(POINT-POINT PEMIKIRAN)
BEBERAPA PROBLEM KEPOLISIAN DAN TUNTUTAN MASA DEPAN
MUNIR YLBHIJKONTRAS
Pemisahan POLRI dari ABRI, telah dilakukan kendati ietap berada dbawah Menhankam. Pemisahan ini sekaligus mengundang berbagai harapan akan meningkatnya profesionalitas, kemandirian kepolisian dari kecenderungan intervensi politik, mempersempit ruang penggunaan kekerasan deh kepolisian akibat posisi dan prilaku kemiliteran (combat), serta adanya rumusan baru hubungan kepolisian dengan masyarakat
Keputusan pemisahan kepolisian dari ABRI yang dinyatakan akan dilakukan secara gradual, akan tetapi tahapan menuju pemandirian polisi secara substansial masih menyisakan agenda yang tidak jelas.
Secara umum Penempatan kepolisian sebagai institusi yang bersandar pada rule of law dan equality before the law, amatiah tergantung pada prinsip-prinsip makro sistem bernegara. Untuk itu, posisi Kepolisian agaklah susah dlihat secara parsial dari realitas polilik dan sistem bemegara yang melingkupinya. Kalaupun kita lihat secara jujur, gerakan rakyat menuntuf proses lengsenya Soeharto dan Demokratisasilah yang telah mendcrong adanya putusan politik bagi pemisahan polisi dari ABRI. Sehingga dnamika politik dan bagimana sistem bemegaralah yang kemudan akan menentukan peletakan kemandrian dan profesionalisme Polisi
Kalaupun proses perubahan menuju sistem demokratis saat ini merupakan keharusan dan akan beriangsung secara lurus. Pembenahan problem kepolisian masihlah membutuhkan kerja berat dan keseriusan yang dimikian luas. Kurun waktu yang cukup panjang itu karena salah satunya polisi harus mengubah watak militer yang selama ini sudah melekat dalam pendekatanpendekatan polisi Indonesia. Mengubah prilaku militeristik dalam polisi indonesia menjadi polisi sipil atau meminjam istilah Bowran sivilinisasi, menurut Mike Bowran, Assitance Chief Constable
England Palice. pertu waktu sedikitnya 17 tahun (waktu yang amat melelahkan). 2 tahun perubahan struktural, 5 tahun perubahan kultural dan 10 tahun refinement. Estimasi Bowran agaknya tidaklah berlebihan, di Eropa Timur, Republik Ceko, dengan penduduk lima juta, perlu waktu 4-6 tahun untuk mensipilkan polisi. Kalau rasio penduduk menjadi indikator keberhasilan sipilinisasi polisi, maka Indonesia setidaknya membutuhkan juah lebih lama untuk proses police civilinization. Tetapi istimasi waktu itu sama sekali tidak dapat dijadkan pembenaran bagi kelemahan-kelemahan peran kepolisian yang saat ini sedang dimainkan
Polisi kedepan adalah polisi yang disyaratkan tidak saja profesional, akan tetapi jujur, bersih serta mampu membangun podicemen communuty relation yang baik. Tentunya Polisi dtuntut untuk lepas dar prilaku dan jaring-jaring birokrasi korup, yang telah menjadikan dijuluki police corruption. Tentunya ini tidak saja upaya membersihak diri dari praktek sogok ataupun terlibat dalam mafia kejahatan saja. Akan tetapi juga, meningkatkan kemampun dan kerja-kerja melayani kebutuhan masyarakat baik rasa aman, saling membutuhkan, problem solver, serta seperti kepedulian terhadap segala bentuk pers calan masyarakat yang menjad ruang lingkup kewajiban dan tugasnya.
Untuk menjawab beberapa tuntutan peran kepdlisian diatas, fentunya harus mampu dijawab secara tepat beberapa point penting problem kepolisian dalan konteks indonesia kini kedepan yaitu al.
Portama, seharusnya tahapan dan batas waktu proses pemisahan Kepolisian, serta perubahanperubahan yang dilakukan pada tiap tahapan munuju posisi minimal ideal kepolisian jelas dan cukup dipahami oleh kekuatan sistem hukum dan masyarakat. Tentunya tahapan ini harusiah sebagai bagian tidak terpisah dari upaya membangun tertip hukum. Perubahan dan tahapan tersebut seperti perubahan kepangkatan, struktur komando, hubungan-hubungan kelembagaan, pola pembinaan, anggaran dst
Permasalah krusial yang mungkin juga penting dipikirkan adalah proses perubahan ini sekaligus memberi jawaban atas kendala siruktur kepolisian dan prilaku aparatusnya yang menyerupai prilaku korup birokrasi negara (burokratie rente). Pembersihan dri dari gurita mesin korup ini jelas merupakan sesuatu soal yang padat hubungannya dengan bagaimana dukungan masyarakat akan diberikan terhadap upaya membangunan kepolisian.
Kedua, pemisahan dan perubahan posisi Kepdlisian seharusnya secara fegas merubah posisinya dari satuan militer serta berbagai bentuk pendekatannya, menjad satuan Sipil dengan crientasi sebagai Civilian Guardian. Dimana perubahan ini sendiri akan menuntut perubahan pola dan strategi penjagaan keamanan dan ketertiban serta penegakkan hukum:
Contoh kasus pengambilalihan komando dari satuan POLRI kepada satuan atau instifusi militer baik itu KODAM maupun KOREM atau yang lainnya, sebagaimana dalam peristiwa AMBON (Kapolda dicopol), SAMBAS, ataupun Satgas Wibawa di Aceh adalah cerminan keputusan politik setengah hati dari upaya membangun kepolisian yang mandri dan profesional.
Problem yuridis dalam struktur dan hubungan kekuasaan : sebagai konskwensi dari pemisahan POLRI, Seharusnya dlakukan perubahan (amandemen) ataupun pencabutan Undang-undang Kepolisian Ri No. 31 tahun 1997, mengingat UU tersebut masih mengatur beberapa hal sebagai berikut
Pasal 8 (2) Presiden dalam menjalankan kekuasaan Kepolisian dibantu deh Menteri dan Panglima.
Pasal 9 (2-3) Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian RI. Berada ditangan Panglima (TNI)
Pasal 20, Pembinaan profesi Kepolisian datur dengan Keputusan Panglima (TNI)
Ketentuan ini jelas masih menempatkan Kepolisian merupakan subordinasi dari Panglima TNi Paling tidak posisi ketentuan ini masih menjamin ruang yang cukup luas bagi TNI melakukan intervensi kedaiam tubuh kepolisian
Secara prinsip ketentuan UU Kepolisian masih menempatkan Polri dalam basis kemiliteran dan dalam struktur komando kemiliteran. Hal ini mengandung konsekuensi kerja-kerja kepolisian secara substansial masih merupakan bagian tidak terpisah dari sikap dan struktur komando TNI
Termasuk didalamnya upaya mendorong profesionalisme Polisi masih mengandung pola dan ukuran-ukuran profesionalisme satuan militer (combat).
UU No. 20 tahun 1982 tentang pertahanan dan keamanan negara. Sebagai konsekuensi dari pemisahan kepolisian, sudah seharusnya terdapat pembatasan yang jelas alas peran dan fungsi satuan TNi dalam fungsi-fungsi kantipmas dan penegakan hukum. Ketentuan Undang-undang No. 20 tahun 1982 sama sekali tidak mengatur atau memberikan pembalasan yang jelas antara tugas kepolisian dengan satuan angkatan perang lainnya, khususnya angkatan darat. Hal ini jelas merupakan ancaman akan terjadinya intervensi dan tumpang tindih tugas, atau eliminasi terhadap tugas-tugas kepolisian oleh TNi dikemudan hari
Pasal 26 menyatakan TNI sebagai kekuatan sosial di darat, laut, dan udara serta penertiban dan keamanan masyarakat. Jelas arah peran ini merupakan bagian dari tumpang tindih dan intervensi terhadap peran dan tugas kepolisian, yang juga dapat mengancam kepentingan penegakan hukum
Pasal (28) TNi berperan aktif... dengan ikut serta dalam pengmbilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan. Posisi ini semakin menjelasnya betapa luasnya peran TNi yang juga mengancam upaya memandirikan kepolisian atau tertip hukum.
Pencabutan Undang-Undang ini, sekaligus mengandung kewajiban untuk menerbitkan regulasi baru yang membatasi secara tegas kewenangan TNi serta berbagai perangkatnya dalam fungsi pertahanan dan kemananan serta kantibmas. Sebagai bagian tidak terpisah darinya adalah peninjauan kembali terhadap konsep pembinaan/operasi teritorial, dalam kelembagaan Kodim, Koramil, Korem, dan Kodam. Kelembagaan operasi/pembinaan teritorial justru akan menihilkan fungsi kepolisian yang darahkan pada pentingnya penegakan ketertiban dan hukum.
Keliga Terpuruknya wibarwa polisi, salah satunya tebih disebabkan karena tidak terintegrasinya pelayanan polisi kepada masyarakat. Masalah kemandirian polisi, KKN, rendahnya, kinerja pelayanan masyarakat, kesejahteraan anggola, persedian sarana dan prasarana, peningkatan keteladanan kepemimpinan dan anggota serta lain sebagainya.
Jhon Wilson, Chief Superintendant England Police, mensyaratkan pemandirian polisi dengan pelurusan peran militer. Di Inggris sendiri, peran militer hanya digunakan sekali dalam sejarah, yaitu ketika merebaknya apa yang danggap sebagai terorisme lran. Sedangkan, hubungan polisitentara lebih sering diwujudkan dalam bentuk kerjasama pengamanan yang polisi tidak memiliki sarana pengamanan yang memadai. Contohnya pengamanan laut.
Maka dengan fakta seperti ini, mengharapkan polisi untuk mengedepankan civil security yang mengacu pada pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), yang bisa diawali oleh kemandirian sejati polri hanya pada satu komando dan manajemen kepolisian.
Penutup
Keseluruhan bahasan dari pembicaraan ini pada intinya tidak melihat penempatan poiisi dbawah Menhankam sebagai suatu langkah memandrikan polisi yang menyesatkan. Memandirikan polisi berarti mensterilkan polisi dari seluruh bentuk intervensi penyelenggara negara. Keseriusan memandirikan polisi akan lebih terlihat bila polisi langsung bertanggung jawab kepada presiden lewat menteri kepodisian negara. Karena disemua negara dibelahan dunia manapun hanya rezim militer Myanmar dan Indonesia yang menempatkan polisi dibawah tentara.
Perlu dipikirkan upaya mensterilkan berbagai intervensi terhadap kerja-kerja kepolisian dari institusi-kerja sama yang mengandung unsur militer militer dan birokrasi sipil formal maupun informal seperti lembaga muspika, muspida dan sejenis yang menghilangkan esensi kebutuhan pelayanan publik dan penegakan hukum.