihadapi pasukan keamanan saat menjalankan tugasnya di Papua, apalagi saat mereka diserang tentu mempunyai hak untuk mempertahankan dirinya. Namun meski dalam situasi seperti itu, mereka tetap harus menghormati hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan setiap orang, termasuk mereka yang diduga melakukan tindak kriminal. Menembak tanpa adanya peringatan dan menembak secara membabibuta tanpa membedakan siapa yang dianggap ancaman serius pada diri aparat atau orang lain, merupakan pelanggaran hukum HAM internasional serta peraturan nasional.Tindakan tersebut juga dapat berkontribusi pada eskalasi lingkaran kekerasan dan kekejaman dengan konsekuensi lebih banyak nyawa akan hilang atau dalam ancaman - termasuk nyawa aparat sendiri.

2. KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ATAS DASAR PEMBALASAN

Beberapa kasus pembunuhan di luar hukum terjadi sebagai bentuk balas dendam atas mati atau terlukanya petugas keamanan. Amnesty International mencatat ada lima kasus seperti ini yang telah merenggut tujuh korban jiwa di antara Januari 2010 hingga Februari 2018, sebagaimana tercantum di bawah.

A. PEMBUNUHAN DI PASAR YOUTEFA

Pada 2 Juli 2014, kerusuhan meletus setelah seorang polisi mencoba untuk menghentikan judi dadu di Pasar Youtefa, Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Seorang polisi tewas dan senjata apinya dicuri oleh orang tak dikenal sementara seorang lainnya mengalami luka-luka. Setelah kejadian tersebut, sekitar pukul 3 sore, pihak kepolisian melaksanakan operasi keamanan yang disebut “sweeping” di sekitaran wilayah Pasar Youtefa, termasuk pada kendaraan umum dan suatu asrama yang merupakan tempat tinggal kelompok etnis dari daerah dataran tinggi Papua tengah yang diduga membunuh polisi tersebut. Saat penggerebekan terjadi, polisi mengizinkan warga sipil dari kelompok etnis Sulawesi Selatan untuk turut memeriksa kendaraan umum di pasar. Satu LSM melaporkan bahwa kelompok etnis non-Papua ini memukul, menendang, dan menusuk warga Papua yang lari dari pemeriksaan.98

Puluhan orang mengalami luka-luka, namun keadaan terburuk justru nampak setelah operasi pemeriksaan ini selesai ketika ditemukan jasad tiga orang Papua di sekitar pasar. Sabusek Kabak, seorang mahasiswa, ditemukan meninggal di depan kantor Bank Papua dengan luka serius pada dahi bagian kiri dan luka tusukan pada bagian kiri dadanya. Menurut teman-temannya, korban meninggalkan asramanya tanpa mengetahui peristiwa terjadi di pasar. “Kalau Sabusek ini dia arahnya mau pulang ke kampungnya di atas. Jadi jelas dia korban yang tejebak dalam kerusuhan itu,” ujar seorang teman.99 Korban kedua, Yenias Wanimbo, ditemukan di depan kampus Yamas dengan luka-luka akibat benda tajam dan tumpul. Sedangkan mayat korban ketiga, Demy Kepno, ditemukan dengan luka goresan pada bagian wajah akibat pukulan berkali-kali dengan benda tumpul dan beberapa luka tembak.100

Pada hari berikutnya, sekitar pukul 5 pagi, belasan polisi berseragam menggerebek satu rumah di Kilometer 9, suatu area di Abepura yang ditinggali orang-orang Wamena dari daerah dataran tinggi Papua tengah.101 Salah seorang penghuni, M, mengatakan pada Amnesty International bahwa ia terbangun karena mendengar suara nyaring tembakan dan kemudian menyadari bahwa semua temannya sudah melarikan diri dari penggerebekan tersebut (sekitar 20 orang menempati rumah itu pada saat penggerebekan terjadi). Tiga polisi menodongkan senjata mereka pada M dan memerintahkannya untuk tidak bergerak. Ia ditahan bersama satu orang temannya namun para polisi itu tidak menunjukkan surat penahanan dan juga tidak menyebutkan alasan penahanan sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Para polisi ini menutupi kepala M dengan kain, mengikat tangannya dengan tali plastik, dan lalu menggelandang M berikut temannya ke dalam hutan setelah melewati satu jam perjalanan dengan mobil.102

Polisi menyeret keluar kedua orang itu dari dalam mobil dan mulai memukuli kepala dan badan M sambil menanyai tentang pembunuhan petugas polisi serta mengenai senjata api yang hilang. Kepala M ditutupi sehingga ia tidak bisa melihat siapa saja yang memukulinya. Seorang interogator berteriak, “langsung dibunuh buang saja mayatnya.”103 Polisi memukuli M dengan sesuatu yang menurutnya adalah baton kayu dan gagang pisau. Setelah memukulinya, polisi menggeletakkan M berikut temannya ke dalam kolam dan membiarkan mereka berdua dalam kondisi terikat di dalam air selama beberapa jam sebelum akhirnya menggelandang mereka kembali ke dalam mobil. Kemudian polisi membawa mereka ke Polsek Abepura yang terletak sekitar 1,5 kilometer dari Pasar Youtefa. Mereka lalu dibawa ke RS Bhayangkara yang merupakan milik kepolisian pada sekitar pukul 9 malam untuk mendapatkan perawatan. Mereka berdua ditempatkan seruangan dengan belasan orang lain dari Pasar Youtefa yang juga menderita luka-luka. Setelah lima hari, seorang polisi membawa M dan temannya dari rumah sakit menuju Pasar Youtefa, memberi mereka berdua uang sejumlah 25 ribu rupiah, dan memerintahkan mereka untuk pulang ke rumah kos mereka di Kilo 9.

Polisi menelusuri kematian anggota personelnya, tapi tak ada investigasi terhadap kasus-kasus kematian lainnya, tak ada yang ditangkap atas perlakuan buruk dan luka-luka akibat operasi polisi di pasar Youtefa.

B. SERANGAN TENTARA DI HONELAMA, WAMENA

Sore hari pada 6 Juni 2012, satu dari dua orang prajurit yang tengah berpergian mengendarai sepeda motor dilaporkan menabrak dan mencederai seorang anak berusia 3 tahun yang sedang menyeberang jalan di desa Honelama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Penduduk desa yang menyaksikan kecelakaan tersebut mengejar dua prajurit itu dan menghentikan mereka. Seorang Papua bergabung ke dalam kerumunan penduduk desa dan tiba-tiba menusuk dua prajurit itu sehingga menyebabkan salah satu di antaranya meninggal dunia dan melukai yang lain. Para penduduk desa tidak mengenali si penusuk.104

Rumah penduduk setempat yang dibakar dalam serangan tentara di Honelama, Papua © Private

Tak lama kemudian, dua truk berisi tentara dari Batalyon Infantri 756/Wamena datang dan dilaporkan menembaki desa secara membabi buta. Menurut para saksi, para prajurit itu juga menusuk belasan warga dengan menggunakan bayonet, membakar belasan rumah, bangunan, dan kendaraan warga.105 “Pada hari itu juga, dengan masyarakat yang tidak bersalah punya dibakar tentara, rumah dibakar, sampai harta kekayaan, motor, mobil, semua” ucap seorang saksi.106 Seorang warga bernama Elinus Yoman ditemukan tak bernyawa dengan beberapa luka pada bagian badan dan kepalanya.107 Banyak warga desa lari ke daerah lain untuk beberapa hari.

Pada 18 Juni 2012, komandan batalyon menyatakan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan damai dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan personil militer tersebut dan juga dengan pihak keluarga Elinus Yoman berikut orang-orang yang kehilangan rumah mereka.108 Namun, seorang korban menyatakan pada Amnesty International, "Dari 2013 saya bikin laporan soal penembakan dan pembakaran harta benda milik warga, namun sampai sekarang belum ada respon. Tidak ada ganti rugi".109

Honai (rumah tradisional Papua) penduduk setempat yang dibakar dalam serangan tentara di Honelama, Papua © Private

Pada 3 Maret 2013, terjadi pertemuan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Abepura untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertemuan ini dihadiri oleh warga desa Honelama, perwakilan pihak militer, polisi, dan pemerintah daerah setempat. Dalam pertemuan ini, pihak kepolisian menangkap tiga warga desa atas tuduhan pembunuhan sang prajurit. Mereka kemudian dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Wamena dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Salah satu keluarga dari tiga terdakwa tersebut menyatakan mereka tidak bersalah namun pihak kepolisian membutuhkan kambing hitam untuk disalahkan, sehingga ketiga orang itu ditangkap dengan hukuman yang ringan berupa satu tahun penjara.110

Saat pertemuan tersebut berlangsung, pemerintah tidak bisa memberikan jawaban yang jelas ketika para warga menanyakan apa hak para tentara untuk menembak dan menusuk mereka serta membakar rumah berikut kendaraan mereka. Hingga saat ini, tidak ada penyelidikan mengenai kematian Elinus Yoman dan tidak ada seorang pun dinyatakan bertanggung jawab atas kematiannya.

Sesuai dengan fakta dan kesaksian yang konsisten dari beberapa saksi dan juga dengan tidak adanya penyelidikan yang independen, imparsial, dan efektif, Amnesty International sangat prihatin bahwa besar kemungkinan Sabusek Kabak, Yenias Wanimbo, dan Demy Kapno pada kasus di Pasar Youtefa, Abepura serta Elinus Yoman dari desa Honelema, Wamena adalah korban pembunuhan di luar hukum.

3. KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ATAS DASAR KELAKUAN BURUK INDIVIDU

Amnesty International mencatat 12 kejadian pembunuhan di luar hukum yang merupakan pelanggaran individu oknum petugas keamanan di Papua yang tidak merupakan kebijakan resmi institusi keamanan dengan jumlah korban 18 orang. Insiden tersebut digambarkan di bawah ini.

A. PEMBUNUHAN IRWAN WENDA DI WAMENA

Pada 8 Agustus 2013, sekitar pukul 10 pagi, Irwan Wenda, seorang asli Papua dengan keterbelakangan mental berusia 21 tahun, meninggalkan rumahnya dan berjalan menuju Pasar

Wouma, di dataran tinggi Wamena, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Dua orang anggota keluarganya berjalan mengikuti Irwan dan memintanya untuk pulang namun ia menolak. Ia memungut sebatang tebu lalu menggunakannya untuk memukuli jendela toko-toko dan rumah-rumah di sepanjang jalan utama serta berusaha menghalang-halangi mobil yang lewat. Setelah sekitar 500 meter, Irwan menghampiri kediaman seorang polisi dan ia dihadang oleh seorang polisi lain yang sedang tidak berdinas. Polisi ini baru saja selesai memimpin salat di masjid terdekat. Dua orang keluarga Irwan masih mengikutinya dari belakang dengan jarak sekitar 10 meter.

Setelah bercakap-cakap, Irwan memukul polisi itu dengan batang tebu yang ia bawa. Polisi itu serta merta masuk ke dalam rumahnya dan kembali menghampiri Irwan dengan membawa senapan. Tanpa peringatan, polisi itu menembak Irwan sebanyak tiga kali pada bagian kaki kiri, perut, dan kepala dari jarak sekitar 2 meter.111 Segera setelahnya, para polisi lain datang dengan mobil dan membawa Irwan ke rumah sakit terdekat sedangkan sekelompok lainnya dengan jumlah yang lebih banyak membawa dua anggota keluarga Irwan yang menjadi saksi mata penembakan tersebut ke kantor Polres Jayawijaya.112

Dua anggota keluarga Irwan itu diinterogasi dan menjadi korban penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya di kantor Polres Jayawijaya. Polisi menyuruh keduanya untuk melepas baju dan lalu memukuli mereka saat interogasi.113 Setelah diinterogasi sekitar satu jam, polisi menempatkan mereka dalam sel tahanan. Pihak kepolisian baru melepaskan mereka berdua setelah belasan keluarga Irwan menggelar unjuk rasa di depan kantor Polres malam harinya.114

Seorang kerabat tengah meratap di samping jenazah Irwan Wenda. © Private

Dua hari setelah penembakan, perwakilan pihak kepolisian, militer, dan bupati Jayawijaya mengundang keluarga Irwan ke kantor Kodim Jayawijaya untuk proses mediasi. Mereka melakukan kesepakatan damai dengan membayar sejumlah uang ganti rugi pada keluarga korban sesuai dengan tradisi masyarakat Papua. Kapolres juga berjanji bahwa si penembak akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan KUHP. Keluarga Irwan menerima kompensasi sebesar 600 juta rupiah dari pemerintah Jayapura.

Namun, sama sekali tidak ada penyelidikan kriminal yang dilakukan untuk menegakkan kebenaran dan mempertanggungjawabkan kesalahan pelaku. “Kita tidak puas kalau penyelesaian secara adat yang sudah dilakukan pemerintah… itu proses hukum juga kan harus jalan. Tapi, itu yang tidak jelas,”

kata seorang anggota keluarga.115 Pihak keluarga hanya mendengar desas-desus bahwa polisi yang menembak Irwan Wenda tersebut akan dimutasi keluar Papua.116

B. PENEMBAKAN OLEH PRAJURIT MILITER DI KOPERAPOKA

Menurut dokumen putusan pengadilan militer setempat, pada pukul 01.33 dini hari, dua orang prajurit yang tengah mabuk, Makher Rehatta dan Imanuel Imbiri, mendatangi pagelaran pesta tradisional untuk merayakan keberhasilan seorang warga Papua meraih gelar doktor yang diadakan di pelataran gereja di Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Saat kedua tentara itu berusaha membubarkan pesta tersebut, mereka meneriakkan kata-kata kotor sehingga para warga berkumpul dan berusaha mengusir mereka. Salah satu dari tentara ini mengancam warga dengan menggunakan bayonet. Saat kericuhan terjadi, datang Ashar, seorang tentara lain dari markas tentara di Gorong-Gorong untuk menjemput dua tentara tersebut setelah ia dikabari seorang penduduk lokal. Ia menghadapi kerumunan massa dan menembakkan senjata apinya.117 Ketika suasana semakin memanas, Makher Rehatta kembali ke markas tentara di Gorong-Gorong untuk mengambil sepucuk senapan. Ia kembali ke tempat kerusuhan terjadi dan menembaki massa secara acak dengan bantuan rekannya Gergonus Bernadus yang menolongnya membawakan peluru.118 Dalam rilis persnya, pihak militer menyatakan bahwa tembakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya perlindungan diri ketika massa berusaha merebut senjata api para tentara ini.119

Peristiwa penembakan ini menyebabkan dua orang meninggal dan beberapa lainnya luka-luka. Yulinus Okoare (23 tahun) meninggal akibat luka tembak pada bagian belakang kepala sedangkan Imanuel Mailmur (23 tahun) meninggal di rumah sakit akibat luka tembak pada bagian perut. Empat korban lainnya menderita luka tembak pada bagian kaki dan perut.120

Pihak tentara Angkatan Darat menyelidiki insiden ini dan kemudian membawa para pelaku ke pengadilan militer. Ashar dan Makhel Rehatta dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan pemecatan dari dinas ketentaraan setelah mengajukan banding terhadap vonis awalnya yang berupa hukuman penjara 9 tahun dan pemecatan.121 Gergonus Bernadus dan Imanuel Imbiri dijatuhi hukuman penjara satu tahun namun mereka tidak dipecat.122

Dalam kasus ini, para tentara tersebut tidak hanya bertindak di luar kapasitas mereka, terlebih tanpa dasar yang jelas, saat berusaha membubarkan pesta warga yang tidak mengganggu ketertiban, namun mereka juga menggunakan senjata api saat berurusan dengan warga yang marah. Meskipun dalam kasus ini terdapat langkah positif (yang sangat jarang terjadi) saat membawa pelaku ke muka hukum atas tindakan pembunuhannya, seharusnya ini dilakukan di pengadilan sipil yang adil dan independen.

Sesuai dengan kesaksian yang konsisten dari para saksi mata, sebagaimana halnya keputusan pengadilan militer pada kasus Koperapoka, dan dengan mempertimbangkan bahwa penggunaan kekuatan mematikan untuk pembelaan diri hanya dapat dibenarkan jika menghadapi serangan yang membahayakan nyawa, Amnesty International sangat prihatin bahwa Irwan di Wamena serta Yulianus Okoare dan Imanuel Mailmur di Koperapoka besar kemungkinan merupakan korban pembunuhan di luar hukum oleh tentara yang melanggar hak hidup para korban dan juga melanggar kewajiban Indonesia dalam mematuhi hukum internasional.

4. PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM SAAT PENANGKAPAN TERSANGKA KEJAHATAN

Amnesty International mencatat setidaknya sembilan kasus pembunuhan di luar hukum di Papua yang dilakukan oleh polisi saat berupaya meringkus tersangka pelanggaran tindak kriminal, termasuk kasus kematian dalam tahanan. Pihak kepolisian diduga menggunakan kekuatan secara berlebihan dan tidak perlu, termasuk tembakan mematikan, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya saat penangkapan dan saat penahanan.

A. PEMBUNUHAN E MERIKUS KONAKAIMU KONAKEM DI MERAUKE

Pada 30 Oktober 2015, petugas kepolisian Kabupaten Merauke menembak mati seorang pemuda Papua berusia 19 tahun yang diduga melakukan tindak kriminal, Emerikus Konakaimu Konakem, saat berupaya meringkusnya. Emerikus dan seorang temannya yang diduga mabuk menghadang seorang pengendara sepeda motor di jalanan area pemukiman Yobar kemudian merampas kendaraannya secara paksa. Sang pemilik kendaraan bermotor melaporkan tindak kriminal ini pada Polres Kabupaten Merauke.

Pada pukul 2 siang, polisi menangkap dua orang tersangka tadi di area pemukiman Yobar tanpa mengetahui bahwa mereka telah mengembalikan sepeda motor yang mereka rampas pada pemiliknya. Dua tersangka tadi kabur saat hendak ditangkap. Pada saat pengejaran, polisi menembak Emerikus pada bagian paha. Saat dibawa ke rumah sakit, ia meninggal karena kehabisan darah.123

Tidak ada penyelidikan atas kasus ini yang hasilnya kemudian diumumkan ke masyarakat meski Kapolres Merauke telah berjanji akan mengadakan penyelidikan internal.124

Sesuai dengan fakta yang digambarkan di atas, ketiadaan investigasi yang independen, imparsial dan efektif, dan menimbang bahwa pengejaran terduga pencuri sepeda motor yang tidak bersenjata tidak dapat membenarkan penggunaan kekuatan bersenjata, Amnesty International sangat prihatin bahwa Emerikus Konakaimu Konakem merupakan korban pembunuhan di luar hukum.

Kongres Rakyat Papua III sesaat sebelum penembakan oleh aparat terjadi di Lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Papua, Oktober 2011. © TEMPO/STR/Jerry Omona

5. PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM TERKAIT AKTIVITAS POLITIK

“Sudah biarkan kasi tinggal dia mati, kasih tinggal!”

Seorang polisi, ketika seorang aktivis politik sekarat karena luka-lukanya setelah tertangkap.125

Setelah reformasi 1998, para aktivis politik Papua semakin lantang menyuarakan tuntutan kemerdekaan mereka secara damai.126 Namun, berbagai pemerintahan yang berkuasa silih berganti tetap tidak mengacuhkan dan tidak menghormati hak mereka untuk berpendapat. Pihak pemerintahan beralasan jika gerakan para aktivis politik Papua ini berhasil, maka gerakan lain akan muncul, sehingga kesatuan negara akan tercerai berai.127

125. Wawancara Amnesty International dengan dua saksi penembakan aktivis politik Papua Hubertus Mabel, Agustus 2016.

126. Richard Chauvel dan Ikrar Nusa Bhakti, The Papua Conflict, catatan kaki No. 4, hal. 25-31.

127. Richard Chauvel dan Ikrar Nusa Bhakti, The Papua Conflict, catatan kaki No. 4, hal. 25.

Dari 69 kasus yang dicatat oleh Amnesty International dalam laporan ini, 28 kasus dengan 39 korban jiwa terkait dengan kegiatan politik, termasuk isu kemerdekaan atau isu referendum bagi Papua. Contoh-contoh di bawah ini menunjukkan bahwa jenis pembunuhan di luar hukum seperti ini kerap terjadi ketika pasukan keamanan menangani unjuk rasa damai, biasanya berupa upacara bendera dan pertemuan untuk memeringati hari-hari besar keagamaan yang bisa menarik kedatangan ratusan massa warga setempat dan juga para aktivis pro kemerdekaan.

1. PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP AKTIVIS PROKEMERDEKAAN

Pada satu dasawarsa terakhir terjadi peningkatan jumlah kegiatan politik pro kemerdekaan di Papua, terutama kegiatan yang dipimpin oleh mahasiswa dan pemuda. Pasukan keamanan kerap mengambil langkah-langkah represif saat berhadapan dengan para aktivis ini, misalnya larangan menggelar aksi damai,128 penangkapan massal129 dan penangkapan dengan menggunakan pasal makar di KUHP.130 Aktivis-aktivis pro kemerdekaan di Papua juga kerap menjadi korban pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh pasukan keamanan.

A. PENEMBAKAN MAKO TABUNI DI ABEPURA DAN HUBERTUS MABEL DI WAMENA

Persimpangan jalan sepi di mana Hubertus Mabel diduga ditembak oleh aparat keamanan. © Private

Pada 14 Juni 2012, petugas kepolisian berpakaian preman di Waena yang terletak dekat Jayapura Provinsi Papua menembak dan menewaskan Mako Tabuni, Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB).131 Organisasi ini menggelar demonstrasi besar-besaran di beberapa kota di Papua untuk menuntut agar rakyat Papua bisa menentukan nasib mereka sendiri melalui referendum. KNPB mengaku menggunakan strategi politik tanpa kekerasan,132 meski ada laporan yang menyatakan anggota kelompok ini pernah terlibat dalam aksi kekerasan.133

128. Maklumat Kapolda Papua tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum [Papuan Chief of Police Force’s Decree on Delivering Opinion in Public] 1 July 2016 banning many pro-Papuan independence organizations, including KNPB from organising peaceful assembly for advocating separatism.

129. Amnesty International, Pernyataan publik: Indonesia: End Mass Arbitrary Arrests of Peaceful Protesters in Papua, 11 Juni 2015 (Indeks: ASA 21/1851/2015).

130. Amnesty International, Laporan Tahunan 2015/2016, The State of the World’s Human Rights, hal. 187-188 (Indeks: POL 10/2552/2016).

131. KNPB didirikan pada tahun 2008 oleh mahasiswa Papua, kebanyakan dari wilayah pegunungan. Ini merupakan salah satu organisasi politik paling aktif yang memiliki jaringan kuat dengan gerakan pro-kemerdekaan Papua di luar negeri. KNPB telah secara aktif mendukung kampanye dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sebuah organisasi payung dibentuk pada Desember 2014 oleh faksi-faksi gerakan kemerdekaan di Indonesia dan luar negeri. Tujuang jangka pendek ULMWP adalah agar diterima sebagai anggota penuh di Melanesian Spearhead Group, organisasi antar pemerintahan sub-pasifik yang didirikan pada 1983 dan berisikan empat negara; Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu, sebagaimana juga Kanak dan Socialist National Liberation Front of New Caledonia. Indonesia adalah anggota associate, sementara ULMWP adalah anggota pemantau.

132. Wilson, Transformasi Gerakan Kaum Muda Papua, di LIPI, Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua, Agustus 2017, Yayasan Obor Indonesia, hal. 151-152.

Polisi menuduh Mako terlibat dalam serangkaian aksi penembakan pada warga non-Papua, termasuk seorang turis asal Jerman. Mako Tabuni juga dituduh melawan saat akan ditangkap dan juga berusaha mengambil senjata api milik petugas kepolisian. Polisi menyatakan bahwa penembakan bertujuan sebagai upaya membela diri, namun kesaksian versi lain dari kasus ini menyatakan bahwa Mako ditembak pada bagian punggung saat lari dari kejaran polisi.134 Hingga sekarang tidak ada proses autopsi yang diketahui publik pada jenazah Mako Tabuni.

Polisi juga mengeluarkan surat perintah penangkapan atas para pemimpin KNPB, termasuk di antarnya Hubertus Mabel, dengan tuduhan melakukan serangkaian penembakan.135 Untuk menghindari penangkapan, Mabel bersembunyi di desa Habusa di Kecamatan Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

Pada 16 Desember 2012, Hubertus Mabel meminta W, seorang anggota KNPB cabang Baliem, untuk menjemputnya. Ia juga meminta W untuk mengajak X. Saat mengemudikan kendaraan pick up untuk menemui X di desa Aikama, W menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal yang menyuruhnya kembali ke Wamena karena polisi telah menangkap X sehari sebelumnya. Saat kembali ke Wamena, tiga polisi berbusana preman menghadang kendaraannya menggunakan mobil. Kemudian sambil menodongkan senjata, mereka meminta W untuk mengantarkan mereka pada Hubertus Mabel di Kurulu. W melihat X berada dalam mobil tersebut.

Seorang kerabat menunjukkan tempat di mana Hubertus Mabel ditembak. © Private

133. ICG, Dynamics of Violence in Papua, 9 Agustus 2012, hal. 1-2, tersedia pada: https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/ indonesia/indonesia-dynamics-violence-papua, diakses pada 30 Januari 2012; IPAC, 24 Agustus 2015, the Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement, hal. 21-22, tersedia pada: http://www.understandingconflict.org/en/conflict/read/43/TheCurrent-Status-of-the-Papuan-Pro-Independence-Movement; Human Rights Watch, Something to Hide? Indonesia’s Restriction on Media Freedom and Rights Monitoring in Papua, hal. 38, tersedia pada: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/ indonesia1115final_0.pdf

134. ICG, Dynamics of Violence in Papua, catatan kaki No. 133, p. 7.

135. Pada tanggal 7 Juni 2012, polisi menangkap Ketua KNPB Buchtar Tabuni, menuduhnya terlibat dalam penembakan. Lihat ICG, Dynamics of Violence in Papua, catatan kaki No. 133, p. 6. IPAC, the Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement, catatan kaki No. 133, p. 23.

Ketika sampai di desa Habusa, W memanggil Mabel untuk menemuinya di dalam mobil. Hampir sejam kemudian, Hubertus bersama dua orang anggota KNPB lain (S dan T) datang mendekati mobil itu tanpa membawa senjata. Ketiga polisi lalu bergegas keluar dengan senjata api teracung dan memerintahkan Mabel dan teman-temannya untuk berbaring telungkup di tanah. W mendengar suara tembakan dan kemudian Hubertus berkata, “sa (saya) tidak tahu masalah ini”, yang diikuti dengan suara tembakan-tembakan berikutnya. Lalu W melihat T berlari ke arah jalan raya dan seorang polisi menembak ke arahnya sebanyak tiga kali. T berhasil kabur.136 Menurut S dan T, para polisi ini menembak lutut Hubertus dari jarak antara satu dan dua meter sebelum mereka menggeledah para aktivis Papua ini.137

Para polisi ini kemudian menaruh Mabel pada bagian belakang pick up dan juga membawa S serta kemudian memerintahkan W untuk mengemudikan kendaraan ini ke arah Wamena.138 Saat sampai di terminal bus Kurulu setelah berkendara selama sekitar 15 menit, seorang polisi yang mengendarai pick up memberi tahu rekannya bahwa Mabel telah berhenti bernapas. Seorang polisi menjawab, “Sudah biarkan kasi tinggal dia mati, kasih tinggal!”139 Mereka kemudian berhenti di satu rumah sakit di Wamena dan para polisi ini memerintahkan W dan S untuk membawa Mabel ke Unit Perawatan Intensif. W dan S tidak tahu apakah Mabel masih hidup atau tidak namun mereka melihat darah melumuri kakinya. Di hari itu juga, mereka akhirnya mengetahui bahwa Mabel telah meninggal. Para polisi ini lalu membawa W dan S ke Polres Kabupaten Jayawijaya di Wamena. Mereka tidak mengetahui keberadaan X namun mereka meyakini bahwa X adalah informan polisi yang diperintahkan untuk menjebak para aktivis Papua ini.140

W dan S menjalani penahanan selama seminggu di kantor Polres Kabupaten Jayawijaya tanpa dakwaan yang jelas. Mereka lalu dibebaskan setelah orang tua mereka datang dan memprotes penahanan ini setiap hari. Pada akhirnya, para orang tua ini membayar sejumlah uang pada petugas kepolisian demi kebebasan anak-anak mereka.141 W dan S memberi tahu Amnesty International bahwa dalam dua hari pertama penahanan, mereka dipukuli, ditendang, dan disetrum oleh investigator kepolisian dengan tujuan memaksa mereka mengakui telah melakukan tindak pembunuhan bersama dengan Mabel. Pihak kepolisian juga melontarkan kata-kata kasar dan menghina pada W dan S, seperti memanggil mereka dengan sebutan babi dan anjing.142 Setelah dibebaskan tanpa dakwaan, W dan S dikenakan wajib lapor sekali dalam sepekan, namun mereka berdua berhenti melapor pada pekan ketiga.

Sehari setelah kematian Mabel, polisi memulangkan jenazahnya tanpa penjelasan tentang penyebab kematiannya pada pihak keluarga. Para polisi itu berusaha memberikan satu kardus mi instan dan dua karung beras pada keluarga korban. Pemberian itu pada akhirnya ditolak.143

Tidak ada penyelidikan imparsial atau independen terhadap kasus pembunuhan ini dan tidak seorang pun dinyatakan bertanggung jawab atas kematian Mako Tabuni dan Hubertus Mabel.144 Setidaknya, ada tujuh orang aktivis KNPB mati dibunuh pasukan keamanan pada tahun 2012.

137. Wawancara Amnesty International dengan S and T, Agustus 2016. 138. Sitting next to W in front was a policeman, X and S were sitting in the middle row with a policeman while Hubertus was with another policeman. 139. Wawancara Amnesty International dengan W dan S, Agustus 2016. 140. Wawancara Amnesty International dengan W dan S, Agustus 2016. 141. Wawancara Amnesty International dengan W dan S, Agustus 2016. 143. Wawancara Amnesty International dengan anggota keluarga Hubertus, Agustus 2016.

142. Wawancara Amnesty International dengan W dan S, Agustus 2016.

B. PEMBUNUHAN MARTINUS YOHAME DI SORONG

Pada 26 Agustus 2014, jenazah seorang aktivis KNPB lainnya ditemukan terapung dalam karung di laut sekitar pulau Nana di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Dilaporkan bahwa luka yang ditemukan pada jenazah Martinus Yohame antara lain berupa luka tembak pada bagian dada. Yohame, kepala KNPB cabang Sorong, dinyatakan hilang pada 20 Agustus 2014. Pada waktu bersamaan, seorang aktivis KNPB ditahan secara sewenang-wenang sebelum kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Provinsi Papua Barat untuk menghadiri acara bahari pada 23 Agustus 2014. KNPB berencana menggelar unjuk rasa di Sorong di sekitar waktu kedatangan presiden dan juga berencana mengibarkan bendera Bintang Kejora.145 Sebelum menghilang, Yohame menerima pesan Facebook dari seseorang yang mengaku sebagai anggota Komnas HAM Papua dan dari seorang wartawan yang ingin mewawancarainya.146 Ketua Komnas HAM Papua membantah lembaganya telah menghubungi Yohame dan wartawan tadi juga tidak diketahui keberadaannya.

Tidak ada penyelidikan imparsial terhadap kematian Yohame dan tidak ada satu pun orang dinyatakan bertanggung jawab atas kematiannya. Polisi mengklaim mereka tidak bisa menyelidiki kasus ini karena keluarga korban menolak dilakukannya otopsi.147

Berdasarkan kesaksian konsisten para saksi dalam kasus Mabel dan dengan tidak adanya penyelidikan independen, imparsial, dan efektif atas dua kasus kematian ini, Amnesty International sangat prihatin bahwa Hubertus Mabel dan Martinus Yohame kemungkinan besar adalah korban pembunuhan di luar hukum.148

Dari 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang dicatat Amnesty International dalam laporan ini, ada delapan kasus dengan korban jiwa sebanyak 10 orang yang mana kesemuanya adalah anggota KNPB. Pembunuhan di luar hukum ini menunjukkan situasi tidak aman yang harus dihadapi oleh para aktivis politik di Papua serta adanya impunitas atas tindak pelanggaran HAM yang dilakukan pasukan keamanan.

2. PEMOLISIAN AKSI PROTES DAMAI DENGAN TUNTUTAN POLITIK

Pembunuhan di luar hukum sering terjadi ketika pasukan keamanan berusaha untuk membubarkan unjuk rasa yang menuntut kemerdekaan, terutama upacara bendera atau pertemuan untuk memeringati hari-hari besar keagamaan.

A. KONGRES RAKYAT PAPUA KETIGA

Satu koalisi aktivis Papua menyelenggarakan rapat politik damai di lapangan di depan gedung seminari teologi di Abepura, Provinsi Papua pada 17 hingga 19 Oktober 2011.149 Kongres Rakyat

Papua III bertujuan untuk mengkonsolidasi kelompok-kelompok pro kemerdekaan sekaligus membentuk “pemerintahan transisi” menuju kedaulatan penuh.150 Panitia acara ini juga mengundang pejabat pemerintah setempat untuk berpidato dan memberitahukan pelaksanaan acara ini pada Kapolda Papua.151

Menurut para saksi yang kemudian bersaksi pada Komnas HAM, pada pagi hari 19 Oktober, polisi dan militer bersenjata menutup jalan utama dengan menggunakan tank serta kendaraan lapis baja dan mengepung lapangan tempat pelaksanaan kongres.152 Sore harinya, dua jam setelah kongres usai, satuan polisi dan militer masuk ke dalam lokasi. Banyak dari mereka berpakaian preman.153 Polisi dan tentara ini menembakkan senjata api ke udara untuk membubarkan sekitar seribu orang perwakilan warga yang tengah berkumpul dengan damai tanpa meminta mereka untuk bubar terlebih dahulu. Tembakan senjata api ini membuat panik para peserta kongres yang kemudian berlarian

Sekitar ribuan warga Papua berkumpul di depan seminari teologi di Abepura. Dalam Kongres Rakyat Papua Ketiga, warga disambut spanduk bertuliskan aspirasi untuk memenuhi hak-hak sipil orang Papua. © Private

menyelamatkan diri. Saat mereka lari, satuan-satuan Kepolisian Kota Jayapura dan Kepolisian Provinsi Papua menembakkan gas air mata. Sekitar 387 peserta, termasuk 58 di antaranya perempuan, ditangkap secara sewenangwenang. Pasukan keamanan juga menendang, memukul, dan menghajar orang-orang yang ditangkap ini menggunakan gagang senapan. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak mereka untuk bebas dari siksaan dan hukuman atau perlakuan buruk, tidak manusiawi atau merendahkan lainnya.154 Beberapa peserta kongres ditembak pada bagian kaki.155

Kebanyakan dari mereka dibebaskan keesokan harinya, namun lima orang didakwa dan kemudian dinyatakan bersalah melakukan tindak pemberontakan dan penghasutan menurut Pasal 106, 110, dan 160 KUHP, sedangkan satu orang ditangkap dengan dakwaan kepemilikan senjata menurut

Aparat keamanan berjaga dengan panser pada Kongres Rakyat Papua Ketiga. © Private

Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.156 Komnas HAM menemukan setidaknya ada 96 orang tertembak, ditendang, atau dipukuli oleh polisi dengan tidak ada satu pun bukti para peserta kongres memprovokasi polisi untuk melakukan tindak kekerasan.157 Pihak kepolisian dan pihak militer menyatakan bahwa tidak ada seorang pun peserta kongres melakukan tindakan membahayakan nyawa pasukan keamanan.

Pada 20 Oktober, warga setempat menemukan jenazah Demianus Daniel Kadepa, Yakobus Samonsabara, dan Max Asa Yeuw. Yakobus dan Max Asa merupakan anggota PETAPA (Penjaga Tanah Papua) yang juga panitia kongres. Kadepa adalah seorang mahasiswa, namun tidak jelas apakah ia terlibat langsung dalam kongres tersebut atau hanya sebagai pengunjung. Menurut Komnas HAM, ketiga jenazah tersebut menderita luka-luka tembakan dan pukulan.158 Komnas HAM belum bisa memastikan apakah mereka bertiga dibunuh oleh polisi atau oleh militer.159

Polisi dan militer membantah telah menembak ketiga orang itu. Menurut mereka, para petugas keamanan hanya menembakkan tembakan peringatan.160 Namun, pada bulan November 2011, pihak kepolisian mengambil tindakan disiplin internal terhadap sejumlah personilnya karena melakukan “tindakan berlebihan” saat membubarkan kongres tersebut. Mabes Polri mengeluarkan “peringatan tertulis” pada 9 orang anggota polisi, menghukum 7 orang lainnya dengan hukuman disiplin selama 7 hingga 14 hari, serta memindahtugaskan Kapolres Jayapura karena “tidak bisa melindungi dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan karena melakukan tindakan yang merendahkan martabat negara, pemerintah atau satuan kepolisian”.161

Tidak ada penyelidikan kriminal yang dilakukan untuk mencari kebenaran dan untuk mengadili pihakpihak yang bertanggung jawab atas tindak pembunuhan di luar hukum terhadap tiga orang tersebut.

B. PENEMBAKAN DI AIMAS

Pada 30 April 2013, sekelompok aktivis Papua dipimpin Isak Kalaibin, seorang anggota kelompok pro kemerdekaan,162 mengadakan perkumpulan doa malam sekaligus untuk merapatkan persiapan acara peringatan 50 tahun serah terima Papua dari PBB ke Indonesia sesuai Perjanjian New York tahun 1962 yang akan diadakan keesokan harinya.163

Polres Kabupaten Sorong yang dilaporkan mengetahui rencana berdasar informasi dari unit intelejen mereka lalu mengumpulkan seluruh personil di pos polisi.164 Kemudian polisi dan tentara melancarkan operasi gabungan untuk membubarkan acara yang dicurigai dimana bendera Bintang Kejora165 akan dikibarkan.166 Operasi gabungan polisi dan tentara yang dipimpin oleh Wakapolres Sorong ini berkekuatan 11 orang polisi dan tiga orang tentara.167

Setelah doa malam selesai, sekitar 100 orang tetap berkumpul di dekat rumah Isak Kalaibin.168 Menurut seorang saksi, pada sekitar pukul 9 malam para polisi dan tentara mendatangi rumah Isak dengan menggunakan empat mobil. Kendaraan paling depan yang mengangkut Wakapolres dihadang pada jarak 100 meter oleh para peserta doa malam.169 Beberapa orang mulai menggedor-gedor mobil menggunakan tongkat dan kepalan tangan. Tiba-tiba, personil keamanan dari kendaraan lain melancarkan tembakan pada kerumunan massa dan pada rumah-rumah di wilayah itu.170 Paling tidak, ada 5 orang tertembak.171 Abner Malagawak dan Thomas Blesia meninggal di

Makam Salomine Kalaibin, saudara perempuan anggota kelompok pro-kemerdekaan Isak Kalaibin, yang meninggal Karena luka tembak. © Amnesty International

tempat sedangkan Salomina Kalaibin, saudara perempuan Isak Kalaibin, meninggal pada 6 Mei 2013 akibat luka tembak pada bagian perut dan pundak.172 Polisi menyebut penembakan ini sebagai upaya pembelaan diri namun tidak ada investigasi independen untuk menyelidiki kebenaran klaim polisi tentang adanya ancaman serius pada polisi di dalam mobil dan apakah lima orang yang terbunuh terlibat langsung dalam perisakan tersebut (atau mungkin hanya korban dari penembakan acak yang tidak menimbulkan ancaman).173

Hak kebebasan berkumpul secara damai adalah hak individu. Kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain tidak bisa menghapus hak suatu kelompok untuk berkumpul secara damai, dan kekerasan yang dilakukan oleh sebagian anggota kelompok tersebut tidak serta merta membuat perkumpulan mereka berubah menjadi perkumpulan dengan kekerasan.

Polisi menahan tujuh orang, termasuk Isak Kalaibin, dan mendakwa mereka dengan tuduhan makar berdasar Pasal 106 dan 110 KUHP karena kepemilikan bendera Bintang Kejora dan senjata api.174 Semua terdakwa ini menolak tuduhan kepemilikan senjata api.175 Pada 4 Desember 2013, Pengadilan Negeri Sorong menyatakan ketujuh orang ini bersalah dan menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan penjara dan tiga tahun enam bulan penjara karena mendukung kemerdekaan Papua serta merencanakan pengibaran bendera Bintang Kejora. Dakwaan kepemilikan senjata api tidak dikuatkan oleh putusan pengadilan,176 sehingga gugurlah klaim polisi yang menyatakan bahwa mereka menggunakan senjata api sebagai upaya membela diri menghadapi warga.

C. PENEMBAKAN DI DESA WANAMPOMPI

Pembunuhan di luar hukum yang terkait peringatan peristiwa politik juga terjadi di desa Wanapompi Kepulauan Yapen pada 1 Desember 2015. Pendukung gerakan kemerdekaan mengadakan upacara bendera dan berencana mengibarkan bendera Bintang Kejora sekaligus menyanyikan lagu kebangsaan lama Papua serta mengadakan doa bersama untuk memeringati 54 tahun pengibaran bendera Bintang Kejora untuk kali pertama yang oleh para aktivis pro kemerdekaan Papua dianggap sebagai deklarasi kemerdekaan pertama mereka.177 Sekitar pukul 7 pagi, setelah bendera mulai dikibarkan dan para peserta upacara mulai bernyanyi, polisi dan tentara berdatangan. Tak lama berselang, para aparat ini mulai menembaki mereka.178

Pihak kepolisian mengaku mereka tengah berpatroli saat melihat pengibaran bendera Bintang Kejora. Saat mencoba untuk bernegosiasi dengan peserta upacara agar menurunkan bendera tersebut, mereka ditembak oleh salah satu warga. Akibatnya, sebagaimana disampaikan oleh pihak kepolisian, para pasukan keamanan terpaksa membalas dengan menembaki kerumunan massa setelah menembakkan tembakan peringatan ke udara.179 Namun, para peserta upacara menyampaikan keterangan yang sama sekali berbeda. Mereka menyangkal ada tembakan yang diarahkan ke para polisi serta mengatakan bahwa justru pihak kepolisian yang menembaki massa tanpa upaya negosiasi ataupun peringatan terlebih dahulu.180 Harus dicatat bahwa tidak ada anggota kepolisian yang dilaporkan terluka atau terbunuh dari dugaan penembakan yang menyasar mereka.

Empat orang tewas, termasuk Erik Manitori sang pemimpin upacara, dan setidaknya delapan orang mengalami luka-luka. Menurut pengurus gereja setempat, Yonas Manitori dan Dairus Andribi meninggal seketika setelah ditembak saat berusaha mendekati konvoi polisi untuk menanyakan tujuan patroli mereka.181 Melihat kejadian ini, saudara lelaki Yonas Manitori, Erik dan Yulianus Robaha, berusaha untuk menolong Yonas namun dua orang ini justru ditembak pada bagian kaki dan diseret ke atas truk polisi. Keduanya meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Keesokan harinya, keluarga menerima jenazah mereka berdua. Warga desa menemukan satu lubang peluru pada bagian kanan dada Erik dan satu lagi pada bagian perut dan wajahnya. Perutnya yang membengkak menunjukkan kemungkinan ia ditembak lebih dari satu kali. Warga juga menemukan dua lubang peluru pada bagian dada jenazah Yonas dan memperkirakan bahwa ia juga mati karena luka tembak.182

Tidak ada penyelidikan atas kematian empat orang ini.

Berdasarkan temuan Komnas HAM, tindakan disiplin oleh pihak kepolisian, dan fakta bahwa perkumpulan damai tidak boleh dibubarkan dengan tindakan mematikan, Amnesty International sangat prihatin bahwa Demianus Daniel Kadepa, Yakobus Samonsabara, dan Max Asa Yeuw adalah korban pembunuhan di luar hukum. Polisi menyebut kematian Abner Malagawak, Thomas Blesia, dan Salomina Kalaibin adalah akibat dari upaya pembelaan diri yang dilakukan aparat kepolisian, namun tidak ada penyelidikan independen dalam penembakan tersebut, maupun terhadap kasus Yonas Manitori, Dairus Andribi, Erik Manitori, dan Yulianus Robaha sehingga timbul kecurigaan mereka semua adalah korban tindak pembunuhan di luar hukum.

Tiga kasus di atas menggambarkan ketidakmampuan pasukan keamanan Indonesian membedakan antara kelompok yang menggunakan kekerasan atau membahayakan nyawa dan kelompok aktivis damai, serta antara unjuk rasa damai dan unjuk rasa dengan kekerasan. Hal ini juga disebut dalam Buku Putih Kementerian Pertahanan Indonesia tahun 2015 menyatakan bahwa “gerakan separatisme dilakukan baik dengan senjata maupun dengan gerakan politik” adalah salah satu ancaman utama bagi keamanan nasional dan kedaulatan negara, sehingga militer sering menangani penyampaian pendapat secara damai dengan cara-cara yang sama seperti mereka menangani musuh negara yang menggunakan senjata.183 Tindakan aparat keamanan kepada protes damai menunjukan bahwa dari pejabat setingkat Menteri hingga serdadu di lapangan menganggap musuh negara siapapun yang menuntut kemerdekaan, baik lewat upaya damai maupun perjuangan bersenjata.

HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT, BERSERIKAT DAN BERKUMPUL SECARA DAMAI DALAM PENERTIBAN PERAYAAN POLITIK

Rakyat Papua dan Rakyat Indonesia pada umumnya harus diperbolehkan menyampaikan pendapat mereka dengan bebas tanpa bayang-bayang ancaman, gangguan, kekerasan, dan kriminalisasi.

Menurut hukum HAM internasional yang juga dipatuhi oleh Indonesia, hak menyampaikan pendapat yang meliputi hak untuk secara damai mengusahakan referendum, kemerdekaan, atau kegiatankegiatan politik lainnya yang tidak melibatkan “kebencian pada kewarganegaraan, ras, atau agama yang bisa menimbulkan diskriminasi, kekacauan atau kekerasan”.184 Menurut Pelapor Khusus PBB tentang hak kebebasan untuk berkumpul dan berserikat secara damai serta tentang eksekusi ekstrayudisial atau sewenang-wenang, pembatasan mengenai bentuk perkumpulan massa apa saja yang mengupayakan advokasi atau hasutan yang terlarang oleh ICCPR harus diatur secara jelas. Namun demikian, pemerintah setempat hanya boleh “mengambil langkah-langkah yang bersifat membatasi dan paling tidak membahayakan” saat menangani permasalahan seperti ini.185

Pasal 6(4) dari Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah186 melarang penggunaan lambang atau bendera daerah dengan ciri yang digunakan oleh “organisasi-organisasi, kelompok-kelompok, institusi-institusi, atau gerakan-gerakan separatis”. Aturan ini berimbas pada pelarangan bendera Bintang Kejora dan bendera Bintang 14 di Papua, bendera Benang Raja di Maluku, dan bendera Bulan Sabit di Aceh karena diasosiasikan dengan gerakan separatis. Amnesty International meyakini bahwa aturan ini tidak bisa dianggap sebagai pembatasan yang bisa dibenarkan terhadap hak kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul secara damai sebagaimana diatur dalam ICCPR. Bendera Bintang Kejora tidak menyampaikan pesan dan logo dengan unsur kekerasan serta juga tidak menggambarkan atau menunjukkan kekerasan. Tindakan pengibaran bendera adalah suatu tindakan damai dan bukan suatu tindak kekerasan atau tindakan yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana klaim pemerintah Indonesia.187

KEGAGALAN UNTUK BERNEGOSIASI DENGAN DEMONSTRAN

Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2006 tentang Pengendalian Massa mewajibkan aparat kepolisian memprioritaskan negosiasi dengan koordinator unjuk rasa saat mengamankan suatu aksi unjuk rasa.188

Pasukan keamanan di Papua harus bisa membuat perencanaan dan persiapan yang lebih baik saat menghadapi acara-acara politik yang mungkin berakhir ricuh serta bisa mengambil langkah-langkah tegas untuk menghindari pembunuhan di luar hukum atau pelanggaran HAM lainnya. Upaya-upaya ini meliputi perancanaan strategi yang tepat saat berdialog dengan pihak penyelenggara unjuk rasa.189

Polisi di Papua mulai merancang taktik untuk “menghindari” pembunuhan di luar hukum saat menghadapi unjuk rasa politik damai dengan cara melakukan penangkapan aktivis secara massal sebelum dan pada saat pelaksanaan aksi damai.190 Namun demikian, langkah ini justru tindakan sewenang-wenang dan melanggar hak atas kebebasan dan kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul secara damai.

Lebih lanjut, Kapolda Provinsi Papua mengeluarkan satu keputusan pada bulan Juli 2016 yang melarang kelompok-kelompok pro kemerdekaan untuk melaksanakan unjuk rasa damai. Keputusan ini secara resmi juga mencabut status hukum kelompok-kelompok pro kemerdekaan sebagai organisasi sosial menurut Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Massa.191 Menurut hukum internasional, hak untuk menyelenggarakan dan turut serta dalam unjuk rasa bagi semua individu dan golongan harus dijamin keberadaannya, termasuk bagi kelompok-kelompok yang tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah.192

3. PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM SAAT OPERASI KEAMANAN

Kepolisian Papua menganggap kelompok-kelompok pro kemerdekaan sebagai suatu organisasi kriminal menurut pasal 106 KUHP dan operasi yang mereka lancarkan kerap ditujukan untuk meringkus para aktivis politik dengan dakwaan sebagai pelaku tindak kriminal. Pada banyak kasus, operasi kepolisian ini melibatkan pihak militer dalam upaya pencarian para anggota kelompokkelompok bersenjata pro kemerdekaan. Amnesty International menyatakan bahwa ada beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak non pemerintah, di antaranya berupa penangkapan. Amnesty International juga menghormati hak pemerintah Indonesia untuk menggunakan hukum kriminal saat menangani serangan yang menggunakan kekerasan.

Dalam operasi gabungan untuk menumpas kelompok-kelompok bersenjata pro kemerdekaan, para warga desa yang tidak terlibat dengan kelompok-kelompok itu juga turut menjadi korban. Amnesty International mencatat enam kasus seperti ini yang telah menewaskan 8 orang warga desa. Kasuskasus di bawah ini adalah beberapa contohnya.

A. PENEMBAKAN ISMAIL LOKOBAL, ANGGOTA PETAPA

Pada 4 Oktober 2010, antara pukul 10 dan 11 pagi, aparat kepolisian dari Polres Kabupaten Jayawijaya dan pasukan keamanan bandara mengamankan Amos Wetipo di bandara Wamena. Pemimpin cabang Penjaga Tanah Papua (PETAPA)193 wilayah Wamena baru saja mendarat dari Jayapura dan langsung dibawa ke satu ruangan di bandara. Polisi bandara menggeledah barang bawaan Wetipo, menyita satu tas, dan berusaha melakukan penangkapan tanpa surat penahanan setelah menemukan belasan topi baret yang ia bawa dari Jayapura.194 Polisi bandara menyerahkan Amos pada petugas dari Polres Jayawijaya yang menunggu di pintu keluar dengan mengendarai satu mobil. Belasan anggota PETAPA yang sedianya datang menjemput Wetipo menghadang para polisi sehingga terjadi kontak fisik antara mereka dengan sekitar 30 orang polisi. Para anggota PETAPA ini

Makam Ismail Lokobal. © Private

berhasil mengambil Amos dari polisi sedangkan para anggota yang lain melempari polisi dengan batu. Setidaknya ada tiga orang polisi yang membalas lemparan batu ini dengan menembakkan tembakan peringatan ke udara. Setelah melancarkan beberapa kali tembakan peringatan, para polisi inipun ditarik mundur.195

Wetipo dan lima orang anggota PETAPA lainnya bergegas menuju markas mereka yang juga merupakan kantor Dewan Adat Papua (DAP) cabang Wamena, beberapa kilometer dari bandara. Ada sekitar 10 anggota PETAPA lainnya berada di markas. Kurang dari sejam kemudian, sekitar seratus polisi dipimpin Kapolres Kabupaten Jayawijaya tiba-tiba sudah berada di luar pagar, kurang 50 meter dari kantor. Wetipo melihat para tentara berada di belakang para polisi.196

Segera setelah para polisi bisa melewati pagar, beberapa anggota PETAPA di dalam markasnya

melontari mereka dengan batu menggunakan katapel. Seorang polisi terkena lontaran batu pada bagian mulut yang merontokkan beberapa giginya. Beberapa polisi lainnya juga terkena lemparan batu. Polisi lalu mulai menembak ke arah kantor tanpa didahului peringatan. Ismail Lokobal yang sebelumnya tidak mengikuti penjemputan di bandara tertembak mati.197

Sekitar sejam kemudian, setelah baku tembak usai, Bupati Jayawijaya mendatangi markas DAP dan mengajak Wetipo dan Kapolres ke kantornya untuk melakukan mediasi. Kapolres bersikeras polisi memiliki izin untuk menangkap Amos. Setelah Amos membantah dengan menyatakan polisi tidak memiliki surat penangkapan saat mendatangi markas DAP dan juga meminta pertanggungjawaban atas kematian Ismail Lokobal, kedua belah pihak sepakat bahwa Wetipo tidak akan ditangkap.

Menurut Wetipo, setelah kejadian ini Kapolres dipindahtugaskan namun tidak ada penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus penembakan yang terjadi. Sebenarnya, meskipun ada tindakan kekerasan beberapa anggota PETAPA di airport dan markas mereka, penggunaan kekuatan mematikan -bahkan jika dilakukan secara serampangantidak bisa dibenarkan dalam situasi tersebut. Sekitar seratus petugas polisi dan beberapa anggota militer seharusnya dapat melindungi diri mereka dan dapat menangani situasi yang melibatkan 16 orang di dalam sebuah gedung tanpa perlu menggunakan senjata api. Penggunaan senjata api harusnya terbatas untuk melindungi diri dari ancaman serius yang berujung pada kematian atau luka berat. Selain itu menembak secara acak di sebuah gedung dapat mengenai siapapun di dalamnya, baik terlibat ataupun tidak, merupakan laku penggunaan kekuatan secara berlebihan dan tidak sesuai hukum.

B. OPERASI KEAMANAN DI DESA KULIRIK

Pada pagi 26 Januari 2014, operasi gabungan polisi dan tentara bergerak menuju Desa Kulirik di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua. Dua hari sebelumnya, para anggota kelompok bersenjata pro kemerdekaan mencuri delapan pucuk senjata api dari pos polisi di desa tersebut.

Operasi gabungan tersebut menjadikan gereja sebagai target karena pada hari itu para warga datang untuk melakukan kebaktian Minggu pagi. Empat orang yang berada di luar bangunan gereja, Tigabur Tabuni, Caban Tabuni, Yukiler Enumbi, dan K198 dipukuli dengan tongkat kayu oleh seorang anggota pasukan keamanan. Ketika empat orang itu berusaha untuk kabur, aparat menembak Yukiler Enumbi yang kemudian mati karena tembakan itu. Tiga orang lainnya berhasil menyelamatkan diri namun kemudian tertangkap dan ditahan. Sedangkan orang-orang yang berada di dalam gereja dipaksa untuk berbaring di lantai di bawah todongan senjata. Menurut laporan dari Gereja Kristen Injili, dua warga desa di dalam bangunan gereja itu dipukuli dan ditusuk dengan bayonet.199

Tigabur Tabuni, Caban Tabuni, dan K dibawa ke hadapan Kapolres Kabupaten Puncak Jaya yang mengidentifikasi mereka sebagai pelaku pencurian senjata api. Para polisi memaksa mereka bertiga untuk masuk ke dalam mobil dan membawanya ke lokasi yang tidak diketahui. Lalu mereka diperintahkan untuk berbaring dan para polisi itu menembak mereka berkali-kali. Tigabur Tabuni meninggal di tempat, Caban Tabuni tertembak pada beberapa tempat termasuk pada bagian lututnya, sedangkan K tertembak pada bagian lutut kiri dan perut.200

Para polisi itu lalu membawa K dan Caban Tabuni pada Rumah Sakit Polisi di Jayapura untuk mendapatkan perawatan medis intensif di bawah pengawasan polisi tanpa ada pemberitahuan pada pihak keluarga. Caban Tabuni meninggal lima bulan kemudian karena luka-luka yang ia derita. Pada bulan Agustus 2014, setelah pihak keluarga menyogok oknum polisi dengan uang sejumlah 120 juta rupiah, K dibebaskan dan kemudian dibawa ke rumah sakit umum di Papua Nugini. Pihak keluarga khawatir K akan terbunuh jika ia kembali ke Indonesia.201

Tidak ada penyelidikan kriminal terhadap operasi keamanan yang terjadi di Desa Kulirik dan tidak ada seorang pun dinyatakan bertanggung jawab atas kematian dan luka-luka yang diderita para korban.

Sejalan dengan kesaksian konsisten dari para saksi serta temuan LSM setempat ditambah dengan tidak adanya penyelidikan yang independen, imparsial, dan efektif, Amnesty International sangat prihatin bahwa Ismail Lokobal di Wamena dan Yukiler Enumbi, Tigabur Tabuni, dan Caban Tabuni di Kulirik adalah korban pembunuhan di luar hukum. Tiga korban yang disebut terakhir secara sengaja dibunuh saat berada dalam penahanan polisi, sehingga nampaknya seperti laku eksekusi ekstrayudisial.

Koalisi masyarakat sipil mengadakan konferensi pers pada 9 Juni 2017 merespon rencana keterlibatan militer lebih jauh. © KontraS

6. AKUNTABILITAS UNTUK PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM DI PAPUA

“Kami kecewa kenapa Paniai jadi mandeg begini. Kalau ini tidak diselesaikan, orang Papua tidak akan merasa kebebasan hidup. Kasus Paniai harus dibuka lagi dan penegakan hukum bagi berbagai kasus lain harus ditegakkan kalau betul-betul mau warga Papua mengaku sebagai Warga Negara Indonesia.”

Anggota keluarga dari korban penembakan Paniai 2014, wawancara Amnesty International.

TIDAK ADANYA PENYELIDIKAN YANG SEGERA, EFEKTIF, TRANSPARAN, IMPARSIAL DAN INDEPENDEN

Negara memiliki kewajiban untuk menyelidiki pelanggaran HAM, terutama pelanggaran serius terhadap hak untuk hidup. Jika terjadi kematian tidak wajar dengan dugaan disebabkan oleh aparat negara atau bukan, negara berkewajiban sesegera mungkin melakukan penyelidikan yang independen, imparsial, dan efektif. Jika ditemukan bukti-bukti yang relevan, maka tersangka pelaku tindak kriminal tersebut harus menjalani persidangan yang memenuhi standar-standar peradilan adil internasional. Otoritas pelaksana investigasi ini juga harus independen dari otoritas lain yang diduga melakukan pembunuhan di luar hukum. Keluarga korban harus mendapatkan akses pada kebenaran, keadilan, dan reparasi yang efektif.202

Ketidakmampuan suatu negara untuk menyelidiki dugaan pembunuhan di luar hukum adalah suatu bentuk pelanggaran HAM yang terpisah.203 Penyelidikan seperti ini harus ada demi menegakkan keadilan serta demi mencegah penggunaan tindakan mematikan secara tidak sah. Penyelidikan ini merupakan elemen penting dari kewajiban hukum suatu negara untuk mencegah pencabutan nyawa secara sewenang-wenang.204

Sistem akuntabilitas yang efektif meliputi: penyelidikan kriminal melalui mekanisme pengawasan eksternal yang independen; investigasi disiplin; proses hukum perdata atau administratif untuk pemulihan penuh yang mencakup rehabilitasi, ganti rugi, kompensasi, pelunasan, dan jaminan tidak akan ada perbuatan serupa di masa mendatang; serta peninjauan atas fungsi institusi.205 Hasil penyelidikan harus transparan dan terbuka bagi para keluarga korban serta bagi masyarakat umum.206

Sistem akuntabilitas ini juga harus memberikan perhatian pada hak dan kebutuhan korban tindak kekerasan.207 Hak dan kebutuhan ini meliputi hak mengajukan keluhan, hak mendapat informasi mengenai kemajuan penyelidikan, hak menyebut saksi dan menanyainya, hak mendapatkan bantuan hukum dan psikologis, hak mendapat informasi mengenai hasil penyelidikan, hak perlindungan privasi, hak perlindungan dari ancaman dan intimidasi, serta hak reparasi sepenuhnya.208

Dari 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum dengan pelaku petugas keamanan di Papua yang tercatat oleh Amnesty International, tidak ada penyelidikan pidana yang dilaksanakan oleh institusi independen yang tidak terikat dengan institusi terduga pelaku tindak pembunuhan di luar hukum. Amnesty International juga mencatat ada 25 kasus yang tidak diselidiki sama sekali. Ada 26 kasus yang menurut klaim pihak kepolisian atau militer telah diselidiki namun hasilnya tidak disebarluaskan. Kebanyakan pihak keluarga korban mengatakan pada Amnesty International bahwa mereka tidak mendapatkan informasi terbaru tentang hasil penyelidikan atas kasus kematian anggota keluarga mereka.

Dalam proses penegakan hukum, anggota pasukan keamanan yang melakukan tindak pembunuhan di luar hukum di Papua tidak pernah diadili di hadapan pengadilan sipil yang independen. Dalam beberapa kasus dugaan pembunuhan di luar hukum, para personil polisi mendapatkan hukuman melalui mekanisme internal jika mereka terbukti melakukan pembunuhan di luar hukum. Hanya ada sedikit kasus pembunuhan di luar hukum dengan pelaku militer yang diajukan ke pengadilan militer.

Pihak keluarga menyatakan pada Amnesty International bahwa mereka masih berkeinginan melihat para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di pengadilan. Harapan untuk membawa para pelaku ke muka hukum tersebut diungkapkan pula oleh keluarga korban kasus Paniai: "Bagi kami pemerintah tangani masalah terlalu lama… Tapi soal hukum ini mereka mungkin rasa berat angkat kaya macam gunung-gunung besar, kasi lama-lama." Pengadilan umum adalah bagian penting dari hak korban untuk mendapatkan pemulihan secara efektif. Impunitas yang masih terus berlangsung membuat pihak keluarga korban akan terus merasa dikorbankan.

Ada beberapa mekanisme ganti rugi terkait pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua. Namun, sistem pengadilan yang lemah dan penuh halangan serta kurangnya niatan untuk menciptakan mekanisme dan strategi yang efektif untuk menyelidiki dan menghukum pelaku tindak kejahatan di Papua dan di tempat-tempat lain di Indonesia akan membuat impunitas terus ada.

MEKANISME AKUNTABILITAS EKSTERNAL

Pada tahun 2000, Pemerintah Indonesia membentuk mekanisme pengawasan eksternal sesuai Undang Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM selain mekanisme internal polisi dan militer. Menurut mekanisme Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM merupakan satu-satunya badan yang memiliki kewenangan untuk memulai dan melaksanakan penyelidikan pro justitia awal pada dugaan kasus “pelanggaran HAM berat”(Pasal 18).209

Namun, mekanisme ini memiliki keterbatasan yurisdiksi. Undang-Undang Pengadilan HAM mendefinisikan "pelanggaran HAM berat" sebagai bentuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7). Definisi ini tidak membahas bentuk pelanggaran lain menurut hukum internasional, termasuk kejahatan perang, penyiksaan, eksekusi ekstra-yudisial, dan penghilangan paksa. Meski dalam kondisi tertentu penyiksaan, eksekusi ekstra-yudisial, dan penghilangan paksa bisa digolongkan ke dalam tindak genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaranpelanggaran tersebut adalah kejahatan tersendiri menurut hukum internasional. Pengadilan negeri, termasuk pengadilan HAM dengan yurisdiksi untuk mengadili “pelanggaran HAM berat”, seharusnya memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Faktanya, ada satu kasus dari Papua yang telah dibawa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada pagi hari 7 Desember 2000, polisi menggerebek beberapa asrama mahasiswa dan beberapa lokasi lainnya di Abepura yang terletak di pinggiran kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua210. Penggerebekan ini adalah balasan atas penyerangan Polsek Abepura malam sebelumnya yang menewaskan dua orang polisi dan seorang penjaga keamanan. Polisi menembakkan senjata pada saat penggerebekan di asrama mahasiswa serta menendang dan memukuli para penghuni yang kebanyakan tengah terlelap. Seorang mahasiswa ditembak mati, dua mahasiswa meninggal akibat dipukuli, dan sekitar 100 orang lainnya ditahan secara sewenang-wenang. Banyak dari tahanan ini mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya.211

Pada bulan Januari 2001, Komnas HAM mengumumkan pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM bagi Papua (Irian Jaya) dengan tujuan menyelesaikan kasus ini di Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai Undang Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.212 Pada September 2005, pengadilan menyatakan bahwa kasus Abepura bukanlah kasus kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga dirasa tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan tanggung jawab komando seperti halnya semua kasus yang tidak termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan HAM ini. Berdasarkan putusan ini, dua terdakwa yang merupakan perwira tinggi kepolisian dinyatakan bebas dari dakwaan pembunuhan dan tanggung jawab komando. Para korban juga tidak bisa memeroleh rehabilitasi dan kompensasi. Pada bulan Januari 2007, Mahkamah Agung menguatkan putusan ini.213

Dikarenakan kejahatan perang, penyiksaan, eksekusi ekstra-yudisial, serta penghilangan paksa tidak cukup didefinisikan dalam KUHP, maka wilayah yurisdiksi Pengadilan HAM yang sangat sempit ini memunculkan jurang lebar dalam hal penegakan hukum di Indonesia yang membatasi kemungkinan para korban dari Papua dan dari daerah lain untuk mendapatkan keadilan, kebenaran, dan reparasi.

Satu penghalang lain bagi tegaknya keadilan adalah bahwa dalam pelaksanaannya banyak kasus yang diselidiki oleh Komnas HAM kemudian tidak diselidiki lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung atau tidak diproses di pengadilan sehingga tak ada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab atas kasus pembunuhan di luar hukum dan para pelaku masih bisa bebas berkeliaran sedangkan pihak korban tidak mendapatkan reparasi secara utuh dan efektif.214

MEKANISME AKUNTABILITAS POLISI

Para korban dan keluarga atau pengacaranya telah mengajukan keberatan mereka pada polisi melalui unit Propam atau pada atasan para terdakwa agar memeriksa apakah kasus mereka bisa diselidiki lebih lanjut.215 Baik Propam maupun atasan berhak menggelar pemeriksaan serta menjatuhkan hukuman.216 Hukuman bisa mencakup hukuman latihan fisik, sekolah satu tahun, penghentian gaji atau penghentian kenaikan pangkat, pemecatan, atau hukuman penjara.217

Sistem investigasi internal polisi dapat mengajukan kasus kekerasan yang dilakukan polisi pada kejaksaan umum untuk memulai proses pengadilan pidana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia menyatakan bahwa polisi yang diduga melanggar hukum harus diadili di pengadilan umum. Lebih lanjut, pasal 4 dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian menyatakan bahwa investigasi terhadap terduga pelaku tindak kriminal termasuk pada anggota polisi harus dilaksanakan dengan prosedur yang sama dengan prosedur pengadilan umum. Prosedur ini harus diatur oleh prosedur KUHP di mana polisi memiliki tanggung jawab utama atas penangkapan, penahanan, dan penyelidikan terhadap terdakwa pelaku tindak kriminal.

Kekuasaan yang dimiliki badan mekanisme disipliner internal kepolisian yang tidak bisa dievaluasi oleh pihak eksternal untuk menyelidiki laporan dugaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota mereka sendiri merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan hukum internasional yang mensyaratkan independensi penyelidikan. Kepolisian harus memiliki mekanisme sidang disiplin internal yang efektif untuk menangani keluhan tindak pelanggaran HAM, namun proses ini tidak bisa menggantikan penyelidikan kriminal independen dan penuntutannya. Pelanggaran yang merupakan tindak pidana harus diproses berdasarkan hukum pidana meski pelanggaran tersebut menyebabkan seorang petugas harus mendapatkan sanksi disiplin misalnya pemecatan. Ketika bukti terjadinya tindakan pidana ditemukan dalam investigasi untuk tujuan pendisiplinan, maka penyidikan tindak pidana secara terpisah harus dilaksanakan oleh jaksa atau pengadilan.

Oknum kepolisian diduga terlibat dalam 45 kasus dari 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang dicatat oleh Amnesty International.218 Dari 45 kasus tersebut, hanya enam kasus yang mendapatkan diselesaikan melalui mekanisme akuntabilitas internal kepolisian dan kemudian hasilnya diumumkan ke masyarakat. Meskipun Amnesty International telah meneliti dan mengajukan permintaan kepada polisi, dimungkinkan ada kasus-kasus lain yang ditangani secara internal namun tidak pernah diumumkan secara publik. Beberapa kasus yang dipublikasikan adalah:

• Setelah insiden Kongres Rakyat Papua III di Abepura pada bulan Oktober 2011 (lihat Bab 5) yang mengakibatkan terbunuhnya tiga orang warga, Polda Papua menggelar empat sidang disiplin internal. Pada bulan November 2011, satu sidang disiplin memutuskan mantan Kapolres Jayapura bersalah melanggar Aturan Disiplin karena “ketidakmampuannya untuk mengkoordinasi para petugas yang ia bawahi”. Dalam sidang disiplin terpisah, 17 orang polisi, termasuk dua orang anggota Brimob, dinyatakan bersalah karena melanggar Aturan Disiplin. 15 orang di antaranya menerima peringatan tertulis sedangkan dua yang lain menerima hukuman penjara selama 14 hari.219 Tidak ada proses hukum atas pelanggaran yang mereka lakukan.

• Menurut Kapolda Papua pada saat itu, dua orang polisi berpangkat rendah dari Polres Paniai mendapatkan hukuman 21 hari penjara pada saat sidang disiplin karena terbukti mengeluarkan tembakan peringatan ke udara saat menangani pengunjuk rasa pada 8 Desember 2014 (lihat Bab 2).220 Tidak ada proses hukum atas pelanggaran yang mereka lakukan.

• Menanggapi desakan masyarakat setelah insiden penembakan di Deiyai pada bulan Agustus 2017 (lihat Bab 4) di mana polisi menembaki kerumunan pengunjuk rasa tanpa peringatan dan melukai setidaknya 10 orang warga, termasuk di antaranya anak-anak, 9 petugas kepolisian mendapatkan hukuman tindak disiplin dan hanya empat orang petugas yang mendapatkan sanksi administratif seperti secara resmi mengajukan permohonan maaf di hadapan Badan Disiplin dan pemindahan tugas ke wilayah lain. Dua orang petugas mengatakan mereka menggunakan peluru tajam saat kerusuhan tersebut sedangkan tiga orang petugas lain menyatakan mereka tidak ingat berapa banyak peluru karet yang mereka tembakkan ke arah kerumunan massa. Ketidakmampuan personil polisi dalam mengidentifikasi jumlah peluru yang dipakai menunjukan bahwa mereka tidak mengisi formulir seperti yang diwajibkan dalam pasal 14(3) Peraturan Kepala Kepolisian No. 1 tahun 2009.221 Tidak ada proses hukum atas pelanggaran yang mereka lakukan.222

Pihak kepolisian bisa jadi telah mengumumkan hasil atau temuan investigasi internal mereka pada media namun mereka tidak memberikan laporan tertulis investigasi tersebut dan juga tidak menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran serta peraturan mana saja yang telah dilanggar.

Dari 45 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh polisi, tidak ada kasus yang dibawa ke pengadilan umum. Mekanisme akuntabilitas ini berbeda saat terjadi tindak pidana biasa oleh personil polisi, namun tidak dalam konteks menjalankan tugas. Amnesty International mencatat paling tidak ada contoh kasus terpisah yang tidak masuk dalam total 69 kasus yang melibatkan personil polisi yang dibawa ke pengadilan umum. Pada kasus pertama, seorang polisi membunuh istrinya di Timika, Provinsi Papua, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga pada November 2013.223 Sedangkan kasus kedua berupa insiden penembakan antara polisi dan tentara di satu pasar di Biak, Provinsi Papua, pada April 2014 yang menewaskan seorang tentara Angkatan Udara.224

Korban atau keluarga korban kekerasan yang dilakukan oleh polisi bisa mengajukan komplain pada lembaga-lembaga lain, seperti Komisi Polisi Nasional (Kompolnas),225 Komnas HAM226 dan Ombudsman Republik Indonesia, ORI.227 Meski ketiga lembaga tersebut bisa menerima pengaduan dan mengadakan investigasi, temuan mereka tidak bisa diajukan ke jaksa penuntut umum. Mereka juga tidak memiliki kewenangan untuk meminta diadakannya otopsi resmi. Mereka juga tak berhak memeriksa hasil otopsi, sertifikat kematian serta dokumen-dokumen medis lain dalam kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh polisi. Mereka hanya bisa mengirimkan laporan dan temuannya pada kepolisian yang kemudian meneruskannya pada Propam untuk diselidiki lebih lanjut. Terbatasnya mandat Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman adalah bukti mekanisme komplain terhadap kepolisian yang independen mutlak diperlukan demi menjamin bahwa suatu investigasi, jika dirasa perlu, akan dilanjutkan pada tahap penuntutan hukum untuk menghentikan impunitas yang telah meluas.

MEKANISME AKUNTABILITAS MILITER

Sejak akhir era Soeharto, undang-undang dan peraturan telah diisusun untuk meningkatkan perlindungan dan penghormatan pada hak asasi manusia oleh militer. Pasal 2 huruf (d) pada UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merumuskan definisi tentara profesional, di antaranya, adalah seseorang yang "menghormati prinsip-prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, hukum nasional, dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi".

Namun Amnesty International terus menerima laporan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara.228 Dari 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum, 34 di antaranya dilaporkan melibatkan anggota militer. Hanya ada enam kasus yang diadili pada pengadilan militer. Artinya, ada 82% dari kasus-kasus tersebut yang para pelakunya tidak dimintai pertanggungjawabannya. Di bawah ini adalah dua kasus yang sampai pada pengadilan militer:

• Pada Maret 2010, Pendeta Kinderman Gire dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) ditemukan tewas di dekat Sungai Tinggin di desa Kalome Kecamatan Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua. Pendeta Gire dan seorang temannya tengah menanti kiriman makanan dan bahan bakar ketika pasukan Batalyon Infantri 756 menghampiri dan menanyai mereka mengenai keberadaan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah tersebut. Para tentara itu kemudian memukuli Pendeta Gire selama 11 jam sebelum akhirnya membunuhnya dengan dua tembakan pada bagian dada.229 Mereka lalu membuang jenazah sang pendeta ke sungai setelah berusaha untuk memenggal kepalanya. Kasus ini menarik perhatian internasional setelah ada video penyiksaannya yang tersebar di internet pada November 2010. Tiga tentara diadili di pengadilan militer Jayapura.

Pada saat persidangan, tiga tentara tersebut mengklaim Pendeta Gire membuat mereka yakin bahwa ia adalah anggota OPM dan ia juga berusaha merebut sepucuk senjata dari salah seorang tentara yang kemudian menembak dadanya. Pada Agustus 2011, ketiga tentara itu dinyatakan bersalah karena mengabaikan perintah. Pratu Herry Purwanto dijatuhi hukuman penjara selama lima belas tahun, Sertu Saut Sihombing mendapatkan hukuman tujuh tahun, dan Pratu Hasirun dihukum enam tahun. Kelompok-kelompok HAM menyatakan tiga tentara ini tidak dituntut dengan kejahatan yang lebih serius berupa pembunuhan dan penyerangan - penyiksaan tidak secara spesifik dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum Indonesia - sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak menunjukkan beratnya kejahatan yang telah mereka lakukan.

Sehubungan dengan insiden tersebut, TNI menerbitkan peraturan yang melarang seluruh anggotanya untuk melakukan penyiksaan.230

• Untuk menanggapi desakan warga, terutama dari Uskup Timika,231 perihal kasus pembunuhan dua orang warga setempat di Koperapoka pada tahun 2015 (lihat Bab 4), Komando Daerah Militer Papua (Kodam XVII/Cenderawasih) mengajukan empat orang tentara ke pengadilan militer. Pada bulan November 2015, Pengadilan Militer Papua yang bertempat di Timika menjatuhkan vonis bersalah atas dua orang tentara karena terbukti membunuh dan melakukan tindakan yang menyebabkan kematian. Hukuman mereka yang berupa hukuman penjara selama sembilan dan dua belas tahun berkurang menjadi tujuh tahun setelah mereka mengajukan banding.232 Pada persidangan terpisah, pengadilan menjatuhkan vonis bersalah pada dua orang tentara karena terbukti membantu terjadinya pembunuhan dan mereka berdua dijatuhi hukuman tiga tahun yang kemudian dikurangi menjadi satu tahun setelah proses banding.233 Pengadilan juga memecat keempat tentara tersebut dari dinas kemiliteran. Meski pengadilan tidak memerintahkan reparasi kepada korban, Komando Distrik Militer Timika memberikan santunan sebesar total 600 juta rupiah kepada keluarga semua korban.234 Menurut pengacara keluarga, mereka tidak menerima informasi apapun dari pihak militer mengenai banding yang diajukan para pelaku sehingga mereka harus mengirimkan surat untuk mengetahui hasil putusan sidang banding.235

Menurut Undang-Undang Militer Indonesia, seorang tentara hanya bisa diadili oleh pengadilan militer meski ia melakukan tindak pidana, termasuk di antaranya pelanggaran HAM. Amnesty International telah menyuarakan keprihatinannya mengenai kurangnya independensi dan imparsialitas pengadilan militer di Indonesia.236 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mencantumkan aturan berkaitan yang memerlukan amandemen pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer sehingga seorang tentara yang melanggar KUHP bisa diadili oleh pengadilan sipil. DPR periode 2004 - 2009 membahas rancangan undang undang yang memungkinkan pengadilan sipil memiliki yurisdiksi untuk mengadili tentara yang melanggar KUHP. DPR hampir mengesahkan undang-undang ini pada tahun 2009 namun Menteri Pertahanan meminta penundaan.237

Saat kampanye presiden, Joko Widodo berjanji “pelanggaran HAM berat” di masa lalu di Indonesia akan akan diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Ia berjanji untuk “mengakhiri segala bentuk impunitas” di Indonesia, termasuk dengan merevisi Undang Undang tentang Pengadilan Militer yang kerap digunakan untuk melindungi aparat keamanan dari tuduhan pelanggaran HAM.238 Namun, pemerintah dan parlemen tidak memasukkan rancangan amandemen ke dalam prioritas program kerja DPR periode 2015 – 2019.239

Ketika ICCPR dan perjanjian-perjanjian HAM regional tidak secara tegas melarang adanya pengadilan khusus, mereka meminta pengadilan khusus ini agar kompeten, independen, imparsial dan mengakomodasi mekanisme keluhan publik. Badan-badan HAM internasional menyatakan lingkup pengadilan militer sebaiknya dibatasi pada pelanggaran disiplin kemiliteran, bukan meliputi pelanggaran HAM atau kejahatan-kejahatan lain menurut hukum internasional.240

Seorang anak tengah turut berdoa pada perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Injili (GKI) ke-60 © Tempo/Kontra

7. REKOMENDASI

Meski telah terjadi reformasi signifikan pada kepolisian dan militer Indonesia bertujuan mengubah dua lembaga tersebut menjadi lebih profesional dan lebih menghormati hak asasi manusia, pasukan keamanan masih tetap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Papua dan di tempat-tempat lain. Beberapa kasus pelanggaran serius ini melibatkan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau tidak perlu yang mengakibatkan terjadinya kasus tembak mati pada saat terjadinya unjuk rasa damai gerakan pro-kemerdekaan dan pada saat terjadinya beberapa unjuk rasa non-politik serta pada saat petugas keamanan menggelar operasi keamanan dan pada saat mereka berupaya meringkus pelaku tindak pidana. Proses hukum terhadap para pelanggar dari pihak keamanan jarang sekali terjadi sedangkan para pasukan keamanan yang terbukti bersalah kebanyakan hanya menerima mekanisme disiplin internal atau malah tidak menerima konsekuensi sama sekali.

Rekomendasi Amnesty International terutama ditujukan kepada Presiden, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Hukum dan HAM, serta DPR. Beberapa rekomendasi ini diharapkan bisa membantu para negara donor menyusun formula bantuan yang sesuai bagi reformasi bidang keamanan atau juga membantu kinerja LSM dan lembaga luar yang bekerja pada bidang akuntabilitas militer dan kepolisian.

Amnesty International merekomendasikan Presiden, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta berbagai otoritas pusat terkait agar mengambil dan memprioritaskan langkah-langkah di bawah ini:

• Mengakui pembunuhan di luar hukum di Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan pelanggaran HAM berat yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional.

• Memastikan penyelidikan terhadap semua dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia sesegera mungkin, secara efektif, independen, dan imparsial. Proses penyelidikan dan penuntutan tidak hanya terbatas pada para pelaku di lapangan namun juga diarahkan pada kemungkinan keterlibatan para pemberi perintah, apapun pangkatnya.

• Menjamin adanya tuntutan hukum terhadap para pelaku pada pengadilan sipil jika ada bukti-bukti yang layak dan cukup dalam persidangan yang memenuhi standar-standar peradilan yang adil tanpa adanya penerapan hukuman mati.

• Menjamin para korban dan keluarganya bisa mendapatkan reparasi yang efektif dan menyeluruh sesuai dengan standar-standar internasional.

• Memastikan pelaksanaan mekanisme akuntabilitas internal hanya dibatasi pada perkara disiplin dan semua kejahatan terkait pelanggaran HAM oleh aparat bersenjata, termasuk polisi dan militer, diarahkan pada Jaksa Penuntut Umum.

• Mengadakan peninjauan mendalam terhadap taktik yang digunakan polisi, tentara, dan aparat keamanan lainnya perihal penggunaan kekuatan dan senjata api, termasuk pada saat menghadapi kerumunan massa dan pada saat meringkus pelaku kriminal, agar mematuhi standar-standar internasional, terutama Kode Etik PBB bagi Petugas Penegak Hukum dan Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum.

Amnesty International merekomendasikan DPR RI serta Menteri Hukum dan HAM agar mengambil dan memprioritaskan langkah-langkah di bawah:

• Mengakui pada masyarakat bahwa ada permasalahan serius perihal pembunuhan di luar hukum di Papua serta mengirimkan pesan yang jelas kepada semua petugas polisi di Indonesia bahwa pembunuhan seperti itu tidak bisa diterima dan merupakan perbuatan terlarang dalam kondisi apapun.

• Kembali meneguhkan pelarangan pembunuhan di luar hukum dan sewenang-wenang serta menyusun panduan bagi pasukan keamanan untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran tersebut, termasuk dengan menjadikannya tindak pidana, dan menyediakan pemulihan bagi para korban dan keluarganya.

• Mengamandemen KUHP dan UU lainnya untuk mengkriminalisasi kekerasan yang berlebihan dan tidak perlu, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Penegak Hukum yang dikeluarkan oleh PBB.

• Mengamandemen Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam hal:

– Memperluas yurisdiksi Pengadilan HAM hingga mencakup pelanggaran-pelanggaran hukum internasional lainnya, termasuk tindak penyiksaan yang dilakukan oknum tertentu, eksekusi ekstra-yudisial, dan penghilangan paksa.

– Menjamin Komnas HAM bisa melaksanakan penyelidikan pro justitia secara efektif dan kemudian bisa melimpahkan semua kasus pelanggaran hukum internasional kepada jaksa penuntut independen agar bisa diselidiki dan diputuskan tuntutannya tanpa intervensi politik atau intervensi lainnya.

– Menjamin kelancaran arus informasi kepada Komnas HAM dan para korban mengenai status penyelidikan sehingga mereka bisa mencari pertimbangan hukum atas putusan untuk tidak menyelidiki atau menuntut suatu dugaan pelanggaran HAM.

• Merivisi Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer sehingga tentara yang diduga melanggar hukum internasional bisa diadili oleh pengadilan sipil yang independen.

• Membentuk badan pengawasan internal kepolisian yang baru atau merevisi mandat mekanisme pengawasan internal kepolisian yang sekarang sudah ada, seperti Komisi Kepolisian Nasional atau Komnas HAM demi menjamin mekanisme komplain yang independen, efektif, dan imparsial yang bisa menangani komplain dari masyarakat perihal tindak pelanggaran yang dilakukan polisi, termasuk di antaranya pelanggaran HAM. Secara khusus, tersangka pelaku tindak pelanggaran kriminal terkait HAM harus ditangani melalui sistem peradilan pidana dan bukan dengan penanganan internal atau ditangani sebagai suatu tindak pelanggaran disiplin. Meski sanksi disiplin tetap bisa berlangsung pada saat proses hukum bergulir, namun sanksi tersebut tidak bisa menggantikan proses pengadilan tersangka di pengadilan sipil. Badan pengawas ini harus beroperasi tanpa campur tangan pemerintah, tanpa pengaruh politik, dan tanpa pengaruh dari kepolisian itu sendiri. Badan ini juga harus memiliki tim investigasi independen untuk menangani komplain warga.

• Membatalkan atau mengamandemen undang undang dan peraturan yang menerapkan bentukbentuk pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai kecuali pembatasan yang diperbolehkan oleh hukum HAM internasional, khususnya:

– Membatalkan atau mengamandemen Pasal 106 dan 110 KUHP agar sejalan dengan hukum HAM internasional dan memastikan kedua pasal ini tidak bisa digunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan berpendapat.

– Segera membatalkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 yang melarang penampilan logo, simbol, dan bendera “separatis”.

Amnesty International merekomendasikan Kapolri agar segera mengambil langkah-langkah di bawah ini:

• Mengadopsi Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum dan Kode Etik PBB untuk Petugas Penegak Hukum ke dalam keseluruhan regulasi internal melalui instruksi operasional dan pelatihan yang cukup.

• Mengumumkan semua peraturan internal polisi tentang penggunaan kekerasan dan pengamanan publik.

• Menjamin bahwa Peraturan Kapolri tentang Pengendalian Massa (No. 16/2006) dan tentang Penggunaan Kekuatan (No. 01/2009) disebarluaskan dan dengan memberikan pelatihan yang sesuai.

• Merancang metode-metode yang tepat untuk mencegah kasus pembunuhan di luar hukum dan menghentikan pelanggaran HAM, termasuk di antaranya dengan perencanaan yang lebih baik saat mengamankan kerumunan massa, pelatihan tentang komplain terkait HAM saat mengamankan unjuk rasa, serta mendukung pelaksanaan mekanisme akuntabilitas eksternal yang independen.

• Menjamin keberadaan petugas kepolisian pada saat unjuk rasa bisa teridentifikasi dengan jelas, yaitu dengan mengenakan nomor identifikasi perorangan, papan nama, dan seragam.

• Menjamin keberadaan sistem dan mekanisme akuntabilitas yang memadai, berbarengan dengan pelatihan dan adanya peraturan tentang penggunaan kekuatan dan senjata api demi memastikan para polisi menerapkan standar-standar PBB perihal penggunaan kekuatan dan senjata api saat bekerja. Para petugas juga harus mendapatkan akses pada peralatan kepolisian yang memadai sesuai dengan tugas mereka, mendapatkan akses pada pelatihan teknik bela diri tangan kosong yang tidak memerlukan peralatan, dan metode taktis lainnya.

• Menjamin semua prosedur dan mekanisme disiplin internal kepolisian tertulis secara jelas dalam dokumen yang bisa diakses oleh masyarakat. Infomasi mengenai prosedur investigasi internal, misalnya berisi tata cara mengajukan komplain mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh polisi, bisa diakses oleh masyarakat (baik di kantor polisi maupun di internet);

• Menerbitkan laporan dan temuan investigasi internal kepolisian atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh polisi secara rinci.

• Menjamin semua bentuk ganti pemulihan yang berdasarkan metode ganti rugi tradisional tidak menghentikan proses penyelidikan dan penuntutan atas pelanggaran hukum internasional;

Amnesty International merekomendasikan Panglima TNI agar segera mengambil langkah-langkah di bawah ini:

• Mengakui adanya pelanggaran HAM berat, termasuk kejahatan di bawah hukum internasional dalam hal pembunuhan di luar hukum di Papua dan Papua Barat.

• Sebagai aturan umum, tidak menugaskan tentara untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian. Ketika tentara melaksanakan peran polisi, pastikan mereka:

– Mematuhi Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum dari PBB dan peraturan internasional lainnya.

– Menjalankan tugasnya dengan penghormatan penuh terhadap hak akan kebebasan berkumpul secara damai, kebebasan berekspresi, dan hak-hak asasi manusia lainnya.

– Terlatih untuk menggunakan kekerasan dan senjata api sesuai dengan standar hukum HAM internasional, serta mengikuti Instruksi polisi.

• Memastikan bahwa pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh prajurit militer akan diinvestigasi secara independen, imparsial, dan efektif. Semua penyelidikan dan proses peradilan tak dibatasi pada pelakunya langsung, tapi juga jalur komando, apapun jabatan prajurit tersebut.

• Menjamin bahwa ketika ada bukti-bukti relevan yang memadai maka tindak pelanggaran HAM akan diadili oleh pengadilan sipil dalam persidangan yang memenuhi standar peradilan adil dan tidak menerapkan hukuman mati.

• Menerbitkan laporan dan temuan penyelidikan internal akan penyalahgunaan kewenangan militer secara detil.

8. ANNEX "SUDAH, KASI TINGGAL DIA MATI": PEMBUNUHAN DAN IMPUNITAS DI PAPUA 68

"SUDAH, KASI TINGGAL DIA MATI": PEMBUNUHAN DAN IMPUNITAS DI PAPUA Peta Persebaran Kasus yang merunut korban dan kasus di tiap kota dan kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sumber: PUSAKA, Satu Peta Indonesia 69

I WANT TO HELP Daftar kantor Amnesty International di

DARI KONFLIK TINGKAT TINGGI HINGGA PENJURU TERPENCIL DUNIA, AMNESTY INTERNATIONAL TERUS BERDIRI UNTUK KEADILAN, KEBEBASAN, DAN KESETARAAN UNTUK SEMUA DENGAN MENGGALANG DUKUNGAN MASYARAKAT DEMI MEWUJUDKAN DUNIA YANG LEBIH BAIK

APA YANG BISA ANDA LAKUKAN?

Aktivis di seluruh dunia sudah menunjukkan bahwa kita bisa melawan kekuatan-kekuatan jahat yang melanggar hak asasi manusia. Jadilah bagian dari gerakan ini.

Lawan mereka yang sebarkan ketakutan dan kebencian.

• Bergabung dengan Amnesty International dan jadilah bagian gerakan internasional untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia. Bantu kami membuat perubahan.

• Bersama kita bisa bersuara jauh lebih lantang.

Sila pindai kode QR di bawah untuk menerima informasi lebih lanjut tentang menjadi anggota Amnesty International:

seluruh dunia dapat dilihat di:

© Tempo/KontraS www.amnesty.org/en/worldwide-sites

AMNESTY INTERNATIONAL ADALAH GERAKAN GLOBAL UNTUK HAK ASASI MANUSIA. KETIKA KETIDAKDILAN TERJADI PADA SATU ORANG, DAMPAKNYA TERASA PADA KITA SEMUA.

HUBUNGI KAMI MARI BERDISKUSI [email protected] www.facebook.com/amnestyindonesia

@amnestyindo

@amnestyindonesia

"SUDAH, KASI TINGGAL DIA MATI" PEMBUNUHAN DAN IMPUNITAS DI PAPUA

Selama dua dekade sejak Reformasi 1998, Pemerintah Indonesia berjanji untuk mengakhiri pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Namun, Amnesty International masih kerap menerima laporan dugaan pembunuhan di luar hukum (unlawful killing) oleh pasukan keamanan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pembunuhan ini terjadi terutama dalam konteks penggunaan kekuatan yang tidak perlu atauberlebihan terhadap aksi protes massa, selama operasi penegakan hukum atau karena motif personal aparat keamanan.

Berdasarkan pengamatan terhadap 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua antara Januari 2010 dan Februari 2018, Amnesty International telah mendokumentasi beberapa pola pembunuhan di luar hukum. Pertama, mayoritas kasus terjadi dalam konteks peristiwa non-politis yang tidak berkaitan dengan seruan kemerdekaan atau referendum di Papua. Kedua, pembunuhan di luar hukum oleh aparat keaman yang berkaitan dengan aktivitas politik, termasuk dalam isu tuntutan kemerdekaan atau referendum untuk Papua.

Dalam laporan ini, Amnesty International menekankan bahwa investigasi terhadap suatu dugaan pelanggaran jarang terjadi. Sedangkan dihukumnya seseorang atas tindak pembunuhan di luar hukum lebih jarang terjadi. Hukuman terhadap anggota pasukan keamanan yang melanggar hanya sebatas sanksi disiplin sehingga pihak keluarga korban tidak mendapatkan keadilan dan reparasi.

Amnesty International mendorong otoritas Indonesia untuk menjamin investigasi yang segera, menyeluruh, dan efektif oleh lembaga yang independen dan imparsial atas segala dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan, dengan temuan yang langsung diumumkan ke publik. Membentuk mekanisme pengaduan polisi secara independen atau merevisi mandat dari organisasi-organisasi yang sudah adauntuk menangani keluhan dari masyarakat secara independen dan efektif.