Neo liberalisme dan Omong Kosong tentang Kebebasan (Bagian II)
Subliminal Cult (Disadur dari David Harvey “The Brief History of Neoliberalism”)
Bag. 2 : Kebangkitan Teori Neo liberal
Sejak Perang Dunia II hingga krisis tahun 1970an, neoliberalisme telah mengintai dibalik kebijakan publik. Bagi kaum kapitalis, tentu saja keynesian adalah penyakit bagi tatanan kapitalisme yang mereka idamkan. Bagaimanapun, intervensi negara terhadap perekonomian tidak sesuai dengan aturan fundamental kapitalisme karena membatasi kebebasan kapital.
Hal inilah yang mulai terendus oleh Mont Pelerin Society (selanjutnya disebut MPS), sebuah organisasi penelitian yang terdiri dari 36 akademisi ekonomi, sejarawan, dan filsuf yang diundang oleh Friedrich von Hayek untuk bertemu di Mont Pelerin, Swiss, pada tahun 1947 untuk berdiskusi terkait negara dan masa depan liberalisme (dalam pengertian klasiknya) dalam pemikiran dan praktik.
MPS menganggap nilai-nilai utama peradaban yaitu martabat dan kebebasan manusia berada dalam bahaya akibat perkembangan kecenderungan kebijakan saat itu. Kelompok ini berpendapat bahwa kebijakan yang dirancang oleh negaranegara menandakan merosotnya kepercayaan terhadap hak milik pribadi dan pasar yang kompetitif. Bagi mereka, tanpa kekuasaan yang ter desentralisasi dan inisiatif lembagalembaga pasar, sulit untuk membayangkan sebuah masyarakat di mana kebebasan dapat dipertahankan secara efektif.1
Para anggota kelompok MPS menggambarkan diri mereka sebagai ‘liberal’ (dalam pengertian Eropa) karena komitmen mereka terhadap cita-cita kebebasan personal. Label neo liberal merujuk pada kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip pasar bebas dari ekonomi neoklasik yang muncul pada paruh kedua abad ke-19 (berkat karya Alfred Marshall, William Stanley Jevons, dan Leon Walras yang menggantikan teori-teori Adam Smith, David Ricardo, dan Karl Marx).
Oleh karena itu, mereka sangat menentang teori-teori intervensionis negara, seperti teori John Maynard Keynes, yang mulai populer pada tahun 1930-an sebagai panduan untuk mengendalikan siklus bisnis dan menghindari resesi pasca ‘The Great Depression’. Para pemikir neo liberal ini bahkan lebih keras lagi menentang teori-teori perencanaan negara yang tersentralisasi. Bagi mereka, keputusan negara pasti akan bias secara politis, tergantung pada kepentingan kelompok yang berkuasa. Sehingga keputusan negara dalam hal investasi dan akumulasi modal pasti akan salah karena informasi yang tersedia bagi negara tidak dapat menyaingi informasi yang terkandung dalam sinyal pasar.
Kendati demikian, seperti yang akan kita lihat, ada semcam ketegangan antara teori neoliberalisme dan pragmatisme praktik neo liberal yang sebenarnya. Akan ada banyak kontradiksi dalam posisi neo liberal yang membuat praktikpraktik neo liberal yang berkembang tidak dapat dikenali dalam kaitannya dengan kemurnian doktrin neo liberal.
Hayek, salah satu tokoh penting dalam MPS, berpendapat bahwa ide adalah kunci untuk memenangkan pertarungan, tidak hanya melawan Marxisme, tetapi juga melawan sosialisme pasar, perencanaan negara, dan intervensionisme Keynesian.
Sementara di AS, khususnya, sekelompok orang kaya dan pemimpin perusahaan yang sangat menentang segala bentuk intervensi dan regulasi negara dalam ekonomi, berusaha mengorganisir perlawanan terhadap skema ekonomi campuran. Sejak awal, mereka sangat khawatir tentang bagaimana aliansi AS dengan Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua yang kemungkinan akan bersifat politis pada masa setelah perang. Untuk itu, mereka siap merangkul siapa pun untuk melindungi dan meningkatkan kekuasaan mereka. Di sinilah titik koordinat yang mempertemukan MPS dan para kapitalis AS. MPS bahkan mendapatkan dukungan finansial dan politik dari kelompok kelas atas tersebut.
Hingga pada tahun-tahun sulit 1970-an, MPS mulai bergerak ke permukaan, terutama di AS dan Inggris. Mereka ‘dirawat’ di berbagai wadah pemikir yang didanai dengan baik (cabang-cabang dari Mont Pelerin Society, seperti, Institute of Economic Affairs di London dan Heritage Foundation di Washington) dan mulai menciptakan pengaruh yang semakin besar di kalangan akademisi, terutama di Universitas Chicago, di mana Milton Friedman mendominasi. Teori-teori neo liberal bahkan mendapatkan kehormatan akademis dengan dianugerahi Nobel di bidang ekonomi kepada Hayek pada tahun 1974 dan Friedman pada tahun 1976.
Teori neo-liberal pun perlahan mulai memberikan pengaruh praktis dalam kebijakan. Pada masa Presiden Carter, misalnya, deregulasi ekonomi yang identik dengan corak neoliberal muncul sebagai salah satu solusi atas kondisi stagflasi kronis yang melanda AS sepanjang tahun 1970-an. Namun pengukuhan neoliberalisme sebagai ortodoksi ekonomi baru yang mengatur kebijakan publik di tingkat internasional, khususnya negara kapitalis maju, baru terjadi pada tahun 1979 di AS dan Inggris.
Pada bulan Mei tahun itu, Margareth Thatcher terpilih sebagai perdana menteri Inggris dengan mandat yang kuat untuk mereformasi kebijakan ekonomi. Di bawah pengaruh Keith Joseph, seorang humas yang memiliki koneksi yang kuat dengan Institute of Economic Affairs yang neo liberal, Thatcher mengakui bahwa Keynesianisme harus ditanggalkan dan bahwa solusi ‘supply-side’ sangat penting untuk menyembuhkan stagflasi yang akut dalam ekonomi Inggris selama tahun 1970-an. Ia pun segera berkomitmen untuk mengubah institusi dan cara-cara politik negara sosial demokratik yang telah dikonsolidasikan di Inggris sejak 1945 itu.
Komitmen itu termasuk memberangus kekuatan serikat buruh, menyerang semua bentuk gerakan sosial yang menghalangi fleksibilitas kompetitif, membongkar komitmen negara kesejahteraan, privatisasi aset-aset publik, mengurangi pajak orang kaya, mendorong inisiatif wirausaha dan menciptakan iklim bisnis yang baik untuk mendorong masuknya investasi asing yang besar. Ia mendeklarasikan pernyataan terkenalnya, “tidak ada yang namanya masyarakat, yang ada hanyalah individu-individu pria dan wanita” yang kemudian ia tambahkan, “dan keluarga mereka”.
Sementara itu, pada bulan Oktober 1979, Paul Volcker, Ketua US Federal Reserve Bank di bawah Presiden Carter merancang perubahan drastis dalam kebijakan moneter AS. Prinsip-prinsip New Deal yang telah lama berlaku di AS, yang berfokus pada lapangan kerja penuh sebagai tujuan utama, ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan yang dirancang untuk memadamkan inflasi, tak peduli apa pun konsekuensi terhadap lapangan kerja.
Volcker menahan jumlah uang beredar dengan menaikkan suku bunga nominal hingga mencapai 20% pada 1980. Kebijakan ini mendorong AS pada resesi panjang yang dalam, sebuah masa penyesuaian struktural yang panjang yang akan mengosongkan pabrik-pabrik, menghancurkan serikat pekerja di AS dan mendorong negara-negara debitur ke jurang kebangkrutan.2 Bagi Volcker, ini adalah satu-satunya jalan keluar dari stagflasi yang telah menggerogoti AS sepanjang tahun 1970-an.
Pada pemilihan presiden tahun 1980, Ronald Reagan mengalahkan Carter. Para penasihat Reagen yakin bahwa ‘obat’ monetaris Volcker adalah tepat sasaran. Volcker didukung dan diangkat kembali sebagai ketua Federal Reserve. Reagan kemudian memberikan dukungan politik yang diperlukan melalui deregulasi lebih lanjut, seperti kebijakan keringanan pajak pada investasi, pemotongan anggaran, dan pemberangusan terhadap pemogokan serikat pekerja yang terorganisir.
Reagan juga melakukan deregulasi dalam segala bidang, mulai dari masakapai penerbangan, telekomunikasi, hingga keuangan, yang mana zona-zona baru kebebasan pasar menjadi terbuka lebar dan tak terbendung. Deindustrialisasi di dalam negeri dan perpindahan produksi ke luar negeri juga membuat pergerakan modal mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi. Pajak perusahaan dan para individu berpenghasilan tertinggi di AS dikurangi dari 70% menjadi 28%, menjadi apa yang kemudian disebut sebagai ‘pemotongan pajak terbesar dalam sejarah’.
Maka dimulailah perubahan penting menuju pemulihan kekuatan ekonomi bagi kelas atas kapitalis dan kemiskinan yang lebih besar dan akut bagi kelas bawah.
Terlepas dari itu, ada satu pergeseran lain yang terjadi bersamaan yang juga mendorong pergerakan menuju neo liberalisasi selama tahun 1970-an. Kenaikan harga minyak OPEC seiring dengan embargo minyak pada tahun 1973 akibat perang Arab-Israel membuat kekuatan finansial bergeser ke negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Abu Dhabi. Menurut laporan intelijen Inggris, AS siap untuk menginvasi negara-negara ini sebagai respon untuk memulihkan arus minyak dan menurunkan harga minyak. Menurut laporan yang sama, Saudi akhirnya mencabut embargo dan setuju untuk mendaur ulang semua petrodolar mereka melalui bank-bank investasi New York.3
Akibatnya, bank-bank ini tiba-tiba dibanjiri dana yang sangat besar yang mana harus segera mendapatkan saluransaluran baru yang lebih menguntungkan. Pilihan di AS tentu tidaklah bagus, mengingat kondisi ekonomi yang tertekan dan tingkat pengembalian yang rendah pada pertengahan 1970-an. Peluang yang lebih menguntungkan harus dicari di luar negeri. Dan pemerintahan adalah taruhan yang paling aman, sebagaimana yang dikatakan Walter Wriston, kepala Citibank, ‘pemerintahan tidak dapat bergerak atau menghilang’. Terlebih, banyak pemerintah di negara berkembang kekurangan dana dan sebetulnya mereka cemas untuk meminjam. Oleh karena itu, akses terbuka dan kondisi yang ‘aman’ untuk meminjamkan uang diperlukan agar investasi utang ini dapat terjadi.
Bank-bank investasi New York belajar dari tradisi imperialisme AS untuk membuka peluang invetasi yang aman di luar negeri. Dibandingkan negara-negara lain, sistem imperialisme AS lebih terbuka karena menggunakan pendekatan ‘tanpa koloni’. Sebaliknya, AS menerapkan strategi ‘merusak dari dalam’ karena secara biaya tentu saja startegi ini lebih murah. Tradisi ini sudah lama terbentuk sejak perang kemerdekaan hingga abad kedua puluh.
Maka jelaslah solusi untuk investasi utang yang aman adalah menemukan orang lokal yang kuat, lalu memberikan bantuan ekonomi dan militer kepadanya, keluarganya, dan sekutu-sekutu dekatnya sehingga mereka dapat menekan (atau membeli) oposisi untuk akumulasi kekayaan dan kekuasaan yang cukup besar untuk diri mereka sendiri.
Sebagai gantinya, mereka harus menjadi pelayan bagi operasi modal AS atau mempromosikan kepentingan AS di negara mereka. Sebagai contoh, CIA merancang kudeta yang menggulingkan pemerintah Mossadeq di Iran pada tahun 1953 dan melantik Shah Iran yang kemudian memberikan kontrak minyak kepada perusahaan-perusahaan AS. Shah juga menjadi salah satu anjing penjaga utama kepentingan AS di wilayah minyak Timur Tengah. (Hmm.. Cerita ini mirip dengan kisah lahirnya Orde Baru bersama UU Penanaman Modal Asing dan Freeport di Papua)
Pada periode pasca perang, sebagian besar negara nonkomunis terbuka terhadap penetrasi AS melalui taktik semacam ini. Ini adalah strategi andalan untuk melawan ancaman komunis, yang di dalamnya AS melibatkan pendekatan anti-demokrasi. Itulah mengapa AS begitu dekat dengan kediktatoran militer yang represif dan rezim-rezim otoriter. Kebutuhan untuk menekan gerakan oposisi atau sosial demokratik mengaitkan AS dengan sejarah panjang kekerasan terselubung yang dilakukannya terhadap gerakan-gerakan rakyat di banyak negara berkembang. (Kisah-kisah ini dapat Anda baca dalam buku Confessions of an Economic Hit Man karya John Perkins)
Dalam konteks inilah, surplus dana yang didaur ulang melalui bank-bank investasi New York disebarkan ke seluruh dunia. Sebelum tahun 1973, sebagian besar investasi asing AS bersifat langsung, terutama terkait eksploitasi sumber daya bahan mentah (minyak, mineral, bahan baku, pertanian, dll). Setelah tahun 1973, bank-bank investasi New York mengalihkan fokus pada peminjaman modal kepada pemerintah asing. Hal ini membutuhkan liberalisasi kredit internasional dan pasar keuangan yang mulai aktif dipromosikan secara global oleh Pemerintah AS selama tahun 1970-an.4
Karena haus akan pinjaman, negara-negara berkembang didorong untuk meminjam dalam jumlah besar, dengan bunga yang tentu saja menguntungkan bagi para bankir di New York. Karena pinjaman tersebut berbentuk dolar AS, maka kenaikan suku bunga sekecil apa pun, apalagi mendadak, dapat dengan mudah membuat negara-negara yang berutang rentan mengalami gagal bayar. Krisis utang Amerika Latin pada tahun 1982 adalah contohnya.
Pemerintah Reagan kemudian menemukan formula untuk menyelesaikan kesulitan dengan cara penjadwalan ulang pembayaran utang dengan ditopang oleh aliansi Departemen Keuangan AS, IMF dan Bank Dunia. IMF dan Bank Dunia kemudian menjadi pusat penyebaran ‘fundamentalisme pasar bebas’ dan ortodoksi neoliberal. Sebagai imbalan dari penjadwalan utang, negara-negara yang berutang diharuskan untuk melakukan reformasi institusional, seperti pemotongan pengeluaran subsidi publik, regulasi tenaga kerja yang lebih fleksibel, dan privatisasi. Dengan demikian, ‘penyesuaian struktural’ pun telah berlangsung.
Di sinilah letak perbedaan utama antara praktik liberalisme klasik dan neo liberal: dalam praktik liberal klasik, para pemberi pinjaman menanggung kerugian akibat keputusan investasi yang buruk, sementara dalam praktik neo liberal, para peminjam dipaksa oleh regulasi negaranya sendiri dan kekuatan internasional untuk menanggung beban pembayaran utang, tak peduli apa pun konsekuensi terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika pun hal ini mengharuskan penyerahan aset kepada perusahaan asing dengan harga murah, maka terjadilah demikian.
Salah satu akibat lain adalah mengizinkan para pemilik modal di AS untuk mengeruk keuntungan yang tinggi dari negara-negara yang berhutang. Ini berarti pemulihan kekuasaan para elit ekonomi di AS (dan negara-negara kapitalis maju lainnya) sangat bergantung dari surplus yang diraup dari negara-negara lain di dunia melalui aliran internasional dan praktik-praktik penyesuaian struktural.
Maka inilah seabrek kontradiksi yang melekat dalam praktik neoliberal yang pada dasarnya tidak sesuai dengan teori-teori neoliberal. Apa yang disebut sebagai ‘kebebasan yang dijamin di hadapan pasar’ dan ‘pengakuan atas hak milik pribadi’ tidak lebih hanyalah dalih untuk melindungi proses penumpukan kekayaan di segelintir orang.
Diambil dari Medium Subliminal Cult
(yang dipublikasi pada Desember 20, 2023)
Diarsipkan oleh Archipelago Anarchist Archive (2025)
1 https://www.montpelerin.org/event/429dba23-fc64-4838-aea3-
b847011022a4/websitePage:6950c74b-5d9b-41cc-8da1-3e1991c14ac5
2 https://www.federalreservehistory.org/essays/anti-inflation-measures
https://archive.globalpolicy.org/security/issues/iraq/history/2004britain.htm
4 Leo Panitch, Martijn Konings, American Empire and the Political Economy of Global Finance (International Political Economy), 28.