AKSANAKAN

KONSEKWEN

IR.SAKIRMAN

SIP 5o.440/J.1./64 Perszuan 6s e1 10.00 ex 387/E4:/T/C3

o0

Ir. Sakirman

★

Kembali ke Dekon,

Laksanakan Konsekwen Patriotisme Ekonomi

(Laporan Tambahan tentang soalº ekonomi kepada Sidang Pleno ke-II CCPKI jang diperluas dengan Komisi Verifikasi dan Komisi Kontrol Central, di Djakarta tanggal 23-26 Desember 1963).

Jajasan Pembaruan" Djakarta 1964

rentjana kulit: Yap.

Joi

I Situasi ekonomi jang parah akibat penjelewengan Per- aturan² Ekonomi 26 Mei

II Memenangkan konfrontasi ekonomi terhadap Malay- 12 sia"

III Laksanakan garis Manipol dibidang perdagangan luar 18 dan dalamnegeri 24 IV Atasi krisis beras 33 V Atasi kematjetan produksi dan komunikasi.

VI Tolak Bantuan" dari manapun jang merugikan Indo- 39 nesia …

VII Teruskan pembangunan berentjana jang demokratis dan 44
patniotik ....

Kawan Ketua, Kawan Pimpinan, dan Kawan³ lainnja jang tertjinta, Saja per-tama menjatakan persetudjuan saja atas seluruh isi Laporan Politik Kawan Ketua jang telah disampaikan kepada Sidang Pleno ke-II CC ini. Saja djuga dapat menerima dan menjetudjui sepenuhaja kebidjaksanaan jang telah dilakukan oleh Pimpinan Partai selama periode antara Sidang Pleno ke-I dan Sidang Pleno ke-II. Saja akan memberikan Laporan Tambahan jang berisi pada pokoknja perintjian lebih landjut mengenai soal' ekonomi, dengan memberikan perhatian chusus kepada beberapa segi perkembangan ekonomi nasional kita pada waktu' belakangaa ini. 1 SITUASI EKONOMI JANG PARAH AKIBAT PENJELEWENGAN PERATURAN EKONOMI 26 MEI Waktu 7 bulan adalah sangat pendek dalam sedjarah, dan lebih pendek Jagi bagi konseptor2 Peraturan² Ekonomi 26 Mei. Para konseptor dan arsitek, begitu djuga para pembela jang setia dari- pada Peraturan² Ekonomi 26 Mei tidak pernah memimpikan bahwa Peraturan² Ekonomi 26 Mei jang mereka gembar-gemborkan se- bagai peraturan untuk melaksanakan DEKON", hanja berumur 7 bulan, tidak lebih dan tidak kurang. Dan inipun djika kita pakai ukurana formil juridis berdasarkan keterangan Pemerintah didepan Sidang Pleno DPR-GR tanggal 12 Desember 1963 jang baru lalu. Presiden Sukarno sendiri telah lebih dulu, jaitu dalam sidang PB FN pada tanggal 5-6 September 1963 jang lalu menjatakan pendapatnja dapat menjetudjui keputusan Sidang Pleno PB FN itu untuk mengubah Peraturan Ekonomi 26 Mei. Belum pernah terdjadi dalam sedjarah perkembangan ekonon: Indonesia, bahwa dalam waktu 7 bulan situasi ekonomi kita telah mengalami kekatjauan dan kerusakan² jang begitu hebatnja. dengan akibat'oja jang sangat luas dan mendalam. Hal ini dise- babkan, karena berbeda dengan banjak peraturan’ jang telah dia.

dakan selama beberapa tahun terachir ini, seperti peraturan' SIVA, peraturan Oktober 1962 dan dain², Peraturan° 26 Mei bu- kanlah suatu tindakan moneter konvensionil se-mata, akan tetapi sudah djauh melampaui batas wewenang" konsepsi konvensionil jang klasik, disebabkan karena peraturan² itu : Pertama : Membe- rikan dasar jang legal sekaligus kepada tindakan devaluasi resmi dan devaluasi de fakto, sehingga nilai tukar rupiah kita mendjadi sangat merosot dan akan terus merosot dalam ukuran' jang tidak ada taranja dalam sedjarah. Devaluasi resmi ini dilakukan lewat apa jang dinamakan iperangsang rupiah bagi kaum exportir dan pungutan HPN (Hasil Perdagangan Negara) atas barang import sebanjak Rp. 270,— untuk setiap AS $, schingga kurs resmi dan legal rupiah kita terhadap AS $ mendjadi sama dengan Rp. 270,— + Rp. 45,— = Rp. 315,—. Devaluasi de fakto dilakukan lewat HPN tambahan sebanjak Rp. 225,— untuk barang golongan II dan Rp. 495,— untuk baranga golongan III, dan lewat beamasuk sebanjak 50% dan 100% bagi masing golongan itu. Dengan begitu, maka harga import baranga golongan I sekali- pun tidak dikenakan HPN tambahan dan bea masuk, barang golongan I seperti beras, harganja mendjadi 7 kali lipat dibandingkan dengan harga sebelum berlakunja Peraturan² Ekonomi 26 Mei. Sedangkan, dengan pengetahuan sederhana dapat dibuat perhi- tungan, bahwa harga import (landed cost) barang² golongan II, misalnja sebuah motor disel dengan kekuatan 40 tk., djika di- impont dengan devisen retensi dari exportir, bisa mentjapai se- kuranganja Rlp. 2.000,— untuk setiap dolar, sehingga kurs efektif untuk setiap dolar meningkat mendjadi 45 kali lipat dibanding kurs resmi sebelum berlakunja Peraturan 26 Mei itu. Kedua: Membukakan pintu jang se-lebarnja bagi PDN' untuk mendjalankan politik liberalisasi harga sehingga praktis kedudukan PDN* merosot mendjadi sama dengan perusahaana dagang swas- ta" jang spekulatif, dan langsung menjerang prinsip³ okonomi ter- pimpin sebagaimana telah dirumuskan dalam Manipol dan Dekon. PDN' bukan sadja diperbolehkan, malahan diharuskan mengedjar harga pasaran bebas jang spekulatif sampai kepada tingkat se- kurangnja 70% dari harga pasaran bebas itu. Dalam prakteknja ini berarti bahwa kaum kapitalis birokrat dalam PDN diberi kebebasan main kongkalikong dengan tukang' tjatut untuk men- doroag harga barang" golongan II dan golongan III sampai setinggi langit dengan akibat sangat merugikan Rakjat banjak, terutama kaum konsumen miskin dan hanja menguntungkan kaum kapitalis mondpoli asing, kaum komprador, kaum kapitalis birokrat dan kaum spekulan.

Ketiga: Menetapkan politik tarif jang kedjam dengan menaikkan setjara resmi tarifa listrik, angkutan dilaut, darat dan udara dengan 300-400% sehinga sangat mendorong lebih pesat lagi mem- bubungnja hargaa dan memperhebat inflasi terbuka. nilah isi dan djiwa jang sesungguhnja daripada teror Peraturan² Ekonomi 26 Mei jang dengan tepat sekali telah disimpulkan oleh Politbiro CC Partai dalam pernjataannja pada tanggal 3 Djuni 1963 jang lalu: devaluasi, liberalisasi dan kenaikan harga'. Berdasarkan pengalaman Rakjat sendiri di-waktu² jang lam- pau jang sangat pahit mengenai tindakan² moneter Pemerintah dan berdasarkan analisa jang ilmiah mengenai arah perkembang- an moneter jang pasti akan timbul setelah berlakunja Peraturan² 26 Mei itu, maka Partai telah mengambil sikap jang tepat pula nntuk menolak penjelewengan Peraturan² 26 Mei itu. Tindakan' monetcr konvensionil jang se-mata' dimaksudkan untuk melegali- sasi devaluasi, liberalisasi dan kenaikan hargaa dengan lontjatan' jang tinggi itu adalah suatu perbuatan teror dibidang ekonomt dan keuangan, jang memaag dikehendaki oleh kaum imperialis Amerika Serikat. sesuai dengan apa jang dinamakan ,program stabilisasi ekonomi", suatu tindakan jang akan meratakan djalan untuk mendjamin lebih tergantungnja lagi ekonomi Indonesia kepada kaum imperialis Amerika Serikat. Kebenaran sikap Partai kita untuk menolak mentah² Peraturan² Ekonomi 26 Mei dan bukti² kegagalan total daripada program stabilisasi ekonomi" kaum imperialis itu telah lebih diperkuat lagi oleh fakta' dan kenjataan' daripada praktek’ peraturan itu selama 7 bulan belakangan ini. Uang jang beredar jang menurut taksiran pada achir tahun 1961 berdjumlah lebih kurang Rp. 67 miljard, telah meningkat pada achir tahun 1962 mendjadi tidak kurang dari Rp. 130 miljard dan sekarang pada achir tahun 1963 menurut perkiraan tidak berkurang malahan sebaliknja bertambah mendjadi lebih dari Rp. 200 miljard, sedangkan defisit Anggaran Pembeajaan Negara jang direntjanakan sebanjak Rp. 33,4 miljard menurut perkiraan telah meningkat sampai 4 kali lipat. Dibidang harga barang kebutuhan pokok misalnja index harga beras 2.607 pada bulan Djanuari, telah mendjadi 7.564 dalam bulan Desember tahun 1963 ini, berdasarkan index 1955 = 100. Djadi dalam tempo satu tahun harga beras telah meningkat mendjadi 3 kali lipat. Ini semua adalah angka² resmi jang sudah tentu berbeda daripada kenjataan' jang sesungguhnja berlaku dalam praktek. Menurut kenjataannja, harga beras di Djawa Tengah dan Djawa Timur telah mentjapai tingkat ke-gilaan jang belum pernah

kita alami dalam zaman kemerdekaan ini, termasuk zaman Revo- lusi 1945-1948 jang keadaannja sebetulnja djauh lebih sulit daripada keadaan sekarang ini. Menurut laporan² dari daerah², maka harga beras dibeberapa tempat, misalnja Malang, Surabaja, Semarang, Magelang, Djokja- karta, dan lain² sudah bergerak antara Rp. 175,— sampai Rp. 200,— setiap kilogram, dan disamping itu beberapa daerah pedesaan jang biasanja terkenal sebagai daerah surplus" tidak luput pula dari bahaja penjakit busunglapar atau bahaja kekurangan makan, sehingga Komando Aksi Anti-lapar Djateng telah terpaksa mengge- rakkan usaha' praktis guna membantu meringankan penderitaan Rakjat dibeberapa tempat. Sementara itu dibeberapa daerah, telah diusahakan djuga untuk mendjual gaplek dengan harga jang lebih rendah daripada harga umum sebanjak beberapa puluh ton dari Wonogiri dan Bojolali, sedangkan Pemerintah Pusat telah menjatakan kesanggup- annja untuk mengirim 40.000 ton beras. Dalam hal,perlombaan"menderita kekurangan bahan ma- kanan chususnja beras rupanja Djawa Barat djuga tida mau ke- tinggalán", dan terutama daerah Kuningan dan Indramaju dimana penduduk dari banjak desa sudah menundjukkan gedjala penjakit ,hongerocdcem". Kaum tani, terutama buruhtani dan tanimiskin, sangat menderita akibat penjelewengan Peraturan 26 Mei. Disatu fihak daja beli mereka telah sangat merosot, akibat kenaikan harga barang' kebutuhan mereka, dipihak lain harga hasila pertanian dan ternak merosot karena kesulitan² pengangkutan dan ongkos pengangkutan jang naik setjara gila. Barang kebutuhan kaum tani jang sangat naik harganja, bukan sadja tekstil, gula pasir, minjak tanah, minjak kelapa, sabun, akan tetapi djuga alat² pertanian dan pupuk. Pupuk ZA misalnja jang harga resminja Rp. 3,75 naik mendjadi Rp. 20,10 dan pupuk urea dari Rp. 7,50 naik mendjadi Rp. 25,— setiap kilogramnja. Betapa merosotnja daja-beli Rakjat pekerdja, karena sangat naiknja ongkos-hidup, dapat antara lain dibuktikan bahwa masih banjak upah daripada pekerdja harian Pemerintah pada umumnja sekarang berdjumlah hanja Rp. 25,— sehari, sedangkan dibanjak tempat mereka belum djuga mendapat pembagian beras setjara teratur dan kontinu. Telah kita ketahui semua, bahwa dengan Rp. 25,— itu hanja 1jukup untuk membeli 1 gelas strup es. Nasib kaum intelektuil pekerdja djuga tidak luput dari serang- an° teror Peraturan² 26 Mei. Hampir semua golongan inteligensia

pekerdja sudah tidak sanggup lagi hidup se-mataa dari gadjinja jang diterima dari satu sumber sadja. Untuk menutup kekurangan anggaran beaja rumah tangganja, mereka pada umumnja berusaha mendapatkan sumbera penghasil- an lain, dan ini sudah tentu sangat mengurangi prestasi mereka di-tempat pekerdjaan mereka jang pokok. Bukan sadja Rakjat pekerdja kaum buruh, tani, nelajan, pekerdja² keradjinan tangan dan kaum inteligensia jang mengala- mi penderitaan hebat akan tetapi djuga kaum pengusaha industri sedang dan ketjil, terutama pengusahaa industri chususnja industri tenun. Dalam banjak suratkabar belum lama berselang tersiar kabar, bahwa kaum pengusaha tenun di-daerah³ Klaten misalnja, men-djerit2, karena Peraturan 26 Mei telah ,,memotong" modal kerdja mereka dengan tidak kurang dari 80-85%, sehingga likwi- ditet mereka tinggal tidak lebih dari 15%. Ini adalah pengusaba' jang tergabung dalam koperasia" jang biasanja mendapat pembagian bahan' baku dan benang-tenun dari Pemerintah, sedangkao pengusaha tenun sedang dan ketjil jang biasanja terpaksa berusaha sendiri untuk mendapatkan bahan² baku dan benang-tenun dari pasaran bebas pada umumnja telah gulung tikar atau meng- hadapi kebangkrutan. Dan menurut perkembangan jang terachir, maka 75% dar industri ketjil dewasa ini sudah tidak bekerdja lagi, karena men-djerit kesulitan' mendapatkan bahan' baku, dan apabila bahen' baku ini ada, maka tidak terbeli lagi. Ini adalah akibat Peraturan* 26 Mei jang memberikan kesempatan se-bebas'nja kepada tukang tjatut besar, untuk memborong bahan' itu dengan tudjuan mendju- alnja lagi dengan harga jang lebih tinggi. Koperasia konsumsi baik koperasi pegawai negeri maupun koperasi rukun kampung atau koperasi desa sebagian besar terpaksa gulungtikar karena tidak dapat menebus barang'nja dari PDN² dan karena kesulitan' pengangkutan. Angka² lengkap tentang produksi perkebunan selama 6 bulan terachir ini, belum tersedia untuk dibandingkan dengan angka' produksi selama pertengahan pertama tahun 1963. Akan tetapi dari faktaª jang sudah kita peroleh, mengenai akibat² Peraturan' 26 Mei dibidang perkebunan sudah dapat memberikan gambaran' djelas, bahwa Peraturan 26 Mei sangat memerosorkan produksi perkebunan baik swasta maupun Pemerintah. Pimpinan perkebunas swasta di Djawa Barat misalnja akan terpaksa mengurangi atau menghentikan samasekali kegiatannja, karena mereka tidak sanggup lagi memberikan tjatu beras kepada 500.000 kaum buruh-

nja sebanjak tidak kurang dari 25.000 ton setiap bulan dengan harga Rp. 160,— setiap kg. Dibidang pertambangan telah kita lihat kenjataan, bahwa ong- kos produksi TABA, misalnja meningkat dari Rp. 103,5 djuta mendjadi tiga kali lipat jaitu lebih kurang Rp. 310,— djuta, me- nurut keterangan Ketua SBTI, pada tanggal 26 Djuni 1963 didepan Sidang PB FN. Achirnja, tidaklah perlu diterangkan lagi, bahwa pengeluaran Pemerintah Pusat maupun Daerah, dengan adanja Peraturan 26 Mei itu, setjara umum sangat meningkat. Beberapa minggu jang lalu Pemerintah telah terpaksa mengambil keputusan untuk mem- berikan kredit tambahan sebanjak Rp. 9,8 miljard kepada PDN' untuk memperkuat likwiditet PDNª itu. Demikianlah gambaran ringkas tentang praktek' daripada Peraturan Ekonomi 26 Mei dibeberapa bidang kehidupan ekonomi dengan bukti² jang hidup bahwa Peraturan itu bukan sadja tidak berhasil mentjapai maksud jang direntjanakan, akan tetapi seba- liknja telah membikin lebih rusak dan lebih parah lagi situasi ekonomi lpada umumnja dan situasi moneter chususnja, serta lebih memberatkan beban peîghidupan Rakjat pekerdja, terutama kaum buruh dan kaum tani. Pemerintah dalam keterangannja didepan Sidang Pleno DPR-GR pada tanggal 12 Desember 1963 jang lalu telah menjatakan penga- kuannja dengan terus terang bahwa Peraturan² 26 Mei telah menga lami kegagalan dengan mengemukakan pula sebaba kegagalan itu jaitu karena ,terlalu banjak mengharapkan bantuan beratus-ratus djuta dolar dari luarnegeri". Ini adalah salahsatu sebab kegagalan. Sebab² jang lain adalab karena konseptor² Peraturan“ 26 Mei dengan tidak tahu malu telah melanggar dan meng-indjak2 Gesuri dan Dekon, meninggalkan prinsip musjawarah dan mufakat dan tetap berpegang kepada teoriª ekonomi liberal, teori ekonomi neo-kolonial jang sudah lama di- tjekokkan oleh kaum imperialis kepada ahli²" ekonomi soska dan Masjumi, teori ekonomi jang reaksioner dan bertentangan samasekali dengan Manipol dan Dekon, bertentangan sepenuhnja dengan patriotisme ekonomi. Ⅱ MEMENANGKAN KONFRONTASI EKONOMI TERHADAP ",MALAYSIA" Projek neo-kolonial Malaysia", sebagai suatu manifestasi imperialisme Inggris jang mendapat sokongan penuh dari imperialisme

Amerika Serikat bertudjuan untuk mengepung dan menghantjurkan

samasekali hasi Revolusi Agustus 1945. Dibidang ekonomi ,Malaysia" akan memaksakan Indonesia supaja melepaskan politik perdagangan luarnegerinja, melepaskan pembangunan berentjana, jang dalam batas' tertentu merugikan kaum imperialis dan dengan begitu mempertahankan ketergantungan ekonomi Indonesia kepada Malaysia". Makaitu sikap Indonesia untuk memutuskan hubungan ekonominja dengan Malaysia" sebagaimana jang digariskan oleh Presiden Sukarno adalah suatu sikap jang tepat dan tegas. Sikap ini sesuai dengan tuntutan Rakjat dari semua golongan dan lapisan jang berdjuang, sesuai dengan tuntutan PKI jang telah dikemukakan oleh Kawan Njoto dalam sidang PB FN pada achir bulan September 1963 jang lalu, bahwa konfrontasi kita terhadap Malaysia", adalah konfrontasi total,

• politik, ekomomi, militer dan kebudajaan. Konfrontasi kita dibidang ekonomi seharusnja berkembang ke- arah dua djurusan:
  

  (a) pukulan’ jang langsung kepada Malaysia" berupa pemutusan

hubungan ekonomi seperti jang telah didjalankan sekarang, dan mengambil tindakan' terhadap perusahaan² kaum imperialis Inggris dan perusahaan' kaum imperialis lainnja jang me- njokong Malaysia" terutama AS;

(b) bersamaan dengan itu mengambil tindakan tegas menanggula- mgi soal ekonomi, tindakan' jamg kongkrit untuk memperbaiki penghidupan Rakjat, dan tindakanª lainnja jang dapat mem- bangkitkan kegembiraan serta keuletan kerdja Rakjat. Dalam pada itu, perdjuangan mengganjang Malaysia" dibidang ekonomi harus pula sedjauh mungkin meletakkan dasar untuk membangun ekonomi Indonesia jang tidak tergantung, ekonomi jang merdeka penuh, bebas daripada sisa² imperialisme dan sisa feodalisme seperti dinjatakan dalam Dekon. Djadi harus diberantas usahaa dari sementara golongan jang ingin menggerowoui tindakan konfrontasi itu dengan disatu fihak bersikap pasif terhadap pemutusan hubungan ekonomi dengan Malaysia", dan di- fihak lain berusaha memindahkan ketergantungan Indonesia dari Malaysia" (cq Singapura, Penang dan Malaya) kepada Hongkong dan negaraª imperialis lainnja, setjara langsung atau tidak langsung. Singapura, Penang dan Malaya mempunajai peranan jang sangat penting sebagai pusata perdagangan barang' export Indonssia. Barang export ini, terutama karet, minjak hasil maskapaia asing, kopra, lada, timah dan mimjak sawit di-reexport ke Amerika Serikat, Inggris dan negaraª Eropa lainoja.

Menurut tjatatan' resmi, maka djumlah nilai export Indonesia ke Singapura, Penang dan Malaya dalam tahun 1961 tidak, kurang dari AS $ 215,8 djuta atau Rp. 9.810,— djuta dan merupakan 27,3% dari nilai seluruh export Indonesia. Dari djumlah ini, nilai export karet ke Singapura dan, Penang meliputi Rp. 3.770,— djuta atau hampir 40%, timah Rp. 800,— djuta atau 8,15% dan kopra Rp. 780,— djuta atau hampi 8% dari seluruh nilai export Indonesia ke Singapura, Penang dan Malaya.

Seperti akan diuraikan lebih landjut, maka perdagangan tran-

sito dengan Singapura sebagai pusatnja jang diperlengkapi dengan pelabuhan bebas dan matjam' variasinja lagi adalah indentik dengan penjelundupan. Menurut angka' jang dapat dikumpulkan dan jang kebenarannja tidak perlu diragukan, maka djumlah karet jang diselundupkan ke Singapura dari tahun. 1954 sampai tahun 1960 sadja tidak kurang dari 1.050.000 ton atau rata lebih kurang

150.000 ton setahun, sedangkan djumlah kopra jang diselundupkan setiap tahunnja, — buat sebagian besar ke Singapura,— lebih kurang 100.000 ton. Sikap tegas dari Pemerintah jang telah digariskan oleh Presiden Sukárno untuk memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaysia", ternjata telah membawa akibata jang sangat berat bagi Malaysia". Dalam tempo 3 bulan sadja, menurut keterangan resmi dari apa jang menamakan diri Menteri Perdagangan Dan Industri Singapura" telah menderita kerugian tidak kurang dari Str. $ 327 djuta atau AS $ 109 djuta. Dan bukan sadja pengusahaª besar di Singapura telah mulai me-rengeka agar konfrontasi Indonesia dibidang ekonomi dihentikan, akan tetapi Menteri Perdagangan Dan Industri Malaysia", Lim Swee Aun, menurut berita dalam harian Ekonomi Nasional" tanggal 4 November 1963 jang lalu, telah menjatakan, bahwa Pemerintah 'Malaysia' tidak akan sampai ke- pada penjelesaian politiknja dengan fihak Indonesia, apabila konfrontasi ekonomi Indonesia terhadap 'Malaysia' tetap dilakukan". Dan tidak kurang dari kepala-boneka si Tengku sendiri jang pernah mengatakan bahwa konfrontasi Indonesia benar akan mentjekik lehernja 'Malaysia', ketjuali katanja, apabila bangsa³ 'Malaysia' dengan segala djalan berusaha untuk menarik sekutunja (kaum imperialis Inggris dan. Amerika) kedalam satu front jang bulat menghadapi Indonesia". Meskipun begitu, adalah keliru sekali untuk memperketjil ke- kuatan musuh, lebihª djika kita ketahui bahwa jang pegang. peranan pokok dibelakang pembentukan negara -neo-kolonial Malaysia" adalah kaum imperialis Inggris jang disokong oleh kaum imperialis
Amerika Serikat dan kaum reaksjoner di-negara lain, seperti Dje- pang, Djenman Barat dan laina dan kaum kontra-revołusi di lndo-

nesia, kakitangan, kaum imperialis.

Untuk mengkonsolidasi dan mengembangkan tindakana kon-

frontasi ekonomi terhadap Malaysia" lebih landjut, harus diambil langkah kongkrit dan berentjana, bukan sadja dibidang teknis- ekonomis akan tetapi djuga dibidang keamanan dan aparatur, se bagaimana setjara pokok telah dikemukakan oleh Wakila CC

Partai didepan Sidang PB FN pada achir bulan September 1963

jang lalu. Dibidang keamanan, ketjuali harus didjamin adanja

pendjagaan keras dan tegas terhadap lalulintas dilaut antara RI

dengan Malaysia", djuga harus segera diambil tindakan untuk

mensita semua modal jang sebetulnja dimiliki oleh pengusaha Singapura, akan tetapi, jang dengan menggunakan orang Indonesia sebagai ,stromannen" antara lain-diinvestasi dibidang pe-

rusahaan remilling di Sumatra Selatan. Sebaliknja harus djuga

diperiksa lebih djauh, sampai dimana kebenaran berita bahwa

banjak pemilika perusahaan² remilling di Indonesia jang menanam

modalnja -di Singapura dibidang perusahaan karet jang berkwalitet tinggi. .Tudjuannja adalah untuk mengolah karet Rakjat tidak di Indonesia akan tetapi di Singapura. Remillingnja di Indonesia hanja dipakai sebagai kedok untuk membeli banjak karet Rakjat berkwalitet rendah, dan meneruskannja ke Singapura. Usaha dari pengusaha² gadungan dibidang penjelundupan jang sangat merugi- kan perdjuangan konfrontasi ini, tidak boleh kita perketjil artinja. Untuk dapat mendjalankan tugas berat dibidang keamanan ini dengan se-baik²nja, maka dibutuhkan alata negara jang berani ber- tindak tegas, konsekwen dan berdjiwa Manipolis sedjati. Demikian djuga harus didjamin agar aparatur perekonomian dengan perso- nalianja jang biasanja bertugas mengurusi soal import-export ke Singapura, Penang dan Malaya benara dapat mendjalankan tugas- nja jang sekarang, jaitu setjara konsekwen melakukan konfrontasi terhadap Malaysia". Menurut berita" terachir banjak djuga hasil* jang telah tertja. pai dibidang pemberantasan lalu-lintas penjelundupan. Selama lebih kurang 3 bulan, telah dapat disergap 4 kapal ,Malaysia" dan lebih kurang 50 peráhuª penjelundup jang memuat ratusan ton barang* terutama barang' lux. Dalam, hubungan ini kita dapat menjambut keputusan jang ba- ru' ini diambil oleh Gubernur Kepala Daerah Riau tentang prin- sip barter" jang berlaku bagi perdagangan daerah Riau Daratan dengan daerah lain di Indonesia, ataupun dengan luarnegeri, dengan pengertian bahwa harus ada djaminan sepenuhnja bahwa tidak

akan dilakukan perdagangan barter" gelap dengan luarnegeri, chususnja dengan Malaysia". Djalan jang tepat untuk membebaskan Indonesla dari ketergan- tungannja kepada Singapura, Penang dan Malaya jalah seharusaja dengan memindahkan pasaran baban² export kita langsung ke Indonesla, dan bukan memindabkannja ke-negeri² lain. Akan tetapi memindahkan pasaran ke Indonesia se-kali² tidak boleh diartikan memindahkan peranan Singapura-Malaya sebagai pusat perdagangan transito ke Indonesia, misalnja dengan mentjip- takan pelabuhan bebas, free trade zones dan bonded warehouse, sebab :

a. Barang' export jang diperdagangkan dan mendjadi problim Indonesia adalah barang jang dikuasai oleh Indonesia. Sekalipun untuk sementara ada kesulitan dalam putusnja hubungan dengan Singapura-Malaya tetapi perspektifnja baik sekali djika tindakan' selandjutnja tepat. Bagi Singapura-Malaya merupa. kan satu kesulitan jang sangat lama dan berat karena mereka tidak mendapat barang lagi dari Indonesia setjara langsung.
b.Pelabuhan bebas dengan segala variasinja adalah pertanda daripada kelemahan ekonomi negara' jang bersangkutan jang hanja hidup dari pelajanan, jaitu melajani barang kaum kapitalis monopoli jang menghadapi kesulitan pasar. Untuk menarik kapitalisa asing diadakan pelajanan² setjara istimewa dan menje. luruh, seperti fasilitet pelabuhan, bank services, night-clubs dan akibatmja jalah merrdjalelanja penjelundupan, gangster dan banditisme, pelatjuran, mata² dan gerakan subversi asing.
c. Karena pelabuhan bebas dengan segala variasinja itu, dalam prinsipnja adalah berdasarkan services, maka akan ada industri ringan, pengepakan (packing), pembotolan (bottling), penjisih- an (sortering) dan peningkatan mutu (up-grading) jang teruta- ma akan dimiliki oleh kapitalisª monopoli asing. Suatu golongan pengusahaa besar Indonesia tertentu berilusi untuk mem- perkuat kedudukan kapitalis nasional kita didaerah pelabuhan bebas. Tetapi tanpa mendjadi komprador atau kapitalis biro- krat tidak mungkin. Perlu diketahui bahwa diantara pembelaª pelabuhan bebas adalah djuga banjak elemen' kapitalis biro- krat. Untuk keperluan pembangunan, pelabuhan bebas tidak dapat menjediakan baranga modal jang kita perlukan tanpa. menggunakan pedagang pelabuhan bebas, maka dengan begitu kita setjara sukarela membuang ongkos untuk biaja perantara' dipelabuhan bebas jang mestinja tidak perlu. Golongan pengu- saha besar tersebut akan memasukkan sebagai bank service
utama dalam pelabuhan bebas nanti, jalah Bank Pembangunan Swasta.

J. Singapura-Hongkong sebagai pusat perdagangan transito dan pelabuhan bebas sebenarnja mempunjai sandaran negaraa jang mengkonsumsi barang² hasil industri negaraª imperialis seperti Inggris, Amerika Serikat dan achira ini baranga Djepang. Imperialis Inggris menggunakan Singapura sebagai pusat pe- masaran barang“nja untuk negara² tetangganja jaitu Birma, Malaya, Indonesia, Muang Thai dan lain³. Hongkong dimak- sudkan sebelum berdirinja RRT untuk melajani Tiongkok, tetapi sekarang malahan sebagian, sekalipun terbatas, barang" RRT masuk kepasar Hongkong. Sehingga Hongkong sekarang lebih banjak menjandarkan diri pada Filipina dan Indonesia, sebagai negeri² konsumen.
e. Bagi Indonesia adalah tidak logis untuk mendirikan pelabuhan bebas untuk melajani Indonesia sendiri dengan menjediakan sebagian areal pelabuhannja guna memanggil kapitalis monopoli asing mengadakan kegiatan ekonomi dan subversi serta ber- main² di-pelabuhan² Indonesia. Dan barang jang akan diperdagangkan adalah barang djadi jang mewah. Untuk barang export kita adalah lebih baik mendirikan trade centres dengan menjediakan fasilitet² jang tjukup dimana pembeli² luarnegeri

dapat dengan mudah berbelandja di Indonesia. Atau kita mengadakan hubungan langsung dengan negara the new

emerging forces atas dasar saling menguntungkan.

f. Negara jang berdaulat, jang mempunjai sumbera ekonomi jang luas dan kaja raja dengan Rakjatnja 100 djuta lebih seperti

Indonesia, dan jang mempunjai kemampuan jang tjukup untuk

hidup dari produksinja, dari perkembangan ekonominja sen-

diri, tidak seharusnja mengembangkan aktivitet ekonominja da.

ri pelajanan kepada kaum kapitalis monopoli asing.

g.Pelabuhan bebas dengan segala matjam variasinja adalah bertentangan dengan Haluan Negara dan pedoman' pelaksanaan. nja, bertentangan dengan ekonomi terpimpin menurut Manipol, Deklarasi Ekonomi dan Ketetapan' serta Resolusi² MPRS, jang menolak liberalisasi ekonomi.

O

III sept, LAKSANAKAN GARIS MANIPOL DIBIDANG PERDAGANGAN LUAR DAN DALAMNEGERI 元

Karena pada pokoknja ekonomi Indonesia masih mendasarkan

aktivitetnja pada bidang perdagangan luarnegeri dengan menggan- tungkan diri pada pasaran negeri² imperialis, maka sisa imperial- isme dibidang ini mempunjai pengaruh jang langsung dan menen- tukan bagi perkembangan perekonomian dan keuangan kita. Hal sematjam ini bukan sadja berlaku bagi Indonesia akan tetapi pada umumnja djuga berlaku bagi semua negara Asia-Afrika-Amerika Latin jang baru berkembang dan belum dapat membebaskan diri dari ketergantungannja kepada ekonomi imperialis. Negara² Barat merampok negara² Asia-Afrika", demikianlah keterangan seorang pedjabat organisasi Asia-Afrika dalam konfe- rensi persnja di Kairo pada tanggal 2 Desember 1963 jang lalu. Penurunan harga export bahan² mentah ke-negara² Barat dan kenaikan harga import barang² industri dari negara² itu, telah menimbulkan kerugian amat besar bagi negara² jang sedang ber" kembang. Harga bahan² mentah merosot dengan 27,9%, sedangkan barang² industri jang diimport dari negara² Barat meningkat dengan 8%", demikian diterangkannja lebih landjut. Sudah kita ketahui, bahwa karet merupakan bahan export Indonesia jang terpenting dan merupakan lebih kurang 60% dari seluruh harga export, tidak termasuk minjaktanah dan hasil²oja. Pernah kita mengalami zaman keemasan" dimana baik volume maupun harga karet mentjapai puntjaknja, jaitu dalam tabun 1951: export karet berdjumlah 750.000 ton dengan harga 59,07 sen dolar setiap pon atau 118,14 sen dolar AS setiap kg. Djadi ajlai export karet kita pada waktu itu jalah: 750.000.000 × 118,14 sen dolar = AS $ 886,05 djuta. Ini adalah suatu djumlah jang djauh lebih besar dari seluruh nilai export kita dalam tahun 1962 sebesar AS $ 465,77 djuta, tidak termasuk nilai export minjaktanah. Akan tetapi kaum imperialis internasional dengan Amerika Serikat sebagai kepalanja, tidak sebegitu bodoh untuk membiar- kan zaman keemasan" di Indonesia itu berlangsung lebih lama, meskipun zaman keemasan" itu ditandai oleh menggelombangnja kekuasaan reaksioner Kabinet Sukiman jang sangat terkutuk de- agan MSA dan razia-Agustusnja itu. Sebab baru dua tahun ke- mudian jaitu pada tahun 1953, volume export karet telah merosot mendjadi lebih kurang 710.000 ton dengan harga rata² 24,23 sen

dolar setiap ponnja. Djadi dalam tempo 2 tahun sadja nilai export karet kita sudah turun dengan $ 542 djuta, jaitu dari $886,05 mendjadi $ 344,06 djuta.(= 710.000.000 × 2 × 24,23 sen dolar). Ini adalah salahsatu tjontoh jang sangat kongkrit, gambiang dan djelas dari pengalaman kita dulu 10 tahun jang lalu mengenai praktek² djahat dari kaum monopolis internasional dibidang export karet. Nilai jang terendah daripada export karet dalam tahun 1953 jaitu tahun resesi Amerika Serikat, kini kita djumpai kembal jaitu $ 305,33 djuta dalam tahun 1961 dan $ 298,53 djuta dalam tahun 1962. Angka* lengkap untuk tahun 1963 belum tersedia, akan tetapi menurut tjatatana hargaa internasional, harga karet dalam bulan Agustus tahun 1963 jang lalu telah meluntjur kebawah dengan tjepatnja jaitu sampai 23 sen dolar AS, sedangkan harga dalam bulan Djuli tahun 1960 masih tertjatat 45 sen dolar setiap pon. Kalau kita ambil gambaran sebagai keseluruhan, maka nilai export Indonesia dalam tahun 1962, telah merosot dengan lebih kurang $ 67 djuta, dibandingkan dengan tahun 1961, jaitu dari $ 532,7 mendjadi $ 465,7 djuta, tidak termasuk nilai export minjak tanah dengan hasil³nja. Turunnja nilai export ini disebabkan ter- utama karena turunnja nilai export bahan penting kita seperti karet, kopra, kopi, teh, tembakau dan kelapasawit (dari angka BPS jang diumumkan pada tanggal 21 Mei dalam suratkabar di Djakarta). Di-tiap³ negara jang baru berkembang dan ekonomis masih sangat tergantung pada dominasi kapitalisme monopoli internasional, maka sudah mendjadi hukum, bahwa perkembangan export selalu mentjerminkan perkembangan import. Kalau kita memeriksa angkaª terachir mengenai penkembangan import kita, maka ter- njata, bahwa import selama pertengahan pertama tahun 1963 djauh lebih merosot dibandingkan dengan angka² selama periode jang sama dalam tahun 1962, dan merosotnja memang tidak tanggung² jaitu dari Rp. 15,134 miljard mendjadi Rp. 9,766 miljard, atau dihitung dalam AS $ berdasarkan kurs 1 $ = Rp. 45, dari $ 336,31 djuta mendjadi $ 217,02 djuta. Djadi dalam satu tahun merosot dengan Rp. 5,368 miljard atau sama dengan $ 119,29 djuta. Diantara golongan² barang² import jang nilainja mendjadi berkurang selama periode jang sama jalah golongan² barang esensiil, jaitu nilai import barang² baku dan penolong, barang² modal dan spare-parts, jang berkurang dengan Rp. 3.378 miljard atau sama dengan $ 75,07 djuta.

é Gambaran tentang perkembangan import itu memang belum mentjerminkan sepenuhnja keadaan seluruh tahun 1963 dibanding- kan dengan keadaan seluruh tahun 1962, akan tetapi sudah tjukup memberikan kejakinan kepada kita betapa sulitnja dan seretnja proses perkembangan produksi dalamnegeri jang masih sangat tergantung pada import barang² baku, penolong, spare-parts dan barang modal dari luarnegeri, lebih² djika kita ketahui, bahwa persediaan devisen untuk barang² tersebut dalam tahun 1962 sudah berkurang mendjadi 20-25% dari djumlah jang dibutuhkan dalam keadaan normal". Sangat berkurangnja import barang esensiil itu ditambah lagi dengan ber-bagai2 matjam faktor penghalang dalamnegeri, seperti korupsi, birokrasi, tidak atau kurang teguhnja dilaksanakan garis Manipol dibidang produksi, misalnja kurangnja usahaa untuk mengembangkan tenaga produktif Rakjat pekerdja, sudah temtu membawa akibat sangat merosotnja produksi dalamnegeri. Dan djika hal ini terdjadi seperti sekarang ini, dalam keadaan terdjadinja pengeluaran" keuangan negara jang kurang produktif, maka sudah pasti menimbulkan akibat³ jang sangat mendalam atas seluruh perkembangan ekonomi nasional kita. Djelaslah, kema tjetan dibanjak sektor produksi dan distribusi, dalam keadaan terdjadinja pengeluaran² negara jang tidak seimbang dengan ke- mampuan riil daripada aparat produksi ditambah lagi dengao pentjolengan² oleh kaum kapitalis birokrat, gerakan subversi dan musuh lainnja dibidang ekonomi telah membawa akibat menghe- batnja inflasi terbuka, dan dengan begitu sangat merosotnja daja- beli Rakjat pekerdja, baik sebagai produsen, maupun sebagal konsumen. Dan apa jang dinamakan ,,disparitet", jaitu perbedaan antara kurs resmi dan kurs riil, antara harga resmi dengan harga spekulatif, adalah se-mata² suatu akibat daripada suatu proses ekonoml jang bersumber pada faktor" fundamentil luar dan dalamnegeri jang tidak dapat diatasi dengan djalan moneter-teknis jang konvensionil dan tradisionil sadja. Djelaslah, bahwa konsep politik moneter kaum kapitalis mo- nopoli jang disalurkan lewat IMF (International Monetary Fund) atau DMI (Dana Moneter Internasional) jang pada pokoknja me- nuntut tindakan* devaluasi dan liberalisasi harga, tidak mungkin dan tidak akan mungkin memberikan djalan keluar jang definitif, djuga apabila politik itu didukung oleh bantuan" luarnegeri dari AS jang beratus-ratus djuta dolar djumlahnja. Ini dibuktikan oleh pengalaman kita sendiri, oleh pengalaman dari berbagai negara tergantung di Asia-Afrika-Amerika Latin jang sangat tragis tentang terus merosotnja keadaan perekonomian mereka meskipun

sudah menerima bantuan" ratusan djuta dolar dari IMF, IBRD (International Bank For Reconstruction And Development) dan US EXIM BANK. Dengan begitu mendjadi djelas djuga, bahwa mengubah Pera- turan² 26 Mei hanja dengan memindah-mindahkan baranga dari golongan jang satu kegolongan jang lain tidaklah akan menda- tangkan perbaikanª jang berarti, dan sebaliknja malahan bisa menimbulkan kesulitan baru jang tidak mudah diatasi. Djalan satunja untuk mengikis habis sisa² imperialisme dibidang perdagangan luarnegeri adalah mengubah setjara prinsipüil praktek² politik perdagangan luarnegeri sekarang ini, dan dengan konsekwen mengikuti garis jang telah ditetapkan oleh Presiden Sukarno dalam MANIPOL dan pedoman² pelaksanaannja, antara lain APP (Amanat Presiden tentang Pembangunan) jaitu memper. luas perdagangan luarnegeri RI dengan negara² NEFO, chususnja dengan negara Asia-Afrika dan Amerika Latin atas dasar saling menguntungkan. Dan untuk dapat merealisasi setjara konsekwen garis Manipol dibidang perdagangan luarnegeri,' maka adalah sjarat mutlak untuk meninggalkan buat se-lama“nja politik liberalisasi dibidang export. Import dengan mengadakan export-import planning jang berentjana sebagai bagian daripada seluruh pembangunan ekonomi nasional berentjana. Dan djika Presiden Sukarno sudah menginstruksikan untuk menjingkirkan oknum* anti-Manipol dibidang kehakiman, maka sangat diharapkan agar Presiden djuga memerintabkan rituling organisasi dan personalia dengan menjingkirkan elemenª jang bu- suk dan reaksioner, terutama elemenª PSI-Masjumi dengan badju baru, dari seluruh aparatur perekonomian dan keuangan, cq aparatur export-import dan perdagangan dalamnegeri. Jang perlu mendapat perhatian segera, adalah tindakan* dibidang export-import dan dibidang perdagangan dalamnegeri ataw bidang distribusi nasional sebagai berikut : Export-import

a. Export barang penting, jaitu barang produksi keras dikuasai dan diselenggarakan oleh Pemerintah. Disamping barang³ keras ada pula barang lemah jang kini dikuasai oleh negara jang dengan sendirinja tetap diselenggarakan oleh Pemerintab.
b.Dengan PDN jang telah diretul seefektif mungkin maka Pemerintah membeli barang² export penting langsung dari produsen dengan harga: Ongkos produksi ditambah keuntungan

produsen. Tjabang³ PDN jang ditundjuk untuk itu melakukan perdagangan pengumpulan dan mengurus kelantjaran pengangkutan ke-pelabuhan² export.

c. Dalam rangka memenangkan konfrontasi ekonomi terhadap Malaysia" maka pasaran barang export harus dapat dipin- dahkan di Indonesia. Untuk itu harus diutamakan melajani pembeli² luarnegeri jang langsung mengambil barang export kita di Indonesia, baik melalui persetudjuan² dagang bilateral maupun jang bersifat pembelian² bebas. Harus dibentuk trade centres disekitar pelabuhan³ besar dengan fasilitet² jang tjukup dan efisien untuk melajani lalulintas pelajaran jang meningkat.
d. Daiam penjederhanaan pungutan² atas import dan meringankan beban bagi konsumen dan produsen maka semua pungutan sedjonis HPN dihapuskan dan hanja diadakan pungutan berupa bea masuk. Barang golongan I sekarang ditambah dengan benang tenun dan tekstil kasar dan untuk ini berlaku perhitungan kurs dasar 1 $ = Rp. 45,— serta dikenakan bea-masuk sebesar 50% harga c.i.f. Barang² golongan II dikenakan bea masuk sebesar 100% dari harga c.i.f. berdasarkan kurs dasar 1 $ = Rp. 45,—Termasuk dalam barang golongan II adalah bahan² baku dan penolong, spare-parts, bahan² bangunan, barang modal berupa mesin', truk², bus dan sebagainja. Barang golongan III dikenakan bea masuk 30 kali c.if. berdasarkan kurs dasar 1 $ = Rp. 45,— Barang ini terdiri dari barang' mewah. Penggolongan barang² golongan III jang ada sekarang perlu ditindjau kembali karena masih banjak dian- taranja terdapat barang³ jang mestinja tidak tergolong barang* mewah misalnja paku dan lainnja.
g.Import barang penting jang sekarang sudah dikuasai oleh Pemerintah tetap dikuasai dan diselenggarakan oleh Pemerintah dengan menggunakan PDN° jang telah diritul sebagai aparat jang efektif dalam penjaluran barang dan pelaksanaan import. Barang² import untuk keperluan sektorª negara semua- nja disalurkan oleh PDNª jang telah diritul tanpa menggunakan perantara* lain. Pemerintah mengutamakan import barang modal, bahan² baku dan penolong jang dapat mendorong pe- ningkatan produksi dalamnegeri terutama pertanian,perkebun- an dan pertambangan dan mendorong perkembangan industri. Aparat² Distribusi Negara
a. Untuk mengkordinir export-import dan menjesuaikan dengan kebutuhan pembangunan berentjana dibentuk Dewan Export-
Import jang komposisinja mentjerminkan kegotongrojomgan nasional poros Nasakom. Ia merupakan aparat Kabinet. PDN melaksanakan kebidjaksanaan jang ditetapkan oleh Dewan Export-Import jang tidak boleh bertentangan,, tetapi harus sesuai dengan kebidjaksanaan djangka pendek jang ditempub oleh Kabinet berdasarkan Deklarasi Ekonomi.

b. Untuk mengkordinir peredaran barang perdagangan didalam- negeri perlu dibentuk Dewan Distribusi Nasional jang komposisinja mentjerminkan kegotongrojongan nasional poros Nasakom. Alokasi barang³ ke-daerah² serta ke-sektor² tertentu setjara berentjana ditugaskan kepada Dewan tersebut dengan berpegangan pada prinsip penjaluran jang tjepat, aman dan murah. Semua alokasi diumumkan setjara terbuka. Tentang harga dan tarif
a. Setelah diadakan rituling aparatur setjara integral maka sebagai langkah pertama perlu diadakan tindakan² penurunan tarif setjara efektif. Menurunkan kembali ongkos pengangkutan da- rat, laut dan udara, menurunkan harga barang³ konsumsi pokok dengan membatalkan PP 26 Mei No. 20 tahun 1963, dan menialurkannja melalui distribusi lewat koperasi, RTa dan warung jang ditundjuk untuk itu. Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963 tentang distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup bagi pegawai negeri dirobah sehingga ketentuan jang memungkinkan penggantian dengan uang dihapuskán. Pada pokoknja Pemerintah harus tetap memegang teguh kebidjaksanaan untuk melaksanakan garis pengendalian harga dengan menetapkan harga barang konsumsi, barang modal, ba- ban² baku dan penolong:
(a) untuk barang import harga landed cost" ditambah dengan ongkos pengangkutan, ongkos administrasi badan° distribusi negara, ditambah dengan keuntungan maksimum 20% dari harga landed cost",
(b) untuk barang hasil produksi dalamnegeri harga pendjual- an pabrik ditambah dengan keuntungan maksimal 15%. belum termasuk ongkosª transport dan administrasi badan' distribusi negara dan
(c) koperasi², warung dan RT mendjual barang² kepada konsumen dengan harga jang harus dibajarnja kepada badan' distribusi negara, ditambah dengan ongkos administrasi dan

司

keuntungan maksimum 10% dan ditambah dengan ongkos transport. Barangª jang menurut Ketetapan MPRS ditentukan untuk distribusi Rakjat, seperti beras, tekstil, gula, minjaktanah, minjakke- tapa, sabun, dan lain harus tetap disalurkan oleh Pemerintah lewat aparat" distribusi Pemerintah, koperasi", RTª dan warung² dengan tjara terbuka sehinggga memungkinkan kontrol dari bawah dan dari atas.

IV ATASI KRISIS BERAS Ber-kali’ Presiden Sukarno telah menekankan betapa penting dan vitalnja masalah produksi, masalah perut negara" dalam semangat dan nada, bahwa produksi menentukan mati atau hidup- nja negara, tanpa produksi negara akan gulungtikar. Seiring dengan djalan pikiran Presiden Sukarno ini, maka telah mendesing suara" dikalangan Rakjat, bahwa produksi bahan makanan, chususnja beras, adalah perutnja Rakjat", tanpa beras, Rakjat akan kelaparan dan dengan begitu akan terantjam oleh matjam* bahaja phisik dan mental jang dapat membawa maut padanja. Sudah tentu ini tidak berarti bahwa masalah bahan makanan, chususnja beras merupakan satunja masalah jang harus mendapat pemetjahannja setjara urgen. Masih banjak lagi masalah lainnja jang tidak kurang pentingnja daripada masalah beras jang harus diselesaikan dalam rangka penjelesaian tuntutana Revolusi nasional dan demokratis ini. Krisis beras, terutama dalam keadaan Indonesia disatu fihak sedang melakukan konfrontasi mati²an terhadap neo-kolonialisme Malaysia" dengan imperialisme Inggris dan Amerika Serikat sebagai dalangnja, dan difihak lain sedang berdjuang mengganjang kesulitan* ekonomi, merupakan suatu masalah jang tidak dapat di- tunda’ lagi pemetjahannja. Dekon telah menetapkan, baħwa Pemerintah harus mempunjai dan menguasai apa jang dinamakan 'iron stock' beras" dan ini pada pokoknja berarti bahwa Pemerintah setiap waktu harus dapat menguasai persediaan beras jang dapat digunakan untuk sedapat mungkin mempertahankan harga beras akibat perdagangan spe- kulasi. Tentang masalah pelaksanaan iron stock" beras ini terdapat dua pendapat : (a) pendapat jang mengatakan bahwa masalah ,iron

stock" beras itu harus per-tama* dipetjahkan dengan djalan meng- import beras, dan (b) pendapat jang menitikberatkan pemetjahan itu pada produksi dalamnegeri sendiri. Terlepas daripada persoalan tentang maksud³ tertentu jang mendjadi latarbelakang daripada pendapat pertama itu, maka kita berpendapat, bahwa usaha untuk mendjamin persediaan beras harus berdasarkan prinsip berdiri diatas kaki sendiri, berdasarkan kekuatan Rakjat Indonesia dan kekajaan alam sendiri, jaitu per- tanian sebagai sumber daripada semua djenis bahan² makanan,

terutama beras. Dan kita samasekali tidak boleh menggantungkan

masalah beras kepada luarnegeri. Kaum sinisi selalu mengedjek dan meremehkan kemungkinan' untuk dapat memproduksi sepenuhnja volume beras jang kita butuhkan. Mereka menjebarkan ratjun berbisa, bahwa target MPRS

terlalu tinggi", tidak realistis" dan tidak akan mungkin tertjapai.

Kepada kaum sinisi ini kita hanja bisa mendjawab, bahwa target MPRS bukanlah suatu target jang chajal, akan tetapi sebaliknja suatu target jang riil dan dapat diwudjudkan, asalkan dapat dipenuhi sjarat² pelaksanaannja. Memang, djrka kita ikuti garis main komandoan KOGM (Komando Operasi Gerakan Makmu jang dilaksanakan dengan

gerakan SSB dan Padi Sentra dulu jang ternjata telah mendjadi

sentrumnja korupsi, birokrasi dan pemborosan karena sudah meng-

hambur²kan ber-miljarda rupiah uang negara dan Rakjat, maka target MPRS tidak akan mungkin tertjapai, karena meradjalelanja salahurus, karena salahduduk dan salahtundjuk dari kaum kapitalis birokrat. Akibat daripada Tiga Salah" ini, maka telah terdjadi

pelanggaran jang kasar atas prinsip demokratis jang telah dite-

tapkan dalam Manipol dan pedoman² pelaksanaannja terutama APP, Resopim dan Tahun Kemenangan. Hal ini antara lain dapat dibuktikan dari faktaª sebagai berikut :

a. Djatah produksi menurut Ketetapan II/1960 MPRS, adalah

sebanjak 20,4 djuta ton padi atau 10,2 djuta ton beras untuk

tahun 1962, sedangkan kebutuhan untuk tahun itu, termasuk 3% bufferstock ditetapkan 10.000.682 ton beras sehingga menurut rentjana akan terdapat kelebihan 150.000 ton.

b.Target itu akan ditjapai dengan suatu rentjana menaikkan produksi :
1. Padi Sentra dengan areal seluas 3 djuta ha bertugas me- nambah hasil produksi sebanjak 1.350.000 ton beras. Djatah areal ini tidak tertjapai seluruhnja, akan tetapi hanja

èsebagian sadja seluas 1,7 djuta ha dan areal inipun tidak

seluruhnja bisa menggunakan pupuk jang telah direntjana-

kan, karena pupuk itu tidak sampai pada alamatnja, mendjadi mangsa daripada hama tikus kaki dua", dan karena pupuk itu belum dikenal oleh kaum tani jang berkepenting-

an. Dengan begitu, maka Padi Sentra telah gagal dalam

mendjalankan tugas melaksanakan target MPRS.

2. Apa jang dinamakan ,intensifikasi massal", meliputi 2 djuta ha, mempertinggi hasil produksi dengan 500.000 ton beras; usaha ini sulit dikontrol hasilnja. Hanja dapat dike- mukakan disini bahwa sampai permulaan tahun ini, luas tanah jang menggunakan bibit unggul tidak lebih dari 30% dari seluruh tanah tanaman padi seluas 7,3 djuta ha. Saluran detail di Djawa meliputi 17.500 ha, menambah hasil produksi dengan 19.250 ton beras, akan tetapi hasil²nja belum diketahui ketjuali kenjataan bahwa banjak waduk jang matjet, disebabkan karena saluran sekunder maupun tertiair belum selesai dibangun. Seksi I Djatiluhur meliputi 60.000 ha, menambah hasil produksi dengan 66.000 ton beras, tambahan ini masih tetap dalam rentjana diatas kertas, belum dapat direalisasi, karena saluran induknja belum selesai. Pembukaan sawah kering seluas 500 ha belum dapat memberikan hasil jang direntjanakan sebanjak 250 ton, karena salahurus, malahan projek itu perlu diselamatkan karena sampai permulaan tahun ini mesin combinenja belum djuga muntjul di Kalimantan, masih di Surabaja atau mungkin sedang dalam perdjalanan ke Kalimantan.
3. Intensifikasi padi ladang dan gogo meliputi 1 djuta ha, dengan tambahan hasil produksi 100.000 ton, mengenai hal ini belum ada laporan lengkap. Djelaslah, bahwa bukan sadja SSB dan Padi Sentra tidak dapat mentjapai target jang telah ditetapkan oleh MPRS, akan tetapı
   sebetulnja djuga tidak mungkin ditetapkan angka jang pasti ten- tang hasila jang telah ditjapainja. Dan inilah sebabnja mengapa

angka produksi padi tahun 1962 bersimpang-siur : angka dari BPS

berbeda dengan angka Departemen Pertanian dan Agraria, dan berbeda lagi dengan angka Departemen Research Nasional. Djadi rupanja bidang pengumpulan angka djuga telah dihinggapi oleh

salahurus jang berakibat luas, karena bahan² dari BPS djustru sangat dibutuhkan bagi perentjanaan pembangunan nasional. Orang boleh ber-lomba dengan pengumuman angkaa produksi padi untuk tahun 1963, akan tetapi angkaª diatas kertas, apakab

kertas ini dari BPS, dari Departemen Pertanian dan Agraria, dari

Departemen Research Nasional atau Departemen lainnja, samase-

kali tidak dapat menolong krisis beras jang sangat kritik ini. Lebihº sesudah berlakunja Peraturan² Ekonomi 26 Mei, ditam. bah lagi derigan ber-bagaia matjam faktor lain, selperti hama tikus, musim kemarau jang agak pandjang, maka sudah terang tidaklah mungkin bagi aparatur dan personalia serta organisasi Departemen Pertanian dan Agraria dan Departemen' lain jang bersangkutan, untuk dapat memenuhi tugasnja merealisasi target MPRS tahun

1963 dengan baik dan tepat pada waktunja.

Bahwa target³ produksi padi MPRS bukanlah target³ jang chajal dan fiktif, dapat dibuktikan antara lain dari perhitungan ilmiah jang telah dibuat oleh lembaga Penelitian Padi Dan Djenis Gan- dum lainnja. Untuk tahun 1963 misalnja diperlukan produksi padi sebanjak 21.401.264 ton, terdiri dari produksi untuk konsumsi

20.117.275 ton, untuk bufferstock 5%, untuk bibit sawah 190.625 ton dan bibit ladang 87.500 ton. Dengan memperhitungkan kemungkinan² timbulnja kerusakan sebanjak 10%, maka diperlukan produksi kotor 10/9 × 21.401.264 = 23.779.183 ton. Berdasarkan penggunaan areal padi sawah seluas 6.100.000 ha dan areal padi ladang seluas 1.400.000 ha, dengan matjam² kemungkinan kerusakan, penggunaan untuk tanaman tebu, dan lainª maka dapatlah diperhitungkan, bahwa rentjana produksi MPRS untuk tahun 1963 dapat dipenuhi dengan suatu target rata² 1,6 ton setiap ha ladang dan rata 41,7 kwintal setiap ha sawah setahun. Dan kesimpulan ini adalah realistis, asal sadja dapat dipenuhi sjarat² politik, organisasi dan personalia jang mentjerminkan kegotongrojongan nasional Nasakom, tehnik pertanian jang terpimpin dan bersandar kepada dajatjipta kaum tani dengan melaksanakan sungguh UUPA dan UUPBH dengan mengutama- kan kepentingan kaum tani dan dengan memberikan kebebasan' demokratis kepada kaum tani. Berhubung dengan kegagalan² jang telah dialami oleh gerakan SSB. Padi Sentra, dan lain³, maka Rakjat terutama kaum tani berhak menuntut agar pedjabat² jang bertanggungdjawab meng- umumkan :setjara terperintji basil² usaha SSB, Padi Sentra dan lain' dan menuntut agar mereka jang telah berbuat tjurang, mela- kükan korupsi, mendjalankan tugasnja tidak sesuai dengan garis' Manipol, diritul dan didjatuhi hukuman setimpal. Padi Sentra sudah dibubarkan, dan sekarang mendjelma mendjadi Pertani dan Meka- tani, jang menurut pengalaman djuga telah meng-hamburakan banjak devisen, antaralain karena telah banjak traktor² jang telah

didatangkan dari luarnegeri hampir semuanja nongkrong dan men- djadi besi tua. Kris beras sekarang ini sudah sangat akut. Dibanjak daerah telah timbul penjakit busunglapar, beberapa djuta manusia di Dja- wa misalnja telah menundjukkan tanda terdjangkit oleh bahaja kelaparan, dibanjak tempat orang sudah tidak bisa lagi makan beras, dan terpaksa makan ampas ubi, gaplek dan lain³. Krisis beras disebabkan oleh ber-bagai² faktor:

(a) salahumus jang sudah meradjalela dan keterlaluan dalam iing- kungan aparatur dan pedjabat jang bertugas melaksanakan target² produksi beras jang ditetapkan oleh MPRS;
(b) salahurus jang meradjalela dan keterlaluan dalam lingkungan aparatur dan pedjabata pusat dan daerah jang bertanggungdjawab atas pelaksanaan UUPA dan UUPBH;
(c) meradjalelanja perdagangan spekulasi, matjetnja aparat distri- busi dan gagalnja pembelian padi;
(d) teror Peraturanª Ekonomi 26 Mei jang berakibat semakin mem- bubungnja harga beras, merosotnja dajabeli Rakjat pekerdja, terutama kaum tani, dan meningkatnja ongkos² produksi bahana pertanian terutama beras;
(e) tidak adanja kesedaran dan keinsjafan daripada pedjabat* tinggi jang bertanggungdjawab untuk mempertinggi produksi dan mendjamin persediaan beras berdasarkan prinsip berdiri diatas kaki sendiri dan karena itu lebih banjak bersandar pada import beras jang memang merupakan djalan paling mudah dan enak karena bisa membawa keuntungan bagi diri pribadi;
(f)gerakan subversi dan sabotase dari kaum reaksioner, bekas Soska-Masjumi, kaum Manipolis dan Dekonis munafik jang berhasil menjelundup dalam badana ekonomi dan keuangan negara, dan jang masih dapat bergerak dengan leluasa di-te- ngah masjarakat Indonesia;
(g) penimbunan² beras oleh kaum kapitalis birokrat, tuantanab dan kaum penghisap besar lainnja dikota dan didesa. Pelaksanaan UUPA dan UUPBH jang dalam batas tertenw dapat mendorong perkembangan tenaga produktif kaum tani, dan karena itu bisa memberikan sumbangan besar bagi usaha Pemerintah untuk memperbesar produksi bahanª makanan, chususnja beras, ternjata matjet samasekali. Menurut keterangan Drs. S. Kasidi jang dimuat dalam Suluh Indonesia tanggal 21 Mei 1963 luas tanah seluruhnja jang sudah dan akan di-bagi²kan kepada kaum tani adalah 713.472 ha, terdiri dari tanah kelebihan dari batas maksimum seluas 425.654 ha, tanah
bekas swapradja 71.000 ha, tanah jang langsung dikuasai oleh negara 189.000 ha dan tanah guntai 27.818 ha. Menurut Laporan Menteri Sadjarwo SH kepada Sidang Panitya Landreform Pusat pada tanggal 18 September 1961 luas tanah jang dapat di-bagi*- kan kepada kaum tani seluruhnja adalah 1 djuta ha, sedangkan menurut keterangan MP Ir. H. Djuanda almarhum didepan sidang DPR-GR tanggal 5 Djuli 1962, luas tanah² kelebihan dari batas maksimum adalah 401.386 ha, terdiri dari sawah 159.883 ha, dan tanah kering, termasuk tambak, 241.503 ha. Menurut keterangan terachir, maka meskipun belum dapat di- pastikan kebenarannja berhubung dengan simpangsiurnja angka jang diumumkan oleh Pemerintah, tanah kelebihan batas maksimum jang telah di-bagikan adalah 19.476.799 ha djadi kurang dari 5% daripada luas tanah melebihi batas maksimum, atau djika dipakai sebagai dasar luas tanah seluruhnja jaitu 1 djuta ha, maka sesudah 3 tahun landreform berdjalan tanah kelebihan jang sudah dibagikan tidak,sampai mentjapai angka 2%, dan banjak diantara- nja jang djatuh ketangan penggarap² gelap. Banjak tindakan' dari pedjabat² daripada aparatur agraria di pusat dan di-daerah² telah sangat menghambat atau membikin matjetnja pelaksanaan UUPA dan UUPBH, tindakan² jang me- rugikan kaum tani dan menguntungkan tuantanah, seperti misalnja :

(1) Belum disemua Daswati I dan Daswati II telah terbentuk Panitya Landreform, dan masih ada Panitya Landreform Daswati I jang tidak mengikutsertakan wakil kaum tani jang wadjar dan progresif jaitu BTI. Sedangkan disebagian terbesar Ketjamatan dan Desa² belum terbentuk Panitya Landreforıa.
(2) Panitya² Landreform jang sudah terbentuk belum dapat me- menuhi tugas jang ditetapkan dalam Kepres No. 131 tahun 1961, dan pada umumnja impoten atau malahan dibekukan samasekali oleh Ketua Panitya/Kepala daerah.
(3) Sementara pedjabat Dapartemen/Djawatan Agraria dan Ketua Panitya Landreform melindungi tuantanah jang tidak mela- porkan tanahnja dengan menggunakan sistim kedok" perse- orangan atau ,mewakafkan" dan menghibahkan" tanahnja; tidak segera mensahkan sebagai hak-milik kaum tani, tanah² jang sudah dikuasai oleh negara, jaitu tanahª bekas Swapradja, kehutanan, perkebunan, tanah-partikelir, tanah RVE dan se- bagainja.
(4) Dibanjak tempat telah dilakukan tindakan salahbagi, jang bertentangan dengan Ketentuan² PP No. 224 tahun 1961

jaitu membagikan tanah bukan kepada kaum tani penggarap

tanah jang berhak, akan tetapi kepada ,kaum tani" bukan penggarap tanah.

(5) Dibanjak daerah tuantanah dibiarkan atau malahan dibantu" melawan pelaksanaan UUPBH, dan sebaliknja kaum tani jang mempertahankan tanah garapan tidak djarang dituntut kede- pan pengadilan dengan alasan ,,merampas tanah hak milik orang lain". Tentang perkembangan daripada pelaksanaan UUPBH dapat diterangkan, bahwa dari lebih kurang 1 djuta surat perdjandjian bagihasil jang diperkirakan sudah harus selesai dikerdjakan, baru lebih kurang 43.000 surat jang sudah selesai, djadi baru 4,3% dari djumlah surat² seluruhnja. Kematjetan pelaksanaan UUPA dan UUPBH setjara politik dan ekonomis, bukan sadja merugikan pemerintah sendiri, akan tetapi djuga merugikan kaum tani, merugikan Revolusi dan hanja menguntungkan tuantanah dan kakitangannja, kaum tengkulak, kaum kapitalis birokrat, dan kaum reaksioner kontra-revolusi. Menurut perhitungan, Pemerintah telah kehilangan lebih kuraņg 1,25 djuta ton padi akibat matjetaja pelaksanaan UUPA, berupe setoran sewa sebanjak 12,5 kwintal padi setiap ha setahun. Untuk melantjarkan djalan pelaksanaan UUPA dan UUPBH, maka saja menjokong sepenuhnja tuntutan Partai jang telah dike- mukakan dalam Laporan Politik Kawan Ketua jaitu perombakan organisasi, rituling aparatur dan personalia bagian tertentu De- partemen/Djawatan.Pertanian dan Agraria, dan mempertjepat pem- bentukan Panitya² Landreform sampai ke-Ketjamatan² dan Desa jang mentjerminkan kegotongrojongan nasional jang berporoskan Nasakom. Selana landreform matjet seperti sekarang ini, maka tugasª untuk meningkatkan produksi pangan, chususnja beras dan untuk melaksanakan pembangunan berentjana akan mendjadi omongko- song belaka. Tugas jang urgen harus segera dikerdjakan oleh Pemerintah sekarang ini untuk mengatasi krisis beras adalah memobilisasi Rakjat lewat Front Nasional Pusat dan Pemerintah sampai ke- daerahª dan desa² untuk membebaskan persediaan beras jang ma- sih tertimbun dalam gudang³ dan tompat² lainnja di-kota² dan di-desa" dari penguasaan dan penggunaan oleh tuantanah, kaum kapitalis birokrat, kaum spekulan dan kaum penghisap besar lain- aja, guna menguasai sępenuhnja persediaan beras itu. Dan Rakjat sendiri dengan melalui Front Nasional setempat harus bergerak untuk menggunakan persediaan padi dan beras itu jang berada
ditangan tuantanah dan tanikaja jang berlebihan, sebagai pin- djaman tanpa bunga, terutama untuk makan dan bibit. Kepala desa setempat harus didorong untuk mengambil tindakan seperlu- nja melegalisasi tuntutan Rakjat itu. Disamping itu Pemerintah harus tetap mendjamin distribusi beras kepada seluruh pegawai negeri dan pekerdja harian negara, memberikan segera injeksi" beras dan bibit kepadadaerah² jang menderita dan kepada penduduk kota² besar diseluruh Indonesia. JUBM harus diritul sampai ke-akar²nja mendjadi suatu Badan Pembelian Padi jang demokratis dan bertugas untuk mendjamin kelantjaran pembelian padi. Susunan organisasi dan personalia Badan Pembelian Padi dari Pusat sampai ke-desa harus mentjerminkan komposisi kekuatan Nasakom, penentuan djatah pembelian dan harga padi ditetapkan berdasarkan musjawarah dan harga umum setempat dan dapat dibajar dengan uang atau dalam bentuk barang kebutuhan pokok kaum tani, seperti tekstil, gula, minjak kelapa, minjak tanah, alat* pertanian dan lain'. Pemerintah seharusnja djuga mendjamin pemasukan padi bagi penggilingan² beras dengan menetapkan djatah kapasitet penggilingan semaksimal mungkin, dengan memberikan bantuan seper- lunja berupa spare-parts, dan lain² untuk melantjarkan dan meningkatkan kapasitet* pabrik² penggilingan. Sudah tentu, untuk dapat merealisasi persediaan beras Pemerintah, untuk sementara dapat disetudjui usaha membeli beras dari luarnegeri. Kita harus tetap waspada terhadap permainan politik kaum imperialis, terutama Amerika Serikat jang berusaha men- djadikan soal kekurangan beras sebagai suatu alat politik uptuk merongrong kedaulatan dan kebebasan RI. Djalan jang paling praktis dan menguntungkan bagi Pemerintah jalah dengan mengadakan perdjandjian clearing dengan negeri Nefo dimana RI untuk suatu djangka waktu tertentu dapat men- djual barang³ hasil exportnja, seperti misalnja karet, kopra, dll. untuk dibajar kembali dengan beras. Diatas se-gala²nja harus ditjegah agar soal import beras dja- ngan sampai mendjadi objek perdagangan spekulasi. Berdasarkan keterangan diatas, maka harus segera diambil tindakan² urgen dalam usaha mengatasi krisis beras sebagai berikut :

a. Dalam rangka usaha mendjamin persediaan beras dalam tempo jang pendek, Pemerintah ber-sama dengan Rakjat jang teror- ganisasi supaja mengadakan gerakan pengumpulan beras dengan menguasai penimbunan beras dari tuantanah, tani kaja jang

berlebihan dan kaum spekulan di-kota³ dan di-desaª dengan sjarat tertentu jang bisa ditetapkan lebih landjut dan supaja mengambil tindakan keras terhadap mereka jang menolak pe- meriksaan alat³ negara bersama dengan Rakjat atas tempata penjimpanan beras.

b. Dalam keadaan jang mendesak, Rakjat supaja menuntut agar persediaan padi dan beras setempat milik tuantanah, tani kaja jang berlebihan dan golongan beruang lainnja dapat digunakan untuk makan dan bibit sebagai pindjaman Jang tidak berbu- nga. Kepala desa atau kampung melegalisasi tindakan Rakjat itu dan membantu kelantjaran serta ketertiban dalam peker- djaan mem-bagi²kan beras.
c.Adakan kampanje di-tempat pendjualan beras untuk mengin- sjafkan pedagang² beras agar tidak masuk dalam perangkap tukang tjatut besar dan mendjual berasnja dengan harga jang pantas.
d. Lantjarkan dan djamin distribusi beras kepada senua pegawai dan pekerdja negeri, buruh perusahaan negara/swasta dan kepada penduduk di-kota² besar jang sampai sekarang sudah biasa mendapat (pembagian beras; kepada pekerdja negeri dan kaum buruh jang mendapat distribusi beras kurang dari 8 kg setiap djiwa sebulan atau tidak mendapatkan distribusi sama- sekali, supaja diberikan pembagian beras 8 kg setiap djiwa sebulan; berikan pertolongan dalam bentuk indjeksi beras kepada daerah jang sedang menderita kekurangan beras dan terantjam oleh bahaja kelaparan atau. bahaja penjakit busung- lapar. e: Ritul JUBM dan bentuk badan Pembelian Padi jang deno- kratis dan berkomposisikan Nasakom. Tetapkan djatah pembelian padi atas dasar musjawarah dan harga pembelian padi pada tingkat harga umum setempat dan lakukan pembajaran djuga dalan bentuk barang° kebutuhan pokok kaum tani, se- suai dengan isi dan djiwa Instruksi Presiden No. 11 tahun 1961.
f.Adakan persetudjuan Clearing" dengan negeri² Nefo untuk. dapat mendjamin import beras selama waktu tertentu dengan pembajaran dengan hasil² export bahana mentah kita, seperti karet dan timah.
g.Ritul personalia Djawatan Agraria, dan anggota serta Ketua Panitia Landreform jang tidak aktif dan djamin agar semua Panitia Landreform dari pusat sampai kedaerah berporoskan Nasakom, untuk melantjarkan pelaksanaan UUPA dan UU-PBH, karena tanpa landreform tidaklah mungkin. kesulitan² ekonomi teratasi.
V

ATASI KEMATJETAN PRODUKSI

DAN KOMUNIKASI

Dalam keadaan negara sedang menghadapi banjak kesulitan dibidang moneter, maka setiap kemerosotan produksi dan kematjetan komunikasi membawa akibat lebih menjulitkan lagi situasi moneter. Telah kita ketahui semua, bahwa pengeluaran negara untuk keperluan² jang tidak produktif adalah besar, sedangkan disamping itu sedjak beberapa tahun belakangan ini, harga bahan* export kita dipasaran dunia internasional sangat merosot. Dengan bertambahnja uang jang beredar dan bersamaan dengan itu merosotnja produksi dihampir semua sektor membawa akibat bahwa djumlah volume uang jang beredar djauh lebih besar daripada volume peredaran barang, dan ini merupakan salahsatu faktor ter- penting daripada apa jang dinamakan inflasi terbuka uang kertas, dengan segala konsekwensinja jang sangat kedjam jaitu kenaikan harga dengan lontjatan² jang tinggi dalam tempo jang pendek. Akan tetapi sebaliknja inflasi terbuka ini lebih mendorong lagi

naiknja harga barang sandangpangan, bahan² baku dan penolong,

spare-parts dan barang lain untuk keperluan pembangunan, memerosotkan produksi dalamnegeri dan mempersulit persediaan barang dalamnegeri untuk keperluan masjarakat, mendorong nafsu spekulasi mendjadi lebih keras, memerosotkan dajabeli (nilai tukar) rupiah terhadap barang dan djasa dalamnegeri maupun luarnegeri (valuta asing), membikin tambah berat kehidupan ekonomi-ke- uangan Rakjat jang sudah menderita serta mematjetkan usaha' pelaksanaan pembangunan.

Disamping keterangan tentang meningkatnja defisit anggaran,

meningkatnja pengeluaran routine, meningkatnja kredit bank dan meningkatnja djumlah uang jang beredar, djelas pula tentang merosotnja harga dan volume barang export Indonesia dipasar dunia, merosotnja penerimaan devisen, meningkatnja ongkos djasa dan tarif pengangkutan internasional, tidak seimbangnja neratja pembajaran Indonesia jang dengan sendirinja akan mempengaruhı politik alokasi penggunaan devisen untuk import Pemerintah bagi keperluan pembangunan ekonomi (pertanian, perkebunan dan per- tambangan sebagai sumber pembeajaan pembangunan), impor! beras, import umum, pembajaran djasa-djasa, investasi modal di-

bidang pembangunan dan pembajaran kembali bunga dan hutang

kepada luarnegeri.

Gambaran ini pada pokoknja mendjelaskan perkembangan ekonomi-keuangan jang suram pada tahun 1962, tahun 1961 dan tahun sebelumnja, suatu gambaran Jang tjukup memberikan kesimpulan betapa eratnja saling hubungan antara sektor export- import, sektor keuangan negara, sektor produksi dan komunikasi dan sektor perdagangan dalamnegeri. Dan dari gambaran ini djelas pula betapa penting dan menentukannja faktor perdagangan luarnegeri bagi aktivitet ekonomi nasional kita, dan betapa besarnja bahaja jang ditimbulkan oleh tindakan moneter-konvensionil jang ditudjukan ;,untuk memperbaiki keuangan negara", berdasarkan perkembangan perdagangan luarnegeri se-mata' dengan mengorban- kan produksi disemua sektor ekonomi. Produksi beras misainja jang direntjanakan dalan tahun 1962 sebanjak 10,2 djuta ton, sehingga Indonesia akan dapat mengex- port lebih kurang 150.000 ton ternjata tidak tertjapai samasekali. Sebaliknja, Indonesia malahan masih djuga terpaksa mengimport beras tidak kurang dari 1,3 djuta ton, dan dari sini sebetulnja sudah dapat kita perhitungkan bahwa produksi beras tahun 1962 tidak bertambah dibandingkan dengan produksi tahun 1960. Produksi tekstil tahun 1963 menundjukkan suatu gambaran jang suram, karena alat² produksi tekstil, ATM dan ATBM hanja bekerdja dengan kapasitet tidak lebih daripada 420 djuta meter atau lebihkurang 60% daripada maksimum kapasitet jang semes- tinja dapat digerakkan. Produksi gula tahun ini menurut kabar malahan mentjapai tingkat jang djauh lebih rendah daripada jang direntjanakan, dan tidak melebihi produksi tahun 1962 sebanjak

591.000 ton atau lebihkurang 69% produksi tahun 1959. Demikianlah selandjutnja dapat dikemukakan bahwa produksı minjak kelapa hanja mentjapai lebih kurang 40% daripada kapasitet normal jang biasanja tertjapai dalam tahun sebelum tahun
1960. Angka² daripada hasila produksi perkebunan negara tahun 1961 djika dibandingkan dengan produksi tahun 1957 pada umum- nja sangat merosot: produksi karet dalam tahun 1961 misalnja djika dibandingkan dengan produksi tahun 1957 merosot dengan 16%, gula dengan 24%, kapok bersih dengan 30%, serat dengan 30%, tembakau dengan 24%, bidji sawit dengan 20,8% dan kina dengan 22,5%. Hanja produksi kopi sadja telah naik selama 4 tahun itu dengan 29,33%. Menurut tjatatan terachir produksi karet perkebunan dalam tahun 1962 sangat merosot jaitu dari 216.772 ton dalam tahun 1961 mendjadi 190.539 ton dalam tahun 1962, djadi merosot dengan 26.233 ton. Angkaa tentang produksi kopra tahun 1962 tidak tersedia akan

tetapi export kopra tahun 1962 sangat merosot jaitu dari 238.503

ton dalam tahup 1961 mendjadi 90.400 ton dalam tahun 1962

altau merosot dengan tidak kurang dari 60%. Produksi batubara tahun 1956 dan sebelumnja setjara nasional

bergerak antara 800.000-900.000 ton akan tetapi sedjak tahun

1957 terus merosot mendjadi 500.000-700.000 setiap tahunnja,

dan produksi TABA di Tandjungenim jang dalam tahun 1962

direntjanakan akan mentjapai 528.000 ton hanja mentjapai 300.000 ton. Angka produksi timah sebagai salahsatu bahan export jang

terpenting djuga tidak menggembirakan. Produksi tahun 1955

sebaņjak 33.901 ton terus mengalami kemerosotan mendjadi 22.957

ton dalam tahun 1960 dan lebih kurang 11.000 ton dalam tahun 1962, djadi dalam tempo dua tahun telah merosut dengan lebih dari 50%. Keadaan transport dalam tahun° terachir ini ternjata tidak dapat mendjamin kelantjaran distribusi barang sandangpangan

dan bahana untuk pembangunan projek³ jang telah direntjanakan

oleh MPRS. Sebagai akibat dari politik moneter jang se-mata

mendasarkan diri pada perkembangan export, maka timbul banjak

kerusakan' dan stagnasi dibidang transport karena alat pengangkutan jang sudah lama tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau memlperbaharui spare-partsnja. Dibidang perkereta-apian kita melihat misalnja loka semakin berkurang dan banjak jang sudah tua; djumlan gerbong barang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan banjak jang telah rusak, sedangkan rel² belum direhabilitasi. Dalam pada itu situasi daripada kendaraan bermotor tidak kalah suramnja, pada achir tahun jang lalu tersiar kabar, bahwa di Djawa Barat 75% daripada kendaraan umum bermotor terpaksa digantung" dan setjara nasicual menurut taksiran tidak kurang dari 50% kendaraan umum bermotor telah nongkrong. Pengangkutan dilaut meskipun djumlah tenaganja sudah se- imbang dengan target jang ditetapkan oleh MPRS, akan tetapi ternjata masih mengalami kematjetan². Hal ini disebabkan karena terlalu banjak peraturan jang bersimpang-siur dipelabuhan de-

ngan akibat kurang djelasnja batas" wewenang antara kekuasaan

sivil dan militer, terlalu banjaknja instansiª jang merasa diri paling

bertanggungdjawab, kurangnja fasilitet", seperti pergudangan, der-

maga dan dok. Menurut sumbera jang dapat dipertjaja, maka

hanja 50% daripada alat pengangkutan negara dibidang maritim dapat berdjalan, sedangkan jang 50% lainnja tenpaksa nongkrong dengan memakan biaja pemeliharaan jang tidak sedikit jaitu $ 9

djuta setiap tahun. Akan tetapi dari djumlah kekuatan jang dapat berlajar" itu, tidak semuanja digunakan setjara efektif. Menurut taksiran perbandingan antara djumlah kapalª berlajar dan djumlah kapal² jang terpaksa menunggu dipelabuhan adalah 1:2. Jang membikin lebih gawat dan kompleksnja situasi ekonomi sekarang ini adalah kenjataan bukan sadja turunnja nilai export dengan akibat turunnja nilai import barang² modal, bahan² baku dan penolong, 'bukan sadja selalu ditempuhnja politik moneter kon- vensionil jang sudah usang itu, bukan sadja kenjataan adanja pengeluaran² negara jang kurang produktif, akan tetapi djuga karena meradjalelanja penjakit salahurus. Dan salahurus atau mismanagement ini disebabkan oleh salahtundjuk dari kaum kapitalis birokrat dengan akibat salahduduknja orang³ jang tidak betjus, orang jang korup, orang2 bekas Soska-Masjumi jang anti-Manipol dan anti-Dekon. Salahurus itu jang telah meradjalela dihampir semua sektor ekonomi negara, telah meratjuni setjara ekonomi, politik dan mental perusahaan produksi, komunikasi, perdagangan luar dan dalamnegeri, keuangan, perusahaan tjampuran, maupun bidang' organisasi distribusi jang resmi dan setengah resmi, sehingga ber-akibat (a) timbulnja kepintjangan² sosial dengan adanja kenjataan disatu fihak meluas dan meratanja kemiskinan dan kesengsaraan dikalangan massa Rakjat pekerdja, dan difihak lain adanja OKBª jaitu orangª kaja baru atau orang jang sudah binnen" menurut istilah Presiden, dan (b) kenjataan adanja pemborosan uang, te- nega dan alat³, serta ongkos produksi jang tinggi, akan tetapi tidak disertaj kenaikan upah kaum buruh, dan kenaikan produksi, dan (c) meradjalelanja korupsi, pentjolengana dan birokrasi setjara besar²an dan dalam matjam bentuk dan manifestasinja. Dan OKBª ini jang telah memperkaja diri dengan menggunakan atau lebih tepat lagi mensalahgunakan kedudukannja dengan akibat²nja sepenti disebutkan diatas, adalah orang jang oleh umum dan terutama dikalangan kaum buruh terkenal dengan istilah kaum kapitalis birokrat, baik militer maupun sivil. Kaum kapitalis birokrat ini, sangat dihinggapi oleh komunisto-phobi, buruh-phobi, Rakjat-phobi, dan phobi² lainnja, jang kerdjanja mengekang hak² demokratis, dan dengan begitu sangat menghambat atau meng- halang²i perkembangan tenaga produktif kaumn buruh dan kaum tani. Mereka karenanja adalah reaksioner dan kontra-revolusioner. Peraturan² Ekonomi 26 Mei lahirnja tidak setjara kebetulan. Ketjuali ia lahir atas dorongan untuk sebanjak mungkin menda- patkan bantuan" dolar dari Amerika Serikat, sekaligus merupa- kan suatu manifestasi daripada kalpitalis-birokratisme jang dengan

sadar dan berentjana berusaha lebih merusak dan mengatjaukan lagi perekonomian nasional kita. Dalam keadaan Indonesia sedang dilanda olen arustja krisis moneter jang bergabung dengan krisis kemerosotan produksi dan matjetnja distribusi-komunikasi, maka Peraturan² 26 Mei telah lebih memperdalam krisis ekonomi itu. Dengan melondjaknja ongkos produlsi disemua sektor, merosotnja dajabeli rupiah dan dajabeli Rakjat, dengan naiknja harga dan tarif, dengan semakin bertam- bahnja defisit anggaran belandja Negara, maka produksi akan mengalami kemerosotan lagi jang lebih hebat dan bersamaan dengan itu harga barang² kebutuhan pokok akan me-iondjak lagi. Regane sojo ndedel, tansah ora keno ditjekel", begitulah bisikan jang sering terdengar dikalangan Rakjat. Bukanlah suatu hal jang kebetulan, bahwa jang paling getol dan bersemangat untuk menjokong Peraturan Ekonomi 26 Mei adalah kaum Soksi-is, kaum reaksioner dan kontra-revolusioner jang tampil dengan sembojan: Hanja tukang tjatut jang mati kutu, karena Peraturan² Ekonomi 26 Mei". Rakjat Indonesia jang sudah tinggi kesadaran politiknja, telah lama menetapkan sasaran aksi²nja setjara tepat dalam perdjuang- annja untuk merehabilisasi dan menormalkan proses perkembangan produksi dan komunikasi, jaitu menuntut agar perusahaan' negara dibersihkan dari elemen² kapitalisme birokrasi, elemen' anti-Rakjat dan anti-Manipol dan anti-persatuan nasional jang revolusioner. Gerakan tundjuk hidung" jaitu menundjuk setjara langsung orang³ jang bertanggungdjawab dalam perusahaan jang perbuatan- nja terang merugikan negara dan Rakjat, telah memberikan hasil' jang memuaskan. Sekarang sudah datang saatnja untuk mengadakan kampanje jang luas berdasarkan pengalamanª Rakjat sendiri, guna menelan- djangi musuh² negara dan Rakjat jang masih bertjokol dalam badan² ekonomi dan keuangan, setjara litjin bersembunji dibelakang kedok Manipol-Usdek" dan dibelakang konfrontasi terhadap Malaysia, tetapi jang sekarang sudah terbuka kedoknja sebagai konseptor² dan pembelaª teror Peraturan° Ekonomi 26 Mei; mengadakan aksi² massa jang luas ber-sama’ dengan golonganª lainnja jang demokratis dan progresif, untuk menuntut retuling aparatur dan personalia pada badan² ekonomi dan keuangan, pada badanª Pemerintahan dari pusat sampai ke-daerah². Aksia sedemikian itu adalah adil, wadjar dan masuk-akal, dan frontnja adalah tjukup luas. Keputusan² PB FN, terutama Pantja Program dengan perin- tjiannja, keputusan²nja tanggal 5-6 September dan keputusan Mu-

bes Angkatan 45 baru ini merupakan pedoman aksi jang umum dan jang akan sangat membantu melantjarkan aksi itu. Bersamaan dengan itu kaum buruh dan kaum tani harus mengkonsolidasi kemenangan jang sudah tertjapai dan mengem- bangkannja lebih landjut. Dewan? Perusahaan Negara dibidang perkebunan, pertanian, industri dan perdagangan harus meluaskan tugasnja jang sekarang ini masih sangat terbatas. Dewan? Perusahaan itu seharusnja merupakan suatu alat ,,so- cial-control" jang efisien; merupakan alat bagi Rakjat pekerdja, kaum buruh dan kaum tani, untuk mengembangkan alat" produki dan mentjapai daja-produksi setjara maksimal, untuk melawan sabotase kaum reaksioner dan kaum subversi, dan untuk dapat meng-'kiprahkan' Rakjat pekerdja sendiri. Sudah tentu ini semua- nja harus dilakukan dalam suasana kompetisi Manipolis diantara somua golongan' dan orang pendukung Manipol jang sedjati. Berdasarkan keterangan diatas, maka harus segera dilakukan tindakan dibidang produksi dan komunikasi sbb:

a. 1. Adakan gerakan massa luas untuk rchabilitasi aparat produksi dan komunikasi dan berikan tanggungdjawab kepada kaum buruh dan kaum tani atas pemeliharaan dan pengu- sahaan aparata itu. Pemerintah harus menjediakan devisen jang tjukup untuk keperluan mengimport barang modal, bahan² baku dan penolong.
2. Lantjarkan dan perbesar kapasitet hubungan telekomunikasi. Lantjarkan dan tertibkan lalulintas barang di-daerah² pelabuhan, chususnja di-daerahª pelabuhan utama dengan mem- pertjepat djalannja bongkar/muat dan memperbesar kapasitet pelabuhan. Laksanakan dengan sungguh' prinsip demo- -krasi terpimpin dalam mewudjudkan pimpinan jang efisien dan produktif atas segala bentuk aktivitet di-pelabuhan².
b. Adakan kompetisi Manipolis untuk memenuhi target produksi dan alat² telekomunikasi berdasarkan prinsip prioritet projek² dan rentjana' jang telah ditetapkan oleh MPRS. Lawan setiap usaha untuk meliberalisasi pelaksanaan projek* produksi dan komunikasi.
c.Bentuk Dewan Produksi jang berkomposisikan Nasakom di- bawah Pimpinan Presiden Sukarno jang bertugas membikin rentjana pelaksanaan tahunan setjara terperintji dengan mem- berikan perhatian chusus kepada usaha memperbesar produksi pertanian, terutama beras, perkebunan terutama karet dan kopra, pertambangan terutama timah, dll.
d. Berantas salahurus dan salahduduk dan lawan salahtundjuk, melalui kampanje berentjana untuk menelandjangi perbuatan' tjurang dan korup pentjoleng² negara, kaum kapitalis birokrat dan elemen® subversi bekas Soska-Masjumi jang bersarang dibanjak badana ekonomi dan keuangan. Adakan retuling dan perombakan aparatur serta personalia pada badan’ itu dan ganti tukang salahurus jang salahduduk karena salahtundjuk, dengan tenaga² jang patriotik, Manipolis sedjati dan ber- tjita Sosialisme Indonesia jang ilmiah.
e. Adakan demokratisering dalam kontrol, dengan melakukan tjara pengurusan perusahaan jang terbuka, berikan tugas kepada Dewan Perusahaan jang kongkrit dan efisien sehingga dapat mendjamin setjara maksimal hasila kerdjasama dan mu- sjawarah antara wakila kaum buruh dan kaum tani dengan tenaga² ahli jang Manipolis sedjati.
f. Ambilalih perusahaan perkebunan dan perminjakan Inggris, dan mengubah apa jang dinamakan Perdjandjian Karya" antara PN RI dengan kongsia minjak raksasa asing. sehingga sesuai dengan prinsipa production sharing berdasarkan kredit dengan bunga jang rendah dan saling menguntungkan sebagaimana telah dirumuskan dalam keputusan KOTOE beberapa bulan jang lalu. Kuasai sepenuhnja devisen jang dihasilkan oleh perusahaan² monopoli minjak Stanvac dan Calex.
g.Pemerintah supaja menetapkan target² produksi perusahaan² penggilingan padi, sesuai dengan kapasitet maksimal jang dapat ditjapai, dan mendjamin persediaan padi di-tempat penggilingan.
h. Badan Koperasi" jang bersifat kapitalis supaja dibubarkan, dan bentuk sebanjak mungkin koperasi produksi jang progre- sif disektor pertanian, perikanan, dan perindustrian ketjil.
VI TOLAK ,BANTUAN" DARI MANAPUN JANG MERUGIKAN INDONESIA Mengenai apa jang dinamakan bantuan" dari negara’ jang dikuasai oleh OLDEFO, terutama AS dan Inggris, pada waktu achir ini nampak perkembangan jang baik dalam djalan fikiran sementara orang dan golongan jang mula, sedar atau tidak sedar, mendukung sikap kaum reaksioner jang berpendapat setjara prin- sipiil bahwa bantuan" dari negara imperialis atau negara' OLDEFO itu adalah mutlak diperlukan dengan dalih, bahwa Indo-

mesia kekurangan tenaga² ahli jang berpengalaman dan berkaliber internasional", Indonesia kekurangan modal", Indonesia masih sangat terbelakang", dan lain sebagainja. Sedjak dulu kita berpendirian, bahwa kita bisa menerima setiap bantuan darimanapun djuga asalkan tidak disertai dengan sjarat* baik politik, ekonomi maupun militer, akan tetapi sebaliknja kita menolak dan menentang keras setiap bantuan" jang ditjekokkan kepada Indonesia dengan matjam² sjarat jang mengikat dan me- rugikan itu. Pengalaman° membuktikan bahwa sikap jang kita ambil itu adalah benar dan tepat. Sebagai tjontoh jang kongkrit dan sangat menjolok adalah pengalaman kita sekitar Peraturan² Ekonomi 26 Mei jang sudah kita kenal itu. Didepan Sidang Pleno DPR-GR tanggal 12 Desember 1963 itu, sebagaimana telah kita ketahui semua, Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio menerangkan, bahwa Peraturan° 26 Mei sudah gagal samasekali, karena terlalu didasarkan pada harapan untuk mendapatkan ber-djuta’ dolar. Sekarang timbul pertanjaan, me- ngapa ber-djuta dolar jang di-harap²kán itu tidak kundjung mun- tjul djuga ? Kaum imperialis, memang bukan imperialis kalau tidak terlalu serakah atau terlalu murka. Sebab Peraturan² 26 Mei sendiri sebetulnja sudah merupakan udjud daripada sjarata bagi bantuan" jang telah mereka djandjikan itu. Devaluasi, liberalisasi harga, dengan akibat inflasi jang lebih menghebat lagi, itulah sebetulnja sjarat² jang telah ditjekokkan oleh kaum imperialis dalam bentuk Peraturan³ 26 Mei kepada Indonesia, untuk dapat menerima bantuan" jang disanggupkan sebanjak tidak kurang dari AS $ 300-400 djuta. Akan tetapi rupa²nja sjarat itu belum tjukup. Disamping itu kaum imperialis menekankan sebagai sjarat mutlak agar Indonesia membebek sadja kepada politik reaksioner dan agresif kaum imperialis, chususnja politik neo-kolonial Inggris jang disokong oleh imperialis AS jang telah menelorkan projek Malaysia" itu. Hal ini, pertama bisa dibuktikan dari saran Djenderal L.C. Clay. penasehat almarhum Presiden Kennedy, beberapa saat sesudah DEKON diamanatkan oleh Presiden Sukarno, dan beberapa ming- gu sebelum berlakunja Peraturanª Ekonomi 26 Mei dalam suasana jang hangat dan tjukup tadjam jang meliputi rentjana agresif kaum imperialis Inggris, untuk mendirikan Malaysia". Pada waktu itu Djenderal Clay memberikan saran, agar Indonesia djangan diberikan bantuan ekonomi", sebelum Indonesia mau menghentikan petualangan² internasionalnja" (maksudnja

perlawanan Rakjat terhadap gagasan pembentukan Malaysia",

dan terhadap kaum imperialis pada umumnja). Bukti jang kedua dapat kita lihat dari kenjataan, bahwa pada tanggal 27 Djuli jang lalu, di Paris telah diadakan pertemuan besar antara anggota DAC (Development Assistance Committee) jang terdiri semuanja dari negara OLDEFO jaitu Amerika Serikat, Inggris, Perantjis, Djerman Barat, Italia, Nederland, Portugal, Belgia dan Norwegia guna membitjarakan persiapan pemberian bantuan" sebanjak $ 300-400 djuta, kepada Indonesia dengan maksud untuk menstabilisasi ekonomi dan bidang keuangannja" (jang dimaksud jalah Peraturan² 26 Mei). Amerika sendiri menurut berita ,Reuter" tanggal 27 September menjanggupkan untuk se- dikit²nja memberikan sumbangan" $ 200 djuta. Akan tetapi berita Reuter" itu lebih landjut mengemukakan, bahwa rentjana memberikan" bantuan itu, untuk sementara dibekukan, sambil menung- gu penindjauan kembali sikap Indonesia terhadap Federasi Malaysia". Djadi bantuan" sebanjak $ 300-400 djuta jang disanggupkan olch kaum imperialis dan neo-kolonialis itu, disamping disertaı sjarat² ekonomi jang sudah dituangkan dalam Peraturan² 26 Mei, djuga disertai sjarat³ politik jang sangat prinsipiil dalam hubungan dengan pembentukan Malaysia". Dan bagaimanakah sikap kaum reaksioner Amerika Serikat. setelah pada waktu sekarang ini perdjuangan Rakjat Indonesia, untuk melawan dan menghantjurkan projek neo-kolonial Malaysia" semakin memuntjak dan semakin tegas? Ketika di Washington sedang ramai²nja dibitjarakan bantuan" luarnegeri dalam Kongres Amerika Serikat, maka pedjabat AID (Agency for International Development) Amerika Serikat di Djakanta berusaha untuk lebih mengatjaukan lagi suasana Komg- res dengan mengatakan bahwa ,ada bantuan jang diberikan kepada Indonesia jang tidak senonoh", dan sementara itu harian reaksioner New York Herald Tribune" menulis, bahwa reaksi Indonesia terhadap Malaysia jang sangat keras tidaklah menghe- rankan sebab disatu fihak Malaysia" bertudjuan untuk mendjadi penghalang terhadap expansionisme Sukarno" dan difihak lain terhadap expansionisme sahabat Sukarno, jalah Mao Tse Tung". Bukan sadja terhadap Indonesia, akan tetapi djuga terhadap Filipina jang telah hidup dalam dominasi kaum imperialis Amerika, Amerika telah menundjukkan sikap jang reaksioner dan kepala batu dengan mengantjam hendak memberhentikan semua bantuan" kepada Filipina, apabila negara ini tidak merubah pendiriannja terhadap Malaysia".

Akan tetapi tidak ada sendjata reaksioner kaum imperialis jang tidak merupakan bumerang terhadap kaum imperialis sendiri. Bantuan" mereka kepada negara jang sedang berkembang jang digembar-gemborkan sebagai usaha filantropis, guna membantu negara tersebut mengembangkan ekonomi nasionalnja dan memberikan makanan (sic) kepada ratusan djuta Rakjat jang kelapar- an", ternjata malahan telah mentjiptakan sjarat' objektif jang menelandjangi maksuda djahat mereka sendiri. Dari Kenya, melalui Pakistan, Sri Langka, Kambodja dll. sam- pai ke Argentina, golongan' jang berkuasa di-negara' jang baru berkembang sudah mulai bangkit membuka kedok bantuan" jang diberikan oleh kaum imperialis Amerika Serikat. Belum lama berselang Presiden Pakistan Djenderal Ajub Khan telah mengatakan bahwa bantuan" jang diberikan oleh Barat dengan. tangan kiri, diambilnja kembali dengan tangan kanannja dalam bentuk jang lebih luas lagi. Dan baru beberapa hari jang lalu harian Kambodja La De- peche Cambodge" menulis, bahwa bantuan" AS adalah tipuan belaka. Dan telah kita ketahui, bahwa Pangeran Sihanouk telah menjatakan menolak bantuan" dari AS, baik militer maupun ekonomi. Pengalaman mengenai bantuan" jang telah didjandjikan oleh kaum imiperialis dengan sjarata jang berbentuk Peraturana 26 Mei adalah suatu pengalaman jang sangat pahit dan tragis, sebab sebelum bantuan" itu bisa diterima sudah dipaksakan lebih dulu sjarat'nja jang sangat merugikan karena ternjata telah menggon- tjangkan sendiª (perekonomian kita jang sudah tjukup labil ini. Bagaimanakah sikap kita terhadap bantuan" jang sudah dan masih akan diberikan oleh Amerika maupun jang diberikan oleh Inggris berdasarkan perdjandjian’ jang telah dibuat oleh negara' tersebut dengan RI? Adalah tepat keputusan jang telah diambil oleh Pemerintah C untuk menghentikan bantuan" ekonomi dari beberapa negeri asing dalam rangka rentjana Kolombo jaitu antara lain dari Australia, karena sudah ternjata bantuan" itu digunakan sebagai alat untuk memaksakan politik mereka dalam soal Malaysia". Sekarang sudah tjukup alasan bagi Pemerintah untuk mengam- bil sikap terhadap bantuan" dari Amerika Serikat, lebih setelah setjara resmi AS dengan perantaraan dutabesarnja di Kuala Lum- pur, Tuan Charles Baldwin, memberitahukan kepada apa Jang dinamakan PM Pemerintah Malaysia" si Tengku Abdul Rach- man, baħwa AS tidak, akan memberikan bantuan militer dan ekonomi jang baru kepada Indonesia.

Berdasarkan bukti jang terang dan njata bahwa Amerika Serikat menggunakan soal bantuan" sebagai alat untuk memaksakan politiknja jang reaksioner kepada Indonesia, maka sudah pada tempatnja dan djuga tepat pada saatnja apabila Pemerintah mem- batalkan semua rentjana bantuan" dari AS jang sudah ditetapkan dalam persetudjuan³ dan belum direalisasi jaitu misalnja persetudjuan dengan ACA (Agricultural Commodities Agreement) untuk tahun 1962-1964 sebanjak AS $ 127,2 djuta, dan bersamaan dengan itu menjatakan setjara resmi untuk menolak semua bantuan" jang baru dari AS. Sebagaimana telah diterangkan oleh Presiden Sukarno dalar GESURI, maka Indonesia tidak akan mengemis-ngemis bantuan dari luarnegeri dan akan menolak setiap bantuan" jang ditjekok- kan dengan sjaratª. Bantuan" dari negara jang dikuasai oleh OLDEFO jang dí- kepalai oleh imperialis Amerika Serikat ketjuali selalu disertai dengan sjarat’ politik seperti telah dikatakan lebih dulu, djuga selalu disertai dengan sjarata ekonomi sehingga dengan bantuan" jang sudah sangat banjak dari Amerika itu, Indonesia masih tetap merupakan negeri jang ekonominja sangat tergantung kepada negeri asing, karena dari bantuan" sebanjak AS $ 630 djuta tidak ada samasekali jang berupa mesin² jang dperlukan untuk indus- tri berat, dan hampir 50% dari semua pindjaman itu, jaitu pindjaman dari ACA sebanjak AS $ 314 djuta terdiri se-mata² deri bahan hasil pertanian seperti beras, tepung terigu, kapas, tem- bakau dan bahan' inipun harus diāngkut oleh alat* pengangkutan laut dari Amerika jang ongkosnja ditanggung oleh Indonesia. Dan kaum imperialis sendiri, terutama Amerika Serikat tidak pernah menjembunjikan maksud²nja jang djahat daripada bantuan" jang mereka berikan kepada negara" jang baru berkembang. Baru ini Menteri Luarnegeri AS Dean Rusk menjatakan dengar terus terang bahwa bantuan" AS adalah alat politik jang paling ampuh untuk melaksanakan politik luarnegeri dengan hasil jang memuaskan. Dan terhadap utjapan Dean Rusk ini Rakjat Indonesia hanja mengenal satu djawaban dalam bahasa jang sederhana: adalah hak tuan untuk berbitjara begitu, akan tetapi adalah hak Rakjat Indonesia pula untuk menolak setiap ,bantuan" dari negeri tuan, karena bantuan" itu ternjata hanja membawa akibat malapetaka dan kemiskinan jang lebih merata bagi Rakjat Indonesia.

VII

TERUSKAN PEMBANGUNAN BERENTJANA

JANG DEMOKRATIS DAN PATRIOTIK Meneruskan pembangunan tidaklah bisa berarti lain, melainkan

meneruskan pembangunan berentjana berdasarkan garis jang telah ditetapkan oleh MPRS. Dan suatu pembangunan berentjana ha-

kekatnja adalah usaha untuk mengembangkan setjara berentjana tenaga produktif, jaitu alata produksi dengan tenagaa manusia,

Rakjat pekerdja, jang melalui alat² produksi itu mengubah bahan baku, bahan² penolong dan barang² modal mendjadi kekajaan materiil jang berguna bagi penjelesaian Revolusi Agustus 1945.

Adalah tepat apa jang dinjatakan dalam Dekon ,kita harus

mengutamakan pertanian dan perkebunan, kita harus mementing-

kan pertambangan, sebagai sjarat untuk menimbulkan dan me- njalurkan daja-kerdja, dajakreatif Rakjat setjara maksimal". Dan dalam Gesuri oleh Presiden Sukarno dinjatakan, bahwa

mengutamakan kenaikan produksi adalah keharusan, karenanja

setjara positif harus mengembangkan tenaga produktif daripada buruh dan tani".

Djadi djelaslah mengapa kita harus mengutamakan pertanian

dan perkebunan, atau dengan perkataan lain mengapa kita harus mendjadikan pertanian dan perkebunan sebagai basis pembangunan berentjana. Pertama, jalah karena sebagian terbesar daripada Rakjat pekerdja kita, tenaga produktif jaitu ber-puluh³ djuta kaum

tani dan buruhtani melakukan aktivitet produktifnja dibidang per-

tanian. Djadi dibidang pertanian inilah terdapat sumber tenaga manusia jang sangat luas, tenagaª produktif jang bisa mengubah

tanah, sebagai kekajaan alam, mendjadi sumber nilaiª materiil jang

baru jaitu bahan' makanan, terutama beras, djagung, kedele, dan

lain sebagainja.

Kedua, perkebunan menghasilkan bahanª export jang sangat

penting bagi negara, karena menghasilkan devisen negara jang

sangat dil btuhkan untuk mendatangkan bahan² baku, dan penolong dan barang* modal, barang° jang mutlak harus diimport untuk sementara, dari luarnegeri. Ketiga, pembangunan berentjana jang berdiri diatas prinsip pertanian dan perkebunan sebagai basis, bukan sadja bisa mendja- min sumber pembeajaan pembangunan, akan tetapi sekaligus djuga

merupakan sjarat mutlak untuk industrialisasi dalam djangka pan-

djang, dengan industri berat sebagai intinja. Melakukan industria-

lisasi, dengan pembangunan industri berat sebagai intinja, tanpa

bersandar kepada pertanian dan perkebunan sebagai basis, adalah omongkosong; zaman industrialisasi a la Barat, zamannja kaum tani hanja se-mata² didjadikan kudatunggangan oleh kaum bur- djuis liberal, sudah lewat, dan setiap usaha untuk mengembalikan zaman itu di Indonesia pasti akan mengalami kegagalan. Industri jang dibangun dengan pertanian dan perkebunan sebagai basis akan merupakan tulangpunggung perekonomian nasional kita, dan industri jang sedemikian itu, akan meliputi djuga pertambangan sebagai sumber jang langsung daripada bahan' untuk industri berat. Untuk sementara hasil pertambangan kita, seperti timah misalnja masih merupakan baban export jang menghasilkan devisen negara. Apakah artinja mengembangkan tenaga produktif dibidang pertanian? Dekon telah memberikan djawaban atas persoalan ini. Jaitu membebaskan kaum tani, tanimiskin dan buruhtani dari hubungan feodal, atau dengan istilah Dekon mengikis habis sisa feodalisme dibidang pertanian. Dan tindakan dalam djangka pendek untuk membebaskan kaum tani dari hubungan² feodal adalah tidak lain tindakan pelaksanaan dengan konsekwen UUPA dan UUPBH dengan mengutamakan kepetingan kaum tani, seperti jang telah diuraikan dengan tandas dalam Laporan Politik Kawan Ketua. Ini adalah langkah pertama untuk melaksanakan landre- form setjara radikal, sesuai dengan Program Umum Partai. Ada sementara orang jang berpendapat bahwa andaikata land- reform dilaksanakan dengan sungguh' berdasarkan UUPA, daa andaikata UUPBH djuga dilaksanakan dengan baik, maka produksi beras toh tidak akan naik, karena hal ini tidak membawa akibat perubahan luasnja tanah tanaman sebagai keseluruhan. Pendapat ini adalah tidak benar dan hakekatnja mewakili kepen- tingan tuantanah. Kaum tani penggarap tanah jang dirasakan sebagai miliknja sendiri, sudah tentu dalam sjarata lainnja jang menguntungkan, seperti teknik pengairan dan teknik penanaman jang terpimpin setjara baik, penggunaan pupuk setjara tepat, bibit unggul dan kredit jang murah dari Pemerintah, akan mengerdjakan tanahnja dengan kegairahan dan semangat jang tinggi, dan ini sudah tentu akan membawa akibat prestasi² jang lebih tinggi pula. Demikian djuga pelaksanaan UUPBH dengan baik akan mendorong kaum tani bekerdja lebih keras dan lebih giat lagi untuk memperbanjak produksi bahan² pertanian. Menurut Dekon bukan sadja sisaª feodalisme akan tetapi djuga sisaª imperialisme harus dikikis habis. Dalam djangka pendek hal ini berarti tindakan untuk menggerowoti sisa² kekuasaan imperial-

isme di Indonesia terutama imperialisme Inggris dan Amerika Serikat. Djika imperialis Inggris tetap. ngotot pada pendiriannja untuk mempertahankan projek neo-kolonialnja Malaysia" maka harus segera diambil tindakan' untuk ambilalih modal besar Inggris dibidang perkebunan dan perminjakan. Demikian djuga sikap kita terhadap imperialis Amerika Serikat harus tegas. Sebagaimana telah dinjatakan dalam Laporan Politik Kawan Ketua, maka apa jang dinamakan Perdjandjian Karya" harus segera dirobah se- hingga sesuai dengan prinsipa production sharing jang dirumuskan dalam keputusan KOTOE beberapa bulan jang lalu. Sebab dengan perdjandjian itu berarti mendjamin beriangsungnja neo-kolonialisme dibidang perminjakan selama 30 tahun. Tindakan* tegas untuk menggerowoti setjara kongkrit dan konsekwen sisa* imperialisme dan bersamaan dengan itu memberi haka serta kebebasan' demokratis bagi kaum buruh disemua perusahaan, baik perusahaan negara, perusahaan swasta nasional dan domestik jang progresif, perusahaan tjampuran dan lain berarti suatu langkah jang madju kearah pengembangan tenaga produktif kaum buruh Akan tetapi projek pengembangan tenaga produktif kaum buruh dan kaum tani sebagai sokoguru Revolusi, hanja bisa berhasil baik, apabila kaum buruh dan kaum tani dapat merasakan pimpinan kekuasaan politik, jaitu Kabinet RI, sebagai Kabinetnja Rakjat, dimana wakila daripada Partai klas buruh ambil bagian setjara aktif dan riil didalamnja. Kabinet ini adalah. tidak lain daripada Kabinet Gotongrojong berporoskan Nasakom dibawah pimpinan Presiden Sukarno, jang sekarang sudah menJjadi tuntutan luas dari semua golongan Rakjat jang demokratis dan progresif. Prinsipa pembentukan Kabinet Gotongrojong ini sudah dirumuskan dalam Konsepsi Presiden tanggal 21 Februari 1957 jang telah disjahkan oleh MPRS sebagai bentuk daripada Demokrasi Terpim- C pin, telah dirumuskan dalam Dekon dan diperintji lebih landjut oleh PB FN dan telah diterima dan disetudjui djuga pada pokoknja oleh Mubes Angkatan 45 beberapa hari jang lalu, scbagai salah-R satu tuntutan Angkatan 45. Djelasnja, untuk memperbesar produksi harus dikembangkan tenaga produktif kaum buruh dan kaum tani, dan untuk mengem- bangkan tenaga² produktif ini harus segera diambil langkah² me- laksanakan landreform dengan konsekwen, mendjamin hak² serta kebebasan² demokratis kaum buruh dan kaum tani dan menggerowoti sisa² imperialisme, menudju kepembentukan susunan ekonomi jang patriotik, jaitu ekonomi terpimpin atau ekonomi gotongrojong jang anti-imperialis, anti-neo-kolonial dan anti-feodal,

dengan pertanian dan perkebunan sebagai basis, dan industri se-

bagai tulangpunggung dibawah pimpinan Kabinet Gotongrojong

berporoskan Nasakom.

Pengalaman Rakjat sendiri makin memperkuat kejakinan bah- wa untuk dapat mewudjudkan ekonomi terpimpin atau ekonomi

gotongrojong itu harus berlaku kekuasaan politik serta aparat eko-

nomi jang sesuai, jaitu Kabinet Gotongrojong jang berporoskan

Nasakom dan retuling aparatur ekonomi disemua tingkatan dan

sektor. Konsepsi ekonomi jang baik hanja bisa dilaksanakan olch

aparatur jang baik, bukan oleh kaum Manipolis dan kaum De-

konis munafik. Perwudjudan susunan ekonomi gotongrojong akan melalui suatu proses jang pandjang dan ini hanja akan bisa berhasil apa-

bila diambil tindakan² djangka pendek, termasuk tindakan² urgen,

jang harus diambil sekarang djuga jang pada pokoknia sudah

kita rumuskan dimuka jaitu mengganjang kesulitan² ekonomi, mengachiri penjelewengau Peraturan² 26 Mei dan memenangkan

konfrontasi ekonomi terhadap Malaysia.