ODITURATJENDERAL ABRI ODITURAT MILITER TINGGI-II JAKARTA
UNTUK KEADILAN
REPLIK
ODITUR MILITER TINGGI/ PENUNTUT UMUM
Terhadap
PEMBELAAN / PLEIDOI TIM PENASEHAT IIUKUM
Tanggal 16 Maret 1999
DALAM PERKARA TERDAKWA
Mayor Inf Bambang Kristiono Nrp. 30399 dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang
disampaikan dalam sidang ke-18 Mahmilti-II Jakarta
di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 1999
ole h Oditur Militer Tinggi Kolonel Chk M.IHarom Widjaya, SH.
ODITURAT JENDERAL ABRI ODITURAT MILITER TINGGI-II JAKARTA
UNTUK KEADILAN
REPLIK
Hakim Ketua, dan para Hakim Anggota Yth..
Para PenasehatHukum Yth
Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Illahi, Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa melimpahkan Rakhmat, Taufiq, dan Hidayah-Nya kepada kita, khususnya dalam menyelesaikan perkara yang kita hadapi sekarang ini sehingga telah berjalan dengan tertib, aman, dan lancar.
Kepada Majelis Hakim, kami sampaikan terima kasih atas waktu yang cukup diberikan kepada kami untuk menyusun Replik ini sebagai tanggapan terhadap Pembelaan atau Pleidoi yang diucapkan oleh Tim Pensehat Hukum pada tanggal 16 Maret 1999; Dan kepada yang terhormat Tim Penasehat Hukum, kami ucapkan terima kasih pula atas perhatian dan perkenan saudara-saudara untuk menanggapi Tuntutan yang kami ucapkan pada tanggal 9 Maret 1999 terhadap perkara yang kita hadapi sejak tanggal 23 Desember 1998, sehingga masalahnya sudah semakin terang untuk mendapatkan kebenaran dan putusan Mahkamah yang seadil-adilnya.
Sidang Mahkamah Yth..
Setelah mendengar dan mempelajari isi Pembelaan atau Pleidoi, kami melihat adanya perbedaan penilaian pembuktian unsur-unsur delik berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana kami telah langsung membuktikan alternatif kedua dari dakwaan tentang " perampasan kemerdekaan yang dilakukan bersama -sama oleh Terdakwa I s/d Terdakwa-XI " seperti dirumuskan dalam pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu setelah kami tidak menemukan cukup bukti untuk menuntut para Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama tentang "penculikan yang diakukan bersama-sama " yang diatur dalam pasal 328 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Sedangkan Tim Penasehat Hukum walaupun telah setuju dengan pendapat kami bahwa alternatif dakwaan pertama tersebut tidak cukup terbukti, namun unsur-unsur deliknya oleh Tim Penasehat Hukum dibuktikan lagi, yang menurut hemat kami hanya cukup membuktikan salah satunya saja tanpa harus membuktikan alternatif lainnya; Oleh karena itu uraian pembuktian unsur alternatif pertama dari Pleidoi tersebut tidak perlu kami tanggapi lagi.
Adapun mengenai pokok-pokok Pleidoi yang kami pandang perlu untuk ditanggapi diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Pada halaman 83 Pleidoi, Tim Penasehat Hukum tidak sependapatdengan Oditur Militer, yang menyatakan, bahwa :
a. Unsur - unsur tindak pidana tersebut pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
b. Bahwa menurut Oditur Militer, terpenuhinya unsur subyek " barangsiapa " berdasarkan hukum bahwa Terdakwa-I sampai Terdakwa-XI dalam kedudukannya sebagai prajurit aktif telah merencanakan dan sepakat melakukan penjemputan para aktivis. Oditur tidak menguraikan bagaimana bentuk hubungan subyek (para Terdakwa) dan seberapa jauh para Terdakwa mengambil bagian dalam mewujudkan tindak pidana yang didakwakan
c.1 Demikian pula terhadap unsur ke-2 "dengan sengaja dan melawan hukum", terhadap unsur ke-3 "merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian", terhadap unsur ke-4 "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan", yang menurut Oditur telah terbukti secara sah dan meyakinkan, kami (Tim Penasehat lIukum) tidak sependapat; Oleh sebab itu, kami (Tim Penasehat Hukum) akan membahas dan menguraikan unsur-unsurttndak pidana sebagaimana dalam dakwaan/tuntutan Oditur ( unsur-unsur tersebut kemudian oleh Tim Penasehat Hukum diuraikan dalam Pleidoinya pada halaman 84 s/d halaman 131).
d. Bahwa menurut hemat Tim Penasehat Hukum dalam uraiannya tersebut, pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPmengandung unsur-unsur :
ke-1 : S u b y e k ;
ke-2 : Kesalahan;
12の3の5 ke-3 : Bersifat Melawan Hukum;
ke-4 : Tindakan yang dilarang;
ke-5 : Waktu, Tempat, dan Keadaan.
e. Bahwa unsur-unsur tersebut kemudian oleh Tim Penasehat Hukum diuraikan kedalam peran masing-masing Terdakwa (Terdakwa-I s/d Terdakwa-XI) pada halaman 85 s/d halaman 131 dan disimpulkan dalam halaman 136 s/d halaman 138 berdasarkan penilaian Tim Penasehat Hukum sendiri terhādap bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, antara lain ditinjaunya dari :
1) Bentuk " Penyertaan" pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.1. Nomor 1671/K/Pid/1996 tanggal 15 Maret 1997 yang menyatakan bahwa " suatu perbuatan yang direncanakan secara bersama-sama, tetapii salah satu pihak tidak turut aktif melakukan unsur pokok delik yang dicantumkan ( didakwakan) tersebut, bukan pelaku peserta sebagaimana diatur didalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP".
/ Disamping.....
Disamping itu, tujuan pembentukan tugas-tugas Tin Mawar bukanlah untuk kepentingan pribadi ataupun satuan, tetepi semata-mata untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan negara dan bangsa; Berdasarkan hal tersebut, Tim Penasehat IIukum berpendapat bahwa kesalahan para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua tidak terbukti secara sah menurut hukum karena Terdakwa-I bukanlah pelaku tindak pidana tersebut pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 UHP, sebab bentuk hubungan Terdakwa-I dengan Terdakwa-II s/d Terdakwa-XI dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur bukanlah bentuk penyertaan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2) Bahwa Terdakwa-II s/d Terdakwa-XI, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dilakukan atas dasar " perintah " dari Terdakwa-1, dengan etikad baik yang mengira bahwa perintah yang diberikan oleh Terdakwa-1 termasuk dalam lingkungan pekerjaannya, sehingga walaupun secara formal dapat dipandang telah terjadi perbuatan "perampasan kemerdekaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 333 ayat (1) KUHP, tetapi ada "alasan pemaaf", sehingga para pelakunya tidak dapat dipidana karena " unsur kesalahannya ditiadakan" berdasarkan pasal 51 ayat (2) KUHP.
3) Disamping itu, apa yang dilakukan oleh para Terdakwa harus dipandang secara umum menurut kesadaran hukum masyarakat, menurut asas-asas keadilan yang tidak tertulis dan bersifat umum, sedangkan dalam hal ini bahwa perbuatan para Terdakwa adalah untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, meskipun secara formal masyarakat memandang sebagai suatu perbuatan "merampas kemerdekaan" tetapi juga harus dilihat kesimbangan kepentingan yang dilindungi karena apa yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak pernah dilandasi olch kepentingan pribadi dan tidak dilandasi oleh niat jahat sehingga sudah sewajarnya apabila perbuatan tersebut" dihilangkan sifat melawan hukumnya yang berdasarkan asas-asas keadian yang tidak tertulis ".
f. Bahwa sistim hukum kita menganut pembuktian menurut Undang-undang secara negatif " Negatief wettelijk stelsel " sehingga pembuktian menurut undang-undang memegang peranan yang sangat penting, oleh sebab itu pembuktian dengan alat-alat bukti menurut undang-undang harus mendapat perhatian, sehingga meskipun dipandang telah terjadi perampasan kemerdekaan tetapi secara formal harus tetap dibuktikan berdasarkan alat bukti menurut undang-undang. Terbukti selama pemeriksaan dipersidangan bahwa menurut alat-alat bukti yang diajukan tidak cukup membuktikan bahwa para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Milter Tinggi-1I Jakarta; ;Adapun alat-alat bukti yang dimaksud, diantaranya adalah :
1) Tidak ada seorang Saksipun yang menyatakan kenal dengan para Terdakwa;
2) Keterangan para Terdakwa walaupun satu dengan lainnya saling bersesuaian, tetapi keterangan tersebut hanya dapat " digunakan terhadap dirinya sendiri ".
3( Alat bukti surat tidak ada, sehingga dengan demikian tidak ada alat bukti petunjuk yang diperoleh, baik dari keterangan Saksi maupun surat.
2. Berdasarkan alasan – alasan yang diuraikannya tersebut, Tim Penasehat Hukum pada bagian akhir Pleidoinya berpendapat bahwa, kesalahan para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua "bersamasama melakukan perampasan kemerdekaan dan melanjutkan perampasan kemerdekaan yang demikian ", sebagaimana dirumuskan dan
6
diancam pidana menurut pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sama sekali TIDAK TERBUKTI secara sah menurut hukum; Oleh karenanya sangat beralasan Majelis Hakim membebaskan para Terdakwa darisegala tuntutan hukum.
Hakin Ketua, para Hakim Anggota, dan Tim Penasehat Huku Yth.
Bahwa tuntutan kami yang ducapkan dalam sidang pada tanggal 9 Maret 1999 telah membuktikan dan menuntut para Terdakwa dijatuhi pidana karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu :
" Barangsiapa bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atan meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Bahwa dilihat dari fungsi kami selaku Oditur / Penuntut Umum dan fungsi Tim Penasehat Hukum sebagai Pembela para Terdakwa, maka dapat difahami apabila ada perbedaan pendapat menurut sudut pandang masing-masing dalam pembuktian unsur-unsur delik pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara para Terdakwa, namun hal itu perlu dikaji lebih lanjut oleh Majeliis Hakim agar diperoleh putusan yang seadil-adilnya.
Untuk itu, kini perkenankanlah kami menanggapi pokok-pokok Pleidoi tersebut berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dan terbukti dalam sidang-sidang yang lalu antara lain sebagai berikut :
1. Bahwa miengenai seberapa jauh bentuk hubungan dan peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam bentuk terpenuhinya unsur delik ke-1 atau subyek hukum " barangsiapa " terhadap unsur-unsur berikutnya yaitu : unsur ke-2 "dengan sengaja dan melawan hukum", unsur ke-3 " merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian", unsur ke-4." bersama-sama " telah diuraikan dengan jelas /pada......
pada halaman 80 s/d halaman 89 Tuntutan kami, sehingga kami tidak perlu mengulang lagi.
Adapun mengenai unsur-unsur pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KÜHP yang oleh Tim Penasehat Hukum dibagi dalam 5 unsur delik (Subyek, Kesalahan, Bersifat melawan hukum, Tindakan yang dilarang, serta Waktu, Tempat, dan Keadaan) menurut hemat kami hanyalah akan mengaburkan pembuktian, karena unsur-unsur tersebut bukanlah dari rumusan pasal yang dimaksud.
2. Bahwa bentuk " penyertaan " pasal 333 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dimaksudkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1671/K/Pid/1996 tanggal 16 Maret 1997 bukanlah bentuk " penyertaan " yang tepat untuk diterapkan dalam kasus ini, karena hal yang kami dakwakan kepada para Terdakwa adalah "mereka (para Terdakwa) bersama-sama " dalam satu Tim yaitu Tim Mawar, yang berdasarkan:
a. Putusan H.R. tanggal 17 Mei 1943, sebagaimana telah kami uraikan pada halaman 81 Tuntutan yang berbunyi sebagai berikut " Siapa yang dapat dikatakan turut serta melakukan, jika kedua fihak langsung bekerja sama melaksanakan sesuatu rencana dan kerjasamanya adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaiannya ".
b. Putusan H.R. tanggal 17 Mei 1914 yang menyatakan bahwa : "Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerjasamanya adalah lengkap dan erat, maka tilaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian“.
c. Putusan H.R. tanggal 29 Juni 1936 yang menyatakan bahwa: "Pelaku adalah seorang yang melakukan seluruh isi delik, apakah c'ua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi turut serta melakukan ".
/ 3. Bahwa......
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas maupun dalam tuntutan, bahwa hubungan Terdakwa-II s/d Terdakwa-XI dengan Terdakwa-I bukanlah dalam hubungan perintah sebagai Dan Yon 42 dengan bawahannya, melainkan dalam suatu bentuk kegiatan kerja sama dalam satu Tim yaitu Tim Mawar, dimana dalam Tim tersebut sudah tersusun dan terbagi siapa yang menjadi Komandan dan wakilnya, Perwira Intel, Komandan-Komandan Unit dan wakil-wakil serta para anggotanya, yang masing-masing sudah jelas fungsi dan tugasnya, maka tidaklah relevan apabila dikatakan bahwa Terdakwa-II s/d Terdakwa-XI dikatagorikan sebagai melaksanakan perintah dinas atau perintah jabatan yang dapat meniadakan kesalahannya berlindung dibalik pasal 51 ayat (2) KUIIP, karena hal itu perlu dikaji sejauh mana wewenang jabatan yang ada pada Terdakwa-I untuk memerintah Terdakwa-II s/d Terdakwa-XI, dan sejauh mana kewajiban Terdakwa- II s/d Terdakwa-XI untuk melaksanakan atau menolak perintah; Alasan seperti itu pernah diajukan oleh Tim Penasehat Hukum dalam sidang Mahmillub dalam perkara Penculikan dan pembunuhan para Pahlawan Revolusi yang menggunakan dalih karena melaksanakan perintah, namun alasan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.
4. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum untuk meniadakan " sifat melawan hukum yang berdasarkan asas-asas keadilan yang tidak tertulis karena tindakan para Terdakwa bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat dan negara ", kiranya tidaklah relevan dengan keadaan dan kesadaran hukum masyarakat saat ini; Adapun megenai hal-hal yang dapat menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana, sudah ditentukan dalam pasal-pasal Bab-IIl KUHP.
5. Bahwa dalam penilaian alat - alat bukti yang sah, kami telah berpedoman kepada ketentuan pasal 172 ayat (1) U.U. No.31 Tahun 1997, yaitu alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan dari :
a. Keterangan Saksi ; Dalam pasal 1 angka 27 dan angka 28 U.U. ini menyebutkan bahwa " Saksi adalah orang yang dapat memberikan keteranganguna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri; Adapun mengenai keterangannya yang dinilai sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana adalah berupa keterangannya mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya; Jadi tidak ada keharusan bahwa saksisaksi itu harus kenal dengan Terdakwa.
b. Keterangan Terdakwa; Bahwa keterangan para Terdakwa yang kami nilai sebagai alat bukti adalah sudah bersesuaian dengan ketentuan pasal 175 U.U. No. 31 Tahun 1997.
c. Surat, dan petunjuk; Dalam perkara ini telah dibacakan keterangan Saksi yang diberikan dihadapan pejabat yang berwenang / Penyidik, diantaranya adalah sdr. Sahdan, Saksi korban sdr. Mugianto, sdr. Faisol Reza, dan sdr.A'an Rusdianto, dimana keterangannya sudah bersesuaian baik dengan keterangan Saksi yang diberikan dalam sidang, maupun dengan keterangan para Terdakwa, serta dengan barang - barang bukti yang diajukan dalam sidang.
6. Bahwa Tim Penasehat Hukum dalam pembuktian unsur-unsur delik dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua hanya menekankan kepada perbuatan penjemputannya saja, sehingga seolah-olah dakwaan alternatif kedua sama tidak terbuktinya seperti dakwaan alternatif pertanma, padahal tindakan penjemputan para aktivis tersebut hanya salah satu kegiatan dari rangkaian kronologis peranipasan kemerdekaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaksananya, klarifikasi dan pelaksananya, lamanya para aktivis
10
berada dalam kekuasaannya, perlakuan terhadap para aktivis, dan peralatan yang digunakannya, sebagaimana telah kami uraikan dalam tuntutan.
Sidang Mahkamah Yth.
Sehubungan dengan hal-hal yang kami utarakan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa Pembelaan atau Pleidoi yang diucapkan oleh yang terhormat Tim Penasehat Hukum itu tidak menunjukkan kekeliruan kami dalam hal ini tentang pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin, bahwa apa yang telah kami tuntutkan itu adalah sah dan meyakinkan.
Oleh karena itu kami berpendapat, bahwa fakta-fakta dan alatalat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh Pembelaan atau Pleidoi yang disampaikan Tim Penasehat Hukum, dan kami tetap pada tuntutan semula yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 1999.
Demikian Replik ini kami akhiri, selanjutnya kami serahkan kepada sidang Mahkamah, pada hari ini, Selasa tanggal 23 Maret 1999.
ODITUR MILITER TINGGI
OOITURAT MILITER STOR MILITER TINGGI Thmp
TINGENM HAROM WIDJAYA, SH
KOLONEL CHK NRP. 25868