Baca PDF (OCR): Liar Zine #4

12 halaman · 12 halaman diproses dengan OCR · 12.7 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. HAK MATERNITAS BURUH PEREMPUAN DI PT. IWIP YANG DI ABAIKAN
  2. PEREMPUAN BUKAN PROPERTI TUBUHKU OTORITASKI
  3. DAN LENIN ADALAH REAKSIONER EMMA GOLMAN
  4. MENENTANG OTORITARIANISME DAN HIRARKI
  5. Negara dan Kapitalisme
  6. Hari Masyarakat Adat Internasional
  7. AKSI KAMISAN KE 13 TERNATE

MENENTANG OTORITARIANISME DANHIRARKI AN LENIN ADALAH SIONER:EMMA HAK MATERNITAS EURUH PEREMPUAN D PT. IWIP YANG DI ABAIKAN ZINE#LIAR

HAK MATERNITAS BURUH PEREMPUAN DI PT. IWIP YANG DI ABAIKAN Penulis : Sophelia

DAN LENIN ADALAH REAKSIONER EMMA GOLMAN Penulis : Emma Goldman

MENENTANG OTORITARIANISME DAN HIRARKI Penulis : Indah Astuti Anggota Perhimpunan Merdeka

12 halaman Terbitan ke - 4 Agustus 2023 ANTI - Hak Cipta

HAK MATERNITAS BURUH PEREMPUAN DI PT. IWIP YANG DI ABAIKAN

Nini (21) buruh perempuan yang sudah 3 tahun bekerja sebagai buruh bagian logistik PT.IWIP saat ditemui Emma pada, Jumat (9/6) Ialu mengungkapkan berbagai masalah disiplin pekerjaan yang menurutnya sangat tidak berpihak kepada kelompok pekerja perempuan. Kata dia, jarak rumahnya ke perusahan sejauh 10 Km, setiap karyawan yang terlambat dengan alasan apapun tetap akan diberikan surat peringatan, bahkan setiap karyawan yang sedang sakit tapi tidak mempunyai bukti surat sakit tetap diberikan peringatan.

"Waktu kemarin saya kerja di iwip datangnya sekitar setegah 6 gitu, itu pun nggak boleh terlambat kalau terlambat surat peringatan(SP). Jarak rumah saya dan perusahan sekitar 10 kilo, setiap hari seperti ini. terus semisal ada masalah sehingga nggak masuk kerja harus ada buktinya gitu,"ujarnya.

Perempuan Kelahiran tahun 2002 itu bercerita pengalamannya bersama kawan-kawan buruh perempuan yang tidak diberikan cuti haid dan cuti hamil. banyak keluhan yang dia dapatkan dari sesama buruh perempuan lainya, bahkan gaji mereka tak sesuai dengan jam kerja yang sudah berlebihan.

"Saya beserta rekan-rekan perempuan tak diberikan cuti haid dan cuti hamil kecuali dalam keadaan mendesak dan sudah gawat baru bisa diberikan istirahat. Bahkan gaji pokok saya 5 juta yah tentu dengan jam kerja yang terlalu besar pemberian gaji tidak sesuai standar," ucap Nini dengan tegas ingin melawan, namun takut dipecat hingga iya memilih untuk diam saja.

Tidak di berikan cuti haid dan cuti hamil

Begitupun yang dirasakan buruh perempuan Perusahan Tambang Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT.IWIP) lainnya. Perusahan yang berdiri 30 agustus 2018 merupakan salah satu perusahan yang mengelola logam berat untuk memproduksi nikel dengan skala besar. Perusahan nikel terbesar ini beroperasi di Desa Lelilef, kecamatan weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Dibalik produksi nikel yang besar yang menjadi bencana ekologi dan eksploitasi sumber daya alam besar-besaran, perusahanIndonesiaWedaBay Industrial Park(PT.IWIP) juga tidak memenuhi hak maternitas buruh perempuan.

Banyak Buruh perempuanyang bercerita soal pekerjaan mereka di perusahan itu, tentu tak semua bisa menceritakan masalah yang dihadapi, entah itu tekanan dari atasan atau memang mereka yang tak mau bercerita. tapi pada perusahan tambang itu banyak kasus yang terjadi dan itupun hanya didiami oleh pimpinan perusahan, bahkan di bantu oleh pemerintah. banyak sekali kasus yang terjadi di PT.IWIP diantaranya Hak Maternitas Buruh Perempuan Yang di abaikan, pelecehan, diskriminasi, kematian akibat kecelakaan kerja.

Tubuh perempuan ketika haid kerap disertai gejala-gejala yang biking tidak nyaman, seperti kram perut,perubahan suasana hati,atau mudah merasa lelah. Tapi dipaksakan untuk kerja. Terutama buruh yang sedang mengandung benih kehidupan yang ada di rahimnya. Banyak sekali dari mereka yang keguguran karena memaksakan diri untuk kerja. Setelah Nini menceritakan keresahan dalam bekerja, ia juga menginginkan agar hak-hak buruh perempuan yang ada di PT.IWIP bisa didengarkan.

“Saya mau pihak perusahaan memberikan hak kepada buruh perempuan serta pemerintah juga bisa melihat ketidakadilan yang saat ini terjadi di dalam PT.IWIP itu," tegas Nini.

Selain Nini (bukan nama sebenarnya, red) yang mengeluh dengan Haknya sebagai buruh perempuan yang belum terpenuhi, ada buruh perempuan lain yang bekerja pada bagian klinik PT. ÍWIP, biasa disapa Rina(23) (bukan nama sebenarnya, red) juga mengeluhkan hal yang sama seperti tak sahabatnya Nini. Dia merasa dihargai haknya sebagai perempuan.

"Waktu kerjanya tak sesuai dengan gaji yang kita dapat, yah banyak kawankawan buruh perempuan yang ingin protes, tapi karena takut di pecat, semua memilih diam," akuinya saat ditemui Emma (9/6) lalu.

Dia mengaku, dalam sehari dia bekerja 9 jam dengan waktu istirahat 2 jam, pada awalnya gaji naik, namun setelah bulan kedua gaji yang diterimanya mulai turun.

"Kita Kerja dari pagi, istirahatnya jam 12 sampai jam 2 siang, lanjut kerja lagi sampai jam 05;00 pulang. Gaji saya sekitar 7,400 juta gaji pertama, gaji kedua dan seterusnya Cuma 6 juta atau 5 juta," tuturnya.

Dia bilang, ada salah satu teman buruh perempuan yang sedang mengandung, bahkan hampir melahirkan di perusahan karena tidak ada cuti hamil untuk buruh perempuan, akibatnya teman buruh perempuan dilarikan ke rumah sakit umum Kota Weda, Halmahera Tengah. Karena situasi nya tidak memungkinkan sehinga dirujuk ke rumah sakit Umum Ternate.

"Ada teman buruh perempuan yang hamil usia kandungan sekitar 8 atau 9 bulan, tidak tidak diberikan cuti sampaisampai air ketuban nya pecah pas dalam keadaan kerja. Untunya sempat ke klinik kemudian dilarikan ke rumah sakit Kota Weda," kata dia dengan nada bicarayang datar, ekspresinya menunjukan bahwa ia juga merasakan hal serupa.

Sementara, Aksara salah satu aktivis perempuan Malut saat dihubungi Emma via telepon, Jumat (9/6) menjelaskan, situasi buruh perempuan di berbagai kota di indonesia kian hari kian mengenaskan, diperparah dengan diterapkannya UU no.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat nasib buruh perempuan semakin di ombang ambing ketidakpastian.

" Saat ini hak-hak buruh perempuan masih sangat diabaikan, akibat ulah pemerintah dan pihak perusahan sehingga hak-hak buruh perempuan di hilangkan, semisal cuti haid dan hamil sudah tidak ada, tentu ini adalah salah satu bentuk eksploitasi," jelas dia dengan nada kesal dan sedih.

"Tidak perlu melihat terlalu jauh, kita dapat melihat contoh kasus nasib buruh perempuan yang bekerja di PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT.IWIP). Salah satu perusahan tambang nikel terbesar di indonesia yang hampir sama dengan perusahanperusahan besar, ikut serta menutup mata dan menganggap remeh hak-hak maternitas buruh perempuan" tambahnya.

Aktivis Perempuan yang juga bekerja sebagai Buruh diPT.IWIP ini juga memaparkan, masalah pemenuhan hak perempuan yang kunjung diperhatikan perusahan, dia mencontohkan beberapa rekan-rekan buruh perempuan, bahkan dia yang dalam keadaan sakit pun tidak diberikan cuti untuk istirahat memulihkan tenaga.

"Akibat dari keserakahan pihak pemerintah dan perusahan. Dalam keadaan tidak fit pun banyak burun perempuan masih tetap kerja, saya sendiri merasakan itu, tapi kita berupaya tetap bertahan, tentu upaya untuk melawan tetap ada tapi masih banyak buruh perempuan yang tertekan, sebabnya semua diam saja,' paparnya.

Menurutnya, jaminan hak-hak buruh perempuan telah diatur dalam konvensi International Labour Organisation (ILO) No.183 tentang perlindungan maternitas adalah hak seluruh pekerja perempuan baik dengan status kerja tetap atau tidak dan menikah ataupun tidak menikah. "Di Indonesia hak-hak maternitas pekerja perempuan ini juga sudah diatur, di UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun, nasib buruh perempuan di PT.IWIP begitu memprihatinkan, sebab perusahan melanggar ketentuan undang-undang," tandanya.

Dikutip dari Konde.co hasil survei terbaru Never Okay Projek tahun 2022. DidukungOrganisasi Perburuhan Internasional (ILO), survei kuantitatif ini disebarkan secara daring pada 12 Agustus – 13 September 2022.

Sebanyak 1173 orang di berbagai wilayah di Indonesia terlibat menjadi Membuktikan responden. bahwa kekerasan di dunia terhadap kelompok rentan perempuan semakin meningkat sebanyak perempuan 73,66% (864 orang) perempuan mengaku mendapatkan pelecehan dan kekerasan dalam dunia kerja.

Nini yang merupakan warga Segea itu menggantungkan Harapanya agar ada keadilan, supaya hak maternitas yang selama ini tak dirasakan, bisa diterapkan kembali sesuai dengan apa yang telah diatur oleh UU.

Sementara itu, laporan kumpara.com pada maret/11/2021. Tentang perlindungan kepada pekerja, Menaker Ida Faujyah mengatakan untuk mengapgrade sarana dan sarana pelatihan yang menyesuaikan kebutuhan indurtri yang ada tertutama di PT.IWIP.

la pun menegaskan pemerintah daerah agar tetap mengawasi Kesehatan dan Keselamatan pekerja IWIP sebagai fungsi pengontrolan P3K. Sebab,kecelakaan dan jenis resiko kecelakaan yang tinggi.

"Maka penerapan K3 sangat penting. Fungsi pengawasan (harus dilakukan) dengan baik" ujarnya.

"harapan kami, melalui pembangunan PT.IWIP ini, memberikan dampak positif khususnya di Halmahera Tengah, Maluku Útara pada umumnya dan bangsa indonesia." Harap Ida Faujyah saat menghadiri MoU bersama Dirjen Binalattas Kemenaker di PT.IWIP. Pada Maret lalu.

Penulis : Sophelia

PEREMPUAN BUKAN PROPERTI TUBUHKU OTORITASKI

DAN LENIN ADALAH REAKSIONER EMMA GOLMAN

"Mereka yang memuji Lenin sekarang... Lenin belum membuat revolusi.

Terlebih lagi, dia yang mengakhiri revolusi. Langkah demi langkah, dari napas bersejarah -dari perdamaian Brest-Litovsk - hingga Maret 1921, ketika ia menerapkan kebijakan ekonomi barunya, Lenin mengejar tugas yang telah diusulkan, mencoba membawa revolusi menjadi tenang, mengebiri, menaturalisasi tujuannya, merampas kontennya, sehingga bahwa tidak ada yang tersisa selain pakaian luar yang seharusnya berfungsi sebagai ornamen di majalah Gala Internasional Third... "

"Torquemadas selalu menjadi kekuatan yang paling reaksioner dan kontrarevolusioner dalam sejarah manusia.

Dan Lenin adalah seorang reaksioner.

Semua fakta politiknya sejak 1917 adalah demonstrasi hidup dari aspirasi kontra revolusionernya.

Kontra revolusioner dalam arti yang telah berkontribusi dengan segala cara terhadap kegagalan revolusi." "Kedamaian Brest-Litovsk menyebabkan revolusi luka yang paling mematikan.

Pendirian tcheka mengubah Rusia menjadi rumah jagal manusia.

Pengumpulan pajak dan ekspedisi hukuman yang terkait dengannya memusnahkan ribuan nyawa dan menghancurkan seluruh desa.

Kronstadt dan upeti darah yang seharusnya memuaskan anak-anak terbaik mereka untuk ketuhanan Lenin.

Keputusan yang memberikan sanksi perang sampai akhir terhadap oposisi buruh dan serikat anarkis (perintah rahasia yang diajukan di Kongres X Partai Komunis Pan- Rusia sekarang muncul di siang hari; digunakan sebagai dukungan oleh para leninis dalam diskusí terakhir dengan oposisi); dan akhirnya memulihkan kapitalisme oleh NÉP (Kebijakan Ekonomi Baru); semua ini dan lebih banyak muncul dari otak manusia yang telah di kanonisasi sebagai orang suci oleh gereja komunis.

Dan semua langkah-langkah ini telah berkontribusi untuk menekan revolusi dan menghancurkan harapan rakyat Rusia.

Tetapi tidak hanya Rusia, semua orang harus mengalami Yesuitisme Lenin, karena membawa kuman pembusukan ke barisan orangorang tertindas."

Berlin, Februari 1924 "Kemunafikan puritanisme"

MENENTANG OTORITARIANISME DAN HIRARKI

Pada tulisan pengantar di edisi perdana Bersyarekat! bertajuk "Mengusulkan Sosialisme Libertarian", saya telah menyinggung sekilas tentang model ekonomi dan politik libertarian. Dalam pengantar tersebut kita bisa melihat sekilas bagaimana alternatif atas sistem hirarki dan otoritarian ini. Nah, kali ini saya ingin mengulas sedikit lebih dalam tentang sistem sosial yang berlaku saat ini. Tujuan saya untuk melihatnya sebagai kepingan-kepingan puzzle dan memberi gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana tatanan ini bekerja.

Saat ini kita hidup dalam sistem sosial yang penuh dengan kemiskinan dan penindasan, dan mengikis segala sisi kehidupan. Sadar atau tidak, kita tergiring ke dalam permainan logika sistem yang memonopolikekuasaan dengan tatanan hirarkis ini. Kita seolah-olah tidak lebih dari pekerja yang membuatnya semakin kuat. Meski semua orang sedang berusaha berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, namun belum semuanya memahami bahwa kemalangan yang kita hadapi ini semuanya bermuara dari kekuasaan tersentral secara ekonomi dan politik.

Lalu bagaimana sistem ini berjalan dan mengapa kita harus lebih giat menciptakan tatanan yang berbeda dari yang ada sekarang ini?

Otoritas merupakan kehendak yang menjadikan keadaan. Setiap orang mempunyai otoritasnya masing-masing. Erich Fromm membagi dua bentuk otoritas, di mana salah satunya adalah bentuk otoritas yang mesti kita lawan.

Pertama : otoritas alami dan rasional. Otoritas seperti ini dimiliki oleh semua orang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dalam otoritas alami dan rasional ini, sifatnya tidaklah permanen karena berdiri di atas model hubungan yang setara sehingga tidak menutupi otoritas pihak lain.

Bentuk kedua : otoritas yang tidak rasional. Otoritas model ini memiliki prinsip yang sama dengan teologi, yakni penyerahan otoritas kepada yang di atas atau segelintir orang. Inilah bentuk otoritas yang berbahaya karena menghasilkan pemaksaan dan penindasan.

Penyerahan otoritas tersebut hanya dimungkinkan pada tatanan sosial yang hirarkis, dimana otoritas dilembagakan. Dari situ kita bisa melihat bagaimana masyarakat telah terbelah menjadi dua golongan, yang berkuasa/penindas dan yang dikuasai/tertindas.

Bagi yang tertindas, mereka tidak bisa mengembangkan kreatifitas otak dan tubuhnya secara maksimal karena berada di bawah kontrol otoritas hirarkis. Dalam relasi yang hirarkis, otak dan tubuh tidak bisa terlatih secara teratur. Malahan kontrol hanya menciptakan ketidakpercayaan diri dan kemiskinan mental.

Individu berkembang sesuai dengan bentukan hubungan sosialnya. Dalam hubungan sosial yang setara akan membawa pengembangan diri lebih maju, karena setiap orang berinteraksi dengan leluasa tanpa tekanan dan kewajiban yang tidak sesuai. Relasi seperti ini akan memaksimalkan dan mengasah potensi dan kompetensi tiap individu. Sementara di lain pihak, kelas yang dominan akan tereduksi menjadi manusia yang mekanik dan individualistik. Éfek negatif secara psikologis tersebut hanya menyisakan kesenjangan sosial dan ekonomi.

Negara dan Kapitalisme

Ada dua bentuk otoritas yang mempunyai hubungan simbiosis yang tidak bisa kita pisahkan : negara dan kapitalisme. Kedua bentuk ini sama-sama hirarkis dan sentralistik. Seperti yang disimpulkan Pter Kropotkin bahwa "Negara bukan hanya sebuah kekuasaan di atas masyarakat, melainkan juga mencakup konsentrasi teritorial segelintir orang dengan banyak fungsi dalam kehidupan". Negara dengan aparatusnya ada dalam rangka dominasi satu kelas atas kelas lain.

Otoritas tersentral yang irasional diamini dalam sistem hirarkis melalui lembaga pemaksa sosial, yakni negara. Maka kita tidak bisa mendefenisikan hanya negara sebagai sebuah masyarakat atau pengelompokan masyarakat dalam satu tempat. Masyarakat sudah ada sebelum negara ada. Masyarakat primitif dan beberapa masyarakat adat misalnya, mereka tidak mengenal lembaga sosial yang hirarkis dan bersifat memaksa. Dalam hal inilah Errico Malatesta menegaskan bahwa kita tidak bisa memakai negara sebagai sinonim bagi masyarakat. "Negara tidak bisa digunakan untuk menggambarkan sekumpulan masyarakat kolektif yang berada dalam satu wilayah tertentu dan membentuk satu unit sosial".

Ada tiga hal yang bisa kita tandai dari negara :

Pertama, monopoli kekerasan satu teritorial dalam daerah tertentu. Secara historis, kita bisa mengetahui bahwa kemunculan negara dimulai sejak ekspansi perekonomian kemudian yang memunculkan batasan-batasan wilayah kedaulatan. Ini pula yang nantinya mengamini tindakan fasisme.

Kedua, negara memiliki aparatus dan lembaganya. Negara selalu menciptakan institusi-institusi pendukungnya untuk melegitimasi kekuasaannya. Institusi-institusi negara di antaranya adalah hukum, pendidikan, agama, kekerasan dan administrasi. Kita ditundukkan pada segala aturan yang dilahirkan oleh institusi diatas, dominasi serta aturan yang membentuk homogenitasmasyarakat,yang nantinya melahirkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berbeda.

Terakhir, konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir orang. Hirarki ini memastikan pembagian masyarakat ke dalam pemerintahan. Dalam legitimasi kekuasaan ini, diperlukan alat penegak/pemaksa, dan memunculkan dua kutub : (1) yang berkuasa dan (2) pihak yang dikuasai.

Dalam kapitalisme, para pekerja atau pihak yang dikuasai diposisikan sebagai sekrup ekonomi. Para pekerja tidak lagi menjadi individu yang unik, melainkan sekedar pekerja yang menukarkan tenaga dan waktunya untuk upah. Pekerja menjual tenaganya kepada kapitalis sebagai pihak yang berkuasa. Dengan begitu, pekerja bukan lagi individu dengan segala keunikannya pada jam-jam kerja, namun individu yang dieksploitasi oleh individu lain.

Inilah model hirarki ekonomi. Pekerja hanya bekerja dan berproduksi, sementara majikan yang mengontrol segala sesuatunya. Tapi apakah berarti yang kita inginkan adalah sekedar kebebasan ekonomi? Tentu saja tidak. Ini bukan sekedar tentang sebesar apa tapi bagaimana pengelolaannya dan hubungan di dalamnya. Bukan seberapa besar kue ekonominya, tapi bagaimana bagiannya dibagi merata.

KAMIPERCAYA BAHWABENTUK MASYARAKAT YANGBEBAS DAN MERDEKA ADALAH DENGAN CARA PEMUSNAHAN WUJUD OTORITAS

Bisakah Kita Mengubahnya?

Menolak otoritarianisme dan mengakhiri tatanan hirarkis bukanlah hal utopis. Ketertindasan bisa melahirkan perlawanan, keinginan mengakhiri tertentu penindasan. Pada skala perlawanan dapat melahirkan kreatifitas model perjuangan dan pemikiran akan alternatif lain dari sistem otoritarian ini.

Tiap orang pada dasarnya menginginkan keadilan dan kebebasan, bahkan mampu mengusahakannya. Mengulang Erich Fromm bahwa manusia beradaptasi pada tiap kondisi dan mencari kondisi lebih baik dan disesuaikan dengan kebutuhannya, menegaskan hal tersebut.

Kita bisa lihat sendiri, bagaimana protes sosial menyebar di berbagai wilayah Indonesia. Beragam alasan melatarbelakangi, dari menolak upah murah, pengusiran dari tempat hidup, protes biaya pendidikan, penolakan diskriminasi dan kekerasan, dan sebagainya. Perjuangan sehari hari inilah melatih pengembangan alternatif tatanan yang diinginkan. Di beberapa tempat, perjuangan bahkan menjadi tempat membangun pemahaman seseorang akan situasi dunia dan posisi mereka.

ini Meskipun tatanan hirarkis meniscayakan kehancuran dirinya, dan perlawanan spontan dapat menyulutnya, namun kita tidak bisa berpangku tangan dan apatis. Bila energi massa tidak terkelola dengan baik, letupan-letupan spontan hanya akan menggiring ke kekuasaan baru.

Oleh karenanya, kita harus menghimpun kekuatan untuk mendorong spontanitas itu lebih besar, kuat dan terorganisir. Perjuangan melawan kapitalisme dan otoritarianisme, membutuhkan wadah yang otonom dan mandiri. Selain tempat belajar dan berlatih revolusi, wadah yang otonom dan non-hirarkis tersebut juga sebagai bentuk perlawanan pada sistem hirarki dan otoritarianisme.

Indah Astuti

Anggota Perhimpunan Merdeka

Hari Masyarakat Adat Internasional

Tepat pada tanggal 9 agustus di peringati sebagai hari masyarakat adat internasional oleh seluruh warga dunia. Penggagasan Hari Masyarakat Adat Internasional berawal dari seminar tentang pengaruh rasisme dan konteks diskriminasi rasial dalam ekonomi dan sosial pada Januari 1989 oleh PBB di jenewa. Adapun hasil dari konferensi tersebut adalah Agenda 21. Di mana pada pasal 26 paragraf 1 sampai paragraf 9 dari Agenda 21 itu menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pembangunan. Kemudian dalam resolusi 49/214 pada 23 Desember 1994, Majelis Umum PBB menetapkan bahwa 9 Agustus merupakan Hari Internasional Masyarakat Adat Internasional. Peristiwa ini digunakan oleh PBB untuk memberikan perhatian terhadap masalah-masalah masyarakat adat.

AKSI KAMISAN KE 13 TERNATE

Namun hingga kini berbagai persoalan tak urungpadam menimpah masyarakat adat terutama di indonesia. praktik perampasan tanah adat dan kriminalisasi masih terus data terjadi. Aliansi (AMAN) Aasyarakat Adat Nusantara menyatakan hampir 301 kasus perampasan tanah adat. masif terjadi di beberapa wilayah yakni papua, sulawesi, flores , kalimantan dan halmahera. dalam kasus tersebut kebanyakan di lakukan oleh perusahan tambang yang mengekplorasi suberdaya alam. Tercatat, total luas lahan tanah adat yang dirampas mencapai 8,5 juta hektare dan sebanyak 672 Masyarakat Adat turut menjadi korban kriminalisasi. ironisnya praktik perampasan tersebut juga ikut dilegitimasi oleh negara melalui kebijakan politik yang diaktualisasikan dalam berbagai prodak UU juga melalui mobilisasi milter besar besaran untuk membekap para korporat di belakangnya.

Penerbit : #LIAR Literasi Antiotoritarian