USUT INFORMASI PELAKU KBGO DI PLATFORM DIGITAL
Panduan untuk Korban, Pendamping dan Aparat Penegak Hukum
USUT INFORMASI PELAKU KBGO DI PLATFORM DIGITAL
Panduan untuk Korban, Pendamping dan Aparat Penegak Hukum
Penulis Bimo Fundrika SAFEnet
Koordinator Ellen Kusuma SAFEnet
Maret 2021
Unduh panduan ini di awaskbgo.id/publikasi
Kontak kami
safenet.or.id • @safenetvoice • [email protected] • +62 811 9223 375
awaskbgo.id • @awaskbgo • [email protected]
Disclaimer
Informasi yang ada di dalam panduan ini bersumber dari laman situs web resmi masing-masing platform digital pada Maret 2021, sehingga bila kelak ditemukan perbedaan adalah karena informasi dalam laman situs web tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan kebijakan dari tiap platform digital tersebut.
Panduan ini dibuat untuk meningkatkan pengetahuan publik atas informasi mengusut informasi pelaku kekerasan berbasis gender online (KBGO) di platform digital, terutama terkait dengan mekanisme dan istilah-istilah yang ada.
Tips:
Gunakan istilah atau kata kunci yang ada untuk mencari informasi terbaru atau dengan mengklik tautan yang disampaikan melalui panduan ini.
Daftar Isi
Disclaimer 3 Daftar Isi 4 Pengantar 5 Pembuka 6 Yang Perlu Diperhatikan Korban dan Pendamping 7 Yang Perlu Disiapkan Korban dan Pendamping 8 Tentang Permintaan Informasi Data Pengguna Platform Digital Permintaan Informasi Data Pengguna oleh 10 Pemilik Akun Permintaan Informasi Data Pengguna oleh 11 Aparat Penegak Hukum Law Enforcement Request System 12 Yang Perlu Diperhatikan Aparat Penegak Hukum 14 Yang Perlu Disiapkan Aparat Penegak Hukum 15 Akun atau Postingan Pelaku Sudah Terhapus 16 Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) 17 Baca Kebijakan Data dan Privasi dari Platform Digital 18
Pengantar
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terus menjadi preseden buruk yang sulit dihindarkan di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi dan penyebaran informasi. Jumlah korban KBGO yang dilaporkan dan tercatat juga terus meningkat, dan meningkat drastis di masa pandemi COVID-19.
Korban seringkali kesulitan ketika ingin mengusut pelaku, terlebih mereka yang bersembunyi di balik akun anonim. Tidak jarang jumlah pelaku justru terus bertambah. Pangkal kesulitan korban dan pendamping dalam mengusut dan mencari pelaku KBGO ini, salah satunya disebabkan minimnya tentang fitur permintaan informasi pengguna yang disediakan oleh platform digital.
Panduan “Usut Informasi Pelaku KBGO di Platform Digital” hadir untuk membantu korban, pendamping, dan aparat penegak hukum dalam mempersiapkan dan menyusun permintaan data dan informasi pada platform digital dalam proses pengusutan pelaku, sehingga korban bisa mendapatkan keadilan dalam proses hukum.
Proses penyusunan panduan melewati sebuah diskusi terpumpun (Focus Group Discussion) bersama pihak LBH APIK Jakarta sebagai salah satu mitra pendampingan kasus kekerasan berbasis gender online, perwakilan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Kepolisian RI, dan perwakilan dari platform digital Facebook, Google, Instagram, Tiktok, Twitter, dan WhatsApp.
Semoga kehadiran panduan ini membantu korban mendapatkan keadilan dalam proses hukum!
Panjang umur untuk keadilan korban!
Pembuka
Tantangan dalam mengusut pelaku kekerasan berbasis gender online melalui jalur hukum
Korban kesulitan menyediakan barang bukti sehingga laporan kerap ditolak atau dihentikan karena tidak cukup bukti
Peralatan dan teknologi yang masih terbatas di tingkat Polda
Terbatasnya pengetahuan penyidik terhadap bentukbentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO)
Informasi mengenai mekanisme permintaan data dari platform digital oleh aparat penegak hukum (law enforcement request system) yang belum diketahui secara luas
Yang Perlu Diperhatikan
Korban dan Pendamping
Jika mengalami KBGO, korban senantiasa direkomendasikan untuk mendokumentasikan situasi atau kejadian yang dialami, terlepas akan membuat laporan ke polisi atau tidak saat kekerasan tersebut berlangsung.
Apa yang didokumentasikan?
Ancaman atau tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku
Semua bentuk komunikasi dengan pelaku
Waktu kejadian (tanggal, jam, dll)
Informasi lainnya yang diketahui tentang pelaku Misal nama pengguna, nomor handphone, alamat email yang digunakan pelaku, atau lainnya
Upaya-upaya yang sudah dilakukan
Bentuk dokumentasi berupa
Link (tautan) dari akun atau postingan di platform digital yang dibuat dan digunakan pelaku
Screenshot (tangkapan layar) dari akun, postingan, dan segala bentuk komunikasi dengan pelaku lainnya
Catatan sesuai urutan waktu kejadian Lihat contoh di https://s.id/contohkronologi
Dokumentasi penting untuk dilakukan sebagai upaya menyimpan barang bukti, terutama karena karakteristik KBGO yang dapat berulang di kemudian waktu.
Dokumentasi bisa menjadi barang bukti dan petunjuk bagi pihak kepolisian untuk memanfaatkan mekanisme permintaan data pengguna dari platform digital dalam mengusut identitas pelaku.
Catatan kejadian atau kronologi berguna dalam upaya mencari layanan bantuan sehingga tidak perlu menceritakan kembali pengalaman kekerasan yang dialami.
Yang Perlu Disiapkan
Korban dan Pendamping
Saat melapor ke polisi bawalah dokumen yang memuat:
Identitas pelaku yang sudah diketahui
Tempat dan waktu kejadian
Kronologi kejadian
Kerugian yang dialami
Unsur pidana yang dilakukan pelaku
Daftar bukti* dan saksi**
* Bukti dibedakan menjadi:
Alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa
Barang bukti: benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dibuat khusus untuk tindak pidana, atau memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana.
Contoh Bukti:
Screenshot laman akun media sosial dibuat pelaku untuk melakukan intimidasi atau perusakan reputasi
Screenshot laman situs yang memuat informasi atau dokumen pribadi korban yang disebarkan pelaku
Screenshot pembicaraan di aplikasi pesan yang berkaitan dengan tindak pidana
Foto atau video
Rekaman suara
** Saksi
Setiap orang yang melihat, mendengarkan, atau mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi.
Contoh Saksi:
Orang yang melihat pelaku sedang melakukan kejahatan
Orang yang menerima sebaran URL yang isinya kekerasan terhadap korban
Tentang Permintaan Informasi Data Pengguna Platform Digital
Permintaan Informasi Data Pengguna Oleh Pemilik Akun
Permintaan informasi data pengguna dari platform digital dapat dilakukan secara mandiri oleh pemilik akun atau pihak yang memiliki akses pada akun tersebut.
Biasanya dengan mengunduh informasi dan data akun sendiri melalui opsi yang ada saat mengakses Pengaturan Akun dari platform digital tersebut.
Cara mengakses dan mengunduh informasi dan data akun di platform digital
https://s.id/unduh-informasi-akun-pribadi-facebook
https://s.id/unduh-informasi-akun-pribadi-google Alternatif: https://takeout.google.com/
https://s.id/unduh-informasi-akun-pribadi-instagram
Alternatif: https://help.instagram.com/contact/505535973176353
https://s.id/unduh-informasi-akun-pribadi-tiktok Alternatif: https://www.tiktok.com/legal/report/privacy
https://s.id/unduh-informasi-akun-pribadi-twitter
Alternatif: https://help.twitter.com/forms/privacy
Permintaan Informasi Data Pengguna Oleh Aparat Penegak Hukum
Permintaan informasi data pengguna dari platform digital milik pengguna lain hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pemerintah dalam rangka penegakan hukum atau sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
Mekanisme permintaan ini umum disediakan platform digital dan biasa dikenal dengan istilah
Law Enforcement
Request System
atau sistem permintaan aparat penegak hukum yang umumnya dapat diajukan melalui
Sistem Online Email Resmi Bersurat
Permintaan Darurat
Law Enforcement
Sistem Online com/records/login/
https://www.facebook.
Bersurat
Facebook, Inc. Attn: Law Enforcement Response Team 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA
Permintaan Darurat
Informasi Penting (termasuk preservasi dan jenis data)
https://lers.google.co m/signup_v2/requesta ccount
https://www.facebook. com/records/login/
Google LLC c/o Custodian of Records 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View California 94043, USA
https://policies.google. com/terms/informatio n-requests?hl=id
https://www.facebook. com/safety/groups/law/ guidelines/
https://support.google. com/transparencyrepo rt/answer/9713961? hl=id
https://www.facebook. com/records/login/
https://www.facebook. com/records/login/
https://www.facebook. com/help/instagram/la wenforcementrecords
Request System
[email protected] dan isi formulir dari https://www.tiktok.com/legal /law-enforcement?lang=id
https://www.tiktok.com/legal /report/EDR
Alternatif: Email ke [email protected] dengan Subjek: "Permohonan Pengungkapan Darurat" dan isi formulir dari https://www.tiktok.com/legal/law -enforcement?lang=id
https://legalrequests.twitter. com/forms/landing_ disclaimer
Alternatif: https://t.co/leform
Twitter, Inc. c/o Trust & Safety - Legal Policy 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, California 94103, USA
https://help.twitter.com/id/ru les-and-policies/twitter-lawenforcement-support
https://www.whatsapp. com/records/login
WhatsApp Inc. Attn: Law Enforcement Response Team 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA
https://www.whatsapp.com /records/login
Sistem Online
Subjek: DARURAT
https://faq.whatsapp.com/g eneral/security-andprivacy/information-for-lawenforcement-authorities? lang=id
Email Resmi
Bersurat
Permintaan Darurat
Informasi Penting (termasuk preservasi dan jenis data)
Yang Perlu Diperhatikan
Aparat Penegak Hukum
Permintaan Darurat
Jika ada keadaan darurat mendesak yang melibatkan bahaya kematian atau cedera fisik serius pada seseorang yang informasinya dimiliki platform digital, aparat penegak hukum dapat mengajukan permintaan darurat, umumnya melalui sistem online yang sudah disediakan dengan menambahkan subjek "darurat" dalam permintaannya.
Gunakan Sistem Online
Pengajuan permintaan aparat penegak hukum melalui Sistem Online kemungkinan akan mendapatkan tanggapan lebih cepat dibanding opsi lain, seperti Bersurat.
Bahasa Inggris
Berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris dapat membantu proses permintaan melalui Law Enforcement Request System untuk ditanggapi lebih cepat oleh platform digital yang berbasis di luar negeri, karena tidak perlu melewati tahapan diterjemahkan terlebih dulu.
Yang Perlu Disiapkan
Aparat Penegak Hukum
Untuk mengusut informasi atau data pelaku KBGO di platform digital melalui Law Enforcement Request System, aparat penegak hukum secara umum perlu menyiapkan hal-hal berikut:
Mengidentifikasi diri sebagai aparat penegak hukum
Misal:
Wajib menggunakan domain email resmi lembaga aparat penegak hukum, misalnya: [email protected]
Mencantumkan kop surat, nama pihak, dan agen yang mengeluarkan perintah
Nomor telepon kontak
Lainnya
Menyertakan bukti proses hukum yang berlangsung
Bukti proses hukum yang dimaksud disesuaikan dengan kebijakan dari platform digital dan jenis informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum. Yakni bisa berupa:
Surat perintah penyidikan (sprindik)
Panggilan atau perintah pengadilan
Surat penggeledahan
Mencantumkan informasi atau data awal dari akun atau postingan yang diusut, seperti link (tautan) akun atau postingan yang dimaksud
Lainnya
Menyampaikan permintaaan secara spesifik
Memuat detail tentang informasi spesifik yang diminta dan hubungannya dengan penyelidikan yang sedang dilakukan aparat penegak hukum.
Menyampaikan tenggat waktu permintaannya dibutuhkan
Permintaan yang terlalu umum, luas, atau tidak jelas biasanya tidak akan diproses.
Akun atau Postingan Pelaku Sudah Terhapus
Akun atau postingan yang dibuat pelaku sudah tidak ada karena sudah hilang / di-take down / dihapus, apakah tetap bisa digunakan untuk mengusut pelaku?
Jawabannya iya, namun penting untuk bisa memahami kebijakan data retention dan preservation request yang dimiliki oleh tiap platform digital.
Data Retention
Kebijakan mengenai manajemen atau penyimpanan data yang sudah tidak aktif (dihapus) dari sistem, atau data yang tersimpan untuk arsip walaupun layanan sudah tidak digunakan.
Periode manajemen atau penyimpanan data yang sudah tidak aktif (terhapus) ini tergantung dari tiap kebijakan tiap platform. Jika sudah melewati periode retensi data, maka data tersebut akan dihapus dari platform digital dan tidak dapat diakses oleh siapapun.
Informasi mengenai retensi data umumnya ada di dalam kebijakan privasi atau kebijakan data yang dibuat platform digital.
Preservation Request
Atau permintaan preservasi adalah upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum untuk memperpanjang periode manajemen atau penyimpanan data melewati masa retensi data, untuk kepentingan legal atau penegakan hukum, seperti penyelidikan kasus.
Istilah permintaan preservasi dalam kebijakan tiap platform digital memiliki istilah berbeda-beda dalam Bahasa Indonesia, misal:
Facebook dan WhatsApp: Pemeliharaan Akun,
Google: Permintaan Mempertahankan Data
Instagram: Penyimpanan Data
Twitter: Permintaan Penahanan Data
TikTok: Permintaan Pengamanan Data
Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)
Selain Law Enforcement Request System, pemerintah suatu negara tertentu dapat meminta bantuan dari pemerintah negara lain untuk mendapatkan informasi dari perusahaan di negara lain melalui MLAT.
MLAT atau Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik adalah perjanjian antarnegara yang dapat mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul, baik di negara peminta bantuan hukum maupun negara yang dimintai bantuan.*
Dasar hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (“UU 1/2006”).
Catatan:
Indonesia belum memiliki MLAT dengan Amerika Serikat yang menjadi negara tempat berdirinya perusahaan platform digital seperti Facebook, Google, Instagram, TikTok, Twitter, dan WhatsApp yang dibahas dalam panduan ini.
Baca Kebijakan Data dan Privasi dari Platform Digital
Untuk mencari tahu terkait dengan informasi atau data pengguna yang dikelola dan diproses oleh platform digital, juga terkait data retensi.
Kebijakan Data
https://www.facebook.com/policy.php
Kebijakan Privasi
https://policies.google.com/privacy?hl=id
Kebijakan Data
https://help.instagram.com/519522125107875
Kebijakan Privasi
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=id-ID
Privacy Policy (dalam Bahasa Inggris)
https://twitter.com/en/privacy
Privacy Policy (dalam Bahasa Inggris) https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy
Baca Juga
PANDUAN MEMAHAMI DAN MENYIKAPI KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE
(DIANCAM) KONTEN INTIM DISEBAR, AKU HARUS BAGAIMANA? Panduan Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual Seri I
ASPEK HUKUM UNTUK JERAT PELAKU
Panduan Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual Seri II
Unduh di
https://awaskbgo.id/publikasi
Cari tahu lebih banyak tentang Kekerasan Berbasis Gender Online
https://awaskbgo.id/