Baca PDF (OCR): Djalan Keluar dari Krisis Ekonomi

Djalan Keluar

dari

Krisis Ekonomi

oleh: Ir. Sakieman

Jajasan Pembaruan

Djalan Keluar

dari

Krisis Ekonomi

oleh: Ir.Sakirman

(Pidato diutjapkan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat Sementara pada tanggal 16 Desember 1953)

PERHIMPUNAN DOKUMENTASI INDONESIA

NAALDWIJKSTRAAT 36 1059 GH AMSTERDAM

Jajasan Pembaruan"

Djakarta 1954

Saudara Ketua, saja selaku Ketua fraksi pada malam ini akan memberikan pemandangan setjara umum tentang Nota Keuangan dan Laporan Devisen.

Adapun soal-soal jang berkenaan dengan pekerdjaan dari Kementerian masing-masing sepandjang itu ditetapkan didalam Nota Keúangan akan dibentangkan oleh kawan-kawan lainnja dari fraksi kami.

Sifat Setengah-Kolonial Anggaran Belandja 1952—1953

Saudara Ketua, dalam Nota Keuangan 1950 — 1951 halaman 7 Mr. Sjafruddin, Menteri Keuangan dalam pemerintahan Republik Indonesia Serikat, menjatakan pendiriannja terhadap penjusunan anggaran belandja 1950. Antara lain diterangkannja bahwa selama menunggu pensahan anggaran tahun 1950, semua pengeluaran harus didasarkan pada kredit-kredit jang bersesuaian dan jang telah ditetapkan dalam tahun 1949.

Pendirian Sjafruddin ini didasarkan pada pasal-pasal dalam "Wet op de Staatsinrichting van Indonesië" jang menetapkan bahwa selama anggaran sesuatu tahun belum disahkan, maka dipakai sebagai dasar pemeliharaan keuangan, anggaran tahun jang mendahului tahun dinas jang bersangkutan.

Pendirian Sjafruddin ini membawa akibat: bahwa politik anggaran belandja tahun 1950 dan djuga tahun 1951 dari Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia berpokok pada politik anggaran belandja kolonial tahun 1949 dari pemerintah federal Van Mook.

Dari sini dapat kita lihat bahwa Republik Indonesia Serikat jang kemudian mendjelma mendjadi Republik

Indonesia kesatuan jang menurut perdjandjian Konperensi Medja Bundar telah menerima apa jang dinamakan "kedaulatan jang penuh dan tidak bersjarat" itu, ditindjau dari sudut politik anggaran belandja, adalah tidak lain daripada suatu negara setengah-kolonial.

Sebagaimana kita lihat pada anggaran belandja th. 1949, maka beberapa tjorak jang chusus bagi anggaran kolonial atau setengah-kolonial nampak dengan djelas pada anggaran tahun 1950— 1951, jaitu:

(1) sebagian besar dari pendapatan negara diperoleh dari hasil pemungutan padjak-padjak;

(2) sebagian besar dari pendapatan ini dipergunakan untuk keperluan administrasi Pemerintah sipil, untuk keperluan ketentaraan, kepulisian, pendjara dan pengadilan ; (3)

sebagian dari pendapatan negara dipakai untuk membajar pindjaman dari luarnegeri beserta dengan bunganja; (4)

hanja sebagian jang sangat ketjil sadja dari pendapatan negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan materiil dan kulturil dari Rakjat kita;

(5) tempat-tempat jang penting dalam lapangan keuangan dikuasai sepenuhnja oleh perusahaan2 dan bank2 modal asing; (6)

adanja defisit atau kekurangan anggaran belandja jang menimbulkan tekanan-tekanan inflasi jang luarbiasa ; (7)

tekanan-tekanan deflasi sebagai akibat daripada politik massa ontslag semakin meluaskan pengangguran dan kemiskinan.

Apakah jang dipakai sebagai dasar oleh Dr. Sumitro, bekas Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo, utk. menjusun anggaran belandja tahun 1952 dan tahun 1953?

Meskipun bagi Sumitro terbuka kesempatan jang seluas-luasnja untuk menetapkan prinsip-prinsip baru jg. demokratis dlm. menjusun anggaran 1952. 1953, tetapi menurut kenjataannja budget politik dan kebi-

djaksanaan moneter jang dilakukan oleh Sumitro pada hakekatnja adalah landjutan semata-mata daripada politik anggaran belandja Sjafruddin-Wibisono. Dalam Nota Keuangan Negara 1952 — 1953 Menteri Sumitro dulu mentjoba menutupi kenjataan ini dengan keterangan jang pandjang-lebar, tetapi jang lebih bersifat demagogis daripada wetenschappelijk.

1. Tentang Pendapatan Negara

Marilah kita kupas lebih landjut kelemahan-kelemahan daripada anggaran 1952 — 1953 untuk membuktikan bahwa anggaran ini pada hakekatnja masih djuga bertjorak setengah-kolonial dan belum menundjukkan tanda-tanda perubahan tjorak ini mendjadi tjorak jang nasional.

Pendapatan negara tahun 1952 dan tahun 1953 sebagian besar diperoleh dari hasil pemungutan padjakpadjak langsung atau tidak langsung dan hanja sebagian ketjil sadja berupa keuntungan perusahaan negara.

Menurut perkiraan tahun 1952, djumlah pendapatan negara seluruhnja adalah sebesar Rp. 9.178.860.000.—. terdiri dari Rp. 6.636.875.000.— atau 72% dari pendapatan negara, berupa panghasilan padjak; Rp. 2.248.947.000.— atau 24,5% dari pendapatan negara, berupa ber-bagai2 penerimaan; Rp. 293.038.000.— atau ± 3,5% dari pendapatan negara berupa keuntungan perusahaan-perusahaan Pemerintah.

Perkiraan sementara tahun 1953 memberikan angka2 sebagai berikut :

Seluruh pendapatan negara ber-

djumlah Rp. 7.580.269.400.— Penghasilan dari padjak-padjak atau sama dengan ± 73% ...... ,5.555.243.000.— Berbagai-bagai penerimaan atau sama dengan 24,5 % ......... 1.830.098.000.— Keuntungan Perusahaan Peme-

Dari angka-angka diatas djelaslah bahwa sebagian besar daripada pendapatan negara didapat dari padjakpadjak sedangkan hanja sebagian ketjil sadja diperoleh dari keuntungan perusahaan Pemerintah.

Hasil pemungutan padjak untuk tahun 1952 dan tahun 1953 masing-masing bukan hanja berdjumlah 72 % dan 73 %, tetapi lebih banjak daripada itu. Sebab dalam halaman 1V/22 dapat kita lihat bahwa apa jang dinamakan berbagai-bagai penerimaan itu buat sebagian besarnja terdiri dari hasil kotor sertifikat devisen tahun 1952 sebesar Rp.2.070.000.000.— atau lebih dari 90% dari djumlah seluruhnja rupa-rupa pendapatan dan dari indusemen sebesar Rp. 1.649.969.000 atau kurang lebih 90% dari djumlah rupa-rupa pendapatan tahun 1953. Ini berarti bahwa djumlah daripada pendapatan jang didapat dari padjak2 merupakan suatu djumlah jang lebih besar daripada 70% dan dapat ditaksir tidak kurang dari 95% dari seluruh pendapatan negara, karena baik hasil sertifikat devisen maupun indusemen adalah pada hakekatnja tidak lain dari padjak tidak langsung.

Selandjutnja dapat kita lihat dari daftar VIII B, bahwa pendapatan-pendapatan jang didapat dari padjak2 peralihan, perseroan, pendjualan, bea masuk,·bea keluar umum, bea keluar tambahan, tjukai tembakau dan lain-lain adalah pendapatan-pendapatan jang masing-masing djumlahnja lebih dari Rp. 500.000.000.—. Ini berarti bahwa djustru padjak-padjak jang langsung atau tidak langsung mendjadi beban Rakjat banjak memainkan rol jang sangat besar dalam penerimaan negara.

Djadi lebih dari 90% daripada pendapatan negara diperoleh dari hasil pemungutan padjak-padjak Rakjat banjak dan hanja sebagian ketjil sadja berupa keuntungan perusahaan-perusahaan Pemerintah.

2. Tentang Pengelaaran Negara

Sifat setengah-kolonial dari anggaran belandja tahun 1952 dan tahun 1953:dapat kita lihat dengan djelas pada pengeluaran negara jang digambarkan dalam daftar X daftar XI dan daftar XIII.

Menurut daftar XI, maka djumlah pengeluaran berulang netto dalam th. 1952 adalah Rp. 11.845.335.380.—.

Dari djumlah ini Rp. 7.239.481.000.— atau 61,1% dipergunakan untuk apa jang dinamakan sektor keamanan jang meliputi sektor-sektor pertahanan, kepulisian, kehakiman dan dalamnegeri Rp.2.104.699.100. atau 17,8% dipergunakan untuk keperluan sektor kemakmuran jang meliputi sektor-sektor perekonomian, pertanian, dinas perhelandjaan, perhubungan pelajaran dan pekerdjaan umum dan tenaga, sedangkan 8,3% dipergunakan untuk keperluan kebudajaan jang meliputi sektor-sektor penerangan, pendidikan, pengadjaran dan hanja 3,7% disediakan untuk keperluan sosial jaitu perburuhan, kesehatan, urusan pegawai, dan djaminan sosial.

Djumlah pengeluaran berulang-ulang netto dalam tahun 1953 adalah Rp. 8.105.806.325.— dan dari djumlah ini Rp. 5.430.352.000.— atau 67% disediakan untuk sektor keamanan; Rp. 924.477.725.— atau 11,4% untuk kemakmuran; Rp. 347.348.750. atau 4,3% untuk keperluan sosial.

Kalau kita bandingkan angka2 tahun 1952 dengan tahun' 1953, dapatlah kita ambil kesimpulan sbb. :

(a) meskipun pengeluaran tahun 1953 untuk keperluan sektor keamanan mendjadi kurang dibandingkan dengan djumlah pengeluaran jang bersangkutan tahun 1952, tetapi dalam perbandingan persentase, pengeluaran tahun 1952 adalah lebih besar jaitu 67% tahun 1953 dibandingkan dengan 61% tahun 1952;

(b) disamping itu kita lihat bahwa-pengeluaran untuk keperluan kemakmuran tahun 1952 sebesar Rp. 2.104.699.100.— atau 17,8% dari djumlah pengeluaran tahun itu, turun dalam tahun 1953 mendjadi Rp. 924.477.725.— atau 11,4% dari djumlah pengeluaran 1953; (c)

pengeluaran untuk keperluan kebudajaan tahun 1952 sebesar Rp. 893.947.300.— turun mendjadi Rp. 858.644.100.— tahun 1953 sedangkan (d)

pengeluaran untuk keperluan sosial tahun 1952 sebesar Rp. 96.675.500.— turun mendjadi Rp. 88.741.500.— tahun 1953.

Djadi djelaslah bahwa politik pengeluaran berulangulang tahun 1953 adalah pada hakekatnja tidak berbeda dibandingkan dengan politik tahun 1952 jaitu bahwa sebagian besar daripada pengeluaran-pengeluaran itu dipergunakan untuk keperluan sektor keamanan jaitu pertahanan, kepulisian, kehakiman dan dalamnegerí, sedangkan hanja sebagian ketjil sadja jang dipergunakan untuk keperluan kemakmuran Rakjat, kebudajaan dan sosial. Malahan seperti diterangkan diatas pengeluaran untuk sektor keamanan tahun 1953 merupakan 67% dari seluruh djumlah pengeluaran berulang-ulang tahun ini.

Disamping pengeluaran-pengeluaran jang bersifat berulang-ulang maka Menteri Sumitro menjediakan djuga pengeluaran modal meskipun djumlahnja sangat sedikit jaitu Rp. 2.898.775.100.— tahun 1952 dan Rp. 1.657.673.600.— tahun 1953 atau sesudah dikurangi dengan penerimaan modal jang bersangkutan masing-masing mendjadi Rp. 1.602.482.400. dan Rp. 1.210.436.200.—.

Kalau kita peladjari daftar XIII jang menggambarkan sesuatu perangkaan pengeluaran-pengeluaran modal maka mungkin akan timbul kesan seakan-akan politik pengeluaran modal tahun 1953 adalah lebih madju daripada politik jang didjalankan tahun 1952, terutama djika kita hanja melihat kepada angka-angka persentase sadja. Sebab menurut angka-angka persentase ini, penge-

luaran modal tahun 1952 untuk keperluan perusahaan, kepulisian, kehakiman dan dalamnegeri sebesar 23,2% dari seluruh pengeluaran modal netto turun mendjadi 17,8% sedangkan pengeluaran modal untuk keperluan kemakmuran naik dari 64,3% dalam tahun 1952 mendjadi 76% dalam tahun 1953.

Kenaikan persentase angka-angka ini hanja bersifat relatif dan pada hakekatnja tidak mempunjai arti apaapa, malahan sebaliknja dapat kita tarik kesimpulan bahwa politik pengeluaran modal tahun 1953 adalah kurang madju dibandingkan dengan politik tahun 1952. Sebab djumlah pengeluaran modal bruto seluruhnja dalam tahun 1952 adalah Rp. 2.898.775.100.— dan kurang mendjadi Rp. 1.657.673.600.— dalam tahun 1953, sedangkan untuk keperluan kemakmuran tahun 1952 dan tahun 1953 dipergunakan masing-masing Rp. 2.326.815.200.— dan Rp. 1.365.990.100.—.

Sebagaimana nanti akan kami terangkan lebih landjut, maka politik pengeluaran modal jang dilakukan oleh Sumitro baik dalam tahun 1952 maupun dalam th. 1953 adalah berdasarkan kepada suatu teori kapitalis jang reaksioner, jang sudah tidak pada tempatnja lagi didjalankan di Indonesia.

Mendjalankan politik pengeluaran modal seperti jang diandjurkan dan buat sebagian telah didjalankan oleh Sumitro di Indonesia tidak bisa berarti lain daripada mendjalankan suatu politik mempertahankan sistim ekonomi jang agraris dan setengah-kolonial dan menutup kemungkinan-kemungkinan mengadakan persiapanpersiapan industrialisasi dengan membangun industri nasional jang dapat menghasilkan barang-barang kebutuhan Rakjat.

3. Tentang Defisit Anggaran Belandja

Masaalah defisit anggaran belandja tidak dapat ditindjau setjara formil dari angka-angka tentang besarketjilnja defisit itu semata-mata. Ia adalah suatu masaalah jang sepenuhnja ditentukan oleh sistim ekonomi dan keuangan dan dengan sendirinja oleh politik anggaran belandja jang didjalankan oleh pemerintah sesuatu negara.

Meskipun setjara formil menurut angka-angka jang disadjikan dalam Nota Keuangan, defisit tahun 1953 adalah djauh lebih kurang daripada defisit tahun 1952, ini tidak berarti bahwa keadaan ekonomi dan keuangan di Indonesia sudah mendjadi djauh lebih baik daripada keadaan tahun 1952. Begitulah, sebagaimana kita alami keadaan tahun 1951 tidak lebih baik daripada keadaan th. 1950. meskipun anggaran belandja th. 1951 tidak menundjukkan defisit, tetapi sebaliknja malahan menundjukkan suatu surplus sebesar Rp. 1.195.000.000.—.

Apakah sebabnja defisit tahun 1952 sebesar Rp. 4.327.000.000. mendjadi kurang dalam th. 1953 sampai Rp. 1.794.000.000.—?

Menteri Sumitro mengatakan bahwa berkurangnja defisit anggaran tahun 1953 dengan suatu djumlah jang. tidak kurang besarnja dari Rp.3,5 miljard akan membawa akibat melunakkan tekanan-tekanan inflasi dalam tahun 1953.

Meskipun harus diakui bahwa bahaja inflasi memang mendjadi kurang untuk sementara, tetapi kalau kita lihat bagaimana tjara Sumitro mengurangi defisit itu, maka teranglah bahwa usaha mengurangi defisit itu ketjuali membawa akibat melunakkan tekanan-tekanan inflasi djuga membawa akibat semakin kurangnja tenaga pembeli Rakjat, termasuk golongan bekas tenaga pedjuang dan massa tentara jang menerima sokongan maupun gadji dari Pemerintah c.s. Kementerian Pertahanan. Šebab sebagaimana kita lihat dalam daftar-daftar X, XI. XII dan XIII, maka berkurangnja defisit itu disebabkan karena berkurangnja pengeluaran berulangulang netto dan pengeluaran modal dalam semua sektor, jaitu sektor keamanan, sektor kemakmuran, kebudajaan dan sosial.

Lagi pula kemungkinan berkurangnja tekanan-tekan-

an inflasi itu membawa akibat mendjadi kurangnja persediaan devisen negara, oleh karena menurut keterangan Sumitro defisit tahun 1953 sebesar Rp.1.794 miljard buat sebagian besar jaitu djumlah Rp. 1.300.000.000.— akan ditutup dengan setjara tidak langsung dengan menggeserkan kekurangan djumlah Rp. 1.300.000.000. itu kepada kekurangan pembajaran dengan luarnegeri. Dan ini berarti bahwa. persediaan devisen negara menurut rentjana Sumitro selama tahun 1953 akan berkurang dengan Rp. 1.300.000.000.—.

Para ahli ekonomi kapitalis memang sangat ketakutan akan angka-angka jang menggambarkan kekurangan anggaran belandja dan mentjoba untuk melenjapkan angka-angka ini dengan djalan jang merugikan negara dan Rakjat.

Šebetulnja masaalah "defisit" itu, meskipun untuk sementara memang bisa membawa akibat jang buruk terhadap keadaan ekonomi dan keuangan negara, tetapi pengalaman dinegeri-negeri jang telah dapat membebaskan diri dari kekuasaan ekonomi imperialis, menundjukkan bahwa "defisit" jang dialami untuk satu atau dua tahun merupakan suatu djembatan untuk menudju keadaan jang-lebih baik. Ásal sadja defisit itu timbul sebagai akibat daripada investasi modal setjara besarbesaran dan menurut rentjana jang ditentukan.

II

Krisis Ekonomi dan Keuangan di Indonesia jang Semakin Mendalam

1. Sepintas lalu tentang keadaan Ekonomi dan Keuangan Internasional

Dalam Nota Keuangan, Dr. Sumitro mentjoba mengupas keadaan ekonomi dan keuangan internasional dan achirnja mengambil kesimpulan dlm. halaman III/15 bahwa "dengan tetap berlangsungnja perimbanganperimbangan pada pasar dunia seperti sekarang ini, maka tidak dapat dihindarkan akan adanja kekurangankekurangan lagi dalam anggaran belandja tahun 1953".

Dari seorang jang menamakan diri "ahli keuangan" dan seorang pentolan soska dilapangan keuangan, orang sesungguhnja mengharapkan akan kupasan setjara kapitalis jang lebih lengkap dan mendalam mengenai perimbangan-perimbangan dalam pasardunia sekarang. Tetapi apa jang telah dikupas setjara sepintas lalu oleh Dr. Sumitro itu bukanlah keadaan sewadjarnja daripada pasardunia sekarang dan hanja sekedar merupakan pemberitahuan bahwa harga-harga barang-barang mentah "dipasardunia" atau lebih tepat dikatakan disebagian pasardunia, mendjadi merosot dan setjara mekanis. Dr. Sumitro lalu mengambil kesimpulan bahwa selama keadaan tidak berubah, adanja suatu defisit lagi dalam anggaran belandja tahun 1953 tidak dapat dihindari.

Karena dalam pemetjahan masaalah ekonomi dan keuangan dalamnegeri, adanja suatu pengetahuan jang tepat tentang perimbangan-perimbangan jang sewadjarnja dalam pasardunia sekarang adalah sangat penting, maka baiklah kita bahas lebih dulu keadaan ekonomi dan keuangan internasional pada waktu ini.

Perang dunia II jang direntjanakan oleh kaum imperialis dan jang ditimbulkan oleh negeri-negeri fasis Djerman dan Itali di Eropa dan oleh Djepang di Asia, terbukti tidak berachir dengan hasil-hasil sebagaimana diharapkan oleh negara-negara imperialis Amerika- Inggris-Perantjis maupun oleh negara-negara fasis Djerman-Itali-Djepang.

Negeri-negeri fasis telah hantjur selama perang dunia II dan negeri-negeri imperialis terutama Inggris dan Perantjis mendjadi bankrut karena sangat banjak menderita kerusakan-kerusakan dan kerugian-kerugian. Hanja imperialis Amerika sadjalah jang muntjul sebagai satu-satunja negara imperialis jang masih kuat.

Disamping kenjataan-kenjataan ini, maka kita lihat

suatu kenjataan lagi jaitu bahwa perang dunia II tidak berakibat semakin mendjadi lemahnja apalagi hantjurnja negara sosialis Sovjet Uni, tetapi bahwa sebaliknja malahan berakibat semakin mendjadi kuatnja Sovjet Uni dan timbulnja negeri-negeri baru jang dapat membebaskan diri dari kekuasaan modal monopoli asing, jaitu Republik Rakjat Tiongkok, negeri-negeri Demokrasi Rakjat di Eropa Timur, Republik Demokrasi Vietnam dan Republik Rakjat Korea. Dengan demikian kekuatan sošialisme dan demokrasi jang dulu sebelum perang dunia II hanja meliputi seperenam dari dunia ini dengan penduduk kurang lebih 200.000.000, sekarang setelah perang dunia II telah berkembang dan meluas sehingga meliputi daerah jang sangat luas dengan penduduk jang banjaknja lebih dari sepertiga djumlah penduduk dunia.

Djelasnja perang dunia II tidak berachir dengan lahirnja kekuasaan monopoli atas seluruh dunia dari kaum imperialis jang dipelopori oleh Amerika, tetapi sebaliknja dunia telah.terpetjah mendjadi dua kubu atau front, jaitu: kubu sosialis, demokrasi dan perdamaian jang dipelopori oleh Sovjet Uni dan kubu imperialis jang agresif jang dipelopori oleh Amerika.

Dan dengan petjahnja dunia ini mėndjadi dua kubu, maka membawa akibat terbaginja pasardunia jang dulu meliputi seluruh dunia, minus Sovjet Uni, mendjadi pasardunia jang besar; disatu pihak pásardunia kapitalis jang lama jang selalu menderita krisis, jang sekarang semakin diperketjil dan jang mengandung pertentanganpertentangan didalamnja dan dipihak lain pasardunia jang baru jang demokratis, stabil dan jang tidak mengenal krisis.

Berlainan dengan watak daripadà pasardunia kapitalis jang lapuk dan jang semakin terantjam oleh bahaja krisis, maka pasardunia jang baru tidak mengenal krisis dan kesulitan-kesulitan untuk mendjual produksinja, karena : pertama bertambahnja produksi tidak didasarkan pada nafsu untuk mentjari untung sebanjakbanjaknja, tapi ditudjukan pada memenuhi setjara maksimal kebutuhan materiil dan kulturil dari seluruh Rakjatnja; kedua kekuatan membeli daripada Rakjat karenanja semakin bertambah besar dan ketiga perdagangan diantara negeri-negeri jang berada dalam pasardunia jang demokrtis itu dilakukan atas dasar persamaan hak dan atas prinsip saling menguntungkan. Djadi kedua pasardunia itu mempunjai sifat dan arah perkembangan jang bertentangan satu sama lain dan ini adalah suatu kenjataan pokok jang kita lihat dilapangan ekonomi dan keuangan internasional setelah perang dunia II. suatu kenjataan jang tidak dapat dibantah lagi oleh siapapun djuga, termasuk golongangolongan jang berkuasa dinegeri-negeri kapitalis, sebagaimana dapat kita batja dalam Laporan P.B.B. th. 1951 — 1952" jang dimuat dalam World Economic Report", United Nations, Department of Economic Affairs. New York 1953. Dr. Sumitro dalam uraiannja hanja membuka mata terhadap pasardunia kapitalis dan menutup matanja serapat-rapatnja terhadap kenjataankenjataan tentang adanja pasardunia jang lain seperti diterangkan diatas, dan oleh karenanja tidak melihat perbedaan besar antara perimbangan pasardunia sebelum dan pasardunia sesudah perang dunia II.

hasm dina 0

Kesimpulan kita : uraian Dr. Sumitro tidak objektif dan oleh karena itu tidak mungkin benar.

2. Politik Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan Luarnegeri jang Reaksioner dari Sjafruddin Wibisono — Sumitro.

Pengalaman selama tiga tahun ini telah membuktikan bahwa politik luarnegeri pemerintah-pemerintah Indonesia, mulai dari djaman Kabinet Hatta sampai kedja-

man Sumitro dalam Kabinet Wilopo, hanja merugikan ekonomi nasional kita karena politik ini hanja berorientasi pada negara-negara imperialis dan membatasi diri pada mengadakan hubungan-hubungan dengan pasar~ dunia kapitalis jang sempit dan bánkrut. Disamping itu kelihatan sekali politik ekonomi, keuangan dan perdagangan luarnegeri Sjafruddin — Wibisono — Sumitro jang berusha setjara sistimatis mengisolasi Indonesia dari pasardunia jang baru, stabil dan demokratis jang timbul sesudah perang dunia dan jang meliputi negeri-negeri Sovjet Üni, Republik Rakjat Tiongkok dan negeri-negeri Demokrasi Rakjat lainnja.

Dan inilah sebab jang pokok mengapa sudah lama nampak tanda-tanda akan adanja "afglijdingsproses", seperti jang disinjalir oleh program Kabinet Wilopo satu setengah tahun jang lalu.

Apakah akibat-akibat jang langsung kita alami karena politik jang reaksioner dari Sjafruddin— Wibisono— Sumitro?

Sebagaimana kita ketahui, maka dalām usahanja untuk mengatasi krisis ekonomi dan keuangan daripada sistim kapitalisime, negeri-negeri imperialis terutama Amierika berusaha menimbulkan peperangan dunia baru dengan merubah politik ekonomi dan keuangan jang damai mendjadi politik ekonomi perang, měndirikan pangkalan-pangkalan militer dinegeri-negeri lain dan melakukan agresi terhadap beberapa negeri lainnja.

Dengan melalui organisasi-organisasi jang sekarang ini boleh dikata dikuasai sepenuhnja atau sebagian oleh imperialis Amerika, seperti PBB, GATT, IMF, IBRAD, ECA, TCA dan perdjandjian-perdjandjian militer seperti NATO dan ANZUS jang telah dikuasai sepenuhnja oleh Amerika. Amerika mentjoba menguasai keadaan ekonomi dan keuangan dan achirnja keadaan politik negara-negara lain jang mendjadi anggota atau menerima bantuan dengan melalui organisasi-organisasi tersebut.

Terhadap Indonesia, sebagai negara jang mendjalankan apa jang dinamakan "politik bebas dan aktif" dan belum pernah menjatakan terang-terangan memihak sepenuhnja kepada Amerika, didjalankan politik ekonomi dan keuangan jang bersifat perang sebagai berikut:

(a) dibawah kedok bantuan" teknik dan ekonomi Amerika telah dapat mengirimkan agen-agen atau mata-matanja ke Indonesia;

(b) dengan menggunakan Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai alat politik, maka Amerika telah memaksakan Indonesia supaja mendjalankan embargo terhadap Republik Rakjat Tiongkok dan dengan demikian melarang Indonesia mendjalankan perdagangan jang normal dengan Republik Rakjat Tiongkok :

(c) dengan memaksa Indonesia supaja mendjalankan politik embargo terhadap Republik Rakjat Tiongkok itu Amerika bermaksud mendjadikan diri sebagai single buyer dalam beberapa bahan strategis, terutama karet dan timah;

(d) dengan melalui GATT, Amerika dapat menentukan menurut kehendaknja sendiri rendah dan tingginja bea keluar dan bea masuk sehingga dengan demikian Amerika dapat membeli barang-barang jang dibutuhkan dengan harga semurah-murahnja, menolak atau mengurangi masuknja barang-barang jang tidak dibutuhkan oleh Amerika dan mendjual barang-barang keluarnegeri dengan harga jang semahal-mahalnja.

Tidaklah mengherankan bahwa negeri-negeri imperialis Eropa Barat jang pada permulaannja sangat gembira menerima apa jang dinamakan "bantuan" dari Amerika, sekarang sesudah mereka mengalami praktek daripada politik luarnegeri Amerika mulai mendjerit dan berteriak supaja "politik membantu" dari Amerika diganti dengan "politik mendjalankan perdagangan jang normal" berdasarkan prinsip persamaan dan saling

menguntungkan. Sembojan "trade but not aid", sekarang sudahlah mendjadi sembojan kaum politisi burdjuis dinegeri-negeri imperialis dalam gerakan menentang politik luarnegeri Àmerika.

Djuga politik "bantuan" Amerika terhadap Indonesia jang mula-mula diharapkan oleh sebagian kaum politisi Indonesia akan dapat memberikan djalan keluar dari kesulitan-kesulitan dilapangan ekonomi dan keuangan, sekarang terbukti membawa akibat-akibat jang sebaliknja daripada apa jang mereka harapkan.

Disamping kerugian-kerugian jang berdjumlah beratus-ratus djuta rupiah jang diderita oleh Indonesia sebagai akibat turunnja harga karet dan timah, maka berkurangnja export bahan-bahan mentah ke-negeri2 kapitalis, termasuk djuga Amerika, akan sangat mempengaruhi neratja pembajaran luarnegeri Indonesia, kearah turunnja nilai-tukar rupiah kita terhadap valuta asing, ketjuali djika Indonesia dapat menutup kekurangan pembajaran dengan luarnegeri itu dengan emas atau devisen. Tetapi usaha menutup kekurangan pembajaran ini dengan emas atau devisen, berarti mengurangi sumber daripada alat-pembajaran jang penting daripada negara.

Djalan lain untuk dapat menutup kekuranga pembajaran jalah dengan mengurangi harga import dan ini berarti mengurangi masuknja barang-barang konsumsi jang dibutuhkan oleh Rakjat banjak. Dan ini akan membawa akibat naiknja harga barang kebutuhan jang didatangkan dari luarnegeri dan kenaikan harga barangbarang ini sudah tentu akan membawa akibat djuga naiknja harga barang-barang lannja jang dihasilkan didalamnegeri.

Tindakan-tindakan jang telah didjalankan oleh Sjafruddin, Wibisono dan Sumitro dilapangan ekonomi dan keuangan seperti politik guntinguang; tindakan-tindakan mengadakan sistim devisen sertifikat jang membawa akibat bea export mendjadi lebih dari 40% jaitu 8% normal ditambah dengan 33,3% berupa sertifikat devisen, tindakan untuk mendjalankan apa jang dinamakan "bukti indusemen baru" dalam bulan Maret 1951, pembagian barang-barang dalam golongan dan peraturan golongan-golongan dengan 100%, 200%, tambahan bajaran. setoran 40% jang kemudian dinaikkan mendjadi 75% dari harga import. adalah pada hakekatnja merupakan tindakan-tindakan jg. mempunjai latar belakang politik jang lebih djahat, jaitu politik jang tidak berorientasi kepada kepentingan Rakjat dan bangsa Indonesia tetapi kepada kepentingan imperialis berdasarkan prinsip politik ekonomi dan perdagangan perang jang ditetapkan oleh Amerika.

Djadi djelaslah bahwa politik ekonomi, keuangan dan perdagangan luarnegeri jang mengasingkan Indonesia dari pasardunia jang demokratis dan stabil membawa akibat jang sangat luas dan jang sangat merugikan negara dan Rakjat dilapangan ekonomi dan keuangan.

3. Kesulitan-kesulitan jang semakin bertambah besar dilapangan Keuangan dan Ekonomi

Mr. Sjafruddin jang terkenal dengan politik guntinguangnja jang sangat kedjam itu, belakangan ini dalam "Laporan De Javasche Bank" 1952 — 1953, mulai bertanja-tanja apakah keadaan ekonomi dan keuangan sekarang ini jang ditjerminkan dalam anggaran belandja 1952 — 1953 masih berada dalam batas-batas kemampuan masjarakat Indonesia.

Meskipun djawaban Sjafruddin itu atas pertanjaannja sendiri kurang tepat dan banjak mengandung kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan, tetapi bagaimanapun djuga, sekarang sudah mendjadi kenjataan bahwa dikalangan kaum politisi jang menurut pengalaman selalu perpegang kepada garis politik jang merugikan Rakjat banjak sudah terpaksa mengakui adanja kenjataan bahwa beban hidup jang harus di-

pikul oleh Rakjat adalah sangat berat dan semakin hari

semakin mendjadi berat. Untuk mengetahui sampai dimana besarnja kesulitankesulitan jang dialami oleh Rakjat banjak dan kearah mana kesulitan-kesulitan itu akan berkembang sampai kepuntjaknja, maka dapat dipakai sebagai dasar faktorfaktor sebagai berikut :

(a) berapa pendapatan nasional daripada negara kita;

(b) peranan daripada Rakjat dalam proses produksi;

(c) pengaruh keadaan internasional terhadap perkem-

bangan dalamnegeri; (d) beban jang harus dipikul oleh Rakjat dalam. bentuk pindjaman-pindjaman luar dan dalamnegeri serta bunganja dan padjak ;

(e) politik ekonomi dan keuangan jang didjalankan oleh Pemerintah baik keluar maupun kedalam.

Dalam Nota Keuangan, daftar XVI, dapat kita ikufi perkembangan daripada hutang Indonesia semendjak tertjapainja perdjandjian Konperénsi Medja Bun-

dar pada achir tahun 1949. Djumlah hutang jang dioper Republik Indonesia Serikat dulu dan dari pemerintah federal Van Mook sebagaimana ditetapkan dalam perdjandjian Konperensi Medja Bundar adalah sebesar Rp.3.888.000.000.—, belum termasuk pindjaman peninggalan bekas negara-negara bagian, antara lain pindjaman dari Republik Indonesia jang diproklamirkan tahun 1945,

Hutang sebesar Rp. 3.888.000.000.— pada achir tahun 1949 itu naik pada achir tahun 1950 mendjadi Rp. 4.054.000.000.— dan kemudian pada achir tahun 1951, 1952 dan 1953 berturut-turut naik mendjadi Rp. 4.462.000.000.—, Rp. 5.360.000.000.— dan Rp. 5.514.000.000.—.

Bertambah besarnja hutang ini disebabkan adanja hutang baru setelah achir tahun 1949, jaitu pindjaman Republik Indonesia 1950 dalamnegeri, pindjaman Nederland, pindjaman Exim Bank dan pindjaman Djepang dulu Scap.

Menurut daftar XVII, maka djumlah daripada bunga dan tjitjilan jang telah dibajar oleh Pemerintah dalam tahun 1952 jalah Rp. 155.610.735.—(bunga)+ Rp. 189.755.759.— = Rp. 345.366.494.—.

Djumlah tjitjilan dan bunga jang harus dibajar oleh Pemerintah makin lama akan makin bertambah besar. karena ada beberapa pindjaman jang tjitjilannja baru dimulai setelah achir tahun 1952, misalnja pindjaman ECA jang tjitjilannja dimulai pada tanggal 30 Djuni 1956, pindjaman Exim Bank, tjitjilannja dimulai 1 Maret 1956. pindjaman Nederland. tjitjilannja dimulai 1953 dengan bunga jang semakin bertambah besar.

Dengan demikian djelaslah bahwa omongan banjak orang bahwa. Republik Indonesia—Konperensi Medja Bundar ini semakin tua usianja akan semakin mendjadi kuat dan stabil adalah suatu demagogi belaka jang bertentangan dengan kenjataan.

Menurut kenjataan maka semakin Republik Indonesia-Konperensi Medja Bundar ini tua usianja semakin beratlah kewadjibannja untuk membajar hutang beserta dengan bunganja dan ini sudah tentu akan membawa pengaruh jang sangat besar pada perkembangan anggaran belandja kita, pada perkembangan ekonomi dan keuangan. Keadaan jang menjedihkan ini hanja bisa dihindari djika Pemerintah Indonesia suka dan berani mengubah politik ekonomi dan keuangan jang reaksioner dengan politik ekonomi dan keuangan jang demokratis dan progresif.

Lain daripada itu tiap-tiap hutang jang kita terima dari kaum imperialis, menurut pengalaman jang njata mesti diatur dalam perdjandjian-perdjandjian jang merugikan Rakjat banjak dan merusak kepentingan ekonomi nasional kita.

Perdjandjian Konperensi Medja Bundar jang sangat terkutuk itu adalah suatu tjontoh mengenai soal pindjaman luarnegeri, jang mempunjai tudjuan politik jang sangat djahat.

Dan pindjaman jang oleh Indonesia diterima dari Amerika dengan melalui Exim Bank pada hakekatnja bukanlah suatu pindjaman tetapi suatu alat bagi Amerika utk. turut tjampur dalam menentukan pembangunan ekonomi di Indonesia dan untuk menggunakan devisen Republik Indonesia di Amerika dalam djangka waktu jang tertentu untuk kepentingan Amerika sendiri.

Djuga "bantuan" jang diberikan oleh Amerika kepada Indonesia sebesar $ 4.000.000.— à $ 5.000.000.—. seperti diterangkan diatas adalah suatu bentuk usaha Amerika untuk memasukkan spion-spionnja ke Indonesia, sedangkan dengan menekan harga karet dan timah Indonesia, Amerika dapat menggaruk keuntungan ratusan djuta rupiah, dan dengan demikian Amerika membikin Indonesia mendjadi lebih melarat dgn. maksud agar Indonesia lebih menggantungkan diri pada Amerika.

Berapakah djumlah padjak-padjak jang telah disetorkan setjara langsung maupun tidak langsung oleh Rakjat kepada Pemerintah selama 4 tahun jang terachir ini?

Sebagaimana telah diterangkan diatas, maka lebih dari 90 persen dari pendapatan negara diperoleh dari hasil pemungutan padjak-padjak Rakjat.

Menurut Tabel I dalam halaman 27 "Laporan De Javasche Bank" maka djumlah pendapatan negara selama 4 tahun ini ialah :

Kalau kita misalkan; djumlah penduduk Indonesia 75.000.000, maka selama 4 tahun itu setiap orang ratarata telah membajar padjak 0,9 x Rp.31.155.000.000,— : 75.000.000 = kl. Rp.380.— atau Rp.95.— setiap tahunnja. Ini adalah suatu djumlah jang sangat besar apabila kita mengingat bahwa sebagian besar dari Rakjat Indonesia terdiri dari kaum buruh dan tani miskin jg. selama perang dunia II dan selama revolusi telah banjak mengorbankan hartabenda serta tenaganja.

Mr. Sjafruddin dalam "Laporan De Javasche Bank" tersebut diatas, telah memberikan andjuran supaja djumlah penerimaan negara tidak melebihi 60% dari hasil export. Ini berarti menurut Mr. Sjafruddin bahwa apabila dalam tahun ini dan tahun-tahun jang akan datang hasil export ditaksir sebesar Rp. 8.000 à Rp. 9.000 djuta maka pemungutan padjak tidak boleh melebihi dari Rp.6.000 djuta.

Ada suatu hal jang sengadja dilupakan oleh Mr. Sjafruddin jaitu bahwa hasil export tidak seluruhnja dapat dipakai sebagai ukuran untuk mengukur rendah dan tingginja tingkat hidup Rakjat Indonesia. Sebab sebagaimana kita lihat dalam Tabel 42 "Laporan De Javasche Bank" 1952 — 1953, maka djumlah export seluruhnja dalam tahun 1952 sebesar Rp.10.386.750.000.— termasuk hasil-hasil minjak tanah, terdiri dari dua golongan, jaitu golongan hasil-hasil perusahan dan perkebunan modal besar asing sebesar Rp6.344.300,000, dan golongan hasil-hasil perusahan dan perkebunan Rakjat jaitu sebesar 4 miljard rupiah lebih.

Meskipun menurut Ordonansi devisen tahun 1940 Pemerintah mempunjai hak untuk menguasai seluruh hasil devisen tetapi dalam kenjataannja hak Pemerintah ini tidak mempunjai arti ekonomis jang penting oleh karena kemungkinan transfer keuntungan keluarnegeri tetap terdjamin dan sebagian besar daripada devisen dipergunakan oleh importir-importir modal monopoli asing.

Dengan demikian mungkin sekali terdjadi bahwa pada suatu ketika djumlah hasil export adalah besar tetapi sebagian besar keuntungan dari hasil export itu ditransfer keluarnegeri sehingga angka-angka itu sama

sekali tidak dapat didjadikan dasar untuk mengatakan bahwa kemakmuran Rakjat telah bertambah.

Djadi sudah terang bahwa besar dan ketjilnja djumlah padjak-padjak jang dapat kita pungut tidak dapat ditetapkan berdasarkan hasil-hasil export jang buat sebagian besar dikuasai oleh modal monopoli asing. Djumlah padjak-padjak jang dapat kita pungut dapat kita dasarkan kepada pendapatan nasional jang njata dari Rakjat banjak, kaum buruh, kaum tani, pengusaha ketjil, kaum intelektuil dan kaum pengusaha nasional dan bukan pendapatan nasional" dari perusahaan2 perkebunan, pertambangan dan bank-bank modal monopoli asing.

Keadaan ekonomi dan keuangan jang sangat sulit dan jang sudah mentjapai puntjaknja ini semakin bertambah sulit lagi karena politik luarnegeri.Pemerintahpemerintah Hatta-Natsir-Sukiman dan politik ekonomi dan keuangan Sjafruddin-Wibisono-Sumitro jang reaksioner dan jang telah memperkuat sifat tergantungnja Indonesia kepada negara-negara imperialis Amerika dan Eropa Barat.

Dan usaha Dr. Sumitro untuk memperbanjak produksi nasional dengan memberikan "injeksi". berupa modal sebesar Rp. 1.647.000.000.— tidak akan dapat merobah keadaan, sebaliknja malahan akan menambah kesulitan-kesulitan dilapangan ekonomi dan keuangan, sebagaimana akan kita. uraikan lebih landjut. Seorang jang menderita penjakit malaria tidaklah mungkin bisa mendjadi sembuh karena mendapat suntikan untuk penjakit desenteri umpamanja, menurut konsepsi Dr. Šuimitro.

Demikianlah keadaan ekonomi dan kuangan pada waktu ini jang tjukup memberi gambaran tentang banjaknja kesulitan-kesulitan jang kita hadapi jang semakin bertambah hebat. Suatu keadaan jang menundjukkan adanja bahaja inflasi besar-besaran, adanja tanda-tanda meningkatnja harga-harga kebutuhan Rakjat, meluasnja pengangguran dan kemelaratan, suatu keadaan ekonomi dan keuangan jang terantjam oleh bahaja krisis jang semakin mendalam dan menghebat.

III

Djalan keluar dari kesulitan-kesulitan dilapangan Ekonomi dan Keuangan

Sekarang sampailah kita pada persoalan-persoalan, apakah djalan keluar jang bisa membawa kita dari kesulitan-kesulitan ini?

Dalam Nota Keuangannja, Dr. Sumitro mentjoba memadjukan suatu konsepsi tentang tjara-tjara mengatasi atau sekurang-kurangnja mengurangi kesulitankesulitan jang sekarang kita alami dilapangan ekonomi dan keuangan.

Meskipun Dr. Sumitro tidak memberikan alasan-alasan jang tjukup djelas mengapa ditetapkan djumlah Rp.1.657.000.000.— sebagai djumlah jang paling tepat untuk investasi dalam tahun 1953 tetapi kemudian ternjata bahwa djumlah ini ditetapkan berdasarkan perhitungan jang dibuat oleh apa jang dikatakan golongan tenaga ahli" dari PBB (batja Amerika). Menurut golongan "ahli" dari PBB ini maka djumlah investasi jang seharusnja ditetapkan oleh sesuatu negara jang terbelakang dan jang tiap-tiap tahunnja mendapat tambahan penduduk 1 persen, adalah kl. 2 sampai 5 persen dari "pendapatan nasional".

Berdasarkan prinsip jang diandjurkan oleh golongan "ahli" dari PBB itu, maka Sumitro menetapkan bahwa suatu djumlah 3 à 7,5% dari "pendapatan nasional" untuk Indonesia adalah jang paling tepat pada tingkatan sekarang ini.

"Pendapatan nasional" ditaksir oleh Dr. Sumitro sebesar Rp. 50.000.000.000.— sehingga dengan demikian dapat ditetapkan djumlah pengeluaran modal termasuk financieeringsdienst sebesar Řp. 1657.000.000. jaitu kl. 3.3 persen dari Rp. 50.000.000.000.—.

Tidak perlu diterangkan lagi bahwa perhitungan setjara mekanis dan dogmatis dari para "ahli" PBB itu jang rupanja akan dipakai·selandjutnja oleh Sumitro untuk memetjahkan masaalah ekonomi dan keuangan adalah keliru samasekali dan djuga sangat memalukan.

Perhitungan sematjam itu mungkin sekali dapat berlaku dinegeri-negeri kapitalis jang telah madju dulu sebelum perang dunia II dan sudah logis bahwa konsepsi itupun hanja akan menguntungkan segolongan ketjil kaum atasan jang berkuasa dinegeri-negeri itu dan tidak menguntungkan Rakjat banjak terutamå massa pekerdja dikota-kota dan didesa-desa.

Marilah kita buktikan bahwa djalan jang ditempuh oleh Dr. Sumitro untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dilapangaf ekonomi dan keuangan menurut konsepsi para "ahli" PBB jang bankrut itu, dalam tempo dua atau tiga tahun sadja akan membawa Indonesia kedalam djurang kemiskinan dan kemelaratan jang lebih luas dan akan menimbulkan bahaja inflasi besar-besaran jang tidak mungkin dapat diatasi lagi.

Menurut keterangan Dr. Sumitro dalam Nota Keuangannja, maka djumlah devisen pada 1 Djanuari 1952 adalah sebesar Rp. 6.000.000.000 dan pada achir tahun 1952 akan berkurang mendjadi Rp. 4.000.000.000.

Dari djumlah ini sebesar Rp.1.000.000.000 akan dipergunakan sebagai modal usaha guna pembajaran pemasukan barang-barang sedangkan sebagai bufferstock akan disediakan Rp.750.000.000, sehingga persediaan devisen jang dapat dipakai sebagai tjandangan untuk "menutup" defisit neratja pembajaran adalah sebesar Rp. 4.000.000.000 一1.750.000.000. = Rp. 2.250.000.000.—

Menurut apa jang dinamakan "plan tiga tahun" Sumitro, maka djumlah ini akan dipergunakan untuk "menutup" sebagian defisit jang masih dapat dipertanggungdjawabkan dalam tahun-tahun 1953, 1954 dan 1955, jaitu Rp. 1.300.000.000.— untuk tahun 1953.

Rp. 600.000.000.— untuk tahun 1954 dan Rp. 350.000.000.— untuk tahun 1955.

Meskipun belum dapat kita ketahui bagaimana susunan anggaran belandja untuk tahun 1954 dan 1955 itu, tetapi sudah dapat dipastikan bahwa anggaran belandja untuk tahun-tahun itu akan mengalami kekurangan jang semakin besar, karena pendapatan negara sampai sekarang ini hanja diperoleh dari pemungutan padjak-padjak dan tergantung semata-mata kepada keadaan ekonomi dan perdagangan dengan pasardunia kapitalis jang telah bankrut dan lapuk itu.

Sekarang timbullah pertanjaan, dapatkah kita membenarkan .dalil" Dr. Sumitro jang diformulasi dalam halaman III/49 Nota Keuangan Negara, jaitu bahwa "dalam keadaan sekarang dengan tjara memasukkan barang-barang dari luarnegeri dgn. djalan memperbesar defisit kita pada neratja pembajaran serta dengan mempergunakan devisen dan tjadangan moneter kita mungkin akan dapat mengimbangi defisit budget jang sepadan ?"

Sebagaimana telah diterangkan diatas, maka "dalil" itu mungkin dapat berlaku dinegeri-negeri kapitalis dulu didjaman sebelum perang dunia II.

Tetapi sekarang tidaklah mungkin "dalil" itu dipraktekkan di Indonesia sebagai negara setengah-djadjahan, dimana :

(a) produksi bahan-bahan export jang sangat kita butuhkan untuk membajar harga import sudah banjak berkurang jaitu turun sampai pada tingkat 60 persen daripada produksi sebelum perang;

(b) harga bahan-bahan export jang penting dapat ditetapkan dengan sewenang-wenang oleh kaum radja uang jang berkuasa di Wallstreet dan

(c) sebagian daripada harga export berupa keuntungan. gadji, dan hasil-hasil export jang dibebaskan dari Ordonansi Devisen tahun 1940, tidak dikuasai oleh Pemerintah.

Dengan demikian bisa terdjádi bahwa karena keadaan-keadaan jang tidak termasuk rentjana Pemerintah (batja Dr. Sumitro) neratja pembajaran menundjukkan defisit jang sangat besar berhubung dengan sangat merosotnja harga export itu.

Djadi djelasnja : dinegeri dimana. perdagangan luar dan dalamnegeri, seperti di Indonesia, sepenuhnja di kuasai oleh modal monopoli asing, maka kekurangan pembajaran dengan luarnegeri tidak mesti membawa akibat bertambah banjak masuknja barang-barang dari luarnegeri, sehingga dapat melunakkan akibat-akibat moneter terhadap keadaan dalamnegeri.

Konsepsi Sumitro itu mengandung bahaja jang sangat besar apabila terdjadi bahwa defisit pembajaran djauh lebih besar djika dibandingkan dengan persediaan devisen jang hendak kita pergunakan untuk menutup defisit itu. Kalau misalnja dalam tahun depan terdapat defisit anggaran dan dengan demikian djuga defisit pembajaran jang lebih besar daripada defisit tahun ini, padahal persediaan devisen untuk tahun depan sebesar Rp. 600.000.000.— adalah djauh lebih kurang daripada djumlah jang disediakan tahun ini, maka keadaan tahun depan akan djauh lebih buruk daripada keadaan tahun ini : tekanan inflasi akan sangat bertambah hebat,, sedangkan pada achir tahun depan persediaan devisen kita tinggal Rp.350 djuta.

Dan bagaimanakah keadaan tahun 1955, apabila kita dengan konsekwensi mendjalankan konsepsi Dr. Sumitro?

Karena politik perdagangan luar dan dalamnegeri dari Sumitro tidak mungkin membawa akibat jg. radikal kearah perbaikan-perbaikan dlm. anggaran belandja, maka sudah dapat dipastikan bahwa anggaran belandja th. 1955 akan menundjukkan djuga defisit jg. besar, sedangkan persediaan devisen kita pada achir tahun itu sudah habis samasekali. Ini berarti bahwa tidaklah mungkin lagi menutup sebagian daripada defisit th. 1956 dgn. tjara seperti jg..telah kita lakukan dlm. tahun2 1953, 1954 dan 1955. Akibat daripada ini semua jalah bahwa negara kita mendjadi bankrut karena sudah kehabisan devisen samasekali sedangkan disamping itu belum dapat ditjapai suatu "way-out" jang dapat mendjamin bahwa anggaran belandja tidak akan menundjukkan defisit lagi. Dalam keadaan begini menurut Dr. Sumitro, satu-satunja djalan untuk "menutup" kekurangan anggaran jalah dengan memperbanjak persediaan uang kertas atau dengan mendjalankan politik penghematan jang lebih tepat dinamakan politik massa-ontslag, sehingga akibatnja tidak bisa lain ketjuali meluas dan meratanja kemiskinan, kemelaratan serta pengangguran.

Djadi djalan keluar jang ditundjukkan oleh Dr. Sumitro dalam Nota Keuangannja dan jang dibelanja dgn. pandjang lebar berdasarkan dalil-dalil ahli" ekonomi kapitalis tidaklah mungkin dapat membawa hasil sebagaimana kita harapkan, sebaliknja "djalan keluarnja" Dr. Sumitro malahan akan membawa negara kita kepada tepi djurang kemiskinan dan kesengsaraan dan inflasi setjara besar-besaran jang tidak dapat kita atasi lagi.

Sudah berkali-kali Pemerintah Ali-Wongsonegoro menerangkan didepan sidang ini, bahwa Pemerintah telah menginsjafi akan djahatnja persetudjuan Konperensi Medja Bundar jang menjebabkan bahwa di Indonesia masih tetap berlaku sistim ekonomi kolonial dan bahwa Pemerintah akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah sistim ekonomi kolonial ini mendjadi sistim ekonomi nasional.

Menurut pendapat Partai Komunis Indonesia, maka salah suatu alat jang penting untuk melaksanakan sistim peralihan dari sistim ekonomi kolonial ke sistim ekonomi nasional itu jalah dengan menghilangkan sifat-sifat setengah-kolonial dari anggaran belandja kita. Pokoknja supaja dalam menjusun anggaran belandja lebih diperhatikan kepentingan Rakjat banjak dan ditudjukan untuk perbaikan tingkat hidup Rakjat banjak. Sebalik-

nja terhadap modal monopoli asing harus diambil tindakan jang menguntungkan Rakjat dan menguntungkan Republik Indonesia.

Menurut pendapat kami, suatu anggaran belandja negara bukanlah hanja merupakan registrasi sematamata daripada hutang jang dipindjam oleh Pemerintah kepada luarnegeri dan kepada Rakjat, bukanlah suatu registrasi semata-mata daripada setoran padjak-padjak Rakjat kepada Pemerintah dan djuga bukan suatu tjatatan daripada pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan militer, kepulisian, Pemerintah sipil, kehakiman dan lain-lain, tetapi suatu angġaran-belandja seharusnja didjadikan dasar untuk melaksanakan suatu rentjana ekonomi setjara berangsur-angsur, setahun-demi setahun, menurut plan jang tertentu.

Marilah kita tindjau lebih landjut tindakan-tindakan apakah jang perlu ditetapkan dalam anggaran 'belandja negara Republik Indonesia, untuk merobah sifat setengah-kolonial dari angaran belandja ini. Tindakan-tindakan itu pada umumnja dapat kita bagi mendjadi dua golongan, jaitu tindakan dalam djangka pandjang dan tindakan dalam djangka pendek.

Tindakan dalam djangka pandjang harus ditudjukan untuk membebaskan Indonesia sepenuhnja dari kekuasaan imperialisme dengan djalan menasionalisasi :

(1) perkebunan asing berteknik modern, pabrik-pabrik besar, termasuk perusahaan-perusahaan pertambangan ;

(2) alat-alat perhubungan dan transport seperti keretaapi penerbangan, pos, tilgram dan radio, pelajaran dan lain-lain ;

(3) perusahaan-perusahan bank dan perusahaan-perusahaan asuransi.

Disamping itu harus pula diambil langkah-langkah jang tegas untuk mempertinggi deradjat hidup kaum tani dengan djalan memberikan tanah kepada kaum. tani jang tidak bertanah atau jang tidak tjukup mempunjai tanah dan dengan mempertinggi dan memodernisasi teknik pengairan, dan pertanian.

Untuk menetapkan tindakan-tindakan dalam djangka pendek seharusnja dipakai sebagai dasar (a) kemungkinan-kemungkinan jang berhubungan dengan situasi politik dalam dan luarnegeri; (b) kebutuhan-kebutuhan jang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda lagi penjelesaiannja, dan (c) akibat-akibat dilapangan ekonomi dan keuangan negara.

Salah satu tindakan jang sangat tepat dan dapat kami hargai sepenuhnja jalah tindakan dari Pemerintah untuk mengadakan orientasi baru dalam politik perdagangan luarnegeri dengan mengirimkan misi perdagangan ke Republik Rakjat Tiongkok sebagai salah satu usaha untuk berkenalan dan kemudian berhubungan dengan pasardunia jang baru dan demokratis.

Djuga tindakan-tindakan Pemerintah untuk segera membuka kedutaan besar di Moskow dan untuk memperluas perhubungan dagang dengan negeri-negeri Demokrasi Rakjat di Eropa Timur kami sambut dengan gembira dan dengan penuh kepertjajaan bahwa lambat laun Pemerintah Indonesia akan melepaskan politik luarnegeri jang reaksioner jang didjalankan oleh Pemerintah-pemerintah Hatta-Natsir-Sukiman.

Tindakan-tindakan Pemerintah jang madju itu hendaknja diikuti dengan tindakan-tindakan lain untuk lebih menjempurnakan dan mengkongkritkan hasilhasil jang diharapkan dilapangan perekonomian. Sudah waktunja Pemerintah menindjau Ordonansi devisen tahun 1949 dan menggunakan suatu politik pemakaian devisen jang lebih menguntungkan bagi negara dan Rakjat.

Hak jang diberikan oleh peraturan itu kepada Pemerintah untuk dapat menggunakan devisen dari hasilhasil export pada hakekatnja tidak menguntungkan ekonomi kita, tetapi sebaliknja malahan bisa dipakai oleh kaum modal monopoli asing sebagai kedok untuk menggerowoti kekuasaan Pemerintah dilapangan ekonomida

keuangan. Politik pemakaian devisen jang didasarkan pada Ördonansi devisen tahun 1949 itu dalam prakteknja malahan mendorong lahirnja apa jang dinamakan "stroomannen" dan mengakibatkan bahwa Pemerintah semakin lama malahan semakin kekurangan devisen, karena permintaan devisen jang pada hakekatnja ditentukan oleh pengusaha-pengusaha import modal besar asing bisa mendjadi lebih banjak daripada persediaannja.

Dengan membatalkan Ordonansi devisen itu maka Pemerintah kemudian dapat menetapkan barang-barang jang mana tidak boleh diimport oleh importir·partikulir karena akan diimport oleh Pemerintah sendiri dengan menggunakan devisen hasil export perusahaan-perusahaan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan Rakjat. Pemerintah harus membantu sepenuhnja usaha dari kaum exportir dan importir nasional dengan memberikan pimpinan dan kredit setjukupnja, sedangkan kepada kaum importir modal asing untuk sementara diberi kebebasan mengimport barang-barang dengan menggunakan devisen hasil export perusahaan-perusahaan perkebunan-perkebunan, pertambangan dan pertanian modal asing.

Dengan berbagai-bagai djalan Pemerintah harus berusaha menguasai harga barang-barang kebutuhan jang pokok dari Rakjat dan dgn. begini maka lambat laun Pemerintah akan bisa mengambil tindakan untuk menghapuskan perdjandjian dengan negeri Belanda mengenai A-Rekening dan dapat mengiliminir pengaruh modal besar dilapangan perdagangan jang vital.

Sebagai tindakan untuk melenjapkan sifat setengahkolonial anggaran belandja kita perlu didjalankan usaha-usaha untuk memperbanjak produksi makanan dan pakaian dengan menjediakan sebanjak-banjaknja pengeluaran untuk investasi modal dilapangan perindustrian sedang, dan ringan dan pengeluaran-pengeluaran berupa kredit bagi kaum tani dalam djangka pendek.

Dalam anggaran belandja hendaknja ditętapkan pula tindakan-tindakan untuk menasionalisasi beberapa pe rusahaan jang vital misalnja perusahaan minjak Suma tera Utara dan Tjepu, GIÁ, KPM dan lain-lain. Djugà harus dilaksanakan rentjana menanami tanah-tanah jang kosong dengan tanaman-tanaman makanan Rakjat atau memberikan tanah itu kepada kaum tani jang'tidak bertanah, dan kepada kaum tani jang tidak tjukup mempunjai tanah.

Demikian kami menutup pemandangan umum tentang Nota Keuangan Negara 1952— 1953 ini dengan pengharapan agar dalam anggaran belandja negara 1954:

(a) Pemerintah lebih banjak memperhatikan kebutuhan materiil dan kulturil daripada Rakjat, kaum buruh, tani, pengusaha ketjil, kaum intelektuil, peladjar dan pengusaha nasional dengan menjediakan sekurang-kurangnja 60 persen dari seluruh anggaran untuk pos-pos kemakmuran, pertanian, perhu? bungan, kebudajaan, pendidikan dan peladjaran, sosial, perburuhan dan urusan pegawai.

(b) Pemerintah mendjalankan politik penanaman modal jang progresif dengan menjediakan modal jang tjukup untuk menasionalisasi beberapa perusahaan jang penting, mendirikan dan memperbanjak hásil perusahaan perindustrian dan keradjinan; memperbanjak hasil-hasil pertanian dengan menanami tanah-tanah jang kosong oleh kaum tani jang tidak bertanah, atau jang tidak tjukup mempunjai tanah;

(c) Pemerintah mendjalankan politik perekonomian dan keuangan jang madju dengan melandjutkan dan menjempurnakan tindakan-tindakannja dilapangan perdagangan luarnegeri, lapangan pema kaian devisen, pengawasan harga dan setjara berangsur-angsur membebaskan diri dari ikatan-ikatan dan perdjandjian-perdjandjian ekonomi dan ke, uangan jang merusak ekonomi nasional kita.

Ralat

Baris ke-10 dari bawah pada halaman 13 jang berbunji: pasardunia jang besar; ... mestinja diganti mendjadi : dua pasardunia jang besar ..........

ndona.