Mengecilnya Ruang-Ruang Sipil: IRASIONALITAS DEMOKRASI INDONESIA
OBRAK-ABRIK KOLEKTIF
Mengecilnya Ruang-Ruang Sipil: Irasionalitas Demokrasi Indonesia
Penulis: Imron
Editor: Wako
Tata letak: Besokkeos
Diterbitkan oleh
Obrak-Abrik Kolektif
Agenda reformasi dan keruntuhan Orde Baru tidak sertamerta memajukan demokrasi secara penuh dan membawa kebebasan seutuhnya bagi masyarakat Indonesia. Demokrasi yang dibangun sejak era 98 belum sepenuhnya memastikan perlindungan hak asasi dan kebebasan sipil secara menyeluruh.
Hal ini diperkuat dengan indeks demokrasi kita yang stagnan, bahkan cenderung menurun. Menurut data Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan bahwa kinerja demokrasi Indonesia stagnan dengan skor tetap pada angka 6,71—masih termasuk dalam kategori demokrasi cacat. Sementara itu, data Freedom House menunjukkan penurunan skor dari 59/100 pada tahun 2022 menjadi 58/100 pada tahun 2023 yang disebabkan oleh penyempitan ruang kritik publik. Akhirnya kebebasan kita untuk berekspresi dan berpendapat di Indonesia semakin terbatas. Kondisi ini menciptakan situasi yang tidak sehat dalam iklim demokrasi kita. Boleh dibilang, pemerintah gagal menjamin keberadaan ruang kritis di Indonesia.
Sebelumnya, pada 2022, lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), merilis hasil survei pada peringatan 24 tahun Reformasi. Data yang dihimpun dari
2017 hingga 2022, menunjukkan bahwa kebebasan sipil di Indonesia semakin buruk. Salah satu dari survei tersebut adalah melemahnya kebebasan kita untuk berkumpul dan berserikat, terutama pasca-Pemilu 2019. Hal ini juga diperkuat oleh riset Civicus, sebuah jaringan global yang mengukur kebebasan sipil di berbagai negara, yang menunjukan bahwa kondisi kebebasan sipil di di Indonesia masuk ke dalam peringkat terhalang (obstructed). Kategori terhalang ditandai dengan adanya pelemahan dan banyaknya pembatasan hak-hak sipil.
Menurunnya skor demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia menunjukan tidak adanya upaya serius dari pemerintah pasca orde baru untuk mewujudkan ruh reformasi dalam penghidupan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ditambah dengan semakin maraknya produk hukum yang justru malah membatasi kebebasan berekspresi, semakin mengindikasikan bahwa pemerintah masih merawat caracara orde baru untuk melanggengkan kekuasaan.
Dalam negara demokrasi sepatutnya hidup ruang-ruang sipil, di mana warga negara, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok dalam organisasi maupun serikat, diberikan ruang untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam aktivitas kenegaraan, baik politik, sosial maupun budaya, secara bebas dan tanpa hambatan, untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan yang mereka anggap benar, yang dianggap sebagai kemaslahatan bersama ataupun kebaikan negara.
Menurut Deklarasi HAM 1948, manusia dilahirkan dengan kebebasan dan kesetaraan yang memberikan hak kepada setiap orang untuk menyatakan pendapatnya tanpa adanya keinginan. Kebebasan berekspresi memainkan peran krusial dalam memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka, termasuk kritik terhadap pemerintah atau pihak lain.
Hal ini juga ditulis dalam Pasal 28F mengenai kebebasan memperoleh informasi, menyimpan, dan menyebarkan, menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pada prinsipnya Indonesia terikat secara moral terhadap Deklarasi Universal tentang Hak-hak Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan perjanjian-perjanjian internasional tentang hak-hak manusia (Internasional Biill of Human Rights) seperti Kovenan Internasional Hakhak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights). Kebebasan-kebebasan dasar (fundamental freedoms) terkandung dalam perjanjian tersebut. Dalam ikatan moral ini, NKRI mempunyai kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) hak atas kebebasan. Prinsip kewajiban negara (state obligation) ini perlu dijelaskan terlebih dulu.
Dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) di International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), tugas negara adalah melindungi kita sebagai masyarakat sipil untuk bebas berpendapat tanpa gangguan. Sayangnya, perjanjian ini belum disetujui secara resmi menjadi hukum nasional di Indonesia.
Dalam rangka mempertahankan egonya, pemerintah seringkali abai dan berusaha meredam kritik-kritik dan ruang-ruang kebebasan masyarakat sipil. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam instrumen-instrumen kekuasaan negara seperti hukum, polisi, media, serta pengerahan masyarakat sipil lainnya untuk dibentrokan secara horizontal.
Bagaimanna Ruang Sipil diberangus
Pemerintah sebagai pemilik kekuasaan akhirnya menggunakan bermacam cara untuk mengkerdilkan dan meredam ruang sipil bagi masyarakat luas.
Banyak produk-produk hukum yang dilahirkan untuk mencegah kritik-kritik terhadap pemerintahan, yang berujung membatasi ruang gerak masyarakat. UU No. 1 Tahun 2023 mengandung beragam pasal yang dianggap mengancam bagi proses kebebasan demokrasi di Indonesia. di antaranya adalah Pasal 218 dan 240 KUHP baru tentang penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara, yang sangat potensial menjerat siapapun yang melakukan kritik terhadap pemerintah. begitupun Pasal 353 dan Pasal 354 yang membahas mengenai larangan penghinaan terhadap pemerintahan, menuai kritik di kalangan akademisi.
Begitupun dengan UU No. 1 Tahun 2024. Pasal 27A yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik” berpotensi besar bersifat karet dan digunakan untuk mengkriminalisasi kritikan kepada penguasa.
Pada dasarnya, Hukum dibentuk untuk melindungi suatu kepentingan. Untuk melindungi harta, maka diperlukan hukum anti pencurian. Untuk melindungi nyawa, diperlukan hukum anti pembunuhan. Maka, KUHP dan UU No.1 2024 dibentuk tak lain untuk melindungi martabat penguasa. Akan tetapi, sebuah hukum harus diuji jika berbenturan dengan hukum lainnya, yang dalam konteks ini adalah asas kebebasan berekspresi.
Tak luput dari ingatan kita perihal tuntutan yang dilayangkan oleh Luhut Binsar Panjaitan kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti atas tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal ini dipicu oleh sebuah video yang diunggah dalam kanal Youtube Haris Azhar yang berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam”, yang di dalamnya disebutkan nama luhut sebagai salah satu tokoh dibalik bisnis tambang di Papua.
Begitupun dengan Rocky Gerung yang dipolisikan oleh PDIP dengan tuduhan menghina presiden. Tuduhan ini berdasarkan ucapan Rocky yang mengkritik secara keras kegiatan Jokowi dalam kunjungannya China, yang olehnya dihubungkan dengan IKN dan ambisi kekuasaan Jokowi.
Tak hanya aktivis, masyarakat biasa pun turut diancam bayang-bayang pembungkaman. Keluarga dari Yudho Bima Saputro, juga mengalami ancaman dari pemerintah daerah Lampung, setelah video Bima menjadi viral setelah mengkritisi buruknya pembangunan dan infrastruktur
Lampung. Walau mendapatkan respon positif dari masyarakat, pemerintah daerah tetap bersikukuh dan memilih untuk membungkam Bima lewat jalur keluarganya.
Luhut, sebagai bagian dari pemerintahan yang merasa tersinggung martabatnya akan kajian yang dibuat oleh Fatia-Haris, menggunakan instrumen hukum untuk membungkam kritik objektif yang dilemparkan pada dirinya. Begitupun PDIP menggunakan hukum untuk melindungi nama Jokowi dari kritik Rocky. Pemerintah Lampung pun tak jauh berbeda.
Selain kriminalisasi langsung, maladministrasi dan masalah perdata juga menjadi instrumen yang digunakan kekuasaan untuk menepis segala kritikan. Upaya melancarkan kekuasaan juga dilakukan dengan maladministrasi, termasuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi UU KPK akhirnya menundukan KPK di bawah pemerintah pusat, dan membuat KPK hanya berfokus untuk mencegah terjadinya korupsi. Laporan ICW menyebutkan bahwa terdapat konflik kepentingan kenapa pemerintahan sangat mengejar pengesahan UU tersebut.
Hal ini juga diperparah dengan munculnya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat 56 pegawai KPK diberhentikan. Tes tersebut menjadi permasalahan karena dianggap melanggar HAM dan bersifat diskriminatif yang dilakukan secara sistemik. Hal tersebut tak jauh berbeda dengan Penelitian Khusus ala Orde Baru yang digunakan untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap mengganggu jalannya kekuasaan.
Hal serupa juga dialami oleh banyak mahasiswa yang mengkritik kampusnya sendiri. Dari tahun 2016-2019, banyak mahasiswa dari berbagai kampus yang diberhentikan atau drop out secara sepihak oleh kampus. Di antaranya adalah empat mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang drop out (DO) karena menolak pemindahan gedung fakultas karena fasilitasnya yang belum memadai. Begitu juga dengan tiga mahasiswa Universitas Islam Makassar yang DO karena mempertanyakan jabatan rektor yang lebih dari dua periode, bertentangan dengan peraturan undangundang.
Irasionalitas Demokrasi Indonesia
Hal ini menciptakan sebuah kondisi irasionalitas demokrasi, di mana kondisi demokrasi di Indonesia adalah suatu hal yang semu, dan tidak substantif. Kebebasan sipil di Indonesia hanya sebatas dalam praktik-praktik demokrasi prosedural. Akhirnya demokrasi berakhir di balik bilik-bilik suara. Sementara rakyat tidak bisamenyuarakan kepentingannya. Maka, aturan dan perundang-undangan hanya dibentuk oleh lingkaran-lingkaran elit tanpa keikutsertaan rakyat dalam membuat kebijakan. Demokrasi berhenti pada caracara elit memanfaatkan suara. Padahal, keberadaan warga negara dan masyarakat sipil adalah pusat dan tunggak dari demokrasi.
Seharusnya rakyat dilibatkan untuk menentukan nasibnya sendiri. Jurgen Habermas memandang bahwa komunikasi adalah hubungan timbal balik yang sama kedudukannya secara hukum. Maksudnya, komunikasi bukan hanya hubungan kekuasaan, tak hanya sosialisasi dan surat edaran yang turun dari atas, melainkan juga tuntutan-tuntutan dan kritik desakan dari masyarakat bawah. Akhirnya, komunikasi yang sejati berjalan dua arah, baik dari atas maupun dari bawah yang saling diakui kebebasannya di ruang publik.
Dengan lahirnya diskursus-diskursus dalam ruang sipil, terjadi komunikasi yang memungkinkan manusia untuk saling memahami dan bertukar pikiran. dengandan bertukar pikiran. Dengan demikian, manusia dapat mengkritik dan melawan ketidakadilan, serta menuntut kesetaraan. Masyarakat Masyarakat yang komunikatif dibangun atas dasar demokrasi yang adil dan partisipatoris. Setiap individu bersifat sejajar, setara, dan memiliki hak yang sama. Komunikasi yang partisipatori adalah komunikasi yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
dengan banyaknya keberagaman dalam masyarakat Indonesia, memang tak akan terelakan bahwa kepentingankepentingan tersebut akan menghadirkan konflik atau pertentangan. Tetapi, pertentangan tersebut tidak menjadi ancaman dan bersifat buruk bagi demokrasi. Menurut Jacques Ranciere, konflik politik merupakan dinamika yang penting dalam kehidupan berdemokrasi.
Demokrasi sejatinya adalah sebuah disensus atau ketidaksepakatan pada tiap-tiap suara kepentingan. Suarasuara yang muncul dari suatu pihak akan menjadi gangguan bagi pihak yang lain. Hal tersebut seharusnya diterima sebagai proses dialektika demokrasi. Maka, demokrasi seharusnya membuat orang-orang yang terpinggirkan oleh masyarakat dan negara untuk muncul ke permukaan dan turut menyuarakan kepentingannya. Demokrasi seharusnya bukan tentang memilih siapa yang paling layak untuk merumuskan undang-undang dan mengambil kebijakan. Karena semua orang pada dasarnya adalah setara dan bersuara atas dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih kompeten dan lebih penting suaranya dalam demokrasi. Demokrasi bukan lagi sebatas kemufakatan yang menyingkirkan suarasuara alternatif, demokrasi adalah gangguan-gangguan dari suara yang beragam dan berbeda-beda.
Dalam kerangka demokrasi, konflik politik bukanlah sekadar gejala yang harus dihindari, tetapi merupakan elemen yang inheren dan bahkan penting dalam proses politik. Konflik memainkan peran krusial dalam menguji keberhasilan sebuah sistem demokratis. Ia mencerminkan pluralitas dan keberagaman dalam masyarakat, serta menjadi sarana di mana berbagai kepentingan politik dapat diutarakan dan dipertaruhkan.
Pentingnya konflik dalam demokrasi tidak hanya terletak pada proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif, tetapi juga dalam membentuk kebijakan yang lebih berkualitas. Konflik memicu adanya perdebatan dan diskusi yang mendalam, memungkinkan berbagai perspektif untuk disajikan dan dievaluasi secara kritis. Dengan demikian, konflik membuka jalan bagi penyusunan kebijakan yang lebih berbasis pada pemahaman yang komprehensif dan representatif terhadap kepentingan masyarakat.
Selain itu, konflik politik juga berperan sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak asasi dan kebebasan masyarakat. Dalam konteks ini, konflik menjadi sarana bagi kelompok minoritas atau terpinggirkan untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya, serta menuntut perubahan yang lebih adil dan inklusif dalam sistem politik.
Dengan demikian, penting untuk mengubah paradigma terhadap konflik dalam demokrasi. Alih-alih dilihat sebagai sumber ketidakstabilan, konflik politik seharusnya dilihat sebagai wujud dari partisipasi politik yang aktif dan dinamika yang menggerakkan proses demokratisasi. Dengan menerima dan mengelola konflik dengan bijaksana, kita dapat memperkuat fondasi demokrasi dan memajukan keadilan politik serta kebebasan masyarakat.***
*Catatan Redaksi:
Ditulis pertama kali dalam bentuk kajian aksi, sebagai solidaritas dengan kawan-kawan mahasiswa UNJ dalam aksinya menuntut pemerintahan Jokowi. Walau dalam tulisan ini kami berjalan dengan paradigma hukum negara, dengan segala tetekbengek perundang-undangan, kami percaya bahwa hukum pada dasarnya adalah alat bagi kekuasaan untuk mempertahankan kuasanya. Maka adalah sebuah ironi tersendiri bilamana suatu kekuasaan menyebut dirinya sebagai “negara demokrasi”. Sebagaimana yang telah kami jabarkan dalam pamflet ini, hukum negara akhirnya akan mengerdilkan ruang-ruang demokrasi warga negaranya demi kepentingan negara. Dan sebagaimana yang telah kami tulis juga, bahwa demokrasi adalah bagaimana individu memiliki kendali penuh atas dirinya tanpa keterwakilan pihak lain seperti negara, pemerintah maupun politisi.
Daftar Pustaka
Bottomore, Tom. 2019. Mazhab Frankfurt Gagasan dan Kritik. Yogyakarta: CV. Penerbit Independen.
Emilianus, Afandi. 2005. Menggugat Negara: Rasionalitas Demokrasi, HAM, dan Kebebasan. Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.
Mathews, David. 2017. Ekologi Demokrasi. Temukan Cara-cara untuk Memiliki Kehidupan yang Kuat dalam Membentuk Masa Depan. Jakarta: Para Syndicate.
Merebut Kembali Kebebasan Sipil. 2022. Jakarta: KontraS.
Maulana, Syarif. SUBALTERN #20: Demokrasi dan Dissensus. Diakses pada 28 Februari 2024, dari https://bandungbergerak.id/article/detail/158695/ subaltern-20-demokrasi-dan-dissensus
Muholland, Jeremy. Sanit, Arbi. Politik Penaklukan KPK.. Diakses pada 28 februari 2024, dari https://antikorupsi.org/id/article/politik-penaklukan-kpk
Muthhar, Mohammad Asy’ari. Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas dalam Dinamika Politik Indonesia. Diakses pada 28 februari 2024, dari https://media.neliti.com/media/publications/338519-membacademokrasi-deliberatif-jurgen-hab-060173aa.pdf
Hidayat, Rakhmat Hidayat. 2023. Krisis Kebebasan Sipil. Diakses pada 28 Februari 2024, dari https://www.kompas.id/baca/opini/2023/04/27/krisiskebebasan-sipil
Javier, Faisal. 2023. Indeks Demokrasi Indonesia 2022 Stagnan. Diakses pada 28 Februari 2024, dari https://data.tempo.co/data/1624/indeks-demokrasiindonesia-2022-stagnan
Poin-poin Pasal Penting yang Berubah dalam Revisi UU ITE Jilid II. Diakses pada 28 Februari 20124, dari https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20231205203426-32-1033333/poin-poin-pasal-penting-yangberubah-dalam-revisi-uu-ite-jilid-ii/2
Diakses pada 28 Februari 2024, dari https://freedomhouse.org/country/ indonesia/freedom-world/2023
Diakses pada 28 Februari 2024, dari https://www.article19.org/data/files/ pdfs/publications/freedom-of-expression-handbook-indonesian-translation. pdf
Diakses pada 28 Februari 2024, dari https://kontras.org/2023/08/08/10- catatan-kontras-atas-masifnya-fenomena-kekerasan-kriminalisasi-danpembungkaman/