Baca PDF (OCR): 2.-PUTUSAN-MA-NO.-2586-K-PDT-2008-atas-nama-PT-Garuda-Indonesia-sebagai-tergugat-

PUTUSAN No.2586 K/PDT/2008 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAHAGUNG

MAHKAMA AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. (PERSERO) PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA, berkedudukan Gedung Garuda Indonesia Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta 10110 Indonesia;

2. PANTUN MATONDANG, bertempat tinggal di Kav. DKI Blok 80 No.31 Meruya, Jakarta Barat;

dalam hal ini memberi kuasa kepada MOHAMMAD ASSEGAF, SH. dkk. Advokat, berkantor di Jalan H. Samali No.29 Jakarta Selatan;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi Il dahulu Tergugat I dan Tergugat IX

mela wan:

SuCIWATI, bertempat tinggal di JI. Diponegoro No.74 Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ASFINAWATI, SH. dkk. Berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta); Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi Il dahulu Penggugat;

d a n :

1. INDRA SETIAWAN, bertempat tinggal di JI. Taman Meruya Hilir H7/14 Meruya Utara Jakarta Barat;

RAMELGIA ANWAR, bertempat tinggal di JI. Parkit I No.28 2. Griya RT.02/10 Kecamatan Limo, Limo Depok;

3. ROHAINIL AINI, bertempat tinggal di JI. Danau Kelapa Dua VIII/5 RT.02/05 Kel. Kelapa Dua Curug Kabupaten Tangerang;

4. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO, bertempat tinggal di Pamulang Permai Blok B No.1 Kabupaten Tangerang;

5. YETTY SUSMIARTI, bertempat tinggal di Perumahan Taman Elang Blok O/06 RT.03/10 Desa Periuk Kecamatan

MAHKAMAL 8 AGUNG

OEDI IRIANTO, bertempat tinggal di JI. Cirata II Blok DA/2 6. RT.001/012 Kel. Jaka Sempurna, Bekasi;

7. BRAHMANIE HASTAWATI, bertempat tinggal di JIn. Cucur Timur A.6/2 BTR IV RT.02/09 Pondok Karya Pondok Aren Kota Tangerang;

MADJID RADJAB NASUTION, bertempat tinggal di Griya 8. Kencana 1 Blok A/16 RT.01/04 Kel. Pendurenan Kec. Karang Tengah Kota Tangerang;

9. SABUR M. TAUFIK, bertempat tinggal di Taman Giri Loka B/23 Bumi Serpong Damai Kel. Lengkong Wetan Kota Tangerang;

turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X dan XI;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi Il dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalildalil :

Bahwa Penggugat adalah istri almarhum Munir dan sebagai wali ibu dari kedua anak kandung tersebut di atas yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan almarhum, adalah segenap ahli waris almarhum MUNIR yang meninggal pada 7 September 2004 di dalam penerbangan Pesawat Garuda Indonesia Airlines yang dioperasikan oleh Tergugat I Nomor Penerbangan GA 974 dengan rute Jakarta – Amsterdam (bukti P-4);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawa hukum atas gagalnya Tergugat I memenuhi tanggung jawabnya untuk menjaminkan keamanan, kenyamanan serta keselamatan penumpang;

Bahwa almarhum Munir adalah peumpang pesawat yang dioperasikan oleh Tergugat I Nomor Penerbangan GA $74 rute Jakarta – Amsterdam Nomor Tiket 126.3275355522.2 kode booking QLKJF8 data of issued 1 September 2004 (bukti P-5);

Bahwa tiket alm. Munir adalah penerbangan Jakarta-Amsterdam tanggal 6 September 2004 kelas ekonomi atas nama almarhum Munir;

MABKAMAI GUNG

Bahwa saat almarhum Munir sedang boarding dalam antrian penumpang sebelum masuk ke dalam pesawat GA 974 almarhum bertemu dengan Tergugat V yang sudah dikenalnya atau sebelumya pernah bertemu dengannya dalam hal ini berprofesi sebagai pilot dan bekerja di perusahaan Tergugat I (bukti P- 6a);

Bahwa di dalam pesawat GA 974 sedianya almarhum Munir berdasarkan penentuan kursi oleh petugas darat Garuda pada saat check in di Pelabuhan Udara Soekarno – Hatta menduduki kursi Nomor 40 G Kelas Ekonomi. Namun, setelah berada di dalam pesawat yang bęrsangkutan dipindahkan tempat duduk di kursi No.3 K Kelas Bisnis (P-6c)

Bahwa pemindahan tempat duduk almarhum Munir dilakukan sebelum pesawat berangkat [take off] dari Jakarta atas inisiatif Tergugat V yang belakangan diketahui mengikuti penerbangan pesawat GA 974 dengan tujuan Pelabuhan Udara Changi Singapura dalam kapasitasnya sebagai extra crew yang akan melaksanakan tugas dari Tergugat I dan Tergugat Il selaku Aviation and internal and security (bukti P-6c);

Bahwa pemindahan oleh Tergugat V ini menyebabkan almarhum Munir duduk di kursi No.3 K kelas bisnis tanpa tiket kelas bisnis;

Bahwa pemindahan oleh almarhum Munir dari kelas ekonomi (40G) ke kelas bisnis (3K) yang dilakukan Tergugat V tidak dilarang olen pimpinan penerbangan saat itu yaitu Tergugat XI $erta tidak dihalangi oleh Tergugat VIII yang saat itu bertugas sebagai purser (bukti P-6d);

Bahwa Tergugat VI sebagai awak kabin saat itu sempat pula menanyakan kepada Terg ugat V apakah sudah meminta izin kepada Tergugat Vlil, yang saat itu menjadi purser, ketika Tergugat V mengatakan dia akan melakukan penukaran tempat duduk dengan Munir. Namun Tergugat VI tidak mengkonfirmasikan kembali kepada Tergugat VIlI perihal perpindahan kursi tersebut (bukti p-63e);

Bahwa pemindahan kursi almarhum Munir dari kelas ekonomi ke kelas bisnis memiliki arti ditempatkannya almarhum Munir ke dalam kondisi yang berbeda;

Bahwa pilihan dan cara penyajian makanan di kelas bisnis jauh berbeda dengan kelas ekonomi, di kelas ekonomi penumpang mendapat pembagian makanan secara massal (tidak memiliki pilihan sendiri selain pilihan yang ditawarkan) kecuali untuk pemesanan makanan khusus (diet, moslem, dll). Sedangkan di kelas bisnis terdapat pilihan yang beragam sehingga makanan lebih bersifat

MAHKAMAH 8 AGUNG

individual. Cara penyajiannya pun, sebelum disajikan makanan dibukakan terlebih dahulu oleh awak kabin yang bertugas di depan penumpang(Bukti P-6f);

Bahwa cara penyajian minuman pun berbeda antara kelas ekonomi dengan bisnis. di kelas ekonomi minumn dituangkan di depan penumpang sesuai pilihannya, sedangkan pada kelas bisnis dituangkan di pantry dan baru disajikan kepada penumpang.(Bukti P-6g);

Bahwa dalam penerbangan GA 974 Jkt-Sin, TERGUGAT V duduk sekitar 1 meter dari mini bar kelas premium sedangkan jarak antara mini bar kelas premium tersebut dengan pantry sekitar 5 meter;

Bahwa dalam penerbangan GA 974 Jkt-Sin tersebut, TERGUGAT V sempat mondar mandir di cockpit walau saat itu bukan sebagai kru yang bertugas. (Bukti P-6h);

Bahwa tidak hanya itu, TERGUGAT V juga berada di pantry sebanyak 2 kali.(Bukti P-6i);

Bahwa TERGUGAT V sempat berjalan jalan dan masuk ke pantry pada suatu waktu sebelum makanan dan atau minuman disajikan;

Bahwa Almarhum Munir meminum “welcome drink" kurang lebih 10 menit setelah masuk ke pesawat dan memakan makanan yang disediakan sekitar 50- 60 menit setelah minuman tersebut yang disediakan TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, awak kabin saat itu;

Bahwa setelah transit di pelabuhan udara Changi-Singapura, pesawat GA 974 melanjutkan penerbangan menuju Amsterdam;

Bahwa pada penerbangan GA 974 Singapura-Amsterdam tersebut, TERGUGAT X menjabat sebagai purser yang bertanggungjawab atas segala tindakan yang terjadi di kabin dan dilakukn oleh awak kabin;

Sedangkan TERGUGAT IX bertindak sebagai kapten pilot yang bertanggung jawab atas segala yang terjadi pada penerbangan GA 974 Singapura Amsterdam tersebut;

Bahwa sejak keberangkatan Pesawat GA 974 dari Pelabuhan Udara Changi, Singapura menuju Amsterdam, Almarhum Munir kembali menduduki kursinya semula yaitu nornor 40G di Kels Ekonomi dan tidak lama setelah itu, mulai mengeluh sakit perut dan mulai muntah-muntah disertai buang air besar yang kemudian diketahui sebagai gejala/reaksi dari teracunnya Almarhum Munir. (Bukti P-6j);

Bahwa sebelum muntah-muntah disertai buang air besar tersebut, saat berada di Changi Airport, Almarhum Muhir telah mengalami gejala nyeri perut.

MAHKAMAI AGUNG

Selain itu, Almarhum Munir juga sempat meminta obat nyeri perut kepada awak kabin sewaktu baru naik pesawat jurusanSingapura-Amsterdam;

Bahwa karena sakitnya, Almarhum Munir harus berkali-kali ke toilet Pesawat GA 974, bahkan yang bersangkutan sempat tidak mampu lagi berjalan sendiri menuju toilet sehingga harus dibantu oleh awak kabin.(Bukti P-6k);

Bahwa setelah mengetahui keadaan Almarhum Munir seperti di atas seharusnya TERGUGAT IX segera mengkonsultasikan kepada Ground Officer untuk meminta ijin mendaratkan pesawathya ke bandara terdekat. (Bukti P-7);

Bahwa kurang lebih dua jam mehjelang Pesawat GA 974 mendarat di Pelabuhan Udara Schipol, Belanda, atau kurang lebih pukul 04.05 waktu setempat, Almarhum Munir ditemukan męninggal dunia;

Bahwa hasil otopsi yang dilakukan oleh Lembaga Forensik Belanda [Nederlands Forensisch Instituut-NFI] menyimpulkan Almarhum Munir meninggai disebabkan oleh keracunan arsenik akut, karena berdasarkan pemeriksaan toksikologi ditemukan konsentrasi arsenik yang sangat tinggi di dalam darah, urine, dan lambung. (Bukti P-8);

Bahwa keterangan ahli mengatakan, reaksi racun arsenik yang masuk ke dalam tubuh Almarhum Munir paling lama 90 (sembilan puluh) menit sebelum gejala awal muncul.(Bukti P-9a);

Bahwa rentang waktu antara munculnya gejala awal dengan waktu masuknya racun berkesesuaian dengan saat Almarhum Munir makan makanan dan minuman TERGUGAT I yang disajikan dalam penerbangan antara Jakarta- Singapura.(Bukti P-9b);

Bahwa karenanya diketahui dalam penerbangan GA 974 Jakarta- Singapura terdapat makanan dan atau minuman beracun, yang kemudian disajikan oleh TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII kepada Almarhum Munir, yang mengakibatkan meninggalnya Almarhum Munir;

Bahwa setelah pertama kali mendengar kabar meninggalnya Almarhum Munir melalui Kontras PENGGUGAT menelepon TERGUGAT I untuk memastikan kabar tersebut. PENGGUGAT sekurang-kurangnya menelepon kantor TERGUGAT I di Jakarta dan diAmsterdam masing-masing sejumlah 3 kali sehingga setidaknya 6 kali PENGGUGAT bolak-balik menelepon kantor TERGUGAT I namun tidak mau memberikan informasi;

Bahwa dalam telepon-telepon tersebut, pihak TERGUGAT I tidak mau memberikan informasi dengan berbagai dalih. Baru pada telepon terakhir ke perwakilan TERGUGAT I di Schipol, PENGGUGAT diberikan informasi bila Itupun dongan embel embel pesan oleh petugas saat itu agar tidak memberitahu siapa pun bila PENGGUGAT mengetahui kabar meninggalnya Almarhum Munir dari dirinya;

b. Bahwa belakangan diketahui keberangkatan TERGUGAT V di dalam GA 974 didasarkan pada surat tugas TERGUGAT II kepada TERGUGAT V selaku aviation and internal Security (JKTISGA) dengan nomor surat GARUDA/DZ-2270/04, tertanggal 11 Agustus 2004;(Bukti P-10);

MAHKAMAJ AGUNG

Bahwa setelah meninggalnya alm. Munir, diketemukan fakta-fakta penting seputar penerbangan GA 974 dalam kaitannya dengan kematian alm. Munir yaitu :

a. Bahwa TERGUGAT V berada di dalam pesawat GA 974 dalam kapasitas sebagai extra crew (Bukti P-61);

C. Bahwa surat tugas tersebut mempunyai kejanggalan, yaitu penugasan yang bersifat sangat umum, tanpa batasan waktu dan tanpa disertai sistem pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang jelas;

d. Bahwa selain kejanggalan di atas, surat tugas tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan II, langsung kepada seorang Co-Pilot Garuda dengan mengabaikan jenjang pengambilan keputusan di lingkungan manajemen Garuda, yaitu Direktur Operasional, Vice President for Flight Operation dan Chief of Pilot;

e. Bahwa surat penugasan TERGUGAT V tersebut dikeluarkan pada waktu yang hampir bersamaan dengan mulai adanya pemberitaan di media massa tentang rencana Munir melanjutkan studi ke Belanda;

f. Bahwa berhasil diketahui bila keberangkatan TERGUGAT V tidak sesuai prosedur. Tanggal 6 September 2004, TERGUGAT V mendatangi TERGUGAT IV untuk meminta diikutkan sebagai km dalam penerbangan GA 974 pada hari itu juga (6 September 2004). TERGUGAT IV sempat enolak tetapi setelah TERGUGAT V menyatakan dirinya telah mendapat izin dari TERGUGAT III, TERGUGAT IV mengizinkan TERGUGAT V ikut dalam penerbangan GA 974.(Bukti P-6m);

Bahwa TERGUGAT V dapat berada di pesawat GA 974 pada tanggal 6 September 2004, atas dasar nota perubahan jadwal nomor OFA/219/04 yang ditandatangani oleh TERGUGAT IV sendiri, sebagai Flight Operation Support Officer. Nota tersebut merupakan perubahan dan Nota Nomor OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004.(Bukti P-6n);

h. Bahwa surat perubahan jadwal tersebut resmi dikeluarkan sebagai dokumen TERGUGAT I walaupun TERGUGAT IV mengetahui hal tersebut wonangan Chiof of pilot (Bukti P-6e):

MAHKAMA AGUNG

i. Bahwa karenanya keberangkatan TERGUGAT V tersebut tanpa mendapat izin dari Chief of pilot Carmel Sembiring yang sebenarnya memiliki kewenangan tersebut.(Bukti P-6p);

j. Bahwa kemudian TERGUGAT III selaku Vice President for Corporate Security mengeluarkan surat No. 15/1177/04 untuk memperkuat surat penugasan TERGUGAT I dan II kepada TERGUGAT V yang dibuat oleh TERGUGAT IV. Namun diketahui surat tersebut ternyata back dating, yaitu setelah kematian Munir [antidatum]. (Bukti P-11);

k. Bahwa TERGUGAT V tiba di Singapura sekitar pukul 00.30 dini hari waktu setempat dan kembali ke Jakarta dengan. fligh pertama pada jam 06.30 tanggal 7 September 2004, sehingga menunjukkan bahwa TERGUGAT V tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas yang diklaimnya telah dilakukan selama berada di Singapura (Bukti P12);

1. Bahwa laporan TERGUGAT V kepada TERGUGAT III tertanggal 8 September 2004, tidak profesional, mengingat dengan kapasitas seorang pilot yang mengoperasikan pesawat dengan peralatan komputerisasi, sementara laporan TERGUGAT V kepada TERGUGAT III dilakukan dengan mesin ketik manual. (Bukti P↓113);

Bahwa TERGUGAT I, setelah kematian Almarhum Munir telah membentuk tim Investigasi yang disebut SH@Re Investigation, yang menghasilkan Safety Hazardous Report subject "Death on Board GA 974 B747- 400 PK-GSG SIN-AMS, Sept. 7 th 2004 No. INV/OZI/B744/001/04 Basis No. 24/04/744, yang dikeluarkan pada 19 Oktober 2004 dan disusun (prepared by) oleh Hartati, Betty Nila P dan Boy Umarsyah dan diverifikasi oleh Capt. Novianto Herupratomo dan disetujui oleh Capt. A Krismanto. (Bukti P-14);

Bahwa dalam SH@Re Investigation, yang menghasilkan Safety Hazardous Report subject "Death on Board GA 974 B747-400 PK-GSG SIN- AMS, Sept. 76 2004 No. INV/OZI/B744/001/04 Basis No. 24/04/744, yang dikeluarkan pada 19 Oktober 2004 tercantum hasil investigasi antara lain :

"before Mr Munir dead, PiC didn't make any contact seeking of medical advice from the ground …. ";

"crew did not really understood kind of reportable occurance should be reported on ASR and CSR and which Department should be (the first hand) receiced the preliminary report";

"crew did not really understand internatiohal rules/regulation of ICAO annex 13 when such incident/accident occurs in the|country other than the original country

MARKAMAH 8 AGUNG

"crew did not realize that wrapping or packaging of medicine and medical equipment used by doctor during medical treatment, should kept as evidence";

Bahwa TERGUGAT II pernah mengeluarkan pernyataan yang diketahui publik melalui media tentang pengakuannya atas ketidak profesionalan manajemen GARUDA terkait dengan fakta adanya surat yang bertanggal maju (back dating/antidatum), laporan TERGUGAT V dan surat penugasan TERGUGAT II kepada TERGUGAT V.(Bukti P-15);

Bahwa selain pengakuan tersebut, TERGUGAT II pernah mengaburkan fakta dengan memberikan pernyataan-pernyataan sehingga beredar berita bohong perihal kematian Almarhum Munir yaitu pada pokoknya menjamin bahwa kematian Munir bukan akibat keracunan, karena sebagaimana juga diterangkan oleh yang bersangkutan, makanan dibagi secara random, jika karena makanan Garuda tentu semua penumpang akan ikut keracunan". (Bukti P-16);

Bahwa lebih jauh dari itu, TERGUGAT I tidak memiliki komitmen untuk membantu pengungkapan kematian Munir bahkan kecenderungan menutupi, yang dikuatkan dengan fakta membatalkan prerekonstruksi pembunuhan Munir di pesawat, seperti dinyatakan oleh Penyidik kasus Munir, Marsudhi;

"Marsudhi juga mengecam pihak Garuda dinilai tidak memiliki komitmen untuk membantu pengungkapan kasus kematian Munir. Indikasi tidak adanya komitmen di antaranya banyak pejabat đan pegawai PT Garuda Indonesia yang cenderung menutup-nutupi. Indikasi lalnnya, tambah dia, pihak garuda tidak melakukan investigasi internal. "Garuda membatalkan pra rekonstruksi kasus pembunuhan Munir di pesawat dengan alasan yang tidak signifikan, "tegas Marsudhi"(Bukti P-17);

Bahwa penerbangan Pesawat GA 974 dengan Rute Jakarta-Amsterdam dengan transit di Pelabuhan Udara Changi, Singapura, adalah merupakan penerbángan internasional yang tundukterhadap konvensi Warsawa;

Bahwa Munir telah meninggal dunia karena kejadian (accident) yang terjadi dalam pesawat Garuda yang dioperasikan TERGUGAT I sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 Warsawa Convention 1929, TERGUGAT I bertanggung jawab atas kerugian yang diderita;

Bahwa keselamatan, keamanan dan kenyamanan almarhum Munir dalam penerbangan garuda GA 974 JKT-AMS 6 September 2004 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat/res ięsa loquitur;

Kesengajaan menempatkan pehumpang dalam kondisi tidak nyaman,

MAHKAMAI 8 ACUNG

Pemindahan kursi yang tidak sesuai dengan boarding pass;

Bahwa perpindahan tempat duduk Almarhum Munir setelah berada di dalam Pesawat GA 974 dari kursi Nomof 40G, Kelas Ekonomi, ke Kursi Nomor 3K, Kelas Bisnis, sesaat sebelum penerbangan Jakarta-Singapura merupakan tindakan yang bertentangan dengan standar penerbangan perusahaan sipil, apalagi sebagaimana disebutkan di atas penerbangan Pesawat GA 974 adalah dalam lingkup penerbangan internasional;

Bahwa selain itu, perpindahan tempat duduk penumpang juga tidak dapat dibenarkan bila dilihat dari perspektif tindakan investigasi (forensik) terhadap korban jika terjadi kecelakaan pesawat, Perpindahan ini dapat mengaburkan identifikasi korban dalam kecelakaan pe$awat karena posisi tempat duduk yang tidak bersesuaian dengan manifest penumpang yang ada;

Bahwa dalam kasus meninggalnya Almarhum Munir, perpindahan tempat duduk atas inisiatif TERGUGAT V serta pembiaran yang dilakukan oleh TERGUGAT VIII dan XI tidak dapat dibenarkan karena tindakan itulah yang kemudian menempatkan Almarhum Muhir dalam keadaan berbahaya sebagai target [mudah] guna peracunan;

Bahwa karena tindakan pemindahan yang dilakukan TERGUGAT V yang dibiarkan TERGUGAT VIII dan X yang merupakan karyawan atau pegawai perusahaan TERGUGAT I menempatka Almarhum Munir dalam posisi menjadi tidak terjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanannya sebagai penumpang, jelas sudah dapat juga dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum karena melanggar ketentuan pefaturan dan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban hukumnya sendiri, yakni;

a. Basic Operations Manual (BOM) date Jan 1,1998, issue No 2 BOM 5.1.4 page 1, tertulis;

"in case of up-or downgrading a hote should be made on the passenger Information, heet and PiC as well as the purser should be informned before embarkation of passenger$";

"Economy class passengers on the following conditions may occupy First class seats";

(1) In case of overselling, acording to current upgrading sequence rules;

(2) In those cases were, for ad-hoc tecnichal reasons, a mixed configuration aircraft is scheduled to fly on an all economy service, it is not against lATA rules that economy class passenger occupy

MAHKAMA 8 AGUNG

b. Pasal 4 huruf [a] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang perlindungan Konsumen, bahwa "Konsumen antara lain berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa";

Bahwa memindahkan Munir dari tempat duduk di kelas ekonomi sesuai tiket yang diterbitkan TERGUGAT I dan diterima Munir, yaitu tiket kelas ekonomi, ke kelas bisnis seperti yang telah terjadi, padahal tidak ada alasan overselling atau ad hoc tecnical reasons, untuk itu i.c harus diartikan bahwa pengangkut (TERGUGAT I) telah menerima seorang penumpang tanpa tiket, yaitu tanpa tiket kelas bisnis sebagaimana diatur dalam pasal 3 (2) Warsaw Convention 1929, sehingga sebagai akibatnya tanggung jawab TERGUGAT menjadi tidak terbatas;

Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT XI yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka selayaknya TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT XI dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

Bahwa selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT X børdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHHPerdata harus bertanggungjawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang tmbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

c. Keberadaan kru atas surat tugas resmi yang cacat hukum;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengeluarkan surat tugas kepada TERGUGAT V sebagai Aviation and Internal Security dengan nomor surat GARUDA/DZ-2270/04, tertanggal 11 Agustus 2004 yang tidak menyebutkan batas waktu, tanpa disertai sistem pertanggungjawaban, dan juga mengabaikan jenjang pengambil putusan menurut manajemen TERGUGAT I, bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Bahwa penugasan TERGUGAT V dalam penerbangan GA 974 menggunakan nota No.OFA/219/04 yang ditandatangani oleh orang yang tidak berhak yaitu TERGUGAT IV, alias cacat hukum;

Bahwa perbuatan TERGUGAT Idan TERGUGAT III [Vice President for Corporate Security] yang menerbitkan surat No. 15/1 177/04 namun|faktanya surat tersebut back date, adalah upaya untuk menutupi dan/atau mengaburkan

MAHKAMAH 8 AGUNG

Munir bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT III menurut: Pasal 5 Ayat 3 UU No. 19/2003, Tentang BUMN yang pada pokoknya menjelaskan bahwa: "Pelaksanaan tugas dalam melaksanakan tugasnya anggota Direksi pada intinya wajib melaksanakan prinsip-prinsip, Profesionalisme, efisiensi, Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban serta kewajaran dan bertentangan dengan Pasal 7 huruf a, b dan c UU No. 8/1999, Tentang Perlindungan Konsumen, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa : "kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya, memberikan informasi yang jelas, jujur mengenai kondisi barang dan atau jasa serta penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, serta memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif";

Bahwa TERGUGAT IV yang melakukan pembuatan surat betanggal maju adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan kepatutan. TERGUGAT IV sehafusnya dapat menolak untuk membuat surat tersebut, terlebih saat pembuatan surat itu, kabar mengenai kematian Almarhum Munir telah terekspos medja massa sehingga sepatutnya juga diketahui TERGUGAT IV akan maksud pembuatan surat bertanggal maju tersebut;

Bahwa perbuatan TERGUGAT V yang menentukan sendiri tugasnya sebagai Aviation and Internal Security dalam penerbangan GA 974 ke Singapura tanpa adanya surat tugas kusus, melainkan memakai ndta yang dikeluarkan TERGUGAT IV padahal patut mengetahui tidak adanya izin dari yang berwenang yaitu chief pilot serta membiarkan adanya surat back date untuk melengkapi tindakannya terbang tanpa surat tugas khusus menunjukkan TERGUGAT V telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT V di ata$ masih ditambah oleh tindakan yang tidak patut serta tidak profesional berupa penggunaan alat ketik manual dalam penulisan laporan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan kapasitas yang seharusya dimiliki oleh seorang co-pilot yang dalam kerja sehari-hari mengoperasikan pesawat bersistem komputerisasi;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara mufakat dan sengaja untuk menerbangkan kru yang tidak seharusnya terbang dalam hal ini TERGUGAT V dan kemudian menutupi lain, yaitu hak Almarhum Munir selaku konsumen TERGUGAT. Perbuatan TERGUGAT tersebut juga melanggar;

a. Pasal 28G ayat [1] UUD 1945, yang menentukan: "setiap orang berhak atas....rasa aman dah perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat";

MAHKAMA 8 AUUNG

b. Pasal 28D ayat [1] UUD 1945, yang menentukan: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum";

C. Pasal 4 UU No.8/1999, Tentang Perlindungan Konsume: [I] hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; [2] hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dah kondisi serta jaminan yang dijanjikan; [3] hak atas informasi yang benar. jelas. dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa;

d. Berdasarkan kepatutan da standard operasional Garuda dan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, prinsip-prinsip tersebut di bawah ini harus dipenuhi;

Bahwa keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum;

HANNEGERI

Bahwa keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001 sebuah peherbangan harus aman dan atau terbebas dari tindakan yang melawan Hukum. Namun dalam penerbangan GA 974 Jakarta-Singapura yang dipimpin oleh TERGUGAT X ternyata terdapat TERGUGAT V selaku extra ctew yang menumpang secara melawan hukum. Di mana TERGUGAT V menggunakan nota No.OFA/219/04 yang ditandatangani oleh orang yang tidak berhak yaitu TERGUGAT IV. Seharusnya TERGUGAT XI menolak seikutsertaan TERGUGAT V dalam penerbangan GA 974 Jakarta-Singapura;

Bahwa keberadaan TERGUGAT V yang cacat hukum dalam pesawat GA 974, Jkt-Sin yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan

MABKAMAH 8 AGUNG

pimpinan penerbangan saat itu yaitu TERGUGAT VIII dan XI. Pengabaian tanggung jawab oleh TERGUGAT VIII đan XI ini merupakan perbuatan yang melanggar kewajiban hukumnya sepert yang tertera dalam Basic Operation Manual (BOM);

"Purser.......the FA 1 is accountable to monitor flight safety conduct in the cabin, especially during take of and landing. The FA 1 coordinates the work of other flight attendants in a flight in compliance with valid regulation and policies and report any concerns that effect the quality of the fligh to the PIC and /or concemed chief cabia. To ensure contibuty of service betwen pre, in, and post flight, an fA I has the job to conduct quality control to all uplift sz.rpllies at the related sector and coordinates passenger service/handling with the passage officer, ramp coordinator and catering a service........BOM212 page 5 date 1 Sept 2003 issue 2"; "In accordance with the CASR 121.533 the responsibility for control during day to day operations are determined as follows : pilot in cómmand (Pic) during flight time is responsible for the safety of the passangers, crewmembers, cargo and aircruft, has full control and authority without limitation over other crewmembers duties whether or not he/she holds valid certificates authorizing him/her to perform the duties of tlwse crew members";

Bahwa pemindahan Munir dari tempat duduk di kelas ekonomi ke kelas bisnis tanpa tiket bisnis yang menyalahiaturan dan penugasan TERGUGAT V dalam penerbangan satu pesawat dengan Munir berdasarkan surat tugas yang tidak benar karena menyalahi prosedur seperti telah diuraikan di atas, TERGUGAT I i.c harus dianggap tela melakukan 'willful misconduct' atau sengaja berbuat jahat sebagaimana dimaksud pasal 25 Warsaw Cohvention 1929 dan karenanya tanggung jawab TERGUGAT I atas kerugian yang ditimbulkan menjadi tidak terbatas;

Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, V, VIII dan XI yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka selayaknya TERGUGAT I, II, 111, IV, V, VIII dan XI dinyatakan oleh Pengadilan Negeri JakartaPusattelah melakukan hukum perbuatanmelawan [onrechtmatigedaad];

Bahwa karenanya, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila TERGUGAT I, II, III, IV, V, VIII. dan XI berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata harus bertanggung jawab $ecara tanggung renteng atas seluruh

Kelalaian hingga menempatkan penumpang dalam kondisi tidak nyaman, tidak aman dan tidak selamat;

"Gross negligence dalam Mengawasi Makanan dan Minuman sehingga

Berakibat Kematian (Alm.)Munir"

Bahwa mengingat gejala pertama kali yang dialami oleh Almarhum Munir beberapa saat setelah Pesawat GA 974 take-off dari Pelabuhan Udara Changi, Singapura dan keterangan ahli bahwa ntake racun adalah 90 menit đari reaksi pertama, maka dapat dipastikan racun arsenik masuk ke dalam tubuh Almarhum Munir melalui makanan dan atau minuman yang disediaka di dalam Pesawat GA 974 yang dimakan dan atau diminumnya pada suatu waktu saat penerbangan Jkt-Sin;

LANNEG

MAH MAHKAA 8 AGUNG

Bahwa dalam penerbangan GA 974 Jkt-Sin tergugat VI dan VII sebagai awakkabin yang bertanggung jawab untuk menyiapkan makanan dan minuman di pntry dan menyajikan makanan dan minuman dengan kondisi yang baik, aman dan nyaman, ternyata makanan dan atau minuman yang di bawah tanggung jawab tergugat VI dan tergugat Mil telah menimbulkan keracunan yang mengakibatkan kematian Almarhum Munir;

Bahwa dalam penerbangan GA 974 Jkt-Sin tergugat VIII bertugas sebagai Purser yang bertanggung jawab atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan di dalam kabin. Ternyata dalam penerbangan tersebut tergugat VI dan tergugat VIl menyajikan makanan dan atau minuman yang megandung racun yang mengakibatkan kematian bagi almarhum Munir ;

Bahwa berdasarkan BOM (Basic Operations Manual) .…In accordance with the CASR 121.533 the responsibility for control during day to day operations are determined as follows : pilot in command (PiC) during flight time is responsible for the safety of the passangers, crewmembers, cargo and aircraft, has full control and authority without limitation over other crewmembers duties whether or not he/she holds valid certificates authorizing him/her to perform the duties of those crew members, seharusnya TERGUGAT XI bertanggungjawab atas keselamatan pønumpang khususnya Almarhum Munir tetapi dalam kenyataannya Almarhum Munir meninggal dikarenakan mengkonsumsi makanan dan atau minman yang disediakan dan disajikan di dalam pesawat GA 974;

Bahwa dengan demikian TERGUGAT I, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII. TERGUGAT VIlI dan tergugat XI setidaknya juga telah melakukan kelalaian dalam mengawasi keamanan makana dan atau minuman yang dibagikan

Bahwa dalam pada itu penyajjan minuman dan atau makanan yang dikonsumsi Munir yang ternyata mengandung racun yang mematikan dalam pesawat TERGUGAT I sebagaimana telah diuraikan di atas kalau pun dianggap tidak dapat dibuktikan telah dilakukan dengan sengaja - quod non —, setidaktidaknya i.c harus dianggap sebagai kelalaian yang berat, grove schuld atau gross negligence di pihak TERGUGAT 1, atau untuk menggunakan istilah dalam pasal 25 (1) Warsaw Convention 1929,or by such default sehingga tanggung jawab TERGUGAT I atas kerugian yang ditimbulkan menjadi tidak terbatas;

Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, VI, VII, VIII dan XI yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan di tas, maka selayaknya TERGUGAT VI, VII, VIII dan XI dinyatakan oleh Pęngadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan perbuatan melawan hukum [onrechtmatigedaad];

MAHKAMAH AGUNG

Bahwa selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila TERGUGAT I; VI, VII, VIII dan XI berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata harus menanggung beban atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

"Gross negligence dalam menangani sakitnya alm. Munir";

Bahwa perbuatan TERGUGAT IX terbukti tidak profesional sebagaimana diatur dalam BOM 5.2.1 -01 yang dipertegas oleh laporan Safety Hazardous Report subject "Death on Board GA 974 B747-400 PK-GSG SIN-AMS, Sept.7th 2004 No. INV/OZI/B744/001/04 Basis No. 24/04/744, yang dikeluarkan pada 19 Oktober 2004 dan disusun (prepared by) oleh Hartati, Betty Nila P dan Boy Umarsyah dan diverifikasi oleh Capt. Nvianto Herupratomo dan disetujui oleh Capt. A Krismanto antara lain ditemukan sejumlah fakta sebagai berikut (h1.6 Flight Safety Department (OZ)) sebagai berikut : huruf "k" (dalam |laporan) disebutkan bahwa "before Mr Munir dead, PiC didn't make any contact seeking of medical advice from the ground ..";

Bahwa perbuatan TERGUGAT Xterbukti tidak profesional dengan tidak mampu menjalankan kewajiban hukumya sebagai purser seperti dinyatakan dalam Basic Operation Manual "purser the PA I is accountable to monitor flight safety conduct in the cabin, especially during take of and landing. The FA 1 coordinates the work of other flight attendants in a flight in compliance with valid regulation and policies and report any cocerns that effect the quality ofthe fligh to the PIC and lor concerned chief cabin.To ensure contibuty of service betwen pre, in, and post flight, an FA 1 has the jφb to conduct quality control to all uplift supllies at the related sector and coordinates passenger service/handling with dale 1 Sept 2003 issue 2 sebagaimana yang ditunjukkan laporan Safety Hazardous Report subject "Death on Board GA 974 B747-400 PK-GSG SIN- AMS, Sept. T" 2004 No. INV/OZUB744/001/04 Basis No. 24/04/744, yang dikeluarkan pada 19 Oktober 2004;

"crew did not really understood kind of reportable occurance should be reported on ASR and CSR and which Department should be (the first hand) receiced the preliminary report";

"crew did not really understand international rules/regulation of ICAO annex 13 when such incident/accident occurs in the country other than the original country of the operatbr";

MAH MAHKA 8 AGUNG

"crew did not realize that wrapping or packaging of medicine and medical equipment used by doctor during medical treatment, should kept as evidence";

Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka TERGUGAT I, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan perbuatan melawan hukum [onrechtmatigedaad];

Bahwa selain itu, sudah sepatutrya pula menurut hukum bila TERGUGAT I, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata harus menanggung beban secara bersama-sama atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukanya;

Bahwa karena TERGUGAT I masih menjalankan operasional pengangkutan penumpang melalui udafa, sepatutnya publik mengetahui tentang kegagalan TERGUGAT I dalam menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan penumpang hingga berakibat kematian. Karena itu TERGUGAT I perlu melakukan pemberitahuan publik baik melalui iklan di media cetak dan elektronik maupun peringatan lainnya;

Bahwa selain itu, sepatutnya TERGUGAT I melakukan instropeksi hingga kegagalan menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang hingga berakibat kematian ini, tidak terulang đi masa mendatang, antara lain dengan mengetahui sebab kegagalan tersebut melalui audit menyeluruh termasuk para km, yang dilakukan tim independen, meminta maaf kepada PENGGUGAT dan membuat monumen peringatan agar peristiwa ini terus dikenang dan dijadikan pelajaran serta tidak dilupakan;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pleh para TERGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan kerugian bagi PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;

Bahwa Kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikah kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 9.000.700.400,- (terbilang: sembilan milyar tujuh ratus ribu empat ratus rupiah);

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, secara materiil PENGGUGAT juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena Almarhum Munir adalah satu-satunya tumpuan ekonomi bagi penghidupan PENGGUGAT. Pemenuhan biaya kebutuhan hidup PENGGUGAT jelas menjadi hilang. Karena itu dengan menda$arkan pada ketentuan Pasal 1365 KÜHPerdata di mana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kérugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan PENGGUGAT sudah selayaknya PARA TERGUGAT secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar Rp 4.028.407.100 (terbilang : empat milyar dua puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu seratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

M AH MAHKA X AGUNG

SALIIAN

Bahwa selain kerugian-kerugian di atas PENGGUGAT juga harus mengeluarkan biaya jasa pengacara pada perkara ini sebesar Rp. 1.300.,000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Bahwa selain itu menurut hemat PENGGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bagi para TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yag berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

MAHKAMA 8 AUUNG

Bahwa berdasarkan hal-hal ter$ebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat đijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT XI dan TERGUGAT X telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Memerintahkan Para TERGUGAT meminta maaf kepada PENGGUGAT melalui 5 Media cetak yaitu : KOMPAS, KORAN TEMPO, Jawa Pos, Suara Pembaharuan dan JAKARTA POST dan 7 media elektronik yaitu, SCTV, TRANS TV, RCTI, INDOSIAR, METRO TV, TV 7, LATIVI yang format dan isinya ditentukan ole PENGGUGAT selama 7 hari berturutturut;

4. Memerintahkan TERGUGAT I untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap kinerja TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT XI, TERGUGAT X dan kru pesawat dalam penerbangan GA 974 tanggal 6 September 2004. Pemeriksa independen yang dimaksud harus melibatkan unsur akademisi, ahli penerbangan, ahli manajemen perusahaan, dan sepuluh perwakilan dari NGO yang terkait

MAH MABKA 8 AUING

5. Memerintahkan TERGUGAT I membuat Monumen Peringatan atas Kematian Aktivis HAM Munir dalam Pesawat GA 974 di halaman kantor TERGUGAT I sesuai dengan gambar dan ukuran yang ditentukan oleh PENGGUGAT;

6. Memerintahkan TERGUGAT mengeluarkan peringatan kepada masyarakat tentang keselamatah naik garuda yang berisi pernyataan salah satunya "PERNAH JATUH KORBAN PERACUNAN DALAM PESAWAT INI" peringatan tersebut, harus dicetak dalam seluruh tiket beserta dan seluruh benda yang terkait dengan penerbangan TERGUGATI;

7. Memerintahkan TERGUGAT I melakukan perbuatan hukum berupa penjatuhan sanksi administratif/kepegawaian sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing terhadap TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT XI dan TERGUGAT X;

8. Menghukum para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, yakni sebesar Rp. 14.329.107.500 (empat belas milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian:

a. Immateriil sebesar Rp. 9.000.700.400;

b. Materiil sebesar Rp 4.028.407.100;

Jasa pengacara sebesar Rp 1.300.000.000;

GADILAN

Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas d barang-barang yang bersangkutan :

a. Di JI. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta 10110 Indonesia, bérikut bangunan yang ada di atasnya milik TERGUGAT I, dan

JI. Taman Maruya Ilir H7/14 Meruya Utara, Jakarta Barat milik TERGUGAT II, dan

c. Jl. Parkit I No. 28 Griya Rt. 02/10 Kecamatan Limo, Limo -Depok milik TERGUGAT III, dan

d. JI. Danau Kelapa Dua VIII/5 Rt. 02/05 Kel. Kelapa Dua Curug, Tangerang milik TERGUGAT IV, dan

e. Pamulang Permai Blok B No. 1, milik TERGUGAT V;

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secaratanggung renteng;

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,

SALINAN

peninjauan kembali (uitvoerbaarbij Voorraad);

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, V, VI VII serta Tergugat III, VI, VII, VIII, IX, X, XI mengajukan eksepsi dan Tergugat I, II, V, VI, VII juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknyajatas dalildalil sebagai berikut :

TERGUGAT I, II, V, VI dan VII

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JÉLAS DAN KABUR OBSCURE LIBEL;

Bahwa dalam posita-posita gugatannya, yaitu pada Posita butir 34, 45, 57, dan 70, PENGGUGAT telah menggunakan kalimat-kalimat dalam bahasa asing. Namun, Posita-posita yang berbahasa asing tersebut tidak diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah (Sworn Translater) ke dalam bahasa Indonesia;

MAHKAMAI AGUNG

Bahwa dengan tidak diterjemahkannya Positá-posita tersebut ke dalam bahasa Indonesia, maka mengakibatkah gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan tersebut terjadi karena positaposita dalam bahasa asing tersebut dapat memiliki banyak arti dan dapat pula ditafsirkan macam-macam, sehingga mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas, oleh karena itu patut kalau gugatan PENGGUGAT tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Tuntutan PENGGUGAT tidak jelas, apakah atas dasar perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi;

Bahwa dalam Posita butir 75, PENGGUGAT menyatakan bahwa para TERGUGAT terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa judul gugatan PENGGUAT adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam Posita gugatan|butir 45.b, 51,dan 55.c, PENGGUGAT telah menunjuk UU No. 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, yang berarti PENGGUGAT telah mendalilkan para TERGUGAT melakukan wanprestasi, karena dasar hubungan hukum Alm. Munir dengan para TERGUGAT adalah PERJANJIAN JASA ANGKUTAN UDARA yang tertuang di dalam setiap tiket penumpang. Padahal kedua jenis tuntutan tersebut mempunyai sifat dan hakikat yang berbeda, karena tuntutan wanprestasi adalah bersumber dari adanya perjanjian, sedangkan tuntutan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) berasal dari perikatan yang timbulnya dari undang-undang, bukan perjanjian;

SALINAN

Bahwa penggabungan tuntutan tersebut bertentangan dengan hukum acara sebagaimana disebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986, yang berbunyi sebagai berikut:""Penggabungan gugatan perbatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula";

Bahwa selain itu, menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 455, dikatakan:

MAHKAMAH AGUNG

“Oleh karena itu, dalam merumu$kan posita atau dalil gugatan :

tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan";

Bahwa dengan demikian terbukti cara penggabungan tuntutan yang demikian telah bertentangan dengan hukum acara dan doktrin ilmu hukum ,oleh karena itu layak kalau gugatan PENGGUGAT tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijkedoktrin ilmu hukum, oleh karena itu layak kalau gugatan Verklaard);

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM;

Bahwa di dalam surat gugatanya PENGGUGAT menyatakan para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:

PARA TERGUGAT secara sengaja menempatkan penumpang dalam kondisi tidak nyaman, tidak aman đan tidak selamat yaitu dengan (a) memindahkan kursi yang tidak sesuai dengan boarding pass, (b) adanya kru dengan surat tugas resmi yang cacat hukum;

Adanya kelalaian hingga menempatkan penumpang dalam kondisi tidak nyaman, tidak aman dan tidak selamat yaitu karena (a) gross negligence dalam mengawäsi makanan dan minuman sehingga berakibat kematian alm. Munir, (b) Gros negligence dalam menangani sakitnya Alm. Munir. Sedemikian atas dásar alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT merasa dirugikan oleh PARA TERGUGAT;

Bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 1185 K/PID/2006 tanggal 3 Oktober 2006 ("Putusan MA No. 1185/2006") yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT V POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO (dengan dibantu dan atau bekerja $ama dengan TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII) tidak terbukti secara sa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN BERENCANA dengan menggunakan racun terhadap Alm. Munir, MAKA seluruh alasan, dalil, argumen, dan pemyataan pemindahan kursi yang tidak sesuai dengan boarding pass, adanya kru dengan surat tugas yang cacat hukum da gross negligence dalam mengawasi makanan dan minuman yang mengakibatkan kematian Alm. Munir, maupun gross negligence dalam menangani sakitnya Alm. Munir nyata-nyata telah terbantahkan dan menjadi gugur dengan sendirinya, KARENA tindakantindakan/perbuatan-perbuatan PARA TERGUGAT tersebut di atas yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum, NYATA- NYATA TERBUKTI TIDAK MENGAKIBATKAN AIm. Munir meninggal dunia, ATAU tidak ada hubungan kausalitas đengan meninggalnya Alm. Munir, maka oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi berdasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR;

MAHKAMAI 8 AGUNG

Bahwa PENGGUGAT mendaftarkan gugatannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 September 2006;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor.1185/PID/2006 diputuskan pada tanggal 3 Oktober 2006, apabila Penggugat menyusun gugatan setelah adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka PARA TERGUGAT berkeyakinan PENGGUGAT tidak aka menyusun apa yang disebut sebagai "FAKTA HUKUM" sebagaimana yang tersusun dalam gugatan Penggugat. Dengan demikian jelas, dasar-dasar gugatan PENGGUGAT adalah prematur. Oleh karena itu layak kalau gugatan PENGGUGAT tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvantkelijke Verklaard);

4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG SUBYEK (exceptio exjuri terti)

Bahwa dalam Posita butir 29, 62, $3, dan 66, pada intinya PENGGUGAT mendalilkan ada racun di pesawat yang dioperasikan oleh TERGUGAT I, seandainya benar Alm. Munir meninggal di dalam pesawat GA-974 karena diracun - QUOD NON - maka PENGGUGAT seharusnya juga menggugat pihak yng bertanggungjawab atas masuknya racun ke dalam pesawat, yaitu PT. Angkasa Pura Il Bandara Soekarno-Hatta;

Bahwa hal tersebut didasarkan pada alasan hukum pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas masuknya barang bawaan (terutama barang berbahaya kimia/racun/dangerous goods) milik seluruh penumpang (TIDAK TERKECUALI kru TERGUGAT I) yang akan masuk ke dalam pesawat yang dioperasikan oleh TERGUGAT I adalah PT Angkasa Pura Il Bandara Soekarno-Hatta;

MAHKAM AGUNG

Bahwa dengan TIDAK DITARIKNYA PT. Angkasa Pura II Bandara Soekarno Hatta sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara a quo, maka sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena pihak yang $eharusnya ikut bertanggungjawab atas masuknya barang berbahaya, kimia/facun/dangerous goods yaitu PT. Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta, tdak turut digugat, sehingga patut kalau gugatan PENGGUGAT tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvantkelijke Verklaard); DALAM REKONPENSI:

Bahw: di dalam gugatan REKONPENSI ini, TERGUGAT I dalam Konpensi muhon disebut PENGGUGAT REKONPENSI I, TERGUGAT VI mohon disebut PENGGUGAT REKONPENSI II, dan TERGUGAT VII mohon disebut PENGGUGAT REKONPENSI III, dan untuk selanjutnya PENGGUGAT REKONPENSI I, II, dan III mohon disebut sebagai PARA PENGGUGAT REKONPENSI, sedangkan PENGGUGAT dalam Konpensi mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI;

Bahwa pada tanggal 6 September 2006, TERGUGAT REKONPENSI telah mengajukan Surat Gugatan kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa adapun alasan TERGUAT REKONPENSI mengajukan gugatan kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI sebagaimana tersebut Posita Surat Gugatan TERGUGAT REKONPENSI butir 29,62,dan 63 adalah karena suami TERGUGAT REKONPENSI/Muhir meninggal dunia karena diracun oleh PARA PENGGUGAT REKONPENS dan/atau memakan dan meminum makanan dan minuman beracun yang ada dalam pesawat yang dioperasikan PENGGUGAT REKONPENS II;

Bahwa namun, Posita-posita dalam Surat Gugatan TERGUGAT REKONPENSI tersebut telah diajukan tanpa dasar hukum bahkan telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1185 K/PID/2006 tanggal 3 Oktober 2006 yang menyatakan bahwa Alm. Munir meninggal dunia BUKAN KARENA diracun oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSI, dan BUKAN pula akibat keracunan makanan dan minuman yang disediakan oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSI;

Bahwa dengan demikian terbukti TERGUGAT REKONPENSI jelas-jelas telah merugikan PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan menuduh PARA PENGGUGAT REKONPENSI telah sengaja melakukan pembunuhan terhadap

Alm. Munir, TANPA ada alat bukti yang jelas dan kuat, bahkan telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI ;

MAHKAMAI 8 AGUNG

Bahwa tuduhan TERGUGAT REKONPENSI dalam surat gugatannya tersebut jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan telah merugikan PARA PENGGUGAT REKONPENSI;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSI tersebut, PARA PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil dalam bentuk sebagai berikut :

Bahwa akibat yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSI I adalah RUSAKNYA REPUTASI PENGGUGAT REKONPENSI I sebagai perusahaan yang taat pada peraturan dan selalu menjaga keselamatan dan keamanan penumpang dalam melakukan operasinya di mata klien-klien dan relasi bisnis PENGGUGAT REKONPENSI I, bahkan sampai ada pernyataan dari salah seorang Advokat yang menyatakan "tidak akan naik pesawat Garuda lagi";

Bahwa akibat tuduhan TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI II dan III yang telah menghidangkan makanan yang mengandung racun, maka PENGGUGAT REKONPENSI Ii dan III ditempatkan pada posisi seolah-olah sebagai pembunuh Alm. Munir;

Bahwa akibat dari itu semua, PARA PENGGUGAT REKONPENSI telah menderita kerugian MATERIIL maupun IMMATERIIL, dengan perincian:

Kerugian MATERIIL berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Kerugian IMMATERIIL yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi PARA PENGGUGAT REKONPENSI menganggap layak dan memadai apabila TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp. 1.000.000,† (satu juta rupiah);

Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonpensi telah mencemarkan nama baik dan mengakibatkan tekanan psikis terutama yang dialami PENGGUGAT REKONPENSI II dan III maka layak apabila TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk meminta maaf secara tertulis kepada PENGGUGAT REKONPENSI;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi/ TERGUGAT I, II, V, VI dan V|I menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

MABKAMAI L AGUNG

Menerima eksepsi para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat Rekonpesi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil total sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonpersi untuk meminta maaf secara tertulis kepada para Penggugat Rekonpensi :

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono);

TERGUGAT III, VI, VII, VIII, IX, X dan XI

DALAM EKSEPSI:

Bahwa GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SECARA PREMATUR PENGGUGAT mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 September 2006, pada saat itu Mahkamah Agung RI tengah memeriksa perkara pidana atas nama diri TERGUGAT V yang didakwa bersama-sama TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII telah membunuh Alm. Munir sedemikian gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo disusun sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 1185 K/PID/2006 tanggal 3 Oktober 2006 Oleh karenanya gugatan PENGGUGAT tersebut semestinya tidak dilakukan mengingat perkara pidana atas diri TERGUGAT V yang didakwa mèmbunuh Alm. Munir secara bersama-sama dengan TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII pada saat itu masih dan sedang berjalan. Berdasarkan hal tersebút maka adalah patut dan wajar apabila Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini in casu menyatakan gugatan PENGGUGAT adalah prematur sehingga wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND) di dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah melawan hukum karena:

Secara sengaja menempatkan penumpang dalam kondisi tidak hyaman,

MAHKAMA L BULAG

cacat hukum;

Adanya kelalaian hingga menempatkan penumpang dalam kondisi tidak nyaman, tidak aman dan tidak selamat yaitu karena (a) gross negligence dalam mengawasi makanan dan minuman sehingga berakibat kematian (Alm) Munir, (b) Gross negligence dalam menangani sakitnya Alm. Munir. Sedemikian atas dasar alasan-ala$an tersebut di atas PENGGUGAT merasa dirugikan oleh TERGUGAT I;

Dengan tefbitnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 1185 K/PID/2006 tanggal 3 Oktobe 2006 (Putusan MA No. 1185/2006) yang amar putusannya antara lain berbunyi: "Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu", maka seluruh alasan, dalil, argumen, dan pernyataan yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT tersebut di atas yaitu tentang pemindahan kursi yang tidak sesuai dengan barding pass, adanya kru dengan surat tugas yang cacat hukum, gross negligence dalam mengawasi makanan dan minuman yang mengakibatkan kematian Alm. Munir, SH, maupun gross negligence dalam menangani sakitnya Alm. Munir, SH nyata-nyata telah terbantahkan dan menjadi gugur degan sendirinya. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar ukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL);

Bahwa gugątan Penggugat tidak jelas dan kabur karena mencampur adukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi. PENGUGAT mendalilkan bahwa gugatannya adalah gugatan perbuatan melawa hukum, akan tetapi hubungan hukum alm. Munir dengan TERGUGAT I adalah hubungan Pengusaha dengan konsumen sebagai mana termktub dalam perjanjian di dalam setiap tiket penumpang pesawat udara. Hal ini secara tersirat diakui sendiri oleh PENGGUGAT pada posita 45.b, 51, dan 55.c surat gugatanrya, yang mendasarkan kepada pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, hal ini juga dapat diartikan PENGGUGAT telah menyatakan TERGUGAT I,II,II,IV,V,VIII, dan XI melakukan wanpreștasi atas perjanjian antara Pengusaha dengan konsumen, sedemikian gugatan PENGGUGAT adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan gugatan PENGGUGAT tidak jelas, apakah termasuk gugatan perbuatan melawan hukum ataukah perbuatan wanprestasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka adalah patut dan wajar apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusahnya No.277/PDT.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 3 Mei 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM EKSEPSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

MABKAMAH AGUNG

2. Menyatakan Tergugat I : PT. (Persero) Perusahaan Penerbangan GARUDA INDONESIA dan Tergugat IX : Pantun Matondang, telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IX secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.664.209.900,- (enam ratus enam puluh empat juga dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian :

a. Immateriil sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

b. Materiil sebesar Rp.624.209.900 (enam ratus dua puluh empat juga dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah); Sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp.664.209.900,- (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonpensi untuk selufuhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat I dan Tergugat IX Dalam Konpensi/para Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.644.000,- (enam ratusempat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkatbanding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No. 392/PDT/2007/PT.DKI tanggal 7 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat IX dan

Menguat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Mei 2007 Nomor : 277/Pdt.G/2006/PN.JktPst yang dimohonkan banding dengan perbaikan mengenai redaksi amr putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

H MAHKAMA 8 CNG

DALAM KONPENSI :

2. Menyatakan Tergugat I : PT. (Persero) Perusahaan Penerbangan GARUDA dan Tergugat IX : Pantun Matondag telah melakukan perbuatan melawan hukum;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menguatkan gugatan para Penggugat sebagian;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IX secara tanggung renteng untuk kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.664.209.900,- (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian :

a. Immateriil sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

b. Materiil sebesar Rp.624.209.900, (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk $elebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Tergugat I dan Tergugat IX untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan IX pada tanggal 14 Mei 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan IX diajukan permohona kasasi secara lisan pada tanggal 26 Mei 208 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 517SRT.PDT.KAS/2008/PN.JKT.PST jo Nomor : 277/PDT.G/2006/ PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai diikuti oleh memori ka$asi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tangga 06 Juni 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 15 Mei 2008 Kemudian terhadapnya oleh Penggugat

MAHKAMAH AGUNG

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/SRT.PDT.KAS/2008/PN.JKT.PST jd Nomor : 277/PDT.G/2006/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2008;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 12 Juni 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan Il kemudian terhadapnya diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 2008;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 3 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat kemudian terhadapnya diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juni 2008;

Menimbang, bahwa permohonan|kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasa$i tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebt pada pokoknya ialah :

PEMOHON KASASI I:

PARA PEMOHON KASASI sagat keberatan dengan pertimbangan JUDEX FACTIE yang pada pokoknya| menafsirkan sendiri dan menyatakan pengertian kecelakaan/accident adalah belum jelas. Terlebih lagi Judex Factie telah memperluas pengertian kecelakaan dengan mencari dan menghubungkannya dengan ketentua UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang jelas tidak akan mungkin mengkait dengan apa yang-hendak dicari yaitu "pengertian keçelakaan" (lihat Putusan Majelis Hakim TingkatRertama yang dibuat Majelis Hakim Tingkat Banding halaman 74). Seharusnya Judex Factie mencari pengertian "kecelakaan" tersebut di dalam X peraturan perundangan yang berkaitan dengan penerbangan, kalau tidak terdapat dalam undang-undang, maka ditelusuri melalui sumber hukum lainnya yaitu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin (Periksa Soedikno Mertokusumo, Penemuan Hukum suatu pengantar, Libęrty, Yogyakarta, 2001:48) Akan tetapi sungguh disayangkan Judex Factie tidak melakukan hal itu akan tetapi justru mengabaikan pengertian kecelakaan yang sudah berlaku dalam dunia

MARKAMAL AGUNG

internasional, maupun doktrin yang sudah ada. Pengertian kecelakaan/accident ini tidak memerlukan penafsiran lagi mengingat hal-hal sebagai berikut:

Pengertian kecelakaan telah di$ebutkan dengan terang dalam suatu aturan yang disepakati secara internasibnal yaitu di dalam Annex 13 Konvensi Penerbangan Sipil Internasional; yang menyebutkan : "kecelakaan" adalah, "suatu kejadian yang berkaitan denga operasi pesawat yang terjadi antara waktu seseorang menaiki pesawat udara dengan maksud mengikuti penerbangan pesawat sampai suatu waktu di mana semua orang di atas pesawat telah turun dari pesawat, di mana seseorang meninggal dunia atau mengalami luka-luka berat sebagai akibat dari keberadaannya di dalam pesawat udara tersebut, atau benturan langsung dengan bagian manapun dari pesawat udara, atau terkena semburan langsung|mesin jet pesawat";

Saksi ahli Mudigdo Theodore Henry Purnama sebagaimana tersebut dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pęrtama pada halaman 56, poin ke-5 juga telah menerangkan sebagai berikut :

"bahwa incident dan accident adalah kejadian yang berkaitan dengan pengoperasian pesawat yang męngakibatkan kerusakan, luka-luka atau kematian";

"bahwa pembunuhan bukan acident karena tidak termasuk dalam pengoperasian pesawat";

Saksi ahli DR. H. K. Martono, S|H., LLM., sebagaimana tersebut dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 58, alenia paling bawahan dalam juga telah menerangkan:

"bahwa Accident adalah kecelakaan. Incident adalah kejadian. Dalam dunia penerbangan accident atau kecelakaan suatu peristiwa di luar kemampuan manusia yang terjai saat penumpang naik dari pelabuhan udara atau bandara keberangkatan sampai bandara tujuan dan di mana terdäpat suatu kematian, luka, sakit, atau kerugian ada yang disebabkan bènturan dari badan pesawat udra atau pesawat udara itu perlu adanya suku cadang yang harus diganti atau kerusakan structural atau luka dan sebagainya karena semburan męsin pesawat udara atau pesawat udara tersebut hilang sama sekali";

Bahwa dalam Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan karangan DR. H. K. Martono, S.H., LLM., PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007: 111, dengan terang dan nyata memberikan pengertian kecelakaan sesuai Annex 13 dan Surat keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara SKEP/57/IV/99 yang peristiwa yang berhubungan dengan operasi pesawat udara yang berlangsung antara saat orang memasuki pesawat udara dengan maksud melakukan penerbangan sampai saat orang tersebut debrakasi yang menyebabkan kematian atau luka parah atau penderitaan lainnya karena berada dalam pesawat udara atau tersentuh pesawalt udara atau tersentuh sesuatu barang yang berhubungan dengan pesawat udara atau pesawat udara mengalami rusak berat secara structural atau mempunyai dampak negative terhadap struktur kinerja pesawat udara atau karakteristik penerbangan atau yang biasanya perlu perbaikan besar atau penggantian komponen yang bersangkutan atau pesawat udara hilang sama sekali" dan bahkan secara tegas pula dalam kamus ini dinyatakan bahwa "...(6) kematian yang terjadi dalam pesawat udara tidak selalu merupakan kecelakaan pesawat udara, misalnya kasus kematian Munir bukan termasuk kecelakaan pesawat udara";

AH MABKAMA AGUNG

Bahwa dengan demikian, oleh karena pengertian kecelakaan/acc/denf sudah dengan sangat jelas disebutkan đalam Surat keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara SKEP/57/IV/99, Annex 13 Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, telah diterangkan pula sedara jelas oleh kedua Saksi Ahli tersebut di atas, dan telah menjadi doktrin hukum penerbangan oleh para ahli hukum penerbangan, maka pertimbangan hukum Judex Factie yang menafsirkan sendiri pengertian kecelakaan/ accident menjadi tidak berdasar hukum karena :

a. Hakim dapat melakukan penemuan dan atau penafsiran suatu pengertian hukum, apabila halitu tidak terdapat dalam sumber hukum yang ada. Dalam hal ini pengertian kecelakaan dalam hukum penerbangan telah nyata da jelas terdapat dalam sumber hukum yaitu Surat keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara SKEP/57/IV/99, Annex 13 sebagai kesepakatan internasional, doktrin dan kebiasaan masyarakat;

b. Wewenang Hakim untuk menafsirkan suatu undang-undang harus tertib dengan cara-cara yang masuk akal dengan berpedoman kepada landasan cita-cita umum dan sejarah legislative pembentukan peraturan tersebut yaitu mempelajari atau mencari maksud pembuat undang-undang serta menemukan kehendak publik (lihat M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2006; 864-865). Tanpa bermaksud mengabaikan asas lus Curia Novit, hakim barang tentu bukanlah ahli penerbagan, oleh karena itu adalah wajar apabila hakim seharusnya erpedoman kepada sumber hukum penemuan dan atau penafsifan hukum atas pengertian istilah-istilah penerbangan. Sumber hukum dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin ahli penerbangan serta kesepakatan-kesepakatan internasional dunia penerbangan. Maka menjadi tidak wajar dan tidak patut apabila sumber-sumber hukum itu diabaikan dan kemudian membuat penemuan dan atau penafsiran sendiri;

H MAHKAMAD AGUNG

Bahwa menurut Konvensi Warsawa 1929, syarat utama agar penumpang dapat menuntut ganti rugi terhadap pengangkut (maskapai penerbangan) disyaratkan adanya "kecelakaan" atau "accident", dan suatu kecelakaan haruslah ada hubungannya dengan pengoperasian pesawat;

Bahwa di dalam Putusan MARINo.: 1185 K/Pid/2006 (Bukti P-19) dan dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 109 PK/Pid/2007 atas nama Pollycarpus Budihari Priyanto Mahkamah Agung Rl telah menegaskan dan meyakini bahwa Alm. Munir diracun di Singapura dan racun tersebut tidak berasal dari makanan atau minuman yang disajikan dalam pesawat yang dioperasikan oleh PEMOHON KASASI I (dahulu TERGUGAT I). Oleh karenanya meninggalnya alm. Munir TIDAK TERMASUK kecelakaan (accident) karena TIDAK ADA hubungannya dengan pengoperasian pesawat, sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal 17 Warsawa Convention 1929, PARA PEMOHON KASASI menjadi tidak bertanggungjawab atas meninggalnya AIm. Munir;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan pertimbangan Judex Factie yang memberikan pengertian kecelakaan sendiri tanpa melalui mekanisme penelusuran dari sumber-sumber hukumyang ada;

Bahwa Judex Factie juga salah dlam menerapkan hukum saat memberi pertimbangan hukum sebagai berikut : Tergügat IX sebagai Pilot in Comand (PIC) telah melakukan tindakan yang bertentángan dengan kewajiban hukumnya, yang sudah ditentukan dalam (BOM): Bahwa hal ini sesuai pula dengan Pasal 23 UU No. 15 Tahun 1992 jo Pasal 80 PP No. 3 tahun 2001, yang menentukan bahwa Kapten Pesawat udara berwenang mengambil tindakan utuk keamanan dan keselamatan penerbangan serta bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penerbangan tersebut";

Bahwa akibat tindakan PIC (Tergugat IX) tersebut, melanggar hak

MAHKAMAI 又 AGUNG

yang layak. Hal ini telah melanggar kaidah tata susila, dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seorang captain Pilot yang bertindak selaku PIC

(Mohon periksa halaman 75 Putusan PN Jakarta Pusat No. 277/PDT.G/2006/ PN.JKT.PST tanggal 3 Mei 2007 yang dikuatkan PT. DKI Jakarta)

Pertimbangan hukum Judex Factie tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum karena :

PIC/Pemohon Kasasi Il pada saat itu tidak dalam keadaan ragu-ragu mengingat sudah ada dokter yang menangani Alm. Munir; Ketidak raguan Pemohon Kasasi Il juga disebabkan dafi seluruh penumpang, hanya Alm. Munir yang menderita sakit perut. Lebih dari itu, dokter sebagai pihak yang lebih tahu tentang penyakit juga tidak memberikan saran apapun kepada Pemohon Kasasi II. Sehingga tidak ada kewajiban Pemohon kasasi Ill untuk menghubungi darat;

Judex Factie juga salah ketika menyatakan Pemohon kasasi Il telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya namun di sisi lain mengakui bahwa Pemohon Kasasi Il selaku PIC berwenang mengambil tindakan untuk keamanan dan keselamatan penerbangan. Kewenangan PIC ini adalah termasuk memutuskan untuk meneruskan penerbangan ataukah tidak walaupun terdapat penumpang yang sakit. Pemohon Kasasi Il selaku PIC dengan kewenangan yang dimilikinya kemudian memutuskan untuk melanjutkan penerbangan dengan pertimbangan telah ada dokter yang menangani Alm. Munir dan dokter tidak memberikan saran apapun kepadanya. Dokter barang tentu lebih ahli daripada PIC dalam menangani atau menentukan parah tidaknya si penumpang. Yang menjadi tugas tama Pemohon Kasasi Il selaku PIC adalah menjaga keamanan dan keselamatan seluruh penumpang selama penerbangan dan hal tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemohon Kasasi II;

Judex Factie juga salah menerapkan hukum ketika menyatakan telah ada hak subyektif Alm. Munir yang dilanggar dengan ukuran kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, karena ukuran dan standar yang sama dapat diterapkan pada diri Para Pemohon Kasasi dengan adanya gugatan Termohon Kasasi;

Judex Factie salah dalam menerapkan hukum saat memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

" ...bahwa akibat kelalaian Tergugat IX tersebut, menyebabkan Aim Munir tidak mendapatkan perawatan yang maksimal sehingga menimbulkan kerugian, yaitu dengan meninggalnya Alm. Munir dan sękaligus menimbulkan kerugian materiil

H MAHKAMAN 8 AGUNG

Dengan pertimbangan hukum tersebut Judex Factie telah menyimpulkan bahwa penyebab kematian Alm. Munir adalah karena kelalaian Pemohon Kasasi Il/Tergugat IX. Hal ini bertentargan dengan pertimbangan hukum Judex Factie sendiri yang menegaskan berulang-ulang bahwa hal mengenai siapa yang memberi racun dan di mana raun itu dimasukkan bukanlah wewenang Judex Factie sebagaimana terdapat dalam pertimbangan Judex Factie halaman 71 dan 77 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Lebih jauh lagi, hal ini bertentagan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No:1185 K/Pid/2006 dan No. 109 PK/Pid/2007 atas nama Pollycarpus Budihari Priyanto Mahkamah Agung RI

Bahwa berdasarkan hal-hal ter$ebut di atas, baru menjadi adil apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Judex Factie dan dengan mengadili sendiri menyatakan menolak gugatan Renggugat/Termohon Kasasi.

~ JUDEX FACTIE TELAH MELANGGAR HUKUM

Judex Factie melanggar hukum karena telah mengabaikan Bukti T-3 yaitu Annex 13 Konvensi Penerbangan Sipil Internasional dan kurang memberikan pertimbangan hukum atas pengesampingan alat bukti itu sehingga tidak menggunakan kesepakatan internasional tersebut dalam memberikan pengertian tentang "kecelakaan", dan justru menggunakan penafsirannya sendiri;

Seandainya Judex Factie menganggap Annex 13 tersebut di atas tidak berkaitan dengan perkara aquo atau arus dikesampingkan, quod non, maka Judex Factie wajib untuk secara tegas menyatakan hal itu dalam pertimbangan hukumnya. Namun faktanya Judex Factie tidak memberikan pernyataan apapun atas hal tersebut, namun justru membut pengertian sendiri tentang kecelakaan, sedemikian terbukti bahwa Judex Factię memang tidak mempertimbangkan dan memperhatikan Annex 13 yang diajukan Para Pemohon Kasasi sebagai alat bukti tertulis;

Pelanggaran hukum atas tidak dipertimbangkannya alat bukti utama dari Para Pemohon Kasasi oleh Judex Factie merupakan pelanggaran hukum yang fatal, karena dengan pelanggaran hukum itu sudah dapat dipastikan bahwa alasan-alasan Judex Factie dalam memutuskan perkara aquo pun tidak lengkap;

"...putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan" (Mohon periksa Sbedikno Mertokusumo, Hukum Acara

MAHKAMAH 8 AGUNG

Oleh karena Judex Factie terbukti melanggar hukum, maka tidak ada lain Putusan Judex Factie pun wajib untuk dinyatakan batal dan atau tidak sah;

PEMOHON KASASI II :

Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian tentang unsur-unsur kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa atas putusan tersebut, Pemohon menyatakan Judex Factie memang telah tepat menempatkan Tergugat I dan IX sebagai pelaku perbuatan melawan hukum dan penanggung jawab secara tanggung renteng. Namun putusan Judex Factie tersebut salah karena menggunakan hukum pembuktian yang keliru yaitu membuktikan hbungan kausalitas kesalahan Para TERMOHON/TERGUGAT lain dengan Perbuatan Melawan Hukum TERMOHON I dan IX;

Hal ini terlihat dalam putusan No. 277/ PDT.G/2006/PN.JKT.PST, di mana semua pertimbangan keșalahan dari Para TERGUGAT dirujuk kepada TERGUGAT IX, apakah berkontribusi pada kesalahan / kelalaian TERGUGAT IX:

Hal 78

"Dengan kata lain, tidak ada hubungan sebab akibat antara tindakan Tergugat Il yang mengeluarkan surat tugas kepada Tergugat V yang dinyatakan Surat Palsu tidak ada kaitannya dengan kelalaian Tergugat IX"

"menimbang, bahwa berdasarkah pertimbangan tersebut pula, sebagai konsekwensinya, dalam kaitannya dengan tanggung jawab pengangkut dalam ruang lingkup hukum perđata, Tergugat Il tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melayan hukum";

Hal 79

"Menimbang , bahwa terhadap peranan Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, X dan XI dikaitkan dengan pertimbangan yang terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa Para Tergugat tersebut tidak memiliki peranan dalam kelalaian Tergugat IX dan oleh karenanya mereka tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan Hukum"

Bahwa dalam penerbangan GA 974 terdapat dua PIC ( Pilot in Commmand) yaitu Tergugat XI (Sabur M Taufik) sebagai Pilot untuk JKT - SIN dan Tergugat IX (Pantun Matondang) Pilot SIN-AMS dan dua Purser yaitu Tergugat VIII (Brahmani Hastawati) untuk JKT-SIN dan Tergugat X (Madjib Rajhab Nasution) untuk SIN-AMS;

MAHKAMB AGUNG

Bahwa Judex Factie dengan menempatkan Tergugat IX sebagai penanggung jawab penuh penerbangan GA 974 tanggal 6 September 2004 telah menafikan tanggung jawab PiC, Purser dan crew lain selama penerbangan tersebut, baik untuk rute JKT-SIN dan SIN-AMS maupun peran dari operasional administratif;

Bahwa perbuatan melawan hukm yang dilakukan Para Tergugat tidak hanya terjadi saat penerbangan SiN-AMS, namun juga terjadi saat penerbangan JKT-SIN, bahkan jauh hari sebelum penerbangan GA 974 tanggal 6 September 2004, yaitu dimulai pada tanggal 11 Agustus 2008 ketika pengangkatan Tergugat V (Pollycarpus) dari Pilot air bus menjadi Aviation Security oleh Tergugat Il (Indra Setiawan) secara tidak profesional dan menyalahi prosedur internal PT Garuda sampai setelah penerbangan GA 974 berlangsung, yaitu pembuatan Surat Tugas yang bertanggal mundur (back date) oleh Tergugat III (Ramelgia Anwar) selaku Vice Corporate Security;

Bahwa Tergugat VIIl dan Tergugat XI bertanggung jawab penuh atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan penerbangan GA 974 JKT-SIN. Hal ini sesuai dengan BOM (Basic Operational Manual) PT Garuda yang disesuaikan dengan aturan hukum Penefbangan , terutama Internasional;

"Purser. ..the FA I is accountable to monitor flight safety conduct in the cabin, especially during take of and landing. The FA 1 coordinates the work of other flight attendants in a flight in compliance with valid I regulation and policies and report any concerns that effect the quality of the fligh to the PIC and for concerned chief cabin. To ensure contibuty of service betwen pre, in, and post flight, an FA 1 has the job to conduct quality control to all uplift supllies at the related sector and coordinates passenger service/handling with the passage officer,ramp coordinator and catering serview ...." (.BOM212 page 5 date 1 Sept 2003 issue 2).

"In accordance with the CASR 121.533 the responsibility for control during day to day operations re determined as follows : pilot in command (PiC) during flight time is responsible for the safety of the passangers, crewmembers, cargo and aircraft, has full control and authority without limitation over other crewmembers duties whether or not he/she holds valid certificates authorizing him/her to perform the duties of those crew members";

Bahwa dalam penerbangan JKT-SIN tersebut, Tergugat VIII maupun

Tergugat VIll membiarkan dan bahkan berkontribusi terhadap perbuatan melawan hukum pemindahan tempat duduk penumpang di dalam kabin oleh Tergugat V Polycarpus tanpa tiket terhadap Munir dari kursi nomor 40G, kelas ekonomi ke kursi nomor 3K, kelas bisris yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang diatur dalam BOM, yaitu :

"in case of up-or downgrading a note should be made on the passenger information sheet and PiC as well as the purser should be informned before embarkation of passengers".

BOM date Jan 1, 1998, issue No 2 BOM 5.1.4 page 1 :

"Economy class passengers on the following conditions may occupy First class seats :

MAHKAMAL 8 AGUNG

(1) In case of overselling, according to current upgrading sequence rules.

(2) In those cases were, for ad-hoc tecnichal reasons, a mixed configuration aircraft is scheduled to fly on an all economy service, it is not against lATA rules that economy class passenger occupy fist class seats";

Membiarkan dan mengakui | keberadaan crew yaitu Tergugat V (Pollycarpus) dengan surat tugas resmi yang cacat hukum, bahkan surat tersebut dinyatakan palsu dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST dan bahkan juga keberadaan crew yang melawan hukum tersebut ditutupi dan dilindungi oleh beberapa Tergugat dengan mengeluarkan surat back date I antidatum;

Berdasarkan kepatutan dan standard operasional Garuda dan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2001 Tentang keamanan dan keselamatan penerbangan, prinsip-prinsip tersebut đi bawah ini harus dipenuhi :

Keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum;

Keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya;

Bahwa secara jelas Tergugat VIII dan XI telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti dijelaskan dj atas, namun perbuatan ini oleh Judex Factie tidak dilihat. Oleh karenanya Judex Factie melakukan kesalahan fatal dengan menghubungkan kedua Tergugat tersebut dengan kelalaian Tergugat IX

MAHKAMAL 8 ALUNG

Bahwa Tergugat V (Pollycarpus)yang notabene dengan melawan hukum berada dalam penerbangan GA 974 untuk penerbangan JKT-SIN (penerbangannya JKT-SPN dan berlanjut SIN-AMS), telah melakukan pemindahan tempat duduk Munir;

Bahwa secara mutadi mutandis dengan Tergugat VIll dan Tergugat XI dapat disimpulkan bahwa Tergugat V (Pollycarpus) melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa apalagi Tergugat V (Pollycarpus) yang bekerja lebih dari 15 tahun di PT Garuda dapat dikatakan mengetahui sepenuhnya aturan internal maupun hukum penerbangan, sehingga dapat dikatakan secara sadar mengetahui bahwa surat yang dibuat untuknya cacat hukum, namun masih tetap mengikuti penerbangan GA 974 untuk JKT-SIN. Dan dapat dikatakan pula tindakan memindah tempat duduk penumpang yang secara melawan hukum tersebut dilakukan secara sadar;

Bahwa Judex Factie tidak memutuskan Tergugat V (Pollycarpus) melakukan perbuatan melawan hukum karena Judex Factie melakukan kesalahan fatal dengan menghubungkah Tergugat V dengan kelalaian Tergugat IX.

Dalam penerbangan SIN- AMS|Tergugat X (Madjib Radjab Nasution) sebagai purser SIN-AMS melakukan pefbuatan melawan hukum;

Bahwa Tergugat X (Madjib Radjab Nasution) sebagi purser dalam penerbangan GA 974 SIN-AMS memiliki tugas dan kewajiban seperti diatur dalam BOM (basic operational manual)212 page 5 date 1 Sept 2003 issue 2 :

"Purser.....the FA 1 is accountable to monitor flight safety conduct in the cabin , especially during take of and landing. The FA I coordinates the work of other flight attendants in a flight in compliance with valid régulation and policies and report any concerns that effect the quality of the fligh to the PIC and /or concerned chief cabin. To ensure contibuty of service betwen pre, in, and post flight, an FA I has the job to conduct quality control to all uplift supllie$ at the related sector and coordinates passenger service/handling with the passage officer,ramp coordinator and catering service ...";

Bahwa Tergugat X (Madjib Radjab Nasution) tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan bahkan melawan hukum. Seperti apa yang telah ditemukan sendiri oleh Tergugat I melalui laporan Safety Hazardous Report subject "Death on Board GA 974 B747-400 PK-GSG SIN-AMS, Sept. 7th 2004 No.

A1 MAHKAMA AGUNG

2004 dan disusun {prepared by) oleh Hartati, Betty Nila P dan Boy Umarsyah dan diverifikasi oleh Capt. Novianto Herupratomo dan disetujui oleh Capt. A Krismanto antara lain :

"crew did not realize that wrapping or packaging of medicine and medical equipment used by doctor dufing medical treatment, should kept as evidence"

Bahwa temuan dari laporan Safty Hazardus tersebut, yang menemukan bahwa crew pesawat SIN-AMS, di mana Tergugat X bertanggung jawab tidak melakukan pengepakan(packing) atau pembungkusan (wraping) sehingga akan mengganggu pembuktian / barang bukti dalam acccident tersebut.

Bahwa, bahkan dalam lapofan Safety Hazardus tersebut juga dinyatakan :

"crew did not really understoodkind of reportable occurance should be reported on ASR and CSR and which Department should be (the first hand) receiced the preliminary report";

"crew did not really understand international rules/regulation of ICAO Annex 13 when such incident/acident occurs in the country other than the original country of the operator"

Bahwa atas dasar fakta dan bukti yang tidak disanggah oleh Para Tergugat, maka dapat dikatakan bahwa Tergugat X dalam melayani dan merawat Munir yang saat itu lagi mengalami kesakitan tidak dilakukan berdasarkan prosedur dan bahkan melawan hukum";

Bahwa fakta, bukti yang tidak diterima oleh Para Tergugat tersebut oleh Judex Factie tidak dilihat, padahal jelasbahwa Tergugat X melakukan tindakan yang dinilai negatif yang tidak sesuai dengan prosedur (dapat dinyatakan melawan hukum) oleh Tim Investiga$i yang menghasilkan laporan Safety Hazardus tersebut;

Bahwa Judex Factie kurang tepat menerapkan hukum yang hanya semata-mata memberikan tanggung jawab terhadap Tergugat IX (Pantun Matondang) sebagai PIC untuk SIN-AM$, padahal jelas dalam BOM 212 page 5 date 1 Sept 2003 issue 2 juga menempatkan Purser Tergugat X bertanggung jawab dalam penerbangan tersebut.

Dalam persoalan operasional administrasi penerbangan, Judex Factie melakukan kesalahan fatal serupa mengenai korelasi surat tugas palsu dengan kelalaian Tergugat IX seperti yang tertuli$ dalam putusan hal 78 :

.....bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis

11 MAHKAMA 4 AGUNG

Tergugat V yang dinyatakan surat palsu tidak ada kaitannya dengan kelalaian Tergugat IX;

Bahwa Judex Factie tidak memahami keberadaan Tergugat V yang menggunakan surat palsu tersebut memang bukan dalam penerbangan SIN- AMS yang di bawah tanggungjawab Tergugat IX sebagai PIC dan Tergugat X sebagai Purser. Namun berada dalam penerbangan JKT-SIN yang berada dalam tanggungjawab Tergugat VIIl sebagai Purser dan Tergugat XI sebagai PIC;

Bahwa telah dijelaskan di atas, mutatis mutandis dengan penjelasan Tergugat VIII dan XI serta penjelasan Tergugat V. Keberadaan Tergugat V dalam penerbangan JKT-SIN yang ikut serta dalam penerbangan tersebut menggunakan surat palsu dan memindahkan tempat duduk Munir dengan melawan hukum;

Bahwa Judex Factie yang telah mengakui kontribusi Tergugat Il dalam surat palsu tersebut, seharusnya menyatakan Tergugat Il melakukan perbuatan melawan hukum, baik berdiri sendiri| sebagai fakta dan bukti yang tidak disanggah oleh Tergugat dan bahkan dinyatakan dalam putusan pengadilan pidana, maupun sebagai "pemicu"/"legitimasi" bagi Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Tergugat IIl Ramelgia Awar sebagai vice president corporate security yang juga berkontribusi akan adanya surat palsu, dengan penjelasan mutatis mutandis seperti Tergugat I di atas juga harusnya dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh Judex Factie;

GUGATAN DIAJUKAN BUKAN BERDASARKAN PASAL 17 KONVENSI WARSAWA MELAINKAN PASAL 25 KONVENSI WARSAWA;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan pasal 25 Konvensi Warsawa dan bukan berdasarkan Pasal 17 konvensi;

Bahwa Pasal 25 Konvensi berisi pertanggungjawaban tidak terbatas atau unlimited liability yaitu dalam hal adanya kesalahan (gross negligence dan/atau wishfull misconduct). Sedangkan Pasal 17 berisi pertanggungjawaban terbatas (limited liability);

Bahwa berdasarkan hal tersebut, ganti kerugian yang berhak diterima Pemohon/Penggugat tidak terbatas. Dalam hal ini Judex Factie telah memutuskan pertanggungjawaban Termohon tidak terbatas kepada Pemohon (hal. 80 putusan a quo) tetapi Judex Factie salah mengutip pasal 17 Konvensi sebagai dasarnya;

A MAHKAMA AGUNG

Bahwa karena hal itu, tidak tepat putusan hakim mengenai kerugian baik materiil maupun immateriil yang membatasi berdasarkan PP tentang Angkutan Udara;

Bahwa Hoge Raad dalam Keputusannya tanggal 19 Nopember 1943 mempertimbangkan :

"Bahwa kerugian, yang dapat dimintakan penggantian adalah tidak lain daripada kerugian yang diderita pleh para; ahli waris, yang lazimnya dihidupi dari pekerjaan si korban, dengan kematian tersebut telah kehilangan penjamin; bahwa kerugian ini adalah bahwa orang-orang yang bersangkutan tidak lagi memperoleh jaminan, yang dapat mereka harapkan dikemudian hari seandainya si penjamin tetap hidup; bahwa karenanya untuk pertimbangan apakah telah diderita kerugian, yang harus diganti, dan untuk penetapan jumlah ganti kerugiannya yang diperlukan adalah tunjangan hidup yang diperkirakan, yang oleh mereka masih akan dapat diperoleh dari penjaminnya, seandainya ia tidak mati";

Bahwa substansi yang sama dapat dirujuk pula dari Ordonansi Pengangkutan Udara Statsblad 1939 Nb. 100 jo. 101. Pasal 24 Ordonansi menetapkan secara limitatif pihak-pihak yang berhak atas ganti rugi dalam hal penumpang meninggal, yaitu istri atau istri-istri, anak atau orang tua yang semasa hidupnya diberi nafkah olehnya. Berdasarkan aturan ini dapat dimengerti bahwa ganti rugi yang harus dibayarkan untuk penumpang yang meninggal adalah sebesar penghasilan yang diharapkan darinya andaikata ia masih hidup;

GANTI KERUGIAN TIDAK HARUS BERUPA UANG MELAINKAN JUGA PRESTASI LAIN

Pasal 1365 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penüntutan, antara lain :

1. Ganti kerugian dalam bentuk uang;

2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;

3. Pernyataan bahwa perbuatan yang| dilakukan adalah bersifat melawan hukum;

4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;

5. Meniadakan sesuatu yang diadakan sęcara melawan hukum;

6. Pengumuman daripada keputusan atal dari sesuatu yang telah diperbaiki;

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang ini,

MAHKAMAI AGUNG

mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula (restitatio in integrum) adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat setidak-tidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang equivalent saja;

Menimbang, bahwa terhadap alașan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I :

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, al mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat– syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yahg bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004;

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi ll :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi Il patutlah dikabulkan karena Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) a UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan menyatakan bahwa "Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udafa máka bertanggung jawab atas kematian atau lukanya penumpang yang diangkut". Dalam konteks penerbangan Internasional Pesawat GA 974 yang ditumpangi oleh alm. Munir tunduk pada ketentuan Hukum Internasional yaitu Pasal 17 Konvensi Warsawa 1929 yang mengatur bahwa "The carier is liable for damage sustained in the event of the death orwunding of pasengger or any of the other bodily injury suffered by a passerger, if the accident which caused the damage so sustained which the damage so sustained took place on board the aircraft dst." :

Atas dasar hal tersebut Tergugat I bertanggung jawab selaku Pengangkut /carrier atas kerugian yang diderita akibat meninggalnya Munir dalam pesawat GA 974, sedangkan Tergugat IX tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam BOM (Basic Operation Manual) maupun Pasal 23 UU No. 15 Tahun 1992 jo Pasal 80 PP No. 3 Tahun 2001 yang menentukan bahwa Kapten Pesawat udara berwenang mengambil tindakan untuk keamanan dan keselamatan penerbangan serta bertanggung jayab atas keamanan dan keselamatan penerbangan tersebut. Dengan demikian atas dasar ketentuan tersebut diatas menurut Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUH Perdata Tergugat I dan Tergugat IX bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan maupun karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya. ;

MAHKAMA AGUNG

Namun demikian mengenai pertimbangan Judex Factie tentang kerugian yang harus dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat IX, Mahkamah Agung berpendapat Judex Factie krang cukup dan kurang tepat dalam pertimbangannya yaitu Judex Factie mempertimbangkan penghasilan yang harus dibayar pada Tergugat didasarkan pada perhitungan suami isteri yang meninggal/memperoleh 3 (tiga) bulan|gaji bagi seorang pegawai negeri sipil di Indonesia /penghasilan yaitu sebesar 3 X Rp.7.130.500,- = Rp.21.390.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Judex Factie keliru dalam pertimbangan karena alm. Munir bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipil, karena untuk seorang Pegawai Negeri Sipil istri yang ditinggalkan suami memperoleh setengah penghasilan. Séangkan Munir bukanlah Pegawai Negeri Sipil sehingga Penggugat tidak akan memperoleh kompensasi istri/janda dan berdasarkan hal tersebut maka tuntutan tentang besarnya penghasilan sebesar Rp.3.389.887.200,- dapat dibenarkan demikian pula biaya pemakaman sebesar Rp.3.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp.40.000.000,- juga dapat dibenarkan, sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp.3.432.887.200,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta delapn ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : 1. PT. (PERSERO) PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA 2. PANTUN MATONDAH. Dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : SUCIWATI serta

MAHKAMA AGUNG

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.392/PDT.2007/PT.DKI tanggal 7 Desember 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri No.277/PDT.G/ 2006/PN.JKT.PST tanggal 3 Mei 2007 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 $ebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5Tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : 1. PT. (PERSERO) PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA 2. PANTUN MATONDANG tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : SUCIWATI tersebut ;

MENGADILI $ENDIRI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan Tergugat I : PT. (Persero)Perusahaan Penerbangan GARUDA INDONESIA dan Tergugat IX : Pantun Matondang, telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IX secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.3.432.887.200,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan perician :

a. Immateriil sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

b. Materiil sebesar Rp.3.392.887.900 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh Itujuh ribu sembilan ratus rupiah).

4. Menolak gugatan Penggugat untuk $elebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Termohon Kasasi (I/Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Jauari 2010 oleh H. ABBAS SAID, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH. dan R. IMAM HARJADI, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SATRIYO BUDIYONO, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : Ttd

H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH. Ttd

R. IMAM HARJADI, SH. MH.

Biaya Kasasi :

1.Meterai . Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i . Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 493.000.- J u m l a h ... Rp.500.000,-

Ketua :

Ttd

H. ABBAS SAID, SH. MH.

Panitera Pengganti : Ttd SATRIYO BUDIYONO, SH.

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI a.n. Panitera Panitera Muda Perdata

MABKA (SOEROSO ONO, SH. MH.) NIP.040.044.809

Turunan Putusan perkara Perdata dalám tingkat :

Pengadilan-Negeri-Jakarta Pusat Pongadilan Tinggi DKI-Jakarta Mahkamah Agung Republik Indonesia Dari :

Tanggal : 28 Januari 2010 Nomor : 2586 K/Pdt/ 2008 jo. Nomor : 277/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diberitahukan kepada : Dicatat disini :

Termohon Kasasi – I/ Pemohon Kasasi -II dahulu Penggugat pada tanggal 17 Februari 2011 PTKaT Sedangkan untuk Pemohon Kasasi - I/ Termohon Kasasi - I dahulu Tergugat - I dan Tergugat - IX 11 Februari 2011Nomor:W10.U1/1675, 1676, 677/PDT.2011.04.MH

Dibuat sesuai dengan asliya pada tanggal : 22 Febru/11 Turunan Putusan ini dikeluarkan pada tanggal:222011 isi – II dahulu Penggugat ; Atas Permohonan : Termohon Kasasi - I / Pemohc WAKIL PANITERA NGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Tanda bayar di Kas Pada tanggal : 22 Februari 2011

Upah Tulis : Rp. 13.500,- :Rp. 6.000.- Materai : Rp. 19.500,-

Jumlah

2LMPEL APPBAAAF57589098 6000 DJF

CORIANA J. SARAGIH, SH. MH. NIP.19641007-199103-2-002

(Paraf Penerima )