Baca PDF (OCR): Materi Aliran-Aliran Kebathinan di Indonesia

DJUMALI KERTORAHARDJO

Materi Aliran-Aliran Kebathinan di Indonesia

Kacabenggala Editions

Publisher Note

Buku ini diterbitkan sekitar tahun 1971 sebagai bagian dari Projek Pengawasan Kegiatan Keagamaan dan Aliran2/Faham2 di bawah Departemen Agama. R. E. Djumali Kertorahardjo bukan hanya penulis buku ini, ia juga sekaligus Kepala dari Projek tersebut.

Bahan-bahan dalam buku ini bersumber dari ceramahceramah Djumali saat mengisi kegiatan upgrading para petugas Projek tersebut, dengan beberapa perubahan dan tambahan isi.

Dalam naskah aslinya, setiap catatan kaki langsung ditulis di tiap halaman. Namun dalam digitalisasi ini, kumpulan catatan kaki ditambahkan menjadi bab yang berdiri sendiri.

Digitizer Note

This digital edition is a faithful typeset of the printed text, preserving the original layout, spelling, punctuation, and front matter as closely as possible.

All original rights remain with their respective publishers and translators. Where copyright has expired or the material falls under fair use for preservation, the text is reproduced for historical study.

The Kacabenggala Editions are non-commercial and undertaken for study and admiration, shared purely for archival and educational purposes, without commercial intent.

KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 BAB I PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 BAB II ALIRAN-ALIRAN KEBATHINAN DI INDONESIA . . . . . . . . 33 BAB III LANDASAN POKOK KEBEBASAN BERAGAMA . . . . . . 110 BAB IV INSTANSI-INSTANSI JANG MENTACKLE ALIRAN-ALIRAN KEBATHINAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 BAB V KATA PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 BAB VI LAMPIRAN-LAMPIRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 BAB VII DAFTAR KEPUSTAKAAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 CATATAN KAKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

KATA PENGANTAR

Dengan Nama Allah Jang Maha Pengasih dan Penjajang, segala pudji bagi-Mu, Engkau jang aku sembah, kepada Engkau aku menghambakan diri, aku mohon perlindungan dan pertolongan-Mu, tundjukanlah djalan jang benar bagiku, djauhkanlah aku dari larangan-Mu, berikanlah aku daja dan kekuatan untuk memenuhi perintah-Mu dan mendjalankan dharma hidupku.

Inna sholaati wa nusukii wa mahjaaja wa mamaatii, lillahi robbil ‘alamiin; sesungguhnya sembahjangku dan ibadatku, hidup dan matiku, untuk Allah Tuhan semesta alam.

Dalam rangka untuk menerbitkan buku “PEDOMAN PENGAWASAN ALIRAN KEBATHINAN”, maka bahan tjeramah penulis pada upgrading para petugas Projek Pengawasan/Kegiatan/Keagamaan dan Aliran2/Faham2 didaerah-daerah seluruh Indonesia tahun 1970-1971, dengan beberapa tambahan dan perubahan-perubahan disanasini, penulis anggap bisa didjadikan sekedar pegangan bagi para petugas negara dalam mengadakan pengawasan terhadap makin berkembangnja aliran-aliran kebathinan di Indonesia, terutama di Djawa.

Penulis mengkonstatir bahwa dengan berkembangnja aliranaliran kebathinan di Indonesia, jang dimulai kira-kira sesudah Proklamasi Kemerdekaan, sekitar tahun 1946, rupanja masjarakat Indonesia, terutama orang-orang Djawa, jang hidupnja berada dalam lingkungan dan kungkungan ilmuilmu kedjawen, terangsang dan terpengaruh oleh utjapan

“Sabdopalon”, ponokawan Radja Madjapahit sedjak Prabu Brawidjaja jang pertama sampai dengan jang terachir.

Keradjaan Madjapahit mengalami keruntuhan kira-kira pada sekitar tahun 1478, Sabdopalon sebagai ponokawan, pelajan radja jang berfungsi sebagai abdi jang setia, pemelihara, pendjaga dan pelindung radja, ketika Sang Prabu Brawidjaja terachir menjarankan agar Sabdopalon mau masuk Islam, maka oleh Sabdopalon didjawabnja sebagai berikut:

“Sabdopalon matur sugal,

jen kawula mboten arsi,

angrasuk agama Islam,

wit kula puniki jekti,

ratuning danjang Djawi,

momong marang anak putu,

sagunging priprajangan,

kang dumunung tanah Djawi,

wus pinesti sajekti pisahan”1)

(Sabdopalon mendjawab dengan kasar,

bahwa hamba tidak mau masuk dan memeluk agama Islam,

sebab sebenarnja hamba ini,

adalah radja dari danjang tanah Djawa,

jang bertugas dan berkewadjiban mengemong anak-tjutju dan segala djin priprajangan rupanja sudah ditakdirkan jang berada ditanah Djawa, bahwa hamba harus berpisah).

“Kalawan paduka Nata, wangsul mring kadjiman marni, mung kula matur pitungkas, mbendjing ing sapungkur mami, jen wus prapta kang wantji, djangkep gangsal atus tahun, awit dinten punika, kula gentos ing agami, gami budi kula sebar tanah Djawi”2)

(Dengan Tuan Paduka Radja,

kembali kekeradjaan hamba,

hanja hamba menjampaikan pesan,

nanti sepeninggal hamba,

dikala sudah tiba sa’atnja,

genap lima ratus tahun,

sedjak sa’at ini,

agama Islam akan hamba ganti,

dengan agama kebathinan jang akan tersebar keseluruh tanah Djawa).

“Sinten tan purun nganggejo, jekti kula risak sami, Sun ajakan bala kula, brekasakan rupi-rupi, dereng lega kang ati, jen dereng lebur tempur, kula damel pratanda, praptane tembajan mami Hardi Mrapi jen wus ndjelub milih lahar”.3)

(Barang siapa jang tidak mau menerima agama kebathinan, pasti akan kuhantjur leburkan, kuperintahkan pengikut dan bala tentaraku, dari segala lapisan masjarakat, aku belum akan merasa puas, kalau belum hantjur lebur, aku beri pertanda-alamat, akan datangnja aku kembali,

jaitu bila gunung merapi sudah meletus dan mengeluarkan lahar).

“Ngidul-ngilen purugira, ngganda banger ingkang warih, inggih punika wekdal kula, wiwit njebar agama budi, netepi djandji mami, anggere kodrat satuhu, karsaning Djawata, sadaja gilir gumanti, mboten kenging alamun hingga wahana”4)

(Kebarat-daja mengalirnja.

berbau anjir airnja, itulah tiba sa’atnja,

aku menjebar agama kebathinan,

untuk menetapi djandjiku,

sesuai dengan kehendak Dewata,

bahwa segalanja itu bergerak bergantian,

oleh sebab itu djangan diam-lengah sebelum tertjapai tudjuan).

Djelaslah kiranja dari golongan dan orang-orang kebathinan mempunjai kejakinan bahwa sesudah lima ratus tahun sepeninggalnja Sabdopalon, jang meninggal setjara “muksa”, jaitu meninggal gaib bersama dengan seluruh raganja, agama kebathinan akan berkembang di Indonesia terutama di Djawa.

Hal jang sedemikian itu ditandai dengan banjaknja aliranaliran kebathinan jang lahir disekitar daerah gunung merapi, antara lain daerah Solo, Djogja, Magelang, dan sebagainja.

Lima ratus tahun sesudah keruntuhan Keradjaan Madjapahit kira-kira nanti pada tahun 1978, (1978 dikurangi 1478-500), sedangkan aliran-aliran kebathinan mulai bermuntjulan seperti tumbuhnja djamur dimusim hudjan kira-kira pada tahun 1946.

Djadi usaha golongan aliran-aliran kebathinan untuk nanti pada tahun 1978 sudah bisa menjebarkan agama kebathinan keseluruh pelosok tanah air Indonesia, chususnja Djawa, sudah dimulai sedjak tahun 1946, jang berarti memakan waktu 32 tahun.

Golongan aliran-aliran kebathinan membagi masa 32 tahun tersebut mendjadi 4 tahun usaha, jang masing-masing tahap memakan waktu 8 tahun atau istilah kedjawenja 1 windu.

1. Usaha tahap pertama, periode tahun 1946-1954.

Merupakan masa persiapan pembentukan wadah-wadah aliran kebathinan; mengorganisir aliran-aliran kebathinan jang sudah ada, dan mendorong atau mengusahakan lahirnja aliran-aliran kebathinan baru, menghidupkan kembali aliran-aliran kebathinan jang sudah mati, serta mengaktifkan kembali aliran-aliran kebathinan jang sudah pasif tidak bergerak.

2. Usaha tahap kedua, periode tahun 1954-1962.

Merupakan masa peningkatan kegiatan, dalam masa ini banjak diadakan kongres-kongres kebathinan, komperensikomperensi, seminar-seminar, simpusium-simpusium, musjawarah-musjawarah, tirakatan-tirakatan, saresehansaresehan, dan pertemuan-pertemuan lainnja antar aliran-aliran dan orang-orang kebathinan.

3. Usaha tahap ketiga, periode tahun 1962-1970.

Masa ini merupakan masa landjutan dari pada peningkatan kegiatan dari usaha tahap kedua, tetapi dengan adanja peristiwa Gerakan Tigapuluh September (G. 30. S/P. K. I), dimana banjak oknum-oknum dan organisasi-organisasi aliran kebathinan jang baik langsung ataupun tidak langsung tersangkut atau terlibat dalam peristiwa tersebut, maka dalam masa tahap ketiga ini terlihat adanja kelesuan dan kegelisahan dikalangan orang-orang dan organisasi-organisasi aliran kebathinan.

4. Usaha tahap keempat, periode tahun 1970-1978.

Masa ini dianggap sebagai masa penentuan bagi sementara orang-orang kebathinan, karena kalau gagal dalam masa penentuan ini, maka akan tipislah harapannja untuk bisa mewujudkan pesan Sabdopalon untuk menjebarkan kebathinan di Indonesia atau Djawa ini.

Oleh sebab itu dalam masa ini orang-orang dan organisasiorganisasi aliran kebathinan mengumpulkan segala dana dan daja, fund and forces, serta giat berusaha menarik simpati masjarakat dan beberapa pedjabat pemerintahan, baik sipil maupun militer, untuk tertjapainja tudjuan mereka, jaitu menggantikan agama Islam dan agama-agama lain jang ada di Indonesia dengan kebathinan.

Demikianlah konstatiring penulis terhadap makin meningkatnja kegiatan orang-orang dan organisasiorganisasi aliran kebathinan pada dewasa ini.

Hal jang sedemikian itu penulis anggap sebagai lampu merah bagi para petugas negara dalam rangka pengamanan Pantja Sila, dimana sila pertamanja adalah Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, dan unsur Ke-Tuhanan itu hanja terdapat didalam agama, sedangkan agama terantjam bahaja, karena akan digantikan dengan kebathinan.

Oleh sebab itu penulis berdo’a semoga buku ini dapat membantu para petugas negara dalam menjelamatkan Pantja Sila dari segala bentuk rong-rongan; djuga diharapkan bisa membantu menginsafkan kembali orang-orang jang telah tersesat dari adjaran agama.

BAB I PENDAHULUAN

Kebathinan itu ada pada setiap bangsa, dan adanja itu sedjak adanja manusia pertama didunia, kebathinan mendjadi tempat istirahat bagi orang jang telah pajah berdjalan, tempat lari bagi orang jang telah terdesak dan putus-asa, tempat penenang bagi orang jang sedang dalam kebingungan dan kegelisahan, tempat berteduh bagi orang jang sedang kepanasan dan kehudjanan, penguat dan penggugah semangat pribadi bagi orang lemah, tempat berpidjak bagi orang jang kehilangan tongkat, tempat bersembunji bagi orang jang selalu dikedjar oleh ketakutan dan putus-asa, tempat pelipur lara bagi orang jang menderita duka-nestapa, dan sebagainja.-

Pada djaman pendjadjahan, karena sempitnja ruang lingkup untuk bergerak pagi pahlawan2 pentjinta tanahair, dan dikekangnja kebebasan-kebebasan disegala bidang, maka tidak sedikit diantara mereka jang setjara diam-diam memperdalam ilmu kebathinannja dan menghimpun kekuatan untuk suatu ketika tampil kembali ke-medan djuang menggempur kaum pendjadjah-jang angkara murka, dengan sendjata jang dilandasi oleh kekuatan-kekuatan kebathinan.

Dalam djaman pendjadjahan itu pedjuang-pedjuang seperti halnja Pangeran Diponegoro, Kjai Modjo, Ali Basjah Sentot Prawirodirdjo, Teuku Tjik Di Tiro, Imam Bondjol, dalam gerak dan langkahnja selalu disertai dengan djiwa dan semangat kebathinan jang mendalam.

Dalam zaman revolusi, para patriot dan pedjuang bangsa hanja dengan bambu-runtjing, keris, tombak, pedang, golok dan azimat-azimat jang sudah dimantrai atau dido’ai oleh para ulama dan ahli kebathinan dan disertai dengan semangat jang dilambari oleh ilmu-ilmu kebathinan, achirnja bangsa Indonesia dapat merebut kemerdekaan dari tangan kaum pendjadjah.

Mulai tudjuan kebathinan antara lain adalah untuk mentjapai kemerdekaan disegala bidang: ketenangan, ketentereman dan kebahagiaan, keadilan, kebenaran dan kemakmuran moril-materiil dan spirituil baik didunia maupun acherat.

Setelah Indonesia merdeka, jang ternjata bahwa hanja beberapa gelintir orang jang dapat menikmati kemerdekaan, timbul korupsi, ketjurangan, penjelewengan, pengchianatan, makan menimbulkan keprihatinan bagi pedjuangpedjuang kemerdekaan jang sedjati jang achirnja disana-sini lahir gerakan-gerakan dan aliran-aliran kebathinan.

Bagi pedjuang-pedjuang kebathinan sedjati melahirkan dan mengembangkan adjarannja kearah hal-hal jang positifkonstruktif, mengusahakan adanja keseimbangan aktivitas lahir bathin.

Pedjuang-pedjuang kebathinan sematjam ini djumlahnja sedikit sekali bila dibandingkan dengan pedjuang-pedjuang kebathinan gadungan.

Setjara lahirija pedjuang-pedjuang kebathinan sedjati bekerdja memeras keringat dan membanting tulang untuk suksesnja pembangunan negara disegala bidang dan untuk tegaknja keadilan dan kebenaran disegala lapisan masjarakat.

Setjara bathinijah memohon kepada Allah S.w.t. agar negara terlindung dan terhindar dari segala mala-petaka dan mara-bahaja, berdo’a semoga orang-orang jang telah mengchianati dan mengotori kesutjian kemerdekaan sadar dan insjaf kembali kedjalan jang benar, bertindak dan bersikap sesuainja kata dengan perbuatan, tidak bertindak sewenang-wenang dupeh sedang berkuasa.

Sedang bagi golongan kebathinan gadungan melahirkan dan mengembangkan adjarannja kearah hal-hal jang negatifdestruktif, dengan mendirikan perguruan-pedukunan, ilmu tenung, ilmu sihir-ilmu shanthet-ilmu teluh dan ilmu-ilmu lainnja jang mendjurus kepada hal-hal jang meratjuni djiwa masjarakat dan menggojahkan keamanan negara serta menganggu ketenteraman beragama.

Golongan kebathinan gadungan-gadungan ini djuga dengan mempergunakan ilmu djahatnja. Melindungi kaum koruptor, bandit, pengchianat negara, dan buronan-buronan politik maupun kriminal dengan tidak menghiraukan tatakrama bernegara dan bermasjarakat, serta tata-krama Pantjasila.

Djadi dalam hal ini, jang harus mendapatkan perlindungan, bimbingan pembinaan dan bantuan dari fihak pemerintah adalah golongan pedjuang-pedjuang kebathinan sedjati.

Sedangkan golongan kebathinan gadungan harus dibrantas dan ditumpas sampai keakar-akarnja, tidak boleh diberi angin an diberi kesempatan untuk berkembang, bila Pemerintah menghendaki ketenangan pemelukan agama bagi rakjatnja.

Tjuma sajangnja bagi pihak Pemerintah sekarang tiak atau belum mempunjai peralatan materiil sebagai laboratorium untuk mengadakan experimen dan pengetesan serta pengudjian untuk membedakan adjaran ilmu kebathinan, mana jang sedjati dan mana jang gadungan.

Djuga Pemerintah tidak atau belum mempunjai peralatan personil jang propesionil dan mempunjai skill dibidang kebathinan.

Oleh sebab itu dalam djangka pandjang Pemerintah sebaiknja menjiapkan tenaga personil untuk mentachlo masalah-masalah kebathinan dengan djalan antara lain mengirimkannja ke-Fakultas-Fakultas jang mempunjai djurusan kebathinan untuk mengadakan research mengenai kemungkinan bisa didirikannja Fakultas-Fakultas.

Dalam djangka pendek mengadakan larangan dan membatasi ruang gerak aliran-aliran kebathinan jang adjaran dan kegiatannja menganggu ketenteraman umum, memetjah persatuan nasional, merongrong kewibawaan Pemerintah dan membahajakan Negara dan menghina agama.

Berbitjara soal kebathinan atau oleh para pemeluk agama Islam lebih dikenal dengan istilah Shufi tidak bisa terlepas dari orang atau kelompok orang-orang jang lebih mementingkan kebersihan hidup bathin atau lebih mengutamakan laku “taqrrub” atau mendekatkan diri kepada Tuhan, seolah-olah umurnja dihabiskan untuk dzikrullah, lisannja menjebut nama Allah dan hatinja selalu ingat kepada-Nja, hatinja menangis memohon ampunan dan keridhaan Allah S.w.t.

Tudjuan dari pada penjuguhan materi aliran-aliran kebathinan di Indonesia adalah:

1. Supaja masjarakat tidak keliru menafsirkan bahwa Ilmu kebathinan atau “tasawwuf” adalah sesuatu hal jang berasal dari luar Islam, pada hal djelas bahwa dasar-dasar kaidahnja ber-sumber dari Sunah Rasulullah S.a.w. jang berazaskan kepada wahju Illahi jaitu Al-Qur’an.

2. Agar orang tidak salah meletakan fungsi Ilmu kebathinan atau tasawwuf pada tempatnja, sebagai djalan untuk “ma’riffat” atau mentjapai kesempurnaan kepada Allah S.w.t. dengan mengamalkan dua djalan hakekat dan sjari’at sekaligus.

Imam Malik memperingatkan:

“Barang siapa mengadji Ilmu fiqh atau sjari’at sadja tidak memperingatkan dengan tasawwuf, maka ia itu fasik.

Barang siapa mempeladjarai Ilmu Tasawwuf sadja tetapi tidak mengerti tentang fiqh atau sjari’at, maka ia itu zindik. Tetapi barang siapa jang mempeladjari kedua-duanja memperdalami ilmu fiqh kemudian menjempurnakan dengan Ilmu tasawwuf, maka ia itulah orang jang tahkik, jaitu orang sudah sampai kepada hakiki5)

Kadang-kadang orang awam tidak dapat memahami tingkah laku atau utjapan-utjapan orang kebathinan atau Shufi karena dilihat sepintas lalu seolah-olah bertentangan dengan sjari’at.

Dalam hal ini hendaknja kita sebagai orang pemeluk agama tidak terlalu terburu-buru mengambil suatu kesimpulan bahwa orang-orang itu salah, karena tingkah laku dan utjapan-utjapan jang demikian itu tidak djarang berasal dari kitab-kitab sutji, misalnja utjapan “rabithah” atau ikatan murid dengan guru: “Si murid harus menganggap bahwa gurunja atau Sang guru itu adalah Chalifah Rasulullah”.

Jang dimaksud dengan utjapan itu adalah Chalifah pengganti dari sekian banjak Chalifahnja Chalifah Rasulullah s.a.w. sama dengan kalau kita mengutjapkan bahwa kita ini anak Nabi Adam a.s. tentu jang kita maksudkan bukanlah sebagai anak kandung Adam tetapi sebagai anak keturunan anak-anak Nabi Adam.

Bagi kita orang-orang pemeluk agama, terutama agama Islam, kehidupan Shufi atau tasawwuf itu djanganlah hendaknja didjadikan tempat pelarian untuk hidup mementjilkan diri, tidak mau tahu soal-soal jang terdjadi didalam kehidupan masjarakat ramai.

Kita harus bisa membagi waktu hidup kita ini untuk kepentingan masjarakat dan Negara, sedangkan waktu selebihnja kita pergunakan untuk berbakti dan menjembah Allah s.w.t. agar bathin dan rochani kita mendjadi bersih, kita harus bisa mendjadi pertapa-pertapa atau ahli berchalwat dimalam hari dan pedjuang-pedjuang penegak keadilan dan kebenaran disiang hari.

Dengan demikian maka kita pemeluk agama tetap melakukan dharma hidup kita untuk kepentingan Nusa, bangsa, Negara dan Agama dengan kemampuan jang ada pada diri kita masing-masing.

Djuga penjuguran materi aliran-aliran kebathinan; penulis maksudkan untuk mengarahkan kepertjajaan bangsa Indonesia kefocus ke Tuhanan Jang Maha Esa.

1. Mendjaga agar Negara dan bangsa Indonesia tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Mendjaga agar bangsa Indonesia tetap mendjundjung tinggi garis Pantja Sila, dimana sila pertamanja adalah ke Tuhanan Jang Maha Esa.

3. Memelihara persatuan penganut agama dalam melaksanakan nation and character building.

4. Menampung semua kekuatan mental, spirituil dan rochani aliran-aliran keagamaan, jang akan dapat melahirkan kekuatan dalam merealisir national character building tersebut.

5. Mempersatukan, menjederhanakan, menjehatkan dan menjalurkan aliran-aliran kebathinan, jang bersumber kepada agama, dengan berdasarkan kepada keimanan terhadap Tuhan Jang Maha Esa.

Dalam melaksanakan tudjuan tersebut melahirkan adanja suatu akibat, jang mewudjudkan adanja dua aspek: 1. Aspek negatif; 2. Aspek positif.

Aspek negatif berarti ada sesuatu jang harus dihilangkan atau disebut “terminus a quo” (pangkalan jang harus ditinggalkan).

Sesuatu jang harus dihilangkan itu adalah kesesatan dibidang kepertjaan dan keimanan kepada Tuhan Jang Maha Esa, dan jang harus ditinggalkan adalah pangkal pikiran jang mengingkari adanja Tuhan Jang Maha Esa.

Sedangkan aspek positif adalah menundjukan adanja keadaan jang baru atau dapat disebut djuga “terminus ad quen” (titik jang harus ditudju).

Kesadaran jang baru itu adalah keadaan dimana orangorang jang sesat itu dapat dibimbing kembali kedjalan kebenaran Tuhan, dan titik jang ditudju itu adalah Tuhan Jang Maha Esa.

Dengan titik tudjuan Tuhan Jang Maha Esa ini diharapkan bisa menuntun mulai kembali orang-orang jang telah sesat dan menginsjafkan kembali orang-orang jang anti Tuhan jang berarti merupakan salah satu usaha untuk mempersempit ruang gerak atheisme di Indonesia ini.

Dengan memandang kedua aspek tersebut, maka penulis ikut serta aktif memberikan bahan-bahan mengenai masalah-masalah keagamaan dan kebathinan, kepada petugas-petugas Negara dalam memberikan da’wah-da’wah keagamaan didaerah pengaruh aliran-aliran keagamaan dan kebathinan.

Dan sebagai orang jang bersifat pasif gagasan penulis ini dapat didjadikan pangkal bertolak terhadap kemungkinan dapat didirikannja laboratorium bagi tempat penjelidikan dan pengudjian segala sesuatu jang menjangkut bidang keagamaan dan kebathinan, didalam suatu lembaga jang langsung dibawah pengawasan Presiden.

Di Indonesia ini kehidupan keagamaan dan kebathinan dapat tumbuh dengan baik, sajangnja belum mempunjai laboratorium seperti jang dimaksud diatas.

Hal sedemikian di Indonesia merupakan hal jang sangat ironis sekali kalau dibandingkan dengan beberapa Negara Eropah dan Amerika, jang kehidupan keagamaannja dan kebathinannja tidak sesubur di Indonesia, namun beberapa negara itu mempunjai laboratorium dan pendidikanpendidikan tinggi jang mempunjai djurusan-djurusan kebathinan.

Untuk lebih memperkuat gagasan penulis, jang menganggap perlu adanja laboratorium dan pendidikan-pendidikan tinggi jang mempunjai djurusan-djurusan kebathinan di Indonesia, maka dibawah ini penulis kutipkan singkatan tjeramah Sdr. Soesanto Kartoatmodjo S.H., Kepala Direktorat Politik Kedjaksaan Agung, pada Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANANS) di Djakarta tgl. 14 Djuli 1970, jang berkisar antara lain mengenai masalah ParaPsychologis.

PANDANGAN PARA-PSYCHOLOGIS:

1. Apa Para-Psychologis itu?

Sekiranja tidak tjukup kalau Aliran-2 Kebathinan ini hanja kita lihat dari segi historis sosiologis sadja. Guna menambah luas pandangan kita ada baiknja kalau kita lihat djuga dari segi para-psychologis.

Untuk ini perlu sepintas kilas didjelaskan dahulu apa jang dimaksud dengan Para-psychologie itu. Adapun gedjala-2 psychis itu apat normaal dan a-normaal, sedang gedjala-2 jang a-normaal ini dapat dibagi mendjadi: jang abnormal, supranormaal dan para-normaal. Gedjala-2 psychis jang normaal kita lihat dalam tindakan manusia jang biasa, jang normaal. Gedjala psychis jang ab-normaal kita lihat dalam orang-2 gila, sinting, dan lain-2. Gedjala-2 psychis jang supra-normaal kita djumpai pada orang-2 jang dalam sedjarah dikenal sebagai orang jang besar dalam lapangan apapun djuga.

Ilmu pengetahuan Psychologie menjelidiki kesadaran, kelakuan-2 dari machluk hidup atau menjelidiki pengalaman-2 manusia jang bersifat psychis seperti: gedjala-2 kesadaran beserta isinja, perasaan, kemauan, dan lain seterusnja. Tetapi ternjata bahwa dalam hidup se-hari-2 ada gedjala-2 pyschis, jang hingga sekarang tidak dapat diterangkan oleh ilmu Psychologie biasa. Ternjata sering didjumpai gedjala-2 jang terdjadi tanpa melalui sebab akibat pantja-indera. Disinilah kita mengindjak lapangan ilmu Para-Psychologie, jaitu ilmu pengetahuan jang mempeladjari:

a. gedjala-2 jang terdjadi tanpa dengan perantaraan pantja indera;

b. perubahan-2 jang bersifat psychick (badaniah) digerakkan oleh psyche tanpa mempergunakan kekuatan-2 jang terkait dalam tubuh manusia.

Gedjala-2 jang dimaksud dalam a seharusnja dengan tjara-2 orang dapat mengetahui sesuatu, jang biasanja dengan djalan mempergunakan pantjaindera. Akan tetapi terdjadi pula gedjala-2 tanpa mempergunakan pantjaindera. Gedjala-2 tersebut bersifat paragnostis, misalnja telepati, mengetahui sebelum winarah (terdjadi). Didalam b maka diketemukan suatu perubahan tanpa mempergunakan kekuatan-2 jang terdapat dalam tubuh manusia, misalnja pengobatan, mengeluarkan darah dari tangan tanpa merasa sakit (stignatisasi), dan lain-lain.

Gedjala-2 ini terdapat disamping fakta-2 jang biasa terdjadi, oleh karena itu disebut “Para”.

Para berarti disamping, disebelah.

Maka itu ilmu pengetahuan jang menjelidiki ini di Djerman dan di Belanda disebut ParaPsychologie, sedang di Inggeris disebut Psychical Research an di Perantjis disebut Metapsychique. Sebagai ilmu pengetahuan, Parapsychologie itu terikat oleh objeknja sendiri, jaitu pelaksanaan dan pendjelmaan dari psyche. Oleh karena itu kalau misalnja ada hal-2 jang terdjadi diluar kekuatan psyche manusia bukanlah sasaran Para-psychologie. Djadi setjara gampang-2an dapat dikatakan, ilmu Parapsychologie menjelidiki orang-2 jang mempunjai mata ketiga, orang jang mempunjai pantjaindera ke-enam, ramalan-2 (mengetahui sebelum winarah), telepati, orang jang ditusuk tidak merasa sakit dan tidak berdarah, dan lain2nja.

Di Eropa Barat hal-2 sematjam ini telah diselidiki setjara ilmiah dan Universitas-2 telah melaksanakan ilmu pengetahuan ini sebagai mata peladjaran.

Di negara Belanda tokoh ahli-2 Para-psychologie ialah misal nja:

Prof. Dr. W.H.C. Ten Haeff dan Prof. Dr. P. Dietz, masing-2 mahaguru pada Universitas di Utrecht dan di Leiden.

Mula-2 ilmu Pengetahuan ini mendapat tantangan dari kaum Agama, baik Agama Kristen, maupun Katholik. Akan tetapi lama-lama Agama-2 ini dapat membenarkan hasil-2 jang ditjapai oleh ilmu Para-psychologie ini.

Pater Reginald Omez pernah mengatakan: Kesaktian jang dapat ditelandjangi adalah kesaktian palsu. Kita beri terima kasih kepada ilmu Para-psychologie, jang berhasil mengadakan “pembersihan” terhadap kepalsuan “orang-2 jang sakti” (Heiligen).

2. Faedah ilmu Para-psychologie untuk keperluan peradilan.

Dalam ilmu pengetahuan Para-psychologie orang-2 jang mempunjai “kepandaian” untuk meramalkan, melihat tanpa mata dan lain-2 itu disebut “paragnost”, dan bagian dari ilmu pengetahuan Para-psychologie tentang ini disebut Paragnosie. Seorang paragnose (dukun) dalam praktek pekerdjaannja kaang-2 mempergunakan benda, jang dalam hal ini disebut inductor, sedang paragnose jang mempergunakan inductor disebut psychoscopist. Bagaimanakah praktek para dukun-2 ini bermanfaat untuk masjarakat, chususnja untuk peradilan? Untuk ini kita lihat perkembangannja di negara-2 luar, dan dalam hal ini kita pilih negeri Belanda, oleh karena peradilan kita hukumnja banjak persamaan dengan peradilan dinegeri Belanda. Tentang penggunaan paragnose-2 untuk keperluan justisi di negeri Belanda, antara tahun 1920-1940 telah dimulai oleh kangan rendahan pembantu-2 magistraat (polisi). Mereka setjara diam-2 dan tersembunji pergi kepada dukun-2 sematjam itu, karena kalau-2 mendapat tegoran-2 ari kalangan atasan. Hasil-2 dari pada penggunaan para dukun-2 ini banjak jang tidak diketahui, oleh karena tidak ada pengumuman-2.

Dikalangan atasan mulai terbuka, sewaktu Djaksa Mr. W. Di Almero pada tanggal 18-1-1929 menulis surat kepada Prof. Dr. W.H.C. Tenhaeff, mahaguru dalam ilmu Para-psychologie pada Universitas di Utrecht, bahwa ia mendapatkan bahan-2 jang berguna sekali dalam menjelidik perkara, jang bersangkutan dengan majat seorang pendjaga malam.

Sewaktu pada tanggal 14 Djuni 1938 diadakan pertjobaan terhadap seorang paragnos bernama Fred. Marion. (JozefKraus), disaksikan oleh petugas-2 Kepolisian, maka sehari sesudahnja pada tanggal 15 Djuni 1938 dalam surat kabar “De Telegraaf” didapatkan tulisan jang mempersoalkan, apakah bidjaksana, kalau dalam pemerintah Kristen, Polisi diperkenankan mempergunakan tukang-2 sihir (tovenaars).

Perkembangan ilmu Para-psychologie ini beserta pertjobaan-2nja terhadap para dukun-2nja, mula-2 mendapat tantangan-2 dari kaum Agama, akan tetapi setelah ilmu pengetahuan ini lambat-laun bisa membuktikan setjara ilmiah, maka kaum Agama terpaksa menjerah, sebagai dinjatakan antara lain oleh Pater-Reginald Omez.

Selain kaum Agama, dahulu kaum Nazi (Hitler) djuga mengetjam keras praktek-2 sematjam ini.

Dewasa ini tinggal kaum komunis sendiri jang selalu menentang adanja ilmu para-psychologie ini, seseorang kalau ketahuan mempeladjari atau mempraktekkan pedukunan sematjam itu, tidak akan mendapat ampun.

Oleh karena itu ilmu pengetahuan jang menjelidiki soal pedukunan tersebut hanja berkembang di negara-2 nonKomunis. Kita ingat bahwa pada waktu jang lampau pemerintah sendiri tidak memberi difinisi atau pengertian tentang Klenik, sehingga persoalannja mendjadi kabur, hanja dikatakan adjaran jang klenak klenik itulah dilarang.

Apakah isinja, bagaimana tjara-2nja, semuanja tak djelas.

Apakah sikap Pemerintah diwaktu itu dalam menentang pemberantasan klenikisme itu sedjalan dengan fihak komunis, atau memang mendapat angin dari kaum komunis jang selalu menentang perkembagan ilmu Para-psychologie beserta pertjobaan-2nja, tidaklah terang, mungkin demikian. Perlu didjelaskan lagi bahwa praktek pedukunan di Indonesia itu biasanja memberi pengobatan, memberi nasehat-2, meramal-2kan, dan lain-2nja.

Pada dasarnja pedukunan adalah lain dari Aliran Kebathinan, sekalipun dalam perkembangannja dapat berkembang mendjadi aliran Kebathinan. Praktek-2 pedukunan sematjam inilah jang setjara para-psychologie mendapat tantangan dari kaum Komunis di negara lain.

Di Negara Belanda dukun-2 ini atau paragnos-2 ini dipergunakan dalam mentjari barang-2 hilang, anak-2 hilang, memberikan petundjuk-2 tentang terdapatnja kedjahatan-2 an lain-2nja.

Kalau pihak Kepolisian atau Kedjaksaan sudah tertutup atau kesukaran dalam mentjari petundjuk-2 atau bukti2 dalam penjelidikan perkara, maka barulah mereka menghubungi seorang paragnos. Akan tetapi dalam menghubungi seorang paragnos itu, mereka selalu konsultasi dengan seorang ahli para-psychologie. “Berbahaja sekali kalau mempergunakan seorang paragnos tanpa konsultasi dengan seorang ahli para-psychologie”, demikianlah Prof. Ten Haeff. Ini disebabkan oleh karena hasil jang diberikan oleh seorang paragnos dapat djuga salah. Kalau orang sudah pertjaja benar-2 akan hasil jang diberikan oleh seorang paragnos, padahal hasilnja itu salah, maka ini akan mempengaruhi seluruh hidup orang tersebut. Oleh karena itu konsultasi dengan seorang ahli para-psychologie adalah penting sekali.

3. Pertjobaan oleh Ahli-2 Para-Psychologie.

Pertjobaan dilakukan di Gedung Diligentia pada tanggal 27 Oktober 1930 djam 10.30 pagi, dengan seorang paragnos bernama Hermaan Steinscheider (Erik Jan Hanussen) jang terkena sebagai seorang jang mengetahui sebelum winarah dan dengan inductor seputjuk surat dalam amplop. Pertjobaan dilakukan oleh Prof. P. Dietz, mahaguru IlmuPara-Psychologie di Leiden.

Djalannja pertjobaan adalah demikian: Setelah Hanussen memegang amplop, maka ia kelihatan mendjadi gelisah. Setelahnja ia berkata dengan suara terputus-putus, (kata-2 itu semuanja ditjatat oleh Prof. P. Dietz.)

“Hidup jang berubah-2; pertentangan batin: orang ini badannja rusak; ia sudah lama meninggal, tetapi tidak dilupakan. Bakat-2 jang besar, berbakat bersjair, ketjakapan istimewa. Setelah Hanussen berhenti sebentar lalu diteruskan: “Hidup jang berhenti dengan teriakan kebingungan; Ragu-ragu. Alangkah ngerinja. Bunuh diri!”. (Kata “bunuh diri” seakan-akan dilontarkan dari mulutnja dari pada diutjapkannja sambil Hanussen berkalikali dengan gerakan-gerakan jang tidak tenang memegang lehernja).

KETERANGAN:

Surat tersebut ditulis pada tahun 1796. Pada tahun ini dalam pendjara di Rotterdam didapatkan seorang bangsawan Djerman jang oleh karena kelakuan-2 jang tidak senonoh diusir oleh keluarganja dan hidup mengembara.

Di Rotterdam ia menamakan dirinya “Meyer” dan berkalikali melakukan pentjurian. Ia ditangkap, dimasukan dalam pendjara dan mendapat hukuman gantung. Didalam pendjara ia berkenalan dengan seorang pendeta bernama Scharp. Meyer mentjeritakan riwayat hidupnja kepada Scharp.

Pendeta tersebut menganggap si terhukum orang jang baik, tindak-tanduk jang sopan, dan bakat-2 ketjerdasan jang istimewa. Terdjadilah suatu hubungan jang karib antara pendeta tersebut dan Mayer. Mereka sering berdiskusi tentang Spinoza dan Voltaire.

Kepada pembesar-2 pemerintahan oleh Dominee Scharp lalu diadjukan permohonan ampun (grasi) untuk terhukum. Akan tetapi setelah rakjat mendengar ini, lalu memprotes cara mengharap agar pendjahat bangsawan tersebut dihukum gantung, sehingga permohonan grasi tersebut ditolak.

Hukuman gantung akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 1796. Akan tetapi satu malam sebelum hukuman didjatuhkan, bangsawan tersebut berhasil mendapatkan sebilah pisau untuk memotong tenggorokannja sampai meninggal. Seorang ahli bedah berhasil mendjahit tenggorokannja kembali dan untuk memenuhi putusan pengadilan, ia digantung. Beberapa djam sebelum ia meninggal, terhukum tersebut menulis beberapa putjuk surat.

Diantaranja surat-2 tersebut ada seputjuk surat jang dipergunakan sebagai inductor dalam pertjobaan terhadap Erik Jan Hanussen.

Oleh Prof. Dr. P. Dietz pertjobaan ini dianggap berhasil, suatu bukti bahwa paragnos tersebut dengan memegang seputjuk surat dapat mentjeritakan suatu peristiwa jang terdjadi kurang lebih 134 tahun jang lalu.

Bukti bahwa perkataan Hanussen: “Ia tidak dilupakan” itu benar, ditundjukan oleh Prof. Dr. P. Dietz, berhubung pertjobaan tersebut dimuat dalam Surat Kabar “Het Vaderland”, Prof. Dr. P. Dietz mendapat telepon dari seorang pelukis bernama V.d.b., jang djuga mengetahui sedjarahnja Meyer alias R., jang sebelum dilakukan pertjobaan pada tanggal 27-10-1930 tersebut, pelukis ini pernah mentjeritakan kepada kenalan-2nja tentang sedjarah jang mengerikan ini.

Sekiranja perlu diterangkan, bahwa Hanussen tersebut seorang jang mempunjai bakat-2 paranormal, jang terkenal dengan sebutan “dukun negara”. Ia orang Austria. Pada tanggal 24 Maret 1933 ia ditangkap oleh kaum Nazi, mungkin karena ia banjak mengetahui kedjahatan-2 kaum Nazi, dan achirnja dibunuh oleh kaum Nazi sendiri.

Riwajat hidup Hanussen tersebut bisa kita batja dalam kitab “Meine Lebenslinie”, diterbitkan di Berlin tahun 1930. Inilah salah satu tjontoh hasil dari pada sekian banjak pertjobaan-2 jang dilakukan setjara ilmiah terhadap dukun2 sematjam itu.

Akan tetapi sekiranja perlu diperingatkan bahwa pertjobaan-pertjobaan jang dilakukan sematjam itu hasilnja tidak selalu mutlak benar, adakalanja meleset. Oleh karena itu konsultasi dengan seorang Para-psychologie diperlukan sekali.

TJONTOH LAIN:

Seorang bernama A. Henskes dari Zaandam pada bulan April mendatangi Prof. Dr. W.H.C. Ten Haeff jang mentjeritakan tentang kekebalannja. Sebagai bukti ditundjukan foto-fotonja jang bersangkutan dengan itu. Ditjeritakan pula, bahwa ia tanpa mengalami penderitaan mengunjah pisau-2 atau gelas-2 dalam mulut.

A. Henskes jang terkenal dengan nama Mirin Dajo adalah kelahiran Rotterdam pada tahun 1912: Ia berpendidikan Sekolah menengah (M.U.L.O) dan selandjutnja beladjar pada Akademi menggambar di Den Haag. Menurut keterangan-2 sewaktu ia berumur 9 tahun, ia mendapatkan ketjelakaan, jang mengakibatkan ia mendapat luka dalam perutnja, sehingga perutnja perlu didjahit. Ia tidak merasa sakit sedikitpun, sehingga dokter jang menolongnja mengatakan bahwa ada kemungkinan sesuatu jang bersifat paranormal dalam ketidak-sadarannja (Unbewuszte). Ini merupakan suatu permulaan tentang kekebalannja.

Dalam bulan Djuni dan Djuli 1940 Mirin Dajo mulai melakukan pertundjukan-2 dimuka umum di Amsterdam. Dalam surat-2 kabar “Het Parool” tanggal 12 Djuni dan “Het Vrije Volk” tanggal 13 Djuni dimuat tentang pertundjukannja jang mengherankan para hadirin, diantarannja para dokter.

Dalam pertundjukkannja pada tanggal 7 Djuli 1946, jang disaksikan oleh dokter-2 J. Bruisten, L. Strep dan C. J. Wafelbakker diberitakan demikian:

Mirin Dajo mulai menggigit sepotong gelas dan dimakannja. Lidahnja berdarah diberbagai tempat. Selandjutnja ia minta kepada pembantunja untuk ditusuk tangannja jang kanan sebelah atas dan bawah, dengan pen-2 tumpul.

Sewaktu itu Mirin Dajo sukar dapat berbitjara, tetapi tidak ada perdarahan. Selandjutnja ia ditusuk dadanja sampai tembus. Mungkin sekali diaphragma dan limpa terkena. Djantung bekerdja normal, Pols 90, ternjata lebih tjepat. Mirin Dajo menundjukkan kesan jang gugup (nerveus) dan berkeringat banjak.

Setelah ia ditusuk sebelah dada kanan, pernafasan kelihatan terputus-2. Sewaktu pedang ditarik maka keluarlah lendir pandjang-2 jang berdarah.

Sewaktu dadanja ditusuk, maka dalam mata kelihatan tidak sadar, dan diwaktu ia berdjalan diantara penonton, maka djalannja kelihatan lain dari kebiasannja. Ia se-konjong2 djalan madju dan dengan gerak jang tjepat ia kembali ketempat semula. Atas pertanjaan-2 jang diadjukannja, ia hanja mendjawab setjara atjuh tak atjuh dengan kata-2 jang djelas diutjapkan. Melihat sikap Mirin Dajo sewaktu ditusuk. Kelihatan bahwa ia mempergunakan tenaga jang banjak.

Mirin Dajo mentjeritakan, bahwa sebelum ia ditusuk seluruh anggota badan terasa dihinggapi suatu getaran jang dingin.

4. Kekurangan orientasi ilmu pengetahuan Parapsychologie.

Banjak orang jang termakan dengan berita2 jang adjaib ini, baik dari kalangan rakjat djelata, maupun kalangan orang-2 intelektuil. Banjak pula orang2 jang masuk Aliran2

Kebathinan, djuga orang2 intelektuil, para sardjana, jang mempunjai kedudukan tinggi didalam pemerintahan.

Ber-kali2 telah kita kemukakan mengapa orang2 mudah masuk Aliran Kebathinan, mengapa orang2 intelektuil mudah mendjadi pengikut Aliran Kebathinan, mengapa orang2 mudah pertjaja akan berita2 jang tidak wadjar, seperti Baji Adjaib.

Salah satu keterangan jang dapat dikemukakan ialah bahwa di Indonesia ini belum berkembang adanja ilmu pengetahuan Para-Psychologie, suatu ilmu pengetahuan jang menjelidiki orang2 jang mempunjai bakat para-normal, orang kebal, orang dapat meramalkan, orang menjembuhkan penjakit tidak semedis., dll.

Di-negara2 di Eropah dan Amerika, fakta2 sematjam ini telah diselidiki setjara systematis dan methodis.

Pedjabat2 negara kita belum “Para-psychologisch onderlogd”, sebagaimana telah kami kemukakan diatas, inilah sebabnja mereka mudah tenggelam oleh berita2 jang serba adjaib, jang seharusnja berita2 ini diselidiki dahulu setjara para-psychologis, apakah benar2 gedjala itu bersifat paranormal atau suatu tipuan. “Berbahaja sekali”, demikianlah utjapan Prof. Ten Haeff, maha guru ilmu Para-Psychologie di Utrecht, “mempergunakan orang2 jang para-normal (djadi bukan tipuan) tanpa konsultasi dengan ahli2 Para-Psychologie”. Teranglah, bahwa sekalipun orang2 jang kita hadapi itu benar2 berbakat para normaal, namun masih perlu djuga dipergunakan ahli2-nja ilmiah jang bersangkutan; apalagi kalau kita mendjumpai seorang tidak berbakat para-normaal jang mau menipu.

Dinegara kita, djikalau orang2 intelektuil itu menghadapi seorang jang kebetulan berbakat para-normaal, maka mereka mudah “tertangkap” oleh orang jang berbakat para-normaal itu, dan djika orang ini mempunjai sesuatu adjaran, maka mudah sekali orang2 intelektuil ini mendjadi pengikutnja dan dengan sendirinja mudah terbentuk suatu Aliran Kebathinan. Berlainan sekali dengan di Eropah dimana orang2 jang berbakat para-normaal ini tetap berketjimpungan dalam ke-bakat-annja masing2, maka orang2 jang berbakat para-normaal di Indonesia mudah mentjiptakan suatu adjaran. Bagi si-pentjipta adjaran ini dengan sendirinja dipenuhi “selbst-gefuhlstrieb”nja, salah satu kebutuhan manusia jang pokok.

Berlainan pula dengan para “Europese Bestuursambtenaran” didjaman kolonial dahulu jang sebelum melakukan tugasnja di Hinia Belanda, mendapat didikan atau kursus dalam ilmu Para-Psychologie oleh Prof. Dr. Ten Haeff, maka pedjabat2 kita dewasa ini, chususnja para Djaksa, dan lebih chusus lagi petugas2 Pakem perlu kiranja pendapat sekedar didirikan atau upgrading dalam persoalan ini; Kalau ini dilaksanakan sekiranja kita tidak akan tenggelam lagi, dalam menghadapi fakta2 seperti “Baji Adjaib” jang lampau. Sekiranja ini perlu diperhatikan oleh jang berwadjib.

Demikianlah kata pendahuluan penulis, dan uraian Sdr. Soesanto Kartoatmodjo S.H., betapa pentingnja di Indonesia ini ada pendidikan-pendidikan tinggi jang mempunjai djurusan kebathinan, dan ada Laboratorium untuk tempat pengadjuan aliran-aliran kebathinan jang tumbuh dan berkembang di Indonesia, tak lain semoga dalam pembahasan selandjutnja penulis mendapatkan bimbingan, tuntunan dan petundjuk-petundjuk dari Tuhan.

BAB II ALIRAN-ALIRAN KEBATHINAN DI INDONESIA

PENGERTIAN KEBATHINAN:

Dalam kesempatan ini idjinkanlah penulis mengemukakan materi dari pada Aliran-Aliran Keagamaan dan AliranAliran Kebathinan di Indonesia, jang tersebar hampir diseluruh wilajah Indonesia, dan bahwa pengaruhnja sampai djuga di luar Negeri.

Aliran adalah suatu faham jang masih mengakui berinduk pada salah satu agama tertentu atau merupakan sekte atau madzhab dari suatu agama tertentu.

Bangsa Indonesia pada umumnja dan chussusnja suku Djawa tertarik pada so’al-so’al keagamaan, ghai’b, kebathinan, dan filsafat.

Djadi tidaklah mengherankan kiranja apabila pengaruh agama-agama dan filsafat dunia, misalnja agama Islam, Kristen, Hindu, Budha dan filsafat Junani, Tiongkok dan sebagainja banjak dipeladjari oleh bangsa Indonesia.

Objek dari pada so’al-so’al ghaib berada diluar dari manusia, objek so’al-so’al kebathinan berada didalam diri manusia; sedangkan objek agama dan filsafat berada didalam dan diluar diri manusia.

Ilmu ghaib memasuki bidang alam halus, jang tidak terlihat oleh mata-kepala, jang achirnja sampai kepada alam kelanggengan jang merupakan tempat jang sifatnja kekal dan abadi.

Ilmu kebathinan, merupakan hal jang baru dalam perumusannja sebagai istilah baru timbul sesudah berdirinja Organisasi Badan Kongres Kebathinan Indonesia disingkat B.K.K.I., tetapi sebagai fenomena merupakan suatu hal jang sudah sama tuanja dengan adanja manusia didunia ini.

Organisasi B.K.K.I. diketuai oleh Wongsonegoro S.H., didirikan pada tanggal 20 Agustus 1955, dan disjahkan pada Konggresnja jang pertama di Semarang, jang diselenggarakan dari tanggal 19 sampai dengan 21 Agustus 1955.

Azas dan tudjuan B.K.K.I. tertjantum dalam Anggaran Dasarnja pada Bab II ajat 3 jang berbunji sebagai berikut:

“B.K.K.I berazaskan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Perikemanusiaan berdasarkan pedoman: Menunaikan kewadjiban, mendjauhkan kepentingan sendiri, untuk kebahagiaan sesama (sepi hing pamrih rame hing gawe untuk memaju hajuning bawono) dengan tudjuan:

a. Membuka djalan “Kesunjataan” jang menudju kearah kesempurnaan dan kebahagiaan hidup lahir batin.

b. Dengan rasa tjinta kasih hidup damai bergotongrojong dengan segala golongan, tidak memandang bangsa, aliran agama dan atau kepertjajaan.

c. Untuk kesedjahteraan umat manusia, membangkitkan budi pekerti luhur dan membangunkan djiwa jang sutji murni, agar supaja dengan memakai dasar kebathinan disegala lapangan, tertjapailah kesempurnaan”.6)

Konggres tersebut dihadiri oleh kurang-lebih 680 anggauta pemuka2 kebathinan jang mewakili aliran2 kebathinan dari seluruh pelosok tanah air.

Dalam konggres ini diputuskan untuk menjusun dan merealisir terbentuknja suatu organisasi jang bernama Badan Konggres Kebathinan Indonesia atau disingkat B.K.K.I., dan untuk pertama kali beranggautakan 47 (empat puluh tudjuh) organisasi aliran2 kebathinan (lihat lampiran A).

Dalam Konggresnja jang pertama ini dikeluarkan pula suatu resolusi jang isinja sebagai berikut.

“Menjarankan hendaklah bangsa Indonesia memakai kembali kebathinan disegala lapangan, dan dilaksanakan dengan berpedoman kepada:

a. Sepi hing pamrih rame hing gawe (tak mempunjai hasrat untuk dirinja sendiri, sebaliknja bekerdja giat demi kepentingan umum).

b. Memaju hajuning bawono (mengusahakan keselamatan dunia pada umumnja”.7)

Selandjutnja pada Konggres-2 berikutnja makin banjak orang-2 dan organisasi-2 kebathinan jang masuk mendjadi anggauta atau setidak-tidaknja mendjadi simpatisan B.K.K.I.

Dalam konggresnja jang kedua di Solo, dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 Nopember 1956 dirumuskan suatu definisi, arti dari pada kebathinan sebagai berikut:

“Kebathinan adalah sumber azas dan sila keTuhanan Jang Maha Esa, untuk mentjapai budi luhur, guna kesempurnaan hidup”.8)

Konggres ketiga di Djakarta, dari tanggal 17 sampai dengan 20 Djuli 1958 diputuskan bahwa:

“Magi hitam jang banjak terdapat di Indonesia melemahkan perdjuangan bangsa Indonesia untuk mentjapai kemakmuran dan keselamatannja. Ia adalah penjakit bangsa jang harus diberantas sampai keakar-akarnja untuk melaksanakan ‘memaju haju-ning bawono’. Kepentingan diri sendiri bukanlah kepentingan utama, oleh karena itu harus disesuaikan/dibatasi untuk mendjamin kepentingan jang lebih besar. Kaum Kebathinan harus bekerdja bersama-sama untuk menjalurkan kekuatan Tuhan keseluruh dunia, baik dalam usaha-usaha biasa maupun upatjaraupatjara tersendiri. Magi putih inilah jang harus diusahakan dengan sungguh-sungguh”.9)

Dalam Konggresnja ke IV di Malang, jang diselenggarakan dari tanggal 22 sampai 25 Djuli 1960 mengambil suatu kesimpulan bahwa:

“Intisari dari segala pembitjaraan-pembitjaraan dalam prasaran-prasaran serta para penjanggah dan pembitjara-pembitjara lainnja, adalah bahwa tidak ada perbedaan pokok antara kebathinan dan agama”.10)

Konggres ke V di Ponorogo dari tanggal 3 sampai dengan 4 Djuli 1963, jang dihadiri oleh kurang lebih 82 (delapan puluh dua) organisasi aliran-aliran kebathinan, 500 (lima ratus) orang anggauta B.K.K.I. dan 600 (enam ratus) orang penindjau, memutuskan:

“Mendesak kepada Pemerintah agar segera dikeluarkan Undang-undang Perkawinan Nasional jang progresif hingga dapat mendjamin keadilan bagi penganut aliran-aliran kepertjajaan disamping pemeluk agama-agama jang sudah diakui sjah oleh Pemerintah. Mendesak agar selekas mungkin seraja menunggu terwudjudnja Undang-undang Perkawinan Nasional baru membuat Undang-undang pelengkap pernjataan perkawinan jang tidak beragama Islam atau Kristen pun dapat ditjatat resmi djuga”.11)

Dalam Komperensi Istimewa di Bandung tanggal 15 September ’57 antara lain mengingatkan bahwa:

“Pantjasila tidak hanja sanggup mendjamin kebahagiaan dan kesempurnaan hidup bangsa Indonesia, bahkan djuga mendjamin kebahagiaan dan kesempurnaan hidup manusia”.12)

Selandjutnja dalam musjawarah di Salatiga tanggal 15 Agustus 1960, merumuskan:

“Dalam kepribadian Nasional Indonesia terdapat unsur-unsur abadi, berwudjud: religi, agama, kebathinan, djiwa budaja, dan unsur-unsur dynamis jang sesuai dengan tempat, iklim dan waktu.

Kepribadian Nasional Indonesia adalah kedirian bangsa Indonesia dipandang chusus menurut tjaranja dalam kehidupan dan pembangunan dirinja, berdasarkan pandangannja tentang pendiriannja terhadap Tuhan dan Alam Semesta”13)

Selain kongres-kongres, konperensi-konperensi dan musjawarah-musjawarah, djuga Badan Kongres Kebathinan Indonesia mengadakan seminar-seminar, symposiumsymposium dan pertemuan-pertemuan lain.

Pada tanggal 6 sampai dengan 9 Nopember 1970 mengadakan symposium di Jogjakarta antara lain menjimpulkan:

“Dasar hukum bagi kehidupan Kepertjajaan (kebathinan, kedjiwaan dan kerochanian) dalam rangka pembinaan tertib hukum, berdasarkan

U.U.D. 1945 terdapat dalam pembukaan U.U.D. 1945 dan pasal 29 U.U.D. 1945, dimana dapat disimpulkan bahwa jang dimaksud dalam pengertian kebathinan, kedjiwaan, kerochanian jang kedudukan dan fungsinja sedjadjar dengan agama dalam usaha bangsa Indonesia mengamalkan dan melaksanakan ke-Tuhanan Jang Maha Esa”.14)

Wongsonegoro S.H. dalam sambutannja pada seminar Kebathinan ke I di Djakarta tahun 1959 antara lain mengatakan bahwa:

“Kebathinan itu sukar untuk diterdjemahkan kedalam bahasa asingkebathinan adalah moral, bukan agama, dan bukan pula mystik; tetapi termasuk kedalam kebathinan itu moral agama dan mystik”.15)

Tjara berfikir seperti tersebut diatas adalah terpengaruh oleh tjara berfikir Barat, kebathinan di-identikkan dengan falsafat, dimana termasuk kedalam falsafat itu antara lain agama.

Tjara berfikir demikian berbeda dengan tjara berfikir para pemeluk agama, dimana termasuk kedalam agama itu antara lain filsafat.

Selandjutnja dalam seminar tersebut Wongsonegoro S.H. mengatakan bahwa:

“Agama dan kebathinan merupakan dua-sedjoli, dwi-tunggal, jang satu sama lainnja tidak bisa dipisahkan, jang djustru dalam rumusan kebathinan diterangkan setjara tegas bahwa kebathinan adalah sumber azas dan sila keTuhanan Jang Maha Esa untuk mentjapai budhi luhur guna kesempurnaan hidup. Tetapi seterusnja disinilah terdapat perbedaan titik berat di antara kebathinan dan agama, kebathinan terutama menitik beratkan pada kebaktian kepada Tuhan Jang Maha Esa, akan tetapi kedua barisan itu tidak dapat dipisah-pisahkan. Hanja pada umumnja seorang pemeluk agama lalu memisah-misahkan, mendahulukan dan mengchususkan kebathinan kepada Tuhan oleh karena tempat dan wadahnja belum bersih, bersihnja itu djustru atas dasar kebathinan “sepi hing pamrih rame hing gawe” maka disini pamrih masih ada, bahkan pamrih itu jang meradjalela, lalu kebaktian kepada Tuhan bagi suatu pamrih”16)

Disini Wongsonegoro S.H. lebih berani jaitu menjamakan kedudukan agama dengan kebathinan, pada alinea terachir lebih tadjam lagi pendapatnja terhadap kepada para pemeluk agama jang seolah-olah berbakti kepada Tuhan itu pasti disertai dengan pamrih.

Pada pidato pembukaan Pertemuan Besar Kebathinan tanggal 28-29 Djanuari 1961 Wongsonegoro S.H., mengatakan bahwa:

“Kebathinan tidak hanja untuk jang disebutkan sangkaan Paraning dumadi, melainkan djuga untuk kesempurnaan hidup sekarang, pula guna menghadapi dan mengatasi segala tantangan hidup, maka dari itu kebathinan mempunjai segi-segi acherat akan tetapi tidak kurang pentingnja segi-segi keduniawiannja”.17)

Disini Wongsonegoro S.H. lebih memperdjelas dwitunggalnja antara Agama dan Kebathinan, jang terang berbeda dengan pendapat para pemeluk agama.

R. SAID SOEKANTO TJOKRODIATMODJO dalam karangannja jang berdjudul “Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Gaib” antara lain mengatakan bahwa:

“Riwajat ilmu gaib atau kebathinan menundjukkan bahwa tidak pernah ada suatu bentrokan sungguh2 dengan ilmu pengetahuan dan alasannja adalah mudah. Bahwa ilmu kebathinan senantiasa mengakui kebenaran jang didapatkan oleh ilmu pengetahuan dan menganggap tidak bertentangan dengan Kebenaran Tertinggi. Akan tetapi dapat diakui djuga, bahwa kaum kebathinan, apalagi para siswa jang bergerak dalam lapangan kebathinan, merasa tidak senang dan kesal, djika menghadapi orang berilmu pengetahuan, sebab mereka banjak menentang pendapat kaum ilmu gaib, karena ‘kata mereka’, tidak dapat dibuktikan menurut sjarat2 ilmu pengetahuan, berdasarkan pantjaindra dan fikiran”.18)

Prof. M.M. Djojodiguno S.H. dalam sambutannja dalam pertemuan besar B.K.K.I. di Djakarta mengatakan:

“Apa jang disebut kebathinan pada lazimnja adalah usaha manusia untuk mentjapai kesempurnaan dirinja. Tudjuannja jang terachir adalah mentjapai keadaan jang termulia atau terbahagia bagi dirinja, ialah apa jang dalam bahasa Djawa disebut: ‘manunggaling kawula gusti’ (bersatunja machluk dengan chalik) dan dilambangkan sebagai: ‘manunggaling kawula gusti’ itu ‘tjuriga mandjing ing rangka lan rangka mandjing ing tjuriga’ (bersatunja keris dengan rangka dan bersatunja rangka dengan keris’. Namanja dalam bahasa Latin: ‘Unio mystica’, orang jang beragama Budha tudjuan itu ‘Nirwana’. Djalan untuk mentjapai tudjuan itu ‘Samadhi’ atau: ‘meditatio’.19)

Menurut Prof. Djojodiguno S.H. tersebut, kebathinan itu bisa dipakai untuk menunaikan kewadjiban dan tugas hidup dalam menudju kesempurnaan jang abadi, sedang menurut pikiran para pemeluk agama, untuk mentjapai apa jang disebut dengan “Insannul kamil” itu, tidak tjukup dengan kebathinan thok, tetapi sekaligus harus disertai dengan sjariat.

Kawula sebagai manusia jang ditjiptakan oleh Sang Pentjipta, untuk bisa manunggal dengan Gustinja, jaitu Sang

Pentjipta itu, maka manusia itu harus bisa mengendalikan hawa-nafsunja, jang dalam filsafat pewajangan jang diambilkan dari kitab Mahabrata ditjeritakan dalam lakon “Dewa Rutji”, dimana Sang Bima ingin memiliki “tirta prawita” jaitu air hidup jang tidak lain adalah kearifan nan ketjakapan untuk mentjapai “unio mystica”.

Oleh Dang Hjang Druno, Guru Bima-Seno, tempat air hidup itu berada dipuntjak gunung “Muka” jang didjaga oleh dua raksasa kembar.

Singkatnja Sang Bima dapat mengalahkan dua raksasa kembar itu, jang ternjata bahwa kedua raksasa ini pendjelmaan dari pada Dewa.

Dua raksasa itu sebenarnja sebagai kiasan dari pada pantjaindera manusia jang bersifat dua-dua, mata, telinga, hidung dan sebagainja jang terletak dimuka, jang harus bisa kendalikan dari segala godaan nafsu.

Setelah Sang Bima dapat mengalahkan dua raksasa kembar itu, jang berarti dapat mengendalikan pantja-inderanja maka diteruskanjalah usaha untuk mentjari air hidup itu, jang oleh Sang Garuda ditundjukkan tempatnja berada didasar Samudera, sebagai kiasan bahwa tempatnja berada didalam dirinja sendiri.

Sesampainja ditepi Samudera, Sang Bima ragu karena ngeri melihat ombak jang bergulung-gelombang, seolaholah akan menelan dirinja, namun demikian dibulatkan tekadnja untuk terdjun kedalam Samudera.

Singkatnja dalam terdjun menudju kedasar Samudera itu Sang Bima diserang oleh seekor naga besar jang menjembur dan membelit seluruh tubuhnja; dalam pergulatan jang sengit itu achirnja Sang Bima dapat merobek mulut Sang Naga, hingga belah dua sampai keudjung ekornja, djalan kedasar Samudera terbelah dua, dan disanalah Sang Bima bisa bertemu dengan Sang Hiang Dewa Rutji.

Seekor naga besar tersebut sebagai kiasan dari pada nafsu sexuil, sesudah manusia dapat mengendalikan nafsu sexsuilnja, maka barulah manusia sebagai kawula dapat manunggal dengan gustinja jaitu Sang Guru Sedjati, jang akan membimbing manusia untuk mentjapai “Unio mystica” sebagai insanul kamil.

Bagi orang-orang kebathinan dan orang-orang shufi pembitjaraan tentang nafsu dan diri manusia dianggap sangat penting untuk dipakai sebagai titik tolak dalam segala aktivitasnja. Nafsu berada didalam diri manusia, suatu benda jang halus sekali, sebelum berada didalam diri manusia bernama roch. Roch tersebut sudah didjadikan oleh Tuhan seribu tahun sebelum ditjiptakannja diri atau badan manusia.

Pada sa’at itu roch masih dalam keadaan bersih-sutji, masih dekat dengan Sang Pentjipta, tetapi sesudah berada didalam diri manusia maka bisa berubaha sifatnja, jang kadang-kadang bisa menjeleweng dari pada kemurniannja jang semula, oleh sebab itu perlu adanja pengendalian.

Tiap nafsu itu ditimbulkan karena ketjintaannja kepada dirinja sendiri, oleh sebab itu setiap manusia wadjib mengenai dirinja untuk dapat mengenal Tuhannja, jang diakui sebagai Allah dan pelindungnja.

Menurut H. Abubakar Atjeh dalam bukunja “Sedjarah Shufi dan Tasawwuf” halaman 91, nafsu dibagi mendjadi tudjuh tingkatan, jang singkatnja dapat kami tuturkan sebagai berikut.

1. NAFSU AMARAH:

Nafsu jang lebih tjondong kepada kebutuhan djasmani terpengaruh oleh kenikmatan sexuil, jang menjeret manusia kedalam lembah kehinaan, kedurhakaan, kedjahatan dan merupakan sumber kelakuan-kelakuan jang tertjela lainnja.

2. NAFSU LAUWANAH:

Nafsu jang menerangi lubuk hati manusia suatu ketika menimbulkan kekuatan jang bersifat baik, pada ketika jang lain melahirkan keinginan jang bersifat djahat, jang kadangkadang timbul kesadarannja dan akan merasa menjesal terhadap tindakan-tindakannja jang bersifat djahat.

3. NAFSU MUTHMA’INAH:

Nafsu jang menerangi hati, sehingga hati itu terlepas dari segala sifat-sifat jang djahat, dan dapat bertingkat pada tingkat kesempurnaannja, apabila keadaan sematjam itu mengekal maka akan membawa manusia kepada kebenaran dan kebaikan.

4. NAFSU MULHAMAH:

Nafsu jang dikaruniai ilmu dengan sifat-sifat baik seperti tawadhu, rendah diri, murah hati dan sebagainja, jang merupakan sumber kesabaran dan kesjukuran.

5. NAFSU RADHIJAH:

Nafsu jang menjerahkan dirinja kepada Tuhan dengan echlas dan dapat merasakan nikmat apa-apa jang diberikan oleh Tuhan, serta dapat merasa puas dengan apa jang ada.

6. NAFSU MARDHIJAH:

Nafsu jang diridhai Allah jang berupa kemuliaan, kehormatan, kebahagiaan, kekeramatan dan ke’echlasan ini sudah mendekati ma’rifat kepada Tuhannja, dan dapat mengenal Tuhannja dengan baik.

7. NAFSU KAMILAH:

Nafsu jang sudah sempurna dalam dasar dan bentuknja, sudah dianggap mampu dan tjakap untuk kembali menghadapi hamba Allah untuk mengerdjakan irsjad dan menjempurnakan ikmal, berhak untuk memakai gelar mursjid dan mukamil, makamnja pada tingkat tadjalli asma dan sifat, dan halnja adalah baqabillah; pergi kepada Allah, tidak ada tempatnja selain Allah dan tidak ada ilmunja selain jang diperoleh dari Allah.

Untuk berpindah dari tingkat nafsu jang satu ketingkat nafsu jang lebih tinggi adalah tidak mudah, jang hanja bisa ditjapai dengan melalui muqamat dan ihwal, jang terdapat dalam tarekat-tarekat, latihan atau riadhahnja.

Dalam perdjalanan itu harus mengenal sungguh-sungguh akan diri, djiwa dan nafsunja untuk selekas mungkin bisa kembali kepada Tuhannja.

Aliran Kedjiwaan “PANGESTU” menguraikan nafsu jang termasuk dalam ilmu metaphisika tentang tertjiptanja alam semesta dan isinja.

Tertjiptanja dunia ini atas karsa dan kuasa Tuhan dari empat matjam anasir, jaitu:

1. anasir suasana;

2. anasir api;

3. anasir air;

4. anasir tanah.

Terdjadinja manusia djuga atas karsa dan kuasa Tuhan, dari sinar Tuhan atau Tri Purusa, satu keadaan jang bersifat tiga jang tidak dapat dipisah-pisahkan:

1. Sukma Kawekas, sifat karsa.

2. Suka Sedjati, sifat bidjaksana.

3. Suka Sutji, sifat kuasa.

Sinar Tri Purusa tersebut dibungkus oleh unsur suasana api, air dan tanah, jang kemudian menimbulkan refleksi jang berbentuk angan-angan, sebagai wakil Tri Purusa untuk memerintah “saudara-saudaranja” jang lain jang disebut nafsu-nafsu, jaitu:

1. NAFSU LAUWAMAH:

Terjadi dari anasir tanah, bertjahaja biru (violet), bertempat didaging, sifatnja: djahat, loba, tamak, malas dan tidak mengenal kebaikan, tetapi kalau sudah mau menurut mendjadi dasar ketetapan hati.

2. NAFSU AMARAH:

Terdjadi dari anasir api, bertjahaja merah, bertempat didarah; sifatnja: berkejakinan kuat, lekas marah dan tjepat naik darah, merupakan djalan bagi “saudara-saudaranja” jang lain untuk berbuat djahat dan baik, jang disebut kehendak atau hasrat.

3. NAFSU SUFIAH:

Terdjadi dari anasir air, bertjahaja kuning, bertempat ditulang sungsum; sifatnja menimbulkan keinginan tjinta asmara dan kegembiraan, jang disebut keinginan.

4. NAFSU MUTMAINAH:

Terdjadi dari anasir suasana, bertjahaja putih, bertempat didalam nafas; sifatnja terang, sutji, berbakti dan kasih sajang.

Selain empat saudara tsb. masih ada satu saudara lagi jaitu: “angan-angan” jang bersifat tiga:

1. Tjipta.

2. Nalar.

3. Pangerti.

Angan-angan merupakan “AKU” nja manusia jang memperoleh kekuasaan untuk memerintah nafsu-nafsu, kalau keempat nafsu itu bisa ditundukkan maka angan-angan berkumpul mendjadi satu didalam hati sanubari; dan kalau ketudjuh atau kelima saudara tersebut sudah bisa bersatu dan mentaati Roch Sutji (Manusia Sedjati) maka manusia menjadi sempurna.

Ilmu Kebathinan. Pada dasarnja adalah segala sesuatu pengetahuan jang menjangkut so’al-so’al bathin atau bagi para pemeluk agama Islam lebih dikenal dengan istilah ilmu Shufi tasawwuf atau ilmu tharekat, hakekat dan ma’rifat.

Pada prinsipnja ilmu itu adalah segala sesuatu pengetahuan tentang keadaan jang merupakan salah satu dari pada sifat Tuhan jang bermanfaat maupun tidak, bahkan ada jang tertjela dan membahajakan.

Shufi adalah nama atau djulukan bagi orang-orang atau golongan jang mementingkan kebersihan hidup bathin.

Tasawwuf pada hakekatnja adalah ilmu jang mentjari djalan untuk memperoleh ketjintaan dan kesempurnaan rochani, atau tuntunan jang dapat menjampaikan manusia kepada mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnja atau ma’rifat, oleh sebab itu merupakan djalan atau tharekat jang sebaik-baiknja dengan achlak jang seindah-indahnja, jang tudjuannja akan membawa manusia setingkat demi setingkat kepada Tuhan.

Tharekat, tidak lebih dari pada djalan jang mengandjurkan bagaimana orang mendekati Tuhan, karena orang-orang ahli tharekat tidak akan merasa puas dengan pengetahuannja akan Tuhan.

Hakekat adalah ilmu untuk mentjari kebenaran Tuhan jang sebenar-benarnja dijakini kebenarannja, kebenaran sedjati dan mutlak, dan kepada-Nja lah udjung segala perdjalanan bagaimanapun djauhnja, achir dari pada segala langkah, tudjuan dari segala tarekat, untuk-Nja lah segala undangundang an sjare’at.

Dalam perdjalanan menudju hakekat harus dimulai dari diri sendiri, untuk mengenal Tuhan terlebih dahulu harus mengenal diri sendiri, maka terasalah bahwa dirinja itu tak ada jang ada hanja jang Maha Ada, apabila tarekat sudah didjalani dengan setjara kesungguhan, dan pula setia mendjalankan sjare’at, achirnja akan bertemu djugalah dengan hakekat dan kemudian barulah terbuka selubung jang menutupi djarak antara diri sendiri dengan Tuhan Seru Sekalian Alam.

Ma’rifat adalah ilmu atau pengetahuan untuk mengetahui sesuatu dengan sejakin-jakinnja jang merupakan udjung perdjalanan dari segala ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah segala usaha untuk mengetahui keadaan sesuatu barang, sedangkan ma’rifat menanjakan sebab dan nilainja.

Djadi ma’rifat adalah kumpulan ilmu pengetahuan, perasaan, pengalaman, amal dan ibadah, kumpulan dari ilmu filsafat, agama, logika, keindahan dan tjinta.

Ma’rifat ini tidak dapat ditjapai dengan ilmu melainkan hanja dengan praktek, hanja dapat dihajati dan dialami sendiri.

Sebelum orang mengamalkan tharekat, hakekat, dan ma’rifat maka terlebih dahulu harus setia mengamalkan sjari’at, dan bahkan sjari’at itu sedapat mungkin harus didjalankan simultan dengan tharekat, hakekat dan ma’rifat.

Sjare’at adalah Undang-undang atau garis-garis jang telah ditentukan, termasuk kedalamnja hukum-hukum halal dan haram, jang tersuruh dan jang dilarang, jang sunat dan jang makruh.

Djuga termasuk kedalam sjare’at ialah segala amalan jang lahir, sembahjang, puasa, zakat, naik hadji dan lain-lain perbuatan jang tidak keluar dari djalan, undang-undang dan hukum Allah s.w.t.

Apabila telah didjalani, perdjalanan itu dan ada keseimbangan antara sjare’at lahir dengan bathin, dalam djalan tertentu untuk menudju kearah maksud dan tudjuan tertentu tadi akan banjak bertemu dengan penglihatan bathin pemandangan dan pengalaman maka tertjapailah apa jang disebut dengan Manusia Sempurna atau Insan Kamil.

Sedjak dari dulu memang sering terdjadi kesalah-fahaman atau perbedaan pendapat antara ulama ahli lahirijah dengan ulama ahli bathinijah, jang satu mementingkan hukumhukum lahiriah, sedangkan jang lain mementingkan hukumhukum bathin, padahal menurut adjaran agama jang benar tidak perlu adanja pertentangan itu karena pengamalan agama jang bersifat lahir serentak harus disertai pula dengan pengamalan jang bersifat bathin.

Kalau pertentangan sematjam itu berlarut-larut maka akan menimbulkan peluang bagi orang-orang atau golongangolongan jang tidak senang kepada agama untuk lebih mempertadjam pertentangan tersebut dan memetjah belah sehingga golongan agama mendjadi lemah dan tidak berdaja karena energinja habis untuk dipakai bertengkar dan berkelai sendiri antara sesama pemeluk agama.

Oleh sebab itu alangkah baiknja kalau ada kesadaran dari pihak-pihak jang bersangkutan untuk mengendalikan pendapatnja dan bertoleransi dengan pendapat-pendapat jang mungkin berbedda karena jang dianggap baik dan enak bagi dirinja itu, belum tentu baik dan enak bagi orang lain.

Selandjutnja Prof. Dr. H.M. Rasjidi mengadakan hypothese tentang asal perkataan kebathinan, sebagai berikut:

Pertama: kata “kebathinan mungkin sebagai salinan dari pada arti approfondissement de la vie intericure (memperdalam hidup innerlyke). Dengan begitu maka istilah “kebathinan” itu baru, jakni satu manifestasi dari pada pengaruh “theosophie”.

Kedua: Kemungkinan kedua, ialah bahwa kata “kebathinan” merupakan salinan dari pada perkataan “occultisme”, jakni, jang tersembunji dan rahasia, apalagi djika kita ingat bahwa banjak dari praktek kebathinan jang disebut ilmu ghaib.

Ketiga: Kemungkinan ketiga, ialah bahwa “kebathinan” merupakan salinan jang wadjar (letterlijk) daripada kata arah; BATHINIJAH. Adapun arti Bathinijah, kita dapatkan dalam Encylopedia of Islam sebagai berikut:

BATHINIYA:

Nama Bathiniya diambil dari “Bathin”, jakni jang didalam. Bathinya adalah orang-orang jang mentjari arti jang dalam dan jang tersembunji dalam kitab Sutji: mereka tidak mengartikan kata-kata itu menurut bunji hurufnja (letterlijk), akan tetapi memberi interpretasi. Interpretasi ini dalam bahasa Arab dinamakan Ta’wil.

Nama Bathiniya ini oleh penulis-penulis Arab dipakai untuk menundjukkan bermatjam-matjam secte jang hampir semuanja telah memainkan rol penting dalam sedjarah. Jang terpenting diantara mereka adalah Kurramites. Karmatians dan Ismailites.

Pemakaian nama Bathiniya djuga diperluas sampai di Inar-kalangan Islam; termasuk dalam Bathiniya Secte Madzakites, suatu secte Manichaean jang didirikan oleh Mazdak jang hidup semasa pemerintahan jang Kobad anaknja radja Firoz Shahrastani, pengaruh masjhur mengatakan bahwa orang Bathiniya di Irak dinamakan Karamite. Nama Bathiniya djuga dipakai untuk menundjukkan beberapa orang mystik. Djadi sesungguhnja tak ada sesuatu doctrine umum jang karenanja sesuatu kelompok dapat dinamakan Bathiniya, tetapi tiap-tiap secte mempunjai doctrinenja sendiri. Tetapi pengarang Shahrastani, dalam menerangkan arti Bathiniya memberikan keterangan tentang sesuatu systim jang banjak hubungannja dengan sekte Ismailijah. Ia mengatakan bahwa systim Bathiniya memindjam beberapa hal dari ahli-ahli filsafat. Dibawah ini adalah idee jang termasuk dalam Bathiniya, jakni tiap-tiap hal jang lahir, mempunjai segi-segi jang bathin. Tiap-tiap wahju (tamzil) mempunjai interpretasi (ta’wil).

ISMAILYA:

Ada beberapa tingkat dalam initiation (permulaan masuk gerakan), mula-mula tudjuh kemudian sembilan. Mula-mula sipropagandis memadjukan pertanjaan-pertanjaan theologi jang sulit-sulit kepada si murid, sehingga achirnja si murid ini mengakui bahwa kesulitankesulitan itu mudah di petjahkan dengan tjara interpretasi Kur’an setjara symbolis atau allegoris. Perhitungan jang didasarkan atas nilai angka-angka dalam huruf merupakan bagian jang penting. Djika si guru, ia disuruh bersumpah untuk tidak menjiarkan rahasia jang akan dipertjajakan kepadanja, serta mengadjarnja bahwa untuk dapat selamat, ia harus mengikuti setjara buta kepada nasehat-nasehat gurunja baik jang mengenai kedjiwaan atau materiil.

Sorga berarti, setjara allegoris, keadaan djiwa jang telah sampai kepada pengetahuan jang sempurna. Neraka adalah kebodohan. Tidak ada njawa jang masuk neraka selama-lamanja, akan tetapi kembali kedunia dalam bentuk lain sehingga ia mengenal Imam pada waktu itu dan beladjar ilmu agama dari padanja.

Dengan keterangan diatas, djelaslah kemungkinankemungkinan asal kata “kebathinan”; demikianlah hypothese Prof. Dr. H.M. Rasjidi, dalam bukunja jang berdjudul “Islam dan Kebathinan” halaman 47-49.

Selandjutnja dalam halaman 76-77, Prof. Dr. H.M. Rasjidi mengutip tulisan Prof. Muhammad Muchsin Djajadiguna jang disiarkan oleh Madjalah Suara Kebathinan No. 1 tahun ke II Djanuari 1961, sebagai berikut:

“menurut dugaan saja orang-orang jang pada semangat aliran-aliran kebathinan itu djustru berbuat sedemikian, karena para pemimpin agama jang resminja harus mereka peluk, kurang memperhatikan so’al kebathinan dan tidak tjakap atau tidak bersedia menjimpulkan prinsipe-prinsipe ideologinja dalam beberapa prinsipe jang sederhana tetapi merupakan prinsipe-prinsipe pokok jang mudah dipergunakan sebagai pegangan pokok bagi seorang manusia; bagaimana ia harus menentukan sikapnja, tingkah lakunja dan penuturannja terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan dalam menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan jang sehari-hari didjumpai dalam hidupnja.”

Prof. Dr. H.M. Rasjidi dapat menjetudjui pendapat tersebut, bahwa lebih terang dan blak-blakan lagi, dimana didjelaskan bahwa:

“Pada umumnja bagi penduduk pulau Djawa, mereka itu memeluk agama Islam. Para ulama Islam pada masa jang lampau dan pada masa sekarang djuga, banjak jang hanja mengetahui kitab-kitab jang mereka peladjari di-Pesantrenpesantren atau pondok-pondok. Kitab itu pada umumnja adalah kitab-kitab jang dikarang orang semendjak 2, 3 abad jang lalu. Isinja banjak jang hanja merupakan peladjaran bahasa Arab rukun-rukun fikih atau kepertjajaan dengan methode jang usang.

Dengan dasar pengadjaran jang sematjam itu, djiwa Islam tidak dapat mereka rasakan. Jang mereka rasakan hanja formalitas semata-mata.

Jang tertulis dalam bahasa Arab, bukannja semua merupakan adjaran Islam. Banjak diantaranja jang merupakan ilmu ghaib, ada jang ilmu sesat, dan banjak pula jang merupakan tachajul. Semua itu mereka terima dengan tidak kritis sama sekali. Dengan pengetahuan mereka jang sedikit itu, mereka dapat memperoleh kedudukan diantara rakjat djelata. Mereka merupakan lapisan agama, seakan-akan Islam mengadakan lapisan pastur. Dengan sendjata “agama” itu mereka itu merasa aman dalam kedudukannja. Mereka tidak segan-segan mempergunakan kepertjajaan-kepertjajaan rakjat atau charisma mereka untuk memperkaja diri sendiri, dan monopoli kedudukan dalam masjarakat.

Soal le vie intericure (hidup didalam, hidup ruhani) tidak mereka perhatikan.

Dalam sela-sela literatur Djawa, sering kami mendapatkan gambaran tentang para ulama gadungan itu. Dibawah ini adalah suatu tjontoh tembang Sinom.

Kemudian Prof. Dr. H.M. Rasjidi mengkonstartir bahwa hal jang sematjam itu, bukan sadja terdjadi diantara orangorang jang memakai kopjah, tetapi djuga jang tadinja diberi gelar-gelar agung, djuga diantara badju hidjau, tjoklat, abuabu dan lain-lainnja sehingga soalnja sekarang meliputi seluruh bangsa Indonesia.

Achirnja Prof. Dr. H.M. Rasjidi dalam kata penutupnja pada halaman 92 antara mengatakan:

“Orang-orang jang memakai Islam sebagai dasar kebathinan, sebenarnja mereka adalah orang jang tidak mampu untuk membedakan antara dasar Hindu dan Islam. Dari zikir kepada Allah setjara buat-buatan, lalu terdjadilah extase jang bersifat orgiast, artinja bikin-bikinan dan merusak nerf. Ini adalah extase jang mungkin diperoleh oleh awam, sedangkan untuk mendapatkan extase jang sungguh-sungguh, diperlukan pikiran jang tenang, hati jang sutji dan ibadat, serta pengetahuan jang mendalam.

Sikap sematjam diatas adalah sangat negatif sekali. Agama Islam mengadjak kepada sikap jang positif dalam masjarakat. Extase djika terdjadi, bukannja satu-satunja djalan atau tudjuan, akan tetapi sebagai anugerah dari Tuhan kepada manusia. Tudjuan hidup seorang Muslim adalah mohon ridhanja Allah”.

Demikianlah antara lain ulasan Prof. Dr. H.M. Rasjidi dalam bukunja “Islam dan Kebathinan”.

KELOMPOK ALIRAN-ALIRAN KEBATHINAN:

Pada dasarnja jang dimaksud dengan aliran2 kebathinan adasegala sesuatu jang bersangkut paut dengan suatu adjaran atas faham atau kejakinan jang dianut dan dita’ati oleh para pengikutnja dan adjaran atau faham atau kejakinan ini biasanja bersumber pada agama-agama jang telah ada.

Aliran-aliran kebathinan pada dasarnja dapat digolongkan mendjadi 2 (dua):

1. Golongan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan, mempunjai peraturan jang positif dan pedoman jang konstruktif dalam menggariskan hukum sehari-hari jang di-ilhami oleh idee spirituil dalam membina mental para anggautanja, dan biasanja mengamalkan white magic dalam usahanja untuk menarik sympati dan mendapatkan pengaruh, disinilah tempatnja golongan kebathinan sedjati.

2. Golongan jang bebas liar, tidak teratur, jang di-ilhami oleh emosi dan sentimen mental spirituil, jang kadangkadang menjimpang dari ketentuan-ketentuan moral, dan didorong oleh nafsu duniawi jang extrim, dan biasanja mengamalkan black magic dalam usahanja untuk menarik sympathi dan mendapatkan pengikut, disinilah tempatnja golongan kebathinan gadungan.

Adapun matjamnja Aliran-Aliran Kebathinan pada garis besarnja dapat dikelompokan mendjadi 5 (lima):

I. Kelompok aliran-aliran kebathinan jang adjarannja atau fahamnja atau kejakinannja mengambil intisari daripada adjaran faham dan kejakinan agama-agama jang telah ada, dengan perubahan-perubahan disanasini jang isinja diselaraskan dengan adjaran atau faham atau kejakinan jang dianggapnja ilham, sebagai tjontoh dapat kami kemukakan umpamanja:

1. PAGUJUBAN NGESTI TUNGGAL atau disingkat PANGESTU.

Terlihat dalam adjaran, faham, dan kejakinan Pangestu ini mengambil inti-sari antara lain dari agama Islam dan Kristen. Didalamnja terdapat unsur-unsur Syncritisme tentang pengertian Tuhan Jang Maha Esa, jang disebutnja “TRIPURUSA”, jaitu:

a. Sukma Kawekas: (Pangeran Sedjati) Tuhan dalam keadaan statif.

b. Sukma Sedjati: (Panutan Sedjati) Tuhan dalam keadaan dinamis.

c. Roch Sutji: (Manusia Sedjati).

R. Sunarto Martowardojo almarhum, dari Solo sebagai pendiri dan sesepuh Pangestu dalam salah-satu: wedjangannja mengatakan sebagai berikut:

“Mula sing sapa durung utawa ora pertjaja marang pituduh ingsun, hija nggolekan saringaning pituduh rahaju kang wus kamot ameng Qur’an utawa Indjil, endi kang dadi tjotjoking atine, amarga sakaro-karone pada uga isi dawuhdawuhing Pangeran Kang Sedjati”.20)

(Barang siapa jang belum atau tidak pertjaja akan petundjukku, tjarilah petundjuk keselamatan jang sudah termuat baik didalam Al-Qur’an maupun Indjil, mana sadja jang ditjotjoki, sebab kedua-duanja berisi djuga perintah-perintah Tuhan).

2. PERSATUAN WARGA THEOSOFI INDONESIA atau disingkat PERWATHIN.

Djelas dalam adjaran, faham dan kejakinannja mengambil inti sari dari pada agama-agama jang telah ada karena semua adjaran agama apapun dianggapnja baik; adapun tudjuan PERWATHIN antara lain sebagai berikut:

a. Mengadakan inti persaudaraan antara sesama manusia dengan tidak memandang bangsa, kepertjajaan, kelamin, kaum, atau warna kulit.

b. Memadjukan peladjaran, mentjari persamaan didalam agama-agama, falsafat dan ilmu pengetahuan.

c. Menjelidiki hukum-hukum alam jang belum dapat diterangkan dan kekuatan-kekuatan didalam manusia jang masih terpendam.21)

Perkataan Theosofi berasal dari bangsa Junani dan berarti kebidjaksanaan atau Ilmu Illahi, karena tidak ada kebidjaksanaan kalau tidak disertai ilmu, namun banjak orang jang berilmu tetapi tidak mempunjai kebidjaksanaan.

Menurut sedjarah kuno pernah terdjadi imigrasi dari Asia Tengah ke India terus ke Indonesia, Mesir, Persia dan ke Benua Barat, dan itulah sebabnja kepertjajaan dan agama2 diberbagai negeri ini mempunjai pokok-pokok peladjaran jang sama, jaitu mengakui adanja Tuhan dan berkewadjiban berbuat kebaikan untuk sesama manusia, jang semuanja berasal dari Tuhan, seperti djuga machluk lainnja.

3. AGAMA ISLAM ISA.

Pendiri aliran ini Sarung Renatus Parmahan alias Situmorang di Djakarta jang katanja mendapat wahju dari Allah pada tanggal 3 Djuli 1944, 23 September 1945, 10 Maret 1947, dan pada tanggal 15 Djanuari 1951; katanja mendapat bisikan dari Tuhan bahwa Agama Islam Isa telah diterima oleh puluhan ribu ummat Islam Indonesia.

Ia mengaku mendjadi Nabi Almasih (bukan Nabi Allah) untuk orang Islam Isa dan mendjelaskan serta menjerukan kedatangan Ratu Adil; agama mana mendjadi pelopor akan kedatangan Almasih untuk kedua-kalinja kedunia ini.

Peladjarannja mengambil kesimpulan dari adjaran-adjaran jang termuat dalam Kitab Sutji Al-Qur’an, Indjil dan Taurat jang disatukan mendjadi adjaran agama Islam Isa.

Manusia dibagi mendjadi lima tingkatan:

1. Tingkat pertama “sorga” tersedia bagi para penganut agama Islam Isa.

2. Tingkat kedua “sorga” tersedia bagi para penganut agama Kristen.

3. Tingkat ketiga “sorga” tersedia bagi para penganut agama Jahudi.

4. Tingkat keempat “sorga” tersedia bagi para penganut agama Islam.

5. Tingkat kelima “sorga” tersedia bagi para penganut agama-agama lain.

II. Kelompok aliran kebathinan jang adjarannja atau fahamnja atau kejakinannja berupa sematjam indoktrinasi atau dogma jang mengharuskan bagi setiap pengikutnja untuk mengakui bahwa pendiri dan sesepuh aliran tersebut atau mengangkat orang besar lainnja sebagai Nabi, Wali, Ratu Adil, Imam Mahdi atau sebagai sebutan2 sematjamnja; sebagai tjontoh dapat kami kemukakan umpama:

1. AGAMA SUTJI ACHIR ZAMAN.

Pendiri dan sesepuh Aliran ini adalah Ki Amat almarhum, dari Djember, mempunjai dua pengertian tentang Nabi jaitu:

a. Nabi Muhammad awal.

b. Nabi Muhammad achir.

Nabi Muhammad awal ialah Gusti Kandjeng Nabi Muhammad s.a.w., dan Nabi Muhammad achir adalah Ki Amat sendiri, dengan gelar Gusti Kandjeng Nabi Muhammad Achir Zaman.

Proses demikian menurut Ki Amat dan para pengikutnja terdjadi karena Tuhan menghendaki adanja Nabi Muhammad Achir Zaman di Djember untuk memimpin ke-Tuhanan jang tidak didjadjah.

Agama Islam jang datangnja dari Arab harus diusir, karena orang Djawa (Indonesia) tidak mau didjadjah lagi oleh bangsa manapun, bak djadjahan jang bersifat politis, ekonomis, maupun jang bersifat agamis.

2. AGAMA SAPTA DHARMA.

Pendiri dan sesepuh Aliran ini adalah almarhum Hardjosapuro dari Pare-Kediri, dengan gelar “Bapa Panuntun Sri Gutomo”, jang meramalkan di Indonesia ini akan terdjadi kekatjauan jang disebabkan oleh kerusuhan-kerusuhan jang timbul dari dalam maupun dari luar Negeri.

Agama Budha, Hindu, Islam dan Kristen akan mendjadi agama Sapta Dharma, jang kemudian nanti akan datang Ratu Adil ditanah Djawa (Indonesia); dan jang akan mendjadi Ratu Adil adalah Bapa Panuntun Sri Gutomo sendiri; jang akan bertachta dibukit Ketangga (Madiun), sebagai kesatrija pendjelmaan ki Lurah Semar, dan akan bergelar Sultan Heru Tjokro.

TUDJUH KEWADJIBAN WARGA SAPTA DHARMA:

1. Patuh ta’at kepada PATNJA SILA.

2. Djudjur dan echlas dalam mendjalankan Undang-undang Negara.

3. Berusaha dan siap siaga mendjaga tegaknja nusa dan bangsa.

4. Memberikan pertolongan kepada siapa sadja dengan tanpa pamrih.

5. Hidup atas kepertjaannja kepada kekuatannja sendiri.

6. Bersifat sopan-santun dalam pergaulan dan selalu berbuat baik kepada orang lain.

7. Mejakini bahwa dunia ini selalu “anjokro panggilingan” berubah-ubah, tidak langgeng.

Jang dimaksudkan dengan Pantja Sila adalah Pantja Sila Allah, jang mempunjai lima sifat pokok jaitu:

1. Maha Agung.

2. Maha Rochim.

3. Maha Adil.

4. Maha Wasesa.

5. Maha Langgeng.

Oleh karena manusia itu sendiri terdiri dari bagian rochani dan djasmani, maka harus mendjalankan dua dharma hidup:

1. Dharma kerochanian:

Mendjalankan sudjud, jang berarti mendjalankan kewadjiban warga Sapta Dharma ialah patut ta’at mengakui menginsjafi dan menghormati lima sifat Tuhan setjara kerochanian pada setiap hari.

2. Dharma kedjsmanian:

Mendjalankan kewadjiban kedua sampai dengan ketudjuh dari tudjuh kewadjiban warga Sapta Dharma jang ada dalam kehidupan masjarakat sehari-hari.

3. AGAMA IMAM MAHDI.

Pendiri aliran ini adalah Achdi, asal Tasikmalaja, sedjak tahun 1927 tinggal di Bandung. Beladjar agama pada seorang guru Tarekat Kjai Hasan Tarmizi, jang pada zaman pemerintahan djadjahan Belanda pernah dihukum karena pelanggaran susila. Pada tahun 1942 Achdi mengaku mendapat wahju dan harus menjebarkan adjarannja jang sjahadatnja berbunji sebagai berikut: “Asjhadu Allah Illaha Illallah waasjhadu anna Imam Mahdi Habibullah”. Azas tudjuannja adalah untuk memegang teguh sjahadatnja itu, hendak memberikan keselamatan dan kesedjahteraan bagi seluruh rakjat dunia dan acherat dan menganggap dirinja sebagai Imam Mahdi.

4. AGAMA Djawa ASLI REPUBLIK INDONESIA atau disingkat ADARI.

Pendiri dan sesepuh Aliran ini adalah K.S.M. Mangoenwidjojo al. Djojowolu dari Djogja, mengangkat Bung Karno almarhum sebagai Nabinja sebab pada tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno menjerukan kepada seluruh rakjat Indonesia supaja bersatu untuk mengusir pendjajah.

ADARI berpendapat bahwa pada waktu itu Bung Karno Sedjati jang sedang menjerukan itu, berarti pada waktu itu Tuhan Maha Esa mendjelma atau “mandjing” diraganja Bung Karno.

ADARI berazaskan:

a. Hidup setjara gotong-rojong.

b. Melaksanakan Pantja Sila.

c. Menjutjikan atau mempertinggi kebudajaan dan kebathinan Djawa Asli.

Tudjuan ADARI:

Menudju kearah keselamatan lahir dan bathin untuk seluruh anggauta masjarakat didalam negeri R.I. jang berdasarkan Pantja Sila chususnja manusia umumnja:

a. Hidup dan berfikir setjara bebas.

b. Memperlakukan setjara adil dan sabar terhadap semua manusia.

c. Memperkuat Negara R.I. dalam lapangan kebudajaan dan kebathinan.

d. Memberi pertolongan kepada jang pantas ditolong, saling tolong menolong terhadap sesama manusia.

e. Mentjari dasar fikiran dan tindakan setjara djudjur dan sutji.

III. Kelompok aliran kebathinan jang adjarannja atau fahamnja atau kejakinannja berdasarkan kepada kepertjajaan adat, sebagai tjontoh dapat kami kemukakan umpamanja:

1. KEPERTJAJAAN ADAT SUKU BADUJ.

Daerah kepertjajaan ini terbatas pada desa Kanekes jang meliputi: Tjibeo, Tjikeusik dan Tjikertawana, Ketjamatan Leuwidamar, Lebak (Rangkasbetung). Orang Baduj jang mendiami ketiga tempat tersebut dinamakan orang Baduj dalam, jang tjara berfikir, perasaan, perbuatan, dan sikap hidupnja mempunjai tjiri-tjiri tertentu turun-menurun. Mereka penerima semua itu sebagai suatu hal jang sudah seharusnja dan takut mengubahnja karena kalau berani mengubahnja akan mendapat kutukan dari leluruh dan dewadewanja.

Mereka menganggap “Teu Wasa” (tak kuasa), atau “bujjut” (tabu) bila ada orang jang berani mengubah, menambah atau menguragi warisan akan kepertjajaan adat tersebut.

Sesepuh masjarakat Baduj Dalam disebut “PUUN”, jang dianggap sebagai wakil nenek mojang dan dewa-dewa, jang tugas kewadjibannja antara lain:

a. “ngasuh ratu, njanjak nenek, kudu mulung ka nu butuh, nalang ka nu susah, ngabela ka nu hajang, baring supagi aja anak Muhammad datang kadieu kudu diberean” (mendjaga radja dan orang berpangkat, mesti menolong orang jang memerlukan pertolongan, membantu orang jang susah, membela orang jang membutuhkan pembelaan kalau ada orang Islam datang kemari [ke Baduj] harus diberi perjalanan jang baik);

b. mengatur dan memimpin rakjat.

c. menerima segala tradisi jang telah diwariskan oleh PUUN jang pertama.

Djadi kalau berhadapan dengan PUUN harus bersikap menanja dan meminta sesuatu; oleh itu setiap anggauta suku Baduj harus senantiasa mendjaga keseimbangan pribadinja masing2 untuk patuh tunduk dan ta’at rela kepada PUUN, supaja adat tidak terlanggar, karena kalau sampai terdjadi pelanggaran, akan mengakibatkan bentjana bagi seluruh suku Baduj.

2. SIPEBELEGU.

Kepertjaan ini terdapat didaerah Tapanuli.

Sipebelegu atau Pebegu artinja menjembah Begu atau menjembah roch Begu.

Roch Begu adalah roch atau tubuh jang tidak berdaging, tetapi sangat sakti; oleh sebab itu sering seseorang disebut “Na Begu do in” (orang itu kuat, luar biasa, sakti keramat).

Jang mendatangkan penjakit atau menjebabkan seseorang sakit adalah Begu jang disebut “Begu antuk” Begu pemukul, Roch pemukul.

Djadi djelas disini ada ketjenderungan kearah kepertjajaan akan adanja roch disetiap benda jang bersifat animistis.

3. KAHARINGAN

Kepertjajaan ini terdapat didaerah pedalaman Kalimantan didalam lingkungan suku2 Dajak. Kaharingan adalah kepertjajaan jang polystheistis, mengenal banjak dewa.

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, masing-masing dewa mempunjai fungsi sendiri-sendiri, jang satu berbeda dengan jang lain. Seperti halnja dengan agama-agama Alam jang lain dalam Kaharingan terdapat ketjenderungan untuk memperorangkan serta memperdewakan peristiwaperistiwa dan kekuatan-kekuatan alam.

Misalnja bila kelihatan pada suatu sa’at halilintar menjambar sebuah pohon, dalam hati orangnja mengutjap “Njahu Menteng Marah”. Demikian djuga hudjan, kilat, pelangi; terbit dan tenggelamnja matahari, tanah longsor, penggantian musim dan sebagainja adalah peristiwa-peristiwa jang digerakkan oleh dewa-dewa.

Kepertjajaan adalah satu faham jang tidak mengaku berinduk kepada salah satu agama dan dekat kepada adatistiadat jang telah sedjak lama diamalkan oleh nenek mojangnja.

Pada dasarnja apa jang disebut dengan kepertjajaan adat dengan bentuknja jang masih sederhana itu adalah animisme jang dalam proses pertumbuhannja mendjadi tradisi, jang diamalkan dengan tata tjara tertentu, sehingga mewujudkan suatu kepertjajaan bagi setiap suku jang menganutnja.

Dari adat jang telah dibiasakan itu lama kelamaan mendjadi kepertjajaan jang dijakini dan didjundjung tinggi oleh setiap orang jang berada didalam lingkungan suku itu, jang kemudian melahirkan adanja hak kewadjiban jang diikuti dengan larangan-larangan beserta sanksi-sanksinja; jang achirnja mendjadi “hukum Adat” jang didukung dan dipertahankan oleh setiap keluarga jang termasuk anggauta suku itu. Adat itu sebenarnja adalah suatu kebiasaan dalam masjarakat jang menjangkut bidang kehidupan seharihari dalam mendjalankan kegiatan-kegiatan dan upatjaraupatjara seperti kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainja; menurut hal2 jang baik dan pantas, selaras dengan kodrat alam dan prikemanusiaan, serta mengingat pula situasi kondisi, tempat dan zamannja. Adat jang diadatkan adalah sesuatu kebiasaan dalam menjelesaikan sesuatu masalah dengan dasar mufakat jang didjiwai oleh musjawarah dan hikmah kebidjaksanaan.

Adat jang teradatkan adalah suatu kebiasaan jang berdasarkan fakta bahwa ada perbedaan-perbedaan antara daerah jang satu dengan jang lain, walaupun mungkin perbedaan itu tidak prinsipil.

IV. Kelompok aliran kebathinan jang bertendens politik, ingin mendirikan pemerintahan sendiri, dan melanggar peraturan pemerintah antara lain melanggar undang-undang perkawinan dengan mengadakan peraturan perkawinan sendiri, dengan tudjuan:

1. Mengorganisir orang-orang jang politiknja sefaham;

2. Menghimpun orang-orang jang menaruh simpati kepada politknja;

3. Menjusun kekuatan dan mengatur taktik strategi untuk melawan pemerintah dan lawan-lawan politiknja.

Sebagai tjontoh dapat kami kemukakan misalnja:

1. ISLAM IGAMA HAK atau disingkat I.I.H.

Aliran ini didirkan oleh almarhum Muhamad Martoatmodjo aliasa Slirodiwismo, Ngadiwulih Muntilan-Magelang, jang katanja pada tahun 1929 mendapat wahju dan tanggal 17 Djuni 1950 diangkat mendjadi Ratu Adil dengan gelar Kandjeng Sinuhun Ratu Adil Abdulrachman Chalifahtullah Senopati Ngalogo Sajidiman Panatagama.

Azas dan tudjuannja adalah untuk mengembalikan bentuk pemerintahan dari Republik mendjadi keradjaan dan tjalon Sultannja adalah Sangkat Wakil Imam I.I.H. dengan gelar Susuhunan Sangkat Ronggodjatikusumo Sri Romo jang berkedudukan di Ajam Alas-Kroja. Mengadakan rapatrapat tanpa idjin dan mengadakan perkawinan sendiri, oleh sebab itu sering ditangkap oleh jang berwadjib dan keluar masuk tahanan. Pada bulan September 1954 mendjelang Pemilihan Umum, Menteri Kehakiman Mr. Djody Gondokusumo Ketua Partai Rakjat Nasional, dengan disertai Djaksa Agung Suprapto berkundjung ketempat kedudukan Imam I.I.H. di Ajam Alas tersebut; pada waktu itu Slirodiwismo sedang berada dalam tahanan jang berwadjib di Menado.

2. PERKUMPULAN UMAT ADAM MA’RIFAT INDONESIA atau disingkat PUAMI.

Pendiri aliran ini adalah almarhum Bambang Gunung Romo Prampuh alias Resi Pramsuh Sastrosuwignjo, Djagalan-Muntilan-Magelang.

Ketika Bertapa dimakam Sjech Maulana pada tanggal 29 Agustus 1890, katanja telah mendapat wahju “Sedjatining Wadon” bertemu dengan Njai Ratu Kidul, dan diperintahkan untuk bertapa digua gunung Tidar, jang achirnja mendapatkan wahju untuk mendirikan Agama Adam Ma’rifat.

Pada tanggal 29 Maret 1918 ketika sedang berduka tjita katanja mendapat WAHJU “Aged Teluning Atunggal” dan Wahju “Setining Kakung”.

Dan selandjutnja pada tanggal 14 Oktober 1947 menerima Wahju “Proklamasi Agama Adam Ma’rifat” mulai sa’at inilah dengan setjara berangsur-angsur membuat peraturanperaturan peribadatan, kelahiran, perkawinan, kematian dan pembagian waris sendiri.

Azas dan tudjuannja:

1. Memperkembangkan agama Adam Ma’rifat agar dapat hidup langsung abadi.

2. Mempersatukan segala ilmu-ilmu aliran ke-Tuhanan dalam tjaranja beribadat menjembah kepada Tuhan dengan tanpa meninggalkan dasar semedi.

3. ALIRAN MBAH SURO.

Pendiri aliran ini Muljono alias Mbah Suro, didesa Nginggil Blora pada tahun 1962, mengaku utusan Mbah Heru Tjokro, menjembah Batorokolo, memusuhi partai-partai dan golongan agama (Islam) terutama Partai Nahdlatul Ulama.

Adjarannja adalah “gulon-tuhon” atau tachajul, mengatakan bahwa Batorokolo itu adalah kakak Nabi Muhammad.

Barang siapa jang menghadap harus sudjud 7 (tudjuh) kali dengan membawa bunga, rokok dan kemenjan, djalan djongkok, menjembah sambil mengutjapkan mantramantra.

Mbah Suro tidak berdiri sendiri, tetapi didampingi dengan beberapa pembantu, tjalo-tjalo dan agen-agen serta pedjabat-pedjabat tertentu, jang mempopulerkan nama Mbah Suro.

Kemudian ketahuan bahwa Mbah Suro ini menghimpun kekuatan sisa-sisa G. 30. S/PKI. dan sisa-sisa pendukung setia bekas Presiden Soekarno dalam rangka “comeback”nja; dan berhasil membentuk barisan “Banteng Wulung” dan “Banteng Sarinah” jang berpakaian seragam hitam lengkap dengan persendjataannja.

Achirnja pasukan R.P.K.A.D. dengan dibantu oleh Angkatan 66 menghantjurkan kraton, tempat pedukunan Mbah Suro tersebut beserta dengan pemusnahan barisan Bantengnja.

V. Aliran kebathinan jang bersifat Perseorangan.

a. Aliran kebathinan jang timbul dengan background karena adanja perasaan ketjewa, perasaan tidak puas dengan keadaan, tjemas menjaksikan meradjalelanja korupsi dan penjelewengan jang dilakukan oleh sementara pedjabat-pedjabat pemerintahan dan pemimpin-pemimpin rakjat, sakit hati melihat tindakan sewenang-wenang dari beberapa oknum penguasa jang tidak lagi menghiraukan rule of law, dan putus asa karena menganggap bahwa tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah untuk menindak orangorang tersebut, malahan ada orang-orang jang dilindungi dengan berbagai dalih.

Achirnja tidak tahan melihat keadaan jang demikian itu, lari, memisahkan diri dari dunia ramai dan mendirikan perguruan-perguruan atau pedukunan-pedukunan sematjam kebathinan setjara perseorangan tanpa nama.

b. Aliran kebathinan jang timbul dengan latar belakang ekonomi, seperti halnja telah kita ketahui bahwa perkembangan aliran kebathinan pada umumnja didjalankan setjara sembunji-sembunji, maka kesempatan ini digunakan oleh sementara orang-orang kebathinan untuk mendirikan perguruan-perguruan atau pedukunan-pedukunan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnja.

c. Aliran kebathinan jang motifnja pendiskreditan agama, dengan tudjuan untuk mengatjaukan adjaran Agama, terutama agama Islam, antara lain dengan djalan memberikan arti dan maksud jang seenaknja sendiri terhadap kata-kata atau istilahistilah jang chas Islam, jang mendjurus kearah perkataan-perkataan atau istilah-istilah tjabul jang berkisar kepada mas’alah-mas’alah jang merangsang nafsu sexsuil, misalnja kata-kata atau istilah-istilah jang kami ambilkan dari buku Gatotkojo Darmogandul, dan lain-lain.

: diartikan “jen sore ndjengat” jaitu kemaluan laki-laki jang tegang berdiri 1. SARENGAT waktu sedang tidur.

2. MEKAH : diartikan “mekakah” jaitu posisi wanita ketika mau bersetubuh.

3. KALIMAH : diartikan “melumah” jaitu tidur telentang, sikap wanita jang sedang bersetubuh.

4. SADAT LORO : diartikan “Sa” (satu) “dat” (hidup, njawa) “loro” (dua) diartikan “dua njawa” hidup mendjadi satu jaitu ketika bersetubuh.

5. SAHADAT : diartikan “ngesakake dzad ALLAH Allah” (bersetubuh) dimana dalam bersetubuh itu dari kedua belah pihak keluar air mani jang dianggap sebagai dzat Allah.

6. ALLAH : diartikan “ala” (djelek, sindiran terhadap orang Islam jang semuanja dikatakan serba mendjidjikan, pakaian kumal, badan kotor).

7. ROSULULLAH : diartikan “roso salah” (rasa bersalah) sindiran terhadap orang Islam jang mengaku keturunan Nabi Adam, karena Nabi Adam telah merasa bersalah memakan buah kuldi larangan Allah.

: diartikan “rasaning ilat” 8. SALAT (SEMBAHJANG) (rasa lidah), sindiran terhadap orang Islam jang hidupnja hanja untuk memuaskan rasa lidah, jaitu makan dan minum.

9. DIKIR : diartikan “wedi setakir” (pasir setakir) sindiran terhadap orang Islam suka berdikir dan bertahlil hanja karena ingin mendapatkan nasi stakir.

10. DONGA : diartikan “Jen wis (DO’A) mbedudung lunga” (kalau sudah kenjang pergi), sindiran terhadap orang Islam jang kalau sudah dikasi makan kenjang lantas pergi.

11. KATDJI (NAIK : diartikan “tekad sidji” HADJI) (tekad satu) sindiran orang Islam kalau sedang bersetubuh, dimana posisi laki-laki naik berada diatas “baitul Mukadas” (kemaluan perempuan), maka menjatukan tekad untuk dapat menemui Tuhannja, jaitu ketika “mani” jang dianggapnja dzat Allah itu keluar, saat itulah ketemu dengan Tuhan.

“Pikulan watawis amba mila santri sengite kepati-pati, tan karsa anggepok asu, ulame kinaramma, wadose den karsakna lamun dalu, Kinalalke tanpa nikah, mula ulame sinirik.”22) (Menurut dugaanku, mengapa santri sangat bentji,

tidak mau menjentuh andjing,

dagingnja diharamkan,

tapi disetubuhi kalau malam,

Dihalalkan tanpa nikah,

sebab itulah tak mau makan dagingnja).

“Jen ndjamah sami manungsa,

ingkang mboten apsah saking kakim,

punika winastan makruh,

Jen lawane sona,

jekti sirna sebutan nadjis puniku,

sebab lawanan lan sona,

menggah kawin dateng pundi”.23)

(Bila bersetubuh dengan manusia,

jang tidak disjahkan oleh penghulu

itu dikatakan makruh,

Tetapi bila bersetubuh dengan andjing,

tentu tak ada perkataan nadjis itu,

sebab hanja bersetubuh dengan andjing,

kemana mau mengesahkan perkawinannja).

“Tegese rapal ashadu,

tegese raga puniki,

amarga wong tuwaningwang,

pada ngadu karo iki,

nemplek wudele si bijang,

pada ngempakaken mani”.24)

(Arti perkataan ashadu,

jaitu badanku ini,

sebab orang tuaku,

sama mengadu kemaluannja,

menempel diwudelnja ibu,

kemudian sama-sama mengeluarkan mani).

“Rapal Allah tegesipun,

anane sibapa iki,

anune alat keliwat,

lap annahu tegesneki,

sibijang nglakeni ana,

anune ala ngluwihi”.25)

(Arti Rapal Allah adalah,

kemaluan si Bapa, jang rupanja djelek sekali,

kata annahu berarti,

si Ibu bersetubuh,

jang kemaluannja lebih djelek lagi).

Dan banjak lagi kata-kata atau istilah-istilah sindiran terhadap agama Islam atau pemeluk agama Islam jang djelas menjakitkan hati para pemeluk agama Islam itu, lebih-lebih pemeluk agama Islam jang fanatik.

Demikianlah garis besar dari kelompok aliran-aliran kebathinan di Indonesia, jang dalam kegiatannja sehari-hari biasanja mendjalankan praktek pengobatan atau pedukunan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan magis dan kekuatan-kekuatan ghaib lainnja.

Aliran-aliran kebathinan di Indonesia sebenarnja banjak sekali, tetapi tidak atau belum bisa diketahui dengan pasti berapa djumlahnja, karena ada jang aktif tahan lama, ada jang baru lahir terus pasif dan mati dengan sendirinja, ada aliran-aliran jang isi adjarannja sama tetapi namanja lain. Oleh sebab itu disini kami tidak mengemukakan djumlah aliran-aliran kebathinan di Indonesia tetapi hanja kami kemukakan daftar aliran-aliran jang telah pasif tidak mengadakan lagi atau telah mati (lihat lampiran B).

Sebagai tjontoh suatu aliran kebathinan jang isi adjaran dan fahamnja sama tetapi dibeberapa daerah nama aliran kebathinan tersebut berlainan misalnja:

ALIRAN KEBATHINAN PERSATUAN RAKJAT MARHAEN INDONESIA atau disingkat PERMAI.

Pendiri aliran ini adalah Mei Kartawinata, didirikan pada tanggal 17 Desember 1945, jang kemudian disjahkan dalam kongresnja jang pertama di Solo pada tanggal 26 dan 27 April 1946.

Kongres kedua di Solo djuga tanggal 25-27 1947 menentang Persetudjuan Linggardjati.

Pada kongresnja jang ketiga pada tanggal 15- 17 Desember 1947 di Tulungagung menentang persetudjuan Renville.

Kongres keempat di Madiun pada tanggal 25-27 April 1948 memetjahkan soal 4 Program Pemerintah. Selandjutnja pada kongres kelima tanggal 15-17 Desember 1948 djuga di Tulungagung memetjahkan soal nota Kaliurang.

Achirnja pada kongresnja jang keenam tanggal 15-17 Pebruari 1950 di Djakarta selaras dengan sifatnja perdjuangan rakjat maka kongres memutuskan: PERMAI didjadikan Partai Politik dengan berazaskan:

“Pantja Sila menentang semua kekuasaan jang sewenang-wenang, penindasan dan pemerasan, anti-fasisme, imperialisme dan kapitalisme” dan tudjuannja:

1. Mempertahankan dan memperteguhkan kemerdekaan 100 persen Negara R.I. dan Rakjatnja selaras dengan dasar-dasar dan tudjuan Proklamasi 17 Agustus 1945.

2. Sesuai dengan keadaan tanah air Indonesia jang kaja raja indah-permai (Edhi-peni), haruslah perdjuangan ditundjukkan agar supaja rakjat Indonesia penduduknja hidup PERMAI; djangan hanja segelintir orang sadja jang permai, tetapi sebagian besar tetap djembel, miskin dan melarat.

Aliran tersebut didaerah Djawa Barat sering disebut dengan nama antara lain Agama Kuring, Agama Djawa Pasundan, Agama Peri Kemanusiaan; Didaerah Djawa Tengah dan Djawa Timur disebut Kebathinan Patrap, Djawa-Djawi Muljo, Tradju Trisno, Perdjalanan Ilmu Sedjati; Didaerah Luar Djawa sering disebut Agama Pantja Sila, dan sebagainja menurut nama daerah, mana sadja jang bisa lantjar djalannja.

PROSES TERDJADINJA ALIRAN2 KEBATHINAN:

Adapun proses daripada tumbuhnja atau terdjadinja aliran2 kebathinan dapat kami tuturkan sebagai berikut:

1. Beberapa orang mengadakan study-club untuk membahas persoalan-persoalan keagamaan, jang hasilnja dikembangkan; dan achirnja melahirkan adanja baru; inilah jang menjebabkan aliran kebathinan jang umumnja mengambil inti sari daripada isi adjaran2 agama jang telah ada.

Sudah beberapa tentu dalam pengembangan selandjutnja disertai dengan aktifitas-aktifitas pengobatan atau pedukunan; sehingga tidak perlu heran bila banjak bekas2 pasien jang disembuhkannja mendjadi pengikut setia dari aliran tersebut sebagai balas djasa bagi orang atau aliran jang telah menjembuhkan penjakitnja dan membebaskan dirinja dari penderitaan lahir maupun bathin.

2. Seseorang jang mempeladjari kebathinan, disertai dengan laku tirakat, berchalwat, berpuasa dan bertapa, jang berhasil usahanja itu akan melahirkan adanja aliran baru, jang kemudian dikembangkan untuk mendapatkan sympati pengikut dari orang jang mau mempertjainja.

Kadang2 orang sematjam ini memproklamirkan dirinja atau diangkat oleh para pengikutnja sebagai Nabi atau Wali atau Imam Mahdi atau Ratu Adil. Katanja ketika berchalwat atau bertapa itu mendapatkan wahju atau ilham visik atau petundjuk2 dari Tuhan untuk menjebarkan agama jang benar, untuk menunaikan dan membersihkan kembali agama-agama jang telah dikotori oleh manusia2 jang tiada bertanggung djawab.

3. Kita sama-sama mengetahui kuatnja adat dan tata tjara setempat dalam mendjalankan upatjara-upatjara dan menurut adjaran faham dan kejakinan para leluhurnja kehidupannja. Misalnja upatjara-upatjara kelahiran, perkawinan dan kematian.

Sudah barang tentu dalam mendjalankan upatjara-upatjara itu disertai dengan pembatjaan mantra-mantra, do’ado’a kata-kata bertuah dan kata-kata tabu lainnja jang dianggap mempunjai ma’na dan kekuatan sakti untuk tudjuan-tudjuan tertentu sehingga sudah setiap orang bisa memimpin upatjara keagamaan tersebut.

Orang-orang jang memegang peranan dalam mendjalankan upatjara-upatjara ini, dianggap orang-orang jang mempunjai kekuatan magis dengan menggunakan kekuatan ghaib; segala tingkah laku dan kata katanja dianut dan dipatuhi oleh para anggautanja segala jang terdapat pda dirinja dianggap keramat, sakti dan sutji.

Dengan demikian maka lahirlah pula aliran baru jang didasari atas kepertjajaan adat.

Adjaran, Faham dan kejakinan aliran sematjam ini terselimuti oleh hal-hal jang bersifat mystis, sehingga sukar untuk dipisahkan mana jang kepertjajaan adat mana jang bukan adat.

4. Orang-orang atau golongan-golongan jang mendapat tekanan dari fihak Pemerintah karena berbagai sebab misalnja karena melawan Pemerintah jang sjah, ingin mendirikan pemerintahan jang baru karena pendapatnja bertentangan dengan normanorma masjarakat dan norma-norma agama, karena diperalat oleh suatu partai politik untuk mendapatkan sympathi dan pendukung dalam mentjapai tudjuan-tudjuan tertentu, dan sebab-sebab jang lain maka orang-orang atau golongan-golongan itu tidak melihat djalan lain ketjuali mendirikan perguruan-perguruan kebathinan atau pendukuanpendukunan, sehingga perguruan-perguruan atau pendukunan-pendukunan jang berselimutkan mystik itu dapat bergerak mendjalankan programnja, baik setjara tersembunji-sembunji, maupun setjara terangterangan kalau mungkin.

5. Seorang jang memeluk sesuatu agama, orang ini tidak merasa puas terhadap agama jang dipeluknja karena beberapa sebab, antara lain umpamanja:

a. Seseorang merasa tekun mendjalankan sjari’at agamanja, tetapi dalam kehidupannja sehari-hari mengalami kesusahan dan kemelaratan, sedangkan orangorang lain jang hidupnja ugal-ugalan tukang main djudi, main perempuan, mabok-mabokan dan lainlain perbuatan jang dilarang oleh agama tetapi kelihatan sepintas lalu hidupnja enak bahagia.

Orang tersebut merasa dianak tirikan oleh Tuhan, hatinja ketjewa menganggap Tuhan tidak adil, kemudian lari lari meninggalkan agama jang dipeluknja, menganut suatu aliran kebathinan atau mendirikan perguruan kebathinan sendiri dengan tudjuan untuk dapat meningkatkan penghidupannja.

Djuga ada seseorang jang merasa djengkel melihat beberapa oknum pemimpin agama jang munafik, tidak sesuai kata dan perbuatan, tidak memberikan tjontoh jang baik kepada masjarakat, dan bahkan ada jang mendjalankan hal-hal jang ditjela oleh agama, dengan berkedok agama mengeduk keuntungan bagi dirinja sendiri. Karena tidak tahan, maka orang tersebut lalu lari, dan menganut suatu aliran kebathinan atau mendirikan perguruan kebathinan sendiri.

b. Seseorang jang pesimis menjaksikan keadaan jang serba kontras, orang jang korupsi dan njeleweng hidupnja mewah melimpah, dari fihak jang berwadjib seolah-olah diam seribu bahasa, sedangkan orang djudjur lurus hidupnja sengsara, dan sebagainja. Orang tersebut tidak tahan lalu lari menganut suatu aliran kebathinan atau mendirikan perguruan kebathinan sendiri.

Djuga sebaliknja, orang jang sudah korupsi dan berkedudukan tinggi ingin selamat, maka ia lari kedukun atau menganut suatu aliran kebathinan untuk mohon berkah, sawab dan do’anja Pak Dukun, Pak Kjai atau orang jang dianggapnja keramat, ini tambah memprsubur tempattempat pendukunan dan aliran-aliran kebathinan. Ada djuga orang jang ingin kaja, ingin laku dagangannja, ingin lekas naik pangkat, ingin mendapatkan kedudukan jang tinggi, ingin kebal ingin ini dan ingin itu, lari ketempat-tempat pendukunan dan aliran-aliran kebathinan.

Ada lagi orang-orang jang tersangkut peristiwaperistiwa pemberontakan atau peristiwaperistiwa kriminil lainnja lari ketempat pendukunan dan aliran-aliran kebathinan untuk mendapatkan perlindungan semuanja.

Hal-hal sematjam inilah jang membuat makin semaraknja tempat-tempat pendukunan dan aliran-aliran kebathinan.

c. Seseorang atau beberapa orang jang masih sakit hati dan dendam terhadap runtuh dan hantjurnja keradjaan Madjapahit, jang menurut anggapan mereka antara lain disebabkan karena kedatangan agama Islam. Djuga masih merasa dendam terhadap hukuman mati kepada Sjech Siti Djenar, Kebo Kenongo, Adipati Pengging dan para pengikutnja oleh Pemerintah Islam di Demak.

Adjaran Sjech Siti Djenar bersumber pada adjaran Husin bin Mansur Al-Halladj, dari Persia jang antara lain adjarannja:

1. HULUL:

Ana al Haq. Sajal kebenaran itu, Tuhan mendjelma kedalam diri Insan, tidak dapat dipisahkan antara Tuhan dan Insan.

2. ALHAQIQATUL MUHAMMADIJAH:

Nur Muhammad sebagai asal usul segala kedjadian didalam alam ini, padanjalah terdapat segala kesempurnaan amal perbuatan dan seluruh Ilmu pengetahuan.

3. KESATUAN SEGALA AGAMA:

Nama agama jang berbagai matjam tak lain hanja perbedaan nama hakekat jang SATU sadja.

Dihadapan para utusan dari Demak jang terdiri daripada wali, Sjech Siti Djenar, antara lain mengutjapkan:

“Ingong dek bijen melu sudjud, tekane saiki ingong getum banget, awit dek bijen Ingong weruh jen batang Ingong iki lahire Hijang Agung. Anane Djeneng Ingong semengko kena ingaranan Kawula Gusti, sarehne ana ing djaman pati, dene jen mbesuk Ingong wis ana ing djaman urip dewe, jekti ora ana Gusti Kawula kang urip mung Ingsun Pribadi”.

(Aku dahulu ikut bersembahjang, tetapi achirnja kini aku sangat ketjewa, sebab dahulu aku tidak tahu bahwa badanKu ini sebenarnja Tuhan. Adanja Aku ini dapat dikatakan kawula Gusti dalam zaman pati, tetapi bisa dikemudian hari aku sudah berada dalam zaman hidup sendiri pasti tidak ada Gusti Kawula jang hidup hanja aku Pribadi).

Djuga hal demikian itu ada jang sengadja dilontarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dan orang-orang jang anti agama Islam dalam rangka Mission sacrenja untuk memetjah belah golongan Islam.

Dikalangan orang Djawa chususnja dan orang Indonesia pada umumnja banjak jang menganut aliran-aliran kebathinan tersebut, walaupun sudah memeluk suatu agama.

Dengan melihat pengalaman penganut agama sehari-hari, maka agama dianggap sebagai adjaran dan pengamalan lahir atau sjariat sadja, sedangkan untuk mentjapai kesempurnaan hidup didunia dan acherat sebagai Insan Kamil diperlukan adanja adjaran dan laku kebathinan. Kesempurnaan hidup didunia dan acherat disini diartikan bahwa manusia harus bisa menurba dirinja dan mengendalikan hawa nafsunja, jang harus dimulai dengan prasangka baik kepada sesamanja.

Ini seolah-olah merupakan suatu “ideal typus” bagi orangorang penganut aliran kebathinan, tjakap menurba diri dan menguasai nafsu, sepi dari pamrih dengan mentjita-tjitakan dan kehidupan gujub dan rukun dikalangan penganut agama, karena tudjuan pokok agama adalah penanaman budi luhur dan pembinaan selandjutnja jang mewadjibkan setiap penganut mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjingkiri larangan-laranganNja.

Untuk mentjapai tudjuan itu, maka diadakanlah berbagai adjaran mengenai hukum-hukum dan dalil-dalil dengan dibebani berbagai matjam kewadjiban rituil dalam mendjalankan ibadahnja.

Betapa pintjangnja bila para ulama pemuka agama baik Kjai maupun Pendeta jang hanja mementingkan sjari’at atau ibadah lahir sadja dengan tanpa memperdulikan hakekat bathin atau sebaliknja terlalu mendalami tharekat, hakekat dan ma’rifat sehingga melupakan sjari’at.

Itu semua dapat mengakibatkan para pengikutnja mentjari pegangan lain, mentjari antara lain anutan lain, malahan ada jang kemudian meninggalkan sjari’at dan bahkan ada jang mendjadi murtad, mengingkari agama jang dianutnja semula.

Keadaan sematjam itu digambarkan setjara sinis oleh unenunen Djawa sebagai berikut:

“Agama lebur kesungkur, nora podjo dadi obor, okeh wong dol ngelmu, ngakuna sutji, nangging sutjine palsu” (Agama hantjur lebur, tidak berdaja mendjadi sesuluk, banjak orang mendjual Ilmu agama, jang mengaku sutji, atau semutji sutji, tapi sutjinja palsu.

Demikianlah sindiran terhadap zaman sekarang ini dimana banjak para pemimpin dan pemuka agama lupa atau sengadja melupakan sumber ilmu Agama dan meninggalkan fungsingja sebagai pengemban amanat Tuhan didunia ini.

Tidak sedikit diantara mereka jang dengan kedok moral, bertopengkan spirituil, dan dengan dalil untuk kepentingan Agama, mengeduk keuntungan sebesar-besarnja untuk pemenuhan nafsu angkara murka bagi dirinja atau golongannja.

Akibat dari keadaan jang demikian itu menimbulkan sikap apathis bagi para pemeluk agama jang tidak mempunjai kesempatan dan tidak mempunjai kekuasaan dan wewenang.

Namun demikian ada pula beberapa diantara mereka jang masih sadar dan menginsjafi hal itu berusaha dengan semampu tenaganja untuk memperbaiki keadaan, menegakkan keadaan dan kebenaran sesuai dengan adjaran agama jang dianutnja; walaupun tidak djarang usaha itu mengalami kesulitan, kedjengkelan, keketjewaan dan kegagalan.

Demikianlah uraian penulis sepintas lalu mengenai aliranaliran kebathinan di Indonesia, oleh karena diantara aliranaliran kebathinan itu jang menamakan dirinja agama, maka untuk pegangan para petugas kami pandang perlu untuk merumuskan apa jang disebut dengan agama.

RUMUSAN AGAMA:

1. Agama adalah suatu kepertjajaan kepada adanja Tuhan Jang Maha Esa, dan adanja hukum jang diwahjukan kepada utusannja demi untuk kebahagiaan hidup manusia dunia dan acherat.

2. Agama adalah suatu pandangan hidup jang berdasarkan kejakinan terhadap kepada Jang Maha Kuasa, jang mewudjudkan struktur masjarakat, dengan tuntunan akan keadilannja untuk memenuhi peraturan-peraturan jang telah ditentukan sebagai tradisi.

3. Agama mengandjurkan iman kepada Tuhan Jang Maha Esa, menghendaki tata tertib, pemudjaan memperbaiki budi pekerti manusia supaja manusia bersih dari segala dosa dan noda, mengatur kehidupan manusia dengan perintah, larangan keleluasaan dan petundjuk-petundjuk jang lain.

4. Agama tidak bertentangan dengan kemanusiaan, lahir untuk segala bangsa bukan milik sesuatu bangsa, memerintahkan persaudaraan dan persamaan diantara semua bangsa, golongan dan tingkatan didalam masjarakat.

5. Agama adalah sesuatu jang disjari’atkan oleh Allah S.w.t. atas keterangan Nabi-Nja, jang berisi perintah-perintah, larangan-larangan dan petundjukpetundjuk untuk kemaslahatan manusia baik dalam urusan dunia maupun urusan acherat.

6. Ensiklopedia Indonesia karangan Prof. Dr. Mr. Tsg. Mulia dan Prof. Dr. K.A.H. Hedding, halaman 31 mendjelaskan bahwa:

“Agama: (Umum), manusia mengakui dalam agama adanja jang sutji: manusia itu insjaf, bahwa ada suatu kekuasaan jang memungkinkan dan jang melebihi segala jang ada. Kekuasaan inilah jang dianggap sebagai asal atau Chalik segala jang ada. Tentang kekuasaan ini bermatjam-matjam jang terdapat pada manusia, demikian pula tjara membajangkannja. Demikianlah Tuhan dianggap oleh manusia sebagai tenaga ghaib diseluruh dunia dan dalam unsurunsurnja atau sebagai Chalid rochani. Tenaga ghaib ini dapat mendjelma antara lain dalam alam (animisme), dalam buku sutji (Torat) atau dalam manusia (Kristus).

Dan Tjiri-tjiri agama itu antara lain adalah:

1. Mengakui atau mengadjarkan kepertjajaan akan adanja Tuhan Jang Maha Esa.

2. Mempunjai kitab sutji sendiri jang dianggap sebagai kumpulan wahju berasal dari Tuhan.

3. Mempunjai Rasul atau utusan jang membawakan wahju itu jang diterimanja melalui Malaikat.

4. Merupakan way of life jang mempunjai hukum-hukum dan peraturan-peraturan sendiri untuk mengatur kehidupan para ummatnja.

Agama mempunjai dua peranan pokok dalam kehidupan masjarakat jaitu:

1. Peranan statis, dimana agama memberikan gambaran kosmos jang teratur dan terorganisasi jang terdjadi karena teraturnja hubungan manusia dengan alam sekitarnja.

2. Peranan dynamis, dimana agama merupakan akibat dari tindakan dan tingkah laku orang atau golongan jang melakukan adanja aliran baru dalam suatu agama, misalnja dengan timbulnja sekte-sekte dan madzhab-madzhab.

Agama memperkokoh dan mempertahankan kepertjajaan dengan perantaraan benda-benda dan symbol-symbol, dan agama itu menambahkan perasaan loyalitas untuk ikut serta pada pergaulan hidup masjarakat.

Agama itu kadang2 bisa mendjadikan masjarakat sekelilingnja asosial, misalnja seseorang penganut suatu agama jang pindah ketempat lain dimana masjarakatnja berlainan agamanja, maka orang itu akan mengalami kesukarankesukaran sosial.

Oleh sebab itu masing-masing penganut sesuatu agama atau aliran kerochanian hendaknja bisa bertoleransi dan saling hormat-menghormati; karena masing-masing penganut dari sesuatu agama tsb. dapat beladjar banjak dari agama jang satu keagama jg. lainnja dengan memperhatikan kerangka pokok dari setiap agama; jang djelas bahwa pada prinsipnja setiap agama itu memerintahkan kebaikan dan melarang kedjahatan.

Setelah diakui dan difahami adanja sifat-sifat baik dari masing-masing agama jang dianutnja, maka satu sama lain dapat berbitjara dari hati kehati, face to face dan malahan dapat bekerdjasama demi untuk kepentingan, keselamatan dan kesedjahteraan bersama pula.

Agama mendjadi unsur penggerek jang vital bagi penjelesaian revolusi dibidang mental dan spirituil, karena para penganutnja mengenal kebenaran jang tunggal, dan mengerti kebaikan abadi jang sangat dihormati.

Oleh sebab itu dengan adanja toleransi diantara para penganut agama Insja Allah akan menghasilkan kemanfaatan jang dapat memberikan sumbangan kepada keadilan dan kebenaran.

Dari sinar kebenaran dan tjahaja keadilan jang ada pada setiap agama itu akan dapat menembus dunia aman tenteram, selamat sedjahtera, djuga dapat menembus masjarakat sosialisme Indonesia jang adil dan makmur baik materiil maupun spirituil.

Pada zaman sekarang ini perdamaian dan kesedjahteraan umat manusia sebenarnja dapat ditjapai dengan djalan toleransi, ketjintaan satu sama lain, kerdjasama, saling hormat menghormati dan harga menghargai, tenggang rasa dan kesedjahteraan machluk Tuhan.

Dalam mentjari perdamaian dan kesedjahteraan umat bukan dengan djalan bentji-membentji, musuh-memusuhi, fitnah-memfitnah, bunuh-membunuh dan perangmemerangi.

Dengan demikian, maka agama pada dewasa ini dalam keadaan jang serba kalut ini dapat didjadikan alat jang baik bagi perdamaian dan kesedjahteraan umat.

Kita tidak usah mempertadjam perbedaan-perbedaan jang terdapat didalam masing-masing agama, tetapi jang kita tjari adalah titik-titik persamaannja, karena tugas hidup didunia ini antara lain adalah tjinta-mentjintai antara satu dengan jang lain, dengan demikian berarti mentjintai kebenaran Tuhan jang tunggal, dan berkonfrontasi dengan kedjahatan.

Djadi djelaslah bahwa antara agama-agama jang ada di Indonesia chususnja dan didunia pada umumnja, merupakan hal jang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, karena masing-masing agama itu saling kuat-menguatkan, saling isi-mengisi, dan saling sempurna-menjempurnakan.

Dalam mengatasi problim dunia jang serba kompleks sekarang ini, hendaknja masinng-masing penganut agama mengintrospeksi dirinja, mendjalankan sjari’at menurut agamanja masing-masing; dengan tanpa mengganggu dan menaburkan benih dan bibit permusuhan antara sesamanja.

PENGERTIAN MYSTIK:

Disini djuga kami suguhkan sedikit pengertian tentang apa itu mystik.

Mystik adalah aliran fikiran jang menghambarkan adanja persatuan antara manusia dengan Tuhannja, jang menarik seluruh kehidupan duniawi kepada suatu alam ghaib jang tidak terbatas.

Adjaran kehidupan sematjam itu hampir terdapat dalam seluruh agama, jang akan dapat membawa manusia kepada kehidupan jang lebih sederhana dan murni serta meninggalkan kemewahan hidup didunia jang tidak kekal ini, maka terdjadilah bermatjam-matjam aliran mystik dari berbagai agama jang ada.

Semua aliran mystik menempuh djalan jang bertingkattingkat untuk membawa manusia itu kepuntjak tudjuan jang terachir jaitu bersatu dengan Tuhan.

Golongan Kristen Katholik Roma mengartikan Mystik sebagai berikut:

“Mystik itu persatuan djiwa manusia jang sadar dan langsung serta penuh tjinta dengan Tuhannja, jang sebenarnja menggerakan ketjintaan itu. Keadaan bersatu jang sungguh-sungguh ini jang ditumbuhkan oleh Ilmu dan tjinta, mengatasi pengertian dan gambaran jang dapat dibentuk dalam pikiran manusia tentang Tuhan jang sungguh-sungguh hidup, jang dalam sifatnja mungkin tidak djelas, meskipun demikian dalam persatuan itu ada dalam pertemuan dengan Tuhan itu dialami setjara benar-benar.”26)

Pertemuan djiwa dengan Tuhannja jang sangat ditjintainja itu setjara positif melahirkan adanya kegiatan dan pergerakan adjaran agama guna kebahagiaan masjarakat manusia, karena segala sesuatu jang tumbuh dari dalam djiwa itu, adalah pertjikan kurnia dari Jang Maha Murah.

Orang-orang jang mengharapkan limpah kurnia itu kedalam djiwanja hendaklah membersihkan diri dan menjederhanakan hidupnja lebih dahulu sehingga djiwa manusia kembali dalam keadaan kemurnia semula, dan dengan keadaan demikian bersedia mengadakan pertemuan dan persatuan dengan Tuhan itu.

Orang-orang Kristen Katholik menganggap bahwa mystik itu sama tuanja dengan agama Kristen itu sendiri, jang merupakan kesadaran langsung tentang adanja kehidupan ghaib, sebagaimana jang disampaikan oleh Paulus dan Johanes, sehingga orang-orang jang sudah diilhami oleh kejakinan jang sungguh-sungguh akan kehidupan mystik berkata:

“Bukan saja jang hidup tetap—Christus jang hidup dalam diri saja27) dan orang-orang mystik Islam aliran Djunaid dan Halladi mengatakan:

‘Anna al Haq, sajalah Tuhan dan kebenaran itu28) .

PENGERTIAN KLENIK DAN PEMBERANTASAN:

Selandjutnja perlu djuga diketahui oleh para petugas bahwa pada tanggal 20 sampai dengan 21 Djuli 1965 Kedjaksaan Tinggi Djakarta Raja Bagian “PAKEM” telah menjelenggarakan symposium mengenai masalah “ilmu Klenik” dan pemberantasannja, jang dihadiri oleh golongan agama dan kebathinan.

Symposium tersebut bersifat lokal Djakarta sadja, jang dalam rentjana selandjutnja akan ditingkatkan ke forum nasional, jang sampai sekarang belum ada kepastiannja dan belum ada realisasinja.

Hasil keputusan symposium dari golongan agama antara lain sebagai berikut:

I. DEFINISI KLENIK.

Segala norma, kaidah adjaran dan praktek ghaib jang dilakukan oleh perorangan atau golongan beragama jang bertentangan dengan atau tidak merupakan bagian dari agama jang bersangkutan serta bertentangan dengan tuntutan revolusi Indonesia.

II. TJIRI-TJIRI CHAS KLENIK ANTARA LAIN:

1. Mensjari’atkan/meniadakan Tuhan J.M.E.

2. Untuk mentjari keuntungan.

3. Memuaskan hawa nafsu.

4. Melemahkan/membelenggu djalannja fikiran/akal manusia.

5. Mempopulairkan nama.

6. Merusak kemurnian agama dan menghambat djalannja revolusi Indonesia.

7. Menjesatkan ummat.

III. TJARA-TJARA PEMBERANTASANNJA:

1. Usaha Pentjegahan:

a. Memperluas adjaran Kitab Sutji Agama, melipat gandakan penjiaran agama.

b. Memperbanjak sekolah-sekolah agama/madrasah.

c. Berusaha menjalurkan aliran kerochanian agar kembali kepada sumbernja.

d. Memberikan penerangan (indoktrinasi) ditempattempat jang ditentukan tentang bahajanja klenik bagi perkembangan agama dan kerochanian dan revolusi.

e. Mengadakan pengawasan terhadap penerbitanpenerbitan jang mengandung unsur-unsur klenik.

2. Usaha Penindakan:

a. Melarang orang mendatangi tempat-tempat pemudjaan-pemudjaan untuk melakukan pemudjaan jang bertentangan dengan adjaran agama jang dianutnja.

b. Mengambil tindakan tegas terhadap para biang keladi atau pelaku praktek klenik.

c. Melarang beredarnja buku-buku klenik.

d. Melarang pendjualan-pendjualan apa jang dinamakan adjimat atau sebangsanja.

Hasil keputusan symposium dari golongan kebathinan sebagai berikut:

I. DEFINISI KLENIK.

Klenik adalah praktek-praktek jang didjiwai oleh nafsunafsu rendah daja-daja kebandaan dan daja-daja sjaitani.

II. TJIRI-TJIRI KLENIK:

Jang dapat dianggap sebagai tjiri-tjiri akan gedjala-gedjala klenik adalah praktek-praktek sesat jang melanggar normanorma agama/kebathinan/kedjiwaan/kerochanian, melanggar norma-norma hukum serta bertentangan dengan dasar filsafat negara kita pada umumnja.

III. TJARA-TJARA PEMBERANTASANNJA:

Untuk memberantas atau setidak-tidaknja membatasi menjalah gunaan kepertjajaan/kerochanian/kebathinan/ kedjiwaan, maka dapat diusahakan sebagai berikut:

1. Sesuatu aliran/kepertjajaan/kerochanian/ kebathinan/kedjiwaan sebaiknja mempunjai sifat terbuka.

2. Sesuatu aliran/kepertjajaan/kerochanian/ kebathinan/kedjiwaan seharusnja terdaftar pada Pemerintah.

3. Sesuatu aliran aliran/kepertjajaan/kerochanian/ kebathinan/kedjiwaan seharusnja memiliki tjara dan tata tertib pengabdiannja sehingga mudah untuk diikuti perkembangannja.

4. Sesuatu aliran/kepertjajaan/kerochanian/ kebathinan/kedjiwaan ketjuali membina anggautaanggautanja kearah kesempurnaan fisik dan mental, djuga harus berfaedah dan mendjadi suri teladan masjarakat sekelilingnja, dan kepentingan revolusi pada umumnja.

Dengan melihat hasil symposium tersebut djelaslah bahwa “Klenik itu adalah segala sesuatu tindakan jang menjimpang dan menjeleweng baik dari adjaran atau norma agama maupun kepertjajaan/kerochanian/kebathinan/kedjiwaan”.

Praktek klenik pada umumnja didjalankan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan ghaib jang sifatnja negatif dan destruktif, misalnja dalam hal penggunaan ilmu sihir, tenung dan guna-guna jang menudju kearah kedjahatan atau istilah umumnja jang disebut “black magic”.

Oleh sebab itu haruslah disadari bahwa untuk memberantas ilmu klenik sampai keakar-akarnja itu adalah salah satu hal jang tidak mungkin. Namun demikian kita harus berusaha untuk membatasi perkembangannja, mengurangi serta memperketjil ruang geraknja.

Selama dunia ini masih ada unsur-unsur kedjahatan (iblis dan sjetan) dan unsur-unsur kebaikan (malaikat) jang masing-masing akan mentjari mangsa dan pengaruhnja pada diri manusia maka achirnja tergantung pada kepribadian manusia itu sendiri.

Kalau manusia itu mendjadi mangsa dan pengaruh oleh unsur-unsur kedjahatan maka manusia itu akan mempraktekkan “black magic” dan melanggar apa-apa jang dilarang oleh Tuhan.

Sedangkan kalau manusia itu terpikat dan terenjuh kepada unsur kebaikan, maka manusia itu akan mengamalkan “white magic” dan mendjalankan apa-apa jang diperintahkan oleh Tuhan dan menjingkirkan laranganNja.

Antara unsur kedjahatan dan unsur kebaikan jang itu selalu berebut pasaran terhadap diri manusia pada umumnja manusia tjenderung kepada perbuatan-perbuatan jang disponsori oleh unsur kedjahatan, hanja manusia-manusia jang bertaqwa kepada Tuhanlah jang diilhami oleh unsurunsur kebaikan.

Dengan demikian untuk bisa memberantas klenik atau setidak-tidaknja membatasi ruang lingkup klenik, maka harus ditanamkan adjaran tauchid kepada setiap manusia pengikut aliran kebathinan agar tidak sesat, dan kalau sudah memahami tauchid maka dari seikit disalurkan kearah pandangan jang sehat dan dikembalikan kepada sumber agama jang benar.

Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang “Pentjegahan Penjalahgunaan dan/atau Penodaan Agama” dapat didjadikan pegangan juridis bagi para petugas, jang sudah diundangkan dengan U.U. No, 5 tahun 1969.

Penetapan tersebut kami anggap sebagai follow up dari pada materi Ketetapan Madjelis Permusjarawatan Rakjat Sementara No. II/MPRS 1960, terutama jang menjangkut bidang keagamaan dan kepertjajaan.

Penetapan M.P.R.S. No. IX/MPRS/1970 ini telah ditjabut dengan Ketetapan M.P.R.S. No. XXXVIII/MPRS/1968, sedangkan materinja telah ditampung oleh Ketetapan M.P.R.S. No. XXXII/MPRS/1966.

Dan pula merupakan pendjelasan juridis dari pada pengertian Agama jang dimaksud oleh Pasal 29 ajat 2 Undangundang Dasar 1945:

“Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dari kepertjajaanja itu.”

Jang dimaksud dengan “agamanja” oleh pasal 29 ajat 2 Undang-undang Dasar 1945 tersebut, dalam pendjelasan pasal demi pasal dari ketetapan Presiden No. 1 tahun 1965 adalah agama-agama jang dipeluk oleh hampir seluruh penduduk Indonesia jaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Tjoe. Keenam agama ini mendapat djaminan, bantuan dan perlindungan dari Pemerintah.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnja agama Jahudi, Tarazustra, Shinta dan Taoism dilarang di Indonesia, mereka ini mendapat djaminan penuh seperti jang diberikan oleh pasal 29 ajat 2, dan dibiarkan adanja, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam peraturan atau perundangan lain.

Dan terhadap aliran-aliran kebathinan, Pemerintah berusaha untuk menjalurkan kearah pandangan jang sehat dan kearah ke-Tuhanan Jang Maha Esa, agar kembali kepada Sumber Agama dari mana aliran tersebut tadinja hanja mengambil inti adjarannja sadja.

Aliran kebathinan jang tidak bersumber kepada keenam agama tersebut diusahakan sedemikian rupa untuk disalurkan kearah salah satu dari enam sumber itu sehingga nanti di Indonesia ini terkristalisir mendjadi enam sumber agama jang pada hakekatnja sudah mentjakup agama dan aliran kebathinan jang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia.

Ilmu kebathinan atau ilmu shufi atau tasawwuf hendaknja mendapatkan perhatian jang serius bagi para petugas agama karena adjaran agama di Indonesia tidak dapat terlepas dari kehidupan rakjat Indonesia jang sifatnja mystisreligious ini.

Menghadapi kegiatan orang-orang atau aliran-aliran kebathinan di Indonesia ini, sesudah diadakan penjelidikan dan penelitian sedemikian rupa setjara objektif ilmijah maka kalau ternjata orang-orang atau aliran-aliran kebathinan itu menjimpang dan menjeleweng dari adjaran agama jang mendjadi sumbernja supaja segera diambil tindakan dengan melalui prosedure administrasi pemerintah jang berlaku.

Kemudian para pengikutnja harus segera diberi penerangan-penerangan agama jang benar, karena mereka sebenarnja haus akan kebenaran, maka mereka tidak bisa kita salahkan begitu sadja karena dikala mereka sedang kehausan ditengah padang pasir, sudah kian kemari berusaha untuk mendapatkan sumber air jang djernih tidak diketemukan, achirnja setelah mereka hampir mati karena kehausan itu, sambil merangkak dan merajap menemukan seteguk air kotor, namun demikian diminum djuga air itu, sehingga rasa haus dapat dihilangkan, dan untuk sementara mereka masih dapat tenang dengan tanpa merasa haus.

BAB III LANDASAN POKOK KEBEBASAN BERAGAMA

Ada dua landasan pokok didalam membahas perso’alan hukum tentang kebebasan beragama jang merupakan bagian dari pada hak azasi manusia jang bisa didjadikan pegangan bagi Departemen Agama dalam menunaikan kewadjiban dan menjelesaikan tugas pekerdjaannja, jaitu:

I. Landasan pokok kebebasan beragama jang bersifat Internasional.

II. Landasan pokok kebebasan beragama jang bersifat nasional.

I. LANDASAN POKOK INTERNASIONAL:

Landasan hukum jang bersifat internasional bersumber pada:

A. “Universal Declaration of Human Rights” Pasal 18 jang isinja antara lain sebagai berikut:

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; in this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, warship and observance”.

(Setiap orang berhak akan kebebasan berfikir, keinsjafan bathin dan agama; dalam hak ini terkandung djuga hak atas kebebasan untuk berganti2 agama atau kejakinannja, baik setjara pribadi maupun bersama2 dengan orang lain, baik dimuka umum maupun didalam hidupnja sendiri, untuk memanifestasikan agamanja ataupun kejakinannja itu kedalam pengadjaran, pengalaman, peribadatan, djuga dalam mendjalankan sjari’at agamanja tersebut).

Universal Delcaration of Human Rights itu adalah hasil sidang Umum Perserikatan Bangsa2 di Paris tanggal 10 Desember 1948, jang pada hakekatnja merupakan hasil positif dari satu proses sedjarah jang lama dalam perkembangan keinsjafan bathin akan adanja hak-hak dan kebebasan manusia dalam menentukan kejakinannja.

Universal Declaration of Human Rights djuga merupakan aktivitas jang konstruktif dalam usahanja untuk mentjapai pengakuan jang universil atas deradjat dan martabat manusia jang luhur dalam mengarahkan kebebasan dan kemerdekaannja untuk menganut sesuatu kejakinan terhadap kepada adanja Zat Jang Maha Tunggal didalam alam semesta ini, serta mendjadi fundamen jang kokoh kuat dalam mendjalankan dharma hidup untuk melaksanakan perintah Tuhan dan menjingkiri larangannja.

B. MAGNA CHARTA; antara lain isinja:

1. Tidak boleh memungut padjak, kalau tidak seidjin Dewan Penasehat Radja Inggris (Great Council).

2. Orang tidak boleh ditangkap, disiksa atau dihukum kalau tidak dengan alasan menurut hukum.

C. HOBIEAS CORPUS ACT.

1. Djika seorang ditangkap, maka hakim harus dapat menundjukkan alasan penangkapan itu dengan lengkap.

2. Orang jang ditangkap harus diperiksa selambatlambatnja 2 (dua) hari sesudah ditangkap.

3. Djika seseorang telah dibebaskan dari sesuatu perkara, maka ia tidak boleh ditangkap.

D. BILL OF RIGHTS.

1. Membuat Undang-undang harus dengan persetudjuan Parlemen.

2. Pemungutan padjak harus dengan persetudjuan parlemen.

3. Parlemen berhak mengubah keputusan Radja.

E. THE DECLARATION OF INDEPENDECE OF AMERICA.

Semua orang ditjiptakan sama, mereka dikaruniai Tuhan hak2 jang tidak dapat dilepaskan dari padanja, ialah hak hidup, hak kebebasan dan hak mengedjar kebahagiaan.

F. AMANDEMEN I CONSTITUTION OF U.S.A.

“Congress shall make no law respecting and establishment of religion or prehibitting the exercise there of”.

(Konggres tidak akan membuat undang2 tentang sesuatu lembaga agama untuk melarang melakukan adjaran agama itu dengan merdeka).

G. LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN:

1. Manusia dilahirkan bebas dan mempunjai hak sama.

2. Hak2 itu ialah kebebasan, hak milik, keamanan dan sebagainja.

H. THE CONSTITUTION OF THE U.S.S.R. ARTICLE 124:

“In order to ensure to citizen freedom of conscience, the church in the U.S.S.R. is separate from the state, and the school from the church freedom of anti-Religious propaganda is recognized for all citizen”29) .

(Untuk mendjamin kemerdekaan hati nurani penduduk, maka di U.S.S.R. Geredja dipisahkan dari Negara dan sekolah dari Geredja. Kemerdekaan beribadat menurut agama dan kemerdekaan berpropaganda anti-agama didjamin bagi setiap penduduk).

I. Djiwa kebebasan jang serupa dengan artikel 124 The Constitution of The U.S.S.R. terdapat pula dalam artikel 88 Konstitusi R.R.T., artikel 70 Konstitusi Republik Rakjat Polandia, artikel 84 Konstitusi Republik Rakjat Romania, artikel 32 Konstitusi Republik Rajkat Tjekoslovakia dan artikel 18 Konstitusi Albania.

Dalam hubungannja dengan dasar Hukum mengenai masalah kebebasan beragama, negara2 Sosialis pada umumnja mengikuti sikap sovjet Rusia, sedangkan negara2 Liberal pada umumnja mengikuti sikap Amerika Serikat.

Kalau kita segarkan kembali ingatan kita kepada sedjarah hak2 azasi manusia dalam menentukan kejakinannja terhadap kebebasan beragama, maka Universal Declaration of Human Rights tersebut sebenarnja didjiwai oleh spirit Magna Charta tahun 1215, Hobies Corpus Act tahun 1670, Bill of Rights tahun 1689, The Declaration of Independence of America tahun 1776, dan oleh La Declaration des droits des Home et du citoyen tahun 1789, article 124 the Constitution of U.S.S.R. Djuga disemangati oleh Djiwa “The Four Freedoms of F.D. Roosevelt” tahun 1941 jaitu:

• Freedom of spech and expression.

(Kemerdekaan berbitjara dan mengeluarkan pendapat).

• Freedom of Religion.

(Kemerdekaan beragama).

• Freedom from want.

(Kebebasan dari kemiskinan).

• Freedom from fear.

(Kebebasan dari rasa takut).

The Four Freedoms tersebut pada hari peringatan “Dasawarsa Konferensi Asia-Afrika”

tahun 1965 mendapat penjempurnaan dengan ditambahkannja satu “Freedom” lagi oleh Bung Karno, jaitu Freedom to be Free (Bebas untuk merdeka).

Inilah setjara singkat pedoman2 kebebasan dan kemerdekaan beragama jang bersifat Internasional.

II. LANDASAN POKOK NASIONAL:

Adapun landasan pokok jang bersifat nasional adalah bersumber pada materi Piagam Djakarta, Undang2 Dasar 1945; Materi U.U.D.S. Tahun 1950, Pantja Sila, Materi Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, Penetapan2 Presiden, dan Kitab Undang2 Hukum Pidana.

A. PIAGAM DJAKARTA.

Dalam Piagam Djakarta terdapat kalimat antara lain berbunji sebagai berikut:

“..........ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..........ke-Tuhanan dengan kewadjiban mendjalankan sjare’at Islam bagi pemeluknja”.

Piagam inilah jang kemudian didjadikan “Preambule” Undang2 Dasar 1945 dengan menghilangkan 7 (tudjuh) kata2 sesudah kata ke-Tuhanan dan piagam inilah jang mendjiwai Undang2 Dasar 1945.

Dalam Preambule Undang2 Dasar 1945 antara lain terdapat kalimat sebagai berikut:

“Negara Indonesia jang berkedaulatan Rakjat dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjarawatan/perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia.”

Isi jang terkandung dalam kalimat2 tersebut mewadjibkan Pemerintah c.q. Departemen Agama Republik Indonesia memelihara agama, kejakinan kepertjajaan, budi pekerti, kemanusiaan jang luhur, dan memegang teguh tjita2 moral jang tinggi.

Dengan dasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa, kita merasa dan mengakui bahwa kita termasuk ummat manusia jang lebih luhur djika dibandingkan dengan ummat jang lain, oleh sebab itu kita harus mempunjai sifat jang luhur pula selaras dengan kodrat dan deradjat kita sebagai manusia.

B. UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Dalam Undang2 Dasaar 1945 pasal 29 disebutkan:

(1). Negara berdasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

(Ajat ini menjatakan kepertjajaan bangsa Indonesia terhadap adanja Tuhan Jang Maha Esa).

(2). Negara mendjamin kemerdekaan tiap2 penduduk untuk memeluk agamanja masing2 dan untuk beribadat menurut agamanja dan keprtjajaannja itu.

(Ajat ini tanpa pendjelasan, maka dianggap perlu adanja tafsiran jg. tegas untuk didjadikan pegangan bagi seluruh rakjat Indonesia, untuk ini maka penulis berpendapat bahwa “Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 jang sudah diundangkan dengan Undang2 No. 2 tahun 1969, dapat dipakai sebagai pendjelasan).

Djelaslah kiranja bahwa isi dan maksud pasal 29 Undang2 Dasar 1945 adalah bahwa Pemerintah dan lain2 penjelenggara Negara mendjamin dan melindungi kebebasan beragama bagi para warganja.

Sedjalan dengan bunji pasal 29 Undang2 Dasar 1945 tersebut adalah pasal 28:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainja ditetapkan dengan Undang2”.

(Pasal ini djelas memberikan kebebasan kepada para pemeluk agama untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dan sebagainja).

C. MATERI UNDANG-UNDANG DASAR R.I. 1950.

Ini djuga bisa dipakai sebagai landasan pokok. Pasal Setiap orang berhak atas kebebasan 18. agama, keinsjafan bathin dan fikiran. Pasal (1) Negara berdasar atas ke-Tuhanan 43. Jang Maha Esa. ajat - (2) Negara mendjamin kemerdekaan tiap2 penduduk untuk memeluk agamanja masing2 dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja itu. (3) Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui. Pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada pedjabat-pedjabat agama dan persekutuan2 atau perkumpulan2 agama dilakukan atas dasar sama hak. (4) Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh ta’at kepada U.U.S. termasuk aturan2 hukum jang tak tertulis.

(1) Penguasa wadjib memadjukan perkembangan rakjat baik rochani maupun djasmani.

(3) Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang diberikan atas dasar memperdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan perikemanusiaan, kesabaran dan penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam djam peladjaran untuk mengadjarkan peladjaran-peladjaran agama sesuai dengan keinginan orang tua murid.

Pasal Tiada suatu ketentuan dalam bagian ini 34. boleh ditafsirkan dengan pengertian, sehingga suatu pengusaha, golongan atau orang dapat memetik hak dari-padanja untuk mengusahakan suatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun jang dimaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan jang diterangkan didalamnja.

Pasal Melakukan hak2 dan kebebasan2 jang 33. diterangkan dalam bagian ini hanja diatasi dengan peraturan2 U.U. se-mata2 untuk mendjamin pengakuan dan penghormatan jg. tak boleh tiada terhadap hak2 serta kebebasan2 orang lain dan untuk memenuhi sjarat jang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masjarakat jang demokratis.

Pasal (3). Dasar sama hak jang harus 43. diperhatikan oleh penguasa dalam memberikan sokongan kepada pedjabat2 agama dan persekutuan2 atau perkumpulan2 agama.

Pasal Untuk menegaskan bahwa pembatasan 33. hak tidak boleh dilakukan se-mena2 atau dengan membedakan agama satu sama lain.

Revolusi Indonesia menghendaki pula adanja kesatuan dan persatuan, adanja toleransi, tanggung-djawab, hormat-menghormati, dan mutual understanding antara sesama pemeluk agama, dan antara ummat pengabdi Tuhan.

D. MATERI KETETAPAN MADJLIS PERMUSJARAWATAN RAKJAT SEMENTARA.

Negara berdasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa, didalam rumusan Sosialisme Indonesia jang dimuat dalam Ketetapan Madjlis Permusjarawatan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 pasal 45 antara lain disebutkan sebagai berikut:

“Ke-Tuhanan: Didalam tjahaja Kerakjatan, Kebangsaan dan Kemanusiaan serta Keadilan untuk mewujdukan kesedjahteraan, manusia mengamat2i dirinja sendiri dalam keadaan jang serba terbatas dan terus-menerus mendjadi. Dengan sinar dan adjaran wahju, manusia mengetahui dan mengerti tentang: adanja daja serta karyabudhi dan hati nurani manusia”.

Dalam pasal 2, bidang Mental/Agama/Kerochanian Penelitian antara lain disebutkan hal2 sebagai berikut:

• Menetapkan pendidikan agama mendjadi mata peladjaran disekolah-sekolah mulai dari sekolah Rakjat sampai dengan Universitas-Universitas Negeri, dengan pengertian bahwa murid2 berhak tidak ikut serta apabila wali murid/murid dewasa menjatakan keberatannja.

• Membina sebaik-baiknja pembangunan rumah ibadah dan lembaga2 keagamaan.

Djiwa dari pasal 2 dan 45 Keputusan M.P.R.S. tersebut kiranja tjukup djelas bahwa setiap warga Negara Indonesia diberi kebebasan untuk memilih dan memeluk agama jang dijakininja.

E. PENETAPAN PRESIDEN.

Didalam Penetapan Presiden No. 11 Tahun 1963 tentang “Pemberantasan subversi” antara lain disebutkan sebagai berikut:

“Dipersalahkan melakukan tindak pidana subversi barang siapa melakukan suatu perbuatan dengan maksud atau njata2 dengan maksud atau patut diketahuinja dapat memutar balikkan, merongrong atau menjelewengkan ideologi Negara Pantja Sila atau haluan Negara”.

Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang “Pentjegahan Penjalah Gunaan dan atau Penodaan Agama” djuga merupakan landasan hukum, karena penetapan ini merupakan realisasi dari pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, jang memperdjelas tentang apa jang dimaksud dengan agama; jang dalam pendjelasannja antara lain disebutkan:

“Pasal 1. Dengan kata2 dimuka umum dimaksudkan apa jang lazim diartikan dengan kata2 itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Agama jang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, HinduBudha dan Kong Tjoe”.

Selandjutnja dalam Pasal 156 Kitab Undang2 Hukum Pidana antara lain disebutkan:

“Barang siapa jang menjatakan perasaan permusuhan kebentjian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan isi Negara Republik Indonesia dimuka umum, dihukum dengan hukuman selama-lamanja empat tahun atau denda sebanjak-banjaknja tiga ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal jang berikut berarti: tiap2 bagian isi Negara Republik Indonesia jang berbedaan dengan suatu atau beberapa bagian isi Negara jang lain karena bangsanja, agamanja, asal tempatnja, keturunannja, asal negaranja atau kedudukan hukum negaranja”.

Pada pasal 156 tersebut diadakan tambahan pasal baru jang isinja sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana pendjara selamalamanja lima tahun, barang siapa dengan sengadja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. jang pada pokoknja bersifat permusuhan, penjalah gunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama jang dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaja orang tidak menganut agama apapun djuga, jang tidak bersendikan keTuhanan Jang Maha Esa;

(Lihat Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965, pada lampiran C).

PRINSIP TOLERANSI KEBEBASAN BERAGAMA:

Penulis sebagai salah seorang pemeluk agama Islam dalam hal ini mentjari landasan pokok dibidang kebebasan beragam ini pada ajat2 jang tersebut didalam Kitab Sutji AlQur’an, jang penulis anggap djuga sebagai landasan pokok jang bersifat internasional.

1. Surat Al-Kafirun ajat 6:

“Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku”

2. Surat Al-Ankabut (labah2) ajat 46:

“Djanganlah kamu berdebat (berbantahan) dengan ahli kitab (jahudi, Nasrani dan penganut2 agama jang lain), melainkan dengan djalan jang sebaik-baiknja, ketjuali orang2 jang aniaja, diantara mereka itu. Katakanlah bahwa ‘kami pertjaja kepada Qur’an’ jang diturunkan kepada kami dan Kitab2 jang diturunkan kepada kamu (Zabur, Taurot, Indjil), sedang kami dan Tuhan kami hanja satu, dan kami bertunduk kepada-Nja”.

3. Surat Al-Baqarah (lembuh) ajat 256:

“Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnja sudah njata petundjuk dari pada kesesatan, barang siapa jang tak pertjaja (Mengingkarinja) Thagut (tiap2 berhala jang disembah selain Allah), dan beriman kepada Allah sesungguhnja ia telah berpegang dengan tali jang teguh, jang tiada akan putus, Allah mendengar dan mengetahui”.

Dengan demikian djelaslah kiranja bahwa didalam Agama Islam seseorang atau segolongan orang tidak diperkenankan memaksa kehendaknja kepada orang lain dengan djalan kekerasan dengan maksud agar supaja orang lain itu memeluk agama Islam.

Selandjutnja memberikan kesempatan berfikir kepada orang lain itu untuk menelaah dan memahaminja, karena kejakinan terhadap agama itu merupakan persoalan jang sangat pelik dan menjangkut batinijah seseorang jang tidak bisa dipaksakan dengan kekerasan.

Sebaliknja bagi para pemeluk agama selain Islam djuga tidak bisa dibenarkan memaksakan kehendaknja dan mempropagandakan agamanja kepada orang2 jang sudah mengaku beragama Islam, karena hal ini akan melukai perasaan dan menjakiti hati ummat Islam.

Chususnja penulis dan umumnja ummat Islam ikut berprihatin dan bertanggung djawab bila ada saudaranja seagama dilukai perasaan dan disakiti hatinja baik penulis maupun ummat Islam tidak bisa tinggal diam dan tidak bisa membiarkan begitu sadja bila ada saudaranja seagama jang karena paksaan dan propaganda lalu mendjadi murtad.

Penulis akan merasa berdosa dan djuga ummat Islam, djika bersikap masa bodoh melihat saudaranja seagama dipaksa dan dipropagandai untuk memeluk agama selain Islam, tidak menurut agama Islam, orang lain jang masuk agama lain itu adalah munafik.

Dengan berdasarkan landasan pokok diatas, maka Pemerintah c.q. Departemen Agama tidak berkompeten untuk mengesajahkan atau mengakui sesuatu agama, djuga tidak berkompeten untuk mentjampuri urusan intern agama itu setjara aktif, menengahi persoalan2 misalnja: Persoalan2 chilafijah hendaknja disesuaikan dengan kemauan masjarakat dan musjawarah Alim Ulama setempat.

Didalam persoalan chilafijah dititik beratkan kepada segisegi jang positif-konstruktif sebagaimana dikatakan Rosulullah bahwa “Perbedaan pendapat diantara ummat akan membawa rachmat”. Karena adanja masalah-masalah chilafijah adalah masalah furu (ranting), jang menundjukkan bahwa didalam agama Islam terdapat adanja kebebasan berpikir didalam memetjahkan atau memahami masalahmasalah chilafijah tersebut.

Menurut keadaan hukum azasi jang sudah lazim, sesuatu peraturan hukum jang mentjegah atau melarang atau mengurangi hak kebebasan seseorang memerlukan adanja Undang2 jang disertai dengan sanctie2-nja.

Hal jang sedemikian itu bukanlah mendjadi kompetensi Departemen Agama semata2 tetapi bersangkut-paut dengan kompetensi orang2 Pemerintah jang lain, jaitu antara lain mendjadi kompetensi Departemen Dalam Negeri, Kedjaksaan Agung dan Departemen Kehakiman.

Dalam pada itu bukan berarti Departemen Agama harus bersikap pasif, tetapi djuga ikut mentjampuri soal2 keagamaan sepandjang mengenahi hal2 jang diperkenankannja oleh hukum, dan Departemen Agama bisa bertindak sebagai djuru pendamai atau sebagai arbiter dibidang perselisihan2 keagamaan jang terdjadi.

Adapun final decision-nja adalah hasil musjawarah alim ulama setempat dan keinginan masjarakat keagamaan setempat, oleh sebab itu maka politik beleid Departemen Agama dalam menghadapi aliran2 keagaman di Indonesia harus diselaraskan dengan keinginan dan kemauan alim ulama beserta masjarakat keagamaan setempat.

Dengan demikian maka segala perselisihan dan pertentangan faham keagamaan Insja Allah bisa diatasi dengan aman dan damai, meskipun dalam hal ini masing-masing fihak harus terpaksa berkurban, dalam arti take and give.

Selandjutnja jang dimaksud dengan pengakuan bukanlah pengakuan kepada sesuatu agama tertentu melainkan pengakuan kepada organisasi atau perkumpulan atau persekutuan agama seperti jang terjantum dalam Staatsblad Nomor 156 Tahun 1927 karena pada hakekatnja siapapun tidak berhak untuk mengakui atau mengesjahkan suatu agama, selain Tuhan.

Djelaslah didalam staatsblads tersebut dinjatakan bahwa untuk dapat diakui sebagai suatu Kerkegenootschap, persatuan agama jang berdasarkan hukum sebagai badan hukum (racht persoon) harus memenuhi sjarat2 tertentu maka bila tidak demikian organisasi atau perkumpulan atau persekutuan itu tidak diizinkan untuk melakukan aktifitasnja.

Negara berdasarkan Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, dasar ini hanja didapat dari dan karena adjaran wahju, jang berarti bahwa negara berdasarkan agama, karena hanja agama lah jang mempunjai unsur2 jang mutlak tentang Ke-Tuhanan Jang Maha Esa itu.

Prinsip “Kemerdekaan beragama” jang diselaraskan dengan sila Ke-Tuhanan Jang Maha Esa memberikan bimbingan jang positif kepada bangsa Indonesia dalam kehidupan agama dan kejakinannja.

Prinsip “Kemerdekaan beragama” djuga bisa didjadikan pegangan dalam melaksanakan toleransi jang konstruktif terhadap adanja propaganda “anti agama” dan “anti Tuhan” didalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Negara c.q. Pemerintah Republik Indonesia mendjamin dan bertanggung djawab serta melindungi kemerdekaan tiap2 penduduknja untuk mendjalankan ibadah jang sesuai dengan agama dan kepertjajaannja.

Dalam hal toleransi beragama dan dalam hal hubungan antar agama bagi orang jang beragama Islam kiranja bisa dipakai sebagai pegangan ajat Al-Qur’an: SURAT ALI IMRAN ajat 64:

“Hai Ahli Kitab, marilah kepada suatu kalimat (ketetapan) jang tidak ada perselisihan antara kami dengan kamu”, jang maksudnja “Marilah kita berpegang pada kalimat-kalimat jang sama antara kami dan kamu”.

Bagi orang jang beragama Hindu-Budha kiranja bisa dipakai sebagai pegangan sebuah sja’ir dalam Bhagawat gita:

“Barang siapa datang kepadaKu (Kresna, Tuhan) dengan tjara bagaimana dan melalui adjaran manapun djuga, AKU dapat menemui dia, mereka semuanja berdjalan tersuruk-suruk dengan susah pajah menempuh berupa-rupa djalan, jang semuanja berudjung kepada AKU”.30)

Isi dari pada inti “Bhagawat Gita” adalah: Adjaran Kresna (Tuhan) kepada Ardjuna, waktu Ardjuna ragu2 untuk madju perang Bharata Yudha, karena jang akan dihadapi adalah saudara2nja sendiri. Lalu Kresna berkata bahwa jang membunuh itu bukan Ardjuna tapi Kresna (Tuhan). Oleh sebab itu Ardjuna sebagai kesatria harus melaksanakan tugas kewadjibannja.

Seseorang atau segolongan orang tidak boleh memaksa orang lain mengenai kejakinannja dan keinsjafan bathinnja terhadap sesuatu agama, karena pada hakekatnja semua agama itu sama.

Antara agama jang satu dengan jang lainnja tidak mempunjai perbedaan jang prinsipil, masing2 mengandung kebenaran sendiri2, tiap2 agama mengandjurkan kebaikan da menjingkiri kedjahatan.

Oleh sebab itu haruslah ada toleransi dan mutual understanding antara penganut agama jang satu dengan penganut agama jang lain, harus ada saling harga-menghargai dan saling hormat-menghormati antara penganut2 agama.

Dan bagi orang jang beragama Kristen kiranja bisa direnungkan pendapat Prof. Dr. J. Verkuyl dalam bukunja

“Ras Bangsa, Geredja, Negara” halaman 112-113 menjatakan sebagai berikut:

Tuhan tidak menghendaki seseorang dipaksa supaja pertjaja Jesus Kristus tidak memaksa tapi iblislah jang memaksa. Dan barang siapa memaksa atas nama Kristus, seperti pernah dan masih djuga terdjadi, iapun menjalah gunakan nama Jesus, ia menggunakan nama Jesus dengan sia-sia.

Jesus hendak mejakinkan kita dengan Roch Kudus, tetapi ia tidak menggunakan paksaan. Ia mengetuk pintu, tetapi tiada ia mendobrak pintu itu. Ia menghendaki supaja kita mengambil keputusan dengan sukarela, tetapi ia tidak mau memaksakan keputusan itu. Ia mengundang, tetapi ia tidak fanatik. Ia melajani kita dengan kebenaran indjilnja, tetapi ia tidak memerintahkan kita seperti orang lalim.

Tiap2 orang harus mempunjai kebebasan untuk mengambil keputusan didalam soal2 keinsjafan bathin dan keagamaan. Tiap2 orang harus mempunjai kebebasan akan bertukar agama atau kepertjajaan, djika keinsjafan bathin dan kejakinannja memanggilnja untuk berbuat demikian. Hendaklah kita saling memberi kelonggaran untuk mengambil keputusan sendiri dihadirat Tuhan. Tuhan sendiripun menjabari kita dan mempunjai toleransi terhadap kita. Kita semuanja hidup ari toleransi Tuhan jang memanggil kita supaja kita mengambil keputusan sendiri dengan sukarela.

Adapun isi kebebasan keinsjafan bathin dan agama itu dirumuskan oleh Panitia Gabungan dalam Perihal Kebebasan

Agama (Joint Committee on Religious Liberty) di Amerika tahun 1944.

“Religious Liberty shall be interpreted to include freedom to worship accord in to conscience and to bring up children in faith of their parents, freedom for the individual to change his religion, freedom to reach, educate publish and carry on missionary activities and freedom for organize with other and acquire and hald property for those purposes”.

(Kebebasan beragama haruslah ditafsirkan meliputi kebebasan beribadah sesuai dengan keinsjafan bathin dan membawa serta anak2 didalam kepertjajaan orang tuanja, kebebasan setiap individu untuk mengganti agamanja, kebebasan untuk memberitakan, mengerdjakan, menerbitkan dan mengusahakan pengembangan missie kebebasan untuk berorganisasi dengan orang2 lain dan pula memperoleh serta menguasai milik untuk kepentingan tersebut).

Selandjutnja Notohamidjojo dalam bukunja “Imam Kristus dan Politik” halaman 53 merumuskan kebebasan beragama sebagai berikut:

“Kebebasan beragama itu bagi geredja Kristen dan bagi tiap2 orang jang beriman mempunjai arti asasi. Sebab itu kebebasan agama kita tempatkan kepada permulaan pembitjaraan tentang kebebasan-kebebasan dasar.

Ditindjau dari sudut sedjarah dan dipandang dari pendjuru asas, maka kebebasan agama dan kebebasan2 lainnja, seperti kebebasan akan menjatakan fikiran, kebebasan pers, hak berserekat dan berapat, hak golongan ketjil (minoriteit), perdjuangan untuk sama martabat social dan rasial dan sebagainja itu, berangkaian dan diantaranja ada perhubungan jang tiada terputuskan. Perdjuangan untuk kebebasan konsiensi (keinsjafan bathin) dan agama, berkembang bersama2 dengan perdjuangan untuk kebebasan warga negara serta politik dan sebagainja”.

Negara jang berdasarkan ke-Tuhanan jang Maha Esa, sudah dengan sendirinja harus memenuhi sjarat2 internasional agar dapat diakui sebagai Negara.

Seperti telah kita ketahui bahwa unsur negara itu ialah adanja suatu wilajah, dan dalam wilajah itu ada rakjatnja jang mempunjai pemerintah sendiri, dan jang berdaulat baik kedalam maupun keluar, djuga mendapat pengakuan dari Negara2 lain.

Oleh karena dasar negara Indonesia adalah Pantja Sila, dimana Sila pertamanja adalah ke-Tuhanan Jang Maha Esa, maka segala peraturan dan pelaksanaannja harus berpegang kepada ke-Tuhanan Jang Maha Esa atau berpedoman kepada agama.

Jang berarti Negara harus mendjamin kemerdekaan beragama bagi setiap warganja, dalam hal ini pemerintah c.q. Departemen Agama bertugas dan bertanggung djawab dalam penjuburan kehidupan agama.

Problimnja sekarang apa dan bagaimana tindakan Pemerintah terhadap warga negaranja jang belum beragama dan belum mengakui adanja Tuhan, dan bahkan terhadap warga negaranja jang terang2 anti agama anti Tuhan.

Dan sebagai negara jang berdasarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa harus dengan tegas menjatakan kepada mereka jang tidak mau pertjaja kepada agama dan tidak pula mengakui adanja Tuhan, hendaknja pemerintah c.q. Departemen Agama djangan membiarkan sadja mereka itu untuk berpropaganda anti agama dan anti Tuhan, propaganda mana meratjuni djiwa bangsa Indonesia jang sudah mystisreligious minded.

Sebagai akibat dari pada adanja propaganda anti agama dan anti Tuhan tersebut sudah sama2 kita saksikan dan sudah pula sama2 kita rasakan jaitu dengan timbulnja peristiwa Madiun tanggal 19 September 1948, dan peristiwa Gerakan Tigapuluh September 1965; bahkan sejogjanjalah Pemerintah c.q. Departemen Agama merasa wadjib untuk melarang organisasinja dan menginsjafkan orangnja jang telah tersesat itu.

Penulis berdo’a kepada Tuhan Jang Maha Esa, semoga dalam mentjapai masjarakat sosialisme Indonesia, Masjarakat adil dan makmur baik materiil maupun spirituil, masjarakat tata-tentrem-kertorahardjo didalam negara jang gemah ripah loh djinawi ini, hendaknja para pemimpin dan pengusaha di Indonesia tidak mengikuti sistim pemerintahan Ngeara jang memberikan kebebasan kepada warga negaranja untuk berpropaganda anti agama dan anti Tuhan.

Kemerdekaan tiap2 penduduk bebas untuk memilih agama jang dipeluknja, bukan berarti bebas untuk tidak memeluk sesuatu agama, dan bukan pula bebas untuk berpropaganda anti agama.

Seperti telah kita maklumi pula bahwa seluruh Rakjat Indonesia telah menjatakan kepertjajaan kepada Tuhan Jang Maha Esa, jang berarti sudah memeluk sesuatu agama atau sudah beragama sesuai dengan maksud dari pada pasal 29 ajat (1) Undang2 Dasar 1945.

Untuk memeluk agamanja2 masing2, berarti bahwa rakjat Indonesia sudah lama memeluk agamal, jang dengan demikian berarti pula bahwa mereka telah beragama dan telah mejakini sesuatu agama jang berdasarkan kepada Tuhan Jang Maha Esa.

Pemilihan mereka untuk memeluk agama inilah jang harus didjamin kemerdekaan oleh Pemerintah c.q. Departemen Agama, jang dalam hal ini mendjadi tanggung-djawab penuh dari Departemen Agama sesuai dengan fungsinja sebagai Departemen jang mengurus soal2 keagamaan.

Djadi tugasnja Pemerintah c.q. Departemen Agama tidak melarang dan tidak akan menuntut, tapi bahkan harus bertanggung-djawab dalam perlindungannja terhadap penduduk untuk memilih dan memeluk agama jang dijakininja.

Beribadat berarti ta’at mendjalankan perintah Tuhan atau perintah agama, dan berusaha untuk menjingkiri larangannja.

Djika beribadat menurut agamanja mendapat djaminan dan kemerdekaan, bahkan barang siapa jang berani mengganggu peribadatan sesuatu agama harus mendapat tuntutan dari fihak jang berwenang, karena soal peribadatan itu berhubungan erat dengan so’al sila Ketuhanan Jang Maha Esa.

Seseorang jang telah memeluk sesuatu agama berarti bahwa djiwa dan raganja diserahkan penuh kepada Tuhan Jang Maha Esa itu, jang segala kehidupannja telah terikat oleh peraturan Tuhan dan Agama.

Kepertjajaan berarti kejakinan dan keimanan kepada Tuhan Jang Maha Esa, didalam Agama Islam ada enam djumlahnja jaitu:

1. Iman kepada adanja Tuhan Jang Maha Esa.

2. Iman kepada adanja Rasul dan Nabi Utusan Tuhan Jang Maha Esa.

3. Iman kepada adanja Kitab2 Allah S.W.T.

4. Iman kepada adanja Malaikat-Malaikat.

5. Iman kepada akan adanja Hari Kijamat.

6. Iman kepada adanja takdir Tuhan Jang Maha Esa.

Kepertjajaan tersebut ditekankan bahwa hanja kepertjajaan jang bersumber kepada Tuhan Jang Maha Esa sadjalah jang harus mendapatkan djaminan dan Kemerdekaan, dan bagi kepertjajaan jang tidak bersumber kepada Tuhan Jang Maha Esa harus mendapatkan bimbingan untuk dapat diarahkan atau disumberkan kepada Tuhan Jang Maha Esa.

Oleh karena itu kepertjajaan jang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu hanja nama buatan orang sadja, penganut filsafah jang menganggap bahwa “agama itu hanja tjandu bagi masjarakat”, adalah merupakan golongan jang melanggar Undang2 Dasar 1945 dan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965.

Djadi tegasnja dalam pasal 29 Undang2 Dasar 1945 itu jang ada hanja Agama dan kepertjajaan atau keimanan atau kejakinan jang disalurkan kepada atau bersumber kepada Tuhan Jang Maha Esa, jang berarti bahwa agama atau kepertjajaan atau keimanan atau kejakinan jang tidak bersumber kepada Tuhan Jang Maha Esa harus dilarang.

Pembatasan atau kebebasan beragama hanja dapat dilakukan dengan peraturan-peraturan atau Undang2 jang mempunjai kekuatan hukum jang berguna untuk mendjamin hak-hak dan kebebasan penduduk dan warga negaranja serta untuk kepentingan dan ketenteraman umum penganut Sila Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

Pemerintah c.q. Departemen Agama berusaha untuk mengikuti perkembangan dan mengawasi perkumpulan2 agama atau aliran2 kebathinan jang ada, dan mendjaga agar mereka patuh dan ta’at kepada Undang2 dan Peraturan2 jang berlaku.

Usaha Pemerintah c.q. Departemen Agama tersebut ditundjukan dalam rangka pengamanan Sila Ke-Tuhanan Jang Maha Esa dari rongrongan faham atheis dan dari peratjunan filsafat “anti Tuhan”, rongrongan terhadap adjaran agama serta usaha penguburan terhadap adjaran agama.

BAB IV INSTANSI-INSTANSI JANG MENTACKLE ALIRAN-ALIRAN KEBATHINAN

A. Lembaga Penelitian Gerakan/Aliran Kerochanian Dep. Agama

Lembaga Penelitian Gerakan/Aliran Kerochanian ini lahir pada bulan Mei 1963, jang diatur dengan Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1963.

Tudjuan dan Lapangan Pekerdjaan

Adapun tudjuan dari pada Lembaga Penelitian Gerakan/Aliran Kerochanian adalah untuk mengadakan penelitian dan pengurusan organisasi-organisasi keagamaan dan aliran-aliran kepertjajaan bangsa Indonesia, jang berada diluar pengurusan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan kepertjajaan Khong Tjoe.

Untuk mengetahui lapangan pekerdjaan Lembaga Penelitian Gerakan/Aliran Kerochanian akan penulis kemukakan setjara singkat terbentuknja Lembaga Penelitian Gerakan/Aliran Kerochanian ini.

Dalam tahun 1950 di Bagian Sekretariat Departemen Agama diadakan “Seksi Politik”, jang bertugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan jang bersifat politis dalam penentuan policy keagamaan dan kepertjajaan bangsa Indonesia kepada Menteri Agama.

Kemudian dengan adanja Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1951 tanggal 12 Djanuari, Seksi Politik ini ditingkatkan mendjadi “Bagian Politik dan Pergerakan Agama” atau dengan code Bagian “F”, jang bertugas:

• Menjelenggarakan hubungan jang rapat dengan Dewan Perwakilan Rakjat, Dewan Menteri dan BadanBadan atau Lembaga-Lembaga Pemerintahan Agung lainnja.

• Mengadakan hubungan jang rapat dengan organisasiorganisasi keagamaan dan aliran-aliran kepertjajaan.

• Menampung dan mengurus persoalan-persoalan keagamaan dan kepertjajaan diluar agama Islam dan Masehi.

Dengan ditingkatkannja mendjadi Bagian ini mengakibatkan peningkatan tugas, wewenang, dan tanggung djawab.

Selandjutnja dengan Peraturan Menteri Agama No. 9 tahun 1952 tanggal 15 Djuni berganti nama mendjadi “Bagian Urusan Agama-Agama Lain dan Gerakan/Aliran Kerochanian”, atau dengan code Bagian “L”, jang mempunjai tugas:

• Turut melaksanakan dasar negara ke-Tuhanan Jang Maha Esa dengan sebaik-baiknja.

• Mengurus hal-hal jang bertalian dengan Urusan Agama-Agama Lain dan Gerakan/Aliran Kerochanian.

• Memperhatikan situasi politik dan perkembangan masjarakat jang bersangkutan dengan agama/kepertjajaan.

• Memberikan instruksi-instruksi dan petundjukpetundjuk mengenai segala sesuatu jang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas.

Dalam tahun 1960 code Bagian “L” itu diganti mendjadj code Bagian “K”, jang lapangan tugas dan pekerdjaannja tetap sama.

Dan achirnja dari “Bagian Urusan Agama-Agama Lain dan Gerakan/Aliran Kerochanian” atau code Bagian “K” itu ditingkatkan mendjadi “Lembaga Penelitian Gerakan/Aliran Kerochanian atau disingkat “LEGA” dengan Peraturan Menteri Agama tahun 1963 No. 1 tanggal 1 Mei.

Maksud dan tudjuan dibentuknja Lembaga ini tak lain untuk merealisasikan Ketetapan Madjelis Permusjarawatan Rakjat Sementara No. x) II MPRS/60 lampiran A. 6, jang berisi:

“Lembaga Penjelidikan Agama Gerakan/Aliran Kerochanian bertugas:

• Menjalurkan kepertjajaan/agama kearah pandangan jang sehat.

• Menjalurkan perkembangan agama/kepertjajaan itu kearah ke-Tuhanan Jang Maha Esa

• Mendjaga keamanan dan kesedjahteraan rochani bangsa Indonesia”.

Demikianlah garis-garis besar lapangan pekerdjaan dan tudjuan Lembaga Penelitian Gerakan/Aliran Kerochanian jang termasuk dalam struktur organisasi Departemen Agama.

Lembaga ini dengan Peraturan Agama No. 56 Tahun 1967 diturunkan statusnja, jaitu hanja mendjadi salah satu dinas dibawah Direktorat Urusan Agama didalam echelon Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat Islam.

Kemudian dengan Peraturan Menteri Agama No. 269 Tahun 1971, dikembalikan lagi statusnja mendjadi Lembaga, dan otomatis mengurus dan mentackle masalahmasalah aliran-aliran dari agama-agama jang ada, dan langsung bertanggung-djawab kepada Menteri Agama.

Selandjutnja, selain Departemen Agama, djuga Departemen Dalam Negeri mentackle masalah aliran-aliran kebathinan ini dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa, dari fihak Kepolisian dalam rangka keamanan negara, dan dari Kedjaksaan Agung, serta instruksi-instruksi pemerintah jang lain jang setjara bersama membentuk sebuah panitya jang dinamakan panitya Interdepartemental PAKEM.

B. Biro PAKEM KEDJAKSAAN AGUNG

Sebelum terbentuknja Departemen Kedjaksaan, didalam struktur organisasi Djawatan Reserse Pusat terdapat sebuah Biro jang bernama “Biro Penindjau Aliran-Aliran Kepertjajaan Didalam Masjarakat” atau disingkat “Biro PAKEM”.

Sesuai dengan namanja, maka tugas pokok dari pada Biro tersebut adalah untuk mengadakan penjelidikan dan pengawasan terhadap adanja perkembangan dan aktivitas aliran-aliran kepertjajaan di Indonesia.

Aliran-aliran kepertjajaan ini timbul seperti tumbuhnja tjendawan dimusim hudjan sedjak zaman kemerdekaan, sehingga Pemerintah, jang dalam hal ini Djawatan Reserse Pusat memandang perlu adanja suatu instansi atau organ mengikuti perkembangan aliran-aliran kepertjajaan beserta mengawasi aktivitasnja.

Kemudian sesudah terbentuknja Departemen Kedjaksaan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1960 No. 204, maka Biro PAKEM ini diintensifkan sedemikian rupa sehingga dianggap perlu adanja suatu Keputusan Menteri/Djaksa Agung.

Selandjutnja dalam Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung tertanggal 25 Mei 1961 No. 1/MDjag./1961/A.P. dengan mengingat antara lain pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945:

1. Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

2. Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja itu.

Menimbang bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Pantjasila; bahwa didalam filsafah hidup bangsa Indonesia ke-Tuhanan Jang Maha Esa mendapat tempat jang paling utama; bahwa Agama bagi bangsa Indonesia adalah sebagai peri kehidupan Negara;bahwa untuk menambah keinsjafan beragama didalam djiwa bangsa Indonesia perlu membina pertumbuhan agama.

Dan bahwa untuk melaksanakan semuanja itu didalam lingkungan Departemen Kedjaksaan dibentuklah apa jang dinamakan “Biro PAKEM” jang struktur organisasinja sebagai berikut:

• Biro PAKEM Pusat berada di Departemen Kedjaksaan.

• Bagian PAKEM berada dikantor-kantor Kedjaksaan Tinggi atau dikoordinir Kedjaksaan Tinggi.

• Ada pula Bagian PAKEM jang berada dikantor-kantor Kedjaksaan Pengadilan Negeri.

• Dan ada lagi jang berada dikantor-kantor Tjabang Kedjaksaan Pengadilan Negeri sebagai Bagian PAKEM djuga.

Adapun lapangan tugas dan tata kerdja dari Biro PAKEM ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengurus serta mendjaga terpelihara dan terdjaminnja koordinasi jang sebaik-baiknja dalam administrasi dan laporan-laporan sekitar gerakan agama/aliran kepertjajaan masjarakat antara Biro PAKEM Pusat (Departemen Kedjaksaan) dengan instansi-instansi Pemerintah lainnja, terutama dengan Departemen

Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kepolisian, Departemen Kehakiman dan sebagainja untuk kepentingan ketertiban umum.

2. Menjelenggarakan kegiatan dan segala usaha untuk mempertinggi moril, budi pekerti dan kesusilaan berdasarkan adjaran agamanja masing-masing, bagi para pegawai2 dalam lingkungan Departemen Kedjaksaan pada umumnja, dan para djaksa sebagai penegak hukum pada chususnja, guna memperoleh serta memperkuat daja adil janh seluhur-luhurnja.

3. Mengawasi serta turut melaksanakan dasar Negara keTuhanan Jang Maha Esa dengan sebaik-baiknja sesuai dengan Pasal 29 Bab XI Undang-undang Dasar 1945.

4. Mengikuti, memperhatikan, dan memberikan pendapat serta mengerdjakan saran-saran jang konstruktif kepada Pemerintah, tentang segala sesuatu jang berkenaan dengan soal-soal agama.

5. Mempeladjari dan menjelidiki bentuk, tjorak dan tudjuan dari aliran-aliran kepertjajaan masjarakat beserta dengan tjara-tjara perkawinannja dipandang dari berbagai sudut, terutama dari segi keagamaan dan juridis.

6. Mengawasi, menganlisir, dan mengadjukan saransaran kepada Pemerintah tentang gerakan aliranaliran kepertjajaan masjarakat untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum.

7. Menjelenggarakan administrasi, dokumentasi dan organisasi jang sebaik-baiknja guna kelantjaran dan kesempurnaan Bido PAKEM.

Selandjutnja dengan mendahului Peraturan Presiden tanggal 26 Djuli 1962 No. 4 tentang “Pokok-pokok Organisasi Aparatur Pemerintahan Negara pada Tingkat Tertinggi”, maka Biro PAKEM tersebut berubah mendjadi “Direktorat PAKEM”.

Setelah keluarnja Peraturan Presiden No. 4 itu, maka “Direktorat PAKEM” berubah lagi namanja mendjadi “Bagian PAKEM” pada Direktorat SosialPolitik/Keamanan/PAKEM Departemen Kedjaksaan dan walaupun telah berubahnja Departemen Kedjaksaan mendjadi Kedjaksaan Agung maka Bagian PAKEM ini tetap ada.

Didalam undang-undang Pokok Kebidjaksanaan No. 15 tahun 1961 pasal II ajat 3 disebutkan bahwa “salah satu tugas Kedjaksaan jaitu sebagai alat penegak hukum dan alat revolusi, pengawasan terhadap aliran-aliran kepertjajaan”, dan dalam pendjelasan selandjutnja ditekankan bahwa “dalam rangka pengamanan sila pertama dari Pantjasila, dimaksudkan pengamanan terhadap pengambilan tindakan baik jang bersifat represif maupun jang bersifat profentif kepada aliran-aliran kepertjajaan”.

Djadi djelaslah disini bahwa “Bagian PAKEM” pada Direktorat Sosial-Politik/Keamanan/PAKEM Kedjaksaan mengurus pula soal-soal keagamaan dan kepertjajaan.

Walaupun bidang tugas dan lapangan kerdja Bagian PAKEM Kedjaksaan Agung dan Lembaga Penelitian Gerakan/Aliran Kerochanian Departemen Agama itu berbeda titik beratnja, dimana Bagian PAKEM menitik beratkan segi penindjauan politik keamanan dan Lembaga Penelitian Gerakan/Aliran Kerochanian menitik beratkan segi penindjauan politik keagamaan.

Djadi berarti bahwa antara Bagian PAKEM dan Lembaga Penelitian Gerakan/Aliran Kerochanian mempunjai objek jang sama, tetapi berbeda segi penindjauannja; objek materiilnja sama tapi objek formilnja berlainan.

Dengan demikian maka untuk mendjaga dan menghindari adanja dualisme atau adanja kesimpang siuran , sebaiknja diadakan penjatuan organisasi antara Bagian PAKEM dan Lembaga Penelitian/Gerakan/Aliran Kerochanian.

Setelah kedua organisasi atau badan itu disatukan, maka menurut hemat penulis, badan atau Lembaga ini langsung dibawah penguasaan Presiden bukan dibawah suatu Departemen.

Dengan demikian maka Lembaga ini bisa berbentuk organ jang pasif sebagai laboratorium, djuga bisa berbentuk organ jang aktif sebagai pengambil inisiatif dan tindakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana dibidang keagamaan dan kepertjajaan, jang dalam pelaksanaannja disalurkan menurut prosedur hukum jang berlaku di Indonesia.

Oleh sebab itu maka Pemerintah memandang perlu membentuk suatu badan atau organ jang bertugas untuk mengadakan penelitian, penjelidikan, pengolahan, dan selandjutnja penjelesaian persoalan-persoalan jang menjangkut bidang aliran-aliran keagamaan dan kebathinan.

Badan atau organ jang dimaksudkan diatas kemudian direalisasikan dalam bentuk “Panitya” jang bersama “Panitya Interdeparmental Penindjau Aliran-2 Kepertjajaan Didalam Masjarakat” atau disingkat “Panitya Interdeparmental PAKEM”.

Panitnya ini hanja bertindak sebagai adviseur dibidang keagamaan dan kepertjajaan bagi Pemerintah, adapun policy ada ditangan Pemerintah sendiri jang berwenang untuk mengambil tindakan jang dianggap perlu terhadap kegiatan-kegiatan aliran-aliran keagamaan dan kebathinan jang bersangkutan jang kadang-kadang sangat bersifat negatif.

Dalam mendjalankan policy dibidang keagamaan terhadap penjelewengan-penjelewengan organisasi-organisasi aliranaliran kebathinan, maka Pemerintah, dalam hal ini Kedjaksaan Agung menambah satu Biro atau Djaksa dalam struktur organisasinja.

Biro jang dimaksudkan adalah “Biro Penindjau Aliran-2 Kepertjajaan Didalam Masjarakat” atau disingkat “Biro PAKEM”, jang dalam proses perkembangannja status Biro itu diubah mendjadi Bagian jang termasuk dalam struktur organisasi Direktorat Sosial Politik/PAKEM Departemen Kedjaksaan.

Penulis beranggapan bahwa sudah selajaknja Pemerintaj dengan aktif mentjurahkan perhatiannja dan mengikuti dengan saksama perkembangan aliran-aliran keagamaan dan kepertjajaan bangsa Indonesia, dengan maksud agar Pemerintah mempunjai bahan-bahan dan gambarangambaran jang kongkrit tentang organisasi-organisasi itu dan dengan demikian dapat menentukan tjara dan kebidjaksanaan jang tepat dalam mengatur dan mengawasi kehidupan rochani bangsa Indonesia.

Penulis akan membahas lebih landjut “Panitya Interdeparmental PAKEM” dan “Biro atau Bagian PAKEM Kedjaksaan Agung” jang bidang tugas pekerdjaan dan lapangan objeknja bersamaan dengan bidang tugas pekerdjaan dan lapangan objek Lembaga Penelitian Gerakan/Aliran Kerochanian Departemen Agama, dengan maksud untuk menundjukkan perbedaan segi penindjauannja.

Lembaga Penelitian Gerakan/Aliran Kerochanian lebih menitik beratkan kepada segi penindjauan politik keagamaan, sedangkan Biro atau PAKEM Kedjaksaan Agung lebih menitik beratkan kepada segi penindjauan politik keagamaan, dan selandjutnja Panitya Interdeparmental PAKEM bertindak hanja sebagai adviseur bukan sebagai pemegang policy djelas pemegang policynja adalah Lembaga Penelitian Gerakan/Aliran Kerochanian Departemen Agama dan Biro atau PAKEM pada Kedjaksaan Agung.

Panitya Interdeparmental PAKEM dibentuk untuk pertama kalinja dalam tahun 1954 dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 1 Agustus 1954

No. 167/P.M./54 dengan tugas antara lain isinja sebagai berikut:

1. Mempeladjari dan menjelidiki bentuk, tjorak, dan tudjuan dari kepertjajaan didalam masjarakat beserta dengan tjara-tjara perkawinan mereka.

2. Mempertimbangkan perlu tidaknja mengusulkan kepada Pemerintah peraturan-peraturan atau undangundang jang mengatur apa jang tersebut diatas.

Selandjutnja pada bulan Djuli 1963 diadakan reorganisasi dengan Surat Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1963 No. 69/MP/1963.

Adapun tugas Panitya setelah adanaja reorganisasi ini, tetap sebagaimana tugas pekerdjaan Panitya jang terdahulu, membuat rentjana-rentjana baru dengan bahanbahan jang telah dihasilkan oleh Panitya jang lama.

Sehubungan dengan itu, dengan diadakannja reorganisasi ini kiranja anggauta-anggauta Panitya jang baru dapat pula menumpahkan perhatian kepada kemungkinan adanja unsur-unsur subversi jang menjelundup dalam tubuh organisasi-organisasi aliran kebatinan.

Kemudian pada bulan Oktober 1964 diadakan lagi reorganisasi dengan Surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 6 Oktober 1964 No. Aa/C/121/1964, jang tugas dan rentjana kerdjanja melandjutkan tugas dan rentjana kerdja Panitya jang terdahulu.

Panitya Interdeparmental PAKEM ini berstatus sebagai badan pembantu atau pemberi pertimbangan kepada fihak penguasa (Pemerintah) jang berwenang membentuknja, dan berkedudukan ditempat kedudukan fihak penguasa jang berwenang tersebut.

Panitya ini bertugas untuk:

1. Mengumpulkan, mempeladjari, menganalisa serta mengadakan penelitian-penelitian dan penindjauanpenindjauan (rescaroh dan survey) baik didalam maupun diluar negeri mengenai bentuk, tjorak, tudjuan, kegiatan-kegiatan serta rangkaian sebab musabab dan akibat2nja dari kepertjajaan-kepertjajaan didalam masjarakat dalam arti jang luas.

2. Mengusulkan tindakan-tindakan kepada Pemerintah.

3. Merumuskan usul-usul rantjangan mengenai garis-garis kebidjaksanaan dan peraturanperaturan/undang-undang kepada Pemerintah.

Atas dasar kekuasaan jang diberikan oleh fihak penguasa jang berwenang, Panitya ini mempunjai wewenang untuk langsung mengadakan hubungan dengan semua instansi2 Pemerintah dan mendjalankan penindjauan2 dikantorkantor Pemerintah baik dipusat maupun didaerah jang dipandang perlu untuk mendjalankan tugasnja.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mendjaga ketenteraman, keselamatan, kesusilaan jang bermoral dan kesedjahteraan dalam masjarakat jang demokratis sesuai dengan ketentuan2 jang tertjantum dalam Undang2 Dasar 1945.

Adapun struktur organisasi Panitya Interdeparmental PAKEM ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua.

2. Wakil Ketua I.

3. Wakil Ketua II.

4. Sekretaris Umum.

5. Sekretaris I.

6. Sekretaris II.

7. Anggauta-anggauta.

Personalianja terdiri dari wakil2 beberapa Departemen, antara lain Wakil dari Departemen Agama, Departemen Kedjaksaan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Angkatan Darat, Departemen Angkatan Kepolisian, Departemen Penerangan, Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman dan sebagainja.

Masing2 pedjabat tersebut mempunjai tugas-tugas sebagai berikut:

Ketua:

1. Merantjangkan daftar pekerdjaan.

2. Mengatur dan memimpin pekerdjaan Panitya.

3. Memimpin dan mendjaga ketertiban dalam musjawarah atau dalam rapat-rapat.

4. Memperhatikan dan mendjaga supaja peraturan tata tertib ini dituruti dengan saksama.

5. Memberi idjin untuk bitjara.

6. Mengumpulkan persoalan jang akan diputuskan oleh musjawarah.

7. Mendjalankan putusan jang diambil oleh musjawarah atau rapat.

8. Memimpin dan mengatur hal-hal lainnja jang bersifat umum.

Apabila Ketua berhalangan, tugasnja dilakukan oleh Wakil Ketua I, kalau Wakil Ketua I ini djuga berhalangan diganti oleh Wakil Ketua II, djika Wakil Ketua II ini berhalangan pula maka diganti oleh Sekretaris Umum.

Apabila djabatan Ketua dan Wakilnja lowong, maka salah seorang anggauta Panitya dapat diusulkan kepada Menteri Pertama untuk diangkat mendjadi penggantinja.

Sekretaris Umum:

1. Mengurus segala sesuatu kesekretariatan, termasuk Urusan Rumah Tangga Panitya.

2. Membantu Ketua dalam melakukan pekerdjaannja.

3. Mendjadi djuru bitjara Panitya.

4. Menentukan atjara musjawarah atau rapat dengan persetudjuan Ketua.

5. Mengerdjakan administrasi dan dokumentasi.

6. Menjiapkan dan menjelenggarakan musjawarah atau rapat2 serta membuat berita atjaranja.

7. Mengurus keuangan Panitya.

8. Mengurus segala sesuatu jang termasuk urusan rumah tangga Panitya.

Apabila Sekretaris Umum berhalangan, tugasnja dilakukan oleh Sekretaris I, kalau Sekretaris I berhalangan diganti oleh Sekretaris II ini djuga berhalangan maka Ketua bisa mengangkat salah seorang anggauta Panitya untuk melakukan tugas Sekretaris sementara.

Anggauta-anggauta:

1. Mengundjungi dan mengikuti rapat-rapat Panitya.

2. Mempeladjari soal-soal jang hendak dibitjarakan dalam rapat Panitya.

3. Mematuhi peraturan tata-tertib.

4. Memberitahukan kepada Sekretariat, apabila tidak dapat hadir pada suatu rapat Panitya.

5. Mengadjukan usul-usul bagi pelaksanaan tugas Panitya.

6. Mengadakan penindjauan-penindjauan.

Selandjutnja Panitya Interdeparmental PAKEM ini mempunjai Sub-Sub Panitya jaitu:

1. Sub Panitya Pimpinan Umum.

2. Sub Panitya Aliran Kepertjajaan dan Perkawinan.

3. Sub Panitya Hukum dan Perundang-undangan.

Sub-Sub Panitya tersebut dipimpin oleh seorang Wakil Ketua, ketjuali kalau Ketua Panitya menundjuk lain, adapun tugas dan lapangan pekerdjaannja adalah sebagai berikut:

Sub Panitya Pimpinan Umum:

1. Merentjanakan daftar pekerdjaan.

2. Mengatur dan memjmpin pekerdjaan Panitya.

3. Mengkoordinir pekerdjaan-pekerdjaan Sub-Sub Panitya.

4. Merentjanakan waktu masa rapat.

5. Menentukan persoalan jang akan diadjukan kepada rapat pleno.

6. Mengatur Keuangan Panitya.

7. Mengatur dan memimpin hal-hal lainnja jang bersifat umum.

1. Mempeladjari, menganalisa, menjimpulkan dan menilai soal-soal aliran kepertjajaan, adat kebiasaan dan tjara-tjara perkawinannja dengan memperhatikan pendapat-pendapat dan pedoman jang dikemukakan dalam rapat pleno.

2. Mengusulkan tindakan-tindakan kepada Pemerintah.

Sub Panitya Hukum dan Perundang-undangan:

Merumuskan usul-usul rantjangan mengenai garis-garis kebidjaksanaan, peraturan-peraturan atau undang-undang kepada Pemerintah dengan memperhatikan pendapatpendapat dan pedoman-pedoman jang dikemukakan dalam rapat pleno.

Struktur Organisasi dari pada Panitya Interdeparmental PAKEM ini tjukup sederhana, tata kerdjanja tjukup djelas, anggauta-anggautanja terdiri dari tenaga-tenaga jang dapat dikatakan tjukup ahli dalam teori ilmiah dan agama, sehingga hasil-hasil karyanja dapat dipertanggungdjawabkan setjara ilmiah-agama, jang kemudian hasil-hasil karyanja itu disumbangkan kepada Pemerintah untuk bahan pertimbangan dalam menghadapi dan menjelesaikan masalahmasalah jang ada sangkut pautnja dengan bidang keagamaan dan aliran kepertjajaan jang hidup didalam masjarakat.

Sajangnja Panitya ini belum atau tidak mempunjai tenaga ahli praktek jang expert dalam bidang keagamaan dan kepertjajaan, sehingga untuk mengudji sesuatu aliran kepertjajaan itu menjeleweng atau tidak adalah sangat sulit, karena dalam prakteknja sehari-hari banjak diantara aliran-aliran keagamaan dan kebathinan itu jang menggunakan tenaga-tenaga ghaib, jang dengan sendirinja tidak bisa hanja dinilai dari segi ilmiah-agama sadja.

Djadi penilaian Panitya terhadap sesuatu aliran itu baru bersifat lahirijah sadja, dengan ukuran logika, sedangkan penilaian terhadap hakikat dari pada isi sesuatu aliran tertentu belum nampak.

Memang disadari bahwa untuk bisa mengetahui hakikat dari pada sesuatu aliran adalah tidak mudah, kalau tidak ikut langsung terdjun memasuki aliran kebathinan itu setjara aktif dan loyal.

Djuga kesulitan Panitya ini tidak bisa terlepas dari pada kurangnja anggaran belandja untuk bisa mengadakan penelitian setjara mendalam, langsung mendatangi tempattempat dan orang-orang pengikut sesuatu aliran.

Namun demikian penulis menjampaikan penghargaan kepada Panitya ini, jang dengan alat dan kemampuan jang ada telah memberikan amal bhaktinja setjara maximal kepada Pemerintah.

BAB V KATA PENUTUP

Do’a dan pudji sebagai penutup daripada penulisan buku ini, penulis pandjatkan kepada Allah s.w.t., semoga seluruh rakjat Indonesia diberi taufik dan hidajah, dikaruniai keinsjafan bathin untuk memiliki kesadaran beragama dalam mendjelmakan prinsip “Ke-Tuhanan Jang Maha Esa” sesuai dengan jang dimaksud oleh sila pertama dari Pantja Sila.

Didalam sila Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, kalau kita resapi dengan sesungguh hati, maka akan terketemukan didalamnja adanja nilai2 keagamaan dan nilai2 moral jang mendjadi milik Bangsa Indonesia, walaupun kita rasakan pula bahwa dibidang nilai2 kelahiran jang bersifat materiil, kita agak ketinggalan bila dibandingkan dengan negara-negara jang sudah madju, jang seolah-olah hanja mementingkan gebjaring lahir dan pengedjaran keduniaan, sedangkan mereka mengesampingkan nilai-nilai moral, dan bahkan ada diantara bangsa dan negara didunia ini jang mengesampingkan Tuhan.

Hal jang sedemikian itu dapat kita fahami, sebab kita manusia jang mementingkan keduniaan selalu akan berusaha untuk mengeduk keuntungan materiil jang sebesar-besarnja, dengan tiada pernah merasa ketjukupan, tiada pernah merasa puas, dan akan selalu menuntut lebih besar dan lebih banjak lagi, walaupun dengan djalan apapun, menghalalkan segala tjara asal dapat menikmati kelezatan lahir dan mentjapai tudjuan duniawi.

Soalnja sekarang jang penting bagi Bangsa Indonesia, jang telah sedjak dari dahulu kala mendjundjung tinggi nilainilai moral dan agama, jang kadang-kadang terlalu asjik tenggelam kedalam kebathinan, sehingga menjebabkan kita ketinggalan dan mengalami banjak kemunduran dibidang materiil setjara lahirijah; oleh sebab itu disamping kita memegang teguh nilai-nilai moral dan agama, jang seolaholah kita akan mati besok, maka kita harus djuga mengedjar keduniaan seolah-olah kita akan hidup selamanja.

Djadi disini harus ditekankan adanja keseimbangan antara pengedjaran nilai-nilai moral dan agama dengan pengedjaran nilai-nilai materiil keduniaan, dan bidang ini harus mendapatkan perhatian jang seksama sehingga dapat menjadi tjiri-tjiri jang chas bagi Bangsa Indonesia dan dapat ditandai disamping sebagai bangsa jang bersifat mystisreligious, djuga sebagai bansga jang dapat mendjaga keseimbangan lahir dan bathin, materiil dan spirituil demi untuk kesedjahteraan bersama dan keselamatan ummat manusia umumnja.

Kepertjaan Bangsa Indonesia kepada sesuatu Penguasa Tinggi jang biasa disebut dengan “Tuhan”, sebenarnja sudah mendarah daging didalam tubuh seluruh bangsa Indonesia sedjak dari zaman dahulu ketika nenek mojang dan leluhur kita mendiami wilajah Nusantara ini, jang diperkuat pula oleh adanja perasaan mystis-religious jang mendjadi tjiri-tjiri chas bagi bangsa Indonesia.

Djiwa dan perasaan demikian itu sudah mendjadi milik rochani jang sangat berharga bagi dynamika kehidupan bangsa Indonesia jang dapat dibuktikan dengan sedjarah sedjak ditjiptakannja manusia diatas bumi Tuhan ini, menundjukkan adanja kegiatan mentjari, jang ditjari adalah Tuhan Jnag Maha Tinggi, Allah s.w.t., akan tetapi selalu diachiri dengan kesudahan bahwa Tuhan itu sukar diketemukan.

Namun demikian rupanja sudah mendjadi kodrat dan naluri manusia bahwa dalam hidupnja selalu akan mentjari Tuhan, walaupun diketahui bahwa manusia tidak akan dapat mentjapainja.

Djuga djiwa dan perasaan demikian itu mendjadi pendorong kuat bagi semangat setiap generasi dalam berdjuang untuk mentjapai kesempurnaan.

Dalam titik tolak kejakinan tentang kepertjajaan inilah jang serig mendjadi sebab sumbernja sengketa dan pangkal perselisihan faham bagi para pemeluknja karena masingmasing mengagungkan kejakinannja sendiri, dan menganggap rendah kejakinan pemeluk agama lain.

Mengenai faham dan pengertian tentang kebebasan beragama entah disengadja atau tidak, masih banjak ditafsirkan oleh sementara orang jang tidak bertanggungdjawab, jang kemungkinan memang digerakkan oleh golongan-golongan tertentu jang memang anti Tuhan dan anti Agama, jang rupanja mendapat pengaruh dari ideologiideologi bangsa asing, sehingga sementara orang dan golongan-golongan tersebut sampai hati benar mengchianati ideologi negaranja sendiri, jaitu ideologi Pantja Sila jang mendjadi dasar negara dan filsafat hidup bangsa Indonesia.

Sebenarnja dengan kejakinan terhadap kepada adanja Tuhan Jang Maha Esa, maka akan memberikan keterangan bathin dalama kehidupan bangsa Indonesia, dan memberikan keteguhan iman serta ketabahan hati dalam menghadapi segala peristiwa jang terdjadi.

Pada umumnja kita dapat melihat gedjala bahwa pada sa’at sa’at manusia menghadapi persoalan-persoalan jang kritis, maka djiwa Ke-Tuhan-annja makin menebal, karena itu wadjarlah bila setengah orang ada jang mengatakan bahwa Tuhan itu tempat kita kembali dan tempat kita melarikan diri dari kedjaran putus-asa dalam berkonfrontasi dengan segala kesulitan hidup didunia ini.

Tetapi djustru dengan memperbesar kejakinan kepada Tuhan, maka orang akan lebih banjak mendapat kesempatan untuk menerima ilham dan berdialog dengan Tuhan.

Tjahaja Ke-Tuhanan memantjar dari tjelah-tjelah pudjangga kerochanian, dari lubuk hati penegak keadilan dan kebenaran, dari para penguasa pelindung kesutjian, tumbuh dilembah-lembah masjarakat keagamaan, dan berkembang didalam keindahan alam daerah Indonesia jang subur dan kaja ini.

Hakekat Ke-Tuhanan tersimpul didalam kekeramatan filsafat Pantja Sila, terurai dalam agama Islam, Kristen,

Hindu dan Budha, dan dalam keangkeran kepertjajaankepertjajaan/adat jang hidup dan berkembang di Indonesia.

Ke-Tuhanan, erat sekali hubungannja dengan agama, oleh sebab itu tidak bisa dipisahkan dari agama, dengan demikian maka kita mempunjai kewadjiban dan tanggungdjawab terhadap kelangsungan hidup falsafah Pantja Sila.

Marilah kita berbakti kepada Illahi, bersudjud dibawah duli Jang Maha Kuasa, marilah kita menjembah Tuhan Jang Maha Esa, jang menguasai seluruh alam semesta beserta segala isinja ini. “Amien”.

BAB VI LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN A Table 7.1: DAFTAR ALIRAN KEBATHINAN ANGGAUTA B.K.K.I TAHUN 1955

*) Catatan digitalisasi: Dalam naskah asli buku ini, nama aliran di urutan 38 kosong. Hanya ada alamatnya saja.

Saya membandingkan daftar aliran kebatinan yang ada di dalam buku ini dengan artikel jurnal yang ditulis Eka Ningtyas berjudul “Paving the Way to Struggle: First Kebatinan Congress (1955) and the Politics of Religious Discourse in Indonesia” (2023). Artikel tersebut menggunakan sumber berjudul Kenang-kenangan Kongres Kebatinan Indonesia ke-1 dan ke-2 di Semarang dan di Surakarta yang diterbitkan oleh Badan Kongres Kebatinan Indonesia tahun 1956.

Antara buku ini dan artikel Ningtyas, dengan mengutip dari laporan BKKI, terdapat perbedaan. Urutan 38 di artikel Ningtyas diisi oleh “P.I.K.M.”. Sedangkan dalam buku ini, “P.I.K.M.” ada di urutan ke-39. Nama dan alamat urutan 38 di buku ini: “Ki Atmosuwondo, Tegaljoso, Kebonarum – Klaten”, tidak ditemukan di dalam artikel Ningtyas. Ini menyebabkan perbedaan jumlah urutan: buku ini berjumlah 100 anggota, sedangkan artikel Ningtyas 99 anggota.

Namun, saya tetap menyesuaikan urutan sesuai dengan apa yang ditulis dalam buku ini. Catatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan kosongnya nama aliran urutan 38, di samping karena saya tidak memiliki akses melihat langsung sumber BKKI tahun 1956 tersebut.

Table 7.2: DAFTAR ALIRAN KEBATHINAN DILUAR NEGERI, JANG ADA HUBUNGANNJA DENGAN B.K.K.I. THN. 1955

LAMPIRAN B

DAFTAR ALIRAN KEBATHINAN JANG TELAH PASIF ATAU MATI.

Untuk dapat sedikit mengetahui aliran kebathinan jang telah menghentikan kegiatannja atau setidak-tidaknja hanja bersikap pasif, sebagai akibat dari pada pelarangan atau peringatan jang berwadjib, atau karena dibubarkan sendiri oleh para anggauta pengurusnja, maka dibawah ini penulis kutipan isi materi dari pelarangan, peringatan dan pembubaran tersebut:

1. Keputusan Pemerintah Militer Kabupaten Tjilatjap, Koordinator Kroja, tanggal 21 Oktober 1949 No. 2/X/Co/49, memutuskan peraturan darurat jang isinja antara lain sebagai berikut:

Semua anggauta Kawula Warga Naluri (K.W.N.) wadjib melaporkan diri keinstansi O.D.M./P.M.O. lewat Lurah jang bersangkutan, daftar mana diteruskan ke Polisi Negara R.I. Distrik untuk diperbintjangkan dengan Wedana/Koordinator.

Perkawinan anggauta2 K.W.N. wadjib mendapat idjin dari Polisi Negara Distrik dan akan ditentukan peraturan-peraturan lebih landjut oleh Pemerintah Militer.

2. Instruksi Komandan Resimen Infantri 16 Patjitan selaku Pekumil, tanggal 25 November 1957 No. Instruksi 151/KM/10/57 antara lain berisi:

Supaja pengikut2 Sapta Dharma jang ternjata melakukan perbuatan2 jang menjalahi hukum diambil tindakan sebagaimana mestinja.

3. Surat Perintah Pepera Kopra-Malang tanggal 20 Agustus 1959 No. S.P. 013/PKP/8/59 memerintahkan kepada Nurtjahjo al. Subani, Pinisepuh Luhur Agama Djaw Dipa: Supaja segera menghentikan segala kegiatannja dilapangan pemudjaan, pemberian adjaran dan pertemuan2 jang bersangkutan dengan apa jang dinamakan Agama Djawa Dipa. Segera menghapuskan segala lambang atau tempat2 (Sanggar) jang dipergunakan untuk pemudjaan. Supaja segera menjerahkan daftar nama2 anggautanja, terutama jang dari kalangan alat2 Negara.

4. Surat Perintah Wakil Komandan Resimen Infantri 18 selaku Pekuper tanggal 24 September 1959 No. SKPKP-25/9/1959 kepada PADIM 1801-1802-1803- 1804 selaku Pekuper Malang untuk membubarkan Agama Djawa Dipa jang berkembang didaerahnja masing2 serta mensita segala sesuatu jang mempunjai hubungan dengan Agama Djawa Dipa.

5. Keputusan Peperda Djatim, tanggal 4 Djuli 1959 No. Kp. 233/7/1959, isinja antara lain:

Penentuan Definisi Agama dengan tiga unsurnja jaitu: Kepertjajaan kepada Tuhan Jang Maha Esa, Bernabi, dan berkitab sutji.

Agama jang resmi diakui Pemerintah ialah Islam, Kristen (Protestan), Roma Katholik dan Hindu Bali.

Larangan penggunaan kata “Agama” bagi adjaran/perkumpulan2 kebatinan jang tidak mempunjai unsur tersebut.

6. Keputusan Ps. PANGDAM Djatim/Brawidjaja selaku Pedarmilda Malang tanggal 9 Djuli 1960 No. KPDM 7/7/1960 jang isinja senada dengan isi Kpts. Peperda Djatim, tanggal 4 Djuli 1959 No. Kp. 233/7/1959.

Sedjak dikeluarkan keputusan ini, semua adjaran dan/atau perkumpulan2 kebatinan jang menamakan dirinja agama dilarang.

7. Pekuper dan Pamong Pradja Kabupaten Tangerang melarang kegiatan/penghentian praktek2 “Hakekok” (Sumber Keterangan dari Surat Kabar “Pedoman” tanggal 16 Djulu 1960).

8. Pernjataan pembubaran diri dari:

Aliran kepertjajaan “Hak Malijah” di Tjibalong, jang ditanda tangani oleh pemimpin2-nja tanggal 24 November 1960.

Aliran kepertjajaan “Istidjat” di Tjibalong, jang ditanda tangani oleh pemimpin2-nja tanggal 24 November 1960.

Kedua aliran Kepertjajaan jang membubarkan diri tersebut disaksikan oleh Madjelis Alim

Ulama Ketjamatan Tjibalong dan diketahui oleh Pembantu Pekuper II Ketjamatan, Kepala Polisi Wilajah, dan Kepala Kantor Urusan Agama Ketjamatan Tjibalong.

9. Keputusan Peperda Djaya tanggal 13 September 1961 No. 173/161 mengenai larangan terhadap “Islam Marifat” karena mengatjaukan ketertiban masjarakat.

10. Keputusan Peperda Djabar No. Kpts. 47/7/PPD/1961 tanggal 15 November 1961 mengenai larangan terhadap “Gerakan Kebathinan „Imam Mahdi”.

11. Pada tanggal 31 Maret 1961 Aliran Kebathinan “Silat Bathin” dibubarkan oleh Ketuanja sendiri setelah mendapat nasehat dari petugas2 Jon 329 dan Djawatan2 jang berwenang.

12. Peraturan Paperda Djaya dan sekitarnja No. 195 Tahun 1961 tanggal 10 Oktober 1961: Seluruh aliran kepertjajaan masjarakat/kebathinan dalam wilajah Hukum Paperda Djaya dan sekitarnja wadjib mendaftarkan pada sie Keamanan.

13. Peraturan Paperda Djaya dan sekitarnja No. 003 Tahun 1961 tanggal 9 Pebruari berisi bahwa aliran kepertjajaan masjarakat jang dapat dibubarkan dan atau dilarang ialah:

Jang berdirinja dan/atau tudjuannja dirahaziakan jang pelaksanaannja mengakibatkan dan/atau merupakan tindak pidana dan atau mengantjam kemurnian adjaran agama, serta jang bertentangan dengan ketertiban umum.

14. Surat Keputusan Peperda Maluku dan Irian Barat No. Kpts. 0041/PPMIB/7/1961 jang melarang adanja aliran kepertjajaan masjarakat jang berdirinja dan/atau tudjuannja dirahasiakan jang pelaksanaannja dapat mengakibatkan antjaman terhadap kemurnian adjaran2 agama.

15. Peraturan Peperda Sumatra Selatan dan Djambi No. 002 Tahun 1961 tanggal 23 Oktober jang berisi:

Setiap orang jang akan mengadjarkan atau menjebarkan suatu aliran kepertjajaan atau gerakan kebathinan jang berlainan tudjuan dan ......... tjaranja dari pada adjaran2 dan tjara2 agama jang telah ada, diwadjibkan memberi tahukan setjara tertulis pengadjaran atau penjebaran tersebut kepada pemerintah setempat, serendahrendahnja Asisten Wedana.

16. Peraturan Peperda Sumatra Utara No. PP/PRT001/1962, tanggal 5 Djanuari 1962 antara lain berisi:

Dilarang atau tidak dibolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Organisasi atau perkumpulan jang tidak sesuai dengan Manipol, jang telah mendjadi garis2 besar dari pada haluan Negara Republik Indonesia; pelaksanaannja mengakibatkan atau merupakan tindak pidana; berdirinja atau tudjuannja dirahasiakan, tidak atau belum ada pada hari tanggal mulai berlakunja peraturan ini.

17. Radiogram Staf Peperti No. T — 0130/1961 (x), tanggal 7 Maret 1961 tentang larangan adanja organisasi Liga Demokrasi, Rotary-Club, Loge Agung Indonesia, Moral Rearmament, Ancient Mystical Organization of Rucen — Cruisers dan Devine Life Society.

18. Peraturan Peperti No. 3 Tahun 1961 berisi larangan adanja organisasi jang tidak mau menerima dan mempertahankan Manifesto Politik jang telah mendjadi garis-garis besar haluan negara.

19. Peraturan Peperti No. 5 Tahun 1961, tanggal 27 Februari 1961 jang menetapkan peraturan tentang larangan adanja organisasi “Rotary Club”.

20. Peraturan Peperti No. 6 Tahun 1961, tanggal 27 Februari 1961 jang menetapkan peraturan tentang larangan adanja organisasi “Devine Life Society”.

21. Peraturan Peperti No. 7 Tahun 1961, tanggal 27 Februari 1961 jang menetapkan peraturan tentang larangan adanja organisasi “Vrymetselaren (Loge Agung Indonesia)”, “Moral Rearmament”, dan “Ancient Mystical Organization of Rucen Cruisers (AMORC).

22. Peraturan Peperti No. 8 Tahun 1961, tanggal 27 Februari 1961 jang menetapkan peraturan tentang larangan adanja organisasi “Liga Demokrasi”.

23. Peraturan Peperti No. 5 Tahun 19621, jang menetapkan peraturan tentang larangan adanja “Jajasan Raden Saleh”.

24. Keputusan Presiden Republik No. 264 Tahun 1962 tanggal 15 Agustus, jang memutuskan organisasi:

1. Liga Demokrasi beserta organisasi jang berinduk padanja.

2. Rotary Club beserta organisasi jang berinduk padanja.

3. Devine Life Society beserta organisasi jang berinduk padanja antara lain Jajasan Raden Saleh .

4. Vrymatselaren Loge beserta organisasi jang berinduk padanja.

5. Moral Rearmament Movement beserta organisasi jang berinduk padanja.

6. Ancient Mystical Organization of Rucen Cruseisers beserta organisasi jang berinduk padanja.

7. Organisasi Baha’i beserta organisasi jang berinduk padanja.

Dinjatakan sebagai organisasi terlarang.

25. Keputusan Pedarmilda II Bukti Barisan No. 0063/1/1962, tanggal 12 November, jang berisi larangan segala pengadjaran dan penjebaran “Agama Pantjasila”, membubarkan dan melarang organisasi tersebut, mentjita segala buku2, arsip dan tulisan2 jang dipergunakannja.

26. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 1963 tanggal 9 April jang menjatakan bahwa “Perkumpulan Theosofi Tjabang Indonesia” beserta loge2nja diseluruh Indonesia sebagai Organisasi jang terlarang.

27. Surat pernjataan pembubaran organisasi “Agama Djawa Sunda” oleh Pemimpinnja sendiri Sdr. Pangeran Tedjo Buana Alibasah pada tanggal 21 September 1964, Tedjo Buana Alibasah masuk Katholik, dan para pengikutnja diandjurkan memasuki agama menurut kejakinannja masing2.

28. Agama Pransuh dan “Hargo Pusoro” pada tanggal 6 Agustus 1966 dibubarkan oleh Kedjaksaan Jogjakarta karena tersangkut atau ada indikasi dengan Gestapu P.K.I.

29. Pakung Pelaksana Penghubung Persatuan Kebathinan Kroja dilarang oleh Kedjaksaan Tjilatjap karena terlibat atau ada indikasi dengan Gestapu P.K.I. pada bulan Djuli 1966.

30. Ngesti Roso, telah mendirikan tjara2 peribadatan sendiri, mendirikan Mezdjid untuk sembahjang Djum’at sendiri, telah membubarkan diri setelah adanja diskusi antara petugas Dinas Urusan Agama Kabupaten Kulon Progo (Wates) dengan pemimpin Ngesti Roso tersebut.

31. Roso Sedjati, pimpinan Somopawiro alias Somopawiro alias Pentjeng Jogjakarta, telah tidak bergerak lagi karena tidak ada penganutnja.

32. Buda Islam, pimpinan K.R.T. Notokruno Jogjakarta, mentjampur adukan adjaran Islam dengan Budha, sudah tidak aktif lagi karena telah mendapatkan pengawasan chusus dari Istel Kepolisian Jogja.

33. Sedjarah Keraton pimpinan R. Partesentono Jogjakarta, telah ditinggalkan oleh murid-muridnja oleh sebab itu achirnja mati, dan tidak ada aktifitasnja lagi.

34. Kowruh Kodratullah-Menembah Caibing Pangeran jang didirikan pada tahun 1934 oleh B.R.M. Padmopawiro dari keluarga Kraton Jogjakarta, jang menentang pendjadjah Blanda waktu itu, oleh karena belakangan beberapa anggautanja telah menjalah gunakan adjarannja sehingga berdasarkan Surat Keputusan Kedjaksaan Agung tanggal 6 Februari 1968 No. B. 022/C. 213/2/68 dan tersebut pada Surat Kedjaksaan Negeri Jogjakarta No. 16 Pakem/65 tanggal 15 Mei 1968 telah membubarkan aliran Kowruh Kodratullah Manambah Caibing Pangeran tersebut.

35. Surat Kedjaksaan Negeri Tjirebon tgl. 24 Mei 1968 No. B. 3003/1-2 An-I. 332/5/68 jang berisi penolakan terhadap berdirinja “Perhimpunan Musjawarah Agama Lahir Bathin”, pimpinan Suwatma diwilajah Kotamadja Kabupaten Tjirebon.

36. Surat tilgram Dan Rem 072/Pekuper DIJ/Kedu No. 0080 Kam/11/1969, tgl. 25 Nopember 1969 kepada para Dan Dim/Pekuper se Korem 072, jang berisi larangan terhadap penjebaran adjaran Darul Hadis didaerah Korem 072.

37. Surat Keputusan Badan Koordinasi PAKEM Kedjaksaan Negeri I Tjirebon No. A. 001/Kep/PAKEM/1969 tgl. 16 September 1969 jang berisi larangan terhadap segala kegiatan penjebaran dan penganutan adjaran2:

1. Ilmu Laduni, adjaran Abd. Chalik dari Ketjamatan Ardjawinangun, Tjirebon.

2. Islam Sedjati, adjaran Kusnan b. Misnar. Desa Pabedilan wetan, Ketjamatan Losari, Tjirebon.

Diwilajah hukum Kedjaksaan Negeri I Tjirebon.

38. Surat Keputusan Badan Koordinasi PAKEM Kabupaten Sumedang tgl. 27 Maret 1969 No. 30/PAKEM/69, berisi larangan terhadap kegiatan aliran, adjaran Ilmu Kebathinan Sampurnaning Sampurna (Tarekat Hakmalijah) pimpinan Mintapradja.

39. Surat Wali Kota Kep. Daerah Kodya Pakanbaru kepada Kep. Ketjamatan Sempalan, tgl 20 Nopember 1968 No. 7452/34-X-B/204-Bag. P., jang isinja a.l:

“Melarang/Membubarkan Gerakan Darul Hadis jang berpusat di Kediri, diseluruh Daerah Hukum Kota Madya Pakanbaru”.

40. Bupati K.D.H. Lampung di Metro dengan surat Keputusannja tanggal 15 Djuli 1966 No. 5095/10, telah melarang aktivitas Agama Budhi Djawi Wisnu didaerah Lampung.

41. Keputusan Presiden No. 54 tanggal 3 April 1963 dan Keputusan Kedjaksaan Negeri Tjiamis tanggal 10 November 1965 No. 78/III/I/PAKEM/’65 berisi larangan terhadap adanja aktivitas aliran P.T.T.I. diseluruh Indonesia.

42. Keputusan Kedjaksaan Negeri Sidenreng Rappang Sulawesi Tengah, tanggal 4 Februari 1966 No. A.6.A2./T/7 telah melarang kegiatan2 aliran adat kepertjajaan TOLOTANG/TOANI.

43. Keputusan Kedjaksaan Negeri Kendari Sulawesi Tenggara tanggal 22 Februari 1967 No. 012/PAKEM/1967, melarang kegiatan aliran THAREKAT HAKIKI.

44. Kedjaksaan Negeri Purbolinggo dengan Surat Keputusan tanggal 13 April 1967 No. 001/Kpts/Puter/1967, telah melarang kegiatan aliran “Budri Bener”.

45. Keputusan Kedjaksaan Tinggi Djawa Tengah di Semarang tanggal 4 Nopember 1966 No. 20/PAKEM/360/D-66 telah melarang/menutup aliran kebathinan mBah Suro di Nginggil Blora, terhitung mulai tanggal 28 Nopember 1966.

46. Kedjaksaan Negeri Kabandjahe dengan Surat Keputusannja tanggal 12 Desember 1963 No. AN/6417/KN. telah melarang kegiatan Agama Pantjasila.

47. Kedjaksaan Kediri dengan Surat Keputusannja tanggal 20 Djanuari 1969 No. Kep. 001/11.21/69 telah melarang kegiatan organisasi JAPENAS (Darul Hadis).

48. Kedjaksaan Negeri Surakarta dengan Surat Keputusannja tanggal 17 Djuni 1969 No. 17/Kpt/PAKEM/VI/69 telah melarang Jajasan Panti Budhi.

49. Surat KODAM V DJAYA bulan April 1969 telah melarang kegiatan aliran Isa Bugis (Lembaga Pembaru) di daerah Djakarta.

50. Kedjaksaan Negeri Djakarta Barat dengan Surat Keputusannja tanggal 6 September 1969 No. B.404/I13Brt/1969 telah melarang Praktek Pengobatan setjara Kesurupan.

51. Kedjaksaan Negeri Klaten dengan Surat Keputusannja tanggal 20 Agustus 1969 No. B.6/I.3.Pbg.1/8/69, telah menutup dan membongkar Tempat Pemudjaan didesa Kalimanah Kulon.

52. Kedjaksaan Negeri Klaten dengan Surat Keputusannja tanggal 20 Djuni 1969 No. S/I.3/Kt/137/II/Kept/PAKEM/69 telah melarang kegiatan aliran kebathinan 09 Pambuko Djiwo.

53. Kedjaksaan Negeri Purwakarta dengan Surat Keputusannja tanggal 21 Djuni 1969 No. B.131.96/12/Asi1.323/6/69 telah melarang Adjaran Iskak Hasan.

54. Kedjaksaan Tinggi Kalimatan Timur di Balikpapan dengan Surat Keputusannja tanggal 12 Djuli 1968 No. B-1196/I-4-I/7/68 telah melarang kegiatan aliran kebathinan Ilmu Sedjati.

55. Aliran Kebathinan Djiwo Haju di Wonogiri telah ditutup pada tanggal 27 Nopember 1968.

56. Kepala Kedjaksaan Tinggi Sumatra Barat di Padang telah melarang adanja adjaran “Rukun Tiga Belas” di Pajakumbuh karena bertentangan dengan adjaran agama dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum (Sk. Utusan Indonesia tanggal 14 Desember 1970).

57. Kedjaksaan Tinggi Kalimantan Selatan mengeluarkan Surat Keputusan larangan terhadap adjaran ilmu kebathinan (tasawwuf) “Aliran Liham” jang diadjarkan oleh guru Abdullah Liham bin Sja’dullah didaerah hukum Kedjaksaan Tinggi Kalimantan Selatan terhitung mulai tgl. 20 Februari 1971.

Duta Masjarakat, 26/2-’71.

Demikianlah uraian kami setjara singkat mengenai aliranaliran kebathinan jang telah pasif, tidak mengadakan kegiatan-kegiatan lagi dan achirnja mati.

LAMPIRAN C

SALINAN:

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 1 TAHUN 1965

TENTANG

PENTJEGAHAN PENJALAH-GUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

MENIMBANG:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

a. BAHWA dalam rangka pengamanan Negara dan masjarakat tjita2 Revolusi Nasional dan Pembangunan Nasional Semesta menudju kemasjarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mentjegah penjalah-gunaan atau penodaan Agama;

b. BAHWA untuk pengamanan revolusi dan ketenteraman masjarakat, soal ini—perlu diatur engan Penetapan Presiden;

MENETAPKAN:

1. Pasal 29 Undang-Undang Dasar;

2. Pasal IV aturan Peralihan Undang-Undang Dasar;

3. Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1962;

(Lembaran Negara tahun 1962 No. 34)

4. Pasal 2 ajat 1 Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang pentjegahan penjalah-gunaan dan/atau penodaan Agama.

Pasal 1.

Setiap orang dilarang dengan sengadja dimuka umum mentjeritakan, mengandjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama jang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan2 keagamaan jang menjerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran atau kegiatan mana menjimpang dari pokok2 adjaran agama itu.

Pasal 2.

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannja itu didalam—suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Djaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ajat 1 dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepertjajaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat—membubarkan organisasi itu dan menjatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi aliran terlarang satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari

Menteri Agama, Menteri/Djaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3.

Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Djaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepertjajaan mereka masih terus melanggar ketentuan2 pasal 1, maka orang, penganut, anggauta dan/atau anggauta pengurus organisasi jang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana pendjara selama2nja lima tahun.

Pasal 4.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru jang berbunji sebagai berikut:

Pasal 156 a:

“Dipidana dengan pidana pendjara se-lama2nja lima tahun barang siapa dengan sengadja dimuka umum mengeluarkan perasan atau melakukan perbuatan:

a. jang pada pokoknja bersifat permusuhan, penjalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama jang dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaja orang tidak menganut agama apapun djuga, jang bersendikan ke Tuhanan Jang Maha Esa;

Pasal 5.

Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannja.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta

Disalin oleh Projek Kekal.

SALINAN:

PENDJELASAN

ATAS

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 1 TAHUN 1965

TENTANG:

PENTJEGAHAN PENJALAH GUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA.

I. UMUM

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 jang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia ia telah menjatakan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut;

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan”

1. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa;

2. Kemanusiaan jang adil dan beradab;

3. Persatuan Indonesia;

4. Kerakjatan;

5. Keadilan Sosial.

Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Jang Maha Esa bukan sadja meletakkan dasar moral diatas adanja kesatuan Nasional jang berasas keagamaan.

Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Jang Maha Esa) tidak dapat dipisahkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada peri kehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah djuga sebagai sendi peri kehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha nationbuilding.

1. Telah ternjata, bahwa pada achir-achir ini hampir diseluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasiorganisasi kebatinan/kepertjajaan masjarakat jang bertentangan dengan adjaranadjaran dan Hukum Agama.

Diantara adjaran-adjaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banjak jang telah menimbulkan hal-hal jang melanggar hukum, memetjah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenjataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi Kebatinan/Kepertjajaan Masjarakat jang menjalahgunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada achir-achir ini bertambah banjak dan telah berkembang kearah jang sangat membahajakan Agama-agama jang ada.

2. Untuk mentjegah berlarut-larutnja hal-hal tersebut diatas jang dapat membahajakan persatuan Bangsa dan Negara, maka dalam rangka kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 jang merupakan salah satu djalan untuk menjalurkan ketatanegaraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakjat diseluruh wilajah Indonesia ini dapat dinikmati ketenteraman beragama dan djaminan untuk menunaikan ibadah menurut Agamanja masing-masing.

3. Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar djangan sampai terdjadi penjelewengan-penjelewengan dari adjaranadjaran agama jang dianggap sebagai adjaran-adjaran pokok oleh para ulama dari agama jang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinja aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari adjaran-adjaran untuk tidak memeluk agama jang bersendikan Ke-Tuhanan Jang Maha Esa (pasal 4).

4. Adapun penjelewengan-penjelewengan keagamaan jang njata-njata merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah tjukup diaturnya dalam berbagai-bagai aturan pidana jang telah ada.

Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup Agamaagama jang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Dengan kata-kata „Dimuka Umum" dimaksudkan apa jang diartikan dengan kata itu dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Agama-agama jang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Tju (Confusius).

Hal ini dapat dibuktikan dalam sedjarah perkembangan Agama-agama di Indonesia. Karena 6 matjam Agama ini adalah agama-agama jang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka ketjuali mereka mendapat djaminan seperti jang diberikan oleh pasal 29 ajat 2 Undang-Undang Dasar, djuga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti jang diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnja: Jahudi, Zarasustrian, Shinto, Theoisme dilarang di Indonesia. Mereka mendapat djaminan penuh seperti jang diberikan oleh pasal 29 ajat 2 dan mereka dibiarkan adanja, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menjalurkannja kearah pandangan jang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6.

Dengan kata-kata „Kegiatan keagamaan" dimaksudkan segala matjam kegiatan jang bersifat keagamaan, misalnja menamakan suatu aliran sebagai Agama, mempergunakan istilah-istilah dalam mendjalankan atau mengamalkan adjaran-adjaran kepertjajaannja ataupun melakukan ibadahnja dan sebagainja. Pokok-pokok adjaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama jang untuk itu mempunyai alat-alat/tjara-tjara untuk menjelidikinja.

Pasal 2. Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepertjajaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi jang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannja dirasa tjukup diberi nasehat seperlunja.

Apabila penjelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran kepertjajaan dan mempunjai effek jang tjukup serius bagi masjarakat jang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menjatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnja (jo pasal 169 K.U.H.P.).

Pasal 3. Pemberian antjaman pidana jang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan landjutan terhadap anasir-anasir jang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam pasal 2.

Oleh karena aliran kepertjajaan biasanja tidak mempunjai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanja, maka mengenai aliran-aliran kepertjajaan, hanja penganutnja jang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri jang menghentikan kegiatannja tidak dapat dituntut.

Mengingat sifat idiel dari tindak pidana dalam pasal ini, maka antjaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar.

Pasal 4. Maksud ketentuan ini telah tjukup didjelaskan dalam pendjelasan umum diatas. Tjara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

Huruf a, tindak pidana jang dimaksudkan disini, ialah jang semata-mata (pada pokoknja) ditudjukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.

Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan jang dilakukan setjara objektif, zakelijk dan ilmijah mengenai sesuatu agama jang disertai dengan usaha untuk menghindari adanja kata-kata atau susunan kata-kata jang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.

Huruf b, Orang jang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnja menghianati sila pertama dari Negara setjara total, dan oleh karenanja adalah pada tempatnja, bahwa perbuatannja itu dipidana sepantasnja.

Pasal 5. Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN No. 2726.

LAMPIRAN D

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

No. 01/BER/mdn-mag/1969

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS APARATUR PEMERINTAHAN

DALAM MENDJAMIN KETERTIBAN DAN KELANTJARAN

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN IBADAT AGAMA

OLEH PEMELUK2NJA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang:

1. bahwa Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepertjajaan itu;

2. bahwa Pemerintah mempunjai tugas untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlantjar usaha mengembangkan agama sesuai dengan adjaran agama masing-masing dan melakukan pengawasan sedemikian rupa, agar setiap penduduk dalam melaksanakan adjaran agama dan dalam usaha mengembangkan agama itu dapat berdjalan dengan lantjar, tertib dan dalam suasana kerukunan;

3. bahwa Pemerintah berkewadjiban melindungi setiap usaha pengembangan agama dan pelaksanaan ibadat pemeluk-pemeluknja, sepandjang kegiatan-kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum jang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;

4. bahwa untuk itu, perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah dalam mendjamin ketertiban dan kelantjaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknja

Mengingat:

1. Pasal 17 ajat (3) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan M.P.R.S. Nomor XXVII/MPRS/1966;

3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1965;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1956;

5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 319 tahun 1968.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS APARATUR PEMERINTAHAN

DALAM MENDJAMIN KETERTIBAN DAN KELANTJARAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN IBADAT AGAMA OLEH PEMELUK2NJA.

Pasal 1.

Kepala Daerah memberikan kesempatan kepada setiap usaha penjebaran agama dan pelaksanaan ibadat oleh pemeluk-peneluknja, sepandjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum jang berlaku dan tidak menganggu ketertiban umum

Pasal 2.

(1) Kepala Daerah membimbing dan mengawasi agar pelaksanaan penjebaran agama dan ibadat oleh pemeluk-pemeluknja tersebut:

a. tidak menimbulkan perpetjahan diantara umat beragama;

b. tidak disertai dengan intimidasi, budjukan, paksaan atau antjaman dalam segala bentuknja;

c. tidak melanggar hukum serta keamanan dan ketertiban umum.

(2) Dalam melaksanakan tugasnja tersebut pada ajat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu dan menggunakan alat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat.

Pasal 3.

(1) Kepala Perwakilan Departemen Agama memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan terhadap mereka jang memberikan penerangan/penjuluhan/tjeramah agama/chotbah-chotbah dirumah-rumah ibadat, jang sifatnja menudju kepada persatuan antara semua golongan masjarakat dan saling pengertian antara pemeluk-pemeluk agama jang berbeda-beda.

(2) Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat berusaha agar penerangan agama jang diberikan oleh siapa pun tidak bersifat menjerang atau mendjelekkan agama lain.

Pasal 4.

(1) Setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan idjin dari Kepala Daerah atau pedjabat pemerintahan dibawahnja jang dikuasakan untuk itu.

(2) Kepala Daerah atau pedjabat jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini memberikan idjin jang dimaksud, setelah mempertimbangkan:

a. pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat;

b. Planologi;

c. kondisi dan keadaan setempat.

(3) Apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pedjabat jang ditundjuknja itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organsasi keagamaan dan ulama/rochaniawan setempat.

Pasal 5.

(1) Djika timbul perselisihan atau pertentangan antara pemeluk-pemeluk agama jang disebabkan karena kegiatan penjebaran/penerangan/penjuluhan/tjeramah/chotbah agama atau pendirian rumah ibadat, maka Kepala Daerah segera mengadakan penjelesaian jang adil dan tidak memihak.

(2) Dalam hal perselisihan/pertentangan tersebut menimbulkan tindakan pidana, maka penyelesaiannja harus diserahkan kepada alat-alat penegak hukum jang berwenang dan diselesaikan berdasarkan hukum.

(3) Masalah-masalah keagamaan lainnja jang timbul dan diselesaikan oleh Kepala Perwakilan Departemen Agama segera dilaporkannja kepada Kepala Daerah setempat

Pasal 6.

Keputusan bersama ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Pada tanggal: 13 September 1969

BAB VII DAFTAR KEPUSTAKAAN

2. Djojodiguno M.M. S.H., Sambutan Pertemuan Besar B.K.K.I., Djakarta, 1961. 4. Mahmoed Junus H., Tafsir Qur’an Karim, Pustaka Mahmudiah, Djakarta, 1961. 6. Rasjidi Prof. Dr. H.M., Islam dan Kebathinan, Jajasan Islam Studi Club Indonesia, Djakarta. 7. Romo, Bhagawat Gita (saduran), Penerbit P.T. Mandira, Semarang, 1962. 9. Soesanto Kartoatmodjo S.H., Tjeramah, LEMHANAS, Djakarta, 1970.

1. Aboebakar Atjeh H., Pengantar Sedjarah Sufi dan Tasawwuf, Penerbit Tjerdas, Bandung, 1962.

3. Djumali Kertorahardjo R.E., Organisasi dan Administrasi Lembaga Penelitian Gerakan/Aliran Kerochanian Departemen Agama, Skripsi, Djakarta 1967.

5. Muhammad Jamin H., Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Jajasan Prapantja, Djakarta, 1960.

8. Sastro Handojo Ki dan Hadisono R.S., Wetja Guru Loka Wahju Praba Sujoso, Usaha Penerbitan Muria, Kudus, 1959.

10. Sunarto R., Serat Sasongko Djati, Himpunan R.T. Hardjoprakoso dan R. Trihardono Soemodirdjo, Pagujuban Ngesti Tunggal, Surakarta, 1964. 11. .........., Brosur Komperensi Istimewa B.K.K.I., Bandung, 1957. 12. .........., Brosur Musjawarah B.K.K.I., Salatiga, 1960. 13. .........., Brosur Symposium B.K.K.I., Jogjakarta, 1970. 14. .........., Buku Constitusi (Fundamental Law) of the Union of Soviet Socialist Republic, Progress Publishers, Moscow, 1965. 15. .........., Buku Darmo Gandul, Tan Khoen Swie, Kediri, 1954. 16. .........., Buku Gatolotjo, Manuskrip Surjaningrat, Sadu Budi Solo. 17. .........., Buku Hasil Seminar Kebathinan Indonesia Ke I, B.K.K.I., Djakarta, 1959. 18. .........., Buku Himpunan Lembaga Penguasa Perang Tertinggi? Tata Usaha Peperti, Djakarta, 1961. 19. .........., Buku Kenang-Kenangan Konggres Kebathinan Indonesia Ke I dan Ke II, Semarang dan Surakarta, 1956. 20. .........., Buku Pedoman Theosofi, Lembaga Persaudaraan „Jyoti”, Malang, 1964.

21. .........., Buku Prasaran dan Sambutan Pelaksanaan Manipol Usdek dalam bidang Mental dan Kebathinan B.K.K.I., Djakarta, 1961. 22. .........., Buku Satria Pinandita, Lembaga Pembantu Pembangunan Djiwa Pusat, Jogjakarta. 23. .........., Buku Satu WIndu B.K.K.I., „Tjahaja Widjaja Kusuma? Badan Konggres Kebathinan Indonesia, Djakarta, 1963.

CATATAN KAKI

1) Ki Sastra Handojo dan R. S. Hadisono, Wetjo Guru Loka Wahju Probo Sujoso, Usaha Penerbit Muria, Kudus, 1959, halaman 15.

2) Ki Sastra Handojo dan R. S. Hadisono, Wetjo Guru Loka Wahju Probo Sujoso, op. cit., halaman 15.

3) Ibidem.

4) Ibidem.

5) H. Abubakar Atjeh, Pengantar Sedjarah Shufi dan Tasawwuf. op. cit., halaman 43.

6) Badan Konggres Kebathinan Indonesia, Tjahja Widjaja Kusuma B.K.K.I. Djakarta, 1963, halaman 7.

7) Badan Konggres Kebathinan Indonesia, Buku Kenangkenangan Konggres Kebathinan Indonesia ke I dan ke II, Semarang dan Surakarta, 1956, halaman 73.

8) Ibidem, halaman 106.

9) Badan Konggres Kebathinan Indonesia, Tjahja Widjaja Kusuma, op. cit., halaman 110.

10) Ibidem, halaman 112

11) Ibidem, halaman 92

12) Ibidem, Brosur Komperensi Istimewa B.K.K.I., Bandung tahun 1957

13) Brosur Musjawarah B.K.K.I. Salatiga, tahun 1960. 14) Brosur Symposium B.K.K.I. Jogjakarta, tahun 1970. 16) Ibidem, halaman 68. 18) Lembaga Pembantu Pembangunan Djiwa Pusat, Buku Satria Pinandita, Jogjakarta, halaman 8-9. 22) Kediri, 1954, halaman 32. 23) Ibidem, halaman 32. 24) Manuskrip Surjaningrat, Gatolotjo, Sadu Budi, Solo, halaman 31.

15) Badan Konggres Kebathinan Indonesia, Hasil Seminar Kebathinan Indonesia ke I, Djakarta, 1959, halaman 66.

17) Badan Konggres Kebathinan Indonesia, Buku Prasaran dan Sambutan Pelaksanaan Manipol Usdek dalam bidang Mental dan Kebathinan, Djakarta, 1961, halaman 9 dan 10.

19) Prof. M.M. Djojodiguno S.H. Sambutan Pertemuan Besar B.K.K.I. Djakarta tanggal 28-29 Djanuari 1961.

20) R. Sunarto, Serat Sasangka Djati, Himpunan R.T. Hardjoprakoso dan R. Trihardono Soemodirdjo, Pagujuban Ngesti Tunggal, Surakarta, 1964, halaman 269.

21) Anggaran Dasar Persatuan Warga Theosofi Indonesia, Buku Pedoman Theosofi, Lembaga Persaudaraan “Jyoti”, Malang, 1964, halaman 2.

25) Ibidem.

26) H. Abubakar Atjeh, Pengantar Sedjarah Shufi dan Tasawwuf, Penerbit Tjerdas, Bandung, 1962, halaman 62. 27) Ibidem, halaman 62. 28) Ibidem. 30) Romo, Bhagawat Gita (saduran), Penerbit P.T. Madjira, Semarang, 1962, halaman 64.

29) Constitution (Fundamental Law) of the Union of Soviet Socialist Republics, Progress Publishers, Moscow, 1965, p. 97.

x). Telah ditjabut dengan ketetapan M.P.R.S. No. XXXVIII/MPRS/1968 (Haluan Pembangunan) ditampung materinja oleh ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966.