Meninggalkan Iman Representasi:
Kita Tak Butuh Partai Kiri
Heart Void
Esai ini hadir sebagai bentuk tanggapan atas sebuah tulisan yang berjudul “Kita Butuh Partai Kiri”.
Tautan
tulisan: https://hmimpocagor.wordpress.com/2025/08/05/kitabutuh-partai-kiri/
Alih-alih menjadi analisis radikal, tulisan berjudul “Kita Butuh Partai Kiri” justru menyiratkan satu hal: keputusasaan yang dikemas dalam nostalgia akan representasi. Di tengah krisis demokrasi, maraknya legislasi otokratik, dan matinya partai-partai oportunis, penulis menyerukan harapan: bahwa kita butuh partai kiri. Namun, harapan ini rapuh — karena ia masih mengandaikan bahwa juru selamat bisa datang dari dalam sistem yang telah lama menjadi sumber luka itu sendiri.
Negara, yang Tak Pernah Netral
“Apakah negara masih perlu atau tidak?” adalah pertanyaan yang diajukan di awal, namun penulis tak benarbenar menggali itu lebih jauh. Ia justru buru-buru berdamai dengan “tirani otoritas” dan memilih menaruh harapan pada negara, meskipun katanya dengan banyak alasan untuk menolaknya. Ini seperti mengeluh setiap hari tentang panasnya kompor, lalu memutuskan tinggal di dalam oven, berharap ada ventilasi.
Negara, sejak awal kemunculannya, tidak pernah menjadi ruang netral yang bisa diklaim ulang. Ia adalah instrumen dominasi kelas, alat kekerasan yang dilembagakan. Sejak Engels menulis The Origin of the Family, Private Property, and the State, ia telah menunjukkan bahwa negara hadir sebagai produk dari kontradiksi kelas dan digunakan untuk mempertahankan kepentingan minoritas pemilik terhadap mayoritas tertindas. David Graeber kemudian memperluasnya dalam The Utopia of Rules, bahwa birokrasi modern — bahkan yang mengklaim netral sekalipun — adalah bentuk pelembagaan kekerasan secara halus, namun sistemik.
Lalu, bagaimana bisa hukum (produk negara) diharapkan untuk menjadi alat pembebasan? Bahkan ketika penulis mengutip gagasan “sosialis jurisprudence”, ia tetap menaruh kepercayaan pada negara sebagai lembaga yang bisa “dinetralisasi”. Padahal, hukum bukanlah medan kosong. Ia adalah arena tafsir kekuasaan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Michel Foucault, hukum bukan berdiri di luar kekuasaan, melainkan bagian dari strategi kekuasaan itu sendiri — ia mengatur siapa yang bisa berbicara, siapa yang dihukum, dan siapa yang diakui.
Positivisme Hukum Bukan Masalah Inti
Penulis tampaknya menjadikan positivisme hukum sebagai kambing hitam utama. Ia mengeluhkan bagaimana hukum menjadi dingin, otoriter, dan tak peduli pada substansi keadilan. Namun, ia gagal melihat bahwa masalah utamanya bukanlah positivisme hukum itu sendiri, melainkan siapa yang memegang kekuasaan untuk merancang, mengesahkan, dan menafsirkan hukum — dalam kata lain, struktur politik dan ekonomi yang bekerja di baliknya.
Revisi UU KPK atau lahirnya UU Cipta Kerja bukan terjadi karena teori hukum yang ditulis para filsuf seperti Hans Kelsen atau John Austin, tetapi karena keputusan politik. Adalah kekuatan oligarki hari ini yang memanfaatkan kerangka hukum formal demi memperkuat dominasi mereka — melalui kooptasi legislatif, penyempitan ruang partisipasi publik, hingga penyusunan UU secara terburu-buru dan tertutup. Dengan kata lain: positivisme hukum mungkin menyediakan kerangka netralnya, tetapi isi dari norma hukum ditentukan oleh relasi kekuasaan aktual yang tak bisa dijelaskan hanya dengan menyebut aliran teori hukum.
Menyalahkan positivisme hukum dalam konteks ini ibarat menyalahkan alat bedah atas kegagalan operasi yang dilakukan oleh dokter korup. Kritik terhadap positivisme bisa saja sah — misalnya ketika kita menggarisbawahi kecenderungannya mengabaikan nilai atau konteks sosial — namun itu tidak menjawab mengapa hukum berpihak pada elite. Jika hukum hanya menjadi instrumen kekuasaan, maka yang perlu dikritik pertama-tama adalah konfigurasi kekuasaan itu sendiri, bukan teori yang disalahgunakan olehnya.
Kita harus hati-hati agar tidak tergelincir dalam kritik yang bersifat kosmetik. Positivisme hukum, meskipun memang memiliki keterbatasan, bukanlah dalang dari ketimpangan legislasi. Kritik terhadapnya mesti dibarengi dengan pemahaman bahwa hukum tak pernah berdiri di ruang hampa: ia dijalankan oleh aktor-aktor konkret, dengan kepentingan konkret, dalam struktur konkret.
Representasi: Janji yang Selalu Gagal
Setelah berputar-putar dalam kerangka hukum dan kekuasaan, penulis akhirnya sampai pada “jalan keluar”: kita butuh partai kiri. Katanya, ini bukan komunisme, hanya bentuk lain dari perlawanan. Tapi di titik ini, kita patut bertanya: mengapa harapan akan pembebasan selalu dilempar kembali ke parlemen?
Penulis mengkritik semua partai yang ada karena tidak ideologis, oportunis, dan munafik. Lalu berharap partai kiri akan jadi pengecualian. Ini bukan strategi, ini mirip delusi Stockholm Syndrome versi politik: mencaci institusi representatif, tapi tetap berharap mereka akan menyelamatkan kita, asal diberi label yang lebih keren dan sedikit lebih merah.
Kita telah melihat berulang kali bagaimana partai kiri pun mudah sekali terkooptasi. Lihatlah Partai Buruh di Inggris, PSOE di Spanyol, hingga Syriza di Yunani. Semuanya mengawali dengan janji perubahan radikal, dan berakhir dengan kompromi birokratis, pengkhianatan pada basis rakyat, dan tunduk pada logika pasar dan kekuasaan.
Sebagaimana Chantal Mouffe sendiri mengakui dalam For a Left Populism, partai kiri harus mengadopsi logika representasi dan populisme untuk menang. Tapi kemenangan seperti itu bukan pembebasan, melainkan hanya pergantian manajer dalam sistem yang sama.
Logika Negara adalah Logika Dominasi
Penulis menyebut bahwa kita tidak bisa berharap pada utopia tanpa otoritas, karena sejauh itu juga penindasan akan terus ada. Ini adalah pernyataan yang menggambarkan miskonsepsi total terhadap apa itu otonomi. Ia menyamakan tanpa otoritas dengan tanpa aturan, seolah-olah dunia tanpa negara pasti kacau. Seakan-akan manusia tanpa partai hanya bisa diam atau mengamuk.
Padahal sejarah justru menunjukkan bahwa komunitaskomunitas otonom, tanpa negara dan tanpa partai, bisa dan telah membangun kehidupan bersama yang setara dan saling menopang. Dari Zapatista di Chiapas, Rojava di Suriah Utara, hingga jaringan solidaritas mutual aid di masa pandemi — semuanya membuktikan bahwa kehidupan bisa dibangun di luar negara dan tanpa perwakilan.
Murray Bookchin menyebut ini sebagai communalism — politik akar rumput yang langsung dikelola oleh komunitas, bukan elite terpilih. “Masalahnya bukan bagaimana merebut negara, tapi bagaimana melampauinya,” tulisnya dalam The Ecology of Freedom.
Kita Butuh Gerakan, Bukan Partai
Partai, bahkan yang kiri sekalipun, terjebak dalam logika kompetisi, birokrasi, dan representasi. Ia mensyaratkan pusat, hierarki, dan kedisiplinan terhadap garis ideologis tunggal. Sebaliknya, gerakan sosial — yang tumbuh dari bawah — bisa lebih lentur, eksperimental, dan mendalam secara etis.
Gerakan tidak butuh mandat dari parlemen. Ia tumbuh dari luka dan solidaritas. Ia tidak berbicara untuk rakyat, tapi bersama mereka. Ia tidak menjanjikan kekuasaan, tapi membangun kekuatan kolektif. Inilah yang dimaksud dengan prafiguratif: membangun dunia yang kita inginkan, di dalam cangkang dunia yang kita tolak.
Sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Landauer: “Negara bukan sesuatu yang bisa dihancurkan dengan revolusi. Negara adalah kondisi tertentu dalam cara kita hidup bersama. Ketika cara itu berubah, negara akan lenyap.”
Partai Kiri Adalah Iman yang Salah Arah
Jika partai kiri adalah selemah-lemahnya iman, maka kita perlu bertanya: iman pada siapa? Pada struktur yang telah lama gagal? Pada kekuasaan yang selalu bicara atas nama kita, tapi tak pernah bersama kita?
Kita tidak butuh partai kiri. Kita butuh keberanian untuk meninggalkan ilusi bahwa parlemen bisa menyelamatkan. Kita butuh imajinasi yang melampaui sistem representasi, dan praktik yang tak menunggu pemilu.
Kita tidak butuh partai. Kita butuh diri kita sendiri. Dan kita tidak akan meminta izin untuk hidup bebas.
Referensi Bacaan:
• David Graeber, The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy
• Friedrich Engels, The Origin of the Family, Private Property, and the State
• Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison
• Chantal Mouffe, For a Left Populism
• Murray Bookchin, The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy
• Gustav Landauer, Revolution and Other Writings: A Political Reader (khususnya esai “Weak State and Strong Individuals”)
• Errico Malatesta, Anarchy
• Hakim Bey, TAZ: Temporary Autonomous Zone
• James C. Scott, The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia
Diambil dari Medium Heart Void
(yang dipublikasikan pada Aug 6, 2025)
Diarsipkan oleh Archipelago Anarchist Archive (2025)