Baca PDF (OCR): Buletin Haba No.62 Tahun 2012 "Demokrasi Dalam Masyarakat"

Buletin

Haba

Demokrasi Dalam Masyarakat

Haba

Informasi Kesejarahan dan Kenilaitradisionalan

No. 62 Th. XII Edisi Januari - Maret 2012

PELINDUNG Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film Direktur Tradisi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

PENANGGUNG JAWAB Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

DEWAN REDAKSI Rusjdi Ali Muhammad Rusdi Sufi Aslam Nur

REDAKTUR PELAKSANA Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Cut Zahrina Essi Hermaliza Hasbullah Agung Suryo Setyantoro

SEKRETARIAT Kasubag Tata Usaha Bendaharawan Yulhanis Razali Lizar Andrian Ratih Ramadhani Santi Shartika M. Faiz Basyamfar Rizky Handoko

ALAMAT REDAKSI Jl. Tuanku Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh Telp. (0651) 23226-24216 Fax. (0651)23226 Email : [email protected] Website: www.bpsnt-bandaaceh.com.

Diterbitkan oleh : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan mis Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh dari pembaca 7-10 halaman diketik 2 spasi, roman 12, ukuran kwarto. Redaksi dapat juga menyingkat dan memeriksa tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Bagi yang dimuat akan menerima imbalan sepantasnya.

ISSN : 1410-3877 STT : 2568/SK/DITJEN PPG/STT/1999

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Info Budaya Wacana Pustaka 多

"Sopo Godang" Etnis Angkola Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Kandungan Nilai Dalam Budaya Sudirman Duek Pakat Pada Masyarakat Aceh

Demokrasi Agung Suryo Sarak Opat Dan Setyantoro Kekinian Di Gayo

Hasbullah Politik Demokrasi Dalam Hadih Maja

Nilai Mufakat Dalam Upacara Essi Hermaliza Tradisi Daur Hidup Suku Bangsa Aneuk Jamee

Demokrasi Damai (Suloh) Dalam Piet Rusdi Adat Aceh

Tradisi Pasajuak Rumah pada Masyarakat Aneuk Jamee

Cerita Rakyat Tajadinyo Gompo Bumi

Cover Pesta Demokrasi (sumber: www.centraldemokrasi.com)

Tema Haba No. 63 Mitos Dalam Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara

PENGANTAR

Di awal tahun 2012 ini, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional kembali menerbitkan Buletin Haba No.62/XII/2012 dengan tema Demokrasi dalam Masyarakat. Berbagai dimensi demokrasi dibedah dalam kajian sejarah dan budaya yang diharapkan menjadi pencerah bagi peminat sejarah dan budaya di dalam memahami dan mendalami aspek-aspek lokalitas terutama nilai-nilai demokrasi lokal.

Redaksi

Haba kali ini memuat kajian mengenai demokrasi lokal dari sudut pandang sejarah dan budaya dalam masyarakat. Hal ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk membangkitkan kembali kesadaran kolektif masyarakat Aceh dan Sumatera Utara untuk memahami dan mendalami kembali aspek-aspek demokrasi lokal, sistem nilai budaya demokrasi lokal maupun pengetahuan masyarakat lokal tentang demokrasi di kedua provinsi tersebut. Hal ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memahami dan mendalami nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Artikel-artikel dalam buletin kali ini diharapkan bermanfaat dan menjadi referensi tambahan bagi pembaca, khususnya mengenai demokrasi dengan kajian kelokalan. Demokrasi sebagai suatu sistem politik nasional di Indonesia, sebenarnya sudah dipraktekkan dengan baik di dalam budaya politik masyarakat lokal sejak pada masa lalu secara spesifik. Namun sistem demokrasi nasional belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh masyarakat lokal sehingga muncul banyak kasus kekerasan, intimidasi dan pelanggaran yang malah merusak sistem demokrasi lokal yang lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk kebaikan bersama.(Boel)

Redaksi

"Sopo Godang" Etnis Angkola Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Sopo Godang adalah salah satu rumah atau bangunan tradisional yang digunakan untuk tempat balai sidang adat. Pada masa dahulu, bangunan ini sangat berkembang dalam masyarakat Etnis Angkola di Sipirok diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berdasarkan cerita dari sejarah masa lalu menyebutkan bahwa bangunan ini adalah peninggalan dari obyek budaya masa lalu yaitu ketika berkembangnya tiga kerajaan di Sipirok yaitu Sipirok, Baringin dan Parau Sorat. Pada waktu itu bangunan ini sangat bermakna dan bernilai penting dalam kehidupan masyarakat sehingga bangunan ini harus dimiliki oleh setiap penduduk desa yang telah sah dan terakui secara adat menjadi huta.

Adapun bangunan Sopo Godang dibangun menurut gaya arsitektur tradisional dan bagian-bagiannya mengandung makna simbolik. Pada ujung atap di sebelah atas pada bagian muka dan belakang terdapat tiga tanduk. Dua di

antaranya, yaitu sebelah kiri dan kanan melambangkan kekuasaan, keperkasaan, kepemimpinan, kesejahteraan dan keadilan serta keteraturan. Sedangkan tanduk yang terletak di antara keduanya atau di tengah melambangkan ketulusan dan kerendahan hati serta cinta pemimpin atau raja kepada rakyatnya.

Bangunan Sopo Godang sengaja di buat tidak berdinding untuk melambangkan prinsip demokrasi dari pemerintah huta yang harus memperbolehkan setiap warga huta untuk melihat dan mendengar persidangan yang diselenggarakan dalam Sopo Godang. Bangunannya mempergunakan tiang-tiang besar yang berjumlah ganjil sebagaimana jumlah anak tangganya. Semua itu melambangkan bahwa pemerintahan dalam huta adalah pemerintahan yang demokratis. Sopo Godang tersebut dipergunakan oleh Raja dan tokoh-tokoh Na Mora Na Toras sebagai wakil rakyat untuk "tempat mengambil keputusan-keputusan penting

dantempatmenerima tamu-tamu terhormat". Sesuai dengan itu, maka bangunan adat ini sangat diagungkan sebagai tempat bermusyawarah atau mufakat, melakukan sidang adat dan tempat menjalin keakraban para tokoh terhormat dan para kerabat dengan rakyatnya.

Menurut kebiasaan Etnis Angkola setiap bangunan Sopo Godang harus dilengkapi dengan sebidang halaman yang cukup luas yang dinamakan alaman bolak yaitu halaman luas. Halaman tersebut berfungsi untuk tempatpenduduk berkumpul pada waktu-waktu tertentu. Bangunan sopo godang ini melambangkan keagungan masyarakat huta sebagai suatu masyarakat yang diakui sah kemandiriannyadalammenjalankan pemerintahan dan adat dalam masyarakat Etnis Angkola. Karena itu, bangunan tersebut dimuliakan dalam kehidupan

masyarakat. Dalam menjalankan upacara adat menjadikan bangunan ini sebagai milik masyarakat huta tanpa mengurangi kemuliaan raja dan keluarganya yang berhak penuh menempati bangunan tersebut. Oleh karena itu, pada masa lampau Sopo Godang dengan sengaja tidak berpagar atau bertembok yang memisahkannya darirumah-rumah penduduk huta.

Sejak lama sudah banyak bangunan Sopo Godang yang runtuh karena dibiarkan terlantar. Sisanya yang masihtinggalkeadaannyakurang terpelihara. Namun akhir-akhir ini di beberapa desa di Sipirok seperti di Parau Sorat dan Bunga Bondar terdapat Sopo Godang yang dibangun kembali oleh orang-orang yang merupakan kerabat dekat dari raja yang dahulu berkedudukan sebagai pimpinan desa-desa yang bersangkutan. (Cut)

Kandungan Nilai dalam Budaya Duek Pakat pada Masyarakat Aceh

Oleh : Sudirman

Pendahuluan

Faktor perekat bagi masyarakat Aceh pada zaman kejayaannya adalah teologi, dapat dimaknai dengan ikatan agama yang menyatu dalam adat. Syariat Islam yang sudah menyatu dalam masyarakat Aceh tidak hanya ada dalam wacana, tetapi juga menjadi kesadaran dan aplikasi moral bagi seluruh masyarakatnya. Budaya Aceh tidak lain adalah norma Islam yang telah mentradisi dalam masyarakatnya. Bentuk konkrit pembudayaan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak hanya terlaksana dalam bidang sosial, ekonomi, dan hukum, tetapi juga dalam bidang politik.

Nilai sosial budaya masyarakat Aceh secara filosofis cenderung terbuka karena bernilai demokratis, egaliter, dan apresiatif. Nilai-nilai tersebut pada hakikatnya merupakan nilai-nilai universal ajaran Islam. Ajaran Islam dengan makna dan simbolnya telah tertanam, baik dalam pola sikap maupun pola pikir masyarakatnya. Setiap perilaku anggota masyarakat selalu mengacu pada norma dan patokan yang terdapat dalam ajaran Islam.

Satu di antara nilai sosial budaya, misalnya, dalam kehidupan perpolitikan, setiap melaksanakan sesuatu selalu didahului oleh budaya duek pakat (=duduk mufakat), suatu budaya yang merupakan bagian wujud pancaran nilai keislaman. Dalam artikel yang ringkas ini dijelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya duek pakat. Akan terlihat nanti empat nilai yang terkandung dalam budaya duek pakat, yaitu persatuan, etika, kearifan, dan

keadilan. Hal yang demikian dimaksudkan agar menambah wawasan masyarakat terhadap budaya bangsanya dan semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Budaya Duek Pakat

Budaya demokrasi pada mulanya merupakan budaya yang berpangkal pada ajaran Yunani yang muncul pada abad ke-5 SM. Suatu ajaran tentang keterlibatan setiap orang untuk berbuat bagi negaranya. Hal itu sesuai dengan makna etimologinya dari kata demos yang berarti rakyat dan kratein bermakna memerintah. Abraham Lincoln mendefinisikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat.

Kedatangan ajaran Islam, juga membawa konsep demokrasi tersendiri, yaitu demokrasi yang lebih berpola pada budaya musyawarah dalam mencapai suatu kesepakatan. Demokrasi dalam bahasa Alquran diungkapkan dari kata dasar syawwara, seperti yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah: 233, Ali Imran: 159, dan Asy-Syura: 38. Hal itu dapat diperhatikan lebih lanjut terhadap apa yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dalam mengambil keputusan bersama sahabatsahabatnya. Cara tersebut dilakukan oleh Nabi, baik atas persoalan yang beliau kemukakan sendiri maupun yang diminta oleh sebagian sahabat. Sebagai contoh adalah musyawarah yang dilakukan oleh Nabi sebelum Perang Uhud dan berbagai

permasalahan lainnya walaupun tetap dalam bimbingan wahyu.²

Begitulah inti demokrasi ajaran Islam yang mengamanahkan bahwa ketika berurusan dengan masalah duniawi perbanyaklah duduk untuk bermufakat. Hal yang demikian dimaksudkan untuk saling mengemukakan pendapat dan menguji analisis untuk mendapatkan suatu keinginan yang disepakati bersama.

Dalam masyarakat Indonesia, budaya demokrasi yang berkembang adalah budaya bermusyawarah demi mencapai kemufakatan. Hal itu seperti yang digagas oleh Muhammad Hatta tentang budaya demokrasi kolektif yang terekspresi melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan usaha demikian, kegotongroyongan.Dengan pemikiran Hatta kemudian disepakati sebagai demokrasi asli Indonesia.

Merujuk pada budaya demokrasi yang menduduki satu di antara sistem budaya masyarakat Aceh, tentunya tidak dapat dilupakan latar belakang sejarah Aceh sebagai bagian dari masyarakat Melayu Nusantara yang didominasi oleh budaya keislaman. Oleh karena itu, sulit dibedakan antara budaya asli masyarakat Aceh dengan budaya Islami karena kesatuannya dalam wujud budaya yang asli tersebut. Akan tetapi, dapat diyakini pula bahwa ketika masyarakat Aceh telah membakukan adat bak poteu meureuhom, hukom bak syiah kuala, itulah budaya demokrasi asli masyarakat Aceh yang

diterima sepenuhnya dari nilai Islam karena keduanya dapat berjalan seiring.

Kebiasaan bermusyawarah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad menjadi dasar para ulama dan pemimpin di Aceh pada zaman dahulu. Budaya duek pakatyang melahirkan budaya kekompakan dan satu kata dalam melangkah adalah ciri khas proses demokratisasi dalam musyawarah. Satu di antara contohnya, sebelum melaksanakan pernikahan, satu di antara pihak, baik pihak linto maupun pihak dara baro, memanggil aparat pemerintahan gampong, seperti keuchik, teungku imeum, dan seluruh sanak keluarga untuk membicarakan hajatan. Cara seperti itu dimaksudkan demi kesuksesan penyelenggaraan acara perkawinan tersebut.

Dalam konteks duek pakat yang lebih luas, melibatkan seluruh warga gampong, musyawarah tidak lagi dilaksanakan di rumah, tetapi di meunasah atau meuseujid. Pelaksanaan duek pakat di meunasah atau meuseujid, seperti untuk membicarakantentangperselisihan, perdamaian, pemilihan pimpinan, program pembangunan maupun yang sifatnya serimonial, seperti keunduri molod.5 Dalam permusyawaratan yang demikian dihadirkanlah teungku imeum, geucik, tuha peuet, tuha lapan, serta seluruh orang yang dianggap malem dan dihargai oleh masyarakat gampong.6

Proses bermusyawarah juga penting pada saat pengambilan keputusan penting, sebagaimana langkah yang pernah dilakukan oleh Sultan Alaidin Mahmud Syah pada saat menghadapi Belanda di Banda Aceh. Bertempat di Mesjid Baiturrahim, diadakanlah musyawarah yang dihadiri oleh para menteri, ulama, dan uleebalang. Hasil musyawarah tersebut diucapkanlah sumpah untuk perang total menghadapi Belanda.

Begitulah budaya demokrasi yang diwariskan oleh Islam yang tertanam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh. Dalam masyarakat Aceh, duek pakat bukan sekedar kebutuhan, tetapi merupakanibadah.Haldemikian dimaksudkan agar yang penting dan mendesak bagi kebaikan umat dapat didahulukan daripada urusan yang tidak begitu penting.

Nilai Budaya dalam Duek Pakat

Nilai yang melekat pada budaya merupakan suatu sistem yang ada pada sistem budaya sehingga sulit dibedakan mana yang dikatakan budaya dan mana pula yang dikatakan dengan nilai. Nilai budaya adalah suatu komponen budaya yang berdiri sendiri, ketika nilai tersebut diintegrasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sosialnya makayang diekspresikan adalah budaya yang identik dengan nilai tersebut.

Nilai budaya tersebut tidak bersifat kaku, ia berdiri dinamis di belakang budaya. Akan tetapi, setiap subsistem nilai tersebut juga hidup dan tumbuh sejalan dengan interaksi masyarakat dengan manusia yang memerankan budaya tersebut. Dengan demikian, dalam mengisi konfigurasi budaya, peran nilai sebagai konsep, budaya dan manusia sebagai subjek, saling mengisi sesuai dengan peranannya. Ketika nilai

agama menjadi latar belakang yang membentuk jati diri budaya maka yang muncul ke permukaan adalah budaya yang religius dan mendudukkan agama pada posisi yang tidak dapat ditinggalkan.

Dalam konteks masyarakat Aceh yang sudah lama meletakkan ajaran Islam menjadi panduan hidup dan pola tingkah laku mereka, ajaran Islam adalah konsep utama yang memainkan peranan dalam sistem budayanya. Dari itu kemudian terbentuklah suatu budaya yang Islami. Hal yang demikian seperti disebutkan oleh seorang ulama besar Aceh pada abad ke- 16, Teungku Chik Kutakarang, yaitu "adat menurut adat, hukum syariat menurut hukum syariat, adat dengan hukum syariat sama kembar; tatkala mufakat adat dengan hukum syariat, negeri tiada huru-hara".'

Ketikanilai-nilaikeislaman mendominasi ke seluruh perikehidupan masyarakat, muncullah ungkapan hukom ngon adat lagee zat ngon sifeuet. Artinya, adanya saling keterpautan yang erat antara adat Aceh yang telah dibentuk oleh ajaran Islamdenganhukum-hukumyang kemudian dikembangkan oleh manusia. Itulah hukum adat Aceh yang merupakan sistem tersendiri dalam kebudayaan Aceh yang begitu luas.

a. Nilai Persatuan

Budaya hidup sosial, saling memerlukan bantuan orang lain telah menjadi ciri khas pelaku budaya. Melalui keterikatan satu sama lain itulah mereka bahu membahu dan tanggung-menanggung dalam dalam menjalanihidup

bermasyarakat. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Aceh memiliki kedekatan emosional dengan sesama, terutama bagi mereka yang belum terpengaruh oleh budaya hidup individualis dan egois yang hanya mementingkan diri sendiri.

Hidup dengan rasa saling membutuhkan dalam masyarakat dan saling peduli dapat menimbulkan ikatan yang erat antara individu. Hal itu seperti yang terdapat dalam ungkapan orang Aceh yang menyatakan dirinya sebagai geutanyoe sabe-sabe syedara (kita samasama bersaudara)," menjadi unsur perekat yang kuat bagi mereka. Ungkapan tersebut menjadi modal utama pada budaya duek pakat dalam kehidupan di masyarakat.

Bersaudara dalam ungkapan budaya Aceh berarti memiliki kedekatan emosional yang diwujudkan melalui pola hidup tolong menolong dan menghargai pendapat orang lain. Dengan adanya saling menghargai perbedaan pendapat maka dapat terwujudnya persaudaraan tersebut. Dengan saling menghargai pendapat akan terciptanya suatu kesepakatan dalam mencapai suatu tujuan dan terhindarkan dari perselisihan yang dapat menuju pada perpecahan. Halitu sebagaimana diungkapkan dalam hadih maja, yaitu teuga deungon le, beuhe deungon mufakat (kita kuat kalau banyak/bersama, kita berani kalau mufakat').

Tujuan akhir yang diharapkan dari persaudaraan tersebut adalah kedamaian. Kedamaianadalahdambaansetiap masyarakat karena dengan suasana damai dan tentram, segala sisi kehidupan dapat berjalan dan berfungsi dengan baik. Roda perekonomian berjalan dengan lancar, orang dapat bekerja dengan baik dan

b. Nilai Etika

Pengembangan nilai selanjutnya dari budaya duek pakat adalah pada nilai etika, yaitu bagaimana seseorang terhadap orang lain adalah suatu aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Kriteria etika itu dapat dirasakan pentingnya dalam menilai budi pekerti seseorang sehingga orang tersebut dapat dikatakan baik. Begitu juga dengan menilai, ini dijadikan suatu standar bagi masyarakat Aceh dalam menentukan orang yang dapat menjadi pemimpin bagi mereka. Hal itu sebagaimana diungkapkan dalan hadih maja, sebagai berikut.

belajar dengan tenang hingga kemamuran dapat diciptakan.

Kedamaian berarti juga terciptanya suatu suasana yang masingmasing orang menghormati hak orang lain, baik pendapat maupun karyanya. Untuk itu, dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh ada suatu ungkapan yang menyebutkan, yaitu han teupeh bak tajak, han teupeh bak tawoe, sabee keu droe-droe tamita bahagia (tidak menyingung ketika kita pergi, tidak menyinggung ketika kita pulang, sesama saudara kita mencari bahagia').13 Hadih maja tersebut bermakna bahwa tidak dibenarkan mengusik milik orang lain yang bukan miliknya. Bagaimana jadinya jika seseorang berjalan atau duduk bukan pada posisi yang sebenarnya sehingga tapak kaki menginjak hak orang lain. Dengan demikian, akan mengundang kemarahan dan perselisihan.

tayue jak di keue jitoh geuntot, tayue jak di likot jisipak tumet, tayue jak di teungoh jimeusingkee, pane patot jeuet ke pangulee' ('kita suruh di depan dia kentut, kita suruh di belakang dia nendang tumit, kita suruh di tengah di menyikut, mana patut jadi pemimpin").

Budaya memotong pembicaraan atau pendapat orang lain dan sikap ingin menang sendiri merupakan cerminan orang yang tidak beretika sehingga justru dapat menurunkan harga diri di hadapan masyarakatnya. Begitu juga menyipak tumit orang yang di depan dan menyikut orang yang di samping adalah perbuatan yang curang dan jahat dalam pandangan budaya Aceh. Sifat seperti yang demikian dianggap bertentangan dengan nilai etika dan kesopanan. Dengan demikian, menurut adat Aceh, orang seperti itu adalah tidak sopan dan beretika sehingga tidak layak dijadikan pemimpin.

Keadaan seperti di atas tidak hanya dipahami ketika dalam suatu duek pakat dan bagi calon pemimpin dari lakilaki, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menjadi ibu rumah tangga. Semestinya pula mereka juga memiliki etika yang memadai untuk dipilih menjadi seorang isteri, jika tidak, ia akan menjadi orang yang tidak pandai bersyukur kepada suami karena selalu mengeluh dan membantah pendapat suaminya. Hal itu seperti terungkap dalam hadih maja, yaitu ta-eu boh kayee bak watee meubungong, takalon inong bek saja rupa. Carong inong ceudah jimeungui, beujroh peurangui malem agama.15

Pemeliharaan nilai etika tersebut merupakan tugas besar yang semestinya diemban oleh semua pihak. Keseluruhan budi dan kesopanan, tingkah laku, merupakan cerminan budaya suatu bangsa. Implimentasi nilai budaya bukan hanya melalui bahasa dan agama, tetapi juga kemampuan dalam merealisasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

c. Nilai Kearifan

Kata arif terkadang identik dengan bijaksana yang bermakna pandai atau telaten untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya.16 Ketika seseorang mengetahui bahwa pendapatnya merupakan kebijakan yang salah, saat itulah ia dikatakan memiliki rasa kearifan dan ia segera memperbaiki dan tidak memaksakan pendapatnya harus diterima oleh orang lain. Hal itu seperti diungkapkan dalam hadih maja, yaitu umong meuateueng, lampoh meupageu." Hadih maja tersebut bermakna bahwa dalam menjalankan hidup, seperti dalam mengeluarkan pendapat, ia harus berhatihati karena ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Setiap orang mempunyai hak dan harga diri sehingga hak orang lain itu menjadi batas dari kebebasan kita.

Orang yang arif begitu memahami dalam menggunakan sesuatu yang harus sesuai dengan fungsi dan tempatnya. Ketika sesuatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, pastilah akan terjadi ketidaksempurnaan terhadap hasil yang dikerjakannya.Begitujugaketika seseorang memahami bahwa sesuatu yang layak atau tidak, dia akan memilih orang atau benda yang dapat dipergunakan dengan tepat, seperti sipatu tasok bak gaki, kupiah tapueduek bak ulee, bukan sebaliknya.

Kedua hadih maja di atas memberikan penjelasan bahwa budaya Aceh menghendaki setiap orang memiliki sikap arif dan bijaksana. Kearifan bukan hanya sesuatu yang harus dimiliki dalam memahami perbedaan pendapat dan oleh pemimpin atau pemuka masyarakat, tetapi juga harus dimiliki oleh setiap orang. Hal

yang demikian disebabkan pada hakikatnya setiap individu adalah pemimpin, paling tidak bagi dirinya sendiri.

d. Nilai Keadilan

Adil merupakan sikap dan prilaku yang tidak berat sebelah dalam mempertimbangkankeputusan,tidak memihak, dan tidak menggunakan standar yang sama bagi semua pihak. Rasa adil merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari nilai adat, agama, dan budaya. Keadilan merupakan tuntutan setiap orang. Keadilan juga merupakan landasan untuk menjalin hubungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, keadilan menjadi tema sentral setiap perubahan sosial.

Dalam perkembangan masyarakat, keadilan memang bukan tujuan akhir, tetapi keadilan menjamin bahwa tujuan akan lebih mudah dicapai. Tujuan akhir yang hanya dapat dicapai melalui keadilan tersebut adalah kesejahteraan rakyat. Tanpa keadilan, kesejahteraan hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Untuk maksud tersebut, para sultan yang memerintah di Aceh pada zaman dahulu, memahatkan kata adil pada mata uangnya sebagai "pengingat" bagi setiap orang harus selalu berbuat adil terhadap diri sendiri dan orang lain, apalagi seorang raja terhadap rakyat yang dipimpinnya.18

Menurut ajaran Islam, keadilan atau bersikap dan berbuat adil, sejauhmana seseorang mampu menerapkan semua nilai dan norma-norma yang ada dalam ajaran wahyu atau konsistensi seseorang dengan nilai wahyu dalam kehidupannya seharihari. Wahyu merupakan sumber kebenaran yang mutlak, keadilan yang diartikan di

dalamnya merupakan keadilan yang sebenar-benarnya. Konsep keadilan yang dijalankan oleh sultan Aceh tersebut tidak terlepas dari pengaruh nilai agama yang menganjurkan manusia untuk berbuat adil. Oleh karena itu, muncul ungkapan dalam masyarakat Aceh, raja ade raja disembah, raja lalem raja disanggah (raja adil raja disembah, raja zalim raja dibantah').19

Demikian juga halnya dalam suatu duek pakat, seorang pimpinan duek pakat tidak dibenarkan memihak pada pendapat tertentu hanya disebabkan kedekatan atau kerabatnya. Begitu juga pimpinanduekpakat,seharusnya memberikan kesempatan mengeluarkan pendapat bagi semua perserta. Hal itu disebabkan jabatan sebagai pimpinan adalah amanah yang seharusnya digunakan untuk kebaikan umat, di antaranya melalui perilaku adil. Oleh karena itu, para sultan yang memerintah di Aceh pada masa lalu begitu peka terhadap keadilan tersebut, jangan sampai karena ketidakadilan, orang saling membunuh dan perampasan hak orang lain secara tidak sah.

Penutup

Budaya Aceh tidak lain adalah norma Islam yang telah mentradisi dan membudaya dalam masyarakatnya. Hal itu seperti yang terungkap dalam hadih maja, yaitu hukom ngon adat lage zat ngon sifeuet ('hukom (syariat Islam) dengan adat seperti zat dengan sifatnya'). Oleh karena itu, menjadi tugas semua masyarakat untuk memupuk dan memelihara kesadaran tersebut agar tidak tegores oleh paparan budaya lain sehingga megaburkan batas antara nilai syariat yang bersifat mutlak dan nilai budaya yang temporal.

Ketika budaya dipahami sebagai suatu hasil dan cerminan perilaku masyarakat pada suatu tempat, zaman dan waktu tertentu, pemahaman itu dapat diartikan bahwa di dalam budaya terdapat suatu upaya pelestarian agar budaya bertahan hingga ke masa yang akan datang. Upaya pelestarian tersebut yang kemudian dikenal dengan proses transformasi budaya dari generasi dahulu, kini, dan akan datang.

Proses transformasi budaya tidak dapat dilakukan dengan mudah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal itu membutuhkan ketekunan dan usaha yang

sungguh-sungguh agar generasi kini dapat menghayati budaya secara utuh. Begitu pula generasi yang akan datang diharapkan dapat mewariskan budayanya kepada generasi setelah mereka, bahkan secara spesifik proses transformasi budaya dinilai sebagai usaha pembelajaran budaya pada setiap sendi-sendi kehidupan.

Sudirman, S.S., M.Hum. adalah Tenaga Teknis (Peneliti) pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

Pendahuluan

Oleh: Agung Suryo Setyantoro

Sarak Opat dan Demokrasi Kekinian di Gayo

Demokrasibagi masyarakat Indonesia merupakan sebuah wacana yang dapat ditemui di hampir semua kehidupan bermasyarakat. Alam demokrasi tidak hanya bersentuhan dengan kaum-kaum intelektual yang berada di perkotaan, namun lebih dari itu, demokrasi kini mulai masuk dalam ruang-ruang publik di pedesaan sekalipun. Di warung kopi membicarakan demokrasi dalam hal ini tentang politik adalah makanan sehari-hari masyarakat.

Berbicara mengenai demokrasi adalah memburaskan (memperbincangkan) tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pengelolaan kekuasaan yang disebut demokrasi prinsip dasarnya adalah siapapun yang ingin berkuasa harus mendapatkan mandat dan dikontrol oleh pemberi kekuasaan. Inilah temuan manusia dalam mengelola kekuasaan modern yang dianggap paling bermartabat. Secara kelembagaan agar kekuasaan tidak menjadi liar, ia harus dikerangkeng dalam suatu bangunan struktural sehingga terjadi keseimbangan kekuatan di dalam komponen-komponen struktur tersebut dan pada akhirnya elemen-elemen yang ada dalam kekuasaan tersebut satu dengan lainnya dapat saling mengontrol. Oleh karena itu, mewujudkan demokrasi bukan hanya sekedar membangun sistem, mekanisme, prosedur politik, tetapi juga harus membangun lembaga-lembaga yang dapat menjamin mekanisme saling kontrol tersebut dapat berfungsi, seperti partai politik, lembaga peradilan dan penegak

hukum, lembaga perwakilan, birokrasi dan lain sebagainya.

Gayo dan Sarak Opat

Di Gayo atau yang kini termasuk Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, pada masa lalu telah mempraktekkan sistem demokrasi pada kehidupan bermasyarakatnya.Gayo sebagaisebuahentitaskebudayaan memilikikaraktertersendiridalam menjalankan kehidupan berdemokrasinya. Dengan adanya seperangkat kepemimpinan yang disebut dengan sarak opat menjadikan wilayah Gayo sebagai daerah yang mempraktekkan sistem demokrasi yang bisa dikatakan telah "modern". Hal inilah yang menarik di mana seperangkat aturan yang dikatakan telah "modern" tersebut telah dipraktekkan jauh-jauh hari pada masa sebelum republik ini berdiri.

Dataran tinggi Gayo selalu menjadi menarik untuk diperbincangkan baik dari sisi budaya maupun politik yang melingkupinya. Dataran Tinggi Gayo pada masa kini merupakan wilayah yang telah terbagimenjadibeberapawilayah administratifkabupatenantaralain Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues.

Menengok jauh ke belakang, pada masa pemerintahan Raja Linge di dataran tinggi Gayo, telah ada aturan adat (inget urum atur) yang merupakan undangundang yang terdiri dari 45 pasal, yang disusun oleh Pote Marhum Mahkota Alam. Norma adat Negeri Linge yang disusun sebanyak 45 pasal ini digunakan untuk mengatur kehidupan baik pemerintahan maupun kemasyarakatan yang dipimpin oleh Sarak Opat. Undang-undang atau norma adat yang terdiri dari 45 pasal tersebut dirumuskan pada sekitar tahun 450 H atau 1115 M.²

Pada masa sebelum pemerintahan kolonial masuk Dataran Tinggi Gayo, sebutan Raja dan Kejurun di wilayah ini dipergunakan pada orang yang mengatur organisasi/persekutuan hukum yang relatif besar seperti Kerajaan Linge. Sedangkan sebutan Penghulu dipergunakan pada orang yangmengaturorganisasi/persekutuan hukum yang relatif kecil, seperti Kerajaan Bukit, Cik Bebesen dan lain-lain. Raja dan Kejurun dalan menjalankan pemerintahannya dibantu oleh suatu majelis penasehat yang terdiri dari unsur cerdik pandai, alim ulama dan orang-orang terkemuka dalam masyarakat. Penghulu (Reje) dibantu oleh Petue (Petua), Imem (Imam), dan Rayat (Rakyat) disebut dengan istilah Sarakopat. Sarakopat juga dibantu oleh beberapa orang yang disebut dengan Hariye yang bertugas sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat (humas) penerangan atau menyampaikan pengumuman pemerintah atau reje kepada rakyat. Pada masa ini pemerintahan dilaksanakan secara demokratis dengan semboyan "Sedere Genap Mufakat (Musyawarah)". Sarakopat tersebut dalam tugasnya digambarkan sebagai "Reje Musuket Sipet, Imem Muperlu Sunet, Petue Musidik Sasat, Rakyat Genap Mufakat", yang artinya kurang lebih"Raja menjalankan peraturan yang baik dan adil, Imam melaksanakan ajaran agama, Petua

berkewajiban untuk menyelidiki dan meneliti keadaan rakyat dan rakyat berkewajiban melaksanakan musyawarah, untuk mencapai kata mufakat bulat".3

Pada zaman pemerintahan Belanda daerah Gayo berada di dalam sebuah afdeling di antara enam afdeling lainnya di Aceh, yaitu Afdeling Gajo en Alas Landen. Gayo Lut di Aceh Tengah merupakan sebuah Onderafdeling, yang terbagi lagi ke dalam beberapa Landschap, yakni Landschap Bukit dengan ibukota di Mampak,LandschapLinge dengan ibukotanya di Isaq, Landschap Siah Utama dengan ibukotanya di Nosar, dan Landschap Cik dengan ibukota di Kemili. Masing-masing landschap ini dipimpin oleh seorang pimpinan yang disebut kejurun yang keempat-empatnya diduduki oleh orang Gayo. Pembagian landschap ini didasarkan atas pembagian yang telah ada sebelum kedatangan Belanda ke daerah ini. Setiap landschap terdiri dari beberapa kampung, di mana dalam kampung itu sendiri terdiri lagi atas beberapa klen (belah). Satu belah berada di bawah suatu kesatuan pimpinan yang terdiri dari Reje, Petue, Imem dan Rayat, yang kesemuanya disebut Sarak Opat. Kepemimpinan Sarak Opat ini lebih banyak mengikuti normanorma adat setempat dan norma agama.

Reje (penghulu) adalah orang pemegang adat (edet) di dalam batas-batas "republik mini" yang dikuasainya. Dia menerimakedudukan inidari pendahulunya yang sudah meninggal dan dengan persetujuan sedere, sebelum dia ditunjuk menjabat pangkat dan jabatan ini. Karenanya diapunmelaksanakan

pekerjaan ini bersama-sama dengan mereka semuanya.

Petue merupakan pejabat yang ditunjuk langsung oleh reje yang dipilih diantara orang-orang kepercayaannya. Pemilihan ini harusmemperoleh persetujuan dari sedere. Petue adalah satu jabatan yang biasanya diwarisi turun temurun.Petuemengaturdan melaksanakan hal-hal yang ringan-ringan, sedangkan hal-hal yang besar ia serahkan penanganannya kepada reje. Ditempat kediaman sedere yang tidak satu kampung dengan reje, kedudukan petue bisa meningkat menjadi bedel.

Sedangkan Imem selain berpengalaman dan bijaksana, ia juga harus ahli dalam bidang agama Islam. Imem berada di bawah kontrol adat. Pelaksanaan upacara pernikahan dan upacara kematian beserta segala sesuatu yang berkenaan dengan kedua hal ini, sepenuhnya ditangani pelaksanaannya oleh Imem, walaupun demikian pada pengurusan tingkat penentuan akhir juga harus terpulang di tangan reje.

Sarak Opat, yang memiliki dwifungsi strategis sebagai lembaga adat dan lembaga pemerintahan didukung oleh 4 (empat) elemen penting. Elemen itu meliputi Reje (raja), Imem (imam), Petue (petua), dan Rayat (wakil-wakil warga yang dipilih sebagai anggota dewan pertimbangan/semacam parlemen).

Dalam struktur Sarak Opat, Reje adalah pemangku hukum adat dan semua kekuasaan berada ditangannya. Reje dipilih oleh wakil-wakil warga yang tergabung dalam lembaga yang bernama Rayat. Begitu pula untuk jabatan Imem dan Petue, orangnya dipilih oleh lembaga Rayat tadi. Tugas Imem membantu Reje untuk

menjalankan syari'at Islam di kampung yang bersangkutan, sementara tugas Petue membantu Reje dalam menjalankan adat, budaya, dan menjaga persatuan. Untuk melaksanakan tugas teknis pemerintahan, Reje berwenang memilih personil untuk jabatan Bedel (wakil Reje), Banta (sekretaris), Hariye (humas/juru bicara), Biden (urusan kesehatan), Kejurun Belang (urusan pertanian),Penghulu Uten (pengawas hutan), Penghulu Uwer (pengawas peternakan), Penghulu Lut (urusan perikanan), Pawang Deret (pengawas hewan dan margasatwa), dan Penghulu Rerak yang bertugas menjaga sungai, tali air dan sumber mata air.

Dalam sistem pemerintahan di Gayo, reje yang juga sebagai bapak dari kampung, menangani kampung dan warganya jauh berbeda dengan cara yang dilakukan oleh keuchik di Aceh. Kekuasaan keuchik di Aceh bersifat territorial. Seorang yang patuh terhadap peraturan yang berlaku dalam sebuah gampong, ia diizinkan untuk menetap di situ dan menjadi aneuk dari keuchikm, sedangkan yang meninggalkan gampong, dianggap tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan gampong dan keuchik asalnya. Sedangkan di Gayo, reje dan warga kampungnya adalah sedere, mereka terikat dalam belah, yang satu dengan yang lainnya berhubungan darah, sara reje, sara datu, sara ine, dan sara belah. Dalam sistem kekerabatan di gayo, ikatan genealogi atau belah lebih diperhitungkan dibanding dengan ikatan territorial, karena itu tidak mengherankan jika di perkampungan manapunseseorang menetap ia tetap terikat oleh berbagai kewajiban di kampung asal di mana kaum kerabatnya menetap.6

Sarak Opat Pada Masa Kini

Setiap kampung di Gayo memiliki lembaga sarak opat, bahkan tiap-tiap belah atau klen harus ada lembaga sarak opatnya, karena sarak opat adalah suatu lembaga yang diangkat untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan kepentingan masyarakat itu sendiri dan lembaga sarak opat berwenang mengatur dan mengurusi segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam suatu ikatan adat istiadat, agama dan perundang-undangan. Pada masyarakat Gayo tingkatan-tingkatan atau pelapisan yang terjadi sangat erat hubungannya dengan keberadaan lembaga adat yang berlaku di Gayo yaitu yang disebut dengan sarak opat, yang terdiri dari Reje, Petue, Imem, dan Rayat. Pelapisan sosial tersebut antara lain®:

1. Kekerabatan yang yang erat pertaliannya dengan reje disebut dengan kuru reje.

2. Kekerabatan yang yang erat pertaliannya dengan petue disebut dengan kuru petue.

3. Kekerabatan yang yang erat pertaliannya dengan imem disebut dengan kuru imem.

4. Orang biasa atau orang kebanyakan disebut dengan rayat.

Perkembangan alam demokrasi dewasa ini baik langsung maupun tidak langsung, kekayaan budaya indatu pada masa lalu mulai digali kembali. Sarak opat sebagai warisan budaya masayarakat Gayo yang pada masa lalu dianggap mampu menjadi sebuah solusi bagi permasalahan bermasyarakat pada saat ini mulai dihidupkan kembali.

Datangnya iklim reformasi di Indonesia pasca jatuhnya orde baru secara tidak langsung berdampak pada munculnya sarak opat di Gayo. Sarak opat sebagai salah satu kearifan lokal pada masyarakat Gayo mulai dikukuhkan kembali menjadi perangkat aturan bermasyarakat yang pada orde sebelumnya mati suri.

Belum lama ini, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah menetapkan lima Qanun daerah Kabupaten Aceh Tengah pada penutupan Sidang Paripurna Masa Persidangan III tahun 2011. Salah satu qanun yang disahkan tersebut adalah qanun pemerintahan kampung. Dalam Qanun Pemerintahan Kampung (gampong), DPRK Aceh Tengah mengadopsi budaya dan kearifan lokal masyarakat Gayo tentang Sistem Pemerintah Kampung Dalam Adat Gayo. Antara lain unsur penyelengara pemerintah kampung terdiri dari Imem (Iman), Reje (Kepala Kampung), Petue (Cerdik Pandai) dan Rakyat Genap Mufakat (RGM), Sebelum penetapan Qanun, RGM disebut dengan Badan Perwakilan Kampung (BPK). Sistem yang dianut ini adalah Sistem Pemerintahan Sarak Opat yang ada dalam sistem pemerintahan Gayo. Untuk jabatan sekretaris kampung disebut dengan Banta, Banta dibantu oleh tiga Kepala Urusan (Kaur) masing-masing Kaur Pemerintahan dan Kesra, Kaur Ekonomi dan Pembangunan serta Kaur Administrasi Umum. Sedangkan Kepala Dusun (Kadus)

diganti menjadi sebutan Penghulu yang memimpin dusun dalam kampung.

Selain secara politis, sarak opat juga mulai dihidupkan kembali dalam tatanan budaya masyarakat Gayo. Hal ini dikuatkan dalam Pelatihan Penguatan Kapasitas Tokoh Adat Perempuan yang diadakan Majelis Adat Aceh di Kabupaten Aceh Tengah.1º Dengan hidupnya kembali sarak diharapkan dapat opat, menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi pada masyarakat, berperan aktif mencegah perbuatan sumang, menindak perbuatan sumang, melaksanakan hukum adat, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan sanksi adat, menyelesaikan kemalun edet, dan menyelesaikan yang menyalahi adat empat

9 "DPRK Aceh Tengah Tetapkan Lima Qanun", dalam http://www.aceh.tribunnews.com/2011/12/10/dp rk-aceh-tengah-tetapkan-lima-qanun (akses: 6 Februari 2012).

Penutup

10 "MAA Aktifkan Sarak Opat", dalam http://aceh.tribunnews.com/2011/12/07/maaaktifkan-sarak-opat (akses: 6 Februari 2012).

perbuatan, hal ini sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 09 tahun 2002 pasal 8 yang mengatur fungsi sarak opat sebagai lembaga adat.1

Sarak opat sebagai perangkat penata kehidupan masyarakat Gayo yang mulai dihidupkan lagi baik secara politis maupun secara adat merupakan sebuah bentuk re-eksistensi sebuah lembaga asli dari Dataran Tinggi Gayo. Pranata yang dahulu pada masa kerajaan mampu mendinamisasikan kehidupan masyarakat Gayo diharapkan juga mampu membawa kembali masyarakat Gayo pada tatanan masyarakat berbasis kelokalan yang lebih mencerminkan jatidiri masyarakat.

Dengan adanya perangkat lokal Sarak Opat, yang lebih bernafaskan kegayo-an, masyarakat akan jauh lebih mudah mengaplikasikan berbagai bentuk pranata masyarakat yang mengatur berbagaiperaturan adat maupun pemerintahan daerah.

Politik Demokrasi Dalam Hadih Maja

Oleh : Hasbullah

Pendahuluan

Di tengah arus demokrasi yang terkesan pragmatis di Indonesia dewasa ini, alangkah baiknya para tokoh demokrasi di daerah dan pusat menelusuri kembali akarakar khazanah budaya politik lokal masyarakat nusantara yang sebenarnya selaras dengan nilai-nilai demokrasi modern dan pembangunan karakter bangsa saat ini. Aceh sebagai salah satu representasi masyarakat multietnis, sejak lama dikenal telah berdiri kokoh dan memiliki nilai-nilai budaya relatif demokratis.

Tampaknya pelaksanaan demokrasi di Aceh dewasa ini mengalami dinamika ke arah yang semakin memprihatinkan karena semakin maraknya konflik kekerasan menjelang pelaksanaan Pilkada yang semula dijadwalkan 19 Februari 2012 menjadi bergeser pada 9 April 2012.2 Hal itu dikarenakan suasana yang semakin tidak kondusif setelah beberapa tahun masyarakat Aceh merasakan nikmatnya perdamaian

sejak ditandatangani MoU antara pemerintah RI dengan GAM, tanggal 15 Agustus 2005.

Perjuanganbagipelaksanaan demokrasi bernuansa lokal di Aceh, berangkat dari kisah miris historis yang dilalui masyarakat Aceh sejak terjadinya konflik vertikal hingga peristiwa gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004. Kini saatnya masyarakat Aceh kembali mengisi dan memaknai demokrasi yang dulunya diperjuangkan dengan konflik vertikal yang berdarah-darah untuk menggapai jatidiri yang semakin absurd.

Kata demokrasi tentu bukanlah berasal dari Aceh. Orang Aceh dahulu tidak pernah tahu apa itu yang disebut demokrasi. Padahal mereka telah sangat lama mempraktekkannya dalam kehidupan seharihari. Berbicara tentang demokrasi sebagai suatu konsep disebutkan pada awalnya tumbuh di dalam masyarakat di Yunani kuno sejak abad ke-5 Sebelum Masehi yang diperkenalkan oleh sejarawan Herodotus. Namun sejak bergulirnya Revolusi Perancis tahun 1789, demokrasi telah berkembang menjadi suatu konsep yang lebih modern dan kompleks.

dijamin undang-undang, partisipasi warga, persamaan hak dan sebagainya.

Dari sudut pandang struktural, sistem politik demokrasi yang ideal adalah sistempolitikyang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus (musyarawarah).5Artinyademokrasi memungkinkan perbedaan pendapat dan pertentangan di antara individu, di antara berbagai kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan di antara lembaga-lembaga pemerintah. Akan tetapi demokrasi hanya menoleransikan konflik yang tidak menghancurkan sistem. Sistem politik demokrasi menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik sampai kepada "penyelesaian" dalam bentuk kesepakatan dalam konsensus (musyarawarah). Prinsip ini yang akan mendasari pembentukanhubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan demi kebaikan bersama dan identitas bersama.

Minogue dalam Kuper dan Kuper mengatakan bahwa kompleksitas logika itu diekspresikan dalam demokrasi modern yang mengandung prinsip-prinsip dasar seperti adanya unsur kedaulatan rakyat, pemerintahan rakyat secara mayoritas, perlindungan minoritas, kemerdekaan yang

Merujuk pengertian sistem politik demokrasi, adat dan budaya Aceh jelas memiliki nilai-nilai yang ideal dan sebanding dengan nilai-nilai demokrasi seperti tersebut di atas. Secara historis dan kultural, hal itu dapat ditelusuri dari akar budaya masyarakat dalam kearifan tradisional dari konsep Hadih Maja atau sabda leluhur berupa ungkapan-ungkapan kebijaksanaan yang bermakna demokrasi. Banyak ungkapan Hadih Maja yang relevan dengan kondisi sistem politik demokrasi terkini dan masih berlaku dalam masyarakat, meskipun sudah tidak banyak lagi yang mau tahu, namun ada juga yang masih diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari

masyarakat Aceh termasuk di baliho-baliho dan spanduk-spanduk para calon pemimpin lokal yang akan maju dalam Pilkada 2012.

Ungkapan tradisional seperti Hadih Maja menurut James Danandjaja berdasarkan Carvantes menyebutnya sebagai "kalimat pendek yang disarikan dari pengalaman hidup yang panjang". Sedangkan Bertrand Russel mengatakan bahwa hal itu adalah "kebijakan orang banyak, tetapi merupakan kecerdasan seseorang".7

Hadih Maja biasanya mengandung nilai-nilai positif dan negatif. Nilai yang positif dapat dijadikan pedoman, sedangkan nilai yang negatif hendaknya dihindari. Hadih maja mengandung nilai-nilai edukatif, terutama menyangkut etika dan moral yang memiliki fungsi utama sebagai pengokoh norma-norma sosial dan nilai-nilai yang menjadi pedoman tingkah laku masyarakat.

Sebagai pola pikir orang Aceh menuangkan Hadih Maja ke dalam ungkapan-ungkapandalam menyikapi permasalahankehidupanmasyarakat. Ungkapan-ungkapan tersebut ternyata ada juga yang terkait sistem politik demokratis jika ditelusuri secara lebih mendalam kajian struktur yaitu isi, arti dan maknanya.

Hadih Maja diperkirakan telah hidup dan berkembang sejak lama dalam masyarakat Aceh, mungkin jauh sebelum konsep demokrasi seperti yang dipahami saat ini masuk ke Indonesia. Hadih maja tumbuh dari akar budaya masyarakat sedangkan demokrasi modern dibangun melalui pemikiran para intelektual yang berpendidikan Barat pada masa lalu.

Nilai-nilai budaya sistem politik demokrasi dalam Hadih Maja yang berkembang masyarakat tersebut kemudian ditransformasikan kepada generasi selanjutnya sampai saat ini, meskipun istilah demokrasi seperti yang dipahami saat ini di Aceh pada awalnya hanya dipandang sebagai milik elite dan kaum intelektual semata. Pada tataran masyarakat gampong mereka lebih mengenal istilah demokrasi itu dengan "meupakat" atau "duek pakat".9

Istilah meupakat dan duek pakat ini sama dengan konsep musyawarah yang dipahami masyarakat Indonesia lainnya, terutama dalam mencari solusi untuk memutuskan suatu perkara menyangkut kepentingan dan kebaikan bersama. Istilah meupakat dan duek pakat hampir sama dengan mufakat sebagai konsep demokrasi Islam yang telah diperkenalkan di Aceh selama berabad-abad lamanya.

Dinamika Politik Demokrasi Di Aceh

Hadih Maja sebagai ungkapan buah pikir gemilang masa lalu masyarakat Aceh ada yang berisi nilai-nilai politik demokrasi, namun kini hanya tinggal di dalam lembaran-lembaran kusut buku lama. Berawal dari berkecamuknya konflik Aceh sejak invasi Belanda (1873-1942) berlanjut dengan kedatangan Jepang di Aceh (1942- 1945) dan konflik sosial dan vertikal setelah kemerdekaan (1945-1961) bersambung dengan sistem politik sentralisasi Orde Baru yang bermuara pada munculnya perlawanan bersenjata di Aceh (1976-1998).

Saat Orde Baru berakhir, Aceh larut dalam euforia referendum yang membawa masyarakat ke dalam konflik berdarah-darah pada saat darurat sipil dan militer di Aceh (2000-2005). Adalah gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 yang membawa Aceh kembali dapat merasakan sistem politik demokrasi yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia setelah adanya

konsensus antara RI dan GAM pada 15 Agustus 2005 sebagai tonggak awal berjalan kembali sistem politik demokrasi di Aceh.

Saat ini di Aceh mulai terdeteksi gejala kemunculan "demokrasi liberal" yang semakin mengacaukan kearifan lokal seperti yang dipahami dalam Hadih Maja mengenai konsep politik demokrasi orang Aceh. Selain itu juga mulai terlihat munculnya gejala individualismemelawankolektivisme. Pragmatisme sistem politik demokrasi seperti ini menggusur model meupakat (musyawarah) dan duek pakat (mufakat) seperti yang dipahami masyarakat Aceh. Kompetisi bebas saat ini menafikan nilainilai amanah dan kejujuran di dalam relasi sosial yang terjalin. Politik uang dan politik kekerasan kerap terjadi dalam sistem politik demokrasi lokal di Aceh menjelang pelaksanaan Pilkada, bahkan berpotensi menjalar ke level di bawahnya terutama di dalam pemilihan keuchik dan mukim.1º

Politik Demokrasi dalam Hadih Maja

Orang Aceh secara mayoritas mematuhi sistem politik demokrasi seperti apa yang menjadi ketetapan dan keputusan bersama serta menghormati pemimpin dan orang-orang yang dituakan di gampong, seperti ungkapan Hadih Maja "umong meuateng, ureung meupeutua", artinya sawah memiliki pematang, orang memiliki pemimpin. Mereka bertindak harus di dalam batas dan norma yang ada di bawah kendali pemimpinnya.1" Mereka memberikan ruang

yang besar bagi perbedaan pendapat, namun memiliki pakem yang kuat untuk meluruskan pendapat tersebut. Ungkapan Hadih Maja yang tepat sebagai rujukan permasalahan ini adalah "aneuk jikliek tajok bak nang, beuneung meupalet peuwo bak ilang", artinya anak menangis serahkan kembali pada ibunya, benang terlilit kembalikan pada gelondongnya. Maknanya setiap kekeliruan yang muncul harus dikembalikan kepada asalnya.

Nilai-nilai politik demokrasi seperti keterbukaan, persamaan, dan kesetaraan di dalam masyarakat Aceh tercermin dalam Hadih Maja "meunyoe ka meupakat, lampoh jeurat tapeugala"; artinya kalau sudah bermusyawarah, pemakaman umum pun dapat digadaikan. Maknanya hasil musyawarah merupakan keputusan tertinggi yang diambil untuk kebaikan bersama dan kebersamaan. Penghormatan atas hak pribadi dalam politik demokrasi tidak dibatasi tetapi harus disesuaikan sesuai porsi dan posisi, seperti tercermin dalam ungkapan "hak ubee jiplung, bulueng ubee ji teuka", artinya; hak seperti apa yang sudah ditetapkan, hasil seberapa yang didapatkan.

Budaya lokal Aceh mengakomodasi perbedaan pendapat, seperti yang tercermin dari ungkapan "jak meubareh meuirengireng, duek pakat, peusaho haba, bahle tameh surang-sareng, asai puteng jilob lam bara", artinya kalau berjalan harus berbaris beriring-iringan,bermusyawarah,dan mengambil keputusan bersama, biarpun tiang besar atau kecil yang penting pasak tetapmasukkebara.Maknanya kebersamaan, musyawarah, perbedaan harus bisa diakomodasi, namun untuk menyatukan kebersamaan pemimpin harus bisa dipercaya seperti ungkapan "amanah bek meutuka, harap bek binasa", artinya amanah jangan bertukar, harap jangan binasa. Maknanya

amanah atau aspirasi hendaknya diteruskan dan kepercayaan hendaklah dipegang teguh.

Dalam ungkapan politik demokrasi lokal lain disebutkan "putoh ngon meupakat, kuat ngon meusaraya", artinya keputusan dengan bermusyawarah, kekuatan dengan bekerjasama. Maknanya, setiap keputusan harus melalui suatu permusyawarahan untuk membangun kekuatan masyarakat, maka dibutuhkan kerjasama dan kebersamaan. Namun solusi atas perbedaan pendapat sedapat mungkin tetap dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

Selanjutnya dalam ungkapan Hadih Maja lain menyebutkan "bak rang patah, bek ta peeh binteh, bak bubong tireh bek taleung tika, bak buet pakat ate beugleh, bek arang abeh beusoe han peuja", artinya pada bara patah jangan dipasangkan papan, di bawah bubungan bocor jangan digelarkan tikar, dalam musyawarah hati harus lapang, jangan arang habis besi tidak berbentuk. Maknanya di dalam permusyawarahan dibutuhkan ketulusan dan tekad yang baik untuk menerima keputusan yang diambil sebagaikebaikanbersama untuk menyelamatkan identitas bersama.

Dalam menyikapi suksesi kepemimpinan, budaya masyarakat Aceh terkesan sangat demokratis, seperti tercermin dari ungkapan "meunyo hana kuek dalam blang, daruet canggang jeut keu raja", artinya kalau sudah tidak ada lagi burung kuntul di sawah, belalang kurus pun bisa diangkat menjadi raja.12 Raja adalah sebagaisimbol kepemimpinan dan kekuasaan. Makna dari ungkapan ini dari sisi positif bahwa suksesi dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja; jika sudah tidak ada yang paling baik, maka dapat dipilih yang di bawahnya, asalkan memiliki kemampuan untuk memimpin.

Masyarakat Aceh menganggap siapa yang terpilih menjadi pemimpin adalah sunnatullah, seperti ungkapan Hadih Maja, "raja donya hana meuganto, raja nanggroe meutuka-tuka", artinya raja dunia tidak akan tergantikan, raja negeri yang berganti-ganti. Hal ini menunjukkan kekuasaan manusia relatif, sedangkan kekuasaan mutlak hanyalah milik Allah semata.

Falsafah hidup masyarakat Aceh adalah "berniat, berbuat dan bertindak" yang kesemuanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat, bahkan mereka terlebih dahulu mementingkan kepentingan akhirat.13 Ibadat adalah suatu pengabdian diri kepada Allah SWT dan menjalin hubungan dengan sesama manusia. Sedangkan hareukat bagi masyarakat Aceh adalah usaha dan upaya untuk diri sendiri, keluarga dan tanggungannya. Ikot pakat adalah usaha untuk memberikan sumbangan pikiran, memecahkan permasalahan dan mencari solusi bersama dalam musyawarah. Ikot masyarakat adalah mengikuti dan menjalankan keputusan bersama untuk kepentingan bersama.

Dalam politik demokrasi masyarakat Aceh sikap inklusif sangat penting untuk menjaga harmonisasi pada ranah sosial dan politik. Adat dan budaya Aceh sangat menjunjung semangat inklusif seperti tertuang dalam ungkapan pakiban irama geundrang, lageenyan tameunari, artinya bagaimana bunyi gendang, begitulah kita menari. Maknanya setiap dinamika dalam masyarakat harus diikuti agar selaras dan seirama. Maknanya dalam bermasyarakat kita harus mengikuti apa yang telah menjadi kebijakan dan ketetapan yang telah diputuskan bersama.

Ungkapan lainnya dalam memaknai politik demokrasi Aceh adalah "boh ara ili, ie paseung surot, meunyo tajak bineeh pasi, lagee nyan taturot", artinya buaħ ara hanyut, air pasang surut, kalau berjalan di pinggir pantai, seperti itu kita turut. Maknanya adalah penyesuaian diri sangat dibutuhkan

dalam masyarakat agar kita tidak berlawanan arus seperti yang dipresentasikan oleh ungkapan "bak ie raya bek tathen ampeh, bak ie tarek bek tatheun bubee, bek tameurakan ngon si paleh, hareuta abeh geutanyo malee. Artinya pada aliran air bah jangan dipasang jaring, pada air deras jangan dipasang bubu, jangan berteman dengan orang jahat, harta habis, kita yang mendapat malu.Maknanyabersikap koperatif hanya boleh dilakukan dengan orang-orang yang baik, kalau dengan orangorang tidak baik nantinya kita akan terkooptasi menjadi tidak baik pula.

Penutup

Kenyataan empirik mengenai politik demokrasi lokal saat ini yang sudah tidak terkendali lagi tentu saja harus menjadi perhatian serius bagi para pemimpin, intelektual dan pelaku demokrasi. Pengalaman bahwa politik demokrasi lokal modern yang belum dewasa dapat dipahami dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh barubaru ini. Hal ini mungkin juga terjadi dalam Pilkada-Pilkada di berbagai daerah lain di Indonesia karena mereka tidak kembali merujuk kepada kearifan lokal seperti yang terdapat dalam ungkapan tradisional yang mengandung nilai-nilai politik demokrasi yang ada di daerahnya. Selain itu, perlu adanya reaktualisasi politik demokrasi lokal karena banyak daerah di Indonesia memiliki kearifan yang bercorak demokratis di daerahnya.

Reaktualisasi nilai-nilai politik demokrasi Hadih Maja sebagai ungkapan tradisional Aceh harus dilakukan karena di dalamnya mengandung modal sosial dan modal budaya yang baik dan tidak hanya sekedar menyinkronkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang adiluhung, namun selaras dengan nilai-nilai demokrasi ideal saat ini. Selain itu, nilai-nilai politik

demokrasi dapat mencegah praktek-praktek politik negatif pada tataran lokal sehingga tidak semakin jauh keluar dari cita-cita budaya masyarakat Aceh (demos) yang idealnya menginginkan suatu negeri darussalam yang baldatun, tayyibatun,

warabbun ghafur, yaitu negeri yang memiliki senantiasa keselamatan, kedamaian, dankesejahteraan bagi masyarakatnya dunia dan akhirat.15

Nilai Mufakat dalam Upacara Tradisi Daur Hidup Suku Bangsa Aneuk Jamee

Oleh: Essi Hermaliza

Pendahuluan

Menerima secarik undangan untuk acara tertentu adalah yang sangat biasa bagi masyarakat. Di dalamnya tertulis, waktu dan tempat pelaksanaan acara. Tetapi ada yang berbeda dengan undangan yang diterima dalam masyarakat Aneuk Jamee, terutama pada poin acara. Di undangan tersebut tertulis tidak hanya satu acara dan waktu yang harus dihadiri tetapi ada beberapa. Perhatikan satu contoh undangan berikut:

Sekapur Sirih

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, sebagai pengganti diri, izinkanlah kami untuk mengundang Bapak/Ibu/Sdra/i dalam rangka resepsi pernikahan anak kami:

dengan Akad Nikah Antek Mampulai Minta Izin Alamat

Baduduak

Pakat Tuo

Pakat Rami

Atas keringanan langkah dan doa restunya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

Sepintas, undangan di atas tentu biasa saja. Apalagi secarik undangan tidak lebih baik dibanding dengan undangan yang

menjadi pusat perhatian di sini bukan undangan tersebut. Yang lebih menarik adalah item acara yang harus dihadiri, terutamaundanganuntuk menghadiri baduduak, pakat tuo, dan pakat rami. Ketiga acara dimaksud merupakan tradisi dalam adat masyarakat Aneuk Jamee di mana setiap penyelenggaraan upacara adat dimulai dengan mufakat dengan keluarga inti, keluarga besar dan aparatur adat, serta dilanjutkan dengan masyarakat kampung.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam budaya masyarakat Aneuk Jamee, nilai mufakat yang merupakan aplikasi konkrit terhadap budaya berdemokrasi sudah diaplikasikan, bahkan dipandang penting. Suatu upacara dianggap tanggung jawab bersama dalam satu kaum. Suksesnya upacara yang diselenggarakan itu merupakan kebanggaan kaum.

Nilai Mufakat dalam Budaya Berdemokrasi

Sebelum membahas lebih jauh tentang nilai mufakat sebagai esensi dari nilai budaya hidup berdemokrasi, perlu dipahami konsep mufakat dan demokrasi. Demokrasi pada dasarnya merupakan budaya yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara harfiah, demokrasi dipahami sebagai proses musyawarah dan mufakat dari, oleh dan untuk rakyat. Mekanisme jalannya demokrasi itu sendiri biasanya mengikuti kultur dan sikap masyarakat dalam komunitas bangsa yang menggunakannya. Secara konsep, arti demokrasi di mana pun sama saja. Akan tetapi dalam aplikasinya tentu saja berbeda, hal ini tampak dalam penyelenggaraan di masing-masing tempat sesuai kultur dan aturan yang berlaku.

Di Aceh, budaya demokrasi sudah dilaksanakan oleh nenek moyang kita sejak lama. semua masalah senantiasa dimuyawarahkan sehingga permasalahan yang dihadapi dapat terpecahkan dengan

baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Di mana ciri-ciri musyawarah dan mufakat , antara lain sebagai berikut:1

1. Masalah yang dibicarakan merupakan kepentingan bersama

2. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur

3. Proses musyawarah selalu mempertimbangkan moral

4. Usul atau pendapat mudah dipahami dan masuk akal

tidak memberatkan 5. Hasil keputusan warga atau rakyat.

Dengan hal di atas kelebihan musyawarah adalah hasil keputusan dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan disepakati orang banyak, karena mengandung aspirasi orang banyak, dan diperoleh dengan cara yang demokratis.

Bicara demokrasi bukan hanya bicara tentang suara terbanyak, karena kali sekarang demokrasi sering diterjemahkan dengan pelaksanaan voting yang tidak mewakili suara orang banyak. Bicara demokrasi adalah tentang nilai mufakat, duduk bersama untuk membahas hal-hal yang sulit bagi seseorang atau sekelompok orang menjadi mudah. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguħ dalam membuat keputusan bersama secara musyawarah mufakat, yakni sebagai berikut:²

2 Mufakat, http://id.shvoong.com/socialsciences/political-science/2196530-pengertianmusyawarah-mufakat/#ixzz1qrtHlQqX diakses tanggal 28 Februari 2012.

1. Pendapat disampaikan secara santun.

2. Menghormati pendapat orang lain yang bertentangan pendapat.

3. Mencari titik temu di antara pendapatpendapat yang ada secara bijaksana.

4. Menerima keputusan bersama secara besar hati, meski tidak sesuai dengan keinginan.

5. Melaksanakan keputusan bersama dengan sepenuh hati.

Nilai mufakat seperti itulah yang terkandung dalam budaya mufakat yang dikenal dalam masyarakat Aneuk Jamee. Mengambil keputusan untuk penyelenggaraan suatu upacara tradisi selalu atas dasar kesepakatan bersama untuk dilaksanakan secara bersama-sama pula. Sebagaimana pepatah Aneuk Jamee yang masih dipertahankan sampai sekarang "bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mufakat" (bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufkat). Pepatah tersebut cukup jelas menggambarkan bahwa mufakat sangat penting untuk menghasilkan kesepakatan demi kebaikan bersama.

Upacara Daur Hidup di Aceh Selatan

Upacara tradisi yang dimaksud dalam bahasan ini adalah upacara daur hidup di Aceh Selatan di mana dalam memulainya didahului dengan melaksanakan mufakat. Upacara daur hidup merupakan upacara yang dilaksanakan untuk memperingati halhal yang sangat penting dalam hidup manusia sejak memilih pasangan hidup, menikah, melahirkan sampai ia meninggal dunia. Karena dalam adat setiap pase dalam hidup mengandung makna dan perubahan baik bagi individu tersebut maupun dalam masyarakat.

Dalam menyelenggarakan upacara hidup (kanduri iduik) seperti sunnat rasul/khitanan, pernikahan, dan lain-lain, mufakat dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

Kanduri Iduik

1) Baduduak

Baduduak adalah mafakat tahap pertama yang dilaksanakan oleh keluarga inti guna untuk membicarakan tentang penyelenggaraan upacara adat. Keluarga biasanya melibatkan kerabat yang dianggap penting seperti wali dan niniak mamak. Pada tabap ini keluarga memutuskan kapan dan bagaimana kenduri dilaksanakan. Apa saja yang disanggupi keluarga dan apa yang berat bagi keluarga. Secara adat penyelenggaraan upacara adat tersebut tanggung jawab diserahkan kepada wali dan niniak mamak. Selain itu ditetapkan pula tanggal penyelenggaraan pakat tuo.

Tidak ditentukan dengan pasti kapan Mufakat yang pertama ini boleh diadakan. Akan tetapi sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Anek Jamee, dilakukan 12-15 hari sebelum hari H.

2) Pakat Tuo

Berdasarkan hasil keputusan yang dihasilkan dari baduduak, keluarga kemudian mengundang sanak-famili dan aparatur adat meliputi keuchik, imum chik, pemuda dan pemudi sekampung untuk melaksanakanmusyawarahmufakat berikutnya yang dikenal dengan istilah pakat tuo. Di sini dibicarakan beberapa hal yang menyangkut karajo (kerja) untuk upacara adat itu.

Yang menjadi juru bicara adalah dari pihak keluarga yang diwakili oleh niniak mamak yang telah ditunjuk oleh keluarga inti. Beberapa hal yang perlu dibahas antara lain:

Penyerahan acara kenduri dari niniak mamak kepada keuchik selaku penanggung jawab kampung

Niniak mamak melaporkan kepada keuchik apa yang telah direncanakan olehkeluarga,termasukwaktu pelaksanaan. Akan tetapi keuchik akan mempertimbangkan kembali dengan melihat apakah ada keluarga lain yang juga melaksanakan kenduri di hari yang sama. Bila ada, akan disarankan tanggal yang lebih tepat agar tidak memberatkan warga masyarakat yang akan berpartisipasi dalam kenduri tersebut.

Menetapkan malam duduak rami

Membagi tugas dan tanggung jawab pekerjaan terutama orang-orang yang tepat untuk mamanggie (mengundang). Mereka yang dipilih harus disesuaikan dengan wilayah dan kodisinya karena undangan yang disampaikan secara lisan memiliki adab dan etika yang perlu diperhatikan, jadi tidak boleh sembarangan. Untuk undangan yang berbentuk surat pun harus orang yang bertanggungjawab,mengantarkan surat sampai ke alamat.

Membentuk panitia pelaksana kerja; mencakup masing-masing penanggung jawab kelengkapan atribut adat, dekorasi rumah, masakan/hidangan, dan sebagainya, termasuk pula menentukan waktu pelaksanaan semua pekerjaan tersebut dan siapa saja yang akan membantu.

Membahas secara teknis skenario pelaksanaan acara, agar semua mengetahui apa dan bagaimana tugas dan tanggung jawab mereka.

Tahap kedua ini biasanya dikerjakan dalam 8-10 hari menjelang hari H, tapi ini bukan suatu keharusan, dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

3) Pakat Rami

Setelah melaksanakan pakat tuo, dilaksanakan pakat rami. Pakat rami melibatkanlebihbanyakkomponen masyarakat. Tidak hanya kerabat tetapi juga tetangga dan warga masyarakat setempat bahkan kampung tetangga. Hal ini dimaksudkan untuk memohon izin kepada seluruh masyarakat tentang kenduri yang akan diselenggarakan.

Keuchik yang telah menerima mandat dari keluarga untuk memimpin pakat tersebut melaporkan apa yang telah dibahas pada pakat tuo sebelumnya sehingga semua hadirin memahami sejauh mana kesiapan panitia dalam menyelenggarakan acara tersebut. Mereka dapat memprediksi apa yang perlu mereka bantu. Di sini biasanya akan ada banyak hal yang terselesaikan karena seluruh masyarakat dengan segala kemampuannya telah berkumpul. Akan ada warga yang bersedia mengusahakan sesuatu untuk melengkapi apa yang kurang. Misalnya; pibak keluarga menyebutkan bahwa mereka kesulitan ikan laut karena sedang musim angin barat sehingga nelayan sulit melaut, maka akan ada yang setidaknya memiliki rekan yang bisa menyediakan limbek (ikan lele) dari tambak, jika kesulitan kelapa pasti ada saja yang menawarkan diri untuk membantu, demikian seterusnya sehingga tidak ada yang sulit selama dilakukan bersama-sama. Jadi benar kata pepatah Aceh, "adak ka habeh pakat, lampoh jirat tapeugala" (kalau sudah sepakat, ladang untuk makam pun bisa digadaikan).

Adapun waktu pelaksanaannya yaitu 5-7 hari sebelum hari H karena keesokan harinya akan dilangsungkan upacara yang langsung melibatkan orang banyak.

Kanduri Mati

Kegiatan adat yang berlandaskan nilai mufakat di atas tidak hanya berlaku untuk kerja hidup saja, tetapi juga dalam kerja mati seperti kenduri karena adanya musibah, terutama karena meninggal dunia. Bedanya mufakat tersebut dilakukan lebih singkat dan cepat.

Untuk kenduri karena meninggal mufakat dilaksanakan dua kali yaitu; (1) sebelum jenazah dimakamkan, (2) setelah jenazah dimakamkan. Mufakat yang pertama dilakukan untuk membahas teknis proses fardhu kifayah. Di sini perangkat adat meunasah membantu keluarga untuk menentukan di mana dan bagaimana prosesi pemakaman, selanjutnya dibagi tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing orang yang dianggap mampu. Pihak laki-laki biasanya mempersiapkan makam, keranda, dan kain kafan sedangkan pihak perempuan mempersiapkanbahan-bahan untuk memandikan jenazah. Kemudian jenazah diantar ke pemakaman bersama-sama. Mufakat dilaksanakan pada malam ketiga setelah jenazah dimakamkan tepatnya setelah samadiyah bersama. Imam chik akan bertanya kepada keluarga berapa lama kenduri akan diselesaikan; 3, 5, 7, 2x7 atau 14 malam atau berapa malam yang disanggupi keluarga. Seluruh anggota yang bermufakat akan membantu mempertimbangkan baik buruk pilihan keluarga agar tidak memberatkan pihak keluarga tersebut.

Atas dasar mufakat itulah seluruh keluarga dan warga setempat bekerja menyelesaikan tugas mereka terhadap orang yang telah meninggal. Dengan hasil mufakat semua pihak memiliki tanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya. Dengan

demikian pekerjaan apapun yang harus dikerjakan akan terasa lebih ringan.

Penutup

Belajar dari apa yang diterapkan dalam budaya Aneuk Jamee, kita dapat melihat bahwa tidak ada yang tidak mungkin bila dikerjakan bersama. Bahkan dalam urusan memindahkan rumah(rumah panggung) dari satu tempat ke tempat lainnya pun mereka mampu. akan tetapi nilai ini bukan hanya untuk dihayati, perlu ada langkah-langkah konkrit untuk menjaga nilai ini agar tetap lestari.

Adanya budaya baru yang menjunjung nilai"praktis"kadang mengancam eksistensi nilai-nilai kelokalan. Nilai mufakat bisa saja hilang hanya karena saat ini segala urusan menjadi "gampang" dengan adanya jasa event organizer, catering, dan sebagainya. Ada pikiran bahwa pesta-pesta yang baik adalah yang tidak melibatkan atau "merepotkan" sanak saudara,karib-kerabat,handai-taulan, sahabat, dan tetangga. Kita lupa bahwa "merepotkan" terkadang memberi nilai lain yang nyaris terabaikan seperti; tolongmenolong, gotong-royong, kepedulian, kepekaan sosial, saling memberi dan menerima, silaturrahmi, menghargai orang lain, dan berbagai macam nilai yang sebenarnya terlahir dari satu nilai kita sebut Mufakat itu.

Kita yang menjalankan, maka kita pula yang mempertahankan. Tanyakan pada diri kita semua apakah kita telah ikut mempertahankan nilai mufakat atau malah tergolong dalam orang-orangyang mengabaikannya.

Demokrasi Damai (Suloh) Dalam Adat Aceh

Oleh : Piet Rusdi

Pendahuluan

Sekretaris Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), LetjenHotmangaradja Pandjaitan menyatakan, Provinsi Aceh berada diperingkat nomor satu sebagai Provinsi dengan Indeks Demokrasi terbaik di Indonesia.1 Sehingga Aceh menjadi barometer bagi dunia dalam menjalankan demokrasi dan pembangunan di Indonesia. Adapun salah satu indikator penilaian yaitu tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya serta terlibat dalampengambilankeputusandan pengawasan dalam berdemokrasi.

Sesuatu yang patut dibanggakan dan dipertahankan oleh masyarakat Aceh, namun pada hakekatnya demokrasi di Aceh telah terjadi sebelum Indonesia Merdeka di zaman Kerajaan Aceh Darussalam dulunya. Dan bahkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri masih berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh hingga saat ini. Tulisan ini mencoba mengupas kembali salah satu bahagian dari nilai-nilai demokrasi yang ada dalam kehidupan masyarakat Aceh, yaitu suatu penyelesaian perkara dengan cara perdamaian. Karena hal ini telah menjadi tradisi dan disukai oleh masyarakat Aceh dari zaman dahulu hingga saat ini, yang selalu seiring antara adat dan hukum Islam. Nilai-nilai demokrasi yang ada pada masyarakat Aceh, lebih mengedepankan aturan-aturan adat dan hukum Islam yang

berjalan secara berdampingan, berusaha untuk menghindari penyelesaian permasalahan secara tidak bermartabat ataupunmenguntungkan pihak-pihak tertentu maupun perseorangan.

Berbagai upaya mediasi yang dilakukan di Aceh, menampakkan gejala bahwa Aceh memiliki budaya perdamaian dalam lintasan historisnya, baik yang terungkap melalui ungkapan hadih maja maupun fakta sejarah berdasarkan implementasi yang pernah terjadi di dalam masyarakatnya mulai dari level tertinggi sampai ke level terendah di seluruh wilayah Aceh baik di pesisir mapun di pedalaman untuk menjaga kedamaian di dalam masyarakatnya.

Salah satu contoh sederhana nilainilai demokrasi saat ini di Aceh yaitu Pilkada 2012 yang sedang berlangsung. Kita dapat melihat sendiri, bagaimana upayaupaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama institusi/lembaga terkait untuk tetap terwujudnya Demokrasi yang Damai. Pengambilan langkah-langkah penyelesaian Pilkada yang saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Ini lah salah satu demokrasi damai yang sedang berlangsung di Aceh saat ini. Nilai-nilai demokrasi yang lainnya terdapat juga pada kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, dalam upaya penyelesaian yang dikarenakan perselisihan antar warga kampung, kecelakaan dan perkelahian yang berakhir dengan cara damai di antara kedua belah pihak.

Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia dari pelosok desa hingga kota, sering sekali kita dengarkan bahkan didengung-dengungkan oleh para legeslatif, eksekutif dan yudikatif di negara manapun, serta telah membahana sebagai jargon politik di era reformasi bangsa Indonesia sendiri.

Definisi dari demokrasi sendiri sangat beragam dan memiliki banyak bentuk, sehingga rezim yang diktator pun menggunakan kata demokrasi untuk memperkuat kediktatorannya. Menurut Melvin I. Urofsky, mengartikan kata demokrasi adalah sesuatu yang berat, bahkan mungkin merupakan bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Banyak ketegangan dan pertentangan, dan mensyaratkan ketekunan para penyelenggaranya agar berhasil²2.Sering pula kita dengar slogan dari pemimpin kita seperti yang disuarakan Presiden Abraham Lincoln, presiden Amerika ke 16 bahwa : Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat". Henry B. Mayo³, juga menyebutkan adanya 6 nilai demokrasi yaitu :

1. Penyelesaian perselisihan dengan damai dan melembaga

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai di tengah masyarakat yang terus berubah

3. Pergantian pimpinan/pejabat secara teratur

4. Membatasi penggunaan kekerasan

5. Mengakui dan menganggap wajar keanekaragaman

6. Menjamin tegaknya keadilan

Suloh

Hukom suloh (perdamaian) telah dikenal orang Aceh sejak dahulu kala: Masyarakat Aceh menyukai suatu perkara diselesaikan dengan cara perdamaian, karena hal ini telah menjadi tradisi bagi mereka. Sejak Sultan Iskandar Muda memegang tampuk pemerintahan di Aceh 1607-1636 M, ditunjuknya Keuchik, Teungku Meunasah / Teungku Imeum dan Teuku Imeum Mukim dengan Teungku Imeum Mesjid yang bersangkutan sebagai pendamai (juru damai) atas perkara-perkara di kampung-kampung / mukim-mukim yang di bawah pimpinannya masing-masing. Bukan saja perkara-perkara sipil, tetapi juga perkara-perkara kriminal boleh diselesaikan mereka dengan cara damai yang disebüt Hukom Suloh.

Suloh adalah sebuah kosa kata yang diadopsi dari al-Qur'an dan berasal dari bahasa Arab, yaitu al-shulhu. Al-shulhu mempunyai makna perdamaian; penghentian perselisihan; penghentian peperangan. Pengadopsian kata atau pun kalimat yang berasal dari bahasa Arab, banyak dijumpaí dalam bahasa Aceh dan pengucapannya pun tampak berbeda. Dalam hal ini, kata alshulhu menjadi suloh tatkala diucapkan oleh masyarakat Aceh.4 Perubahan pengucapan seperti ini tidak hanya terjadi pada kata suloh saja, akan tetapi terdapat pada beberapa kata dan kalimat lainnya. Ini menandakan bahwa adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Aceh sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai Islam.

Kedekatan hubungan antara adat dan agama ini dituangkan oleh masyarakat Aceh pada sebuah pedoman hidup (hadih

Suloh (damai) dalam Adat Aceh

maja) yang sampai hari ini dirasakan berlaku, yaitu Hukom Ngon Adat Han Jeuet Cre, Lagee Zat Ngon Sipheuet", yang maksudnya, bahwa hukom yang berlaku itu tidak dapat terpisahkan dari adat laksana zat dengan sifat Allah yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Dengan katakata populer dapat disebut, bahwa kedua hal itu berjalan sejajar dan jika di antaranya ada yang tidak cocok dalam hal ini : adat itu bertentangan dengan unsur-unsur agama Islam maka keadaaan itu dianggap timpang dan salah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh tetap memposisikan agama pada tempat tertinggi dan semua karya mereka harus dengan terlebih dahulu mempelajari ajaran agama agar tidak bertentangan.

Kedudukan perdamaian dalam adat Aceh tidak jauh berbeda dengan kedudukannya dalam hukum Islam. Ajaran mengenai perdamaian di dalam Islam terlebih dahulu menekankan pentingnya menghindari konflik. Segala upaya dan cara mesti dilakukan agar konflik tidak bakal terjadi. Hal ini juga berlaku di dalam adat Aceh. Adat Aceh meniscayakan masyarakat agar berlaku arif sehingga benih perpecahan dan konflik dapat diminimalisir. Persoalan ini juga dituangkan dalam pedoman hidup (hadih maja) masyarakat Aceh yang berbunyi :

Tajak ube lot tapak

Taduek ube lot punggong

(berjalan sebesar tapak kaki)

(duduk seukuran pinggul)

Pantang peudeung meulinteung sarong

Pantang rincong meubalek mata

bagaimana seseorang mampu bersikap dan bertingkah laku yang lebih bertanggung jawab dan tidak membatasi akan kebebasan orang lain untuk melakukannya juga. Sebagai contoh, seseorang bebas menikmati alunan suara alat musik yang dimilikinya selama tidak menganggu kebebasan orang lain untuk menikmati keheningan dan ketenangan. Dalam masyarakat Aceh, juga terdapat aturan-aturan yang mengatur pencegahan konflik bagi setiap orang yang melakukan aktivitas. Sehingga konflik yang berdampak pada penghinaan pribadi maupun kelompok dapat dihindari. Sebuah hadih maja melukiskan hal ini:

Makna yang dapat diambil dari hadih maja di atas, menjelaskan bagaimana setiap orang dapat membatasi dirinya melalui tindakan dan tingkah laku yang sewajarnya. Pembatasan yang dimaksud bukan untuk menghilangkan kebebasan dan kemerdekaan seseorang. Akan tetapi

Pantang ureung diteu'oeh kawom

Pantang hukom peujeut peukara

(pantang/terlarang pada pada pedang terbalik sarungnya, pantang pada rencong terbalik matanya, pantang pada orang disebut (tentang kejelekan) kaumnya, pantang pada hukum melahirkan perkara baru)

Ungkapan "pantangureung diteu'oeh kawom" menunjukkan bahwa dalam adat Aceh setiap orang harus saling menghargai satu sama lainnya. Sesama manusia tentu memiliki perbedaan dalam berbagai hal. Perbedaan-perbedaan tersebut adakalanya membentuk identitas kelompok tertentu dari sebuah masyarakat. Apabila perbedaan dimaksud diungkit-ungkit, maka akan memicu kemarahan anggota masyarakatnya. Oleh karena itu, persoalan ini dikategorikan sebagai salah satu pantangan atau larangan di dalam adat Aceh.5

Pantangan-pantangan dalam interaksi sosial yang ada di masyarakat Aceh, telah diwarisi secara turun temurun. Semua pantangan tersebut masih dipelihara dan dijaga agar tidak terjadi pertikaian di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa pantangan yang dijadikan sebagai penghargaan terhadap perorangan dan kelompok masyarakat. Beberapa diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pantang menghina orang tua (ayah dan ibu) di muka umum

2. Pantang menghina anggota keluarga yang perempuan

3. Pantang menggeser pemagar/pembatas sawah

4. Pantang menghambat aliran air di sawah

5. Pantang mandi telanjang di tempat terbuka

6. Pantang menggunakan tangan kiri untuk salam, menunjuk, memberi atau menerima sesuatu dari orang lain

7. Pantang menunjuk/memberi perintah dengan kaki

8. Pantang menyentuh kepala orang lain

9. Pantang buang angin (kentut) di muka umum

10. Pantang bertamu ke rumah janda jika tidak ditemani anggota keluarga laki-laki

11. Pantang melangkahi kepala atau badan saat tidur

12. Pantang berteriak di saat senja (maghrib)

13. Pantang bekerja atau lalu lalang saat azan dikumandangkan

14. Pantang menginjak nasi atau beras

15. Pantang memukul anak dengan sapu

16. Pantang bertanya kepada orang yang mau melaut atau berburu

17. Pantang mengenakan pakaian mewah atau pakaian baru saat bertakziah

18. Pantang menginjak atau menyepak topi atau penutup kepala lainnya.6

Semua pantangan di atas, ditujukan untuk menjamin kehormatan setiap masingmasinganggotamasyarakat baik perseorangan maupun kelompok, lebih bermartabat dan berkemanusiaan. Sehingga dengan jaminan tersebut dapat mencegah terjadinya konflik ataupun perselisihan. Namun hal nya, dalam situasi-situasi tertentu, adakalanya beberapa pantangan tersebutdilanggar sehinggadapat mengakibatkan perselisihan sesama anggota masyarakat. Banyak pelanggaran yang terjadijuga diakibatkan karena kesalahpahaman maupundi luar kemampuan akal sehat manusia seperti kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan percekcokan sesama pengendara. Ada juga pelanggaranyangdilakukan oleh pihak/kelompok/oknum penguasa dalam memimpin suatu daerah yang dapat menimbulkan kebencian rakyat, dikarenakan lemahnya atau lengahnya seorang pemimpin. Dalam menghadapi persoalanpersoalan baik itu pertikaian, perselisihan dan peperangan, di dalam adat Aceh terdapat solusi yang dikenal dengan ungkapan; suloh. Penerapan suloh di dalam adat Aceh dicerminkan pada salah satu hadih maja:

Uleu beumate ranteng bek patah

(ular harus mati, ranting kayu jangan patah) dan

Tatarek panyang, talingkang paneuk

(jika diuraikan akan panjang, jika disimpul akan pendek)

Makna dari pandangan hidup adat ini yaitu mencari penyelesaian yang lebih arif dan sedapat mungkin menghindari akan munculnya persoalan baru yang diakibatkan dari penyelesaian yang terjadi. Perselisihan diselesaikan untuk menemukan kedamaian

di antara pihak-pihak dengan sedapat mungkin menghindari muncuinya persoalan baru. Perdamaian bukan ajang untuk balas dendam dari pihak korban terhadap pelakunya, tetapi sebagai momen untuk memperbaiki keadaan yang sudah terlanjur terjadi.

Perdamaian dilaksanakandi Meunasah / di Meusejit yang bersangkutan, dengan membawa ketan kuning (bu leukat kuneng) oleh orang yang dianggap bersalah atau oleh kedua belah pihak, menurut pertimbangan juru damai. Kalau salah seorang berdarah (ro darah), maka yang luka ini harus di peusijuek' artinya ditepung tawari / disuntingi dengan ketan kuning itu oleh juru damai dengan menyerahkan kain putih beberapa hasta dan uang sedikit yang kesemuanya diberikan oleh yang melukai. Perbuatan ini disebut diet (hukuman denda) sebab menumpahkan darah. Bila tidak menumpahkan darah, dapat dipadai dengan bermaaf-maafan, yaitu "pumat jaroe" dan para hadirin memakan ketan serta Teungku Meunasah membaca doa selamat.

Nilai diet sebagai kompensasi bagi korban tidak boleh ditetapkan secara sepihak atau sesuka bati satu pihak. Adanya konsep diyat atau diet bersumber dari Tuhan dan ia bukan ciptaan manusia. Karenanya, manusia terutama penguasa tidak boleh sewenangwenang dalam menetapkan kompensasi diet ini. Ini sesuai dengan hadih maja: Diet ngon qishah hukum Tuhan, hanjeut peusaban ngon adat raja, yang bermakna bahwa bahwa diyat dan qishah adalah aturan dari Tuhan dan dia tidak setara dengan hukum buatan manusia. Diet harus ditetapkan dan diputuskan bersama dengan korban dan diketahui pemuka agama. Dengan cara itu,

maka rasa keadilan dapat tercapai dan sekaligus tidak akan memicu konflik baru.

Biaya yang diistilahkan dengan peng lapek diperuntukkan bagi pihak korban sebagai diet atas kerelaannya memaafkan pelaku, dan sebagai pengikat tali persaudaraan. Pihak yang melukai juga diharuskan membayar biaya perkara yang diistilahkan dengan hak ganceng atau hak geunaceng. Selanjutnya menyumbang atau menyetorkan biaya ke dalam kas pemerintah, baik di tingkat gampong, maupun tingkatan pemerintahan lainnya. Sumbangan ini diistilahkan dengan hak peutoe. Besaran biaya untuk masing-masing kategori tersebut di atas diputuskan oleh musyawarah adat dengan mempertimbangkan besar atau kecilnya perkara serta kerugian dan penderitaan korban.

Pelaksanaan tatacara perdamaian sebagaimana dilukiskan di atas sudah berlangsung secara turun temurun di tengah masyarakat Aceh. Dengan menerapkan tatacara perdamaian dimaksud, masyarakat Aceh dapat hidup secara rukun dan damai. Banyak persoalan yang terjadi ditengah masyarakat dapat diselesaikan tanpa harus melibatkan pengadilan resmi. Masyarakat Aceh bukan tidak percaya kepada pengadilan, tetapi untuk persoalan-persoalan yang memungkinkan untuk diselesaikan di luar pengadilan tentu akan diselesaikan secara adat. Penyelesaian melalui pengadilan berpeluang pada lahirnya keputusan yang memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lainnya sesuai dengan karakter pengadilan.

adat tidak Penyelesaian meniscayakan pihak tertentu menang dan pihak lain kalah. Penyelesaian secara adat dapat mencari titik temu yang dipandang mampu mengakomodir kepentingan para pihak dan sesuai dengan norma Islam. Untuk menyelesaikanperkara-perkarayang menimbulkan korban akibat percekcokan dan persengketaan, memang lebih tepat apabila digunakan tata cara perdamaian menurut adat Aceh. Penggunaan tatacara perdamaian sesungguhnya lebih sesuai dengan karakter masyarakat Aceh yang lebih mengedepankan persaudaraan dibandingkan balas dendam. Penyelesaiaan secara damai dengan kesepakatan bersama sesuai dengan hadih maja: (Bak adat beujikuluem, bak hukom beujimameh). Ini dapat menjadi solusi yang adil dalam pandangan adat dan adil pula dalam pandangan agama.

Dari sisi lain, masyarakat Aceh adalah masyarakat yang memiliki orientasi masa depan, bukan bervisi ke masa lalu. Artinya, seandainya masyarakat Aceh mengalami suatu persoalan, maka mereka mencari bentuk dan jalan penyelesaian yang lebih memperhatikan kepentingan masa depan. Perdamaian dengan konsekuensikonsekuensi tertentu dipandang lebih memperhatikan kepentingan masa depan, dibandingkan dengan menuntut hukuman atau balasan terhadap pelaku kekejaman. Ini sesuai hadih maja : nibak tameupake get tameuget, atra ban set syedara pih na, yang mengandung makna daripada bertikai lebih baik berdamai, harta tetap utuh serta saudara bertambah.

Penutup

Dalam konteks masyarakat Aceh multikultur,mendorong untuk yang menghargai sesama dan hidup dalam kedamaian, termasukdalambudaya demokrasi di tengah masyarakat. Proses demokrasi tak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perdamaian dalam masyarakat. Sebab, tidak ada kedamaian tanpa perdamaian, tidak ada perdamaian tanpa dialog antara sesama, dan tidak ada dialog dalam masyarakat berbudaya tanpa adanya budaya damai. Budaya damai bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan bagi masyarakat, sebab hanya ada dua alternatif, berdamaidan membangun masyarakat dan generasi mendatang yang lebih baik atau terus akan berkonflik dan membentuk masyarakat dan menderita pada generasi mendatang yang tanpa masa depan. Dengan demikian, suloh Aceh akan sejalan dengan hadih maja: adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut. Dalam praktiknya, suloh Aceh ini mampu mencegah terciptanya benih-benih konflik dalam hubungan antar manusia. Jika pun benih-benih konflik sudah terjadi, maka dengan menerapkan konsep suloh Aceh, pertikaian dapat diselesaikan dengan cara-cara damai, bermartabat dan saling menguntungkan.

Piet Rusdi, S.Sos: adalah Tenaga Teknis (Peneliti) Pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

TAJADINYO GOMPO BUMI

Tasobutlah carito bahwo dahulu kalo dunia ini kosong tak ado apo-apo. Tak ado laut tak ada bumi atau tanah. Sodangkan di surgo sudah ado Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sudah babuek salah di surgo. Mereka melanggar katontuan Tuhan, padohal mereka sudah dikasih tahu tak buleh memakannyo. Akibatnyo pabuatan itu mereka musti meninggalkan surgo totapi komana mereka akan pogi. Kamano mareka ondak dipindahkan. Sodangkan tompat untuk mereka baduo bolum ado. Mako Tuhan mencipto seluruh alam mabuek tompat mereka ini. Mako bapikirlah Tuhan mambuat ondak menciptakan bumi samo laut. Bumi adolah tompat mereka tinggal dan dapat hidup bilo mangerjokan tanah, sodangkan laut adolah sumber kemakmuran bagi manusia korano dapat menyuburkan tanah dengan mangasi air. Kemudian nan menjadi pikiran adolah panciptoan bumi ini. Kalo bumi diciptokan dimano bumi itu dilotakkan supayo tak jatuh dan hancur. Apo nan dibuek manjadi tiangnyo atau tongkat bumi itu. Sobab kalau sompat bumi itu jatuh mako hancur binaso samuonyo. Bararti kerjo itu akan sio-sio. Kemudian akibatnyo Adam dan Hawa nan akan dipindahkan menjadi penghuni bumi itu pun akan turut hancur binaso. Nan bagitu tak buleh tajadi, sobab bagaimanapun kesalahan Adam dan Hawa itu katiko barado di surgo Tuhan adolah pengasih dan pangampun. Pintu tobat tak pernah tatutup di mato Tuhan. Tuhan akan mangampuni doso mereka asal sajo mereka mau batobat menurut perintah Tuhan, manjauhi larangannyo dan tidak mangulang lagi kasalahannyo.

Dicaritakan bahwo Tuhan sangat mamikirkan apo nan hondak manjadi pamikul bumi nanti, apabilo bumi itu sudah dijadikan oleh Tuhan. Akhirnya diputuskan hondak manjadikan saekor lombu. Lombu nan akan dijadikan itu adalah lombu raksasa nan sangat luar biasa bosarnya

Tak ado suatu bondo atau binatang pun nan bagitu bosarnyo, sehingga binatang-bintang lain tak barani mandokat kapadonyo. Kalau sajo ia mengipas-ngipas ekornyo, samuo pohon nan takono angin akibat kipasan ekornyo tumbang, begitu pula binatang nan kono angin kipasannya itu samuonyo akan mati. Apabilo io mangipaskan ekornyo akan tajadilah angin topan nan amat dahsyat dan manakutkan. Bagitulah bosarnyo dan kuatnyo lombu nan diciptakan ondak manjadi pamikul bumi itu nanti.

Lombu raksasa itu tak pornah maraso haus dan lapar. Tak pornah banapsu ondak makan dan minum jugo tak suko tahadap sosuatu. Dio hanyo totap badiri togap saporti biaso, bagimano dio diparintahkan. Tak pornah bagorak atau malangkah. Tak pornah duduk dan tak pornah tidor. Tak pornah maraso lotih totap togak kukuh. Hanyo sasakali mangipasngipaskan ekornyo. Sasudah lombu raksasa itu dijadikan, mako Tuhan pun manjadikan bumi dan laut. Bumi dan tanah itu dilotakkan di balakang lombu raksasa itu. Mako mulai saat itu lombu raksasa itu manjadi pamikul tanah atau bumi nan diciptokan Tuhan itu. Satolah bumi jadi, makon diturunkan Adam manjadi penghuni partamo, totapi karono sepi mako diturunkan pula Hawa sabagei kawan hidupnyo. Satolah beribu tahun bumi sunyi, mako diciptokan pulalah binatang dan tunbuh-tumbuhan untuk menghuni bumi. Tuhan manciptakan bermacam binatang dan manurunkan macam-macam biji tumbuhtumbuhan, di antaranyo adalah biji sawi putih. Diciptakan pulo seeskor unggas. Unggas ini makanannyo adalah biji sawi putih itu. Iopun torbang mangalilingi bumi ini. Satolah babarapo lamo ia torbang mako unggas itu mangaluarkan kotorannyo, mako iapun pualang balek katompat samulo makan biji sawi nan masih tinggal itu. Setelah berkali-kali ia torbang dan mangalurkan korannya itu lamo-kalamoan tumbuh manjadi tanaman dan pohon-pohon nan subur dan rindang. Bagitulah caronyo Tuhan malongkapi isi bumi ini. Kamudian lautan diisinyo pulo samo bondo-bondo laut nan mambori manfaat kapado manusia. Sasudah Adam dan Hawa di bumi banyak katurunanyo. Batambah jumlah manusia di palosok-palosok bumi. Bagitu pulo binatang baek nan hidup di darat maupun di laut manjadi bakambang biak manurut kudorat alam samuonya itu mambori manapaat kapado manusia. Baribu-ribu tahun keadoan bumi ini tetap begitu-begitu jugo adonyo. Manusia yang hidup di dalomnyo pun tak masaso kakurangan sasuatu apopun. Sabotulnyo topan samo hujan nan datang itu membori manapaat bagi manusio karono hujan baguno untuk manyirami tanah dan tumbuh-tumbuhan nan hidup di atasnyo.

Lombu raksasa pornah telingonyo digigit binatang nan amat kocik nan dinamokan agas. Agas ini tak dapat ditengok samo seperti kumasn nan hanyo taraso kalo malokat dan manggigit kapado bahagian-bahagian tubuh nan lunak. Agas ini tak dapat ditengok oleh lombu raksasa itu. Jumlahnyo sangat banyak batorbangan di mano-mano dan salah satunyo mandokati lombo raksasa itu. Apabila agas itu hanyo hinggap di badan lombu itu maka hal itu tak pornah taraso oleh lombu raksasa itu karono maklum, bahwo kulit lombo itu bogitu tebalnya, bayangkan saporti bosi korasnyo tatapi bilo agas itu masuk katalingo dan manggigit dalam talingo lombo raksasa itu mulailah timbul kagalisahan pado lombu raksasa itu. Jiko hal ini tajadi maka lombu raksasa itu mulailah maraso kasakitan, maraso gatalgatal dan ondak mangusir agas itu keluar dari dalam talingonya. Ketika agas itu barado dalam talingo lombu raksasa itu. Bakali-kali lombu raksasa itu barusaho satipu dayonya ondak mangaluarkan agas itu darl talingonyo, totapi usaha itu samuonyo tak behasil. Gigitan agas itu semakin sakit taraso olehnyo dan semakin

parah sehinggo lombu raksasa itu kahilangan akal dan kesabarannyo. Totapi ia totap sajo bagopang kapo perintah Tuhan supayo tetap tonang dan tak usah mengadokan gorakan. Sobab kalaulah lombu raksasa itu bagorak ondak mengusir agas itu, bisa bumi ini bergeser dari belakangnyo dan biso sajo mereng lotaknyo dan akhirnyo biso sajo bumi jatuh taguling dan kamudian hancur lobur. Apabilo itu tajadi mako samuo penghuninyo baek itu manusio, binatang, maupun tumbutumbuhan akan ikut hancur samo sakali. Itulah sobabnya lombu raksasa itu tetap batahan sekuat tanagonyo terhadap gigitan agas itu, akhirnya ia tak kuat lagi manahankannyo darito itu. Kapalonya mulai poning, penengokannyo bakunang-kunang mako mulailah talupo dio parintah Tuhan tarhadapnyo. Tanpa disadarinyo karono sakitnyo dikibaskanlah kuat-kuat talingonyo dengan maksud agar agas mau kaluar dari talingonyo atau mati. Totapi pakorjaannyo ini ruponyo menimbulkan bencana lain terhadap bumi. Bumi jadi bergeser sedikit akibat kipasan daripado talingo lombu raksasa itu tetapi balek lagi kepado tempat semulo. Apabila bumi balek katompat semulo mako gompo pun bahontilah Apabilo gompo bumi tajadi maka rotakrotaklah bukit dan gunung dan lautan ikut bagalombang akibat geseran bumi itu. Kadang-kadang kipasan talingo lombu raksasa torlalu copat dan kuat sahinggo barakibat runtuhnyo gunung-gunung dan kaluarlah api dari dalomnyo.

Gompo tajadi akibat kipasan talingo lombo raksasa itu mangakibatkan ketakutan bagi manusia di bumi. Gompö tajadi pada arah talingo sbelah mano digigit talingonyo oleh agas. Jiko digigit talingo sebelah kiri maka gompo tarjadi di bagian bumi sebelah selatan. Jiko nan digigit talingo sebelah kanan mako gompo akan tarjadi di sebelah bagian utaro. Hal ini disobabkan cara berdiri lombu raksasa itu manghadap ka barat.

Untuk manolong lombu raksasa itu dari gigitan agas itu, mako apabilo tajadi gompo bumi mako panduduk basumbahyang mandoakan suapayo Tuhan menguatkan balek kaadoan bumi dan manatapkannyo saporti sadiokalo supaya bumi tidak bagorak. Ado pula panduduk yang mamukulkan kotuk atau tambur atau tongtong baramei-ramei agar agas torkojut dan copat meninggalkan talingo lombu raksasa itu. Dengan cara itu diharapkan lombu raksasa itu hanya duo-tigo mengipas-ngipaskan talingonyo. Sobab kalo

sampai berkali-kali mako takutlah panduduk bahwo bumi nan sudah bergeser itu akan baguling dan jatuh.

*Mitos Tajadinyo Gompo Bumi ini berkembang pada masyarakat Asahan di Sumatera Utara.

Sumber: Zuraida Tanjung, Cerita Rakyat Daerah Sumatera Utara, Medan: Depdikbud, PPSB; Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980-1981.