D.N.AIDIT.
Pemetjahan Masalah Ekonomi Dan llmu Ekonomi Indonesia Dewasa Ini
Pemetjahan Masalah Ekonomi dan llmu Ekonomi Indonesia Dewasa ini
(Prasaran Dimuka Musjawarah Besar Sardjana Ekonomi Indonesia tgl. 8 Djuli 1964 di Djakarta).
Oleh : D.N. AIDIT C Jajasan Pembaruan Djakarta 1964.
Sdr². Pimpinan Musjawarah Besar Sardjana Ekonomi Indonesia, Sdr². Peserta, dan Sdr². sekalian,
Beberapa minggu jl, sewaktu saja menerima kundjungan Sdr. Drs. Surjadi, Ketua Panitia Persiapan Musjawarah Besar Sardjana Ekonomi Indonesia, jang menjampaikan maksúd mengadakan Mubes ini dan meminta kepada saja sebagai Ketua Comite Central Partai Komunis Indonesia untuk memberikan prasaran, saja telah menjambut maksud tsb. dengan gembira dan segera menjatakan kesediaan saja untuk memberikan prasaran. Inisiatif ini saja sambut, dan Mubes ini ternjata telah berhasil memperoleh dukungan dari kalangan luas, dari organisasi² sardjana maupun dari Pemerintah, dari partai² politik maupun dari tokoh² terkemuka, dari berbagai organisasi massa maupun dari berbagai lembaga negara, sehingga telah mendjadi suatu peristiwa penting dalam kehidupan politik dan kehidupan ekonomi negeri kita.
Sambutan dan dukungan jang luas itu saja anggap wadjar, karena Mubes ini akan membahas tema jang sangat aktuil dan penting, jaitu Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi". Itulah jang mendjadi masalah terpenting dalam bidang ekonomi, jaitu melaksanakan Dekon, Manipolnja ekonomi", seperti dikatakan Bung Karno dalam Gesuri hampir satu tahun jang lalu.
Sambutan jang begitu luas terhadap Mubes ini djuga dapat dimengerti karena jang kali ini membahas masalah ekonomi jang maha penting itu jalah kaum sardjana ekonomi. Masalah² kesehatan biasa dibitjarakan oleh kaum dokter, masalah² teknologi biasa dibitjarakan oleh kaum insinjur, masalah² hukum biasa dibitjarakan oleh sardjana² hukum, dsb. Ada suatu keanehan dinegeri kita, jang paling sedikit bitjara tentang kesulitan² ekonomi dewasa ini, jalah kaum sardjana ekonomi. Padahal, siapa jang tidak berbitjara tentang kesulitan² konomi dewasa ini? Dengan ini bukannja saja menganggap bahwa sardjana ekonomi mempunjai sematjam hak chusus untuk membitjarakan masalah² ekonomi. Masalah² ekonomi menjangkut seluruh kehidupan Rakjat sehingga tak mungkin ia dimonopoli oleh satu golongan masjarakat sadja. Tidak, bukan hak chusus kaum sardjana ekonomi untuk membitjarakan masalah ekonomi, sebaliknja mereka mempunjai kewadjiban chusus dalam bidang ini. Kewadjiban chusus itu jalah memberikan sumbangan se-besar²nja dalam memetjahkan masalah² ekonomi jang selalu harus dihadapi oleh negeri manapun djuga, apalagi oleh Republik Indonesia jang selama beberapa tahun ini memang semakin tenggelam dalam tumpukan problim² ekonomi jang minta segera dipetjahkan dan diatasi.
Dalam tjeramah ini, akan saja bitjarakan 4 masalah, jaitu :
(1) Pemetjahan masalah ekonomi adalah bagian integral daripada pemetjahan'masalah politik; (2) Pelaksanaan prinsip anti-feodalisme merupakan masalah paling mendesak bagi ekonomi Indonesia dewasa ini; (3) Mengembangkan ilmu ekonomi Indonesia jang sesuai dengan tugas revolusi nasional-demokratis menudju kemasjarakat Sosialis Indonesia; dan (4) Dekon adalah djalan keluar bagi kesulitan² ekonomi dewasa ini.
I. PEMETJAHAN MASALAH EKONOMI ADA. LAH BAGIAN INTEGRAL DARIPADA PEMETJAHAN MASALAH POLITIK
Dengan mengambil Pelaksanaan Dekon" sebagal tema pokok, Mubes telah memberikan suatu landasan jang tepat bagi penanggulangan masalah² ekonomi, jaitu menempatkan usaha ini didalam rangka revolusi Indonesia, mendjadikan masalah ekonomi sebagai bagian integral daripada politik. Sudah terlalu lama kaum sardjana ekonomi Indonesia pada umumnja mengambil sikap masa-bodoh terhadap masalah politik, dan berusaha membahas masalah ekonomi sebagai masalah jang bersifat teknis melulu, dengan hukum² .jang berlaku untuk semua zaman" jang bertolak dari pandangan² subjektif dan mengabaikan kenjataan objektif jang hidup didalam masjarakat. Kenjataan
objektif sesuatu masjarakat terutama dinjatakan melalui hubungan² produksi jang bisa mendorong tapi djuga bisa menghambat perkembangan tenaga² produktif, dan melalui bangunan-atas, terutama kekuasaan politik, jang djuga sangat erat hubungannja dengan hubungan² produksi, jang dapat mempertahankan atau mengubah hubungan² produksi.
Pengalaman Rakjat Indonesia sudah ber-ulang² kali membuktikan bahwa masalah apapun tak mungkin dipisahkan dari politik, artinja dari masjarakat dan dari masalah kekuasaan politik. Olahraga tak mungkin dipisahkan dari politik. Kesenian tak mungkin dipisahkan dari politik. Apalagi ekonomi samasekali tak mungkin dipisahkan dari politik. Bagi kami kaum Marxis, politik adalah pernjataan terpusat daripada ekonomi, atau dengan kata² lain, ekonomi adalah dasar dan tudjuan daripada politik.
Bahkan, usaha untuk me-misah²kan ekonomi dari politik merupakan suatu politik sendiri - politik memisahkan ekonomi dari politik. Mengapa demikian? Bagi Indonesia memisahkan ekonomi dari politik berarti menolak pandangan Deklarasi Ekonomi (Dekon) jang mengatakan bahwa strategi dasar ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari strategi umum revolusi Indonesia. Manifesto Politik serta pedoman². pelaksanaannja telah menetapkan strategi dasar ekonomi Indonesia jang mendjadi bagian mutlak daripada strategi umum revolusi Indonesia". (Dekon, fasal 3).
Apa jang mendjadi strategi dasar revolusi Indonesia? Soal ini sudah djelas dalam Manipol, jaitu bahwa perspektif revolusi Indonesia adalah Sosialisme, sedangkan tugas kita sekarang jalah tugas anti-imperialisme dan anti-feodalisme, bahwa tenaga² revolusi jalah seluruh Rakjat jang dirugikan oleh imperialisme dan feodalisme dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai sokogurunja. Strategi dasar ini dengan tegas ditrapkan dalam bidang ekonomi oleh Dekon jang menegaskan bahwà strategi dasar ekonomi Indonesia meliputi dua tahap, jaitu tahap pertama (dimana) kita harus mentjiptakan susunan ekonomi jang bersifat nasional dan demokratis, jang bersih dari sisa² imperialisme dan bersih dari sisa² feodalisme". Tahap pertama ini ditegaskan sebagai persiapan untuk tahap kedua, jaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia". (Dekon, fasal 3).
Berdasarkan strategi dasar ekonomi ini, maka Dekon menjimpulkan bahwa: ,Kita sekarang sedang berada dalam tahap pertama Revolusi kita. Kewadjiban kita dibidang ekonomi dalam tahap ini jalah mengikis habis sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme dibidang ekonomi, menggerakkan semua potensi nasional untuk meletakkan dasar dan mempertumbuhkan suatu ekonomi nasional jang bebas dari imperialisme dan feodalisme sebagai landasan menudju kemasjarakat Sosialis Indonesia". (Dekon, fasal 4). Rumusan Dekon ini dengan djelas menjatakan bahwa sjarat untuk menggerakkan semua' potensi nasional", jaitu untuk membebaskan dan mengembangkan tenaga² produktif dalam masjarakat Indonesia, jalah mengikis habis sisa² imperialisme dan feodalisme, artinja mengachiri hubungan² produksi jang bersifat kolonial dan setengah feodal jang masih bertjokol dalam masjarakat Indonesia.
Atau lebih tegas lagi dikatakan dalam Gesuri: .Dengan adanja Dekon, orang tidak diperkenankan lagi mengkisruhkan dua tahapan Revolusi ......... tidak dapat ditolerir pendapat, bahwa sosialisme bisa diselenggarakan ......... tanpa menjelesaikan lebih dahulu perdjuangan nasional-demokratis, jaitu tanpa menghabis-tamatkan lebih dahulu sisa² imperialisme dan feodalisme ........ kita sekarang ini belum berada dalam alam Sosialisme". (Gesuri, Departemen Penerangan R.I., Penerbitan Chusus No. 280, hal. 32 — 33).
Mereka jang berusaha men-depolitik-kan ekonomi djustru bermaksud untuk mejakinkan kita bahwa ekonomi tak ada hubungan apapun dengan tugas² anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Sedar atau tidak. sikap jang demikian berarti membiarkan imperialisme dan feodalisme meradjalela dalam ekonomi kita, sedangkan ini tak dapat dibantah adalah sikap politik jang se-njata²nja. Bukan hanja ada usaha mendepolitik-kan ekonomi, malahan lebih dari itu, ada usaha meng-ekonomi-kan politik, artinja berusaha supaja politik Republik kita disesuaikan dengan apa jang
mereka anggap sebagai kepentingan ekonomi untuk mentjegah kehantjuran ekonomi Indonesia". Dengan dalih sematjam ini, ada orang² jang berusaha supaja politik konfrontasi dengan Malaysia" dihentikan sadja supaja kita bisa membereskan ekonomi lebih dulu". Sikap demikian berarti mengabaikan kenjataan bahwa ekonomi Indonesia hanja dapat dibereskan dengan konfrontasi terhadap imperialisme dan feodalisme Sikap demikian berarti membantah kebenaran Dwikora jang dengan tegas menempatkan usaha² untk memperhebat ketahanan nasional — dimana masalah ekonomi merupakan salahsatu aspek jang terpenting — didalam rangka tugas-kewadjiban Rakjat Indenesia untuk membantu Rakjat Kalimantan Utara, Malaja dan Singapura dalam membubarkan projek neo-kolo. nialis Malaysia".
Kesulitan² ekonomi Indonesia pada dasarnja bukan disebabkan karena kita terlalu banjak mengganjang imperialisme, tetapi djustru sebaliknja, harena masih terlalu sedikit mengganjang imperialisme dibidang ekonomi dan karena ekonomi feodal boleh dikatakan belum diganjang samasekah.
Bukanlah samasekali suatu kebetulan. bal;wa djustru kaum imperialis AS, jang telah memaksakan Pemerintah Indonesia untuk mendjalankan tindakan² teror 26 Mei 1963 sebagai sjarat untuk memperoleh bantuan ekonomi". djuga menentukan ·sjarat kedua, jaitu agar Indonesia melepaskan konfrontasi dengan Malaysia". Memang, tindakan² ekonomi 26 Mei dan projek neo-kolonialis Malaysia" pada dasarnja didjiwai oleh satu tudjuan, jaitu membuka ekenom: Indonesia sebagai lapangan penanaman modal imperialis dan membendung serta menghantjurkan Republik Indonesia, hasil perdjuangan revolusioner Rakjat !ndonesia. Republik Indonesia jang berdaulat merupa: kan alat jang paling ampuh dalam tangan Rakjat Indonesia untuk mentjegah merasuknja modal monopoli asing jang ingin sekali memperkuat dominasinia atas ekonomi Indonesia.
Satu hal jang saja anggap penting sekali disedarí oleh para ahli ekonomi dalam membahas masalah ekenomi jalah bahwa Republik Indonesia tak mungkin hantjur oleh karena kesulitan² ekonomi. Satu²nja hal jang bisa. menjebabkan.. kehantjuran dan djatuhnja Republik Indonesia dibawah dominasi penuh kaum imperialis jalah perpetjahan nasional. Seperti dikatakan didalam Manipol, ,......... modal pokok bagi tiap² revolusi nasional, menentang imperialisme, kolonialisme jalah konsentrasi kekuatan nasional dan bukan perpetjahan kekuatan nasional". Konstatasi ini sepeni'nja berlaku bagi Indonesia karena revolusi Indonesia ..adalah satu Revolusi nasional" (lihat Tubapi, hal. 82).
Sebaliknja.perlu disedari, bahwa sekalipun dengan ekonomi jang berdjalan agak lantjar. Republik kita tak mungkin dilindungi dari. kehantjuran djika kekuatan² na-nl terpetjah-belah.
Dengan mengatakan demikian, bukan samasekali maksud saja untuk menjatakan bahwa, dus, kita tak usah memikirkan masalah ekonomi sebab toh ,negeri kita tidak akan hantjur", Sebaliknja, saja dengan keras menolak fitnahan golongan² tertentu se-akan² kaum Komunis sengadja ingin kemerosotan ekonomi untuk kemudian bisa merebut kekuasaan". Fitnahan jang kedji itu samasekali dibantah oleh peranan aktif jang selalu dimainkan oleh PKI dalam mengadjukan konsep² dan usul² kongkrit untuk mengatasi kesulitan ekonomi dewasa ini. Bahkan. PKI mungkin merupakan pn nalinn radjin, dan paling banjak mengemukakan gagasan² dan mengeluarkan buku², brosur², tulisan". resolusi dls mengenai masalah ekonomi selama beberana tahun belakangan ini.
Tidak. kaum Komunis tidak mengingini kemerosotan ekonomi tetapi selalu berusaha keras untuk menanggulangi kesulitan² ekonomi dan PKI sepenuhnja jakin bahwa, disamping tugasnja untuk terus-menerus mengadjukan konsep² kongkrit mengenai masalaha ekonomi. kaum Komunis djuga harus terus-menerus mengkonsolidasi persatuan, nasional dam memperhebat perdjuangan Rakjat Indonesia melawan imperialisme dan feodalisme karena hanja dengan djalan ini akan terbuka kemungkinan jang kongkrit untuk melaksanakan semua konsep jang baik itu.
Usaha² men-depolitik-kan ekonomi mudah²an tidak akan bisa mendapat pasaran dalam Mubes ini, karena
disamping, tema pokok :jang tepat,: jaitu: Pelaksanaan Dekon, Mubes didjiwai oleh beberapa· prinsip dasar jang saja anggap tepat sekali, jaitu (1) kepertjajaan pada kekuatan diri sendiri, (2) anti-imperialisme. dan anti-feodalisme, dan: (3) menudju ke Sosialisme Indonesia. Memang benar pendirian fihak penjelenggara Mubes ini untuk menjatakan dengan tegas beberapa prinsip² dasar, karena walaupun tema Pelaksanaan Dekon" seharusnja sudah tjukup djelas dan tidak perlu diperintji lagi, namun kita tjukup banjak: pengalaman, bahwa bisa dalam kata² pelaksanaan Dekon", tetapi dalam perbuatan djustru menjalahi Dekon.Dan djustru inilah jang terdjadi pada tangal 26 Mei tahun jl. dengan adanja tindakan² ekonomi jang bahkan diberi djudul untuk melaksanakan Dekon" tetapi jang dengan njata melakukan hal² jang samasekali dilarang oleh Dekon.
Ada orang² jang siang-malam bitjara tentang melaksanakan Dekon tetapi tidak pernah mau mengakuí bahwa esensi daripada Dekon pada dewasa ini jalah anti-imperialisme dan anti-teodalisme. Ini tidak lain adalah Dékon jang dikebiri.
Tiga prinsip jang telah ditetapkan sebagai prinsip² lasar jang mendjiwai Mubes ini setjara tepat menggambarkan isi pokok daripada Dekon sehingga saja jakin, bahwa djika Sdr² berhasil membawakan prinsip² itu kedalam pembahasan anak² tema jang akan dibitjarakan didalam komisi² nanti, Mubes akan bisa menghasilkan keputusan² jang Dekonis dalam artikata sebenarnja, dan jang akan disambut baik oleh Rakjat pekerdja sebagai sumbangan kongkrit dari kaum sardjana untuk memetjahkan masalah² ekonomi dengan tjara. jang sesuai dengan kebutuhan revolusi Indonesia pada dewasa ini.
II. PELAKSANAAN PRINSIP ANTI-FEODALIS ME MERUPAKAN MASALAH PALING MENDESAKBAGIEKONOMI INDONESIA DEWASA INI
Saja ingin menggunakan kesempatan ini untuk membawa perhatian Sdrº setjara chusus.pada masalah revolusi agraria, jaitu aspek anti-feodal atau aspek demokratis daripada revolusi Indonesia. Hal ini saja lakkan, karena memang inilah masalah jang paling mendesak pada. dewasa ini, dan djuga karena saja tahu bahwa ilmu ekonomi jang diadjarkan diperguruan tinggi negeri kita umumnja mengabaikan hal ini, bahkan menarik kesimpulan² jang sangat menjesatkan dan keliru mengenai masalah agraria di Indonesia. Kalau nanti didalam salahsatu komisi Mubes ini akan diadakan diskusi tentang peranan sardjana ekonomi dalam ikut mensukseskan pelaksanaan Dekon dan menumbuhkan ilmu ekonomi Sosialis Indonesia", saja kira bahwa kekurangan² jang sungguh menjolok sekali dalam hal menganalisa masalah agraria dinegeri kita selama ini. perlu mendapat perhatian jang chusus. Ilmu ekonomi Sosialis Indonesia hendaknja djangan dianggap sesuatu jang terbatas pada menganalisa struktur ekonomi sosialis jang akan kita bentuk. Ilmu ekonomi sosialis akan bersifat abstrak dan tidak berguna kalau tidak mengambil sebagai titiktolaknja pembahasan setjara ilmiah tentang aspek anti-imperialis dan anti-feodal dari revolusi kita. Tanpa ini, ilmu ekonomi tak mungkin dipergunakan sebagai alat untuk mentjapai Sosialisme dan sembojan'ilmu untuk Revolusi" tidak ada artinja samasekali.
Bahwasanja revolusi agraria atau landreform merupakan bagian mutlak daripada revolusi Indonesia sudah tak dapat dibantah lagi. Dalam pidato Djarek. tahun 1960, Presiden Sukarno sudah menjatakan dengan gamblang sekali bahwa Landreform berarti melaksanakan satu bagian jang mutlak dari Revolusi Indonesia". Bahkan dikatakan oleh Bung Karno dalam pidato itu bahwa Revolusi Indonesia tanpa landreform adalah sama sadja dengan gedung tanpa alas. sama sadja dengan puhun tanpa batang, sama sadja dengan omong-besar tanpa isi". (Tubapi, hal 223).
Mengapa landreform atau revolusi agraria merupakan bagian mutlak daripada revolusi Indonesia 7 Landreform berarti membebaskan kaum tani dari penghisapan feodal jang djustru merupakan halangan terpokok terhadap perkembangan tenaga produktit didesa³. jaitu kaum tani sendiri. Kalau kita mau bitjara
tentang kepertjajaan pada kekuatan diri sendiri, atau berdiri diatas kaki sendiri, perlu kita tanjakan, apa jang merupakan kekuatan kita sendiri jang paling vital ? Tak lain tak bukan jalah mereka jang bekerdja, jang mentjiptakan kekajaan materiil 一 tenaga produktif— atau dalam kata lain, kaum buruh dan kaum tani jang telah dinjatakan sebagai sokoguru revolusi Indonesia .baik karena vitalnja maupun karena sangat banjak djumlahnja", seperti dikatakan didalam Manipol. Perhatikan! Tidak hanja karena besar djumlahnja, tetapi djuga karena vitalnja! Tanpa tenaga produktif tidak ada produksi.'Tanpa produksi tidak ada masjarakat. Betapa rupanja kita dalam ruangan ini seandainja tidak ada kaum buruh jang memproduksi textil!
Bung Karno dalam Gesuri telah berkata bahwa .tenaga jang paling produktif adalah buruh dan tani. Oleh karena itu maka usaha menaikkan produksi .... setjara positif harus mengembangkan tenaga produktit buruh dan tani. Tanpa tenaga buruh dan tani, ta mungkin menaikkan produksi !" (Gesuri, hal. 33). Itjah production approach, atau pendekatam dari segi produksi, dalam artikata jang søbenarnja.
Hendaknja sebutan sokoguru ini diberi inteøpretasi ang tepat. Íni bukan sekedar perasaan kasihan pada siburuh atau sitani sebagai orang ketjil" jang perlu dibantu sedikit³. Ini adalah soal tenaga produktif dalam masjarakat kita, karena apapun jang ada dalam masjarakat itu sendiri ditjiptakan oleh tenaga produktif, termasuk masjarakat itu sendiri. Kalau tenaga produktif itu di-halang²i oleh hubungan² produksi jang tidak sesuai, maka satu²nja tjara untuk membebaskan tenaga produktif tsb. jalah mengubah hubungan² produksi itu. Inilah hakekat daripada pentingnja masalah landreform. Hanja dengan merombak hubungan² produksi setjara feodal jang masih sangat kuat di-desa* kita, tenaga produktif kaum tani akan bisa dibebaskan. Hanja dengan demikian akan bisa kita memberikan alas" kepada gedung" jang harus dibangun oleh revolusi Indonesia, uatuk memindjam tjontoh Bung Karno dalam pidato Djarek itu.
Pengertian teatang mutlak perlunja landreform, artinja tentang revolusi agraria sebagai intisari daripada revolusi Indonesia, sangat dikatjaukan dan'diperhambat oleh analisa jang menjesatkan jang dilakukan oleh sardjana²· ekonomi Indonesia" tertentu, jang umumnja melandjutkan pandangan kaum kolonialis Belanda, dan jang beranggapan bahwa di Indonesia tidak ada tuantanah" atau tidak ada tuantanah setjara besar²an", artinja tidak ada masalah feodalisme dan oleh karenanja tidak dibutuhkan landreform. Jang paling berdjasa" dalam menjebarkan analisa jang djahat ini jalah Sumitro, seorang jang sudah terkenal dan sudah telandjang bulat sebagai pemberontak dan pengchianat terhadap Republik, tetapi jang teori² ekonominja jang sama chianat dan sama djahataja belum tjukup ditelandjangi, masih mendapat tempat dalam perguruan² tinggi kita dan masih mendjiwai pegawai² tinggi dalam aparatur ekonomi negeri kita.
Apa jang dikatakan oleh Sumitro tentang masalah agraria? Dalam bukunja Ekonomi Pembangunan, kita batja sbb.:
Di Indonesia pada umumnja belum ada gotongan tuantanah (pemilik tanah) setjara besar²an. Tetapi petani ketjil terbelenggu oleh kekuasaan golongan tengkulak dan golongan pedagang besar jang biasanja terpusat dikota. Genggaman ekonomi oleh golongan pedagang dikota terhadap para produsen ketjil didaerah dilakukan melalui perkreditan dan perhutangan. Golongan produsen se-akan² terus-menerus berada dalam keadaan hutang. Dibeberapa negara underdeveloped jang lainnja, terdapat golongan tuantanah setjara besar²an. Disitu sebagian terbesar penduduk daerah merupakan golongan tani jang tidak mempttnjai tanah sendiri. Mereka hidup atas tanah jang dimiliki oleh segolongan jang djumlahnia ketjil tetani kekuasaannja besar". (Ekonomi Pembangunan, P.T. Pembangunan, 1955, hal. 48).
Ini sungguh suatu kesimpulan jang palsu dan menutupi keadaan sebenarnja di-desa² kita. Apa jang dikatakan terdapat dibeberapa negara underdeveloped jang lainnja" djustru terdapat disini, di Indonesia. Sumitro berusaha menggambarkan se-akan² kaum tani hanja sekedar menghadapi masalah modal pedagang dari kota, artinja bukan masalah penghisapan feodal
melainkan masalah penghisapan kapitalis. Kesimpulam ini djuga akan membawa pembatjanja pada soal kontradiksi antara jang asli dan jang bukan asli" karena bukankah golongan tengkulak dan pedagang besar jang biasanja terpusat dikota" umumnja terdiri dari orang² jang keturunan asing sebagai akibat peninggalan masjarakat lama?
Lagi pula, mēnurut Sumitro hanjalah dibeberapa negara underdevelóped jang lainnja", artinja tidak di Indonesia, terdapat keadaan dimana sebagian terbesar penduduk daerah merupakan golongan tani jang tidak mempunjai tanah sendiri". Djadi. se-akan² di Indonesia ..sebagian terbesar penduduk daerah merupakan golongan tani jang mempunjai tanah sendiri". Sedangkan menurut Menteri Kordinator Bidang Pertanian dan Agrarta; Sadjarwo SH, 60% dari penduduk desa Indonesia tidak memiliki tanah. Itulah bahajanja kalau seorang sardjana suka menarik kesimpulan² tidak atas dasar penelitian tentang keadaan kongkrit dinegeri kita tetapi atas dasar pandangan subjektif.. Dan dalam hal ini Sumitro hanja sekedar mengambil-alih fikiran Van Mook jang djuga berpendapat bahwa di Indonesia tidak ada tuantanah!
Apa artinja pula, kalau dikatakan bahwa .di Indo- .. belum ada golongan tuantanah setjara nesia ..... besar²an"? Apakah dengan ini ingin dinjatakan bahwa tuantanah setjara ketjil²an" tidak apa², tidák menghisap kaum tani? Menurut,kenjataannja. pemilikan tanah oleh tuantanah di Indonesia relatif memang ketjil, tetapi djustru karena ketjil itu penghisapannja adalah sangat intensif. Selain daripada itu djumlah tuantanah adalah sangat banjak, dan djika ditotal milik tuantanah jang banjak djumlahnja ini adalah djuga besar. Ja, apa jang mau dikata, kalau mengadakan analisa seperti Sumitro ini dengan tidak lebih dahulu menegaskan apa jang dimaksudkan dengan kata tuantanah" itu. Sungguh satu analisa jang kosong dan samasekali tidak ilmiah. Kalau mau menentukan apakah ini atau itu ada atau tidak ada. apakah tidak seharusnja memberikan suatu definisi lebih dulu?
Kaum Komunis Indonesia sudah lama membuat definisi tentang klas di-desa Irálonesia, dan atas dasar inilah, kami mengadakan penelitian* dan menjimpulkan apakah tuantanah ada atau tidak dineger kita.
Tuantanah adalah orang jang memiliki tanah jang samasekali tidak dikerdjakan sendiri, dan jang sepeuhnja digarap oleh orang lain sehingga seluruh kekajaannja, dari udjung rambutnja sampai djari-kakinja. diperoleh dari menghisap tenagakerdja orang lain dalam bentuk sewatanah. Dari hubungan pemilik dengan penggarap ini timbul penghisapan melalui sewa anah berupa hasilbumi, wang atau kerdja, artinja penghisapan feodal.
Pengertian ini sepenuhnja sesuai dengan apa jang ikatakan oleh Bung Karno dalam Djarek, dimana dikatakan sbb: Tanah tidak boleh mendjadi alat penghisapan! Tanah untuk Tani! Tanah untuk mereka jang betul* menggarap tanah ! Tanah tidak untuk mereka jang duduk ongkang² mendjadi gemuk-gendut karena menghisap keringatnja orang² jang disuruh menggarap tanah itu!"(Tubapi, hal, 224). Inilah tuantanah! Inilah definisi tuantanah, jaitu orang jang ongkang tidak bekerdja, hidup dari menghisap keringat orang jang disuruh menggarap tanahaja. Tentang berapa luasnja. tanah jang bisa memungkinkan orang duduk ongkang2" itu tergantung pada hanjak hal. seperti kesuburan tanah, irigasi dll. Di Delanggu (Djateng) dengan 2 ha orang sudah bisa hidup ongkang*, karena tanahnja subur, sedangkan di Bdjonegoro tidak demikian halnia.
Dengan analisa jang demikian, maka masalahnja mendjadi djelas. Disatu fihak, misalnja, seorang jang memiliki tanah jang agak banjak tetapi jang ikut sendiri mengerdjakan pekerdjaan pokok, walaupun disamping itu ia djuga sekedar melakukan penghisapan etjara feodal atau setjara kapitalis, bukanlah seorang tuantanah. Ia adalah tanikaja dan karenanja ia tidak mendjadi sasaran dalam mendjalankan landreform. Mengapa? Karena bagaimanapun djuga, ia tetap merupakan tenaga produktif, karena ia djuga bekerdja sendiri, sehingga masih ada djuga gunanja bagi revousi dan perkembangan ekonomi kita.
Demikianpula misalnja seorang pegawai negeri ang memiliki sedikit tanah jang sepenuhaja digarap leh orang lain. Walaupun ia melakukan penghisapan
feodal (sewa tanah), tapi ia bekerdja sendiri sebagai pegawai, dan djika penghasilannja jang pokok diperoleh dari djabatannja sebagai pegawai, maka ia tidak boleh diperlakukan sebagai tuantanah. la adalah penjewakan-tanah ketjil. Akan tetapi, djika tanahnja begitu uas dan subur sehingga ia tanpa bekerdjapun bisa hidup ongkang² dari sewa tanah, maka ia adalah tuantanah dan mendjadi sasaran revolusi.
Hal ini saja anggap perlu diuraikan, karena selalu akan terdapat rintangan² dalam melakukan revolusi agraria atau landreform djika tidak ada kedjelasan mengenai sasarannja. Sungguh, masalah terpenting dalam revolusi jalah mengenal siapa musuh revolusi disamping mengenal kawan revolusi!
Kaum Komunis Indonesia sudah sedjak lama berpendirian, bahwa masjarakat Indonesia masih tetap merupakan masjarakat setengah-feodal dengan sisa* feodal jang berat. Program PKI jang disahkan 10 tahun jl. dalam Kongres Nasional ke-V PKI meliputi tuntutan² landreform jang radikal jang sepenuhnja sesuai dengan sembojan Bung Karno Tanah untuk mereka jang betul² menggarap tanah". Sudah lama Program itu mendjadi sasaran dan edjekan kaum reaksioner jang mentjemooh PKI karena djandji² tanah untuk kaum tani hanja bisa dipenuhi, katanja, dalam bentuk tanah uatuk kuburan. Tetapi sekarang, Program resmi revolusi Indonesia sudah dengan tegas menjatakan kemutlakannja landreform dan menolak samasekali pandangan Sumitwo jang amat keliru itu.
Dalam hubungan ini, saja dapat kemukakan disini beberapa pengalaman langsung dari suatu projek riset. (research) jang telah saja lakukan diseluruh Djawa dengan dibantu oleh kuranglebih 250 kader PKI dan. organisasi² massa jang langsung saja pimpin, dan jan? dibantu oleh kuranglebih 3000 petugas di-desa² dan ke. tjamatan². Sedjak bulan Februari tahun ini sampai achir. bulan Mei, saja telah melakukan suatu riset mengena keadaan kaum tani dan gerakan tani diseluruh pulau. Djawa. Didalam riset itu, telah diriset desa² jang ter sebar dalam 124 ketjamatan di Djawa Barat, Djawa. Tengah dan Djawa Timur. Desa² jang diriset dipilth. setjara teliti supaja dapat meliputi berbagai desa pertanian, nelajan. kehutanan. perkebunan dsb sehing.
ga tjukup bisa menggambarkan variasi jang sunggun Juas jang terdapat dipulau Djawa ini.
Tak mungkin bagi saja pada kesempatan ini untuk memberikan uraian lengkap tentang hasila riset itu. Semuanja telah dan akan diumumkan dalam bentuk buku. Tetapi saja ingin mengemukakan beberapa hal, sebab saja anggap hasil² riset itu erat sekali hubungannja dengan tema pokok Mubes ini, dan djuga erat sekali hubungannia dengan beberapa anak² tema, terutama masalah produksi pangan.
Hasil riset jang paling penting jalah sepenuhnja membenarkan kesimpulan Dekon tentang masih adanja sisn fcodalisme jang harus dikikis habis, bahkan hasil² riset membuktikan, bahwa ini merupakan hal jang sangat mendesak. Riset itu menundjukkan dengan sangat djelas bahwa penindasan kedjam di-desa² berlangsung melalui apa jang saja namakan 7 setan desa", jaitu tuantanah djahat, lintahdarat, tukang idjon, tengkulak djahat, kapitalis birokrat, penguasa djahat dan bandit desa. Istilah djahat" mengenai tuantanah dipakai karena jang dimaksudkan jalah tuantanah² jang membangkang terhadap pelaksanaan UUPA dan UU- PBH. Tuantanah² jang mau melaksanakan kedua undang² negara ini, jang djumlahnja sangat sedikit, tidak termasuk golongan tuantanah djahat. Demikian pula, tengkulak dan penguasa tidak semuanja djahat, tidak semuanja kedjam. Jang mendjadi sasaran perdjuangan kaum tani dewasa ini hanja mereka jang djahat, jang kedjam.
Bentuk penghisapan feodal jang paling pokok jalah monopoli tanah ditangan tuantanah jang menghisap kaum tani melalui sistim sewatanah feodal jaitu sewatanah jang berbentuk hasilbumi, kerdja atau uang. Kemelaratan kaum tani jang disebabkan oleh penghisapan feodal ini mengakibatkan bahwa mereka mendjadi mangsanja kaum lintahdarat, tukang idjon dan kaum tengkulak djahat jang melakukan berbagai matjam penghisapan sehingga disamping menjebabkan semakin melaratnja kaum tani, djuga menjebabkan proses pemusatan tanah berdjalan terus-menerus, artinja sistim feodal mendjadi semakin kuat.
Penemuan tentang adanja 7 setan desa adalah penting karena menundjukkan bahwa sisa² feodalisme
dinegeri kita merupakan suatu sistim jang luas dan bersegi-banjak dengan monopoli atas tanah sebagai porosnja. Kaum tani dihisap oleh tuantanah dan karenanja melarat. Karena itu lintahdarat bisa tumbuh subur, sebab kaum tani selalu membutuhkan pindjaman untuk menutupi kebutuhan jang paling elementer. Terdesak oleh kebutuhan² uang tunai, kaum tani dapat diperas setjara kedjam oleh tukang idjon. Demikian pula tengkulak djahat dapat memeras kaum tani baik dengan membeli hasil²nja dengan harga djauh dibawah harga pasar maupun dengan mendjual kebutúhan² kepada kaum tani dengan harga² djauh diatas harga pasar dengan sistim bajar-tjitjilan. Kaum kapitalis birokrat jang'sedang dengan tjepat muntjul diberbagai desa² djuga dapat melakukan penghisapan dengan gampang karena keadaan kaum tani begitu melarat. Penghisapan oleh tukang idjon, lintahdarat, dsb. makin lama memaksakan kaum tani jang masih memiliki tanah untuk melepaskan tanahnja sebagai borg atau melalui berbagai sistim gadai.
Kaum tani ibarat bola ping-pong jang dipukul oleh penghisap sini, lari kepenghisap sana, dipukul penghisap sana lari kepenghisap situ, dan seterusnja. Sedangkan setan³ desa jang saja namakan penguasa² djahat dan bandit² desa merupakan alat² bagi kaum penghisap untuk mempertahankan dan memperdalam penghisapan dan oleh karenanja merupakan bagian integral daripada sistim feodalisme itu.
Adalah samasekali tidak masuk akal kesimpulan Sumitro bahwa satu²nja sumber kemelaratan kaum tani jalah tengkulak dan genggaman ekonomi melalui perkreditan dan perhutangan. Ini berarti menutup mata terhadap apa jang menjebabkan kaum tani sampai bisa mendjadi mangsanja tengkulak dan si-pemberi kredit. Mau tidak mau, kesimpulan Sumitro pun membuktikan tentang adanja penghisapan feodal. sekalipun ia berusaha untuk menjembunjikannja.
Penghisap feodal menguasai seluruh kehidupan kaum tani. Ía tidak hanja membikin mereka sengsara dan sangat melarat tetapi djuga amat membatasi daja produktif mereka. Didalam buku jang telah saja tulis mengenai hasil² riset di Djawa Barat, saja menguraikan berbagai bentuk penghisapan jang terdjadi di-desa² dengan memberikan tjontoh² jang diketemukan dalam riset jang saja lakukan itu. Dan berdasarkan bahan² riset tsb, saja menarik suatu kesimpulan sbb :
Dengan demikian kaum tani sudah mendjadi sa saran penghisapan mulai dari ketika mereka menanam padi sampai kepada panennja dan djuga waktu mereka mau mendjual hasil panennja dan membeli barang keperluan hidup se-hari² dan barang² untuk berproduksi kembali seperti alat² pertanian, pupuk, dls. Maka. sjarat² produksi kaum tani dikuasai betul oleh kaum tuantanah, lintahdarat, tukang idjon, kapitalis birokrat dan tengkulak". (Kaum Tani Mengganjang Setan² Desa, djilid I, hal. 32). Selandjutnja saja simpulkan sbb: Kemerosotan taraf-hidup klas² jang erupakan tenaga produktif pokok didesa mengakibatkan kemerosotan daja produksi pertanian. Disamping kekurangan makanan jang menurunkan daja-kerdja buruhtani dan tanimiskin, kemampuan tanimiskin dan tanisedang untuk mengongkosi produksi terus merosot. Hal ini langsung membahajakan proses produksi pertanian itu sendiri." (Kaum Tani Mengganjang Šetan² Desa djilid I. hal. 37).
Dengan demikian kaum tani sukar untuk melakukan reproduksi, artinja mentjiptakan kembali hasile jang tjukup untuk menggantikan modal jang dipergunakan dalam siklus produksi janglalu termasuk tenagakerdjanja, apalagi untuk melakukan produksi, artinja mentjiptakan kekajaan materiil jang baru.
Dalam kesimpulan² ini, saja berusaha menggambarkan, bahwa hubungan² produksi feodal merupakan suatu sistim jang luas, jang bersegi banjak, dan jang sangat menghambat perkembangan tenaga² produktf di-desa². Tenaga² produktif didesa hanja akan dapat dibebaskan dari tekanan² ini dengan diachirinja hubungan² feodal tsb. Inilah sebabnja mengapa landreform merupakan bagian mutlak daripada revolusi Indonesia.
Tidak perlu kiranja saja menundjukkan betapa kesimpulan² ini berbeda dengan kesimpulan² Sumitro. Dalam segala hal dapat saja tekankan bahwa riset jang telah saja lakukan itu sepenuhnja membuktikan kepalsuan analisa Sumitro dan kebenaran Dekon tentang perlunja sisa² feodalisme dikikis habis.
Pelaksanaan Dekon Dibidang Agraria Hanja Bisa Didjamin Deagan Mengganjang Setan² Desa.
Pelaksanaan Dekon di-desa², artinja pelaksanaan strategi dasar ekonomi, hanja mungkin tertjapai dengan mengganjang setan² desa. Dan ini sudah mendjadi kejakinan kaum tani Indonesia jang sedang bangkit dalam suatu gerakan untuk melawan setan² desa ini. Gerakan ini terutama timbul sebagai reaksi kaum tani terhadap aksi sefihak reaksioner setan² desa itu sendiri jang sudah lama berusaha keras untuk meng-halang²i pelaksanaan Undang² Negara jang madju, jaitu Undang² Perdjandjian Bagi-Hasil (ÜUPBH) dan Undang² Pokok Agraria (UUPA).
Timbulnja kebangkitan kaum tani jang terutama mengambil bentuk dalam apa iang telah setjara luas dikenal sebagai aksi sefihak kaum tani melawan aksi sefihak tuantanah jang membangkang terhadap UUPA dan UUPBH ternjata telah membikin gègèr tuantanah dan pembela²nja, telah menimbulkan kehebohan dalam masjarakat kita, sehingga ada baiknja kiranja kalau saja djelaskan pokok² persoalannja karena menurut saja, persoalan ini tak mungkin dilepaskan dari tema Mubes ini. dari prinsip² dasar jang mendjiwainja dan dari berbagai anak² tema jang akan dibahas dalam komisi² Mubes nanti.
Diundangkannja UUPBH dan UUPA dalam tahun 1960 merupäkan suatu peristiwa penting dalam kehidupan politik dan ekonomi Indonesia. Dua undang ini tidak merupakan landreform jang radikal, jang menghabistamatkan sisa² feodalisme. UUPA hanja membatasi luas pemilikan tanah oleh tuantanah, artinja masih memungkinkan seorang untuk duduk ongkang mendjadi gemuk-gendut karena menghisap keringatnja orangº jang disuruh menggarap tanah itu". Hanja, luas tanah jang boleh digunakan sebagai alat penghisapan dibatasi. Memang benar seperti apa jang dikatakan oleh Bung Karno dalam Djarek, bahwa ..pada taraf sekarang ........ landreform disatu fihak berarti penghapusan segala hak² asing dan konsesi² kolonial atas tanah dan mengachiri penghisapan feodal setjara berangsur²" (Tubapi, hal. 224). Sedangkan UUPBH walaupun menguntungkan kaum tani, djuga sangat terbatas sifatnja, jaitu hanja sekedar mengusahakan perbaikan sedikit dalam bagi-hasil jang diperoleh oleh penggarap. Djika sebelumnja UUPBH, sebagian besar penggarap tanah dengan sistim bagi-hasil harus menjerahkan 50% atau lebih dari hasil kotornja kepada tuantanah, artinja ongkos produksi ditanggung oleh penggarap dari bagiannja itu, maka djika UUPBH dilaksanakan, penggarap umumnja memperoleh paling sedikit 50% dari hasil bersih (pembagian di-masing2 daerah ditentukan oleh Bupati sesuai dengan antjer² 1 : 1 seperti jang ditetapkan didalam UUPBH) sedang penggantian ongkos² produksi djatuh ditangan penggarap dan tidak di-bagihasil-kan.
Tetapi kenjataan membuktikan. bahwa sekalipun terbatas, kedua undang² ini telah menimbulkan perlawanan jang luas sekali dari tuantanah² djahat jang mentjari segala akal djahat seperti misalnja hibahpalsu", ,tjerai-palsu" dan bahkan mati-palsu", untuk melakukan manipulasi dengan tanah-lebihnja, untuk mentjegah pelaksanaan UUPA terhadap tanah-lebihnja dan, kalau akal² ini semuanja gagal, untuk mendjami supaja tanah-lebihnja ,dibagi" kepada anggota keluarga kontjo²nja jang bukan penggarap, sehingga dengan demikian tanah tetap berada dalam kekuasaannja. Demikian pula, mereka sangat menentang UUPBH dan umumnja menolak untuk mengadakan perdjandjian* dengan penggarap jang sesuai dengan ketentuan² UU- PBH itu. Betapa luas pelanggaran² terhadap UUPBH dapat dirasakan dari kenjataan, bahwa atas nasehat Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Menteri、Pertanian dan Agraria telah merasa perlu mengeluarkan Peraturan Menteri No. 4, 1964 jang mengadakan sanksi² terhadap tuantanah jang melanggar UUPBH. Menurut Peraturan Menteri itu terhadap tuantanah tsb. dipaksakan suatu bagihasil 6: 2: 2, jaitu 6 untuk penggarap, 2 untuk Pemerintah dan 2 untuk tuantanah.
Bahwasanja UUPA dan UUPBH mengalami kematjetan saja rasa tidak terlalu mengherankan. Bukankah ini hanja membuktikan bahwa di Indonesia memang ada tuantanah dan ada sistim feodal? Jang boleh heran kiranja jalah mereka jang tadinja mengira bah-
wa di Indonesia tidak ada tuantanah setjara besar²
an"! Mula² kaum tani menjambut UUPA dan UUPBH dengan hangat sekalipun undang² ini hanja menguntungkan mereka' setjara terbatas. Mula² kaum tani sangat mengharapkan dan menantikan pelaksanaannja. Tetapi apa jang terdiadi? Manipulasi, pelanggaran, kehebohan, kemunafikan; jang semuanja menandai aksi sefihak reaksioner dari tuantanah djahat dibantu terutama oleh penguasa² djahat untuk mentjegah pelaksanaan undang* jang sah sehinoga UlIPA dan UUPBH matjet, tidak berdjalan. Maka tidak mengherankan pula djika tiba gilirannja bagi kaum tani untuk bangkit mengadakan aksi sefihak revolusioner jang sesuai dengan tudjuan revolusi. jang tudjuannja untuk melaksanakan undang² resmi negeri kita. Mengapa kebangkitan kontra-revolusioner tuantanah² dan setan² desa lainnja tidak menimbulkan kehebohan, tetapi kebangkitan revolusioner kaum tani djustru dihebohkan? Ini sungguh membukakan segala borok² jang tadinja tertutup oleh demagogi* revolusioner!
Dalam textbook² ekonomi liberal tentang kaum tant dan desa² di-negeri² jang biasanja disebut underdeveloped", kaum tani sering dikritik dan diedjek karena pasivitetnja, tidak suka hal² jang baru. sangat konservatif, dll. Tetapi kalau kaum tani Indonesia djustru membuktikan dirinja bahwa mereka tidak konservatif. pasif dsb., kok dikatakan .mengamuk". ..rewel", dsb. Hendaknja disedari oleh kita semua bahwa kaum taní Indonesia sedang memberikan suatu peladjaran jang sangat penting kepada kita semua jaitu bahwa suatu revolusi tidak bisa terdjadi kalau tidak digerakkan oleh kekuatan² didalam masjarakat sendiri. Riset jang saja lakukan membuktikan hahwa dimana berdjaian agak baik pelaksanaan UUPA dan UUPBH. jang seperti dikatakan oleh Bung Karno merupakan selangkah madju" diatas djalan revolusi kita, ini pada pokoknja disebabkan oleh karena aksi² jang dilaksanakan oleh kaum tani sendiri, kadang2 dengan memberikan ·korban² jang tidak sedikit. Djadi bukan karena ketaatan para pediabat pada undang² negara. Dari riset jang telah saja lakukan, ternjata bahwa di Djawa Barat telah melakkira² 51.750 penggarap luas tanah kira² 11.500 ha sanakan UUPBH.atas ini adalah hasil aksi² sefihak. umumnja dan pada ini adalah djauh lebih tinggi dari Anehnja, angka² angka" Panitia Pusat Landreform jang sampai seka- 25.345 perdjandjian menurut rang baru mentjatat seluruh Indonesia atau hanja 9.628 untuk UUPBH untuk Djawa Barat. (Lihat Laporan perdjandjian Landreform Sampai Pelaksanaan Perkembangan 1963", tgl. 15 Djanuari 1964). Tetapi Achir Tahun tinggi ini toh tidak lebih daripada angka jang lebih lautan penduduk Djawa Barat .sedalam setetes air tani dewasa, diantara mana kurangbanjak 6.558.650 atau kl. 5 djuta adalah kaum tani lebih dari. 75% tanah orang lain jang seharusnja sudah jang menggarap menurut UU- mengadakan perdjandjian bagi-hasil UUPBH hanja kl. 1% pelaksanaan PBH. Artinja dari 5 djuta) diseluruh persentase (51.000 sebagai Djawa Barat!
Ternjata bahwa gerakan tani agak lebih lengkap pelaksanaan UUPBH sehingga keangka²nja tentang adaan pelaksanaannja memang adalah sedikit lebib jang digambarkan oleh Pemerinbaik daripada apa gerakan tani dapat kita ketahui pula tah. Tetapi dari ini adalah berkat aksi² kaum tani bahwa pelaksanaan Pemerintah berterimakasih kepasendiri. Seharusnja karena telah mengadakan aksi² untuk da kaum tani suatu undang² resmi. Tetapi anehnja, melaksanakan Pemerintah jang tidak berterimakasih, ada pedjabat² kaum tani dengan kata³ memfitnah bahkan jang kontra-revolusioner", anarchis", mengatjau", dsb.
Instruksi Pd. Presiden Leimena tgl. 15 Djuni 1964 ang tidak membenarkan tindakan sefihak dari golongan hanja dapat difahami djika berdasarkan inmanapun struksi ini akan diambil tindakan² terhadap tuantanah* jang telah melakukan tindakan sefihak reaksioner melanggar UUPA dan UUPBH. Djika tindakan ini sungguh² diambil, maka aksi sefihak revolusioner kaum ani samasekali tidak diperlukan dalam usaha melaksanakan UUPA dan UUPBH.
Stop Impor Beras !" Hanja Mungkin Ditjapai Dengan Mengganjang Setan² Desa.
Baru² ini, Bung Karno telah mengetengahkan suatu sembojan jang amat tepat, jaitu stop impor beras !". atau laksanakan. prinsip berdiri diatas kaki sendiri dibidang pangan !". Sungguh suatu kegandjilan djika negeri kita jang begitu kaja-raja dan subur makin lama makin banjak mengimpor beras, sampai² impor beras menelan tak kurang dari seperempat daripada penghasilan expor kita. Keadaan ini harus segera diachiri.
Dalam mentjapai tudjuan ini, memang bisa diambil langkah² jang bersifat sementara jaitu dengan memperluas konsumsi bahan² makanan lainnja, terutama diagung. Tetapi satu²nja tjara jang permanen untuk mentjapai self-sufficiency atau mentjukupi diri dalam bahan makanan jalah dengan menaikkan produksi dan memperbaiki lalulintas barang³ antara desa dan kota. Tidak dapat dibenarkan djika stop impor beras" mau dilaksanakan dengàn djalan mengurangi konsumsi bahanº makanan atau memperketiil djumlah distribusi pangan kepada pegawai negeri, angkatan bersendjata dsb. Djika distribusi ini dikurangi atau diganti dengan uang. maka ini akan mempunjai akibat jang sangat merugikan terhadap tingkat harga. Masalah pokok jalah produksi, dan selama masalah ini tidak kdipetjahkan, selalu akan timbul kesulitan dalam masalah pangan, biar beras. djagung atau apa sadja jang kita makan.
Seperti sudah saja djelaskan diatas, daja produksi kaum tani sedang merosot. Dengan masih berkuasanja etan² desa atas hasil pertanian kaum tani, maka sekalipun kaum tani berhasil memperoleh panen jang baik. ini selalu akan direbut dan dimonopoli oleh setan² desa itu. Dan setan² desa itu bukan hanja merupakan sumber penghisapan terhadap kaum tani; mereka tidak kurang kedjam dalam mengatjaukan dan memanipulasi distribusi hasil² pertanian, semuanja untuk memperbesar keuntungan² mereka sendiri. Djika misalnja kita membahas masalah harga dalam pasaran beras, maka ternjata bahwa ada kontradiksi antara harga rendah jang dibutuhkan oleh para konsumen di-kota² dengan harga³ tinggi jang harus dibajar untuk beras dan hasil² pertanian lainnja. Tetapi hendaknja disedari, bahwa harga² tinggi itu samasekali tidak membawa keuntungan bagi kaum penggarap jang hanja kenal melarat sadja. dan jang terus dihisap oleh tukang idjon, tengkuląk djahat dsb. Harga² jang tinggi itu merupakan akibat daripada salahurus kaum kapitalis birokrat dan akibat pula dari manipulasi serta monopoli setan² desa atas hasil produksi pertanian. Para penggarap sendiri tentu akan djauh lebih beruntung djika mereka tidak dihisap. djika mereka bisa memperoleh harga jang pantas bagi hasil²nja dan membeli kebutuhan²nja dengan harga pantas pula.
Dalam hubungan ini pula, perlu saja tegaskan bahwa otjehan² kaum sardjana ekonomi tertentu bahwa kaum tani tidak dirugikan oleh inflasi" adalah suatu kcbohongan besar. Analisa jang meleset ini djuga timbul karena keadaan kongkrit di-desa² samasekali tidak diketahui. Kaum buruhtani, tanimiskin dan djuga kaum tanisedang semuanja menderita sekali akibat adanja inflasi, karena mereka itu memang banjak membeli kebutuhan²nja dari pasar sedangkan peningkatan harga² semakin mendjadikan mereka sebagai mangsa setan² desa, terutama tukang idjon, lintahdarat dan tengkulak djahat. Berbeda sekali dengan kesimpulan palsu itu, riset jang telah saja lakukan di Djawa membuktikan bahwa inflasi menjebabkan makin tjepat proses konsentrasi tanah, makin melaratnja kaum tani dan makin kuat dan berdominasinja setan² desa, sehingga makin mendesak pula masalah pelaksanaan landreform untuk mentjegah kemerosotan dajaproduksi jang mendjadi salahsatu tjiri utama dalam desa² itu dewasa ini.
Dengan demikian njatalah, bahwa mengganjang setan² desa tidak hanja akan menguntungkan kaum tani tetapi djuga setjara langsung akan menguntungkan kaum konsumen bahan² pertanian di-kota². Djika setan² desa ini bisa dikikis habis, kita akan bisa mentiapai struktur harga antara desa dan kota jang menguntungkan baik kaum produsen di-desa² maupun kaum konsumen di-kota², karena terbukalah kemungkinan untuk mentjiptakan suatu hubungan pertukaran (komersiil) jang langsung antara produsen dan konsumen dengan tidak melalui setan² desa lagi.
Djelaslah kiranja, bahwa pelaksanaan sembojan
stop impor beras !", pelaksanaàn prinsip berdiri diatas kaki sendiri dibidang pangan, pentjiptaan struktur harga jang menguntungkan antara desa dan kota semuanja tergantung pada tuntutan pokok jang dikemukakan dalam Dekon jaitu mengikis habis sisa² feodalisme, jang setjara kongkrit berarti mengganjang setan desa sampai habis.
III. MENGEMBANGKAN ILMU EKONOMI INDONESIA JANG SESUAI DENGAN TUGAS NASIONAL-DEMOKRATIS MENUDJU KE- MASJARAKAT SOSIALIS INDONESIA
Saudara² jang berkumpul dalam Musjawarah ini adalah pekerdja ilmu. Melalui Musjawarah ini Sdr.a berusaha menggunakan ilmu masing² untuk membahas masalah* ekonomi Indonesia. Dengan mengambil Pelaksanaan Dekon sebagai tema pokok, maka pendekatan terhadap masalah² ekonomi adalah tepat, sebab Dekon merupakan suatu program ekonomi jang ilmiah karena sesuai dengan strategi umum revolusi Indonesia.
Achir² ini, makin banjak diketengahkan sembojan ilmù untuk Rakat" atau ilmu untuk revolusi" sehingga sudah dirasakan bahwa sembojan ,ilmu untuk ilmu" telah mengalami kekalahan total dalam masjarakat. Tetapi ini tentu belum berarti, bahwa sembojan jang tepat. jaitu ilmu untuk revolusi", sudah dilaksanakan di-mana² dan dengan tjara jang tepat pula. Untuk menjedari benar² tepatnja sembojan ilmu untuk revolusi" adalah perlu sekali lebih dahulu membongkar kepalsuan sembojan ilmu untuk ilmu", sebab kalau kita tidak berbuat demikian, bisa djadi ada orang jang menganggap bahwa ,ilmu untuk. ilmu" adalah ilmu jang objektif, sedangkan ilmu untuk revolusi" adalah ilmu jang subjektif.
Ilmu jang tidak berfihak, artinja ilmu jang objektit dalam artikata impartial" hanja ada dalam bajangan orang2 tertentu. Ilmu apapun adalah berfihak, djuga ilmu² eksakta dan ilmu² alam dalam arti bahwa ilmu* itu bagaimanapun djuga diperkembangkan kearah djurusan jang melajani kepentingan² klas atau golongan jang berkuasa dalam masjarakat. Hal ini dapat kita buktikan dengan djelas kalau kita memperhatikan perkembangan ilmu tumbuh²an, ilmu geologi, ilmu kedokteran dsb. selama negeri kita dikuasai oleh kaum mperialis Belanda.
Apalagi, ilmu² sosial, termasuk dan terutama ilmu ckonomi, sepenuhnja mentjerminkan kepentingan klas atau golongan dan tak bisa dipisahkan dari kepentingan klas atau golongan. Umu adalah bagian daripada bangunan-atas sesuatu masjarakat, artinja merupakan alat bagi klas² jang berkuasa untuk mempertahankan ckuasaannja. Ini berlaku dimasjarakat feodal, dimasjarakat kapitalis. maupun dimasjarakat sosialis.
Didalam masjarakat Indonesia dimana masih terdapat sisa² imperialisme dan sisa² teodalisme, sudan barang tentu ilmu akan dipergunakan se-banjak²nja oleh mereka jang menguasai kehidupan ekonomi dinegara kita, jaitu kaum imperialis dan tuantanah serta kakitangan²nja untuk mempertahankan diri, apalagi dewasa ini dikala Manipol dan Dekon sudah menjatakan bahwa tugas kita jalah mengikis habis sisa² imperialisme dan feodalisme.
Tetapi disamping sisa² tsb, djuga terdapat aspek revolusioner, aspek Rakjat, dalam kekuasaan politik di Indonesia dan terdapat pula gerakan Rakjat jang bekerdjasama dengan aspek revolusioner dalam kekuasaan politik itu untuk mengganjang sisa² imperilisme dan feodalisme sebagai tugas pokok dalam tahap revolusi sekarang ini. Aspek revolusioner dalam keku- ¿saan negara serta gerakan Rakjat ini tentu djuga seharusnja mempergunakan ilmu untuk memperkuat dan memperhebat perdjuangan mereka, memperkuat dan memperhebat aspek revolusioner tsb. Inilah jang dinamakan ilmu untuk revolusi" atau ilmu untuk Rakjat".
Kepada kita jang bertekad mewudjudkan sembojan ilmu untuk revolusi" setjara njata dituntut pekerdjaan jang banjak untuk merealisasi sembojan ini, artinja untuk memperkembangkan ilmu atau teori² ilmiah jang dapat mendorong madju gerakan revolusioner. Setjara kongkrit, bagi para pekerdja ilmu sosial, ini berarti mengembangkan teori² ilmiah jang dapat mendorong madju pelaksanaan Manipol dan Dekon. Ilmu sema-
tjam ini memang berfihak. Dan berfihak jang demikian adalah objektif karena berfihak kepada kebenaran. artinja berfihak kepada sesuatu jang berdjalan menurut hukum perkembangan sedjarah jang ditjiptakan oleh Rakjat.
Tentu mengembangkan ilmu jang mengabdikan diri kepada revolusi hanja bisa terdjadi dalam suatu proses perdjuangan terhadap ilmu jang melawan arus revolusi atau jang kontra-revolusioner. Teori² ilmiah jang revolusioner hanja dapat dimenangkan sambil menelandjangi teori² jang kontra-revolusioner. Tanpa menelandjangi teori² jang kontra-revolusioner, teori ilmiah jang revolusioner tidak mungkin berkembang.
Hal² jang saja kemukakan diatas kiranja berlaku setjara chusus dibidang ilmu ekonomi karena ilmu ini adalah ilmu jang paling dekat dengan kepentingan* Rakjat. Bahkan seperti sudah saja katakan diatas. politik adalah pernjataan terpusat daripada ekonomi. dan ekonomi adalah dasar dan tudjuan daripada politik.
Adąlah satu kenjataan, bahwa pada umumnja ilmu ekonomi jang diadjarkan dalam perguruan² tinggi Indonesia masih melandjutkan tradisinja jang lama jang mendapat inspirasi dari ilmu ekonomi burdjuis, ilmu ekonomi liberal. Djika tadinja ahli² ekonomi burdjuis Belanda besar pengaruhnja dalam perguruan tinggi Indonesia dibidang ekonomi, kedudukan mereka itu makin lama makin terdesak oleh ahli² ekonomi burdjuis Amerika Serikat jang setjara chusus melajani kepentingan² kaum imperialis AS untuk mendjadikan Indonesia dan negeri* baru merdeka lainnja sebagai daerah² kekuasaan neo-kolonialis mereka.
Teori² ekonomi liberal jang masih mempunjai tradisi kuat dalam fakultas² ekonomi Indonesia sudah tentu mendjadi perintang. utama untuk memperkembangkan dan mewudjudkan program revolusioner kita dibidang ekonomi, jaitu Dekon. Saja dapat mengerti, kalau kaum sardjana ekonomi Indonesia mengalami kesukaran² besar karena Dekon mengharuskan mereka untuk merombak samasekali ilmu ekonomi jang mereka miliki selama ini. Banjak diantaranja jang samasekali tidak mau merombaknja sehingga mereka bersikap jang sangat negatif dan mengedjek terhadap Dekon. Malahan saja pernah membatja bahwa ada seorang dosen ekonomi jang suka menanjakan kepada mahasiswa²nja jang sedang diudji untuk mengemukakan segi2 negatif" daripada Dekon.
Ada pula jang tidak sampai setjara terbuka bersikap negatif terhadap Dekon, artinja mereka menerima tialam mulut, tetapi selalu menegaskan, bahwa Dekon harus dilaksanakan setjara pragmatis" jang pada pokoknja berarti berbuatlah apa jang dikehendaki dengan melepaskan prinsip². Semuanja ini dilakukan dengan dalih .agar sesuai dengan hukum2 ekonomi", seolah² Dekon itu sendiri adalah program jang tidak sesuai dengan hukum² ekonomi, tidak berdasarkan hukum² ekonomi, artinja hukum² jang sesuai dengan tugas" revolusi nasional-demokratis sekarang untuk menudju keekonomi sosialis Indonesia.
Dalam hubungan dengan masalah ini, saja ingin membahas beberapa segi daripada teori² jang disebarkan oleh Sumitro. Saja anggap hal ini penting untuk dapat mengembangkan suatu ilmu ekonomi Indonesia jang memang benar² bisa diabdikan kepada kepentingan² revolusi. Hal ini sukar ditjapai kalau teori² Sumitro jang berpengaruh diperguruan tinggi kita, terutamà sedjak tahun 1950, belum ditelandjangi, belum diganjang habis²an.
Diatas telah saja kemukakan betapa palsunja kesimpulan Sumitro mengenai masalah agraria di Indonesia. Mengikuti pandangan Sumitro dalam hal ini berarti mé- nentang Dekon jang menuntut agar sisa² feodal dikikis habis. Menurut Sumitro di Indonesia tidak ada masalah penghisapan feodal, oleh karena itu dengan sendirinja perdjuangan melawan sisa² feodal adalah suatu omong-kosong. Kekeliruan pandangan ini sudah berakibat djauh sekali seperti kita lihat dewasa ini, dimana aksi² jang didjalankan oleh kaum tani untuk melaksanakan UUPA dan UUPBH jang merupakan suatu perdjuangan anti-feodal, bukan hanja tidak disokong dan didorong oleh kalangan² tertentu, tetapi bahkan dihebohkan dan dikutuk sebagai aksi kontrarevolusioner. Sebab pokok daripada sikap ini jalah tidak mengakui atau tidak mau mengakui bahwa memang ada sisa² feodal di-desa² Indonesia, bahkan sisa² jang berat jang melakukan penghisapan feodal setjára
kedjam, dan bahwa sisa² feodal sedang berusaha keras untuk mempertahankan diri.
Sumitro terutama memperkembangkan teori² mengenai masalah pembangunan ekonomi dan berusaha mendjelaskan mengapa ekonomi Indonesia adalah ekonomi jang terbelakang. Sumitro berusaha menegaskan keterbelakangan ekonomi Indonesia sebagai akibat adanja suatu vicious circle" atau lingkaran jang tak berudjung-pangkal, suatu vicious circle of poverty" jang digambarkan sbb.: tidak ada penanaman modal karena tidak ada tabungan, tidak ada tabungan karena pendapatan² adalah rendah, pendapatan² adalah rendah karena produktivitet adalah rendah, dan produktivitet adalah rendah karena tidak ada penanaman modal. Djadi bagi Sumitro, keterbelakangan ekonomi Indonesia dan kemiskinan Rakjat Indonesia tidak ada hubungan-apapun dengan penghisapan imperialisme dan feodalisme. Menurut Sumitro Indónesia adalah miskin. karena apa? Karena Indonesia adalah miskin! Sungguh suatu penemuan jang mengagumkan!
Djadi, ada lingkaran tak berudjungpangkal daripada kemelaratan. Dan dimana, menurut Sumitro, terbuka harapan untuk memulai dengan pembangunan? Sumitro mendjawab persoalan ini dengan mengutamakan masalah tabungan. Bahkan untuk Sumitro, tabungan memegang peranan jang strategis. Lihatlah, betapa bedanja dengan Dekon jang menjatakan bahwa mengikis habis sisa² feodal dan sisa² imperialis merupakan hal jang strategis bagi perkembangan ekonomi Índonesia !
Sumitro berkata: Tiap usaha untuk menaikkan produktivitet·harus bersandar atas tabungan. Tabungan disini diartikan sebagai kemampuan dan kesediaan untuk menahan nafsu konsumsi selama beberapa waktu supaja dimasa depan terbuka kemungkinan konsumsi jang lebih meluas". (Ekonomi Pembangunan, hal. 65). Ini suatu kesimpulan jang aneh! Rakjat kita djustru menderita karena taraf konsumsi jang sedemikian rendahnja dan ini bukan hanja berarti taraf hidup jang rendah melainkan djuga daja produksi jang merosot. Tetapi teoritikus reaksioner Sumitro ternjata belum puas, dan mau menjuruh Rakjat kita untuk terus memahan nafsu konsumsi"! 'Ini betul-betul mengingatkan kita pada andjuran para konseptor peraturan ekonomi
26 Mei 1963 jang djuga menjuruh Rakjat kita menderita katanja untuk beberapa waktu", tetapi ternjata makin lama makin banjak kesulitan² ekonomi dan makin merosot taraf-hidup Rakjat. Betapa berbeda semuanja ini dengan kesimpulan didalam Dekon jang mengatakan: Sesuai dengan pertumbuhan kesedaran sosial dan kesedaran ekonomi rakjat Indonesia, maka tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh rakjat, bahwa kepentingan mereka diperhatikan". (Dekon, fasal 26).
Kesimpulan² Sumitro dengan sendirinja mengakibatkan berbagai andjuran tentang tindakan jang perlu diambil, dan dapat kita rasakan betapa andjuran²aja itu merugikan kepentingan Rakjat dan menguntungkan kaum penghisap.
Misalnja, Sumitro berkata sbb: Pembentukan modal baru akan tertjipta, kalau pembagian pendapatan jang gandjil benar disertai oleh suatu pandangan hidup pada fihak golongan atas jang berdjiwa puritanis, jang menekankan kerdja keras dan hidup setjara hemat". (hal. 75). Djadi, dia bukannja mentjela pembagian pendapatan jang gandjil" jang terdapat dalam masjarakat Indonesia, tetapi bahkan melihatnja sebagai faktor jang positif dan baik, asal disertai djiwa puritanis" atau ..djiwa sutji" digolongan atas. Dengan demikianlah akumulasi modal terdjadi di-negeri² kapitalis Barat jang telah menjebabkan kemelaratan luarbiasa bagi Rakjat pekerdja. Dan inilah tjontoh jang diandjurkan Sumitro intuk ditiru di Indonesia!
Tetapi ternjata, Sumitro tidak sampai kesitu sadja. karena njatanja ia tidak begitu jakin bahva golongan atas kita akan memenuhi harapan²nja. Maka ia tjari lagi sumber² tabungan, dan sampailah dia pada suatu teori jang mengagumkan sekali, jaitu teori mengenai apa jang dinamakannja disguised unemployment" atau pengangguran jang tak kentara. Esensi daripada teori ini adalah neo-Malthusianisme, jaitu bahwa penduduk Indonesia, terutama pulau Djawa adalah terlalu banjak sehingga sebagian adalah samasekali tidak produktif walaupun mereka sebenarnja bekerdja. Djadi. walaupun mereka bekerdja mereka dianggap menganggur". Bahkan ia menjimpulkan bahwa dari 56 djuta penduduk agraria Indonesia, artinja kaum tani
kita, 16 djuta menganggur tak kentára" atau tidak produktif (lihat Ekonomi Pembangunan, hal. 83) halmana tidak dihubungkan samasekali dengan masih adanja feodalisme (memang menurut Sumitro feodalisme tidak ada") tetapi dengan masalah kebanjakan orang".
Kelebihan penduduk ini menurut Sumitro merupakan sumber tabungan jang sangat penting didalam ekonomi kita. Dan apa jang diandjurkannja? Supaja kelebihan penduduk ini dipindah kelapangan kerdja lain, ke-projek² pembangunan untuk mendjadi produktif. Tetapi menurut Sumitro, harus didjaga diatas'segala²nja supaja tidak terdjadi suatu kenaikan tingkat konsumsi kaum penduduk desa (artinja kaum tani) setjara keseluruhannja. Kaum tani jang tinggal dlapangan pertanian disuruh olehnja mengongkosi kehidupan mereka jang pindah itu. Dengan demikian 56 djuta kaum tani Indonesia disuruh mempertinggi produksinja tetapi dilarang untuk mempertinggi konsumsinja. Setiap kenaikan konsumsi oleh kaum tani jang makin produktif ini bahkan dinamakan pemborosan". Dan djika pemborosan" ini sampai terdjadi, maka ia akan mengundang modal dari luarnegeri (hal. 86) untuk menjediakan tabungan komplementer".-Dengan siasat litjik ini, penanaman modal asing akan dapat menggerakkan tabungan² tersembunji dari kaum tani jang menganggur tak kentara" itu, atau dalam kata lain menguasai tenaga² produktif kita setjara gratis. Inilah tjaranja untuk memindahkan sebagian kaum tani kita dari mangsa penghisapan feodal untuk setjara langsung mendjadi mangsa modal monopoli asing.
Tetapi disamping itu, bagaimanapun djuga_pemberosan" jang mungkin terdjadi harus diperketjil sedapat mungkin. Tjara²nja jalah tjara² jang klasik, jaitu dengan mempertinggi padjak jang dikenakan terhadap kaum tani, jaitu : (a) padjak tidak langsung pada barang² jang dibeli oleh golongan petani, (b) padjak bumi, biasanja padjak atas pemilik tanah" (jang nota bene memang achirnja selalu mendjadi beban bagi penggarap DNA) dan (c) padjak dalam natura". Mengenai jang terachir itu dikatakan bahwa hal in dapat dilaksanakan kalau diadakan pengawasan langsuag oleh negara atas kehidupan chalajak ramai serta kalau bahan makanan dipungut setjara langsung djuga oleh alat² negara". (hal. 88).
Kebrutalan Sumitro tidak berhenti sampai disit sadja. Bahkan dia mengemukakan bahwa penggerakan kaum tani jang menganggur tak kentara" memang .telah didjalankan dalam sedjarah Indonesia". Dan dalam bentuk apa? Pembikinan bangunan² besar oleh radja" feodal dizaman tengah, penanaman paksa, romusha, kinrohoshi, keharusan penjerahan padi dizaman kekuasaan kolonial Belanda dan dibawah pendudukan Djepang, diakuinja tidak berbeda dengan pikiran tentang mobilisasi golongan penganggur tak kentara untuk berbagai rupa investasi dalam pembangunan ekonomi, meskipun dalam bentuk dan tjorak jang berlainan" (hal. 91). Untuk sedikit menutupf kedjahatannja, Sumitro mengakui bahwa ini dapat ditafsirkan sebagai kebidjaksanaan jang kurang populer". Memang tjara* kaum kolonialis Belanda dan kaum fasis Djepang menghisap kaum tani Indonesia búkan hanja kurang populer" tetapi dikutuk tudjuh keturunan oleh Rakjat Indonesia!
Demikianlah teori Sumitro jang meletakkan seluruh beban pembangunan atas pundak Rakjat pekerdja, terutama kaum tani, jang tak lain akan berarti bukan hanja membiarkan penghisapan feodal berdjalan terus. tetapi malahan menjempurnakan negara sebagai alat untuk memperhebat penghisapan feodal dan penghisapan modal asing atas kaum tani kita.
Masih ada satu segi lagi jang perlu dibahas sedikit lebih mendalam dalam hubungan ini. jaitu peranan modal asing jang oleh Sumitro diberikan tempat jang sangat penting, seperti sudah saja singqung diatas. Misalnja sadja, inflasi jang dilihatnja sebağai sumber tabungan paksa jang menggeserkan pendapatan kepada golongan atasan dan oleh karenanja mendorong pembangunan, menurut Sumitro dapat dibenarkan sepenuhnja asal diiringi dengan pindjaman uang dari luarnegeri untuk mengongkosi tambahan impor berupa barang² konsumsi, jang katanja, akan membantu dalam menekan inflasi. Dengan ini bertemulah kita dengan dasar teori daripada peraturan² ekonomi 26 Mei 1963 jang sengadja mendjalankan suatu politik inflatoir dengan harapan akan dapat mengimbangi" inflasi itu dengan
modal asing jang diharapkan akan didapat dari AS se banjak $ 400 djuta. Apakah dari sini belum tjukup djelas, bahwa peraturan ekonomi 26 Mei 1963 samasekali bukan pelaksanaan Dekon, tetapi sepenuhnja pelaksanaan teori bangkrutSumitro?
Bagi Sumitro, jang harus dipentingkan jalah penanaman modal asing dan untuk kepentingan ini ia mengandjurkan bahwa harus ada kerdjasama antara negara² expor modal dan negara² jang membutuhkan modal. Maksud kerdjasama ini jalah untuk mentjiptakan suatu 'iklim' jang menguntungkan lalulintas modal dalam hubungan internasional". Kerdjasama tsb. ditudjukan untuk kestabilan ekonomi dunia" jang tergantung dari kestabilan politik didalamnegeri maupun dilapangan internasional dalam hubungan antar-negara" (hai. 331, huruf tebal dari saja DNA). Demikianlah usaha Sumitro mempertahankan the old established order" dan demikianlah pengabdiannja teori² Sumitro pada modal asing, atau lebih tegasnja pada modal monopoli imperialis. Modal monopoli imperialis jang sudah ber-tahun² membikin Rakjat kita miskin dan membikin kaum imperialis kaja-raja, mau dipertahankan dan diperbesar dengan dalih ,,untuk mengachiri kemiskinan Rakjat Indonesia". Benar² dapat kita rasakan satunja teori² Sumitro dengan kelakuannja sebagai pemberontak atau agen kaum imperialis Inggeris dan AS, jang sekarang giat mengabdikan ilmunja pada kepentingan kaum imperialis Inggeris dan AS jang berdiri dibelakang projek neo-kolonialis Malaysia". Inilah tjontoh daripada praktek sembojan ilmu untuk ilmu". Betapa objektifnja!
Sebenarnja, membongkar kebobrokan teori² Sumitro masih bisa saja lakukan dengan pandjang lebar. tetapi ini kiranja tjukup untuk membuktikan bahwa teori² tsb. mewakili kepentingan kaum penghisap, terutama kaum imperialis, tuantanah, kaum kapitalis komprador dan kaum kapitalis birokrat, dan seharusnja mendjadi kewadjiban perguruan anggi kita untuk mengganjang habis teori² itu. Demi pelaksanaan Dekon dan perkembangan ilmu ekonomi Indonesia jang revolusioner teori² ekonomi reaksioner Sumitro harus diusir dari perguruan² tinggi kita dan dari alam fikiran kaum sardjana ekonomi kita.
Ilmu Ekonomi Indonesia Harus Mengabdi Kepada Kepentingan Rakjat Pekerdja Dan Revolusi
Memperkembangkan ilmu ekonomi jang sesuai dengan tugas revolusi nasional-demokratis kita menudju kemasjarakat Sosialis Indonesia tak mungkir ditjapai djika tidak didasarkan atas prinsip mengabdikan diri kepada kepentingan* Rakjat pekerdja, terutama kaum bwruh dan kaum tani jang telah dinjatakan sebagai sokoguru revolusi kita dan djuga sebagai tenaga² jang paling produktif" (Gesuri, hal. 33).
Pada dewasa ini dimana salahsatu tugas kita jang terpenting jalah mengikis habis sisa* feodalisme, ilmu ekonomi terutama perlu diabdikan kepada kepentingan² anti-feodal ini. Ini berarti mengachiri kesimpulan? jang meleset tentang tidak adanja feodalisme di Indonesia dan mengadakan riset di-desa² Indonesia untuk bisa mengenal keadaan masjarakat kita. Tudjuan riset serta ilmu terutama jalah untuk melaksanakan tugas Dekon iang anti-feodal, dan oleh karenanja ia harus mendjadikan kaum tani jang tertindas sebagai sumber informasinja.
Dalam hubungan ini ada jang mau menjangkal sifat ilmiah dari riset jang telah saja lakukan dipulau Djawa. jang mendjadikan buruhtani dan tanimiskin, jaitu golongan² jang terhisap di-desa², sebagai sumber informasi jang utama. Ada orang jang berpendapat bahwa karena buruhtani dan tanimiskin umumnja butahurud dan tingkat kebudajaannja sangat rendah, maka informasi dari mereka tidak dapat dipertjajai.
Saja sebaliknja berpendapat, bahwa buruhtani daa tanimiskin djustru merupakan sumber jang paling bisa dipertjaja karena, mereka samasekali tidak berkepentingan untuk menutupi adanja fakta² penghisapan feodal di-desa². Bahkan mereka sepenuhnja berkepentingan untuk membongkarnja. Tentu kalau maksud riset kita jalah untuk menutupi penghisapan, maka jang paling baik jalah untuk mendjadikan tuantanah dao setan² desa lainja sebagai sumber informasi. Ilmu jang mengabdikan diri kepada: revolusi. kepada Rakiat Indonesia, kepada sokoguru revolusi, hanja akan bisa
ditjiptakan dengan riset jang mengambil kekuatan² revølusi itu sebagai sumbernja.
Achirnja, dalam hubungan ini perlu saja tegaskan. bahwa ilmu ekonomi Sosialis Indonesia djustru merupakan ilmu jang harus mendjadi alat dalam menjelesakan tugas² nasional-demokratis, karena inilah sjaratnja bagi kita djika mau membangun Sosialisme dikemudian hari.
Achir² ini ada golongan² tertentu jang me-njindir saja dan PKl søbagai orang² jang maw melakukan fasen-sprong", artinja mau tjepat² melakukan revolusi sosialis sebelum waktunja. Tetapi kenjataan adalah djustru sebaliknja. Kaum Komunis selalu menekaßkan kepada tugas sekarang, tugas anti-teodal dan anti-imperialis, dan bukan tugas kemudian hari, jaitu tugas pembangunan Sosialisme. Kaum Komunis Indonesia selalu menekankan pada masalah revolusi nasional-demokratis. Ini sering disambut dengan edjekan²: buat apa bitjara tentang itu² sadja, kita kan sudah tahu. Tetapi djika kaum Komunis bertindak dengan setjara kongkrit melaksanakan tugas-tugas nasional-demokrais, maka kehebohan sengadja ditimbulkan, dan kami dikatakan kawm fasen-sprong"! Dapatlah dirasakan bahwa dibalik edjekan terhadap seseorang jang berbitjara tentang tugas nasional-demokratis, sebenarnja verdapat ketidaksetudjuan jang benar² dapat dirasakan sekarang ini dimana perbuatan kaum tani untuk melaksanakan tugas nasional-demokratis atau tugas antileodal menimbulkan kehebohan jang tidak ketjil.
Oleh karena itu, saja berpendapat bahwa tugas pokok sekarang dalam.mengembangkan ilmu ekonom jang mengabdi kepada revolusi Indonesia jalah tugas menggunakan ilmu ekonomi sebagai alat untuk mempertjepat selesainja tahap revolusi nasional-demokratis kita, sebagai satu²nja djaminan bahwa masjarakat sosialis Indonesia akan dapat dibangun dikemudian hari.
Ekonomi Politik Marxis Sebagai Satuanja Ilmu Ekonomi Jang Dapat Mengenbangkan Teoria Ekonomi Jang Revolusioner
Masalah terachir jang ingin saja sampaikan dalam bagian ketiga prasaran saja ini jalah tentang ekonomi politik Marxis (EPM) sebagai satu*nja ilmu ekonomi jang paling mampu mengembangkan teori² ekonomi jang revolusioner.
EPM merupakan salahsatu dari tiga: komponen Marxisme dan samasekali berbeda dengan ilmu ekononi burdjuis, karena titiktolaknja jalah hukum penjesuaian antara hubungan² produksi dengan tenaga² produktif sesuatu masjarakat. Tenaga² produktif jang terdiri dari tenaga-kerdja, alat² kerdja dan sasaran kerdja merupakan unsur jang paling dinamis .dan jang terus-menerus berkembang dengan kemadjuan² teknik, Tetapi dalam keadaan dimana hubungan² produkși, artinja hubungan² antara manusia dengan manusia didalam proses produksi jang ditjerminkan dalam hubungan² klas dalam masjarakat berdasarkan pemilikan atas alat² produksi, menghambat perkembangan tenaga² produktif' dan meng-halang²i kemadjuannja lebih landjut. maka revolusi mendjadi hal jang mutlak dengan tudjuan mengubah hubungan² produksi itu sebagai satu²nja djalan untuk membebaskan tenaga² produktif itu. Karena ekonomi politik Märxis berpandangan, bahwa struktur ekonomi, jaitu tjara produksi, menentukan struktur masjarakat, mäka masalah ekonomi dilihatnja sebagai sesuatu jang integral déngan masalah politik. Dengan demikian, bagi seorang jang menguasai ekonomi politik Marxis, adalah gampang sekali untuk mengerti strategi dasar ekonomi Indonesia seperti jang dikemukakan dalam Dekon.
Oleh karena itu, ekonomi politik Marxis sewadjarnja diberi témpat jang pantas dalam curiculum semua universitas² dinegeri kita. Tetapi tentu ini tak akan ada qunanja ketjuali djika jang mengadjarkan matapeladjaran ini betul² memahaminja, menguasainja dan mentjintainja. Bung Karno sendiri-sudah dengan tegas memberikan kepada ilmu Marxis suatú tempat jang sangat chusus dalam perkembangan ilmu revolusioner. Dalam suatu tulisan jang ditulis oleh Bung Karno 30 tahun jang lalu dan jang dimuat didalam Dibawah Bendera Revolusi, Bung Karno berkata sbb. : Teorí Marxisme adalah satu²nja teori jang saja anggap kompeten buat memetjahkan soal² sedjarah, soal politik dan soal masjarakat". Tigapuluh tahun. kemudian Bung.Karno tetap pada pendiriannja itu,, jang dapatkita lihat dari
pesan tertulis beliau kepada Ikatan Sardjana Rakjat Indonesia (ISRI) dimana dikatakan bahwa : semua sardjana Indonesia jang ingin mengintegrasikan dirinja dengan Rakjat selalu mempeladjari dan menguasai dua hal : pertama, situasi dan kondisi serta sedjarah Rakjat dan masjarakat Indonesia; kedua, Ilmu dan teori Marxisme".
Andjuran Bung Karno ini adalah tepat sekali. Andjuran jang pertama menundjukkan arti pentingnja riset dan sasaran riset, jaitu ,mempeladjari dan menguasai situasi dan kondisi serta sedjarah Rakjat dan me sjarakat Indonesia". Andjuran jang kedua dengan tegas menekankan bahwa setiap sardjana Indonesia harus menguasai ilmu dan teori Marxisme sebagai sendjata ampuh untuk mengenal keadaan Rakjat dan masjarakat Indonesia dan mengubahnja sesuai dengan hukum² perkembangan jang objektif. Dengan demikian ditegaskan, bahwa sardjana Marxis mempunjai haridepan jang gilang-gemilang di Indonesia.
IV, DEKON ADALAH DJALAN KELUAR BAGJ KESULITAN² EKONÓMI DEWASA INI.
Pelaksanaan Dekon merdjadi masalah pokok jang dibitjarakan dalam Musjawarah Besar ini. Karena maksud kaum sardjana ekonomi mengadakan Mubes ini jalah untuk berusaha membantu Pemerintah dalam mentjari djalan keluar dari kesulitan² ekonomi! dewasa ini, maka djelaslah bahwa Mubes ini menjadari tentang pelaksanaan Dekon sebagai djalan keluar dari kesulitan-kesulitan tsb.
.Dekon lelah diumumkan kepatda Rakjat Indonesia hampir 16 bulan jang lalu, jaitu pada tgl. 28 Maret 1963, tetapi seperti kita sama2 mengetahui, sedjak waktu itu, kesulitan2 ekonomi bukannja berkurang tetapi bahkan bertambah. Apakah ini salahnja Dekon? Saimasekali tidak! Dekon memang telah diumumkan dan telaħh diterima dan disambut hangat oleh seluruh Rakjat Indonesia tapi harus kita akui, bahwa pelaksanaannja belum dimulai, bahkan pentjideraan terhadapnjalah jang terdjadi dengan peraturan² ekonomi 26 Mei 1963. Mudah²an Mubes ini akan berhasil merumuskan konsepsi² jang kongkrit tentang apa jang perlu segera dilakukam dalam rangka melaksanakan Dekon.
Peraturan² ekonomi 26 Mei jang oleh para konseptornja Hiberi advertensi "untuk melaksanakan De kon" bukannja hanja tidak melaksanakan Dekon, tetapi malahan melanggarnja. Misalnja sadja, Dekon dengan tegas menjatakan bahwa tidak akan diambil tindakan² moneter jang drastis seperti umpamanja devaluasi" (Dekon, fasal 31) tetapi tindakan² ekonomi 26 Mei djustru merupakan devaluasi betapapun djuga perubahan kurs diselimuti dengan istilah perangsang". Tentang mengatasi masalah² seperti inflasi kekurangan devisen dsb., Dekon mengatakan bahwa tidak mungkin diatasi hanja dengan tindakan moneter konvensionil belaka" (Dekon, fasal 13), tetapi djustru inilah jang terdjadi dengan tindakan² 26 Mei. Dan harus kita akui pula, bahwa tindakan² ekonomi tgl. 17 April !964 djuga pada pokoknja hanja merupakan tindakan² moneter konvensionil belaka", sehingga memang belum sesuai dengan Dekon. Oleh karena itu tindakan²-ekonomi tgl. 17 Åpril 1964 jang merupakan saudara sepupu dari ,26 Mei 1963" harus paling kurang sepenuhnja disesuaikan dengan fikiran2 progresif jang hidup dalas DPRGR.
Sebagai penutup prasaran saja ini, akan saja peintji setjara singkat soal² jang menjebabkan Dekon merupakan djalan keluar dari kesulitan² ekonomi, sehingga pelaksanaannja mutlak perlu dan-harus segera dimulai dengan sungguh².
(1) Satunja Strategi Dasar Ekonomi Dengan Kebidjaksanaan Djamgka Pendek Dibidang Ekonomi.
Dekon sekaligus membahas strategi dasar ekone mi Indonesia dan kebidjaksanaan djangka pendek dibidang ekonomi. Ini berarti bahwa dua hal itu merupaka» satu kesatuan. Tindakan² praktis jang perlu didjalankan dalam rangka kebidjaksanaan djangka pendek merupakan tindakan² jang dibutahkan untuk mentjapai strategi dasar tsb. Maka dari itu, adalah tidak tepar djika jang djangka pendek dibahas setjara terpisah dari ang diangka pandjang. Makin sesuai kebidjaksanaan
djangka pendek dengan strategi dasar ekonomi, maka makin pendek djadinja djangka pandjang itu.
(2) Satunja Konsepsi² Ekonomi Dengan Sjarat² Pelaksanaannja.
Dekon berulangkali menekankan, bahwa kegotong-rojongan nasional berporoskan Nasakom mutlak perlu untuk bisa menanggulangi kesulitan² ekonomi. Terutama dalam Dekon fasal 34 ditekankan soal ini dan ditegaskan sbb: "Agar tertjapai kegotong-rojongan nasional berporoskan Nasakom untuk menanggulangi kesulitan² ekonomi, maka perlu diadakan pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat jang terorganisasi, dalam bidang administratif maupun exekutif, dipusat maupun di-daerah²". Kegotong-rojongan nasional berporos Nasakom telah diwudjudkan diberbagai badan dan lembaga²negara, tetapi belumlah diwudjudkan dibadan exekutif pusat, seperti jang diharuskan oleh Dekon. Partai² Nasakom mempunjai andil besar dalam usaha raksasa untuk menanggulangi kesulitan² ekonomi dan kalau partai² itu diwakili setjara wadjar didalam Kabinet, dapat dipastikan bahwa ini akan membuka kemungkinan jang luas untuk mendjamin sepenuhnja pengintegrasian antara Pemerintah dengan Rakjat.
Satu hal lagi jang sungguh penting djuga, dan jang mendapat tempat dalam Dekon, jalah masalah rituling. Sudah terlalu lama ekonomi negeri kita didjalikan sarang-main orang² jang korup dan jang tidak mengkonsolidsi sektor negara melainkan mengkonsolidasi dirinja sendiri dengan berbagai djalan sehingga mendjadi kapitalis² birokrat. Praktek² jang demikian masih terus berlangsung Han perlu segera diachiri karena membahajakan dan menggerowoti ekonomi negara. Bidang utama bagi usaha² rituling jalah bidang personalia, sebab betapapun baiknja rituling struktur dan organisasi, kalau personalia tetap orang2 jang korup dsb, usaha² itu tak mungkin membawa faedah apapun. Ada orang jang suka bilang, bahwa rituling personalia tak ada gunanja, karena mungkin orang² baru jang ditundjuk adalah sama djelek dengan jang diritul. Tentunja ini bukan rituling jang tepat. Karena itu, harus «Ha patokan² djelás dalam mengangkat orang² baru, seperti Manipolis, djudjur, mampu, ahli dan patriotik.
(3) Production-Approach Merupakan Salahsatu Prinsip Utama Dari Dekon.
Dekon merupakan suatu kemenangan bagi apa jang dikenal sebagai "production-approach" (pendekatan dari segi produksi). Ini djelas dari penegasan tentang tidak tjukupnja tindakan² moneter jang konvensicnil tetapi lebih² djelas dari penegasan, bahwa ..jang harus diselenggarakan jalah memperbesar produksi berdasarkan kekajaan alam jang ber-limpah²" (fasal 6). Setjara lebih terperintji dikatakan, bahwa ..ini berarti bahwa kita harus mengutamakan pertanian dan perkebunan, kita harus mementingkan pertambangan", dan djuga bahwa kita harus meletakkan dasar² untuk industrialisasi" (fasal 6).
Djadi, Dekon tidak hanja mengambil productionapproach" tetapi ia djuga menekankan kepada pertanian dan perkebunan sebagai dasar ekonomi, dan djuga kepada masalah industrialisasi. Djuga Dekon dengan kongkrít berbitjara tentang perlunja semua potensi nasional digerakkan dengan memperintji potensi2 nasional sebagai potensi Pemerintah (sektor negara), potensi koperasi dan potensi swasta (nasional) dan domestik). Ditegaskan pula, bahwa "peranan rakjat ...... rakjat sebagai buruh, rakjat sebagai tani, pendeknja rakjat sebagai produsen.............. merupakan potensi dan kekuatan riil dan materiil" (fasal 18).
Dengan penegasan2 ini, Dekon membikin djelas apa jang harus mendjadi tudjuan daripada setiap tindakan ekonomi, jaitu menggerakkan potensi produktif ini.
(4) Prinsip Pertjaja Pada Kekuatan Diri Sendiri.
Tentu hal ini sangat erat hubungannja dengan masalah production-approach karena djustru menggerakkan potensi2 nasional merupakan djaminan satu2nja untuk bisa berdiri diatas kaki kita sendiri. Tetapi disamping aspek ini, Dekon djuga menekankan kepada kekuatan kita sendiri dalam membahas masalah2 persediaan pangan jang tjukup serta menjediakan tjukup bahan2 baku dan bahan penolong dan sebagainja untuk
industri dalam negeri, alat2 pengangkutan dan sektor produksi pada umumnja. Dekon samasekali tidak membenarkan hubungan² kredit jang mengikat, seperti misalnja kredit imperialis AS jang terikat pada kesediaan kita mendjalankan tindakan2 ekonomi jang sesuai dengan kepentingan mereka dan jang djuga terikat pada kesediaan kita untuk melepaskan konfrontasi dengan "Malaysia".
Kebenaran prinsip Dekon ini semakin dirasakan setelah negeri kita mengalami tindakan² 26 Mei tahun jl. jang djustru meianggar prinsip ini dan menaruh semua kepertjajaan pada kekuatan "bantuan" ekonomi imperialis.
(5) Politik Perpadjakan Dan Anggaran Belandja Jang Sesuai.
Dekon djuga memuat beberapa prinsip penting mengenai hal perpadjakan, misalnja bahwa padjak tidak boleh menambahkan beban atas pundak Rakjat, bahwa sistim perpadjakan harus merxlorong usaha2 produsen, meratakan akumulasi modal dalam pembangunan dan mendjadikan perusahaan2 negara sebagai sumber keuangan negara jang utama. Tentang anggaran belandja negara ditegaskan, bahwa ia harus digunakan sebagai alat untuk mensukseskan kebidjaksanaan jang termuat dalam Dekon itu.
Beberapa prinsip ini adalah antara laín prinsip² Dekon jg. djika dilaksanakan dengan baik, pasti akan bisa membawa negeri kita dari situasi ekonomi jang sulit kepada situasi dimana kita ber-angsur² semakin berhasil dalam menanggulangi kesulitan2 tsb.
Dekon merupakan djalan keluar karena disamping mengemukakan strategi dasar ekonomi jang sesuai dengan strategi umum revolusi Indonesia, ia•djuga mendasarkan segala hal pada usaha2 untuk menggerakkan potensi nasional, terutama kaum produsen. Ini benar2 suatu pandangan jang berbeda dengan kaum penganut
"vicious circle" jang bukannja mau menggerakkan potensi nasional dan potensi produsen, tetapi bahkan bertudjuan menekan potensi2 itu.
Dekon memang merupakán Manipolnja Ekonomi" jaitu program revolusioner dibidang ekonomi, dan ia harus dilaksanakan setjara revolusioner pula. Mudahmudahan Mubes ini akan memberikan sumbangan jang kita semua harapkan dalam mengandjurkan konsepsi² jang sepenuhnja sesuai dengan semangat dan isi revolusioner Dekon.