Baca PDF (OCR): Dekon dalam Ujian

D.N. AIDIT

DEKON DALAM UDJIAN

KAUM BURUH SEMUA NEGERI, BERSATULAH!

DEKON DAN SJARAT2 PELAKSANAANNJA

SELAMATKAN DEKON!

D.N. Aidit

* KAUM BURUH ADALAH PEMBELA DEKON JANG GIGIH!

DEKLARASI EKONOMI

DEKON DÄLAM BAHAJA, SELAMATKAN DEKON!

JAJASAN PEMBARUAN DJAKARTA 1963

PENGANTAR PENERBIT

Dalam brosur ini dimuat tiga buah tjeramah Ketua CC PKI Kawan D.N. Aidit sekitar Deklarasi Ekonomi dan tjara² pelaksanaannja. Tjeramah pertama berdjudul Dekon dan Sjarat² Pelaksanaannja jang diberikan dalam pertemuan jang diselenggarakan oleh Himpunan Sardjana Indonesia (HSI). Dalam tjeramah ini Kawan Aidit sudah mentjanangkan adanja pertjobaan² untuk menjelewengkan pelaksanaan Deklarasi Ekonomi itu dan menjerukan Rakjat mempertinggi kewaspadaannja.

Tjeramah kedua berdjudul Dekon dalam bahaja, selamatkan Dekon! adalah tjeramah dalam Musjawarah Besar Mengenai Ekonomi dan Keuangan jang diadakan oleh Madjelis Usaha Veteran Indonesia (MUVI), sedangkan tjeramah ketiga berdjudul Kaum Buruh Adalah Pembela Dekon Jang Gigih!. jaitu tjeramah dihadapan para pegawai Departemen Perburuhan. Kedun tjeramah ini diberikan setelah pengumuman peraturan? 26 Mei dan berbagai penetapan tarif dan harga. jang semua dikatakan ,untuk pelaksanaan Dekon". Maka dalam kedua tjeramah itu dibuktikan oleh Kawan Aidit bahwa peraturan² ekonomi 26 Mei dan kenaikan tarif dan harga samasekali tidak sesuai dengan semangat Dekon, bahkan merupakan pelanggara,n dan penjelewengan terhadap Dekon. Penjelewengan 26 Mei" itu berusaha mendiskreditkan Dekon dimata Rakjat. Tapi Dekon ;tahan udjian" itu. Rakjat bangkit membela Dekon dan memulai perdjuangan untuk melawan penjelewenganja.

Demi mendorong madju perdjuangan Rakjat itu, guna pelaksanaan Dekon setjara sesungguhnja dan konsekwen, maka dibukukan ketiga tjeramah Kawan Aidit ini dengan diberi djudul Dekon Dalam Udjian. Pernjataan Politbiro CC PKl Selamatkan Dekon! dan Deklarasi Ekonomi (Dekon) itu sendiri dilampirkan pula, sehingga lebih lengkaplah bahan²nja untuk membuka kedok para ,Dekonis munafik" dan untuk menegakkan Dekonisme sedjati.

Djakarta. Djuli 1963

DEKON DAN SJARAT-SJARAT PELAKSANAANNJA

Pertama-tama, perkenankanlah saja mengutjapkan penghargaan atas inisiatif jang diambil oleh Himpunan Sardjana Indonesia (HSI) dalam mengadakan rangkaian tjeramah ini guna mendengar ulasan² dari partai² NAŚAKOM tentang Deklarasi Ekonomi (Dekon).

Inisiatif ini membuktikan bahwa Sdt², sebagai sardjana-sardjana jang ingin menjumbangkan keahliannja masing-masing dalam pekerdjaan besar untuk melaksanakan Deklarasi Ekonomi itu, memang mengerti betapa erat hubungannja soal pelaksanaan itu dengan kekuatan-kekuatan Rakjat jang terorganisasi, jaitu dengan persatuan nasional atau kegotongrojongan nasional jang berporoskan ·NASAKOM.

Sebagai wakil daripada salahsatu partai NASA- KOM, jaitu wakil PKI, saja menjedari sepenuhnja betapa berat tanggungdjawab jang terletak diatas pundak Partai jang saja wakili untuk ber-sama² dengan partai² lain dan ber-sama² dengan semua golongan, mengadakan usaha² jang sungguh² untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi dewasa. ini. Dalam pekerdjaan besar ini, para sardjana kita djuga mempunjai rasa tanggungdjawab jang dalam, dan saja jakin bahwa rangkaian tjeramah² ini akan merupakan satu langkah madju lagi dalam mengerahkan seluruh potensi Rakjat sesuai dengan apa jang diserukan didalam Deklarasi Ekonomi.

Saja djuga merasa gembira mendengar, bahwa HSI akan menjelenggarakan suatu Seminar Ékonomi dengan maksud menghimpun sumbangan² fikiran masjarakat guna membantu pelaksanaan Deklarasi Ekonomi. Mudah-mudahan Seminar itu mentjapai sukses.

Tjeramah ini akan saja bagi dalam dua bagian. Jang pertama mengenai pengertian² setjara. umum tentang prinsip² Dekon, dan jang kedua berupa sumbangan fikiran tentang pelaksanaan langkah² jang ditetapkan didalam Dekon sebagai kebidjaksanaan djangka pendek.

PRINSIP: POKOK DEKLARASI EKONOMI

Pada tanggal 28 Maret 1963. Presiden Sukarno telah mengumumkan Deklarasi Ekonomi jang menentukan strategi dasar ckonomi Indonesia serta menetapkan kebidjaksanaan djangka pendek dalam mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi dewasa ini. Peristiwa ini merupakan salahsatu peristiwa jang terpenting dalam perkembangan-perkembangan politik di Indonesia sedjak diumumkannja Manifesto Politik Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1959.

Dekon telah disambut dengan hangat sekali oleh seluruh Rakjat Indonesia. Sambutan² dari seluruh lapisan Rakjat sudah mulai mengalir sedjak beberapa djam sadja setelah Dekon diumumkan. Sampai sekarang sambutan-sambutan masih mengalir, malahan berbagai organisasi sudah mengadakan konferensi² dan seminar tentang Dekon.

Ini adalah wadjar. karena Dekon menjangkut dua scgi dari Revolusi Indonesia jang sangat penting, jaitu disatu fihak ikut melempangkan pengertian tentang Revolusi dengan menegaskan sekali lagi adanja dua tahapan Revolusi kita. dan mendjelaskan tentang watak daripada susunan ekonomi jang harus kita bangun pada tahap pertama daripada Revolusi, sedangkan difihak lain Dekon menjangkut perutnja seluruh Rakjat karena menetapkan tjara2 jang harus dilakukan untuk mengatasi kesulitan² ekonomi jang sudah sedemikian djauhnja dan menjebabkan penderitaan² jang sedemikian beratnja.

Disamping sambutan² hangat dari Rakjat, ternjata bahwa di-kalangan² tertentu. Dekon disambut dengan suara² sinis. Kalangan² itu berusaha menimbulkan perasaan ketjewa tenhadap Dekon karena, katanja. ,tidak ada sesuatu jang baru didalamnja ......", ,semuanja itu telah ber-ulang2 dikatakan dan toh keadaan tidak mendjadi lebih baik. malahan sebaliknja". Kalangan² itu memang berusaha keras untuk menggagalkan setiap

usaha jang mau didjalankan oleh Bung Karno ber-samaª Rakjat untuk menanggulangi kesulitan² ekonomi pada saat ini. Mereka berusaha membikin Rakjat ketjewa terhadap Bung Karno dan mau membikin Bung Karno tidak pertjaja pada kekuatan Rakjat. Mereka mengetahui benar bahwa Rakjat ber-sama² dengan Bung Karno memang akan dapat mendobrak keadaan jang suram jang. sedang mentjengkeram negeri kita, dan bahwa Rakjat ber-sama² dengan Bung Karno akan dapat mengikis habis sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme jang merupakan conditio sine qua non atau sjarat mutlak untuk perbaikan ekonomi.

Kaum sinis terhadap Dekon sebenarnja dapat dibagi dalam dua golongan. Satu golongan, mereka jang dengan sedar memang berusaha menggagalkan perdjuangan Rakjat pada saat ini untuk mentjiptakan suatu kekuasaan politik gotongrojong berporoskan NASAKOM. jang benar² sesuai dengan susunan ekonomi jang mau dibangun. Kaum sinis ini mewakili kepentingan² kaum imperialis dan feodal jang telah ditetapkan sebagai sasaran utama dalam tahap Revolusi Indonesia sekarang ini; mereka terdiri dari kaum kapitalis birokrat, komprador dan tuantanah jang kepentingan²nja memang harus dikorbankan dalam proses pelaksanaan Dekon demi kepentingan massa Rakjat jang luas. Kaum sinis ini ternjata pula mendapat angin dan inspirasi dari bahan² ratjun berbentuk buletin² atau stensilan² periodik jang pada saat ini diedarkan oleh pengchianat Sumitro dan agen²nja di-kalangan² pegawai perusahaan² negara, kantor² Pemerintah dan lain² bagian daripada aparatur pemerintahan dan ekonomi negeri kita. Kaum Manipolis munafik djuga termasuk dalam golongan sinis ini. Mereka hanja dalam kata² menjatakan menerima dan menjokong Dekon tetapi dalam praktek menjelewengkan pelaksanaan Dekon atau ,.atasnama Dekon" mengadakan tindakán² jang anti-Dekon, jang merugikan Rakjat banjak.

Golongan kedua, adalah orang² sinis jang memang ternjata tidak mengerti Dekon itu dan karena melihat didalamnja'rumusan² jang pernah diutjapkan sebelumnja, maka menganggap bahwa tidak mengandung hal² jang baru dan karena itu menganggapnja tidak berguna. Mereka tidak mengerti bahwa Dekon merupakan dan memang dimaksudkan pula sebagai suatu dokumen jang mentjerminkan keinginan² Rakjat banjak jang telah lama dinjatakan dalam berbagai bentuk. Sedjak tahun jang lalu, sedjak keadaan ekonomi mulai merosot dengan sangat tjepat, dan chususnja sedjak pidato Tahun Kemenangan (Takem) dimana Bung Karno menjatakan kesanggupannja untuk memberi perhatian jang chusus terhadap tugas menanggulangi kesulitan² ekonomi, chususnja sandangpangan. jaitu Program pertama dari Triprogram Pemerintah. Rakjat kita telah setjara giat membitjarakan soal² ekonomi dan merumuskan usul² mereka dalam bentuk pernjataan², resolusi², hasil² berbagai seminar, konferensi² produksi jang diadakan achir² ini dan djuga didalam dokumen² resmi jang disusun oleh DPRGR. Djika ternjata bahwa Dekon memang dalam banjak hal memuat usul² jang diadjukan oleh Rakjat dalam berbagai bentuk itu, malahan pada pokoknja didasarkan pada usul² tersebut, ini samasekali tidak merupakan alasan untuk mentjemoohkan Dekon itu dengan mengatakan ,,tidak mengandung sesuatu jang baru". Sebaliknja, ini menggambarkan suatu kemenangan penting bagi Rakjat Indonesia karena dengan ini berarti bahwa untuk pertama kalinja Rakjat kita setjara langsung dan aktif ikut menjusun politik Pemerintah dibidang ekonomi, jaitu suatu bidang jang selama ini dianggap sebagai bidang terlarang untuk Rakjat. suatu bidang jang katanja hanja dapat difikirkan dan diperbintjangkan oleh tenaga² ahli tertentu jang sudah terbukti samasekali tidak berhasil mengatasi kesulitan² ekonomi dan keuangan selama ini.

Untuk mengambil satu tjontoh sadja. Dekon dengan tegas menetapkan bahwa Pemerintah tidak akan mendjalankan devaluasi atau tindakan² moneter jang drastis. Penetapan ini benar² mentjerminkan perasaan dan tuntutan Rakjat jang kepentingan²nja telah berulang kali dirugikan oleh adanja devaluasi² serta tindakan² moneter jang lalu. Djika sebelumnja, ahli² ekonomi" dibidang keuangan dapat mengambil langkah² jang demikian penting itu atas kerugian Rakjat, maka untuk pertama kalinja penolakan Rakjat terhadap devaluasi dan tindakan² moneter jang merugikan telaħ dapat menentukan politik Pemerintah. Bukankah ini merupakan kemenangan konsepsionil jang penting? Bukankah ini merupakan sesuatu jang baru, suatu pukulan bagi fihak² jang sebenarnja sudah lama mengandjurkan supaja se-

kali lagi didjalankan suatu devaluasi terbuka sesuai dengan desakan Dana Moneter Internasional (IMF) dengan maksud ·lebih memperkuat dominasi dolar atas ekonomi dan keuangan Indonesia dan mengontrol serta membikin perdagangan luarnegeri kita lebih tergantung lagi pada dolar Amerika Serikat? Tetapi ini tidak berarti bahwa kita sudah terlalu puas dan tidak perlu waspada terhadap muslihat² lain dibidang. moneter, dan bahwa kemenangan tersebut tidak perlu diperkuat dan dikonsolidasi lebih landjut. Djangan² misalnja, devaluasi sudah resmi ditolak, tahu² masih terus sadja diadakan·perubahan² dalam peraturan² export dan import dengan berbagai matjam transaksi-kurs jang pada hakekatnja tidak lain daripada. devaluasi jang diselimuti.

a) STRATEGI DASAR EKONOMI DAN KEBIDJAKSA- NAAN DJANGKA PENDEK MERUPAKAN SATU KESATUAN

Seperti diketahui, Dekon terdiri dari dua bagian; jang pertama menentukan strategi dasar ekonomi Índonesia. dan jang kedua menetapkan kebidjaksanaan djangka pendek dibidang ekonomi untuk mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini. Dalam menilai Dekon sangat perlu ditekankan tentang takter-pisah²kannja kedua bagian ini, Djika hal, ini dilupakan, dan djika ada tendens untuk hanja memberi perhatian kepada kebidjaksanaan djangka pendek karena ini dianggap sebagai satu²nja bagian jang langsung dapat mempengaruhi keadaan ekonomi. sedangkan strategi dasar dianggap sepi dan diremehkan. maka ini berarti menghilangkan hakekat dan arti pokok daripada Dekon itu, Demikian pula adalah keliru untuk meremehkan kebidjaksanaan djangka pendek dan hanja menganggap penting strategi dasar ekonomi. Strategi dasar ekonomi hanja dapat dilaksanakan melalui sesuatu atau beberapa kebidjaksanaan djangka pendek.

Menurut strategi dasar ekonomi Indonesia, susunan ekonomi jang harus dibangun pada tahap pertama daripada Revolusi Indonesia jalah susunan ekonomi jang bersifat nasional dan demokratis, jang bérsih dari sisa® imperialisme dan bersih dari sisa feodalisme. Tahap pertama adalah persiapan untuk tahap kedua, jaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia, tanpa 'exploitation de l'homme par l'homme'." (lihat Deklarasi Ekonomi, fasal 3).

Penegasan strategi dasar ini bukan hanja berarti bahwa tahap pertama harus diselesaikan sebelum kita bisa mulai dengan tahap kedua; ia djuga berarti bahwa karena Sosialisme merupakan perspektif daripada Revolusi Indonesia, maka langkah² jang diambil untuk menjelesaikan tahap pertama tidak boleh berlawanan atau merintangi tugas membangun ekonomi Sosialis jang mendjadi tugas tahap kedua.

Penegasan strategi dasar ekonomi Indonesia ini mempunjai arti jang sangat penting. Sudah terlalu lama ada orang2 bitjara pandjang lebar tentang membangun Sosialisme Indonesia. tentang membangun ekonomi Sosialis. tetapi tidak bitjara tentang mutlak perlunja ekonomi Indonesia lebih dulu dibersihkan dari sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme. Mereka bitjara setjara gagah-an tentang .menghantjurkan kapitalisme", tapi diam dalam seribu bahasa tentang menghantjurkan sisa² imperialisme dan feodalisme. Ini adalah sama dengan omongkosong, karena membangun Sosialisme didalam satu mas;arakat dimana masih terdapat sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme adalah tidak mungkin samasekali, atau akan merupakan ..Sosialisme imperialis' dan ..Sosialisme feodal". Malahan djika ada orang² berbitjara mengenai membangun Sosialisme tanpa berbitjara tentang mutlak-perlunja membersihkan ekonomi Indonesia dari imperialisme dan feodalisme, ini pada hakekatnja berarti melindungi imperialisme dan feodalisme atas nama Sosialisme".

Tentu sadja, jang diperlukan bukan hanja berbitjara :nengenai mutlak-perlunja membersihkan masjarakat Indonesia dari sisa2 imperialisme dan feodalisme, melainkan lebih² mengambil tindakan kongkrit guna membersihkan sisa² itu. Bukankah salahsatu tjiri orang revolusioner jalah satunja kata² dengan perbuatan?

Mengapa strategi dasar ekonomi Indonesia dan kebidjaksanaan djangka pendek seperti jang dikemukakan didalam Dekon merupakan satu kesatuan jang tidak dapat di-pisah²kan? Kebidjaksanaan djangka pendek dibidang ekonomi adalah langkah² praktis dan segera jang harus diambil oleh Pemerintah dan Rakjat Indonesia dalam rangka menjusun ekonomi anti-imperialisme dan anti-fcodalisme. sedangkan kebidjaksanaan djangka

pendek hanja akan dapat direalisasi djika dilakukan sesuai dengan strategi dasar, jaitu dengan berpegang teguh pada prinsip² membersihkan ekonomi Indonesia dari sisa² imperialisme dan feodalisme. Prinsip² anti-imperialisme dan anti-feodalisme harus mendjadi dasar dalam menentukan setiap langkah dibidang kebidjaksanaan djangka pendek.

Dekon selandjutnja menegaskan baliwa Agar tertjapai kegotongrojongan nasional berporoskan Nasakom untuk menanggulangi kesulitan® ekonomi, maka perlu diadakan pengintegrasian antara Pemerintah dengan Rakjat jang terorganisasi" dan pula bahwa pengintegrasian itu selandjutnja dapat ditjapai dengan mengintensifkan rituling disegala bidang dan dari Pusat sampai ke Daerah², ...., dibawah pimpinan saja sendiri" (Presiden Sukarno) (Lihat Dekon, fasal 34). Penegasan² ini merupakan salahsatu bagian jang amat penting daripada seluruh Deklarasi Ekonomi, Kalau bagian pertama tentang strategi dasar ekonomi menetapkan rintangan² strategis jang harus disingkirkan dalam tahap Revolusi Indonesia sekarang ini, jaitu imperialisme dan feodalisme, sedangkan kebidjaksanaan djangka pendek menetapkan tugas² jang sangat urgen jang harus segera diselenggarakan dibidang ekonomi, maka penegasan² tentang kegotongrojongan nasional berporoskan NA- SAKOM, pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat jang terorganisasi serta pelaksanaan rituling dibawah pimpinan Presiden Sukarno adalah merupakan sjarat2 mutlak guna melaksanakan Dekon.

Gelombang sambutan sedjak segera sesudah Dekon diumumkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 28 Maret 1963 ditandai bukan hanja oleh pernjataan² dukungan terhadap Dekon itu melainkan lebih² ditekankan didalam hampir setiap pernjataan sambutan bahwa sjarat-sjarat pelaksanaan untuk program jang baik ini harus ada, jaitu supaja segera dibentuk Kabinet Gotong Rojong jang berporoskan NASAKOM. Tuntutan ini mentjerminkan kesedaran dan kejakinan tekad Rakjat jang sudah lama timbul berdasarkan pengalaman kegagalan berbagai program dibidang ekonomi. Tentu sebab² dari kegagalan² itu matjam². Ada jang disebabkan karena program² itu sendiri mengedjar tudjuan² jang tidak tepat sehingga tidak didukung malahan dilawan oleh Rakjat dan dengan sendirinja tidak dapat ditjapai. Ada jang menetapkan tudjuan² jang tepat tetapi tjara² jang ditentukan untuk mentjapai tudjuan² itu tidak tepat. tidak berdasarkan kenjataan² jang kongkrit, tidak berdasarkan kekuatan² Rakjat atau merugikan kepentingan² Rakjat.

Dengan diumumkannja Dekon, maka Rakjat Indonesia sekarang mempunjai program ekonomi dengan tudjuan dan tjara pelaksanaannja jang tepat, jang pada pokoknja bendasarkan kepentingan dan kekuatan Rakjat. Tetapi djika sjaratº mutlak bagi pelaksanaannja. terutama dibidang politik, tidak terwudjud, maka program itupun fidak akan berhasil dan akan mengalami nasib jang sama dengan ber-matjam² program ekonomi sebelumnja.

Djika saja berbitjara dimuka Sdr², dimuka para sardjana, tentang pentingnja sjarat² pelaksanaannja, maka ini berarti bahwa kita tidak mengakui adanja garis pemisah antara dalil² ilmiah dengan sjarat² pelaksanaan, antara masalah ekonomi dengan masalah politik. Dan bahwasanja Sdr.2 mengundang saja untuk berbitjara tentang Dekon berarti bahwa Sdr.² sendiri djuga samasekali tidak berpegang pada gagasan jang palsu, jang memisahkan dalil² ilmiah dengan pelaksanaan, jang memisahkan soal² ekonomi dari soal² politik. Memang ada sardjana² jang berpendapat bahwa tugas mereka terbatas kepada merumuskan dalil², sedangkan mengenai pelaksanaan adalah urusan kaum politisi, atau berpendapat bahwa soal² ekonomi harus dipetjahkan setjara ekonomi dan oleh sardjana² ekonomi, tak perlu dihubungkan dengan soal² politik. tak mungkin dipetjahkan oleh kaum politisi. Sardjana² jang demikian, menurut pendapat saja berbuat bertentangan dengan prinsip² ilmiah. Apa gunanja sesuatu dalil, betapapun sempurna, lengkap, indah dan mengagumkan, djika konsepsi itu tidak sekaligus menetapkan sjarat² pelaksanaannja, djika dalil² itu tidak sesuai dengan sjarat² jang mungkin ditjiptakan. atau dengan perkataan lain djika dalil² atau teori² itu terpisah dari politik. Sebagaimana kita ketahui, politik adalah pusat pentjerminan dari ekonomi, atau sebagaimana dikemukakan oleh Bung Karno bahwa kemerdekaan politik bukanlah tudjuan revolusi tetapi hanja suatu ..djembatan emas" atau alat untuk membangun suatu sistim ekonomi jang membebaskan Rakjat kita dari penghisapan dan kemiskinan. Sardjana² me-

mang perlu setjara aktif memperhatikan dan berurusan dengan hal² pelaksanaan dan dengan sjarat² jang diperlukan untuk mendjamin pelaksanaan sesuatu dalil. Ini berarti benar² memenangkan prinsip ilmu untuk Rakjat" dan mengalahkan prinsip ilmu untuk ilmu".

Ketetapan-hati jang timbul dikalangan Rakjat untuk memperdjuangkan sjarat², terutama sjarat² politik bagi pelaksanaan Dekon karena tidak mau melihat program ekonomi jang baik ini mengalami kegagalan, adalah berlainan samasekali dengan semangat apatisme dan defaitisme jang sengadja di-sebar²kan oleh kaum reaksioner jang sinis. Mereka sengadja memobilisasi tjontoh² kegagalan daripada program ekonomi dan keuangan selama ini untuk men-tjoba² mejakinkan bahwa Rakjat Indonesia tidak mampu mengatasi kesulitan² ekonomi jang sedang menimpa negerinja. Tudjuan lebih djauh jalah untuk menjebarkan konsepsi mereka supaja kita mendasarkan usaha² kita untuk mengatasi kesulitan² ekonomi pada penanaman modal monopoli asing, pada .bantuan" ekonomi AS setjara langsunġ atau tak langsung dengan sjarat² politik anti-NASAKOM serta antiekonomi terpimpin berdasarkan Manipol. Pada hakekatnja, sinisme mereka bersumber. pada penolakan mereka terhadap prinsip² anti-imperialisme dan anti-feodalisme jang djustru mendjiwai Dekon. Dekon mengharuskan adanja semangat patriotisme dalam mengatasi kesulitan² ekonomi dan Dekon menetapkan bahwa kesulitan² itu hanja dapat diatasi dengan mendasarkan diri pada kekajaan alam negeri kita sendiri, pada kekuatan² dan potensi Rakjat, pada kegotongrojongan nasional berporoskan NASAKOM. Sedangkan bagi Rakjat djustru prinsip dan semangat ini, djustru ketentuan ini membuka kemungkinan bagi berhasilnja Dekon itu.

Jang penting bagi Rakjat sekarang jalah mendjamin supaja sjarat² pelaksanaannja berwudjud, jaitu Kabinet Gotong Rojong jang berporoskan NASAKOM. Gaqasan NASAKOM telah terwudjud didalam banjak Lembaga Negara, jaitu didalam DPRGR, MPRS. MPN, MPPR, Depernas, DPA, dibanjak DPRD dan BPH. Demikian pula, NASAKOM merupakan poros didalam Front Nasional jang bertugas untuk menghimpun kekuatan² Rakjat dan jang harus memegang peranan penting dalam pelaksanaan Deklarasi Ékonomi. Malahan pimpinan Bank Pembangunan Indonesia sekarang sudah berkomposisi NASAKOM. Kenjataan² mi merupakan kemadjuan jang penting sekali dalam perdjuangan Rakjat Indonesia untuk mentjapai perubahan dilapangan sistim politik. Tetapi kemadjuan² ini hanja akan berubah mendjadi suatu kemenangan jang pasti djika telah tertjapai tuntutan Rakjat supaja poros NASAKOM diwudjudkan pula didalam badan exekutif negara. jaitu didalam Kabinet jang merupakan badan negara jang menentukan dan jang setjara langsung bertanggungdjawab atas semua tindakan pemerintahan disemua bidang.

Negeri kita telah mentjapai kemerdekaan politik jang sekanang dilengkapi lagi dengan berachirnja riwajat kolonialismc Belanda di Irian Barat. Tetapi kemerdekaan politik tidak bisa penuh. ia hanja setengah², selama kemerdekaan ekonomi be!um tertjapai. Tugas terpenting didalam tahap pertama daripada Revolusi Indonesia, seperti ditetapkan didalam Dekon, jalah untuk menjusun suatu ekonomi jang nasional dan demokratis, atau jang bersih dari imperialisme dan feodalisme. Tugas ini adalah sama dengan mentjapai kemerdekaan ekonomi jang berarti untuk membikin penuhnja kemerdekaan politik. Atau dengan kata² lain. djika tahap pertama telah diselesaikan. maka negeri kita akan mendjadi negeri jang merdeka penuh, dan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 dapat diselesaikan sampai ke-akar²nja.

Oleh karena itu, kuntji daripada suksesnja tahap pertama itu jalah perdjuangan untuk mentjapai ekonomi nasional dan demokratis. Tetapi kuntji daripada suksesnja perdjuangan ini jalah terbentuknja kekuasaan politik jang sesuai dengan susunan ekonomi jang harus dibangun. Djika dikatakan bahwa Kabinet berporoskan NASAKOM adalah merupakan kekuasaan politik jang sesuai dengan susunan ekonomi jang mau dibangun, ini adalah karena poros NASAKOM merupakan djaminan bagi suatu kekuasaan politik jang anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Adalah tidak mungkin samasekali untuk menjusun suatu ekonomi jang anti-imperialisme dan anti-feodalisme tanpa suatu kekuasaan politik jang konsekwen anti-imperialisme dan anti-feodalisme pula.

Dengan demikian djelaslah bahwa pembentukan Kabinet Gotong Rojong berporoskan NASAKOM merupakan sjarat mutlak, baik untuk tertjapainja strategi

dasar ekonomi Indonesia maupun untuk berhasilnja kebidjaksanaan djangka pendek. Sudah tentu kekuasaan politik berporoskan NASAKOM ditentang keras oleh kaum imperialis dan kakitangan²nja, karena kekuasaan demikian bisa konsekwen anti-imperialis. Soalnja sekarang jalah, mendengarkan otjehan dan gertakan imperialis atau memenuhi tuntutan Rakjat.

b) ARTI TUGAS MEMBERSIHKAN EKONOMI INDONE- SIA DARI SISA* IMPERIALISME DAN FEODALISME

Saja ingin mengemukakan beberapa hal jang lebih kongkrit mengenai tugas untuk membersihkan ekanomi Indonesia dari sisa² imperialisme dan feodalisme. Dengan adanja Dekon, maka telah ditetapkan dengan sangat tegas bahwa setiap usaha jang diambil dalam bidang; ekonomi harus didjiwai oleh. prinsip² antiimperialisme dan anti-feodalisme. D e k on dengan sangat tegas mengatakan bahwa sisa² imperialisme dan feodalisme harus dibersihkan, harus dikikis habis. Dibersihkan berarti benar² bersih, tidak ada bekas²nja. Dikikis habis menekankan, harus habis; bukan hanja dikikis, tetapi dikikis habis.

Ini adalah merupakan tugas jang tidak ringan jang meminta perhatian dan perdjuangan jang terus-menerus. Dan perdjuangan itu tidak akan bisa dilakukan apalagi mentjapai sukses djika kita tidak mengetahui dengan djelas lebih dahulu imperialisme² jang mana jang harus dibersihkan, dikikis habis, djika tidak diketahui setjara kongkrit tjara² jang dipergunakan oleh imperialisme untuk mempertahankan dirinja didalam ekonomi kita dan untuk memperluas. sajapnja ataupun untuk memulihkan posisinja.

Setelah riwajat imperialisme Belanda di Irian Barat habis, sedangkan posisi² pokok modal Belanda telah dapat dirombak dengan pengambilalihan perusahaan² Belanda (ketjuali modal Belanda dalam Shell dan Unilever), maka imperialisme jang paling berbahaja bagi Rakjat Indonesia dan oleh karena itu mendjadi musuhnja jang nomor satu, adalah imperialisme Àmerika Serikat. Imperialisme AS mempunjai kedudukan² penting didalam ekonomi kita, terutama dibidang minjak (Stanvac, Caltex). Mereka tidak hanja memegang monopoli ber-sama² dengan modal Inggris-Belanda (Shell) melainkan djuga memperoleh hak² istimewa mengenai penggunaan devisen. Minjak kita jang dikuasai oleh mereka merupakan sumber keuntungan jang sangat besar bagi kaum kapitalis monopoli AŠ. Eksport minjak mentah setahun rata² 30% dari seluruh eksport Indonesia. Disamping itu, imperialisme AS sudah lama mengadakan hubungan² ekonomi dengan Indonesia dengan memberikan apa jang dinamakan bantuan" ekonomi kepada Indonesia (sebanjak $ 639 djuta sedjak 1950. menurut Duta Besar AS di Djakarta, H. Jones). Hingga sekarang AS masih merupakan trading partner Indonesia jang terpenting. Kita mengetahui pula bahwa imperialisme ÀS sedang berusaha keras untuk memperdalam dan memperkuat posisinja melalui bantuan" ekonomi jang lebih banjak dan melalui matjam² tjara penetrasi seperti misalnja pengiriman "peace corps" terutama diperguruan tinggi, keolahragaan dan sebagainja.

Jang sangat perlu diperhatikan pada saat ini jalah usaha² imperialisme AS untuk mentjampuri hal² ekonomi kita melalui bantuan ekonomi" jang mau diberikan kepada kita. Sudah mendjadi rahasia umum bahwa .bantuan ekonomi" tersebut disertai dengan berbagai sjarat dibidang politik luarnegeri dan politik dalamnegeri. dan diselubungi dengan apa jang dinamakan ..program stabilisasi ekonomi", Apakah jang mendjadi tudjuan² pokok daripada ..program stabilisasi ekonomi" kaum imperialis Amerika itu? Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bahan jang disusun oleh kalangan² pemerintah AS, termasuk rombongan ahli² ekonomi jang pernah berkundjung ke Indonesia dalam tahun 1961. Hal ini bisa kita peladjari dari bahan jang terkenal dengan nama "Humphrey Report" jang telah beredar luas sehingga sudah mendjadi rahasia umum.

.Program stabilisasi ekonomi" buatan AS itu berarti a.l. : meniadakan artipenting serta menghentikan pelaksanaan Ketetapan MPRS No. II mengenai Pola Pembangunan jang bersifat anti-imperialis dan anti-feodal itu karena dianggap tidak mutlak", tidak realistis", .terlalu ambisius" dan matjam² lagi; tidak meneruskan usaha² untuk mentjapai self-sufficiency dalam bahan² sandangpangan jang pokok, terutama beras dan tekstil karena menurut kaum imperialis AS, Indonesia lebih beruntung" djika tetap membeli bahan² itu dari luarnegeri: tidak membangun industri dasar; tidak mewu-

djudkan politik supaja negara memegang peranan memimpin dalam ekonomi, baik mengenai sektor negara, jaitu perusahaan negara dibidang produksi dan distribusi jang vital, maupun mengenai peranan negara dalam memimpin perkembangan² ekonomi pada umumnja; menghentikan segala usaha untuk mengendalikan harga-harga dan membiarkan harga² sepenuhnja ditetapkan oleh faktor² didalam pasaran; menaikkan padjak² jang memberatkan beban Rakjat; memperbesar penanaman modal AS didalam ekonomi Indonesia dengan djaminan tentang transfer² keuntungan² dsb; menghentikan politik luarnegeri jang anti-imperialis. Demikianlah setjara ringkas pokok² ,program stabilisasi ekonomi" jang mau dipaksakan kepada Indonesia.

Deklarasi Ekonomi djika dilaksanakan sungguh² merupakan suatu penolakan jang tegas terhadap ,program stabilisasi ekonomi" jang sedang giat diandjurkan oleh kaum imperialis AS dan kakitangan²nja dalamnegeri.

Bebérapa minggu jl. kita semua dikedjutkan oleh kekurangadjaran penasehat Presiden Kennedy, Djenderal Louis C. Clay jang mengandjurkan supaja Indonesia djangan diberikan bantuan ekonomi" sebelum Indonesia mau ..menghentikan petualangan² internasional" (maksudnja perlawanan kita terhadap gagasan Federasi Malaysia dan terhadap imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme pada umumnja) dan sebelum Indonesia mau membereskan ekonomi dalamnegeri". Nasehat" itu seluruhnja satu nada dengan saran² jang dimuat dalam "Humphrey Report". Bedanja hanja, bahwa "Humphrey Report" berusaha menjelimuti saran² jang kurangadjar itu dengan segala matjam pernjataan setudju" dengan ekonomi terpimpin, ekonomi gotongrojong dsb, sedangkan Djenderal Clay tidak ambil pusing dengan kemunafikan itu, dan menjatakan pendapat kaum imperialis AS tanpa tédéng aling2.

Seperti sudah dikatakan diatas, tidak bisa diharapkan bahwa kaum imperialis akan membantu kita untuk membangun suatu ekonomi jang bersih dari sisa² imperialis. akan membantu kita untuk mengikis habis sisa² imperialisme itu. Dengan ini terasa betapa tepatnja Dekon jang menekankan bahwa dalam mengatasi kesulitan² ekonomi, kita harus berlandaskan dan berorientasi setjara mutlak pada potensi dan kekuatan Rakjat, kepada usaha² untuk menggali kekajaan alam negeri kita sendiri.

Kemerdekaan ekonomi hanja akan bisa ditjapai djika prinsip ini dipegang teguh. Betapa prinsip ini digerowoti dan diputarbalikkan oleh kaum imperialis dapat kita lihat dari "Humphrey Report" jang dengan tidak tahu malu. berbitjara mengenai kejakinannja tentang ..kemampuan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannja melalui bantuan asing" ("Humphrey Report"). Kemerdekaan" dimata kaum imperialis AS berarti ketergantungan kepada kaum imperialis AS seperti halnja ..dunia merdeka" adalah dunia jang tergantung kepada mereka. Apa jang baru saja kutip dari "Humphrey Report" membuktikan betapa besar peranan bantuan" AS dalam mempertahankan ..kemerdekaan" jang tergantung itu.

Selandjutnja. mengingat hal² jang saja gambarkan diatas. ketetapan Dekon bahwa bilamana kekuatan² kita sendiri tidak mentjukupi maka barulah ditjari kredit² luarnegeri. haruslah diartikan. bahwa, sesuai dengan dasar² ekonomi jang anti-imperialis. hanjalah negara² jang anti-imperialis pula. terutama negara² Sosialis, bisa diharapkan membantu kita sebagai partner jang sederadjat berdasarkan prinsip persamaan hak dan saling menguntungkan. bisa diharapkan membantu kita dalam mengatasi kesulitan³ ekonomi dan dalam membangun suatu ekonomi nasional dan demokratis, jang bersih dari sisa² imperialisme dan feodalisme. Hanja si Pandir dan kaum Manipolis munafik jang suka omongkosong bahwa kaum imperialis dapat membantu dalam membangun ekonomi jang anti-imperialisme dan anti-feodalisme.

Perdjuangan untuk membersihkan ekonomi kita dari sisa² imperialis memang merupakan perdjuangan jana banjak meminta perhatian dan tenaga. Perdjuangan ini harus dilakukan tidak hanja terhadap sisa² imperialis jang masih ada didalam ekonomi kita, melainkan pula terhadap usaha² kaum imperialis untuk memperbesar peranan mereka didalam ekonomi kita dengan melalui tjara² baru. jaitu neo-kolonialisme, dengan menggunakan sisa² imperialis itu sebagai pangkalan dan mengambil untung dari kesulitan² ekonomi pada dewasa ini. Djika hal itu dibiarkan. maka ini berarti bahwa sisa² itu bukannja dikikis habis tapi malahan dikembangkan, Djadi, dalam melaksanaka kebidjaksanaan djangka pendek, sesuai dengan strategi dasar ekonomi Indonesia, kita

sudah harus melawan neo-kolonialisme.

Dalam hubungan ini, saja merasa perlu menjinggung peranan Dewan Moneter Internasional (IMF) dimana Indonesia masih mendjadi anggotanja. DMI itu merupakan suatu organisasi jang pada pokoknja dimaksudkan untuk menggunakan kesulitan² moneter negara² didunia kapitalis jang timbul sebagai akibat adanja krisis² ekonomi periodik, untuk memaksakan politik moneter jang diandjurkan oleh DMI dan dengan demikian memudahkan kaum monopolis AS untuk mengontrol dan mentjampuri setjara intensif politik moneter negara² anggota² DMI.

DMI itu sebenarnja apa? DMI benar-benar merupakan organisasi jang sepenuhnja dikuasai negara² imperialis, terutama imperialisme AS. Karena djumlah suara masing² anggota ditentukan menurut kwota uang sero masing² dan bukan menurut prinsip .satu negara satu suara", maka Amerika Serikat sendiri memegang tidak kurang dari 28% daripada suara didalam DMI. dan Inggris memegang 13,4%, sehingga dua negara imperialis itu sadja sudah memegang lebih dari 41% daripada suara didalam DMI, Djika ini ditambah dengan negara² imperialis lainnja di Eropa Barat, maka djelaslah bahwa negara² imperialis itu mempunjai majoritet jang mutlak. Djangan ditanja mengenai persentase Indonesia dalam suara DMI; satusetengah persenpun tidak sampai.

Tak dapat disangkal bahwa keanggotaan Indonesia didalam badantersebut jang sepenuhnja dikuasai oleh "the old established forces" samasekali ·tidak sesuai dengan politik luarnegeri kita; ia djuga membuka kemungkinan lebar bagi kaum imperialis untuk ikut menentukan politik negeri kita dalam bidang jang begitu penting, jaitu bidang moneter.

DMI itulah jang paling giat mengandjurkan supaja Indonesia suka mengadakan devaluasi. DMI itulah jang setiap tahun mengadakan penelitian² jang dalam mengenai keadaan devisen kita. DMI itulah jang setjara terang²an mau dipergunakan oleh imperialisme AS untuk ikut memaksa negeri kita supaja suka mendjalankan .program stabilisasi ekonomi" jang telah saja sebut tadi. DMI itulah jang sekarang mau dipergunakan oleh kaum monopoli Belanda untuk mendesak negara kita supaja mau membajar ,ganti-kerugian jang iajak" kepada perusahaan² Belanda jang telah diambil- 1 alih.

Bukankah semuanja ini membuktikan, bahwa DMI merupakan salahsatu ,sisa imperialis" atau lebih tepat imperialis itu senditi jang benar² harus ,dikikis habis"?

Sifat ketergantungan ekonomi Indonesia pada pokoknja terietak dalam kenjataan bahwa sektor importeksport masih memegang peranan jang sangat menentukan dalam seluruh ckonomi, terutama sebagai sumber pendapatan negara dan sebagai sumber barang² konsumsi jang pokok serta barang² jang diperlukan untuk berlangsungnja seluruh sektor produksi, termasuk produksi industri. Selama sifat ini belum diachiri, adalah tidak mungkin untuk membangun suatu ekonomi jang benar³ merdeka. Untuk mentjapai tudjuan ini, Dekon memberikan dasar jang sangat kokoh, jaitu dengan menetapkan bahwa ..jang harus diselenggarakan sekarang jalah memperbesar produksi berdasarkan kekajaan alam jang berlimpah-limpah dan meletakkan dasar untuk industrialisasi". dan bahwa ...... kita harus mengutamakan pertanian dan perkebunan, kita harus mcmentingkan pertambangan" (lihat Dekon fasal 6). atau dalam kata lain, kita harus membangun ekonomi nasional dengan pertanian dan perkebunan sebagai basis dan dengan industri sebagai tulangpunggung.

Disamping usaha² jang mutlak perlu didalamnegeri untuk mentjapai tudjuan ini, maka perubahan² dalam struktur perdagangan luarnegeri kita djuga sangat dibutuhkan. Sifat ketergantungan tersebut diatas memang timbul sebagai akibat politik kaum kolonialis Belanda dalam memperkembangkan hubungan² ekonomi negeri kita dengan luarnegeri jang terus-menerus mempertahankan posisi kita sebagai sumber bahan² mentah dan sehagai pasaran barang2 industri negara² kapitalis jang madju. Hubungan²ekonomi dengan negara² kapitalis jang manapun selalu pada pokoknja mengedjar tudjuan² jang demikian. karena negara² itu sangat berkepentingan supaja negara² jang ekonominja masih terbelakang (termasuk Indonesia) tetap mendjadi pasaran bagi barang2 hasil industrinja scndiri dan karena itu berkepentingan untuk menghambat perkembangan² industri jang dapat mendjadi saingan bagi industri mereka sendiri.

Hubungan² dagang Inlonesia dengan luarnegeri masih untuk sebagian iang terbesar sekali ditudjukan ke-

negara² kapitális. Disamping hal² diatas, ini djuga berarti bahwa ekonomi kita selalu sangat dipengaruhi oleh naik-turunnja tingkat kegiatan ekonomi di-negeri² kapitalis jang makin sering dilanda oleh krisis. Öleh karena itu semua, perubahan² fundamentil dalam struktur perdagangan luarnegeri memcgang peranan penting dalam mentjapai ekonomi jang bersifat nasional-demokratis, ekonomi progresif.Seperti dinjatakan didalam Dekon, maka .pelajanan kepada keperluan pertumbuhan ekonomi dan lalu-lintas barang antara lain ditjerminkan .... dalam hubungan ekonomi dengan dunia luar untuk memperkuat politik bebas dan aktif ...." (Dekon. fasal 23). Dekon djuga dengan sangat tepat menekankan tentang bahajanja blok² ekonomi (jang dimaksudkan dengan ini jalah chususnja Pasaran Bersama Eropa) karena. menimbulkan diskriminasi dilapangan perdagangan antar negara. dan dengan demikian inemperkuat dominasi ekonomi dari 'the old established forces'." Selandjutnja dinjatakan pula bahwa Pemerintah berusaha untuk menghilangkan diskriminasi itu, jang tidak hanja menghambat kelantjaran perdagangan internasional, akan tetapi jang disamping itu ter-lebih menekan perkembangan pembangunan ekonomi di-negara® jang baru sadja memasuki alam kemerdekaan". (fasal 10).

Dengan demikian Dekon memberi petundjuk² jang sangat djelas mengenai politik perdagangan luarnegeri Republik kita. Satu²nja dasar jang kokoh bagi politik perdagangan luarnegeri kita jalah memperluas hubungan-hubungan ekonomi, chususnja hubungan² dagang dengan "the new emerging forces" berdasarkan prinsip² persamaan dan saling menguntungkan, terutama dengan negara² Sosialis. Belakangan ini, disamping Indonesia. sudah banjak negara² Asia-Afrika jang menentang Pasaran Bersama Eropa karena tindakan² diskriminasi kaum monopolis Eropa Barat tenhadap negara² bukan anggota PBE jang sangat merugikan negara² jang ekonominja terbelakang. Adalah samasekali tidak tepat fikiran sementara orang bahwa satu²nja tjara untuk mengatasi diskriminasi negara² kapitalis, terutama PBE. jalah dengan mengadakan sematjam asosiasi dengan PBE itu atau malahan untuk mendjadi anggotanja. Ini berlawanan samasekali dengan tudjuan² menghapuskan sifat ketergantungan ekonomi kita. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa ide supaja Indonesia berasosiasi dengan atau mendjadi anggota PBE ternjata mendjadi idam²an kaum kapitalis monopoli Belanda jang sedang berusaha untuk menjusup kembali kedalam ckonomi Indonesia.

Kalau dibidang olahraga sadja kita sudah bersembojan "games of the new emerging forces" (Ganefo). maka dibidang perdagangan luarnegeri sudah lebih daripada semestinja djika kita bersembojan "trade with the nen emerging forces". Sembojan ini dengan sendirinja tidak berarti bahwa Indonesia seharusnja menghentikan perdagangannja dengan negara kapitalis, tetapi ia menggambarkan orientasi jang seharusnja dikembangkan dalan hubungan² dagang berdasarkan prinsip² persamaan hak dan saling menguntungkan. Hanja perdagangan huarnegeri jang berorientasi kepada "the new emerging forces" dan tidak pada "the old established forces" seperti jang berlaku sekarang ini. dapat merupakaa sendi kuat bagi usaha² kita untuk mentjiptakan suatu ekonomi nasional jang benar² merdeka.

c) MENGIKIS HABIS SISA² FEODALISME

Demikianlah beberapa pokok mengenai pelaksanaan Dekon jang chususnja berhubungan dengan tugas mengikis habis sisa" imperialisme. Disamping tugas itu. Dekon djuga menetapkan tugas untuk mengikis habis sisa feodalisme sebagai rintangan strategis dalam tudjuan kita pada tahap pertama ini untuk membangun suatu ekonomi jang nasional dan demokratis. Memang henar demikian. Adanja sisa² feodalisme jang masih meradjalela dalam ckonomi Indonesia bukan hanja merupakan dasar sosial daripada imperialisme — dan oleh karena itu memang sengadja dipertahankan dan dipupuk oleh kaum kolonialis Belanda ia djuga merupakan penghambat dalam membangun ekonomi jang berindustri dimana sektor pertanian mendjadi basis jang kokol dan bukan sumber kemiskinan dan penghisapan kolonial dan feodal seperti halnja sekarang.

Djika saja katakan bahwa sektor pertanian (disamping perkebunan) harus mendjadi basis daripada ekonomi negeri kita. ini berarti bahwa sektor pertanian harus dapat menjediakan bahan² pokok, chususnja pangan. Sektor pertanian harus dikembangkan begitu rupa sehingga tidak hanja mampu untuk memenuhi kebutuhan

dalamnegeri, melainkan djuga untuk dapat dieksport dan dengan demikian menghasilkan devisen untuk membeli barang² modal serta lain² kebutuhan industri. Selama sektor pertanian belum mampu memegang peranan ini, negeri kita akan terus-menerus tergantung kepada import untuk sebagian dari bahan² pangan dan tidak akan bisa memperbesar daja penghasilannja supaja dapat mentjukupi kebutuhan² kita dalam masa pembangunan.

Penghambat jang terpokok dalam mentjapai tudjuan² ini jalah djustru masih bertjokolnja sisa² feodalisme, jang harus disapu bersih itu. Sisa² feodalisme jang pada pokoknja berupa sistim monopoli pemilikan tanah oleh tuantanah² merupakan sebab utama mengapa produksi pertanian dinegeri kita masih sangat terbelakang.

Dekon dengan tepat menjebut Undang² Perdjandjian Bagi-Hasil dan Undang² Pokok Agraria sebagai landasan-landasan terpenting dalam menanggulangi persoalan ekonomi. Kedua undang² ini disokong dan dituntut pelaksanaannja oleh PKI. Undang2 Perdjandjian Bagi-Hasil memberi kemungkinan hagi kaum tani untuk memperoleh sebagian jang lebih besar daripada hasil tanaman mereka, sedangkan Undang² Pokok Agraria ditudjukan untuk membatasi pemilikan tanah tuantanah². Kedua Undang² ini merupakan alat jang penting dalam tangan kaum tani, chususnja bagi tanimiskin dan tani tak bertanah, untuk mengurangi penghisapan feodalisme. Adanja dua Undang² ini merupakan langkah² penting dalam memobilisasi kaum tani untuk berdjuang melawan sisa² feodalisme dan untuk menuntut langkah² jang lebih radikal lagi guna mengachiri samasekali sisa² feodalisme, jaitu melalui suatu landreform atau perubahan tanah jang benar² mengikis habis sisa² feodalisme.

Undang² Pokok Agraria berbeda dengan Program Agraria PKI. UU Pokok Agraria hanja bertudjuan untuk membatasi penghisapan feodal agar dapat menguntungkan kaum tani, sedangkan Program Agraria PKI menuntut pensitaan tanah tuantanah serta pembagian tanah tuantanah itu kepada kaum tani, terutama tanimiskin dan buruhtani, dengan tjuma².

Jang sangat penting pada waktu ini jalah untuk mendjamin supaja kedua undang² tersebut dilaksanakan dengan konsekwen dan benar² dapat diselesaikan peraksanaannja tepat pada waktunja. Ternjata bahwa pelaksanaan Undang Pokok Agraria berdjalan dengan sangat lambat. Manipulasi banjak terdjadi, negara ditipu oleh tuantanah² dengan setjara formil mem-bagi² tanah² jang luas kepada anggota² keluarga jang bukan penggarap. Dari tanahlebih dan tanah² lain seluas kira² 1 djuta Ha jang harus dibagikan sebelum achir tahun ini. belum 1 jang telah selesai dibagikan. Selain daripada itu, tjara membagikan tanahlebih sering tidak sesuai dengan penetapan undang², sehingga jang menerima tanahlebih itu malahan seringkali adalah keluarga tuantanah sendiri jang bukan penggarap. Semuanja ini dimungkinkan. karena operasi jang didjalankan bukan operasi radikal. Selandjutnja perlu ditjatat bahwa sjarat² pembajaran sering sangat memberatkan kaum tani jang menerima tanahlebih sehingga dibeberapa daerah mereka merasa lebih beruntung dengan pelaksanaan Undang? Perdjandjian Bagi-Hasil karena memperoleh bagian jang lebih besar dari hasilnja daripada djika harus membajar tjitjilan untuk tanahlebih jang mereka dapat. Kaum tani telah menjambut baik pernjataan Menteri Agraria dan Pertanian beberapa minggu jl. jang mendjandjikan bahwa pembagian tanahlebih dalam rangka UUPA. akan selesai dilaksanakan sebelum achir tahun ini. Bagi kaum tani tidak diclas Iangkah² apa jang akan diambil oleh Menteri. tetapi karena sesuai dengan kepentingannja. kaum tani telah menjatakan kesanggupannja untuk berdjuang terus guna mendjamia suksesnja pelaksanaan UUPA tepat pada waktunja. Sikap ini adalah sangat sesuai dengan Dekon.

Sampai sekarang masih banjak sekali rintangan jang dialami kaum tani clalm perdjuangannja untuk melaksanakan kedua undang" ini. kareaa ternjata bahwa aparatur pemerintahan di-daerah² jang diserahi tugas dalam hal ini masih banjak mewakili kepentingan² tuantanah. Disamping itu. kauin kapitalis birokrat ternjata sekarang makin banjak terdjalin kepentingan²nja dalam mempertahankan sisa² feodalisme sebagai sumber penghisapan bagi mereka sendiri. Oleh karena itu. kaum tani dalam perdjuangannja melawan sisa² feodalisme h:irus melakukan perdjuangan jang terus-menerus melawan krum penghisap besnr. jaitu kaum kapitalis birokrat, komprador dan tuantanah.

Dalam hubungan dengan hal ini, memang dikalangan

sardjana² tertentu terdapat pendapat bahwa pemilikan tanah feodal pada umumnja tidak merupakan persoalan di Indonesia dan dengan demikian mereka berusaha membantah pendirian bahwa di Indonesia terdapat sisa² feodalisme jang kuat. Kaum tani sendiri jang mengalami penghisapan feodal setiap hari telah memberi djawaban jang tepat terhadap pendapat, jang sangat keliru ini dengan mengadakan berbagai, bentuk aksi terhadap tuantanah. Saja berpendapat, bahwa para sardjana djuga dapat memberikan sumbangannja jang berharga sekali dalam ikut mengadakan penelitian mengenai hubungan agraria, dilihat baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial dan kebudajaan. Dengan demikian, para sardjana akan bisa ikut setjara aktif dalam pekerdjaan besar untuk melaksanakan Deklarasi Ekonomi.

δ) PERANAN SEKTOR KOPERASI DAN SEKTOR SWASTA

Sebelum saja mengachiri bagian pertama dari tjeramah ini mengenai strategi dasar ekonomi Indonesia, saja ingin memberi beberapa pendjelasan mengenai ketentuan Dekon jang menjatakan bahwa: Dalam perdjuangan untuk menjelesaikan tahap nasional dan demokratis ini, maka sudah tibalah waktunja untuk mengerahkan segenap potensi, baik potensi Pemerintal maupun potensi koperasi dan swasta (nasional dan domestik) dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan produksi dan menanbah penghasilan Negara". (Lihat Dekon, fasal 5). Ini berarti bahwa pada tahap pertama revolusi kita, ekonomi harus terdiri dari tiga sektor, jaitu sektor negara jang memegang posisi komando, sektor koperasi dan sektor swasta.

Umumnja sudah ada pengertian jang boleh dikatakan merata mengenai posisi memimpin jang harus dipegang oleh sektor negara. Jang masih sering kurang djelas jalah fungsi serta posisi daripada sektor koperasi dan sektor swasta. Adakalanja kedua sektor itu hanja dibedakan dalam arti bentuk-juridis daripada perusahaan jang bersangkutan. Koperasi sering dianggap sebagai salahsatu bagian daripada sektor swasta; bahkan tidak sedikit koperasi" jang sebenarnja adalah gabungan perusahaan² swasta jang meajalahgunakan nama koperasi guna memperoleh berbagai fasilitet.

Pengertian ini adalah keliru. Sektor koperasi djustru mempunjai suatu fungsi tertentu jang sangat berbeda dengan sektor swasta, jaitu untuk mempersatukan Rakjat pekerdja menurut lapangan penghidupannja masing2 dan untuk menghambat proses diferensiasi antara produsen-produsen ketjil. dan melalui persatuan dan kerdjasanma ini Rakjat pekerdja dapat mengurangi penghisapan tuantanah. lintahdarat, tukang idjon, tengkulak dan kapitalis² atas diri mereka. Dengan demikian. sektor koperasi membantu Rakjat pekerdja. terutama kaum produsen ketjil untuk membela diri terhadap penghisapan feodal dan terhadap penghisapan kapitalis. Tugasnja terbatas pada mengurangi penghisapan dan bukan menghapuskannja. Penghisapan baru dihapuskan pada tahap kedua. jaitu dalam ekonomi Sosialis. Tetapi sektor swasta dengan sendirinja tidak mempunjai tugas untuk mengurangi penghisapan, apalagi untuk menghapuskannja. Tugas sektor swasta jalah untuk menghimpun "funds and forces" nasional dan domestik dalam melawan imperialisme dan feodalisme. Penghisapan masih tetap terdjadi disektor swasta. Jang perlu bagi kaum buruh jalah memperoleh atau memperluas hak² demokrasinja untuk membela kepentingan²nja dalam batas² jang tidak merugikan perdjuangan melawan musuh bersama sehuruh Rakjat, jaitu imperialisme dan feodalisme.

Dalam inenghambat proses diferensiasi antara produsen ketjil. maka koperasi dengan demikian menghambat lahirmja kapitalis baru atas kerugian mereka jang ekooninja lebih lemah. Djika ini berhasil, maka koperasi dapa: membawa produsen² ketjil langsung menudju kekoperasi- Sosialis setelah tahap pertama revolusi selesai. Demikianlah fungsi daripada sektor koperasi pada tahap pertama. jaitu tahap untuk menjusun ekonomi nasional an demokratis.

Dengan pendjelasan ini. maka mendjadi teranglah bahwa bentuk² koperasi jang terpenting jalah koperasi kredit untuk melepaskan produsen ketjil dari tjengkeraman tukang² idjon dan lintahdarat, koperasi produksi intuk meningkatkan produksi pertanian, perikanan atau keradjinan tangan. dan koperasi djual-beli untuk memhela kepentingan² bersama produsen ketjil dalam marketing dan dalam memperoleh bahan² jang mereka perlukan bagi usaha" produktif mereka. Koperasi² jang

demikian memegang peranan jang penting dalam usaha untuk mempertinggi produksi sehingga sangat sesuai dengan tudjuan Dekon dalam mengatasi kesulitan2 ekonomi dewasa ini.

Disamping itu, kaum buruh dan pegawai djuga sangat membutuhkan koperasi konsumsi guna melindungi kepentingan²nja sebagai konsumen dan melawan kenaikan² harga.

Demikian setjara singkat mengenai sektor koperasi pada tingkat revolusi sekarang. Sekarang beberapa pendjelasan mengenai sektor :swasta.

Ada orang jang merasa sangat heran mengapa PKI menjetudjui alanja sektor swasta, dan malahan merasa tjuriga, apakah ini bukan suatu tipumuslihat jang lihay. Perlu saja menjatakan dengan tegas disini bahwa PKI tidak hanja menjetudjui adanja sektor swasta (nasional dan doinestik) tetapi malahan .mengandjurkannja. Dan sikap ini bukanlah sikap baru bagi PKI. ia merupakan sikap jang tegas dinjatakan dalam Program Umum PKI jang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V PKI jang dilangsungkan dalam tahun 1954 dan jang kemudian diperkuat lagi oleh Kongres Nasional ke-VI (1959). jaitu sbb. :

..Ekonomi Indonesia disamping mengutamakan ekonomi sektor negara jang memimpin, tidak seharusnja menentang industri dan perdagangan jang diselenggarakan oleh kaum kapitalis nasional, melainkan terus dengan konsekwen menentang ekonomi kaum imperialis dan fecdal. Proteksi dan fasilitet harus diberikan kepada kapitalis² nasional. untuk berkembang dālam batas jang tidak dapat menguasai kehidupan Rakjat dan negara. dan disamping itu ekonomi individuil Rakjat pekerdja harus dibantu".

Menurut PKI, persoalannja dalam ekonomi Indonesia jalah bukannja bahwa terdapat terlalu banjak kapitalis² nasional atau pengusaha² nasional. tetapi sebaliknja. masih terlalu sedikit, Kaum pengusaha nasional terutama mereka jang berusaha dibidang industri, harus diadjak untuk mengerahkan potensi²nja dalam membangun suatu ekonomi jang anti-imperialis dan anti-feodal. Kaum pengusaha nasional sangat berkepentingan dalam usaha² untuk mengachiri sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme, sebab ke-dua²nja merupakan halangan besar, halangan strategis, bagi perkembangan industri² nasional.

Sisa² imperialisme saagat membatasi perkembangan industri dalamnegeri karena kaum imperialis berkepentingan untuk tetap memelihara negeri kita sebagai pasaran bagi hasil² industri mereka sendiri, sedangkan sisa2 feodalisme merupakan penghalang terpenting dalam mentjapai kesatuan pasaran nasional jang stabil jang merupakan sjarat mutlak bagi perkembangan industri nasional. Oleh karena itu. setjara objektif kaum pengusaha nasional. terulama pengusaha² industri memang dapat diadjak ikutserta dalam perdjuangan Rakjat Indonesia melawan sisa² imperialisme dan feodalisme itu.

Kaum pengusaha nasional terutama dapat memainkan peranan jang penting dalam membangun sektor industri jang djustru sangat lemah sebagai akibat politik kolonial. Dengan dem:kian. kaum pengusaha nasional dapat inembantu dalam menaikkan taraf produksi jang merupakan kuntji bagi kita untuk mengatasi kesulitan² ekonomi pada dewasa ini. Dengan adanja iadustri nasional jang giat. maka makin banjaklah bahan² mentah hasil kita sendiri jang akan bisa diolah didalamnegeri. makin besar kemungkinan untuk mengurangi import barang industri. dan makin luas lapangan kerdja bagi kaun buruh. Pada saat ini. mengerahkan potensi swasta. seperti jang ditetapkan dalam Dekon, harus berarti chususnja membuka kembali kemungkinan² bagi industri nasional jang sudah ada untuk mentjapai kegiatan² pada tingkat kapasitet penuh, mengingat bahwa ada perusahaan² jang sudah terpaksa tutup atau bekerdja pada tingkat kapasitet jang sangat rendah karena kekurangan atau tidak adanja bahan² baku jang mereka perlukan. jang terlalu sering merupakan objek spekulasi, rutama oleh kaum kapitalis birokrat. Disamping itu, ia harus berarti pula melindungi industri² jang sudah ada. memlberikaa fasilitet jang lebih luas kepada mereka serta memungkinkan dibangunkannja industri² baru dengan mempergunakan modal nasional dan domestik.

Dalan menentukan sikap kita terhadap sektor swasta. sclalu perlu diingat, seperti ditegaskan pula didalam Dekon. bahwa perspektif daripada Revolusi Indonesia adalah Sosialisme dan bukan kapitalisme. Ini berarti baha ektor swasta harus memegang peranan sebagai pembantu sektor negara dan bahwa ia tidak mempunjai perspektif untuk berkembang mendjadi kapitalisme monopoli jang menguasai seluruh kehidupan ekonomi.

Mendorong perkembangan swasta nasional samasekali tidak berarti membiarkan kapitalis² komprador jang hidup dari djasa² mereka dalam memelihara hubungan erat dengan kaum imperialis, dan djuga tidak dimaksudkan untuk membiarkan kapitalis² birokrat jang djustru merupakan salahsatu penghambat bagi perkembangan industri nasional.

Selandjutnja, perlu djuga ditekankan bahwa kaum imperialis sangat menentang adanja sektor negara jang memimpin didalam ekonomi kita, sudah dan akan terus berusaha untuk mendapatkan partner-partner mereka dalam sektor swasta guna melakukan penetrasi ekonominja dinegeri kita. Oleh karena itu, dari kaum pengusaha nasional sangat diharapkan semangat patriotisme, semangat menolak untuk memainkan peranan kakitangan imperialis, peranan menghambat penjelesaian Revolusi Agustus 1945.

Sektor swasta nasional jang patriótik hanja akan bisa berkembang djika diantara sektor .itu dengan sektor negara terdapat hubungan jang erat dan jang saling membantu. Pemerintah membantu sektor swasta dengan memberikan fasilitet², perlindungan,. pesanan² dan lain sebagainja, sedangkan sektor swasta membantu sektor Negara dengan mengerahkan seluruh potensinja untuk membangun industri nasional, dalam mempertinggi produksi nasional dan dalam menjediakan lapangan kerdja jang lebih luas. Perlu ada ketetapan jang djelas tentang bidang² bergerak bagi swasta nasional, tentang bidang2 jang mana jang terbuka bagi swasta nasional dan bidang mana jang hanja terbuka bagi negara sadja.

Demikian beberapa pokok jang ingin saja kemukakan mengenai strategi dasar ekonomi Indonesia seperti ditetapkan dalam Deklarasi Ekonomi, Dari uraian ini, dapat kita simpulkan setjara kongkrit sebagai berikut : Usaha² untuk mentiapai susunan ekonomi. jang anti-imperialis dan anti-fecdal, untuk mentjapai susunan ekonomi jang progresif, harus dilakukan dengan mengorbankan kepentingan² mereka jang mewakili dan membela imperialisme dan sisa feodalisme, jaitu dengan mengorbankan kepentingan kaum penghisap besar li-kotaº dan di-desaº, atau kongkritnja tuantanah®, kapitalis® birokrat dan kaum komprador, dan dengan membela kepentingan² Rakjat. Kemampuan seseorang untuk setiara ichlas dan sungguh² melaksanakan Dekon harus diukur berdasarkan kesungguhannja dalam melakukan tugas ini.

II

HAL: JANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MELAKSANAKAN KEBIDJAKSANAAN DJANGKA PENDEK

Didalan bagian kedua daripada tjeramah ini, ingin suja mengemukakan beberapa pandangan mengenai hal² jang perlu mendapat perhatian chusus dalam melaksanakan kebidjaksanaan djangka pendek. Per-tama² saja iugin menekankan kepada tiga hal jang harus mendjadi pegangan bagi setiap usaha Pemeriatah dalam rangka kebidjaksanaan djangka pendek ini:

Pertama. langkah² jang diambil tidak boleh bertentangan. malahan harus sepenuhnja sesuai dengan prinsip-prinsip aati-imperialisme dan anti-feodalisme, sesuai dengan strategi dasar ekonomi Indonesia, dan ini berarti merealisasikan tudjuan untuk membersihkan sisa? imperialisme dan feodalisme. Djadi, tidak boleh memperkokoh posisi ckonomi kaum imperialis dengan djalan membuka pintu bagi penanaman modal monopoli asing setjara klasik atau setjara neo-kolonialisme.

Kccdua. faktor jang paling menentukan dalam mengatasi kesulitan² ckonomi dewasa ini, dan dalam melaksanakan kebidjaksanaan djangka pendek jalah usaha² untuk menaikkan tingkat produksi dengan berorientasi pada tenaga produktif jang pokok, jaitu kaum buruh dan kaum tani, Ini harus berarti bahwa tidak boleh ada tindakan² jang merugikan tenaga² produktif itu, karena ini dengan sendirinja akan berarti bertentangan dengan tudjuan untuk mentjapai kenaikan produksi.

Kctiga. usahaa untuk mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini harus berdasarkan mobilisasi kekuatan dan potensi Rakjat dengan mentjiptakan kegotong-rojongan nasional berporoskan NASAKOM disegala bidang, dan menggali serta mengexploitasi kekajaan alam Indonesia sendiri. Merehabilitasi semua potensi ekonomi jang ada dan menggunakan segala dana rupiah dan devisen jaag ada atau b'sa disediakan setjara efektif dengan men-

tjegah pemborosan serta memberantas salahurus disegala bidang ekonomi dan keuangan.

Dekon dengan setjara tepat mengemukakan prinsip jang harus dipegang dalam menghadapi persoalan² ekonomi seperti inflasi, kekurangaa devisen dsb. dengan mengatakan sbb.: Keadaan jang mendesak ini tidak dapat diatasi sebagai masalah jang berdri sendiri. lebih² tidak mungkin kita atasinja hanja dengan tindakan moneter konvensionil belaka. Sebaliknja, tidak ada djalan mudah jang dapat mengangkat kita dari impasse sekarang ini, ketjuali atas dasar menggerakkan segenap potensi dan kekuatan Rakjat sesuai dengan konsepsi integral menanggulangi persoalan ekonomi nasional kita". (lihat Dekon, fasal 13).

Dengan demikian Dekon dengan tegas menolak pandangan sementara orang, termasuk pula ahli² ekonomi Indonesia tertentu jang masih berpegang pada teori² liberal .atau burdjuis, bahwa kesulitan² ekonomi jang kita hadapi sekarang adalah merupakan suatu "vicieuse cirkel" atau lingkaran jang tak berudjuag-pangkal. Pandangan iní saja anggap sangat perlu mendapat perhatian sardjana² progresif, terutamá sardjana² ekonomi. Berpegang pada pandangan "vicieuse cirkel" berarti beranggapan bahwa satu²nja tjara untuk mengatasi kesulitan ekonomi dewasa ini jalah dengan mengundang penanaman modal serta bantuan". ekonomi dari negara-negara imperialis. Berpegang pada pandangan "vicieuse cirkel' berarti beranggapan bahwa hanja tindakan-tindakan teknis-moneter.jang drastis sadja jang akan mampu. mengachiri keadaan kritis pada dewasa ini, jaitu tindakan² jang merugikan Rakjat dan menguntungkan modal monopoli asing karena memperkuat posisi dolar didalam ekonomi kita.

Sikap jang diambil didalam Dekon seperti saja kutip diatas merupakan dasar jang kuat bagi: usaha² menjelesaikan kesulitan² ekonomi sesuai dengan semangat patriotisme, sesuai dengan penolakan dan perlawanan terhadap neo-kolonialisme jang selalu siap pada setiap saat untuk membantu" kita keluar dari "vicieuse cirkel" dan dengan. demikian memasukkan kita kedalam perangkap mereka.

Kebidjaksanaan djangka pendek pada pokoknja berkisar disekitar usaha² untuk dengan selekas mungkin menjediakan pangan jang tjukup, terutama beras, dan untuk menjediakan bahan³ baku dan penolong serta sparc-parts bagi industri dan sektor produksi. Dua hal 1 ditentukan sebagai prioritet utama dalam djangka waktu 2 tahun ini. Dekon djuga menetapkan bahwa dua hal tersehut harus dibiajai dengan kekuatan kita sendiri. dan hanja ..bilamana itu tidak mentjukupi, maka barulah ditjarikan kredi: luarnegeri dengan sjarat seuai denoan ketentuan dalam Ketetapan MPRS No. II. taiun 1960" (lihat Dekon fasal 30).

Ada fihak jang menarik kesimpulan bahwa Dekon merupakan semmaijam program 2 tahun. Ini samasekali idak benar. Kesimpulon sematjam ini menundjukkan bahwa Dekon samasekali tidak difahami. Dekon adalah mcrupakan prograin untuk menjelesaikan Revolusi Indonesia tahap pertama. Program untuk menjelesaikan sesuatu revoiusi dengan sendirinja tidak bisa diikat dengan waktu. lni tergaotung seluruhnja dari keadaan objek:if serta imbangan kekuatan.

a) TENTANG "IRON STOCK" BERAS

Dekon menetapkan bähwa Pemerintah harus mempunjai dan menguasai iron stock' beras" (fasal 30). Ini pada pokoknja berarti bahwa Pemerintah harus dapat menguasai persediaan dan distribusi beras pada umumnja. Maksud-tudjuan "ron stock" jalah untuk dapat mengutrai pastran beras guna mentjegah kenaikan harganja. "Iron stock" dipergunakan untuk mengachiri perdagangan gelap beras dan untuk memungkinkan seuruh Rakjat membeli beras jang dibutuhkannja dengan harga resmi. Djadi, maksudnja jalah untuk menurunkan kembali ongkos hidup jang sudah sedemikian tinggi itu.

Karena hal ini merupakan sesuatu jang perlu diselenggarakan dengan segera, maka usaha² kearah tudjuan ai harus nmeliputi tindakan² djangka pendek untuk dengan segera menaikkan produksi pangan, terutama beras. Hal jang demikian memerlukan fasilitet² segera kepada kaum tani. untuk membantu usaha² produktif mereka. dan terutama mendirikan Dewan² Produksi diana kaum tani jong terorganisasi diikutsertakan. Dalam rangka ini pula. perlu segera diambil tindakan² intuk mengachiri rintangan² jang dihadapi oleh kaum tani. chususnja rintangan² jang timbul karena penguasa2 daerah jang berwatak feodal atau kapitalis birokrat.

Sumber "iron stock" beras jang paling tepat jalah dari produksi beras dalamnegeri dan ini dengan sendirinja berarti bahwa disamping usaha² untuk mensukseskan target kenaikan produksi padi harus pula diadakan penindjauan kembali setjara seksama mengenai pembelian padi pemerintah jang mengalami kegagalan dalam tahun jang lalu.

Karena kesimpangsiuran jang sangat meradjalela dibidang statistik maka kita menghadapi kenjataan bahwa angka jang dapat dipertjaja mengenai produksi padi dalam tahun 1962 tidak ada. Jang ada jalah angka Biro Pusat Statistik jaitu 17.8 djuta ton, angka Komisi Djuned (Menteri Research Nasional) jaitu 18.3 djuta ton dan angka Departemen Agraria dan Pertanian 19.8 djuta ton dan 20.1 djuta ton. Entah jang mana jang benar, tetapi jang djelas jalah báhwa dari semua angka ini tidak ada satu jang mentjapai target produksi padi untuk tahun 1962 seperti jang ditetapkan oleh MPRS. jaitu 20.4 djuta ton. Program "self-supporting beras" telah diakui suatu kegagalan dan Padi Sentra ternjata telah mendjadi sentra² korupsi dan ketidakberesan jang sangat merugikan.

Saja berpendapat bahwa bidang statistik masih dihinggapi kesimpangsiuran serta tjara² mengumpulkan statistik ternjata masih berdasar metode² kaum kolonialis Belanda dulu dengan samasekali mengabaikan pengalaman tenaga² produktif sendiri, chususnja kaum tani dan kaum buruh di-pabrik². Hal jang tidak memuaskan ini patut mendapat perhatian jang serius daripada sardjana Indonesia. Perentjanaan dan penelitian tanpa statistik adalah laksana membikin kuwe tanpa bahan².'Tetapi lebih tjelaka lagi jalah perentjanaan dan penelitian dengan statistik jang salah, sebab perentjanaan dan penelitian sematjam itu dapat dipastikan akan meleset dari sedjak semula. Mudah²an para sardjana akan berhasil dalam ikut memperbaiki, keadaan jang tidak memuaskan dibidang statistik ini, dan akan mengadakan penelitian ber-sama² dengan tenaga² produktif, untuk mengumpulkan bahan² statistik jang benar, chususnja dibidang produksi pangan. Ini akan merupakan suatu sumbangan kongkrit jang sangat berguna bagi pelaksanaan Deklarasi Ekonomi.

Seperti halnja dengan program kenaikan produksi padi, maka pembelian padi pemerintah djuga telah mengalami kegagalan, karena kaum tani sebagai produscn padi ternjata tidak diadjak untuk berunding mengenai penetapan djatah jang masukakal dan mengenai harga jang pantas. Sedangkan pada umumnja tidak didjalankan usaha² untuk melaksanakan pembajaran denga: tjara² jang mudah dan tjepat dengan disertai usaha efektif dalim membantu kaum tani untuk membeli kehutuhan-nja dengan harga pantas, seperti misalnja garan. ikan asin. ninjaktanah, tekstil, alat² pertanian. pupuk dan sebagainja. Dibeberapa daerah Pemeintah belum melunasi harga padi jang dikumpulkan dari kauan tani.

Pada pokoknja. kegagalan² jang dialami dalam menjupai kenaikan produksi beras dan dalam melaksanakan pembelian padi pemerintah disebabkan karena usaha itu tidak didasarkan setjara kokoh pada tenaga produktif disektor pertanian, jaitu kaum tani. Saja berpendapat. bahwa lebih² daripada di-bidang² lain, ketentuan Dekon mengenai mutlak perlunja menggerakkan segenap potensi dun kekuatan Rakjat" harus didjalankan dengan konsekwen dibidang produksi pangan, chususnja padi. Potensi dan kekuatan Rakjat akan bisa digerakkan dibidang pertanian djika kepentingan® kaum tani dibela dan kepentingan kaum tuantanah serta kapitalis birokrat dikorbankan. Ini merupakan hal jang sangat urgen, ini merupakan sjarat mutlak untuk mentjapai kenaikan produksi, untuk mensukseskan program pembelian padi dan untuk mendjamin adanja "iron stock" beras ditangan Pemerintah. Perlu ditekankan bahwa satu*nja djaminan untuk mentjapai sukses dibidang produksi pangan jalah djustru dengan mengikis habis sisa² feodalisme itu. Dengan demikian djelaslah kiranja betapa satunja tugas mengatasi persoalan pangan dengan tugas menjelesaikan tuntutan² revolusi pada tahap sekarang ini. tahap nasional demokratis.

Dalam hubungan dengan tugas untuk menguasai suatu "iron stock" beras ada beberapa tafsiran jang mengartikan hal ini sebagai andjuran untuk memperbesar import beras sebagai satu²nja djalan memperoleh beras itu. Saja tidak membantah bahwa dalam keadaan jang sangat mendesak dimana terdapat kekurangan² beras schingga mengganggu kelantjaran roda ekonomi, maka import beras mendjadi suatu keharusan. Tetapi menggautungkan diri pada import beras sadja tidak me-

rupakan djalan keluar jang tepat. Malahan djika perhatian terlalu banjak diarahkan kesana,.sektor pertanian kita sendiri dapat mengalami kerugian² besar. Setiap kali Pemerintah mengimport beras, ini berarti suatu kegagalan dibidang produksi dalamnegeri, karena masih terlalu banjak devisen digunakan untuk keperluan konsumtif sehingga mengorbankan sektor produktif. Kita semua mengetahui bahwa dalam waktu achir² ini import beras telah mentjapai volume jang sangat besar, jaitu 1.3 djuta ton dalam tahun jang lalu. Apakah dengan demikian persoalan pangan telah diatasi? Samasekali tidak! Malahan sebaliknja! Volume import beras telah mentjapai rekord dalam tahun 1962, tetapi kekatjauan dalam persediàan dan distribusi beras djuga telah mentjapai rekord dalam tahun itu!

Dalam hubungan dengan persoalan ini, saja ingin pula menjebut suatu pendapat jang sangat keliru tentang pengaruhnja sesuatu inflasi terhadap pertanian. Menurut ahli² ekonomi tertentu, sesuatu inflasi dianggap hanja merugikan golongan² jang berpenghasilan tetap, jaitu kaum buruh dan pegawai, sedangkan tenaga produktif dibidang pertanian tidak mengalami kerugian² karena, katanja, harga penghasilan mereka selalu disesuaikan dengan kenaikan harga jang terdjadi dalam rangka inflasi itu. Teori ini dipergunakan untuk menjebarkan ide bahwa kaum tani Indonesia tidak mengalami kesulitan² sebagai akibat inflasi pada saat ini.

Pandangan ini adalah sangat keliru dan samasekali mengabaikan kenjataan bahwa disektor pertanian kita masih terdapat sisa² feodalisme jang berat. Seandainja halaja memang demikian, saja rasa Rakjat Indonesia jang lk. 70% hidup dari pertanian, tidak akan begitu berkebératan djika terdjadi inflasi sebab, menurut teori itu, jang rugi hanja sebagian ketjil sadja.

Pandangan ini hanja berlaku terhadap tuantanah dan tanikaja, tetapi samasekali tidak berlaku terhadap kaum tanimiskin dan mereka jang tidak mempunjai tanah samasekali, jaitu buruhtani, sedangkan djumlah tanimiskin dan buruhtani djustru meliputi bagian terbesar daripada mereka jang hidup didesa. Tanimiskin dan buruhtani mengalami kesulitan² jang amat besar karena hampir semua kebutuhan mereka harus dibeli, termasuk pula beras. Kaum tani dipedusunan di Djawa dan Madura telah mengalami kenaikan harga jang sangat berat sekali sedjak tahun 1960 seperti jang dapat dilihat dari index harga 12 barang makanan pokok dan barang² tekstil didaerah pedusunan, sbb.:

Sumber : BPS 1953 = 100

Disaiping itu, sistim distribusi barang sandangpangan jang sedikit atau banjak mulai berdjalan dibeberapa kota besar. walaupun dengan berbagai kematjetan, samasekali tidak didjalankan di-desa². Kaum tani djuga mendjadi sasaran tengkulak² lama dan tengkulak² baru alias kapitalis² birokrat jang dengan tepat sudah dinjatakan oleh kaum tani sendiri sebagai tikus kaki-dua".

Kaun tani djuga mengalami kesulitan² jang sangat besar karena makin rusaknja seluruh aparatur pengangkutan termasuk djalan². Áda berita misalnja disalahsatu daerah di Sumatera Selatan jang banjak menghasilkan bahan2 hasil eksport bahwa satu²nja tjara jang tinggal untuk mengangkut hasil² mereka itu jalah dengan tenaga manusia sadja.

Teori. atau lebih tepat dikatakan dongengan" mengenai tidak ruginja kaum tani diwaktu inflasi ini, sebenarnja hanja meneruskan kebohangan jang suka disebarkan oleh kaum kolonialis Belanda dulu bahwa Rakjat Indonesia umumnja tidak menderita diwaktu krisis ekonomi karena selalu bisa ditampung oleh desa. Orang² atau sardjana² jang masih pertjaja pada dongengan² ini perlu .turun kebawah" untuk melihat dengan mata kepalanja sendiri betapa kemelaratan didesa³ pada saat ini.

Inflasi djustru memperkuat posisi ekonomi kaum tuantanah dan kaum penghisap lainnja di-desa² dan membikin lebih berat lagi kehidupan kaum tani, tertama tanimiskin dan buruhtani. Kenjataan ini harus diperhitungkan dalam menetapkan langkah² untuk menaikkan produksi pangan.

b) USAHA* UNTUK MEMULIHKAN. KEMBALI APARAT PRODUKSI

Tudjuan kedua daripada kebidjaksanaan djangka pendek jalah untuk menjempurnakan aparat produksi jang ada, untuk mempertahankan dan mempertinggi tingkat produkși masa sekarang ini". Tugas ini, disamping tugas untuk menjediakan "iron stock" beras, dinjatakan harus diberi prioritet utama dalam waktu² tahun ini. Kedua tugas ini dimaksudkan supaja dapat memperbesar daja-produksinja, sehingga dengan demikian didalam waktu djangka pendek itu dapat didjamin bertambahnja.peredaran barang didalam masjarakat sebagai imbangan daripada beredarnja uang" (Dekon, fasal 30).

Penegasan ini berarti bahwa prinsip pokok daripada Dekon dalam menanggulangi kesulitan².ekonomi jalah untuk mentjapai kenaikan tingkat produksi. Penegasan ini adalah sangat penting dan harus didjadikan dasar bagi setiap langkah jang mau diambil. Kongkritnja, prinsip ini berarti bahwa pada pokoknja, mulai dengan diutjapkannja Dekon, setiap tindakan dibidang ekonomi dan dibidang politik pada umumnja harus ditindjau dari sudut : apakah:tindakan itu mendorong produksi ataukah sebaliknja, menghambat produksi; apakah tindakan itu menguntungkan tenaga² produktif, ataukah sebaliknja, merugikan: tenaga² produktif.

Dekon menetapkan bahwa usaha² untuk memulihkan aparat produksi harus pada tingkat pertama dipusatkan kepada memperlantjar kembali persediaan spare-parts dan bahan² baku/penolong. Sudah diketahui setjara umum betapa sektor industri serta sektor pengangkutan menghadapi kematjetan² jang sangat mendalam pada saat ini karena kekurangan spare-parts dan bahan² baku/penolong. Walaupun tidak ada suatu angka jang menjeluruh mengenai tingkat produksi disektor industri pada umumnja, saja rasa tidak ber-lebih²an djika diperkirakan 'bahwa industri dalamnegeri pada saat sekarang hanja bekerdja rata² 25% daripada kapasitet penuhnja.

Adalah suatu kenjataan bahwa negeri kita masih sangat tergantung kepada luarnegeriuntuk persediaan² spare-parts dan bahan² baku/penolong, walaupun dapat diketahui pula bahwa bukan hanja persediaan bahan-bahan baku dari luarnegeri jang mengalami kematjetan-kematjetan dewasa ini. Pun bahan² baku jang terdapat didalamnegeri sangat kurang, atau distribusinja matjet karena didjadikan objek spekulasi. Sedangkan dimana telah diambil tindakan² jang dimaksudkan untuk mengatasi kematjetan² dan ketidakberesan itu, seperti misalnja dengan sistim pengawasan ban² jang baru² ini. ternjata mempunjai efek jang djustru sebaliknja, jaitu lebih mematjetkan bidang² jang sudah demikian matjetnja itu.

Ketergantungan sektor produksi kepada luarneger untuk spare-parts tersebut berarti bahwa tugas pokok daripada sektor import pada dewasa ini harus ditekankan pada melajani kebutuhan² tersebut. Disamping pembelian bahan² konsumsi pokok jang masih harus dimport, scktor import harus dikerahkan chususnja untuk mendatangkan kebutuhan² sektor produksi. Dalam hubungan ini, Dekon djuga menegaskan bahwa kita harus mengurangi sedjauh mungkin import bahan lux (Dekon, fasal 30).

Saja anggap hal ini sangat penting dalam rangka mendjaga kebebasan kita dibidang import bahan² baku dan spare-parts. Telah diketahui bahwa kaum imperialis AS. Belanda dan lain² telah siap untuk membantu kita dalam mengatasi kesulitan² spare-parts tersebut. Misalnja. dalam bulan Februari jbl, telah ditandatangani persetudjuan kredit dengan AS sebesar $ 17 djuta chususnja untuk spare-parts dan bahan² penolong. Kaum imperialis ternjata melihat bidang ini sebagai suatu kemungkinan jang baik untuk mengikat ekonomi kita setjara lebih efektif kepada ekonomi mereka dan untuk mengabadikan posisi mereka sebagai sumber barang-barang keperluin industri. Ini berarti bahwa, lebih discktor ini, kita harus berusaha untuk membiajai import barang² tersebut dengan penghasilan devisen kita sendiri an sedjauh mungkin tidak dengan kredit² dari ncgara kapitalis jāng disertai sjarat² jang merugikan Indonesia.

Disamping kekurangan import, persediaan bahan² baku/penolong djuga sangat dikatjaukan karena berbagai penjelewengan dan korupsi serta manipulasi dibidang distribusi. Bcnang mendjadi objek korupsi dan manipulasi, ban niobil mendjadi objek korupsi dan manipulasi, semen mendjadi objek korupsi dan manipulasi. Ja. tak ada satu bahanpun jang tidak dikerupsi dan

dimanipulasi oleh kaum kapitalis birokrat. Ini berarti bahwa tindakan² untuk memberantas korupsi dan meritul tukang² salahurus adalah sangat erat hubungannja dengan tugas untuk menaikkan tingkat produksi.

c) DEKONSENTRASI DALAM SOAL MANAGEMENT

Salahsatu ketentuan dalam Dekon jang perlu mendapat perhatian jalah mengenai akan diadakannja dekonsentrasi dalam management. Hal ini dikemukakan karena dirasakan betapa kurang baik berdjalannja pengurusan atau management pada saat ini chususnja didalam perusahaan³ negara, sehingga salahurus itu sangat mengakibatkan kematjetan² disegala lapangan.

Memang dapat dimengerti bahwa djika sistim management" terlalu terpusat, maka ekonomi kita jang meliputi suatu daerah jang sangat luas dengan djaringan komunikasi jang pada umumnja sangat kurang, akan menghadapi berbagai kesulitan dan kematjetan. Salahsatu prinsip jang sangat penting dalam hal pengurusan ekonomi scktor negara jalah supaja mereka jang bertanggungdjawab terhadap satu perusahaan atau didalam satu perusahaan terhadap satu bagian, tjabang atau daerah. diberi otoritet atau wewenang serta tanggungdjawab perseorangan jang tjukup karena hanja dengan demikian. perusahaan atau tjabang2 jang bersangkutan akan bisa berdjalan dengan lantjar. Tentunja, tanggungdjawab tersebut harus sepenuhnja dilakukan sesuai dengan garis² atau kebidjaksanaan umum dan tidak boleh diartikan sebagai ketentuan jang membuka kemungkinan bagi orang2 untuk setjara se-suka² nja menentukan langkah³ jang bersifat kedaerahan jang sempit atau hanja menguntungkan kepentingan pribadi si-manager sendiri.

Dalam menetapkan perlu adanja dekonsentrasi dalam management, Dekon dengan tepat menekankan bahwa ini harus didjalankan .dengan tidak mengorbankan Indonesia sehagai suatu kesatuan ekonomi dan politik". bahwa dekonsentrasi itu dimaksudkan berlaku hanja mengenai sesuatu hal, jang hanja mengenai daerah atau wilajah tjabang itu sendiri", dan bahwa dekonsentrasi ini tidak berarti mengorbankan sentralisasi dalam perentjanaan (planning) dan pengawasan (control) terachir. jang ada ditangan fihak pusat", Djuga ditekankan bahwa ..dekonsentrasi dalam management tidak dimasukkan dalam otonomi lokal" (fasal 24).

Sjarat² ini memperlihatkan dengan sangat djelas bahwa dekonsentrasi hanja ditudjukan kepada mentjapai efisiensi dalam mendjalankan perusahaan² dan dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan² teknis karena keadaan geografis serta kekurangan² perhubungan jang terdapat pada saat ini. Dekonsentrasi samasekali tidak boleh mengurangi kesatuan ekonomi dan politik nasional dan oleh karena itu sangat bertentangan dengan usaha² kaum separatis chususnja kaum pemberontak PRRI- Permesta beberapa tahun jang lalu jang memang sengadja mempergunakan keluh-kesah Rakjat di-daerah² tertentu serta kesulitan³ komunikasi antara daerah dan pusat untuk mentjapai maksud²nja jang djahat dalam menglantjurkan Republik Kesatuan kita.

Perlu saja kenukakan pula bahwa penetapan mengenai dekonsentrasi itu tidak berarti bahwa salahurus hanja terdjadi karena management terlalu banjak dipusatkan di Djakarta. Ketentuan Dekon ini samasekalí tidak mengurangi konstatasi bahwa faktor terpenting dalam pengurusan jalah manusianja, dan bahwa kesulitan² jang dialami oleh perusahaan² atau bank² negara didaerah pada pokoknja disebabkan oleh karena banjaknja orang jang salahduduk. Dari pengalaman dapat diketahui bahwa banjak sekali pemimpin² perusahaan2 negara didaerah merupakan orang² jang tidak tjakap, jang tidak djudjur dan tidak Manipolis sehingga mereka mudah diperalat oleh kalangan² tertentu untuk kepentingan²nja sendiri.

Kalau seandainja salahduduk dan salahurus hanja menimbulkan inefisiensi dan kelalaian, mungkin tidak scberapa djelek pengaruhnja terhadap ekonomi. Tetapi jang kita hadapi jalah salahduduk dan salahurus jang mengakibatkan pensalahgunaan kekajaan negara, pentjolengan, korupsi dan pemborosan setjara besar²an. Karena itu. salahduduk dan salahurus, apalagi ditempattempat jang djauh dari pengawasan pusat, harus segera diachiri.

Dekonsentrasi pengurusan atau management berarti bahwa lebih daripada sebelumnja, faktor manusia harus diperhatikan. Djika orang² jang tidak tjakap dan tidak djudjur membikin segalanja katjau dalam keadaan dimana pusat mempunjai wewenang jang besar, orang2

itu akan lebih² sangat membahajakan djika mereka diberi wewenang jang luas. Dapat kita bajangkan bahwa dekonsentrasi bisa berarti suatu zaman emas" untuk tukang² salahduduk dan salahurus itu.

Dekonsentrasi harus berarti bahwa lebih daripada sebelumnja harus segera dilakukan rituling, sesuai dengan apa jang ditetapkan dalam Dekon.

d) PERUBAHAN* DALAM SISTIM PERPADJAKAN

Apa jang ditetapkan dalam Dekon mengenai perpadjakan merupakan suatu kemadjuan jang sangat penting. Dekon menolak sistim perpadjakan jang lama karena sistim itu berpokok kepada padjak² langsung dan tidak langsung jang pada umumnja sangat memberatkan Rakjat. Sistim perpadjakan itu jang sampai saat ini masih tetap berlaku, merupakan satu aspek jang tak bisa dipisahkan dari sifat ekonomi kita sebagai ekonomi jang tergantung, dimana eksport dan import memegang peranan jang menentukan, dimana keuangan negara masih bersandar kepada padjak² langsung dan tidak langsung se-mata². Malahan perpadjakan masih dianggap oleh ahli² ekonomi tertentu sebagai instrumen pembangunan jang utama". Dekon menetapkan tiga prinsip baru mengenai perpadjakan, jaitu (a) untuk memberikan dorongan kepada inisiatif produsen guna memperluas dan memperbesar produksi mereka; (b) untuk meratakan akumulasi modal dalam pembangunan setjara keseluruhan, dan (c) untuk mendapat kepastian supaja perusahaan-perusahaan Negara merupakan sumber terpenting dalam mengumpulkan modal guna pertumbuhan selandjutnja". (fasal 27).

Prinsip pertama dalam mengubah sistim perpadjakan harus menetapkan politik padjak jang berpegangan pada prinsip dari Rakjat kembali ke Rakjat dan dengan sendirinja politik fiskal pada umumnja tidak·boleh menghambat kegiatan produksi dan menambah berat beban penghidupan Rakjat. Politik keuangan harus mengabdi pada produksi dan tidak sebaliknja seperti halnja sekarang ini dimana produksi mengabdi, atau lebih tepat, dikorbankan karena politik keuangan dan fiskal jang keliru. Sampai saat ini, tjara² jang dipergunakan untuk memperoleh kenaikan penerimaan negara jalah melalui kenaikan tarif padjak, kenaikan harga dan djuga meialui matjam padjak baru, seperti komponen harga. meerwinst dsb. Tjara² jang demikian itu biasanja dibenarkan, djuga dalam textbook² mengenai politik fiskal kapitalis, karena administratif gampang; tetapi segi jang paling gampang dari tiara² itu bisa pindah efeknja kcpada para konsumen, jaitu Rakjat, terutama Rakjat pekerdin. Kenaikan pendapatan padjak² langsung dan tidak langsung harus ditjapai bukan dengan jara itu melainkan melalui perkembangan ekonomi jang schat. Bertambahnja kegiatan ekonomi dengan sendirja akan bertambah penerimaan negara dari padjak.

Penegasan Dckon bahwa usaha² untuk menaikkan penghasilan negara harus berpegang pada prinsip untuk fidak menambah beban Rakjat banjak" (Dekon, fasal 31) berari bohwa keputusan jang dikeluarkan oleh Persahtan Listrik Negara hanja tiga hari sesudah Dekon diutjapkan. jang mcnaikkan tarif listrik dengan 300%. angat bertentangan dengan Dekon. Ini memperlihatkan hetapa perh: dilakukan perdjuangan jang terus-menerus ntuk mendjamin supaja Dekon dilaksanakan setjara konsekwen dan untuk melawan setiap tindakan jang tidak sestai dengan prinsip² Dekon.

Politik perpadjakan jang memberikan dorongan kenada inisiatif produsen djuga berarti bahwa bagi mereka (pengtusáha³ swasta) jang bersedia mempergunakan kekajaannja sejara produktif (dibidang produksi) peria diberikan kelonggaran² padjak serta lain² fasilitet ntuk berkembing, karena kemudian, djika tingkat produksi telah mcningkat maka penerimaan dari mereka melalui padjak akan mendjadi lebih besar daripada sebelum usahaprodaktif itu dimulai. Kelonggaran² itu dapat nmerupakan dorongan penting bagi kegiatan² predukif setjara umum.

Prinsip kedua jang ditetapkan dalam Dekon, jaitu untuk meratakán akumulasi modal, merupakan prinsip jang sangat penting. Karena padjak² pada saat iní untuk cbagian hesar didapat dari Rakjat, maka dengan sendicinja akumulasi modal adalah sangat tidak merata dan sngat memberatkan Rakjat. Orang² jang memperoleh keuntangan besar dari inflasi bisa menghindari pembajaran padjak bukan hanja karena kelitjikan mereka sendiri tetapi djuga karena sistim perpadjakan pada at in neman tidak menampung tambahan² besar

dalam kekajaan seseorang. Selain daripada itu, padjak² jang diambil dari Rakjat djustru achirnja lebih memperkaja orang² itu, jaitu uangnja keluar dari kantong Rakjat jang begitu tipis untuk masuk ke-kantong² OKB2 jang sudah begitu gemuk. Prinsip. dari Rakjat pekerdja ke OKB harus diganti dengan dari Rakjat pekerdja kembali kepada Rakjat pekerdja, dan djuga, selama OKB² masih ada di-tengah² kita, dari OKB² ke Rakjat pekerdja. Keadaan inflasi sudah pasti sangat merugikan Rakjat karena harga barang² melondjak dengan tjepat, penghasilan riil Rakjat makin tertekan rendah. Kaum kapitalis birokrat, modal monopoli asing, semuanja bertambah untung dan kaja dalam keadaan inflasi sedangkan Rakjat pekerdja bertambah miskin dan bertambah papa-sengsara.

Dengan demikian Rakjat pekerdja memikul dua beban jang sangat berat, jaitu keadaan inflasi itu sendiri dan disamping itu sistim perpadjakan jang sangat tidak merata, sedangkan OKB² samasekali bebas dari beban² itu.

Keadaan jang demikian djuga terdapat di-desa² dimana tuantanah² menerima penghasilan jang semakin besar dengan adanja kenaikan harga hasil bumi, sedangkan penghasilan mereka itu umumnja terlepas dari padjak.: Sebaliknja kaum tani bertambah miskin.

Prinsip ketiga dalam Dekon dalam mengubah sistim perpadjakan sebenarnja merupakan kuntji bagi politik fiskal didalam sesuatu ekonomi nasional dan demokratis jang mau kita bangun. Sektor ekonomi negara harus mendjadi sumber' terpenting bagi pendapatan negara. Ini harus ditjapai melalui kenaikan kegiatan atau intensitet perusahaan² negara diberbagai. sektor dan tidak melalui kenaikan tarif atau harga. Dengan demikian setingkat demi setingkat sumber pendapatan negara dan pembiajaan pembangunan bisa kita kurangi dari sekto perpadjakan jang sekarang meliputi lebih dari 30 djenis matjam padjak dan mengubah prinsip tersebut sehingga pendapatan negara terutama bersumber pada perkembangan ekonomi sektor negara. Ambillah sebagai misal perusahaan seperti DKA. Djika kapasitet operasi DKA dinaikkan maka tanpa adanja kenaikan harga kartjis atau tarif kereta-api, penerimaan negara akan meningkat, dan ini akan memungkinkan pula .bertambahnja penanaman modal baru sehingga terdjadi lagi kenaikan kapasitet, dan seterusnja. Tetapi sebaliknja, dengan memperketjil operasi DKA seperti halnja sekarang, per~ usahaan itu dengan sendirinja tambah mengalami kerugian.

Pada saat ini, perlu dikonstatasi bahwa perusahaan² negara bukannja hanja tidak merupakan sumber penerimaan negara, tetapi malahan sebaliknja, mereka merupakan beban finansiil bagi Pemerintah karena banjaknja kredit jang terus-menerus diberikan kepada mereka sedangkan hasilnja samasekali tidak seimbang. Dalam hubungan ini, Dekon menjatakan bahwa perangsang2 (incentives) akan diberikan kepada PN2 jang dapat mengurangi penggunaan kredit. Ini tentunja tidak mengurangi perlunja rituling setjara intensif untuk mengachiri salahurus jang sangat meradjalela dibidang perusahaan² negara pada saat ini dan jang mendjadi sebab utama daripada pemborosan dan pentjolengan kekajaan perusahaan² itu jang hidup dari kredit bank² negara. Maka dari itu. rituling djuga merupakan sjarat mutlak untuk menjapai prinsip ketiga jang ditetapkan ialam Dekon dalan mengubah sistim perpadjakan.

Mengenai kenjataan bahwa Dekon dalam membitjarakan perangsanga kepada perusahaan² negara, chususnia menjebut perusalhaan dagang negara (PDN²), ada jang mengartikan ini sebagai usaha untuk meng-anakmas-kan PDN³. Tetapi ini bisa djuga diartikan sebagai tanda bahwa djustru PDN² itu jang paling tidak beres dalam hal memutar modal dengan djumlah kredit jang besar: ini bisa djuga diartikan bahwa djustru PDN2 jang perlu diritul!

Bagian jang mengenai perangsang kepada eksportir alam Dekon tidak boleh disalahtafsirkan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan lain dalam Dekon jang menolak devalunsi dan tindakan² jang bersifat ..moneter konvensionil". Pada hakekatnja jang terpentingadalah perangsang kepada produsen barang² eksport dengan menutup kerugian rupiah jang dialami oleh produsen akibat disparitet antara harga pendjualan produsen (ongkos produksi ditambah winstmarge tertentu) dengan harga luarnegeri. Disamping itu eksport didorong madju melalui perluasan pasar dunia, upgrading (peningkatan daripada kwalitet), pemberantasan penjelundupan-penjelundupan dengan lebih intensif lagi. perluasan eksport dengan kelebihan barang² djadi hasil

pengolahan sendiri bahan² mentah. Siva jang sekarang ini mengatjaukan harga disemua bidang supaja dihapuskan dan untuk mengatasi keadaan jang sulit sekarang ini Presiden sebagai mandataris MPRS supaja mengambil tindakan² agar Pemerintah menjelenggarakan eksport dan import.

Selandjutnja mengenai politik keuangan, Dekon djuga menetapkan bahwa menaikkan penghasilan negara... harus ditjapai dengan menggali sumber baru serta mengintensifkan penggalian sumber² lama, dan dengan tidak menambah beban Rakjat banjak". Dinjatakan pula bahwa penjusunan Anggaran Negara.... ditudjukan untuk mendjamin terlaksananja kebidjaksanaan djangka pendek ini dan pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana" (fasal 31). Prinsip² ini berarti bahwa Anggaran Belandja harus benar² di-Manipolkan atau di-Dekonkan. Pokok-pangkal dalam menetapkan anggaran harus terletak pada tingkat pembangunan jang perlu ditjapai dengan memperhitungkan kemungkinan2 setjara realistis, dan kemudian anggaran pendapatan disesuaikan dengan pokok itu. Disamping itu, anggaran rutine jang pada saat ini dipisahkan dari anggaran pembangunan harus diabdikan kepada anggaran pembangunan itu, dan tidak sebaliknja, jaitu anggaran rutine mendjadi pokok dan anggaran pembangunan hanja memperoleh sisa² sadja atau mendjadi émbél² sadja.

Dalam menetapkan usaha² pembangunan jang perlu diberikan prioritet. disamping prioritet² utama jang diberikan kepada kebidjaksanaan djangka pendek seperti ditetapkan dalam Dekon, maka Dekon memperkuat memorandum MPRS tanggal 5 Djanuari 1963 mengenai hal tersebut. Skema prioritet MPRS memberi prioritet setjara umum kepada usaha² jang pasti akan menambah pendapatan nasional. Selandjutnja ditetapkan bahwa projek² jang akan mengatasi kemerosotan ekonomi dan keuangan, terutama projek² sandangpangan harus dilaksanakan, dan djuga projek untuk perkembangan industri jang sudah committed. Disamping itu diberi prioritet pula kepada semua projek dasar untuk perkembangan faktor produksi tenaga kerdja serta kepada projek² infrastruktur jang sudah committed dan jang diperlukan untuk mensukseskan projek² lain jang diberi prioritet. Selandjutnja MPRS telah menekankan bahwa projek² B. jaitu projek² jang harus mendjadi sumber pembiajaan, harus dieruskan, dengan tidak membatasi projek² itu kepada 8 djenis projek jang chusus disebut dalam Pola Pembangunan Semesta. Tekanan pada saat ini harus diberikan kepada quickyielding projects. jaitu projek² jang bisa menambah pendapatan nasional dalam waktu jang pendek.

PRODUCTION-SHARING DAN KREDIT LUARNEGERI

Deklarasi Ekonomi, dalam menjebut kemungkinan² ntuk mendjalankan "production-sharing", mengulangi kembali prinsip jang terpenting, jaitu bahwa produc- :ion-sharing .pada hakekatnja merupakan kredit dari luarnegeri untuk mclaksanakan sesuatu projek, jang akan dibajar dengan sebagian dari hasil jang diperoleh projek tersebut: nilik lan pimpinan harus tetap ditangan (ihak Indonesia" (fasal 23).

Sedangkan mengenai kredit luarnegeri, Dekon menjatakan bahwa : Penbiajaan untuk mensukseskan politik konomi diangka pendek tersebut diatas, harus dapat diusahakan sebagai berikut : (a) dengan kekuatan funds and orces nasional (termasuk domestik) kita sendiri; (b) bilamana ini tidak mentjukupi maka baru ditjarikan kredit luarnegeri, dengan sjaratº sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. II, tahun 1960" (lihat fasal 32).

Prinsip² production-sharing_sudah ditetapkan setjara tegas didalam ..Pernjataan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi mengenai Pindjaman atau kredit atas dasar Production-Sharing" tertanggal 3 Agustus 1962. Pernjataan itu dengan tegas menolak adanja penanaman modal asing, sesuai dengan Ketetapan MPRS No. II tahun 1960. Djadi, sudah sangat djelas bahwa production-sharing merupakan kredit atau pindjaman dimana kechususannja terletak dalam tjara membajar kembali kredit jang bersangkutan, jaitu dari hasil produksi projek jang bersangkutan. Ia samasekali tidak boleh diartikan atau dipraktekkan sebagai penanaman modal asing dalam berbagai bentuk dimana fihak jang menanam modalnja bisa setjara diam² main dibelakang lajar pimpinan atau management nasional dan malahan merasa lebih aman karena sifat nasionalnja" projek bersangkutan memberi perlindungan terha.

dap bahaja²" akaa terdjadinja nasionalisasi atau pengambilalihan jang selalu begitu ditakuti oleh modal monopoli asing.

Usaha² untuk mensalahtafsirkan prinsip² productionsharing sebagai penanaman modal asing bukanlah suatu fantasi atau kechawatiran jang tak beralasan. Djika kita membatja "Humphrey Report" jang terkenal itu maka ternjata bahwa djustru inilah jang méndjadi pegangan kaum imperialis AS serta kalangan² tertentu dinegeri kita jang ternjata telah memberikan pendjelasan² jang sedemikian rupa sehingga dikatakan bahwa: .Penanaman modal asing diterima (maksudnja, oleh Indonesia) dalam bentuk persetudjuan² production-sharing atau kontrak dengan perusahaan lokal, baik milik pemerintah ataupun swasta". ("Humphrey Report"). Sedangkan jang dengan tegas ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia jalah, bahwa ,pemilikan harus. ditangan Indonesia" dinjatakan didalam "Humphrey Report" sebagai "dilution of ownership" atau "pemilikan tjampuran". Demikianlah pengertian AS tentang production-sharing. Demikianlah bahajanja djika persetudjuan productionsharing mau diadakan dengan modal AS ataupun modal dari lain² negara kapitalis!

Dengan adanja Dekon jang mempertegas kembali bahwa hanjalah kredit² luarnegeri jang dapat diterima, maka mendjadi lebih mendesak lagi supaja Undang2 Penanaman Modal Asing tahun 1958 segera dibatalkan sesuai dengan tuntutan² Rakjat. Pembatalan Undang² tersebut sangat dibutuhkan untuk menutupi setiap kemungkinan atau landasan legal bagi kaum reaksi dalamnegeri dàn kaum imperialis diluarnegeri untuk melakukan penanaman modal dalam bentuk production-sharing.

Penetapan prinsip² production-sharing memang merupakan suatu kemenangan bagi Rakjat Indonesia, dan tidak boleh terdjadi bahwa setjara diam², prinsip² itu disalahgunakan sehingga djustru memungkinkan sesuatu jang paling ditentang, jaitu penanaman modal asing. Baru² ini oleh Pemerintah diumumkan bahwa suatu kontrak telah ditandatangani dengan modal Cathay di Hongkong untuk melaksanakan projek² berdasarkan production-sharing dalam bidang usaha2 jang sangat luas. Berita itu menimbulkan berbagai pertanjaan. Pertama-tama, apakah benar bahwa projek² jang bersangkutan memang masuk dalam prioritet2 seperti jang telah ditetapkan oleh MPRS? Apakah benar bahwa seandainja projek² itu memang bersifat prioritet, ia tidak dapat dibiajai dengan "funds and forces" nasional dan domestik? Bagainana sjarat² daripada kredit itu? Apakah sjarat² itu benar² mendjamin bahwa pemilikan dan pimpinan berada ditangan Indonesia?

Timbulnja ke-ragu²an ini memang wadjar, karena kaum kapitalis di-negara² asing memperlihatkan reaksi jang begit: antusias mengenai production-sharing. Malahan pernah dirumuskan oleh Ketua Panitia Production-Sharing bahwa tak kurang dari 20 negara telah menundjukkan perhatiannja terhadap productionsharing. Prinsip² production-sharing memang baik dan pada pokoknja sesuai dengan pendirian Rakjat Indonesia dalanm hal kredit luarnegeri. Tetapi kita tidak boleh terlalu naif dalam hal ini. Kita tidak boleh melupakan hahwa prinsip² jang baik itu bisa dipergunakan untuk memberi kepada modal monopoli asing suatu kemungkinan untuk menguasai salahsatu bahan eksport kita dan untuk menguasai pimpinannja walaupun jang resmi menduduki posisi pimpinan adalah orang² kulit sawooatang.

Karena prinsip production-sharing berarti bahwa pindjaman dibajar kembali dari hasil² projek jang bersangkutan. dapat diduga bahwa sipemberi-kredit" akan betusaha keras untuk memperoleh posisi jang berpengaruh dalam projek itu dengan dalih untuk mendjamin bahwa modalnja benar² dibajar kembali. Tuntutan sematjam ini merupakan tanda tidak pertjaja kepada fihak Indonesia, oleh karena itu harus ditolak sebagai sesuatu jang bertentangan dengan prinsip productionsharing.

Saja berpendapat bahwa satu²nja djalan untuk mentjegah kemungkinan pensalahgunaan production-sharing jalah dengan mienempatkan semua persetudjuan mengenai hal jang demikian dalam tangan Dewan Kredit Luarncgeri, dimana Pemerintah serta pimpinan lembaga² negara. chususaja DPRGR, MPRS dan Depernas, harus diikutsertakan. dan dengan Nasakom sebagai porosnja. Dewan tersebut perlu diberi wewenang mengenai semua hal jang bersangkutan dengan kredit luarnegeri, chususnja untuk menetapkan apakah sesuatu kredit memang dibutuhkan dan apakah sjarat²nja sesuai dengan prinsip² jang telah ditetapkan oleh Dekon.

Dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai persetudjuan² baru dibidang kredit, Dewan Kredit Luarnegeri harus melihat bukan hanja bahwa kredit jang bersangkutan benar² dibutuhkan karena "funds and forces" didalamnegeri tidak tersedia, tetapi harus djuga mendjamin supaja persetudjuan² kredit jang telah ditandatangani sudah dipergunakan sebelum mulai mengadakan persetudjuan² kredit baru. Dapat diketahui, misalnja, bahwa berbagai kesibukan sedang, didjalankan untuk mengadakan kontrak² baru dengan negara² Barat sedangkan masih ada persetudjuan kredit jang ditandatangani dengan negara² Sosialis jang belum dipergunakan samasekali atau jang hanja sebagian digunakan. Terajata misalnja bahwa instansi² Pemerintah tertentu .kurang antusias" terhadap kredit dari negara² Sosialis.dengan memberikan segala matjam alasan, seperti dalih bahwa harganja terlalu tinggi, barang²nja belum dikenal dsb, sedangkan alasan jang sebenarnja tak lain dan tak bukan jalah karena adanja kepentingan jang sudah bertjokol alias "vested interest" dan komisi² jang menarik ·dari kredit² jang diperoleh dari negara³ imperialis. Dewan tersebut harus mendjaga supaja politik luarnegeri jang bebas dan aktif benar² dilaksanakan dibidang kredit. Djangan sampai, terhadap negara² Sosialis dituntut segala matjam kelonggaran seperti penundaan pembajaran pertama' dan lain sebagainja, sedangkan terhadap negara seperti Djerman Barat, misalnja, jang nota bene memindjamkan kredit dengan bunga 5-6% jaitu djauh lebih tinggi daripada apa jang diminta oleh negara² Sosialis, jaitu 2-21/%, Pemerintah bersedia menerima sjarat² pembajaran kembali jang djauh lebih berat.

Kredit luarnegeri menjangkut satu segi jang sangat erat hubungannja dengan usaha² untuk menjusun suatu ekonomi nasional jang benar² merdeka atau bersih dari sisa² imperialisme. Kredit luarnegeri merupakan bidang dimana semangat patriotisme harus didjundjungtinggi dan pelaksanaan prinsip2 MPRS serta Dekon harus benar2 diawasi.

Dalam hubungan dengan persoalan ini, dan chususnja bahajanja modal asing akan menjusup kedalam ekonomi kita, perlu saja menjebut pula Bank Pembangunan Swasta. Mengenai hal ini, Dekon menjatakan : Perlu terus-menerus berichtiar untuk mentjapai perbaikan dan penjempurnaan pada lembaga® keuangan, .... chususnja Śank² Pembangunan Daerah dan Šwasta". (fasal 34). Sikap hati² ini. jang menekankan pada perlunja perbaikan dan penjempurnaan adalah tepat, djika kita mengingat bahwa fihak modal asing jang, bagaimanapun djuga mereka berusaha untuk setjara tjerdik menjalahgunakan production-sharing, tentu lebih senang dengan tjara² penanaman modal jang klasik dan terbuka. menaruh perhatian dan harapan besar kepada adanja Bank Pembangunan Swasta dan djuga bank² pembangunan daerah. Bank² itu mendapat perhatian chusus didalam "Humphrey Report" karena menurut ahli² ekonomi jang menjusun laporan itu, modal swasta belum tjukup efektif dikerahkan sebagai salahsatu sumber jang terpenting". Modal monopoli AS ternjata sudah siap sedia untuk mempergunakan sumber atau saluran ini setjara ..se-efektif²nja". Bahaja ini memperkuat kekuatiran jang dikemukakan oleh fraksi PKI didalam DPRGR sewaktu Undang2 Bank Pembangunan Swasta dibahas. jaitu tentang adanja bahaja modal imperialis merembes kedalam Bank itu. Lewat Bank Pembangunan Swasta kaum imperialis berusaha mendjadikan kaum swasta sebagai saluran penetrasi modalnja dan dengan demikian memperkuat barisan kapitalis komprador dan kapitalis birokrat, Ini merupakan landasan utama bagi politik reaksioner kaum imperialis.

Memang. ketjuali mereka jang sangat naif, saja rasa tidak ada orang jang tidak mengerti bahwa tudjuan jang sebenarnja daripada modal monopoli imperialis jalah djustru untuk menghidupkan sektor modal swasta sebagai sektor memimpin dan untuk mematikan sektor negara. Sikap ini dengan sangat tegas dinjatakan dalam laporan Djenderal Clay mengenai bantuan ekonomi" AS. jang dikeluarkan dalam bulan Maret jbl. Dalam laporan itu. dikatakan sebagai berikut : .Kami berpendapat bahwa AS tidak dapat membantu sesuatu pemerintah asing lalam projek untuk mendirikan perusahaan-perusahaan industri atau dagang jang dimiliki pemerintah untuk bersaing dengan perusahaan® swasta" (lihat Newsweek. tanggal 8 April, 1963, hal. 42). Mungkin ada jang merasa kutipan ini sebenarnja kurang berguna karena toh hanja merupakan nasehat kepada Pemerintah AS. sedangkan jang penting jalah sikap resmi pemerintah Kennedy. Dalam mendjawab

ke-ragu²an ini, .perlu saja djelaskan bahwa Kennedy tentunja tidak akan mengangkat seorang penasehat jang tidak mewakili pendirian Kennedy sendiri. Disamping itu tidak lain daripada Kennedy sendiri jang sudah memberikan suatu reaksi mengenai Laporan Clay dengan mengatakan bahwa Laporan itu adalah sangat membesarkan hati" atau "most heartening" (lihat Newsweek, tanggal 8 April, 1963, hal. 42).

KESIMPULAN-KESIMPULAN

Demikian ulasan saja tentang Deklarasi Ekonomi dan sjarat² pelaksanaannja. Berdasarkan fikiran² jang telah saja adjukan diatas. maka dapat kita menarik beberapa kesimpulan sbb. :

Penjusunan Dekon merupakan hasil penting daripada perdjuangan Rakjat untuk memenangkan gagasan² jang benar dalam menetapkan susunan ekonomi jang harus kita bangun pada tahap pertama Revolusi serta dalam menetapkan tjara² jang tepat guna mengatasi kesulitan² ekononmii pada dewasa ini. Perdjuangan itu sekarang harus dilandjutkan untuk mentjapai kemenangan dalam pelaksanaannja. Seperti halnja penjusunan Dekon hanja bisa ditjapai dengan melalui perdjuangan Rakjat, maka pelaksanaannja djuga tergantung pada perdjuangan Rakjat. Dalam hal ini, Front Nasional dengan Pantja Program Front Nasional dapat memainkan peranan jang menenrukan.

Hal² jang perlu diperdjuangkan dalam usaha² memenangkan pelaksanaan Dekon adalah sbb.:

Pertama : 'untuk mentjapai peng-integrasian antara Pemerintah dengan Rakjat haruslah dilaksanakan rituling disegala bidang dari Pusat sampai ke-Daerah², terutama harus dibentuk Kabinet Gotong Rojong berporoskan NASAKOM. Ini akan membuka kemungkinan scluruh aparat pemerintahan diisi dengan orang² jang bersedia mendjalankan prinsip² Dekon setjara konsekwen. jang bersedia mengorbankan kepentingan² kaum penghisap besar di-kota² dan di-desa², jaitu kaum tuantanah. komprador. dan kapitalis birokrat, serta membela kepentingan² Rakjat. Orang² jang melawan atau mensabot pelaksanaan Dekon harus dituntut supaja disingkirkan.

Kedua: untuk memenangkan tafsiran² jang tepat mengenai prinsip² Dekon haruslah dilawan tiap² usaha untuk memutarbalikkan prinsip² Dekon dan melaksanakan tindakan² anti-Dekon atas nama Dekon".

Ketiga: untuk mengadakan tindakan² jang sesuai dengan prinsip² Dekon dengan tudjuan pokok mening-

katkan produksi, harus diadakan perlawanan jang serius terhadap usaha² sabotase dibidang ekonomi, Perlu pula dilakukan perdjuangan untuk menolak setiap tindakan jang bertentangan dengan Dekon.

Rakjat harus didjamin hak² demokrasinja untuk dapat melakukan perdjuangan ini, untuk dapat melakukan People's control (pengawasan Rakjat) sebagai landasan guna mentjapai People's support (dukungan Rakjat) jang seluas mungkin bagi setiap usaha dibidang ekonomi. Djika ini tertjapai, maka akan berarti bahwa massa Rakjat bukan hanja ikut langsung dalam menentukan politik ekonomi, jaitu ikut menentukan penjusunan Dekon, melainkan pula turut aktif melaksanakan dan bertanggungdjawab atas djalannja politik ekonomi tersebut. Tanpa ini, adalah tidak mungkin untuk menjusun ekonomi nasional dan demokratis, ekonomi progresif.

(Tjeramah dihadapan Himpunan Sardjana Indonesia [HsI], tgl. 11 Met 196s di Aula Universitas Indonesia)

DEKON DALAM BAHAJA, SELAMATKAN DEKON!

Pertama-tama izinkanlah saja mengutjapkan terimakasih se-besar*nja kepada pimpinan Musjawarah Besar Kenangan dan Ekonomi Veteran Seluruh Indonesia jang telah mengundang saja untuk memberikan tjeramah tentang Deklarasi Ekonomi. Saja menjambut kesempatan ini. kesempatan untuk mengemukakan fikiran² serta pendapat² kami. kaum Komunis Indonesia, mengenai soal² hangat dinegeri kita. Kenjataan ini sekali lagi membuktikan betapa sudah mendalamnja pengertian masjarakat terhadap kedudukan partai² politik sehingga makin seringlah musjawarah², seminar² ataupun diskusi² besar. baik jang resmi maupun jang tidak, jang mengadjak partai² NASAKOM untuk menguraikan pendapat-pendapat mereka.

Dari kenjataan ini saja mendapat kesan betapa sudah dirasakan. bahwa suatu musjawarah, seminar atau diskusi besar belum lengkap dan belum memuaskan kalau Nasakom belum diikutsertakan dan didengar. Ini merupakan perwudjudan jang njata daripada perasaan kegotongrojongan nasional kita.

Mungkin akan ada jang mengira bahwa dalam menghadapi permintaan² jang begitu banjak untuk mengadakan tjeramah. saja hanja tinggal mengulangi apa jang pernah saja katakan dalam tjeramah² sebelumnja. Tidaklah demikian. Sdr." Perkembangan keadaan dinegeri kita berdjalan begitu tjepatnja sehingga setiap waktu, biarpun hanja selisih satu minggu, tentu ada soal² baru jang harus dibahas atau pendapat² baru jang kurang tepat jang harus dilempangkan. Saja benar² merasakan, bahwa setiap kali menghadapi tugas memberi tjeramah, tentu persoalan jang diminta kepada saja untuk dibahas harus ditindjau dari segi² jang baru, berdasarkan perkembangan² baru. Djadi bagi saja sendiri, disamping harus bekerdja keras. ini djuga merupakan kesempatan

jang baik untuk terus-menerus mengadjukan sikap tentang hal² jang baru timbul. Maka dari itu saja benar² merasa bertérimakasih pada setiap kesempatan jang sedemikian ini.

PERSOALAN POLITIK BERESKAN DULU!

Saudara² sedang melangsungkan suatu Musjawarah Besar Keuangan dan Ekonomi. Memang sudah sewadjarnjalah kalau kaum veteran, seperti halnja golongan² Rakjat lainnja,mentjurahkan penhatiannja setjara intensif kepada persoalan keuangan dan ekonomi.

Persoalan keuangan dan ekonomi adalah persoalan pokok jang dihadapi oleh Rakjat Indonesia pada saat ini. Kalau saja katakan bahwa persoalan ekonomi merupakan persoalan pokok, ini tidak berarti bahwa persoalan politik mendjadi tidak pokok. Djustru dengan menganggap persoalan ekonomi sebagai persoalan pokok, kita akąn senantiasa berhadapan dengan persoalan politik, baik politik dalam maupun luarnegeri. Djadi persoalan ekonomi membikin kita berhadapan setjara langsuag dan setjara mendesak dengan persoalan politik dalam arti bahwa soal² ekonomi hanja akan bisa diatasi djika soal politik dibereskan lebih dulu. Bangunan politik harus sesuai dengan susunan ekonomi jang mau kita dirikan, Setiap diskusi tentang persoalan² ekonomi harus berdasarkan sikap ini.

Saja ingin memberikan suatu tjontoh. Kaum imperialis Amerika Serikat melalui pers mereka sering melantjarkan tuduhan² kealamat Presiden Sukarno dengan mengatakan bahwa beliau·sengadja mengobar-ngobarkan perasaan anti-imperialisme, anti-kolonialisme, antineo-kolonialisme Malaysia dan sebagainja dengan maksud untuk menutupi kesulitan² ekonomi didalamnegeri, artinja dengan maksud untuk membelokkan perhatian Rakjat dari kesulitan² didalamnegeri. Dengan demikian Presiden Sukarno mengurangi oposisi", demikian katanja. Ini adalah suatu pemutarbalikan jang sangat kasar. Sikap anti-imperialisme, anti-kolonialisme, anti-neokolonialisme merupakan sjarat² mutlak djika kita ingin mengatasi kesulitan² ekonomi dalamnegeri dan ingin membangun ekonomi jang bersih dari imperialisme. Selama kita tetap berpegang teguh pada sikap² ini, maka ada djaminan bahwa kesulitan² ekonomi dalamnegeri akan teratasi dengan tjara jang sesuai dengan kepentingan-kepentingan Rakjat dan dalam semangat patriotisme jang se-tinggi²nja. Tetapi begitu ada ke-ragu²an dalam sikap anti-imperialis, apalagi menghentikan sikap jang demikian uatuk mulai main mata dengan imperialis at:n mulai memberi konsesi² kepada mereka, maka pada sa: itu timbullah bahaja bahwa kesulitan² ekonomi takkan dapat diatasi. atau dapat diatasi" menurut tjara imperialis. jaitu membuka se-lebar²nja pintu penetrasi ekonomi oleh kaum imperialis.

Mcmang tuduhan² kaum imperialis jang sedemikian iu mempunjai maksud jang djelas. jaitu untuk membelokkan perhatian kita dari persoalan melawan imperialisme. supaja kita tidak melawan dan menjerah kepada imperialisme dan dengan demikian kaum imperialis bisa memenangkan konsepsi²nja dibidang ekonomi. Oleh karena u. semakin memuntjak kesulitan² ekonomi, maka sikap anti-imperialis kita harus mendjadi semakin tadjam. Kita harus waspada terhadap mereka jang menginginkan sebaliknja.

DEKON MELIPUTI 3 SOAL POKOK

Sdr.2 telah meminta kepada saja untuk berbitjara mengenai Dekon. jaitu dokumen bersedjarah jang diumumkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 28 Maret jl. dan jang oleh Sidang Umum MPRS jang ke-II dalam bulan Mei jbl. telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan garis² besar haluan pembangunan dibidang ekonomi Dekon adalah sendjata penting disamping Manipol dalam perdjuangan Rakjat Indonesia untuk menjelesaikan tahap pertama daripada revolusinja. Dekon djuga merupakan sendjata penting bagi perdjuangan Rakjat Indonesia untuk mengatasi kesulitan² chononi jang makin hari makin memuntjak.

Dekon meliputi tiga soal pokok jang sangat penting. Pertama. Dekon menetapkan strategi dasar ekonomi Indoncsia pada tahap revolusi sekarang ini, jaitu tahap revolusi nasional dan demokratis dimana jang mendjadi tugas pokoknja jalah membersihkan atau mengikis habis sisa imperialisme dan sisa² feodalisme. Kedua, Dekon menggariskan kebidjaksanaan djangka pendek jang harus segera dilaksanakan untuk mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini. Kcfiga, Dekon menetapkan sjarat

politik jang mutlak perlu bagi pelaksanaan Dekon itu sendiri, jaitu tertjapainja kegotongrojongan nasional berporoskan Nasakom melalui pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat jang terorganisasi baik dalam bidang adminiștratif maupun exekutif, atau dengan kata² lain pembentukan Pemerintah Gotongrojong berporoskan Nasakom.

Tiga pokok ini membikin Dekon mendjadi sebuah program jang dalam dasar²nja boleh dikatakan membahas persoalan ekonomi dalam keseluruhannja. Strategi dasar dan kebidjaksanaan djangka pendek merupakan satu kesatuan jang tak terpisah-pisahkan. Strategi dasar hanja bisa dilaksanakan melalui pelaksanaan kebidjaksanaan djangka pendek. Pelaksanaan kebidjaksanaan djangka pendek harus sepenuhnja didasarkan pada prinsip² anti-imperialisme dan anti-feodalisme sesuai dengan strategi dasar ekonomi. Sedangkan sjarat mutlak untuk mendjamin supaja strategi dasar dan kebidjaksanaan djangka pendek dapat dilaksanakan benar² sebagai satu kesatuan adalah pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat jang terorganisasi dibidang administratif dan exekutif.

RESOLUSI MPRS WADJIB DILAKSANAKAN

Disamping Dekon kita sekarang djuga sudah mempunjai dokumen penting lain, jaitu Resolusi MPRS No. I/1963 jang menetapkan berbagai prinsip tentang pelaksanaan pembangunan disetiap lapangan. Resolusi MPRS ini sangat penting karena ia disusun oleh lembaga negara jang tertinggi dimana diwakili segenap lapisan Rakjat jang mentjerminkan kegotongrojongan nasional. Resolusi MPRS adalah sangat penting karena ia disusun berdasarkan pembahasan jang benar² menjeluruh daripada berbagai dokumen penting jang merumuskan pengalaman pembangunan, jaitu (1) amanat Presiden Sukarno Ambeg Parama-Arta" tentang pelaksanaan Ketetapan MPRS No. I dan II, tahun 1960; (2) kesimpulan Sidang Pimpinan MPRS tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan nasional semesta berentjana; (3) memorandum Pimpinan MPRS tanggal 5 Djanuari 1963 tentang prioritet² pembangunan; dan (4) intisari hasil karya panitia² MPRS Daswati I. Djadi, Resoluși MPRS itu didasarkan pada bahan² jang lengkap tentang pengalaman sehingga dapat melempangkan kesalahan² jang telah timbul dalam pelaksanaan Pola Pembangunan dan dapat djuga menekankan prinsip² jang harus dipegang teguh dalam menghadapi berbagai soal pada saat ini. Resolusi MPRS itu perlu sekali dipeladjari dengan se-baik²nja dalam hubungan dengan pelaksanaan Dekon.

Saja menekankan pentingnja Resolusi MPRS ini sebab njatanja ada fikiran pada sementara orang bahwa Resolusi MPRS bisa dianggap sepi, diremehkan, tidak didjalankan atau malahan dilanggar. Sikap atau perbuatan jang demikian adalah samasekali bertentangan dengan Undang² Dasar 1945, dimana dinjatakan bahwa : ..Kcdaulatan adalah ditangan Rakjat, dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakja. (Fasal 1. ajat 2). dan djuga bahwa : Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan undang dasar dan garis besar daripada haluan negara" (Fasal 3). Selama belum ada MPR, MPRS ditetapkan sepenuhnja mendjalankan kedaulatan Rakjat dan oleh karena itu Rakjat harus berdjuang supaja Ketetapan² serta Resolusi MPRS benar² didjalankan. Tugas ini sepenuhnja sedjalan dengan tugas memperdjuangkan pelaksanaan sungguh daripada Dekon itu sendiri.

Memang sudah mendjadi kenjataan dinegeri kita, bahwa helum tjukup memperdjuangkan supaja politik² jang baik diterima sebagai politik resmi. Setelah politik jang baik itu diterima maka harus pula dilakukan perdjuangan sengit supaja dilaksanakan.

SEKTOR KOPERASI DAN SWASTA HARUS ANTI- IMPERIALIS DAN ANTI-FEODAL

Musjawarah jang sedang diadakan oleh Saudara² ini tentu dimaksudkan bukan hanja untuk menindjau setjara umum keadaan ekonomi dan keuangan, tetapi disamping itu djuga berusaha agar kaum veteran sendiri bisa memegang peranan, bisa mendapat tempat jang wadjar. bisa mentjurahkan "funds and forces"-nja dalam pekerdjaan besar jang dihadapi oleh Rakjat Indonesia pada waktu ini. Kaum Komunis Indonesia menjambut dengan hangat usaha² jang demikian karena kita memang sangat menginginkan supaja segenap "funds and forces" nasional dan domestik dihimpun dan

dikerahkaa. Dalam Dekon ditegaskan, bahwa Dalam perdjuangan untuk menjelesaikan tahap .nasional dan demokratis ini, maka sudah tibalah waktunja untuk mengerahkan segenap potensi, baik potensi Pemerintah maupun potensi koperasi dan swasta (nasional dan domestik) dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan produksi dan menambahkan penghasilan Negara". (Deklarasi Ekonomi, fasal 5).

Ada fihak jang sengadja ingin menimbulkan kesan se-akan² kaum Komunis memusuhi swasta, dan se-akan² kaum Komunis hanja menjetudjui adanja ekonomi sektor negara dan koperasi. Fitnahan demikian memang dimaksudkan untuk memetjah-belah potensi nasional kita supája kemudian masing² potensi bisa dikuasai oleh kaum imperialis.· Menurut PKI, seperti halnja dibidang politik dibutuhkan penghimpunan segenap potensi nasional jang anti-imperialis dan anti-feodal jang diwudjudkan dalam bentuk kegotongrojongan nasional berporoskan NASAKOM, demikian pula segenap potensi nasional dibidang ekonomi jang anti-imperialis dan antifeodal harus dihimpun. Tugas untuk menghimpun potensi dibidang politik dan dibidang ekonomi ini, harus kita kerdjakan sekaligus demi menjelesaikan tahap revolusi sekarang ini dimana seperti dikatakan dalam Dekon : kita hárus mentjiptakan susunan ekonomi jang bersifat nasional dan demokratis, jang bersih dari sisa imperialisme dan bersih dari sisa² feodalisme". (Dekon, fasal 3).

Sikap PKI ini bukanlah sikap baru jang tjepat² ditetapkan untuk menjesuaikan diri dengan alam Manipol atau alam Dekon. Śikap ini adalah sikap sedjak lama, seperti dapat .Sdr.² lihat sendiri didalam Program Umum PKI jang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V jang diadakan dalam tahun 1954 dan jang kemudian diperkuat lagi oleh Kongres Nasional ke-VI (1959) dengan kalimat sbb. :

.Ékonomi Indonesia, disamping mengutamakan ekonomi sektor negara jang memimpin, tidak seharusnja menentang industri dan perdagangan jang diselenggarakan oleh kaum kapitalis nasional, melainkan harus dengan konsekwen menentang ekonomi kaum imperialis dan feodal. .... Proteksi dan fasilitet harus diberikan kepada kapitalis nasional, terutama industrialis® nasional. untuk berkembang dalam batas jang tidak dapat menguasai kehidupan Rakjat dan negara, dan disamping itu ekonomi individuil Rakjat pekerdja harus dibantu".

Tetapi tidaklah tjukup djika kita hanja menekankan perlunja ada tiga potensi (ekonomi sektor negara, koperasi dan swasta). Harus pula dingat perspektif Revolusi Indonesia, jaitu Sosialisme Indonesia, Adanja Sosialisme sebagai perspektif mempunjai konsekwensi jang sangat penting bagi potensi² swasta dan koperasi. Adanja Sosialisme sebagai perspektif revolusi berarti bahwa potensi swasta tidak boleh berkembang sedemikian rupa sehingga dapat menguasai kehidupan Rakjat daa negara, karena djika ini terdjadi maka perspektif revolusi akan berubah mendjadi kapitalisme, Sektor swasta tidak boleh berkembang setjara ,liberal", setjara sesuka-sukanja. Demikian pula. tídak boleh dibiarkan sektor koperasi mendjadi tempat berkembangnja kapitalis-kapitalis baru dan untuk mematikan produsen² jang lebih lemah. Sektor koperasi djustru harus menghambat proses diferensiasi antara produsen² ketjil supaja dapat membawa mereka langsung menudju kekoperasi² Sosialis setelah tahap pertama Revolusi kita selesai.

Sektor swasta dan sektor koperasi memegang peranan penting dalam membangun ekonomi nasional dan demokratis djustru karena mereka aktif ikutserta dalam melawan imperialisme dan feodalisme. Tidak hanja itu. Sektor² koperasi dan swasta jang nasional dan progresif tidak mungkin berkembang kalau mereka tidak konsekwen anti-imperialis dan anti-feodal. Maka dari itu. susunan ekonomi nasional dan demokratis membutuhkan sektor koperasi dan swasta. sebagaimana halnja sektor koperasi dan swasta membutuhkan susunan ekonomi jang nasional dan demokratis.

SEKTOR NEGARA HARUS MEMEGANG PIMPINAN

Diterimanja Sosialisme sebagai perspektif Revolusi Indonesia, seperti jang tertjantum dalam Manipol, mempunjai konsekwcnsi jang sangat penting bagi ekonomi sektor negara sendiri. Dengan Sosialisme sebagai perspektif. maka berarti bahwa ekonomi sektor negara harus diperkembangkan sehingga dikemudian hari mendjadi unsur Sosialis jang terpenting dalam ekonomi Indone-

sia. Sektor negara harus memegang pimpinan bukan hanja dalam politik harga atau mengurus soal² ekonomi dalam arti jang sempit, melainkan djuga dalam mendjalankan politik anti-imperialis dan anti-feodal. Dengan Sosialisme sebagai perspektif, unsur ekonomi jang sudah termasuk. sektor negara tidak boleh di-swastakan atau diliberalkan". Liberalisasi daripada PTT, DKA dll., dengan mendjadikannja PN, artinja dengan sangat melonggarkan kontrol Pemerintah dan Parlemen terhadap perusahaan² tsb, adalah bertentangan dengan penerimaan Sosialisme sebagai perspektif Revolusi Indonesia. Disamping itu, sudah tentu PN dan PDN tidak boleh didjadikan sarang² bagi perkembangan kapitalis² birokrat jang memperkaja diri dengan kekajaan negara, dan melalui kedudukan²nja sendiri ataupun kedudukan² kontjokontjonja dalam aparatur negara achirnja benhasil menguasai bidang² ekonomi tertentu. Sektor ekonomi negara, atau kongkritnja perusahaan² negara, tidak boleh diserahkan kepada kapitalis² birokrat untuk didjalankan sesuka hatinja. Perusahaan² negara adalah milik negara, dan dengan demikian berarti milik seluruh Rakjat, PN² itu harus didjalankan oleh negara dengan mempergunakan tenaga² jang benar² ahli, tjakap. djudjur, sungguh² dan patriotik. jang berdjiwa Manipol, jang bersedia dan mampu mendjalankan Dekon setjara konsekwen.

SEKTOR SWASTA STABIL DAN TEPERTJAJA DIBIDANG PRODUKSI

Bagi mereka jang ingin ikut melaksanakan Dekon dengan menjediakan diri baik sebagai potensi swasta maupun koperasi, tentu satu hal jang masih: sangat perlu ditegaskan jalah mengenai bidang² ekonomi jang mana jang terbuka dan jang paling baik bagi potensi² itu. Perlu diingat bahwa salahsatu sebab terpenting mengapa sektor perusahaan swasta masih begitu lemah dinegeri kita jalah oleh karena menurut perbandingan masih terlalu banjak jang bergerak dibidang perdagangan, dan masih terlalu kurang jang bergerak dibidang industri. Kenjataan ini membikin sektor swasta lemah bukan hanja setjara ekonomis karena selalu bisa diombang-ambingkan oleh fluktuasi² dibidang ekspor dan impor, tetapi.djuga setjara politis, jaitu sikap antiimperialisnja dan anti-feodalisme jang tidak teguh.

Lagipula, harus kita ingat bahwa baik dalam Ketetapan MPRS No. II/1960 maupun dalam Dekon ditegaskan bahwa sektor ekspor dan impor harus dikuasai dan/atau diselenggarakan seluruhnja oleh negara sehingga dengan sendirinja. achirnja tidak akan ada tempat disitu bagi usaha swasta. Sedangkan dibidang distribusi (perdagangan etjeran) jang harus diberi priorite: menurut Resolusi MPRS No. I/tahua 1963 (fasal 9. ajat 1) jalah koperasi.

Djadi. ditindjau dari segala segi, segi ekonomi maupun segi politik. adalah djelas kiranja bahwa sektor swasta seharusaja mentjurahkan perhatiannja kepada bidang produksi. chususnja sektor industri. Djustru disinilah diperlukan pengerahan funds and forces progresif se-banjak-nja untuk memperkuat daja-produksi ekonomi kita dan djustru disinilah perusahaan² swasta bisa mendapat kedudukan jang stabil dan tepertjaja didalam tata perekonomian negeri kita.

Persoalan ini tentu akan mendapat perhatian Sdr². Untuk mewudjudkannja saja berpendapat diperlukan dua hal. jaitu : Pertama. pengertian dari mereka jang ingin menjumbangkan funds and forces-nja. Dan kedua. langkah kongkrit dari Pemerintah jang memungkinkan funds and forces itu disumbangkan se-banjak²nja. Hal ini dapat ditjapai djika Resolusi MPRS No. I/1963 dilaksanakan. Disitu ditegaskan bahwa : Dalam mengerahkan modal dan tenaga swasta nasional dan domestik, harus ditjintakan iklim jang menarik jang mendjamin fasilitet dan keuntungan serta kepastian hukum jang mendorong investasi dibidang produksi". (Resolusi MPRS. No. 1/1963. bab 10. ajat f). Kalau fasilitet ini tidak diberikan. maka tidaklah mungkin untuk menghimpun segenap funds and forces. Malahan jang sudah dihimpun akan atau sedang mendjadi lesu dan achirnja mati.

PERATURAN EKONOMI 26 MEI 1963 BERTENTANGAN DENGAN DEKON

Ja. Sdr.". Resolusi MPRS adalah sangat djelas dalam hal ini dan djuga dalam hal² lain. Tetapi kita menghadapi kenjataan bahwa bukan hanja Resolusi jang baik itu (jang nota bene adalah keputusan lembaga negara kita jang tertinggi) tidak dilaksanakan, tetapi malahan

sebaliknja. sudah diambil tindakan² jang djustru bertentangan dengan Resolusi itu. Bagaimana bisa dikatakan bahwa peraturan² ekonomi tanggal 26 Mei 1963 mentjiptakan iklim jang menarik" dan mendorong investasi dibidang produksi", kalau akibatnja .tak lain jalah kenaikan harga barang jang keterlaluan. Harga barang² jang harus dibeli oleh industrialis serta djasa² jang mereka gunakan seperti listrik, pelajaran, keretaapi, PTT sudah atau sedang meningkat dengan sangat sebagai akibat peraturan baru dibidang impor dan harga serta sebagai akibat kenaikan² tarif. Akibatnja jalah bahwa pengusaha² jang sudah tjukup sulit memfinanciering berdasarkan peraturan² impor atau tarif² jang lama mendjadi semakin sulit. Disamping itu, barang² sandangpangan djuga sedang meningkat dengan sangat sehingga dengan sendirinja kaum buruh memerlukan upah jang lebih besar untuk bisa hidup pada tingkat jang paling minimal. Kaum pengusaha sulit karena diantjam bahaja gulung-tikar, Kaum buruh sulit karena gadji jang sudah tidak tjukup itu mendjadi semakin tidak tjukup. dan mereka diantjam bahaja pengangguran. Seluruh ekonomi negeri mengalami kesulitan jang lebih besar, karena produksi jang sudah begitu matjet akan mendjadi semakin matjet, dan kemungkinan² untuk mengatasi inflasi mendjadi semakin djauh.

Musjawarah jang Sdr.2 langsungkan pada saat ini merupakan kesempatan jang sangat baik untuk membahas Dekon bukan hanja sebagai dokumen resmi tetapi djuga dalam rangka perkembangan² jang telah terdjadi sedjak Dekon itu diutjapkan dua bulan jl. Dalam waktu achir² ini kita banjak mendengar tentang pelaksanaan Dekon" dengan keluarnja berbagai Peraturan Pemerintah jang katanja ,untuk' melaksanakan Dekon". Tetapi kenjataannja, Dekon disambut hangat oleh Rakjat, sedangkan peraturan² pemerintah jang dikatakan untuk melaksanakan Dekon" itu samasekali tidak disambut, bahkan telah menimbulkan keketjewaan² dan ketjaman² Rakjat. Rakjat jang sangat menunggu pelaksanaan Dekon jang baik itu mulai mengetahui bahwa apa jang dikatakan untuk melaksanakan Dekon" adalah langsung bertentangan dengan Dekon.

Dengan demikian, disamping sekarang ada orang jang Manipolis munafik atau Manipolis. gadungan, sekarang djuga sudah ada Dekonis² inunafik atau Dekonis gadungan. jaitu orang² jang .ber-Dekon dalam kata² :etapi anti-Dekon dalam perbuatan". Inilah satu²nja kwalifikasi jang paling tepat, jang harus diberikan kepada orang² jang mendjadi konseptor² atau arsitek² peraturan² tanggal 26 Mei serta tukang² menaikkan tarif jang keterlaluan itu.

Salahsatu tugas kaun revolusioner jang sangat penting pada saat ini jalah meratakan pengertian tentang perbedaan Dekon dengan peraturan² 26 Mei 1963 jang dikatakan ..untuk melaksanakan Dekon" itu. Ini sangat perlu. karena djika perbedaan ini tidak dimengerti, maka kemarahan Rakjat terhadap peraturan² tersebut bisa berkembang mendiadi kemarahan terhadap Dekon dan selandjutnja terhadap Bung Karno. Ini tidak dapat dibiarkan. karena Dckon adalah program untuk menjelesaikan Revolusi Indonesia dibidang ekonomi. Melanggar Dekon sama halnja dengan menghambat atau mentjiderai tugas menjelesaikan Revolusi Indonesia.

Dekon sekarang berada dalam bahaja, seluruh potensi nasional harus dikerahkan untuk menjelamatkan Dekon! Menjelamatkan Dekon sama halnja dengan menjelamatkan Manipol. menielamatkan Ketetapan dan Resolusi MPRS dan menielamatkan Revolusi Indonesia.

Dekon menetapkan prinsip² jang sangat penting dan madju. jaitu tentang perlu adanja pengerahan segenap potensi Rakjat. tentang perlu bagi negeri kita untuk berdiri diatas kaki sendiri. untuk tidak menggantung kan diri pada bantuan luarnegeri. Prinsip ini harus didiundjung tinggi karena prinsip ini adalah patriotik. Adalah omongkosong tugas membersihkan sisa² imperialisme akan dapat dilakukan tanpa semangat patriotik, dan lebih omongkosong lagi dengan bantuan" kaum imperialis.

Dekon berbitjara tentang betapa pentingnja usaha untuk memnerbesar laja-produksi, sehingga dengan demikian didalam vaktu diangka pendek itu dapat didjamin bertambahnja peralaran barang didalam masjarakat sebagai imbangan daripada beredarnja uang". (Dekon. fasa! 30).

Dekon djuga menetapkan bahwa: Sesuai dengan pertumbuhan kescdaran sosial dan kesedaran ekonomi Rokjat Indonesia. maka tiap konsepsi dan tindakan-Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh

Rakjat, bahwa kepentingan mereka. diperhatikan". (Dekon, fasal 26).

Dalam semangat jang sama pula, Dekon mengatakan bahwa inflasi dan kekurangan devisen tidak mungkin diatasi dengan tindakan² moneter konvensionil belaka melainkan harus diatasi dengan djalan ,menggerakkan segenap potensi dan kekuatan Rakjat sesuai dengan konsepsi integral menanggulangi persoalan ekonomi nasional kita". (Dekon, fasal 13).

Peraturan² ekonomi 26 Mei jl., samasekali tidak sesuai dengan tiga prinsip Dekon jang baru saja kutip itu, jaitu prinsip memperbesar daja-produksi, prinsip memperhatikan kepentingan Rakjat dan prinsip mengatasi inflasi dengan menggerakkan segenap potensi dan kekuatan Rakjat. Adalah tidak mungkin untuk memperbesar daja-produksi dengan djalan menaikkan harga disegala bidang. Pd. Presiden Djuanda dalam konferensi persnja mengatakan, bahwa didalam Dekon tidak ada larangan untuk menaikkan tarif. Tetapi bagaimana bisa dikatakan bahwa tindakan² menaikkan harga dan tarif itù sesuai dengan Dekon jang mengatakan bahwa tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh Rakjat, bahwa kepentingan mereka diperhatikan" dan bahwa tindakan² itu ditudjukan untuk mengatasi inflasi? Djustru sebaliknja.: Tindakan² itu akan lebih memerosotkan produksi dan memperhebat inflasi, dan kan dirasakan serta dimengerti oleh Rakjat bahwa kepentingan mereka tidak diperhatikan". Ini adalah njata sekali dari protes² jang membandjir dari segala pendjuru. Partai² Nasakom dan organisasi² massa revolusioner sudah dan masih terus menjatakan ketjamannja terhadap kenaikan berbagai tarif.

TINDAKAN° 26 MEI 1963 : KONVENSIONIL!

Tindakan² 26 Mei itu adalah serupa dengan tindakan² jang pernah atau malahan sering diambil dahulu, artinja konvensionil, jaitu mengabdikan segala sesuatu pada penjelesaian ketidak-seimbangan atau disparitet jang timbul dibidang ekspor dan impor dengan perubahan² transaksi-kurs, Sedjalan dengan itu, kehidupan Rakjat mendjadi lebih berat lagi karena kenaikan² jang keterlaluan dalam pungutan² terhadap impor. Satu®nja segi jang non-konvensionil" jalah bahwa belum pernah di~ lakukan serangan langsung dan demikian hebatnja terhadap kehidupan Rakjat. Belum pernah Rakjat kita menghadapi kenaikan² harga dan tarif sebesar 300% atau lebih dalam satu kali pukul.

Lagipula, tindakan² menaikkan harga sangat bertentangan dengan Resolusi MPRS No. I/1963 jang dengan tegas menetapkan bahwa ..politik harga harus ditudjukan untuk mentjegah kenaikan harga dan tarif.... dan men.ljamin peningkatan daja-beli Rakjat pekerdja, termasuk petani-produsen". (Resolusi MPRS No. I/ 1963. bab 9. ajat 7).

Kesulitan ekonomi jang diakiatkan oleh peraturan³ 26 Mei disatu fihak telah membikin Rakjat menderita. tetapi difihak lain telah membikin Rakjat bertambah mengerti halº ekonomi. bertambah pandai dalam menjusun konsepsi²nja sendiri, dan bertambah teguh dalam memperdjuangkan konsepsi-nja itu. Kenjataan ini harus diperhatikan oleh mereka jang mendjadi konseptor² peraturan² 26 Mei dalam menghadapi bandjir protes dan tuntutan" supaja peraturan² itu ditindjau kembali untuk diganti dengan jang sesuai dengan Dekon.

Mengenai hal devaluasi, Dekon djelas se-djelas²nja mengatakan bahwa tidak akan diambil tindakan² moneter jang drastis, seperti umpamanja devaluasi". (Dekon. fasal 31). Baru sebulan jang lalu, sewaktu saja memberikan tieramah dimuka Himpunan Sardjana Indonesia (HSI). saja telah berkata sebagai berikut: .Djangan² misalnja. deraluasi sudah resmi ditolak. tahu masih terus sadia diadakan perubahan dalam peraturan ekspor dan impor dengan berbagai matjam transaksi-kurs jang pada hakekatnja tidak lain daripada decaluasi jang diselimuti". Seperti kita sama² tahu, peraturan-peraturan 26 Mei memang setjara efektif telah mengubah kurs rupiah terhadap dolar dari Rp. 45,— mendjadi kuranglebih Rp. 450,— (djika kita menghitung setjara kasar keuntungan² rupiah dari hak retensi sebesar 5 dari penghasilan devisen ditambah hak mendapat alokasi devisen sebanjak 10% bagi exportir dan 15 bagi exportir-produsen). Dalam sistim SIVA jang baru sadja dihapuskan dan jang djuga mengandung devaluasi. kurs dasar Rp. 45, toh masih memegang peranan tertentu. Dalam sistim baru berdasarkan Perpres no. 5/1963. boleh dikatakan kurs Rp. 45.— samasekali tidak memegang peranan lagı.

Dengan demikian, peringatan saja ternjata masih kurang kena, karęna devaluasi jang telah dilakukan itu ternjata samasekali tidak diselímuti. Jang terdjadi jalah suatu devaluasi de fakto dan terbuka.. Hanja sadja, nama devaluasi tidak dipakai..Itulah satunja konsesi kepada Dekon! Devaluasi didjalankan tetapi tidak dinamakan devaluasi!

BAHAJA KAPITALISME BIROKRATIS SEMAKIN BESAR

Saja ingin pada kesempatan ini membahas pula peraturan jang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei jbl. mengenai Perusahaan² Dagang Negara, jaitu Perpres No. 7 tahun 1963. Saja anggap peraturan itu sangat perlu diperhatikan karena menjangkut hal susunan ekonomi jang mau kita bangun dalam tahap pertama Revolusi kita, jaitu tahap nasional dan demokratis. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan wewenang jang luas kepada PDN, sehingga mereka telah ditetapkan sebagai perusahaan² komersiil biasa dengan BPU-PDN² sebagai sematjam Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris. PDN boleh dikatakan tidak terikat lagi pada sesuatu kebidjaksanaan resmi, dan hanja didjalankan untuk mengedjar keuntungan². Disamping itu, didalam peraturan tanggal 26 Mei tentang apa jang dinamakan ,kebidjaksanaan harga" (lebih baik dinamakan .tentang tidak adanja kebidjaksanaan harga"!) setiap usaha untuk mengendalikan harga barang² jang didjual oleh Pemerintah samasekali dibatalkan. Jang berkuasa dan memimpin didalam ekonomi kita sedjak saat itu jalah harga pasar bebas alias kaum spekulan dan tukangtjatut². PDN malahan diwadjibkan mendekati harga pasar dan tidak boleh mendjual dengan selisih lebih besar dari 30% dengan harga pasar bebas setempat (lokal). Dapat dibajangkan bahwa akan terdjadi kongkalikong antara tukang² salahduduk dan salahurus didalam PDN dengan kaum spekulan dan tukangtjatut² dipasar bebas untuk mendjamin terus adanja ,.keuntungan² luar" bagi mereka sendiri.

Saja anggap. hal ini sebagai hal jang sangat penting, karena disamping mengakibatkan kerugian² jang sangat besar bagi Rakjat, ia djuga berarti melanggar prinsip iang telah lama ditekankan, jaitu tentang peranan komando atau peranan memimpin jang harus dipegang oleh sektor negara. Perusahaan² jang mendjadi milik negara sebagai hasil perdjuangan kaum buruh dan Rakjat jang mengambilalih perusahaan². Belanda 5 tairun jang lalu, telah didjadikan perusahaan² komersiil biasa jang dapat pula dibebaskan dari kewadjiban menjumbang kepada Dana Pembangunan. Kredit jang begitu banjak jang mereka peroleh dari Pemerintah untuk sebagian akan didjadikan modal perusahaan..

Dengan adanja peraturan² baru tersebut kita menghadapi bahaja bahwa ekonomi akan semakin dikuasai oleh kaum kapitalis birokrat, terutama mereka jang berkaliber besar. Mereka akan bisa memperoleh keuntungan-keuntungannja (namanja jang resmi sekarang bukan keuntungan melainkan perangsang"!) seperti kapitalis biasa, tetapi berbeda dengan kapitalis biasa mereka tidak mengambil risiko apapun karena modalnja seluruhnja dari Pemerintah! Ítulah bedanja antara kapitalis biasa dengan kapitalis birokrat! Itulah sebabnja mengapa kaum Komunis bisa menjetudjui adanja kapitalis² atau pengusaha² nasional pada tahap revolusi nasional dan demokratis sekarang, tetapi melawan dengan keras adanja kaum kapitalis birokrat. Pantas sadja, djustru suara sikapitalis birokrat jang sok-sosialis" adalah satu²nja suara jang menjambut baik peraturan² 26 Mei dan kenaikan tarif sehingga mendjadikan dirinja tertawaan seluruh Rakjat.

REVISIONISME MODERN MENIKAM PERUT NEGARA"

Tjara² mengatur perusahaan² milik negara seperti ang kita lihat sekarang ternjata diilhami oleh apa jang sedang terdjadi di Jugoslavia. Dengan demikian revisionismc modern jang sudah lama dilawan oleh kaum Komunis dalam berbagai bentuk kongkrit, seperti misalnja kegiatan mereka mengatjau perdjuangan Rakjat² Asia-Afrika melawan imperialisme, Konferensi Kolombo. Konferensi Buruh Asia-Afrika dan lain² sebagainja, ternjata sudah mendjalar sehingga mendjadi persoalan kongkrit bagi Rakjat Indonesia dalam hubungan dengan susunan ekonomi jang mau dibangun. Revisionisme modern telah menikam ,perut negara" atau perekonomian negara Republik Indonesia.

Walaupun kita di Indonesia sekarang belum meng hadapi persoalan pemhangunan Sosialisme, namun oleh

karena perspektif Revolusi Indonesia adalah Sosialisme, maka dalam membangun susunan ekonomi nasional dan demokratis kita tidak boleh melakukan hal² jang bertentangan dengan pembangunan Sosialisme

Tjara² mengatur ekonomi sektor negara di Jugoslavia dalam kenjataannja melepaskan perusahaan² milik negara dari kebidjaksanaan negara dan dari perentjanaan sentral sehingga menimbulkan klas kapitalis jang baru dan achirnja memperhebat anarki dibidang ekonomi. Inilah jang mau dipraktekkan dengan Perpres 7/1963. Saja tidak berkeberatan orang beladjar atau mengambil tjontoh dari luarnegeri, malahan ada baiknja, tetapi lakukanlah dengan kritis dan tudjukanlah untuk memperkuat Republik.dan memperbaiki penghidupan Rakjat Indonesia.

DJUGA KAUM PENGUSAHA NASIONAL HARUS MELAWAN KABIR

Kapitalisme birokrat (kabir) membahajakan ekonomi sektor negara karena menghilangkan samasekali sifat²- nja jang progresif. Ia membahajakan bagi kaum buruh karena penghisapan terhadap buruh ditutupi dengan kata² jàng muluk² mengenai kerdjasama" antara pimpinan dan buruh sebagai karyawan", Ia membahajakan bagi kaum tani karena persekutuannja dengan kaum tuantanah di-desa² jang berkepentingan untuk meneruskan penghisapan terhadap kaum tani. Tetapi tidak hanja itu. Kapitalisme birokratis djuga membahajakan bagi pengusaha² nasional, bagi sektor ekonomi swasta progresif, karena tjara²nja jang berdasarkan pensalahgunaan wewenang, tjatut, korupsi dan sebagainja. Di-mana² kaum pengusaha nasional menghadapi rintangan² jang mudah disingkirkan kalau semir²"nja tjukup. Untuk dapat izin perusahaan, harus ada semir". Untuk membeli bahan bangunan perusahaan harus ada semir". Untuk dapat alokasi bahan², harus ada semir". Dan banjak. lagi matjam² ,semir".

Dimana ada tjatut, korupsi, spekulasi, salahurus dan tjara² lain jang mendjadi kelaziman kaum kapitalis birokrat, disitu tidak mungkin bagi pengusaha nasional untuk berkembang dengan sehat. Resolusi MPRS mengharuskan adanja fasilitet² bagi perusahaan² nasional, tetapi kapitalisme birokratis bukan hanja tidak memberikan fasilitet tetapi malahan menambah rintangan²

Lagipula. kapitalisine birokratis djuga bersekutu dengan kaum imperialis jang memang sengadja berusaha mendorong kapitalisme birokratis itu untuk menjelewengkan kita dari ril jang benar jang menudju kearah ekonomi nasional dan demokratis, dengan Sosialisme Indonesia sebagai perspektifnja.

Oleh karena itu. kapitalisme birokratis dan pemberantasannja merupakan soal besar bagi seluruh Rakjat Indonesia dalam menjelesaikan revolusinja. Djuga kaum pengusaha jang sungguh nasional harus ambilbagian dalam perdjuangan jang besar ini, perdjuangan melawan kaum kabir (kapitalis birokrat).

Demikianlah. Sdr.2. hal² jang ingin saja sampaikan dalam tjeramah ini. Sekali lagi, saja mengutjapkan banjak-banjak terimakasih kepada Sdr.² jang mengundang saja untuk berbitjara disini atasnama PKI sebagai salahsatu partai Nasakom.

Mudah²an Musjawarah jang sedang Sdr.2 langsungkan ini akan mentjapai sukses se-besar²nja. Sukses bagi kaum veteran sendiri dalam memberi sumbangannja kepada pekerdjaan besar jang sedang dihadapi oleh negeri kita. maupun bagi seluruh Rakjat dalam lebih memperkuat tckad untuk mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini. untuk menjelamatkan Dekon dan menjelesaikan revolusi kita dibidang ekonomi.

Hanja dengan demikian tanahair kita bisa mendjadi negeri jang benar² merdeka, baik dilapangan politik maupun dilapangan ekonomi.

(Pol:ok tjeramah dihadapan Musjawarah Besar Keuangan dan Ekonomi Vcteran Seluruh Indonesia di Taman Tjibogo, Bogor, tgl. 6 Djuni 1963)

KAUM BURUH ADALAH PEMBELA DEKON JANG GIGIH!

Pertama-tama saja ingin mengutjapkan banjak terimakasih kepada pimpinan Departemen Perburuhan, chususnja J.M. Menteri Perburuhan, Sdr. Ahem Erningpradja, jang telah mengundang saja untuk memberi tjeramah dihadapan pegawai2 Departemen Perburuhan.

Ini bukan untuk pertama kalinja saja, sebagai Ketua Comite Central PKI, memberi tjeramah dihadapan pegawai² negeri atas permintaan departemen jang bersangkutan. mi sudah mendjadi tradisi, ja, sudah mendjadi salahsatu tjiri kepribadian bangsa kita jang dalam segala sepakterdjangnja mengutamakan kegotongrojongan nasional berporoskan NASAKOM. Ini telah dimulai dalam tahun 1961 ketika saja diminta oleh Departemen Luar Negeri untuk memberi tjeramah dimuka Konferensi Diplomat² RI di Asia, Afrika dan Australia. Tjeramah itu kemudian disusul dengan seri tjeramah tentangMarxisme, jang saja berikan dimuka Latihan Kemiliteran Pegawai Sivil Departemen Luar Negeri. Dan setelah itu, semakin sering permintaan kepada PKI untuk memberi tjeramah² dihadapan pegawai dari berbagai departemen. Disamping itu banjak pula permintaan dari berbagai organisasi pemuda, sardjana, veteran, universitas dll. jang semuanja dimaksudkan untuk mendengar pandangan kum Komunis mengenai hal² jang dianggap hangat atau perlu dibahas.

Ini merupakan salahsatu bukti dari sekian banjak bukti jang ada, bahwa kehidupan kepartaian jang sehat telah berhasil melawan berbagai usaha untuk merongrongnja dan ingin mematahkannja. Kehidupan kepartaian jang sehat telah berkembang selama beberapa tahun ini dan telah merupakan kemenangan besar bagi Rakjat Indonesia. Tjeramah² sematjam ini ikut mengkonsolidasikan kemenangan itu.

Saja merasa gembira dapat memberi tjeramah dihadapan pegawai2 Departemen Perburuhan, PKI adalah

Partainja klas buruh sehingga dengan sendirinja mempunjai hubungan jang erat sekali dengan kaum buruh Indonesia. Djika Śdr.2 sebagai petugas² jang mengurus hal² jang berhubungan dengan kaum buruh, merasa perlu mendengar pendapat dari Partainfa klas buruh, maka ini adalah tanda baik tehtangtjataJ kerdja Sdr.2 sendiri. Memang ada orang jang suka mengurusi" kaum buruh sedangkan dia sendiri anti-buruh atau buruh-phobi. Apa jang bisa diharapkan oleh kaum buruh dari orang² sematjam itu? Ja, apa jang dapat diharapkan oleh Republik kita. Republik jang ber-Pantjasila. ber-Manipol dan ber-NASAKOM dari orang2 sematjam itu

REVOLUSI DAN KAUM BURUH

Saja diminta untuk nmemberi tjeramah mengenai hubungan kaum buruh dengan Dekon. Tema ini memang merupakan tema jang baik sekali untuk dibahas. Dekon dalah program untuk nenjelesaikan Revolusi Indonesia dibidang ekonomi pada tahap pertama, jaitu tahap nasional dan demokratis daripada revolusi kita. Kaum buruh, seperti dikatakan didalam Manipol, merupakan soko-guru Revolusi lndoncsia, disamping kaum tani. Dengan sendirinja, hubungannja soko-guru revolusi atau tenaga pokok revolusi dengan program revolusi adalah erat sekali. Pembahasan² tema ini perlu didengar oleh siapa sadja jang sungguh² ingin mendjalankan program itu. jang sungguh2 ingin menjelesaikan revolusi kita. Samasekali tidak mungkin melaksanakan program revolusi dengan mengabaikan kepentingan² soko-guru revolusi, apalagi dengan ber-phobi terhadapnja. Berbitjara kemak-kemik tentang Revolusi, tentang Manipol, tentang Dekon dan sebagainja, sambil berbuat jang merugikan kaum buruh atau melanggar hak² kaum buruh adalah kemunafikan jang keterlaluan, jang tidak bisa diampuni.

KAUM BURUH DAN DEKON

Sewaktu Dekon diumumkan oleh Presiden Sukarno pada tangga! 28 Maret jbl.. kaum buruh berdiri dibarisan paling depan dalam menjambutnja. Bahkan lebih dari itu. Djauh sebelum Dekon diumumkan, berbagai golongan kaum buruh telah aktif membahas dan mengu-

pas kesulitan² ekonomi melalui seminar² dan diskusi² produksi jáng diadakan oleh serikatburuh². Ini semua terdjadi terutama sedjak pidato Tahun Kemenangan dimana Bung Karno telah menjatakan kesanggupan untuk memberi perhatian chusus kepada persoalan ekonomi.

Melalui seminar² itu, kaum buruh telah mengadjukan berbagai usul kongkrit tentang tjara² jang sebaiknja ditempuh untuk mengatasi kesulitan² jang timbul selama beberapa tahun belakangan ini, seperti misalnja dibidang pengangkutan, terutama kereta-api, dibidang perkebunan, dibidang pekerdjaan umum dsb. Melalui seminar² itu, kaum buruh telah djuga mengutuk salah-urus jang meradjalela di-mana² dan mulai menundjuk hidung dari mereka jang bertanggungdjawab. Melalui seminar² itu, kaum .buruh setjara aktif telah menegakkan pendirian jang kemudian ternjata mendjadi pokok pendir:- an didalam Dekon, jaitu bahwa soal·mempertinggi produksi merupakan kuntji dalam mengatasi kesulitan ekonomi dewasa ini.

Ini mendjadi djelas dari fasal 5 dan 6 Dekon dimana dikatakan sebagai berikut: Dalam perdjuangan untuk menjelesaikan tahap nasional dan demókratis ini, maka sudah tibalah waktunja untuk mengerahkan segenap potensi .... dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan produksi dan menambahkan penghasilan Negara. ... Karena itu, jang harus diselenggarakan sekarang jalah memperbesar produksi berdasarkan kekajaan alam jang berlimpah-limpah dan meletakkan dasar® untuk industrialisasi".

Dengan demikian djelaslah bahwa sumbangan kaum buruh dalam penjusunan Dekon sungguh besar, Kenjataan ini membuktikan betapa bohong dan keliru anggapan sementara orang bahwa kaum buruh tidak tahu apa², tidak perlu diadjak untuk mengatasi kesulitan². dan malahan 'tidak usah didengar pendapatnja. Djustru sebaliknjalah jang benar. Kaum buruh mengetahui banjak sekali dari pengalamannja se-hari², Mereka mengikuti dari dekat pengurusan didalam perusahaan dimana mereka bekerdja dan mereka bisa setjara tadjam dan tepat menelandjangi sebab² pokok dari segala kematjetan. Malahan saja merasa bahwa sebab pokok mengapa kaum buruh tidak diadjak, tidak didengar, jalah djustru karena mereka mengetahui ,,terlalu banjak" sehingga dianggap bisa membahajakan kedudukan orang² tertentu.

Tak bisa disangkal bahwa kaum buruh dalam kerdja sama dengan para ahli dan pegawai² lainnja mampu mendobrak segala kematjetan jang timbul dibidang industri. Tentang ini sudah banjak buktinja, misalnja difabrik semen Gresik jang telah berhasil mentjatat kenaikan produksi jang terus-menerus sebagai akibat diadjaknja kaum buruh serta adanja kerdjasama jang baik antara mereka dengan pimpinan management dan dengan para ahli.

Kaum buruh adalah salahsatu tenaga produktif jang pokok didalam ekonomi Indonesia. Dengan demikian, mereka dapat memegang peranan jang besar sekali dalam melaksanakan Dekon chususnja dibidang kenaikan produksi. Tanpa kaum buruh, tidak mungkin bagi negeri kita untuk mentjapai tudjuan itu.

Djika hal ini sudah disedari, maka kita menghadapř dua konsekwensi dalam pelaksanaan Dekon jang berhubunga, dengan kaum buruh; pertama, kepentingan mereka harus diperhatikan. jaitu seperti ditekankan didalam Dekon. dan kedua. kaum buruh harus diikutsertakan setjara aktif dalam pengurusan proses produksi dan bahwa mereka harus diikutsertakan setjara terorganisasi, jaitu melalui dewan² perusahaan, dewan² produksi, dewan-dewan pengangkutan. dewan² pertimbangan didepartemen² dan djawatan². dsb.

Mari kita mengupas kedua hal ini setjara lebih terperintji.

I. PERHATIAN KEPADA KEPENTINGAN KAUM BURUH DAN RAKJAT PEKERDJA PADA UMUMNJA

Dalam menjambut hangat Dekon tempo hari, seluruh lapisan Rakjat termasuk kaum buruh memberi tekanan chusus pada hal pelaksanaan, karena djustru itulah jang dinanti-nantikan.

Beberapa minggu jang lalu Pemerintah telah mengeluarkan ..peraturan² ekonomi 26 Mei 1963", jang dikatakan sebagai peraturan² ..untuk melaksanakan Dekon". Tak usah kiranja saja djelaskan disini betapa peraturan² jang dikatakan ..untuk melaksanakan Dekon" itu telah ncnimbulkan protes² dan tjelaan² jang luas sekali, Ke-

naikąa-kenaikan tarif dan harga jang terdjadi sedjak beberapa minggu jang lalu djuga dilakukan atasnama Dekon". Devaluasi didjalankan atasnama Dekon", walaupun semua orang tahu bahwa Dekon menolak devaluasi. Pengendalian harga dilepaskan dan anarki pasar dibiarkan berkuasa penuh, semuanja atasnama Dekon". Perusahaan² Dagang Negara (PDN²) diliberalisasi dan diberi fasilitet² dan perlakuan² istimewa atau privileges jang keterlaluan atasnama Dékon". Untung sadja, bahwa kesedaran politik Rakjat Indonesia termasuk kaum buruhnja sudah t)ukup tinggi, pengalaman² serta pengetahuan ekonomi Rakjat Indonesia sudah lumajan, sehingga mereka dapat segera melihat bahwa tindakan² ini bertentangan dengan Dekon. meskipun dikatakan atasnama" Dekon.

Dalam pernjataan jang dikeluarkan oleh Politbiro CC PKI pada tanggal 3 Djuni jbl. telah diuraikan setjara terperintji tentang pengaruh² peraturan² 26 Mei terhadap daja-beli Rakjat pekerdja. Sebagai. akibat kenaikan² jang tinggi ·dalam pungutan² impor dan bea-masuk, harga² barang impor akan meningkat dengan melondjaklondjak. Ada barang² impor jang mengalami kenaikan sampai 700% atau 900%, termasuk barang² essensiil atau setengah essensiil, ataupun bahan² baku/penolong jang sangat diperlukan industri. Maksud Pemerintah untuk membandjiri pasaran dengan barang² impor djustru mengingatkan kita pada politik Sumitro jang djuga membuka lebar kraan impor setjara tak terbatas. Politik itu berarti meng-hambur²kan devisen negeri kita, mematikan industri nasional kita dan membikin kita semakin tergatung pada kredit luarnegeri.

TEROR KENAIKAN HARGA

Penghapusan pengendalian harga barang² sudah dan sedang membawa bentjana besar bagi Rakjat pekerdja dalam. bentuk kenaikan harga. Ini betul² memberi angin kepada kaum tukang tjatut dan spekulan untuk dengan kongkalikong bersama kaum kapitalis birokrat leluasa melantjarkan teror kenaikan harga tenhadap Rakjat.

Ja, .demikianlah keadaan dinegeri kita pada saat ini. Disatu fihak teror dilantjarkan oleh kontra-revolusi dalam bentuk teror rasial jang sangat .merusak aparat ekonomi dan penghidupan Rakjat kita. Difihak lain,

Rakjat menghadapi teror harga jang mengantjam seluruh kehidupan ekonomi. Kedua matjam teror ini merupakan antjaman besar bagi terlaksananja Dekon. Oleh karena itu, tugas untuk melawan dua matjam teror itu merupakan tugas jang mendesak bagi seluruh Rakjat Indonesia, untuk menjelamatkan Dekon.

Serangan langsung terhadap kehidupan Rakjat me rupakan satu hal prinsipiil djika dihubungkan dengan pelaksanaan Dekon. Tidak ada gunanja untuk mengatakan. seperti dikatakan setjara resmi dalam konferensi pers Pemerintah pada tanggal 5 Djuni jbl., bahwa Dekon tidak melarang adanja kenaikan tarif dan harga. Apalagi. bersamaan dengan itu dikatakan pula bahwa peraturan² ekonomi dan kenaikan harga serta tarif me- :nang pahit bagi Rakjat. Apakah Dekon menjuruh membikin penghidupan Rakjat jang sudah pahit mendjadi lebih pahit iagi? Saja anggap pendirian ini tidak dapat dipertahankan. Dekon menjatakan dengan tegas: ,Sesuai dengan pertumbuhan kesedaran sosial dan kesedaran ckonomi Rakjat Indonesia, maka tiap konsepsi dan tindakan Pemcrintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh Rakjat. bahwa kepentingan mereka diperhatikan". (Dekon. fasal 26). Perlu diperhatikan bahwa kedua perkataan .kepentingan mereka" digarisbawahi. Siapa jang akan dapat membantah bahwa Dekon melarang, dan melarang dengan keras. kenaikan² harga dan tarif jang keterlaluan? Siapa jang akan dapat membantah. bahwa Dekon melarang Pemerintah membikin kehidupai: Rakjat bertambah pahit?

SEPENUHNJA TANGGUNGDJAWAB PEMBANTU PRESIDEN

Tetapi disamping itu. kalau kita mempeladjari pendjelasan Pemerintah tentang peraturan² 26 Mei jang dibatjakan oleh Sdr. Slamet Sutikno dalam konferensi pers tersebut, disitu dikatakan bahwa peraturan® dalam bidang inpor (jang dimaksudkan jalah pungutan² impor jang amat (inggi itu) memang sangat dipengaruhi oleh keperluan keuangan negara", jaitu untuk mendapat penghasilan sekedarnja dari impor". Tentu Sdr. Slamet Sutikno sendiri tidak akan membantah bahwa jang memikul beban pungutan² impor itu tak lain tak bukan jalah Rakjat sebagai konsumen. Tetapi, apa jang dikatakan

di Dekon mengenai hal demikian? Dekon tidak ragu² sedikitpun mengatakan bahwa usaha² untuk mentjapai keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Negara. harus ditjapai .... dengan tidak menambah beban Rakjat". (Dekon, fasal 31). Bukankah ini larangan jang sedjelas-djelasnja terhadap apa jang disusun oleh konseptor² peraturan² 26 Mei?

Konfrontasi² sematjam ini membikin saja mendjadi ragu apakah para konseptor itu pernah membatja dan mempeladjari Dekon sehingga mengerti isinja, apalagi setjara sungguh² mau melaksanakan Dekon kita jang begitu baik itu. Saja memang gigih melawan peraturan ekonomi 26 Mei dan kenaikan harga serta tarif, karena saja sebagai anggota MPN (Musjawarah Pimpinan Negara) adalah salahseorang jang ikut aktif menjiapkan Dekon dan saja jakin bahwa Dekon dengan peraturan² tersebut ditjiderai. Selain daripada itu, dalam melawan peraturan² tersebut saja menundjukkan sasarannja, jaitu konseptor²nja. Djika tidak demikian, kemarahan Rakjat akan ditudjukan pada Dekon dan pada Presiden Sukarno. Padahal, Dekon adalah baik dan Presiden Sukarno sendiri sering berkata dengan djudjur bahwa beliau tidak mengerti soal² ekonomi". Djadi, mengenai soal ekonomi dinegeri kita sepenuhnja tanggungdjawab dari pembantu² Presiden Šukarno. Djadi. saja bertitiktolak dari satu kejakinan jang taktergojahkan dalam melawan peraturan² tersebut.

BERTENTANGAN DENGAN RESOLUSI MPRS

Disamping itu, peraturan² tersebut bertentangan dengan Resolusi MPRS jang antara lain mengatakan bahwa Politik harga harus ditudjukan untuk mentjegah kenaikan harga dan tarif menudju terlaksananja Ketetapan MPRS No. II/1960, Lampiran B, Bab V, ajat 5, jang.harus dilaksanakan setjara berentjana berdasarkan pada tingkat perkembangan produksi dan mendjamin peningkatan daja-beli Rakjat pekendja, termasuk petani produsen". (Resolusi MPRS No. I, 1963, fasal 9, ajat 7). Djadi, selain bertentangan dengan Resolusi MPRS, djuga bertentangan dengan Ketetapan MPRS No. II/ 1960, Lampiran B, Bab V, ajat 5.

MPRS adalah lembaga negara tertinggi jang memegang kedaulatan Rakjat. MPRS bukanlah suatu debating-club atan warung-kopi dimana anggota²nja berkumpul sekedar uatuk bertukar fikiran. MPRS adalah lembaga negara jang oleh Undang² Dasar 1945 diserahi tugas menjusun haluan Negara. Pendapat² jang terdapat dikalangan orang² jang bertanggungdjawab untuk menganggap enieng MPRS, untuk samasekali tidak menggubrs MPRS. sangat menusuk hati Rakjat dan berlawanan dengan Undang2 Dasar.

PERATURAN 26 MEI PAHIT BAGI RAKJAT

Mungkin Sdr. akan tertarik oleh kenjataan bahwa saja dalam membahas soal ini, ban ak sekali mengutip. hahkan mungkin ada jang merasa terlalu banjak mengutip. Saja sengadja berbuat demikian, karena kalau kita mau membitjarakan sesuatu dokumen resmi, apalagi untuk menentukan tjara pelaksanaaanja, kita harus kongkrit. kita harus terus-menerus berpegang kepada djiwa maupun kepada kata² dokumen itu. Konseptor² .peraruran³ 26 Mei" selalu menekankan bahwa peraturan-peraturan itu jalah untuk ,melaksanakan Dekon" tapi tidak pernah mendjelaskan fasal Dekon jang mana jang mau dilaksanakan itu. Tjara² jang demikian adalah sangat berbahaja. apalagi mengingat bahwa nama Dekon sudah demikian dikenal dinegeri kita.

Oleh karena itu, kalau berbitjara mengenai Dekon, sebagainana djuga mengenai Manipol dan pedoman pelaksanaannja. sebaiknja kita menggunakan kutipan³. Tjara ini adalah tjara jang paling terdjamin. Djika tjara jang tepat ini ditempuh. maka mudah membuktikan setjara objektif bahwa peraturan² ekonomi 26 Mei langsung bertentagan dengan Dekon, sebab Dekon bukan hanja tidak membenarkan devaluasi, liberalisasi perusahaan² negara, kenaikanharga dan tarif, tetapi tegas² melarangnja. Demikian pula Resolusi MPRS.

Tjara kongkrit dalam membahas sesuatu adalah memang tjara kanm buruh. tjara proletar, oleh karena itu tjara inilah jang ditempuh oleh PKI.

Dalam keterangan Pemerintah pada tanggal 5 Djuni jbl. antara lain dikatakan bahwa peraturan² 26 Mei 1963 adala! pahit bagi Rakjai. Djuga dikatakan bahwa ..pembangunan semesta memang memerlukan pengorbanan jang tidak ringan". Djadi, diusahakan untuk membenarkan kenaikan" harga dan tarif karena, katanja, kita

harus ,berkorban"! Mungkin pendjelasan ini diberikan berhubung dengan fasal 26 Dekon dimana perkataan ..pengorbanan" dipergunakan. Tetapi kalau kita meneliti fasal Dekon itu, mendjadi djelas bahwa maksud Dekon berlainan sekali, Sebaiknja kalau saja memberi kutipan jang setjukupnja :

Sesuai dengan pertumbuhan kesedaran sosial dan kesedaran ekonomi Rakjat Indonesia, maka tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh Rakiat bahwa kepentingan mereka .diperhatikan. Ini berarti bahwa tindakan Pemerintah harus dapat sambutan baik dari Rakjat, baik dalam arti menambahkan keperluan materiil atau membangkitkan perasaan .patriotisme dan pengorbanan seperlunja". (Dekon, fasal 26).

TENTANG PATRIOTISME DAN PENGORBANAN

Dari kutipan ini djelas sekali bahwa Dekon mengharuškan supaja kepentingan Rakjat diperhatikan djustru oleh karena dengan demikian perasaan patriotisme dan pengorbanan akan dapat dibangkitkan. Saja anggap sikap ini memang sangat tepat. Keharusan untuk memperhatikan kepentingan² Rakjat dengan demikian mempunjai satu tudjuan nasional jang sangat penting, jaitu untuk .menggerakkan segenap potensi dan kekuatan Rakjat" (Dekon, fasal 13).

Tidak ada Rakjat dimanapun didunia jang bersedia berkorban kalau mereka belum jakin bahwa kepentiagan-kepentingan mereka diperhatikan. Rakjat Indonesia, termásuk kaum buruhnja tidak menolak untuk berkorban. Bahkan mereka telah lama berkorban. Setiap kemerosotan dalam penghasilan riil tak bisa diartikan lain daripada pengorbanan, dan djustru inilah nasibnja kaum buruh, pegawai dan seluruh Rakjat. pekerdja sedjak tahun 1950 dan terutama selama beberapa tahun ini.

Rakjat pekerdja memang selamanja siap untuk berkorban tapi djanganlah hendaknja hal ini disalahgunakan untuk keuntungan kaum kapitalis birokrat, komprador 'dan tuantanah. Jang dimaksudkan Dekon tentang pengorbanan jalah bekerdja keras untuk menaikkan produksi. Kesanggupan ini sudah dinjatakan dengan tegas didalam Pantja Program Front Nasional, dimana kaum buruh memegang peranan jang aktif, jaitu : Menanggulangi kesulitan³ ekonomi dengan mengutamakav kenaikan produksi". Sedangkan Pantja Program Front Nasional telah ditetapkan sebagai bagian integral pula daripada Dekon (lihat Dekon fasal 34).

Ini adalah kesanggupan berkorban jang bersifat menentukan, dan djika dipimpin dengan baik dapat membuka kemungkinan bagi negeri kita untuk mengatasi krisis ekonomi jang sedang meradjalela. Maka dari itu, lebih² diperlukan tindakan dari Pemerintah jang memperhatikan kepentingan Rakjat", agar dengan demikian mendapat kepertjajaan Rakjat. Kepertjajaan Rakjat akan lenjap, djika Pemerintah mengadakan tindakan² jang djustru tidak memperhatikan atau mengabaikan kepentingan² mereka, jang djustru bertentangan dengan Dekon.

II. PENGIKUTSERTAAN KAUM BURUH DALAM PENGURUSAN EKONOMI

Hal jang kedua jang saja sebutkan diatas jang harus didjadikan pegangan dalam melaksanakan Dekon dalam hubungannia dengan kaum buruh, jalah mengenai pengikutsertaan kaum huruh dalam mengawasi management atau pengurusai perusahaan. Hal ini ditegaskan didalam Dekon (fasal 34). dimana dikatakan supaja ..diadakan penegasan tentang tugas® Dewan Perusahaan sebagai alat social support dan social control". Ini dikembangkan lebih landjut didalam Resolusi MPRS No. I. 1963 dimana dikatakan sbb.: Hak dan tugas Dewan² tersebut harus kongkrit, jaitu memusjawarahkan djatal:-prctduksi. rehabilitasi alat produksi, masalah bahan baku/penolong serta spare-parts, ongkos produksi. penegakan maupun retooling organisasi, personalia dan mental. pentjegahan salah-urus/pentjolengan/ manipulasi, dan lain² untuk management jang baik dan peningkatan produksi". (fasal 8, ajat 5).

Hal ini merupakan ha! jang menentukan dalam mengatasi kesulitan² dewasa ini dan dalam mentjapai kelantjaran dalam usaha² pembangunan. Didalam Resolusinja jang telah beberapa kali saja kutip disini, MPRS menindjau sebab dari ketidak-lantjaran pelaksanaan projek-projek pembangunan dan dengan tepat menundjukkan bahwa salahsatu sehab jalah : Belum tjukupnja dilakukan usaha memperhebat pengenahan segenap po-

tensi nasional (funds and forces), terutama kaum buruh, kaum nelajan, kaum tani, dan potensi daerah sehingga terdjamin social participation, social support dan social control, untuk turut mengambil bagian dalam melaksanakan pembangunan". (Resolusi MPRS No. 1. 1963, fasal 4, ajat 3h).

Tentu Sdr.² akan setudju bahwa penetapan² ini mempunjai arti jang penting terutama bagi mereka jang bekerdja dibidang perburuhan. Kesulitan² dalam membentuk Dewan² Perusahaan jang, seperti pernah dikatakan oleh Bung Karno, berdjalan seperti keong, serta dalam memberikan kepadanja wewenang jang sesuai harus segera diatasi agar supaja Dekon dan Resolusi MPRS bisa dilaksanakan.

DEKON DAN RESOLUSI MPRS No. I/1963

Apa jang baru saja kutip ini, disamping mempunjai arti penting dalam rangka pembahasan tema jang mendjadi pokok pembitjaraan dalam tjeramah sekarang ini, djuga merupakan tjontoh jang baik tentang hubungan erat antara Dekon dan Resolusi MPRS No. I, 1963 itu. Kedua dokumen itu memang saling melengkapi. Resolusi MPRS itu harus didjadikan pegangan dalam pelaksanaan Dekon. Resolusi MPRS itu menjuarakan kehendak Rakjat. Hanja djika suara itu didengar dan dilaksanakan, bisa dikatakan bahwa jang mendjadi tuanrumah dinegeri kita jalah Rakjat dan bukan elemen² jang samasekali tidak mémahami kehendak Rakjat, jang samasekali menutup telinganja terhadap Amanat Penderitaan Rakjat.

Dekon dan Resolusi MPRS memberi gambaran jang sungguh djelas mengenai tjara memobilisasi kaum buruh dalam mendjamin management jang baik. Ini djuga merupakan kongkritisasi dari apa jang dikatakan didalam Dekon mengenai pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat jang terorganisasi" (fasal 34), termasuk pengintegrasian kaum buruh jang terorganisasi didalam proses produksi dan management.

Dalam hubungan ini, saja ingin menjebut satu gedjala jang kita hadapi sekarang dalam dunia perburuhan jang kiranja perlu mendapat perhatian setjukupnja terutama dari Sdr.² jang bertugas dibidang perburuhan.

SERIKATBURUH DANSERIKAT MADJIKAN"

Tak usah kiranja saja tekankan kepada Sdr.2 betapa sedjak saat² permulaan gerakan 'kemerdekaan nasional kita, jaitu pada awal abad ini, kaum buruh melalui organisasi² mereka jaitu serikatburuh2 telah memegang peranan aktif dalam melawan kolonialisme Belanda, kemudian dalam melawan pendudukan Djepang, dan kemudian dalam melawan agrésia Belanda dan membela Republik. Kisah kepahlawanan pengambilalihan perusahaan Belanda pada achir tahun 1957'dan permulaan tahun 1958 djuga ditulis öleh kaum bunuh jang terorganisasi ber-samadengan Rakjat pekerdja umumnja. Dan pengambilalihan itu dengan sekaligus menumpas kekuasaan Belanda atas ekoniomi kitaserta memberi dasar bagi penegakan ekonomi nasional, Sedjarah memang membuktikanbahwa(kaun(buruhbenar²merupakan soko-guru Revolusi Indonesia seperti dinjatakan didalam Manipol. Sumbangankaum,buruh sungguh besar sekali dalam menjediakan;dasar² bagi. pelaksanaan strategi dasar ekonomi seperti: jang: ditetapkan dalam Dekon jaitu membangun susunan ekonomi jang nasional dan demokratis. jang afiti-imperialisme dan antifeodalisme.

Tetapi dalam alam Manipol dan Dekon, dimana disamping melandjutkan tradisie antiimiperialisme jang heroik, kaum buruh djuga saniggupnhemberi sumbangannja untuk lebih memperkuat ekonomi nasionalkita dengan peningkatan produksi,nkttasekarang:imdnghadapi usaha² kaum reaksioner untirkomentjairkan gerakan buruh kita. Kalangan² tertentu mau menjingkilkan perkataan buruh jang berdjalin erat dan.ttaktérpisahkan dengan tradisi? jang palingirailitant;idaláinngerakan kemerdekaan nasional kita Perkatąanzitu mau diganti dengan karyawan jang sengadja membikino samasekali kabur garis pemisah antara perananiibumbodam peranan management. Lebih dari itu,rDengamoperkataan karyawan, dengan apa jang dinamakam persatuenfsaryawan atau organisasi karyawan, kalangam?, ituternjata berusaha untuk mematahkan sepikatbunubbjangrimecupakan bentuk organisasi militantadari,ikaumphutuh. Mer@ka berusaha mengobrak-abrik serikathuduhi dengancmehgintimidasi kaum buruh supaja: méninggalkan serikat buruhnja dan memasuki orgahisasi kadyawan Dengan

demikian mereka lebih mendiskreditkan istilah karyawan" dimata Rakjat.

Gedjala ini telah menimbulkan reaksi jang keras dari kaum buruh sendiri jang telah memberi nama serikat madjikankepada bentuk² organisasi² karyawan sematjam itu. Serikat² madjikan" adalah gedjala jang paling dikutuk dan paling dibentji oleh kaum buruh dinegerimanapun, sehingga penamaan itù memang sepatutnja mendapat perhatian dari siapa sadja jang bertugas dibidang perburuhan. Serikat madjikan" adalah pendjelmaan:baru dari Sarekat Hedjo" dizaman kolonial dulu.

Pada pokoknja, serikat² madjikan mempunjai dua maksud. jaitu pertama menutupi penghisapan terhadap kaum -buruh, dan kedua, mematahkan serikat² buruh militant jang"tugas pokoknja jalah memperkuat kemerdekaan nasional, membela kepentingan kaum buruh dan melawan.penghisapan.

PERUSAHAAN NEGARA DAN PENGHISAPAN

Didalam ekonomi kita sekarang, sudah banjak terdapat perusahaan² negara diberbagai bidang, dibidang produksi, pengangkutan, perbankan, perdagangan dsb. Apakah dengan adanja perusahaan² negara, maka dengan sendirinja bisa disimpulkan bahwa disitu sudah tidak terdjadi penghisapan lagí terhadap kaum buruh? Saja kira tidak demikian. Pada saat ini, nilai-lebih jang dihasilkan oleh'kaum burúh di-perusahaan² négara pada prinsipnja mendjadi milik"negara sedangkan kaum buruh sendiri, atau 'Rakjat pekerdja pada umumnja belum mempunjai kedudukan jang bisa menentukan penggunaan daripada nilai-lebih itu, "Lebih?, kalau kita menghadapi gedjala dimana dalam kenjataan nilai-lebih itu malahan tidak mendjadi, milik negara melainkan masuk kantong kaum kapitalis Birokrat, maka tentunja kaum buruh tidak akan, merasa ,bahwa mereka. tidak, dihisap lagi.

TJARA KERDJA KAUM BURUH

Djika saja méndjelaskán'hal ini, bukanlah maksud saja untuk mengatakan bahwa kaum buruh jang beker dja di-perusahaan negara akan menghadapi manage ment atau ipimpifran perusahaan dengan tjara jang samá seperti mereka menghadapi madjikan didalam perusahaan kapitalis jang dimiliki oleh swasta, terutama oleh modal monopoli asing. Kaum buruh Indonesia sepenuhnja didjiwai oleh Manipol dan Dekon dan mereka mentjurahkan segenap usaha dan tenaganja kepada tugas memperkuat kemerdekaan nasional dengan ikut membangun ekonomi nasional dan demokratis, Sjarat mutlak dalam membangun ekonomi jang demikian jalah bahwa sektor negara harus memegang peranan jang memimpin. Perdjuangan untuk memperkuat ekonomi sektor negara jang berkedudukan memimpin adalah perdjuangan patriotik. Sesuai dengan pokok pendirian ini, maka perdjuangan kaum buruh di-perusahaan² negara, disamping membela kepentingan² kaum buruh. sendiri dalam arti seluas-luasnja, harus ditudjukan untuk memperkuat ekonomi sektor negara. jang berarti memperkuat Republik Indonesia jang ber-Manipol.

Ini berarti bahwa tugas² kaum buruh, disamping membela kepentingan² mereka sendiri jalah : pertama, berusaha melalui Dewan² Perusahaan supaja perusahaan² negara didjalankan dengan baik; kedua, menentang pentjolengan kekajaan negara oleh kaum kapitalis birokrat; dan ketiga. berusaha melalui lembaga² negara supaja kekajaan materiil jang mereka hasilkan benar² mendjadi modal jany diakumulasi oleh negara dan dipergunakan untuk membarigun ekonomi nasional dan demokratis, dipergunakan untuk mengikis habis sisa² imperialis dan feodal. Dekon mengharuskan perdjuangan demikian. Selama perdjuangan ini belum berhasil sepenuhnja. maka sclama itu nilai-lebih jang dihasilkan oleh kaum buruh dipergunakan dengaa tjara² jang tidak sesuai dengan kepentingan kaum buruh dan Rakjat pada umumnja. atau malahan dengan tjara² jang bertentangan dengan kepentingan-nja. Dan iai adalah penghisapan dan penghisapan oleh musuh² revolusi.

PERATURAN: 26 MEI LANGKAH MUNDUR

Dalan hubungan ni. perlu saja tegaskan bahwa Perpres No..7, 1963 tentang PDN² jang termasuk dalam 14 peraturan tanggal 26 Mei, 1963 merupakan satu langkah mundur bagi ekonomi sektor negara. Wewenang terlalu luas diberikan kepada PDN² dan boleh dikataka: perusahaan itu sudah berada diluar pengawas-

an Pemerintah apalagi DPR-GR. Tugas mereka dalam ikut memimpin ekonomi sesuai dengan kebidjaksanaan negara dan sesuai dengan perentjanaan jang berpusat boleh dikatakan samasekali ditjairkan. Malahan djika kita mempeladjari Perpres No. 7 itu, tak bisa lain kita memperoleh kesan jang mendalam bahwa perusahaan² diserahkan kepada managers-nja untuk diurus sesuka hati. Mereka diberi kemungkinan, malahan disuruh, bersaing mati²an diantara mereka sendiri sehingga dapat dibajangkan betapa akan terdjadi rebutan pasaran seperti dalam alam "free-fight liberalism" jang terkutuk itu. Ini akan menambahkan kesulitan² bagi Rakjat sebagai konsumen.

Melihat kenjataan² ini semua disamping penghapusan pengendalian harga, siapa akan pertjaja pada pendjelasan Pemerintah jang diberikan dalam konferensi pers tanggal 5 Djuni jbl. bahwa peraturan² itu tidak berarti liberalisme, Siapa jang tidak:akan heran melihat usaha itu untuk mejakinkan kepada kita bahwa langkah² itu memperkembangkan Sosialisme". Sosialisme jang nota bene belum ada, karena memang tugas kita belum untuk membangun Sosialisme.

EKONOMI PDN"

Wewenang terlalu luas jang diberikan kepada PDN² menimbulkan perasaan tjemas dikalangan kaum buruh. Bukankah kaum buruh itu sendiri jang mengambilalih perusahaan² tersebut dan, dalam semangat patriotisme jang sangat tinggi, menjerahkannja tanpa ragu² kepada Pemerintah untuk diurus oleh Pemerintah guna kepentingan seluruh Rakjat ? Liberalisme jang sedang didjalankan disektor ekonomi negara benar² menjakiti hati kaum buruh jang melihat tindakan ini sebagai pelanggaran jang kasar tenhadap strategi dasar ekonomi sepertì jang ditetapkan didalam Dekon. Djika ini diteruskan· tidak bisa diartikan lain ketjuali menghadiahkan milik nasional kepada segenggam kapitalis birokrat, kaum pentjoleng dan tukang tjatut. Dengan demikian, unsur E (Ekonomi Terpimpin) dalam ÜSDEK mendjadi bujar samasekali.

Tetapi tidak hanja kaum buruh jang tjemas melihat perkembangan² itu. Perasaan itu ternjata djuga meliputi semua fihak jang bekerdja di-sektor²lain terutama sektor produksi, termasuk pula perusahaan² negara disektor produksi, pengangkutan dsb. Sudah timbul perasaan setjara luas bahwa Dekon disalahgunakan untuk menganakmas-kan PDN2 dan meng-anaktiri-kan sektor² lain.

Peraturan jang saja sebut diatas berarti bahwa PDN² mendapat kedudukan istimewa, baik karena mereka akan bisa setjara diam² mengumpulkan keuntungan² jang berlimpah², maupun karena mereka djustru berkepentingan untuk mempertahankan dan terus-menerus memupuk anarki pasar dan spekulasi. Dekon jang benar² produksisentris ..dilaksanakan" dengan peraturan jang seratus persen dagang-sentris. Tidak heran bahwa sudah banjak orang suka menamakan ekonomi kita bukan lagi .ekonomi terpimpin" melainkan ,ekonomi PDN".

Sedjak detik pertama perusahaan² bekas Belanda diserahkan kepada Pemerintah, kaum buruh telah menjatakan perlawanannja terhadap setiap usaha untuk menswastakan perusahaan itu. Gedjala jang selalu disinjalir itu ternjata telah mulai mendapat wudjud kongkrit dalam Perpres No. 7, 1963.

RITULING DAN KOMPETISI PRESTASI

Tidak dapat dibenarkan kalau dikatakan bahwa pengurusan oleh negara menimbulkan kelemahan² birokrasi dan administrasi jang berlebihan. Kesalahannja tidak terletak kepada peranan negara melainkan pada orang2 jang ditugaskan untuk menjelenggarakan peranan negara itu. Disinilah letak pentingnja tuntutan² luas supaja segera diadakan retuling jang terutama mendjadi tuntutan kaum buruh sendiri. Tuntutan itu sepenuhnja dibenarkan didalam Dekon, fasal 34. Malahan djalan keluar sudah ditundjukkan oleh Dekon fasal 30 jang antara lain menjatakan.: .Untuk efisiensi dan peningkatan produksi selandjutnja perlu diadakan sistim kompetisi prestasi antara perusahaan² (dagang) Negara, antara bagian² dalam perusahaan dan antara para pekerdja. dalam suatu rentjana produksi". Kompetisi prestasi jang diadakan untuk membangun ekonomi nasional jang progresif samasekali tidak boleh disamakan dengan "free fight competition" atau "free fight liberalism" alias persaingan bebas. Kompetisi prestasi jang dimaksudkan oleh Dekon jalah kompetisi jang berwatak patriotik untuk meningkatkan produksi dan untuk mengabdi ke-

pentingan tanahair dan Rakjat Djaditidak ada hubungannja dengan "free fight competition"ataul"free fight liberalism" jang bertudjuan mengedjar"keuntungan perseorangan jang merupakantjiripokók atau hukum ekonomi pokok daripada ekönomi kapitalischEkónomi PDN" sekarang ini djauh lebih dekatlkepadafree fight liberalism" daripada kepáda kömpetisPsprestasi seperti jang dimuat dalam Dekon!swslsm dutmu dui s

Dulu, perusahaan² milkinodaf Belanda, berdjalan baik" dalam arti tidak ada salal-urus, pemborosan dan inefficiency sehingga menghasilkan keuntunganjang ber-limpah² bagi kaum kapitalis Belanda. Ini adalah oleh karena mereka jang diserahdtugasAmtuk mendjalankan perusahaan² itu (para managers njamemang membela kepentingan² pemiliknja, jaitu kaum monopolis Belanda. dan pada umumnja mengabdikan diri kepada kaum monopolis itu. Kalau sekarang, perusahaan:negara dihinggapi oleh salah-urus, pembórosan jang luarbiasa dan inefficiency, ini adalah oleh karena terlalu banjak Gráng jang memegang pimpinan disitu bukannja menbelasdah mengabdi kepada kepentingan²pemilknja,jaitunegara, melainkan membela dan mengäbdi kepada kepentingan mereka sendiri sehingga merekasendit mendjadi kapi talis² birokrat jang kekajaannja bër-limpah²sedangkan negara dan Rakjat tinggal menánggung segala kerug VM ciorens aged annja. is heb hibot node

SALUT KEPADA ORANG PDN JANG-BAIK

Saja tidak bermaksud samasekali memberi kesan seakan² semua orang jang bekerdja.atau,memimpin diperusahaan² negara berbuat jang -demikian Saja tahu bahwa ada diantara mereka jang memang didjiwai oleh semangat patriotisme, dan saja jakin,bahwa mereka sendiri akan paling keras mengutuk kolega" mereka jang sangatmerugikan kepentingan² kita bersaa,itu;Malahan mungkin mereka itu paling tahu tentang,kebobrokan kolega2" mereka itu. Saja menjampaikanosalutike pada orang² itu. Jang saja kutuk bukan mereka tetapi sistim Ekonomi PDN" jang liberal dan mentjoba:menggantikan sistim Ekonomi Terpimpin"Jang saja, kutuk jalah konseptor² Ekonomi PDN" dam:kaumkapitalis birokrat serta pentjoleng² dan tukangtjatut² janglmen djadi pelaksananja.

Dengan dilantjarkannja serangan terhadap susunan ekonomi jang mau kita bangun dalam tahap nasional dan demokratis ini, melalui liberalisasi disektor ekonomi negara. maka mendjadilah tugas bersama dari para pegawai didalam aparatur Pemerintah dan disektor ekonomi negara pada umumnja, termasuk para pemimpin perusahaan² negara jang patriotik, ber-sama² dengan kaum buruh, untuk melawan kaum kapitalis birokrat, menuntut retuling jang sungguh² dan melawan usaha² untuk meliberalisasi atau men-semi-swastakan sektor negara itu.

III. SELAMATKAN DEKON DAN LAKSANA- KAN SETJARA KONSEKWEN!

Dalam tjeramah ini saja telah banjak mentjurahkan perhatian kepada soal² jang timbul sedjak diumumkannja Dekon, terutama langkah² jang diambil jang dengan djelas sekali melanggar Dekon.

Dalam bagian terachir ini, saja ingin setjara singkat menguraikan pokok² daripada Dekon terutama untuk menundjukkan apa jang mendjadi sjarat² mutlak bagi pelaksanaannja setjara konsekwen. Saja kira saja mempunjai otoritet untuk berbitjara tentang ini, karena sebagai anggota MPN saja ikut aktif menjusun Dekon.

Dekon terdiri dari tiga bagian, Bagian pertama menentukan strategi dasar ekonomi Indonesia jang tidak dapat dipisahkan dari strategi umum Revolusi Indonesia seperti ditetapkan didalam Manipol. Strategi dasar ekonomi Indonesia menetapkan bahwa kita sekarang berada didalam tahap pertama daripada revolusi kita, dimana kita harus mentjiptakan susunan ekonomi jang bersifat nasional dan demokratis, jang bersih dari sisa* imperialisme dan bersih dari sisa feodalisme". Djuga ditetapkan bahwa tahap pertama ini adalah persiapan untuk tahap kedua, jaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia. ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia" (Dekon, fasal 3).

Strategi dasar ekonomi ini mempunjai dua konsekwensi jang amat penting. jaitu pertama, bahwa tugas kita dalam tahap pertama memang bukan untuk membangun Sosialisme. dan kedua. bahwa oleh karena perspektif daripada Revolusi kita adalah Sosialisme, maka tidak

boleh terdjadi hal² dalam tahap pertama jang berlawanan dengan perspektif itu.

Djadi, jang harus kita bangun, sekarang jalah ekonomi progresif, bukan ekonomi reaksioner; ekonomi progresif jang perspektifnja adalah Sosialisme dan bukan kapitalisme.

Bagian kedua daripada Dekon jalah mengenai kebidjaksanaan djangka pendek. Bagian ini pada pokoknja menentukan bahwa harus dilakukan usaha² dalam waktu singkat untuk mentjukupi sandang-pangan, terutama pangan, serta merehabilitasi sektor industri, pengangkutan, pertanian dan lain² sektor produktif dengan memberi tekanan chusus pada persediaan bahan² baku/ penolong dan spare-parts. Kebidjaksanaan djangka pendek djuga menetapkan berbagai hal jang penting sekali dalam hubungan dengan politik perpadjakan, politik fiskal, pembiajaan, penjempurnaan pengurusan perusahaan² negara, ekspor-impor, transport dan komunikasi, dsb.

Kebidjaksanaan djangka pendek tidak bisa dipisahkan dari strategi dasar ekonomi, atau dengan kata lain, kedua bagian ini merupakan satu kesatuan. Ini berarti bahwa strategi dasar dilaksanakan melalui kebidjaksanaan djangka pendek dan bahwa kebidjaksanaan djangka pendek harus dilaksanakan dengan tjara² jang sepenuhnja sesuai dengan strategi dasar itu jang berpokok pada prinsip² anti-imperialisme dan anti-feodalisme.

Prinsip² pokok dalam melaksanakan strategi dasar serta kebidjaksanaan djangka pendek jalah dengan menggerakkan segenap kekuatan dan potensi Rakjat, dengan bersandar kepada kekuatan kita sendiri, dengan membangun ekonomi jang tegak berdiri diatas dua kaki sendiri.

Bagian ketiga daripada Dekon adalah bagian mengenai sjarat² pelaksanaannja. Disitu ditetapkan bahwa .agar tertjapai kegotong-rojongan nasional berporoskan NASAKOM untuk menanggulangi kesulitan® ekonomi maka perlu diadakan pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat jang terorganisasi, dalam bidang administratif maupun exekutif, dipusat maupun di-daerah², begitu pula antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah* Daerah dengan badan® legislatif". Bagian ini djuga menegaskan perlu di-intensifkan ,retuling disegala bidang dan dari Pusat sampai ke Daerah²". (Dekon. fasal 34) jang harus dilakukan dibawah pimpinan Presiden sendiri.

Kalau strategi dasar telah ditetapkan, kalau kebidjaksanaan djangka pendek telah digariskan, maka soal jang pokok jang harus diselesaikan jalah untuk meitjiptakan sjarat² pelaksanaannja, dan kuntji daripada sjarat² itu, seperti digambarkan dalam fasal 34 dari Dekon jalah mentjiptakan kegotongrojongan nasional berporoskan NASAKOM dibidang administratif dan exekutif di pusat maupun di-daerah². Pada saat ini Rakjat pekerdja negeri kita, termasuk kaum buruhnja, termasuk kaum taninja. termasuk para pegawainja, termasuk semua lapisan Rakjat, menghadapi hal² jang pahit sekali dälám hubungan dengan apa jang dinamakan pelaksanaan Dekon. Oleh karena itu. lebih² dari sebelumnjá, kebutuhan untuk mentjiptakan sjarat² pelaksanaannja sudah mendjadi sangat mendesak. Kegandjilandalam .pelaksanaan Dekon" ini dimungkinkan karena alat exekutif dipusat belum disesuaikan dengan prinsip kè gotongrojongan berporoskan Nasakom, sehingga tidak semua pertimbangan tertjakup didalamnja. 2.13

Demikianlah pokok² jang ingin saja sampaikan ke pada Sdr.2 mengenai hubungan kaum buruh dengañ Dekon. Djelaslah dari uraian diatas, bahwa kaumbtruh bukan hanja menjambut Dekon dengan hangat, tetapi djuga membelanja dengan gigih dan menuntut peläksanaannja jang konsekwen.

Mudah²an tjeramah ini akan berguna dalam memperkuat kerdjasama diantara Sdr.² sendiri dan para pegawai pada umumnja dengan kaum buruh dan dengán demikian ikut memperkuat kegotongrojongan nasional dari semua lapisan Rakjat dinegeri kita.

(Tjeramah didepan para pedjabat dan pegawai Departemen Perburuhan pada tanggal 17 Djuni 1963)

• Pernjataan Politbiro CC PK

SELAMATKAN DEKON!

Bersamaan Dengan Itu Ringkus Dan Ganjang Kontra-Revolusi!

Pada saat ini Rakjat Indonesia sedang mentjurahkan perhatian dan kekuatannja untuk melaksanakan instruksi Presiden Sukarno menghantjurkan kontra-revolusi jang baru* ini mengambil bentuk teror rasial, membakar alat produksi, pengangkutan, distribusi dll. Bersamaan dengan itu, Rakjatpun sedang mengambil bagian aktif dalam menanggulangi kesulitan³ ekonomi dengan melaksanakan Deklarasi Ekonomi setjara konsekwen. Dalam suasana jang demikian ini, tiba* Rakjat dikedjutkan oleh pengumuman Pemerintah pada tanggal 26 Mei 1963 tentang dikeluarkannja 14 Peraturan jang dinjatakan untuk melaksanakan Dekon, dan tentang kenaikan tarif listrik, kereta-api, PTT, GLA, serta kenaikan harga barang* seperti kertas untuk suratkabar, dsb. Semuanja ini dilakukan tanpa setahu DPR atau Musjawarah Pimpinan Negara (MPN) jang menjusun Dekón.

Dari 14 peraturan tersebut 9 diantaranja mengenai soal ekonomi, 4 mengenai soal kepegawaian dan 1 mengenai koordinasi pelaksanaan peraturan tersebut. Mengenai kenaikan-kenaikan tarif diumumkan antara lain, bahwa tarif listrik dinaikkan rata' mendjadi 300%, tarif kereta-api mendjadi 300%-500%, tarif PTT mendjadi 400%, tarif GÍA mendjadi rata³ 500%.

Jang sangat mengedjutkan dan menimbulkan ketjemasan dikalangan Rakjat jalah bahwa konseptor-atau perentjana* daripada peraturan' ekonomi tersebut "atasnama" dan untuk melaksanakan Dekon" djustru menetapkan ketentuan jang setjara langsung memberikan beban berlipatganda beratnja kepada penghidupan Rakjat jang sudah amat sangat beratnja itu. Adalah kewadjiban Rakjat Indonesia dari segala lapisan untuk mempeladjari peraturan* tersebut dengan teliti dan menjatakan pendapatnja.

Chusus pendapat mengenai kenaikan tarif jang luarbiasa tingginja itu kini telah mulai dinjatakan oleh pemimpin* partai² NASAKOM dan organisasi³ massa buruh dan tani jang demokratis. Hanja satu-dua orang Manipolis nunafik sadja seperti tokohs jang berlagak sok-sosialis", umumnja elemen' Soska dan Masjumi dengan badju baru, jang sudah berani menusuk perasaan Rakjat dengan menjatakan setudju kenaikan tarif dan harga. Kaum Manipolis gadungan ini menjatakan bahwa kaum tani tidak terkena dengan kenaikan' tarif dan harga dan mendorong Pemerintah supaja tidak menekan harga, melainkan mengikuti sadja harga pasar jang spekulatif dan anarkis sekarang ini jang praktis dikendalikan oleh kaum spekulan. Kaum Manipolis munafik ini pada hakekatnja mendjadi djurubitjara daripada tukang tjatut dan kaum kapitalis birokrat jang merupakan kaum penghisap besar dikota dan kaum tuantanah jang merupakan kaum penghisap besar didesa.

Peraturan Ekonomi 26 Mei 1963 Memerosotkan Dajabeli Rakjat

Diantara peraturan ekonomi itu jang pokok adalah peraturan mengenai ekspor dvn impor, penetapan harga resmi, distribusi bahan pokok, dan mengenai PDN*. Jang mengenai kepegawalan mengatur soal kenaikan tundjangan kemahalan umum dengan 100% dan pensiun dengan 50%.

Dengan peraturan² impor-ekspor dan harga itu dapat: diperhitungkan setjara pasti bahwa harga barang sandangpangan pada umumnja rata? akan meningkat paling sedikit dengan 300%. Dengan demikian, walaupun diadakan,kenaik an tundjangan kemahalan umum pegawai dengan 100%, atau bersihnja dengan kurang dari 100% karena ada tundjangan? lain jang tidak dinaikkan, namun akan terdjadi kemerosotan dajabcli upah disekitar 50 daripada keadaan sebelum adanja peraturan² ekonomi baru itu. Oleh karena itu, akan di buktikan dalam praktck bahwa peraturan ekonomi tersebut, jang dinjatakan oleh konseptornja untuk melaksanakan Dekon", bertentangan samasekali dengan Dekon fasal 26 jang menjatakan tiap konscpsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh Rakjat, bahiva kepentingan mereka diperhatikan". Peraturan ekonömi"ter. sebut bukan sadja bertentangan dengan Dekon tetapi djuga dengan Pantja Program Front Nasional dan dengan'Resolusi MPRS No. I/1963 jang baru" ini disahkan oleh Sidang Umum II MPPS dan telah disambut hangat oleh segenap golongán Rakjat. jang antara lain menjatakan bahwa: Politik harga harus ditudjukan untuk mentjegah kenaikan harga dan tdrif menadjn terlaksananja Kctctapan MPRS No. IF/MPR1r966 lampiran B. Bab V ajat 5, jang harus dilaksanakan sétjara bercn/jana berdasarkan pada tingkat perkembangan produkst dan mcndjamin peningkatan dajabeli, Rakjat pekerdja ter musk petant-produsen". (Resolust MPRs, Tasar g, ajat 7)

Sekedar untuk mendjelaskan kesimpulantersebut'diatas mengenai peraturan elkonomi dapatlah dikemukakan sebaga berikut :

MA s

Menurut Perpres No. 5.tahun 963 jangurengaturaoal ekspor, maka exportir akan mendapatdkeuntungan rupiah dan devisen (matauang asing, seperti dolar Amerika Serikat misalnja) jang 1ebih besar daripada waktumasih berlaku nja peraturan SIVA. Untuk tiap dolar darirhásil ekspornja, seorang exportir akan menerima kuranglebihRp.300(ja itu 95% dar Rp. 270,plus Rp45,→) ditambah dengan

nak retensi 5% daripada hasil devisen jang dapat dipergunakan sebebas-bebasnja", serta hak menggunakan 10% dari hasil devisen itu untuk mengimpor barang³. Dengan demikian exportir dapat memperoleh kl. Rp. 450,— atau lebih untuk setiap dolar, maka peraturan itu berarti devaluasi rupiah terhadap matauang asing sebesar kuranglebih 1000% (Rp. 450,— adalah 1000% daripada koers·dasar Rp. 45,—). Dengan peraturan SIVA berdasarkan koers 30 sudah berarti devaluasi rupiah terhadap tiap dolar jang dihasilkan oleh ekspor kuranglebih sebesar 500% dibandingkan dengan koers dasar. Djadi, walaupun Dekon menjatakan dalam fasal 31 : tidak akan diambil tindakan² moneter jang drastis, seperti umpamanja devaluasi ......", tetapi Perpres No. 5/1965 djustru mendevaluasi rupiah kita sampai 10oo% atau duakali daripada devaluasi bendasarkan peraturan SIVA. In adalah suatu tindakan memerosotkan nilai rupiah jang paling besar semendjak tahun 1950.

Dengan Perpres No. 6/1963 mengenai impor, jang menentukan pungutan* atas impor berupa Hasil Perdagangan Negara: (HPN), dan HPN-tambahan, ditambah lagi dengan tarif bea masuk baru jang lebih besar, maka barang² essensiil, jaitu barang pokok kebutuhan dalamnegeri seperti tekstil, obat*an, kertas koran, benang tenun, buku* peladjaran dsb. akan mengalami kenaikan harga luarbiasa. Barang² essensiil jang masuk Golongan I, meskipun hanja dikenakan HPN Rp. 270,—, disamping koers dasar Rp. 45,— dan bebas dari HPN-tambahan serta bea masuk, akan mengalami kenaikan harga kl, 35%, sedangkan beras dan pupuk jang dulu samasekali dibebaskan dari pungutan komponen harga akan mengalami kenalkan harga sebesar 700% djika dibandingkan de-√ ngan 'sebelum adanja peraturan baru.

Diantara barang² impor Golongan II jang djuga meliputi barang essensiil dan jang dulu masuk dalam Golongan I, akan ada barang* jang mengalami kenaikan tak kurang dari 900%, misalnja sadja, susu baji, sedangkan barang² baku/ penolong penting jang dulu masuk dalam Golongan II akan meningkat dengan kuranglebih 300%. Sebaliknja barang' jang dulu diimpor berdasarkan SIVA (barang² mewah) dan jang sekarang masuk Golongan II tidak akan mengalami kenaikan harga, dan barang² mewah jang sekarang masuk Golongan III hanja akan mengalami kenaikan kuranglebih 60%.Pembatasan* terhadap impor barang mewah tidak .ada, ketjuali mepgenai 10% hasil devisen jang boleh. digunakan oleh exportir hanja untuk mengimpor barang*. Golongań I dan' II.

Kenaikan* harga jang demikian itu dihitung berdasarkan kenaikan pungutan impor, dan belum memperhitungkan kenaikan* jang disebabkan liberalisasi politik harga. Misalnja sadja, harga kertas koran telah dinaikkan 700% (dari Ep7per, Kg.mendjadi Rp. 50,—),walaupun perhitungan kenaikan berdasarkan pungutan impor hisa kurang daripada itu. Barang baku dan penolong:untuk, produksi dalamnegeni dengan harga jang sedemikian tingginja akan menjebabkan ongkos produksi makin meningkat, jang semuanja harus dipikul akibatnja oleh Rakjat. Bagi kaum pengusaha nasional jang terbatas modal kerdjanja akan mendjadi lebih merosot kemampuannja untuk meningkatkan kapasitet kerdja perusahaannja sehingga pengangguran sudah tentu akan mendjadi lebih luas. Semua kenaikan biaja impor jang dibajar oleh importir pada achirnja harus dipikul oleh Rakjat sebagas konsumen, karena harus membeli harga barang dengan harga jang lebih tinggi.

III

Peraturan Pemerintah 20/1963 tentang kebidjaksanaan dibidang harga pada pokoknja menetapkan agar harga resmi selalu mendekati dan mengikuti harga pasar bebas setempat dengan tidak boleh berbeda lebih besar daripada 30% dengan harga itu. Perbedaan harga resmi sekarang dengan harga pasar bebas mengenai barang sandangpangan bergerak an- V tara 300% sampai 500%.

Djadi menurut peraturan baru ini harga resmi harus dinaikkan dengan rata² lebih dari soo%. Harga tekstil kasar jang resminja sekarang Rp. 60,— per meter harus dinaikkan mendjadi Rp. 210,— per meter karena dipasar bebas harganja Rp. 300.—. Kalau kaum spekulan menaikkan harga pasar bebas, maka harga resmi Pemerintah akan segera mengedjarnja, untuk memelihara perbedaan 30%. Ini adalah politik harga jang sangat liberal, jang samasekali tidak mengandung unsur pengendalian harga oleh Pemerintah dan leh karena itu sangat bertentangan dengan politik harga jang ditetapkan dalam Resolusi MPRS No. I/1963 sbb. : Politik harga harus ditudjukan untuk mentjegah kenaikan harga dan tavif.. jany harus dilaksanakan setjara berentiana berdasar- Ikan tingkat perkembangan produksi dan mendjamin peningkatan daja-bcli Rakjat pekerdja termasuk petani produsen".

IV

Perpres No. 10/1963 menetapkan antara lain pembagian beras untuk pegawai negeri setiap djiwa 8 Kg. sebulan. Tetapi peraturan ini djuga menetapkan bahwa Pemerintah akan membagikan pengganti berupa uang sebesar selisih harga beras dipasar bebas dengan harga beras menurut harga distribusi Pemerintah, apabila Pemerintah ternjata tidak mampu memberikan distribusi beras. Kalau sudah ada bajangan demikian, bagaimana nasib Dekon jang menandaskan perlunja ada iron stock beras" untuk mendjamin keperluan hidup dan mentjegah kenaikan harga beras?

V

Perpres No. 7/1963 mengenai aktivitet PDN lebih* lagi memberikan keleluasaan kepada PDN untuk bekerdja tanpa engawasan. Selama ini PDN telah banjak memboroskan dan merugikan keuangan negara. Sebabaja jalah karena

Badan Pemeriksa Keuangan, jang berwenang untuk memeriksa keuangan PDN dan PN, berhubung dengan kekurangan sjarats jang diperlukan oleh Badan tersebut, belum dapat melaksanakan tugasnja setjara efektif. Disamping itu, karena putusan DPRGR jang menghendaki disampaikannja Laporan Tahunan dari masing PDN dan PN kepada DPRGR belum dilaksanakan, Djika Perpres No. 7/1963 ini dipadukan dengan peraturan mengenai kebidjaksanaan harga, maka sjarat* ekonomi perusahaan jang lazim untuk melaksanakan efisiensi dalam management guna mentjegah kerugian dan mendapatkan keuntungan bagi PDN dan. PN mendjadi dihapuskan samasekali. Dengan kekuasaan jang ada pada BPU-PDN dan wewenang jang luas jang diberikan kepada pemimpin² PDN, mereka hanja menempuh djalan jang paling mudah sadja untuk menambah penghasilan PDN dengan menaikkán harga barang² đan mengikuti harga pasar bebas. Kredit jang telah diperolehnja dari Pemerintah sebagian dinjatakan sebagai modal perusahaan dan kewadjiban menjetor kepada Dana Pembangunan Pemerintah dapat se-waktu* dibebaskan. Ini samasekali berlawanan dengan garis ágar PDN betul* memegang peranan sebagai ekonomi sektor negara jang memegang posisi komando dalam melantjarkan peredaran barang dan mengendalikan harga. Dengan íni sudah lebih sulit diharap PDN dan PN akan.memberi iuran jang besar kepada negara. Ini semua bertentangan pula dengan Dekon jang menjatakan : perusahaan negara merupakan sumber terpenting dalam mengumpulkan modal guna pertumbuhan selandjutnja".

Tindakan Moneter Konvensionil Terulang Lagi

Dari uraian diatas djelas bahwa konseptor² atau arsitek' daripada peraturan ekonomi tersebut merupakan sumber bahaja bagi pelaksanaan Dekon. Peraturans ekonomi itu makin memperbesar penderitaan Rakjat karena ongkos hidup makin meningkat sedangkan nilai penghasilan riil Rakjat pekerdja sangat merosot. Tindakan ekonomi jang akan dilakukan dengan peraturan negara tersebut pada hakekatnja adalah tindakan moneter konvensionil" jang djustru di- ✓ tolak oleh Dekon dalam fasal 13.

Pada exportir diberikan perangsang besar. Tetapi apakah produsen jang bukan exportir jang banjak djumlahnja itu djugamendapat perangsang? Ini tandatanja besar. Jang sudah terang, kaum buruh, pegawai, anggota Angkatan Bersendjata, pendeknja semua jang hidup dari upah dan gadji. dibunuh semangat kerdjanja, djadi samasekali tidak dirangsang untuk bekerdja keras, dengan adanja kenaikan harga jang keterlaluan.

Soal lain, pasti akan timbul kontradiksi baru antara produsen dan pedagang ekspor serta makelarnja dimana produsen, karena djuga menderita akibat kenaikan* harga, akan menetapkan ongkos produksi jang lebih tinggi. Dengan begitu akan timbul disparitet baru antara harga dalamnegeri dengan harga luarnegeri jang akan menjebabkan penghalang bagi perkembangan ekspor. Tanda' kenaikan harga karet dalamnegeri sekarang sudah nampak kearah itu, sedangkan lharga karet diluarnegeri masih tetap menghadapi bahaja kemerosotan² sebagai akibat krisis ekonomi jang masih menimpa dunia kapitalis.

Selandjutnja tindakan moneter konvensionil jang bertentangan dengan Dekon ini digunakan djuga untuk mengadakan keseimbangan anggaran belandja negara atau setidaktidaknja memperketjil djumlah defisit dengan djalan jang sangat memberatkan Rakjat. Djika kemampuan mengimpor dengan hasil ekspor setahun sama dengan tahun 1962, māka pungutan² atas impor sadja jang bisa diperoleh dari HPN- tambahan dan bea masuk dapat diperkirakan lebih dari 10 kali daripada anggaran pendapatan 1962 dari sektor per- Oigangan luarnegeri. Diatas kertas nampaknja baik. Tetapi ini semua harus dipikul oleh Rakjat jang sudah demikian berat beban hidupnja, jang achirnja akan memukul ekonomi negeri atau perut negara" karena kenaikan* harga jang terus-menerus. Apalagi uang Rakjat jang masuk kas negara tupun penggunaannja tidak terdjamin berdasarkan satu prinsip prioritet pembangunan jang efektif sebagaimana ditetapkan dalam Memorandum Pimpinan MPRS.

Antusiasme Rakjat dalam pembangunan tak dapat dibangkitkan dengan djalan menjerang kepentingan ekonomi Rakjat jang sudah berat, tetapi dengan djalan mentjiptakan sjarat* materiil jang diperlukan untuk hidup lajak sebagai manusia.

Konseptor peraturan² ekonomi tersebut djustru menempuh djalan jang dilchendaki oleh kaum imperialis Amerika Serikat dengjan apa jang mereka namakan program stabilisasi ekonomi", jang isinja tidak lain jalah devaluasi, liberalisasi perusahaan² negara dan kenaikan* harga. Inilah hakekat dan djiwa daripada konseptor³ peraturan* ekonomi 26 Mei 1963. Rakjat jang tinggi kesedaran politiknja tidak mudah ditipu dengan peraturan tersebut sekalipun dengan sembojan untuk melaksanakan Dekon".

Selamatkan Pelaksanaan Dekon !

Pada waktu ini tidak ada djalan patriotik jang lain bagi Rakjat Indonesia untuk menanggulangi krisis ekonomi ketjuali menjelamatkan dan melaksanakan Dekon dengan memperdjuangkan hal³ sbb. :

1) Membentuk Kabinet Gotong Rojong berporoskan NASA- KOM sekarang djuga, sebagai djaminan politik agar Dekon tidak mudah disalahtafsirkan, dan mengadakan rituling disemua bidang chususnja dibidang ekonomikeuangan, terutama sekali rituling personalia, sehingga t:dak terdapat lagi konseptor ekonomi jang liberal jang tidak sesual dengan prinsip* ekonomi terpimpin berdasarkan Manipol dan Deklarasi Ekonomi. 2)

Peraturan² kenaikan tarif dan kenaikan harga harus ditindjau kembali untuk dibatalkan. 3)

Distribusi barang pokok dengan harga rendah harus diperlantjar dan diratakan dikalangan Rakjat, dan tidak

diganti dengan sistim memberi pengganti dalam bentuk uang.

4) Mempertinggi produksi dalamnegeri dengan mengadakan pengurusan jang efisien, memberantas salah-urus dan salah-duduk, melaksanakan management terbuka, memperbaiki nasib kaum buruh dan kaum tani sebagai tenaga produktif jang pokok, mengerahkan funds and forces swasta nasional dan domestik dan terutama sekali mengembangkan daja produksi dan daja kerdja perusahaan negara agar dapat merealisasi peranannja dalam memegang posisi komando. Harus didjamin persediaan spare parts, barang baku dan penolong.

5) Perangsang kepada exportir harus mengandung sjarat bagi peningkatan produksi barang ekspor, perbaikan kwalitet, pentjegahan kerugian produsen akibat disparitet, perluasan pasaran ke-negeri³ the new emerging forces.

6) Segera menjelesaikan pembentukan dan mengaktifkan semua Dewan' Perusahaan, Dewan³ Pertimbangan Departemen dan Djawatan, Dewan Kredit Luarnegeri, Dewan Ekspor-Impor, Dewan Produksi, Dewan Distribusi, Dewan Pengangkutan, dll. sebagai alat social control dan semuanja harus berkomposisi representatif dan mentjerminkan kegotongrojongan nasional berporoskan NASAKOM.

7) Pemasukan keuangan negara harus bersandar pada perkembangan kapasitet kerdja perusahaan' negara dan pengurusan jang efisien.

8) Memberantas penjelundupan³ dalam perdagangan luarnegeri, dan memasukkan semua hasil devisen kedalam kas negara, termasuk hasil devisen dari perusahaan minjak asing.

9) Transport darat dan laut harus dilantjarkan dan mendapat prioritet.

10) Harus diadakan import planning jang mendjamin kebutuhan pokok dalamnegeri untuk melantjarkan pembangunan dengan menggunakan persediaan devisen seefektif mungkin, Impor barang³ mewah harus dihentikan.

11) Peraturan ekonomi baru tanggal 26 Mei 1963 supaja ditindjau kembali dan diganti dengan.jang sesuai dengan Dekon, sehingga tidak menambah berat beban Rakjat dan tidak lebih merusak ekonomi negeri.

12) Melaksanakan Undang Perdjandjian Bagi Hasil dan Undang Pokok Agraria dengan lebih sungguh'.

Achirnja, dengan ini Politbiro CC PKI menjerukan kepada Rakjat Indonesia untuk lebih mendalami Deklarasi Ekonomi, Perintjian Pantja Program Front Nasional dan Resolusi MPRS No. I/1963. Disamping itu peraturan* tanggal 26 Mel 1963 supaja dipeladjari sungguh* sehingga dapat diketahui seberapa djauh konseptor³ peraturan' tersebut sudah menjimpang dari Deklarasi Ekonomi, Pantja Program Front Nasional dan Resolusi No. I MPRS tahun 1963 dan sampai dimana peraturan jang mengenai ekonómi, terutama jang mengenai ekspor-impor, harga dan distribusi akan makin memberatkan beban Rakjat. Semuanja ini ditudjukan untuk memperoleh pengertian dan kesedaran jang lebih tinggi lagi sehingga dapat ditjiptakan kekuatan dan tekad jang lebih bulat guna menjelamatkan Pelaksanaan Dekon.

Njalakanlah perasaan dan fikiran mengenai Peraturan* 26 Mei 1963!

Perkuat Persatuan Nasional untuk meringkus dan mengganjang kontra-revolusi!

Dengan persatuan nasional jang lebih kuat, selamatkan Dekon!

Politbiro CC PKI

Djakarta, 3 Djuni 1963

DEKLARASI EKONOMI

Saudara-saudara sekalian,

1. Sebagai Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia saja menjadari sedalam-dalamnja, seperti djuga telah saja utarakan dengan kata-kata jang djelas dala pidato 17 Agustus 1962, tekad bangsa Indonesia untuk menanggulangi setjara keseluruhan dengan kekuatan sebulat-bulatnja persoalan ekonomi nasional kita.

2. Disamping itu, sebagai Pemimpin Besar Revolusi, untuk keselamatan pertumbuhan Revolusi setjara keseluruhan, saja tidak dapat melepaskan diri daripada hukum-hukum dan dialektika Revolusi kita.

Hukum-hukum dan dialektika Revolusi kita menentukan prioritet-prioritet jang mutlak perlu bagi Revolusi kerakjatan dalam abad ke-20.

3. Perlu disadari dan difahami bahwa strategi dasar ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan darl strategi umum Revolusi Indonesia.

Manifesto Politik serta pedoman-pedoman pelaksanaannja telah menetapkan strategi dasar (basic strategy) ekonomi Indonesia, jang mendjadi bagian mutlak daripada strategi umum Revolusi Indonesia.

Menurut strategi dasar ekonomi Indonesia, maka dalam tahap pertama kita harus mentjiptakan susunan ekonomi jang bersifat nasional dan demokratis, jang bersih dari sisasisa imperialisme dan bersih dari sisa-sisa feodalisme. Tahap pertama adalah persiapan untuk tahap kedua, jaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia, tanpa exploitation de I'homme par l'homme". Dalam masjarakat Sosialis Indonesia tiap-tiap orang didjamin akan pekerdjaan, sandang-pangan, perumahan serta kehidupan kulturil dan spirituil jang lajak. Susunan ekonomi jang demikian inilah jang harus mendjadi tudjuan segenap kegiatan ekonomi kita, jang harus mendjadi tudjuan tiap-tiap putera Indonesia.

4. Kita sekarang sedang berada dalam tahap pertama Revolusi kita. Kewadjiban kita dibidang ekonomi dalam tahap ini jalah mengikis habis sisa-sisa imperialisme dan sisasisa feodalisme dibidang ekonomi, menggerakkan semua potensi nasional untuk meletakkan dasar dan mempertumbuhkan suatu ekonomi nasional jang bebas dari imperialisme dan feodalisme sebagai landasan menudju ke masjarakat Sosialis Indonesia.

5. Dalam perdjoangan untuk menjelesaikan tahap nasional dan demokratis ini, maka sudah tibalah waktunja untuk mengerahkan segenap potensi, baik potensi Pemerintah maupun potensi koperasi dan swasta (nasional dan domestik)

dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan produksi dan menambah penghasilan Negara.

6. Karena itu jang harus diselenggarakan sekarang jalah memperbesar produksi berdasarkan kekajaan alam jang berlimpah-limpah dan meletakkan dasar-dasar untuk industrialisasi. Dalam tingkatan sekarang ini harus disadari bahwa modal terpenting bagi pembangunan nasional jalah menggali dan mengolah kekajaan alam kita itu.

Ini berarti bahwa kita harus mengutamakan pertanian dan perkebunan, kita harus mementingkan pertambangan, jang tentunja hanja dapat memberikan hasil sebesar-besarnja djika dikerdjakan atas dasar kegotong-rojongan antara massa rakjat dan Pemerintah, sebagai sjarat untuk menimbulkan dan menjalurkan daja kerdja dan daja kreatif rakjat setjara maksimal.

7. Untuk mentjapai kegotong-rojongan itu saja peringatkan bahwa dimasa lampau potensi dan kekuatan rakjat merupakan tulang-punggung dari alat perdjoangan dan alat Revolusi Indonesia. Hal ini terbukti umpamanja:

a. Dalam melaksanakan Revolusi physik, menghadapi kekuatan dan kekuasaan Belanda, kita menang karena melandaskan perdjoangan kita pada potensi dan kekuatan rakjat;

b. Dalam menghadapi pemberontakan dan subversi-asing jang setjara simultan berlangsung dengan politik konfrontasi terhadap Belanda, kita menang djuga karena melandaskan perdjoangan kita pada potensi dan kekuatan rakjat;

Dalam menemukan kembali Revolusi kita jang dapat mec. lahirkan Manipol/Usdek sebagai ideologi nasional progresif, kita djuga memakai sumber potensi dan kekuatan rakjat sebagai landasan;

d. Tri-Komando Rakjat, sebagai tingkat terachir dalam perdjoangan merebut Irian Barat, berhasil dengan gemilang djuga karena kita melandaskan perdjoangan kita pada potensi dan kekuatan rakjat.

8. Perdjoangan-perdjoangan tadi menghasilkan kelengkapun dari alat-alat Revolusi Indonesia jang berupa :

kemerdekaan seluruh wilajah Indonesia, dari Sabang a. sampai Merauke,

b. idcologi nasional progresif Manipol/Usdek,

satu pimpinan Revolusi, Re-So-Pim, c.

d. keamanan dan

e. kekuatan Angkatan Bersendjata jang kokoh, bersatu dan bermutu tinggi.

Alat-alat ini merupakan sjarat mutlak bagi kelandjutan Revolusi Indonesia, untuk mendjaga kesatuan Indonesia dari antjaman, baik dari dalam maupun dari luar dan bagi segala pembangunan ekonomi selandjutnja.

9. Dalam melaksanakan Revolusi dibidang sosial dan ekonomi selandjutnja, maka — sesuai dengan hukum Revolusi — kita harus mempergunakan sepenuhnja semua alat Revolusi jang sudah kita miliki itu, dengan selalu melandaskan perdjoangan kita pada potensi dan kekuatan rakjat.

10. Dalam menghadapi masalah ekonomi, kita sadar bahwa:sisa-sisa kolonial dan sisa feodal dan demikian pula sifatsifat hubungan ekonomi dan perdagangan dengan dunia luar masih djuga memberikan rintangan dalam pertumbuhan kearah Sosialisme Indonesia. Chususnja blok-blok ekonomi menimbulkan diskriminasi dilapangan perdagangan antar negara, dan dengan demikian memperkuat dominasi ekonomi dari "the old established forces". Berhubung dengan itu maka Pemerintah berusaha untuk menghilangkan diskriminasi itu, jang tidak hanja menghambat kelantjaran perdagangan internasional, akan tetapi jang disamping itu terlebih-lebih menekan perkembangan' pembangunan ekonomi dinegaranegara jang baru sadja memasuki alam kemerdekaan.

11. Dalam melandjutkan pertumbuhan-pertumbuhan dibidang sosial dan ekonomi, maka kita harus bertitik-pangkal pada modal jang sudah kita miliki jalah :

a. Aktivitet ekonomi Indonesia dewasa ini kurang lebih 80% sudah berada ditangan Bangsa Indonesia. Dalam tahun 1950 boleh dikatakan aktiyitet ekonomi di Indonesia sebagian terbesar masih dikuasai pleh bangsa asing sehingga, baik Pemerintah maupun rakjat, tidak dapat mengadakan perentjanaan setjara pokok bagi pertumbuhan ekonomi setjara revolusioner.

Pada waktu-waktu belakangan ini Pemerintah sudah D. mulai dapat setjara aktif menjusun aktivitet ekonominja dalam arti konsepsionil, organisatoris dan strukturil.

Meskipun demikian kita belum dapat berkembang setjara c. mendalam, oleh karena perhatian Pemerintah dan kekuatan rakjat masih dititik-beratkan kepada penjusunan alat-alat Revolusi, jang baru pada waktu sekarang ini dapat dikatakan lengkap.

Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa baru sekarang kita dapat menggerakkan segala usaha dan-perhatian rakjat dan Pemerintah untuk menanggulangi persoalan ekonomi setjara konsepsionil, organisatoris dan strukturil dalam arti keseluruhannja.

Usaha-usaha Pemerintah dan rakjat jang sudah ditempuh setjara konsepsionil, organisatoris dan strukturil jalah misalnja :

1) Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama jang sudah disjahkan oleh MPRS,

Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Per- 2) djandjian Bagi-Hasil,

3) peranan Pemerintah dalam industrialisasi dan perdagangan internasional, dan

penjusunan PN, PDN, BPU, Dewan Perusahaan, OPS. 4) Koperasi dsb.

12. Semua ini merupakan modal bagi kita untuk menanggulangi persoalan ekonomi setjara integral. Dengan modai itu maka baru sekaranglah kita dapat menggerakkan segala potensi dan kekuatan rakjat.

Disamping itu perlu diperhatikan sedalam-dalamnja, bahwa kita harus menarik peladjaran dari pengalaman-pengalaman dimasa jang lampau, chususnja pengalaman-pengalaman jang tidak memberikan hasil seperti jang ditjita-tjitakan. Selandjutnja perlu diperhatikan pengalaman-pengalaman dari negara* dan bangsa² lain, jang djuga menempuh djalan pertumbuhan kearah sosialisme setjara revolusioner.

13. Disamping modal positif ini, sebagai akibat dari perdjoangan untuk menanam setjara teguh alat-alat Revolusi, kita sekarang menghadapi persoalan-persoalan sosial ekonomis jang agak mendesak seperti inflasi, kekurangan devisen jang mengakibatkan pembatasan impor bahan-bahan baku sehingga kegiatan alat-alat produksi mènurun. Keadaan jang mendesak ini tidak dapat diatasi sebagai masalah jang berdini sendiri. lebih-lebih tidak mungkin kita atasinja hanja dengan tindakan moneter konvensionil belaka. Sebaliknja, tidak ada djalan mudah jang dapat mengangkat kita dari impasse sekarang ini, ketjuali atas dasar menggerakkan segenap potensi dan kekuatan rakjat sesuai dengan konsepsi integral menanggulangi persoalan ekonomi nasional kita.

14. Ini berarti bahwa segala perhatian, segala usaha dan segala aktivitet untuk memetjahkan persoalan ekonomi sekarang ini harus berlandaskan pada kelengkapan konsepsi, organisasi dan struktur setjara integral, dalam rangka kewadjiban kita menumbuhkan Revolusi jang perspektifnja tidak ada lain jalah Sosialisme Indonesia.

15. Potensi rakjat jang telah saja sebutkan beberapa kall an jang selalu tumbuh dan meningkat itu antara lain berupa :

a. kesadaran sosial jang sangat mendalam,

b. kesadaran akan pentingnja dilaksanakan prinsip-prinsip ekonomi,

penambahan ketrampilan dan keahlian, c.

d. keradjinan dan tjinta-kerdja rakjat serta

e. semangat patriotisme.

16. Pada hakekatnja dasar ekonomi terpimpin jalah menjalurkan dan memperkokoh potensi rakjat tsb. agar supaja dapat berkembang sepenuhnja, berdasarkan perentjanaan dan pelaksanaan setjara teratur dan perhitungan (kalkulasi) jang seksama. Segala tindakan, baik dari fihak-fihak Exekutif lan Legisiatif maupun dari fihak alat-alat Negara, harus ditudjukan kepada perkembangan potensi rakjat sesuai đengan sifat ekonomi terpimpin menudju ke Sosialisme Indonesia.

17. Berhubung dengan keadaan dan titik dari perdjoangan kita maka dimasa jang lampau sebagian besar dari bimbingan ekonomi terdesak oleh ketentuan-ketentuan jang berhubungan dengan pemulihan keamanan dan pembebasan Irian Barat. Pada uaktu itu diberikan prioritet setinggitingginja kepada tindakan-tindakan untuk menghadapi bahaja-bahaja terhadap kesatuan Negara dan bahaja-bahaja、 terhadap keamanan politis dan physik bangsa kita.

18. Dalam menilai aktivitet ekonomi naslonal kita jang meliputi aktivitet Pemerintah. aktivitet koperasi dan aktivitet swasta, perlu disadari bahwa peranan rakjat pada waktu ini, rakjat sebagai tani, rakjat sebagai buruh, pen- Geknja rakjat sebagai produsen, jang merupakan potensi dan kekuntan viil dan materiil. Dalam garis besarnja a.l. dapat

diambil tjontoh, bahwa 60% dari penghasilan karet jalah karet rakjat, kopra dan produksi padi 100% dihasilkan oleh rakjat, 60% dari transport bermotor bersifat swasta. Selandjutnja perlu diketahui bahwa pengangkutan inter-insuler untuk 50% dilaksanakan dengan perahu-perahu dan kapalkapal rakjat sederhana.

Disamping itu, adalah kenjataan pula bahwa dilapangan perdagangan ketjil dan menengah, rakjat mendjalankan peranan besar, baik berupa swasta modern maupun berupa usaha rakjat sederhana. Pun perlu diterangkan bahwa koperasi djuga sudah.mulai bergerak dilapangan produksi.

Dilapangan industri, impor dan ekspor, kita mengenal pengusaha-pengusaha jang kita sebut golongan swasta.

19. Semua aktivitet ini membangkitkan dikalangan rakjat setjara keseluruhan tuntután-tuntutan jang makin meningkat (rising demands) dalam arti konsumptif dan produktif, serta memperkokoh kesadaran sosial dan memperdalam pengertian rakjat tentang persoalan-persoalan ekonomi. Ini berarti bahwa tiap "exploitation de l'homme par l'homme" oleh siapapun, apalagi djika dilakukan oleh alatalat Negara, akan menimbulkan reaksi dari masjarakat, jang paling sedikit akan ditjerminkan sebagai sifat pasif atau atjuh ta' atjuh, dan dengan demikian mengurangi aktivitet ekonomi setjara nasional.

20. Teranglah, Saudara-saudara, bahwa djalan kearah Sosialisme Indonesia harus ditempuh setjara gotong-rojong antara Pemerintah dan rakjat. Chususnja dalam keadaan sekarang soal pembangunan di Indonesia tidak berlangsung hanja melalui modal Pemerintah akan tetapi djuga modal jang dikumpulkan oleh rakjat, baik modal materiil maupun modal pengalaman, dan lebih-lebih modal dalam arti semangat dan pariotisme merupakan sjarat mutlak bagi kemadjuan kita semuanja. Pertumbuhan selandjutnja kearah Sosialisme Indonesia akan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia setjara kreatif, disesuaikan dengan tjiri-tjiri kepribadian nasional dari bangsa Indonesia sendiri.

21. Dalam melaksanakan kegotong-rojongan ini jang meliputi semua "funds and forces", Pemerintah memegang pimpinan kearah tudjuan Sosialisme Indonesia. Pimpinan dimasa jang lampau, oleh karena sangat dipengaruhi oleh peraturan dan kegiatan administratif (bureaucratisme) dan peraturan serta kegiatan dilapangan pemulihan keamanan dan pembebasan Irian Barat, menekan dan menghambat potensi dan daja kreatif rakjat untuk berkembang.

22. Dalam keadaan sekarang, maka sifat tegas dari pimpinan pemerintahan seharusnja adalah sebagai berikut:

a. memiliki perentjanaan pembangunan nasional dan memimpin pelaksanaannja;

b memperkembangkan segala aktivitet dan daja kreatif rakjat;

memberikan pelajanan sepenuhnja kepada keperluanc. keperluan pertumbuhan ekonomi dan lalu-lintas barang;

d. memberikan perhatian sepenuhnja kepada landasan-landasan ekonomi, agar supaja dengan demikian menguasai pengemudian hukum-hukum ekonomi, sehingga dapat dihindari kerugian-kerugian nasional seperti kita alami diwaktu jang lampau.

23. Dalam hubungan ini diterangkan bahwa perhatian akan hukum ekonomi setjara umum dan pelajanan kepada keperluan pertumbuhan ekonomi dan lalu-lintas barang antara lain ditjerminkan :

a. dalam penanaman modal dan penentuan nilai dari pertumbuhan ekonomi (rate of economic growth);

b. dalam hubungan ekonomi dengan dunia luar untuk memperkuat politik bebas dan aktif serta terus-menerus memperdjoangkan keseimbangan antara harga-harga bahan mentah dan harga-harga bahan terolah;

C. dalam penentuan oleh Pemerintah mengenai sifat management, pengawasan dan perangsang (incentives);

d. dalam penentuan aktivitet ekonomi jang setjara mutlak harus dipegang len Pemerintah;

0. dalam menentukan bahagian dari aktivitet ekonomi jang diberikan oleh Pemerintah kepada fihak swasta, jang dilaksanakan sebagai bagi-hasil atau "production sharing" antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Koperasi atau Swasta difihak Indonesia dengan Pemerintah atau Swasta difihak asing, perlu ditegaskan bahwa production sharing pada hakekatnja merupakan kredit dari luar negeri untuk melaksanakan sesuatu projek, jang akan dibajar dengan sebagian dari hasil jang diperoleh projek tsb.; milik dan pimpinan harus tetap ditangan fihak Indonesia.

24. Mengingat luasnja Indonesia setjara geografis, dan untuk memenuhi tudjuan kita untuk menggali potensi rakjat disemua daerah Indonesia, lagi pula mengingat bahwa perhubungan pada waktu ini, baik didalam satu pulau maupun perhubungan antar pulau, masih sangat sederhana, serta mengingal pengalaman-pengalaman negara-negara lain jang menempuh djalan kearah sosialisme, maka dirasakan bahwa konsentrasi pimpinan (management) dalam suatu pusat di Djakarta tidak akan memberikan hasil jang ditjita-tjitakan. Ini berarti bahwa kita harus mengadakan dekonsentrasi dalam soal management dengan tidak mengorbankan Indonesia sebagai suatu kesatuan ekonomi dan politik. Misalnja: sesuatu tjabang dari sesuatu bank Negara harus dapat memberi keputusan mengenai. sesuatu hal, jang hanja mengena! daerah atau wilajah tjabang itu sendiri tanpa minta persetudjuan dulu dari pusat bank itu di Djakarta.

Ini tidak berarti mengorbankan sentralisasi dalam perentjanaan (planning) dan pengawasan (control) terachir, jang ada ditangan fihak pusat. Hal-hal ini dengan sendirinja tidak mengurangi usaha-usaha jang dilakukan oleh Daerah-daerah Otonom.

Dekonsentrasi dalam management tidak dimasukkan dalam otonomi lokal, sebagaimana halnja dengan beberapa urusan Pemerintah Pusat jang telah diserahkan kepada daerah-daerah otonomi.

Sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi, maka selandjutnja perlu diberikan kekuasaan selajaknja kepada management untuk berfikir dan bertindak setjara effisien dan effektif.

25. Untuk mendapat dukungan masjarakat atau "social support", maka perlu golongan karyawan dalam arti rakjat pekerdja diikutsertakan dalam kebidjaksanaan dan pengawasan. Ini akan menghilangkan kontradiksi antara pimpinan diatas dengan para pekerdja. Dan selandjutnja tiap perusahaan harus dapat dirasakan pleh masjarakat sekelilingnja sebagai suatu usaha kegotong-rojongan dalam memperbaiki taraf kehidupannja. Achirnja, pertumbuhan perekonomian daerah setjara mutlak merupakan bagian dari suatu perekonomian nasional jang tak dapat terpisah-pisah, sehingga pengawasan terachir setjara keseluruhan tetap ditangan Pemerintah Pusat.

26. Sesuai dengan pertumbuhan kesadaran sosial dan kesadaran ekonomi rakjat Indonesia, maka tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh rakjat, bahwa kepentingan mereka diperhatikan.

Ini berarti bahwa tindakan Pemerintah harus dapat sambutan baik dari rakjat, baik dalam arti menambah keperluan materil atau membangkitkan perasaan patriotisme dan pengorbanan seperlunja. Selain perangsang atau incentive" setjará umum ini perlu djuga diperhatikan sepenuhnja perangsang setjara chusus dalam bentuk pelajanan jang sebaik-baiknja bagi produsen dan pengusaha.

Berhubung dengan itu maka Pemerintah harus mengeluarkan peraturan-peraturan atau melaksanakan pengawasan bagi pertumbuhan kearah itu.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa segala tindakan tadi tidak menghambat atau mematjetkan kelantjaran dalam produksi dan lalu-lintas barang; peraturan-peraturan jang dibuat dalam hal ini harus luwes (flexibel), tidak boleh kaku. Selandjutnja perlu diperhatikan bahwa perangsang tidak hanja perlu difikirkan bagi perseorangan atau golongan, akan tetapi djuga sebagai gandjaran setjara chusus oleb Pemerintah untuk kegiatan ekonomi daerah.

Dengan demikian, maka akan dirasakan pleh daerah bahwa kegiatan untuk menambah penghasilan Negara djuga mengakibatkan perkembangan jang baik dalam arti sosial-ekonomis bagi kehidupan masjarakat didaerah itu.

27. Berhubung dengan pertumbuhan ekonomi nasional kita, maka terasa keperluan untuk merobah sistim perpadjakan. Pada umumnja sistim padjak sekarang ini masih melandjutkan sistim padjak jang lama, jaitu mendjadikan padjak-padjak sebagai sumber penghasilan Negara jang utama. Karena. itu perlu diadakan perobahan dalam sistim perpadjakan :

a. untuk memberikan dorongan kepda inisiatif produsen guna memperluas dan memperbesar produksi mereka;

b. untuk meratakan akumulasi modal dalam pembangunan setjara keseluruhan, dan

C. untuk mendapat kepastian supaja perusahaan-perusahaan Negara merupakan sumber terpenting dalam mengumpulkan modal guna pertumbuhan selandjutnja.

28. Dalam memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi harus disadari selandjutnja bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau, sehingga kita harus mementingkan penjelenggaraan lalu-lintas barang antar pulau dan kita harus berdagang dengan dunia luar guna pembangunan dan penghidupan sehari-hari. Berhubung dengan itu maka kita harus memperhatikan perhubungan, baik dalam satu pulau maupun antar pulau. Karena itu maka soal perhubungan menempati fungsi ekonomis jang maha penting. Selama ini belum diatur setjara rapi, maka hasil usaha² kita tidak akan memuaskan.

29. Setelah menguraikan strategi dasar ekonomi Indonesia, saja sekarang akan memberi keterangan mengenai kebidjuksanaan djangka pendck jang hendak ditempuh oleh Pemerintah.

30. Dalam Amanat saja pada tanggal 17 Agustus 1962 jang berdjudul Tahun Kemenangan" telah saja tandaskan, oahwa pada dewasa ini harus diutamakan penjelesaian pasal 1 dari Tri-program Pemerintah, jaitu program sandang-pangan.

Untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi-keuangan sekarang maka titik-berat politik-ekonomi djangka pendek harus diletakkan pada soal sandang-pangan itu.

Didalam kebidjaksanaan djangka pendek ini, soal memenuhi keperluan pangan harus mendapat prioritet utama, karena rakjat jang diharuskan ikut-serta didalam gerakan produksi sehebat-hebatnja itu, harus ada djaminan pangan, chususnja ,beras".

Buat djaminan itu Pemerintah perlu mempunjai dan menguasai persediaan beras jang tjukup, jang berarti bahwa Pemerintah harus mempunjai dan menguasai iron stock" beras.

Berhubung dengan itu kebidjaksanaan djangka pendek

3. penjelesaian soal sandang-pangan sampai pada tingkat jang lajak;

b. menjempurnakan aparat produksi jang ada, untuk mempertahankan dan mempertinggi tingkat produksi masa sekarang ini.

Penjelesaian kedua hal ini sudah dapat dilakukan dengan kekuatan masjarakat jang telah ada pada kita, djika terdjamin :

a. adanja persediaan beras jang tjukup;

b. adanja persediaan .bahan baku/penolong dan spare-parts jang tjukup. Maka dari itu mengenai ,iron stock" beras dan persediaan bahan baku/penolong serta spare-parts dalam 2 (dua) tahun harus diberi prioritet utama.

Semua kegiatan harus di-konsentrir pada kedua usaha tersebut, sehingga usaha-usaha itu mempengaruhi bidang* dan tindakan-tindakan lainnja.

Pembiajaan untuk kedua usaha itu ditjapai:

2. dengan kekuatan kita sendiri;

5. bilamana itu tidak mentjukupi, maka barulah ditjarikan kredit-kredit luar negeri dengan sjarat-sjarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. II tahun 1960.

Disamping mengadakan djaminan pangan itu, maka alatalat produksi, jang sudah kita miliki,. harus mendapat djaminan bahan-bahan baku dan penolong serta spare-parts, supaja dapat memperbesar daja-produksinja, sehingga dengan demikian didalam waktu djangka pendek itu dapat didjamin bertambahnja peredaran barang didalam masjarakat sebagai imbangan daripada beredarnja uang.

Paralel dengan penjediaan iron stock' beras tersebut, maka dalam djangka waktu jang bersamaan (± 2 tahun), harus digerakkan penambahan produksi bahan makanan (beras, djagung dsb.), setjara besar-besaran dengan djalan :

a. meng-extensifkan pertanian dengan menambah areal dan transmigrasi.

b. meng-intensifkan pertanian dengan mekanisasi dan memperbaiki tjara-tjara bertjotjok-tanam.

c. mempergunakan Civic-missions Angkatan Bersendjata.

d. menjempurnakan penjelenggaraan Landreform, agar dapat diselesaikan pada waktunja sebaga:mana ditetapkan oleh M.P.R.S.

e. mendjamin supaja projek-projek jang berhubungan langsung dengan usaha mempertinggi produksi pangan (seperti projek Djatiluhur dan projek-projek pabrik pupuk) selesai pada waktu jang direntjanakan.

f. mengurangi sedjauh mungkin impor bahan-bahan lux.

Front Nasional harus segera melaksanakan social supportnja dan social control-nja untuk men-sukseskan politikekonomi djangka pendek ini, dengan pengertian bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka kesempatan seluas-luasnja untuk itu.

Selandjutnja transport dan komunikasi, sebagai urat-nadi perekonomian umumnja, chususnja per-edaran barang, harus diperbaiki dan dipelihara dengan baik, guna melantjarkan distribusi.

Ekspor dan impor dalam masa' kebidjaksanaan djangka pendek tsb. diatas, harus diselenggarakan sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. II tahun 1960 pasal 6 ajat 3. Dalam melaksanakan ketentuan ini .Presiden/Mandataris M.P.R.S., dapat mengambil tindakan-tindakan pengamanan untuk mendjamin berhasilnja garis politik ekonomi ini untuk menguasai dan menjelenggarakan semua impor dengan mempergunakan pengalaman dan keahlian pengusaha-pengusaha swasta.

Buat sementara untuk mendjamin kelantjaran ekspor dalam djangka pendek ini, perlu para eksportir diberi djaminan incentive jang menarik. Dengan mengingat pengalaman pada tahun-tahun terachir ini, maka dirasa perlu mengadakan dekonsentrasi dalam pengurusan administrasi impor dan ekspor dari instansi-instansi pada tingkat pusat kepada instansiinstansi pada tingkat daerah, segala sesuatu sesuai dengan politik dan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Produksi sandang menurut kebidjaksanaan ekonomi djangka pendek tsb. diatas harus dititik-beratkan kepada produksi didalam negeri lebih dulu dalam waktu ± 2 tahun, dengan mendjamin bahan-bahan baku pertenunan dan merasionalisir bahan-bahan baku tsb. serta mendjamin arus bahan-bahan baku dan spare-parts, untuk menghemat devisen maka impor tekstil-djadi harus dibatasi.

Dalam rehabilitasi alat-alat produksi pada umumnja, maka rehabilitasi dan pengurusan penggilingan beras harus mendapat perhatian jang chusus.

Dalam rangka menaikkan produksi, maka penjempurnaan management perusahaan-perusahaan Negara diarahkan kepada keadaan, jang memungkinkan perusahaan-perusahaan Negara itu bergerak dengan bebas (otonomi) dalam garisgaris kebidjaksanaan Menteri-menteri jang bersangkutan, dengan disertai sistim kontrole jang effektif.

Kepada perusahaan-perusahaan (dagang) Negara diberikan incentives berupa djasa produksi, bonus dsb. untuk effisiensi, segala sesuatu menurut ukuran jang objektif, misalnja untuk ketjepatan omzet" dan ketjilnja djumlah kredit Bank jang digunakan, dengan menjempurnakan tjara-tjaranja jang berlaku hingga sekarang dengan mengadakan retooling.

Untuk effisiensi dan peningkatan produksi selandjutnja perlu diadakan sistim kompetisi prestasi antara perusahaanperusahaan (dagang) Negara, antara bagian-bagian dalam perusahaan dan antara para pekerdja, dalam suatu rentjana produksi.

31. Berhubung dengan uraian saja tadi maka penjusunan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara harus diadakan pada kebidjaksanaan ekonomi djangka pendek ini, disamping mengusahakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Negara dengan menaikkan penghasilan Negara, jang narus ditjapai dengan menggali sumber-sumber baru serta mengintensifkan penggalian sumber-sumber lama, dan dengan tidak menambah beban rakjat banjak. Dengan demikian maka dasar pokok pemikiran dalam penjusunan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara jalah, bahwa Anggaran Negarapun harus merupakan alat untuk mensukseskan keb djaksanaan Pemerintah dibidang ekonomi tersebut tadi.

Itulah sebabnja bahwa penjusunan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara jang sekarang ini harus disesuaikan dengan politik ekonomi djangka pendek seperti sudah saja uraikan.

Berhubung dengan itu maka penjampaian Rantjangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1963 kepada D.P.R.-G.R. ditunda untuk memberikan kelonggaran kepada Pemerintah guna mengadakan penindjauan kembali, dengan tjatatan bahwa penjusunan Anggaran Negara itu ditudjukan untuk mendjamin terlaksananja kebidjaksanaan djangka pendek ini dan pelaksanaannja Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana.

Dalam pada itu untuk mendjaga ketertiban didalam pengeluaran uang Negara, maka Pemerintah dengan bantuan Panitia Anggaran D.P.R.-G.R. menjusun pedoman-pedoman tertentu jang mengikat untuk penertiban tersebut. Sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 13 Maret j.b.l. maka Pemerintah telah menegaskan bahwa untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi sekarang tidak akan diambil

tindakan-tindakan moneter jang drastis, seperti umpamanja devaluasi, pengguntingan uang, pengeluaran uang nilai baru dsb., karena mengadakan tindakan-tindakan seperti itu pada waktu ini, didalam keadaan seperti sekarang, akan menimbulkan kegontjangan dan kegelisahan tidak sadja dibidang ekonomi, tetapi djuga dikalangan rakjat luas.

Untuk menghadapi kenjataan bahwa nilai uang rupiah sudah merosot dan bahwa ada berbagai ketentuan mengenai nilai uang rupiah terhadap mata-uang asing dan kegandjilan dalam pembentukan harga, maka perlu diadakan tindjauan kembali terhadap segala Peraturan Negara dan Daerah dibidang ekonomi-keuangan untuk disesuaikan dengan kebidjaksanaan djangka pendek tsb. diatas guna keseragaman dalam pembentukan harga, kelantjaran produksi maupun distribusi.

32: Pembiajaan untuk mensukseskan politik ekonomi djangka pendek tsb. diatas, harus dapat diusahakan sebagai berikut :

dengan kekuatan funds and forces nasional (termasuk a. domestic).kita sendiri.

b. bilamana ini tidak mentjukupi maka baru ditjarikan kredit luar negeri, dengan sjarat-sjarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. II tahun 1960.

33. Didalam ichtiar untuk menjehatkan ekonomi-keuangan sekarang ini, usaha-usaha pembangunan akan terus dilandjutkan berdasarkan Memorandum Pimpinan M.P.R.S. tanggal 5 Djanuari 1963 dengan menetapkan prioritet² jang lebih tjermat.

Dalam pembangunan itu perlu segera dilaksanakan inzet potensi Angkatan Bersendjata guna membantu pembangunan ,,infra structure" terutama didaerah-daerah terpentjil, seperti. perbaikan/pembukaan djalan-djalan, djembatan dan pembukaan tanah tanpa mengurangi kesempatan bekerdja bagi buruh dan menghindarkan dua kali untuk sesuatu projek.

34. Agar tertjapai kegotong-rojongan nasional berporoskan Nasakom untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi, maka perlu diadakan peng-integrasian antara Pemerintah dan Rakjat jang terorganisasi, dalam bidang administratif maupun exekutif, dipusat maupun didaerah-daerah, begitu pula antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaha Daerah dengan badan-badan legislatif.

Peng-integrasian tsb. harus pula ditjapai dengan melaksanakan Pantja Program Front Nasional dalam rangka penjelesaian Tri-program Kabinet Kerdja.

Peng-integrasian seperti jang dimaksudkan selandjutnja dapat ditjapai dengan meng-intensifkan retooling disegala bidang dan dari Pusat sampai ke Daerah, menurut persjaratan jang lebih sempurna jang ditentukan lebih dulu, dibawah pimpinan saja sendiri.

Untuk melaksanakan kebidjaksanaan djangka pendek ini, harus segera dimulai dengan segala keberanian untuk merombak struktur dan kebiasaan jang hingga kini merupakan hambatan-hambatan, sambil meratakan dan meng-amalkan indoktrinasi dibidang pembangunan mental nasional. Berhubung dengan uraian saja tadi, maka Pemerintah selandjutnja akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut :

Pertama:

Akan diusahakan perbaikan/penjempurnaan organisasi dan management Perusahaan Negara, dan diadakan penegasan tentang tugas-tugas Dewan Perusahaan sebagai alat social support dan social control.

Untuk dapat mentjapai maksud pengerahan funds and forces, maka berbagai matjam organisasi pengusaha swasta akan ditertibkan oleh Pemerintah.

Badan Musjawarah Nasional Swasta jang representatif perlu segera dibentuk, diharapkan supaja badan ini a.l. dapat menggerakkan modal dalam masjarakat dan domestic capital" kepunjaan bangsa asing untuk pembangunan (jang terachir ini tidak diberikan fasilitas memindahkan keuntungen keluar negeri).

Kedua:

Perlu menindjau kemibaii dan dimana perlu mengubah ber. bagai peraturan, proses serta prosedur administratif jang komplex untuk dapat mentjapai effisiensi, menghindarkan pemborosan dan doublures.

Ketiga:

Perlu terus-menerus berichtiar untuk mentjapai perbaikan dan penjempurnaan pada Lembaga-lembaga Keuangan, seperti aparatur fiskal, perbankan, chususnja Bank-bank Pembangunan Daerah dan Swasta.

Ke e m p at :

Usaha penjempurnann labour forces harus terus-menerus dilakukan dengan menjempurnakan statistics, technical dan managerial skill, serta berbagai matjam job-training.

K e l i m a :

Perlu diperhatikan, bahwa didalam bidang-bidang operasionil diperlukan koordinasi jang baik untuk mengkonsentrir segala usaha dan fikiran dalam menaikkan kegiatan ekonomi dan keuangan.

Dalam hubungan ini Komando Operasi Ekonomi harus tetap ada.

Karena prosedur, proses dan administrasi jang bertalian dengan ekspor dan impor ternjata sangat komplex, maka kepada Komando Operasi Ekonomi akan diberikan tugas untuk segera mengadakan penelitian dan tindakan-tindakan guna mentjapai perbaikan/penjederhanaan prosedur-prosedur jang bersangkutan.

Komando Operasi Ekonomi harus memberikan djasa-djasa baiknja kepada Badan Pemeriksa Keuangan didalam melakukan tugas di Pusat maupun di Daerah-daerah, agar supaja pedjabat-pedjabat Badan Peneriksa Keuangan dapat mela-

kukan tugasnja dengan leluasa, tanpa halangan dari setiap aparatur Negara sipil maupun militer jang keuangannja akan diperiksa.

Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan akan diperbaiki, sedang keperluannja akan tenaga-tenaga ahli dan alat-alat akan dipenuhi,

Selandjutnja Komando Operasi Ekonomi akan diberi tugas untuk mengadakan research pada Perusahaan-perusahaan Negara dan Lembaga-lembaga Negara lainnja untuk kepentingen menambah effisiensi.

Saudara-saudara sekalian,

Demikianlah kebidjaksanaan ekonomi djangka pendek jang segera akan ditempuh oleh Pemerintah.

Djakarta, 28 Maret 1963.

Presiden Republik Indonesia, ttd.

SUKARNO.

hlm. 115

Pengantar Penerbit 3 DEKON DAN SJARAT2 PELAKSANAANNJA 5 I. Prinsip² pokok Deklarasi Ekonomi 6 a. Strategi dasar ekonomi dan kebidjaksanaan djangka pendek merupakan satu kesatuan 9 b. Árti tugas membersihkan ekonomi Indonesia dari sisa² imperialisme dan feodalisme 15 c. Mengikis habis sisa² feodalisme .......... 22 d. Peranan sektor koperasi dan sektor swasta 25 II. Hal² jang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kebàdjaksanaan djangka pendek 30 a. Tentang Iron Stock" beras 32 b. Usaha² untuk memulihkan kembali aparat produksi. 37 C. Dekonsentrasi dalam soal management ... 39 d. Perubahan² dalam sistim perpadjakan. 41 e. Production-sharing dan kredit luarnegeri 46 Kesimpulan-kesimpulan 52 DEKON DALAM BAHAJA, SELAMATKAN DEKON! 54 KAUM BURUH ADALAH PEMBELA DEKON JANG GIGIH! 71 I. Penhatian kepada kepentingan² kaum buruh dan Rakjat pekerdja pada umumnja .. 74 II. Pengikutsertaan kaum buruh dalam pengurusan ekonomi 80 III. Selamatkan Dekon dan laksanakan setjara konsekwen! 88 LAMPIRAN: Selamatkan Dekon! 93 Deklarasi Ekonomi 101