D.N. AIDIT

DEKON

KAUM BURUH SEMUA NEGERI, BERSATULAH!

D.N. Aidit

☆

DEKON

DALAM UDJIAN

DEKON DAN SJARAT PELAKSANAANNJA DEKON DÂLAM BAHAJA, SELAMATKAN DEKON!

• KAUM BURUH ADALAH PEMBELA DEKON
  JANG GIGIH!

• SELAMATKAN DEKON! DEKLARASI EKONOMI
  JAJASAN PEMBARUAN" DJAKARTA 1963

penerbit progresif

PEMBARUAN

PENGANTAR PENERBIT

Dalam brosur ini dimuat tiga buah tjeramah Ketua CC PKI Kawan D.N. Aidit sekitar Deklarasi Ekonomi dan tjara pelaksanaannja. Tjeramah pertama berdjudul Dekon dan Sjaratº Pelaksanaannja jang diberikan dalam pertemuan jang diselenggarakan oleh Himpunan Sar- djana Indonesia (HSI). Dalam tjeramah ini Kawan Aidit sudah mentjanangkan adanja pertjobaan² untuk menje- lewengkan pelaksanaan Deklarasi Ekonomi itu dan me- njerukan Rakjat mempertinggi kewaspadaannja. Tjeramah kedua berdjudul Dekon dalam bahaja, se- lamatkan Dekon! adalah tjeramah dalam Musjawarah Besar Mengenai Ekonomi dan Keuangan jang diadakan oleh Madjelis Usaha Veteran Indonesia (MUVI), se- dangkan tjeramah ketiga berdjudul Kaum Buruh Adalah Pembela Dekon Jang Gigih !. jaitu tjeramah diha- dapan para pegawai Departemen Perburuhan. Kedua tjeramah ini diberikan setelah pengumuman peraturan? 26 Mei dan berbagai penetapan tarif dan harga. jang semua dikatakan .,untuk pelaksanaan Dekon". Maka dalam kedua tjeramah itu dibuktikan oleh Kawan Aidit bahwa peraturan² ekonomi 26 Mei dan kenaikan tarif dan harga samasekali tidak sesuai dengan semangat Dekon, bahkan merupakan pelanggara; dan penje- 2 lewengan terhadap Dekon. Penjelewengan 26 Mei" itu berusaha mendiskreditkan Dekon dimata Rakjat. Tapi Dekon ;tahan udjian" itu. Rakjat bangkit mem- bela Dekon dan memulai perdjuangan untuk melawan penjeleweng²nja.

rentjana kulit : nugroho

Demi mendorong madju perdjuangan Rakjat itu, guna pelaksanaan Dekon setjara sesungguhnja dan konse- kwen, maka dibukukan ketiga tjeramah Kawan Aidit ini dengan diberi djudul Dekon Dalam Udjian. Pernja- taan Politbiro CC PKI Selamatkan Dekon'! dan Deklarasi Ekonomi (Dekon) itu sendiri dilampirkan pula, se- hingga lebih lengkaplah bahan²nja untuk membuka kedok para ,,Dekonis munafik" dan untuk menegakkan Dekon- isme sedjati.

DEKON DAN SJARAT-SJARAT PELAKSANAANNJA

Pertama-tama, perkenankanlah saja mengutjapkan penghargaan atas inisiatif jang diambil oleh Himpunan Sardjana Indonesia (HSI) dalam mengadakan rangkaian tjeramah ini guna mendengar ulasan² dari partai² NASAKOM tentang Deklarasi Ekonomi (Dekon). Inisiatif ini membuktikan bahwa Sdr2, sebagai sardjana-sardjana jang ingin menjumbangkan keahliannja masing-masing dalam pekerdjaan besar untuk melaksana- kan Deklarasi Ekonomi itu, memang mengerti betapa erat hubungannja soal pelaksanaan itu dengan kekuatan-kekuatan Rakjat jang terorganisasi, jaitu dengan persatuan nasional atau kegotongrojongan nasional jang berporoskan ·NASAKOM. Sebagai wakil daripada salahsatu partai NASAKOM, jaitu wakil PKI, saja menjedari sepenuhnja betapa berat tanggungdjawab jang terletak diatas pundak Partai jang saja wakili untuk ber-sama2. dengan partai² lain dan ber-sama² dengan semua golongan, mengadakan usaha² jang sungguh² untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi dewasa. ini. Dalam pekerdjaan besar ini, para sardjana kita djuga mempunjai rasa tanggungdjawab jang dalam, dan saja jakin bahwa rangkaian tjeramah² ini akan merupakan satu langkah madju lagi dalam mengerahkan seluruh potensi Rakjat sesuai dengan apa jang diserukan didalam Deklarasi Ekonomi. Saja djuga merasa gembira mendengar, bahwa HSI akan menjelenggarakan suatu Seminar Ekonomi dengan maksud menghimpun sumbangan² fikiran masjarakat guna membantu pelaksanaan Deklarasi Ekonomi. Mu- dah-mudahan Seminar itu mentjapai sukses. Tjeramah ini akan saja bagi dalam dua bagian. Jang pertama mengenai pengertian² setjara. umum tentang prinsip² Dekon, dan jang kedua berupa sumbangan fikiran tentang pelaksanaan langkah² jang ditetapkan didalam Dekon sebagai kebidjaksanaan djangka pendek.

Djakarta. Djuli 1963

T

【 PRINSIP POKOK DEKLARASI EKONOMI

Pada tanggal 28 Maret 1963. Presiden Sukarno telah mengumumkan Deklarasi Ekonomi jang menentukan strafegi dasar ekonomi Indonesia serta menetapkan ke- bidjaksanaan djangka pendek dalam mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi dewasa ini. Peristiwa ini merupakan salahsatu peristiwa jang terpenting dalam perkembangan-perkembangan politik di Indonesia sedjak di- umuimkannja Manifesto Politik Republik Indonesia pada tanggal 17' Agustus 1959. Dekon telah disambut dengan hangat sekali oleh seluruh Rakjat Indonesia. Sambutan2 dari seluruh lapisan Rakjat sudah mulai mengalir sedjak beberapa djam sa- dja setelah Dekon diumumkan. Sampai sekarang sambutan-sambutan masih mengalir, malahan berbagai or- ganisasi sudah mengadakan konferensi2 dan seminar tentang Dekon. Ini adalah wadjar. karena Dekon menjangkut dua scqi dari Revolusi Indonesia jang sangat penting, jaitu disatu fihak ikut melempangkan pengertian tentang Revolusi dengan menegaskan sekali lagi adanja dua tahapan Revolusi kita. dan mendjelaskan tentang watak daripada susunan ekonomi jang harus kita bangun pada tahap pertama daripada Revolusi, sedangkan difihak lain Dekon menjangkut perutnja seluruh Rakjat karena menetapkan tjara2 jang harus dilakukan untuk mengatasi kesulitan² ekonomi jang sudah sedemikian djauh- nja dan menjebabkan penderitaan² jang sedemikian beratnja. Disamping sambutan² hangat dari Rakjat, ternjata hahwa di-kalangan? tertentu. Dekon disambut dengan suara" sinis. Kalangan2 itu berusaha menimbulkan pe- rasaan ketjewa terhadap Dekon karena, katanja, ,,tidak ada sesuatu jang baru didalamnja ...", semuanja itu telah ber-ulang2 dikatakan dan toh keadaan tidak men- djadi lebih baik, malahan sebaliknja". Kalangan² itu memang berusaha keras untuk menggagalkan setiap

usaha jang mau didjalankan oleh Bung Karno ber-sama² Rakjat untuk menanggulangi kesulitan² ekonomi pada saat ini. Mereka berusaha membikin Rakjat ketjewa terhadap Bung Karno dan mau membikin Bung Karno tidak pertjaja pada kekuatan Rakjat. Mereka menge- tahui benar bahwa Rakjat ber-sama² dengan Bung Karno memang akan dapat mendobrak keadaan jang suram jang. sedang mentjengkeram negeri kita, dan bahwa Rakjat ber-sama² dengan Bung Karno akan dapat mengikis habis sisa² imperialisme dan sisa² feodal- isme jang merupakan conditio sine qua non atau sjarat mutlak untuk perbaikan ekonomi. Kaum sinis terhadap Dekon sebenarnja dapat dibagi dalam dua golongan. Satu golongan, mereka jang dengan sedar memang berusaha menggagalkan perdjuang- an Rakjat pada saat ini untuk mentjiptakan suatu ke- kuasaan politik gotongrojong berporoskan NASAKOM. jang benar² sesuai dengan susunan ekonomi jang mau dibangun. Kaum sinis ini mewakili kepentingan² kaum imperialis dan feodal jang telah ditetapkan sebagai sa- saran utama dalam tahap Revolusi Indonesia sekarang ini; mereka terdiri dari kaum kapitalis birokrat, kompra- dor dan tuàntanah jang kepentingan2nja memang harus dikorbankan dalam proses pelaksanaan Dekon demi kepentingan massa Rakjat jang luas. Kaum sinis ini ternjata pula mendapat angin dan inspirasi dari bahan² ratjun berbentuk buletin² atau stensilan² periodik jang pada saat ini diedarkan oleh pengchianat Sumitro dan agen²nja di-kalangan² pegawai perusahaan² negara, kantor2 Pemerintah dan lain² bagian daripada aparatur pemerintahan dan ekonomi negeri kita. Kaum Manipolis munafik djuga termasuk dalam golongan sinis ini. Mereka hanja dalam kata² menjatakan menerima dan me- njokong Dekon tetapi dalam praktek menjelewengkan pelaksanaan Dekon atau ,atasnama Dekon" mengadakan tindakán² jang anti-Dekon, jang merugikan Rakjat banjak. Golongan kedua, adalah orang² sinis jang memang ternjata tidak mengerti Dekon itu dan karena melihat didalamnja rumusan² jang pernah diutjapkan sebelum- nja, maka -menganggap bahwa tidak mengandung hal² jang baru dan karena itu menganggapnja tidak ber- guna. Mereka tidak mengerti bahwa Dekon merupakan dan memang dimaksudkan pula sebagai suatu

dokumen jang mentjerminkan keinginan² Rakjat banjak

jang telah lama dinjatakan dalam berbagai bentuk.

Sedjak tahun jang lalu, sedjak keadaan ekonomi mu- lai merosot dengan sangat tjepat, dan chususnja sedjak pidato Tahun Kemenangan (Takem) dimana Bung Karno menjatakan kesanggupannja untuk memberi perhatian jang chusus terhadap tugas menang-

gulangi kesulitan² ekonomi, chususnja sandangpangan.

jaitu Program pertama dari Triprogram Pemerintah. Rakjat kita telah setjara giat membitjarakan soal2 ekonomi dan merumuskan usul² mereka dalam bentuk per- njataan², resolusi2, hasil² berbagai seminar, konferensi² produksi jang diadakan achir² ini dan djuga didalam dokumen² resmi jang disusun oleh DPRGR. Djika ter- njata bahwa Dekon memang dalam banjak hal memuat usul² jang diadjukan oleh Rakjat dalam berbagai bentuk itu, malahan pada pokoknja didasarkan pada usul² tersebut, ini samasekali tidak merupakan alasan untuk men- tjemoohkan Dekon itu dengan mengatakan ,,tidak me-

ngandung sesuatu jang baru". Sebaliknja, ini meng-

gambarkan suatu kemenangan penting bagi Rakjat Indonesia karena dengan ini berarti bahwa untuk pertama kalinja Rakjat kita setjara langsung dan aktif ikut me- njusun politik Pemerintah dibidang ekonomi, jaitu suatu bidang jang selama ini dianggap sebagai bidang ter- larang untuk Rakjat, suatu bidang jang katanja hanja dapat difikirkan dan diperbintjangkan oleh tenaga² ahli tertentu jang sudah terbukti samasekali tidak berhasil mengatasi kesulitan² ekonomi dan keuangan selama ini. Untuk mengambil satu tjontoh sadja, Dekon dengan tegas menetapkan bahwa Pemerintah tidak akan men- djalankan devaluasi atau tindakan² moneter jang drastis. Penetapan ini benar² mentjerminkan perasaan dan tun- tutan Rakjat jang kepentingan2nja telah berulang kali dirugikan oleh adanja devaluasi² serta tindakan² moneter jang lalu. Djika sebelumnja, ahli² ekonomi" dibidang keuangan dapat mengambil langkah² jang demikian penting itu atas kerugian Rakjat, maka untuk pertama kalinja penolakan Rakjat terhadap devaluasi dan tindakan² moneter jang merugikan telah dapat menentukan politik Pemerintah. Bukankah ini merupakan kemenangan konsepsionil jang penting? Bukankah ini merupakan sesuatu jang baru, 'suatu pukulan bagi fihak² jang sebenarnja sudah lama mengandjurkan supaja se-

kali lagi didjalankan suatu devaluasi terbuka sesuai de-

: ngan desakan Dana Moneter Internasional (IMF) de-

ngan maksud·lebih memperkuat dominasi dolar atas

ekonomi dan keuangan Indonesia dan mengontrol serta

membikin perdagangan luarnegeri kita lebih tergantung

lagi pada dolar Amerika Serikat? Tetapi ini tidak berarti bahwa kita sudah terlalu puas dan tidak perlu was- pada terhadap muslihat² lain dibidang. moneter, dan

bahwa kemenangan tersebut tidak perlu diperkuat dan

dikonsolidasi lebih landjut. Djangan² misalnja, deva-

luasi sudah resmi ditolak, tahu² masih terus sadja diadakan·perubahan² dalam peraturan² export dan import dengan berbagai matjam transaksi-kurs jang pada ha- kekatnja tidak' lain daripada. devaluasi jang diselimuti.

a) STRATEGI DASAR EKONOMI DAN KEBIDJAKSANAAN DJANGKA PENDEK MERUPAKAN

SATU KESATUAN

Seperti diketahui, Dekon terdiri dari dua bagian; jang

pertama menentukan strategi dasar ekonomi Indonesia. dan jang kedua menetapkan kebidjaksanaan djangka

pendek dibidang ekonomi untuk mengatasi kesulitan²

ekonomi dewasa ini. Dalam menilai Dekon sangat perlu

ditekankan tentang takter-pisah²kannja kedua bagian ini. Djika hal ini dilupakan, dan djika ada tendens untuk hanja memberi perhatian kepada kebidjaksanaan djang-

ka pendek karena ini dianggap sebagai satu²nja bagian

jang langsung dapat mempengaruhi keadaan ekonomi. sedangkan strategi dasar dianggap sepi dan diremehkan. maka ini berarti menghilangkan hakekat dan arti pokok

daripada Dekon itu. Demikian pula adalah keliru untuk

meremehkan kebidjaksanaan djangka pendek dan hanja

menganggap penting strategi dasar ekonomi. Strategi dasar ekonomi hanja dapat dilaksanakan melalui sesuatu atau beberapa kebidjaksanaan djangka pendek. Menurut strategi dasar ekonomi Indonesia, susunan

ekonomi jang harus dibangun pada tahap pertama daripada Revolusi Indonesia jalah susunan ekonomi jang bersifat nasional dan demokratis, jang bersih dari sisaª imperialisme dan bersih dari sisa® feodalisme. Tahap pertama adalah persiapan untuk tahap kedua, jaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia, tanpa 'exploitation de l'homme

par l'homme'." (lihat Deklarasi Ekonomi, fasal 3).

Penegasan strategi dasar ini bukan hanja berarti bahwa tahap pertama harus diselesaikan sebelum kita bisa mulai dengan tahap kedua; ia djuga berarti bahwa karena Sosialisme merupakan perspektif daripada Revolusi Indonesia, maka langkah² jang diambil untuk menjele- saikan tahap pertama tidak boleh berlawanan atau me- rintangi tugas membangun ekonomi Sosialis jang mendjadi tugas tahap kedua. Penegasan strategi dasar ekonomi Indonesia ini mem-

punjai arti jang sangat penting. Sudah terlalu lama ada

orang2 bitjara pandjang lebar tentang membangun So-

sialisme Indonesia. tentang membangun ekonomi So-

sialis, tetapi tidak bitjara tentang mutlak perlunja ekonomi Indonesia lebih dulu dibersihkan dari sisa impe-

rialisme dan sisa² feodalisme. Mereka bitjara setjara gagah²an tentang menghantjurkan kapitalisme", tapi

diam dalam seribu bahasa tentang menghantjurkan sisa² imperialisme dan feodalisme, Ini adalah sama dengan omongkosong. karena membangun Sosialisme didalam satu mas;arakat dimana masih terdapat sisa2 imperialisme dan sisa² feodalisme adalah tidak mungkin samasekali. atau akan merupakan ..Sosialisme imperialis" dan ..Sosialisme feodal". Malahan djika ada orang2 berbitjara mengenai membangun Sosialisme tanpa berbitjara tentang mutlak-perlunja membersihkan ekonomi Indonesia dari imperialisme dan feodalisme, ini pada hakekatnja berarti melindungi imperialisme dan feodalisme atas nama ,,Sosialisme". Tentu sadja, jang diperlukan bukan hanja berbitjara :engenai mutlak-perlunja membersihkan masjarakat In-

donesia dari sisa² imperialisme dan feodalisme, melain-

kan lebih² mengambil tindakan kongkrit guna membersihkan sisa² itu. Bukankah salahsatu tjiri orang revo- lusioner jalah satunja kata² dengan perbuatan? Mengapa strategi dasar ekonomi Indonesia dan kebidjaksanaan djangka pendek seperti jang dikemukakan didalam Dekon merupakan satu kesatuan jang tidak dapat di-pisah²kan? Kebidjaksanaan djangka pendek dibidang ekonomi adalah langkah² praktis dan segera jang harus diambil oleh Pemerintah' dan Rakjat Indonesia dalam rangka menjusun ekonomi anti-imperialisme dan anti-fcodalisme. sedangkan kebidjaksanaan djangka

pendek hanja akan dapat direalisasi djika dilakukan se- suai dengan strategi dasar, jaitu dengan berpegang te- guh pada prinsip² membersihkan ekonomi Indonesia dari sisa² imperialisme dan feodalisme. Prinsip² anti-imperialisme dan anti-feodalisme harus mendjadi dasar dalam menentukan setiap langkah dibidang kebidjaksanaan djangka pendek. Dekon selandjutnja menegaskan baliwa ,Agar ter- tjapai kegotongrojongan nasional berporoskan Nasakom untuk menanggulangi kesulitan® ekonomi, maka perlu diadakan pengintegrasian antara Pemerintah dengan

Rakjat jang terorganisasi" dan pula bahwa pengintegra-

sian itu selandjutnja dapat ditjapai ,,dengan menginten-

sifkan rituling disegala bidang dan dari Pusat sampai ke

Daerahº,...., dibawah pimpinan saja sendiri" (Presi-
den Sukarno) (Lihat Dekon, fasal 34). Penegasan² ini merupakan salahsatu bagian jang amat penting daripada seluruh Deklarasi Ekonomi, Kalau bagian pertama tentang strategi dasar ekonomi menetapkan rintangan² strategis jang harus disingkirkan dalam tahap Revolusi Indonesia sekarang ini, jaitu imperialisme dan feodalisme, sedangkan kebidjaksanaan djangka pendek menetapkan tugas2 jang sangat urgen jarg harus segera

diselenggarakan dibidang ekonomi, maka penegasan²

tentang kegotongrojongan nasional berporoskan NA-

SAKOM, pengintegrasian antara Pemerintah dan Rak-

jat jang terorganisasi serta pelaksanaan rituling dibawah pimpinan Presiden Sukarno adalah merupakan sjarat² mutlak guna melaksanakan Dekon. Gelombang sambutan sedjak segera sesudah Dekon diumumkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 28 Maret 1963 ditandai bukan hanja oleh pernjataan² du- kungan terhadap Dekon itu melainkan lebih² ditekankan didalam hampir setiap pernjataan sambutan bahwa sjarat-sjarat pelaksanaan untuk program jang baik ini harus ada, jaitu supaja segera dibentuk Kabinet Gotong

Rojong jang berporoskan NASAKOM. Tuntutan ini

mentjerminkan kesedaran dan kejakinan tekad Rakjat jang sudah lama timbul berdasarkan pengalaman kegagalan berbagai program dibidang ekonomi. Tentu sebab² dari kegagalan² itu matjam². Ada jang disebabkan karena program² itu sendiri mengedjar tudjuan2 jang tidak tepat sehingga tidak didukung malahan dilawan oleh

Rakjat dan dengan sendirinja tidak dapat ditjapai. Ada

jang menetapkan tudjuan" jang tepat tetapi tjara² jang ditentukan untuk mentjapai tudjuan² itu tidak tepat. tidak berdasarkan kenjataan² jang kongkrit, tidak berdasarkan kekuatan² Rakjat atau merugikan kepentingan² Rakjat. Dengan diumumkannja Dekon, maka Rakjat Indonesia sekarang mempunjai program ekonomi dengan tudjuan² dan tjara pelaksanaannja jang tepat, jang pada pokoknja bendasarkan kepentingan dan kekuatan Rakjat. Tetapi djika sjarat® mutlak bagi pelaksanaannja. terutana dibidang politik, tidak terwudjud, maka program itupun tidak akan berhasil dan akan mengalami nasib jang sama dengan ber-matjam² program ekonomi sebelumnja. Djika saja berbitjara dimuka Sdr2, dimuka para sardjana, tentang pentingnja sjarat² pelaksanaannja, maka ini berarti bahwa kita tidak mengakui adanja garis pe- misah antara dalil2 ilmiah dengan sjarat2 pelaksanaan, antara masalah ekonomi dengan masalah politik. Dan bahwasanja Sdr.2 mengundang saja untuk berbitjara tentang Dekon berarti bahwa Sdr.2 sendiri djuga samasekali tidak berpegang pada gagasan jang palsu, jang memisahkan dalil² ilmiah dengan pelaksanaan, jang memisahkan soal ekonomi dari soal² politik. Memang ada sardjana² jang berpendapat bahwa tugas mereka ter- batas kepada merumuskan dalil2, sedangkan mengenai pelaksanaan adalah urusan kaum politisi, atau berpendapat bahwa soal² ekonomi harus dipetjahkan setjara ekonomi dan oleh sardjana2 ekonomi, tak perlu dihu- bungkan dengan soal² politik, tak mungkin dipetjahkan oleh kaum politisi. Sardjana² jang demikian, menurut pendapat saja berbuat bertentangan dengan prinsip² ilmiah. Apa gunanja sesuatu dalil, betapapun sempurna, lengkap, indah dan mengagumkan, djika konsepsi itu tidak sekaligus menetapkan sjarat² pelaksanaannja, djika dalil² itu tidak sesuai dengan sjarat2 jang mungkin ditjiptakan, atau dengan perkataan lain djika dalil² atau teori² itu terpisah dari politik. Sebagaimana kita ke- tahui, politik adalah pusat pentjerminan dari ekonomi, atau sebagaimana dikemukakan oleh Bung Karno bahwa kemerdekaan politik bukanlah tudjuan revolusi tetapi hanja suatu ..djembatan emas" atau alat untuk memba- ngun suatu sistim ekonomi jang membebaskan Rakjat kita dari penghisapan dan kemiskinan. Sardjana² me-

mang perlu setjara aktif memperhatikan dan berurusan dengan hal² pelaksanaan dan dengan sjarat² jang di- perlukan untuk mendjamin pelaksanaan sesuatu dalil. Ini berarti benar² memenangkan prinsip ,ilmu untuk Rakjat" dan mengalahkan prinsip ,,ilmu untuk ilmu". Ketetapan-hati jang timbul dikalangan Rakjat untuk memperdjuangkan sjarat2, terutama sjarat2 politik bagi pelaksanaan Dekon karena tidak mau melihat program ekonomi jang baik ini mengalami kegagalan, adalah ber- lainan samasekali dengan semangat apatisme dan de- faitisme jang sengadja di-sebar²kan oleh kaum reaksi- oner jang sinis. Mereka sengadja memobilisasi tjontoh² kegagalan daripada program ekonomi dan keuangan se- lama ini untuk men-tjoba² mejakinkan bahwa Rakjat Indonesia tidak mampu mengatasi kesulitan2 ekonomi jang sedang menimpa negerinja. Tudjuan lebih djauh jalah untuk menjebarkan konsepsi mereka supaja kita mendasarkan usaha² kita untuk mengatasi kesulitan² ekonomi pada penanaman modal monopoli asing, pada bantuan" ekonomi AS setjara langsung atau tak langsung dengan sjarat2 politik anti-NASAKOM serta anti-ekonomi terpimpin berdasarkan Manipol. Pada hakekat- nja, sinisme mereka bersumber. pada penolakan mereka terhadap prinsip² anti-imperialisme dan anti-feodalisme jang djustru mendjiwai Dekon. Dekon mengharuskan adanja semangat patriotisme dalam mengatasi kesulitan² ekonomi dan Dekon menetapkan bahwa kesulitan² itu hanja dapat diatasi dengan mendasarkan diri pada ke- kajaan alam negeri kita sendiri, pada kekuatan² dan potensi Rakjat, pada kegotongrojongan nasional berporoskan NASAKOM. Sedangkan bagi Rakjat djustru prinsip dan semangat ini, djustru ketentuan ini mem- buka kemungkinan bagi berhasilnja Dekon itu. Jang penting bagi Rakjat sekarang jalah mendjamin supaja sjarat² pelaksanaannja berwudjud, jaitu Kabinet Gotong Rojong jang berporoskan NASAKOM. Gagasan NASAKOM telah terwudjud didalam banjak Lembaga Negara, jaitu didalam DPRGR, MPRS. MPN, MPPR, Depernas, DPA, dibanjak DPRD dan BPH. Demikian pula, NASAKOM merupakan poros didalam Front Nasional jang bertugas untuk menghim- pun kekuatan² Rakjat dan jang harus memegang pe- ranan penting dalam pelaksanaan Deklarasi Ekonomi. Malahan pimpinan Bank Pembangunan Indonesia se-

karang sudah berkomposisi NASAKOM. Kenjataan² mi merupakan kemadjuan jang penting sekali dalam perdjuangan Rakjat Indonesia untuk mentjapai per- ubahan dilapangan sistim politik. Tetapi kemadjuan ini hanja akan berubah mendjadi suatu kemenaagan jang pasti djika telah tertjapai tuntutan Rakjat supaja poros NASAKOM diwudjudkan pula didalam badan exekutif negara. jaitu didalam Kabinet jang merupakan badan negara jang, menentukan dan jang setjara langsung bertanggungdjawab atas seniua tindakan pemerintahan disemua bidang. Negeri kita telah mentjapai kemerdekaan politik jang sekanang dilengkapi lagi dengan berachirnja riwajat kolonialisme Belanda di Irian Barat. Tetapi kemerdekaan politik tidak bisa penuh, ia hanja setengah, selama kemerdekaan ckonomi belum tertjapai. Tugas terpenting didalam tahap pertama daripada Revolusi Indonesia, seperti ditetapkan didalam Dekon, jalah untuk menjusun suatu ekonomi jang nasiona! dan demokratis, atau jang bersih dari imperialisme dan feodalisme. Tugas ini adalah sama dengan mentjapai kemerdekaan ekonomi jang berarti untuk membikin penuhnja kemerdekaan politik. Atau dengan kata" lain. djika tahap pertama telah diselesaikan. maka negeri kita akan mendjadi negeri jang merdeka penuh, dan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 dapat diselesaikan sampai ke-akar²nja. Oleh karena itu, kuntji daripada suksesnja tahap pertama itu jalah perdjuangan untuk mentjapai ekonomi nasional dan demokratis. Tetapi kuntji daripada suksesnja perdjuangan ini jalah terbentuknja kekuasaan politik jang sesuai dengan susunan ekonomi jang harus dibangun. Djika dikatakan bahwa Kabinet berporoskan NASAKOM adalah merupakan kekuasaan politik jang sesuai dengan susunan ekonomi jang mau dibangun, ini adalah karena poros NASAKOM merupakan djaminan bagi suatu kekuasaan politik jang anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Adalah tidak mungkin samasekali untuk menjusun suatu ekonomi jang anti-imperialisme dan anti-feodalisme tanpa suatu kckuasaan politik jang konsekwen anti-imperialisme dan anti-feodalisme pula. Dengan demikian djelaslah bahwa pembentukan Kabinet Gotong Rojong berporoskan NASAKOM merupakan sjarat mutlak, baik untuk tertjapainja strategi

dasar ekonomi Indonesia maupun untuk berhasilnja ke- bidjaksanaan djangka pendek. Sudah tentu kekuasaan politik berporoskan NASAKOM ditentang keras oleh kaum imperialis dan kakitangan²nja, karena kekuasaan demikian bisa konsekwen anti-imperialis. Soalnja seka- rang jalah, mendengarkan otjehan dan gertakan impe. rialis atau memenuhi tuntutan Rakjat.

b) ARTI TUGAS MEMBERSIHKAN EKONOMI INDONESIA DARI SISA' IMPERIALISME DAN FEODALISME Saja ingin mengemukakan beberapa hal jang lebih kongkrit mengenai tugas untuk membersihkan ekonomi Indonesia dari sisa² imperialisme dan feodalisme. Dengan adanja Dekon, maka telah ditetapkan dengan sangat tegas bahwa setiap usaha jang diambil dalam bidang ekonomi harus didjiwai oleh. prinsip² anti-imperialisme dan anti-feodalisme. De k on dengan sangat tegas mengatakan bahwa sisa² imperialisme dan feodalisme harus dibersihkan, harus dikikis habis. Dibersihkan berarti benar² bersih, tidak ada bekas²nja. Dikikis habis menekankan, harus habis; bukan hanja dikikis, tetapi dikikis habis. Ini adalah merupakan tugas jang tidak ringan jang meminta perhatian dan perdjuangan jang terus-menerus. Dan perdjuangan itu tidak akan bisa dilakukan apalagi mentjapai sukses djika kita tidak mengetahui dengan djelas lebih dahulu imperialisme2 jang mana jang harus dibersihkan, dikikis habis, djika tidak diketahui setjara kongkrit tjara² jang dipergunakan oleh imperialisme untuk mempertahankan dirinja didalam ekonomi kita dan untuk memperluas. sajapnja ataupun untuk memu- lihkan posisinja. Setelah riwajat imperialisme Belanda di Irian Barat habis, sedangkan posisi² pokok modal Belanda telah
dapat dirombak dengan pengambilalihan perusahaan² Belanda (ketjuali modal Belanda dalam Shell dan Uni- lever), maka imperialisme jang paling berbahaja bagi Rakjat Indonesia dan oleh karena itu mendjadi musuh- nja jang nomor satu, adalah imperialisme Amerika Se- rikat. Imperialisme AS mempunjai kedudukan2 penting didalam ekonomi kita, terutama dibidang minjak (Stan- vac, Caltex). Mereka tidak hanja memegang monopoli ber-sama² dengan modal Inggris-Belanda (Shell) me- lainkan djuga memperoleh hak² istimewa mengenai

penggunaan devisen. Minjak kita jang dikuasai oleh mereka merupakan sumber keuntungan jang sangat besar bagi kaum kapitalis monopoli AS. Eksport minjak mentah setahun rata² 30% dari seluruh eksport Indonesia. Disamping itu, imperialisme AS sudah lama mengadakan hubungan² ekonomi dengan Indonesia dengan memberikan apa jang dinamakan .bantuan" ekonomi kepada Indonesia (sebanjak $ 639 djuta sedjak

1950. menurut Duta Besar AS di Djakarta, H. Jones). Hingga sekarang AS masih merupakan trading partner Indonesia jang terpenting. Kita mengetahui pula bahwa mperialisme ÀS sedang berusaha keras untuk memper- dalam dan memperkuat posisinja melalui ,,bantuan" ekonomi jang lebih banjak dan melalui matjam² tjara penetrasi seperti misalnja pengiriman "peace corps" terutama diperguruan tinggi, keolahragaan dan sebagai- nja. Jang sangat perlu diperhatikan pada saat ini jalah usaha² imperialisme AS untuk mentjampuri hal2 ekonomi kita melalui bantuan ekonomi" jang mau diberikan kepada kita. Sudah mendjadi rahasia umum bahwa bantuan ekonomi" tersebut disertai dengan berbagai sjarat dibidang politik luarnegeri dan politik dalamnegeri, dan diselubungi dengan apa jang dinamakan program stabilisasi ekonomi". Apakah jang mendjadi tudjuan² pokok daripada program stabilisasi ekonomi" kaum imperialis Amerika itu? Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bahan jang disusun oleh kalangan² peme- rintah AS, termasuk rombongan ahli² ekonomi jang pernah berkundjung ke Indonesia dalam tahun 1961. Hal ini bisa kita peladjari dari bahan jang terkenal dengan nama "Humphrey Report" jang telah beredar luas sehingga sudah mendjadi rahasia umum. Program stabilisasi ekonomi" buatan AS itu berarti
      a.l. : meniadakan artipenting serta menghentikan pelak- sanaan Ketetapan MPRS No. II mengenai Pola Pem- bangunan jang bersifat anti-imperialis dan anti-feodal itu karena dianggap .tidak mutlak", ,tidak realistis", terlalu ambisius' dan matjam² lagi; tidak meneruskan usaha² untuk mentjapai self-sufficiency dalam bahan² sandangpangan jang pokok, terutama beras dan tekstil karena menurut kaum imperialis AS, Indonesia ,lebih beruntung" djika tetap membeli bahan² itu dari luarnegeri: tidak membangun industri dasar; tidak mewu-
      djudkaa politik supaja negarà memegang peranan memimpin dalam ekonomi, baik mengenai sektor negara, jaitu perusahaan negara dibidang produksi dan distri- busi jang vital, maupun mengenai peranan negara dalam memimpin perkembangan² ekonomi pada umumnja; menghentikan segala usaha untuk mengendalikan harga-harga dan membiarkan harga² sepenuhnja ditetapkan oleh faktor2 didalam pasaran; menaikkan padjak2 jang memberatkan beban Rakjat; memperbesar penanaman modal AS didalam ekonomi Indonesia dengan djaminan" tentaag transfer² keuntungan² dsb; menghentikan politik luarnegeri jang anti-imperialis. Demikianlah setjara ringkas pokok² ,,program stabilisasi ekonomi" jang mau dipaksakan kepada Indonesia. Deklarasi Ekonomi djika dilaksanakan sungguh² merupakan suatu penolakan jang tegas terhadap program stabilisasi ekonomi" jang sedang giat diandjurkan oleh kaum imperialis AS dan kakitangan²nja dalamnegeri. Beberapa minggu jl. kita semua dikedjutkan oleh ke- kurangadjaran penasehat Presiden Kennedy, Djenderal Louis C. Clay jang mengandjurkan supaja Indonesia djangan diberikan ,bantuan ekonomi" sebelum Indonesia mau menghentikan petualangan² internasional" (maksudnja perlawanan kita terhadap gagasan Federasi Malaysia dan terhadap imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme pada umumnja) dan sebelum Indonesia mau ,membereskan ekonomi dalamnegeri". Nase- hat" itu seluruhnja satu nada dengan saran² jang di- muat dalam "Humphrey Report". Bedanja hanja, bahwa "Humphrey Report" berusaha menjelimuti saran² jang kurangadjar itu dengan segala matjam pernjataan ,se- tudju" dengan ekonomi terpimpin, ekonomi gotong- rojong dsb, sedangkan Djenderal Clay tidak ambil pu- sing dengan kemunafikan itu, dan menjatakan pendapat kaum imperialis AS tanpa tédéng aling2. Seperti sudah dikatakan diatas, tidak bisa diharapkan bahwa kaum imperialis akan membantu kita untuk membangun suatu ekonomi jang bersih dari sisa² imperialis, akan membantu kita untuk mengikis habis sisa2 imperialisme itu. Dengan ini terasa betapa tepatnja Dekon jang menekankan bahwa dalam mengatasi kesulitan² ekonomi, kita harus berlandaskan dan berorientasi setjara mutlak pada potensi dan kekuatan Rakjat, kepada usaha² untuk menggali kekajaan alam negeri kita sen-

diri. Kemerdekaan ekonomi hanja akan bisa ditjapai djika prinsip ini dipegang teguh. Betapa prinsip ini digero- woti dan diputarbalikkan oleh kaum imperialis dapat kita lihat dari "Humphrey Report" jang dengan tidak tahu malu, berbitjara mengenai kejakinannja tentang ..kemampuan Indonesia untuk mempertahankan kemerde- kaannja mclalui bantuan asing" ("Humphrey Report"). Kemerdekaan" dimata kaum imperialis AS berarti ke- tergantungan kepada kaum imperialis AS seperti halnja .dunia merdeka" adalah dunia jang tergantung kepada mereka. Apa jang baru sajan kutip dari "Humphrey Report" membuktikan betapa besar peranan bantuan" AS dalam mempertahankan .,kemerdekaan" jang tergantung itu. Selandjutnja. mengingat hal² jang saja gambarkan diatas. ketetapan Dekon bahwa bilamana kekuatan² kita sendiri tidak mentjukupi maka barulah ditjari kredit² luarncgeri, haruslah diartikan. bahwa, sesuai dengan dasar² ekonomi janq anti-impcrialis, hanjalah negara² jang anti-imperialis pula, terutama negara² Sosialis, bisa diharapkan membantu kita sebagai partner jang sederadjat berdasarkan prinsip" persamaan hak dan saling meng- untungkan, bisa diharapkan membantu kita dalam meng- atasi kesulitan" ekonomi dan dalam membangun suatu ekonomi nasional dan demokratis, jang bersih dari sisa² imperialisme dan feodalisme. Hanja si Pandir dan kaum Manipolis munafik jang suka omongkosong bahwa kaum imperialis dapat membantu dalam membangun ekonomi jang anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Perdjuangan untuk membersihkan ekonomi kita dari sisa" imperialis memang merupakan perdjuangan jana banjak meminta perhatian dan tenaga. Perdjuangan ini harus dilakukan tidak hanja terhadap sisa² imperialis jang masih ada didalam ekonomi kita, melainkan pula terhadap usaha² kaum imperialis untuk memperbesar peranan mereka didalam ekonomi kita dengan melalui tjara² baru. jaitu neo-kolonialisme, dengan menggunakan sisa" imperialis itu sebagai pangkalan dan mengambil untung dari kesulitan² ekonomi pada dewasa ini. Djika hal itu dibiarkan. maka ini berarti bahwa sisa² itu bu- kannja dikikis habis tapi malahan dikembangkan, Djadi, dalam mclaksanakan kebidjaksanaan djangka pendek, sesuai dengan strategi dasar ekonomi Indonesia, kita

sudah harus melawan neo-kolonialisme.

Dalam hubungan ini, saja merasa perlu menjinggung peranan Dewan Moneter Internasional (IMF) dimana

Indonesia masih mendjadi anggotanja. DMI itu merupa-

kan suatu organisasi jang pada pokoknja dimaksudkan

untuk menggunakan kesulitan² moneter negara² didunia kapitalis jang timbul sebagai akibat adanja krisis² ekonomi periodik, untuk memaksakan politik· moneter jang diandjurkan oleh DMI dan dengan demikian memudah- kan kaum monopolis AS untuk mengontrol dan men- tjampuri setjara intensif politik moneter negara² anggota2 DMI.

DMI itu sebenarnja apa? DMI benar-benar me-

rupakan organisasi jang sepenuhnja dikuasai negara²

imperialis, terutama imperialisme AS. Karena djumlah suara masing² anggota ditentukan menurut kwota uang

sero masing² dan bukan menurut prinsip ,satu negara

satu suara", maka Amerika Serikat sendiri memegang

tidak kurang dari 28% daripada suara didalam DMI, dan Inggris memegang 13,4%, sehingga dua negara imperialis itu sadja sudah memegang lebih dari 41% daripada suara didalam DMI. Djika ini ditambah dengan negara² imperialis lainnja di Eropa Barat, maka

djelaslah bahwa negara² imperialis itu mempunjai ma-

joritet jang mutlak. Djangan ditanja mengenai persen-

tase Indonesia dalam suara DMI; satusetengah persen-

pun tidak sampai. Tak dapat disangkal bahwa keanggotaan Indonesia didalam badan- tersebut jang sepenuhnja dikuasai oleh "the old established forces" samasekali ·tidak sesuai

dengan politik luarnegeri kita; ia djuga membuka ke-

mungkinan lebar bagi kaum imperialis untuk ikut me-

nentukan politik negeri kita dalam bidang jang begitu

penting, jaitu bidang moneter.

DMI itulah jang paling giat mengandjurkan supaja

Indonesia suka mengadakan devaluasi. DMI itulah jang

setiap tahun mengadakan penelitian² jang dalam mengenai keadaan devisen kita. DMI itulah jang setjara

terang²an mau dipergunakan oleh imperialisme AS

untuk ikut memaksa negeri kita supaja suka mendja-

lankan ,program stabilisasi ekonomi" jang telah saja sebut tadi. DMI itulah jang sekarang mau diperguna-

kan oleh kaum monopoli Belanda untuk mendesak ne-

gara kita supaja mau membajar ,ganti-kerugian jang

lajak" kepada perusahaan² Belanda jang telah diambil- alih. Bukankah semuanja ini membuktikan, bahwa DMI merupakan salahsatu ,sisa imperialis" atau. lebih tepat imperialis itu sendiri jang benar² harus ,,dikikis habis"? Sifat kctergantungan ckonomi Indonesia pada pokoknja terictak "dalam kenjataan bahwa sektor import- cksport masih memegang peranan jang sangat menen- tukan dalam seluruh ckonomi, terutama sebagai sumber pendapatan negara dan sebagai sumber barang² kon- sumsi jang pokok serta barang² jang diperlukan untuk berlangsungnja seluruh sektor produksi, termasuk produksi industri. Selama sifat ini belum diachiri, adalah tidak mungkin untuk membangun suatu ekonomi jang benar² merdeka. Untuk mentjapai tudjuan ini, Dekon memberikan dasar" jang sangat kokoh, jaitu dengan menetapkan bahwa jang harus diselenggarakan seka- rang jalah memperbesar produksi berdasarkan kekajaan alam jang berlimpah-limpah dan meletakkan dasar

untuk industrialisasi". dan bahwa, kita harus

mengutamakan pertanian dan perkebunan, kita harus memcntingkan pertambangan" (lihat Dekon fasal 6), atau dalam kata" lain, kita harus membangun ekonomi nasional dengan pcrtanian dan perkebunan sebagai basis dan dengan industri sebagai tulangpunggung. Disamping usaha² jang mutlak perlu didalamnegeri untuk mentjapai tudjuan ini, maka perubahan² dalam struktur perdagangan luarnegeri kita djuga sangat di- butuhkan. Sifat ketergantungan tersebut diatas memang timbul sebagai akibat politik kaum kolonialis Belanda dalam memperkembangkan hubungan² ekonomi negeri kita dengan luarnegeri jang terus-menerus memperta- hankan posisi kita sebagai sumber bahan² mentah dan sehagai pasaran barang® industri negara2 kapitalis jang madju. Hubungan² ekonomi dengan negara2 kapitalis jang manapun seialu pada pokoknja mengedjar tudjuan² jang demikian. karena negara² itu sangat berkepentingan supaja negara² jang ekonominja masih terbelakang (termasuk Indloncsia) tetap mendjadi pasaran bagi barang² hasil industrinja sendiri dan karena itu berkepentingan untuk menghambat perkembangan2 industri jang dapat mendjadi saingan bagi industri mereka sendiri. Hubungan? dagang Indlonesia dengan luarnegeri masih untuk sebagian jang terbesar sekali ditudjukan ke-

negara² kapitális. Disamping hal² diatas, ini djuga ber-

arti bahwa ekonomi kita selalu sangat dipengaruhi oleh

naik-turunnja tingkat kegiatan ekonomi di-negeri² ka-

pitalis jang makin sering dilanda oleh krisis. Oleh karena itu semua, perubahan² fundamentil, dalam struktur

perdagangan luarnegeri memegang peranan penting

dalam mentjapai ekonomi jang bersifat nasional-demo-

kratis, ekonomi progresif.. Seperti dinjatakan didalam

Dekon, maka ,pelajanan kepada keperluan pertumbuhan ekonomi dan lalu-lintas barang antara lain ditjerminkan
.... dalam hubungan ekonomi dengan dunia luar untuk

memperkuat politik bebas dan aktif ...." (Dekon. fasal

23). Dekon djuga dengan sangat tepat menekankan

tentang bahajanja blok² ekonomi (jang dimaksudkan dengan ini jalah chususnja Pasaraa Bersama Eropa) karena· ,menimbulkan diskriminasi dilapangan perdagangan antar negara. dan dengan demikian iemperkuat dominasi ekonomi dari 'the old established forces'." Selandjutnja dinjatakan pula bahwa Pemerintah ber-

usaha untuk menghilangkan diskriminasi itu, jang tidak hanja menghambat kelantjaran perdagangan internasio-

nal, akan tetapi jang disamping itu ter-lebih menekan

perkembangan pembangunan ekonomi di-negara jang

baru sadja memasuki alam kemerdekaan". (fasal 10).

Dengan demikian Dekon memberi petundjuk² jang

sangat djelas mengenai politik perdagangan luarnegeri Republik kita. Satu²nja dasar jang kokoh bagi politik perdagangan luarnegeri kita jalah memperluas hubung-

an-hubungan ekonomi, chususnja hubungan² dagang dengan "the new emerging forces" berdasarkan prinsip2

persamaan dan saling menguntungkan, terutama dengan

negara2 Sosialis. Belakangan ini, disamping Indonesia, sudah banjak negara² Asia-Afrika jang menentang

Pasaran Bersama Eropa karena tindakan² diskriminasi

kaum monopolis Eropa Barat tenhadap negara² bukan

anggota PBE jang sangat merugikan negara² jang

ekonominja terbelakang. Adalah samasekali tidak tepat fikiran sementara orang bahwa satu²nja tjara untuk

mengatasi diskriminasi negara² kapitalis, terutama PBE.

jalah dengan mengadakan sematjam asosiasi dengan

PBE itu atau malahan untuk mendjadi anggotanja. Ini

berlawanan samasekali dengan tudjuan² menghapuskan

sifat ketergantungan ekonomi kita. Dalam hubungan ini

perlu diperhatikan bahwa ide supaja Indonesia ber-

asosiasi dengai atau mendjadi anggota PBE ternjata mendjadi idam²an kaum kapitalis monopoli Belanda jang sedang berusaha untuk menjusup kembali kedalam ekonomi Indonesia. Kalau dibidang olahraga sadja kita sudah bersembo-

jan "games of the new emerging forces" (Ganefo),

maka dibidang perdagangan luarnegeri sudah lebih daripada semestinja djika kita bersembojan "trade with the new emcrging forces". Sembojan ini dengan sen- dirinja tidak berarti bahwa Indonesia seharusnja meng- hentikan perdagangannja dengan negara kapitalis, te- tapi ia menggambarkan orientasi jang seharusnja di- keimbangka dalam hubungan² dagang berdasarkan prinsip"" persamaan hak dan saling menguntungkan. Hanjà perdagangan luarnegeri jang berorientasi kepada "the new emerging forces" dan tidak pada "the old estahlished forces' seperti jang berlaku sekarang ini. dapat merupakan sendi kuat bagi usaha² kita untuk mentjiptakan suatu ekonomi nasional jang benar² mer- deka.

C) MENGIKIS HABIS SISA: FEODALISME
Demikianlah heberapa pokok mengenai pelaksanaan Dekon jang chususnja berhubungan dengan tugas mengikis habis sisa" imperialisme. Disamping tugas itu. Dekon djuga menetapkan tugas untuk mengikis habis sisa" feodalisme sebagai rintangan strategis dalam tudjuan kita pada tahap pertama ini untuk membangun suatu ekonomi jang nasional dan demokratis. Memang henar demikian. Adanja sisa2 feodalisme jang masih meradjalela dalam ckonomi Indonesia bukan hanja merupakan dasar sosial daripada imperialisme dan oleh karena itu memang sengadja dipertahankan dan dipu- puk oleh kaum kolonialis Belanda ia djuga merupakan penghambat dalam membangun ekonomi jang ber- industri dimana sektor pertanian mendjadi basis jang kokoh da bukan sumher kemiskinan dan penghisapan kolonial dan feodal seperti halnja sekarang. Djika saja katakan hahwa sektor pertanian (disamping perkebunan) harus mendjadi basis daripada ekonomi negeri kita. ini berarti bahwa sektor pertanian harus dapat menjediakan bahan² pokok, chususnja pangan.

Sektor pertanian harus dikembangkan begitu rupa se-

hinga tidak hanja mampu untuk memenuhi kebutuhan

dalamnegeri, melainkan djuga untuk dapat dieksport

dan dengan demikian menghasilkan devisen untuk membeli barang² modal serta lain² kebutuhan industri.

Selama sektor pertanian belum mampu memegang pe- ranan ini, negeri kita akan terus-menerus tergantung

kepada import untuk sebagian dari 'bahan² pangan

dan tidak akan bisa memperbesar daja penghasilannja supaja dapat mentjukupi kebutuhan² kita dalam masa pembangunan. Penghambat jang terpokok dalam mentjapai tudjuan²

ini jalah djustru masih bertjokolnja sisa² feodalisme, jang

harus disapu bersih itu. Sisa² feodalisme jang pada po-

koknja berupa sistim monopoli pemilikan tanah oleh

tuantanah² merupakan sebab utama mengapa produksi

pertanian dinegeri kita masih sangat terbelakang.

Dekon dengan tepat menjebut Undang² Perdjandjian

Bagi-Hasil dan Undang² Pokok Agraria sebagai landasan-landasan terpenting dalam menanggulangi per-

soalan ekonomi. Kedua undang" ini disokong dan di- tuntut pelaksanaannja oleh PKI. Undang² Perdjandjian

Bagi-Hasil memberi kemungkinan hagi kaum tani untuk

memperoleh sebagian jang lebih besar daripada hasil tanaman mereka, sedangkan Undang² Pokok Agraria

ditudjukan untuk membatasi pemilikan tanah tuantanah². Kedua' Undang² ini merupakan alat jang penting dalam

tangan kaum tani, chususnja bagi tanimiskin dan tani tak bertanah, untuk mengurangi penghisapan feodal-

isme. Adanja dua Undang? ini merupakan langkah²

penting dalam memobilisasi kaum tani untuk berdjuang melawan sisa² feodalisme dan untuk menuntut langkah² jang lebih radikál lagi guna mengachiri samasekali sisa²

feodalisme, jaitu melalui suatu landreform atau per-

ubahan tanah jang benar² mengikis habis sisa² feodal-

isme.

Undang² Pokok Agraria berbeda dengan Program Agraria PKI. UU Pokok Agraria hanja bertudjuan

untuk membatasi penghisapan feodal agar dapat

menguntungkan kaum tani, sedangkan Program Agraria

PKI menuntut pensitaan tanah tuantanah serta pem-

bagian tanah tuantanah itu kepada kaum tani, terutama

tanimiskin dan buruhtani, dengan tjuma².

Jang sangat penting pada waktu ini jalah untuk men- djamin supaja kedua undang² tersebut dilaksanakan

dengan konsekwen dan benar² dapat diselesaikan pe-

laksanaannja tepat pada waktunja. Ternjata bahwa pelaksanaan Undang" Pokok Agraria berdjalan dengan

sangat lambat. Manipulasi banjak terdjadi, negara di-

tipu oleh tuantanah" dengan setjara formil mem-bagi²

tanah² jang luas kepada anggota2 keluarga jang bukan

penggarap. Dari tanahlebih dan tanah² lain seluas kira²

1 djuta Ha jang harus dibagikan sebelum achir tahun ini. belum 1 jang telah selesai dibagikan. Selain daripada itu. tjara membagikan tanahlebih sering tidak se-

suai dengan penetapan undang2, sehingga jang mene-

rima tanahlebih itu malahan seringkali adalah keluarga tuantanah sendiri jang bukan penggarap. Semuanja ini dimungkinkan. karena operasi jang didjalankan bukan

operasi radikal. Selandjutnja perlu ditjatat bahwa sjarat²

pembajaran sering sangat memberatkan kaum tani jang

menerima tanahlebih sehingga dibeberapa daerah me-

reka merasa lebih beruntung dengan pelaksanaan Undang2 Perdjandjian Bagi-Hasil karena memperoleh bagian jang lebih hesar dari hasilnja daripada djika harus membajar tjitjilan untuk tanahlebih jang mereka dapat.

Kaum tani telah menjambut baik pernjataan Menteri Agraria dan Pertanian beberapa minggu jl. jang men- djandjikan bahwa pembagian tanahlebih dalam rangka UUPA. akan selesai dilaksanakan sebelum achir tahun ini. Bagi kaum tani tidak dielas langkah² apa jang akan diambil oleh Menteri. tetapi karena sesuai dengan ke- pentingannja. kaum tani telah menjatakan kesanggupan- nja untuk herdjuang terus guna mendjamian suksesnja

pelaksanaan UUPA tepat pada waktunja. Sikap ini

adalah sangat sesuai dengan Dekon. Sampai sekarang masih banjak sekali rintangan jang dialami kaun tani dam perdjuangannja untuk melak-

sanakan kedua undang" ini, karena ternjata bahwa

aparatur pemcrintahan di-daerah2 jang diserahi tugas dalam hal ini masih banjak mewakili kepentingan² tuantanah. Disamping itu. kauin kapitalis birokrat ternjata sekarang makin banjak terdjalin kepentingan2nja dalam mempertahankan sisa" feodalisme sebagai sumber penghisapan bagi mereka sendiri. Oleh karena itu. kaum tani dalam perdjuangannja melawan sisa² feodalisme harus mclakukan perdjuangan jang terus-menerus melawan kaumı penghisap besnr. jaitu kaum kapitalis birokrat. komprndor dan tuantanah. Dalam hubungan dengan hal ini, memang dikalangan

sardjana² tertentu terdapat pendapat bahwa pemilikan

tanah feodal pada umumnja tidak merupakan persoalan di Indonesia dan dengan demikian mereka berusaha membantah pendirian bahwa di Indonesia terdapat sisa" feodalisme jang kuat. Kaum tani sendiri jang meng- alami penghisapan feodal setiap hari telah memberi djawaban jang tepat terhadap pendapat. jang sangat keliru ini dengan mengadakan berbagai, bentuk aksi terhadap tuantanah. Saja berpendapat, bahwa para sardjana djuga dapat memberikan sumbangannja jang ber- harga sekali dalam ikut mengadakan' penelitian mengenai hubungan agraria, dilihat baik dari segi ekonomi

maupun dari segi sosial dan kebudajaan. Dengan de-

mikian, para sardjana akan bisa ikut setjara aktif dalam pekerdjaan besar untuk melaksanakan Deklarasi Ekonomi.

d) PERANAN SEKTOR KOPERASI DAN
SEKTOR SWASTA Sebelum saja mengachiri bagian pertama dari tjera- mah ini mengenai strategi dasar ekonomi Indonesia, saja ingin memberi beberapa pendjelasan mengenai ke- tentuan Dekon jang menjatakan bahwa: ',Dalam perdjuangan untuk menjelesaikan tahap nasional dan de- mokratis ini, maka sudah tibalah waktunja untuk me- ngerahkan segenap potensi. baik potensi Pemerintah maupun potensi koperasi dan swasta (nasional dan domnestik) dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan produksi dan menambah peng- hasiian Negara". (Lihat Dekon, fasal 5). Ini berarti bahwa pada tahap pertama revolusi kita, ekonomi harus terdiri dari tiga sektor, jaitu sektor negara jang me-

megang posisi komando, sektor koperasi dan sektor

swasta. Umumnja sudah ada pengertian jang boleh dikata- kan merata mengenai posisi memimpin jang harus di- pegang oleh sektor negara. Jang masih sering kurang djelas jalah fungsi serta posisi daripada sektor koperasi dan sektor swasta. Adakalanja kedua sektor itu hanja dibedakan dalam arti bentuk-juridis daripada perusahaan jang bersangkutan. Koperasi sering deanggap sebagai salahsatu bagian daripada sektor swasta; bahkan tidak sedikit ,,koperasi" jang sebenarnja adalah gabungan perusahaan² swasta jang meajalahgunakan nama koperasi guna memperoleh berbagai fasilitet.

Pengertian ini adalah keliru. Sektor koperasi djustru

mempunjai suatu fungsi tertentu jang sangat berbeda dengan sektor swasta, jaitu untuk mempersatukan Rakjat pekerdja menurut lapangan penghidupannja masing² dan u.ituk menghambat proses diferensiasi antara produsen-produsen ketjil. dan melalui persatuan dan kerdjasana ini Rakjat pekerdja dapat mengurangi penghisapan tuantanah, lintahdarat, tukang idjon, teng- kulak dan kapitalis² atas diri mereka. Dengan demikian. sektor koperasi membantu Rakjat pekerdja. terutama kaum produsen ketjil untuk membela diri ter-

hadap penghisapan feodal dan terhadap penghisapan

kapitalis. Tugasnja terbatas pada mengurangi penghisapan cian bukan menghapuskannja. Penghisapan baru dihapuskan pada tahap kedua. jaitu dalam ekonomi Sosialis. Tetapi sektor swasta dengan sendirinja tidak mempunjai tugas untuk mengurangi penghisapan, apa- lagi untuk: menghapuskannja. Tugas sektor swasta jalah

untuk menghimpun "funds and forces" nasional dan

domestik dalam melawan imperialisme dan feodalisme. Penghisapan masih tetap terdjadi disektor swasta. Jang perlu hagi kaum buruh jalah memperoleh atau memper- luas hak2 demokrasinja untuk membela kepentingan2nja dalam batas jang tidak merugikan perdjuangan mela-

wan musuh bersama sehuruh Rakjat, jaitu imperialisme

dan feodalisme. Dalam mnenghambat proses diferensiasi antara produsen ketjil. maka koperasi dengan demikian menghambat lahir nja kapitalis" baru atas kerugian mereka jang eko- nominjn lebih lemah. Djika ini berhasil, maka koperasi lapa: membawa produsen² ketjil langsung menudju ke- koperasi Sosialis setelah tahap pertama revolusi selesai.

Demikianlah fungsi daripada sektor koperasi pada tahap

nertama, jaitu tahap untuk menjusun ekonomi nasional dan demokratis. Dengan pendjelasan ini. maka mendjadi teranglah

bahwa bentuk? kopcrasi jang terpenting jalah koperasi

kredit untuk melepaskan produsen ketjil dari tjengke- raman tukang" idjon dan lintahdarat, koperasi produksi ıntuk meningkatkan produksi pertanian, perikanan atau keradjinan tangan. dan koperasi djual-beli untuk membela kepcntingan" bersama produsen ketjil dalam marketing dan dalam memperoleh bahan2 jang mereka perlukan bagi usaha² produktif mereka. Koperasi² jang

demikian memegang peranan jang penting dalam usaha²

untuk mempertinggi produksi sehingga sangat sesuai dengan tudjuan Dekon dalam mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini. Disamping itu, kaum buruh dan pegawai djuga sangat membutuhkan koperasi konsumsi guna melindungi kepentingan²nja sebagai konsumen dan melawaa ke- naika² harga. Demikian setjara singkat mengenai sektor koperasi pada tingkat revolusi sekarang. Sekarang beberapa pendjelasan mengenai sektor :swasta. Ada orang jang merasa sangat heran mengapa PKI menjetudjui alanja sektor swasta, dan malahan merasa tjuriga, apakah ini bukan suatu tipumuslihat jang lihay. Perlu saja menjatakan dengan tegas disini bahwa PKI tidak hanja menjetudjui adanja sektor swasta (nasional dan doinestik) tetapi malahan .mengandjurkannja. Dan sikap ini bukanlah sikap baru bagi PKI, ia merupakan sikap jang tegas dinjatakan dalam Program Umum PKI jang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V PKI jang

dilangsungkan dalam tahun 1954 dan jang kemudian

diperkuat lagi oleh Kongres Nasional ke-VI (1959). jaitu_ sbb. : Ekonomi. Indonesia disamping mengutamakan ekonomi sektor negara jang memimpin, tidak seharusnja menentang industri dan perdagangan ang diselengga- rakan oleh kaum kapitalis nasional, melainkan terus dengan konsekwen menentang ekonomi kaum imperialis dan fecdal. Proteksi dan fasilitet harus diberikan kepada kapitalis² nasional, untuk berkemnbang dąlam batas® jang tidak dapat menguasai kehidupan Rakjat dan negara. dan dişamping itu ekonomi indivduil Rakiat pekerdja harus dibantu". Menurut PKI, persoalannja dalam ekonomi Indonesia jalah bukannja bahwa terdapat terlalu banjak kapitalis² nasional atau pengusaha² nasional, tetapi sebaliknja. masih terlalu sedikit. Kaum pengusaha nasional terutama mereka jang berusaha dibidang industri, harus diadjak untuk mengerahkan potensi²nja dalam membangun suatu ekonomi jang anti-imperialis dan anti-feodal. Kaum pengusaha nasional sangat berkepentingan dalam usaha² untuk mengachiri sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme, sebab ke-dua²nja merupakan halangan besar, halangan strategis, bagi perkembangan industri² nasional.

Sisa" imperialisme sangat membatasi perkembangan industri dalamnegeri karena kaum imperialis berkepen- tingan untuk tetap memelihara negeri kita sebagai pasaran bagi hasil² industri mereka sendiri, sedangkan sisa2 feodalisme merupakan penghalang terpenting dalam mentjapai kesatuan pasaran nasional jang stabil jang merupakan sjarat mutlak bagi perkembangan industri nasional. Oleh karena itu, setjara objektif kaum pengusaha nasional. terutama pengusaha² industri memang dapat diadjak ikutserta dalam perdjuangan Rakjat Indonesia melawan sisa" imperialisme dan feodalisme itu. Kaum pengusaha nasional terutama dapat memainkan peranan jang penting dalam membangun sektor industri jang djustru sangat lemah sebagai akibat politik kolo- uial. Dengan demikian. kaum pengusaha nasional dapat membantu dalam menaikkan taraf produksi jang merupakan kuntji bagi kita untuk mengatasi kesulitan² ekonomi pada dewasa ini. Dengan adanja industri nasional jang giat. maka makin banjaklah bahan² mentah hasil kita sendiri jang akan bisa diolah didalamnegeri, makin besar kemungkinan untuk mengurangi import baran" industri. dan makin luas lapangan kerdja bagi kaun buruh. Pada saat ini. mengerahkan potensi swas-

n. seperti jang ditetapkan dalam Dekon, harus berarti chususnja membuka kembali kemungkinan² bagi industri nasional jang sudah ada untuk mentjapai kegiatan² pada tingkat kapasitet penuh, mengingat bahwa ada perusahaan" jang sudah terpaksa tutup atau bekerdja pada tingkat kapasitet jang sangat rendah karena ke- kurangan tau tidak adanja bahan² baku jang mereka perłukan. jang terlalu sering merupakan objek spekulasi, crutama olch kaum kapitalis birokrat. Disamping itu, ia harus herarti pula melindungi industri² jang sudah ada. memberikan fasilitet" jang lebih luas kepada mereka serta memungkinņkan dibangunkannja industri² baru dengan mempergunakan modal nasional dan domestik. Dalam menentukan sikap kita terhadap sektor swasta, sclalu perlu diingat. seperti ditegaskan pula didalam Dekon. hahwa perspcktif daripada Revolusi Indonesia adalah Sosialisme dan bukan kapitalisme. Ini berarti bahwa sektor swasta harus memegang peranan sebagai pembantu sektor negara dan bahwa ia tidak mempunjai perspcktif untuk berkembang mendjadi kapitalisme mo- nopoli jang menguasai seluruh kehidupan ekonomi.
Mendorong perkembangan swasta nasional samasekali tidak berarti membiarkan kapitalis² komprador jang hi- dup dari djasa² mereka dalam memelihara hubungan erat dengan kaum imperialis, dan djuga tidak dimaksud- kan untuk membiarkan kapitalis2 birokrat jang djustru merupakan salahsatu penghambat bagi perkembangan industri nasional. Selandjutnja, perlu djuga ditekankan bahwa kaum imperialis sangat menentang adanja sektor negara jang memimpin didalam ekonomi kita, sudah dan akan terus berusaha untuk mendapatkan partner-partner mereka dalam sektor swasta guna melakukan penetrasi ekono- minja dinegeri kita. Oleh karena itu, dari kaum pengusaha nasional sangat diharapkan semangat patriotisme, semangat menolak untuk memainkan. peranan kaki- tangan imperialis, peranan menghambat penjelesaian Revolusi Agustus 1945. Sektor swasta nasional jang patriótik hanja akan bisa berkembang djika diantara sektor .itu: dengan sektor negara terdapat hubungan, jang erat dan jang saling membantu. Pemerintah membantu sektor swasta dengan memberikan fasilitet2, perlindungan,. pesanan² dan lain sebagainja, sedangkan sektor swasta membantu sektor Negara dengan mengerahkan seluruh potensinja untuk membangun industri nasional, dalam mempertinggi produksi nasional dan dalam menjediakan lapangan kerdja jang lebih luas. Perlu ada ketetapan jang djelas tentan bidang2 bergerak bagi swasta nasional, tentang bidang² jang mana jang terbuka bagi swasta nasional dan bidang mana jang hanja terbuka bagi negara sadja. Demikian beberapa pokok jang ingin saja kemukakan mengenai strategi dasar ekonomi Indonesia seperti ditetapkan dalam Deklarasi Ekonomi. Dari uraian ini, dapat kita simpulkan setjara kongkrit sebagai berikut : Usaha² untuk mentjapai susunan ekonomi. janġ anti-imperialis dan anti-fecdal, untuk mentjapai susunan ekonomi jang progresif, harus dilakukan" dengan mengorbankan kepentingan² mereka jang mewakili dan membela imperialisme dan sisa² feodalisme, iaitu dengan mengorbankan kepentingan² kaum penghisap besar vli-kota® dan di-desa, atau kongkritnja tuantanahº, kapitalis® birokrat dan kaum komprador, dan dengan membela kepentingan² Rakjat. Kemampuan seseorang untuk setjara ichlas dan sungguh² melaksanakan Dekon harus diukur ber- dasarkan kesungguhannja dalam melakukan tugas ini.

II

HAL' JANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MELAKSANAKAN KEBIDJAKSANAAN

DJANGKA PENDEK

Didalam bagian kedua daripada tjeramah ini, ingin

suja mengemukakan beberapa pandangan mengenai hal2 jang perlu mendapat perhatian chusus dalam melaksanakan kebidjaksanaan djangka pendek. Per-tama² saja ingin menekankan kepada tiga hal jang harus mendjadi pegangan bagi setiap usaha Pemeriatah dalam rangka kebidjaksanaan djangka pendek ini:

Pertama. langkah² jang diambil tidak boleh berten-

tangan. malahan harus sepenuhnja sesuai dengan prinsip-prinsip anti-imperialisme dan anti-feodalisme, sesuai dengain strategi dasar ekonomi Indonesia, dan ini berarti mercalisasikan tudjuan untuk membersihkan sisa² imperialisme dan feodalisme. Djadi, tidak boleh mem- perkokoh posisi ekonomi kaum imperialis dengan djalan membuka pintu bagi penanamaa modal monopoli asing setjara klasik atau setjara neo-kolonialisme.

Kcdua, faktor jang paling menentukan dalam meng-

atasi kesulitan- ckonomi dewasa ini, dan dalam melak-

sanakan kebidjaksanaan djangka pendek jalah usaha² untuk menaikkan tingkat produksi dengan berorientasi

pada tenaga produktif jang pokok, jaitu kaum buruh dan kaum tani, Ini harus berarti bahwa tidak boleh ada tindakan² jang merugikan tenaga² produktif itu, karena

ini dengan sendirinja akan berarti bertentangan dengan

tudjuan untuk mentjapai kenaikan produksi. Ketiga. usaha" untuk mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini harus berdasarkan mobilisasi kekuatan dan potensi Rakjat dengan mentjiptakan kegotong-rojongan nasional berporoskan NASAKOM disegala bidang, dan menggali serta mengexploitasi kekajaan alam Indonesia

sendiri. Merehabilitasi semua potensi ekonomi jang ada

dan menggunakan segala dana rupiah dan devisen jaag

ada atau hisa disediakan setjara efektif dengan men-

tjegah pemborosan serta memberantas salahurus disegala

bidang ekonomi dan keuangan. Dekon dengan setjara tepat mengemukakan prinsip jang harus dipegang dalam menghadapi persoalan“ ekonomi seperti inflasi, kekurangaa devisen dsb. dengan mengatakan sbb.: Keadaan jang mendesak ini tidak dapat .diatasi sebagai masalah jang berdri sendiri, lebih² tidak mungkin kita atasinja hanja dengan tindakan moneter konvensionil belaka. Sebaliknia, tidak ada djalan mudah jang dapat mengangkat kita dari impasse sekarang ini, ketjuali atas dasar menggerakkan

segenap potensi dan kekuatan Rakjat sesuai dengan

konsepsi integral menanggulangi persoalan ekonomi nasional kita". (lihat Dekon, fasal 13). Dengan demikian Dekon dengan tegas menolak pandangan sementara orang, termasuk pula ahli² ekonomi Indonesia tertentu jang masih berpegang pada teori² liberal .atau burdjuis, bahwa kesulitan² ekonomi jang kita hadapi sekarang adalah merupaķan suatu "vicieuse cirkel" atau lingkaran jang tak berudjung-pangkal. Pandangan iní saja anggap sangat perlu mendapat perhatian sardjana² progresif, terutamá sardjana² ekonomi. Berpegang pada pandangan "vicieuse cirkel" berarti beranggapan bahwa satu²nja tjara untuk mengatasi kesulitan ekonomi dewasa ini jalah dengan mengundang penanaman modal serta bantuan". ekonomi dari negara-negara imperialis. Berpegang pada pandangan "vicieuse cirkel'' berarti beranggapan bahwa hanja tindakan-tindakan teknis-moneter.jang drastis sadja jang akan mampu. mengachiri keadaan kritis pada dewasa ini, jaitu

tindakan² jang merugikan Rakjat dan menguntungkan

modal monopoli asing karena memperkuat posisi dolar didalam ekonomi kita.

Sikap jang diambil didalam Dekon seperti saja kutip

diatas merupakan dasar jang kuat bagi: usaha² menje- lesaikan kesulitan² ekonomi sesuai· dengan semangat patriotisme, sesuai dengan penolakan dan perlawanan terhadap neo-kolonialisme jang selalu siap pada setiap saat untuk ,,membantu" kita keluar dari "vicieuse cirkel dan dengan. demikian memasukkan kita kedalam pe- rangkap mereka. Kebidjaksanaan djangka pendek pada, pokoknja ber- kisar disekitar usaha² untuk dengan selekas mungkin menjediakan pangan jang tjukup, terutama beras, dan

uintuk menjediakan bahan² baku dan penolong serta

spare-parts bagi industri dan sektor produksi. Dua hal ditentukan sebagai prioritet utama dalam djangka waktu 2 tahun ini. Dekon djuga menetapkan bahwa dua hal tersebut harus dibiajai dengan kekuatan kita sendiri. dan hanja bilamana itu vidak mentjukupi, maka barulah dlitjarikan kredi? luarnegeri dengan sjarat se-

suat dengan ketentuan² dabam Ketetapan MPRS No. II.

tahun 1960" (lihat Dekon fasal 30).

Ada fihak jang menarik kesimpulan bahwa Dekon

merupakan semaijam program 2 tahun. Ini samasekali tidak benar. Kesimpulan sematjam ini menundjukkan bahwa Dekon samasekali tidak difahami. Dekon adalah crupakan progran untuk menjelesaikan Revolusi In- conesia tahap petama. Program untuk menjelesaikan sesuatu revoiusi dengan sendirinja tidak bisa diikat dengan waktu. lni tergaotung seluruhnja dari keadaan objektif serta imbangan kekuatan.

a) TENTANG "IRON STOCK" BERAS
Dekon menctapkan bühwa Pemerintah harus mem- punjai an menguasai iron stock' beras" (fasal 30). Ini pada pokoknja berarti bahwa Pemerintah harus dapat menguasai persediaan dan distribusi beras pada umum- nja. Maksud-tudjuan "ron stock" jalah untuk dapat menguaai pasaran beras guna mentjegah kenaikan harganja. "Iron stock" dipergunakan untuk mengachiri perdagangan gelap beras dan untuk memungkinkan se- uruh Rakjat membeli beras jang dibutuhkannja dengan harqi resmi. Djadi. maksudnja jalah untuk menurunkan kembali ongkos" hidup jang sudah sedemikian tinggi itu. Karena hal ini merupakan sesuatu jang perlu dise- lenggarakan dengan segera, maka usaha² kearah tudjuan ini harus meliputi tindakan² djangka pendek untuk dengan segera menaikkan produksi pangan, terutama beras. H-al jang demikian memerlukan fasilitet2 segera kepada kaum tani, untuk membantu usaha² produktif mereka. dan terutama mendirikan Dewan² Produksi di- mana kaum tani jang terorganisasi diikutsertakan. Dalam rangka ini pula. perlu segera diambil tindakan²

intk mengachiri rintangan² jang dihadapi oleh kaum tani. chususnja rintangan jang timbul karena penguasa²

daerah jang berwatak feodal atau kapitalis birokrat.

Sumber "iron stock" beras jang paling tepat jalah dari produksi beras dalamnegeri dan ini dengan sendirinja berarti bahwa disamping usaha² untuk mensuk- seskan target kenaikan produksi padi harus pula diada- kan penindjauan kembali setjara seksama mengenai pembelian padi pemerintah jang mengalami kegagalan dalam tahun jang lalu. Karena kesimpangsiuran jang sangat meradjalela dibidang statistik maka kita menghadapi kenjataan bahwa angka jang dapat dipertjaja mengenai produksi padi dalam tahun 1962 tidak ada. Jang ada jalah angka Biro Pusat Statistik jaitu 17.8 djuta ton, angka Komisi Djuned (Menteri Research Nasional) jaitu 18.3 djuta ton dan angka Departemen Agraria dan Pertanian 19.8 djuta ton dan 20.1 djuta ton. Entah jang mana jang benar, tetapi jang djelas jalah bahwa dari semua angka ini tidak ada satu jang mentjapai target produksi padi untuk tahun 1962 seperti jang ditetapkan oleh MPRS. jaitu 20.4 djuta ton. Program "self-supporting beras" telah diakui suatu kegagalan dan Padi Sentra ternjata telah mendjadi sentra² korupsi dan ketidakberesan jang sangat merugikan. Saja berpendapat bahwa bidang statistik masih di- hinggapi kesimpangsiuran serta tjara² mengumpulkan statistik ternjata masih berdasar metode² kaum kolo- nialis Belanda dulu dengan samasekali mengabaikan pengalaman tenaga² produktif sendiri, chususnja kaum tani dan kaum buruh di-pabrik2. Hal jang tidak memuaskan ini patut mendapat perhatian jang serius dari-pada sardjana Indonesia. Perentjanaan dan penelitian tanpa statistik adalah laksana membikin kuwe tanpa bahan². Tetapi lebih tjelaka lagi jalah perentjanaan dan penelitian dengan statistik jang salah, sebab perentjanaan dan penelitian sematjam itu dapat dipastikan akan meleset dari sedjak semula. Mudah²an para sardjana akan berhasil dalam ikut memperbaiki, keadaan jang tidak memuaskan dibidang statistik ini, dan akan meng- adakan penelitian ber-sama2 dengan tenaga² produktif, untuk mengumpulkan bahan² statistik jang benar, chususnja dibidang produksi pangan. Ini akan merupakan suatu sumbangan kongkrit jang sangat berguna bagi pelaksanaan Deklarasi Ekonomi. Seperti halnja dengan program kenaikan produksi padi, maka pembelian padi pemerintah djuga telah

mengalami kegagalan, karena kaum tani sebagai pro- dusen padi ternjata tidak diadjak untuk berunding mengenai penetapan djatah jang masukakal dan mengenai harga jang pantas. Sedangkan pada umumnja tidak di- djalankin usaha² untuk melaksanakan pembajaran de- ua: tjara" jang mudah dan tjepat dengan disertai usaha" efcktif dalam membantu kaum tani untuk mem- heli kehutuhan-nja dengan harga pantas, seperti misal- nja garán. ikan asin. minjaktanah, tekstil, alat² pertanian. pupuk dan sebagainja. Dibeberapa daerah Peme- intan belum melunasi harga² padi jang dikumpulkan darì kaua tani. Pada pokoknja kegagalan jang dialami dalam men- ji kenaikan produksi beras dan dalam melaksanakan pembelian padi pemerintah disebabkan karena usaha itu tidak didasarkan setjara kokoh pada tenaga produktif disektor pertanian, jaitu kaum tani. Saja ber- pendapat, bahwa lebih² daripada di-bidang2 lain, ke- tentuan Dekon mengenai mutlak perlunja menggerak- kan segenap potensi dan kekuatan Rakjat" harus didja- lankan dengan konsekwen dibidang produksi pangan, chususnja padi. Potensi dan kekuatan Rakjat akan bisa digerakkan dibidang pertanian djika kepentingan® kaum tani dibela dan kepentingan² kaum tuantanah serta ka- pitalis birokrat dikorbankan. Ini merupakan hal jang sangat urgen, ini merupakan sjarat mutlak untuk mentjapai kenaikan produksi, untuk mensukseskan program pembelian padi dan untuk mendjamin adanja "iron stock" beras ditangan Pemerintah. Perlu ditekankan bahwa satu"nja djaminan untuk mentjapai sukses di- bidanı produksi pangan jalah djustru dengan mengikis habis sisa" feodalisme itu. Dengan demikian djelaslah kiranja betapa satunja tugas mengatasi persoalan pangan dengan tugas menjelesaikan tuntutan² revolusi pada tahap sekarang ini. tahap nasional demokratis. Dalam hubungan dengan tugas untuk menguasai suatu "iron stock" beras ada beberapa tafsiran jang mengartikan hal ini scbagai andjuran untuk memper- besar import beras sebagai satu²nja djalan memperoleh beras itu. Saja ticiak membantah bahwa dalam keadaan jang sangat mendesak dimana terdapat kekurangan² beras schingga mengganggu kelantjaran roda ekonomi, maka import beras mcndjadi suatu keharusan. Tetapi menggautungkan diri pada import beras sadja tidak me-

rupakan djalan keluar jang tepat. Malahan djika per-

hatian terlalu banjak diarahkan kesana,. sektor pertanian kita sendiri dapat mengalami kerugian² besar. Setiap kali Pemerintah mengimport beras, ini berarti suatu kegagalan dibidang produksi dalamnegeri, karena masih terlalu banjak devisen digunakan untuk keperluan kon- sumtif sehingga mengorbankan sektor produktif. Kita semua mengetahui bahwa dalam waktu achir² ini import beras telah mentjapai volume jang sangat besar, jaitu

1.3 djuta ton dalam tahun jang lalu. Apakah dengan demikian persoalan pangan telah diatasi? Samasekali tidak! Malahan sebaliknja! Volume import beras telah mentjapai rekord dalam tahun 1962, tetapi kekatjauan dalam persediaan dan distribusi beras djuga telah mentjapai rekord dalam tahun itu! Dalam hubungan dengan persoalan -ini, saja ingin pula menjebut suatu pendapat jang sangat keliru ten- tang pengaruhnja sesuatu inflasi terhadap pertanian. Menurut ahli² ekonomi tertentu, sesuatu inflasi diang- gap hanja merugikan golongan² jang berpenghasilan tetap, jaitu kaum buruh dan pegawai, sedangkan tenaga produktif dibidang pertanian tidak mengalami kerugian² karena, katanja, harga penghasilan mereka selalu di- sesuaikan dengan kenaikan harga jang terdjadi dalam rangka inflasi itu. Teori ini dipergunakan untuk me- njebarkan ide bahwa kaum tani Indonesia tidak mengalami kesulitan² sebagai akibat inflasi pada saat ini. Pandangan ini adalah sangat keliru dan samasekali mengabaikan kenjataan bahwa disektor pertanian kita masih terdapat sisa² feodalisme jang berat. Seandainja halaja memang demikian, saja rasa Rakjat Indonesia jang lk. 70% hidup dari pertanian, tidak akan begitu berkeberatan djika terdjadi inflasi sebab, menurut teori itu, jang rugi hanja sebagian ketjil sadja. Pandangan ini hanja berlaku terhadap tuantanah dan tanikaja, tetapi samasekali tidak berlaku terhadap kaum tanimiskin dan mereka jang tidak mempunjai tanah samasekali, jaitu buruhtani, sedangkan djumlah tanimiskin dan buruhtani djustru meliputi bagian terbesar daripada mereka jang hidup didesa. Tanimiskin dan buruhtani mengalami kesulitan² jang amat besar karena hampir semua kebutuhan mereka harus dibeli, termasuk pula beras. Kaum tani dipedusunan di Djawa dan Ma- dura telah mengalami kenaikan harga jang sangat be-

rät sekali sedjak tahun 1960 seperti jang dapat dilihat

dari index harga 12 barang makanan pokok dan barang² tekstil didaerah pedusunan, sbb.:

12 bahan ma-

Tekstil

Tahun kanan pokok

388 926

1960 1243 836 1961

1962 (Maret) 1910 1176

Sumber : BPS 1953 = 100

Disamping itu, sistin distribusi barang sandang-

pangan jang sedikit atau banjak mulai berdjalan dibebe-

rapa kota besar. walaupun dengan berbagai kematjetan, samasekali tidak didjalankan di-desa2. Kaum tani djuga mendjadi sasaran tengkulak² lama dan tengkulak2 baru alias kapitalis? birokrat jang dengan tepat sudah dinja- takan oleh kaum tani sendiri sebagai tikus kaki-dua". Kaun tani djuga mengalami kesulitan² jang sangat hesar karena makin rusaknja seluruh aparatur pengangkutan termasuk djalan². Ada berita misalnja disalah- satu daerah di Sumatera Selatan jang banjak meng- hasilkan bahan² hasil eksport bahwa satu²nja tjara jang

tinggal untuk mengangkut hasil² mereka itu jalah de-

ngan tenaga manusia sadja. Teori. atau lebih tepat dikatakan ,dongengan" mengenai tidak ruginja kaum tani diwaktu inflasi ini, se- benarnja hanja meneruskan kebohongan jang suka di- sebarkan oleh kaum kolonialis Belanda dulu bahwa Rakjat Indonesia umumnja tidak menderita diwaktu krisis ekonomi karena selalu bisa ditampung oleh desa. Orang" atau sardjana² jang masih pertjaja pada

dongengan² ini perlu .turun kebawah" untuk melihat

dengan mata kepalanja sendiri betapa kemelaratan di-desa² pada saat ini. Inflasi djustru memperkuat posisi ekonomi kaum tuan- tanah dan kaum penghisap lainnja di-desa² dan mem- hikin lebih herat lagi kehidupan kaum tani, ter tama tanimiskin dan buruhtani. Kenjataan ini harus diper- hitungkan dalam menetapkan langkah² untuk menaik- kan produksi pangan.

à) USAHA' UNTUK MEMULIHKAN. KEMBALI APARAT PRODUKSI

Tudjuan kedua daripada kebidjaksanaan djangka pendek jalah untuk menjempurnakan aparat produksi jang ada, untuk mempertahankan dan mempertinggi tingkat produksi masa sekarang ini". Tugas ini, disam-

ping tugas untuk menjediakan "iron stock" beras, di-

njatakan harus diberi prioritet utama dalam waktu² tahun ini. Kedua tugas ini dimaksudkan ,,supaja dapat memperbesar daja-produksinja, sehingga dengan demi- kian didalam waktu djangka pendek itu dapat didjamin bertambahnja.peredaran barang didalam masjarakat sebagai imbangan daripada beredarnja uang" (Dekon, fasal 30). Penegasan ini berarti bahwa prinsip pokok daripada Dekon dala menanggulangi kesulitan.ekonomi jalah untuk mentjapai kenaikan tingkat produksi. Penegasan ini adalah sangat penting dan harus didjadikan dasar bagi setiap langkah jang mau diambil. Kongkritnja, prinsip ini berarti bahwa pada pokoknja, mulai dengan diutjapkannja Dekon, setiap tindakan dibidang ekonomi dan dibidang politik pada umumnja harus ditindjau dari sudut : apakah tindakan itu mendorong produksi ataukah sebaliknja, menghambat produksi; apakah tindakan itu menguntungkan tenaga² produktif, ataukah sebaliknja, merugikan: tenaga² produktif. Dekon menetapkan bahwa usaha² untuk memulihkan aparat produksi harus pada tingkat pertama dipusatkan kepada memperlantjar kembali persediaan spare-parts dan bahan² baku/penolong. Sudah, diketahui setjara um'um betapa sektor industri serta sektor pengangkutan menghadapi kematjetan² jang sangat mendalam pada saat ini karena kekurangan spare-parts dan bahan² baku/penolong. Walaupun tidak ada suatu angka jang menjeluruh mengenai tingkat produksi disektor industri pada umumnja, saja rasa tidak ber-lebih²an djika diper- kirakan bahwa industri dalamnegeri pada saat sekarang hanja bekerdja rata2 25% daripada kapasitet penuhnja. Adalah suatu kenjataan bahwa negeri kita masih sangat tergantung kepada luarnegeri· untuk persediaan² spare-parts dan bahan² baku/penolong, walaupun dapat diketahui pula bahwa bukan hanja persediaan bahan-bahan baku dari luarnegeri jang mengalami kema-

tjetan-kematjetan dewasa ini. Pun bahan² baku jang

terdapat didalamnegeri sangat kurang, atau distribusinja matjet karena didjadikan objek spekulasi. Sedangkan dimana telah diambil tindakan2 jang dimaksudkan untuk mengatasi kematjetan² dan ketidakberesan itu, seperti misalnja dengan sistim pengawasan ban2 jang baru ini, ternjata mempunjai efek jang djustru sebaliknja, jaitu lebih mematjetkan bidang² jang sudah demikian matjet- nja itu. Ketergantungan sektor produksi kepada luarnegerı untuk: sparc-parts tcrsebut berarti bahwa tugas pokok daripada sektor import pada dewasa ini harus ditekankan pada melajani kebutuhan² tersebut. Disamping pem- belian bahan² konsumsi pokok jang masih harus di- import. sektor import harus dikerahkan chususnja untuk mendatangkan kebutuhan² sektor produksi. Dalam hu- bungan ini, Dekon djuga menegaskan bahwa kita harus mengurangi sedjauh mungkin import bahan lux (Dekon, fasal 30). Saja anggap hal ini sangat penting dalam rangka mendjaga kebebasan kita dibidang import bahan² baku dan spare-parts. Telah diketahui bahwa kaum imperialis AS. Belanda dan lain² telah siap untuk membantu" kita dalam mengatasi kesulitan² spare-parts tersebut. Misalnja. dalam bulan Februari jbl, telah ditanda- tangani persetudjuan kredit dengan AS sebesar $ 17 djuta chususnja untuk spare-parts dan bahan² penolong. Kaun imperialis ternjata melihat bidang ini sebagai suatu kennungkinan jang baik untuk mengikat ekonomi kita setjara lebih efektif kepada ekonomi mereka dan untuk mengabadikan posisi mereka sebagai sumber ba- ranq-barang keperlunn industri. Ini berarti bahwa, lebih² discktor ini, kita harus berusaha untuk membiajai import harang" terschut dengan penghasilan devisen kita sen- diti dan sedjauh mungkin tidak dengan kredit2 dari negara" kapitalis jang disertai sjarat² jang merugikan Indonesia. Disamping kekurangan import, persediaan bahan² haku/penolong djuga sangat dikatjaukan karena berbagai penjelewengan dan korupsi serta manipulasi dibidang distribusi. Benang mendjadi objek korupsi dan manipulasi, ban mohil mendjadi objek korupsi dan manipulasi, semen mendjadi objek korupsi dan manipulasi. Ja. tak ada satu bahanpun jang tidak dikorupsi dan

dimanipulasi oleh kaum kapitalis birokrat. Ini berarti bahwa tindakan² untuk memberantas korupsi dan me- ritul tukang2 salahurus adalah sangat erat hubungannja dengan tugas untuk menaikkan tingkat produksi,

c) DEKONSENTRASI DALAM SOAL MANAGEMENT Salahsatu ketentuan dalam Dekon jang perlu men- dapat perhatian jalah mengenai akan diadakannja dekonsentrasi dalam management. Hal ini dikemukakan karena dirasakan betapa kurang baik berdjalannja pengurusan atau management pada saat ini chususnja didalam perusahaan negara, sehingga salahurus itu sangat mengakibatkan kematjetan² disegala lapangan. Memang dapat dimengerti bahwa djika sistim management" terlalu terpusat, maka ekonomi kita jang meliputi suatu daerah jang sangat luas dengan djaring- an komunikasi jang pada umumnja sangat kurang, akan menghadapi berbagai kesulitan dan kematjetan. Salah- salu prinsip jang sangat penting dalam. haí pengurusan ekonomi scktor negara jalah supaja mereka jang ber- tanggungdjawab terhadap satu perusahaan atau didalam satu perusahaan terhadap satu bagian, tjabang atau daerah. diberi otoritet atau wewenang serta tanggungdjawab perseorangan jang tjukup karena hanja dengan demikian, perusahaan atau tjabang² jang ber- sangkutan akan bisa berdjalan dengan lantjar. Tentu- nja, tanggungdjawab tersebut harus sepenuhnja dilaku- kan sesuai dengan garis² atau kebidjaksanaan umum dan tidak boleh diartikan sebagai ketentuan jang mem- buka kemungkinan bagi orang² untuk setjara se-suka²- nja menentukan langkah² jang bersifat kedaerahan jang sempit atau hanja menguntungkan kepentingan pribadi si-manager sendiri. Dalám menetapkan perlu adanja dekonsentrasi dalam management, Dekon dengan tepat menekankan bahwa ini harus didjalankan ,dengan tidak mengorbankan Indonesia sebagai suatu kesatuan ekonomi dan politik". bahwa dekonsentrasi itu dimaksudkan berlaku hanja mengenai sesuatu hal, jang hanja mengenai daerah atau wilajah tjabang itu sendiri", dan bahwa dekonsentrasi ini tidak berärti mengorbankan sentralisasi dalam pe- rentjanaan (planning) dan pengawasan (control) ter- achír. jang ada ditangan fihak püsat". Djuga ditekankan

bahwa ,dekonsentrasi dalam management tidak dima- sukkan dalam otonomi lokal" (fasal 24). Sjarat2 ini memperlihatkan dengan sangat djelas bahwa dekonsentrasi hanja ditudjukan kepada mentjapai efisicnsi dalam mendjalankan perusahaan² dan dimak- sudkan untuk mengatasi kesulitan² teknis karena keadaan geografis serta kekurangan² perhubungan jang ter- dapat pada saat ini. Dekonsentrasi samasekali tidak boleh mengurangi kesatuan ekonomi dan politik nasional dan oleh karena itu sangat bertentangan dengan usaha² kaum separatis chususnja kaum pemberontak PRRI-Permesta beberapa tahun jang lalu jang memang se- ngadja mempergunakan keluh-kesah Rakjat di-daerah² tertentu serta kesulitan² komunikasi antara daerah dan pusat untuk mentjapni maksud²nja jang djahat dalam menghantjurkan Republik Kesatuan kita. Perlu saja kemukakan pula bahwa penetapan mengenai dekonsentrasi itu tidak berarti bahwa salahurus hanja terdjadi karena management terlalu banjak dipusat- kan di Djakarta. Ketentuan Dekon ini samasekali tidak mengurangi konstatasi bahwa faktor terpenting dalam pengurusan jalah manusianja, dan bahwa kesulitan² jang dialami oleh perusahaan2 atau bank² negara didaerah pada pokoknja disebabkan oleh karena banjak- nja orang jang salahduduk. Dari pengalaman dapat di- ketahui bahwa banjak sekali pemimpin² perusahaan² negara didaerah merupakan orang² jang tidak tjakap, jang tidak djudjur dan tidak Manipolis sehingga mereka mudah diperalat oleh kalangan² tertentu untuk kepentingan²nja sendiri. Kalau seandainja salahduduk dan salahurus hanja menimbulkan inefisiensi dan kelalaian, mungkin tidak scherapa djelek pengaruhnja terhadap ekonomi. Tetapi jan kita hadapi jalah salahduduk dan salahurus jang mengakibatkan pensalahgunaan kekajaan negara, pen- tjolengan, korupsi dan pemborosan setjara besar²an. Karena itu, salahduduk dan salahurus, apalagi ditempat- tempat jang djauh dari pengawasan pusat, harus segera diachiri. Dekonsentrasi pengurusan atau management berarti bahwa lebih daripada sebelumnja, faktor manusia harus diperhatikan. Djika orang² jang tidak tjakap dan tidak djudjur membikin segalanja katjau dalam keadaan dimana pusat mempunjai wewenang jang besar, orang²

itu akan lebih² sangat membahajakan djika mereka di- beri wewenang jang luas. Dapat kita bajangkan bahwa dekonsentrasi bisa berarti suatu ,,zaman emas" untuk tukang² salahduduk dan salahurus itu. Dekonsentrasi harus berarti bahwa lebih daripada sebelumnja harus segera dilakukan rituling, sesuai dengan apa jang ditetapkan dalam Dekon.

d) PERUBAHAN' DALAM SISTIM PERPADJAKAN Apa jang ditetapkan dalam Dekon mengenai perpa-
djakan merupakan suatu kemadjuan jang sangat penting. Dekon menolak sistim perpadjakan jang lama karena sistim itu berpokok kepada padjak² langsung dan tidak langsung jang pada umumnja sangat memberatkan Rakjat. Sistim perpadjakan itu jang sampai saat ini masih tetap berlaku, merupakan satu aspek jang tak bisa di- pisahkan dari sifat ekonomi kita sebagai ekonomi jang tergantung, dimana eksport dan import memegang pe- ranan jang menentukan, dimana keuangan negara masih bersandar kepada padjak² langsung dan tidak langsung se-mata². Malahan perpadjakan masih dianggap oleh ahli² ekonomi tertentu sebagai ,instrumen pembangunan jang tutama". Dekon menetapkan tiga prinsip baru mengenai perpadjakan, jaitu (a) untuk memberikan dorongan kepada inisiatif produsen guna memperluas dan memperbesar produksi mereka; (b) untuk meratakan akumulasi modal dalam pembangunan setjara keseluruh- an, dan (c) untuk mendapat kepastian supaja perusahaan-perusahaan Negara merupakan sumber terpenting dalam mengumpulkan modal guna pertumbuhan selan- djutnja". (fasal 27). Prinsip pertama dalam mengubah sistim perpadjakan harus menetapkan politik padjak jang berpegangan pada prinsip dari Rakjat kembali ke Rakjat dan dengan sen- dirinja politik fiskal pada umumnja tidak-boleh meng- hambat kegiatan produksi dan menambah berat beban penghidupan Rakjat. Politik keuangan harus mengabdi pada produksi dan tidak sebaliknja seperti halnja se- karang ini dimana produksi mengabdi, atau lebih tepat, dikorbankan karena politik keuangan dan fiskal jang keliru. Sampai saat ini, tjara² jang dipergunakan untuk memperoleh kenaikan penerimaan negara jalah melalui kenaikan tarif padjak, kenaikan harga dan djuga me-

aluti matjam" padjak baru, seperti komponen harga. meerwinst dsb. Tjara² jang demikian itu biasanja di- benarkan, djuga dalam textbook2 mengenai politik fiskal kapitalis, karena administratif gampang; tetapi segi jang paling gampang dari tiara2 itu bisa pindah efeknja kepada para konsumen, jaitu Rakjat, terutama Rakjat pekerdia. Kenaikan pendapatan padjak2 langsung dan tidak langsung harus ditjapai bukan dengan jara itu melainkan melalui perkembangan ekonomi jang schat. Bertambahnja kegiatan ekonomi dengan sendir- uja akan bertambah penerimaan negara dari padjak. Penegasan Dckon bahwa usaha² untuk menaikkan penghasilan negara harus berpegang pada prinsip untuk tidak menambah heban Rakjat banjak" (Dekon, fasal

31) berarti bolwa keputusan jang dikeluarkan oleh Per- isahaan Listrik Negara hanja tiga hari sesudah Dekon diutjapkan, jang menaikkan tarif listrik dengan 300%. sangai bertentangan dengan Dekon. Ini memperlihatkan hetapa perhui dilakukan perdjuangan jang terus-menerus tintuk mendjamin supaja Dekon dilaksanakan setjara konsekwen dan untuk melawan setiap tindakan jang tidal: sestai dengan prinsip Dekon. Politik perpadjakan jang memberikan dorongan kepada inisiatif produsen djuga berarti bahwa bagi me reka (penguisaha swasta) jang bersedia memperguna- kan kckajaannja setjara produktif (dibidang produksi) peri diberikan kelonggaran² padjak serta lain2 fasilitet untuk berkembaing, karena kemudian, djika tingkat pro-
duksi telah meningkat maka penerimaan dari mereka mclalui padjak akan mendjadi lebih besar daripada se- belum usaha- prodaktif itu dimulai. Kelonggaran itu dapat merupakan dorongan penting bagi kegiatan² pre- dukuif setjara umum. Prinsip kedua jang ditetapkan dalam Dekon, jaitu ntuk meratakán akumulasi modal, merupakan prinsip jüng sangat penting. Karena padjak² pada saat ini untuk schagian hesar didapat dari Rakjat, maka dengan sen- iirinj akumulasi modal adalah sangat tidak merata dan siangat menıberatkan Rakjat. Orang jang memperoleh keuntungan- besar dari inflasi bisa menghindari pem- bajaran padjak bukan hanja karena kelitjikan mereka sendiri tetapi djuga karena sistim perpadjakan pada saat ini memang tidak menampung tambahan? besar

dalam kekajaan seseorang. Selain daripada itu, padjak² jang diambil dari Rakjat djustru achirnja lebih mem- perkaja orang², itu, jaitu uangnja keluar dari kantong Rakjat jang begitu tipis untuk masuk ke-kantong² OKB jang sudah begitu gemuk. Prinsip. dari Rakjat pekerdja ke OKB harus diganti dengan dari Rakjat pekerdja kembali kepada Rakjat pekerdja, dan djuga, selama OKB2 masih ada di-tengah² kita, dari OKB ke Rakjat pekerdja. Keadaan inflasi sudah pasti sangat merugikan Rakjat karena harga barang2 melondjak dengan tjepat, penghasilan riil Rakjat makin tertekan rendah. Kaum kapitalis birokrat, modal monopoli asing, semuanja bertambah untung dan kaja dalam keadaan inflasi sedangkan Rakjat pekerdja bertambah miskin dan bertambah papa-sengsara. Dengan demikian Rakjat pekerdja memikul dua beban jang sangat berat, jaitu keadaan inflasi itu sendiri dan disamping itu sistim perpadjakan jang sangat tidak merata, sedangkan OKB² samasekali bebas dari beban² itu. Keadaan jang demikian djuga terdapat di-desa² di- mana tuantanah² menerima penghasilan jang semakin besar dengan adanja kenaikan harga hasil bumi, sedangkan penghasilan mereka itu umumnja terlepas dari padjak : Sebaliknja kaum tani bertambah miskin. Prinsip ketiga dalam Dekon dalam mengubah sistim perpadjakan sebenarnja merupakan kuntji bagi politik fiskal didalam sesuatu ekonomi nasional dan demokratis jang mau kita bangun. Sektor ekonomi, negara harus mendjadi sumber terpenting bagi pendapatan negara. Ini harus ditjapai melalui kenaikan kegiatan atau inten- sitet perusahaan" negara diberbagai. sektor dan tidak melalui kenaikan tarif atau harga. Dengan demikian setingkat demi setingkat sumber pendapatan negara dan pembiajaan pembangunan bisa kita kurangi dari sektor perpadjakan jang sekarang meliputi lebih dari 30 djenis matjam padjak dan mengubah prinsip tersebut sehingga pendapatan negara terutama bersumber pada perkembangan ekonomi sektor negara. Ambillah sebagai misal perusahaan seperti DKA. Djika kapasitet operasi DKA dinaikkan maka tanpa adanja kenaikan harga kartjis atau tarif kereta-api, penerimaan negara akan meningkat, dan ini akan memungkinkan pula .bertambahnja penanaman modal baru sehingga terdjadi lagi kenaikan

kapasitet. dan seterusnja. Tetapi sebaliknja, dengan

memperketjil operasi DKA seperti halnja sekarang, per-

usahaan itu dengan sendirinja tambah mengalami kerugian. Pada saat ini, perlu dikonstatasi bahwa perusahaan² negara bukannja hanja tidak merupakan sumber pene- rimaan negara, tetapi malahan sebaliknja, mereka merupakan beban finansiil bagi Pemerintah karena banjak- nja kredit jang terus-menerus diberikan kepada mereka sedangkan hasilnja samasekali tidak seimbang. Dalam hubungan ini, Dekon menjatakan bahwa perangsang² (incentives) akan diberikan kepada PN2 jang dapat mengurangi penggunaan kredit. Ini tentunja tidak mengurangi perlunja rituling setjara intensif untuk mengachiri salahurus jang sangat meradjalela dibidang perusahaan² negara pada saat ini dan jang mendjadi sebab utama daripada pemborosan dan pentjolengan kekajaan perusahaan" itu jang hidup dari kredit bank² negara. Maka dari itu, rituling djuga merupakan sjarat mitlak untuk mentjapai prinsip ketiga jang ditetapkan alam Dekon dalan mengubah sistim perpadjakan. Mengenai kenjataan bahwa Dekon dalam membitja- rakan perangsang2 kepada perusahaan² negara, chusus- nia menjebut perusahaan dagang negara (PDN2), ada jang mengartikan ini sebagai usaha untuk meng-anak- mas-kan PDN2. Tetapi ini bisa djuga diartikan sebagai tanda bahwa djustru PDN2 itu jang paling tidak beres dalam hal memutar modal dengan djumlah kredit jang hesar: ini bisa djuga diartikan bahwa djustru PDN2 jang perla diritul! Bagian jang mengenai perangsang kepada eksportir dalam Dekon tidak boleh disalahtafsirkan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan lain dalam Dekon jang menolak devalunsi dan tindakan² jang bersifat moneter konvensionil". Pada hakekatnja jang terpen- ting acialah perangsang kepada produsen barang2 eksport dengan menutup kerugian rupiah jang dialami oleh produsen akibat disparitet antara harga pendjualan produsen (ongkos produksi ditambah winstmarge tertentu) dengan harga luarnegeri. Disamping itu eksport dido- rong madju melalui perluasan pasar dunia, upgrading (peningkatan daripada kwalitet), pemberantasan penjelundupan-penjelundupan dengan lebih intensif lagi, perluasan eksport dengan kelebihan barang2 djadi hasil

pengolahan sendiri bahan² mentah. Siva jang sekarang ini mengatjaukan harga disemua bidang supaja dihapus- kan dan untuk mengatasi keadaan jang sulit sekarang ini Presiden sebagai mandataris MPRS supaja meng- ambil tindakan² agar Pemerintah menjelenggarakan eksport dan import. Selandjutnja mengenai politik keuangan,Dekon djuga menetapkan bahwa ,,menaikkan penghasilan negara... harus ditjapai dengan menggali sumber baru serta mengintensifkan penggalian sumber² lama, dan dengan tidak menambah beban Rakjat banjak". Dinjatakan pula
bahwa penjusunan Anggaran Negara.... ditudjukan
untuk mendjamin terlaksananja kebidjaksanaan djangka pendek ini dan pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana" (fasal 31). Prinsip² ini berarti bahwa Anggaran Belandja harus benar² di-Manipolkan atau di-Dekonkan. Pokok-pangkal dalam menetapkan anggaran harus terletak pada tingkat pembangunan jang perlu ditjapai dengan memperhitungkan kemungkinan² setjara realistis, dan kemudian anggaran pendapatan di- sesuaikan dengan pokok itu. Disamping itu, anggaran rutine jang pada saat ini dipisahkan dari anggaran pembangunan harus diabdikan kepada anggaran pembangunan itu, dan tidak sebaliknja, jaitu anggaran rutine mendjadi pokok dan anggaran pembangunan hanja memper- oleh sisa² sadja atau mendjadi émbél² sadja. Dalam menetapkan usaha² pembangunan jang perlu diberikan prioritet. disamping prioritet2 utama jang diberikan kepada kebidjaksanaan djangka pendek seperti ditetapkan dalam Dekon, maka Dekon memperkuat me- morandum MPRS tanggal 5 Djanuari 1963 mengenai hal tersebut. Skema prioritet MPRS memberi prioritet setjara umum kepada usaha² jang pasti akan menambah pendapatan nasional. Selandjutnja ditetapkan bahwa projek² jang akan mengatasi kemerosotan ekonomi dan keuangan, terutama projek2 sandangpangan harus di- laksanakan, dan djuga projek untuk perkembangan in- dustri jang sudah committed. Disamping itu diberi prioritet pula kepada semua projek dasar untuk perkembangan faktor produksi tenaga kerdja serta kepada projek2 infrastruktur jang sudah committed dan jang diperlukan untuk mensukseskan projek² lain jang diberi prioritet. Selandjutnja MPRS telah menekankan bahwa projek² B, jaitu projek² jang harus mendjadi sumber

pembiajaan, harus dieruskan, dengan tidak membatasi projek2 itu kepada 8 djenis projek jang chusus di- sebut dalam Pola Pembangunan Semesta. Tekanan pada

saat ini harus diberikan kepada quickyielding projects, jaitu projek² jang bisa menambah pendapatan nasional dalam waktu jang pendek.

e PRODUCTION-SHARING DAN KREDIT LUARNEGERI

Dekiarasi Ekonomi, dalam menjebut kemungkinan²

ntuk mendjalankan "production-sharing", mengulangi

kembali prinsip" jang terpenting, jaitu bahwa produc- ion-sharing .pada hakekatnja merupakan kredit dari lutarncgeri. " untuk melaksanakan sesuatu projek, jang akan dibajar dengan sebagian dari hasil jang diperoleh projek tersebut: miliklan pimpinan harus tetap ditangan [ihàk Indonesia" (fasal 23). Sedangkan mengenai kredit luarnegeri, Dekon menja- takaa bahwa : Pembiajaan untuk mensukseskan politik konomi djangka pendek tersebut diatas, harus dapat diusahakan sebagai berikut : (a) dengan kekuatan funds and forces nasional (termasuk domestik) kita sendiri;

(b) bilamana ini tidlak mentjukupi maka baru ditjarikan kredlit luarnegeri, dengan sjarat sesuai dengan ketentu- an-kctentuan jang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. I1. tahun 1960" (lihat fasal 32). Prinsip2 production-sharing sudah ditetapkan setjara tegas didalam ..Pernjataan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi mengenai Pindjaman atau kredit atas dasar Production-Sharing" ter- tanggal 3 Agustus 1962. Pernjataan itu dengan tegas menolak adanja penanaman modal asing, sesuai dengan Ketetapan MPRS No. II tahun 1960. Djadi, sudah sangat djelas bahwa production-sharing merupakan kredit atau pindjaman dimana kechususannja terletak dalam tjara membajar kembali kredit jang bersangkutan, jaitu dari hasil produksi projek jang bersangkutan. Ia sama- sekali tidak boleh diartikan atau dipraktekkan sebagai penanaman modal asing dalam berbágai bentuk dimana fhak jang menanam modalnja bisa setjara diam² main dibelakang lajar pimpinan atau management nasional dan malahan merasa lebih aman karena sifat nasional- nja" projek bersangkutan memberi perlindungan terha.

dap bahaja²" akan terdjadinja nasionalisasi atau peng-

ambilalihan jang selalu begitu ditakuti oleh modal mo-

nopoli asing. Usaha² untuk mensalahtafsirkan prinsip2 production-sharing sebagai penanaman modal asing bukanlah suatu fantasi atau kechawatiran jang tak beralasan. Djika kita mnembatja "Humphrey Report" jang terkenal itu maka ternjata bahwa djustru inilah jang méndjadi pegangan kaum imperialis AS serta kalangan“ tertentu dinegeri kita jang ternjata telah memberikan pendjelasan" jang sedemikian rupa sehingga dikatakan bahwa: Penanaman modal asing diterima (maksudnja, oleh Indonesia) dalam bentuk persetudjuan² production-sharing

atau kontrak dengan perusahaanº lokal, baik milik pe-

merintah ataupun swasta". ("Humphrey Report"). Se-

dangkan jang dengan tegas ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia jalah, bahwa pemilikan harus. ditangan Indonesia" dinjatakan didalam "Humphrey Report" seba- yai "dilution of ownership" atau "pemilikan tjampuran". Demikianlah pengertian AS tentang production-sharing. Demikianlah bahajanja djika persetudjuan“ production-sharing mau diadakan dengan modal AS ataupun modal dari lain² negara kapitalis!

Dengan adanja Dekon jang mempertegas kembali

bahwa hanjalah kredit? luarnegeri jang dapat diterima,

maka mendjadi lebih mendesak lagi supaja Undang²

Penanaman Modal Asing tahun 1958 segera dibatalkan

sesuai dengan tuntutan2 Rakjat. Pembatalan Undang²

tersebut sangat dibutuhkan untuk menutupi setiap kemungkinan atau landasan legal bagi kaum reaksi dalam- negeri dán kaum imperialis diluarnegeri untuk melaku- kan penanaman modal dalam bentuk production-sharing. Penetapan prinsip² production-sharing memang merupakan suatu kemenangan bagi Rakjat Indonesia, dan tidak boleh terdjadi bahwa setjara diam², prinsip² itu disalahgunakan sehingga djustru memungkinkan sesuatu jang paling ditentang. jaitu penanaman modal

asing. Baru² ini oleh Pemerintah diumumkan bahwa

suatu kontrak telah ditandatangani dengan modal Ca- thay di Hongkong untuk melaksanakan projek² berda- sarkan production-sharing dalam bidang usaha² jang sangat luas. Berita itu menimbulkan berbagai pertanja- an. Pertama-tama, apakah benar bahwa projek² jang bersangkutan memang masuk dalam prioritet2 seperti

jang telah ditetapkan oleh MPRS? Apakah benar bahwa seandainja projek² itu memang bersifat prioritet, ia tidak dapat dibiajai dengan "funds and forces" nasional dan domestik? Bagaimnana sjarat2 daripada kredit itu? Apakah sjarat² itu benar² mendjamin bahwa pemilikan dan pimpinan berada ditangan Indonesia? Timbulnja ke-ragu²an ini memang wadjar, karena kaun kapitalis di-negara² asing memperlihatkan reaksi jang begitt antusias mengenai production-sharing. Malahan pernah dirumuskan oleh Ketua Panitia Pro- luction-Sharing bahwa tak kurang dari 20 negara telah menundjukkan perhatiannja terhadap production-sharing. Prinsip² production-sharing memang baik dan pada pokoknja sesuai dengan pendirian Rakjat Indonesia dalam hal kredit luarnegeri. Tetapi kita tidak boleh terlalu naif dalam hal ini. Kita tidak boleh melupakan hahwa prinsip? jang baik itu bisa dipergunakan untuk memberi kepada modal monopoli asing suatu kemungkinan untuk menguasai salahsatu bahan eksport kita dan untuk menguasai pimpinannja walaupun jang resmi menduduki posisi pimpinan adalah orang2 kulit sawo- matang. Karcna prinsip production-sharing berarti bahwa pindjaman dibajar kembali dari hasil² projek jang bersangkutan. dapat diduga bahwa ,sipemberi-kredit" akan berusaha keras untuk memperoleh posisi jang berpenga- ruh dalam projek itu dengan dalih untuk mendjamin bahwa modalnja benar² dibajar kembali. Tuntutan se- matjam ini merupakan tanda tidak pertjaja kepada fihak Indonesia, oleh karena itu harus ditolak sebagai sesuatu jang bertentangan dengan prinsip production-sharing. Saja berpendapat bahwa satu²nja djalan untuk men- tjegah kemungkinan pensalahgunaan production-sharing jalah dengan mienempatkan semua persetudjuan mengenai hal jang demikian dalam tangan Dewan Kredit Luarncgeri, dimana Pemerintah serta pimpinan lembaga² negara. chususnja DPRGR, MPRS dan Depernas, harus diikutsertakan, dan dengan Nasakom sebagai poros- nja. Dewan tersebut perlu diberi wewenang mengenai semua hal jang bersangkutan dengan kredit luarnegeri, chususnrja untuk menetapkan apakah sesuatu kredit memang dibutuhkan dan apakah sjarat2nja sesuai dengan prinsip" jang telah ditetapkan oleh Dekon.

Dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai persetudjuan² baru dibidang kredit, Dewan Kredit Luarnegeri harus melihat bukan hanja bahwa kredit jang bersangkutan henar² dibutuhkan karena "funds and forces" didalamnegeri tidak tersedia, tetapi harus djuga mendjamin supaja persetudjuan² kredit jang telah ditandatangani sudah dipergunakan sebelum mulai mengadakan persetudjuan² kredit baru. Dapat diketahui, misalnja, bahwa berbagai kesibukan sedang, didjalan- kan untuk mengadakan kontrak² baru dengan negara²

Barat sedangkan masih ada persetudjuan kredit jang

ditandatangani dengan negara² Sosialis jang belum dipergunakan samasekali atau jang hanja sebagian di- gunakan. Terajata misalnja bahwa instansi² Pemerintah tertentu ,.kurang antusias" terhadap kredit dari negara² Sosialis dengan. memberikan segala matjam alasan, seperti dalih bahwa. harganja terlalu tinggi, barang²nja belum dikenal dsb, sedangkan alasan jang sebenarnja tak lain dan tak bukan jalah karena adanja kepentingan jang sudah bertjokol alias "vested interest" dan komisi² jang menarik dari kredit² jang diperoleh dari negara imperialis. Dewan tersebut harus mendjaga supaja po- litik luarnegeri jang bebas dan aktif benar² dilaksanakan dibidang kredit. Djangan sampai, terhadap negara² Sosialis dituntut segala matjam kelonggaran seperti penundaan pembajaran pertama dan lain sebagainja, sedangkan terhadap negara seperti Djerman Barat, misalnja, jang nota bene memindjamkan kredit dengan

bunga 5-6% jaitu djauh lebih tinggi daripada apa jang

diminta oleh négara2 Sosialis, jaitu 2-21%, Pemerintah

bersedia menerima sjarat2 pembajaran kembali jang

djauh lebih berat.

Kredit luarnegeri menjangkut satu segi. jang sangat

erat hubungannja dengan usaha² untuk menjusun suatu ekonomi nasional jang benar² merdeka atau bersih dari sisa² imperialisme. Kredit luarnegeri merupakan bidang

dimana semangat patriotisme harus didjundjungtinggi

dan pelaksanaan prinsip² MPRS serta Dekon harus benar² diawasi. Dalam hubungan dengan persoalan ini, dan chususnja bahajanja modal asing akan menjusup kedalam ekonomi kita, perlu saja menjebut pula Bank Pembangunan Swasta. Mengenai hal ini, Dekon menjatakan : ,Perlu terus-menerus berichtiar untuk mentjapai perbaikan

ke-ragu²an ini, perlu saja djelaskan bahwa Kennedy dan penjempurnaan pada lembaga keuangan, chu- tentunja tidak akan mengangkat seorang penasehat jang susnja Bank Pembangunan Daerah dan Swasta". (fasal tidak mewakili pendirian Kennedy sendiri. Disamping

34). Sikap hati² ini. jang menekankan pada perlunja
itu tidak lain daripada Kennedy sendiri jang sudah perbaikan dan penjempurnaan adalah tepat, djika kita memberikan suatu reaksi mengenai Laporan Clay de- mengingat bahwa fihak modal asing jang, bagaimana- ngan mengatakan bahwa Laporan itu adalah sangat pun djuga mereka berusaha untuk setjara tjerdik me- membesarkan hati" atau "most heartening" (lihat News- njalahgunakan production-sharing, tentu lebih senang week, tanggal 8 April, 1963, hal. 42). dengan tjara" penanaman modal jang klasik dan ter- buka. menaruh perhatian dan harapan besar kepada adanja Bank Pembangunan Swasta dan djuga bank² pembangunan daerah. Bank2 itu mendapat perhatian chusus didalam "Humphrey Report" karena menurut ahli² ekonomi jang menjusun laporan itu, modal swasta belum tjukup efektif dikerahkan sebagai salahsatu sumber jang terpenting". Modal monopoli AS ternjata sudah siap sedia untuk mempergunakan sumber atau saluran ini setjara ,se-efektif²nja". Bahaja ini memperkuat kekuatiran jang dikemukakan oleh fraksi PKI didalam DPRGR sewaktu Undang2 Bank Pembangunan Swasta dibahas. jaitu tentang adanja bahaja modal imperialis merembes kedalam Bank itu. Lewat Bank Pembangunan Swasta kaum imperialis berusaha men- djadikan kaum swasta sebagai saluran penetrasi modal- nja dan dengan demikian memperkuat barisan kapitalis komprador dan kapitalis birokrat. Ini merupakan lan- dasan utama bagi politik reaksioner kaum imperialis. Memang. ketjuali mereka jang sangat naif, saja rasa tidak ada orang jang tidak mengerti bahwa tudjuan jang sebenarnja daripada modal monopoli imperialis jalah djustru untuk menghidupkan sektor modal swasta sebagai sektor memimpin dan untuk mematikan sektor negara. Sikap ini dengan sangat tegas dinjatakan dalam laporan Djenderal Clay mengenai ,,bantuan ekonomi" AS. jang dikeluarkan dalam bulan Maret jbl. Dalam laporan itu, dikatakan sebagai berikut: ,Kami berpen- dapat bahwa AS tidak dapat membantu sesuatu pemerintah asing clalam projek² untuk mendirikan perusahaan-perusahaan industri atau dagang jang dimiliki pemerintah untuk bersaing dengan perusahaan swasta" (lihat Newsweek, tanggal 8 April, 1963, hal. 42). Mungkin ada jang merasa kutipan ini sebenarnja ku- rang berguna karena toh hanja merupakan nasehat kepada Pemerintah AS. sedangkan jang penting jalah sikap resmi pemerintah Kennedy. Dalam mendjawab

KESIMPULAN-KESIMPULAN

Demikian ulasan saja tentang Deklarasi Ekonomi dan sjarat pelaksanaannja. Berdasarkan fikiran2 jang telah saja adjukan diatas. maka dapat kita menarik beberapa kesimpulan sbb.: Penjusunan Dekon merupakan hasil penting daripada perdjuangan Rakjat untuk memenangkan gagasan2 jang benar dalam menetapkan susunan ekonomi jang harus kita bangun pada tahap pertama Revolusi serta dalam menetapkan tjara² jang tepat guna mengatasi kesulitan² ekononi pada dewasa ini. Perdjuangan itu sekarang harus dilandjutkan untuk mentjapai kemenangan dalam pelaksanaannja. Seperti halnja penjusunan Dekon hanja bisa ditjapai dengan melalui perdjuangan Rakjat, maka pelaksanaannja djuga tergantung pada perdjuangan Rakjat. Dalam hal ini, Front Nasional dengan Pantja Program Front Nasional dapat memainkan pe- ranan jang menentukan. Hal² jang perlu diperdjuangkan dalam usaha² memenangkan pelaksanaan Dekon adalah sbb.: Pertama: untuk mentjapai peng-integrasian antara Pemerintah dengan Rakjat haruslah dilaksanakan ritu- ling disegala bidang dari Pusat sampai ke-Daerah², terutama harus dibentuk Kabinet Gotong Rojong ber- poroskan NASAKOM. Ini akan membuka kemungkinan seluruh aparat pemerintahan diisi dengan orang2 jang bersedia mendjalankan prinsip² Dekon setjara konse- kwen. jang bersedia mengorbankan kepentingan² kaum penghisap besar di-kota² dan di-desa, jaitu kaum tuan- tanah komprador. dan kapitalis birokrat, serta membela kepentingan? Rakjat. Orang2 jang melawan atau men- sabot pelaksanaan Dekon harus dituntut supaja dising- kirkan. Kedua untuk memenangkan tafsiran2 jang tepat mengenai prinsip2 Dekon haruslah dilawan tiap2 usaha untuk memutarbalikkan prinsip² Dekon dan melaksanakan tindakan² anti-Dekon ,atas nama Dekon". Ketiga: untuk mengadakan tindakan² jang sesuai dengan prinsip" Dekon dengan tudjuan pokok mening-

katkan produksi, harus diadakan perlawanan jang serius terhadap usaha² sabotase dibidang ekonomi, Perlu pula dilakukan perdjuangan untuk menolak setiap tindakan jang bertentangan dengan Dekon. Rakjat harus didjamin hak² demokrasinja untuk dapat melakukan perdjuangan ini, untuk dapat melakukan People's control (pengawasan Rakjat) sebagai landasan guna mentjapai People's support (dukungan Rakjat) jang seluas mungkin bagi setiap usaha dibidang ekonomi. Djika ini tertjapai, maka akan berarti bahwa massa Rakjat bukan hanja ikut langsung dalam menentukan politik ekonomi, jaitu ikut menentukan penjusunan Dekon, melainkan pula turut aktif melaksanakan dan ber- tanggungdjawab atas djalannja politik ekonomi tersebut. Tanpa ini, adalah tidak mungkin untuk menjusun ekonomi nasional dan demokratis, ekonomi progresif.

(Tjeramah dihadapan Himpunan Sar- djana Indonesia [HSI], tgl. 11 Mei 1963 di Aula Universitas Indonesia)

DEKON DALAM BAHAJA, SELAMATKAN

DEKON!

Pertama-tama izinkanlah saja mengutjapkan terima- kasih se-besar²nja kepada pimpinan Musjawarah Besar Keuangan dan Ekonomi Veteran Seluruh Indonesia jang telah mengundang saja untuk memberikan tjeramah tentang Deklarasi Ekonomi. Saja menjambut kesempatan ini. kesempatan untuk mengemukakan fikiran² serta pendapat² kami. kaum Komunis Indonesia, menge- nai soal² hangat dinegeri kita. Kenjataan ini sekali lagi membuktikan betapa sudah mendalamnja pengertian masjarakat terhadap kedudukan partai² politik sehingga makin seringlah musjawarah2, seminar2 ataupun diskusi² besar. baik jang resmi maupun jang tidak, jang meng- adjak partai² NASAKOM untuk menguraikan pendapat-pendapat mereka. Dari kenjataan ini saja mendapat kesan betapa sudah dirasakan. hahwa suatu musjawarah, seminar atau diskusi besar belum lengkap dan belum memuaskan kalau Nasakom belum diikutsertakan dan didengar. Ini merupakan perwudjudan jang njata daripada perasaan ke- gotongrojongan nasional kita. Mungkin akan ada jang mengira bahwa dalam menghadapi permintaan" jang begitu banjak untuk mengada- kan tjeramah, saja hanja tinggal mengulangi apa jang pernah saja katakan dalam tjeramah² sebelumnja. Tidak- lah demikian. Sdr.² Perkembangan keadaan dinegeri kita berdjalan begitu tjepatnja sehingga setiap waktu, biar- pun hanja selisih satu minggu, tentu ada soal² baru jang harus dibahas atau pendapat? baru jang kurang tepat iang harus dilempangkan. Saja benar2 merasakan, bahwa setiap kali menghadapi tugas memberi tjeramah, tentu persoalan jang diminta kepada saja untuk dibahas harus ditindjau dari segi² jang baru, berdasarkan perkembangan² baru. Djadi bagi saja sendiri, disamping harus bekerdja keras. ini djuga merupakan kesempatan

jang baik untuk terus-menerus mengadjukan sikap tentang hal² jang baru timbul. Maka dari itu saja benar² merasa bertèrimakasih pada setiap kesempatan jang sedemikian ini. PERSOALAN POLITIK BERESKAN DULU! Saudara² sedang melangsungkan suatu Musjawarah Besar Keuangan dan Ekonomi, Memang sudah sewa- djarnjalah kalau kaum veteran, seperti halnja golongan² Rakjat lainnja, mentjurahkan penhatiannja setjara inten- sif kepada persoalan keuangan dan ekonomi. Persoalan keuangan dan ekonomi adalah persoalan pokok jang dihadapi oleh Rakjat Indonesia pada saat ini. Kalau saja katakan bahwa persoalan ekonomi merupakan persoalan pokok, ini tidak berarti bahwa persoalan politik mendjadi tidak pokok. Djustru dengan menganggap persoalan ekonomi sebagai persoalan pokok, kita akan senantiasa berhadapan dengan persoalan politik, baik politik dalam maupun luarnegeri. Djadi persoalan ekonomi membikin kita berhadapan setjara langsuag dan setjara mendesak dengan persoalan politik dalam arti bahwa soal² ekonomi hanja akan bisa diatasi djika soal politik dibereskan lebih dulu. Bangun- an politik harus sesuai dengan susunan ekonomi jang mau kita dirikan, Setiap diskusi tentang persoalan² ekonomi harus berdasarkan sikap ini. Saja ingin memberikan suatu tjontoh. Kaum impe- rialis Amerika Serikat melalui pers mereka sering me- lantjarkan tuduhan² kealamat Presiden Sukarno dengan mengatakan -bahwa beliau ·sengadja mengobar-ngobar- kan perasaan anti-imperialisme, anti-kolonialisme, anti- neo-kolonialisme Malaysia dan sebagainja dengan maksud untuk menutupi kesulitan² ekonomi didalamnegeri, artinja dengan maksud untuk membelokkan perhatian Rakjat dari kesulitan² didalamnegeri. Dengan demikian Presiden Sukarno ,,mengurangi oposisi", demikian kata- nja. Ini adalah suatu pemutarbalikan jang sangat kasar. Sikap anti-imperialisme, anti-kolonialisme, anti-neo- kolonialisme merupakan sjarat² mutlak djika kita ingin mengatasi kesulitan² ekonomi dalamnegeri dan ingin membangun ekonomi jang bersih dari imperialisme. Se- lama kita tetap berpegang teguh pada sikap2 ini, maka ada djaminan bahwa kesulitan² ekonomi dalamnegeri

akan teratasi dengan tjara jang sesuai dengan kepen-

tingan-kepentingan Rakjat dan dalam semangat patriot-

isme jang se-tinggi²nja. Tetapi begitu ada ke-ragu²an dalam sikap anti-imperialis, apalagi menghentikan sikap jang demikian uatuk mulai main mata dengan imperialis at mulai memberi konsesi2 kepada mereka, maka pada sa itu timbullah bahaja bahwa kesulitan² ekonomi tak- kan dapat diatasi. atau dapat ,diatasi" menurut tjara imperialis. jaitu membuka se-lebar²nja pintu penetrasi ekonomi olch kaum imperialis. Mcmang tuduhan? kaum imperialis jang sedemikian iu empunjai maksud jang djelas, jaitu untuk mem- belokkan perhatian kita dari persoalan melawan imperialisme. supaja kita tidak melawan dan menjerah kepada imperialisme dan dengan demikian kaum imperialis hisa memenangkan konsepsi²nja dibidang ekonomi. Oleh karena ilu. semakin memuntjak kesulitan2 ekonomi, maka sikap anti-imperialis kita harus mendjadi semakin tadjam. Kita harus waspada terhadap mereka jang menginginkan sebaliknja.

DEKON MELIPUTI 3 SOAL POKOK

Sdr.2 telah meminta kepada saja untuk berbitjara

mengenai Dekon. jaitu dokumen bersedjarah jang di-

umumkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 28 Ma- ret il. dan jang oleh Sidang Umum MPRS jang ke-II dalam bulan Mei jbl. telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan garis? besar haluan pembangunan dibidang ekonomi. Dekon adalah sendjata penting disamping Manipol dalam perdjuangan Rakjat Indonesia untuk menjelesaikan tahap pertama daripada revolusinja. Dekon djuga merupakan sendjata penting bagi perdju-

angan Rakjat Indonesia untuk mengatasi kesulitan²

ckonomi jang makin hari makin memuntjak. Dekon meliputi tiga soal pokok jang sangat penting. Pertama, Dekon menetapkan strategi dasar ekonomi Indoncsia pada tahap revolusi sekarang ini, jaitu tahap revolusi nasional dan demokratis dimana jang mendjadi tugas pokoknja jalah membersihkan atau mengikis habis sisa? imperialisme dan sisa2 feodalisme. Kedua, Dekon menggariskan kebidjaksanaan djangka pendek jang harus segera dilaksanakan untuk mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini. Ketiga, Dekon menetapkan sjarat²

politik jang mutlak perlu bagi pelaksanaan Dekon itu sendiri, jaitu tertjapainja kegotongrojongan nasional berporoskan Nasakom melalui pengintegrasian antara

Pemerintah dan Rakjat jang terorganisasi baik dalam

bidang administratif maupun exekutif, atau dengan kata² lain pembentukan Pemerintah Gotongrojong berporoskan Ñasakom. Tiga pokok ini membikin Dekon mendjadi sebuah program jang dalam dasar²nja boleh dikatakan mem- bahas persoalan ekonomi dalam keseluruhannja. Strategi

dasar dan kebidjaksanaan djangka pendek merupakan

satu kesatuan jang tak terpisah-pisahkan. Strategi dasar hanja bisa dilaksanakan melalui pelaksanaan kebidjaksanaan djangka pendek. Pelaksaņaan kebidjaksanaan djangka pendek harus sepenuhnja didasarkan pada prinsip² anti-imperialisme dan anti-feodalisme sesuai dengan strategi dasar ekonomi. Sedangkan sjarat mutlak untuk mendjamin supaja strategi dasar dan kebidjak-

sanaan djangka pendek dapat dilaksanakan benar² se-

bagai satu kesatuan adalah pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat jang terorganisasi dibidang administratif dan exekutif.

RESOLUSI MPRS WADJIB DILAKSANAKAN

Disamping Dekon kita sekarang djuga sudah mem-

punjai dokumen penting lain, jaitu Resolusi MPRS

No. I/1963 jang menetapkan berbagai prinsip tentang pelaksanaan pembangunan disetiap lapangan. Resolusi

MPRS ini sangat penting karena ia disusun oleh lem-

baga negara jang tertinggi dimana diwakili segenap lapisan Rakjat jang mentjerminkan kegotongrojongan

nasional. Resolusi MPRS adalah sangat penting karena

ia disusun berdasarkan pembahasan jang benar² menje-

luruh daripada berbagai dokumen penting jang meru-

muskan pengalaman² pembangunan, jaitu (1) amanat Presiden Sukarno Ambeg Parama-Arta" tentang pelaksanaan Ketetapan MPRS No. I dan II, tahun 1960;

(2) kesimpulan Sidang Pimpinan MPRS tentang per- kembangan pelaksanaan pembangunan nasional semesta berentjana; (3) memorandum Pimpinan MPRS tanggaì 5 Djaauari 1963 tentang prioritet2 pembangunan; dan
(4) intisari hasil karya panitia2 MPRS Daswati I. Dja- di, Resolusi MPRS itu didasarkan pada bahan² jang

lengkap tentang pengalaman sehingga dapat melem- pangkan kesalahan² jang telah timbul dalam pelaksanaan Pola Pembangunan dan dapat djuga menekankan prinsip2 jang harus dipegang teguh dalam menghadapi berbagai soal pada saat ini. Resolusi MPRS itu perlu sekali dipeladjari dengan se-baik²nja dalam hubungan dengan pelaksanaan Dekon. Saja menekankan pentingnja Resolusi MPRS ini sebab njatanja ada fikiran pada sementara orang bahwa Resolusi MPRS bisa dianggap sepi, diremehkan, tidak didjalankan atau malahan dilanggar. Sikap atau per- buatan jang demikian adalah samasekali bertentangan dengan Undang2 Dasar 1945, dimana dinjatakan bahwa: .Kedaulatan adalah ditangan Rakjat, dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rak- ja. (Fasal 1. ajat 2). dan djuga bahwa: Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan undang dasar dan garis² besar daripala haluan negara" (Fasal 3). Selama belum ada MPR. MPRS ditetapkan sepenuhnja mendjalankan kedaulatan Rakjat dan oleh karena itu Rakiat harus berdjuang supaja Ketetapan2 senta Resolusi MPRS benar2 didjalankan. Tugas ini sepenuhnja sedjalan dengan tugas memperdjuangkan pelaksanaan sungguh" daripada Dekon itu sendiri. Memang sudah mendjadi kenjataan dinegeri kita, hahwa helum tjukup memperdjuangkan supaja politikz jang baik diterima sebagai politik resmi. Setelah politik² jang baik itu diterima maka harus pula dilakukan perdjuangan sengit supaja dilaksanakan. SEKTOR KOPERASI DAN SWASTA HARUS ANTI-IMPERIALIS DAN ANTI-FEODAL Musjawarah jang sedang diadakan oleh Saudara² ini tentu dimaksudkan bukan hanja untuk menindjau se- tjara umum keadaan ekonomi dan keuangan, tetapi disamping itu djuga berusaha agar kaum veteran sendiri hisa memegang peranan, bisa mendapat tempat jang wadjar, bisa mentjurahkan "funds and forces"-nja dalam pekerdjaan besar jang dihadapi oleh Rakjat Indonesia pada waktu ini. Kaum Komunis Indonesia me- njambut dengan hangat usaha² jang demikian karena kita memang sangat menginginkan supaja segenap "funds and forces" nasional dan domestik dihimpun dan

dikerahkan. Dalam Dekon ditegaskan, bahwa Dalam perdjuangan untuk menielesaikan tahap nasional dan demokratis ini, maka sudah tibalah waktunja untuk me- ngerahkan segenap potensi, baik potensi Pemerintah maupun potensi koperasi dan swasta (nasional dan domestik) dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan produksi dan menambahkan peng- hasilan Negara". (Deklarasi Ekonomi, fasal 5). Ada fihak jang sengadja ingin menimbulkan kesan se-akan² kaum Komunis memusuhi swasta, dan se-akan² kaum Komunis hanja menjetudjui adanja ekonomi sektor negara dan koperasi. Fitnahan demikian memang dimnaksudkan untuk memetjah-belah potensi nasional kita supája kemudian masing² potensi bisa dikuasai oleh kaum imperialis.· Menurut PKI, seperti halnja dibidang politik dibutuhkan penghimpunan segenap potensi nasional jang anti-imperialis dan anti-feodal jang diwu- djudkan dalam bentuk kegotongrojongan nasional ber- poroskan NASAKOM, demikian pula segenap potensi nasional dibidang ekonomi jang anti-imperialis dan anti-feodal harus dihimpun. Tugas untuk menghimpun potensi dibidang politik dan dibidang ekonomi ini, harus kita kerdjakan sekaligus demi menjelesaikan tahap re- volusi sekarang ini dimana seperti dikatakan dalam Dekon : kita hárus mentjiptakan susunan ekonomi jang bersifat nasional dan demokratis, jang bersih dari sisa² imperialisme dan bersih dari sisa feodalisme". (Dekon, fasal 3). Sikap PKI ini bukanlah sikap baru jang tjepat² ditetapkan untuk menjesuaikan diri dengan alam Manipol atau alam Dekon, Sikap ini adalah sikap sedjak lama, seperti dapat .Sdr.2 lihat sendiri didalam Program Umum PKI jang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V jang diadakan dalam tahun 1954 dan jang kemudian diperkuat lagi .oleh Kongres Nasional ke-VI (1959) dengan kalimat sbb.: Ekonomi Indonesia, disamping mengutamakan ekonomi sektor negara jang memimpėn, tidak seharusnja menentang industri dan perdagangan jang diselengga- rakan oleh kaum kapitalis nasional, melainkan harus dengan konsekwen menentang ekonomi kaum imperialis
dan feodal. .... Proteksi dan fasilitet harus diberikan
kepada kapitalis nasional, terutama industrialis nasio-

nal. untuk berkembang dalam batas" jang tidak dapat

menguasai kehidupan Rakiat dan negara, dan disamping

itu ekonomi individuil Rakiat pekerdja harus dibantu". Tetapi tidaklah tjukup djika kita hanja menekankan perlunja ada tiga potensi (ekonomi sektor negara, koperasi dan swasta). Harus pula diingat perspektif Revolusi Indonesia, jaitu Sosialisme Indonesia. Adanja Sosialisme sebagai perspektif mempunjai konsekwensi jang sangat penting bagi potensi2 swasta dan koperasi. Adanja Sosialisme sebagai perspektif revolusi berarti bahwa potensi swasta tidak boleh berkembang sedemi- kian rupa schingga dapat menguasai kehidupan Rakjat dan negara. karena djika ini terdjadi maka perspektif revolusi akan berubah mendjadi kapitalisme. Sektor swasta tidak boleh berkembang setjara liberal", setjara sesuka-sukanja. Demikian pula, tidak boleh dibiarkan sektor koperasi mendjadi tempat berkembangnja kapitalis-kapitalis baru dan untuk mematikan produsen² jang lcbih lemah. Sektor koperasi djustru harus meng- hambat proses diferensiasi antara produsen2 ketjil supaja dapat membawa mereka langsung menudju ke- koperasi" Sosialis setelah tahap pertama Revolusi kita selesai. Sektor swasta dan sektor koperasi memegang peranan penting dalam membangun ekonomi nasional dan demokratis djustru karena mereka aktif ikutserta dalam me- lawan imperialisme dan feodalisme. Tidak hanja itu. Sektor? koperasi dan swasta jang nasional dan progre- sif tidak mungkin berkembang kalau mereka tidak konsekwen anti-imperialis dan anti-feodal. Maka dari itu, susunan ekonomi nasional dan demokratis membutuhkan sektor koperasi dan swasta, sebagaimana halnja sektor koperasi dan șwasta membutuhkan susunan ekonomi jang nasional dan demokratis. SEKTOR NEGARA HARUS MEMEGANG PIMPINAN Diterimanja Sosialisme sebagai perspektif Revolusi Indonesia, seperti jang tertjantum dalam Manipol, mempunjai konsekwensi jang sangat penting bagi ekonomi sektor negara sendiri. Dengan Sosialisme sebagai perspektif. maka berarti bahwa ekonomi sektor negara harus diperkembangkan sehingga dikemudian hari mendjadi unsur Sosialis jang terpenting dalam ekonomi Indone-

sia. Sektor negara harus memegang pimpinan bukan hanja dalam politik harga atau mengurus soal² ekonomi dalam arti jang sempit, melainkan djuga dalam mendjalankan politik anti-imperialis dan anti-feodal. Dengan Sosialisme sebagai perspektif, unsur ekonomi jang sudah termasuk. sektor negara tidak boleh di-swastakan atau diliberalkan". Liberalisasi daripada PTT, DKA dll.. dengan mendjadikannja PN, artinja dengan sangat me- longgarkan kontrol Pemerintah dan Parlemen terhadap perusahaan² tsb, adalah bertentangan dengan penerima- an Sosialisme sebagai perspektif Revolusi Índonesia. Disamping itu, sudah tentu PN dan PDN tidak boleh di- djadikan sarang² bagi perkembangan kapitalis² birokrat jang memperkaja diri dengan kekajaan negara, dan me- lalui kedudukan²nja sendiri ataupun kedudųkan² kontjo- kontjonja dalam aparatur negara achirnja berhasil menguasai bidang² ekonomi tertentu. Sektor ekonomi negara, atau kongkritnja perusahaan² negara, tidak boleh diserahkan kepada kapitalis² birokrat untuk didjalankan sesuka hatinja. Perusahaan² negara adalah milik negara, dan dengan demikian berarti milik seluruh Rakjat, PN2 itu harus didjalankan oleh negara dengan memperguna- kan tenaga² jang benar² ahli, tjakap. djudjur, sungguh² dan patriotik. jang berdjiwa Manipol, jang bersedia dan mampu mendjalankan Dekon setjara konsekwen. SEKTOR SWASTA STABIL DAN TEPERTJAJA DIBIDANG PRODUKSI Bagi mereka jang ingin ikut melaksanakan Dekon dengan menjediakan diri baik sebagai potensi swasta maupun koperasi, tentu satu hal jang masih:sangat perlu ditegaskan jalah mengenai bidang² ekonomi jang mana jang terbuka dan jang paling baik bagi potensi² itu. Perlu diingat bahwa salahsatu sebab terpenting meng- apa sektor perusahaan swasta masih begitu lemah di- negeri kita jalah oleh karena menurut perbandingan masih terlalu banjak jang bergerak dibidang perdagang- an, dan masih terlalu kurang jang bergerak dibidang industri. Kenjataan ini membikin sektor swasta lemah bukan hanja setjara ekonomis karena selalu bisa di- ombang-ambingkan oleh fluktuasi2 dibidang ekspor dan impor, tetapi.djuga setjara politis, jaitu sikap anti- imperialisnja dan anti-feodalisme jang tidak teguh.

Lagipula, harus kita ingat bahwa baik dalam Kete- tapan MPRS No. II/1960 maupun dalam Dekon ditegaskan bahwa sektor ekspor dan impor harus dikua- sai dan/atau diselenggarakan seluruhnja oleh negara sehingga dengan sendirinja. achirnja tidak akan ada tempat disitu bagi usaha swasta. Sedangkan dibidang distribusi (perdagangan etjeran) jang harus diberi prio- rite: menurut Resolusi MPRS No. I/tahua 1963 (fasal 9 ajat 1) jalah koperasi. Djadi ditindjau dari segala segi, segi ekonomi maupun segi politik. adalah djelas kiranja bahwa sektor swasta seharusaja mentjurahkan perhatiannja kepada bidang produksi. chususnja sektor industri. Djustru disinilah diperlukan pengerahan funds and forces progre- sif se-banjak-nja untuk memperkuat daja-produksi ekonomi kita dan djustru disinilah perusahaan² swasta bisa mendapat kedudukan jang stabil dan tepertjaja didalam tata perekonomiaa negeri kita. Persoalan ini tentu akan mendapat perhatian Sdr2. Untuk mewudjudkannja saja berpendapat diperlukan dia hal. jaitu: Pertama, pengertian dari mereka jang ingin menjumbangkan funds and forces-nja. Dan kedua. langkah² kongkrit dari Pemerintah jang memungkinkan funds and forces itu disumbangkan se-banjak²nja. Hal ini dapat ditjapai djika Resolusi MPRS No. I/1963 dilaksanakan. Disitu ditegaskan bahwa: Dalam menge- rahkan modal dan tenaga swasta nasional dan domestik, harus ditjintakan iklim jang menarik jang mendjamin fasilitet dan kcuntungan serta kepastian hukum jang mendorong investasi dibidang produksi". (Resolusi MPRS. No. 1/1963. bab 10. ajat f). Kalau fasilitet ini tidak diberikan. maka tidaklah mungkin untuk meng- himpun segenap funds and forces. Malahan jang sudah dihimpun akan atau sedang mendjadi lesu dan achirnja mati. PERATURAN EKONOMI 26 MEI 1963 BERTENTANGAN DENGAN DEKON Ja. Sdr.". Resolusi MPRS adalah sangat djelas dalam hal ini dan djuga dalam hal" lain. Tetapi kita meng- hadapi kenjataan bahwa bukan hanja Resolusi jang baik itu (jang nota bene adalah keputusan lembaga negara kita jang tertinggi) tidak dilaksanakan, tetapi malahan

sebaliknja, sudah diambil tindakan² jang djustru bertentangan dengan Resolusi itu. Bagaimana bisa dikatakan bahwa peraturan2 ekonomi tanggal 26 Mei 1963 men- tjiptakan iklim jang menarik" dan mendorong investasi dibidang produksi", kalau akibatnja .tak lain jalah kenaikan harga barang jang keterlaluan. Harga barang² jang harus dibeli oleh industrialis serta djasa² jang mereka gunakan seperti listrik, pelajaran, keretaapi, PTT sudah atau sedang meningkat dengan sangat sebagai akibat peraturan baru dibidang impor dan harga serta sebagai akibat kenaikan² tarif. Akibatnja jalah bahwa pengusaha² jang sudah tjukup sulit memfinanciering ber- dasarkan peraturan² impor atau tarif2 jang lama mendjadi semakia sulit. Disamping itu, barang2 sandang- pangan djuga sedang meningkat dengan sangat sehingga dengan sendirinja kaum buruh memerlukan upah jang lebih besar untuk bisa hidup pada tingkat jang paling minimal. Kaum pengusaha sulit karena diantjam bahaja gulung-tikar, Kaum buruh sulit karena gadji jang sudah tidak tjukup itu mendjadi semakin tidak tjukup. dan mereka diantjam bahaja pengangguran. Seluruh ekonomi negeri mengalami kesulitan jang lebih besar, karena produksi jang sudah begitu matjet akan mendjadi semakin matjet. dan kemungkinan² suntuk meng- atasi inflasi mendjadi semakin djauh. Musjawarah jang Sdr.2 langsungkan pada saat ini merupakan kesempatan jang sangat baik untuk mem- bahas Dekon bukan hanja sebagai dokumen resmi tetapi djuga dalam rangka perkembangan² jang telah ter- djadi sedjak Dekon itu diutjapkan dua bulan jl. Dalam waktu achir2 ini kita banjak mendengar tentang pe- laksanaan Dekon" dengan keluarnja berbagai Peraturan Pemerintah jang katanja ,untuk' melaksanakan Dekon". Tetapi kenjataannja, Dekon disambut hangat oleh Rakjat, sedangkan peraturan² pemerintah jang dikatakan untuk melaksanakan Dekon" itu samasekali tidak disambut, bahkan telah menimbulkan keketjewaan² dan ketjaman2 Rakjat. Rakjat jang sangat menunggu pelak- sanaan Dekon jang baik itu mulai mengetahui bahwa apa jang dikatakan ,untuk melaksanakan Dekon" adalah langsung bertentangan dengan Dekon. Dengaa demikian, disamping sekarang ada orang² jang Manipolis munafik atau Manipolis. gadungan, se-

karang djuga sudah ada Dekonis² ınunafik atau Dekonis gadungan. jaitu orang2 jang ,ber-Dekon dalam kata² etapi anti-Dekon dalam perbuatan". Inilah satu²nja kwalifikasi jang paling tepat, jang harus diberikan ke- pada orang? jang mendjadi konseptor² atau arsitek2 peraturan² tanggal 26 Mei serta tukang² menaikkan tarif jang keterlaluan itu. Salahsatu tugas kaun revolusioner jang sangat penting pada saat ini jalah meratakan pengertian tentang perbedaan Dekon dengan peraturan² 26 Mei 1963 jang dikatakan .untuk meiaksanakan Dekon" itu. Ini sangat perlu. karena djika perbedaan ini tidak dimengerti, maka kemarahan Rakjat terhadap peraturan² tersebut bisa berkembang mendiadi kemarahan terhadap Dekon dan selandjutnja terhadap Bung Karno. Ini tidak dapat di- hiarkan. karena Dckon adalah program untuk menjelesaikan Revolusi Indonesia dibidang ekonomi. Melanggar Dekon sama halnja dengan menghambat atau mentji- derai tugas menjelesaikan Revolusi Indonesia. Dekon sekarang berada dalam bahaja, seluruh potensi nasional harus dikerahkan untuk menjelamatkan Dekon ! Menjelamatkan Dekon sama halnja dengan menjelamatkan Manipol. menielamatkan Ketetapan® dan Resolusi MPRS dan menielamatkan Revolusi Indonesia. Dekon menetapkan prinsip2 jang sangat penting dan madju, jaitu tentang perlu adanja pengerahan segenap potensi Rakjat. tentang perlu bagi negeri kita untuk berdiri diatas kaki sendiri. untuk tidak menggantung- kan diri pada bantuan luarnegeri. Prinsip ini harus di- diundjung tinggi karena prinsip ini adalah patriotik. Adalah omongkosong tugas membersihkan sisa² impe- rialisme akan dapat dilakukan tanpa semangat patriotik, dan lebih omongkosong lagi dengan ,,bantuan" kaum imperialis. Dekon berbitjara entang betapa pentingnja usaha² untuk .mempeibesar daja-produksi. sehingga dengan demikian didalam waktu diangka pendek itu dapat di- djamin bertambahnja perc.laran barang didalam masja- rakat sebagai imbangan dlaripada beredarnja uang". (Dekon. fasal 30). Dekon djuga menetapkan bahwa: ,Sesuai dengan pcrtumbhan kesedaran sosial dan kesedaran ekonomi Rakjat Indonesia. maka tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh

Rakjat, bahwa kepentingan mereka. diperhatikan".

(Dekon, fasal 26). Dalam semangat jang sama pula, Dekon mengatakan bahwa inflasi dan kekurangan devisen tidak mungkin diatasi dengan tindakan² moneter konvensionil belaka melainkan harus diatasi dengan djalan menggerakkan

segenap potensi dan kekuatan Rakjat sesuai dengan konsepsi integral menanggulangi persoalan ekonomi

nasional kita". (Dekon, fasal 13). Peraturan² ekonomi 26 Mei jl., samasekali tidak sesuai dengan tiga prinsip Dekon jang baru saja kutip itu, jaitu prinsip memperbesar daja-produksi, prinsip memperhatikan kepentingan Rakjat dan prinsip mengatasi inflasi dengan menggerakkan segenap potensi dan kekuatan Rakjat. Adalah tidak mungkin untuk memperbesar daja-produksi dengan djalan menaikkan harga disegala bidang. Pd. Presiden Djuanda dalam konfe- rensi persnja mengatakan, bahwa didalam Dekon tidak ada larangan untuk menaikkan tarif. Tetapi bagaimana bisa dikatakan bahwa tindakan² menaikkan harga dan tarif itù sesuai dengan Dekon jang mengatakan bahwa tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh Rakjat, bahwa kepentingan mereka diperhatikan" dan bahwa tindakan² itu ditudjukan untuk mengatasi inflasi? Djustru sebaliknja.: Tindakan² itu akan lebih memerosotkan produksi dan memperhebat inflasi, dan akan dirasakan serta dimengerti oleh Rakjat bahwa kepentingan mereka tidak diperhatikan". Ini adalah: njata sekali dari protesa jang membandjir dari segala pendjuru. Partaia Nasakom dan organisasi² mas- sa revolusioner sudah dan masih terus menjatakan ke- tjamannja terhadap kenaikan berbagai tarif. TINDAKAN² 26 MEI 1963 : KONVENSIONIL ! Tindakan² 26 Mei itu adalah serupa dengan tindakan²

jang pernah atau malahan sering diambil dahulu, artinja

konvensionil, jaitu mengabdikan segala sesuatu pada penjelesaian ketidak-seimbangan atau disparitet jang timbul dibidang ekspor dan impor dengan perubahan² transaksi-kurs. Sedjalan dengan itu, kehidupan Rakjat mendjadi lebih berat lagi karena kenaikan² jang keterlaluan dalam pungutan² terhadap impor, Satunja segi

jang non-konvensionil" jalah bahwa belum pernah di~

lakukan serangan langsung dan demikian hebatnja terhadap kehilupan Rakjat. Belum pernah Rakjat kita menghadapi kenaikan² harga dan tarif sebesar 300% atau lebih dalam satu kali pukul. Lagipula, tindakan² menaikkan harga sangat berten- tangan dengan Resolusi MPRS No. I/1963 jang dengan tegas menetapkan bahwa politik harga harus ditudju-
kan untnk mentjegah kenaikan harga dan tarif....
dan men.ljamin peningkatan daja-beli Rakjat pekerdja, termasuk petani-produsen". (Resolusi MPRS No. I/

1963. bab 9. ajat 7). Kesulitan ekonomi jang diakiatkan oleh peraturan² 26 Mei disatu fihak telah membikin Rakjat menderita. tetapi difihak lain telah membikin Rakjat bertambah mengerti hal² ekonomi, bertambah pandai dalam menju- sun konsepsi²nja sendiri, dan bertambah teguh dalam memperdjuangkan konsepsi²nja itu. Kenjataan ini harus diperhatikan oleh mereka jang mendjadi konseptor² peraturan" 26 Mei dalam menghadapi bandjir protes dan tuntutan" supaja peraturan² itu ditindjau kembali untuk diganti dengan jang sesuai dengan Dekon. Mengenai hal devaluasi. Dekon djelas se-djelas2nja mengatakan bahwa tidak akan diambil tindakan² mo- neter jang drastis, seperti umpamanja devaluasi". (Dekon. fasal 31). Baru sebulan jang lalu, sewaktu saja memberikan tieramah dimuka Himpunan Sardjana In- donesia (HSI). saja telah berkata sebagai berikut : Djangan misalnia. deraluasi sudah resmi ditolak. tahu masih tcrus sadia diadakan perubahan² dalam peraturan ekspor dan impor dengan berbagai matjam transaksi-kurs jang padla hakekatnia tidak lain daripada deraluasi jang diselimuti". Seperti kita sama2 tahu, peraturan-peraturan 26 Mei memang setjara efektif telah mengubah kurs rupiah terhadap dolar dari Rp. 45, mendjadi kuranglebih Rp. 450, (djika kita meng- hitung setjara kasar keuntungan2 rupiah dari hak re- tensi sebesar 5dari penghasilan devisen ditambah hak mendapat alokasi devisen sebanjak 10% bagi exportir dan 15% bagi exportir-produsen). Dalam sistim SIVA jang baru sadia dihapuskan dan jang djuga me- ngandung devaluasi. kurs dasar Rp. 45,— toh masih memegang peranan tertentu. Dalam sistim baru berda-
      sarkan Perpres no 5/1963. boleh dikatakan kurs Rp. 45. samasekali tidak memegang peranan layi.

Dengan demikian, peringatan saja ternjata masih ku- rang kena, karena devaluasi jang telah dilakukan itu ternjata samasekali tidak diselimuti. Jang terdjadi jalah suatu devaluasi de fakto dan terbuka.. Hanja sadja, nama devaluasi tidak dipakai. .Itulah satu²nja konsesi kepada Dekon! Devaluasi didjalankan tetapi tidak dinamakan devaluasi! BAHAJA KAPITALISME BIROKRATIS SEMAKIN BESAR Saja ingin pada kesempatan ini membahas pula peraturan jang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei jbl. mengenai Perusahaan² Dagang Negara, jaitu Perpres No. 7 tahun 1963, Saja anggap peraturan itu sangat perlu diperhatikan karena menjangkut hal susunan ekonomi jang mau kita bangun dalam tahap pertama Re- volusi kita, jaitu tahap nasional dan demokratis. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan wewe- nang jang luas kepada PDN, sehingga mereka telah ditetapkan sebagai perusahaan² komersiil biasa dengan BPU-PDN2 sebagai sematjam Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris. PDN boleh dikatakan tidak terikat lagi pada sesuatu kebidjaksanaan resmi, dan hanja didjalankan untuk mengedjar keuntungan². Disamping itu, didalam peraturan tanggal 26 Mei tentang apa jang dinamakan ,kebidjaksanaan harga" (lebih baik dinamakan .tentang tidak adanja kebidjaksanaan harga"!) setiap usaha untuk mengendalikan harga barang² jang didjual oleh Pemerintah samasekali dibatalkan. Jang berkuasa dan memimpin didalam ekonomi kita sedjak saat itu jalah harga pasar bebas alias kaum spekulan dan tukangtjatut². PDN malahan diwadjibkan mende- kati harga pasar dan tidak boleh mendjual dengan se- lisih lebih besar dari 30% dengan harga pasar bebas setempat (lokal). Dapat dibajangkan bahwa akan terdjadi kongkalikong antara tukang² salahduduk dan salahurus didalam PDN dengan kaum spekulan dan tukangtjatut2 dipasar bebas untuk mendjamin terus adanja ,.keuntungan² luar" bagi mereka sendiri. Saja anggap hal ini sebagai hal jang sangat penting, karena disamping mengakibatkan kerugian² jang sangat besar bagi Rakjat, ia djuga berarti melanggar prinsip iang telah lama ditekankan, jaitu tentang peranan ko- mando atau peranan memimpin jang harus dipegany

oleh sektor negara. Perusahaan2 jang mendjadi milik

negara sebagai hasil perdjuangan kaum buruh dan Rakjat jang mengambilalih perusahaan² Belanda 5 ta-

irun jang lalu, telah didjadikan perusahaan² komersiil

hiasa jang dapat pula dibebaskan dari kewadjiban me-

sijumbang kepada Dana Pembangunan. Kredit jang

begitu banjak jang mereka peroleh dari Pemerintah

untuk sebagian akan didjadikan modal perusahaan.

Dengan adanja peraturan² baru tersebut kita meng-

hadapi bahaja bahwa ekonomi akan semakin dikuasai

oleh kaum kapitalis birokrat, terutama mereka jang ber- kaliber besar. Mereka akan bisa memperoleh keuntung-

au-keuntungannja (namanja jang resmi sekarang bukan keuntungan melainkan ,perangsang"!) seperti kapitalis biasa, tetapi berbeda dengan kapitalis biasa mereka

tidak mengambil risiko apapun karena modalnja selu- ruhnja dari Pemerintah! Itulah bedanja antara kapitalis

biasa dengan kapitalis birokrat! Itulah sebabnja meng-

apa kaum Komunis bisa menjetudjui adanja kapitalis² atau pengusaha² nasional pada tahap revolusi nasional

dan demokratis sekarang, tetapi melawan dengan keras

adanja kaum kapitalis birokrat. Pantas sadja, djustru suara sikapitalis birokrat jang sok-sosialis" adalah satu²nja suara jang menjambut baik peraturan² 26 Mei

dan kenaikan tarif2 sehingga mendjadikan dirinja ter-

tawaan seluruh Rakjat.

REVISIONISME MODERN MENIKAM ,PERUT NEGARA"

Tjara² mengatur perusahaan² milik negara seperti

jang kita lihat sekarang ternjata dilhami oleh apa jang sedang terdjadi di Jugoslavia. Dengan demikian revi-

sionisme modern jang sudah lama dilawan oleh kaum Komunis dalan berbagai bentuk kongkrit, seperti misal-

nja kegiatan mereka mengatjau perdjuangan Rakjat²

Asia-Afrika melawan imperialisme, Konferensi Kolom-

bo. Konferensi Buruh Asia-Afrika dan lain² sebagainja,

ternjata sudah mendjalar sehingga mendjadi persoalan

kongkrit bagi Rakjat Indonesia dalam hubungan dengan

susunan ekonomi jang mau dibangun. Revisionisme

modern telah menikam perut negara" atau perekono-

mian negara Republik Indonesia. Walaupun kita di Indonesia sekarang belum menghadapi persoalan peimhangunan Sosialisme, namun oleh

karena perspektif Revolusi Indonesia adalah Sosialisme, maka dalam membangun susunan ekonomi nasional dan demokratis kita tidak boleh melakukan hal² jang ber- tentangan dengan pembangunán Sosialisme. Tjara mengatur ekonomi sektor negara di Jugoslavia dalam kenjataannja melepaskan perusahaan² milik negara dari kebidjaksanaan negara dan dari perentja- naan sentral sehingga menimbulkan klas kapitalis jang baru dan achirnja memperhebat anarki dibidang ekonomi. Inilah jang mau dipraktekkan dengan Perpres 7/1963. Saja tidak berkeberatan orang beladjar atau mengambil tjontoh dari luarnegeri, malahan ada baik- nja, tetapi lakukanlah dengan kritis dan tudjukanlah untuk memperkuat Republik..dan memperbaiki peng- hidupan Rakjat Indonesia. DJUGA KAUM PENGUSAHA NASIONAL HARUS MELAWAN KABIR Kapitalisme birokrat (kabir) membahajakan ekonomi

sektor negara karena menghilangkan samasekali sifat2.

nja jang progresif. Ia membahajakan bagi kaum buruh

karena penghisapan terhadap: buruh ditutupi dengan kata² jáng muluk? mengenai kerdjasama" antara pim- pinan dan .buruh sebagai ,karyawan". Ia membahajakan bagi kaum tani karena persekutuannja dengan kaum tuantanah di-desa² jang berkepentingan untuk menerus- kan penghisapan terhadap kaum tani. Tetapi tidak hanja itu. Kapitalisme birokratis djuga membahajakan bagi pengusaha nasional, bagi sektor ekonomi swasta progresif, karena tjara2nja jang berdasarkan pensalahguna- an wewenang, tjatut, korupsi dan sebagainja. Di-mana² kaum pengusaha nasional menghadapi rintangan2 jang mudah disingkirkan kalau ,semir²"nja tjukup. Untuk dapat izin perusahaan, harus ada ,semir". Untuk mem- beli bahan bangunan perusahaan harus ada ,,semir". Untuk dapat alokasi bahan², harus ada ,semir". Dan banjak. lagi matjam2 ,,semir". Dimana ada tjatut, korupsi, spekulasi, salahurus dan tjara² lain jang mendjadi kelaziman kaum kapitalis birokrat, disitu tidak mungkin bagi pengusaha nasional untuk berkembang'dengan sehat. Resolusi MPRS mengharus- kan adanja fasilitet² bagi perusahaan² nasional, tetapi kapitalisme birokratis bukan hanja tidak memberikan fasilitet tetapi malahan menambah rintangan².

KAUM BURUH ADALAH PEMBELA

DEKON JANG GIGIH!

Lagipula. kapitalisıne birokratis djuga bersekutu dengan kaum imperialis jang memang sengadja berusaha mendorong kapitalisme birokratis itu untuk menjele- wengkan kita dari ril jang benar jang menudju kearah ekonomi nasional dan demokratis, dengan Sosialisme Indonesia sebagai perspektifnja. Oleh karena itu. kapitalisme birokratis dan pemberan- tasannja merupakan soal besar bagi seluruh Rakjat Indonesia dalam menjelesaikan revolusinja. Djuga kaum pengusaha jang sungguh nasional harus ambilbagian dalam perdjuangan jan besar ini, perdjuangan melawan kaum kabir (kapitalis birokrat). Demikianlah. Sdr.", hal² jang iagin saja sampaikan dalam tjeramah ini. Sekali lagi, saja mengutjapkan banjak-banjak terimakasih kepada Sdr.2 jang mengundang saja untuk berbitjara disini atasnama PKI sebagai salahsatu partai Nasakom. Mudah²an Musjawarah jang sedang Sdr.2 langsung- kan ini akan mentjapai sukses se-besar²nja. Sukses bagi kaum vcteran sendiri dalam memberi sumbangannja kepada pekcrdjaan besar jang sedang dihadapi oleh negeri kita. maupun bagi seluruh Rakjat dalam lebih memper- kuat tckad untuk mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini. untuk menjelamatkan Dekon dan menjelesaikan revolusi kita dibidang ekonomi. Hanja dengan demikian tanahair kita bisa mendjadi negeri jang benar² merdeka, baik dilapangan politik maupun dilapangan ekonomi.

(Pol:ok² tjeramah dihadapan Musja- waruh Besar Keuangan dan Ekonomi Veteran Seluruh Indonesia di Taman Tjibogjo, Bogor, tgl. 6 Djuni 1963)

Pertama-tama saja ingin mengutjapkan banjak terimakasih kepada pimpinan Departemen Perburuhan, chusus- nja J.M. Menteri Perburuhan, Sdr. Ahem Erningpradja, jang telah mengundang saja untuk memberi tjeramah dihadapan pegawai² Departemen Perburuhan. Ini bukan untuk pertama kalinja saja, sebagai Ketua Comite Central PKI, memberi tjeramah dihadapan pegawai² negeri atas permintaan departemen jang ber- sangkutan. mi sudah mendjadi tradisi, ja, sudah mendjadi salahsatu tjiri kepribadian bangsa kita jang dalam segala sepakterdjangnja mengutamakan kegotongrojong- an nasional berporoskan NASAKOM. Ini telah dimulai dalam tahun 1961 ketika saja diminta oleh Departemen Luar Negeri untuk memberi tjeramah dimuka Konfe- rensi Diplomat² RI di Asia, Afrika dan Australia. Tjeramah itu kemudian disusul dengan seri tjeramah ten- tang ·Marxisme, jang saja berikan dimuka Latihan Ke- militeran Pegawai Sivil Departemen Luar Negeri. Dan setelah itu, semakin sering permintaan kepada PKI untuk memnberi tjeramah² dihadapan pegawai² dari berbagai departemen. Disamping itu banjak pula permintaan dari berbagai organisasi pemuda, sardjana, veteran, univer- sitas dll. jang semuanja dimaksudkan untuk mendengar pandangan kaum Komunis mengenai hal² jang dianggap hangat atau perlu dibahas. Ini merupakan salahsatu bukti dari sekian banjak bukti jang ada, bahwa kehidupan kepartaian jang sehat telah berhasil melawan berbagai usaha untuk merong- rongnja dan ingin mematahkannja. Kehidupan kepartaian jang sehat telah berkembang selama beberapa tahun ini dan telah merupakan kemenangan besar bagi Rakjat Indonesia. Tjeramah² sematjam ini ikut mengkonsolida- sikan kemenangan itu. Saja merasa gembira dapat memberi tjeramah dihadapan pegawai2 Departemen Perburuhan. PKI adalah

Partainja klas buruh sehingga dengan sendirinja mem- punjai hubungan jang erat sekali dengan kaum buruh

Indonesia. Djika Sdr.2 sebagai petugas jang mengurus hal² jang berhubungan dengan, kaum buruh, merasa

perlu mendengar pendapat dari Partainfa klas buruh,

maka ini adalah tanda baik tehtang tjarai kerdja Sdr.² sendiri. Memang ada orang jang suka ,,mengurusi" kaum buruh sedangkan dia sendiri anti-buruh atau buruh-phobi, Apa jang bisa diharapkan oleh kaum buruh dari orang2 sematjam itu? Ja, apa jang dapat diharapkan olch Republik kita, Republik jang ber-Pantja- sila. ber-Manipol dan ber-NASÁKOM dari orang² sematjam itu REVOLUSI DAN KAUM BURUH

Saja diminta untuk memberi tjeramah mengenai hubungan kaum buruh dengan Dekon. Tema ini memang merupakan tema jang baik sekali untuk dibahas. Dekon adalah program untuk mnenjelesaikan Revolusi Indonesia dibidang ekonomi pada tahap pertama, jaitu tahap nasional dan demokratis daripada revolusi kita. Kaum buruh, seperti dikatakan didalam Manipol, merupakan soko-guru Revolusi lndoncsia, disamping kaum tani.

Dengan sendirinja, hubungannja soko-guru revolusi

atau tenaga pokok revolusi dengan program revolusi adalah erat sekali. Pembahasan² tema ini perlu didengar oleh siapa sadja jang sungguh² ingin mendjalankan program itu, jang sungguh² ingin menjelesaikan revolusi kita. Samasekali tidak mungkin melaksanakan program revolusi dengan mengabaikan kepentingan² soko-guru revolusi, apalagi dengan ber-phobi terhadapnja. Ber- bitjara kemak-kemik tentang Revolusi, tentang Mani-

pol, tentang Dekon dan sebagainja, sambil berbuat jang

merugikan kaum buruh atau melanggar hak2 kaum buruh

adalah kemunafikan jang keterlaluan, jang tidak bisa

diampuni. KAUM BURUH DAN DEKON

Sewaktu Dekon diumumkan oleh Presiden Sukarno

pada tangga! 28 Maret jbl.. kaum buruh berdiri diba- risan paling depan dalam menjambutnja. Bahkan lebih dari itu. Djauh sebelum Dekon diumumkan, berbagai golongan kaum buruh telah aktif membahas dan mengu-

pas kesulitan² ekonomi melalui seminar² dan diskusi²

produksi jang diadakan oleh serikatburuh2. Ini semua

terdjadi terutama sedjak pidato Tahun Kemenangan dimana Bung Karno telah menjatakan kesanggupan untuk memberi perhatian chusus kepada persoalan ekonomi. Melalui seminar² itu, kaum buruh telah mengadjukan berbagai usul kongkrit tentang tjara² jang sebaiknja di- tempuh untuk mengatasi kesulitan² jang timbul selama beberapa tahun belakangan ini, seperti misalnja dibidang pengangkutan, terutama kereta-api, dibidang perkebun- an, dibidang pekerdjaan umum dsb. Melalui seminar² itu, kaum buruh telah djuga mengutuk salah-urus jang

meradjalela di-mana² dan mulai menundjuk hidung

dari mereka jang bertanggungdjawab. Melalui seminar² itu, kaum .buruh setjara aktif telah menegakkan pen- dirian jang kemudian ternjata mendjadi pokok pendiri- an didalam Dekon, jaitu bahwa soal mempertinggi produksi merupakan kuntji dalam ıengatasi kesulitanº ekonomi dewasa ini. Ini mendjadi djelas dari fasal 5 dan 6 Dekon dimana dikatakan sebagai berikut : Dalam perdjuangan untuk menjelesaikan .tahap nasional dan demókratis ini, maka sudah tibalah waktunja untuk mengerahkan segenap
potensi .... dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan
untuk meningkatkan produksi dan menambahkan peng- hasilan Negara. ... Karena itu, jang harus diselenggara- kan sekarang jalah memperbesar produksi berdasarkan kekajaan alam jang berlimpah-limpah dan meletakkan dasar® untuk industrialisasi". Dengan demikian djelaslah bahwa sumbangan kaum buruh dalam penjusunan Dekon sungguh besar. Kenja- taan ini membuktikan betapa bohong dan keliru ang- gapan sementara orang bahwa kaum buruh tidak tahu apa2, tidak perlu diadjak untuk mengatasi kesulitan², dan malahan tidakusah didengar pendapatnja. Djustru sebaliknjalah jang benar. Kaum buruh mengetahui banjak sekali dari pengalamannja se-hari2. Mereka meng- ikuti dari dekat pengurusan didalam perusahaan dimana mereka bekerdja dan mereka -bisa setjara tadjam dan tepat menelandjangi sebab² pokok dari segala kematjet- an. Malahan saja merasa bahwa sebab pokok mengapa

kaum buruh tidak diadjak, tidak didengar, jalah djustru

karena mereka mengetahui ,,terlalu banjak" sehingga

dianggap bisa membahajakan kedudukan orang² ter- tentu. Tak bisa disangkal bahwa kaum buruh dalam kerdjasama dengan para ahli dan pegawai2 lainnja mampu mendobrak segala kematjetan jang timbul dibidang industri. Tentang ini sudah banjak buktinja, misalnja di- fabrik semen Gresik jang telah berhasil mentjatat kenaikan produksi jang terus-menerus sebagai akibat di- adjaknja kaum buruh serta adanja kerdjasama jang baik antara mereka dengan pimpinan management dan dengan para ahli. Kaum buruh adalah salahsatu tenaga produktif jang pokok didalam ekonomi Indonesia. Dengan demikian, mereka dapat memegang peranan jang besar sekali da- lani melaksanakan Dekon chususnja dibidang kenaikan produksi. Tanpa kaum buruh, tidak mungkin bagi negeri kita untuk mentjapai tudjuan itu. Djika hal ini sudah disedari, maka kita menghadapi dua konsekwensi dalam pelaksanaan Dekon jang ber- huhunga dengan kaum buruh; pertama, kepentingan mereka harus diperhatikan. jaitu seperti ditekankan didalam Dekon, dan kedua. kaum buruh harus diikutsertakan setjara aktif dalam pengurusan proses produksi dan bahwa mereka harus diikutsertakan setjara terorganisasi, jaitu melalui dewan² perusahaan, dewan² produksi, dewan-dewan pengangkutan. dewan2 pertimbangan di- departemen" dan djawatan². dsb. Mari kita mengupas kedua hal ini setjara lebih terperintji.

I. PERHATIAN KEPADA KEPENTINGAN KAUM BURUH DAN RAKJAT PEKERDJA
PADA UMUMÑJA Dalam menjambut hangat Dekon tempo hari, seluruh lapisan Rakjat termasuk kaum buruh memberi tekanan. chusus pada hal pelaksanaan, karena djustru itulah jang dinanti-nantikan. Beberapa minggu jang lalu Pemerintah telah menge- luarkan peraturan² ekonomi 26 Mei 1963", jang dikatakan sebagai peraturan" ..untuk melaksanakan Dekon". Tak usah kiranja saja djelaskan disini betapa peraturan² jang dikatakan .untuk melaksanakan Dekon" itu telah menimbu!kan protes dan tjelaan² jang luas sekali. Ke-

naikąa-kenaikan tarif dan harga jang terdjadi sedjak beberapa minggu jang lalu djuga dilakukan ,,atasnama Dekon". Devaluasi didjalankan .atasnama Dekon", walaupun semua orang tahu bahwa Dekon menolak de- valuási. Pengendalian harga dilepaskan dan anarki pasar dibiarkan berkuasa penuh, semuanja .,atasnama Dekon". Perusahaan2 Dagang Negara (PDN2) diliberalisasi dan diberi fasilitet2 dan perlakuan² istimewa atau privileges jang keterlaluan ,atasnama Dekon". Untung sadja, bahwa kesedaran politik Rakjat Indonesia termasuk kaum buruhnja sudah tukup tinggi, pengalaman² serta penge- tahuan ekonomi Rakjat Indonesia' sudah lumajan. se- hingga mereka dapat segera melihat bahwa tindakan² ini bertentangan dengan Dekon, meskipun dikatakan ,atasnama" Dekon. Dalam pernjataan jang dikeluarkan oleh Politbiro CC PKI pada tanggal 3 Djuni jbl. telah diuraikan setjara terperintji tentang pengaruh² peraturan² 26 Mei terha- dap daja-beli Rakjat pekerdja. Sebagai. akibat kenaikan² jang tinggi ·dalam pungutan² impor dan bea-masuk, harga² barang impor akan meningkat dengan melondjak- londjak. Ada barang² impor jang mengalami kenaikan sampai 700% atau 900%, termasuk barang2 essensiil atau setengah essensiil, ataupun bahan² baku/penolong jang sangat diperlukan industri. Maksud Pemerintah untuk membandjiri pasaran dengan barang² impor djustru mengingatkan kita pada politik Sumitro jang djuga membuka lebar kraan impor setjara tak terbatas. Politik itu berarti meng-hambur2kan devisen negeri kita, me- matikan industri nasional kita dan membikin kita se- makin tergatung pada kredit luarnegeri. TEROR KENAIKAN HARGA Penghapusan pengendalian harga barang² sudah dan sedang membawa bentjana besar bagi Rakjat pekerdja dalam. bentuk kenaikan harga. Ini betul² memberi angin kepada kaum tukang tjatut dan spekulan untuk dengan kongkalikong bersama kaum kapitalis birokrat leluasa melantjarkan teror kenaikan harga tenhadap Rakjat. Ja, demikianlah keadaan dinegeri kita pada saat ini. Disatu fihak teror dilantjarkan oleh kontra-revolusi dalam bentuk teror rasial jang sangat merusak aparat ekonomi dan penghidupan Rakjat kita. Difihak lain,

Rakjat menghadapi teror harga jang mengantjam seluruh kehidupan ekonomi. Kedua matjam teror ini merupakan antjaman besar bagi terlaksananja Dekon. Oleh karena itu, tugas untuk melawan dua matjam teror itu merupakan tugas jang mendesak bagi seluruh Rakjat Indonesia, untuk menjelamatkan Dekon. Serangan langsung terhadap kehidupan Rakjat merupakan satu hal prinsipiil djika dihubungkan dengan pelaksanaan Dekon. Tidak ada gunanja untuk mengatakan. seperti dikatakan setjara resmi dalam konferensi pers Pemerintah pada tanggal 5 Djuni jbl., bahwa Dekon tidak melarang adanja kenaikan tarif dan harga. Apalagi. bersamaan dengan itu dikatakan pula bahwa peraturan² ekonomi dan kenaikan harga serta tarif me- :nang pahit bagi Rakjat. Apakah Dekon menjuruh membikin penghidupan Rakjat jang sudah pahit mendjadi lebih pahit iagi? Saja anggap pendirian ini tidak dapat dipertahankan. Dekon menjatakan dengan tegas: Se- suai dengan pertumbuhan kesedaran sosial dan kesedaran ckonomi Rakjat Indonesia. maka tiap konsepsi dan tin- dakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh Rakjat. bahwva kepentingan mereka diperhatikan". (Dekon. fasal 26). Perlu diperhatikan bahwa kedua perkataan kepentingan mereka" digarisbawahi. Siapa jang akan dapat membantah bahwa Dekon melarang, dan melarang dengan keras. kenaikan2 harga dan tarif jang keterlaluan? Siapa jang akan dapat membantah. bahwa Dekon melarang Pemerintah membikin kehidupan Rakjat bertambah pahit? SEPENUHNJA TANGGUNGDJAWAB PEMBANTU: PRESIDEN Tetapi disamping itu. kalau kita mempeladjari pen- djelasan Pemerintah tentang peraturan2 26 Mei jang dibatjakan oleh Sdr. Slamet Sutikno dalam konferensi pers tersebut, disitu dikatakan bahwa peraturan dalam bidang impor (jang dimaksudkan jalah pungutan2 impor jang amat tinggi itu) memang sangat dipengaruhi oleh keperluan keuangan negara", jaitu untuk mendapat penghasilan sekedarnja dari impor". Tentu Sdr. Slamet Sutikno sendiri tidak akan membantah bahwa jang me- mikul beban pungutan² impor itu tak lain tak bukan jalah Rakjat sebagai konsumen. Tetapi, apa jang dikatakan

di Dekon mengenai hal demikian? Dekon tidak ragu² sedikitpun mengatakan bahwa usaha² untuk mentjapai keseimbangan antara penerimaan daa pengeluaran Ne-
gara.,,harus ditjapai.... dengan tidak menambah beban
Rakjat". (Dekon, fasal 31). Bukankah ini larangan jang sedjelas-djelasnja terhadap apa jang disusun oleh konseptor² peraturan² 26 Mei? Konfrontasi² sematjam ini membikin saja mendjadi ragu apakah para konseptor itu pernah membatja dan mempeladjari Dekon sehingga mengerti isinja, apalagi setjara sungguh² mau melaksanakan Dekon kita jang begitu baik itu. Saja memang gigih melawan peraturan ekonomi 26 Mei dan kenaikan harga serta tarif, karena saja sebagai anggota MPN (Musjawarah Pimpinan Negara) adalah salahseorang jang ikut aktif menjiap- kan Dekon dan saja jakin bahwa Dekon dengan peraturan² tersebut ditjiderai. Selain daripada itu, dalam melawan peraturan² tersebut saja menundjukkan sasar- annja, jaitu konseptornja. Djika tidak demikian, kema- rahan Rakjat akan ditudjukan pada Dekon dan pada Presiden Sukarno. Padahal, Dekon adalah baik dan Presiden Sukarno sendiri sering berkata dengan djudjur bahwa beliau ,,tidak mengerti soal² ekonomi". Djadi, mengenai soal ekonomi dinegeri kita sepenuhnja tanggungdjawab dari pembantu² Presiden Sukarno. Djadi. saja bertitiktolak dari satu kejakinan jang taktergojah- kan dalam melawan peraturan? tersebut. BERTENTANGAN DENGAN RESOLUSI MPRS Disamping. itu, peraturan² tersebut bertentangan dengan Resolusi MPRS jang antara lain mengatakan bahwa Politik harga harus ditudjukan untuk mentjegah kenaikan harga dan tarif menudju terlaksananja Ketetapan MPRS No. II/1960, Lampiran 'B, Bab V, ajat 5, jang harus dilaksanakan setiara berentjana berdasarkan pada tingkat perkembangan produksi dan mendjamin peningkatan daja-beli Rakjat pekendja, termasuk petani produsen". (Resolusi MPRS No. I, 1963, fasal 9, ajat

7). Djadi, selain bertentangan dengan Resolusi MPRS, djuga bertentangan dengan Ketetapan MPRS No. II/ 1960, Lampiran B, Bab V, ajat 5. MPRS adalah lembaga negara tertinggi jang me- megang kedaulatan Rakjat. MPRS bukanlah suatu

debating-club atau warung-kopi dimana anggota²nja berkumpul sekedar u.tuk bertukar fikiran. MPRS adalah lembaga negara jang oleh Undang² Dasar 1945 di- serahi tugas menjusun haluan Negara, Pendapat² jang terdapat dikalangan orang" jang bertanggungdjawab untuk menganggap enteng MPRS. untuk samasekali tidak menggubris MPRS. sangat menusuk hati Rakjat dan berlawanan dengan Undang2 Dasar. PERATURAN 26 MEI PAHIT BAGI RAKJAT Mungkin Sdr. akan tertarik oleh kenjataan bahwa

saja dalam membaha soal ini. ban ak sekali mengutip.

hahkan mungkin ada jang merasa terlalu banjak mengutip. Saja sengadja bertuat demikian, karena kalau kita mau membitjarakan sesuatu dokumen resmi, apalagi untuk menentukan tjara pelaksanaaanja, kita harus kongkrit. kita harus terus-menerus berpegang kepada djiwa maupun kepada kata² dokumen itu. Konseptor² pera"uran² 26 Mei" selalu menekankan bahwa peraturan-peraturan itu jalah untuk ,melaksanakan Dekon" tapi tidak pernah mendjelaskan fasal Dekon jaag mana jang mau dilaksanakan itu. Tjara² jang demikian adalah sangat berbahaja apalagi mengingat bahwa nama Dekon sudah demikian dikenal dinegeri kita. Oleh karena itu, kalau berbitjara mengenai Dekon, sebagaimana duga mengenai Manipol dan pedoman² pelaksanaannja. sebaiknja kita menggunakan kutipan3. Tjara ini adalah tjara jang paling terdjamin. Djika tjara jang tepat ini ditempuh. maka mudah memtuktikan se- tjara objektif hahwa peraturan" ekonomi 26 Mei lang- sung bertentaingan dengan Dekon, sebab Dekon bukan hanja tidak membenarkan devaluasi, liberalisasi per- usahaan² negara, kenaikan² harga dan tarif. tetapi tegas² melarangnja. Demikian pula Resolusi MPRS. Tjara kongkrit dalam membahas sesuatu adalah memang tjara katm buruh. tjara proletar, oleh karena itu tjara inilah jang ditempuh oleh PKI. Dalam ketcrangan Pemerintah pada tanggal 5 Djuni

jbl. antara lain dikatakan bahwa peraturan2 26 Mei 1963

adalal pahit bayi Rakiai. Djuga dikatakan bahwa .pembangunan semesta memang memerlukan pengorbanan jany tidak ringan". Djadi, diusahakan untuk membenarkan kcnaikan" harga dan tarif karena, katanja, kita

harus berkorban"! Mungkin pendjelasan ini diberikan berhubung dengan fasal 26 Dekon dimana perkataan

pengorbanan" dipergunakan. Tetapi kalau kita mene-

liti fasal Dekon itu, mendjadi djelas bahwa maksud Dekon berlainan sekali. Sebaiknja kalau saja memberi kutipan jang, setjukupnja : Sesuai dengan pertumbuhan kesedaran sosial dan kesedaran ekonomi Rakjat Indonesia, maka tiap kon-

sepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan

dan dimengerti oleh Rakiat bahwa kepentingan mereka diperhatikan. Ini berarti bahwa tindakan Pemerintah harus dapat sambutan baik dari Rakjat, baik dalam arti menambahkan keperluan materil atau membangkitkan

perasaan .patriotisme dan pengorbanan seperlunja".

"(Dekon, fasal 26). TENTANG PATRIOTISME DAN PENGORBANAN Dari kutipan ini djelas sekali bahwa Dekon meng- haruškan supaja kepentingan Rakjat diperhatikan djus-

tru oleh karena dengan demikian perasaan patriotisme dan pengorbanan akan dapat dibangkitkan. Saja anggap

sikap ini memang sangat tepat. Keharusan untuk mem-

perhatikan kepentingan² Rakjat dengan demikian mem-

punjai satu tudjuan nasional jang sangat penting, jaitu

untuk menggerakkan segenap potensi dan kekuatan

Rakjat" (Dekon, fasal 13). Tidak ada Rakjat dimanapun didunia jang bersedia berkorban kalau mereka beum jakin bahwa kepentiag- .an-kepentingan mereka diperhatikan. Rakjat Indonesia, termásuk kaum buruhnja tidak menolak untuk berkorban. Bahkan mereka telah lama berkorban. Setiap ke- merosotan dalam penghasilan iil tak bisa diartikan lain

daripada pengorbanan, dan djustru inilah nasibnja kaum buruh, pegawai dan seluruh Rakjat. pekerdja sedjak

tahun 1950 dan terutama selama beberapa tahun ini.

Rakjat pekerdja memang selamanja siap untuk berkorban tapi djanganlah hendaknja hal ini disalahguna-

kan untuk keuntungan kaum kapitalis birokrat, kompra-

dor dan tuantanah. Jang dimaksudkan Dekon tentang

pengorbanan jalah bekerdja keras untuk menaikkan

produksi. Kesanggupan ini sudah dinjatakan dengan tegas didalam Pantja Program Front Nasional, dimana

kaum buruh memegang peranan jang aktif, jaitu : ,Me-

nanggulangi kesulitan² ekonomi dengan mengutamakav kenaikan produksi". Sedangkan Pantja Program Front Nasional telah ditetapkan sebagai bagian integral pula ! daripada Dekon (lihat Dekon fasal 34). Ini adalah kesanggupan berkorban jang bersifat menentukan, dan djika dipimpin dengan baik dapat mem- buka kenungkinan bagi negeri kita luntuk mengatasi krisis ekonomi jang sedang meradjalela. Maka dari itu, lebih² diperlukan tindakan dari Pemerintah jang memperhatikan kepentingan Rakjat", agar dengan demikian mendapat kepertjajaan Rakjat. Kepertjajaan Rakjat akan lenjap, djika Pemerintah mengadakan tindakan² jang djustru tidak memperhatikan atau mengabaikan kepentingan² mereka, jang djustru bertentangan dengan Dekon.

11.PENGIKUTSERTAAN KAUM BURUH DALAM PENGURUSAN EKONOMI Hal jang kedua jang saja sebutkan diatas jang harus
didjadikan pegangan dalam melaksanakan Dekon dalam hubungannia dengan kaum buruh, jalah mengenai pengikutsertaan kaum huruh dalam mengawasi management atau pengurusan perusahaan. Hal ini ditegaskan dlidaiam Dekon (fasal 34). dimana dikatakan supaja .diadakan penegasan tentang tugas Dewan Perusahaan scbagai alat social support dan social control". Ini di- kembangkan lebih landjut didalam Resolusi MPRS No. 1. 1963 dimana dikatakan sbb.: Hak dan tugas Dewan® tersebut harus kongkrit, jaitu memusjawarah- kan djatali-prcluksi. rehabilitasi alat produksi, masalah² bahan baku/ penolong serta spare-parts, ongkos produksi, penegakan maupun retooling organisasi, persona- lia dan mental, pentjegahan salah-urus/pentjolengan/ manipulasi, dan lain² untuk management jang baik dan peningkatan produksi. (fasal 8, ajat 5). Hal ini merupakan hal jang menentukan dalam mengatasi kesulitan² dewasa ini dan dalam mentjapai kelan- tjaran dalam usaha pembangunan. Didalam Resolusinja jang telah beberapa kali saja kutip disini, MPRS me- nincijau sebab dari ketidak-lantjaran pelaksanaan projek-projek pembangunan dan dengan tepat menundjuk- kan bahwa salahsatu sehab jalah : Belum tjukupnja di- lakukan usaha® memperhebat pengenahan segenap po-

tensi nasional (funds and forces), terutama kaum buruh, kaum nelajan, kaum tani, dan potensi daerah se- hingga terdjamin social participation, social support dan social control, untuk turut mengambil bagian dalam melaksanakan pembangunan". (Resolusi MPRS No. 1. 1963, fasal 4, ajat 3h). Tentu Sdr.2 akan setudju bahwa penetapan² ini mempunjai arti jang penting terutama bagi mereka jang be- kerdja dibidang perburuhan. Kesulitan² dalam mem- bentuk Dewan² Perusahaan jang, seperti pernah dikatakan oleh Bung Karno, berdjalan seperti keong, serta dalam memberikan kepadanja wewenang jang sesuai harus segera diatasi agar supaja Dekon dan Resobusi MPRS bisa dilaksanakan. DEKON DAN RESOLUSI MPRS No. I/1963 Apa jang baru saja kutip ini, disamping mempunjai arti penting dalam rangka pembahasan tema jang mendjadi pokok pembitjaraan dalam tjeramah sekarang ini, djuga merupakan tjontoh jang baik tentang hubungan erat antara Dekon dan Resolusi MPRS No. I, 1963 itu. Kedua dokumen itu memang saling melengkapi. Resolusi MPRS itu harus didjadikan pegangan dalam pelaksanaan Dekon. Resolusi MPRS itu menjuarakan kehendak Rákjat. Hanja djika suara itu didengar dan dilaksanakan, bisa dikatakan bahwa jang mendjadi tuanrumah dinegeri kita jalah Rakjat dan bukan elemen² jang samasekali tidak memahami kehendak Rakjat, jang samasekali menutup telinganja terhadap Amanat Pen- deritaan Rakjat. Dekon dan Resolusi MPRS memberi gambaran jang sungguh djelas mengenai tjara memobilisasi kaum buruh dalam mendjamin management jang baik. Ini djuga merupakan kongkritisasi dari apa jang dikatakan didalam Dekon mengenai pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat jang terorganisasi". (fasal 34), termasuk pengintegrasian kaum buruh jang terorganisasi didalam proses produksi dan management. Dalam hubungan ini, saja ingin menjebut satu ge- djala jang kita hadapi sekarang dalam dunia perburuhan jang kiranja perlu mendapat perhatian setjukupnja terutama dari Sdr.2 jang bertugas dibidang perburuhan.

SERIKATBURUH DANSERIKAT MADJIKAN" Tak usah kiranja saja tekankan kepada Sdr.2 betapa sedjak saat2 permulaan gerakan kemerdekaan nasiónal kita, jaitu pada awal abad ini, kaum buruh melalui organisasi² mereka jaitu serikatbunuh telah memegang peranan aktif dalam melawan kolonialisme Belanda, ke- mudian dalam melawan pendudukan Djepang, dan ke- mudian dalam melawan agrési Belanda dan membela Republik. Kisah kepahlawanan"pengambilalihan perusahaan Belanda pada achir tahun 1957dan permulaan tahun 1958' djuga ditulis oleh kaum buruh jang ter-organisasi ber-sama² dengan Rakjat pekerdja umumnja. Dan pengambilalihan itu dengan sekaligus menumpas kekuasaan Belanda atas ekonomi kita serta memberi dasar bagi penegakan ekonomi nasional, Sedjarah memang membuktikan bahwa (kaunr(buruh bénar2 merupa- kan soko-guru Revolusi Indonesia seperti dinjatakan didalam Manipol. Sumbangan kaum,buruh sungguh be- sar sekali dalam menjediakandasar² bagi. pelaksanaan strategi dasar ekonomi seperti.jang: ditetapkan dalam Dekon jaitu membangun susunan ekonomi jang nasio- nał dat demokratis. jang anti-imíperialisme dan anti- cumnde feodalisme. Tetapi dalam alam Manipol dan Dekon, dimana di- samping melandjutkan tradisie antiiniperialisme jang heroik. kaum buruh djuga sarlggupnhemberi sumbangan- nja untuk lebih memperkuatekonomi nasionalskita dengan peningkatan produksirktasekarang:imdnghadapi usaha² kaum reaksioner untirkmentjairkan gerakan buruh kita. Kalangan² tertentumau menjingkikán per- kataan buruh jang berdjalin erat dan.takterpisahkan dengantradisi² jang palingtátantidaláígerakan kemerdekaan nasional kita, Perkataanitumau diganti dengan karyawan jang sengadja membikinı samasekali kabur garis pemisah antaraperananibuhpbodam penanan management. Lebih dari itu, Denganeperkataan karyawan, dengan apa jang dinamakampersatuenfearyawan atau organisasi karyawan, rkalangamłitu ternjata berusaha untuk mematahkanisepikatbumubb jangimecupakan bentuk organisasi militantspdarikaumpdhutuk. Mereka berusaha mengobrak-abrik serikatbuduhi dengan.mehg- intimidasi kaum buruh supaja méninggalkan serikat- buruhnja dan mémasuki orgahisasi kasyawan: Dengan

demikian mereka lebih mendiskreditkan istilah ,karyawan" dimata Rakjat. Gedjala ini telah menimbulkan reaksi jang keras dari kaum buruh sendiri jang telah memberi nama serikats madjikan"" kepada bentuk2 organisasi2 karyawan se- matjam itu. Serikat² madjikan" adalah gedjala jang paling dikutuk dan paling dibentji oleh kaum buruh dinegerimanapun, sehingga penamaan itu memang se- patutnja mendapat perhatian dari siapa sadja jang ber-tugas dibidang perburuhan. Serikat madjikan" adalah pendjelmaan'baru dari ,,Sarekat Hedjo" dizaman kolo- nial· dulu. Pada pokoknja, serikat² madjikan mempunjai dua maksud, jaitu pertama menutupi penghisapan terhadap kaum buruh, dan kedua, mematahkan serikat² buruh militant jang tugas pokoknja jalah memperkuat kemerdekaan nasional, membela kepentingan kaum buruh dan melawan penghisapan. PERUSAHAAN NEGARA DAN PENGHISAPAN Didalam ekonomi kita sekarang, sudah banjak ter-. dapat perusahaan² negara diberbagai bidang, dibidang produksi. pengangkutan, perbankan, perdagangan dsb. Apakah dengan adanja perusahaan² negara, maka dengan sendirinja bisa disimpulkan' bahwa disitu sudah tidak terdjadi penghisapan lagi'terhadap kaum buruk ? Saja kira tidak demikian. Pada saat ini, nilai-lebih jang dihasilkan oleh'kaum buruh di-perusahaan² negara pada prinsipnja mèndjadi milik"negara sedangkan kaum buruh sendiri, atau Rakjat pekerdja padà umumnja belum mempunjai kedudukan jang bisa menentukan penggu- naan daripada nilai-lebih itu. "Lebih², kalau kita meng hadapi gedjala dimana dalam kenjataan nilai-lebih itú malahan tidak mendjadi, milik negara melainkan masuk kantong kaum kapitalisbirokrat, maka tentunja kaum buruh tidak akan, merasa .bahwa, mereka. tidak,dihisap lagi. p

c.
o ps -i. Djika saja méndjelaskán hal ini, bukanlah maksud saja urtuk mengatakan bahwa kaum buruh fáng beker dja dilperusahaan negara akan 'menghadapi manage ment átau pímpifran pérusahaan dengan tjara jang sama

seperti mereka menghadapi madjikan didalam perusahaan kapitalis jang dimiliki oleh swasta, terutama oleh modal monopoli asing. Kaum buruh Indonesia sepenuhnja didjiwai oleh Manipol dan Dekon dan mereka men- tjurahkan segenap usaha dan tenaganja kepada tugas memperkuat kemerdekaan nasional dengan ikut membangun ekonomi nasional dan demokratis. Sjarat mutlak dalam membangun ekonomi jang demikian jalah bahwa sektor negara harus memegang peranan jang memimpin. Perdjuangan untuk memperkuat ekonomi sektor negara jang berkedudukan memimpin adalah perdjuangan pa- triotik. Sesuai dengan pokok pendirian ini, maka perdjuangan kaum buruh di-perusahaan² negara, disamping membela kepentingan² kaum buruh. sendiri dalam arti seluas-luasnja, harus ditudjukan untuk memperkuat ekonomi sektor negara. jang berarti memperkuat Repu- blik Indonesia jang ber-Manipol. Ini berarti bahwa tugas² kaum buruh, disamping membela kepentingan² mereka sendiri jalah: pertama, berusaha melalui Dewan² Perusahaan supaja perusahaan² negara didjalankan dengan baik; kedua, menentang pen- tjolengan kekajaan negara oleh kaum kapitalis birokrat; dan ketiga, berusaha melalui lembaga2 negara supaja kekajaan materiil iang mereka hasilkan benar² mendjadi modal jang diakumulasi oleh negara dan dipergunakan untuk membangun ekonomi nasional dan demokratis, dipergunakan untuk mengikis habis sisa² imperialis dan feodal. Dekon mengharuskan perdjuangan demikian. Selama perdjuangan ini belum berhasil sepenuhnja, maka sclama itu nilai-lebih jang dihasilkan oleh kaum buruh dipergunakan dengan tjara2 jang tidak sesuai dengan kepentingan kaum buruh dan Rakjat pada umum- nja, atau malahan dengan tjara2 jang bertentangan dengan kepentingan-nja. Dan ini adalah penghisapan dan penghisapan oleh musuh² revolusi. PERATURAN: 26 MEI LANGKAH MUNDUR Dalaın hubungan ini. perlu saja tegaskan bahwa

Perpres No. 7, 1963 tentang PDN2 jang termasuk da-

lam 14 peraturan tanggal 26 Mei, 1963 merupakan satu langkah mundlur bagi ekonomi sektor negara. Wewenang terlalu luas diberikan kepada PDN2 dan boleh di- katakai perusahaan itu sudah berada diluar pengawas-

an Pemerintah apalagi DPR-GR. Tugas mereka dalam ikut memimpin ekonomi sesuai dengan kebidjaksanaan negara dan sesuai dengan perentjanaan jang berpusat boleh dikatakan samasekali ditjairkan. Malahan djika kita mempeladjari Perpres No. 7 itu, tak bisa lain kita memperoleh kesan jang mendalam bahwa perusahaan² diserahkan kepada managers-nja untuk diurus sesuka hati. Mereka diberi kemungkinan, malahan disuruh, ber- saing mati²an diantara mereka sendiri sehingga dapat dibajangkan betapa akan terdjadi rebutan pasaran seperti dalam alam "free-fight liberalism" jang terkutuk itu. Ini akan menambahkan kesulitan² bagi Rakjat sebagai konsumen. Melihaț kenjataan² ini semua disamping penghapusan pengendalian harga, siapa akan pertjaja pada pendje- lasan Pemerintah jang diberikan dalam konferensi pers tanggal 5 Djuni jbl. bahwa peraturan² itu tidak berarti liberalisme, Siapa jang tidak -akan heran melihat usaha itu untuk mejakinkan kepada kita bahwa langkah² itu memperkembangkan Sosialisme". Sosialisme jang nota bene belum ada, karena memang tugas kita belum untuk membangun Sosialisme. ,EKONOMI PDN" Wewenang terlalu luas jang diberikan kepada PDN² menimbulkan perasaan tjemas dikalangan kaum buruh. Bukankah kaum buruh .itu sendiri jang mengambilalih perusahaan² tersebut dan, dalam semangat patriotisme jang sangat tinggi, menjerahkannja tánpa ragu² kepada Pemerintah untuk diurus oleh Pemerintah guna kepentingan seluruh Rakjat? Liberalisme jang sedang didjalankan disektor ekonomi negara benar² menjakiti hati kaum buruh jang melihat tindakan ini sebagai pelang- garan jang kasar tenhadap strategi dasar ekonomi seperti jang ditetapkan didalam Dekon. Djika ini diterus- kan tidak bisa diartikan lain ketjuali menghadiahkan milik nasional kepada segenggam kapitalis birokrat, kaum pentjoleng dan tukang tjatut. Dengan demikian, unsur E (Ekonomi Terpimpin) dalam USDEK mendjadi bujar samasekali. Tetapi tidak hanja kaum buruh jang tjemas melihat perkembangan² itu. Perasaan itu ternjata djuga meliputi semua fihak jang bekerdja di-sektor² lain terutama sek-

tor produksi, termasuk pula perusahaan2 negara disektor produksi, pengangkutan dsb. Sudah timbul perasaan setjara luas bahwa Dekon disalahgunakan untuk meng- anakmas-kan PDN2 dan meng-anaktiri-kan sektor2 lain. Peraturan jang saja sebut diatas berarti bahwa PDN2 mendapat kedudukan istimewa, baik karena mereka akan bisa setjara diam² mengumpulkan keuntungan² jang ber-limpah², maupun karena mereka djustru berkepentingan untuk mempertahankan dan terus-menerus memupuk anarki pasar dan spekulasi. Dekon jang benar produksi-sentris ,dilaksanakan" dengan peraturan jang seratus persen dagang-sentris. Tidak heran bahwa sudah banjak orang suka menamakan ekonomi kita bukan lagi .,ekonomi terpimpin" melainkan ,ekonomi PDN". Sedjak detik pertama perusahaan² bekas Belanda di- serahkan kepada Pemerintah, kaum buruh telah menjatakan perlawanannja terhadap setiap usaha untuk men- swastakan perusahaan itu. Gedjala jang selalu disinjalir itu ternjata telah mulai mendapat wudjud kongkrit dalam Perpres No. 7, 1963. RITULING DAN KOMPETISI PRESTASI Tidak dapat dibenarkan kalau dikatakan bahwa peng- urusan oleh negara menimbulkan kelemahan2 birokrasi dan administrasi jang berlebihan. Kesalahannja tidak terletak kepada peranan negara melainkan pada orang² jang ditugaskan untuk menjelenggarakan peranan negara itu. Disinilah letak pentingnja tuntutan² luas supaja segera diadakan retuling jang terutama mendjadi tuntutan kaum buruh sendiri. Tuntutan itu sepenuhnja dibenarkan didalam Dekon, fasal 34. Malahan djalan ke- luar sudah ditundjukkan oleh Dekon fasal 30 jang antara lain menjatakan.: Untuk efisiensi dan peningkatan produksi selandjutnja perlu diadakan sistim kompetisi prestasi antara perusahaan² (dagang) Negara, antara bagian² dalam perusahaan dan antara para pekerdja. dalam suatu rentjana produksi". Kompetisi prestasi jang diadakan untuk membangun ekonomi nasional jang pro- gresif samasekali tidak boleh disamakan dengan "free fight competition" atau "free fight liberalism" alias persaingan bebas. Kompetisi prestasi jang dimaksudkan oleh Dekon jalah kompetisi jang berwatak patriotik untuk meningkatkan produksi dan untuk mengabdi ke-

pentingan tanahair dan Rakjat: Djaditidak ada hubung- annja dengan "free fight compétitionsataufre fight liberalism" jang bertudjuanmengedfaritkeuntungan per- seorangan jang merupakantjiripokēk-atáu hukum ekonomi pokok daripada ekonomi kapitalsloEkónomi PDN" sekarang ini djauh lebih-dekatkepadafrée fight liberalism" daripada kepáda Rémipétspprestasi seperti jang dimuat dalam Dekonlwsism uin u Dulu, perusahaan2 milk"modal' Bejanda, berdjalan baik" dalam arti tidak ada salan-urus, pembordsan dan inefficiency sehingga menghasilkan keuntunganjang ber-limpah² bagi kaum kapitalis Belanda. Ini adalah oleh karena mereka jang diserahitugąştuk mendjalankan perusahaan² itu (para managersznmemang membela kepentingan² pemiliknja, jaitu kaum monopolis Belanda. dan pada umumnja mengabdikan diri kepada kaum monopolis itu. Kalau sekarang, pérusáhaan hegaradling- gapi oleh salah-urus, pemborosan farg ltarbiasa dan inefficiency, ini adalah oleh karena terlalu banjak orang jang memegang pimpinan disitu bakánhça membelasdáh mengabdi kepada kepentinganpemknjafaitunnegara, melainkan membela dan mengabdi kepada kepentingan mereka sendiri sehingga merekaisendirp mendjadiukapi- talis2 birokrat jang kekajaannja ber-lpahsedangkan negara dan Rakjat tinggal menanggung segalakerugiIM coppns wipsd annja. is hsb nibioi noded SALUT KEPADA ORANG PDN JANG!BAIK osh asplnaicth swgsk Saja tidak bermaksud samasekali memberi kesan se- akan² semua orang jang bekerdjaatau,memimpin di perusahaan2 negara berbuat jang -demikian, Saja tahu bahwa ada diantara mereka jang memang didjiwai oleh semangat patriotisme, dan saja jakin bahwa mereka sendiri akan paling keras mengutuk ,,kolega?" mereka jang sangatmerugikan kepentingan2 kita: bersamaitu: Malahan mungkin mereka itu paling tahu ténang,kebobrok- an kolega" mereka itu. Saja menjampaikan salutke pada orang itu. Jang saja kutuk bukąn łmereka tetapi sistim Ekonomi PDN" jang liberal dan mentjobameng- gantikan sistim Ekonomi Terpimpin"«Jangusaja, kutuk jalah konseptor2 Ekonomi PDN" dam kaumikapitalis birokrat serta pentjoleng2 dan tukangtjatut² janglmen wiezal chsunsb djadi pelaksananja.

Dengan dilantjarkannja serangan terhadap susunan ekonomi jang mau kita bangun dalam tahap nasional dan demokratis ini, melalui liberalisasi disektor ekonomi negara. maka mendjadilah tugas bersama dari para pe- gawai didalam aparatur Pemerintah dan disektor ekonomi negara pada umumnja, termasuk para pemimpin perusahaan² negara jang patriotik, ber-sama2 dengan kaum buruh, untuk melawan kaum kapitalis birokrat, menuntut retuling jang sunggtuh² dan melawan usaha² untuk meliberalisasi atau men-semi-swastakan sektor negara itu.

III. SELAMATKAN DEKON DAN LAKSANA-

KAN SETJARA KONSEKWEN! Dalam tjeramah ini saja telah banjak mentjurahkan perhatian kepada soal² jang timbul sedjak diumumkan- nja Dekon, terutama langkah² jang diambil jang dengan djelas sekali melanggar Dekon. Dalam bagian terachir ini, saja ingin setjara singkat menguraikan pokok² daripada Dekon terutama untuk menundjukkan apa jang mendjadi sjarat2 mutlak bagi pelaksanaannja setjara konsekwen. Saja kira saja mempunjai otoritet untuk berbitjara tentang ini, karena se- bagai anggota MPN saja ikut aktif menjusun Dekon. Dekon terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama menentukan strategi dasar ekonomi Indonesia jang tidak dapat dipisahkan dari strategi umum Revolusi Indonesia seperti ditetapkan didalam Manipol. Strategi dasar ekonomi Indonesia menetapkan bahwa kita sekarang ber- ada didalam tahap pertama daripada revolusi kita, di- mana kita harus mentjiptakan ,susunan ekonomi jang bersifat nasional dan demokratis, jang bersih dari sisa imperialisme dan bersih dari sisa feodalisme". Djuga ditetapkan bahwa tahap pertama ini ,adalah persiapan untuk tahap kedua, jaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia" (Dekon, fasal 3). Strategi dasar ekonomi ini mempunjai dua konsekwen- si jang amat penting. jaitu pertama, bahwa tugas kita dalam tahap pertama memang bukan untuk membangun Sosialisme. dan kedua. bahwa oleh karena perspektif daripada Revolusi kita adalah Sosialisme, maka tidak

boleh terdjadi hal2 dalam tahap pertama jang berlawan- an dengan perspektif itu. Djadi, jang harus kita bangun, sekarang jalah ekonomi progresif, bukan ekonomi reaksioner; ekonomi progresif jang perspektifnja adalah Sosialisme dan bukan kapitalisme. Bagian kedua daripada Dekon jalah mengenai kebidjaksanaan djangka pendek. Bagian ini pada pokoknja menentukan. bahwa harus dilakukan usaha² dalam waktu singkat untuk mentjukupi sandang-pangan, terutama pangan, serta merehabilitasi sektor industri, pengang- kutan, pertanian dan lain² sektor produktif dengan memberi tekanan chusus pada persediaan bahan² baku/ penolong dan spare-parts. Kebidjaksanaan djangka pendek djuga menetapkan berbagai hal jang penting sekali dalam hubungan dengan politik perpadjakan, politik fiskal, pembiajaan, penjempurnaan pengurusan perusahaan² negara, ekspor-impor, transport dan komuni- kasi, dsb. Kebidjaksanaan djangka pendek tidak bisa dipisahkan dari strategi dasar ekonomi, atau dengan kata lain, kedua bagian ini merupakan satu kesatuan. Ini berarti bahwa strategi dasar dilaksanakan melalui kebidjaksanaan djangka pendek dan bahwa kebidjaksanaan djangka pendek harus dilaksanakan dengan tjara² jang sepenuh- nja sesuai dengan strategi dasar itu jang berpokok pada prinsip² anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Prinsip2 pokok dalam melaksanakan strategi dasar serta kebidjaksanaan djangka pendek jalah dengan menggerakkan segenap kekuatan dan potensi Rakjat, dengan bersandar kepada kekuatan kita sendiri, dengan membangun ekonomi jang tegak berdiri diatas dua kaki sendiri. Bagian ketiga daripada Dekon adalah bagian mengenai sjarat² pelaksanaannja. Disitu ditetapkan bahwa .agar tertjapai kegotong-rojongan nasional berporoskan NASAKOM untuk menanggulangi kesulitan® ekonomi maka perlu diadakan pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat jang terorganisasi, dalam bidang adminis- tratif maupun exekutif, dipusat maupun di-daerah², be- gitu pula antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahs Daerah dengan badanº legislatif". Bagian ini djuga menegaskan perlu di-intensifkan retuling disegala bidang dan dari Pusat sampai ke Daerah". (Dekon, fa-

sal 34) jang harus dilakukan dibawah pimpinan Pre- siden sendiri. Kalau strategi dasar telah ditetapkan, kalau kebidjak- sanaan djangka pendek telah digariskan, maka soal jang LAMPIRAN pokok jang harus diselesaikan jalah untuk mentjiptakan sjarat² pelaksanaannja, dan kuntji daripada sjarat² itu, seperti digambarkan dalam fasal 34 dari Dekon jalah mentjiptakan kegotongrojongan nasional berporoskan NASAKOM dibidang administratif dan exekutif di pusat maupun di-daerah². Pada saat ini Rakjat pekerdja negeri kita, termasuk kaum buruhnja, termasuk kaum taninja. termasuk para pegawainja, termasuk semua lapisan Rakjat, menghadapi hala jang pahit sekali dalát hubungan dengan apa jang dinamakan pelaksanaan Dekon". Oleh karena itu. lebih² dari sebelumnjá, ke-Pernjataan Politbiro CC PKF butuhan untuk mentjiptakan sjarat2 pelaksanaannja su- dah mendjadi sangat mendesak. Kegandjilan dalam pelaksanaan Dekon" ini dimungkinkan karena alat exekutif dipusat belum disesuaikan dengan prinsip kès gotongrojongan berporoskan Nasakom, sehingga tidak semua pertimbangan tertjakup didalamnja. Demikianlah pokok jang ingin saja sampaikan ke • Deklarasi Ekonomi pada Sdr.2 mengenai hubungan kaum buruh dengan Dekon. Djelaslah dari uraian diatas, bahwa kaum btruh bukan hanja menjambut Dekon dengan hangat, tetapi djuga membelanja dengan gigih dan menuntut pelaksanaannja jang konsekwen. Mudah2an tjeramah ini akan berguna dalam memperkuat kerdjasama diantara Sdr.2 sendiri dan para pegawai pada umumnja dengan kaum buruh dan dengan de- mikian ikut memperkuat kegotongrojongan nasional dari semua lapisan Rakjat dinegeri kita. (Tjeramah didepan para pe- djabat dan pegawai Departe- men Perburuhan pada tanggał 17 Djuni 1963) n

Pernjataan Politbiro CC PKI : SELAMATKAN DEKON ! Bersamaan Dengan Itu Ringkus Dan Ganjang Kontra-Revolusi ! Pada 'saat ini Rakjat Indonesia sedang mentjurahkan per- hatian dan kekuatannja untuk melaksanakan instruksi Pre- siden Sukarno menghantjurkan kontra-revolusi jang baru ini mengambil bentuk teror rasial, membakar alata produksi, pengangkutan, distribusi dll. Bersamaan dengan itu, Rakjat- pun sedang mengambil bagian aktif dalam menanggulangi kesulitan ekonomi dengan melaksanakan Deklarasi Ekonomi setjara konsekwen. Dalam suasana jang demikian ini, tibaa Rakjat dikedjutkan oleh pengumuman Pemerintah pada tanggal 26 Mei 1963 tentang dikeluarkannja 14 Peraturan jang dinjatakan untuk melaksanakan Dekon, dan tentang kenaikan tarifa listrik, kereta-api, PTT, GLA, serta kenaikan harga barang, seperti kertas untuk suratkabar, dsb. Semua- nja ini dilakukan tanpa setahu DPR atau Musjawarah Pim- pinan Negara (MPN) jang menjusun Dekón. Dari 14 peraturan tersebut 9 diantaranja mengenai soal ekonomi, 4 mengenai soal kepegawaian dan 1 mengenai ko- ordinasi pelaksanaan peraturana tersebut. Mengenai kenaikan-kenaikan tarif diumumkan antara lain, bahwa tarif listrik dinaikkan rata mendjadi 300%, tarif kereta-api mendjadi 300%-500%, tarif PTT mendjadi 400%, tarif GIA mendjadi rataª 500%. Jang sangat mengedjutkan dan' menimbulkan ketjemasan dikalangan Rakjat jalah bahwa konseptor atau perentjana daripada peraturana ekonomi tersebut atasnama" dan untuk melaksanakan Dekon" djustru menetapkan ketentuan jang setjara langsung memberikan beban berlipatganda beratnja kepada penghidupan Rakjat jang sudah amat sangat beratnja itu. Adalah kewadjiban Rakjat Indonesia dari segala lapisan untuk mempeladjari peraturan tersebut dengan te- liti dan menjatakan pendapatnja. Chusus pendapat mengenai kenaikan tarif jang luarbiasa tingginja itu kini telah mulai dinjatakan oleh pemimpinª partai² NASAKOM dan organisasia massa buruh dan tani jang demokratis. Hanja satu-dua orang Manipolis munafik sadja seperti tokoh jang berlagak sok-sosialis", umumnja elemen² Soska dan Masjumi dengan badju baru, jang sudah berani menusuk perasaan Rakjat dengan menjatakan setudju kenaikan tarif dan harga. Kaum Manipolis gadungan ini menjatakan bahwa kaum tani tidak terkena dengan kenaikan tarif dan harga dan mendorong Pemerintah supaja tidak

menekan harga, melainkan mengikuti sadja harga pasar jang spekulatif dan anarkis sekarang ini jang praktis di- kendalikan oleh kaum spekulan. Kaum Manipolis munafik ini pada hakekatnja mendjadi djurubitjara daripada tukang tjatut dan kaum kapitalis birokrat jang merupakan kaum penghisap besar dikota dan kaum tuantanah jang merupa- N kan kaum penghisap besar didesa. Peraturan Ekonomi 26 Mei 1963 Memerosotkan Dajabeli Rakjat Diantara peraturan" ekonomi itu jang pokok adalah peraturan mengenai ekspor don impor, penetapan harga resmi, distribusi bahan" pokok. dan mengenai PDN. Jang mengenai kepegawaian mengatur soal kenaikan tundjangan kemahalan umum dengan 100% dan pensiun dengan 50%.. Dengan peraturan impor-ekspor dan harga itu dapat: di- perhitungkan setjara pasti bahwa harga baranga sandang- pangan pada umumnja rata akan meningkat paling sedikit dengan 300%. Dengan demikian, walaupun diadakan, kenaik an tundjangan kemahalan umum pegawai dengan 100%, atau bersihnja dengan kurang dari 100% karena ada tundjangan? lain jang tidak dinaikkan, namun akan terdjadi kemerosotan dajabeli upah disekitar 50% daripada keadaan sebelum ada nja peraturan² ekonomi baru itu. Oleh karena itu, akan die buktikan dalam praktck bahwa peraturan² ekonomi tersebut jang dinjatakan oleh konseptornja untuk melaksanakan Dekon", bertentangan samasekali dengan Dekon fasal 26 jang menjatakan .tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh Rakjat, baħioa kepentingan mereka diperhatikan". Peraturan ekonömi"ter. sebut bukan sadja bertentangan dengan Dekon tetapi djuga dengan Pantja Program Front Nasional dan dengan' Resolusi MPRS No. I/1963 jang baru" ini disahkan oleh Sidang Umum II MPRS dan telah disambut hangat oleh segenap golongán Rakjat. jang antara lain menjatakan bahwa: Politik harga harus ditudjukan untuk mentjegah kenaikan harga dan tàrif menadju terlaksununja. Kctetapan MPRS No. IF/MPRSj196 lampiran B. Bab V ajat 5, jang harus dilaksanakan sétjarà berenljana berdasarkan pada tingkat perkembanganpródurs dan mendjamin peningkatan dajabeli, Rakjät pekerdja tér- masth petant-produsen" (Resolus MPRsfasagäjat Sekedar untuk mendjelaskan kesimpulanantersebut"diatas J mengenai peraturan² ekonomi dapatlah dikemukakán sebaga. berikut :on ERATE0On A Fenegneic jsqebrog cerur iur daies tatx u stneuyae amno Asb MOZA2AK Is Menurut Perpres No. 5.tahun1963 jangurmengaturcsoa ekspor, maka exportir akan mendapatdkeuntungán rupiak dan devisen (matauang asing, sepertí dolar Amerika Serikat misalnja) jang lebih besar daripada wdktuinasih berlaku nja peraturan SIVA Untuk tiap dolar darirtásilekspornja, seorang exportir akan menerima kuranglebihRp.300 (ja itu 95% dari Rp. 270 plus Rp45, ditamba dengan

nak retensi 5% daripada hasil devisen jang dapat diperguna- kan sebebas-bebasnja", serta hak menggunakan 10% dari hasil"devisen itu untuk mengimpor barang. Dengan demikian exportir dapat memperoleh kl. Rp. 450,— atau lebih untuk setiap dolar, maka peraturan itu berarti devaluasi rupiah terhadap matauang asing sebesar kuranglebih 1000% V (Rp. 450,— adalah 1000% .daripada koers:dasar Rp. 45,—). Dengan peraturan SIVA berdasarkan koers 30 sudah berarti devaluasi rupiah terhadap tiap dolar jang dihasilkan oleh ekspor kuranglebih sebesar 500% dibandingkan dengan koers dasar. Djadi, walaupun Dekon menjatakan dalam fasal 31 : tidak akan diambil tindakan² moneter jang drastis, se-
perti umpamanja devaluasi ....", tetapi Perpres No. 5 /1963
djustru mendevaluasi rupiah kita sampai 1000% atau dua- kali daripada devaluasi" berdasarkan peraturan SIVA. Ini adalah suatu tindakan memerosotkan nilai rupiah jang pa-V ling besar semendjak tahun 1950. u Dengan Perpres No. 6/1963 mengenai impor, jang menen- tukan pungutan atas impor berupa Hasil Perdagangan Ne- gara (HPN), dan HPN-tambahan, ditambah lagi dengan tarif bea masuk baru jang lebih besar, maka baranga essensiil, jaitu barang pokok kebutuhan dalamnegeri seperti tekstil, obat'an, kertas. koran, benang tenun, buku peladjaran dsb. akan mengalami kenaikan harga luarbiasa. Barang' essensiil jang masuk Golongan I, meskipun hanja dikenakan HPN Rp. 270,—, disamping koers dasar Rp. 45,— dan bebas dari HPN-tambahan serta bea masuk, akan mengalami kenaikan harga kl, 35%, sedangkan beras dan pupuk jang dulu samasekali dibebaskan dari pungutan komponen harga akan mengalami kenaikan harga sebesar 700% djika dibandingkan dengan sebeluim adanja peraturan baru. Diantara sbaranga impor Golongan II jang djuga meliputi barang essensiil dan jang dulu masuk dalam Golongan I, akan ada barang' jang mengalami kenaikan tak kurang dari 900%, misalnja sadja, susu baji, sedangkan barang² baku/ penolong penting jang dulu masuk dalam Golongan II akan meningkat dengan kuranglebih 300%. Sebaliknja barang jang dulu dimpor berdasarkan SIVA (baranga mewah) dan jang .sekarang masuk Golongan II tidak akan mengalani kenaikan harga, dan barang mewah jang sekarang masuk Golongan II hanja akan mengalami kenaikan kuranglebih 60%. Pembatasan² terhadap impor barang mewah tidak .ada, ketjuali mengenai 10% hasil devisen jang boleh. diguna- kan oleh exportir hanja untuk mengimpor baranga Golongan I dan II. Kenaikanª harga jang demikian itu dihitung berdasarkan kenaikan² pungutan impor, dan belum memperhitungkan kenaikans jang disebabkan liberalisasi politik harga. Misal- nia sadja, harga kertas koran telah dinaikkan 700% (dari Rp7 per Kg.mendjadi Rp. 50,—). walaupun perhitungan kenaikan berdasarkan pungutanimpor bisa kurang daripada iu. Barang baku dan penolonguntuk produksi dalamnegeni v

engan harga jang sedemikian tingginja akan menjebabkan

ongkos produksi makin meningkat, jang semuanja harus di-

pikul akibatnja oleh Rakjat. Bagi kaum pengusaha nasional

jang terbatas modal kerdjanja akan mendjadi lebih merosot

kemampuannja untuk meningkatkan kapasitet kerdja per-

usahaannja sehingga pengangguran sudah tentu akan men-

djadi lebih luas. Semua kenaikan biaja impor jang dibajar

oleh importir pada achirnja harus dipikul oleh Rakjat sebagas

konsumen, karena harus membeli harga barang2 dengan J

harga jang lebih tinggi. II

Peraturan Pemerintah 20/1963 tentang kebidjaksanaan

dibidang harga pada pokoknja menetapkan agar harga resmi

selalu mendekati dan mengikuti harga pasar bebas setempat dengan tidak boleh berbeda lebih besar daripada 30% dengan harga itu. Perbedaan harga resmi sekarang dengan harga pasar bebas mengenai baranga sandangpangan bergerak an- v tara 300% sampai 500%. Djadi menurut peraturan baru ini harga resmi harus dinaikkan dengan rata² lebih dari s00%. Harga tekstil kasar jang resminja sekarang Rp. 60,— per meter harus dinaikkan mendjadi Rp. 210, per meter karena dipasar bebas harga- nja Rp. 300.. Kalau kaum spekulan menaikkan harga pasar bebas, maka harga resmi Pemerintah akan segera menge-

djarnja, untuk memelihara perbedaan 30%. Ini adalah politik

harga jang sangat liberal, jang samasekali tidak mengandung

unsur' pengendalian harga oleh Pemerintah dan oleh karena itu sangat bertentangan dengan politik harga jang ditetap- kan dalam Resolusi MPRS No. I/1963 sbb.: ,Politik harga harus ditudjukan untuk: mentjegah kenaikan harga dan ta-

rif. jany harus dilaksanakan setjara berentjana berdasar- kan tingkat perkembangan produksi dan mendjamin pening-

katan daja-beli Rakjat pekerdja termasuk petaniz produsen".

IV Perpres No. 10/1963 menetapkan antara lain pembagian beras untuk pegawai negeri setiap djwa 8 Kg. sebulan. Tetapi peraturan ini djuga menetapkan bahwa Pemerintah akan membagikan pengganti berupa uang sebesar selisih harga beras dipasar bebas dengan harga beras menurut harga distribusi Pemerintah, apabila Pemerintah ternjata tidak mam-

pu memberikan distribusi beras. Kalau sudah ada bajangan demikian, bagaimana nasib Dekon jang menandaskan perlu-

nja ada ,iron stock beras" untuk mendjamin keperluan hidup

dan mentjegah kenaikan harga beras? V

Perpres No. 7/1963 mengenai aktivitet PDN lebih lagi

memberikan keleluasaan kepada PDN untuk bekerdja tanpa rengawasan. Selama ini PDN telah banjak memboroskan

dan merugikan keuangan negara. Sebabaja jalah karena

Badan Pemeriksa Keuangan, jang berwenang untuk meme- riksa keuangan PDN dan PN, berhubung dengan kekurangan sjarata jang diperlukan oleh Badan tersebut, belum dapat melaksanakan tugasnja setjara efektif. Disamping itu, karena putusan DPRGR jang menghendaki disampaikannja Laporan Tahunan dari masinga PDN dan PN kepada DPRGR belum dilaksanakan, Djika Perpres No. 7/1963 ini dipadukan dengan peraturan mengenai kebidjaksanaan harga, maka sjarat ekonomi perusahaan jang lazim untuk melaksanakan efisiensi dalam management guna mentjegah kerugian dan mendapatkan keuntungan bagi PDN dan. PN mendjadi di- hapuskan samasekali. Dengan kekuasaan jang ada pada BPU-PDN dan wewenang jang luas jang diberikan kepada pemimpin PDN, mereka hanja menempuh djalan jang paling' mudah sadja untuk menambah penghasilan PDN dengan menaikkan harga barang dan mengikuti harga pasar bebas. Kredit jang telah diperolehnja dari Pemerintah se- bagian dinjatakan sebagai modal perusahaan dan kewadjib- an menjetor kepada Dana Pembangunan Pemerintah dapat se-waktu² dibebaskan. Ini samasekali berlawanan dengan garis àgar PDN betul memegang peranan sebagai ekonomi sektor negara' jang memegang posisi komando dalam me- lantjarkan peredaran barang dan mengendalikan harga. Dengan ini sudah lebih sulit diharap PDN dan PN akan. mem- beri iuran jang besar kepada negara. Ini semua bertentangan pula dengan Dekon jang menjatakan : perusahaan² negara merupakan sumber terpenting dalam mengumpulkan modal guna pertumbuhan selandjutnja". Tindakan Moneter Konvensionil Terulang Lagi Dari uraians diatas djelas bahwa konseptor² atau arsitek daripada peraturan ekonomi tersebut merupakan sumber bahaja bagi pelaksanaan Dekon. Peraturan ekonomi itu makin memperbesar penderitaan Rakjat karena ongkos hidup makin meningkat sedangkan nilai penghasilan riil Rakjat pekerdja sangat merosot. Tindakan ekonomi jang akan dilakukan dengan peraturan negara tersebut pada hakekat- nja adalah tindakan moneter konvensionil" jang djustru di- tolak oleh Dekon dalam fasal 13. Pada exportir diberikan perangsang besar. Tetapi apakah produsen jang bukan exportir jang banjak djumlahnja itu djuga· mendapat perangsang? Ini tandatanja besar. Jang sudah terang, kaum buruh, pegawai, anggota Angkatan Ber- sendjata, pendeknja semua jang hidup dari upah dan gadji. dibunuh semangat kerdjanja, djadi samasekali tidak dirang- sang untuk bekerdja keras, dengan adanja kenaikan harga jang keterlaluan. Soal lain, pasti akan timbul kontradiksi baru antara produsen dan pedagang ekspor serta makelarnja dimana produsen, karena djuga menderita akibat kenaikan harga, akan menetapkan ongkos produksi jang lebih tinggi. Dengan be- gitu akan timbul disparitet baru antara harga dalamnegeri dengan harga luarnegeri jang akan menjebabkan penghalang bagi perkembangan ekspor. Tanda² kenaikan harga karet

dalamnegeri sekarang sudah nampak kearah itu, sedangkan

harga karet diluarnegeri masih tetap menghadapi bahaja

V

kemerosotan" sebagai akibat krisis ekonomi jang masih me-

nimpa dunia kapitalis.

Selandjutnja tindakan moneter konvensionil jang berten-

tangan dengan Dekon ini digunakan djuga untuk mengadakan keseimbangan anggaran belandja negara atau setidak-

tidaknja memperketjil djumlah defisit dengan djalan jang

sangat memberatkan Rakjat. Djika kemampuan mengimpor dengan hasil ekspor setahun sama dengan tahun 1962, maka

pungutan atas impor sadja jang bisa diperoleh dari HPN- tambahan dan bea masuk dapat diperkirakan lebih dari 10

kali daripada anggaran pendapatan 1962 dari sektor per- digangan luarnegeri. Diatas kertas nampaknja baik. Tetapi

ini semua harus dipikul oleh Rakjat jang sudah demikian berat beban hidupnja, jang achirnja akan memukul ekonomi negeri atau perut negara" karena kenaikans harga jang terus-menerus. Apalagi uang Rakjat jang masuk kas negara

itupun penggunaannja tidak terdjamin berdasarkan satu

prinsip prioritet pembangunan jang efektif sebagaimana di-

tetapkan dalam Memorandum Pimpinan MPRS. Antusiasme Rakjat dalam pembangunan tak dapat dibang-

kitkan dengan djalan menjerang kepentingan ekonomi Rakjat jang sudah berat, tetapi dengan dfalan mentjiptakan sjarata

√

materiil jang diperlukan untuk hidup lajak sebagai manusia.

Konseptor" peraturan² ekonomi tersebut djustru menempuh

djalan jang dikchendaki olch kaum imperialis Amerika Se-

rikat denan apa jang mereka namakan »program stabili- sasi ekonomi"', jang isinja tidak lain jalah devaluasi, libe-

ralisasi perusahaan negara dan kenaikan harga. Inilah ha-

kekat dan djiwa daripada kenseptora peraturan² ekonomi

26 Mei 1963. Rakjat jang tinggi kesedaran politiknja tidak

mudah ditipu dengan peraturan tersebut sekalipun dengan

sembojan untuk melaksanakan Dekon".

Selamatkan Pelaksanaan Dekon !

Pad waktu ini tidak ada djalan patriotik jang lain bagi

Rakjat Indonesia untuk menanggulangi krisis ekonomi ke-

tjuali menjelamatkan dan melaksanakan Dekon dengan mem-

perdjuangkan hal sbb. :

1) Membentuk Kabinet Gotong Rojong berporoskan NASAKOM sekarang djuga, sebagai djaminan politik agar Dekon tidak mudah disalahtafsirkan, dan mengadakan

rituling disemua bidang chususnja dibidang ekonomi-keuangan, terutama sekali rituling personalia, sehingga

tidak terdapat lagi konseptora ekonomi jang liberal jang tidak sesual dengan prinsipa ekonomi terpimpin berda-

sarkan Manipol dan Deklarasi Ekonomi.

2) Peraturan kenaikan tarif dan kenaikan harga harus di-

tindjau kembali untuk dibatalkan.

3) Distribusi barang pokok dengan harga rendah harus diperlantjar dan diratakan dikalangan Rakjat, dan tidak
diganti dengan sistim memberi pengganti dalam bentuk uang.

4) Mempertinggi produksi dalamnegeri dengan mengadakan pengurusan jang efisien, memberantas salah-urus dan salah-duduk, melaksanakan management terbuka, mem- perbaiki nasib kaum buruh dan kaum tani sebagai te- naga produktif jang pokok, mengerahkan funds and forces swasta nasional dan domestik dan terutama sekali mengembangkan daja produksi dan daja kerdja perusahaan negara agar dapat merealisasi peranannja dalam memegang posisi komando. Harus didjamin persediaan spare parts, barang baku dan penolong.
5)Perangsang kepada exportir harus mengandung sjarat bagi peningkatan produksi baranga ekspor, perbaikan kwalitet, pentjegahan kerugian produsen akibat dispari- tet, perluasan pasaran ke-negeri the new emerging forces.
6) Segera menjelesaikan pembentukan dan mengaktifkan semua Dewan' Perusahaan, Dewan Pertimbangan De- partemen dan Djawatan, Dewan Kredit Luarnegeri, Dewan Ekspor-Impor, Dewan Produksi, Dewan Distribusi, Dewan Pengangkutan, dll. sebagai alat social con- trol dan semuanja harus berkomposisi representatif dan mentjerminkan kegotongrojongan nasional berporoskan NASAKOM.
7)Pemasukan keuangan negara harus bersandar pada per- kembangan kapasitet kerdja perusahaan negara dan pengurusan jang efisien.
8)Memberantas penjelundupan dalam perdagangan luarnegeri, dan memasukkan semua hasil devisen kedalam kas negara, termasuk hasil devisen dari perusahaan minjak asing.
9)Transport darat dan laut harus dilantjarkan dan men- dapat prioritet.
10) Harus diadakan import planning jang mendjamin kebu- tuhan pokok dalamnegeri. untuk melantjarkan pembangunan dengan menggunakan persediaan devisen se- efektif mungkin, Impor baranga mewah harus dihentikan.
11)Peraturan ekonomi baru tanggal 26 Mei 1963 supaja di- tindjau kembali dan diganti dengan:jang sesuai dengan Dekon, sehingga tidak menambah berat beban Rakjat dan tidak lebih merusak ekonomi negeri.
12)Melaksanakan Undangª Perdjandjian Bagi Hasil dan Undang Pokok Agraria dengan lebih sungguh. Achirnja, dengan ini Politbiro CC PKI menjerukan kepada Rakjat Indonesia untuk lebih mendalami Deklarasi Ekonomi, Perintjian Pantja Program Front Nasional dan Resolusi MPRS No. I/1963. Disamping itu peraturan' tanggal 26 Mei 1963 supaja dipeladjari sungguh sehingga dapat diketahui seberapa djauh konseptor peraturan tersebut sudah me- njimpang dari Deklarasi Ekonomi, Pantja Program Front Nasional dan Resolusi No. I MPRS tahun 1963 dan sampai dimana peraturana jang mengenai ekonómi, terutama jang

mengenai ekspor-impor, harga dan distribusi akan makin memberatkan beban Rakjat. Semuanja ini ditudjukan untuk memperoleh pengertian dan kesedaran jang lebih tinggi lagi sehingga dapat ditjiptakan kekuatan dan tekad jang lebih bulat guna menjelamatkan Pelaksanaan Dekon. Peraturan³ DEKLARASI EKONOMI Njatakanlah perasaan dan fikiran mengenai 26 Mei 1963! Perkuat Persatuan Nasional untuk meringkus dan meng- ganjang kontra-revolusi ! Saudara-saudara sekalian, Dengan persatuan nasional jang lebih kuat, selamatkan1. Sebagai Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Dekon! Republik Indonesia saja menjadari sedalam-dalamnja, seperti djuga telah saja utarakan dengan kata-kata jang djelas da-Politbiro CC PKI lam pidato 17 Agustus 1962, tekad bangsa Indonesia untuk ménanggulangi setjara keseluruhan dengan kekuatan se-Djakarta, 3 Djuni 1963. bulat-bulatnja persoalan ekonomi nasional kita.

2. Disamping itu, sebagai Pemimpin Besar Revolusi, untuk
   keselamatan pertumbuhan Revolusi setjara keseluruhan, saja tidak dapat melepaskan diri daripada hukum-hukum dan dialektika Revolusi kita. Hukum-hukum dan dialektika Revolusi kita menentukan prioritet-prioritet jang mutlak perlu bagi Revolusi kerakjat- an dalam abad ke-20.

3. Perlu disadari dan difahami bahwa strategi dasar eko-
   nomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari strategi umum Revolusi Indonesia. Manifesto Politik serta pedoman-pedoman pelaksanaannja telah menetapkan strategi dasar (basic strategy) ekonomi Indonesia, jang mendjadi bagian mutlak daripada strategi umum Revolusi Indonesia. Menurut strategi dasar ekonomi Indonesia, maka dalam tahap pertama kita harus mentjiptakan susunan ekonomi jang bersifat nasional dan demokratis, jang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan bersih dari sisa-sisa feodalisme. Tahap pertama adalah persiapan untuk tahap kedua, jaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia, tanpa exploitation de l'homme par l'homme". Dalam masjarakat Sosialis Indonesia tiap-tiap orang didjamin akan pekerdjaan, sandang-pangan, perumah- an serta kehidupan kulturil dan spirituil jang lajak. Susunan ekonomi jang demikian inilah jang harus mendjadi tudjuan segenap kegiatan ekonomi kita, jang harus mendjadi tudjuan tiap-tiap putera Indonesia.

4. Kita sekarang sedang berada dalam tahap pertama
   Revolusi kita. Kewadjiban kita dibidang ekonomi dalam tahap ini jalah mengikis habis sisa-sisa imperialisme dan sisa-sisa feodalisme dibidang ekonomi, menggerakkan semua potensi nasional untuk meletakkan dasar dan mempertumbuh- kan suatu ekonomi nasional jang bebas dari imperialisme dan feodalisme sebagai landasan menudju ke masjarakat Sosialis Indonesia.

5. Dalam perdjoangan untuk menjelesaikan tahap nasio-
   nal dan demokratis ini, maka sudah tibalah waktunja untuk mengerahkan segenap potensi, baik potensi Pemerintah mau- pun potensi koperasi dan swasta (nasional dan domestik)

dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan untuk mening- katkan produksi dan menambah penghasilan Negara.

6. Karena itu jang harus diselenggarakan sekarang jalah
   memperbesar produksi berdasarkan kekajaan alam jang ber- limpah-limpah dan meletakkan dasar-dasar untuk industrialisasi. Dalam tingkatan sekarang ini harus disadari bahwa modal terpenting bagi pembangunan nasional jalah meng- gali dan mengolah kekajaan alam kita itu. Ini berarti bahwa kita harus mengutamakan pertanian dan perkebunan, kita harus mementingkan pertambangan, jang tentunja hanja dapat memberikan hasil sebesar-besarnja dji- ka dikerdjakan atas dasar kegotong-rojongan antara massa rakjat dan Pemerintah, sebagai sjarat untuk menimbulkan dan menjalurkan daja kerdja dan daja kreatif rakjat setjara maksimal.

7. Untuk mentjapai kegotong-rojongan itu saja peringat-
   kan bahwa dimasa lampau potensi dan kekuatan rakjat merupakan tulang-punygung dari alat perdjoangan dan alat Revolusi Indonesia. Hal ini terbukti umpamanja:

a.Dalam melaksanakan Revolusi physik, menghadapi kekuatan dan kekuasaan Belanda, kita menang karena melandaskan perdjoangan kita pada potensi dan kekuatan rakjat;
b.Dalam menghadapi pemberontakan dan subversi-asing jang setjara simultan berlangsung dengan politik kon- frontasi terhadap Belanda, kita menang djuga karena melandaskan perdjoangan kita pada potensi dan kekuatan rakjat;
c. Dalam menemukan kembali Revolusi kita jang dapat me- lahirkan Manipol/Usdek sebagai ideologi nasional progresif, kita djuga memakai sumber potensi dan kekuatan rakjat sebagai landasan;
d. Tri-Komando Rakjat, sebagai tingkat terachir dalam perdjoangan merebut Irian Barat, berhasil dengan gemilang djuga karena kita melandaskan perdjoangan kita pada potensi dan kekuatan rakjat.
8. Perdjoangan-perdjoangan tadi menghasilkan keleng-
kapun dari alat-alat Revolusi Indonesia jang berupa:

a.kemerdekaan seluruh wilajah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,
b.ideologi nasional progresif Manipol/Usdek,
C. satu pimpinan Revolusi, Re-So-Pim,
d. keamánan dan
e.kekuatan Angkatan Bersendjata jang kokoh, bersatu dan bermutu tinggi. Alat-alat ini merupakan sjarat mutlak bagi kelandjutan Revolusi Indonesia, untuk mendjaga kesatuan Indonesia dari antjaman, baik dari dalam maupun dari luar dan bagi segala pembangunan ekonomi selandjutnja.
9. Dalam melaksanakan Revolusi dibidang sosial dan
ekonomi selandjutnja, maka — sesuai dengan hukum Re- volusikita harus mempergunakan sepenuhnja semua alat Revolusi jang sudah kita miliki itu, dengan selalu melandaskan perdjoangan kita pada potensi dan kekuatan rakjat.

10. Dalam menghadapi masalah ekonomi, kita sadar bah-
    wa:sisa-sisa kolonial dan sisa feodal dan demikian pula sifat- sifat hubungan ekonomi dan perdagangan dengan dunia luar masih djuga memberikan rintangan dalam pertumbuhan ke- arah Sosialisme Indonesia. Chususnja blok-blok ekonomi menimbulkan diskriminasi dilapangan perdagangan antar negara, dan dengan demikian memperkuat dominasi ekonomi dari "the old established forces". Berhubung dengan itu maka Pemerintah berusaha untuk menghilangkan diskriminasi itu, jang tidak hanja menghambat kelantjaran perdagangan internasional, akan tetapi jang disamping itu terlebih-lebih menekan perkembangan pembangunan ekonomi dinegara- negara jang baru sadja memasuki alam kemerdekaan.

11. Dalam melandjutkan pertumbuhan-pertumbuhan di-
    bidang sosial dan ekonomi, maka kita harus bertitik-pangkal pada modal jang sudah kita miliki jalah:

a. Aktivitet ekonomi Indonesia dewasa ini kurang lebih 80% sudah berada ditangan Bangsa Indonesia. Dalam tahun 1950 boleh dikatakan aktivitet ekonomi di Indonesia se- bagian terbesar masih dikuasai oleh bangsa asing sehing- ga, baik Pemerintah maupun rakjat, tidak dapat meng- adakan perentjanaan setjara pokok bagi pertumbuhan ekonomi setjara revolusioner.
0.Pada waktu-waktu belakangan ini Pemerintah sudah mulai dapat setjara aktif menjusun aktivitet ekonominja dalam arti konsepsionil, organisatoris dan strukturil.
C.Meskipun demikian kita belum dapat berkembang setjara mendalam, oleh karena perhatian Pemerintah dan kekuatan rakjat masih dititik-beratkan kepada penjusunan alat-alat Revolusi, jang baru pada waktu sekarang ini dapat dikatakan lengkap. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa baru sekarang kita dapat menggerakkan segala usaha dan·perhatian rakjat dan Pemerintah untuk menanggulangi persoalan ekonomi setjara konsepsionil, organisatoris dan strukturil dalam arti kese- luruhannja. Usaha-usaha Pemerintah dan rakjat jang sudah ditempuh setjara konsepsionil, organisatoris dan strukturil jalah mi- salnja :

1) Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahap-

an Pertama jang sudah disjahkan oleh MPRS,

2)Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Per- djandjian Bagi-Hasil,
3) peranan Pemerintah dalam industrialisasi dan perdagangan internasional, dan
4)penjusunan PN, PDN, BPU, Dewan Perusahaan, OPS. Koperasi dsb.
12. Semua ini merupakan modal bagi kita untuk menang-
gulangi persoalan ekonomi setjara integral. Dengan modai itu maka baru sekaranglah kita dapat menggerakkan segala potensi dan kekuatan rakjat. Disamping itu perlu diperhatikan sedalam-dalamnja, bahwa kita harus menarik peladjaran dari pengalaman-pengalaman dimasa jang lampau, chususnja pengalaman-pengalaman jang tidak memberikan hasil seperti jang .ditjita-tjitakan. Selan-

djutnja perlu diperhatikan pengalaman-pengalaman dari negara' dan bangsa' lain, jang djuga menempuh djalan pertumbuhan kearah sosialisme setjara revolusioner.

13. Disamping modal positif ini, sebagai akibat dari per-
    djoangan untuk menanam setjara teguh alat-alat Revolusi, kita sekarang menghadapi persoalan-persoalan sosial ekono- mis jang agak mendesak seperti inflasi, kekurangan devisen jang mengakibatkan pembatasan impor bahan-bahan baku sehingga kegiatan alat-alat produksi menurun. Keadaan jang mendesak ini tidak dapat diatasi sebagai masalah jang ber- diri sendiri. lebih-lebih tidak mungkin kita atasinja hanja dengan tindakan moneter konvensionil belaka. Sebaliknja, tidak ada djalan mudah jang dapat mengangkat kita dari impasse sekarang ini, ketjuali atas dasar menggerakkan se- genap potensi dan kekuatan rakjat sesuai dengan konsepsi integral menanggulangi persoalan ekonomi nasional kita.

14. Ini berarti bahwa segala perhatian, segala usaha dan
    segala aktivitet untuk memetjahkan persoalan ekonomi sekarang ini harus berlandaskan pada kelengkapan konsepsi, organisasi dan struktur sctjara integral, dalam rangka ke- wadjiban kita menumbuhkan Revolusi jang perspektifnja tidak ada lain jalah Sosialisme Indonesia.

15. Potensi rakjat jang telah saja sebutkan beberapa kali
    dan jang selalu tumbuh dan meningkat itu antara lain berupa :

a. kesadaran sosial jang sangat mendalam,
b. kesadaran akan pentingnja dilaksanakan prinsip-prinsip ekonomi,
C.penambahan ketrampilan dan kęahlian,
d. keradjinan dan tjinta-kerdja rakjat serta
e. semangat patriotisme.
16. Pada hakekatnja dasar ekonomi terpimpin jalah me-
njalurkan dan memperkokoh potensi rakjat tsb. agar supaja dapat berkembang sepenuhnja, berdasarkan perentjanaan dan pelaksanaan setjara teratur dan perhitungan (kalkulasi) jang seksama. Segala tindakan, baik dari fihak-fihak Exekutif clan Legislatif maupun dari fihak alat-alat Negara, harus litudjukan kepada perkembangan potensi rakjat sesuai dengan sifat ekonomi terpimpin menudju ke Sosialisme Indonesia.

17. Berhubung dengan keadaan dan titik dari perdjoang-
    an kita maka dimasa jang lampau sebagian besar dari bim- bingan ekonomi terdesak oleh ketentuan-ketentuan jang ber- hubungan dengan pemulihan keamanan dan pembebasan Irian Barat. Pada waktu itu diberikan prioritet setinggi- tingginja kepada tindakan-tindakan untuk menghadapi bahaja-bahaja terhadap kesatuan Negara dan bahaja-bahaja、 terhadap keamanan politis dan physik bangsa kita.

18. Dalam menilai aktivitet ekonomi nasional kita jang
    meliputi aktivitet Pemerintah. aktivitet koperasi dan aktivitet swasta, perlu disadari bahwa peranan rakjat pada waktu ini, rakjat sebagai tani, rakjat sebagai buruh, pen- rieknja rakjat scbagai produsen, jang merupakan potensi dan kekuntan riil dan materiil. Dalam garis besarnja a.l. dapat

diambil tjontoh, bahwa 60% dari penghasilan karet jalah karet rakjat, kopra dan produksi padi 100% dihasilkan oleh rakjat, 60% dari transport bermotor bersifat swasta. Selandjutnja perlu diketahui bahwa pengangkutan inter-insuler untuk 50% dilaksanakan dengàn perahu-perahu dan kapal- kapal rakjat sederhana. Disamping itu, adalah kenjataan pula bahwa dilapangan perdagangan ketjil dan menengah, rakjat mendjalankan peranan besar, baik berupa swasta modern maupun berupa usaha rakjat sederhana. Pun perlu diterangkan bahwa koperasi djuga sudah mulai bergerak dilapangan produksi. Dilapangan industri, impor dan ekspor, kita mengenal pengusaha-pengusaha jang kita sebut golongan swasta.

19. Semua aktivitet ini membangkitkan dikalangan rak-
    jat setjara keseluruhan tuntután-tuntutan jang makin meningkat (rising demands) dalam arti konsumptif dan pro- duktif, serta memperkokoh kesadaran sosial dan memper- dalam pengertian rakjat tentang persoalan-persoalan ekonomi. Ini berarti bahwa tiap "exploitation de l'homme par l'homme" oleh siapapun, apalagi djika dilakukan oleh alat-alat Negara, akan menimbulkan reaksi dari masjarakat, jang paling sedikit akan ditjerminkan sebagai sifat pasif atau atjuh ta' atjuh, dan dengan demikian mengurangi aktivitet ekonomi setjara nasional.

20. Teranglah, Saudara-saudara, bahwa djalan kearah

Sosialisme Indonesia harus ditempuh setjara gotong-rojong antara Pemerintah dan rakjat. Chususnja dalam keadaan sekarang soal pembangunan di Indonesia tidak berlangsung hanja melalui modal Pemerintah akan tetapi djuga modal jang dikumpulkan oleh rakjat, baik modal materiil maupun

modal pengalaman, dan lebih-lebih modal dalam arti sema-

ngat dan pariotisme merupakan sjarat mutlak bagi kema- djuan kita semuanja. Pertümbuhan selandjutnja kearah So-

sialisme Indonesia akan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia setjara kreatif, disesuaikan dengan tjiri-tjiri kepribadian

nasional dari bangsa Indonesia sendiri.

21. Dalam melaksanakan kegotong-rojongan ini jang me- liputí semua "funds and forces", Pemerintah memegang pim-

pinan kearah tudjuan Sosialisme Indonesia. Pimpinan dimasa jang lampau, oleh karena sangat dipengaruhi oleh peraturan

dan kegiatan administratif (bureaucratisme) dan peraturan serta kegiatan dilapangan pemulihan keamanan dan pembebasan Irian Barat, menekan dan menghambat potensi dan daja kreatif rakjat untuk berkembang.

22. Dalam keadaan sekarang, maka sifat tegas dari pimpinan pemerintahan seharusnja adalah sebagai berikut:

a. memiliki perentjanaan pembangunan nasional dan me-

mimpin pelaksanaannja;

b. memperkembangkan segala aktivitet dan daja kreatif

rakjat;

c. memberikan pelajanan sepenuhnja kepada keperluan-

keperluan pertumbuhan ekonomi dan lalu-lintas barang;

d. memberikan perhatian sepenuhnja kepada landasan-lan-

dasan ekonomi, agar supaja dengan demikian menguasai

pengemudian hukum-hukum ekonomi, sehingga dapat di- hindari kerugian-kerugian nasional seperti kita alami di- waktu jang lampau.

23. Dalam hubungan ini diterangkan bahwa perhatian
    akan hukum ekonomi setjara umum dan pelajanan kepada keperluan pertumbuhan ekonomi dan lalu-lintas barang antara lain ditjerminkan:

a. dalam penanaman modal dan penentuan nilai dari pertumbuhan ekonomi (rate of economic growth);
b. dalam hubungan ekonomi dengan dunia luar untuk mem- perkuat politik bebas dan aktif serta terus-menerus mem- perdjoangkan keseimbangan antara harga-harga bahan mentah dan harga-harga bahan terolah;
C. dalam penentuan oleh Pemerintah mengenai sifat management, pengawasan dan perangsang (incentives);
d. dalam penentuan aktivitet ekonomi jang setjara mutlak harus dipegang olen Pemerintah;
0. dalam menentukan bahagian dari aktivitet ekonomi jang diberikan oleh Pemerintah kepada fihak swasta, jang di- laksanakan sebagai bagi-hasil atau "production sharing" antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Koperast atau Swasta difihak Indonesia dengan Pemerintah atau Swasta difihak asing, perlu ditegaskan bahwa production sharing pada hakekatnja merupakan kredit dari luar ne- geri untuk melaksanakan sesuatu projek, jang akan di- bajar dengan sebagian dari hasil jang diperoleh projek tsb.; milik dan pimpinan harus tetap ditangan fihak Indonesia.
24. Mengingat luasnja Indonesia setjara geografis, dan
untuk memenuhi tudjuan kita untuk menggali potensi rakjat disemua daerah Indonesia, lagi pula mengingat bahwa per. nubungan pada waktu ini, baik didalam satu pulau maupun perhubungan antar pulau, masih sangat sederhana, serta mengingat pengalaman-pengalaman negara-negara lain jang menempuh djalan kearah sosialisme, maka dirasakan bahwa konsentrasi pimpinan (management) dalam suatu pusat dí Djakarta tidak akan memberikan hasil jang ditjita-tjitakan. Ini berarti bahwa kita harus mengadakan dekonsentrasi dalam soal management dengan tidak mengorbankan Indonesia sebagai suatu kesatuan ekonomi dan politik. Misalnja: sesuatu tjabang dari sesuatu bank Negara harus dapat mem- beri keputusan mengenai. sesuatu hal, jang hanja mengenai daeral atau wilajah tjabang itu sendiri tanpa minta per- setudjuan dulu dari pusat bank itu di Djakarta. Ini tidak bcrarti mengorbankan sentralisasi dalam peren- tjanaan (planning) dan pengawasan (control) terachir, jang ada ditangan fihak pusat. Hal-hal ini dengan sendirinja tidak mengurangi usaha-usaha jang dilakukan oleh Daerah-daerah Otonom. Dekonsentrasi dalam management tidak dimasukkan dalam otonomi lokal, sebagaimana halnja dengan beberapa urusan Pemerintah Pusat jang telah diserahkan kepada daerah-daerah otonomi.

Sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi, maka selandjutnja perlu diberikan kekuasaan selajaknja kepada management untuk, berfikir dan bertindak setjara effisien dan effektif.

25. Untuk mendapat dukungan masjarakat atau "social
    support", maka perlu golongan karyawan dalam arti rakjat pekerdja diikutsertakan dalam kebidjaksanaan dan pengawasan. Ini akan menghilangkan kontradiksi antara pimpinan diatas dengan para pekerdja. Dan selandjutnja tiap perusahaan harus dapat dirasakan oleh masjarakat sekeliling- nja sebagai suatu usaha kegotong-rojongan dalam memper- baiki taraf kehidupannja. Achirnja, pertumbuhan perekonomian daerah setjara mutlak merupakan bagian dari suatu perekonomian nasional jang tak dapat terpisah-pisah, sehingga pengawasan terachir setjara keseluruhan tetap ditangan Pemerintah Pusat.

26. Sesuai dengan pertumbuhan kesadaran sosial dan ke-
    sadaran ekonomi rakjat Indonesia, maka tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh rakjat, bahwa kepentingan mereka diperhatikan. Ini berarti bahwa tindakan Pemerintah harus dapat sam- butan baik dari rakjat, baik dalam arti menambah. keperluan materiil atau membangkitkan perasaan patriotisme dan pe- ngorbanan seperlunja. Selain perangsang atau incentive" setjará umum ini perlu djuga diperhatikan sepenuhnja perangsang setjara chusus dalam bentuk pelajanan jang se- baik-baiknja bagi produsen dan pengusaha. Berhubung dengan itu maka Pemerintah harus mengeluar- kan peraturan-peraturan atau melaksanakan pengawasan bagi pertumbuhan kearah itu. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa segala tindakan tadi tidak menghambat atau mematjetkan kelantjaran dalam produksi dan -lalu-lintas barang; peraturan-peraturan jang dibuat dalam hal ini harus luwes (flexibel), tidak boleh kaku. Selandjutnja perlu diperhatikan bahwa perangsang tidak hanja perlu difikirkan bagi perseorangan atau golongan, akan tetapi djuga sebagai gandjaran setjara chusus oleh Pemerintah untuk kegiatan ekonomi daerah. Dengan demikian, maka akan dirasakan oleh daerah bahwa kegiatan untuk menambah penghasilan Negara djuga meng- akibatkan perkembangan jang baik dalam arti sosial-ekono- mis bagi kehidupan masjarakat didaerah itu.

27. Berhubung dengan pertumbuhan ekonomi nasional
    kita, maka terasa keperluan untuk merobah sistim perpadjakan. Pada umumnja sistim padjak sekarang ini masih melandjutkan sistim padjak jang lama, jaitu mendjadikan padjak-padjak sebagai sumber penghasilan Negara jang utama. Karena. itu perlu diadakan perobahan dalam sistim perpadjakan :

a. untuk memberikan dorongan kepąda inisiatif produsen guna memperluas dan memperbesar produksi mereka;
b. untuk meratakan akumulasi modal dalam pembangunan setjara keseluruhan, dan
c. untuk mendapat kepastian supaja perusahaan-perusahaan Negara merupakan sumber terpenting dalam mengumpul- kan modal guna pertumbuhan selandjutnja.

28. Dalam memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi harus

(isadari selandjutnja bahwa Índonesia terdiri dari ribuan pulau, sehingga kita harus mementingkan penjelenggaraan lalu-lintas barang antar pulau dan kita harus berdagang dengan dunia luar guna pembangunan dan penghidupan se- hari-hari. Berhubung dengan itu maka kita harus memperhatikan perhubungan, baik dalam satu pulau maupun antar pulau. Karena itu maka soal perhubungan menempati fungsi ekonomis jang maha penting. Selama ini belum diatur setjara rapi, maka hasil usaha kita tidak akan memuaskan.

29. Setelah menguraikan strategi dasar ekonomi Indone-
    sia, saja sekarang akan memberi keterangan mengenai ke- bidjuksanaun djungka pendek jang hendak ditempuh oleh Pemerintah.

30. Dalam Amanat saja pada tanggal 17 Agustus 1962
    jang berdjudul ,Tahun Kemenangan" telah saja tandaskan, oahwa pada dewasa ini harus diutamakan penjelesaian pasal 1 dari Tri-program Pemerintah, jaitu program sandang-pangan. Untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi-ke- uangan sekarang maka titik-berat politik-ekonomi djangka pendek harus diletakkan pada soal sandang-pangan itu. Didalam kebidjaksanaan djangka pendek ini, soal meme- nuhi keperluan pangan harus mendapat prioritet utama, kirena. rakjat jang diharuskan ikut-serta didalam gerakan produksi sehebat-hebatnja itu, harus ada djaminan pangan, chususnja ,beras". Buat. djaminan itu Pemerintah perlu mempunjai dan menguasai persediaan beras jang tjukup, jang berarti bahwa emerintah harus mempunjai dan menguasai iron stock" beras. Berhubung dengan itu kebidjaksanaan djangka pendek harus berpangkal pada :

a. penjelesaian soal sandang-pangan sampai pada tingkat jang lajak;
b. menjempurnakan aparat produksi jang ada, untuk mem- pertahankan dan mempertinggi tingkat produksi masa sekarang ini. Penjelesaian kedua hal ini sudah dapat dilakukan dengan kekuatan masjarakat jang telah ada pada kita, djika ter- djamin :
a. adanja persediaan beras jang tjukup;
b. adanja persediaan .bahan baku/penolong dan spare-parts jang tjukup. Maka dari itu mengenai ,,iron stock" beras dan persediaan bahan baku/penolong serta spare-parts dalamì 2 (dua) tahun harus diberi prioritet utama. Semua kegiatan harus di-konsentrir pada kedua usaha tersebut, sehingga usaha-usaha itu mempengaruhi bidang dan tindakan-tindakan lainnja. Pembiajaan untuk kedua usaha itu ditjapai:
a. dengan kekuatan kita sendiri;
b. bilamana itu tidak mentjukupi, maka barulah ditjarikan kredit-kredit luar negeri dengan sjarat-sjarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. II tahun 1960. :08
Disamping mengadakan djaminan pangan itu, maka alat- alat produksi, jang sudah kita miliki,. harus mendapat djaminan bahan-bahan baku dan penolong serta spare-parts, supaja dapat memperbesar daja-produksinja, sehingga dengan demikian didalam waktu djangka pendek itu dapat didjamin bertambahnja peredaran barang didalam masjarakat sebagai imbangan daripada beredarnja uang. Paralel dengan penjediaan iron stock" beras tersebut, maka dalam djangka waktu jang bersamaan (± 2 tahun), harus digerakkan penambahan produksi bahan makanan (beras, djagung dsb.), setjara besar-besaran dengan djalan :

a. .meng-extensifkan pertanian dengan menambal areal dan transmigrasi.
b. meng-intensifkan pertanian dengan mekanisasi dan mem- perbaiki tjara-tjara bertjotjok-tanam.
c. mempergunakan Civic-missions Angkatan Bersendjata.
d. menjempurnakan penjelenggaraan Landreform, agar dapat diselesaikan pada waktunja sebagaimana ditetapkan oleh M.P.R.S.
e. mendjamin supaja projek-projek jang berhubungan lang- sung dengan usaha mempertinggi produksi pangan (se- perti projek Djatiluhur dan projek-projek pabrik pupuk) selesai pada waktu jang direntjanakan.
f. mengurangi sedjauh mungkin impor bahan-bahan lux. Front Nasional harus segera melaksanakan social support- nja dan. social control-nja untuk men-sukseskan politik-ekonomi djangka pendek ini, dengan pengertian bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka kesem- patan seluas-luasnja untuk itu. Selandjutnja transport dan komunikasi, sebagai urat-nadi perekonomian umumnja, chususnja per-edaran barang, harus diperbaiki dan dipelihara dengan baik, guna melantjarkan distribusi. Ekspor dan impor dalam masa' kebidjaksanaan djangka pendek tsb. diatas, harus diselenggarakan sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. II tahun 1960 pasal 6 ajat 3. Dalam melaksanakan ketentuan ini .Presiden/Mandataris M.P.R.S., dapat mengambil tindakan-tindakan pengamanan untuk mendjamin berhasilnja garis politik ekonomi ini untuk menguasai dan menjelenggarakan semua impor dengan mempergunakan pengalaman dan keahlian pengusaha-pengusaha swasta. Buat sementara untuk mendjamin kelantjaran ekspor dalam djangka pendek ini, perlu para eksportir diberi djaminan incentive jang menarik. Dengan mengingat pengalaman pada tahün-tahun terachir ini, maka dirasa perlu mengadakan de- konsentrasi dalam pengurusan administrasi impor dan ekspor dari instansi-instansi pada tingkat pusat kepada instansi-instansi pada tingkat daerah, segala sesuatu sesuai dengan politik dan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Produksi sandang menurut kebidjaksanaan ekonomi djangka pendek tsb. diatas harus dititik-beratkan kepada produksi didalam negeri lebih dulu dalam waktu ± 2 tahun, dengan mendjamin bahan-bahan baku pertenunan dan merasionalisir bahan-bahan baku tsb. serta mendjamin arus bahan-bahan
r

baku dan spare-parts, untuk menghemat devisen maka impor tekstil-djadi harus dibatasi. Dalam rehabilitasi alat-alat produksi pada umumnja, maka rehabilitasi dan pengurusan penggilingan beras harus men- dapat perhatian jang chusus. Dalam rangka menaikkan produksi, maka penjempurnaan management perusahaan-perusahaan Negara "diarahkan kepada keadaan, jang memungkinkan perusahaan-perusahaan Negara itu bergerak dengan bebas (otonomi) dalam garis- garis kebidjaksanaan Menteri-menteri jang bersangkutan. dengan disertai sistim kontrole jang effektif. Kepada perusahaan-perusahaan (dagang) Negara diberi- kan incentives berupa djasa produksi, bonus dsb. untuk effisiensi, segala sesuatu menurut ukuran jang objektif, misal- nja untuk ketjepatan ,,omzet" dan ketjilnja djumlah kredit Bank jang digunakan, dengan menjempurnakan tjara-tjara- nja jang berlaku hingga sekarang dengan mengadakan retooling. Untuk effisiensi dan peningkatan produksi selandjutnja perlu diadakan sistim kompetisi prestasi antara perusahaan-perusahaan (dagang) Negara, antara bagian-bagian dalam perusahaan dan antara para pekerdja, dalam suatu rentjana produksi.

31. Berhubung dengan uraian saja tadi maka penjusunan
    Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara harus diadakan pada kebidjaksanaan ekonomi djangka pendek ini, disamping mengusahakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Negara dengan menaikkan penghasilan Negara, jang narus ditjapai dengan menggali sumber-sumber baru serta mengintensifkan penggalian sumber-sumber lama, dan dengan tidak menambah beban rakjat banjak. Dengan demi- kian maka dasar pokok pemikiran dalam penjusunan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara jalah, bahwa Anggaran Negarapun harus merupakan alat untuk mensukseskan kebidjaksanaan Pemerintah dibidang ekonomi tersebut tadi. Itulah sebabnja bahwa penjusunan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara jang sekarang ini harus disesuaikan dengan politik ekonomi djangka pendek seperti sudah saja uraikan. Berhubung dengan itu maka penjampaian Rantjangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1963 kepada D.P.R.-G.R. ditunda untuk memberikan kelonggaran kepada Pemerintah guna mengadakan penin- djauan kembali, dengan tjatatan bahwa penjusunan Anggaran Negara itu ditudjukan untuk mendjamin terlaksana- nja kebidjaksanaan djangka pendek ini dan pelaksanaannja Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana. Dalam pada itu untuk mendjaga ketertiban didalam pengeluaran uang Negara, maka Pemerintah dengan bantuan Pa- nitia Anggaran D.P.R.-G.R. menjusun pedoman-pedoman ter- tentu jang mengikat untuk penertiban tersebut. Sebagai- mana telah diumumkan pada tanggal 13 Maret j.b.l. maka Pemerintah telah menegaskan bahwa untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi sekarang tidak akan diambi

tindakan-tindakan moneter jang drastis, seperti umpamanja

devaluasi, pengguntingan uang, pengeluaran uang nilai baru dsb., karena mengadakan tindakan-tindakan seperti itu pada waktu ini, didalam keadaan seperti sekarang, akan menim- bulkan kegontjangan dan kegelisahan tidak sadja dibidang ekonomi, tetapi djuga dikalangan rakjat luas. Untuk menghadapi kenjataan bahwa nilai uang rupiah sudah merosot dan bahwa ada berbagai ketentuan mengenai nilai uang rupiah terhadap mata-uang asing dan kegandjilan dalam pembentukan harga, maka perlu diadakan tindjauan kembali terhadap segala Peraturan Negara dan Daerah dibidang ekonomi-keuangan untuk disesuaikan dengan kebidjaksanaan djangka pendek tsb. diatas guna keseragaman dalam pembentukan harga, kelantjaran produksi maupun distribusi. 32: Pembiajaan untuk mensukseskan politik ekonomt djangka pendek tsb. diatas, harus dapat diusahakan sebagai berikut:

a. dengan kekuatan funds and forces nasional (termasuk domestic). kita sendiri.
b.bilamana ini tidak mentjukupi maka baru ditjarikan kredit luar negeri, dengan sjarat-sjarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dalam Ketetapan
M.P.R.S. No. I tahun 1960.
33. Didalam ichtiar untuk menjehatkan ekonomi-keuang-
an sekarang ini, usaha-usaha pembangunan akan terus di- landjutkan berdasarkan Memorandum Pimpinan M.P.R.S. tanggal 5 Djanuari 1963 dengan menetapkan prioritet jang lebih tjermat. Dalam pembangunan itu perlu segera dilaksanakan inzet potensi Angkatan Bersendjata guna membantu pembangunan ,infra structure" terutama didaerah-daerah terpentjil, seperti. perbaikan/pembukaan djalan-djalan, djembatan dan pembukaan tanah tanpa mengurangi kesempatan bekerdja bagi buruh dan menghindarkan dua kali untuk sesuatu projek.

34. Agar tertjapai kegotong-rojongan nasional berporos-
    kan Nasakom untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi, maka perlu diadakan peng-integrasian antara Pemerintah dan Rakjat jang terorganisasi, dalam bidang admi- nistratif maupun exekutif, dipusat maupun didaerah-daerah, begitu pula antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan badan-badan legislatif. Peng-integrasian tsb. harus pula ditjapai dengan melaksanakan Pantja Program Front Nasional dalam rangka pe- njelesaian Tri-program Kabinet Kerdja. Peng-integrasian seperti jang dimaksudkan selandjutnja dapat ditjapai dengan meng-intensifkan retooling disegala bidang dan dari Pusat sampai ke Daerah, menurut persja- ratan jang lebih sempurna jang ditentukan lebih dulu, di- bawah pimpinan saja sendiri. Untuk melaksanakan kebidjaksanaan djangka pendek ini, harus segera dimulai dengan segala keberanian untuk me- rombak struktur dan kebiasaan jang hingga kini merupakan

hambatan-hambatan, sambil meratakan dan meng-amalkan indoktrinasi dibidang pembangunan mental nasional. Ber- hubung dengan uraian saja tadi, maka Pemerintah selandjutnja akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut : Pertama: Akan diusahakan perbaikan/penjempurnaan organisasi dan management Perusahaan Negara, dan diadakan penegasan tentang tugas-tugas Dewan Perusahaan sebagai alat social support dan social control. Untuk dapat mentjapai maksud pengerahan funds and forces, maka berbagai matjam organisasi pengusaha swasta akan ditertibkan oleh Pemerintah. Badan Musjawarah Nasional Swasta jang representatif perlu segera dibentuk, diharapkan supaja badan ini a.l. dapat nienggerakkan modal dalam masjarakat dan domestic capital" kepunjaan bangsa asing untuk pembangunan (jang terachir ini tidak diberikan fasilitas memindahkan keuntung- en keluar negeri). Kedua: Perlu menindjau kenibaii dan dimana perlu mengubah berbagai peraturan, proses serta prosedur administratif jang komplex untuk dapat mentjapai effisiensi, menghindarkan pemborosan dan doublures. Ketiga: Perlu terus-menerus bericntiar untuk mentjapai perbaikan dan penjenpurnaan pada Lembaga-lembaga Keuangan, se- perti aparatur fiskal, perbankan, chususnja Bank-bank Pembangunan Daerah dan Swasta. Ke e m pat : Usaha penjempurnaan labour forces harus terus-menerus dilakukan dengan menjempurnakan statistics, technical dan managerial skill, serta berbagai matjam job-training. Kelima: Perlu diperhatikan, bahwa didalam bidang-bidang operasi- onil diperlukan koordinasi jang baik untuk mengkonsentrir segala usaha dan fikiran dalam menaikkan kegiatan ekonomi dan keuangan. Dalam hubungan ini Komando Operasi Ekonomi harus tetap ada. Karena prosedur, proses dan administrasi jang bertalian dengan ekspor dan impor ternjata sangat komplex, maka kepada Komando Operasi Ekonomi akan diberikan tugas untuk segera mengadakan penelitian dan tindakan-tindakan guna mentjapai perbaikan/penjederhanaan prosedur-prosedur jang bersangkutan. Komando Operasi Ekonomi harus memberikan djasa-djasa baiknja kepada Badan Pemeriksa Keuangan didalam mela-kukan tugas di Pusat maupun di Daerah-daerah, agar supaja pedjabat-pedjabat Badan Peineriksa Keuangan dapat mela-

kukan tugasnja dengan leluasa, tanpa halangan dari setiap aparatur Negara sipil maupun militer jang keuangannja

akan diperiksa. Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan akan diperbaiki, sedang keperluannja akan tenaga-tenaga ahli dan alat-alat akan dipenuhi. Selandjutnja Komando Operasi Ekonomi akan diberi tugas

untuk mengadakan research pada Perusahaan-perusahaan

Negara dan Lembaga-lembaga Negara lainnja untuk kepen- tingen menambah effisiensi. Saudara-saudara sekalian,

Demikianlah kebidjaksanaan ekonomi djangka pendek jang

segera akan ditempuh oleh Pemerintah. Djakarta, 28 Maret 1963. Presiden Republik Indonesia, ttd. SUKARNO.

ISI him. Pengantar Penerbit 3 DEKON DAN SJARAT2 PELAKSANAANNJA5

I. Prinsip² pokok Deklarasi Ekonomi6

a. Strategi dasar ekonomi dan kebidjaksanaan

djangka pendek merupakan satu kesatuan9

b. Arti tugas membersihkan ekonomi Indone- sia dari sisa² imperialisme dan feodalisme
C. Mengikis habis sisa² feodalisme
d. Peranan sektor koperasi dan sektor swasta1525
II. Hal* jang perlu diperhatikan dalam melaksana-
kan kebädjaksanaan djangka pendek ....

a. Tentang Iron Stock" beras..
b. Usaha² untuk memulihkan kembali aparat produksi
c. Dekonsentrasi dalam soal management ...
d.
Perubahan² dalam sistim perpadjakan .....

e. Production-sharing dan kredit luarnegeri Kesimpulan-kesimpulan3032 373414652
DEKON DALAM BAHAJA, SELAMATKAN
DEKON!...... 54
KAUM BURUH ADALAH PEMBELA DEKON JANG GIGIH! 71

I. Penhatian kepada kepentingan² kaum buruh dan Rakjat pekerdja pada umumnja ..74 II. Pengikutsertaan kaum buruh dalam pengurusan ekonomi
80

III. Selamatkan Dekon dan laksanakan setjara kon-

sekwen!.... 88
LAMPIRAN: Selamatkan Dekon !... 93 Deklarasi Ekonomi

P.I.R. 239/68 — 10.000