Baca PDF (OCR): PERUBAHAN PERTAHANAN ATAU POLITIK TENTARA?

PERUBAHAN PERTAHANAN ATAU POLITIK TENTARA ?

Oleh : Munir

Pembahasan tentang militer dan model pertahanan negara pasça Negara Mei 1998 tentu tidak dapat dipisahkan dari apa yang berlangsung daslam perubahan politik Nasional, serta hubungannya dengan peran militer dalamnya. Bangun tua sistem bernegara yang didominasi oleh nilai, birokrasi, serta aktor militer tidak begitu juga dapat terkoreksi. Padahal kita jelas menyadari salah satu persoalan yang paling krusial dalam perubahan politik di kita adalah isu militer. Isu militer ini jauh yang mendominasi berbagai agenda perdebatan ketimbang membicarakan bagaimana model pertahanan negara harus dirumuskan, dan meletakkan militer didalamnya.

Asumsi yang menyatakan bahwa model pertahanan negara dapat dirumuskan tanpa melihat konteks politik dan aktor-aktor yang bermain, jelas menjadi lemah atupun justru akan gagal. Pembahasan model pertahanan negara adalah faktor ikutan dari kapasitas perubahan politik untuk menciptakan kepatuhan militer atas demokrasi. Bahasa klasik yang sekarang "ngepop", membangun supremasi sipil atas militer. Untuk itu perlu dulu kita mendahuluinya dengan melihat lingkungan kehidupan politik dalam empat tahun terakhir yang amat berpengaruh terhadap soal militer dan pertahanan negara itu. Terlebih isu militer tidak bisa dipisahkan dengan bangun kekasaan rezim yang menyebut dirinya "Orde Baru".1

Sulit kiranya dirumuskan sebuah definisi tentang yang apa dimaksud dengan "Pasca Orde Baru"2. Banyak pertanyaan apakah itu berarti dengan turunnya Jendral Soeharto mundur jabatan sebagai Presiden sebagai akhir dari sebuah orde rezim otoriter yang menyebut dirinya orde baru. Pertanyaan ini masih cukup relevan dikemukakan mengingat perkembangan politik Indonesia yang tidak kunjung jelas arahnya, apakah masih layak menyebutnya sebagai transisi demokrasi, atau justru apa yang berlangsung hanya pembaharuan wajah otoriterianisme di dalam basis klaim politik baru, "Reformasi".3

Dalam waktu yang demikian cepat, yaitu 3 Tahun telah terjadi tiga kali pergantian Presiden. Perubahan pada sisi ini tidak secara otomatis memberikan gambaran bahwa perubahan itu sebagai bagian dari derasnya arus perubahan menuju demokrasi. Dalam sejarah Indonesia, tidak seorangpun presiden turun dengan cara yang normal, selain pertarungan elite politik dan pilihan politik tentara menentukan arus dan daya tahan satu jabatan Kepresidenan. Situasi ini memang mengundang apakah perubahan menuju demokrasi harus dibayar dengan jatuh bangun kabinet serta pertikaian politik yang tidak kunjung selesai, atau justru ini adalah gaya khas perubahan tanpa mengakhiri aktor politik masa lalu secara signifikan?.

pemerintahan otonomi daerah. In jelas sebuah persoalan yang amat serius ditingkat konsepsi meletakan posisi militer dan berbagai perubahan yang dibutuhkan.

Padahal jelas, Komando teritorial adalah lahir dari konsep politik lama (hasil perubahan kondisi keharusan faktual tahun lima puluhan, menjadi konsep penguasaan dan dominasi) yang menjadi landas kerja rezim militer Orde baru. Pertanyaan relevan tidaknya operasi teritorial da doktrin HANKAMRATA, tentu seharusnya dirumuskan berdasarkan tantangan kedepan. Tidak dapat semata-mata perubahan itu harus dihambat berbagai mitologi sejarah militer ataupun reka-reka doktriner yang sebenarny tidak menjadi bagian dari sistem pertahanan negara. Misal dapat kita lihat dari berbngai doktrin pertahanan yang sebenarnya adalah doktrin dominasi politik angkatan Jarat sebagai mana dirumuskan dalam Doktrin Perjuangan TNI AD "tri ubaya cakti" hasil seminar AD II tanggal 25 s/d 31 Agustus 1966 menyatakan : "TNI D merupakan salah sa bagian yang tidak dapat terpisah dari ABRI seluruhva. Maka oleh karena itu egala yang diuraikan......(dalam hasil seminar-pen.) mengen TNI AD, pada umumnya berarti dalam kerangka keseluruhan ABRI. Lebih lanjut menyatakan "...politik penbinaan orde baru harus tegas dan kuat, penuh dengan att kesadaran akan persoalan mendesak". Secara tegas juga dinyatakan: "TNI it merupakan inti, pelop dan pelatih bagi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka ktrin perang semesta, lan oleh karena itu pada dasarnya ia merupakan Kader [ dalam arti luas".

dikerah dibidan adanya sebagai terbatas sebagai KARM sarasel yangn angkut persoalan rela antara militer, politik.

Dalam rumusan doktrin Hank: nnas dibuat melalui Seminar Hankam I yang diseleng rakan pada tahun 66, merumuskan sebagai berikut : "Hakekat Hankans adalah perlawanan rakyai semesta dalam mana seluruh potensi dan kekuata deologi, politik. ek omi, sosial budaya, agama dan militer disusun, dan digerakan sec ra terpimpin, terkoordinasi dan teritegrasi, baik dari lingkup pemaha an Hankamrata, yang sama sekali bukan berarti stem doktrin pertahanan negara semata-mata. Tetapi jelas dia dirumuskan emusatan segala bentuk akses dan bidang kehidupan dalam lingkup yang tak bawah struktur terpu t kekuasaan militer. Rumusan ini kemudian lahir ktrin perjuangan B I yang diberikan nama CATUR DARMA EKA CADEK). Meskipun mudian pada tahun 1988 doktrin ini direvisi melalui BRI, secara substan al tidak terdapat perubahan yang berarti khususnya

& 4

Dalam ks ini, kita dala melihat pada struktur organisasi pertahanan yang berbas da angkatan danat wat institusi teritotial lebih mewakili kepentingan politil nomi TNI AD, ket bang sebuah model organisasi tentara dalam sistem pertah negara. Padahal de an jelas, diluar semua perdebatan dalam dua tahun terakhi k terdapat perubah: yang cukup berarti pada koreksi atas mulai doktrin pertaha doktrin AD, samp pada model penggelaran pasukan melalui operasi teritori tru yang terjadi ad h penguatan institusi teritorial atas landasan adanya konflik ataupun memp hankan keutuhan wilayah negara. Catat saja dua Kodan yang dikembangi pada daerah konflik, dengan alasan TNI lah yang dapa rikan jawaban a roblem yang dihadapi.

Dalam alan ini, tampak a beberapa persoalan serius yang belum diselesaikan, ataum g tidak menjadia da. Persoalan itu antara lain : a. Soal pragmatisme poli mimana telah di kan pada awal tulisan. b. Hegemoni militer yang mas ian kuat, se iliter merupakan jawaban atas berbagai problem anca nanan. c. N sme dan integrasi nasional adalah wilayah semata otor r. d. Bahkan inggal atas mandat konstitusi juga masih merupakan wila iter. Persoalan-per lan ini jelas akan menimbulkan banyak hambatan untu it lebih optimis at: erubahan di sektor pertahanan ataupun kontrol atas

pera pert

Perd batan strategis ngan militer, seperti panglima TNI, kastaf AD jelas men bagaimana anya korelsi yang signifikan atas peran militer. Per i level ini sa at mempertunjukan ukuran-ukuran diluar konsepsi bagi profesional d dari ruang peran politik. Bahkan pemilihan para pejal er ini jauh lebiho is ketimbang jabatan-jabatan seperti ketua fraksi di DP batan seorang Cu nur. Ini juga menggambarkan problem yang serius pad s para pelaku p nasional dalam merumuskan kebutuhan akan modal

/I dan VII Tap 2000 entang POLRI TNI misalnya, membagi kew POLRI-TNIa sih berbasis pada semata membagi kerja ketimbang mela keputusan yan egis bagi mandat pertahanan yang dikehendaki kede bih jauh tap ituj mencerminkan adanya semangat yang den berebut akses a NI lan POLRI sebagai alat politik. Perebutan ini tent emberi warna posisi TNI yang berminat kuat untuk memainkan pera bih luas, terma level Daerah.

Imp k adanya perh di level konseptual dan politik diatas, jelas akan men persoalan p agenda desentralisasi sistem permerintahan melalui oto ah. Struktur geis pasukan, dan pragmatisme politik ini akan 4 justru mempr teru kanominasi peran militer sampai di daerah. Pad calan pertaha idak mungkin dibagi dalam kekuasaan yang terd ui. Ini ben ira pe ubahan disektor pertahanan dan upaya men an otonom) d musti melwati perubahan yang bersifat paralel. Sen ur militer yang in di daerah secara permanen harus ditiadakan. Kala a satuan mi b basis di daerah, jelas terpisah sama sekali den i mekanism crah. Sehingga tidak mungkin, ketika otonomi daerah dikembangkan struktur gelar kekuatan permanen lewat komando teritorial memainkan peran sebagaimana selama ini ada.

Catatan kasus djbawah ini kiranya penting untuk memahami berbagai persoalan yang bakal muncul sebagaimana berbagai problem diatas. Bisnis militer merupakan bagian dari pemicu konflik sosial dimana menempatkan posisi rakyat sebagai obyek korban dalam menjalankan bisnis tersebut. Salah satu manifestasi konflik bisnis tersebut menyangkut sengketa tanah militer. Konflik sosial yang cukup signifikan secara kuantitas dan kualitas akibat bisnis tanah militer menghadapkan petani melawan TNI- AD, TNI-Aumaupun TNI-AL. Contoh kasus di Jawa Timur, jumlah keseluruhan sengketa tanah militer yang terjadi sebanyak 25 kasus, meliputi 7 kasus vs. TNI-AD, 12 kasus vs. TNI-AL, dan 6 kasus vs. TNI-AU yang terjadi seluas 17.265,575 hektar, dengan jumlah dan DIY Yogyakarta yang melibatkan Kodam IV/ Diponegero, di Jawa Barat yang melibatkan Kodam6.

Bisnis militer yang tumbuh subur dengan beragam dalih, termasuk dalam soal penguasaan dan pemilikan tanah militer untuk mengembangkan bisnis tersebut, ternyata tidak pernah disikapi secara kritis oleh pemerintah hari ini, bahkan dalam praktek yang terjadi di lapangan ternyata justru aparat birokrasi ataupun DPRD justru takut menghadapi ancaman TNI untuk mengusik bisnisnya. Contoh sederhana misalnya di DPRD Jawa Timur, panglima Kodam V/Brawijaya untuk penyelesaian sengketa tanah militer yang melibatkan TNI-AD di kasus Buduran Sidoarjo dan Harjokuncaran Malang Selatan (2001). Isu penting bisnis militer ini akan memberi warna pada bagaimana kelangsungan otonomi daerah akan mendapatkan hambatan.

Penutup

Beberapa catatan diatas tidaklah menggambarkan keseluruhan perdebatan soal pertahanan, politik tentara, maupun implikasi dan tantangannya bagi upaya desentralisasi. Mungkin catatan perlu diberikan adalah, konflik kepentingan perubahan pada sektor pertahanan, khususnya perubahan pada satuan militer akan tetap memberi warna berbagai fragmentasi politik di Jakarta mupun daerah, bahkan pada konflik sosial di berbagai daerah.*****

Dilihat dari praktek aktor dominan saat ini jelas akan segera mengarah pada beberapa kekuatan lama yang masih kokoh, serta munculnya kekuatan-kekuatan baru yang belum menjanjikan apapun. Kekuatan lama itu jelas mengarah pada struktur kokoh politik peran militer, kekuatan birokrasi rente tua yang telah melebur kedalam partaipartai politik baru, serta berbagai kantong-kantong fasisme yang telah dirubah wajahnya menjadi laskar tahan, bangsa, ataupun cita-cita partai. Hal ini tentu kita tidak dapat mengabaikan daya dukung kekuatan rezim lama dengan pengendalian melalui politik uang. Ini mencerminkan tiga pilar Orde Baru, yaitu Militer, birokrasi korup, serta partai politik konservatif masih tegak utuh.

Catatan penting tiga tahun terakhir adalah bagaimana militer memainkan peran politiknya yang demikian kuat, dan mungkin paling kuat dalam sejarah perkembangan politik Indonesia. Jatuhnya Abdurahman Wahid pada pertengahan tahun 2001, lepas dari berbagai alasan obyektif yang dapat menjadi alasan, peran militer jelas lebih signifikan ketimbang semua sesi politik yang berjalan di Parlemen. Kata Akhir jatuh tidaknya Mantan Presiden Abdurahman Wahid ada ditangan sekelompok perwira militer yang melakukan kalkulasi politik rasional dari kemungkinan yang diperoleh dari situasi politik yang ada. Militer tampak menyadari betul situasi politik masa itu, merupakan pertaruhan politik dkalangan sipil yang akan segera meningkatkan posisi tawarnya.

Berbagai kekuatan politik yang bersebrangan dengan mantan Presiden, itu melakukan manuter politik yang menunjukan langkah langkah memberi ruang bagi militer mengambil peran politik. Parade militer menjadi demikian penting untuk menunjukan kekuatan posisi politik masing-masing pihak yang berseteru. Dalam posisi ini, ruang publik dipenuhi oleh pesan-pesan kalangan militer, yang meningkatkan pentingnya kembali pada konstitusi4 serta mempertahankan integrasi bangsa. Momen itu menjadi titik balik menguatnya kembali peran militer, khususnya setelah dua tahun sebelumnya tidak ada pilihan bagi militer kecuali mengikuti kehendak tekanan publik untuk mundur dari ruang politik.

Pasca proses itu boleh dikata militer telah menemukan kembali peran penting dan bergumulan politik. Berbagai agenda politik kemudian secara terus menerus memunculkan peran yang lebih luas bagi militer. Tidak saja peran militer secara langsung, tetapi juga gagasan dan ideologi serta berbagai jargon politik lama menjadi berkembang kembali menjadi semacam agenda baru bagi arah perubahan. Harapan akan perubahan menjadi tidak tentu arah, agenda menuju demokrasi sedang mengalami kesulitan yang serius.

Reformasi sektor pertahanan atau politik tentara

Perubahan pada sektor pertahanan tentu tidak semata melihat konteks bagaimana prilaku politik tentara serta relasinya dengan berbagai kekuatan politik sipil, akan tetapi melihat bagaimana konsepsi umum politik nasional meletakan pentingnya tataran baru yang lebih strategis bagi sistem pertahanan serta bagaimana tentara diletakan didalamnya. Sehingga kita memang harus menjangkau dua isu utama itu, yaitu bagaimana mekanisme negara meletakan strategi umum pertahanan yang tidak semata soal pengaturan organisasi militer, dan bagaimana soal politik tentara.

Produk hukum penting yang terbit pasca pemerintahan Soeharto adalah lahirnya ketentuan undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Perubahan yang penting untuk dilihat dalam produks ini antara lain, 1. Prinsip umum pertahanan negara yang bertumpu pada negara maritim, diplomasi, hubungan dengan berbagai ketentuan internasional dan hukum humaniter dst. 2. Pengaturan penggunaan kekuatan non militer dalam pertahanan negara, 3. Pengaturan pendanaan, 4. Pengaturan penggunaan kekuatan militer, 4. Pengaturan hubungan kewenangan pemerintah dari DPR dalam penggunaan kekuatan militer, 5. Pertanggungjawaban Pemerintah penggunaan militer, dst.

Beberapa perubahan lewat produk hukum tentu seharusnya memiliki arti penting bagi bagaimana pengaturan yang lebi jelas hubungan otoritas negara dengan kesatuan militer, bagaimana upaya membangun postur militer, serta pembatasan yang mungkin akan tetapi perubahan itu tampaknya masih berada jauh dibayang beberapa persoaslan politik yang menyangkut peran politik tentara dan fragmentasi politik nasional. Perubahan sektor pertahanan cenderung tidak menjadi prioritas, ataupun dibaikan begitu saja. Hal ini juga mengingat problem politik militer dan semua gejala tekanan politik atas rezim-rezim sebelumnya berkaitan dengan kebutuhan untuk membangun koreksi atas peran militer.

Upaya reformasi disektor pert hanan seharuskan menggariskan basis umum pertahanan baru yang memang sesuai dengan tantangan dan kapasitas negara. Persoalan yang juga begitu penting adalah bagaimana mengembangkan prinsipprinsip dasar kesatuan tentara yang juga menggariskan model-model organisasi pertahanan. Ini tidak saja berlandas pada kebutuhan perubahan atas organisasi yang sudah ada, akan tetapi mencapai spek doktriner pertahanan yang akan berpengaruh langsung atas organisasi itu.

Kenyataan ketentuan dalam undang-undang pertahanan itu tampaknya tidaklah menjadi penting dalam prakteknya. Keputusan pengiriman pasukan ke Aceh, Papua, Maluku jelas tanpa mekanisme yang diatas dalam undang-undang itu. Baik itu pada aspek dana, jumlah pasukan, lmanya operasi, siapa yang berhak mengambil keputusan bagai penggelaran pasukan, serta bagaimana DPR harus memainkan peran didaslanya. Kerangka normatif mengatur soal penggelaran pasukan ini seama sekli tidak menjadi perhatian yang ser s. Sehingga perubahan undang-undang ini masih berada diluar kerangka realitas politik yang memang tidak memberi ruang yang cukup bagai pengembangan model yang seharusnya.

Hal yang sama model penggel ran pasukan dalam bentuk komando teritorial. Pembent kan Kodam di Aceh di Maluku sama sekali tampa proses koreksi. Apakah odel komando teritorial dimana penggelaran pasukan di lakukan secara permanen ini, adalah model yang masih bisa diterima. Lebih mengkhawatirkan lagi dibeberapa daerah, khususnya daerah propinsi ataupun Kota baru menghendaki perluasan institusi teritorial itu edaerah mereka. Seolah salah satu kelengkapan