Melawan Kepentingan Kapital?
Dalam sejarah Indonesia, negara ini pernah dijajah ratusan tahun oleh negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi di Indonesia. Lewat invasi kolonialnya, negara penjajah berhasil mengikis perlahan-lahan peran Raja-Raja di Nusantara yang kedepannya timbul banyak perangperang persaingan dan penaklukan tanah yang dilakukan oleh kerajaan dan vasal-vasal yang mengakibatkan lumpuhnya kerajaan itu sendiri dan pengambilalihan kekuasaan kerajaan oleh negara penjajah dalam bentuk hak guna tanah, pajak dan peraturan-peraturan lainnya. Setelah sekian lama hal tersebut berjalan, antara tahun 1920-an dan 1940-an maka munculah kelompok sakit hati yang dulu pernah dirugikan oleh Belanda, Inggris dan negara-negara lainnya. Kelompok dari kelas penguasa, seperti anak-anak keturunan Raja yang marah karena semua tanah dan otoritas mereka terhadap masyarakat dirampas oleh bangsa kolonial, lalu ada juga beberapa pelajar kota yang dulunya pernah bermukim di Belanda yang bersekolah disana dan individu-individu yang dulu pernah mengikuti lembaga rakyat buatan Belanda (volksraad).
Puncak dari perlawanan mereka kita bisa menyebut Soekarno-Hatta yang pada 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama Bangsa Indonesia setelah Jepang bertekuk lutut kepada sekutu. Dalam perjalanannya demi mengukuhkan peran dan otoritas Negara Indonesia dibawah naungan para kelas penguasa yang tidak mau rugi lagi tanah beserta kepemilikan pribadi lainnya direnggut oleh negara kolonial maka dilakukanlah sebuah pembentukan UndangUndang Dasar Negara Indonesia.
Khususnya dalam bidang ekonomi, Negara ini membuat Undang-Undang dimana peran Negara dalam Undang-Undang tersebut dikukuhkan sebagai penyelenggara yang legal dalam mengadakan pengeksploitasian sumber-sumber produksi. Sebagaimana diuraikan secara terinci dalam Pasal 33 UUD 1945; Pertama, perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dan ketiga, bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pertanyaannya, bagaimanakah reaksi pihak kolonial terhadap pembuatan Undang-Undang Negara Indonesia khususnya undang-undang dibidang perekonomian? Jawabannya sangat jelas, mereka bukan hanya tidak dapat menerimanya tetapi berusaha sekuat tenaga untuk segera mengakhirinya. Hal ini bisa dipahami mengingat permasalahan yang mereka hadapi akibat diterapkannya politik perdagangan Laissez-Faire yang pro-pasar, perdagangan bebas dan liberalisasi ekonomi pada akhir tahun 1840-an, tepatnya pasca politik kebijakan yang diterapkan oleh Raja William I pada tahun 1815-1840. Semenjak era tersebut, Belanda menerapkan politik perdagangan bebas dan liberalisasi ekonomi yang, ironisnya, Belanda sendiri tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk berkompetisi dalam pembangunan industri, bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangganya, Belgia, Inggris dan Jerman.
Tingkat pertumbuhan ekonomi Belanda beserta pembangunannya terus merosot, utamanya akibat pembiayaan perang-perang di negara-negara jajahan. Alih-alih mencoba kembali menggairahkan perekonomian dalam negeri mereka dengan upaya pembangunan atau rekonstruksi ekonomi
dan industri, Belanda malah semakin gencar memfokuskan anggarannya untuk tanah-tanah koloni mereka. Sejarah kemudian mencatat masa-masa kebangkrutan Belanda, di masa itu 18.000 orang Belanda mati atau 15 dari seribu penduduk Belanda mati karena kelaparan. Bertahun-tahun didera kemelaratan perekonomian, dan kemudian terancam dengan kemerdekaan beberapa negara koloninya (termasuk Indonesia), Belanda mengambil langkah-langkah represif. Sebagaimana kita ketahui, pasca proklamasi 17 Agustus 1945 Belanda masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya, Belanda melancarkan beberapa agresi militer dalam upayanya menduduki kembali Indonesia. Pengakuan Belanda akan kemerdekaan Indonesia justru ditandai dengan disepakatinya keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), sebuah konferensi yang diprakarsai oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (UNCI) yang dilaksanakan di Belanda. Iya, benar. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. KMB dilaksanakan 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949.
Setelah itu, apakah benar rakyat merdeka seutuhnya pasca terbentuknya Negara ini yang disahakan oleh dunia Internasional?
Mungkin baiknya kita tengok kembali hasil perundingan KMB tersebut. Ada tiga poin utama dalam KMB. Pertama, membahas mengenai serah terima kedaulatan pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua Bagian Barat. Poin kedua adalah mengenai pembentukkan persekutuan Belanda-Indonesia, dengan Belanda sebagai kepala negara. Dan yang ketiga, pengambilalihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.
Indonesia yang berarti bahwa kemerdekaan Indonesia terbangun atas dasar kepentingan ekonomi
Dalam perundingan tersebut Indonesia memang dinyatakan resmi oleh dunia Internasional kemerdekaan berpolitiknya lewat ditandatanganinya beberapa kesepakatan oleh delegator dari Indonesia maupun Belanda. Namun nyatanya ada tiga masalah ekonomi hasil kompromi yang kontroversial bagi bangsa Indonesia, dan akibatnya masih terasa hingga sekarang: pengambilalihan hutang pemerintah kolonial Belanda di Indonesia sebesar tiga miliar gulden (utang dalam negeri) dan 3,3 miliar gulden (utang luar negeri) dan perlindungan beroperasinya kembali bisnis Belanda di Indonesia secara bebas, dan Indonesia juga harus bersedia menyelenggarakan perekonomiannnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Dana Moneter Internasional (IMF), bahkan sebelum Indonesia secara resmi menjadi anggota lembaga tersebut. Itu artinya, sesuai dengan bunyi ketiga persyaratan tersebut, sebelum membuat utang sendiri, Indonesia sudah memiliki utang dalam jumlah cukup besar. Selanjutnya, sebelum secara resmi menjadi anggota IMF, Indonesia sudah terikat oleh semua ketentuan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral yang berkedudukan di Amerika Serikat tersebut.
Lalu, semua kaitannya mengenai uraian di atas bukan bermaksud agar kita melihat negara sebagai sesuatu yang perlu kita kritisi. Melainkan lebih dari itu. Negara beserta konstitusinya ternyata sudah terbukti dalam sejarah bukan senjata yang tepat untuk melawan invasi kapital baik dari dalam maupun luar negeri. Karena dari fakta-fakta yang dipaparkan di atas terlihat bahwa kemunculan negara Indonesia malah menambah derita yang semakin besar dan berkepanjangan bagi masyarakat kebanyakan dengan ditambahnya pembebanan hutang dan bebas beroperasinya perusahaan Belanda di
perusahaan-perusahaan kolonial dan kepentingan para kaum kelas penguasa di Nusantara untuk mendapatkan kekuasaannya kembali di bekas daerah jajahan kolonial. Artinya, konflik besar ini sebenarnya ialah konflik kelas penguasa yang pada akhirnya kita semualah yang menanggung resikonya. Sejarah indonesia sebenarnya ialah sebuah bukti kekalahan bagi para pengagung konsep Hegelian tua di bangsa ini yang beranggapan bahwa Negara (roh absolut) ialah sebuah pencapaian terakhir dalam usaha penegakan Demokrasi untuk menjamin sebuah masyarakat yang adil, dalam kasus ini Indonesia, melawan invasi kapital.
Oleh karena itu maka saat ini kita seharusnya mampu memetakan di mana terali-terali tak terlihat yang memenjarakan dan jangan sampai tereduksi oleh ilusi-ilusi negara seperti patriotisme dan nasionalisme yang malah mementahkan hasrat kebebasan kita, seperti apa yang terjadi dalam sejarah perjuangan bangsa ini. Mengingat bahwa logika negara dibawah rezim kapital dari negeri ini terbangun untuk hanya menjadi lembaga penyedia undang-undang dan aparatus negara demi meredam hingga memberangus suara-suara di luar sistem.
Jurnal yang memakai berbagai data dan penelitian pustaka antropologi untuk mencoba meruntuhkan dan kemudian merekonstruksi ulang pandangan dunia modern yang anthropostAnthropost adalah sebuah dalam kesehariannya membuat hidup kita semakin tercerabut dari keindahannya. Media ini merupakan salah satu bentuk perealisasian diri dan sebagai pengaktualisasian disiplin ilmu pengetahuan diluar lingkungan akademik, karena bagi kami sudah saatnya bagi setiap ilmu pengetahuan—termasuk antropologi—menentukan posisinya, untuk kemudian bersama-sama memberikan pendar cahayanya kepada kehidupan sebagaimana dia dulu dicipta demi sebuah dunia yang lebih nyaman untuk ditinggali.
Tim Anthropost: Dewi Sri Lestari, Dyah Pitaloka, Laurentius Janohah, Nedy Ludditiansyah
Sejak kapan kami harus peduli ketika hidup kami lebih banyak diacuhkan? Lupakan J.F. Kennedy, karena jawaban inilah yang kami ucapkan ketika beberapa teman menanyai argumen dalam konflik Indonesia-Malaysia, atau tentang partisipasi dalam pemilu yang lalu. Kenyataannya kami tidak pernah sendiri, jawaban inilah yang juga diucapkan ribuan TKI di luar negeri, masyarakat adat papua, pelajar putus sekolah, seniman adat lokal, korban penggusuran, pedagang pasar tradisional, karyawan kantoran dengan mata kosong, engkau dan kita semua yang hidupnya diinjak-injak dalam sistem ini. Karena apabila TKI adalah devisa, masyarakat adat papua adalah tanah, mahasiswa adalah calon robot-robot pekerja baru, demokrasi adalah kotak suara, seniman adalah hak cipta, lalu siapa sebenarnya sang manusia wahai negara?
# 2 | N ov e m b e r 2 0 0 9 | G r a t i s
anthropost PO Box 7630 BDSE 40400, Indonesia | [email protected] | anthropost.wordpress.com
Negara: Kolonisasi Homo Homini Lupus Terhadap Homo Sapiens Asal-Usul Negara dan Sanggahan atas Pandangan Umum Kealamiahan Negara Hobbesian Negara ini baru saja memilih dan mendapatkan presidennya yang baru. Ritual 5 tahunan baru selesai diselenggarakan untuk memastikan sebuah posisi yang sebab-musabab yang jelas dalam proses yang akhNapak Tilas Indonesia: Konstitusi kabarnya dapat mengatur dan menyelamatkan nasib ratusan juta jiwa yang berada dalam kekuasaannya. Dana ratusan milliar rupiah di hambur-hamburkan di jalan demi sebuah atribut kampanye bernama poster, kaos, bendera, hingga selebaran disaat dinginnya tanggapan masyarakat atas pesta politik itu sendiri menyeruak. Mereka yang menolak memberikan suaranya mendapat cemoohan bahkan terror karena dianggap tidak berpartisipasi dalam pemilihan yang bahkan tidak pernah kita minta keberadaannya. Belum sempat kita beristirahat dari segala gegap gempita tersebut, pesta kemerdekaan negara ini juga kembali datang. Upacara-upacara dilaksanakan demi mengenang para pahlawan negara yang kabarnya sungguh sangat berjasa meski kita sendiri tidak pernah benar-benar merasa merdeka. Perlombaan-perlombaan diadakan untuk memberi sedikit hiburan kepada para pekerja-upahan demi memulihkan kembali tenaga kerja yang siap untuk diperas lagi di kemudian harinya.
Komunitas terbayang ini, yang biasa kita sebut sebagai negara, dalam kehidupan masyarakat modern menjadi seperti sebuah entitas yang dipercaya sebagai pelindung dan penjaga kita satu sama lain. Sebuah organisasi politik yang dipercaya tanpanya kehidupan manusia akan berada dalam ketidakteraturan sosial. Dengan cara pandang seperti ini dan berbagai aktifitas negara yang semenjak awal merupakan garda depan dalam menjaga ketertindasan kelas, sebuah kajian antropologi politik mengenai negara menjadi penting bagi kita untuk memahami dari mana monster berkepala dua ini berasal, bagaimana dia bisa ada di kehidupan kita dan apa penyebab kemunculannya. Hingga
nanti, suatu saat kita bisa terjaga dan membangun sebuah relasi sosial yang tidak lagi membutuhkannya.
Kesalahan utama dalam memandang negara sebagai sebuah organisasi politik adalah pandangan yang mengatakan bahwa negara merupakan suatu keniscayaan alamiah bagi Homo sapiens sebagai mahkluk sosial. Pandangan umum yang kebanyakan kita amini sekarang ini pada awalnya berhulu dari pemikiran Thomas Hobbes, seorang Filsuf abad XVII yang mengemukakan tentang hakikat diri manusia sebagai Homo homini lupus,
manusia merupakan serigala bagi manusia yang lain. Menurutnya sifat alamiah manusia adalah kompetisi brutal antar individunya dan saling menghancurkan satu sama lainnya, sehingga dengan sifatnya itu diperlukanlah suatu lembaga politik besar yang bernama negara yang diharapkan bisa mengendalikan keegoisan manusia tersebut. Para kelas penguasa di sepanjang sejarah selalu menggunakan argumen ini untuk merasionalkan keberadaan negara, namun temuan-temuan arkeologis di kemudian hari berkata lain. Secara singkat dikemukakan bahwa sebagian besar kehidupan manusia justru hidup tanpa eksisnya sebuah organisasi politik yang bernama negara. Kemunculan negara bagaimanapun juga mempunyai
Kesalahan utama dalam memandang negara sebagai sebuah organisasi politik adalah pandangan yang mengatakan bahwa negara merupakan suatu keniscayaan alamiah bagi Homo sapiens sebagai mahkluk sosial.
irnya menciptakan negara tersebut. Frederich Engels mencatat sebagaimana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lewis Morgan, bahwa kemunculan negara didahului oleh perubahan ekonomi dan hubungan sosial yang mendasari masyarakat tersebut. Hubungan sosial yang dimaksud disini ialah mulai terciptanya kelas-kelas dalam masyarakat yang merupakan konsekuensi dari perubahan hubungan-hubungan sosial itu. Dengan terbaginya masyarakat ke dalam kelas yang antagonistik ini, maka diperlukanlah suatu lembaga yang diciptakan oleh kelas penguasa (rulling class) untuk terus menjamin kekuasaanya. Bukti ini secara langsung juga membantah pandangan umum bercorak hobbesian yang mengatakan bahwa negara sebagai institusi politik merupakan sebuah hasil dari kontrak sosial yang disetujui oleh seluruh warga negaranya.
Pandangan kontrak sosial pada dasarnya juga bersifat ahistoris. Secara umum, tipologi pentahapan sistem politik dalam sejarah manusia dibedakan dalam empat tahap utama, yaitu kumpulan (bands), suku (tribe), chiefdom dan negara (state). Tipologi ini merupakan basis bagi pembahasan transformasi evolusioner utama dalam masyarakat.
Bentuk masyarakat yang paling sederhana dan awal adalah kumpulan atau bands, suatu bentuk politik yang secara khusus dihubungkan dengan masyarakat pemburu dan peramu. Morton Fried (1967) mengemukakan bahwa dalam organisasi politik ini kepemimpinan politik bertumpu pada pengaruh dan pada dasarnya tidak mempunyai kekuasaan politik yang sesungguhnya. Selain itu, kepemimpinan cenderung tidak tetap, dan sering beralih dari orang yang satu ke yang lainnya. Pergeseran kepemimpinan ini lebih diasosiasikan dengan situasi material yang dihadapi oleh kelompok ketimbang orangnya. Sebagai contoh dalam suatu situasi dimana kelompok mengejar buruan, maka orang yang paling ahli dalam berburulah yang akan memimpin kelompok untuk menangkap buruan, sedangkan dalam kasus lain seperti ritual dan pengurusan anak akan diserahkan kepada mereka juga yang ahli dalam bidang tersebut demi kepentingan kelompok. Struktur politik masyarakat tingkat kumpulan merupakan suatu pola kepemimpinan informal yang sering bergeser dan terorganisasi secara longgar. Contoh yang paling baik mengenai sistem politik masyarakat kumpulan yang ada sekarang adalah apa yang kita lihat dalam masyarakat !Kung (tanda seru di depan untuk menandakan cengkok yang biasa dipakai untuk penyebutan aslinya) di Afrika bagian selatan dan orang Eskimo yang sama sekali tidak meninggalkan jejak adanya kepemimpinan formal dalam aktifitas mereka seperti perburuan dan gerak pindah dari perkampungan.
Bentuk organisasi politik yang kedua adalah suku atau tribes. Masyarakat suku didefinisikan sebagai masyarakat di mana suatu satuan yang lebih besar, yang diindentifikasi dalam istilah budaya dan linguistik, terbagi ke dalam sejumlah desa yang lebih kecil yang relatif tidak terintegrasi. Satuan desa yang lebih kecil itu, sementara secara kebudayaan diidentifikasi sebagai suku, secara ekonomis adalah swasembada dan secara politik adalah otonom. Karena itu suku mempunyai sifat segmenter. Satuan-satuan desa individual suku mempertahankan suatu tingkat otonom yang tinggi, dan tidak ada penyatuan desa-desa menjadi suatu unit politik tunggal. Jadi untuk mencari sifat organisasi politik masyarakat suku, orang harus melihatnya di dalam desa itu
eluruhan. Pemimpin politik suatu masyarakat suku tidak memperoleh kedudukannya melalui sistem keturunan, melainkan harus mencapainya melalui usahanya sendiri. Seperti halnya masyarakat kumpulan (bands) pemimpin dalam masyarakat suku tidak didapat melalui kedudukannya dalam suatu kelompok tertentu melainkan melalui usaha-usaha yang bersifat pribadi dan sifatnya sementara sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya (Sanderson, 1991: 299-300).
Secara ekonomis dan dilihat dari sistem stratifikasi sosial, kedua bentuk masyarakat ini belumlah mempunyai sebuah stratifikasi sosial, namun baru mempunyai sebuah ketidaksamaan sosial yang berada antar individu. Konsep ini perlu diperhatikan secara jelas kerena seringnya terjadi pencampuradukan antara ketidaksamaan sosial dan stratifikasi sosial. Ketidaksamaan sosial berkenaan dengan adanya perbedaan derajat dalam pengaruh dan prestise sosial antar individu dalam masyarakat tertentu. Ada dua segi penting dari definisi ini. Pertama, ketidaksamaan sosial hanya mengenai perbedaan antar individu dalam pengaruh sosial— yakni aksi seorang individu akan diikuti dan ditiru oleh individu lainnya; atau prestise—yakni dimana individu dihormati dan dihargai. Jadi, ketidaksamaan bukan berkenaan dengan derajat kekuasaan dan kekayaan. Kedua, ketidaksamaan sosial mengimplikasikan ketidaksamaan antar individu, bukan antar kelompok-kelompok yang berlainan. Jadi dapat dipahami, ketidaksamaan sosial adalah hal yang universal dalam masyarakat manusia, karena tidak ada masyarakat tanpa perbedaan individu.
Sedangkan stratifikasi sosial berkenaan dengan adanya dua atau lebih kelompok-kelompok dalam masyarakat yang terbagi secara vertikal (bertingkat), yang anggota-anggotanya mempunyai
Negara merupakan sebuah manifestasi penjaga penghisapan kelas dalam masyarakat sendiri bukannya pada unit kesukuan secara kesmelalui kekerabatan, dan harapan masyarakat
kekuasaan, hak istimewa, dan prestise yang tidak sama antar kelompok. Inti dari gagasan ini adalah adanya perbedaan antara individu yang memiliki kemampuan yang sama namun mendapat perbedaan dalam ekses sumber daya hanya dikarenakan ketidaksamaan kelompok sosial. Karakteristik penting dari stratifikasi adalah bahwa dia melibatkan kelompok, bukan individu.
Kedua bentuk masyarakat di atas, terutama dengan sistem politik kumpulan (bands) secara statistik mendominasi kehidupan manusia sejak awal kemunculannya. Karakteristik perekonomian mereka bertumpu pada ketiadaan produksi barang demi nilai-tukar, asas timbal balik dengan kebersamaan dan kerja sama intensif seluruh anggota. Pemburu dan peramu pada umumnya menampilkan apa yang disebut “masyarakat komunal primitf”, dimana sumber-sumber daya utama dapat dimanfaatkan dan tidak dikuasai oleh suatu kelas sosial tertentu. Kerena masyarakat kumpulan dan suku tidak mempunyai kelas-kelas sosial, maka konflik yang terjadi tidak akan timbul diantara kelompokkelompok sosial yang mempunyai akses berbeda terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang penting, tapi cenderung menjadi sangat pribadi dan terindividualisasi. Kasus konflik antar kelompok dalam perebutan teritori juga sangat kecil kemungkinannya dengan sifat nomaden (berpindahpindah) dari masyarakat itu sendiri.
akan kemurahan hati pemimpin mereka, maka para pemimpin chiefdom masih kesulitan menjadi tiran yang sesungguhnya.
Tahap organisasi politik yang berikutnya dapat disebut chiefdom. Chiefdom dapat ditemui dalam masyarakat dengan pola subsisten hortikultura (ladang berpindah) intensif dan pastoral (berternak/menggembala). Yang secara khusus membedakan antara masyarakat chiefdom dan suku adalah suatu unifikasi politik dan sentralisasi dalam bidang politik. Chiefdom ditandai dengan banyaknya desa-desa yang terpisah menjadi suatu keseluruhan yang kompleks, terkoordinasi secara terpusat dan diperintah dari atas dan bawah. Kendati telah melembagakan kekuasaan otoritas murni, jelas masih ada batasan-batasan bagi pemimpin chiefdom. Kerena tidak adanya suatu monopoli kekerasan, dan ada keterikatan dengan rakyat
Chiefdom yang hanya memiliki kemampuan memaksa terbatas, harus ditopang oleh mesin administrasi yang perlu untuk mengatasi bentuk perlawanan yang keras. Apabila mesin administratif ini pada akhirnya terbentuk, maka perkembangan bentuk politik demikian dikenal dengan negara. Negara tidak hanya meneruskan proses evolusi kekuasaan yang terus meningkat; negara juga membentuk suatu monopoli kekuasaan yang perlu untuk menjamin berlakunya kehendak para pemegang kekuasaan. Di samping monopoli kekerasan yang penting bagi negara, ciri lain adalah kondisi-kondisi dimana arti penting ikatan kekerabatan telah berkurang. Kerena itu, penguasa tingkat negara tidak lagi mendominasi kaum kerabatnya saja, tetapi mendominasi suatu massa besar yang terdiri dari individu-individu anonim yang tidak berhubungan.
Seperti halnya masyarakat kumpulan dan suku, tipe organisasi politik chiefdom dan negara juga muncul diawali oleh perubahan kondisi-kondisi hubungan sosial dalam masyarakat. Negara, terutama dimulai ketika manusia mulai mengembangkan sistem agraris dalam kehidupan ekonominya. Kehidupan agraris ini menampilkan banyak sekali konsekuensi yang sebelumnya tidak terkira. Dengan sistem ini, masyarakat mau tidak mau harus menjadi masyarakat yang tinggalnya menetap. Sistem agraris ini juga menghasilkan surplus yang paling hebat diantara pola-pola subsisten sebelumnya. Bersamaan dengan itu, muncul juga sistem kepemilikan atas alat-alat produksi dan hilangnya etika redistribusi sumber daya. Secara sosial terjadi juga kerenggangan tali kekerabatan sosial dan dimuainya suatu era stratifikasi sosial di mana mayoritas masyarakat mengalami degradasi material maupun spiritual. Dengan segala kompleksitas baru inilah dibutuhkan sebuah bentuk pengorganisasian baru yang bisa mengendalikan kelas-kelas yang terhisap dalam pola ekonomi. Munculah negara. Pemerintah dalam masyarakat agraris—raja, penguasa, kaisar, presiden atau apapun namanya—adalah orang yang secara resmi menjadi pemimpin politik.
Menurut catatan arkeologis, negara-negara pertama sendiri baru muncul sekitar 6000-5000 SM di daerah Mesopotamia (yang sekarang merupakan wilayah Irak) dan Mesir yang juga merupakan penanda pokok pondasi-pondasi awal peradaban manusia. Berturut-turut kemudian muncul berbagai negara di daerah–daerah lain diseluruh dunia seperti Dinasti Shang di China pada 3750 SM, masyarakat setingkat negara di dataran Indus, India pada 4500 SM dan negara-negara Olmec dan Maya di daerah Amerika Selatan yang terbentuk antara 3200 dan 2800 SM. Patut diperhatikan juga bagaimana negara-negara awal ini secara geografis berdiri di daerah-daerah yang memiliki sungai-sungai besar seperti sungai Tigris dan Eufrat di Mesopotamia, sungai kuning di Cina bagian utara, dan sungai Indus di India. Sungaisungai besar ini merupakan pra-kondisi awal bagi kesuburan tanah yang nantinya akan sangat penting bagi sistem irigasi pertanian.
Pondasi-pondasi negara-negara awal yang bercorak feodal ini tinggal menunggu waktunya saja untuk berubah menjadi negara modern. Penemuan mesin uap yang menjadi awal revolusi industri di Inggris pada akhir abad XVIII menjadi tolak ukurnya. Dengan berubahnya kekuatan-kekuatan produksi ini, berubah jugalah hubungan sosial yang ada di dalamnya. Kerja-upahan yang menjadi hubungan sosial utama di bawah sistem ini, menuntut perubahan dalam bentuk-bentuk negara modern. Mengenai hubungan antara Kapitalisme dan negara ini, F.Engels memberikan suatu pandangan yang sangat komperhensif dalam bukunya asal-usul keluarga, kepemilikan pribadi dan negara.
Sebagai suatu tahap perkembangan ekonomi tertentu, di mana pembagian masyarakat menjadi kelas-kelas diperlukan, negara menjadi suatu keharusan karena adanya pembagian ini. Mata rantai sentral dalam masyarakat beradab ialah negara, yang dalam segala masa tanpa kecuali negara kelas penguasa dan dalam segala hal terus menjadi suatu mesin untuk menindas dan mengeksploitasi kelas di bawahnya(2004: 232-235 (1884)).
Dalam negara-negara modern pascarevolusi industri ini, negara tidak lagi hanya memaksakan kehendaknya lewat jalan-jalan kekerasan fisik, namun juga terus menerus berusaha mengembangkan suatu ideologi yang diharapkan bisa tetap meredakan pertentangan antar kelas sehingga kelas berkuasa dapat terus menerus berkuasa. Ideologi ini termanifestasikan dalam beragam bentuk ideologi yang pernah muncul dalam sejarah. Dengan berbagai ideologi ciptaan kelas penguasa ini kelas pekerja sebagai mereka yang dieksploitasi dalam sistem ini nantinya akan kembali kesulitan mengidentifikasi penyebab utama keterasingan mereka. Kelas penguasa terus menerus berusaha agar konflik yang terjadi bukanlah konflik kelas yang bersifat vertikal dan mengancam mereka, namun menciptakan konflik horizontal antar kelas pekerja dengan ilusi-ilusi ideologis tadi. Selain itu dengan berubahnya sifat tenaga kerja yang dituntut untuk bebas menjual tenaga
kerjanya kepada siapa saja dalam sistem ekonomi ini, negara-negara modern juga dituntut untuk mengembangkan ideologi “kebebasan” seperti demokrasi liberal, demi terciptanya kebebasan seluas-luasnya bagi tenaga-kerja upahan untuk bekerja kepada siapapun demi terus berlangsungnya akumulasi kapital.
Negara, sebagaimana telah kita lihat, merupakan sebuah kolonisasi konsep palsu bernama Homo homini lupus terhadap mahkluk riil bernama Homo sapiens, merupakan sebuah manifestasi penjaga penghisapan kelas dalam masyarakat. Manusia dengan segala kompleksitasnya, secara sempit telah dimasukan ke dalam hanya satu sisi kehidupan yang bernama persaingan dan kerakusan. Dengan cara pandang yang diciptakan kelas penguasa ini, kita melihat manusia hanya sebagai individu-individu rakus yang siap melakukan apapun demi dirinya sendiri. Kita menjadi lupa bagaimana kita sebagai salah satu spesies yang mampu bertahan hidup sangat mengandalkan kerjasama dan saling membantu satu sama lain demi kelangsungan hidup itu sendiri.
Kritik atas negara, pada akhirnya harus dengan segera dialamatkan pada relasi sosial yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri sebagai sumber utamanya. Negara, yang menjadi alat dalam peperangan besar yang sama sekali tidak pernah kita setujui dan inginkan namun terus memaksa kita masuk ke dalamnya jelas merupakan petaka tak terkira. Relasi-relasi sosial kita sekarang, yang
Fitur Utama Fitur Utama Rujukan Utama itu, hal menarik yang disampaikan Harvey terPenulis : David Harvey
berdasar pada eksploitasi kelas bukanlah cara hidup yang paling sesuai dengan spesies kita, bukan juga cara hidup yang sudah ada dengan sendirinya dan tidak dapat kita rubah lagi. Cara hidup ini hanya menuju ke satu hal: kehancuran. Hal yang perlu kita ingat adalah realita yang mengatakan bahwa negara bagaimapun juga dibangun dari cara kita berelasi satu sama lain, dan realitas lainnya mengatakan bahwa cara hidup ini memang belum terlalu lama hinggap di kita, belum terlalu lama untuk segera mengakhirinya sebelum dia membawa terlalu banyak petaka. Kerena kita memang manusia, bukan serigala.
Engels, Frederick. Asal Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi, dan Negara. 2004. Jakarta: Kalyanamitra. Gonick, Larry. Kartun Riwayat Peradaban jilid I. 2006. Jakarta: KPG.
___________. Kartun Riwayat Peradaban jilid II.
2007. Jakarta: KPG. Sanderson, Stephen K. Makro Sosiologi; sebuah pendekatan terhadap realitas sosial. 2003. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Trouillot, Michael-Rolph. The anthropology of the state in the age of globalization. 2001. Dalam Current Anthropology Volume 42, Number 1, February 2001.
Siapa Bilang Kapitalisme Tidak Berevolusi?
Dimensi : 14 x 21 cm, 371 hlm. Penerbit : Resist Book, 2008
Rekomendasi Bacaan
Apa yang sedang populer sebagai wacana publik? Terutama pada masa pergantian kekuasaan elit negara beberapa waktu yang lalu? Selain wacana ekonomi kerakyatan, yang sering terdengar ialah kata “neoliberalisme”. Cukup aneh melihat wacana neoliberalisme menjadi begitu populer, banyak tercantum pada spanduk-spanduk dalam masa kampanye elit politik, dan dibincangkan dalam media-media besar nasional. Meski sebenarnya—dan seharusnya— tidak aneh karena neoliberalisme tidak hadir ketika masa kampanye dan iklan politik berhamburan saja. Ia sudah lama hadir dalam kehidupan masyarakat, sampai-sampai dianggap taken for granted.
Kini, bergembiralah kita karena telah terbit sebuah buku yang dapat membantu memahami persoalan ekonomi-politik global saat ini. Lebih menggembirakan lagi karena buku ini ditulis dengan bahasa yang tidak njelimet dan disertai data-data yang sangat rinci. Alur cerita yang mudah diikuti sangat membantu pembaca dalam upaya memahami isi buku ini. Hal tersebut tak lepas dari latar belakang sang penulis yang merupakan profesor pada dua bidang ilmu, Geografi dan Antropologi. Di samping itu ia juga mendalami teori Marxis dan analisis kelas. Maka, tidaklah berlebihan jika buku ini dapat menjadi sebuah pengantar yang lengkap untuk memahami neoliberalisme.
Dalam buku ini Harvey memaparkan sejarah perkembangan neoliberalisme dimulai darimana asal-usul doktrin tersebut, bagaimana proses kemunculannya, dan implikasi-implikasi dari proses kemunculan doktrin tersebut. Selain
letak pada bagaimana ia melihat neoliberalisme— selain sebagai usaha bagi kapitalisme untuk menyelamatkan keberadaannya—sebagai usaha dari kelas elit (elit pengusaha dan elit politik) untuk memulihkan, membangun-ulang, dan memperbesar kekuasaannya melalui serangkaian kerjasama yang salah satunya terwujud dalam bentuk peraturan pemerintah.
Harvey juga memetakan penyebaran doktrin neoliberalisme secara geografis. Perbedaan karakter geografis, kondisi negara, masyarakat dan pemerintah merupakan unsur yang membuat perkembangan neoliberalisme menjadi khas di setiap kawasan. Selain itu, solusi yang dikemukakan Harvey untuk meninggalkan moda produksi kapitalis tepat menyentuh jantung persoalan karena krisis kapitalisme akan terus berlangsung selama akumulasi kapital berjalan.
Menyoal wacana neoliberal yang mendadak populer saat masa kampanye presiden berlangsung, bisa jadi banyak orang terkecoh istilah itu tanpa mengaitkannya dengan kapitalisme. Padahal neoliberalisme sendiri merupakan wujud lain kapitalisme yang lahir dari situasi jenuh akumulasi kapital, yang dalam bahasa Harvey disebut dengan “kapitalisme liar”. Jauh lebih liar karena doktrin neoliberalisme disusupkan dan ditegakkan melalui gagasan mulia tentang konsep martabat manusia dan kebebasan individu sebagai fondasi idenya, yang dilihat sebagai “nilai utama dari peradaban”. Jauh lebih berbahaya karena sebagaimana yang diungkapkan Mattew Arnold, “kebebasan merupakan kuda yang sangat bagus untuk ditunggangi ke arah manapun selain ke arah kebebasan itu sendiri”.