Apa yang kita cari dalam keterasingan? Apa yang menghidupi semesta dalam diriku dan dirimu?

Apa yang kita pertaruhkan dalam pertarungan?

Imajinasi tanpa batas!

Ini adalah manifestasi. Ini adalah sebuah utopia. Ini adalah hasrat yang menuliskan takdirnya sendiri.

Selamat datang dalam dunia di mana kata-kata diletupkan, imajinasi dibebaskan dari kekang, dan segala macam teori dibenturkan, dihancurkan dan ditularkan!

Surabaya. Juli 2017

DUNIA DALAM PETAKA

Melihat Kehancuran Kota, Menuju Kewargaan Ekologis.

"As long as there are slaughterhouses... There will be battlefields."

— Leo Tolstoy

Kita memang tidak sedang bermimpi.

Proporsi warga di negara-negara berkembang yang tinggal di kota sudah berlipat dua terhitung sejak 1960 hingga tahun 2000-an, semula kurang dari 22 persen menjadi lebih dari 40 persen. Sementara di negara-negara yang lebih maju, urbanisasi meningkat dari 61 menjadi 76 persen. Itulah barisan panjang yang terhisap peradaban kota, dan pada umumnya di desa hanya tersisa orang-orang tua yang menjadi buruh tani di bekas tanah miliknya dahulu.

Orang-orang berhimpitan di kota, bertumpuk layaknya ikan sarden dalam kaleng, sungguh itu bukanlah makna kiasan. Dalam arus urbanisasi global ini, pada masanya dahulu globalisasi datang berupa kolonialisme. Hingga kini di pembukaan abad 21, pembentukan kebudayaan urban nyaris tak terpisahkan dari aliran modal nasional dan internasional. Bentuk uang yang mampir tentunya juga beragam, dari investasi yang menumbuhkan ekonomi, dana parkir sementara dalam bentuk harta tetap

(fixed assets) berupa tanah, hunian mewah ataupun semata dana yang dipertaruhkan dalam spekulasi meja- meja judi.

Secara fisik kita mengalami hal-hal berikut, hari ini kita tertidur, besok hamparan sawah di depan rumah telah menjadi tembok-beton. Kemarin kita masih bersepeda dan naik andong, siang ini tiba-tiba kita terlempar suntuk di tengah kemacetan penuh polusi knalpot dan genangan banjir yang menutupi jalanan berlubang. Sore kemarin kita menikmati sejuk udara yang dikeluarkan oleh hembusan lembab dedaunan yang bernafas, siang ini kita melenakan diri dipeluk AC berkurung empat dinding—AC yang sama mengeluarkan panas ke luar ruangan dan menyebabkan orang-orang di luar tertimpa gerah. Kemarin kita hidup di tengah kampung yang akrab, besok kita terusir karena kampung menjadi kawasan perumahan yang dibentengi, area bisnis, perkantoran, jalan layang dan monumen berpagar besi.

Disadari atau tidak, semua itu berjalan dalam ritme yang makin cepat, namun lebih kerap seiring dengan memburuknya kualitas hidup. Mencermati perkembangan di atas, Jo Santoso menilai salah satu sebab utama keterpurukan kota-kota

masalah lingkungan lainnya— konversi liar lahan lindung, menyusutnya udara bersih, atau pun krisis air bersih—menunjukkan persoalan serupa bahwa semua adalah cermin dari buruknya relasi sosial manusia dalam menata hidupnya.

Sesungguhnya, kita semua berada di dalam situasi tersebut. Secara ringkas, khususnya bencana kota dan umumnya bencana bumi, merupakan ulah manusianya juga,

di Indonesia lantaran begitu saja menyerahkan kebijakan dan strategi pengembangan kota kepada mekanisme pasar. Lebih persisnya lagi, ia menempatkannya sebagai neoliberalisme di tengah pasar yang [1] distortif. Sebagaimana dicermati Murray Bookchin, kota-kota modern, seperti halnya pasar, adalah pusat-pusat yang amat sibuk. Parahnya lagi, "Pusat-pusat itu berupa interaksi antara pembeli dan penjual yang anonim, yang keterlibatannya kian dalam dan melulu dalam hal transaksi barang dan jasa, ketimbang

dalam pembentukan asosiasi makna secara sosial dan etis," ujar [2] Bookchin. masalah berdasarkan konsep berikut: hadirnya dominasi dan eksploitasi alam, pastilah berakar dari adanya dominasi dan eksploitasi antar manusia.

Oleh berbagai sebab, selama berpuluh-puluh tahun yang tak berujung, generasi demi generasi para pembela lingkungan menjalani proses litigasi, audisi, hearing, melakukan kampanye surat terbuka maupun petisi yang membidik parlemen. Secara umum upaya terpuji ini seringkali kandas. Kita bisa mencermati soal 'dominasi di balik udang' ini mulai dari isu alokasi udara bersih sedunia dalam protokol Kyoto yang ditendang oleh hegemoni pemerintahan (industri-

KEWARGAAN HARI INI

Manakala (misalnya) bencana sampah di Leuwigajah, Cimahi, terjadi, maka kasus itu dengan jelas menjadi indikator umum adanya relasi sosial yang buruk. Tampilan permukaannya berupa buruknya manajemen sampah yang mengakibatkan bencana. Sekadar pengingat, bencana bukan hanya telah menelan korban jiwa tetapi melenyapkan komunitas satu kampung di sana. Artinya komunitas yang masih hidup pun seakan mendadak diamputasi daya bertumbuhnya. Berbagai

industri) Amerika, hingga ke defensif gaya pembaruan kota-kota urban hari ini. Kerap juga dibayangkan bahwa seiring dengan proses politik prosedural tersebut adalah upaya pendidikan politik bagi publik. Padahal, proses politik prosedural itu sendiri mereduksi makna politik hingga sedemikian sempitnya.

Baik kiranya menimbang- ulang salah satu tradisi (politik) berikut. Cukup lima tahun sekali, seusai mencoblos di bilik suara itu, lalu kita menyerahkan segala suara dan permasalahan kepada sesuatu di luar diri kita. Kita merasa ada yang mewakili suara kita lalu bermimpi semuanya akan beres-beres saja. Pendelegasian wewenang-diri yang nyaris total kepada para mandataris suara kita—eksekutif, legislatif dan yudikatif—ini menjadi kian biasa dan mentradisi. Katakanlah itu tradisi modern yang amat obsesif pada efisiensi dan logika (bahasa) mesin.

Pada gilirannya, birokratisasi dan pengadministrasian suara itu tampil seakan sebagai rasionalitas, betapapun irasionalnya dia dalam banyak operasi kerjanya, misalnya tercermin dalam kelakuan birokrasi yang pusing sendiri karena terbiasa "yang gampang dibikin susah, yang susah ditumpuk saja".

Jauh dari berprasangka, saya mengajak untuk bernalar perihal demokrasi perwakilan. Para politisi kepada siapa kita berserah suara boleh jadi bukan 'orang jahat'. Tak sedikit para politisi yang semula terjun ke bidang layanan publik lantaran didorong cita-cita mulia. Tapi selanjutnya mereka harus membuat pilihan-pilihan lantaran berada dalam sistem interaksi kekuasaan yang perintah- perintahnya tak tertolak.

Itulah negara: sebuah jalinan dari elit-elit profesional, birokrasi, partai-partai dan kepentingan keuangan atau modal besar, yang hanya aman jika tetap mempertahankan monopoli kekuasaan.

Demikianlah dalam prakteknya kita saksikan, misalnya, kasus terancamnya ruang-ruang terbuka hijau kota menjadi proyek-proyek perumahan yang tidak terlepas dari nuansa ijin investasi sebagai proyek 'balas budi' seusai didukung dalam proses pemilihan pejabat publik. Dengan mitos tentang birokrasi yang efisien, tentang menyeimbangkan anggaran dan maksimalisasi hasil dengan ongkos yang minimal—misalnya berupa program-program privatisasi fasilitas publik dari taman kota hingga ke pengadaan air bersih—

tampilan kebijakan kota seakan cukup dalam tataran manajerial yang bahkan kerap tanpa transparansi publik. Kota dan segenap isinya, tereduksi dalam model kelola ala korporasi sebagai ideal dari model urban. Cobalah menyusuri kota-kota dari utara ke selatan, barat ke timur, maka akan nampak jelas kota-kota tersebut melulu berfungsi sebagai sarang bisnis daripada, meminjam istilah Bookchin, sebagai tempat persemaian budaya, sebagai komunitas hati.

Tak pelak, pemaknaan kewargaan pun berada dalam jumud kapitalisme. Kita lalu menempatkan kota sebagai hamparan investasi sosial kita yang paling segera, untuk lantas menuntutnya balik memberikan imbalan yang setara. Sebab kita sudah membayar pajak dan retribusi maka kita mengembangkan harapan ekstra akan pelayanan yang kita beli, seperti jaminan keamanan, sampah diangkut, mobil diparkirkan, lalu lintas lancar, dsb. Harapan kenyamanan material dan logistik tersebut berkembang menjadi ukuran primer ketika kita membeli hunian.

Sebaliknya, ihwal stimulasi budaya dan rasa bermasyarakat semakin menjadi sekunder. Citra kewargaan pun tidak lebih sebagai

pembayar pajak—dalam politik, makna ini mirip dengan istilah "konstituen" yang menempatkan warga dalam himpunan yang amat abstrak, menyusul serupa samarnya, belakangan ini kerap juga dipakai istilah "stakeholders".

Dalam kungkungan pemburaman warga yang demikian, ritme tubuh kita pun lalu sangat terikat jam kantor 9 pagi hingga 5 sore. Sialnya, makin lama waktu kerja akan terasa makin kurang memadai. Lebih persisnya, waktu kerja dimuaikan terus menerus. Kerapkali sebabnya bukan karena beban kerja bertambah banyak, melainkan karena nilai kerja terus menurun: ini kisah tubuh yang terseok-seok atau bahkan terjengkang seakan dihajar inflasi, namun di baliknya adalah dorongan kebutuhan (konsumsi) yang terus dipacu dan diprovokasi sebagai sesuatu yang tak kunjung terpuaskan.

Anda akan memilih stimulan yang memang memungkinkan bekerja 24 jam non-stop. Alhasil, kendati setiap hari ke luar rumah, matahari dan bumi diam-diam kita singkirkan sebagai patokan (waktu) hidup.

Bookchin (1995) menguraikan gambaran warga pembayar pajak itu, sebagai akibat

logis dari organisasi hidup yang dijalani: sosok-sosok dengan kepribadian yang serba pasif, baik dalam dunia sosialnya maupun dalam dunia alam di sekitarnya. Maklum, warga yang suara personalnya makin tak dinilai, maka ia makin kehilangan kuasa sosialnya—ia dipandang remeh bahkan jika masih ada suara tersisa pada dirinya, ia dicap sebagai tampilan yang mengganggu ketertiban—sehingga ia pun cenderung menutupi potensi kemanusiaannya, yang sekaligus menghapus pertumbuhan individualitasnya.

Warga konstituen ini hidup dalam kontradiksi yang menyakitkan. Di satu sisi kehidupan bermasyarakat beralih menjadi medan konflik, instabilitas ekonomi, persaingan faksi-faksi dan rupa-rupa ideologi, yang langsung menjurus ke perpecahan-perpecahan dalam kehidupan pribadi (misalnya, kasus- kasus seputar pemberian subsidi, operasi pasar beras murah, antrian minyak tanah hingga ke isu-isu tentang penistaan agama, dsb). Di sisi lain, dikepung berbagai isu tersebut, "konstituen" tetap harus bereaksi menghadapi semua itu, sementara kuasanya sedang berangsur-angsur dipreteli. Bahkan kemampuan intelektualnya untuk menyatakan dan membangun opini

yang meyakinkan sudah digerogoti oleh perasaan yang kian parah yang memandang diri tidak cakap, serba minder dan serba terkikis.

Di titik ini, maka kita paham makna 'konsumsi' sebagaimana disinggung di atas, yaitu sebagai dunia pertama yang paling mungkin untuk melarikan diri: keasyikan untuk melupakan dan menenggelamkan diri dengan urusan-urusan sepele seperti mode, penampilan personal, kemajuan karir, klenikisasi dunia tradisional dan hiburan—justru dalam lingkungan keseluruhan yang sebenarnya membosankan.

Apa boleh buat, kita adalah bagian di dalam itu semua— kerumunan kepribadian pensiunan yang berlaku sebagai penikmat sekaligus korban. Menyadari kisah diri kita sendiri kini, maka setidaknya kita berkesempatan berada di luar ruang buaian. Apakah hari ini kita mengembangkan relasi sosial yang partisipatif dan merdeka antar individu, antar warga?

KEWARGAAN EKOLOGIS

"An organization must always remember that its objective

is not getting people to listen to speeches by experts,

but getting them to speak for themselves."

— Guy Debord

Istilah ‛ekologi (oekologie)‛ diperkenalkan oleh biolog Jerman, Ernst Heinrich Haeckel pada 1866. Ini kata yang diturunkan dari kata Yunani, "oikos", yang berarti rumah, permukiman (alamiah) dan "logos" yang berarti cara berpikir atau ilmu.

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari persebaran dan keberagaman yang kaya dari organisme-organisme hidup, dan bagaimana persebaran dan keberlimpahan itu dipengaruhi oleh interaksi antara organisme-organisme itu dengan lingkungannya. Menarik juga bahwa sumber arkaik kata "ekonomi" juga berasal dari "oikos" yang disusul "nomos" yang berarti "angka atau perhitungan". Kurang lebih ekonomi mempunyai makna asal sebagai tata-hitung kerumahtanggaan.

Alhasil, kata "oikos" penting untuk ditilik. Dari sudut pandang kancah hidup manusia, Jo Santoso (2006) menunjuk "oikos" adalah kesatuan teritorial tempat proses produksi dan reproduksi sekelompok masyarakat dapat berlangsung dengan baik dan berkelanjutan. "Oikos" merujuk ke tempat sekelompok manusia hidup bersama; mengatur proses produksi, distribusi dan reproduksi secara bersama; lalu berkembang menjadi kesatuan kultural, bukan hanya teknologi dan struktur sosial yang berkembang, melainkan juga bahasa, seni dan etika. Satu atau beberapa "oikos", pada gilirannya, membentuk kota.

Amat perlu dicermati, sebelum menjadi kota, "oikos" telah mengalami tiga proses penting: pembagian kerja yang melahirkan berbagai profesi di bidang non- agraris; pelembagaan kehidupan sosial yang didukung kerangka hukum komunal; dan proses integrasi kehidupan religius-kultural.

Di mana dan bagaimana ketiga proses tersebut—keprofesian, institusionalisasi sosial dan basis etik-kultural—saling berkelindan sebagai pranata dasar dalam praktek perkotaan?

Pertanyaan ini mengantar kita untuk menemui irisan muasal

jauh lebih terbuka namun berbasis kewilayahan, yang pada gilirannya membuat kewargaan sebagai bagian tak terpisah dari teritorialnya. Demes segera berkembang menjadi pusat-

[4]

kata oekologie dan oikosnomos sehingga tergerai perluasan makna yang kaya. Tiada lain itu adalah episode sejarah kuno Yunani yang melahirkan majelis kewargaan bernama eklesia (ecclesia).

Ini masa ketika politik yang serba terbuka melahirkan warga yang penuh percaya diri, yang mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan Cleisthenes (di awal 506 Sebelum Masehi/SM) hingga menjelang pecah perang besar yang dikenal sebagai Perang Peloponnesia [3] (431 SM).

Cleisthenes menggerai demokratisasi Athena dalam arti sesungguhnya. Ia masih mempertahankan dewan Areopagus, yaitu badan yudikatif yang hakim- hakimnya terdiri dari elit bangsawan. Namun Cleisthenes terlebih dahulu melumpuhkan basis sosial kekuasaan aristokrasi yang berupa jaringan kekerabatan tradisional kaum bangsawan Attic, dengan menghapus sistem Ionian tradisional atau sistem empat suku nenek- moyang. Sebagai penggantinya, ia menciptakan sekitar 170 demes atau

unit-unit yang berdasarkan bukan pada kekerabatan melainkan pada tempat tinggal. Tindakannya menandai inti dari revolusi urban, yakni mengganti kriteria kesukuan dengan kriteria keanggotaan yang

setara, kaya dan miskin diperlakukan sama suaranya.

Eklesia selalu berupa rapat massa di tempat terbuka, diadakan sedikitnya empat puluh kali dalam

menggunakan hak suaranya yang diatur oleh kekuasaan mayoritas.

Keputusan-keputusan mereka mempengaruhi segala persoalan kebijakan publik, termasuk perang dan damai, perjanjian diplomatik, keuangan dan tugas-tugas publik. Manakala kota atau polis tersebut memilih pemimpin- pemimpinnya, masa jabatan mereka singkat, biasanya satu tahun dengan tugas dan wewenang yang spesifik; dan tindak-tanduk mereka diawasi serta dinilai oleh majelis berdasarkan tingkat akuntabilitas yang dimiliki masing-masing pemimpin.

Adapun hamparan terbuka tempat berlangsungnya eklesia, itulah ruang-ruang publik dalam arti sebenarnya, dan itulah juga pasar dalam makna sejatinya: medan pertukaran yang utamanya gagasan dari perdebatan teknis hingga etik dan filosofis yang dipertaruhkan secara langsung berhadap-hadapan, sedangkan pertukaran komoditi hanya mewarnai sebagian kecilnya saja.

Di sinilah juga makna dari polis, asal kata dari politics, tampil menunjukkan dimensi partisipasi luas dari warga, sebuah demokrasi-langsung, namun teoritisi politik modern kerap dengan gampangan

mengambil alih maknanya melulu sebagai "negara-kota".

Demikianlah kita menyaksikan bagaimana "oikos" tumbuh menemukan bentuk luasnya. Dengan kata lain, di dalam proses yang sama itu juga kita temui politik bermula—sebagaimana ia berasal dari kata polis—yakni sebuah hamparan yang pada basis terdalamnya adalah berupa pergulatan dinamis kewargaan yang melalui demokrasi langsung, keseluruhannya menjadi penjamin yang sesungguhnya terhadap makna kebebasan dan kedaulatan diri.

Manusia-manusia yang tumbuh dari medan kesetaraan tersebut, pada gilirannya menumbuhkan makna keadilan dengan batasan-batasannya yang konkrit dan lugas. Pada babakan sejarah lanjutannya, tema kesetaraan, kebebasan dan keadilan senantiasa mewarnai pergulatan dunia sosial atau seringkali disebut sebagai perkembangan masyarakat. Sejarah buramnya, di sana-sini, dalam frekuensi yang kian intensif kita temui konflik-konflik dan peperangan yang bila dicermati senantiasa berkaitan dengan negara, dalam arti luas, dan dalam artinya yang lebih khusus tiada lain adalah dominasi dan hierarki yang koersif.

Jadi, apakah dengan demikian harmoni dalam ekosistem dunia alam menjadi ideal yang ke arah sanalah seharusnya dunia sosial membentuk dirinya? Atau, mengapa dalam ekosistem semesta, dunia alam dan dunia sosial tidak dengan sendirinya bertaut harmonis?

Di sini ini kita kembali ke pokok utama yang menjadi titik berangkat tulisan ini. Yakni bahwa dominasi manusia atas alam berakar dari dominasi manusia yang satu terhadap manusia lainnya.

Degradasi lingkungan yang lantas tampil menjadi krisis ekologi, secara umum meliputi kehancuran lapisan tanah, hutan, jalur air dan atmosfir, yang dalam banyak laporan para ahli kerusakannya telah sampai pada proporsi yang monumental; itu terjadi berakar dari eksploitasi dan polusi yang amat kasar terhadap planet bumi.

Sumber-sumber sosial dari krisis ini adalah dorongan pasar yang amat kompetitif yang telah mereduksi nyaris segenap dunia kehidupan menjadi semata-mata komoditas. Pasar kompetitif ini telah mengkonstruksikan makna pertumbuhan sedemikian dalamnya yang melulu sebagai pertumbuhan ekonomi dan disitulah dibakukan jalur kemajuan, jalur penguasaan

alam demi peradaban. Maka orang pun dikenalkan bahwa alam sebagai hamparan liar dan ganas yang harus ditaklukkan. Demikianlah pelajaran ekonomi umum, misalnya, secara banal mendefinisikan dirinya sebagai studi atas "sumberdaya terbatas/langka" (baca: alam yang kikir) menghadapi "kebutuhan manusia yang tak terpuaskan".

Ekologi sosial mengurai pemahaman tentang alam—dengan mempertanyakan pemosisian citra alam oleh pasar kapitalistik serta sekaligus juga bebas dari perangkap-perangkap moral anthroposentris—sehingga alam tampil sebagai ranah dari bentuk kehidupan yang partisipatoris, yang merayakan kesuburan, kreativitas dan keterpolaan, yang ditandai oleh saling melengkapi; dan menempatkan alam sebagai hamparan bagi etika kebebasan ketimbang dominasi.

Menurut Bookchin, bentuk-bentuk kehidupan terhubungkan dalam sebuah ekosistem bukan oleh penghargaan akan rivalitas dan kompetisi yang ditanamkan oleh ortodoksi Darwinian, melainkan oleh penghargaan mutualistik sebagaimana ditekankan oleh para ekolog kontemporer—sebuah gambaran yang dipelopori oleh Peter Kropotkin.

Ekologi sosial menentang premis dasar "kekuatan (fitness)", demikian teori evolusioner Darwinian, yang menekankan pada "survival", dan sebaliknya justru menekankan keberbedaan dan kesuburan sebagaimana dinyatakan oleh William Trager dalam karyanya yang menggugah tentang simbiose,

"Konflik antar berbagai jenis organisme dalam alam telah dinyatakan dengan amat populer dalam frasa seperti 'pertempuran keberadaan (struggle for existence)' dan 'survival of the fittest'. Toh hanya sedikit orang yang menyadari bahwa kooperasi mutual antar organisme—simbiose—adalah sama pentingnya dan bahwa yang 'terkuat (the fittest)' boleh jadi adalah dia yang menolong yang lain untuk [5] survive."

Oleh karenanya, tergali pemaknaan ekologis atas evolusi alamiah yang berdasarkan pada perkembangan ekosistem dan bukan sekadar pada spesies-spesies individual. Dalam pandangan Bookchin konsep evolusi hadir sebagai perkembangan dialektis sebuah konteks yang beraneka ragam, kompleks dan kian subur dari komunitas flora-fauna yang berbeda dengan pemahaman tradisional tentang evolusi biologis yang

berdasarkan konsep entrepreneurial individu terisolasi, apakah itu binatang, tumbuhan atau borjuasi— sesosok mahluk yang berjaga-jaga sepenuhnya demi diri sendiri, yang pada ujungnya terpatok pada pilihan "survive" atau sirna di tengah rimba pasar.

Ringkas kata, dunia alam sebagai evolusi keberagaman ini merupakan relasi cermin bagi dunia sosial kewargaan ekologis, dan bukan sebaliknya dunia sosial anthroposentris yang hendak menaklukkan alam sebagaimana dibenamkan oleh komodifikasi segala hal oleh pasar kompetitif maupun yang secara tersirat dalam sosiobiologi.

BIBLIOGRAFI

[1] Jo Santoso, Menyiasati Kota Tanpa Warga (Jakarta: KPG & Centropolis, 2006), hal 51.

[2] Bookchin, Murray, From Urbanization to Cities-Toward A New Politics of Citizenship (London : Cassell,

1995), Bab 1.
[3] Biehl, Janet, The Politics of Social Ecology-Libertarian Municipalism (Montreal: Black Rose Books, 1998), Bab 3.

[4] Disini penting adanya penilaian berdasarkan konteks. Pada masa itu Athena belum sepenuhnya bebas dari perbudakan, dan perkembangan masyarakat masih sangat patriarkis sampai tingkatan perempuan [5] sepenuhnya dikurung di wilayah domestik. Cacat perbudakan dan diskriminasi gender ini kerap dijadikan alasan oleh kebanyakan teoritisi politik modern dengan tidak mengakui pencapaian demokrasi Athena—sembari perbudakan yang serupa di masa modern toh juga tidak mau diakui.

Studi ekologi sosial mengupas Yunani Kuno tidak seperti seseorang mengail di kolam utopia, melainkan menilai yang baik dan membuang yang buruk dari masa silam.

William Trager, Symbiosis, New York: Van Nostrand Reinhold Co., 1970, vii. Dikutip dari "What is Social Ecology", esai Murray Bookchin yang dimuat dalam buku "Radical Environmentalism-Philosophy and Tactics" suntingan Peter

C. List, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California,
1993.

ODE KEPADA SANG

“UNABOMBER”

"Tidak, apa yang mencemaskanku adalah bahwa dalam beberapa

hal aku dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan ini dan kemudian

merasa nyaman di dalamnya, sehingga tidak lagi marah terhadapnya.

Dan yang aku takutkan Adalah ketika pada tahun-tahun

mendatang di saat aku mungkin lupa, aku mulai kehilangan kenanganku

terhadap pegunungan atau hutan-hutan, serta kehilangan

rasa kepekaan terhadap alam liar. Tetapi aku takkan takut jika mereka

akan mematahkan semangatku." — Ted Kaczynski, Industrial

Society and Its Future

Kisaran tahun 2011, di Indonesia, sempat terjadi tiga kali teror bom buku dalam kurun waktu yang hampir bersamaan hingga menyita perhatian publik. Bom buku tersebut dikirim kepada tiga orang yang berbeda, pertama adalah Ulil Abshar Abdalla, anggota Jaringan Islam Liberal. Kedua adalah Gories Mere, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNN. Ketiga dikirim pada Japto Soerjosoemarno, Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP). Ada satu persamaan dalam tiga bom buku tersebut: sama sekali tidak mengenai target.

Selanjutnya, tiap tahun selalu diwarnai bermacam aksi teror bom di berbagai belahan dunia, hingga tahun 2016 ini, yang bisa dibilang teramat parah. Mulai dari kawasan Afrika, yang diduga banyak didalangi kelompok-kelompok ekstrimis yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan Al-Shabab. Hingga kawasan Eropa yang menimbulkan banyak sekali korban tewas, terutama di Belgia, Perancis dan Turki. Ada satu persamaan dalam semua teror bom tersebut: target yang dituju adalah masyarakat umum, dari berbagai kalangan.

Akibat makin maraknya aksi mengerikan teror-teror bom yang dilakukan secara acak tersebut aku jadi teringat dengan ulah teroris yang dijuluki media massa Amerika dengan kode nama "Unabomber", target utama FBI di era 90-an. Perbedaannya dengan semua teror bom yang pernah terjadi, orang yang menghabiskan biaya investigasi paling mahal dalam sejarah FBI ini memiliki segudang alasan sekaligus landasan teori yang cukup mumpuni sebagai justifikasi aksinya, hingga ia memiliki daftar siapa-siapa saja sasaran bomnya.

'Sang teroris' memiliki nama asli Theodore John Kaczynski (Ted), seorang pakar matematika yang jenius. Di masa sekolah, ia sempat

menjalani beberapa akselerasi kelas, dan pada usia 16 tahun ia telah diterima Universitas Harvard. Lalu mendapatkan gelar Ph.D. dari Universitas Michigan dan kemudian menjadi asisten profesor di Universitas California Berkeley pada umur 25 tahun, namun ia mengundurkan diri 2 tahun berikutnya. Tahun 1971, saat berumur 29 tahun, Ted mulai menetap di hutan kawasan Lincoln, Montana. Kemudian membangun sebuah gubuk untuk tempat tinggalnya, hidup sendirian tanpa menggunakan listrik maupun perangkat modern lainnya. Berburu kelinci dan menanam sayur mayur sendiri.

Ted memutuskan untuk melakukan aksi-aksi kampanye bom setelah melihat alam liar di sekitar lingkungan rumahnya mulai tergerus pembangunan dan eksploitasi industri. Mulai dari 1978 hingga 1995, ia mengirimkan 16 bom kepada bermacam target, yaitu orang-orang yang ia anggap sebagai pemicu, pengembang atau pelindung industrialisasi, seperti para ilmuwan, bos korporat, pemilik toko komputer dan maskapai penerbangan di Amerika, membuat 3 orang terbunuh dan 23 orang cedera. Itulah alasan mengapa ia dijuluki Unabomber (University and Airline Bomber) oleh FBI dan media

massa sebelum jati dirinya teridentifikasi—bahkan informasi atas dirinya pernah dihargai sebesar 1 juta dollar sehingga membuatnya jadi incaran publik Amerika Serikat.

Pada 24 April 1995, Ted menyurati The New York Times dan The Washington Post, ia berjanji jika dua surat kabar tersebut bersedia mempublikasikan manifestonya maka ia akan 'berhenti dari aksi terorisme'. Bahkan majalah porno Penthouse juga sempat menawarkan dengan sukarela untuk ikut mempublikasikan manifestonya, namun dia tolak mentah-mentah.

Di dalam manifesto yang berjudul "Industrial Society and Its Future" ini Ted berargumen bahwa aksi yang ia lakukan memang ekstrim tetapi itu merupakan taktik yang sangat diperlukan demi menarik perhatian masyarakat atas semakin terkikisnya kebebasan, otonomi dan hakikat manusia akibat eskalasi tak terbendung dari keberadaan teknologi modern.

Ironisnya, keberhasilan penangkapan Ted Kaczynski (yang kemudian juga sempat diduga sebagai pembunuh berantai terkenal di Amerika Serikat berjuluk "Zodiac Killer") justru berawal dari saudara laki-lakinya sendiri, David Kaczynski, yang mengenali tulisan tangan Ted

dalam manifesto tersebut—setelah dipublikasikan media massa—dan kemudian membantu investigasi FBI. Hingga hari ini, Ted masih mendekam di penjara Colorado dengan keamanan super-maksimum, dihukum seumur hidup tanpa ada kemungkinan bebas dengan jaminan. Sedangkan gubuk yang ia bangun di hutan Montana masih diabadikan di salah satu museum di Amerika Serikat.

"Kita semua berada disini, di bumi. Dan tak ada seorangpun dari kita

yang memiliki hak atasnya." — Benjamin Tucker

Seperti halnya kita pahami, kita rasakan, sulit untuk mengingkari bahwa teknologi memang dapat mengistirahatkan manusia dari kerja- kerja berat sehingga kehidupan pun juga dapat menjadi lebih mudah (dalam beberapa hal). Namun, persoalan utama yang seringkali luput diperhatikan ialah kapitalisme sebagai sebuah sistem dominan saat ini memiliki karakteristik yang tak dapat digugat yaitu menuhankan laba. Sehingga perkembangan teknologi perlu digenjot terus menerus demi ekspansi kapital. Kasarnya, inovasi teknologi dibutuhkan demi efisiensi, dan kapital dibutuhkan demi

pengembangan teknologi, jadi keduanya saling dependen. Artinya, ini berbahaya bagi umat manusia, tetapi sesungguhnya juga mengandung bahaya bagi kapitalisme sendiri, karena jika salah satu dihancurkan maka sistem industrialisasi yang eksploitatif ini juga lebih rentan untuk diruntuhkan.

Dalam bahasa Herbert Marcuse—teknologi lebih dari sekadar perkakas—melainkan ideologi dan pranata sosial baru yang tumbuh begitu cepat. Contoh paling gamblang dapat kita amati melalui teknologi informasi, yang termanifestasi ke dalam wujud hegemoni media massa. Ia adalah maha-kreator yang cenderung manipulatif, penjaja berita maupun hiburan yang mampu menanamkan nilai-nilai baru yang kemudian banyak disepakati oleh masyarakat sehingga kemudian tercipta lifestyle baru yang non-esensial.

Belum lagi jika perkembangan teknologi ini mulai memicu kehancuran alam. Secara cepat ia juga mampu membangun 'penjara-penjara' psikis bagi manusia. Karena itu, sesungguhnya teknologi berperan aktif sebagai alat doktrin yang sah dalam kerangka kapitalis.

Tirani-tirani jaman dulu melanggengkan kekuasaan berikut aturan-aturannya dengan memproklamirkan diri bahwa mereka pernah bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan para dewa, sehingga oleh masyarakat mereka dianggap sebagai representasi para dewa di atas bumi. Sama seperti aturan-aturan saat ini yang mengklaim bahwa aturan tersebut diletakkan dalam pasar oleh ‘tangan suci’. Dan seperti juga pelajar-pelajar jaman dahulu yang mempelajari benda- benda (yang dianggap) suci untuk melihat sesuatu yang magis.

Saat ini kaum borjuis mengirim anak-anak mereka ke universitas-universitas untuk mempelajari hukum-hukum pasar dan ekonomi, walaupun sebenarnya sebagaimanapun beratnya mereka belajar mereka takkan pernah berusaha untuk mempelajari jalan- jalan dari sistem dan prinsip ekonomi kapitalis itu sendiri. Hasilnya, imajinasi dibentangkan hingga titik terjauh, pembangunan terus digenjot, arsitektur kota dimutakhirkan sedemikian rupa, tanpa mempertimbangkan eksesnya terhadap keberlanjutan dan daya dukung ekologis.

Apa yang masih tersisa yang harus kita lakukan sebagai

manusia yang terjerat dalam pengeksploitasian diri kita sendiri tetapi masih mengharapkan sebuah kehidupan yang bebas?

Apakah kita harus melemparkan diri kita sendiri pada roda-roda mesin dan kemudian berusaha menghentikannya dengan menggunakan tubuh kita sendiri, seperti yang telah dilakukan para pelajar radikal pada pemberontakan di Perancis pada tahun 1968?

Berangkat dari titik inilah maka kita dapat memahami apa yang diyakini Ted Kaczynski, ia sendiri juga mengakui bahwa apa yang memotivasinya melakukan aksi pengeboman tersebut pertama-tama bukanlah berasal dari segala macam teori yang mengkritisi sistem industrialisasi dan kebudayaan modern yang pernah ia baca (seperti karangan Jacques Ellul, Eric Hoffer, Neil Postman ataupun Edward Abbey), namun ketika menyaksikan sendiri manakala mesin-mesin industrial tersebut mulai mengoyak pepohonan dan menghancurkan alam liar di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

Masyarakat industrial- teknologikal takkan dapat direformasi. Jika ingin mengembalikan harga diri serta otonomi manusia sekaligus

mempertahankan keberlanjutan ekologi maka sesegera mungkin sistem ini harus dilenyapkan.

Ataukah kita justru merasakan ‘kebebasan penuh’ di saat kerja-kerja manusia telah digantikan oleh robot, seperti dalam film "Wall-E", "Surrogates", ‛Chappie‛ atau ‛Automata‛?

Selain itu, bukankah sungguh mengerikan jika kita harus hidup dalam situasi seperti apa yang diwartakan oleh gerakan Zeitgeist melalui ‛Venus Project‛-nya, yaitu penataan ulang kehidupan sosial dalam kerangka teknologi? Artinya para teknokrat ini menyajikan sebuah blue print atas masa depan

umat manusia yang dikuasai keberadaan teknologi dalam kerja-kerja keseharian.

Lalu apa yang harus kita kerjakan? Duduk sepanjang hari mengontrol mesin-mesin? Tergeletak di depan televisi sembari digerayangi alat pijat otomatis? Bermain sepakbola melawan para robot? Atau malah memodifikasi mereka serupa pasangan sanggama yang tak lelah mendesah?

Pikirkan jawabannya sembari menonton film "The Matrix". Karena itu, agaknya tidak berlebihan jika sekarang kita berbisik:

Panjang umur Theodore…

FETISISME KELAS

Sebuah Kritik Terhadap Pekerjaisme.

"Kita membutuhkan sebuah revolusi harapan.

Dan untuk itu, kita membutuhkan pengertian bagaimana mengubah

kerja-kerja dan bagaimana menghitung kejayaan kita."

— Rebecca Sonit

Sudah menjadi pandangan umum bagi aktivis Kiri—atau intelektual Kiri—bahwa peranan buruh atau pekerja, merupakan basis fundamental bagi revolusi sosial. Konsep pekerjaisme ini memiliki landasan historis yang cukup tua, terutama di dalam catatan sejarah pergerakan kelas pekerja dunia. Karl Marx—salah seorang pemikir terdepan yang memaparkan dengan jelas mengapa buruh terasing dari aktivitas hidupnya—dianggap bertanggung jawab akan konsep absolut ini.

Bagaimanapun, situasi abad 19 dimana Marx hidup memang mengafirmasikan kondisi yang akan direspon oleh konsep tersebut. Kondisi industrialisasi yang terjadi di Eropa dan Amerika menantang Marx untuk mengungkap relasi sebenarnya atas aktivitas ekonomi yang ia maknai bukan sebagai objek-objek yang terpisah satu dengan yang lainnya, melainkan suatu relasi hidup antar manusia

dimana satu kelas tertentu memiliki kendali atas kelas yang lain.

Kategori kelas mudahnya dipisah menjadi dua, yaitu (1) kelas borjuis; dimaknai sebagai suatu kelas, yang melalui privilese historisnya, memiliki kendali atas alat-alat produksi sekaligus kepemilikan politik atas lahan-lahan serta berbagai sumber produksi yang menjadi hajat hidup masyarakat, (2) kelas proletar; dimaknai sebagai suatu kelas, yang juga melalui konsekuensi historisnya, tidak memiliki kendali atas alat produksi. Terciptanya dua kelas di dalam masyarakat ini merupakan suatu keniscayaan dimana ideologi borjuis memanifestasikan dirinya ke dalam bentuk hubungan antar manusia di dalam relung keseharian.

Konsep pekerjaisme lahir dari pembagian divisi kelas ini. Di mana kelas pekerja, yang menduduki posisi subordinat, dilihat sebagai elemen terpenting untuk memicu kesadaran revolusioner. Sebagai kelas yang tidak memiliki alat produksi dan terpaksa menjual aktivitas hidupnya sebagai komoditas, maka kelas pekerja dianggap sebagai satu-satunya kelas yang berpotensi memiliki kesadaran untuk menghapuskan kedua kelas tersebut.

Konsep perjuangan dan kesadaran kelas, serta pekerjaisme lahir dari analisis ini, dengan keyakinan bahwa kelas pekerja industri—digolongkan sebagai pekerja-pekerja pabrik yang merupakan konstituen terbesar di era industri—merupakan elemen paling potensial untuk mengakhiri eksploitasi satu kelas terhadap kelas lainnya. Absolutisme peranan pekerja ini, sayangnya, justru menjadi penyelubung kritik penting perihal relasi sosial kapital di kemudian hari.

Kaum sosial demokrat dan Leninis, adalah para pengusung konsep pekerjaisme. Kedua ideologi ini memiliki konsep yang serupa dalam memandang pekerja sebagai potensi revolusioner. Kelompok pertama mengutamakan perjuangan partai politik yang beranggotakan 'pekerja' di dalam strategi parlementariat, sementara para Leninis lebih menitikberatkan pada perjuangan ekstra parlementer. Keduanya beranggapan bahwa perebutan kekuasaan negara oleh partai pekerja merupakan strategi penting menuju masyarakat tanpa kelas. Keduanya mencerminkan bentuk totaliter dari sebuah ideologi kekuasaan baru—suatu relasi kapital yang berganti nama namun masih mengkomposisikan kelas-kelas—

yang mensubordinasi maupun yang tersubordinasi.

Pemahaman formal terhadap eksploitasi kelas buruh menjelaskan mengapa kedua ideologi ini gagal dalam memahami relasi sosial kapital. Sesungguhnya relasi kapital tidak hanya terletak di dalam hubungan eksploitasi yang semata ekonomi, tetapi juga melalui sebuah relasi sosial yang membentuk relasi harian secara keseluruhan.

Proses produksi kapital memperlihatkan bagaimana divisi- divisi kelas mendefinisikan siapa yang memutuskan dan siapa yang menjalankannya—inilah relasi komoditas sebenarnya. Oleh karenanya, dengan melihatnya menjadi sekadar eksploitasi ekonomi berarti menafikan situasi bagaimana kapital memapankan hubungannya. Relasi kekuasaan inilah yang tidak dilihat oleh para Leninis—atau menolak untuk melihatnya.

Bagaimanapun fatalisme konsep tunggal pekerjaisme tidak hanya terletak pada pemahaman relasi kapital. Berbagai varian pekerjaisme anti-otoritarian seperti sindikalisme dan ideologi-ideologi serupa (anarkisme platformis), membangun sebuah antitesa baru dimana unsur swakelola dan

keduanya memakai serikat pekerja sebagai alat perjuangan, namun ada perbedaan pada strategi perjuangan. Para Leninis percaya bahwa perjuangan politik pekerja hanya dapat dilakukan melalui representasi elit-elit yang tersadarkan, sementara sindikalisme lebih menekankan pada demokrasi industrial, yaitu peranan langsung kelas pekerja di dalam perjuangan ekonomi dan politik— tanpa partai politik.

Apa yang perlu dipahami disini adalah bagaimana kelas pekerja (industrial) dilihat sebagai satu-satunya aktor pembebasan. Sementara proletarisasi—yaitu keterasingan itu sendiri— sesungguhnya berasal dari penerimaan masyarakat akan posisi subordinatnya. Penerimaan yang merepresentasikan hubungan material produksi ekonomi kapital.

Oleh karenanya, konsep sempit pekerjaisme perlu diblejeti dari peranan sucinya sebagai aktor utama perubahan sosial. Terutama apabila kita merespon kondisi aktual hari ini dimana peran pekerja industrial tidak lagi menjadi faktor tunggal di dalam sistem kapitalisme lanjut selain hanya memapankan

status pekerjaisme dalam sirkulasi ekonomi.

Poin-poin mengapa kita harus menolak pekerjaisme?

Pekerjaisme adalah bagian dari ideologi kapitalis, karena ia mengekalkan atau bahkan memuja peran yang dianugerahi oleh ideologi tersebut. Di negara-negara totaliter seperti misalnya, Jerman era Nazi dan Uni Soviet, pekerja disanjung perannya sebagai pembangun ekonomi bangsa.

Pekerjaisme adalah sebuah ideologi yang menerima dan mengamini relasi kerja-upahan. Oleh karenanya ia adalah tahap tertinggi dari keterasingan.

Pekerjaisme bukanlah sebuah ideologi yang mencakup semua kerja-upahan, tetapi membatasi dirinya hanya pada segmen kerja-kerja 'produktif'. Ia cenderung mendiskriminasi pekerja-pekerja kantor dan bidang jasa, dan hanya memuja mereka yang berada di bagian terdekat dengan reproduksi kapital.

Aktor-aktor berpengaruh di dalam gerakan pekerja bukanlah pekerja manual itu sendiri, tetapi segelintir elit yang menentukan seperti apa dan bagaimana

perjuangan pekerja harus dilakukan. Mereka mengadvokasikan pekerjaisme sebagai ekspresi dari ambiguitas status kelas mereka sendiri. Dan tidak segan-segan untuk mengutuki kaum proletar manapun yang memilih untuk berbeda jalan.

Di dalam teorinya, pekerjaisme mengklaim bahwa kelas pekerja merupakan pemicu tunggal revolusi sosial. Padahal sejarah dari setiap revolusi sosial membantah klaim ini. Revolusi Perancis dan Rusia dipicu oleh perjuangan perempuan. Revolusi Jerman dan Portugis dipicu oleh para pemberontak perang. Revolusi Paris '68 dipicu oleh perjuangan kaum pelajar.

Pekerja-pekerja produktif, menurut mereka, memiliki peran yang menentukan. Hal ini didasari atas kemampuan pekerja menghapuskan kapitalisme dengan menarik diri dari hubungan tersebut. Namun potensi ini adalah sesuatu yang terlalu dilebih-lebihkan apabila kita melihat kenyataan bahwa produksi hanyalah satu bagian dari siklus akumulasi. Pekerja di bagian komunikasi, jasa, dan distribusi juga memiliki potensi kekuatan yang tidak kalah besarnya. Bahkan pemogokan karyawan bank dapat

menciptakan efek ekonomi yang jauh lebih telak. Sebagaimana pemberontakan kaum miskin juga

memiliki potensi serupa, seperti aksi warga korban penggusuran, perlawanan petani, dsb. Dengan hanya mengutamakan fraksi yang paling krusial di antara proletariat, ideologi ini mencerminkan bentuknya yang hirarkis. Ideologi ini berangkat dari pandangan bahwa komunisme adalah sebuah program beku yang membutuhkan angkatan bersenjata untuk merealisasikannya.

Kecenderungan seperti ini merupakan warisan dari sosial demokrasi di era Internasionale Kedua dan Bolshevisme. Ideologi ini melihat perjuangan kelas sebagai sebuah relasi antara kaum 'intelektual-revolusioner' yang merencanakan program dengan kelas pekerja yang menjalankannya.

Pekerjaisme dan intelektualisme adalah dua hal yang berbeda tapi tidak bertentangan satu sama lain. Keduanya saling melengkapi. Tindakan dan pemikiran dimaknai sebagai dua hal yang terpisah dimana pekerja yang harus mempraktekkan teori. Seringkali para penganut pekerjaisme mengkritisi kaum intelektual, namun ini tidak berlaku bagi mereka yang menganut ideologi yang sama. Kelas harus

sebagai 'pemikir spesialis'. Pekerjaisme melestarikan pertentangan antara pemikiran dan tindakan, dan peranan kaum intelektual pekerjaisme adalah suatu privilese tersendiri—ini semua merupakan pola-pola yang sangat inheren di dalam sistem kapitalistik.

Subyek revolusioner bukanlah kelas pekerja, tetapi seluruh kaum proletar, yaitu mereka yang tidak memiliki kekayaan dan kekuatan sosial adalah yang memiliki peranan untuk mengakhiri belenggu keterasingan hidup. Baik yang diupah maupun tidak diupah, produktif maupun non-produktif, sehingga mencakup petani, pelajar, ibu rumah tangga, pengangguran, hingga masyarakat adat.

Dalam beberapa kasus pengecualian, strata non-proletariat dapat menjadi bagian dari situasi revolusioner, selama kaum proletariat juga aktif. Ini bisa kita lihat dari gerakan Maknovist di Ukraina, komunitas-komunitas komunis yang terbentuk selama perang sipil Spanyol, atau beberapa kecenderungan gerakan sosial baru yang memperluas wilayah partisipasi masyarakat dan terlepas dari kecenderungan ideologi tertentu.

"Yang terbaik dari semua kemungkinan atas dunia baru

bukanlah dunia yang mereproduksi keabadian,

melainkan yang jadi tempat di mana ciptaan baru terus diproduksi."

— Gilles Deleuze

Negara, adalah sebuah organisasi yang di luar kemauan. Mereka yang menolak kewenangan dan mengabaikan aturan-aturannya akan ditangkap atau diasingkan. Lalu bagaimana pembentukan kekuasaan negara baru dapat dihindari dengan cara ini?

Pertama, tentu saja, dengan mengenyahkan seluruh 'partai politik revolusioner' sekaligus kelompok-kelompok reaksioner. Kedua, dengan memastikan bahwa seluruh kekuasaan berada di tangan dewan-dewan pekerja maupun komunitas.

Swakelola tak bisa hanya terbatas pada tembok-tembok pabrik, perlu adanya jejaring kewargaan yang terdiri dari mereka yang selama ini tidak mendapatkan upah atas kerja mereka (seperti contoh sebelumnya) yang pada gilirannya juga akan memilih delegasi dan bekerja dalam tim bersama dewan-dewan pekerja, ataupun kelompok-kelompok lainnya.

Anggota-anggota suatu komunitas bertemu dalam dewan-dewan demokratis secara langsung, lalu memperdebatkan masalah- masalah bersama dan menyusun kebijakan-kebijakan demi tercapainya tujuan kolektif.

Keikutsertaan dalam proses politik punya dampak edukatif, yaitu menciptakan sebuah mentalitas yang tidak terjerat pada kepentingan- kepentingan sempit. Debat publik dan diskusi reguler mampu membantu mengembangkan konsepsi bersama tentang kebaikan publik yang mengacu kepada tatanan kehidupan sosial yang diharapkan.

Pada akhirnya, harus dipahami bahwa keberhasilan swakelola terletak pada kesadaran di tingkatan individu—yang memendam harapan bagi hidup yang bebas, kreatif dan menyenangkan di bawah kontrol mereka sendiri. Tentu saja semua itu hanyalah awal dari perjalanan panjang swakelola agar berhasil diterapkan di tingkatan lokal pasca kemenangan atas kekuasaan negara,

sehingga sesuatu yang baru bisa tercipta dengan lebih menggairahkan dan menakjubkan. Bahkan seringkali perubahan- perubahan tersebut adalah sesuatu yang selama ini kita tidak pernah mengimajinasikannya.

Secara empirik, semua ini bukanlah sebuah ide abstrak atau rencana besar utopis yang harus diinjeksikan ke dalam pikiran massa. Sebab nyaris semua yang dijabarkan di atas pernah dilakukan, terutama formasi dewan-dewan federasi yang dimandatkan dengan ketat, delegasi-delegasi yang dapat dengan mudah dicopot dan diganti, dan upaya-upaya mentransformasikan lingkungan sosial bukan hanya satu kali, melainkan berkali-kali.

Swakelola memperlihatkan penampakan awalnya yang kecil tetapi jelas di ruang-ruang kerja oleh para pekerja di ribuan pabrik di mana-mana, dalam bentuk okupasi maupun pemogokan. Atau masyarakat komunal di berbagai belahan dunia, mulai Zapatista hingga Rojava.

BALADA SANG

PEKERJA & KOMODIFIKASI

RUANG HIDUP

REKUPERASI KEHIDUPAN HARIAN

"Dalam hati, aku membenci uang, aku tak ingin memikirkannya lagi.

Lucunya, setengah dari waktuku digunakan untuk mencari cara

bagaimana membuang uangku." — Svante Tidholm, Surplus

‚Selamat pagi, Tuan!‛

Aku ucapkan kepada diriku sendiri di depan cermin besar di luar kamar kosku. Pagi datang lagi, hari berganti dengan rasa bosan yang semakin terakumulasi. Pagi yang memaksaku bangun dan bergegas dengan kecepatan gerak yang paripurna. Geliat malas tak kuhiraukan. Alunan radio sekadar jadi pengisi bunyi, tak kusesap dengan rasa khidmat. Udara sejuk layaknya kudapan, tak membuatku kenyang. Apa yang tersisa dari mimpi semalam? Tidak ada. Segalanya menguap, serupa birahi yang dikebiri.

Mandi. Berdandan. Berseragam.

Aku siap bergabung bersama robot-robot bernyawa yang mengisi pucatnya pagi di jalanan kota dengan kepulan asap dan deru mesin. Bersesakan bersama bis yang besi-besinya lebih pantas jadi rongsokan, angkutan kota yang berjalan lebih pelan daripada gerombolan ibu-ibu pengajian, motor-motor yang saling kebut berpacu, dan deretan mobil-mobil mewah yang mewarnai tiap lekuk kota.

Setiap pagi jalanan kota serupa arena perang. Dan kita adalah sekumpulan pasukan berani mati. Selamat datang di imperium kapitalisme!

Pertanyaannya: peradaban seperti apa yang sedang kita bangun?

Semenjak dunia dipagari sekat-sekat teritorial negara, yang sesungguhnya dapat begitu mudah dilompati dan dijajah kekuasaan kapital, maka hidup adalah melulu persoalan tentang berhitung.

Berapa banyak barang yang sudah kamu jual hari ini? Berapa uang yang kamu bawa pulang? Berapa persen pertumbuhan labamu? Berapa pengeluaranmu untuk membeli produk-produk terbaru?

Serupa doa yang terus dirapalkan menjelang terpejam.

Siapa yang tahan? Tapi, siapa yang bisa hidup di dunia ini tanpa kerja? Tanpa mengorbankan hidupnya yang bergairah? Tanpa melenyapkan impian dan naluri petualangannya?

Atau aku sudah semestinya mengamini kredo dari kolektif Crimethinc.

‚Berperang di pagi hari, bercinta di malam hari‛?

LOGIKA PENETRASI KAPITAL

"Krisis ekologis meliputi pelanggaran sistemik atas hak-hak asasi manusia,

sebuah krisis yang dampak jangka panjangnya pada masyarakat tak

dapat lagi disepelekan. Bahaya diproduksi oleh industri,

disebarluaskan oleh ekonomi, diindividualisasi oleh sistem hukum,

dilegitimasi oleh ilmu-ilmu alam, dan dibuat seolah-olah jinak oleh politik."

— Ulrich Beck, World Risk Society as Cosmopolitan Society?

Kapitalisme dapat dilacak melalui beberapa karakternya, seperti akumulasi profit dan produktivitas, maksimalisasi sofistikasi teknologi, pembagian kerja, efisiensi relasi sosial dan sirkulasi komoditi. Sehingga untuk menjaga keberlanjutan pasar perlu adanya relokasi pabrik-pabrik yang telah berusia lanjut, inovasi teknologi secara terus menerus, evaluasi sektor-sektor yang tidak kompetitif, pemecatan para pekerja yang tidak produktif, dan eksploitasi alam.

Pasar kapitalistik membuat segala hal dikomodifikasi menjadi barang dagangan, termasuk tanah. Pada hakekatnya, tanah tidak mudah untuk divaluasi, ataupun diperdagangkan. Sebab tanah melekat sepenuhnya dengan nilai- nilai historis berikut relasi-relasi sosial yang terbangun di atasnya. Mengambil sebuah tanah berarti menyerahkan hidup sebuah masyarakat ke dalam mekanisme pasar. Jika dipaksakan, niscaya memicu guncangan-guncangan yang berpotensi menghancurkan hidup masyarakat tersebut. Dan jika tidak dihiraukan, niscaya memicu gerakan-gerakan tandingan untuk melawan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman yang lebih parah.

Setiap cerita selalu memiliki konflik serta tokoh yang menjalankan perannya masing- masing. Dan yang harus bertanggung jawab terhadap segala macam bencana ekologis sepanjang beberapa dekade ini adalah komplotan bandit yang terdiri dari korporasi lokal ataupun transnasional, bank-bank komersial, lembaga-lembaga peneliti bayaran, organisasi non-pemerintah yang kaya raya, dan tentu saja, negara. Mereka bekerjasama saling menjaga kepentingan atas nama kemakmuran masyarakat di bawah sistem kapitalistik.

Di Indonesia, kran liberalisasi sumber daya alam mulai terbuka lebar semenjak Orde Baru berkuasa. Praktek eksploitasi ini telah merampas kedaulatan masyarakat atas tanah selepas pemerintahan feodal dan kolonial melakukan cara serupa semasa penjajahan sebelumnya. Namun, apa yang terjadi di Indonesia pada masa 1960- an itu bukanlah akibat dari kompetisi penuh, sebab modus sentralisasi kapital terjadi melalui proteksi langsung terhadap sektor-sektor ekonomi.

Badan-badan pemerintahan dan grup-grup raksasa korporasi yang saling beraliansi mulai memagari lahan-lahan konsesi, yang

artinya juga penghentian secara paksa akses petani atas tanah dan kekayaan alamnya. Akibatnya banyak dari mereka dipaksa berubah menjadi buruh upahan. Bila masyarakat melakukan perlawanan mereka dapat dikriminalisasi. Selanjutnya, kebanyakan cerita selalu diakhiri dengan kerusakan alam, kekalahan petani-petani gurem dan penindasan buruh.

Di akhir dekade 1990-an, sejak proyek neoliberalisme mulai dipompakan, terjadi perubahan peta penguasaan. Kapitalis-kapitalis global melalui berbagai industrinya mengalir masuk, artinya sentralisasi kapital sedang terjadi secara global melalui integrasi korporasi-korporasi multinasional. Hasilnya, monopoli alat produksi di Indonesia berada di bawah kelas kapitalis dengan struktur sekaligus aktor-aktor yang lebih rumit.

Ekspansi skala besar tersebut tentu saja memicu banyak sekali konflik agraria. Mengacu pada data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2015, sedikitnya terjadi 252 konflik agraria, dengan luasan wilayah konflik mencapai 400.430 hektar dan melibatkan 108.714 KK. Jika di tahun sebelumnya (2014), sektor pembangunan infrastruktur menjadi penyebab tertinggi konflik agraria,

maka di tahun 2015, konflik agraria

MEMBACA TATA KELOLA

paling banyak terjadi di sektor

KOTA SURABAYA:

perkebunan, yaitu 127 konflik (50%).

“PRODUKSI RUANG” &

Selanjutnya konflik di sektor

PERMAINAN REGULASI

pembangunan infrastruktur menempati posisi kedua, yaitu 70 konflik (28%), lalu di sektor

"Barangkali semua hukum

kehutanan sebanyak 24 konflik

tidak ada gunanya,

(9,60%), sektor pertambangan

karena orang-orang baik sama

sebanyak 14 konflik (5,2%),

sekali tidak menginginkan hukum,

kemudian sektor-sektor lainnya

dan orang-orang jahat tidak

sebanyak 9 konflik (4%), dan di sektor pertanian dan sektor pesisirmenjadi lebih baik karena hukum." atau kelautan di urutan kelima,

— Demonax

masing-masing sebanyak 4 konflik (2%).

Sistem kapitalisme berkali-

kali sekarat, tetapi selalu mampu bertahan dengan bermetamorfosis ke berbagai bentuk, bahkan lolos dari gempuran spekulasi para kalangan yang mengabarkan KK tentang keruntuhan kapitalisme. Salah satu unsur utama yang menopang kekuatannya adalah Sehingga jika dikalkulasikan secara ekspansi atas ruang (space). kasar, rata-rata dua hari sekali terjadi konflik agraria di Indonesia. Pada awalnya, Karl Marx menekankan bahwa kunci dari akumulasi kapital adalah ketika kapital berusaha menyingkirkan semua hambatan spasial agar pasarnya selalu melimpah ruah. Sehingga saat itu, dapat dikatakan, kapital sedang berusaha melenyapkan ruang dengan waktu (to annihilate space by time), yaitu dengan meminimalkan waktu yang

diperlukan untuk sirkulasi modal, tenaga kerja maupun produknya dari satu tempat ke tempat lain.

Selanjutnya, tesis Marx tersebut dikembangkan Henri Lefebvre melalui teorinya tentang ’produksi ruang’ (production of space). Menurutnya, setiap bentuk masyarakat menghasilkan ruang untuk kebutuhannya sendiri. Dahulu kala di abad pertengahan, produksi ruang di bawah sistem feodalisme bercorak seperti manor-manor yang dihuni para petani kecil dan dikuasai para tuan tanah. Sedangkan dalam masyarakat kapitalis, wujud ruang bercorak seperti intervensi perbankan, jejaring infrastruktur dan pusat-pusat bisnis yang berada di satu lingkup wilayah untuk memudahkan arus perputaran ekonomi.

Ruang tidaklah netral dan pasif, sebab ruang merupakan instrumen utama bagi transformasi sosial-ekonomi suatu perkotaan. Karenanya, praktek tata ruang tidak pernah bebas dari keberpihakan aktor yang membuat regulasi tentang tata ruang. Menurut pembacaan Lefebvre, perkembangan kota dunia di abad ke-21 cenderung mengarah pada corak kota-kota kapitalis. Secara gamblang dapat dilihat bahwa sejauh ini ruang-ruang kota telah didesain sedemikian rupa

oleh pemerintah, kalangan akademisi dan praktisi, selanjutnya saling diperebutkan dan dikontestasikan oleh para investor. Sehingga dalam menganalisa tata ruang kota berarti perlu menelaah arah pembangunan kota tersebut.

Pembacaan mengenai regulasi tata ruang, khususnya dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) atau Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) suatu kota, dapat ditemukan bagaimana ruang-ruang kota dikonstruksi dan dikonfigurasikan sedemikian rupa oleh tiap-tiap aktor berdasarkan kepentingannya masing-masing. Diwujudkan dalam pendirian bangunan, areal industri, jaringan transportasi, taman, ruang terbuka hijau, dan berbagai infrastruktur lainnya. Proses tersebut menggambarkan relasi kuasa antar berbagai aktor yang berada dalam lingkaran kontinuitas konflik dan kontestasi atas lahan-lahan kota.

Surabaya, pada tanggal 25- 27 Juli 2016, menjadi tuan rumah penyelenggaran PrepCom3 & UN Habitat III Conference. Agenda yang melibatkan PBB dan banyak negara- negara besar ini diklaim sebagai ajang bergengsi dalam penyelesaian masalah-masalah perkotaan di seluruh dunia. Karena membahas isu-isu penting menyangkut

pembangunan kota yang berkelanjutan, kemiskinan, lingkungan hidup, urbanisasi, dan sebagainya. Secara sekilas, agenda kelompok-kelompok developmentalis tersebut nampak menghadirkan tujuan mulia demi tata kelola kota yang lebih manusiawi. Namun, pada kenyataannya, apa yang diagendakan dengan apa yang dipraktekkan selama ini oleh Pemkot Surabaya sangatlah bertolak belakang.

Surabaya memiliki banyak sekali masalah dibalik julukannya sebagai kota yang mengampanyekan penghijauan, hal itu dapat terlihat jelas dengan penyempitan ruang-ruang kota, meningkatnya krisis sosial-ekologis, eskalasi konflik dengan warga setiap tahunnya, serta tiadanya akses dan hak warga untuk terlibat sebagai subjek aktif dalam tata kelola kota.

Eksistensi Surabaya sebagai kota modern yang dikelola berdasarkan aturan maupun kebijakan yang bermasalah menimbulkan berbagai macam silang sengkarut tata ruang. Salah satunya, memiliki ciri khas yaitu pemusatan operasi kekuatan kapital dalam ruang-ruang tertentu, contohnya keberadaan kawasan pabrik dan perkantoran di selatan

Surabaya yang terkenal dengan sebutan SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut). Pasca tahun 2000- an, kawasan industri di Surabaya bergerak ke barat dan beberapa di antaranya berpindah ke daerah lain, seperti Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, dan seterusnya.

Perkembangan industri yang semakin cepat di Surabaya telah mendorong transformasi lanskap spasial seiring terkonsolidasikannya kekuatan ekonomi-politik di tangan penguasa atau golongan elit yang membuat kebijakan tata ruang pro-kapitalis. Berbagai instrumen yang merepresentasikan kehadiran negara, dalam hal ini pemerintah kota, tidak pernah memihak kebutuhan ruang-ruang bagi masyarakat miskin sehingga pada akhirnya mereka selalu tergusur ke wilayah pinggiran.

Karakter lain dari Surabaya yang dibangun dengan mengandalkan kekuatan para pengembang (developer) adalah adanya penamaan (branding) atas ruang-ruang kota yang telah diakuisisi, didirikan bangunan, untuk menunjukkan bahwa wilayah tersebut masuk daerah kekuasaannya dan telah dikonfigurasikan sesuai kebutuhan

mereka. Seperti Pakuwon Center, hanya sedikit ruang yang tersisa untuk kebutuhan publik. Sebagian besar telah menjadi kawasan komersial dan representasi eksistensi atas kekuatan kapitalis. Grup Pakuwon, juga menguasai sekitar 330 hektar untuk pengembangan perumahan Grand Pakuwon Surabaya Barat.

Taipan besar lainnya, Grup Sinarmas, menguasai 120 hektar dalam pengembangan perumahan Bukit Mas I dan II. Sedangkan Grup Ciputra, hingga Juni 2015, telah menguasai 5.325 hektar lahan di wilayah perkotaan; lahan-lahan tersebut sebelumnya adalah milik warga, beberapa bahkan hingga hari ini masih terlibat konflik dengan warga. Salah satunya kasus tukar guling Waduk Sepat antara Pemkot Surabaya dan PT Ciputra Surya, yang merupakan bagian dari kesepakatan pembangunan Surabaya Sport Centre

kawasan perumahan dan apartemen Laguna Indah, sekaligus area pariwisata dan sentra perdagangan. Pemberian ijin tersebut merupakan suatu bukti dari ketidakberdayaan Pemkot Surabaya terhadap kekuatan kapitalis.

Kian melesatnya jumlah gedung-gedung pencakar langit di Surabaya hingga menjadi kawasan pusat bisnis dan hunian apartemen mewah ini adalah wujud dari praktik spasial, ruang representasional atas kekuatan kapital yang berkolaborasi dengan arsitek dan para ahli planologi. Sementara itu kawasan hunian yang dibutuhkan kelompok masyarakat menengah ke bawah tidak banyak disediakan oleh pemerintah dan pengembang.

Cerminan infrastruktur lainnya yang secara gamblang dibangun demi kepentingan para investor adalah jaringan transportasi MERR timur dan barat yang

sepanjang jalannya dipenuhi deretan sentra bisnis, mulai dari restoran, toko hingga kafe-kafe kelas menengah. Meminjam istilah David Harvey, keberadaan jalan bebas hambatan tersebut adalah indikasi revolusioner kapitalisme. Menurutnya, kota-kota modern telah menjadi sumber akumulasi modal. Fenomena tersebut pada akhirnya juga dapat ditafsirkan bahwa

pekarangan‛, padahal hingga hari ini kawasan tersebut masih berfungsi selayaknya waduk normal.

Contoh kasus lainnya, pemberian ijin reklamasi Pantai Kenjeran untuk proyek perluasan

kekuasaan Pemkot Surabaya semakin lama semakin berkurang untuk mengendalikan keberadaan dan fungsi suatu ruang.

VINI, VIDI, VICI: SELAMAT MENIKMATI

HIDANGAN PERADABAN!

"Menghancurkan selalu merupakan langkah pertama dalam

setiap penciptaan." — Edward Estlin Cummings

Adalah kebohongan besar jika menyebut kerja-upahan hari ini sekadar sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup keseharian. Meskipun bagi banyak kalangan tentu saja masih berlaku, terutama

para pekerja yang terhimpit dalam ketertindasan dan tingkat kesejahteran yang ala kadarnya.

Poin terburuk dari kerja-upahan adalah kerja telah menjadi aktivitas reproduksi antara sang majikan dan sang budak— reproduksi tersebut bukan diperuntukkan bagi kebahagiaan para pekerja yang terlibat di dalamnya, melainkan demi kemapanan sistem kapitalisme. Para pekerja tidak mampu memiliki produk yang dihasilkannya sendiri. Karenanya, para pekerja harus menghamba untuk mendapatkan upah. Dan, akhirnya membeli komoditi tersebut, secara kredit.

Bukankah sebuah tontonan yang menyedihkan? Diperankan oleh diri kita sendiri.

HASRAT & MEMORABILIA

Proyek Melawan Amnesia.

"The struggle of man against power is the struggle of memory

against forgetting." — Milan Kundera

Ada momen-momen di saat hidup terasa sangat tak mungkin lagi dilanjutkan karena seluruh impian serasa tak mungkin lagi dicapai. Seluruh impian gila tentang pemberontakan dan insureksi telah menguap. Hasrat untuk menyerang tatanan peradaban modern hilang dalam kemandulannya, terbuka tetapi kosong. Seluruh obrolan lewat tengah malam yang penuh tawa serta rencana untuk melakukan berbagai petualangan mulai menjadi tampak naif dan hampa.

Satu persatu mulai tiba pada kesimpulan bahwa tak ada yang berhasil diselesaikan setelah semua yang pernah dilalui— penghancuran dan penciptaan mulai tampak sama tanpa dapat menarik perhatian sama sekali. Satu persatu mulai menolak imajinasinya sendiri dan memilih kembali pada jebakan- jebakan lama yang dulu sempat ditinggalkan. Ide-ide banal tentang eksistensi mulai menjajah isi kepala

sedikit demi sedikit. Seiring dengan usia yang mulai menua dan mereproduksi sekian tugas-tugas baru.

Inilah sebuah titik manakala penderitaan yang dialami masyarakat modern telah benar- benar lengkap. Tatanan masyarakat saat ini memperkuat dirinya seraya secara berkesinambungan mendorong setiap individu untuk tenggelam dan melarut kemudian melenyap saat individu tersebut menyerah pada penderitaan ini.

Individu tersebut mulai menerima batasan-batasan yang diajukan oleh masyarakat modern sebagai sesuatu yang memang patut diakui. Hasrat akan pencarian pengalaman baru ditransformasikan pada hasrat untuk mengulang-ulang kembali apa yang pernah terjadi. Individu tersebut mulai merasa bahwa ia tak memiliki apapun lagi untuk ditawarkan sebagai usaha penentangannya terhadap penyakit masyarakat modern, tak ada lagi yang dapat diberikan. Setiap ide yang berkelebat menjadi sebuah tatapan kosong. Gairah mulai menguap. Hasrat mulai dirasionalisasikan. Apa yang ditabukan tetap menjadi sesuatu yang tidak pantas dikuliti.

Momen puncak penderitaan tak

individu yang melupakan seluruh momen pemberontakan yang telah lewat beserta segala hasrat pemberontakannya.

Amnesia sangatlah esensial untuk membuat manusia lebih beradab—saat seseorang telah mengabaikan berbagai kemungkinan hidup, kekayaan momen di masa lampau, masa kini maupun masa datang, maka ia mulai terdomestifikasi.

"Like bones to the human body, the axle to the wheel,

the wing to the bird, and the air to the wing,

so is liberty the essence of life. Whatever is done without it is

imperfect." — Jose Julian Marti

Amnesia adalah kolonisasi ingatan. Seseorang dipaksa untuk melupakan segala bentuk pemberontakan dalam hidupnya. Pikiran-pikiran yang telah terkolonisasi akan sulit membayangkan sebuah pemberontakan total melawan tatanan apabila seluruh jejak ingatan tentang pemberontakannya di masa lalu telah dihapuskan.

Segala sesuatu yang sederhana, sekalipun dari perilaku yang negatif, seperti mencolekkan jari tangan ke dalam botol selai hingga kejahatan yang dilakukan tengah malam, membuat kenangan sangat berarti bagi seorang individu—semakin hal-hal demikian dihapuskan maka momen-momen masa kini semakin tak berarti, seperti bunga yang kelopaknya terpotong sebelum ia sempat tumbuh dan berkembang.

Seorang individu dapat merasakan betapa ia tak bebas, karena endapan kebebasan yang pernah ia rasakan di masa lalu masih berada di memorinya.

Saat ditanya bagaimana individu itu tahu bahwa kebebasan adalah sesuatu yang mungkin dicapai, para pemberontak biasanya mengambil contoh dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Para pemberontak mengingat momen-momen penting mereka, gerakan- gerakan masa lalu mereka dan juga kenangan yang menandai keberhasilan mereka di masa lalu untuk terlepas dari cekikan orde dominan.

Seorang individu memahami arti sebuah kebebasan karena ia pernah mengalami sensasi kebebasan itu sendiri—rasa surgawi

yang dirasakan sepenuh hati. Untuk Tidak! Ini bukan berarti kita melupakan hal ini adalah sebuah akan membiarkan diri kita larut dengan romantisme masa lalu.

Seorang pemberontak memang sudah seharusnya siap kembali pada masa lalu, untuk dan apa keberhasilan yang pernah kembali pada masa kini dengan dicapai. seikat bunga di satu tangan, dan sebuah pistol di tangan lainnya!

Obituari.

jika Giuliani dan Alexis mati terkapar karena melempar botol

dan Cobain menjemput kubur akibat nekat menghunus pistol

lalu dimana kita menapak nyali: benar-benar mati

atau sekadar mati konyol?

www.aksaramerdeka.blogspot.com