Baca EPUB: Dorong Maju: Demokrasi dan Produksi serta Lanjutkan Perjuangan Pembebasan Irian Barat

DORONG MAJU

DEMOKRASI DAN PRODUKSI SERTA LANJUTKAN PERJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT

NJONO

KOLOFON

DORONG MAJU

DEMOKRASI DAN PRODUKSI SERTA LANJUTKAN PERJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT

disampaikan oleh

NJONO



Laporan Umum Presidium kepada Sidang ketiga Dewan Nasional SOBSI



Diterbitkan oleh:

Dewan Nasional SOBSI

Jakarta, Oktober 1962

MasasilaM mengandalkan partisipasi kawan-kawan pembaca untuk melaporkan kesalahan ketik, koreksi, dan perbaikan lainnya. Kontribusi dapat dikirimkan melalui [email protected].

MasasilaM

masasilam. com

NJONO

DORONG MAJU DEMOKRASI DAN PRODUKSI SERTA LANJUTKAN PERJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT

Saudara-Saudara yang tercinta!

Dengan suara bulat dan secara mantap, Sidang Ke-II Dewan Nasional SOBSI di Jakarta pada akhir bulan Agustus 1961 telah mensahkan Laporan Umum Presidium tentang Aksi, Kader dan Demokrasi.

Laporan Umum Presidium tentang “tiga-soal-penting” itu telah menjiwai kegiatan-kegiatan SOBSI dan Serikatburuh-Serikatburuh-Anggotanya dalam mempertinggi seni-aksi, mengurus kader dan memperluas demokrasi. Semua kegiatan ini telah memperkuat kemampuan organisasi dalam melaksanakan “empat-tugas-besar-SOBSI”, yaitu tugas-tugas memperkuat persatuan kaum buruh Indonesia, memperluas organisasi SOBSI di seluruh negeri, memperteguh persatuan nasional yang berporoskan NASAKOM dan memperhebat peryuangan Rakyat menyelesaikan tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus 1945. Pelaksanaan tugas-tugas besar itu telah menyapai hasil-hasil besar selama setahun ini.

Dalam memperkuat persatuan kaum buruh Indonesia, pada tanggal 27 Desember 1961 telah berhasil dibentuk Sekretariat Bersama Perjauangan Buruh. Pelaksanaan Tri-Komando-Rakyat yang anggota-anggotanya terdiri dari SOBSI, KBKI, SOBRI, SARBUMUSI, GOBSI-INDONESIA dan GASBIINDO. Salah satu hasil penting daripada Sekretariat Bersama Vaksentral-Vaksentral adalah penyelenggaraan bersama perayian Hari Kemenangan Kaum Buruh Sedunia, Hari 1 Mei 1962, di Istana Negara, di mana Presiden Sukarno memberikan Amanat yang sangat berharga. Sekarang sedang diusahakan perluasan keanggotaan dan pembentukan Sakretariat Bersama Vaksentral-Vaksentral di-dacrah-dacrah. Dengan tergalangnya Sekretariat Bersama Vaksentral-Vaksentral gagallah secara total usaha-usaha reaksioner yang menyoba memaksakan pembentukan OPPI untuk membubarkan SOBSI dan vaksentral-vaksentral lainnya.

Semangat persatuan juga berkembang maju di kalangan pegawai negeri. Usaha-Usaha pecahbelah melalui apa yang dinamakan PSPN dan usaha-usaha reaksioner yang menyoba membubarkan serikatburuh-serikatburuh dibebberapa departemen tidak berhasil menghalang-halangi kegiatan RKS-Pegawai-Negeri di pusat dan di-daerah-daerah. RKS-Pusat-Pegawai-Negeri dibentuk pada tahun 1954, dengan demikian telah berhasil mencilhara keryasama serikatseker-ja-ja dan serikatburuh-serikatburuh pegawai negeri selama 8 tahun. Sekarang RKS-Pusat-Pegawai-Negeri menghim pun 58 organisasi yang mewakili suara satu setengah juta pegawai dan pekerya negeri. Pada tanggal 29-31 Yuli 1962, di Jakarta telah dilangsungkan Seminar RKS-Pusat-Pegawai-Negeri yang berakhir dengan sukses besar. Seminar tidak hanya menyatakan kebulatan tekad pegawai negeri dalam pelaksanaan Trikora, juga menuntut penstaan semua modal Belanda, pendemokrasian pelaksanaan pembangunan, rituling organisasi dan personalia di-departemen-departemen dan jawatan-jawatan, pelaksanaan Undang-Undang Pokok Kepegawaian, pelaksanaan TKS, kenaikan upah pekerya negeri, perbaikan distribusi, perluasan hak-hak demokrasi dan pembentukan Kabinet Gotong-Royong. Keputusan-Keputusan Seminar ini menterminkan meningkatna kese- daran politik dan organisasi dari massa pegawai negeri.

Kemayuan-Kemayuan lain dibidang persatuan kaum buruh Indonesia adalah tercapainya macam-macam tuntutan-tuntutan atau konsep-konsep bersama antara vaksentral-vaksentral dan serikatburuh-serikatburuh di pusat, daerah dan lapangan-kerya mengenai soal sosial-ekonomi, demokrasi dan likwidasi sisa-sisa kolonialisme, da- lani hal mana SOBSI dan Serikatburuh-Serikatburuh-Anggota-SOBSI mengambil inisiatif-inisiatif secara aktif. Keryasama antara serikatburuh-serikatburuh dengan kaum intelektu1 yang banyak sang- kut-pautnya, dengan kaum buruh seperti pejabat-pejabat, ahli-ahli tekhnik, dokter-dokter perusahaan, yurist-yurist dll.nya nampak ber- kembang maju. Diskusi-Diskusi untuk memperbaiki keryasama serikatburuh-serikatburuh dengan kaum intelektu1 sekarang mulai dorganisasi dilingkungan SOBSI dan Serikatburuh-Serikatburuh-Ang- gota-SOBSI.

Secara pokok dapatlah dikatakan, bahwa politik reaksioner kaum kapitalis birokrat dan komplotannya yang menyoba membubarkan SOBSI dan organisasi-organisasi buruh lainnya serta mencaha memcah-belah persatuan kaum buruh telah mengalami kekalahan-kekalahan. Tetapi kita tidak lekas puas diri. Kita tahu, bahwa kaum kapitalis biro- krat dan anasir-anasir reaksioner lainnya masih belum “minggir atau dipinggiran”, sebagaimana dinyatakan dalam RE- SO-PIM, dari ‘kedudukan-kedudukannya yang penting di-perusahaan-perusahaan negara dan di-alat-alat-negara lainnya. Mereka masih sempat melakukan macam-macam pencolengan atas kekayaaan dan keuangan negara. Macam-Macam tindakan antidemokrasi, antiburuh, antiRakyat dan antiManipol masih mereka lakukan. Kaum buruh perkebunan, kaum buruh gula, kaum buruh di lapangan perdagangan dan kaum buruh di-perusahaan-perusahaan negara lainnya masih mengalami macam-macam tipuan, antiyaman dan paksaan untuk masuk PTK, Per- kapen dan persatuan-persatuan “karyawan” lainnya. Apa yang dinamakan persatuan-persatuan “karyawan” ini dalam prakteknya bukan merupakan serikatburuh-serikatburuh yang dibentuk secara sukarela oleh kaum buruh, tetapi merupakan “company-unions” atau “perserikatan-perserikatan majikan” yang dibentuk dari atas dan “secara paksa dengan menyalayahgunakan wewenang-wewenang yabatan. SOBSI dan semua Serikatburuh-Serikatburuh Anggotanya ber-sama-sama dengan vaksentral-vaksentral dan serikat- buruh-buruh lainnya” masih harus berjuang, supaya “perseri- katan-katan majikan” itu tidak diperlakukan sebagai serikat- buruh-buruh.

Dalam memperluas organisasi SOBSI di seluruh negeri, selama setahun-setahun ini telah tercapai kemayuan-kemayuan organisasi yang sangat penting. Dengan menempuh macam-macam kesulitan dan rintangan, diyatah tahun 1961, tahun pertama pelaksanaan Plan 3 Tahun SOBSI tentang organisasi dan pendidikan, pada pokoknya dapat diselesaikan.

Selama tahun 1961, jumlah anggota SOBSI telah bertambah hampir 300.000 orang, sehingga jumlah ang- gota SOBSI seluruhnya sekarang adalah lebih dari 3.100. 000 orang. Jumlah kelompok bagian, organisasi-basis, SOBSI-Cabang dan SOBSI-Daerah diuga bertambah banyak, dengan demikian organisasi SOBSI smakin me- lus di seluruh negeri. Aktivis-Aktivis di-organisasi-basis-basis yang sudah dididik beryumlah tidak kurang dari 10.000 orang, di samping itu pendidikan calon-calon guru yang di- perlukan untuk pelaksanaan pendidikan aktivis-aktivis organi- sasi-basis secara besar-besaran sudah mulai dikerjakan.

Dibidang aksi, kader-kader SOBSI dan Serikatburuh-Serikatburuh-Ang- gota-SOBSI makin menguasai garis “seribu satu macam aksi”. Anggapan-Anggapan, bahwa hanya “aksi-aksi total” atau “aksi-aksi frontal“ saja yang bisa membawa hasil dan gejala-gejala mau ”aksi habis-habisan“ pada umumnya telah dapat dikikis. Prinsip-Prinsip, mengutamakan kepentingan front persatuan nasional, dengan tetap membela kepentingan kaum buruh dan tanpa melepas kebebasan organisasi” pada pokoknya telah dididikan pedoman umum dalam memimpin se-tiap aksi.

Selama setahun ini yang merupakan tahun pelaksanaan Trikora dalam peryuangan pembebasan Irian Barat tidak terjadi gelombang-gelombang pemogokan. Yang umum dilakukan adalah aksi-aksi sosial-ekonomi yang bersifat ringan, berupa desakun-desakun lewat penentuan-penentuan surat-surat dan delegasi-delegasi, dikom-binasinya dengan musyawarah-musyawarah dan dengan kegiatan-kegiatan di-Lembaga-Lembaga Demokrasi.

Aksi-Aksi sosial-ekonomi itu ternyata banyak yang berhasil, karena aksi-aksi ringan itu tetap bersifat massal dan disertai dengan mutian-mutian usaha untuk menarik simpati umum dari berbagai golongan Rakyat dan berbagai kalangan pejabat, baik sivil Maupun militer, melalui penjelasan-penjelasan tentang adil dan mendesaknya tuntutan-tuntutan kaum buruh. Semua pengetahuan aksi ini telah mempertinggi kemahir-an badan-badan pimpinan organisasi dalam memimpin aksi-aksi kaum buruh berdasarkan prinsip-prinsip massal, kombinasi dan menyegah salah sarasan dengan tidak terpakul pada satu tiga dan satu bentuk aksi. Dapat dikatakan, bahwa kader-kader SOBSI dan Serikatburuh-Serikatburuh-Anggota-SOBSI makin terdahul dan terdidik serta makin mampu mengambil inisiatif dalam keadaan yang Bagaimanapun. Apa pun yang dihadapi, angin sejuk Ataupun angin taufan, kita tidak akan kehilangan akal dalam mengatasinya ber-sama-sama de-namun jutaan kaum buruh yang bersatu di bawah panji-panji SOBSI, yang bertambah hari bertambah meluas organisasi-organisasia di seluruh negeri, bertambah meningkat kesedar-an politik massa anggotanya, bertambah tinggi seni-aksi-si-nya, bertambah banyak inisiatif-inisiatifanya, bertambah maju cara berfikir dan cara kerdin kader-kadernya dan terus naik matabatnya dalam kehidupan nasional Rakyat Indonesia.

Dalam mempercegah persatuan nasional dan memper-lehat peryuangan Rakyat untuk penyelesaian tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus 1945, sejik Presiden Sukarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta mengumumkan Tri-Komando-Rakyat untuk membebaskan Irian Barat, SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanya telah meng-ambil sikap dan langkah-langkah yang tepat. SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanya mendukung sepenuhnya Trikora dan memajukn semboyan-aksi “gempur imperialis Belanda di Irian Barat dan atasi krisis sandang-pangan!”. Dengan semboyan-aksi ini kita berhasil mendorong pemerintah mengambilah BPM Cepu dan melawan kampa-nye reaksioner kaum kapitalis birokrat yang mencoba menutupi kejahatan-kejahannya dibidang ekonomi dan keuang-an negara dengan menyalayugunakan Trikora dan menyat-kan bahwa selama Trikora, kaum buruh dan Rakyat tidak boleh menuntut perbaikan penghidupan. Kampa-nye reaksioner kaum kapitalis birokrat itu akhirnya tidak dapat pasaran.

Selain memobilisasi kaum buruh untuk mendaftarkan diri sebagai sukarelawan-sukarelawan dan menuntut latihan-latihan kemi-literan di-tempatkerya-tempatkerya, pada tanggal 27-29 Maret 1962 Dewan Nasional SOBSI menyelenggarakan Konferensi Nasional SOBSI untuk mempertinggi produksi dan melancarkan distribusi pangan. Setelah menyimpulkan, bahwa keadaan pangan bagi Rakyat bertambah buruk, produksinya merosot, harganya meningkat dan sulit di-dapat, Konferensi berpendapat bahwa semakin memburu-rukna keadaan ekonomi bisa menghambat kelanyutan pelaksanaan Trikora. Menghadapi keadaan-keadaan yang sedemi-kin, SOBSI dan Serikatburuh-Serikatburuh-Anggotanya tidak mung-kin bersikap pasif. Konferensi menyerukan kepada sege-nap kaum buruh untuk melancarkan tiga gerakan, yaitu a) mengintensifkan berbagai kegiatan kongkrit serikat-buruh dibidang produksi dan distribusi, b) membantu kaum tani dalam mempertinggi produksi dan c) meng-gerakkna praktek produksi sendiri. Selain itu Konferensi juga mengambil sebuah Resolusi yang menuntut supaya pembentukan Dewan-Dewan Perusahaan, Dewan-Dewan Produksi Pertanian dan Dewan-Dewan Pengawas Distribusi dengan ikut-sertanya waki-waki serikatburuh-serikatburuh dan serikattani-serikattani disegerakan.

Tuntutan-Tuntutan kaum buruh dan kaum tani tentang pen-demokrasian pengurusan produksi dan pelaksanaan pem-bangunan sekarang mulai terlaksana. Musyawarah-Musyawarah de-ngan organisasi-organisasi buruh dan tani mengenai masalah-masalah produksi dan transport mulai diselenggarakan beberapa kali oleh Pemerintah dan Front Nasional. Dewan-Dewan Perusaha-an yang telah diperduyangkan pembentukannya selama 2 tahun dan selalu dihalang-halangi pelaksanaannya oleh kaum kapitalis birokrat yang takut setengah mati terhadap kontrol Rakyat sekarang mulai diadakan. Hingga tanggal 31 Juli 1962, jumlah Dewan-Dewan Perusahaan di pusat dan daerah yang sudah ditetapkan oleh Panitia Menteri adalah 108 buah, sedangkan yang sudah dilantik oleh Menteri yang bersungkatan baru 56 buah.

Pada bulan April 1962 telah dibentuk Badan Pembantu Wampa Produksi yang terdiri dari walik-walik organisasi-organisasi buruh dan tani, termasuk walik-walik SOBSI. Hingga sekarang Badan Pembantu itu baru bersidang sekali.

Pada bulan April 1962 telah dibentuk Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi yang diketuai sendiri oleh Presiden Sukarno. Dalam Staf Komando ini duduk serta sebagai anggota Saudara Mohamad Munir, Wakil Ketua Dewan Nasional SOBSI. Pada tanggal 18 Mei 1962 telah dikeluarkan Amanat Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Tentang Garis-Garis Besar Pimpinan Ekonomi Nasional Dalam Tahun 1962 Mendelyang Pembebasan Irian Barat yang kemudian diikuti oleh instruksi-instruksi pelaksanaannya.

Duduknya walik-walik dan tokoh-tokoh SOBSI dan Serikatburuh-Serikatburuh-Anggota-SOBSI dalam badan-badan ekonomi yang resmi tersebut menunjukkan naiknya martabat organisasi SOBSI dalam kehidupan nasional yang diiyapai sebagai hasil-hasil daripada aksi-aksi massa kaum buruh, pelaksanaan politik persatuan nasional yang tepat dan bertambah kuatnya kedudukan organisasi.

Untuk membebaskan Irian Barat dan mengatasi krisis sandang-pangan, SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanya tiada henti-hentinya mencuat dan memperyuangkan, sama yang demokrasi dan kegotongroyongan nasional yang berporoskan NASAKOM dilaksanakan di semua bidang. Hanya dengan adanya demokrasi bagi Rakyat, dan tidak bagi musuh-musuh Rakyat, kegotongroyongan nasional dapat lebih diperkuat dan segenap potensi nasional dapat dimobilisasi. Tuntutan pokok kaum buruh untuk membentuk kegotongroyongan nasional adalah pembentukan Kabinet Gotong Royong sesuai dengan Konsepsi Presiden yang diumumkan pada tanggal 21 Februari 1957.

Sesudah Presiden Sukarno mel“ukukan regrouping Kabinet Kerja pada tanggal 6 Maret 1962, sekarang dalam Musyawarah Pimpinan Negara duduk tokoh-tokoh partai-partai politik Nasionalis, Agama dan Komunis sebagai Menteri. Diangkatnya tokoh-tokoh partai-partai politik menjadi Menteri menunjukkan bahwa dalam kehidupan politik dalam negeri tampak adanya kecenderungan ke arah demokratisasi sistem pemerintahan, yang membuktikan bahwa ofensif Manipol mampu membikin kocar-kacirnya benteng reaksi yang antiManipol di-mana-mana. Kemenangan-Kemenangan politik lainnya daripada ofensif Manipol ini adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden pada tanggal 7 Juli 1962 tentang perlusaan hak-hak demokrasi dalam waktu, masih berlakunya keadaan bahaya dan mulai di-NASAKOM-kannya pimpinan-pimpinan DPRDGR di beberapa daerah.

Dijiwai oleh Manipol dan dituntun oleh pedoman-pedoman pelaksanaannya, semangat kegotongroyongan nasional bertambah hari bertambah berkembang. Meningkatnya semangat kegotongroyongan nasional telah didemonstrasi-kan dalam Pernyataan Kebulatan Tekad Musyawarah P. B. Front Nasional dengan Partai-Partai dan Organisasi-Organisasi Massa pada tanggal 2 Maret 1962, yang mendukung sepenuhnya pelaksanaan Trikora, memperkuat kebiyaksanaan Presiden Sukarno yang hanya mau berunding dengan Pemerintah Belanda atas dasar penyerahan kekuasaan pemerintahan di Irian Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia dan menuntut pensttaan semua modal Belanda.

Kesimpangsiuran dalam membangkitkan dan memobilisasi Rakyat masih sering terjadi dengan adanya BPPK. Kesimpangsiuran itu sangat memboroskan tenaga dan biaya. Karena itu selayaknya jika semua kegiatan dalam membangkitkan dan memobilisasi Rakyat dipusatkan di Front Nasional yang sekarang telah berhasil menghim pun semua Partai dan Organisasi Massa pendukung Manipol, dengan demikian adanya BPPK tidak diperlu-kan lagi. Front Nasional sekarang menghim pun 10 Partai dan 268 Organisasi-Organisasi Massa. Front Nasional telah merupakan satu bentuk persatuan nasional yang peuing dalam kehidupan politik di negeri kita.

Di lapangan internasional, dalam rangka memperkuat peryuangan pembebasan Irian Barat, SOBSI dan Serikatburuh-Serikatburuh-Anggotanya telah berusaha se-kuat-kuatnya untuk menggunakan hubungan-hubungan internasionalnya guna membangkitkan solidaritet kaum buruh sedunia. Pernyataan-Pernyataan bersama telah dibuat dengan berbagai organisasi kaum buruh di-negeri-negeri Asia, Afrika dan Amerika Latin dan dengan organisasi-organisasi kaum buruh Uni Sovyet, RRT dan negeri-negeri sosialis lainnya. SOBSI telah berhasil memasukkan masalah perjuangan pembebasan Irian Barat dalam Program Aksi Serikatburuh-Serikatburuh Sedunia yang disahkan dalam Kongres Ke-V Serikatburuh Sedunia di Moskow pada bulan Desember 1961. GSS, satu gabungan serikatburuh sedunia yang menghim pun 120 yuta kaum buruh di-negeri-negeri kapitalis, negeri-negeri jadiahian, negeri-negeri yang baru merdeka dan negeri-negeri sosialis telah mengeluarkan seruan kepada kaum buruh sedunia untuk melakukan aksi-aksi boikot dan aksi-aksi lainnya yang efektif untuk menghentikan pengiriman pasukan-pasukan dan senjata-senjata imperialis Belanda ke Irian Barat.

Khusus kepada kaum buruh Nederland yang telah mengadakan demonstrasi-demonstrasi menentang pengiriman serdadu-serdadu Belanda ke Irian Barat, kepada kaum buruh Jepang yang memprotes datangnya kapal perang “Karel Doorman” ke Jepang dan menentang dipergunakannya lapangan terbang Haneda oleh KLM untuk mengangkut serdadu-serdadu Belanda ke Irian Barat dan kepada kaum buruh Australia yang dengan tegas menolak masuknya kapal-perang Belanda “Karel Doorman” kepelabuhan Fremantle, kaum buruh Indonesia menyatkan termakasih se-besar-besarnya dan salut se-tinggi-tingginya.

Kaum buruh Indonesia beserta seluruh Rakyat Indonesia yang menukakan termakasih se-besar-besarnya dan salut se-tinggi-tingginya atas bantuan-bantuan yang bersahabat dan tidak berpamrih yang telah diberikan oleh kaum buruh, Rakyat dan Pemerintah Uni Sovyet dan negeri-negeri sosialis lainnya serta GSS dan organisasi-organisasi buruh di berbagai negeri.

Salut dan hormat se-tinggi-tingginya patut disampaikan oleh kaum buruh beserta seluruh Rakyat kepada gerilyawan-gerilyawan Republik Indonesia yang dengan gagah berani telah menyabung nyawa melakukan perang gerilya didaratkan Irian Barat dan kepada sukarelawan-sukarelawan yang tiada kenal lelah memperkuat kubu-kubu pertahanan digaris depan. Solidaritet nasional sehiyakna dibaktikan kepada segenap keluarga para gerilyawan dan sukarelawan.

Saudara-Saudara yang tercinta!

Demikianlah hasil-hasil besar dibidang persatuan, organisasi dan aksi yang telah kita ciapai dalam melaksanakan “empat-tugas-besar SOBSI”. Keempat tugas besar ini berhasil kita laksanakan, karena kita tepat pada waktunya memecahkan “tiga soal penting”, yaitu soal-soal aksi, kader dan demokrasi. Ketiga soal penting tersebut masih perlu terus diresapkan pengertian-pengertiannya di kalangan kader-kader dan aktivis-aktivis SOBSI dan Serikatburuh-Serikatburuh-Anggota-SOBSI, terutama melalui kegiatan-kegiatan pendidikan.

Jerih telah kita dalam melaksanakan “empat-tugas-besar SOBSI” selama setahun ini telah sangat membantu dalam menyiptakan syarat-syarat politik dan organisasi yang lebih baik untuk ber-sama-sama seluruh Rakyat meneruskan ofensi Manipol dan membikin benteng reaksi yang antiManipol lebih kocar-kacir lagi. Syarat-Syarat ini adalah meluapnya semangat kegotongroyongan nasional di kalangan kaum buruh dan Rakyat yang tak terbendung lagi dan telah gagalnya serangan-serangan reaksi yang ber-tubi-tubi yang menyobya membubarkan SOBSI dan mematikan demokrasi. Dengan memiliki syarat-syarat politik dan organisasi yang lebih baik itu apa, selanyutnya yang harus kita kerjakan? Kerja-pokok kita adalah masih tetap melaksanakan “empat-tugas-besar SOBSI”, dengan tekanan kerjanya pada memperkuat lebih lanjut demokrasi dan kegotongroyongan nasional di semua bidang, ke arah pembentukan Kabinet Gotong Royong. Hak-Hak demokrasi yang lebih luas bagi Rakyat dan kegotongroyongan nasional yang lebih kuat diperlukan untuk melanjutkan perjuangan pembebasan Irian Barat dan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dalam negeri.

Dalam memperkuat demokrasi dan kegotongroyongan nasional, Pidato Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1962 yang beryudul “Tahun Kemenangan” merupakan pedoman nasional yang sangat penting. Dalam pidato pada hari yang bersejarah, Hari 17 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Presiden Sukarno menandaskan, bahwa:

............. Dengan Landasan RESOPIM itu kita dalam waktu yang telah ditetapkan dapat menyelasakan persoalan-berat Keamanan dan persoalan-berat Irian Barat. Dengan Landasan RESOPIM itu kita dapat menyapai tahun 1962 ini sebagai Tahun Kemenangan. Lihat berapa umur Manipol-USDEK-RESOPIM itu? Manipol-USDEK baru berumur tiga tahun! En tokh kita dengan Landasan Manipol-USDEK dan RESOPIM itu telah menyapai hasil yang gigal-gemilang! Satu tanda apa? Tanda bahwa Manipol-USDEK-RESOPIM ada-lah Landasan yang Sakti! Karena itu hayo berjalanan terus! ,............ biar anjing menggonggong, hayo berjalanan terus! ....... di atas Landasan Manipol-USDEK dan RESOPIM!

SOBSI sepenuhnya mendukung seruan Presiden Sukarno itu dan menyokong Pernyataan Kebulatan Tekad Mendukung dan Melaksanakan Amanat “Tahun Kemenangan” yang diputuskan dalam Musyawarah P. B. Front Nasional dengan Partai-Partai Politik dan Organisasi-Organisasi Massa pada tanggal 23 Agustus 1962 di Jakarta. Kepada segenap anggota, aktivis dan kader SOBSI dan Serikatburuh-Serikatburuh-Anggota-SOBSI diserukan untuk mempelajari dengan sungguh-sungguh Pidato Presiden Sukarno tentang “Tahun Kemenangan” dan menggunakannya sebagai pedoman dalam memperyuangkan pelaksanaan Manipol beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya secera konsekwenn, guna mengkonsolidasi kemenangan-kemenangan nasional yang sudah dicapal dan merubah kemenangan-kemenangan baru yang lebih besar.

Dengan bantuan seluruh Rakyat, pelaksanaan Triprogram Pemerintah telah mencapai kemenangan-kemenangan nasional dibidang keamanan dan pertiyangan pembebasan Irian Barat. Yang masih dituntut oleh kaum buruh bersama seluruh Rakyat ialah ditanggulanginya soal-soal ekonomi dengan semangat Trikora dan berpedoman kepada Manipol serta Pola Pembangunan 8 Tahun.

Bersama seluruh Rakyat, kaum buruh Indonesia menyambut gembira dan menyokong sepenuhnya peryataan Presiden Sukarno dalam Pidato “Tahun Kemenangan”, bahwa kesultanan-kesultanan ekonomi akan diatasi setelah soal keamanan dan soal Irian Barat boleh dikatakan selesai. Presiden Sukarno menandaskan, bahwa “............. De-ngran selesainya soal keamanan, dengan selevarinya soal Irian Barat, maka modal kita untuk memecahkan soal ekonomi akan sangat bertambah...........”

Selama setahun ini, SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanya telah banyak mencapai hasil-hasil perjungan dibidang sosial-ekonomi. Yaitu kenaikan upah sebesar rata-rata 25% di seluruh lapangan kerya untuk tahun 1961, pembayaran gratifikasi 1960 yang umumnya lebih tinggi, THR 1962 yang lebih tinggi bagi kaum buruh perusahaan-perusahaan swasta, kenaikan upah antara 25%-50% untuk tahun 1962 di sebagian perusahaan-perusahaan negara dan swasta, perbaikan distribusi beras bagi pegawai-negeri, mulai diberi-kannya distribusi beras bagi pekerja-pekerja negeri dan berhasilnya dicegah maksud pemerintah untuk menaikkan harga distribusi beras bagi kaum buruh sesuai dengan harga pembelian pemerintah. Tetapi semua perbaikan penghasilan itu menjadi hilang artinya dengan naiknya harga barang-barang secera luar biasa.

Berdasarkan keterangan Pemerintah sendiri, indeks biaya hidup di Jakarta pada akhir tahun 1961 telah naik menjadi 170% dan pada akhir bulan Maret 1962 telah naik menjadi 325%, bila dibandingkan dengan akhir tahun 1960. Kenaikan harga ini juga terjadi di-kota-kota lain. Akibatnya daya beli kaum buruh terus merosot Meskipun berhasil memperjuangkan kenaikan-kenaikan upah dan perbaikan-perbaikan penghasilan lainnya. Untuk menyegah kemerosotan daya beli, SOBSI dan Serikatburuh-Serikatburuh-Anggotanya telah melakukan kegiatan-kegiatan melawan setiap usaha menaikkan harga dan tarif, memperjuangkan ke-naikan upah, termasuk pelaksanaan TKS bagi pegawai negeri, dan menuntut perbaikan distribusi pangan dengan harga rendah.

Kaum buruh dan seluruh Rakyat tidak hanya meng-alami kenaikan harga yang luarbiasa, juga menghadapi kesultanan-kesultanan ekonomi lainnya, yaitu kemerosotan produksi, kemayetan transport dan distribusi, kemerosotan nilai rupiah dan macam-macam hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk tahun 1962 ditaksir Pemerintah hanya mampu paling tinggi mengimport 30% daripada kebutuhan barang-barang baku dan penolong yang mutlak bagi normalisasi produksi dalam negeri. Salah satu akibat sosial daripada tidak normalisasi keadaan produksi adalah bertambah besarnya bahaya pengangguran. SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanya tidak tinggal diam meng-hadapi macam-macam kesultanan ekonomi itu dan telah melaku-kan berbagai kegiatan kongkrit dibidang produksi dan distribusi. Semua kegiatan kongkrit ini sekarang perlu lebih dintensifkan untuk menyegah mak in merosotnya dayabeli dan susunya kesempatan kerya.

Di samping macam-macam sebab ekonomis, memburuknya keadaan ekonomi dan keuangan negara adalah terutama disebabkan oleh kemerosotan produksi yang diakibatkan oleh pengurusan produksi yang tidak sehat atau mismanaement dan subversi ekonomi imperialis dan komplot-annya. Karena itu jalan yang se-tepat-tepatnya untuk mem-perbaiki keadaan ekonomi dalam negeri adalah memper- tinggi produksi, mencegah mismanagement dan melawan subversi ekonomi, bukan menaikkan harga, tarif dan payak yang memberatkan beban penghidupan Rakyat.

Masalah mempertinggi produksi merupakan masalah nasional yang harus dipertayahkan dengan memobilisasi semua potensi nasional, terutama kaum buruh dan kaum tani sebagai tenaga produktif yang pokok. Tanpa ikut- sertanya kaum buruh dan kaum tani tak mungkin masalah produksi terpeletahkan. Dan semua potensi nasional ini hanya dapat dimobilisasi, diyika hak-hak demokrasi bagi Rakyat diperluas pelaksanaannya.

Ditekankan, bahwa kita sekarang menghadapi tiga soal nasional yang kongkrit, yaitu soal-soal demokrasi, produksi dan Irian Barat. Ketiga soal nasional yang kongkrit inilah yang selanyutnya dipertayahkan oleh Sidang Ke-III Dewan Nasional SOBSI sekarang ini. Maka itu Laporan Umum Presidium kepada Sidang Ke-III Dewan Nasional SOBSI dipusatkan pada pembahasan soal-soal demokrasi, produksi dan Irian Barat.

Perkuat Kewaspadaan Nasional

Pada tanggal 15 Agustus 1962 telah ditandatanganyi di New York Persefuduan Indonesia-Belanda tentang penyerahan kekuasaan pemerintahan di Irian Barat dari tangan Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia secara bertahap melalui pemerintahan sementara di bawah sebuah badan PBB, yaitu UNTEA (United Nations Temporary Executive Authoric).

Pada tanggal 1 Oktober secara resmi Bendera Belanda turun dari angkasa Irian Barat dan diganti oleh Bendera PRB. Pada tanggal 31 Desember 1962 Bendera Republik Indonesia resmi dikibarkan bersama-bersama dengan Bendera PBB. Pada tanggal 1 Mei 1963 pemulangan semua tentara dan pegawai Belanda harus selesai, pemerintahan sementara PRB berakhir dan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Persefuduan Indonesia-Belanda yang menetapkan penyerahan pemerintahan Irian Barat dari tangan Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia dan pemulangan semua tentara dan pegawai Belanda adalah merupakan kemenangan nasional Rakyat Indonesia. Kemenangan nasional ini adalah hasil pelaksanaan diplomasi yang diadabikan kepada Trikora. Tetapi persefuduan itu juga mengandung pasal-pasal yang membuka lubang-lubang bagi kaum imperialis untuk melakukan peng- tayuan-tayuan politik dan militer, diantaranya ketentuan-ketentuan, bahwa di samping Pengusa PBB akan mempergunakan satuan-satuan Angkatan Perang Republik Indonesia dan apa yang dinamakan “Polisi Papua” untuk menjaga keamanan dan ketertiban, juga selama pemerintahan sementara PBB akan digunakan 1.000 orang tentara asing dari Asia sebagai Pasukan-Pasukan Keamanan PBB. Selain itu ditentukan, bahwa setelah Pemerintah Indonesia mengoper pemerin- tahan di Irian Barat, maka dengan bantuan wakil PBB beserta stafnya akan diadakan pilihan untuk menetapkan apakah Rakyat Irian Barat akan tetap dalam kesatuan Indonesia ataukah memisahkan diri dari Indonesia. Me- ngenai soal-soal ekonomi ditentukan, bahwa UNTEA akan mengoper kewaji-kewajian Belanda berkenaan dengan kon- sesi-sesi dan hak-hak milik. Setelah mengoper pemerintahan di Irian Barat, Pemerintah Indonesia akan menghormati kewaji2an-n Belanda tersebut sepanyang hal-hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan dan perkembangan ekonomi dari penduduk Irian Barat dan sebuah komisi bersama Indonesia-Belanda akan dibentuk untuk mem- peladari sifat daripada konsesi-konsesi dan hak-hak milik tersebut.

Adalah “tepat sekali apa yang diperingatkan oleh Presi- den Sukarno dalam Pidato ”Tahun Kemenangan“, yang menandaskan:

“Maka sementara itu kami dari yihak Indonesia ter- paksa tetap waspada, tetap dalam posisi perjuangan, tetap dalam ”stelling“, tetap dalam Trikora, tetap sampai ada kenyataan-kenyataan yang nyata, bahwa ini kali persefuduan Indonesia-Belanda itu benor-benor dilaksanakan secara jujur, dan tidak ala Renville dan Linggarjati.......”. Sebagaimana telah kita alami bersama persefuduan-persefuduan Linggarjati dan Renville itu digunakan oleh kaum impe- rialis Belanda untuk mempersiapkan agresi-agresi militernya terhadap Rakyat dan Republik Indonesia.

Bukan rahasia lagi, bahwa imperialis Amerika Serikat melalui usul-Bunker dan kegiatan Presiden Kennej turut campurtangan dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Rakya-Rakya sedunia telah mengenal politik agresif

Presiden Kennej yang mengancamt kemerdekaan nasional Kuba, mempertahankan pendudukan militernya di Taiwan, Jepang dan Korea Selatan, mendaratkan pasukan-pasukan Amerika Serikat di Muangthai yang mengancamt kemerdekaan dan kenetralan Laos serta perdamaian di Indo-Cina, membentuk komando militer untuk menindas perjuangan kemerdekaan Rakyat Vietnam Selatan, menggunakan Bendera PBB untuk melaksanakan neo-kolonialisme di Kongo, menghidupkan militarisme Jer- man Barat dan menyoba menguasai negeri-negeri Eropa Barat melalui Pasaran Bersama Eropa, dan pada waktu akhi-akhi mi tanpa memperdulikan protes-protes Rakyat-Rakyat sedunia melanjutkan percobaan-percobaan bom nuklir. Semua kenyataan ini membuktikan bahwa kita tidak bisa meng-harapkan ke- baikan apa-apa dari imperialis Amerika Serikat. Rakyat Indonesia sendiri tidak akan melupakan “peristiwa Pope” dan rencana pendaratan tentara Amerika Serikat di Pak- kan Baru dengan alasan untuk melindungi hak milik wargangagara Amerika pada waktu pecahnya pemberon- takan kontra-revolutioner PRRI/Permesta pada permula- an tahun 1958. Maka itu kewaspadaan nasional dalam melanjutkan perjuangan pembebasan Irian Barat harus dipertinggi terhadap bahaya neo-kolonialisme atau pen- jadilahan imperialis dalam bajubaru. Tiap hasil per- juangan pembebasan Irian Barat adalah karena pelak- sanaan Trikora dan kegotongroyongan nasional yang di- nerukat oleh solidaritet kaum buruh sedunia, bantuan-bantuan negeri-negeri sosialis yag dipelopori oleh Uni Sovyet dan se- luruh kekuatan “the new emerging forces” di Asia, Afrika, Amerika Latin dan seluruh dunia.

Dalam pesannya kepada Kongres Perlucutan Senjata pada permulaan bulan Yuli 1962 di Moskow, Presiden Sukarno telah memperingatkan tentang adanya kolonial- isme klasik dan neo-kolonialisme. Gerakan serikatburuh unita telah menyimpulkan pengalaman-pengalamannya mengenai praktek-praktek daripada neo-kolonialisme. Program Aksi Seri- katburuh yang disahkan oleh Kongres Ke-V Serikatburuh Sedunia menyatakan bahwa:

“Kaum kolonisls tidak akan menyera secara suka- rela. Apalagi menghadiahkan kemerdekaan kepada bang- sa-sa dan Rakyat-Rakyat yang tertindas. Apa yang mereka lakukan adalah menciptakan bentuk-bentuk baru daripada kolonialisme.

Kaum buruh di-negeri-negeri yang baru merdeka, tidak hanya harus“ menghanciturkan ‘bentuk-bentuk’ kolonialisme yang lama di-lapangan militer, politik dan ekonomi, juga harus mengalahkan kolonialisme yang muncul dalam bentuk-bentuk baru.” Melalui camurtungan finansill, persetujuan-persetujuan dagang dan apa yang dinamakan rencana-rencana perkembang- an ekonomi, kaum monopoli mencoba mengontrol eko- nomi dan menguasai bahan-bahan mentah yang pokok serta pasar dalam negeri dari negara-negara yang baru merdeka itu untuk mempertahankan dominasi mereka dan terus men- cengkerami negera-negera itu dalam kekuasaan modal asing.“

Selanjutnya Program Aksi Serikatburuh menandas- kan, bahwa untuk melaksanakan neo-kolonialisme, kaum imperialis selalu berusaha membentuk pemerintahan-pemerintahan bo- neka dan menggunakan kekerasan-kekerasan reaksioner untuk me- nindas gerakan kemerdekaan nasional.

Dewan Setiaawan Rakyat-Rakyat Asia-Afrika yang berkone- ferensi di Bandung dalam bulan April 1961 menyatakan antara lain, bahwa “neo-kolonialisme adalah suatu ben- tut baru dari imperialisme, terutama imperialisme Amerika Serikat” dan bahwa neo-kolonialisme adalah “ben- tut penguasaan yang tidak langsung serta halus melalui bidang politik, ekonomi, sosial, militer dan tehnik”.

Dalam melaksanakan neo-kolonialisme, imperialis Ame- rika Serikat paling gemar menggunakan PBB sebagai ke- doknya sebagaiamana dialami oleh Rakyat-Rakyat Korea dan Kongo. Telah ckurup terbukti bahwa dalam prakteknya apa yang dinamakan kekuasaan PBB adalah kekuasaan imperialis Amerika Serikat. Karena itu selama pemerin- tahana sementara PBB, gerilyawan-gerilyawan Republik Indonesia didaratkan Irian Barat tentu akan mengalami banyak ke- sulitan dalam menghadapi tentara Belanda yang tidak segera pergi, aparat-aparat kolonial peninggalan Belanda, ten- tara asing yang ditempatkan di bawah PBB dan penyelun- dupan-dupan kekuatan-kekuatan reaksioner yang didatangkan lewat sa- luran-luran PBB. Semua kesulitan itu dapat diatasi, jika Tri- kora berjalan terus, gerilyawan-gerilyawan kita diberi tempat yang se-baik-baiknya selama kekuasaan PBB di Irian Barat dan selanjutnya diberi prioritet dalam menemati kedudukan-kedudukan sivil atau militer di Irian Barat dan jika pejibat-pejibat Republik Indonesia yang bertugas di Irian Barat tdrdiri dari orang-orang revolusioner yang teguh membela kepentingan-kepentingan gerilyawan-gerilyawan kita dan kepentingan-kepentingan Republik Indone- sia.

Pengalaman-Pengalaman peryuangan kemerdekaan nasional Rakyat-Rakyat Asia, Afrika dan Amerika Latin telah tukup membuktikan, bahwa neo-kolonialisme itu bukan tanda kehati-nya, tapi tanda lemah dan meruntuhnya sistem imperialis, baik secara ekonomi Maupun politik. Program Aksi Serikatburuh telah menyumpulkan, bahwa kehantiran total dari kolonialisme dalam bentuk lama Ataupun baru adalah tak terhindarkan lagi dalam menghadapi gelombang kebangkitan nasional Rakyat-Rakyat sedunia yang tak mungkin dibendung lagi. Presiden Sukarno menyatkan dalam Pidato “Tahun Kemenangan”, bahwa “............ Tiap peryuangan menentang kolonialisme akhirnya akan di-menangkan oleh fihak pejoang Kemerdekaan, oleh karena jalannya Sejarah menghendaki kemenangan fihak kemerdekaan itu”.

Perluas Demokrasi bagi Rakyat

Pada waktu akhir-akhir ini, didorong oleh meningkatnya semangat kegotongroyongan nasional dalam melaksanakan Trikora, dalam kehidupan demokrasi di negeri kita terdapat kemayuan-kemayuan tertentu, yang menunjukkan adanya kecenderungan ke arah demokratisasi sistem pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui bersama, kemayuan-kemayuan itu adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden tentang perluasan demokrasi, dicabutnya kembali RUU Pemilihan Umum yang sangat memalukan, karena tidak demokratis dan dibentuknya satu Panitia Negara dengan ikutserta-nya tokoh-tokoh partai dan organisasi-organisasi massa, mulai di-NA-SAKOM-kannya pimpinan DPRD-GR dibebera-pa daerah dan mulai diikutsertakannya para anggota BPH dan pimpinan DPRD-GR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai diikutsertakannya wakil-wakil kaum buruh dan kaum tani dalam penyelenggaraan produksi melalui Dewan-Dewan Perusahaan dan duduknya tokoh-tokoh partai-partai NASAKOM dalam Musyawarah Pimpinan Negara dan sebagai Menteri.

Kemayuan-Kemayuan itu adalah pertanda baik dalam kehidupan nasional yang membuktikan bahwa situasi politik dalam negeri terus bergeser ke kiri. Tetapi kaum buruh dan Rakyat Indonesia telah tukup mempunyai pengalaman-pengalaman yang pahit tentang kemayuan-kemayuan, bahkan penyelewengan-penyelewengan, tidak hanya dalam pelaksanaan per-undangan-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah yang baik bagi Negara dan Rakyat, juga dalam pelaksanaan garis-garis besar haluan negara. Salah satu pengalaman pahit adalah tidak sedikit peja-bat-bat sivil Ataupun militer di-daerah-daerah yang bertindak me-nyimpang dari Instruksi-Instruksi Presiden dan Pemerintah. Mengenal kemayuan-kemayuan dan penyelewengan-penyelewengan ini Presiden Sukarno dalam RESOPIM telah memperingatkan bahwa: “...... Demokrasi Terpimpin kita itu tegas-nyata mempunyai dua unsur: unsur ”demokrasi“ dan unsur ”Terpimpin“, bahwa, ............. demokrasi tok bisa menyeleweng ke-liberalisme, terpimpin tok bisa menyele-weng kediktatur fasisti”, dan bahwa: “............. Bukan militer atau bedil yang memimpin Manipol, tetapi Manipol yang memimpin militer atau bedil”. Lebih lanjut Presiden Sukarno menandaskan dalam Pidato “Tahun Kemenangan”, bahwa masih terlalu banyak instruksi-instruksi dan tindakan-tindakan Presiden yang dicudukan untuk memobi-lisasi, mempersatukan dan mengikutsertakan kekuatan-kekuatan Rakyat yang revolusioner, tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, atau malahan diam-diam kadang-kadang “dijegal” atau “disumpang” oleh alat-alat negara sendiri-sendiri. Dalam surat-kabar-kabar telah diumumkan, bahwa DPA dalam sidangnya pada tanggal 4-5 Yuli 1962 telah mempertimbangkan kepada Pemerintah, agar supaya tiap Instruksi dan Amanat Presiden segera dilaksanakan oleh para pejabat baik sivil Maupun militer tanpa menunggu adanya instruksi atas dasar salutan administrasi dan supaya Pemerintah menganjurkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan Instruksi-Instruksi dan Amanat-Amanat tersebut dengan mengaduyukan pendapat-pendapatnya melewati saluran-saluran alat negara, Front Nasional, partai-partai dan organisasi-organisasi massa lainnya.

Sumber pokok daripada kemayuan-kemayuan dan penyeleweng-an-an itu adalah karena belum dilaksanakannya rituling alat-alat negara sebagaimana dinyatkan dalam Manipol dan pedoman-pedoman pelaksanaannya. Rituling alat-alat negara ini diperlukan, tidak hanya untuk mendorong maju demokrasi, yang berarti mendorong maju kegotongroyongan nasional, juga untuk mendorong maju produksi, yang berarti memperbaiki keadaan ekonomi dalam negeri.

Rituling yang kita peryuangkan adalah rituling yang demokratis sesuai dengan Ketetapan MPRS II, Lampiran A, Bidang Pemerintahan Dan Keamanan/Pertahanan, yang menentukan tentang “rituling badan-badan eksekutif, yukidatif dan legislatif dari atas sampai ke bawah dengan jiwa dan semangat ”Jalanya Revolusi Kita“ untuk menyiptakan Pemerintah yang a) Stabil dan berkewi-bawaan, b) Mencerminkan kehendak Rakyat, c) Revolusioner dan d) Gotongroyong”. Untuk menjamin pelaksanaan rituling alat-alat negara yang sesuai dengan Ketetapan MPRS, selayaknya dalam Panitia-Panitia Negara untuk rituling alat-alat negara dikutsertakan tokoh-tokoh partai-partai dan organisasi-organisasi massa dan yang mencerminkan persatuan NASA-KOM. Panitia-Panitia rituling hendaknya diperluas sampai ke-departemen-departemen, yawatan-yawatan dan perusahaan-perusahaan negara. Men-demokratiskan komposisi keanggotaan Panitia-Panitia Rituling adalah sangat perlu untuk mencegah, jangan sampai orang-orang yang seharusnya diritul, malahan meritul.

Rintangan pokok pada waktu sekarang dalam pelaksanaan pendemokrasisan pemerintahan dan penyeleng-gaan pembangunan adalah karena kaum kapitalis birok-rat belum “minggir atau dipinggirkan” dari kedudukan-kedudukan-nya yang penting di-alat-alat negara. Berdasarkan pengalam-an beberapa tahun ini dapat disimpulkan, bahwa kaum kapitalis birokrat, yaitu mereka yang menjadi kapitalis dengan menggunakan kedudukannya dalam alat kekuasaan atau perusahaan negara atau hubungannya dengan pemberes-pemberes dalam alat kekuasaan atau perusahaan negara. Mereka menggunakan birokrahi, dan sekarang terutama menyaluhgunakan UUKB untuk mendapatkan dan mem-perkuat posisinya sebagai kapitalis. Sama dengan kaum komprador, yaitu agen-agen modal monopoli asing, mereka adalah antidemokrasi, antiorganisasi Rakyat, dan antikegotongroyongan nasional yang berporoskan NASA-KOM, berusaha mempererat hubungan ekonomi, politik dan militer dengan negeri-negeri imperialis serta bekeryasama dengan tuantanan-tuantanan untuk menindas kaum tani. Seperti halnya kaum imperialis, tuantanan dan buryuis-komprador, kaum kapitalis birokrat merupakan kekuatan reak-sioner yang antiManipol. Mereka adalah musuh-musuh Rak-yat Indonesia.

Mcmperjelas ciri-ciri pokok kaum kapitalis birokrat ini adalah sangat penting untuk mencegah salah sasar dalam memperjuangkan rituling alat-alat negara. Sidang Ke-II Dewan Nasional SOBSI telah menyimpulkan, bahwa tidak semua pejatu itu reaksioner, di antara mereka ada yang tergolong kaum reaksioner yang menentang Manipol, ada yang tidak tergolong kaum reaksioner, tetapi bersifat birokrahi dan ragu-ragu menjalankan Manipol dan tidak sedikit yang demokratis yang konsekwen Manipol. Yang kita perjuangkan supaya “minggir atau di pinggir-kan” adalah mereka yang reaksioner, yaitu kaum kapitalis birokrat dan anasir-anasir reaksioner lainnya yang menjadi agen-agen imperialis asing dan tuantanan-tuantanan. Terhadap golongan-golongan yang ragu-ragu menjalankan Manipol, sikap kita adalah bersatu, mengkritik, mendidik dan mendorong maju.

Tuntutan-Tuntutan pokok SOBSI dalam memperjuangkan rituling alat-alat negara adalah pendemokrasisan penyeleng-garaan pemerintahan dan pembangunan, pembulatan kegotongroyongan nasional melalui pembentukan Kabin-et Gotongroyong dan pencabatan keadaan bahaya serta penindauan kembali UUKB yang berlaku sekarang. Se-muanya ini adalah untuk menjamin, supaya gagasan De-mokrasi Terpimpin berjalan dengan normal, tidak dise-lewengkan “ke-liberalisme” atau “kediktatur fasis” seba-gaimana dicanangkan oleh Presiden Sukarno dalam Re-So-Pin.

Masalah rituling alat-alat negara adalah masalah nasional. Karena itu, tuntutan-tuntutan pokok tersebut harus diperjuang-kan ber-sama-sama dengan semua kekuatan nasional yang pro-Manipol, di mana kaum buruh harus mengambil peranan yang aktif, tanpa mengendorkan tuntutan-tuntutan dan kegiatan-kegiatan praktis. Yaitu terus memperjuangkan pelaksanaan In-struksi Presiden tentang perluasan demokrasi, terus meng-urus dan membela kaum buruh dan pemimpin-pemimpin serikat-buruh yang diproses-verbal, dimasukkan tahanan atau diadukan ke muka pengadilan, terus memperbaiki peker-jaan grup-grup pembelaan, terus mengorganisasi aksi-aksi soli-daritet, terus mengurus penerbitan “, BENDERA BU-RUH” dan malahan-malahan serikatburuh, terus menggagalkan praktek-praktek antidemokrasi dari PTK, Perkapen dll.nya.

Pendemokrasisan penyelenggaraan produksi sekarang mulai dilaksanakan melalui musyawarah-musyawarah dan Dewan-Dewan Perusahaan. Pada pokoknya pelaksanaan prinsip “ikut-sertakan seluruh pekerya dalam memikul tanggung-ja-wab dalam produksi dan alat-alat produksi” sebagaimana diamankat oleh Presiden Sukarno mulai dapat keme-nangan. Tetapi pelaksanaannya lebih lanjut masih harus diperyuangkan, tidak hanya karena kaum kapitalis birokrat akan terus pasang kuda-kuda untuk menghalang-halangi-nya, juga masih tidak sedikit yumlah pejabat-pejabat yang dihinggapi oleh apa yang oleh Presiden Sukarno dinamakan dalam RESOPIM sebagai “semangat routine, amte- narisme, ndorosisme, sumuhun dawuhisne”. Pembentukan Dewan-Dewan Perusahaan dibberapa perusahaan negara dan sampai ke-tempatkerya-tempatkerya masih harus diperyuangkan. Di berbagai lapangan kerya pembentukan Dewan-Dewan Perusahaan tidak lancar. Tepat sekali pernyataan Presiden Sukarno, bahwa pembentukan Dewan-Dewan Perusahaan “jalaninya seperti keong”. Juga masih harus diperyuangkan pelaksanaan Instruksi Presiden Sukarno tentang pembentukan Dewan-Dewan Pertimbangan dan Pengawas Pengumpulan Padi serta Distribusi Beras dengan ikutserta-nya organisasi-organisasi massa buruh, tani dan organisasi-organisasi lainnya yang bersangkutan dengan pengumpulan padi dan distribusi beras. Dewan-Dewan Pembangunan Daerah, yang perannanya bertambah penting berhubung dengan diketaharkannya UU No. 5/1962 tentang Perusahaan-Perusahaan Daerah, baru berhasil dibentuk dibebarepa daerah dengan ikutsertanya wakil-wakil SOBSI. Sejian dengan pembentukan Dewan-Dewan Perusahaan, serikatburuh-serikatburuh pegawai negeri sekarang sedang menuntut pembentukan Dewan-Dewan Pertim- bangan di-departemen-departemen dan yawatan-yawatan. Wakil-Wakil serikatburuh-serikatburuh pegawai negeri telah ikutserta dalam badan-badan pim- pinan Dispri yang dibentuk di pusat dan di-daerah-daerah Das- wati I dan II. Setelah berhentinya Menteri P. O. R. Sujono kedudukan Dispri sekarang tidak jelas. Tuntutan-Tuntutan kaum buruh dan kaum tani tentang Dewan-Dewan Produksi Pertanian dan Dewan-Dewan Pengawas Distribusi hingga sekarang belum berhasil.

Tentang scabab-scabab yang menimbulkan kematieta-kematieta dan kelambatan-kelambatan dalam pelaksanaan pendemokrasian peng- urusan produksi, Presiden Sukarno dalam pidato “Tahun Kemenangan” telah memberikan yawabannya, yaitu “............. Semuanya ini diyika diteliti sebab-sebabnya, akan terbukti bahwa yang menjadi penghalang ialah Komunis-to-phobi, kiri-phobi, Rakyat-phobi, dan sebagainya! Sipendertia penyakit ini takut membentuk Dewan-Dewan Perusahaan, Dewan-Dewan Produksi, demikian pula Dewan-Dewan Distribusi dan Panitia Pembelian Padi, dan lain sebagainya, karena mereka tahu bahwa jika ini dibentuk, maka akan berarti mengangkat dan mengikutsertakan wakil-wakil buruh atau tani, dan diantaranya terdapat orang-orang Komunis yang mereka takuti-takuti. Selanjutnya Presiden Sukarno menyata- kan, bahwa ”Untuk lancarnya pelaksanaan program ekonomi (antara lain sandang-pangan, maka perlulah kita-benar-benar menyingkirkan beberapa penyakit. Di antara penya- kil-kil itu, yang terpokok ialah terlalu parahnya penyakit Komunis-to-phobi, kiri-phobi, Rakyat-phobi, buruh-phobi dan tani-phobi, yang masih ngendon di dalam hati dan kepala setengah alat-alat negara yang bersangkutan.......“.

Pertinggi Produksi dan Perkuat Sektor Pertanian dan Perkebunan

Mengenai Dewan-Dewan Perusahaan yang sudah dilantik dan mulai bekerdia, yang pertama-tama harus diusahakan ialah menteyag usaha-usaha mengurangi hak-hak dan kewajiiban-kewajiiban Dewan dan Anggota Dewan. Pegangan pokok kita adal- lah Manipol dan pedoman-pedoman pelaksanaannya yang telah digariskan oleh Presiden Sukarno dan telah menjadi Ketetapan-Ketetapan MPRS sebagai garis-garis besar haluan negara. Dalam “Jarek” ditegaskan, bahwa “............. di semua perusahaan-perusahaan Negara, di semua PT-PT Negara, dibentuk de- wan-wan, yang berkeuayiban membantu pimpinan perusa- haan untuk mempertinggi kwantitet dan kualitet pro- duksi, dan untuk mengawasi kaum pentiyolengan-pentiyolengan, kaum koruptor-koruptor, kaum penipu-penipu, kaum pentiyuri-pentiyuri kekayaan ne- gara!” Dalam RESOPIM diperingatkan, bahwa “Ingat, produksi; ekonomi, adalah perutnyia Negara. Maka itu jamak lumrahlah kalau kaum reaksiener mengkonse- trasikan sabotase-sabotasenya kepada perut Negara ini. Kecudi itu, orang-orang baru yang ditugaskan, sering kurang belyus, atau tak mengerti apa-apa tentang Konsepi, atau ada juga yang menderita penyakit ”tiga si“, yaitu ”cari promosi, birokrazi, korupsi“............” Dielalas bahwa yang per- tama-tama harus dipetayahkan bersama dalam Dewan-Dewan Perusahaan adalah masalah-masalah produksi, mismanagement dan sabotase ekonomi, bukan melegalisasi kenaikan ongkos produksi, kenaikan harga dan tarif, import beras sendiri, barter sendiri, dan soal-soal lainnya yang berakibat lebih merusak lagi kedudukan perusahaan-perusahaan negara di mata Rakyat dan mengurangi jaminan sosial kaum buruh.

Wakil-Wakil Serikatburuh-Serikatburuh-Anggota-SOBSI dalam Dewan-Dewan

Perusahaan harus menjadi elemen yang aktif dalam mempersoalkan masalah produksi, mismanagement dan sabotase ekonomi. Waki-Waki Serikatburuh-Serikatburuh-Anggota-SOBSI harus menjadi wakti-wakti kaum buruh yang cakap dan revolusioner dengan yaluan menguasai isi dan semangat dokumen-dokumen MPRS, Manipol dan pedoman-pedoman pelaksanaannya, bekerya berdasarkan rencana-kerja yang disusun secara kolektif oleh badan-badan-pimpinan organisasiyna masing-masing dan mengadakan penyelidikan-penyelidikan dan pemeriksaan-pemeriksaan mengenai soal-soal produksi, ekonomi dan keuangan, terutama dengan jalan berhubungan erat-erat dan berunding dengan kaum buruh di lapangan kerjanya masing-masing serta mengusahakan kontak-kontak persatuan se-linas-linasnya dengan berbagai golongan yang dipandang dapat menyumbangkan fikiran dan pengalaman, termasuk kaum intelektuil yang banyak sangkut-pautuyi dengan kaum buruh.

Masalah produksi merupakan masalah nasional. Karenya itu rencana-kerja yang harus dilaksanakan oleh waki-waki Serikatburuh-Serikatburuh-Anggota-SOBSI di Dewan-Dewan Perusahaan harus didiskusikan bersama dengan badan-badan pimpinan SOBSI yang bersangkutan.

Mengapa kita harus mempersoalkan masalah produksi? Adalah tepat sekali kesimpulan Konferensi Nasional SOBSI untuk Mempertinggi Produksi Dan Melantarkan Distribusi Pangan pada akhir bulan Maret 1962 di Jakarta yang menyatakan, bahwa menghadapi keadaan ekonomi yang makln memburuk, SOBSI dan Serikatburuh-Serikatburuh-Anggotanyna tidak mungkin bersikap pasif. Bersikap pasif berarti membiarkan penderitaan kaum buruh dan Rakyat terus menuncak menjadi korban pencolengan-pencolengan kaum kapitalis birokrat dan komplotannya. Bersikap pasif berarti membiarkan merosotinyaya-daya-juang Rakyat Indonesia yang sekarang ini di bawah pimpinan Presiden Sukarno sedang melawan imperialisme dan kolonialisme. Dan jalan yang se-tepat-tepatnya untuk memperbaiki keadaan ekonomi adalah mempertinggi produksi, yang oleh Presiden Sukarno disebut sebagai perutnya Negara.

Pengalaman-Pengalaman telah cukup membuktikan, bahwa keputusan-keputusan keuangan negara tidak mungkin diatasi tanpa memperbaiki keadaan produksi yang menjadi dasar perkembangan ekonomi. Menambah pemusakan keuangan negara hanya dengan meng-hitung-hitung, berapa “ongkos produksi, harga pendiyualan dan tarif dinaikkan”, dan hanya mengambil tindakan moneter se-mata-mata seperti “main cetak uang” dengan membiarkan inflasi terbuka, semuanya ini hanyalah lebih meruwetkan keadaan ekonomi dan menambah berat beban penghidupan Rakyat. Pada dasar nyna keadaan ekonominya yang menentukan keadaan keuangan, bukan tindakan moneter yang dapat mengatasi krisis keuangan sekarang. Maka itu SOBSI dan Serikatburuh-Serikatburuh-Anggotanyna akan terus melawan setiap usaha menaikkan harga dan tarif barang-barang dan jasa-jasa yang menyangkut kebutuhan pokok Rakyat se-hari-hari dan hanya membenarkan deficit-spending bagi kegiatan-kegiatan produktif yang segera menghasilkan. SOBSI menyokong apa yang dinyatakan dalam Lampiran V Anggaran Pendapatan dan Belanya negara tahun 1962 yang disahkan oleh DPR-GR yang antara lain menyatakan, supaya tiap-tiap ke-naikan harga dan tarif yang menyangkut penghidupan Rakyat banyak supaya diatur dengan Undang-Undang, supaya penggunaan APB 1962 lebih mengutamakan/menitikberatkan pada obyek-obyek yang benar-benar produktif terutama san-dang-pangan dan obyek-obyek yang benar-benar akan menghasilkan dalam waktu singkat; supaya diadakan rituling dilingkungan perusahaan-perusahaan negara, baik dibidang organisasi dan personalia Maupun mental dll.nya.

Bukan kali ini saja SOBSI dan Serikatburuh-Serikatburuh-Anggota-SOBSI mempersoalkan masalah produksi. Program Tuntutan SOBSI “Untuk Sandang-Pangan Dan Demokrasi” yang disahkan oleh Kongres Nasional Ke-III SOBSI pada akhir bulan Agustus 1960 ‘memuat tuntutan-tuntutan untuk “Perluas Produksi Dalam Negeri Dan Laksanakan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Yang Menguntungkan Indonesia”. Untuk memperluas produksi dalam negeri, Program Tuntutan SOBSI tersebut menyatakan:

“Plan pembangunan supaya dituduykan untuk meng-akhiri sifat ketergantungan Indonesia pada negara-negara imperialis, melikuidasi kekuasaan ekonomi Belanda, mengge-rowoti kekuasaan modal asing lainnya dan sis-sis penin-dasan feudal, mengembangkan ekonomi-sektor negara, melindungi industri partikular nasional, memperluas kesempatan kerya untuk secara ber-angsurn-angsurn mengurangi yumlah pengangguran, menstabilisasi harga barang-barang ke-butuhan hidup yang pokok dan memperbaiki taraf hidup Rakyat Indonesia”.

Tuntutan ekonomi ini menjadi pedoman umum SOBSI dalam membantu pemerintah mempertinggi produksi. Berdasarkan tuntutan ekonomi itu, maka SOBSI menyokong sepenuhnya Pola Pembangunan 8 Tahun yang ditetapkan oleh MPRS, yang bersifat antiimperialis dan antifeodal dan dituyukan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia kepada negara imperialis dengan mengusahakan swa-sembada sandang-pangan dan memadukan industri dalam negeri.

Pada tanggal 18 Mei 1962, Presiden Sukarno selaku Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi telah memberikan Amanat Tentang Garis Besar Pimpinan Ekonomi Nasional Dalam Tahun 1962 Menjelang Pembebasan Irian Barat, yang antara lain menetapkan untuk memperhebat produksi bahan makanan untuk konsumsi dalam negeri dan memperhebat produksi pertanian, hasil industri dan pertambangan untuk memperbesar eksport guna menambah devisen negara. Juga ditetapkan untuk melantarkan aparat komunikasi dan distribusi, pelaksanaan landreform dan koperasi serta penggunaan semua “funds and forces”.

SOBSI mendukung sepenuhnya Komando Ekonomi Presiden tersebut untuk memperhebat produksi bahan makanan dan produksi bahan eksport. Untuk melaksanakan Komando Ekonomi ini, SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggota-SOBSI akan melanjutkan tiga gerakan untuk mempertinggi produksi dan melantarkan distribusi pangan a) meningkatkan berbagai kegiatan konkrit serikatburuh dibidang produksi dan distribusi, b) membantu kaum tani dalam mempertinggi produksi pangan dan c) menggerakkan praktik produksi sendiri dengan poros kegiatannya dituyukan untuk memperkuat produksi pertanian dan perkebunan, bersamaan dengan itu melantarkan pengangkutan dan perhubungan darat, laut dan udara serta memadukan industri dalam negeri.

Mengapa memperkuat produksi pertanian dan perkebunan harus menjadi poros kegiatan kita? Sektor pertanian adalah yang menghasilkan bahan makanan, bahan mentah bagi industri seperti tebu untuk pabrik gula, kopra untuk pabrik minyak kelapa dsb.nya, sedangkan sektor perkebunan adalah yang menghasilkan bahan eksport yang utama, dengan demikian menjadi sumber devisen negara yang utama. Persoalan pokoknya ialah supaya devisen negara itu digunakan secara tepat dan efektif untuk melakukan pembangunan rehabilitasi, melantarkan pengangkutan dan perhubungan dan memadukan industri dalam negeri termasuk pembangunan industri baru dan pengolahan sumber alam yang kaya raya seperti pertambangan dan kehutanan. Selain itu sektor pertanian perlu diperkuat adalah untuk mempertinggi dayabeli kaum tani melalui pelaksanaan undang-undang perjayian bagisasi dan landreform. Kauni tani adalah merupakan bagian terbesar dari Rakyat Indonesia, dengan demikian merupakan pasaran yang besar bagi perkembangan industri dalam negeri. Pada pokoknya kita harus memperjuangkan supaya pertanian dan perkebunan menjadi basis daripada perkembangan ekonomi nasional dengan industri sebagai tulangpunggungnya. Tanpa basis yang kuat tidak mungkin ada tulangpunggung yang kuat.

Pada waktu sekangkar sektor pertanian dan perkebunan hendaknya diperkuat untuk dapat memenuhi usaha swa-sembada pangan dan sandang serta mengembangkan pembangunan industri dalam negeri menuyu kemerdekaan ekonomi nasional Indonesia. Dengan demikian kita melawan usaha kaum imperialis dan komplotaninya yang menyoba menyadikan perkebunan hanya se-mata sebagai sumber bahan mentah dan menghalang-halangi kemaduan industri dalam negeri, untuk membikin keadaan ekonomi tetap terbelakang dan tetap tergantung kepada negeri imperialis.

Semua kegiatan kita di dalam dan di luar Dewan Perusahaan hendaknya disesuaikan dengan poros kegiatan kita dibidang produksi tersebut. Peranan pimpinan dari SOBSI dibidang aksi untuk produksi dan ekonomi perlu diperbaiki dengan memperkuat biro-biro dan bagian-bagian pembangunan ekonomi. Kegiatan pokok SOBSI adalah membantu Serikatburuh-Anggota-SOBSI meniusun renyana-renyana kerja, mengontrol dan menyimpulkan pelaksanaannya secara periodik dan menyelenggarakan serta membantu kursus ekonomi bagi kader-kader dan aktivis-aktivis SOBSI dan Serikatburuh-Serikatburuh-Anggota-SOBSI. Sumber pokok pengetahuan kita adalah tetap pengalaman dan kecerdasan massa kaum buruh sendiri, karena kita tetap merang teguh prinsip massal, prinsip “aksi-aksi dari massa, oleh massa dan untuk massa”. duksi mencerminkan sekali lagi sikap klas buruh yang patriotik, yaitu dalam tingkat perjuangan nasional dan demokratis sekarang ini senantiasa mengutamakan kepentingan nasional dengan tetap membedela kepentingan klas dan kebebasan organisasi. Ini berarti, bahwa dalam memdorong maju produksi, kita tetap memperjuangkan prinsip yang masuk akal yang selama ini kita adukan, yaitu: nasib buruh dalam jaman merdeka harus lebih baik daripada jaman penjadidahan dan nasib buruh di-perusahaan-perusahaan yang diambil-alih harus lebih baik daripada setum diambil-alih. Prinsip ini adalah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden Sukarno dalam risalah “Mentapai Indonesia Merdeka”, bahwa..Kita bergerak karena kesengsaraan kita, kita bergerak karena ingin hidup ‘tak dan sempurna’. Maka itu aksi sosial-ekonomi yang menguntungkan kaum buruh dan dipandang adil oleh Yokyit, sekedap mata pun tidak boleh dikendorkan.

Perbaiki Cara Memimpin

Saudara-Saudara yang tercinta!

Pekerjaan kita bertambah hari bertambah besar. Dan tidak sedikit kesulitan dan rintangan yang harus kita atasi. Karena itu kemampuan organisasi perlu terus-menerus diperbintangi. Dalam hal ini peranan perluasan pendidikan dan perbaikan cara memimpin adalah sangat menentukan.

Kerja pokok kita dibidang organisasi adalah melaksanakan Plan 3 Tahun SOBSI yang dititikberatkan kepada 5 macam kegiatan, yaitu: 1. perluasan anggota, 2. perluasan pendidikan dan 3. perbaikan keuangan. Poros daripada kegiatan plan ini adalah perluasan pendidikan.

Plan 3 Tahun SOBSI merencanakan untuk mendirik 150.000 aktivis-aktivis organisasi-basis. Plan pendidikan ini merupakan plan pendidikan politik secara massal. Makin banyak aktivis yang terdidik, makin meluap gelombang perluasan anggota dan makin lancar pemusakan keuangan. karena aktivis-aktivis organisasi-basis adalah pemimpin-pemimpin organisasi yang setiap hari langsung berhubungan dengan kaum buruh di-tempatkerya-tempatkerya.

Sesuai dengan perkembangan organisasi dan tingkat perjuangan nasional dewasa ini, maka tujuan pokok daripada pendidikan politik secara massal itu ialah mendidik para aktivis untuk “tahu aksi, tahu produksi, tahu organisasi dan tahu revolusi”. Semuanya ini berarti membukatkan-pengertian dan menambah pengetahuan tentang garis aksi SOBSI, perlunya mempersoalkan produksi, pentingnya plan organisasi, gunanya ketentuan-ketentuan organisasi dan memahami sifat Revolusi Indonesia yang nasional dan demokratis dan berhari-depan Sosialisme.

Pekerjaan SOBSI dan Serikatburuh-Serikatburuh-Anggotanya di kalangan kaum buruh wanita sekarang berkembang maju. Kita telah mengenal keberanian dan ketangkusan aktivis-aktivis buruh wanita dalam memimpin aksi-aksi massa. Semangat mereka sekarang adalah ingin maju terus dan tidak mau ketinggalan dalam kehidupan organisasi. Mereka terus bergulat menghadapi macam-macam kesulitan sosial. Maka khusus bagi aktivis-aktivis buruh wanita, hendaknya dicarikan berbagai jalan, supaya mereka juga mendapat kesempatan mengikuti pendidikan, di mana perlu diadakan pendidikan tersendiri. Kegiatan penting lainnya yang harus dibantu adalah mensukseskan persiapan Konferensi Internasional Buruh Wanita yang untuk kedua-kalinya akan diselenggarakan oleh G. S. S. pada bulan Mei 1963 y.a.d.

Untuk-tahun 1962, tugas kita adalah menyapai 60% jatah-jatah Plan 3 Tahun SOBSI. Untuk dapat memenuhi jatah plan tahun 1962, telah ditentukan tindakan-tindakan organisasi sebagai berikut:

1. Dijalankannya dengan konsekwien garis kombinasi aksi dengan plan organisasi dan pendidikan sampai di-organisasibasis-organisasibasis;
2. Melengkapai dan mengaktifkan panitia-panitia dan petugas-petugas plan sampai di-organisasibasis-organisasibasis;
3. Dilaksanakannya Kursus Kader Plan yang mempersenjatai petugas-petugas dan anggota-anggota panitia plan tentang pengertian dan tentang cara-cara pelaksanaan plan, dan
4. Dilaksanakannya cara-kerja dengan program triwulan mengenai aksi dan organisasi sampai di Pimpinan Cabang SOBSI atau Pimpinan Daerah Serikatburuh.

Kunci penyeleasan Plan 3 Tahun SOBSI tetap terletak di SOBSI Cabang. Pengalaman-Pengalaman telah menundukkan, bahwa bersamaan dengan usaha-usaha memperkuat Pim-pinan Cabang SOBSI, adalah sangat penting untuk terus memperkuat serikatburuh-serikatburuh transport dan membagi kerja menggarap secara khusus beberapa serikatburuh atau lapangan kerya atau golongan kaum buruh tertentu, seperti membantu pertumbuhan serikatburuh nelayan, menurunkan perluasan keanggotaan di kalangan pekerja-pekerja beyaka, buruh harian lepas di lapangan agraria dll.nya.

Mensukseskan plan pendidikan di kalangan aktivis-aktivis organisasi-basis merupakan langkah perbaikan organisasi dari bawah secara besar-besaran. Bersamaan dengan itu perlu diambil langkah perbaikan organisasi dari atas, yaitu memperbaiki cara memimpin. Perbaikan cara memimpin harus dilakukan dengan sekutu tenaga dan sepenuh-jiwa, karena dengan pimpinan yang lebih baik, semua kegiatan organisasi akan beryalan dengan lebih lancar.

Masalah memperbaiki cara memimpin bukan merupakan masalah baru. Telah berulang kali kita melakukan usaha-usaha untuk memperkuat badan-badan pimpinan organisasi. Salah satu hasilnya yang penting adalah suksesnya Kongres-Kongres Serikatburuh dan Konferensi-Konferensi SOBSI yang telah dilangsungkan selama setahun ini. Pada umumnya kita telah memiliki satu pengertian tentang prinsip-prinsip cara memimpin, yaitu memadukan seruan-seruan umum dengan tuntunan kongkrit serta memadukan pimpinan dengan massa. Persoalan pokoknya yang harus dipetayahkan ialah bagaimana prinsip-prinsip cara memimpin itu dilaksanakan dengan lebih konselven, dirancangkai dengan langgam kerja yang tepat, yaitu memadukan teori dengan praktek, berhubungan erat-erat dengan massa dan melaksanakan selfkritik.

Di samping di sana-sini masih ada kekurangan-kekurangan yang berupa kekakuan, kekurang-abatan dan kelambanan, yang secara umum perlu diperbaiki adalah melaksanakan apa yang telah disimpulkan dalam Laporan Umum Kongres Nasional Ke-III SOBSI, yaitu..memperbaiki pekerjaan menimpulkan pengalaman-pengalaman dan mengembalikan kesimbulan-kesimbulan itu kemassa“. Hingga skarang masih sering terjadi hasil-hasil pelaksanaan dokumen-dokumen organisasi, seruan-seruan umum dan tuntunan-tuntunan kongkrit kurang dicatait, kurang dikontrol dan kurang disimpulkan. Sekarang sudah didapatkan cara-kerja untuk mengatasi kekurangan umum itu dengan membuat program kerja triwulan, yang disusun, dikontrol dan disimpulkan hasil-hasil pelaksanaan-nya secara kolektif. Cara-kerja ini mengurangi sema-ngat kerja ”panas-panas tai ayam“ dan mendorong pembuat-an laporan-laporan periodik. Pengalaman-Pengalaman aksi selama setahun ini memberikan pelayaran, bahwa banyaknya aksi-aksi yang berhasil, selain karena tepatnya garis pimpinan aksi, adala-h dikarankan obyektifnya tuntutan-tuntutan mengenai soal-soal sosial-ekonomi, demokrasi dan politik yang dirumuskan da-lam program kerja triwulan, dengan demikian pelaksanaan-tuntutan-tuntutan itu dapat diikut dan disimpulkan perkombangannya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang baik ini, maka perlu diadakan gerakan memperbaiki cara memimpin dengan membiasakan bekerja dengan program tri-wulanan yang memuat sekaligus pekerjaan-pekerjaan ber-kobar-kobar dan pekerjaan-pekerjaan tekun dibidang aksi, organisasi dan pen-didikan. Berhasilnya cara kerja ini yang pertama-tama ada-lah terletak pada adanya kehidupan badan-badan pimpinan yang normal, yaitu adanya diskusi-diskusi kolektif secara perio-dik, diperkuatnya badan-badan pimpinan dan adanya tuntunan-tuntunan kongkrit dalam-melaksanakan program kerja triwulan.

Masalah lain yang perlu dipetayahkan adalah masalah lebih memersakan keakraban dalam hubungan antara kader, baik di dalam badan-badan kolektifnya masing-masing Maupun antara badan-badan pimpinan atasan dan badan-badan pimpinan bawah serta di luar kehidupan organisasi. Keakraban ini perlu dipupuk dan dikembangkan untuk lebih mem-perkuat tekad berduyang dengan satu fikiran, satu hati dan satu tujuan, dalam keadaan semangkin banyaknya pekerjaan dan semakin beratnya beban pongsihidupan.

Keakraban kita adalah keakraban sejati yang bersandarkan atas memperkuat setia-setiaawan dalam mengabdi perjuangan kaum buruh dan perjuangan nasional. Lain halnya; adalah keakraban burjuis yang merupakan keakraban yang palsu yang bersandarkan atas mengelyar keuntungan -bagi kepentingan diri sendiri. Kebiasaan-Kebiasaan burjuis yang dapat merenggangkan keakraban kita haruslah kita perangi, misalnya membiarkan kesalahan kawan untuk menutupi kekurangannya sendiri, memilih kawan menurut selera pribadinya, tidak berminat mendengarkan pendapat-pendapat yang dianggap tidak menyangkut kepentingan pribadinya. membiarkan orang lain jatuh sakit dan hidup terlantar, asalkan dirinya terjamnin dll.nya.

Untuk memersakan keakraban itu badan-badan pimpinan dan kader-kader atasan hendaknya mengambil inisiasi-inisiasi dengan mengadayk berunding kader-kader bawahan yang dipimpinnya dalam melaksanakan tugas-tugas dan putusan-putusan organisasi, bersikap tepat dalam menerima pendapat-pendapat atau kritik-kritik dari bawah, tidak mudah mengecap dan melemarkan ce- laan-laan ke bawah, sabar dalam memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan, berminat dalam memetayahkan kesulitan-kesulitan kader dll.nya.

Keakraban kita adalah keakraban yang wajar, yang mencerminkan semangat solidaritet yang tinggi, yaitu merasakan suka-dukanya kawan lain sebagai suka-dukanya sendiri. Keakraban scdiyati tidak bisa di-bikin-bikin, tetapi bersmayam dalam hati-nurani kita sebagai hasil usaha yang tiada henti-hentinya dalam mengusahakan pembulatan fikiran dan pengertian, pendidikan revolucioner dan perduyuangan bersama untuk membetulkan fikiran-fikiran yang keliru dan mengatasi cara memimpin yang liberal dan subyektif. Di samping memetayahkan masalah keakraban melalui diskusi-diskusi kolektif, adalah perlu untuk dilanjutkan pelaksanaan salah satu cara untuk mengakrabkan hubungan sebagaimana pernah kita tetapkan bersama, yaitu adanya usaha-usaha dari kader-kader atasan untuk menyemputkan diri “omong-omong biasa” dengan kader-kader yang dipimpinnya. Cara ini ternyata mudah memumbuhkan saling pengertian antara sesama kader dan antara kader-kader atasan dan kader-kader yang dipimpinnya. Kader-Kader kita pada umumnya tinggi semangatnya. Sambil membanting tulang mengatasi kesulitan-kesulitan penghidupan se-hari-hari, mereka terus bekeryida dan belayaryuntuk kepentingan kaum buruh, kemayuan tanah-air dan kemenangan Revolusi Indonesia. Mereka menjadi bahwa bantuan materil yang dapat diberikan oleh organisasi adalah terbatas. Yang mereka harapkan adalah supaya kader-kader atasan lebih memahami isi hati dan fikiran kader-kader yang dipimpinnya dan terus ditegakkan politik kader yang tepat.

Inisiasi-Inisiasi dan usaha-usaha untuk lebih memersrakan keakrab- an itu pasti mempertinggi semangat kader dalam meng- atasi kesulitan yang Bagaimanapun beratnya. Sudah ba- rang tentu inisiasi-inisiasi itu diambil dan dilaksanakan dengan tidak melupakan usaha-usaha yang tiada henti-hentinya untuk mendidik kader-kader bawahwan bersikap korek terhadap pimpinan- nya dan melaksanakan sc-bnik-bniknya secara petunduk atas- annya. Usaha-Usaha ini hendaknya dipadukan dengan usaha-usaha menanamkan semangat 3-bai; yaitu bekeryida baik, bela- jar baik dan moral baik dan dengan usaha-usaha mengem- bangkan kegiatan-kegiatan kolektif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan penghidupan se-hari-hari.

Jika diteliti, masih dipersoalkannya masalah keakrab- an adalah disebabkan karena masih adanya gejal-gejal libe- ralisme dalam kehidupan organisasi se-hari-hari. Karena itu gerakan memperbaiki cara memimpin yang dirangkaikan dengan perbaikan langgam kerya tidak dapat dibisahkan dengan perduyuangan melanjutkan memerangi liberalisme.

Pekerjaan organisasi lainnya yang tidak dapat diabai- kan adalah kegiatan-kegiatan kebudayaan dan olahraga yang biasa kita sebut kebora. Kegiatan-Kegiatan kebora ini yang kita lakukan secara sedar dan intensif sejak Konfernas SOBSI pada tahun 1952 terus meluas dan telah meliputi beberapa ca- bang kesenian dan olahraga serta dilakukan di sebagian besar lapangan kerya dan daerah. Kegiatan-Kegiatan kebora ter- nyata tidak hanya membangkitkan tuntutan-tuntutan dibidang kebora di-organisasibasis-organisasibasis, juga telah menambah kuat- nya persatuan kaum buruh, menambah eratnya perhubu- ngan kaum buruh dengan golongan-golongan Rakyat lainnya dan menambah keakraban dalam kehidupan kader se- hari-hari. Untuk mengkonsolidas hasil-hasil kebora yang telah dicapai, pada bulan Maret 1961 oleh Sekretariat Dewan Nasional SOBSI telah diselenggarakan diskusi kerya de- ngan PP-PP Serikatburuh dan PD-PD SOBSI di Jawa.

Sesuai dengan Plan 3 Tahun SOBSI, maka pada waktu sekarang kegiatan-kegiatan kebora dipusatkan untuk mewuyud- kan adanya paduan-paduan suara atau koor-koor SOBSI, melancar- kan gerakan menyaminkan 3 lagu waji-waji SOBSI, yaitu lagu-lagu Indonesia Raya, Internasionale, Bendera Merah dan 1 Mei, ditambah dengan lagu-lagu NASAKOM dan RE- SOPIM. Kegiatan-Kegiatan lainnya adalah meratakan gerakan PBH dan menghidupkan kesebelasan-kesebelasan sepak-bola atau salah satu cabang olahraga lainnya yang sudah mungkin dilaksanakan. Untuk berhasilnya semua pekerjaan ini sangat diperlukan adanya bagian-bagian atau petugas-petugas kebora di PP-PP Serikatburuh, PD-PD dan PT-PT SOBSI.

Saudara-Saudara yang tercinta,

Secara umum dapatlah disimpulkan, bahwa sesudah Sidang Ke-III Dewan Nasional SOBSI sekarang ini, ke- giatan-giatan pokok SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggota- nya diarahkan untuk menyelaskan tiga soal nasional yang kongkrit, yaitu: Pertama: memperluas hak-hak demokrasi bagi Rakyat dengan memperyuangkan pelaksanaan Instruksi Presiden tentang perluasan demokrasi, rituling alat-alat negara dan pembentukan Kabinet Gotong-Royong serta melanjutkan tuntutan pencabatan keadaan bahaya dan peninjauan kembali UUKB yang berlaku sekarang; Kedua: mempertinggi produksi, melawan mismanagement dan subversi ekonomi imperialis dan komplotannya untuk memperbaiki keadaan ekonomi dalam negeri dengan tidak mengendorkan aksi-aksi sosial-ekonomi yang adil dan masuk akal dan terus memperyuangkan pembentukan Dewan-Dewan Perusahaan, Dewan-Dewan Pertimbangan di-departemen-departemen dan jawatan-jawatan dan Dewan-Dewan Produksi Pertanian dan Pengawas distribusi, dengan ikutsertanya wakil-wakil serikatburuh-serikatburuh, serikattan-serikattan dan organisasi-organisasi Rakyat lainnya yang bersangkut-paut dengan produksi dan distribusi. Memusakan kegiatan-kegiatan mempertinggi produksi untuk memperkuat sektor pertanian dan perkebunan, bersamaan dengan itu mehacarikan pengangkutan dan perhubungan di darat, laut dan udara dan memadukan industri dalam negeri. Menyingkirkan beberapa penyakit yang menghambat kelantaran pelaksanaan program ekonomi, terutama penyakit Kommunistor-phobi, kiri-phobi, Rakyat-phobi, buruh-phobi dan tani-phobi yang masih ngendon di dalam alat-alat negara, dan Ketiga: melanjutkan perjuangan pembebasan Irian Barat dengan memperkuat kewaspadaan nasional terhadap bahaya neo-kolonialisme dan terus menyalakan api Trikora dan memperkuat kegotongroyongan nasional yang berporoskan Nasakom. Untuk menyelcekaikan “tiga soal nasional kongkrit” itu se-baik-baiknya, SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanya berkewajiiban menaikseskan gerakan pendidikan aktivis-aktivis organisasi-basis secara besar-besaran dan memperbaiki cara memimpin, terutama meluas-kan cara kerja dengan program kerja kwartalan dan lebih memesrakan keakriban dalam kehidupan kader. Dorong naju demokrasi dan produksi! Lanjutkan perjuangan pembebasan Irian Barat! Laksanakan scrutan Presiden Sukarno pada Hari 17 Agustus 1962, yaitu “............ biar anjing menggonggong, hayo berjalanan terus, di atas Landasan Manipol dan RESOPIM”.

UNCOPYRIGHT

Halaman hak cipta biasanya memberi tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Sebaliknya, pernyataan uncopyright ini hadir untuk menegaskan kebebasan.

Teks dan karya seni di dalam e-book ini diyakini telah berada dalam domain publik. Kami meyakini bahwa segala aktivitas nonpenulisan yang dilakukan atas karya domain publik—seperti digitalisasi, penyuntingan, atau penataan tipografi—tidak menciptakan hak cipta baru. Tidak seorang pun dapat mengklaim hak milik atas pekerjaan semacam itu.

Para kontributor e-book ini secara sadar melepaskan hasil kerja mereka di bawah ketentuan CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Ini adalah penyerahan sepenuhnya segala upaya mereka ke ranah publik.

Pernyataan ini adalah perwujudan dari produksi nonpasar, sebuah langkah yang menolak “hasrat bergelora untuk menyimpan dan mempertahankan” kepemilikan.

Upaya ini dilakukan demi memperkaya khazanah literasi, untuk menumbuhkan kebudayaan bebas dan merdeka, serta mengembalikan privilese kepada ruang kebebasan yang telah memberi kami begitu banyak.