PKI DAN POLISI
jibit V.J
D.N. Aidit
Menteri/Wakil Ketua MPRS/ Ketua CC PKI
Jajasan "Pembaruan" Djakarta 1963
Sekedar Pengantar
Pada tahun² achir² ini Menteri/Wakil Ketua MPRS/Ketua CC PKI D.N. Aidit telah mengadakan tjeramah² didepan petugas² alat² negara a.l. didepan petugas² Kepolisian. Sedjak Mei 1962 D.N. Aidit telah memberikan tjeramah empat kali, jaitu pada tgl. 24 Mei 1962 dihadapan para Komandan Korps Polisi Security Kepolisian Komisariat Seluruh Indonesia, pada tgl. 18 September 1962 didepan para pengikut Kursus Persamaan Komisaris Polisi (Kursus B). pada tgl. 22 Februari 1962 dihadapan para mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan pada tgl. 6 Maret 1963 didepan Sekolah Kepolisian Sukabumi. Tiap tjeramah berlangsung lebihkurang 3 djam, dan pada tiap tjeramah diadakan tanjadjawab.
Dengan seizin Menteri/Wakil Ketua MPRS/ Ketua CC PKI D.N. Aidit, maka tiga tjeramah jang terachir kami bukukan dengan djudul PKI dan Polisi", sedangkan tjeramah pertama karena pokok²nja diambilkan dari buku Sosialisme Indonesia dan sjaratº pelaksanaannja tidak kami sertakan dalam kumpulan tjeramah ini. Mudah²an usaha menerbitkan kumpulan tjeramah ini akan dapat memberikan sumbangan untuk menimbulkan saling-mengerti diantara golongan² didalam masjarakat umumnja dan diantara kaum Komunis dengan pihak Kepolisian chususnja, sehingga dapat lebih memperkokoh persatuan .alle revolutionaire krachten" guna melaksanakan Pantja Program Front Nasional.
Mei 1963.
Penerbit
FUNGSI PARTAI DALAM PENJELESAIAN REVOLUSI INDONESIA
RETULING DIBIDANG KEPARTAIAN ADALAH TJONTOH UNTUK BIDANG LAIN
J. M. Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Sdr. R. Soekarno Djojonagoro meminta saja untuk mengadakan tjeramah tentang Fungsi Partai Dalam Penjelesaian Revolusi Indonesia dihadapan Kursus Persamaan Komisaris Polisi (Kursus B). Dengan segala senang hati dan dengan rasa terimakasih saja penuhi permintaan ini. Saja berterimakasih karena dengan ini saling-mengerti jang sudah ada antara fihak kepolisian dengan fihak kaum Komunis akan dipertinggi.
Ini bukanlah untuk pertama kali saja bertjeramah dihadapan polisi. Pada tanggal 24 Mei tahun ini saja djuga telah memberikan tjeramah dihadapan para Komandan Korps Polisi Security Kepolisian Komisariat Seluruh Indonesia. Pada waktu itu temanja Sosialisme Indonesia dan Pantjasila.
Dizaman kolonial dulu kaum kolonialis berusaha keras agar alat² negaranja, jang umumnja terdiri dari orang² Indonesia, tidak berpolitik atau buta politik, dan malahan supaja politik-phobi. Tudjuan ini mereka usahakan mentjapainja dengan ber-matjam² tjara, misalnja dengan mengadakan antjaman² hukuman, suapan² atau dengan meninabobokkan. Hal ini dapat dimengerti, karena semuanja ini adalah untuk mempertahankan kedudukan dan kekuasaan kolonial. Mereka kuatir kalau alat² negara berpolitik bisa politiknja bertentangan dengan kepentingan kolonial. Kekuatiran ini beralasan, karena alat² negara kolonial jang pada umumnja terdiri dari orang² Indonesia, mudah bangkit rasa kebangsaannja karena penindasan kolonial. Usaha subjektif kaum kolonialis itu ternjata tidak berhasil karena hukum objektif daripada kemadjuan lebih kuat daripada keinginan subjektif kaum kolonialis. Gerakan revolusioner telah menarik berdjuta-djuta Rakjat Indonesia kedalam kantjah politik, diantaranja terdapat djuga tidak sedikit orang² dari kalangan alat² negara kolonial.
Adalah satu kenjataan, bahwa sekarang masih ada orang jang mengandjurkan supaja alat² negara Republik kita buta politik, malahan mendorong supaja politik-phobi atau partai-phobi. Padahal, berkat perdjuangan politik dan perdjuangan partai²lah maka lahir negara Republik Indonesia, dengan segenap alat²nja. Tanpa Rakjat Indonesia berpolitik dan ber-partai² politik dimasa kolonial dulu tidak mungkin ada proklamasi 17 Agustus 1945 jang melahirkan Republik Indonesia. Masih adanja sekarang orang jang hidup dalam tawanan politik-phobi" atau partaiphobi" adalah sangat menjedihkan dan menundjukkan masih adanja 'keterbelakangan fikiran dikalangan bangsa kita.
Sedjak 17 Agustus 1945, dan lebih² lagi sesudah ada Manipol, politik-phobi" dan ,partaiphobi" adalah kedjahatan. Manifesto Politik (Manipol) itu sendiri sudah mengharuskan tiap warganegara berpolitik, dan Manipol mendjamin adanja partai² politik. Datam Manipol djelas dikatakan bahwa : .. .. ...... tiap partai, organisasi dan perseorangan boleh mempunjai kejakinan politiknja sendiri, boleh mempunjai programnja sendiri, tetapi apa jang sudah ditetapkan sebagai Program Revolusi harus djuga mendjadi programnja dan harus ambil bagian dalam melaksanakan program tsb." Per-undang²an kita mendjamin hakhidup daripada partai (lihat Penpres 7/1959 dan Perpres 13/1960). Lebih daripada itu, dalam pidato Djarek" dikatakan bahwa partai² jang sudah sah tidak hanja diberi hakhidup, tetapi djuga diberi hak bergerak, diberi hak perwakilan (Tudjuh Bahan Pokok Indoktrinasi, hal. 213).
Tidak dapat disangkal, bahwa retuling dalam alam kepartaian sudah berdjalan sebagaimana mestinja seperti jang dikatakan dalam Djarek" (TBPI, hal. 213). Sajang sekali, bahwa didalam berbagai lembaga kenegaraan dan alat² negara retuling belum berdjalan sebaik dibidang kepartaian. Pada tempatnja dan sudah waktunja diserukan kepada jang belum mengadakan retuling sebagaimana mestinja, sebaiknja melaksanakan retuling dengan sungguh² daripada me-ngobar²kan ,,partaiphobi". Retuling dibidang kepartaian telah berlangsung dengan radikal, telah berakibat lebihkurang 45 partai mendjadi 10 partai, telah berakibat pembubaran Masjumi-PSI. Hendaknja retuling dibidang lain djuga harus radikal seperti itu, berani mengadakan penggeseran² besar, pemetjatan², perombakan². penjingkiran² terhadap semua jang tidak betjus dan tidak Manipolis. Retuling dibidang kepartaian adalah tjontoh untuk bidang² lain.
Apakah partai itu? Partai atau partai politik adalah alat perdjuangan daripada golongan² atau klas² didalam masjarakat untuk mentjapai tjita² atau tudjuan politik kenegaraan. Sebab itù partai politik menghimpun atau mengorganisasi orang² jang paling sedar-politik dari golongan atau klas jang diwakili atau diperdjuangkan tjita² politiknja oleh partai jang bersangkutan. Oleh karena itu pula watak dari sesuatu partai politik adalah sesuai dengan watak daripada golongan atau klas dalam masjarakat jang diwakilinja.
Di Indonesia, partai² politik sangat djelas mendjadi alat perdjuangan dari berbagai golongan dan klas dalam masjarakat untuk mentjapai kemerdekaan nasional. Perbedaan watak dari partai² ini, jang menjebabkan perbedaan dalam tjara² perdjuangannja adalah sesuai dengan watak daripada golongan atau klas jang diwakili oleh partai masing-masing.
Menurut Bung Karno, di Indonesia jang mendjadi rochnja pergerakan Rakjat, jang mendjadi rochnja partai² politik pada pokoknja terdiri dari tiga azas, jaitu Nasionalisme, Islamisme dan Marx-
isme (dalam tulisan Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme" — tahun 1926 — dalam Dibawah Bendera Revolusi).
Sedikit tjontoh tentang proses lahir dan perkembangan partai² politik dari ketiga aliran itu :
NASIONALISME : dimulai dengan Budi Utomo 1908, kemudian studiklub² kaum intelektuil, Nationaal Indische Partij. Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Indonesia (Partindo).
ISLAMISME : dimulai dengan Serikat Dagang Islam (SDI - 1911). kemudian Sarekat Islam, Partai Sarekat Islam (PSI) dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dll.
MARXISME (KOMUNISME) : dimulai dengan Serikatburuh² (SS-Bond-1905, VSTP-1908) Vaksentral². Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV-1914) dan Partai Komunis Indonesia (PKI-1920).
Djadi djelaslah bahwa gagasan Nasakom sudah mempunjai akar sedjarah 36 tahun (sedjak tulisan Bung Karno Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme" tahun 1926). Hanja orang jang anti kepada gerakan kemerdekaan Rakjat, atau orang jang tidak mengerti dan tidak mau mengerti keadaan sosial-politis Indonesia jang menolak gagasan Nasakom atau jang me-ragu²kan akan-kebenaran ilmiahnja.
Fungsi partai dalam gerakan revolusioner, dan dengan partai disini dimaksudkan partai revolusioner, antara lain jalah : pendidik dan pembimbing kesedaran politik massa Rakjat, penanam kesedaran berorganisasi dan berdisiplin dikalangan Rakjat. Semuanja ini sangat penting. karena untuk pekerdjaan² besar, seperti mengatur negara jang merdeka, tidak mungkin dilaksanakan tanpa tingkat tertentu dalam kesedaran politik, dalam kemampuan berorganisasi dan dalam disiplin daripada Rakjat. Tidak kalah pentingnja. jalah peranan partai² dalam nation-building. terutama dalam mengorganisasi Rakjat dalam organișasi jang bersifat nasional sehingga dengan demikian mendobrak batas2 kesukuan.
Apa fungsi partai dalam penjelesaian Revolusi Indonesia? Tentu sadja. jang dimaksudkan disini jalah fungsi partai revolusioner dalam penjelesaian revolusi Indonesia. Fungsinja dimasa lampau harus dilandjutkan, jaitu : pendidik dan pembimbing kesedaran politik massa Rakjat, penanam kesedaran berorganisasi dan berdisiplin dikalangan Rakjat, dan pembina nasion (nation-building).
Tetapi tugas daripada partai² revolusioner sekarang sudah lebih luas daripada dulu. Dulu berdjuang unuk kemerdekaan, sekarang mengkonsolidasi kemerdekaan jang sudah ditjapai.'Setjara terperintji tugas² partai sudah dimuat dalam Manipol serta pedoman² pelaksanaannja (Djarek, Resopim, Membangun Dunia Kembali, Amanat Pembangunan Presiden, Tahun Kemenangan). Atau, dengan singkat ditjantumkan dalam tudjuan Front Nasional, jaitu: 1) Menjelesaikan revolusi nasional Indonesia; 2) Membangun semesta untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur; 3) Mengembali-
kan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.
Walaupun soal Irian Barat sudah mendekati penjelesaian, tetapi demi pelaksanaan tudjuan menjelesaikan Revolusi Nasional dan pembangunan semesta, udjungtombak Revolusi Indonesia harus tetap pada sasarannja, jaitu kolonialisme dan imperialisme serta kakitangannja.
Singkatnja, fungsi partai dalam penjelesaian revolusi Indonesia a.l. 'jalah :
A. Berdiri dibarisan depan dalam pekerdjaan mengindoktrinasikan gagasan² revolusioner seperti jang tertjantum dalam Manifesto Politik serta pedoman² pelaksanaannja untuk mentjiptakan kesatuan fikiran Rakjat mengenai tugas² revolusinja.
B. Mengorganisasi massa Rakjat untuk memperkuat frónt nasional dan memperkuat disiplinnja.
C. Mengorganisasi dan memimpin massa Rakjat untuk memperbaiki keadaan tingkat hidup dan tingkat kebudajaannja.
Untuk semuanja ini diperlukan kebebasan² demokratis jang luas.
(Ringkasan pidato dihadapan para pengikut Kursus Persamaan Komisaris Polisi (Kursus B), Sukabumi tanggal 18 September 1962).
DALAM ALAM MANIPOL KEPÓLISIAN HARUS REVOLUSIONER
Pertama-tama saja mengutjapkan banjak terimakasih kepada Profesor Djokosutono SH jang telah meininta saja untuk mengadakan tjeramah malam ini, dan djuga banjak terimakasih kepada Sdr.2 mahasiswa PTIK jang malam ini sudah siapsedia untuk mendengarkan tjeramah jang akan saja berikan.
Ini adalah pertama kali saja memberikan tjeramah dihadlapan mahasiswa² P'TIK, tetapi bukan untuk pertama kalinja memberikan tjeramah dihadapan kader2 kepolisian. Dalam bulan Mei tahun jang lalu saja telah memberikan tjeramah dihadapan para Komandan Korps Polisi Security Kepolisian Komisariat Seluruh Indonesia di Sukabumi dengan tema Sosialisme Indonesia dan Pantjasila. Dalam bulan September tahun jang lalu saja djuga telah memberikan tjeramah dihadapan para pengikut Kursus Persamaan Komisaris Polisi (Kursus B). djuga di Sukabumi dengan tema Fungsi Partai Dalam Penjelesaian Revolusi Indonesia.
ADA DUA ASPEK DALAM KEKUASAAN POLITIK SEKARANG
Ada orang jang bingung mendengar báhwa Ketua Partai Komunis Indonesia memberi tjeramah
kepada kader² kepolisian. Mereka bingung karena mereka masih hidup dalam alam fikiran kolonial, alam fikiran bahwa Komunis dengan alat negara, chususnja Kepolisian, harus bermusuhan. Mereka sudah hidup dalam alam Indonesia merdeka, tetapi fikiran mereka masih belum merdeka, masih kolonial. Atau seperti jang sering dikatakan oleh Bung Karno, mereka adalah orang2 jang otak dan hatinja telah berdaki-berkarat tak dapat menjesuaikan diri dengan Manipol-Usdek". (Tubapi, halaman 211). Mereka adalah kaum Komunistophobi atau Nasakom-phobi jang oleh Bung Karno dalam pidatonja tanggal 13 Februari jbl., jaitu pidato dalam rapat pembukaan Sidang Bersama Pengurus Besar Front Nasional dan Pengurus Daerah Front Nasional, harus diganjang.
Saja tidak tahu apakah tjeramah² saja dihadapan para kader kepolisian mendapat sambutan baik atau tidak. Tentu sadja penting bagi saja untuk mengetahui ini agar dapat memperbaiki tjeramah² saja, tetapi jang lebih penting. lagi jalah fakta bahwa pemimpin Komunis diberi kesempatan memberikan tjeramah kepada kader² Kepolisian. Fakta ini mengungkapkan hal² penting, misalnja tentang watak kekuasaan politik dinegeri kita sekarang, jaitu bahwa dalam kekuasaan politik dinegeri kita sekarang tidak hanja ada kaum komprador, kapitalis birokrat dan tuantanah, tetapi djuga ada orang² jang pro-Rakjat jang disokong oleh kaum buruh, kaum tani, inteligensia revolusioner dan elemen² demokratis lainnja, Djadi, kekuasaan politik dinegeri kita mempunjai dua aspek (segi). jaitu aspek pro-Rakjat dan aspek anti-Rakjat. Hal ini diperkuat lagi oleh fakta, bahwa Bung Karno sebagai Presiden/Panglima Tertinggi/Perdana Menteri menjerukan supaja Rakjat membantu Bung Karno mengganjang mereka jang anti- Nasakom. Djadi, masih ada jang harus diganjang. dan mereka jang harus diganjang ini adalah elemen-elemen anti-Rakjat jang masih berperanan dalam kekuasaan politik sehingga sampai sekarang belum djuga terbentuk Kabinet Gotong Rojong jang berporos Nasakom.
Sikap fihak Kepolisian Negara jang tidak Nasakom-phobi dan tidak Komunisto-phobi sangat membantu kami kaum Komunis untuk mengubah pandangan Rakjat terhadap fihak kepolisian, dan saja kira djuga untuk mengubah pandangan seluruh barisan kepolisian terhadap gerakan revo- Iusioner Rakjat, chususnja tenhadap kaum Komunis. Mengubah mental seseorang adalah tidak mudah. Begitulah tidak mudah mengubah sikap Rakjat terhadap polisi maupun sikap polisi terhadap Rakjat. Tetapi bukan tidak mungkin. Malahan dapat dikatakan mungkin sekali djika keduabelah fihak, Rakjat dan Kepolisian, dengan sedar bersama² memperkuat aspek Rakjat daripada kekuasaan politik sekarang dan melawan aspek jang anti-Rakjat, jang anti-Nasakom, jang Komunistophobi, jang kolonial. Dalam perdjuangan bersama inilah, Rakjat dan Kepolisian jang dulu diper-
tentangkan, akan mendjadi kawan seperdjuangan jang akrab.
Pengertian tentang adanja dua aspek daripada kekuasaan politik di Indonesia sekarang ini adalah sangat penting untuk dapat memahami kedjadian² jang berlangsung di Indonesia. Mereka jang tidak mengerti atau tidak mau tahu tentang adaaja dua aspek daripada kekuasaan politik di Indonesia, jaitu aspek Rakjat dan aspek anti- Rakjat memang mudah mendjadi bingung melihat berbagai peristiwa. Umpamanja disatu fihak pemimpin² dan kader² penting PKI mendapat tempat terhormat di-lembaga² negara ditingkat pusat maupun daerah, tetapi difihak lain harian jang membawa suara PKI. jaitu Harian Rakjat, sering dibreidel dan bahkan pernah anggota² Politbiro CC PKI diperbal. Disatu fihak setjara resmi diakui bahwa kaum buruh dan kaum tani adalah kekuatan-kekuatan pokok revolusi Indonesia, pemimpin² buruh dan tani mendapat tempat terhormat dilembaga² negara 'ditingkat pusat dan daerah, tetapi difihak lain kaum buruh dan kaum tani sering dibikin susah oleh alat² negara.
WATAK KEKUASAAN JANG BERBEDA MEM- BAWA PERBEDAAN DÁLAM WATAK KEPOLISIAN
Djudul tjeramah malam ini, jaitu Tempat dan Peranan Polisi Dalam Alam Manipol adalah sangat tepat, sangat berguna untuk dibahas. Mengapa? Karena dalam djudul ini pada pokoknja tersirat 2 hal, jaitu : pertama, apa dan siapa polisi itu dan kedua, apa dan bagaimana tugas dan peranannja dalam masjarakat Indonesia saat ini. Dengan perkataan lain dapat dikatakan, bahwa dengan memberikan djawaban atas problim² ini, maka akan djelaslah polisi sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek di-tengah² Rakjat Indonesia jang sedang berdjuang menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945.
Lebih djauh, djudul ini mengungkapkan bahwa fihak Kepolisian setjara sedar menjatakan bahwa polisi adalah bagian jang tidak terpisahkan dari revolusi dan berkewadjiban mutlak bersama semua golongan revolusioner mendjadi partisipan dalam menjelesaikan tuntutan² revolusi.
Saja berpendapat, bahwa banjak hal berkesudahan dengan kegagalan karena tidak tahu dari mana harus memulai, dan karenanja pula tidak tahu bagaimana mengachirinja. Lain halnja dengan parasaudara, dengan mengemukakan djudul tsb. djelas saudara² bertolak dari pangkalan jang benar. Dengan bertolak dari pangkalan jang benar kita akan dapat menentukan arah serta memperhitungkan segala rintangan jang akan muntjul dan dengan itu dapat pulalah mempersiapkan tindakan² jang akan mengatasi segala rintangan untuk dapat sampai ketudjuan jang telah ditentukan.
Dalam setiap periode sedjarah setelah ada negara, kita mengenal adanja polisi, sebagai alat daripada kekuasaan jang ada pada periode sedjarah tertentu itu. Demikianlah ditanahair kita ini,
kita mengenal polisi pada zaman kekuasaan kolonialis Belanda, pada zaman kekuasaan fasisme Djepang dan kemudian kita mengenal pula polisi Republik Indonesia. Dengan ini saja tidak bermaksud mengatakan bahwa polisi itu dari dulu hingga sekarang sama sadja. Tidak, watak kekuasaan jang berada membawa perbedaan dalam watak kepolisiannja. Sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan, dalaim hal inilah persamaannja. Dalam persamaan ini, terdapat pula perbedaan antara satu dengan lainnja. Mengenai ini Presiden Sukarno telah mengatakan setjara tepat : Kita ini bekerdja untuk apa, kataku. Dan opgave kita sekarang ini memang lain daripada jang dahulu. Dahulu, waktu zaman Belanda, sebagian daripada kita terang²an sadja bekerdja untuk 'de in stand houding van de koloniale maatschappij'. Dan sesudah 'dat is het verleden', kemudian kita masuk kedalam alam Indonesia merdeka tahun 1945, dan sedjak daripada tahun 1945 itu sebagian daripada kita bisa mengadakan mentale herorientatie, reorientation daripada mentality kita". (Pidato Presiden Sukarno didepan para petugas aparatur Negara, tanggal 27 Djanuari 1961, penerbitan chusus No. 104 Dep. Penerangan R.I. hal. 8).
Dari pendjelasan Presiden Sukarno ini, kita mendapat djawaban bahwa tempat dan peranan polisi adalah sesuai dengan keadaan riil kekuasaan politik jang ada pada suatu masa. Bagaimana dalam keadaan sekarang? Presiden Sukarno dalam pidatonja tersebut memberikan djawaban jang tegas : .Jah, saudara adalah pekerdjaª untuk Polisi, pekerdja untuk Kehakiman, pekerdja untuk Kedjaksaan, pekerdja² untuk Bea dan Tjukai. pekerdja untuk Imigrasi, tetapi dibalik. dibelakang semua hal itu adalah satu pertanjaan : Pada hakekatnja pekerdja untuk apa? Dan sebagai saja ulangkan beberapa kali, kita sekarang ini, semuanja. sedjak daripada Rakjat,djelata sampai kepada saudaraº, sampai kepada saja sendiri, adalah pekerdja² untuk membangun masjarakat adil dan makmur, membangun satu Negara Indonesia jang kuat dan terhormat dipandang dunia". (sda hal. 6).
Beladjar dari sedjarah perdjuangan Rakjat dan bangsa kita sendiri, dapat ditarik peladjaran jang sangat berguna bagi kelandjutan dan kesempurnaan kita semua, didalamnja termasuk polisi dan semua alat² kekuasaan negara lainnja. Saja mengerti apa jang pernah dikatakan oleh Sdr. Menteri/Kepala Kepolisian Negara R. Soekarno Djojonagoro, bahwa dalam perdjuangan kita senantiasa terbentur pada pandanganº serta keinginan² jang bertentangan dengan tjita® korps kita sendiri, pandangan mana sering terdjalin dengan kekuatan® jang rieel". (Pidato Hari Kepolisian, 1 Djuli 1961). Disatu fihak memang ada kesimpangsiuran pengaturan Polisi dalam stelsel ketatanegaraan kita, sedangkan difihak laín, dan ini jang terpenting, adanja pengawasan² jang dikehendaki masjarakat, dikehendaki perdjuangan Rakjat jang menuntut suatu orde baru, dimana semua alat²
kekuasaan negara dituntut supàja menjesuaikan diri setjara harmonis. Oleh karena itu, selama masih demikian keadaannja, selama masih belum harmonis, pertentangan² tidak mungkin lenjap. Pertentangan itu sendiri adalah sesuatu jang kongkrit ada. sebagai akibat pertentangan antara keinginan subjektif dari atas dengan kenjataan objektif dalam masjarakat.
Kedudukan Kepolisian sebagai aparat dalam struktur ketatanegaraan oleh para sardjana banjak dipersoalkan dari ber-matjam² dasar teori. Dalam ketatanegaraan kita djuga terdjadi silih ganti dalam menempatkan kedudukan Polisi, Hal ini dapat terlihat dari peraturan² dan undang² jang dikeluarkan sedjak 1 Oktober 1945 hingga jang terachir pada saat ini dengan dikeluarkannja Undang² No. 13/1961. tentang Ketentuan² pokok Kepolisian Negara pada tanggal 19 Djuni 1961.
Dengan tidak meremehkan arti pengorganisasian Kepolisian dalam sistim ketatanegaraan, saja ingin menindjau tempat dan peranan Polisi setjara hakiki dalam keseluruhan masjarakat bangsa dan Rakjat Indonesia.
Pada djudul kuliah umum ini sebenarnja kita telah memasuki langsung pada persoalannja, jaitu tempat dan peranan Polisi dalam alam Manipol Bahwa Polisi mempunjai tempat dan peranan dalam alam Manipol, pasti! Jang akan kita djawab adalah dimana dan apa jang harus dikerdjakannja.
Pertama-tama jang harus saja tegaskan, pengertian ,dalam alam Manipol". Menurut pengertian saja, dalam alam Manipol" berarti dalam alam revolusioner, karena Manipol adalah konšepsi bersama untuk menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja. Oleh karena itu jang harus saja kuliahkan berdasarkan permintaan PTIK, adalah tempat dan peranan Polisi dalam alam revolusioner" atau tempat dan peranan Polisi sebagai potensi penting dalam menjelesaikan tuntutan Revolusi Àgustus 1945".
POLISI DAN RAKJAT HARUS BER-SAMA MEMAHAMI SOAL POKOK REVOLUSI INDONESIA
Berdasarkan pengertian ini saja berkewadjiban untuk lebih dahulu memberikan pendjelasan tentang Revolusi Agustus 1945 dan konsepsi untuk menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945, jaitu Manifesto Politik. Dalam pendjelasan ini akan kita temukan setjara tepat dimana tempat dan apa peranan Polisi didalamnja.
Sebelum menerangkan soal² pokok revolusi Indonesia menurut Manipol, untuk mentjegah kekatjauan dalam fikiran dan dalam menggunakan sembojan², perlu sekali difahami dengan sedjelasdjelasnja tentang adanja dua tahap revolusi Indonesia. Tentang ini pidato Djarek mengatakan : ada dua tudjuan dan dua tahap revolusi Indonesia : Pertama, tahap mentjapai Indonesia jang merdeka penuh, bersih dari imperialisme — dan jang demokratis bersih dari sisa² feodalisme. Tahap
ini masih harus diselesaikan dan disempurnakan ...... Kedua. tahap mentjapai Indonesia bersosialisme Indonesia, bersih dari kapitalisme dan dari T'exploitation de l'homme par I'homme. Tahap ini hanja bisa diselesaikan dengan sempurna setelah tahap pertama sudah diselesaikan seluruhnja". Tegasnja. íugas kita sekarang adalah untuk menjelesaikan tahap pertama dari revolusi Indonesia, jaitu tahap revolusi nasional-demokratis, dengan djalan melaksanakan Manipol setjara konsekwen.
Berbeda dengan revolusi burdjuis Perantjis tahun 1789, Revolusi Indonesia sekarang berharidepan Sosialisme. sedangkan revolusi Perantjis tersebut tidak mempunjai tudjuan lain ketjuali menaikkan kaum kapitalis Perantjis kesinggasana kekuasaan. Berbeda dengan Revolusi Oktober 1917 di Rusia, jang mempunjai watak (sifat) proletar-sosialis, Revolusi Indonesia sekarang berwatak nasional-demokratis. Mengenai adanja perbedaan² antara revolusi² ini djuga disebut dalam Manipol. Tidak mengerti perbedaan² ini, chususnja tidak mengerti tentang adanja dua tahap Revolusi Indonesia, sama halnja dengan tidak mengerti apa² tentang Revolusi Indonesia.
Untuk lebih djelasnja persoalan² revolusi Indonesia, tiap² orang revolusioner harus mengetahui benar² tentang soal² pokok revolusi Indonesia seperti jang dengan djelas dimuat didalam Manipol.
Dalam Manipol tegas dikatakan, bahwa tugas® Revolusi Indonesia bukanlah untuk mendirikan
Negara Federal, kekuasaan diktatur atau Republik Kapitalis. Kewadjiban² Revolusi Indonesia jalah untuk membentuk satu Republik Kesatuan jang demokratis, dimana Irian Barat djuga termasuk didalamnja, dimana Kedaulatan ada ditangan Rakjat, dan dilakukan sepenuhnja oleh MPR (UUD 45, fasal 1 ajat 2), dimana hak² azasi dan hak² warganegara didjundjung tinggi. dan membentuk masjarakat adil dan makmur, tjinta-damai dan bersahabat dengan semua negara didunia guna membentuk satu Dunia Baru". (Tubapi, hal. 81-82).
Tentang kekuatan sosial Revolusi Indonesia. Manipol tegas mengatakan : seluruh Rakjat Indonesia dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai kekuatan pokoknja tanpa melupakan peranaa penting dari golongan² lain. adalah sangat besar dan mejakinkan akan menangnja Revolusi Indonesia". (Tubapi, hal. 84).
Tentang sifat (watak) Revolusi Indonesia dalam Manipol dikatakan : Mengingat sifat Revolusi Indonesia jang nasional dan demokratis, maka Revolusi Indonesia adalah Revolusi bersama dari semua klas dan golongan jang menentang imperialisme-kolonialisme. Pendeknja, Revolusi Indonesia harus mendirikan kekuasaan Gotong Rojong, kekuasaan demokratis jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan, jang mendjamin terkonsentrasinja seluruh kekuatan Nasional, seluruh kekuatan Rakjat". (Tubapi. hal. 85).
Tentang haridepan Revolusi Indonesia, menurut Manipol jalah : Sosialisme jang disesuaikan de-
ngan kondisi² jang terdapat di Indonesia, dengan alam Indonesia, dengan Rakjat Indonesia, dengan adat-istiadat, dengan psikologi dan kebudajaan Rakjat Indonesia". (Tubapi. hal. 85).
Tentang musuh Revolusi Indonesia dalam Manipol dikatakan : kaum imperialis Belanda dan kaum imperialis lainnja jang bersikap bermusuhan terhadap Republik serta pembantu² imperialis". (Tubapi, hal. 87).
Demikian bcberapa patah kata tentang soal² pokok Revolusi Indonesia.
Dari soal² pokok Revolusi Indonesia seperti diuraikan dalam Manipol. djelaslah apa jang harus dikerdjakan oleh Rakjat Indonesia dan oleh aparat² negara jang memihak Rakjat Indonesia.
Kita lihat setjara chusus tentang Kepolisian, untuk mengudji kebenaran jang dikemukakan diatas. Sebagai bahan resmi saja ingin menelaah Undang² No. 13 tahun 1961, tentang ketentuan² pokok Kepolisian Negara. Saja kutip dari pendjelasan tentang Undang² ini, pada bagian umum ; Seperti djuga halnja dengan alat kekuasaan Negara lainnja, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat revolusi dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berentjana untuk menudju tertjapainja masjarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pantjasila atau masjarakat Sosialisme Indonesia guna memenuhi Amanat Penderitaan Rakjat".
Selandjutnja mengenai tugas pokok Kepolisian, disebutkan : Sebagai tugas pokok Kepolisian
Negara dapat disebutkan memelihara keamanan dalamnegeri. Penjidikan tindak pidana termasuk pula tugas pokok Kepolisian Negara dalam bidang peradilan. Penjidikan terutama ditudjukan terhadap tindak pidana jang merintangi tudjuan revolusi mentjapai masjarakat adil dan makmur".
Menurut pendapat saja, inilah djawaban jang tjekak-aos, terhadap masalah jang dikemukakan dalam djudul tjeramah ini. Kepolisian Negara sebagai alat jang revolusioner, bersama seluruh Rakjat harus berdjuang tak kenal henti untuk melaksanakan semua program revolusi jang tertjantum dalam Manipol, mengalahkan semua musuh² revolusi (penghalang² revolusi), mentjiptakan suatu kekuasaan semua untuk semua, jang akan melahirkan masjarakat adil dan makmur.
SEBAGAI PERSEORANGAN POLISI ADALAH RAKJAT, SEBAGAI CORPS ADALAH ALAT NEGARA JANG REVOLUSIONER
Diatas semua ketentuan formil (peraturan² dan undang2), ketentuan² revolusi seperti jang tertjantum dalam Manipol dan pedoman² pelaksanaannja haruslah didjadikan pegangan atau oborpenjuluh bagi fihak Kepolisian dalam mendjalankan tugas² pokoknja. Tetapi kenjataan sekarang ini menundjukkan bahwa Kepolisian kita belum bisa sepenuhnja melakukan peranan sebagai alat revolusioner. Śaja kemukakan Bab I tentang ketentuan² tumum, fasal 1 menjebut :
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, selan-
djutnja disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum jang terutama bertugas memelihara keamanan dalamnegeri.
2. Kepolisian Negara dalam mendjalankan tugasnja selalu mendjundjung tinggi hak-hak azasi Rakjat dan hukum Negara.
Rumusan² fasal tersebut merupakan sesuatu jang baik. Sikap Rakjat adalah realistis, jaitu menjokong semua peraturan jang baik dan menuntut pelaksanaannja. Tanpa pelaksanaan jang sesuai dengan perumusan jang baik, benarlah utjapan jang mengatakan bahwa undang² atau peraturan² hanjalah huruf nati jang tertera pada kertas jang membisu.
Kita tjoba memasuki masalahnja setjara kongkrit. Dinjatakan dalam fasal tsb.: Polisi adalah alat negara penegak hukum jang terutama bertugas memelihara keamanan dalamnegeri. Dan selandjutnja mendjundjung tinggi hak-hak azasi Rakjat dan Hukum Negara. Dari sini dapat kita njatakan .bahwa dasar tugas Kepolisian Negara adalah : mendjundjung tinggi (1) hak azasi Rakjat dan (2) hukum Negara.
Bila kita peladjari Undang² Dasar 1945 dan Manipol, maka akan ditemukanlah apa jang dirumuskan dalam Amanat Pénderitaan Rakjat. Didalam Ampera ini kita menemukan apa jang -telah diperdjuangkan Rakjat untuk mentjapai sesuatu jang terbaik, jaitu masjarakat Indonesia jang Sosialis, dimana tidak ada penghisapan atas manusia oleh manusia. Oleh karena itu logika jang paling masuk akal, segala hukum, undang², peraturan dan apa sadja jang diselenggarakan oleh Negara melalui alat²nja setjara mutlak harus mengabdi kepada Ampera. Amanat Penderitaan Rakjat itu menuntut adanja djaminan hukum jang adil bagi Rakjat, djaminan kebebasan demokratis. bebas dari kesewenang-wenangan hukum dan praktek kesewenang-wenangan penguasa. Inilah hak azasi Rakjat jang harus didjundjung se-tinggi²nja, dan dimana hukum Negara menjesuaikan diri dengan ini.
Sebagai alat negara, Kepolisian djuga harus dibebaskan dari kekangan² jang dapat mendjuruskannja mendjadi hanja sebagai alat mati". Kepolisian harus djuga bisa kiprah, harus bisa dengan, semangat dan djiwa revolusioner menegakkan hukum, memelihara keamanan dalamnegeri, ikut mempersatukan segenap unsur² pendukung revolusi dan dengan tanpa ragu² mengganjang musuh² revolusi, musuh² Rakjat.
Polisi, sebagai perseorangan, adalah Rakjat dan sebagai suatu kesatuan (corps) aparatur negara, haruslah merupakan alat negara jang revolusioner. Tidak ada djalan lain selain berada bersama Rakjat dan untuk Rakjat bèrdjuang melawan musuh² Rakjat, musuh² revolusi, untuk mengalahkannja samasekali. Kemudian bersama Rakjat pula menegakkan suatu kekuasaan jang mampu selandjutnja melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat, melahirkan masjarakat adil dan makmur.
PANTJA PROGRAM FN HARUS MENDJIWAI DAN MEMIMPIN KEGIATAN KEPOLISIAN NEGARA
Hanja dengan adanja kekuasaan politik jang sepenuhnja memihak Rakjat, kekuasaan politik jang Gotong Rojong serta bersih dari orang² Nasakom-phobi jang harus diganjang itu, Rakjat dan Polisi bisa kiprah dan tjantjut-taliwondo bersama² melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat. Untuk mentjiptakan keharmonisan ini, maka seluruh Rakjat, termasuk Kepolisian jang memihak Rakjat harus mendjiwai dan mendarahdagingi diri dengan 9 Wedjangan Presiden. Mengenai 9 Wedjangan jang mahapenting ini, Presiden Sukarno antara lain berkata dalam pidato Takem sbb. :
Sedjak tahun 1959 itu, maka boleh dikatakan tiap pidato 17 Agustus, dari halaman pertama sampai kehalaman terachir, mengandung wedjangan. Wedjangan mengenai Revolusi; wedjangan mengenai Pantja Sila dan progresivisme; wedjangan tentang kepribadian Indonesia jang berpusat kepada gotong-rojong, musjawarah dan mufakat; wedjangan tentang persatuan Nasional Revolusioner; wedjangan membantras komunisto-phobi; wedjangan mutlak-perlunja poros Nasakom; wedjangan mengenai djahatnja liberalisme; wedjangan mengenai perlunja Satu Pimpinan Nasional; wedjangan mengenai sosialisme, sosialisme, sosialisme dan sekali lagi sosialisme. Hanja djika landasan² ini mendjadi milik-bersama daripada Rakjat, milik-bersama daripada para pemimpin, milik-bersama pun daripada seluruh Angkatan
Bersendjata, maka dapatlah ditjapai hasil² gemilang dalam Revolusi Indonesia, hasil gemilang pula dalam pelaksanaan Triprogram".
PKI dengan sedar mendukung landasan² ini, karena sepenuhnja sesuai dengan pemaduan kebenaran umum Marxisme-Leninisme dengan praktek kongkrit revolusi Indonesia, dengan keharusan kami ,meng-Indonesiakan Marxisme-Leninisme", dalam arti mentrapkan kebenaran universil Marxisme-Leninisme dengan bertitiktolak dari kenjataan objektif masjarakat Indonesia serta kepentingan-kepentingan revolusi dan Rakjat Indonesia.
Sebagaimana sudah diketahui, 9 Wedjangan Presiden djuga termasuk dalam Pantja Program Front Nasional jang baru² ini dikomandokan oleh Presiden Sukarno untuk dilaksanakan, Lengkapnja Pantja Program tsb. adalah sbb. :
1. Mengkonsolidasi kemenangan jang sudah ditjapai, jaitu dibidang perdjuangan Irian Barat, Keamanan dan di-bidang² lain.
2. Menanggulangi kesulitan ekonomi dengan mengutamakan kenaikan produksi.
3. Meneruskan perdjuangan anti-imperialisme dan neo-kolonialisme dengan memperkuat kegotongrojongan nasional revolusioner berporoskan NASAKOM.
4. Meratakan dan mengamalkan indoktrinasi 7 bahan pokok indoktrinasi dilengkapi dengan Resopim dan Takem jang memuat 9 Wedjangan" Presiden.
5. Melaksanakan rituling aparatur negara termasuk bidang pemerintahan dari pusat sampai ke-daerah2.
Karena Pantja Program FN ini sudak dikomandokan untuk dilaksanakan oleh Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Tertinggi Front Nasional, maka segenap aparat negara dan seluruh Rakjat Indonesia harus melaksanakannja. Pantja Program ini harus mendjiwai dan memimpin kegiatan² Rakjat Indonesia, termasuk Kepolisian Negara dan aparat² Negara lainnja, dalam rangka melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat.
(Pokok² tjeramah dihadapan para mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Djakarta, 22 Februari 1963 malam).
PARTAI² REVOLUSIONER ADALAH ALAT REVOLUSI SEDJAK SEBELUM REVOLUSI
Partai² politik revolusioner adalah djuga alat revolusi. Tapi ada bedanja dengan alat² revolusi lainnja. Partai² sudah mendjadi alat revolusi sedjak sebelum revolusi nasional kita petjah dalam bulan .Agustus 1945. Alat² revolusi jang kita miliki sekarang misalnja Angkatan Bersendjata, badan-badan eksekutif, lembaga² legislatif, dll., lahir sesudah revolusi.
Partai² revolusioner sedjak zaman djadjahan sudah mendjadi pendidik dan pembimbing kesedaran politik Rakjat, penanam kesedaran berorganisasi dan kesedaran berdisiplin dikalangan Rakjat, dan penanam kesedaran tentang kesatuan bangsa. Semuanja ini merupakan persiapan untuk mendirikan satu negara nasional jang merdeka. Sampai sekarang tugas² ini masih harus dikerdjakan, dan dikerdjakan dengan baik, oleh partai² revolusioner, sudah tentu dengan tudjuan jang lebih luas seperti jang dimuat dalam Manipol. Dengan sendirinja, PKI djuga harus melaksanakan tugas² ini.
Ada orang jang, tidak mengerti, mengapa sulit betul membubarkan partai² revolusioner di Indonesia. Saja berpendapat, bahwa partai² revolusioner tidak dapat dibubarkan, atau mereka jang
membubarkannja harus berhadapan dengan Rakjat banjak. Partai² revolusioner sangat erat hubungannja dengan massa Rakjat.
Selandjutnja perlu saja njatakan, bahwa rituling jang sudah dilakukan terhadap partai², adalah model untuk rituling di-bidang² lain. Tidak ada bidang lain jang sudah diritul begitu radikal seperti bidang kepartaian. Saja serukan, supaja mereka jang partai-phobi lebih banjak memikirkan dan berbuat sesuatu dengan mengadakan rituling dibidangnja masing2, daripada me-rongrong² kehidupan kepartaian.
MALAYSIA ADALAH KONSPIRASI KONTRA- REVOLUSIONER INTERNASIONAL, PENERUS PRRI-PERMESTA
Diantara pertanjaan² jang Sdr.² adjukan ada jang mengenai Malaysia. Mengenai ini, kita djangan hanja melihat Tengku Abdul Rachman, jang tidak lebih daripada "play boy" itu. Malaysia tidak lain adalah konspirasi kontra-revolusioner internasional, penerus PRRI-Permesta. Pendukung² Malaysià adalah sama dengan pendukung2 pemberontakan PRRI-Permesta, jaitu terutama kaum imperialis Inggris dan Amerika Serikat. Oleh karena itu pulalah, sudah sedjak semula Rakjat Indonesia bangkit serentak menentang Malaysia, karena mereka melihat musuh² mereka jang lama kembali naik panggung. Bedanja, dulu diwilajah Indonesia sekarang diluar. Persamaannja, djuga Malaysia akan mengalami nasib seperti kaum pemberontak PRRI-Permesta.
OMONGKOSONG PENGHIDUPAN RAKJAT MALAJA LEBIH BAIK DARI RAKJAT INDONESIA
Ada orang, jang pertjaja pada bualan Tengku dan mengira bahwa Rakjat Malaja penghidupannja lebih baik dari Rakjat Indonesia. Padahal tidak lain daripada sardjana Malaja sendiri jang membantah bualan Tengku itu. Sardjana tersebut jalah Profesor Azis jang kabarnja sekarang di-
musuhi oleh Tengku. Kaum buruh dan petani Indonesia penghidupannja sekarang memang masih susah, tetapi kaum buruh dan petani Malaja lebih susah lagi. Bedanja, di Malaja belum luas gerakan menuntut perbaikan taraf hidup, Rakjat pekerdja disana sangat tertekan, djadi tidak begitu kedengaran oleh orang luar tentang keluh-kesah kaum buruh dan petani Malaja, seperti halnja ketika Indonesia masih didjadjah Belanda dulu. Perbedaan lain lagi jalah, bahwa Rakjat Indonesia jang sudah pernah mengalami revolusi mengenal betul² akan ħarga dirinja dan oleh karena itu mempunjai tuntutan² hidup jang sudah agak tinggi. "National income" per capita tidak dapat didjadikan ukuran tentang penghidupan Rakjat, karena dalam kenjataannja bagian jang sangat besar dari "national income" dimiliki oleh sebagian ketjil kaum penghisap, sedangkan bagian jang sangat terbesar dari Rakjat hidup dari sebagian ketjil dari "national income". (Petikan tjeramah di Sekolah
Kepolisian Sukabumi, 6 Maret 1963. Djudul tjeramah: Fungsi Partai dalam penjelesaian revolusi).
Untuk Jebth mendalami soal jang diadjukan didakan jeramah² ini, bakn" D. N. Aidit berikut ini akan singat amembantu :
Pilihan Tulizan djilid I (habis)
Pilhan Tulisan djilid II....... Rp. 100,—
Pilihan Tulisan djilid III ...... (akan terbit)
Untuk Demokiasi, Persatuan dan Mobllisasi Rp. 20,—
8 Masjarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia 35.
Pengantar Etika dan Moral Komuns 50,—
Sosialisme Indonesa dan sjarat pelaksaneinnja (habis)
DEKON dan sjara!" pelaksanaannja (akan terbit)
Tentang Marxisme ...... Rp. 150,—
Berani, beran!, sekali lagi berani ... 75,—
Setudju Manipol harus setudju Nasakom' 17,50
dan kabinet gotong- 6,—
dan Front Nasional 22,50
sanPembaruan", kotakpos 2522 JAKARTA
5 3n Rp. 20,— P.I.R. A. 175/63 — 10.000