Baca PDF (OCR): Dialog budaya, wahana pelestarian dan pengembangan kebudayaan bangsa

DIALOG BUDAYA

WAHANA

PELESTARIAN

DAN

PENGEMBANGAN

KEBUDAYAAN

BANGSA

Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya Direktorat Tradisi dan Kepercayaan Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan Jakarta, 2003

DIALOG BUDAYA, WAHANA PELESTARIAN DANPENGEMBANGANKEBUDAYAAN BANG SA

Penulis :

Prof. DR. Nani Tuloli,

J.W. Ajawaila, DR. Phil. Karel Erari, DR. Heddy Shri Ahimsa Putra,

Ida Bagus Gde Yudha Triguna,

DR. lrwan Abdullah,

DR. Phil. lchwan Azhar,

Gufran A. Ibrahim

Yudhy Syarofie

Drs. Suhardin , MSi.

Alcala Zamora

AslamNur

Drs. Asrien Noerdin

Hak Cipta dilindungi oleh Undang -undang

Diterbitkan oleh

Badan Pengemb angan Kebudayaan dan Pariwisata

Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya

Direktorat Tradis i dan Kepercayaan

Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi

dan Kebudayaan , Jakarta tahun 2003

Cetakan Pertama tahun 2003

Dicetak oleh : CV. Mitra Sari

Kata Pengantar Kepala Direktorat Tradisi dan Kepercayaan

Dialog budaya yang diprogramkan Direktorat Tradisi dan Kepercayaan tahun anggaran 2002 ini, semula diprogramkan untuk mengumpulkan bahan bagi penyempurnaan kebijakan pembangunan kebudayaan dalam rangka memperkukuh ketahanan budaya dan integrasi nasional dari ancaman konflik yang dapat mengarah pada disintegrasi bangsa.

Namun sejalan dengan rencana kongres kebudayaan yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2003 di Bukittinggi Sumatera Barat, program yang telah direncanakan lebih diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kongres tersebut. Tujuan dari dialog budaya tersebut kemudian difokuskan antara lain untuk menampung persepsi, aspirasi, minat dan perhatian masyarakat, budayawan, pakar budaya, seniman, ilmuwan, pemangku adat dan pejabat pemerintah untuk berdialog, tukar menukar pengalaman, menggali dan merumuskan pemikiran dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayan bangsa.

Dialog budaya dilaksanakan di Padang, Banjarmasin, Manado dan Yogyakarta pada bulan September 2002 yang dihadiri oleh panitia pengarah kongres kebudayaan. Sebagian dari makalah yang disampaikan dalam dialog kebudayaan dan basil dari dialog terse but kami pilih untuk diinformasikan lebih luas kepada masyarakat, dengan harapan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang peduli terhadap kebudayaan bangsa.

Terima kasih yang setulusnya kami sampaikan kepada para penulis yang karyanya kami terbitkan dalam edisi ini, dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dialog mulai dari perencanan, pelaksanaan dan penerbitan basil dialog budaya ini.

Semoga bermanfaat

KATAPENGANTAR

Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan pada tahun anggaran 2003 , melakukan penerbitan dan pendistribusian edisi Wahima Pelestarian dan Pengembangan Kebuda yaan Bangsa yang swnber pengemasan buku terse but adalah dari makalah-makalah pilihan kegiatan Dialog Budaya dan telah dilaksanakan di Padang , Pontianak, Manado dan D.I . Yogyakarta.

Tujuan penerbitan dan pendistribu sian buku ini, untuk menghimpun persepsi , aspirasi , minat pemerhati dari praktis i, akademisi dan pejabat pemerintah untuk berdialog, tukar menukar pengalaman , menggali dan merumuskan pemikiran dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bangsa.

Secara khusus buku ini ditujukan untuk bahan penyempumaan kebijakan kebudayaan nasional Indonesia melalui Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapa t memberi kontribusi pada tujuan yang dimaksud , dan kepada semu a pihak yang telah membantu sehingga terwujudnya buku ini, kam i sampaikan terima kasih.

Jakarta, Maret 2003 _--.::::starian dan Pengembangan

DIALOG B U DA\'A ii

DAFTAR lSI

Kata Pengantar ................................................................... ......................... .i DAFTAR lSI Upaya Pelestarian dan Pemanfaatan Warisan Budaya ............. ................... l Identitas Budaya : Aku dalam Budaya Lokal oleh : Prof. DR. Nani Tuloli Budaya Nasional dan Budaya Global... .......................... .......................... 23 oleh: Prof. DR. J.W. Ajawaila Reinterpretasi & Reposisi Adat dan Tradisi dalam Menghadapi Era Globalisasi. ....................................................... ............. 35 oleh : Ida Bagus Gde Yudha Triguna Reinterpretasi & Reposisi Adat dan Tradisi dalam Menghadapi Era Globalisasi .............................................. ...................... 43 oleh : DR. Karel Phil. Erari Drama Bhineka Tunggal lka dan Keragaman Budaya Indonesia .......... ... 49 oleh : DR. Irwan Abdullah Pranata Sosial Tradisional untuk Pengendalian/Pengelolaan Konflik dan Kekerasan .................... ........... ................................... ........... 63 oleh : DR. Heddy Shri Ahimsa Putra Dinamika Sosial dalam Kemajemukan Budaya .............. ....................... . 99 Kasus Persaingan Budaya Etnis-Etnis Lainnya di Sumatera Utara oleh : DR. Phill.Ichwan Azhar

Membangun Aksep tansi dalam Kemajemukan .......... ............. ......... ...... ! 07 ldentitas Budaya : Aku dalam Budaya Lokal, Budaya Nasional dan Global oleh : Gufran A. Ibrahim Budaya Nasional dan Budaya Globai. ............... ............ .......................... II7 oleh :. Yudhy Syarofie Medulu Mepokoaso dalam Kehidupan Masyarakat Tolaki. ............... ............................................. ................................. ........ l35 oleh : Drs. Suhardin, MSi. Upaya Perlestarian dan Pemanfaatan Warisan Budaya Sebagai A set Pariwisata ........................................................... ............................ 14 7 oleh : Alcala Zamora Fungsi Pranata Sosial dalam Pengendalian Konflik dan Kekerasan di Nanggroe Aceh Darussalam ...................................... ....... 155 oleh : Aslam Nur Strategi Pelestarian Dan Pengem bangan Kebudayaan daerah Dalam Dialog Budaya I Sumatera ......................................... .......... .................. 163 oleh : Drs Asrien Noerdin

LAMPI RAN

Hasil Perumusan Dialog Budaya Regionall. .................... .............. ...... l71 Hasil Perumusan Dialog Budaya Regionalll... .............. ........... .......... .. l75 Hasil Perumusan Dialog Budaya Regionallll... ................. ............. ...... l 79 Hasil Perumusan Dialog Budaya RegionallV .................. ............. ........ 183

UPAYA PELESTARIA N DAN PEMANFAATAN WARISAN BUDAYA

Oleh : Prof. Dr. Nani Tuloli

1. Pendahuluan

Suasana yang melanda bangsa Indonesia sekarang ini meru pakan suatu ujian bagi harkat dan martabat budaya kita. Lingkun gan sosial budaya yang selama ini ditanda i oleh nilai-ni lai keramah an, santun, toler ansi, damai , tiba-tiba berubah menjadi kasar, mudah meng amuk , merusak, membakar , merampok , menjarah , menyakit i orang lain, dengan mengesam pingkan nilai - nilai kemanu siaan (Effendi , 2000: 189). Kekerasan terjad i di mana-mana, yang bukan saja menimbulkan kerugi an materi, tetapi bahkan menyeba bkan puluhan bahkan ratusan orang kehilangan jiwa. Jiwa menjadi murah bahkan tidak lagi bermakna dalam suasana sepert i itu.

Akhir-akhir ini konflik sosial terjadi di mana-man a yang ditan dai dengan tindakan melampau i batas kemanusiaan . Timbullah kekerasan , saling bakar, saling meru sak, saling bunu h. Konflik-k onfl ik sosial baik vertikal maupun horizontal mewarna i berita dalam televisi, radio , dan harian. Mungkin ini berakar dari kekece waan, ketidakadilan , ketidakjujuran , persaingan hidup , kecemburuan sosial, emosi kesukuan , dll. Juga kepentingan individu yang saling berbenturan : ambis i, persaingan, kelakuan kurang sopan, keinginan untuk mencapai keuntung an material dan kekuasaan pribadi merup akan sumber bagi segala perpecahan, ketidakselar asan , kontradiks i, dll. (Mulde r, dalam Sumjati , 2001 : 13).

Kerusuhan terjadi di mana -mana dalam berbagai nuansa seperti nuansa politik, sosial, agama, dan lain-lain. Terakhir kita mendeng ar dan menyaksikan melalui tele visi ratusan orang mati karena born yang meledak di Bali, dan yang sebelumn ya juga terjadi di beberapa kota di Indonesia. Bukan hanya itu, tentara dan polisi pun bisa baku tembak hanya masa lah sepele , tokoh-t okoh politik saling tuduh , dan masih banyak lagi.

Stereotipe kita sebagai bangsa yang ramah, sant un dan religius yang selalu kita bangga-bangga kan akhim ya dilanda kemerosotan nilainya. Bangsa yang dulunya percaya pada dirinya dengan landasan Pancasila, akhir-akhir ini mudah sekali menj adi beringa s, mud ah diprovokasi , dan dipicu untuk membuat kerusakan . Tentu ada sesuatu di luar kebiasaan di balik itu semua (Sumjati , 2001 :4).

Isu-isu di atas perlu dikaji dari berbagai segi salah satunya adalah dari titik tolak budaya . Masalah yang menjadi pertanyaan : "Apakah nilai-nilai budaya kita yang selalu mengedepankan nilai kemanusiaan telah tumpul?" Tugas yang diberikan panitia kepada saya adalah upaya melestarikan dan memanfaatkan warisan budaya. Ini juga satu jawaban, walaupun harus dipahami bahwa pelestarian dan pemanfaatan saja belum tentu dapat menjawab berbagai kekerasan yang melanda bangsa kita. Namun setidaknya, ada penyejuk dan penawar dengan mengangkat nilai-nilai budaya, keindahan seni, kebaikan norma, serta keluhuran ide-ide yang terpatri dalam warisan budaya.

Hal yang perlu pula diingat, dengan berbagai gejala yang muncul akhirakhir ini merupakan suatu bukti bahwa budaya kita sedang berproses mengalami perubahan. Proses peru bah an ini dapat mengarah ke arah positif dan juga negati£ Inovasi budaya ke arah positif harus didukung, dan perubahan ke arah negatif haruslah diwaspadai. Ini semua terkait dengan bagaimana upaya kita melestarikan dan memanfaatkan warisan budaya.

2. Hakikat Budaya

Banyak batasan tentang budaya yang pada dasarnya bertolak dari sudut pandang masing-masing pemberi batasan itu. Salah seorang ahli yaitu Kroeber (Berry, 1999:324) mengemukakan batasan yang agak lengkap: "budaya adalah keseluruhan kompleks yang terdiri atas pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat kebiasaan dan kapabilitas lain, serta kebiasaan apa saja yang diperoleh seorang manusia sebagai anggota suatu masyarakat." Batasan lain seperti dikemukakan Linton: "budaya berarti keseluruhan bawaan sosial umat manusia ." Herkovitz juga mengemukakan "budaya adalah bagian buatan man usia yang hera sal dari lingkungan man usia."

Budaya dapat dilihat dari sistem pemikiran yang mencakup gagasan, konsep-konsep, aturan-aturan serta pemaknaan yang mendasari dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat yang dimilikinya melalui proses belajar. Dari · titik tolak ini C. Geertz berpendapat bahwa kebudayaan adalah sistem pemaknaan yang dimiliki bersama, dan merupakan hasil dari proses sosial dan bukan proses perorangan. Pandangan ini rupanya lebih menekankan pada halhal yang abstrak dari budaya daripada yang konkret. Ia mengembangkan simbol-simbol budaya yang hidup dalam masyarakat. Simbol-simbol itu ditafsirkan secara terpadu sehingga mencakup bagaimana para warga masyarakat itu memandang, merasakan, dan memikirkan tentang sesuatu di sekelilingnya (Poerwanto. 2000:58-59). Simbol budaya dibicarakan pula oleh

2 DIALOG BUDAVA

Levi- Straus s. Buda ya pad a hak cka tnya ada lah suatu ststem stmbolik atau konfigurasi sistem perlambang an. Untuk memaham t suatu perangkat lambang budaya tertentu , oran g haru s lebih dulu mclihatn) a dalam kaitan dengan sistem keseluruhan tempat sistem per lam banga n itu menjad t bagia n (Kaplan , 1999:239) . Setiap dae rah mempunyai simbol budaya khusu s yang sesuai dengan landasan falsafahn ya. Untuk itu perlu dipahami simbol -stmbol itu sesuai konteks budaya masing-masing .

Semua kerangka ber pik ir tentang konsep a dt al as, rupan ya tertampung dalam apa yang disebut oleh Kocntjarani t\grat ttga '"uj ud budaya. Ketiga wujud buda ya itu melipu ti (KoentjaraningraL 199'3.'\)

a. Wujud kebud ayaan sebagai suatu komplek s dari idc-tde, gagasan, nilai-nilai , norma-norm a, peraturan dan sebagamy a, ya itu tata kelakuan atau adat istiada t. Fun gsiny a adalah mengatur. mcnge ndalikan , mengarahkan kelakuan .

b. Wujud kebuda yaan sebagai suatu kompleks akttvttas kelaku an berpola dari manusia dalam masyarakat, seperti upacara -upacara , ntua l, kegiatan kemasyarakatan yang berpola.

c. Wujud kebud ayaan sebag ai benda-b cnda hast! karya manusia, seperti bangunan , pakaian , cipta seni, alat-ala L hiasan dll

Semua perwujudan budaya dt atas mcrupakan sunbol-stmbol budaya yang mempunyai fungsi dan martfaat dalam kehidupan manust a. Seseorang anggota masyarakat menampilkan dir inya sebaga i warga suatu mas)ar aka t melalui aplikasi perwujudan simbol-s imbol budaya itu dalam dinnya maupun dalam interaksi dengan orang lain, dala m aktivitas kesehariann ya. dalam memberikan pandangan tentang sesua tu, dan bereak si terhadap sesuatu peris tiwa atau masalah .

3. Pembangunan dan Budaya

Untuk melestari kan dan memartfaatkan \\'arisan a. ktta perlu melihat bagaimana keterkait an pemban gunan dengan buda ya. Kebudayaan bukanlah sesuatu yang berada di luar pembangunan , bukan unsur ekstemal , melainkan unsur intem al yang menentukan makna dan arah ke mana pembangu nan itu dijalankan . Denga n kata lain bu daya adalah suatu stra tegi bag aimana merencanakan dan menentu kan langkah -l angk ah untuk menca pai tujuan (Djo jonegor o, 1998:364). lni bera rti perl u dilihat \\ansan bu daya yang mempunyai potens i mendukun g pem bangunan Dengan demik ian dapat diketahui wujud budaya yang perlu dilcs tarika n dan bagaim ana cara

D I AL OG DUDAYA 3 memanfaatkannya . Ada beberapa dimensi yang perlu dilihat hubungan antara pembangunan dengan warisan budaya .

a. Mental Pembangunan

Mengembangkan mental pembangunan memerlukan nilai-nilai budaya yang diaplikasikan dalam pribadi manusia . Koentjaraningrat, secara ringkas, mempersyaratkan nilai-nilai budaya bagi manusia yang bermental pembangunan (1993 :32-36) , yaitu :

(l) Nilai budaya yang berorientasi ke masa depan, misalnya hidup hemat dan berhati-hati .

(2) Nilai budaya yang berhasrat untuk mengexplorasi lingkungan dan kekuatan alam, misalnya inovasi teknologi sesuai lingkungan dan bermutu tinggi.

(3) Nilai budaya yang memandang tinggi hasil karya manusia, yaitu motivasi untuk berbuat secara kreatif dan berkarya sendiri.

(4) Nilai budaya yang mendorong pada kemandirian dan percaya diri, yaitu keyakinan sebagai sosok atau sebagai anggota masyarakat yang mampu menciptakan dan meraih kesejahteraan yang lebih baik.

(5) Nilai budaya yang mengembangkan tanggung jawab bersama sehingga mau berpartisipasi dan bergotong royong dalam pembangunan.

b. Emosi Kemanusiaan

Dalam kehidupan sehari-hari ekspresi emosi kemanusiaan berbeda antara satu budaya dengan budaya lain. Perbedaan itu terletak pada interpretasi tentang emosi itu, bahasa dan perilaku yang dipakai untuk menyatakan emosi. Solomon (Sumjati, 2001:9-0) merumuskan bahwa emosi-emosi seharusnya ditafsirkan sebagai perilaku budaya yang ditetapkan oleh konsep-konsep dan suasana kebudayaan tertentu daripada sebagai fungsi biologi. Beberapa gejala emosi kemanusiaan yang muncul dalam nilai-nilai budaya adalah bagaimana orang menempatkan diri dalam hubiingan-hubungan sosial, bagaimana perasaan sedih, harapan, keinginan, prestasi, gelisah , marah, perilaku dan tindakan yang tampak. Pemyataan emosi di atas dapat dinilai dari aspek baik dan buruk, atau positif dan negatif. Yang positifperlu dilestarikan dan yang negatifsebaiknya dihindari.

Emosi-emosi negatif bisa menimbulkan kekerasan . Kekerasan adalah pemyataan emosi yang meluap yang dapat diidentiflkasikan dengan tindakan agresif dalam berbagai bentuk. Tindakan agresif bisa muncul dalam wujud umpatan-umpatan , penjarahan hak-hak orang lain , pelecehan seksual , perkosaan, pertengkaran , pengrusakan , penyerbuan, dan perang . Semua ini

4 DIALO G B U DAYA timbu l kar cna adanya gcJala budaya \ ang terkait erat dengan perubahanperubahan dan tantangan hidup manusia. Oleh Solo mon tindakan Jot digol ongkan •

( I) agrestf instrumental. sepertt mcmukuL menghina, menyerbu;

(2) motif tindakan agrestf sebagai respon terhadap sakit, penderitaan, a tau kerugian yang dtalami (Sumj ati, 200 Ll l ).

Ada bcbera pa emosi kemanusi aan yang mulat mcngabur dan perlu dilestarikan dan dimanfaatkan kembal i.

I) Sikap sopan santun 'ang dilanda si oleh norma dan moral mlai budaya .

2) Keselarasan hidup bcrsama dan berdampingan .

3) Kerukun an ) ang terwujud dalam kedamaia n dan gotong royong .

4) Kasih sayang dan kekeluargaan di antara sesa ma tetangga dan anggota kclompok masvarakat

5) Rasa malu untuk berbuat scsuatu yang tidak senonoh, tidak wajar , atau yang bertentang an dengan norma budaya .

Nilai-ni lai emost kemanus iaan itu dapat diperta han.kan kalau diadakan pelestaria n dan pemanfataan nom1a adaL tata nan moral , dan hukum-hukum aturan benna syaraka t dalam \\an san a.

c. Keter·bukaan Kultu ral

Kita bisa membedakan kcbudayaan nasi onal dan kebudayaan daerah . N am un da lam apltkasinya kedua kebuday aan itu sa ling pengaruhmempengaruhi. bahkan dapat dikatakan tumpan g tindih. Ada kebudayaan yang bersifat nasional sejak lahimya. dan ada kebuday aan bersi fat nasional eli daerahdaerah (Kun towijoyo, 1999•28) Dalam per.Jalanan pewari san budaya, baik nasiona l maupun da crah . nilai-ndai dan adat istia dat itu selalu mengalami perubahan -perubahan . Perja lanan perkembang an kebuday aan dan masyarakat dalam sejara hnya tidak pemah tertutup dan persingg ungan dengan budayabuda ya lain . Melalui perkembangan kom unika si global , seolah-olah antarbu daya kini sudah mel'\iadi tanpa batas . Sebagai akib atnya orientasi adat istiadat untuk bertindak tidak lagi tunggal dari budaya asli (daerah ), tetapi sudah mengalami proses pembelahan ke dalam sub-sub variasi .

Buday a tidak lagi bernuans a tertutup. tetapi telah terb uka. Sudah ada variasi-var iasi buda ya yan g baru Hal im terjadi bukan saja pada budaya nasional , tetapi juga pada buday a daerah. Loyalitas orang terhadap mlai-mlai ada t istiadat dan moral tidak lagt memusat tunggal pada budaya asli, tetapi menjadikan multi dimensi. Buda) a mcnJadi bervarias i dan kompleks (Sumjati,

D I ALOG BLO\'J •\ 5

2001: 7-8). Dalam keterbukaan itu terjadi perubahan sebagai berikut: (1) ada, unsur-unsur yang aus dan kemudian mati, (2) ada unsur-unsur baru yang kemudian hidup, (3) ada pula unsur-unsur yang telah mati menjadi hidup kembali karena temyata bisa menyesuaikan dengan dinamika baru (Darma, 1995: 172). Para ahli antropologi mencatat perubahan itu terjadi: (1) menggeser hal-hal yang sudah ada, (2) menggantikannya, (3) mentransformasikan, dan (4) menambah yang baru yang kemudian berdampingan dengan hal-hal yang sudah ada (Masinambow, 1997:9).

Dengan adanya sifat terbuka pada budaya, maka perubahan nilai-nilainya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berbagai nilai baru bisa muncul baik pengaruh intrinsik maupun ekstrinsik, yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang makin modem dan terbuka pula. Selain itu penafsiran terhadap nilai-nilai warisan budaya lebih transparan, yaitu disesuaikan dengan tuntutan zaman serta perubahan nilai-nilai baru yang lebih fungsional. Penafsiran itu 1ebih berorientasi pada sifat kritis, rasional, logis, objektif, terbuka, menjunjung tinggi kebenaran dan pengabdian universal.

Pembangunan Indonesia berhadapan dengan pengaruh dan interaksi global yang dalam banyak hal justru lebih kuat dari kemampuan kita sendiri untuk melawannya. Dalam era globalisasi yang terjadi bukan saja penyebaran budaya, dari negara maju ke negara berkembang, namunjuga terjadi penaklukan budaya dari negara berkembang. Dalam hal ini kebudayaan nasional dan daerah mengalami tantangan: ( 1) bagaimana mengembangkan sistem kebudayaan yang membuatnya mampu bersaing dalam kompetisi global, (2) bagaimana agar penyebaran, intervensi, bahkan penaklukan budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Untuk menjawab tantangan global dalam budaya di atas, maka budaya daerah harus bersifat terbuka. Yaitu mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan tuntutan global, namun tetap berakar pada nilainilai dan moral serta norma budaya asli. Nilai-nilai positif budaya global diadaptasikan dengan nilai-nilai positif budaya kita, sehingga kepribadian bangsa kita tetap tegak tetapi memiliki nuansa global yang positif (Nugroho, 2001:71-73)

Peranan budaya yang bersifat terbuka dengan berbagai variasjnya itu, mendorong masyarakat untuk mampu menyesuaikan diri dengan paradigma baru dalam era globalisasi ini. Ciri-ciri motivasi itu dapat terwujud dalam kualitas-kualitas : (l) penyerapan nilai-nilai, gagasan, dan semangat positif dari budaya global, (2) penciptaan kreativitas baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang, dan (3) munculnya berbagai pranata baru yang mampu menampung arus reformasi dan pembaharuan .

6 OIAI..OO BUDAYA d. Basis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan yang makin komplek s memp crs\ aratkan kc terik atan berbagai dimensi dalam kehidupan manu sia . Poten s1-potensi sos 1al bud a haruslah dijadikan landasan memba ngun , seh mggd percnca naan dan pelaksanaan pembangunan dap at terte n ma da n sesua1 dengan harapan masyarakat. Oleh Emil Salim (Poerwanto , 2000 :239) dikembangkan pemikir an bahwa perlu mempertautkan strat egi pemb angunan scbagat bagwn mtcgral dan kebudayaan . Di satu pihak hakek at suatu pcmban gunan adalah pcrubahan dan hakekat dari kebudayaan itu sendiri sebaga1 upava manusia untuk menyempumakan diri dalam kondisi hidu pnya .

Kondis i kebudayaan suatu w ila yah dan tmgkat pembangunan ang direncanakan dan dilaksanakan diupayakan berada pada hubungan sahng mempengaruhi . Kebuda yaan . di satu pihak sebagai sumbcr untuk mengetahu1 pandangan dan harapan masyaraka t terhadap pembangunan . dan pada p1hak lain budaya dapat mendoron g dan menciptak an suasana kcikutse11aan masyarakat dalam pembangunan itu. Karen a pada pnns1pll\a 11u sebagai rangkaian aturan , strate g1 maupun pclunJuk untuk me\\ uJudkan polapola kognitif yang d1paka i oleh man usia ang memthkm \ a gun a menghadap1 tantangan lingkungan dan pemba haruan . Yang perlu dtplktrkan adalah SCJauh mana kebuda yaan suatu komun itas tcrtentu d1paka1 scbagai suatu strateg 1 adaptasi dalam menghadapi tuntutan pem ngkatan h•dup komumtas ttu pada masa kini dan yang akan datang . Selanjutnya potcnst-poknsi komumtas. 'ang tercermin dalam buda yanya, dap at dibe rdayakan dau d1konstruks1 sehmgga mampu mendinamisasikan pemb angunan ya ng mrums1a\\ 1 dan bc.:rkelanJutan Dalam hal ini kebuda yaan itu menjadi su mbe r ang asli dan a untuk mengembangkru1 pola pikir, pola sikap , dan pola tiudak komumtas Jlu dalam menyikapi pembangunan (Nugr oho , 200 I :8 1)

Salah satu tuntutan refom1asi adalah pcmban gunan bcrbas1s rah\ at dan berorientasi dari bawah . Tuntutan ini membcnkan pemahamru1 balm a pembangunan itu dilaksanakan send iri oleh C ara in1 mcmbcnk:w kekuatan kepada rakyat ag ar meng embangkan a untuk membangun dirinya sendiri. Ada dua paradigma \aug terkait dcngru1 konscp pembrutgunan berba sis raky at dari orient asi dari bm ah (":\JugiUho_ 200 I 382) . Kedu a paradigma itu adal ah :

I) bennakna bagi mereka yang kur ang bcruntung kclompok nuskm cacat , terbelakang ,

2) menyeluruh yai tu suatu gerak bersam a ang salmg tcrpadu dan lcrkatl dari rakyat , baik rakyat besar. menengah , kccii. •naupun rak' at nwtu sedang, dan terbelakang, serta terbuka bagi semua kelompok komunitas.

Dari gerak pembangunan seperti di atas, maka peranan budaya sangat signiftkan (bermakna). Budaya adalah jiwa masyarakat yang dapat memberkan inspirasi, kekuatan, dan daya dorong untuk melakukan pembangunan. Oleh sebab itu pembangunan berbasis rakyat dan orientasi dan bawah seyogyanya juga adalah pembangunan berbasis budaya. Dengan adanya pembangunan berbasis budaya maka akan tercipta suasana kebersamaan yang akhimya bisa menjembatani masalah:

( 1) relevansi pembangunan dengan kebutuhan masyarakat,

(2) pemerataan pembangunan sesuai wilayah,

(3) pemanfaatan pengembangan SDM wilayah.

( 4) menghilangkan konflik sosial inter dan antar kelompok,

(5) salah satu sumber solusi masalah gender,

( 6) pembinaan semangat kepribadian ban gsa yang luhur dan berm oral,

(7) landasan pengembangan otonomi daerah (potensi sumber dayanya).

4. Strategi Pendekatan

a. Wujud Warisan Budaya

Di atas telah diungkapkan tiga wujud budaya yang dikembangkan oleh Koentjaraningrat, yaitu:

(1) wujud sebagai suatu kompleks gagasan, konsep, dan pikiran manusia,

(2) wujud sebagai suatu kompleks aktivitas, dan

(3) wujud sebagai benda. Semua wujud mengandung warisan budaya yang perlu dan wajar dilestarikan dan dimanfaatkan. Namun untuk lebih mempermudah pemahaman dan tindakan pelestarian dan pemanfaatan, maka diajukan dua klasifikasi wujud warisan budaya yaitu warisan budaya fisik dan warisan budaya nonfisik. Kedua klasifikasi ini meliputi warisan lama dan warisan yang kontemporer. Warisan lama ialah yang telah berpuluh tahun bahkan berabad tahun diturunkan pada beberapa generasi sampai kini. Warisan yang kontemporer adalah ciptaan baru yang mungkin karena pengaruh budaya asing, berwawasan iptek, ciptaan baru berdasarkan yang lama (kreasi baru), atau memang ciptaan mumi yang baru (inovasi budaya).

Warisan budaya fisik dapat dibagi atas (Alfian, 1997: 15-49):

( 1) Bentuk bangunan seperti rumah-rumah adat, istana, candi, mesjid, gereja, tempat pemakaman, dan lain-lain.

(2) Bentuk patung-patung yang terkait dengan kepercayaan, kepahlawanan 1 simbol-simbol alam, simbol pikiran, dan lain-la in.

(3) Arsitektur bentuk-bentuk hiasan pada bangunan -bangunan di bubungan bangunan, di pintu, di dinding . Termasuk di sini adalah kaligrafi, modelmodellukisan yang indah .

( 4) Perala tan yang biasanya di pakai pada upacara-upacara adat dan agama, perkakas rumah seperti kursi dan meja ukir, alat-alat dapur yang khas.

(5) Senjata-senjata yang berbagai bentuk dan ukuran seperti keris-keris, pisau-pisau , panah, dll.

(6) Alat-alat kesenian sepert i gamelan , kecapi ,., rebab, rebana, marwas, gendang,beduk, lonceng , dan lain-lain.

(7) Pakaian upacara peradatan dan agama, motifkar awo, batik, baju-baju khusus yang khas daerah seperti model kebaya , baju bodo, galenggo, dan baju kurung

Warisan budaya nonfisik melipu ti kompleks gagasan dan aktivitas, seperti :

1) Ajaran-ajaran moral dan norma-norma sopan san tun dan tingkah laku.

2) Aktivitas peradatan seperti perkawinan , penobatan , pemakaman , gunting rambut , pember ian nama, penanaman , panen , syukuran .

3) Sastra tertulis dan lisan seperti cerita-cerita rakyat, pantun-pantun , mite, Jegenda, dongeng, teka-teki , lelucon, fabel , naskah-nask ah, silsilah keturunan, novel, cerpen , dan sajak-sajak (Lihat Danandjaja, 1984 ).

4) Tarian rakyat, teater rakyat, wayang, Jagu-lagu daerah, dan Jain-Jain.

5) Sejarah nenek moyang , asal-usu l kerajaan atau wilayah, peristiwaperistiwa penting , dan peristi wa kepahlawanan , sejarah perjuangan.

6) Olah raga tradisional seperti model silat-silatan , bela diri, olah nafas, keampuhan fisik, lintas alam.

Sebenarnya ban yak sekali warisan budaya yang dapat digali kalau diadakan penjelajahan setiap daerah atau wilayah. Setiap daerah budaya menampilkan ciri-ciri khas yang merupakan kekayaan budaya yang sangat luar biasa panorama dan variasinya. Di daerah Gorontalo setiap ragam budaya mempunyai nama tersendiri, nuansa sendiri, fungsi sendi ri, tata cara, dan aktor sendiri . Hal-hal seperti ini perlu dilestari kan dan diangkat maknanya.

b. Fungsi Warisan Budaya

Warisan budaya dapat bertaha n lama , karena terd apat fungsi yang dikandung oleh unsur-unsumya. Secara kesatuan warisan budaya itu mempunyai fungsi yang terkait, yaitu merupakan satu sistem di mana berbagai unsur atau bagian di dalamnya berfungsi yang satu terhadap yang lain. Kalau salah satu unsur belllbah, maka nilai dari unsur yang lain juga berubah. Oleh sebab itu

DIALOG B UD AYA 9 budaya dipandang sebagai organisme, yang bagian-bagiannya tidak hanya saling berhubungan melainkanjuga memberikan andil bagi pemeliharaan, stabilitas, dan kelestarian hidup organisme itu. Jadi dapat dikatakan semua sistem budaya memiliki syarat-syarat tertentu untuk memungkinkan eksistensinya. Atau sistem budaya itu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi agar dia dapat hidup terus, dan hila tidak terpenuhi maka sistem itu akan mengalami disintegrasi dan "mati" (Lihat Radcliffe-Brown, 1980:213 dan Kaplan, 1997:77-78).

Kalau kita memperhatikan pandangan di atas, temyata fungsi nilai warisan budaya itu bisa dipertahankan asalkan ada kondisi yang mendukung. Fungsi dapat dipertahankan kalau warisan budaya itu mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman sekarang. Sebaliknya kalau tidak, maka fungsi warisan budaya itu akan berubah, aus, bahkan hilang. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam perubahan fungsi budaya:

(1) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengahruskah warisan budaya itu mampu mengadaptasikan fungsinya.

(2) Perkembangan pola pikir manusia menuntut fungsi budaya yang sesuai, sehingga mendorong mereka bisa lebih maju dan berkembang.

(3) Situasi politik yang menghendaki adanya warisan budaya yang sesuai dengan arah idiologi politik dan stabilitas politik, harapan masa depan.

( 4) Informasi dan komunikasi, sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan terjadinya persinggungan warisan budaya dengan budaya asing, sehingga fungsinya pun berubah dan menyesuaikan.

( 5) Dinamika pembangunan da1am sega1a segi seperti pendidikan, ekonomi, pertanian, kelautan, dll yang menghendaki adanya warisan budaya yang mendorong ke arah partisipasi dan tanggungjawab bersama.

Kelima faktor di atas sebaiknya dapat dijadikan syarat untuk melestarikan dan mengangkat warisan budaya yang bermanfaat pada masa kini dan yang akan datang. Nilai budaya seperti inilah yang akan adaptif dengan perkembangan secara empirik di satu pihak, dan akan menentukan budaya transparan (terbuka) terhadap berbagai altematif perubahan secara fungsional yang internal dan eksternal (Kaplan, 1999:83) Ini berarti masalah fungsi harus diinterpretasi kembali sesuai arus kemajuan masa kini.

Untuk warisan budaya daerah mungkin dapat pula dilihat dari beberapa tataran fungsi. Tataran itu adalah:

( 1) fungsi lokal yang lama dan yang baru,

(2) fungsinya dalam konteks nasional seperti wujud integrasi bangsa,

(3) fungsi dalam konteks global yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi, politik, sosial, dll. Hal ini memerlukan pengkajian ulang sesuai kontek s yang sekarang.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sebenarnya peranan warisan budaya terhadap sumber daya bisa mencakup bagaimana warisan budaya itu bisa mendorong pertumbuhan, dan pemanfaatan sumber daya pada umumnya. Khusus untuk SDM tentu saja dapat dilihat dari SDM itu pada umumn ya dan masalah

Bank Dunia, melihat pengert ian pengembangah sumber daya manusia dengan memperhatikan komponen-kompo nen pendid ikan dan latihan, kesehatan dan gizi, kesempata n kerja , lingkungan hidup yang sehat, pengembangan karir di tempat kelja, dan kehidupan politik yang be bas (Effendi, 2000: 147-148) . Pengertian pengembangan SDM tidak hanya sekedar -meningkatkan kemampuan saja, tetapi juga pemanfaatan kemampuan itu. SDM yang diharapkan adalah yang selain memiliki ilmu pengeta huan dan teknologi, tetapijuga mempunya i kepribadian yang baik yang berda sarkan norma-norma sosial dan budaya. Mereka dapat menerapkan dalam dirinya norma-norma moral dan sosia1, sistem nilai, dan struktur sosial.

Pandangan Drucher, bahwa pada masa kini keunggulan suatu negara bangsa tidak lagi ditentukan oleh kekayaannya, j umlah pend uduknya, dan oleh geografinya. Keunggulan suatu negara bangsa ditentukan oleh penguasaan sumber daya ekonomi terkini yaitu pengetahuan. Yang dimaksudkan adalah SDM yang berpengetahuan . Jepang, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Jerman, dan Belanda adalah negara-negara yang miskin kekayaan alamnya, tetapi memiliki dan mengua sai pengetahuan (Nugroho, 200 I :338-339).

Kebutuhan pengetahuan dan teknologi dapat dikatakan tidak sama untuk setiap negara , wilayah, dan daerah . Hal ini sesuai dengan kecenderungan pembangunannya, lingkungan alamnya , kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakatnya . Dalam hal ini pengetahuan itu sesua i dengan budaya negara bangsa dan wilayah itu. Oleh sebab itu, dalam strategi pelestarian dan pemanfaatan budaya hendaklah yang dapat mendukung pengembangan SDM. SDM yang diharapkan sangat banyak kriterianya, namun dapat dikemukakan beberapa ciri saja (Lihat, Nugroho , 2001 :342, Effendi , 2000: 150): I) berjiwa wirausaha, yaitu berarti , mandir i, dan bertanggung jawab, 2) bersih jiwa (taqwa), 3) kuat intelegensia , 4) sehatjasmani , 5) tinggi disiplin, 6) mampu menciptakan peluang kerja dan berusaha , 7) suka kerja keras, 8) peduli pada lingkungan.

Warisan budaya yang mendukung pengembangan SDM seperti ciri-ciri di atas, sebaiknya lebih diutamakan dalam pelestarian dan pemanfaatannya. Kita dapat mengatakan sebaiknya pengembangan SDM berbasis warisan budaya yang tumbuh dalam masyarakat masa lampau, masa kini, dan yang akan datang. Dengan demikian tidak akan terjadi kontradiksi antara kebutuhan pengembangan SDM dengan pola-pola budaya dalam masyarakat. SDM yang dihasilkan oleh motivasi budaya demikian itu adalah yang berakar pada budaya daerahnya, bangsanya, tetapi yang berkualitas global. SDM yang mampu mempertahankan identitas kepribadiannya sebagai suatu bangsa, tetapi yang mempunyai pola pikir dan tindak sesuai dengan perkembangan global.

Salah satu contoh dapat diangkat simbol budaya daerah, Dalam budaya Gorontalo terdapat warisan simbol-simbol budaya ·yang sampai kini tetap dipertahankan, dan tetap lestari sesuai zaman. Simbol pertama adalah popo/i, yaitu bagaimana sebaiknya orang harus bertingkah laku, berbuat dan berbicara, dan bergaul. Dalam konsep budaya ini orang tidak dilihat dan dihargai dari hartanya atau kedudukannya, tetapi dari pembawaan, dan tutur kata, serta tingkah lakunya. Simbol budaya kedua adalah ayuwa, yaitu penampilan orang dalam pergaulan atau hidup bersama. Masyarakat Gorontalo lebih mengutamakan penampilan rendah hati, ramah tamah, suka menyalami atau bersahabat. Sebaliknya orang akan dikucilkan apabila sombong, kasar. dan suka meninggikan diri. Kebaikan akan datang atau menjauh, didasarkan pada bobot implementasi popo/i dan ayuwa pada diri setiap orang.

Kedua simbol budaya ini cocok sekali untuk pembinaan SDM daerah Gorontalo yang berwawasan nasional dan global. Dari konsep budaya itu dapat dimaknakan, bahwa SDM yang diharapkan adalah: ( 1) yang suka menghargai dan menghormati sesama man usia dari mana pun asalnya dan bagaimana pun statusnya, (2) kepentingan bersama lebih utama dari pada kepentingan pribadi atau individu, sehingga kita bisa hidup bersama yang rukun dan damai, (3) derajat seseorang bukan ditentukan oleh materi dan kedudukannya, tetapi bagaimana dia bertingkah laku yang baik dalam penampilan sebagai anggota masyarakat, ( 4) ilmu pengetahuan yang tinggi, harta yang banyak, akan besar manfaatnya kalau diabdikan untuk semua orang dan bukan untuk dibanggakan. Ini suatu ilustrasi bahwa warisan budaya dapat diangkat maknanya secara lokal, nasional, dan global.

d. Masalah Gender

Unsur penting dalam SDM adalah perempuan. Jumlah perempuan sangat banyak, yang kalau diberdayakan akan mampu mendukung pembangunan. Perempuan sebagai sumber daya pembangunan harus diletakkan pada posisi yang menguntungkan . Rendahnya akses perempu an di sektor publik bukan karena kemampuan perempuan yang rendah , melainkan kedudukan perempuan di dalam kel uarga dan masyarakat masih dianggap rendah . Pandangan demikian tentu saja merugikan bukan saja bagi peremp uan sendiri tetap ijuga bagi negara dan bangsa.

Beberapa permasalahan yan g dihada pi dalam mengembangkan SDM perempuan adalah:

(I) Pandangan bahwa peran perempu an hany<,1 di rumah , yaitu hanya mengandung , melahirkan , menyusui dan memelihara anak .

(2) Anak perempuan diharapkan hanya menunggu jodoh yang baik, dan sesudah menikah akan mengikuti suami, menjaga dan mengelola harta suami, dan apabila pacta umur tertentu bel urn mendapat jodoh dianggap memalukan bagi orang tua .

(3) Banyak larangan bagi perempuan , yang berbed a dengan anak laki-laki yang lebih longgar. Misalnya larangan keluar rumah, larangan berbicara dengan laki-laki lain yang bukan keluarga .

( 4) Tugas-tugas perempuan terbatas pacta tugas domestik, seperti memasak, menyapu lantai, mencuci alat-alat makan, berbel anja, menyetrika. dll.

Masih banyak lagi kalau mau disebutkan semua . Kendala-kendala ini terkait erat dengan pandangan terhada p perempuan se suai nilainilai budaya. Pandangan ini menyebabkan ketidakadila n terhadap peran dan kedudukan perempuan. Hal ini memerlukan kesadaran dan perubaha n pandangan kultural terhadap perempuan (Sumjati, 200 I: 143). Perempu an, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insani bagi pemban gunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki di segala bidang kehidupan bangasa dan segenap kegiatan pembangunan . Sehubungan dengan itu, kedudukan dalam masyarakat dan perannya da lam pembangunan perlu terus ditingkatkan serta diarahkan sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dan memberikan sumbangan yang sebesar-besamya bagi pembangunan bangsa sesuai dengan kodrat , harkat dan martabatn ya sebaga i perempuan (AbduUah, 1997:121 ).

Pemberdayaan perempuan harus diarahkan dan didukung oleh nilai budaya. Perempuan sebagai akse s haru s mampu mengamb il keputu san dan ikut berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hak-hakyang perlu diperjuangkan agar peremp uan memperoleh kedudukan yang sejajar dengan laki-laki adalah hak atas kesempatan kerja, hak atas keselamatan sosial, hak atas hukum, hak atas milik , hak cipta dan kebeba san memilih

(Haynes, 2000:209).

Keterkaitan pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya terhadap gender adalah "bagaimana menentukan corak budaya yang dapat mendukung pemberdayaan perempuan." Budaya yang dimaksud adalah: (1) yang mendukung kedudukan perempuan yang sama dengan laki-laki dalam partisipasi pembangunan, (2) yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sama dengan laki-laki, (3) memberikan kesempatan kepada perempuan menjadi pemimpin, (4) melindungi perempuan dari kekerasan suami, pelecehan seksual pelaksanaan tugas kerja, (5) memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memilih, memutuskan, dan merencanakan corak kehidupan masa depan.

Di setiap daerah terdapat nilai-nilai budaya yang dapat mendukung pemberdayaan dan martabat perempuan. Dalam sejarah daerah Gorontalo ada raja-raja perempuan yang sangat terkenal seperti Rawe, Mbuqi Buqingale, Melie I dan Me lie II, Mbuqi Balai Daqa, Tile Arabi. Dalam banyak cerita rakyat kita temukan tokoh-tokoh perempuan yang lebih unggul dari laki-laki. Di Limboto batu nisan perempuan dua buah dan laki-laki satu, yaitu simbol penghargaan terhadap perempuan. Kalau warisan-warisan budaya ini digali dan dimaknakan secara kontemporer, maka pasti dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan, misalnya pemberian semangat kultural. Bahwa sorga berada di bawah telapak kaki ibu-ibu (perempuan) dapat dimaknakan yang sangat luas bagi sesuatu budaya seperti di Gorontalo.

S. Tindakan Pelestarian dan Pemanfaatan ·warisan Budaya

Pandangan, wawasan, dan strategi di atas harus dikembangkan dalam bentuk tindakan. Dalam hal ini perlu dikemukakan komponen yang melaksaniikan pelestarian dan pemanfaatan, dan bagaimana cara atau tindakan pelestarian dan pemanfaatan itu.

a. Komponen Pelaksana

Secara umum pelaksana pemelihara warisan budaya itu adalah warga negara atau masyarakat. Suatu kebudayaan seharusnya menjadi hal yang membanggakan warganya, sehingga ia bersedia melestarikan dan memanfaatkannya. Warisan budaya akan tidak berarti apa-apa, kalau perniliknya tidak berupaya mempertahankan dan mewujudkan dalam pola hidup, interaksi sesamanya. ·

Komponen yang paling bertanggungjawab adalah pemerintah. Tanggung jawab pemerintah adalah:

1) Menentukan kebijakan pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya.

2) Mempersiapkan berbagai projek yang memungkinkan terjadinya pelestarian dan pemanfaatan, yaitu penelitian, pendokumentasian, pengumpulan, pengkajian, penyimpanan, pembinaan.

3) Menerapkan nilai-nilai warisan budaya dalam interaksi dan komunikasi kepemerintahan secara vertikal.dan horisontal, intern dan ekstern, sehingga menjadi teladan bagi masyarakat luas .

4) Mengembangkan kepribadian yang menghargai, menghormati, dan mencintai warisan budaya baik yang berbentuk'fisik, nilai-nilai, normanorma, moral-moral, adat-istiadat, kepercayaan, dll.

5) Menyiapkan dana untuk kegiatan pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya.

Selain komponen pemerintah. maka yang bertanggungjawab adalahjuga para pendidik, swasta, tokoh masyarakat; politisi, wartawan, dan lain-lain. Mereka berperan sesuai bidang tugas, profesi, dan perannya. Para pendidik berperan bagaimana menyadarkan anak didik agar bisa menghargai dan mencintai warisan budaya, baik dalam kehidupan sesamanya maupun dengan orang lain. Para pengusaha swasta berupaya membantu dengan dana dan bentuk sarana dan prasarana lain guna pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya itu. Tokoh masyarakat dengan politisi tentu mempunyai fungsi untuk menunjukkan kepedulian dan keberpihakan dalam ide, sikap, dan tingkah laku sehingga menjadi penggerak dan teladan sesuai nilai-nilai warisan budaya. Para wartawan dan media massa sekarang ini menjadi mediator yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka bisa berperan untuk mensosialisasikan, menyebarkan informasi, serta menerapkan kode etik yang berakar dari warisoo budaya.

Pada akhirnya dapat dikatakan gerak pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya adalah tugas kita semua. Bobot tugas itu tentu sesuai dengan peran kita dalam pembangunan ini. Diharapkan pembangunan bangsa dan negara, selain berbasis kerakyatan juga berbasis nilai-nilai warisan budaya .

b. Kegiatan

Tindakan yang nyata berupa kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya menjadi kunci permasalahan . Sudah ada beberapa kegiatan dari pemerintah dan masyarakat untuk pelestarian dan pemanfaatannya, namun terasa hal itu belum cukup. Warisan budaya diperhadapkan pada beberapa kendala:

1) banyaknya warisan budaya yang beraneka, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat lokal (daerah);

2) wujud kebudayaan yang sangat beragam baik berbentuk fisik maupun yang nonfisik;

3) perioritas pelestarian kebudayaan yang bagaimana yang sesuai dengan pembangunan, perkembangan dan perubahan globalmasa kini dan yang akan datang;

4) dari mana sumber dana untuk membiayai projek raksasa pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya itu yang akan mencakup semua lembaga pemerintahan dan masyarakat,

5) kelangkaan tenaga ahli dalam berbagai birl;ang budaya dan tenaga pengelola warisan budaya. Dengan kendala-kendala seperti ini maka pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya menjadi terpinggirkan, terlupakan, atau prioritas yang terakhir dibandingkan dengan aspekaspeklain.

1. Pelestarian warisan budaya dilaksanakan melalui paket kegiatan se bagai berikut.

a) Mengadakan inventarisasi dan pengumpulan warisan budaya daerah dan nasional yang tersebar di seluruh Indonesia, secara bertahap dan menyeluruh.

b) Membuat peta penyebaran budaya seperti adat, sastra, bahasa, kepercayaan, dan lain-lain.

c) Mengadakan penelitian warisan budaya: ·

(1) fungsinya masih sesuai dengan perkembangan masa kini dan akan datang,

(2) ciptaan baru yang bernilai positif untuk pengembangan dan pembinaan generasi,

(3) lintas budaya untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam rangka integrasi bangsa yang Bhineka Tunggal Ika,

( 4) penginterpretasian kembali dengan nuansa dan wawasan baru,

( 5) penemuan ilmu atau teori baru dalam berbagai bidang yang bemuansa Indonesia.

d) Mengadakan tulisan-tulisan yang terkait dengan warisan budaya;

e) Mendirikan lembaga-lembaga atau pusat-pusat penyimpanan, pendokumentasian, .dan pengkajian warisan budaya berupa museum, sanggar budaya, pusat kajian budaya, bengkel-bengkel seni budaya.

f) Mengembangkan lembaga pendidikan warisan budaya di setiap daerah dari tingkat SO sampai perguruan tinggi, baik formal maupun non formal seperti kursus tarian, busana, olah raga daerah, akademi atau Institut seni budaya, dll.

g) Mengadakan pengkajian warisan budaya yang bisa mengembangkan upaya pemberdayaan perempuan guna mencapai akses yang lebih luas bagi perempuan pada pengambilan kebersamaan dan kesejajaran perempuan dan pria, serta mengangkat harkat dan martabat perempuan terutama dalam berpartisipasi terhadap pembangunan. Nilai · budaya itu bukan hanya berkaitan dengan mbral sebagai perempuan, tetapi motivasi pemberian kesempatan yang luas bagi perempuan untuk ikut dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan (Abdullah, 1997:221).

h) Mengembangkan kreasi baru berbentuk film dan sinetron yang berisi warisan budaya, penayangan adat-istiadat, pakaian adat daerah, pameranpameran warisan budaya dalam corak lama dan baru.

i) Mengadakan pertemuan berkala secara regional dan nasional yang menyangkut prospek warisan budaya .

2. Warisan budaya sangat besar manfaatnya dalam beberapa bidang, antara lain sebagai berikut:

a) Dalam pelaksanaan pemerintahan yang kondusif dengan masyarakat, maka aparat harus mampu menerjemahkan dan mengaplikasikan warisan budaya itu dalam berinteraksi dengan rakyat. Lebih-lebih lagi, dalam otonomi daerah, di mana terdapat kewenangan dan kewajiban pemerintah dan rakyat di daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Hal ini dapat berjalan baik kalau antara pemerintah dan rakyat terkait secara kultural dengan memanfaatkan warisan budaya yang ada. Dalam warisan budaya Gorontalo banyak nasehat adat bagi pemerintah agar mereka terterima dalam masyarakat. Misalnya ungkapan adat bahwa untuk memelihara rakyat jangan berlaku seperti ikan gabus dan ikan hiu. Karena kedua jenis ikan itu suka memangsa anaknya dan ikan-ikan lain. Maksudnya pemerintah jangan suka mengambil milik rakyat kalau benar-benar ingin membangun kesejahteraan rakyat. Ada pula simbol budaya "bahwa tanah, air, udara, angin, orang adalah milik pemerintah , tetapi jangan dijadikan pemuas hawa nafsu." Pemerintah diajak agar jangan berlaku sewenang-wenang,jangan tamak,jangan korupsi, dan macam-macam perbuatan yang merusak.

b) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebaiknya berbasis budaya. Ban yak gagasan, ide, dan harapan masyarakat dapat diangkat dan dikaji dari warisan budaya. Daiam hal ini dapat dikemukakan tiga arah peranan warisan budaya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan: 1) menjadi sumber yang kaya dan kontekstual untuk menggagaskan pembangunan di wilayah, 2) menjadi · alat atau wahana penciptaan kondisi yang kondusifuntukmenyukseskanpembangunan (mendorong partisipasi untuk membangun), dan 3) menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dengan harapan masyarakat.

c} Warisan budaya sangat tepat kalau dimanfaatkan untuk pembinaan sumber daya manusia. SDM yang berkualitas bukanlah anggota masyarakat vang pintar lalu tercerabut dan terasing dari masyarakat, tetapi adalah orang vang berilmu pengetahuan dan teknologi yang terkendali oleh nilai-nilai moral dan norma dalam masyarakat. Dengan iptek yang berakar pada warisan budaya itu, dia akan secara ikhlas dan tulus untuk mengabdikan ipteknya bagi kepentingan negara dan bangsa. Dalam kaitan ini pengembangan SDM dipertimbangkan aspek-aspek masyarakat, seperti norma-norma moral dan sosial, sistem nilai, dan struktur sosial. Semua ini terkait dalam warisan budaya, yang dapat menjamin dan mengarahkan SDM untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat (Effendi, 2000:149). Seperti makna simbol budaya popoli dan ayuwa di Gorontalo, pada bagian lain dalam tulisan ini.

d) Sehubungan dengan ini maka adalah tepat kalau warisan budaya dimanfaatkan dalam pendidikan formal dan non formal. Dalam pendidikan ·formal dapat diupayakan agar: I) warisan budaya dimasukkan terintegrasi dalam mata-mata pelajaran atau mata kuliah yang bersifat pembinaan budi pekerti, ilmu budaya dasar, dan humaniora yang mencakup nilai-nilai religius, nilai seni, etika, moral, logika, keadilan, kejujuran, dan nilai kemanusiaan lainnya (Lihat Sumardjo, 2000: 192); 2) nilai-nilai warisan budaya diterapkan dalam interaksi antar murid, antar mahasiswa, antara guru dan dosen, dan antara murid/mahasiswa dengan guru/ dosen.

Melalui pendidikan nonformal dapat dilaksanakan melalui dakwahdakwah, sosialisasi melalui media massa elektronik dan cetak, kursus, diklat dan .lain-lain.

e) Warisan budaya sangat bermanfaat dalam menanggulangi berbagai konflik yang ada sekarang. Yang paling penting bagaimana kita memberi makna integratif dari nilai-nilai budaya itu agar terterima oleh semua orang dan sesuai dengan tuntutan manusia dan zaman. Hal ini memerlukan suatu paket pengkajian lintas budaya, yang melihat perbandingan perilaku komunikasi antarbudaya dengan menunjuk persamaan dan perbedaan:

1) persepsi mereka terhadap lingkungan sosial dan budaya,

2) kognisi, pola-pola dan proses berpikir, , memahami sesuatu,

3) sosialisasi, bagaimana interaksi mereka yang terkait dengan tujuan dan aplikasi pranata-pranata budaya, dan

4) kepribadian, tipe-tipe pribadi sesuai nilai budayayang berpengaruh pada etos, karakter, dan wataknya (Liliweri, 2001 :22-23).

f) Pada masa kini, banyak orang yang ingin memiliki dan menikmati keindahan dan kehalusan warisan budaya. Orang-orang asing datang ke Indonesia adalah untuk menikmati keindahan dan kehalusan budaya melalui penglihatan dan pendengaran, memakai pakaian busana daerah yang khas, mengoleksi benda-benda budaya, dan bahkan ingin mempelajarinya. Dalam kaitan ini warisan budaya kita perlu diproduksi sesuai selera wisatawan, tetapi tanpa kehilangan dasar keasliannya. Mereka tentu saja ingin memilih mutu yang baik dan keasliannya. Untuk itu perlu ada beberapa tindakan:

( 1) menghasilkan model-model warisan budaya ( fisik dan nonfisik) yang laku bagi penikmat,

(2) memperbaiki kualitasnya dengan tetap mempertahankan keasliannya, dan

(3) kemampuan memasarkan dan mensosialisasikan,

(4) menyiapkan dana untuk modal produksi.

6. Kesimpulan

Kebudayaan adalah kekayaan pikiran gagasan, ide, norma, moral, karya, dan sistem nilai yang sangat besar manfaatnya kalau disadari dipandang sebagai potensi dalam pembangunan. Kesadaran akan kekayaan dan potensi itu serta kesadaran untuk memanfaatkannya, hendaklah ditumbuhkembangkan pada masyarakat agar menjadi modal untuk menghadapi berbagai tantangan pada masa kini dan masa datang, yang bemuansa global, nasional, dan lokal. Oleh sebab itu upaya pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya sangat bermakna dalam kerangka menciptakan kepribadian dan kondisi pembangunan bangsa dan negara yang mantap dan terkendali. Sehubungan dengan itu kita membutuhkan aplikasi nilai budaya dalam bentuk:

1) Mental pembangunan yang berorientasi pada nilai-nilai budaya yang positif dan dinamis serta sesuai dengan perkembangan global,

2) Emosi-emosi kemanusiaan yang baik dan positif yang dapat menormalisasikan dan menjawab tantangan persaingan pemenuhan kebutahan dan harapan,

3) Keterbukaan kultural yang memungkinkan kita secara nasional dan lokal mampu menyerap dan menyesuaikan diri dengan perubahan, persinggungan, saling pengaruh antar budaya,

4) Budaya sebagai potensi sumber daya pembangunan dijadikan basis perencanaan, pelaksanaan, dan tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Guna menentukan apa, bagaimana, dan untuk apa warisan budaya itu dilestarikan maka perlu dikaji:

(1) Wujud budaya yang mencakup budaya fisik dan non fisik, yang lama dan yang baru (kontemporer), yang asli 9an yang dipengaruhi dari budaya lain (asing);

(2) Fungsi warisan budaya yang masih bisa bertahan dan dapat mendorong pertumbuhan ilmu pengetahuan, pola pikir maju, situasi politik, penyerapan nilai baru, inovasi, dan berbagai dinamika pembangunan;

(3) Pengembangan SDM yang menjadi salah satu pilar pembangunan, yang selain mempunyai kemampuan iptek juga mempunyai komitmen, kepedulian, penerapan warisan budaya, serta berperan dalam mengembangkan potensi perempuan, sebagai salah satu potensi sumber daya manusia yang besar di Indonesia.

Sebagai wujud nyata pelestarian dan pemarifaatan warisan budaya perlu diikuti dengan tindakan atau aksi. Dalam aksi ini maka yang perlu dikaji adalah:

1) pelaksana dan peran-perannya yaitu pemerintah, pihak swasta, pendidik, masyarakat umum, karena warisan budaya itu milik semua komponen itu kalau kita melihat interaksi dalam sosial budaya,

2) kegiatan pelestarian yang meliputi inventarisasi, penelitian, penciptaan kembali,

3) kegiatan pemanfaatan yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, masalah gender pendidikan, pembinaan SDM, penanggulangan konflik, pariwisata, pengembangan keilmuan dalam berbagai bidang.

Warisan budaya lokal atau daerah perlu dilestarikan dan diangkat maknanya sehingga dapat dimanfaatkan dalam semua bidang. Pemaknaan itu harus secara luas, yaitu makna nuansa lokal nasional, dan global.

DAFTAR PUS TAKA

Abdullah, lrwan (Ed.) 1997 Sangkan Paran Gender. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Adney

Bernard T. 2000 Etika Sosial Lintas Budaya . Diterjemahkan oleh Joanes Rakhmat. Yogyakarta: Kanisius

Alflan (Ketua ) 1997 Kapita Selekta Manife stasi Budaya Indonesia . Bandung: Alumni

Berry, John W. dkk. 1999 Psikologi Lintas Budaya . Diterjemahkan oleh Edi Suhardono. Jakarta: Gramedia.Danandjaja, James 1984 Folk/or Indonesia . Jakarta : Temprint.

Darma, Budi 1995 Harmonium. Yogyakarta : Pustaka Pe1ajar 24

Djojonegoro, Wardiman 1998 Peningkatan Kualitas SOM Melalui Pendidikan dan Kebudayaan . Jakart a: Depdikbud

Effendi, Tadj udin 2000 Pembangunan Krisis dan Arah Refo rmasi Surakarta : Muhammadiyah Universit y Press.

Haynes, Jeff 2000 Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga . Jakart a: Yayasan Obor Indonesia .

Kaplan, David dan Albert A. Manners 1999 Teori Budaya. Diterjemahkan oleh Landung Simatupang Yogyakarta: Pustak a Pelajar.

Kartodirjo, Sartono I 994 Kebudayaan Pembangunan da lam Perspektif Sejarah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Koentjaraningrat 1980 Beberapa Pokok Antropolog: Sosial . Jakarta: Dian Rakyat 1990 Pengantar llmu Antropologi. Jakarta : Rineka Cipta 1993 Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta:

Oramedia. ·

Kuntowijoyo 1999 Budaya dan Masyarakat. Yogyakarta: Tiara Wacana

Liliweri, Alo 2001 Gatra-Gatra Komuntkasl Antarbudaya. Yo8)'akarta: Pustaka Pelajar

Masinambow, E.K.M. (Ed.) 1997 Koentjorontngrat dan Antropo/ogt di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Nuaroho, Riant 2001 Reinventing Indonesia. Jakarta: Oramedia. 25

IDENTITAS BUDAYA : Aku dalam Budaya Lokal, Buday a N asional dan Buday a Global*

(Ambon) Oleh J.W Ajawalla

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah Negara yang sangat majemuk bila dibandingkan dengan Negara lainnya di dunia. Kemajemukan ini terlihat dari adanya berbagai suku bangs a yang mendiarni pulau-pulau keci I dan besar. Diperkirakan terdapat lebih dari 500 suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini. Jumlah tersebut tennasuk yang terdapat di Maluku (Maluku Utara, Maluku Tengah, Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat) yang diperkirakan lebih dari I 00 suku bangsa dan subsuku bangsa. Tidak heran kalau pada beberapa pulau kecil di Maluku didiarni hanya oleh satu suku ban gsa saja sehingga menjadikan suku bangsa tersebut sebagai penguasa pulau. Misalnya, pulau Temate, Tidore, Makian dan Kayoa di Maluku Utara atau pulau-pulau kecil di Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat. Masing-masing suku bangsa yang mendiami wilayah tertentu membangun dan mengembangkan kebudayaan mereka serta memperlihatkan identitas ataujati diri mereka sebagi pendukung kebudayaan.

Kalau kita mengamati situasi dan kondisi suku bangsa yang ada di Indonesia, dapat dikatakan bahwa masing-masing suku ban gsa in i mempunyai posisi yang relatif cukup kuat. Mereka memi liki wilayah budaya tersendiri, memiliki ciri budaya dari suku bangsa yang lain, mempunyai bahasa lokal sendiri dan juga menganut salah satu agama atau paling tidak salah satu agarna menjadi mayoritas di wilayah tersebut. Selain itu, dari aspek ekonomi, kelompok suku bangsa yang mempunyai wilayah budaya terse but mempunyai kekayaan yang melimpah karena memiliki sumber daya alam yang cukup besar. Contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah Papua , Aceh, Riau, Kalimantan Timur dan lain-lain. Walaupun kemajemukan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia ini dianggap sebagai sebuah kekayaan bangsa , kondisi seperti ini tentu mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam memban gun integrasi bangsa. Gumplowicz (dalam Wilonoyudho , 1999) mengibaratkan suatu masyarakat majemuk seperti bintang-bintang di langit, indah , tertib mengelilingi galaksi seolah membawa kedamaian; namun semuanya itu hanya fatarnorgana karena dibalik ketertiban itu berlaku hokum penolakan . Yang dimaksud dengan hukum penolakan di sini adalah prinsip penolakan yang disebabkan adanya perbedaan sistem budaya an tara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain.

Dikatakan bahwa kerjasarna atau hidup bersarna di dalarn suatu masyarakat majemuk adalah kerjasarna yang antagonistic, antagonistic cooperation. Salah satu suku bangsa akan melihat suku bangsa yang lain dalarn kacarnata etnosentris yang kemudian menciptakan pandangan stereotip atau citra baku terhadap suku bangsa tersebut. Suku bagsa pendatang misalnya, dianggap kasar dan arogan oleh penduduk setempat. Sebaliknya, penduduk asli dianggap malas oleh kelompok pendatang. Stereotip atau citra baku inilah yang dapat menimbulkan konflik antarsuku bangsa secara terbuka, apalagi realitas menunjukkan bahwa para pendatang lebih berhasil di bidang ekonomi daripada penduduk asli. Berbagai hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan para pendatang ini disebabkan adanya etos ketja yang lebih tinggi daripada etos ketja penduduk asli. Berbagai fasilitas yang diperoleh karena adanya kebijakan pemerintah di bidang ekonomi telah mendorong pengembangan kelompok pendatang. Stereotip yang telah dibangun seperti yang disebutkan di atas dengan sendirinya menciptakan batas antarsuku bangsa melalui sebutan kami dan mereka yang berdarnpak pada hubungan-hubungan sosial. Realitas menunjukkan bahwa hul:}ungan sosial antarsuku bangsa atau antarkelompok sosial budaya tetjadi sesaat pada ruang dan waktu yang terbatas, misalnya di tempat pekerjaan atau di pasar.

Hal lain yang dapat diarnati adalah para pendukung suatu kebudayaan yang kemudian dalarn suatu wilayah etnik tertentu biasanya membangun solidaritas anggota melalui ikatan yang bersifat primordial dalam bentuk organisasi kesukuan dan kekeraba:tan atau dalam bentuk 'pembangunan pemukiman tersendiri di luar'pemukiman masyarakat setempat. Apabila yang dibangun adalah sebuah pemukiman, maka pemukiman tersebut diberi nama sesuai dengan nama suku bangsa itu atau nama karnpung tempat pemukim itu berasal. Kondisi seperti itu menunjuk pada upaya memindahkan kosmos dari tempat asal ke tempat lain. Di tempat tersebut mereka dapat berkomunikasi satu dengan lainnya dan membangun serta mengembangkan identitas budaya mereka. Dengan adanya pemukiman tersebut, pembauran secara bebas dan alamiah diantara berbagai suku bangsa tersebut relatiftidak terjadi.

Perilaku yang mengarah pada ketertutupan ( exl usivisme) · kebudayaan merupakan salah satu hambatan dalam upaya untuk membangun kebersamaan di dalarn suatu masyarakat yang majemuk. Pembauran secara bebas, terbuka dan alamiah akan menghasilkan saling pengertian antara para pendukung kebudayaan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain yang kemudian akan memberikan persepsi yang sama untuk hid up bersama dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Dalam konteks ini, muncul sebuah nilai baru yang berasal dari perpaduan berbagai nilai budaya dari berbagai suku bangsa yang mendiami suatu daerah tertentu di luar nilai budaya yang dimiliki oleh masing-masing suku bangsa dan menjadikannya sebagai nilai bersama. Nilai budaya itulah yang kemudian disebut sebagai nilai budaya daerah. Apabila diterima oleh berbagai suku bangsa di dalam wilayah Negara Indonesia, nilai budaya tersebut dengan sendirinya diterima sebagai nilai budaya nasional. Tidak jarang pula kebudayaan dari suatu suku bangsa yang dalam suatu daerah, mendominasi kebudayaan suku bangsa yang lain dan kemudian menjadikan sistem nilai budaya suku bangsa tersebut sebagai kerangka acuan dalam kehidupan berbagai kelompok masyarakat yang mendiami daerah tersebut. Masing-masing anggota masyarakat akan mengidentifikasikan dirinya dengan symbol-simbol kebudayaan tersebut.

Di bawah ini akan dibicarakan tentang budaya lokal, nasional dan global dan bagaimana seseorang mengidentifikasikan dirinya terhadap simbol-simbol kebudayaan yang dianggap olehnya sebagai bagian dari dirinya.

Kebudayaan Lokal

Seperti telah disebutkan di atas, Indonesia sebagai suatu Negara memiliki berbagai suku bangsa dengan kebudayaannya sendiri-sendiri. Masing-masing suku bangsa membangun dan mengembangkan kebudayaannya melalui berbagai pengalaman sejarah yang dimilikinya, melalui kemampuan adaptasi terhadap lingkungannya dan melalui pengetahuan yang dimilikinya. Dengan demikian, kebudayaan suku bangsa berkembang dari waktu ke waktu sesuai perkembangan zaman. Pengaruh kebudayaan dari suatu suku bangsa terhadap kebudayaan suku bangsa yang lain atau penerimaan sebuah nilai budaya baru yang dianggap berguna dan menguntungkan karena sesuai dengan kebutuhan sebuah masyarakat pendukung kebudayaan , telah memberikan sebuah nuansa baru terhadap kebudayaannya. Kemudian nilai baru tersebut diterima sebagai kebudayaannya sendiri. Hasil alkulturasi kebudayaan ini sudah lama terjadi di sepanjang sejarah suku ban gsa di nusantara ini. Kehadiran beberapa kebudayaan utama pada masa lampau seperti kebudayaan Hindu dan Islam telah berpengaruh terhadap kebudayaan-kebudayaan suku bangsa yang terdapat di Indonesia bagian Barat misalnya, di Jawa dan Sumatera. Begitu pula kebudayaan bangabangsa lain yang dating ke Indonesia seperti banga Portugis, Spanyol dan Belandajuga berpebgaruh terhadap kebudayaan asli nusantara seperti terlihat di Sulawesi Utara dan di Maluku. Secara khusus di Kepulauan Maluku, pengaruh dari kebudayaan Melayu dan Polinesia serta Melanesia, juga telah memberikan warna dan cirri terhadap kebudayaan suku bangsa yang ada di daerah ini yang kemudian disebut sebagai Kebudayaan Malayo-Polinesia.

Masing-masing kebudayaan suku bangsa yang terdapat di nusantara ini tentu mempunyai nilai sendiri-sendiri yang dipatuhi sebagai nilai mutlak (Matulada 1997) atau nilai inti (core values) misalnya, harga diri yang sukar ditiadakan dalam kehidupannya. Mengabaikan nilai-nilai budaya ini dianggap sebagai perlawanan terhadap kebudayaan suku bangsanya dan dengan sendirinya menghianati leluhur yang mewariskannya. Nilai-nilai budaya ini dipuja dan dibanggakan serta menjadi acuan untuk berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai nilai budaya yang terkandung dalam kebudayaan suku bangsa dipelihara dengan baik melalui upaya-upaya pembudayaan dan sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat pendukung. Walaupun demikian, ada kecenderungan mereka yang berdiam di kota mengabaikan dan menganggap nilai budaya terse but tidak lagi memberikan harapan bagi masa depan yang modem. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kebudayaan global yang begitu pesat melanda dunia dewasa ini. Berlawanan dengan pandangan tersebut, bagi para pendukung kebudayaan suku bangsa yang kuat, terutama mereka yang berdiam di pedesaan menganggap bahwa nilai-nilai budaya yang dimilikinya lebih baik, lebih hal us daripada kebudayaan yang lain.

Ktmyataan menunjukkan bahwa budaya local masih tetap hidup dan berkembang terutama di wilayah pedesaan . Di Maluku misalnya, salah satu unsur kebudayaan loca.l yaitu bahasa lokal masih tetap digunakan sebagai bahasa sehari-hari dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, terutama dalam pertemuan-pertemuan adat. Bahasa "Melayu Pasar" atau Melayu Ambon biasanya .digtinakan seseorang ketika berkomunikasi dengan orang lain yang bukan pendukung kebudayaan lokal; sedangkan bahasa Indonesia pada umumnya digunakan dalam pertemuan-pertemuan resmi yang bukan pertemuan adapt misalnya di sekolah atau upacara keagamaan. Walaupun demikian, ada acara keagamaan yang sering pula menggunakan bahasa lokal. Dalam perkembangan selanjutnya ada kecenderungan bahwa anak-anak di wilayah pedesaan tidak lagi menggunakan bahasa lokal, mereka menggunakan bahasa Melayu Ambon yang dapat dimengerti oleh semua orang. Kini bahasa tersebut telah berubah menjadi bahasa daerah.

Seseorang mengidentifikasikan dirinya dalam lingkungan kebudayaannya terlihat pula pada upaca:ra penguatan relasi kekerabatan yaitu ketika dilaksanakannya upacara-upacara perkawinan atau kematian. Semua anggota kerabat dekat dan jauh terlibat dalam kegiatan tersebut dan memberikan kontribusi tenaga maupun materi (misalnya uang ) sebaga i pernyataan keterlibatannya. Pada suku bangsa Galela dan Tobelo di Halmahera Utara misalnya, penguatan hubungan kekerabatan diperlihatkan melalui pertukaran benda-benda yang dianggap sebagai benda laki-laki dan benda perempuan . Benda-benda tersebut diberikan sesuai status seseorang baik sebagai menantu laki-laki maupun menantu perempuan. Ketika para pemimpin keagamaan melarangnya karena memberatkan keluarga penyelenggara upacara, masyarakat menolaknya. Hal ini tentu terkait denagn harga diri dan upaya mempererat hubungan kekerabatan. Dengan demikian, masing-m'asing anggota kelompok akan mengidentifikasikan dirin ya dengan unsur-unsur kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat suku bangsa dan melakukannya sebagai suatu keharusan. Di sini, nilai-nilai primordial dibangun dan dikembangkan.

Kebudayaan N asional

Seperti telah disebutkan di atas, kemajemukan suku bangsa yang terdapat di Indonesia menempatkan Indonesia sebagai salah satu Negara yang paling majemuk dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia. Kesadaran tentang adanya kemajemukan etnik di Indonesia serta berbagai implikasi yang akan ditimbulkannya telah mendorong para pemimpin bangsa pada masa lampau merumuskan suatu bentuk kebudayaan nasional sebagai kerangka acuan dalam kehidupan berbangsa dan bemegara . Pengakuan tentang kemajemukan masyarakat dan budayan ya serta upaya membangun persatuan tersebut diperlihatkan pula lewat semboyan "bhineka tunggal ika ", berbeda-beda tetapi tetap satu.

Pedoman untuk membangun dan mengembangkan kebuda yaan nasional tersebut tercantum dalam UUD 45 (pasal2 3 dan penjelasannya ). Dikatakan di sini bahwa: "kebuda yaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai hasil buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya . Kebuda yaan lama dan asli yangterdapat sebaga i puncak-pun cak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa". Selanjutnya dikatakan "Usaha kebudayaan itu harus menuju kepada kemaj uan adab , budaya dan persatuan , dengan tidak menolak bahan-bah an baru dari kebudaya an asing yang dapat memperkemabngkan dan memperka ya kebuda yaan bangsa sendiri serta mempertingg i deraja t kemanusiaa n bangsa Indone sia."

Yang dimaksudkan dengan puncakpuncak kebud ayaan daerah dalam rumusan di sini adalah unsur-unsu r kebudayaan daerah yang dianggap bermutu tinggi yang dimiliki oleh suku bangsa di Indonesia. Dengan demikian, yang disebut sebagai kebudayaan nasional bukanlah dom inasi dan monopoli kebudayaan dari salah satu J aerah atau etnis tertentu, akan tetapi merupakan kesatuan dari berbagai budaya unggul yang terdapat di Indonesia. Bagaimana bentuk kebudayan nasional yang dapat diterima sebagai kerangka acuan untuk bertindak dan berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bemegara, mungkin harus didekati dari fungsi kebudayaan nasional seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat. Menurut beliau, kebudayaan nasional berfungsi sebagai :

(1) sistem gagasan dan perlambang yang dapat memberi identitas kepada warga Negara Indonesia.

(2) sistem gagasan dan perlambang yang dapat dipakai oleh semua warga Negara Indonesia yang bhineka untuk saling berkomunikasi (Koentjaran ingrat dalam Alfian 1985).

Apabila kita berangkat dari fungsi kebudayaan nasional seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, maka yang dimaksud dengan gagasan dan perlambang yang memberikan identitas adalah semua hasil karya warga Negara Indonesia yang memberikan ciri-ciri khas bagi bangsa Indonesia. Ciri-ciri khas tersebut merupakan kebanggaan dari seorang warga Negara apabila berhadapan dengan warga Negara lain. Kebudayaan nasional tersebut dapat berupa unsurunsur atau simbol-simbol budaya sistem nilai budaya ataupun pranata sosialbudaya dari salah satu suku bangsa yang dapat diterima sebagai kerangka acuan dalam pergaulan antarsuku bangsa. Selain itu, berbagai unsur kebudayaan dan simbol-simbol budaya yang identik dengan unsur-unsur kebudayaan atau simbol-simbol budaya yang dimiliki oleh semua suku bangsa di Indonesia misalnya tolong rhenolong, dapat dikategorikan sebagai unsur atau simbol budaya nasional. Pada bahagian lain diperlukan juga simbol-simbol budaya yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi, dalam ha! ini bahasa nasional. Bagi bangsa Indonesia , bahasa Indonesia yang telah diikrarkan pada Sumpah Pemuda 1928 adalah satu-satunya bahasa yang mempersatukan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia yang pada mulanya berasal dari bahasa Melayu telah menjadi simbol integrasi bangsa , menjadi kerangka acuan dalam berkomunikasi. Seseorang dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan resmi dalam berbagai bidang dan berbagai tingkat kehidupan di dalam negara . Banyak negara mengalami kesulitan dalam membangun dan mengembangkan bahasa persatuannya sebagai simbol integrasi bangsanya .

Upaya untuk memban ·gun dan mengembangkan kebudayaan nasional diusahakan terus baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah . Tidak dapat disangkal upaya tersebut dapat juga dilakukan dengan cara "paksaan" lewat regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Pelaksanaan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa dan pembudayaan Pancasila lewat penataran-penataran P4 yang bernusansa politik merupakan contoh bagi kita. Upaya lain yang dilakukan adalah menetapkan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurikulum Perguruan Tinggi. Cara yang terbaik adalah dengan membangun kesadaran anggota masyarakat dari berbagai latar belakang kebudayaan tentang perlunya sebguah kerangka acuan, sebuah sistem nilai budaya nasional bagi setiap warga negara untuk berperilaku dan bertindak ketika melakukan aktivitasnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Dehgan kesadaran itu, setiap orang sebagai warga negara dapat merasakannya sebagai miliknya sendiri, memeliharanya dan mengidentifikasikan dirinya dengan budaya nasional tersebut; contoh : seseorang dengan bebas menggunakan busana batik dalam acara-acara yang dianggap penting.

Kebudayaan Global ·

Ketika kebudayaan lokal dikembangkan sebagai bagian dari kebudayaan nasional, kebudayaan global melanda dunia tanpa hambatan. Dengan sebuah televisi kecil dan stu unit parabola, seseorang dapat menikmati semua peristiwa yang terjadi di dunia secara instant. Kebudayaan global yang menyebar ke berbagai penjuru yang tanpa dinding tersebut tentu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Seseorang dengan mudah dapat mengadopsi nilai-nilai yang ditawarkan oleh kebudayaan global. Walaupun demikian, ada yang berpendapat bahwa sebenarnya globalisasi telah adajauh sebelum istilah yang popular ini digunakan sekarang, yang memberikan indikasi terhadap perkembangan dan kemajuan masyarakat modern; contoh : adanya sistem pendidikan yang dianut dan gaya berbusana Gas, dasi, dll.). Beberapa ciri globalisasi dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Di bidang ilmu dan teknologi ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu cepat, di antaranya pengetahuan di bidang komunikasi dan informasi, dll. Dampak teknologi jelas sangat luas. Nilai-nilai rasionalisme berkembang berlawanan dengan nilai-nilai intuisme.

2. Di bidang ekonomi ditandai dengan perdagangan antarnegara yang begitu meningkat, produksi barang danjasa sangat berkembang yang mengakibatkan persaingan yang sangat ketat dalam pemasaran.

3. Di bidang sosial budaya ditandai dengan tersebarnya berbagai gagasan, nilai/norma dan berbagai benda-benda konsumsi dengan cepat. Gaya hidup konsumerisme, hedonisme , makanan , musik, pakaian dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok dunia.

4. Di bidang politik dan hukum, demokrasi berkembang dan hak asasi manusia menjadi ukuran kemajuan peradaban dari suatu bangsa. 011.

Kebudayaan global yang melanda dunia ini tentu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Dampak dari globalisasi dapat dilihat pada beberapa fenomena sosial budaya antara lain; ( 1) Kerusakan lingkungan fisik sebagai akibat dari penggunaan teknologi maju dan eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran. Masyarakat yang semula bergantung pada sumberdaya alam kemudian kemudian menjadi miskin akibat eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran tersebut, (2) Hedonisme dan konsumerisme melanda masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besar. Terjadi kesenjangan antara mereka yang punya dan yang tidak punya, (3) Benda-benda yang dianggap mahal dan tidak dimiliki semua orang menjqadi simbol-simbol status, ( 4) Individualime berkembang menggeser kolektivisme. lndividualisme kemudian berdampak pada keterasingan individu dan sosial. Hubungan-hubungan sosial merenggang, (5) Kompetisi menjadi acuan menghilangkan solidaritas dan (6) pembangunan ekonomi menjadi tujuan untuk mengejar pertumbuhan dan akibatnya pembangunan sosial kurang mendapat perhatian yang kemudian berdampak terhadap menurunnya peran pranatapranata sosial budaya yang menggalang partisipasi masyarakat.

Apa yang ditawarkan oleh globalisasi tidak semua ditanggapi oleh para pendukung kebudayaan baik lokal maupun nasional. Bagi mereka yang tinggal di kota besar, budaya globalisasi relatif memperoleh tanggapan yang positif, dimana hedonisme _dan konsumerisme seakan-likan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan mereka. Sebaliknya bagi pendukung kebudayaan lokal dan nasional yang kuat, budaya global terse but diterima secara selektif dengan cara memilah-milah nilai budaya mana yang perlu diambil. Seyogianya nilai-nilai budaya yang membangun disiplin dan etos kerja, nilai-nilai yang menjunjung tinggi efisiensi dan produktivitas kerja menjadi pilihan untuk dikembangkan. Ada yang berpendapat bahwa kuatnya budaya global mengembangkan nilai demokrasi dan hak asasi manusia akan memperkuat posisi suku bangsa di dalam melakukan tawar-menawar dengan penguasa bagi kepentingan kelompoknya dan cenderung berpeluang terjadinya disintegrasi. Ada yang berpndapat pula bahwa globalisasi akan menghancurkan pranata-pranata social budaya dan / sistem nilai budaya yang selama ini dipertahankan. Kenyataan menunjukkan bahwa budaya lokal relatif tidak terusik dengan adanya budaya global, walaupun sifat-sifat imitatifterdapat dalam diri seseorang. Itu berarti bahwa seseorang

atau kelompok orang masih tetap mengidentifikasikan dirinya dengan simbol30 simbol budaya yang didukungnya, menghargai budaya lokal dan nasional karena adanya rasa memiliki dan rasa kebanggaannya baik sebagai warga dari suatu suku bangsa maupun sebagai warga Negara dari suatu bangsa.

Diskusi Singkat : ldentitas Budaya

Identitas budaya mempunyai hubungan denagn konsep diri seseorang (Mead dalam Johnson 1986). Secara umum identitas budaya mengacu pada definisi diri seseorang sesuai dengan system nilai budaya yang dianutnya dan merupakan bagian dari eksistensinya. Definisi diri memberikan ciri-ciri terhadap seseorang atau sekelompok orang yang membedakan seseorang atau sekelompok orang dengan orang yang lain atau kelompok lain.

Judul makalah di atas : ldentitas Budaya : Aku dalam Budaya Lokal, Budaya Nasional dan Global, memperlihatkan Aku memiliki tiga dimensi budaya yaitu sebagai pendukung kebudayaan lokal, sebagai warga Negara pendukung kebudayaan nasional dan sebagai warga dunia. Perilaku budaya yang ditampilkan oleh Aku adalah perilaku budaya yang bersifat kontekstual. Ketika Aku berada dalam lingkungan pendukung budaya lokal yang sama, Aku tak mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi diri dengan simbol-simbol budaya lokal karena Aku adalah bahagian dari budaya tersebut dan merasa memiliki budaya itu. Aku dilahirkan oleh orang tua pendukung budaya lokal, Aku berada di lingkungan budaya lokal dan dibesarkan dalam budaya tersebut. Aku memiliki nilai mutlak atau nilai inti yang mewamai perilaku budayanya, lewat berbagai sosial isasi nilai budaya dan pendidikan budaya. Nilai inti menjadi acuan utama dalam tindakan dan perilakunya. Hal ini tentu berbeda apabila Aku berada dalam lingkungan budaya lokal yang lain. Keberadaan Aku di situ tentu tergantung pada kemampuan Aku beradaptasi terhadap kebudayaan lokal tersebut dan tergaantung pula pada penerimaan pendukung kebudayaan tersebut. Apabila tidak, maka akan terjadi benturan nilai yang dapat menimbulkan konfl ik. Akibat lain adalah Aku akan mengalami keterasingan (alienasi) budaya. Akan tetapi apabila Aku dapat menyesuaikan diri dengan budaya lokallain, dimana mayoritas peduduk menjadi mayoritas pendukung budaya lokal tersebut dan nila i pendukung kebudayaan tersebut menjadi nilai budaya dominan , maka nilai budaya terse but menjadi acuannya. Selain itu, dalam masyarakat yang heterogen pada suatu wilayah tertentu dapat memunculkan sebuah ni lai bersama (shared values) sebagai hasil dari interaksi budaya yang di lakukan mereka. N i lai budaya bersama terse but menjadi acuan bagi Aku dalam bertindak dan berperilaku .

Dalam konteks kebudayaan nasional , Aku akan mengacu kepada sistem nilai budaya nasiona l. Hal ini dilakukan dalam kesadara n Aku sebagai warga negara Indonesia. Dengan mengacu kepada budaya nasional, Aku akan beraktivitas dalam berbagai bidang kehidupan yang diakses oleh negara; misalnya, berbagai kelembagaan politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam bersama-sama dengan pendukung kebudayaan lokal yang lain. Realitas menunjukkan bahwa walaupun terdapat acuan berperilaku untuk berkarya dalam lembaga-lembaga pemerintahan yang tersedia, Aku tidak · dapat melepaskan diri dari nilai budaya lokalnya karena keterikatannya dengan nilai-nilai tersebut terutama nilai mutlak atau nilai inti. Dengan demikian, Aku memiliki identitas ganda dan loyalitas ganda; di satu pihak loyal terhadap negara dandi lain pihak loyal pula terhadap suku bangsanya.

Dalam konteks kebudayaan global, Aku mempunyai pilihan-pilihan terhadap nilai budaya yang ditawarkan oleh kebudayaan global. Aku yang berada di perkotan dan Aku yang berada di pedesaan tentu berbeda dalam penerimaan atas tawaran yang disampaikan oleh kebudayaan global sesuai interpretasinya. Aku yang berada di perkotaan tentu akan menerima akan tawaran-tawaran nilai budaya global yang dianggap modern dengan tujuan untuk menaikkan status sebagai manusia modern supaya tidak dianggap kuno. Sebaliknya, Aku yang berada di pedesaan atau Aku yang mempunyai ketahanan budaya lokal dan nasional yang kuat akan resistan terhadap nilai-nilai budaya global yang ditawarkan ditawarkan atau Aku akan menyeleksi nilai budaya mana yang dibutuhkan untuk membangun kehidupan baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari bangsa. Nilai-nilai budaya yang dipilih tentu nilainilai budaya yang tidak bertentangan dengan budaya lokal dan nasional; misalnya, nilai-nilai yang membangun dan me.ngembangkan motivasi dan prestasi kerja, nilai-nilai yang tidak merusakkan lingkungan (teknologi) dan yang membangun dasar-dasar kemanusiaan.

Penutup

Seseorang akan berada pada tiga situasi yang berbeda yaitu : pertama, sebagai pendukung kebudayaan lokal, karena ia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari budaya lokal, budaya aslinya. Ia dilahirkan dan dibesarkan di dalam lingkungan kebudayaan tersebut. Keberadaannya memperlihatkan eksistensi suatu suku ban gsa, kedua, sebagai pendukung kebudayaan nasional, karena statusnya sebagai warga negara Indonesia. Kebudayaan nasional merupakan kerangka bagi seseorang untuk berada dalamjaringan sosial lintas budaya. Kebudayaan nasional memungkinkan seseorang terlibat dalam berbagai pranata nasional (pranata politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam) yang dibangun untuk kelangsungan hidup suatu bangsa, dan ketiga, sebagai bagian dari kebudayaan global karena ia adalah warga dunia yang terlibat di dalarn pergaulan antarbangsa.

Dengan demikian, perilaku dan tindakan seseorang tentu berbeda satu dengan yang lain sesuai kerangka acuan yang dibangun oleh masing-masing kebudayaan dan respon yang diberikan oleh seseorang terhadap kerangka acuan terse but.

KEPUSTAKAAN

Alfian (Ed).

1985. Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan, PT Gramedia, Jakarta.

Budhisantoso, S.

1997. Pembentukkan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional (Makalah), Widyakara Nasional Antropologi dan Pembangunan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Jakarta

Isaak Harold, R.

1993. Pemujaan terhadap Kelompok Etnis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Johnson, Doyle Paul.

1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Penerbit PT Gramedia, Jakarta

Kleden, Ignas. 1988. Sikap llmiah dan Kritik Kebudayaan, LP3S, Jakarta

Masinambouw, EKM (Ed) 1997. Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia, Asosiasi Antropologi Indonesia, Jakarta

Mattulada, H.A. 1997. Kebudayaan Suku Bangsa (Makalah), Widyakara Nasional Antropologi dan Pembangunan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisiorial, Jakarta

Nasikun. i 985. Sistem Sosial Indonesia, CV Rajawali, Jakarta

Soeryanto Poespowardojo.

1989. Strategi Kebudayaan, Suatu Pendekatan Filosofis, PT Gramedia, Jakarta

Sumartana, Th, dkk. 200 I. Nasionalisme Etnisitas, Pertaruhan Sebuah wacana Kebangsaan, Pustaka Pelajar, Jakarta

Wilonoyudho, Saratri.

1999. Integrasi Pendatang dan Masyarakat Asli (surat kabar), Harian Merdeka, 5 April, Jakarta

Reinterpretasi dan Reposisi Adat dan Tradisi Dalam Menghadapi Era Globalisasi Oleh: Ida Bagus Ode Yudha Triguna

I; Pendahuluan

Adat dan tradisi adalah sebuah konsepsi yang dianggap bemilai, dalam suatu komunitas tertentu pada zamannya. Selain berupa nilai konsepsi itu juga berwujud suatu cara, pola tindakan, dan struktur sosial. Adat dan tradisi acapkali diyakini sebagai representasi komitmen moral para anggota komunitas pendukungnya untuk hidup bersama secara damai dan berbudi. Sebagai komitmen moral yang diyakini bemilai, maka menjadi kewajiban bagi setiap anggota untuk memelihara, melestarikan, dan memaknainya dengan cara yang paling baik menurut ukuran nilai mereka. Banyakny a cara yang tersedia untuk memaknai tradisi itu, membuka peluang adanya polarisasi cara, sehingga dapat dan atau telah menimbulkan bias terhadap fungsi utama tradisi , yaitu memelihara komitmen moral untuk hidup bersama secara damai dan berbudi.

Tradisi sebagai kesatuan komitmen yang berlaku pada zamannya, bukanlah sesuatu yang a-historis dan tidak mengalami perubahan . Dari waktu ke waktu berbagai 'kebutuhan baru' muncul yang dianggap sebagai sesuatu yang harus dipenuhi. Kebutuhan baru itu dalam perjalanannya sebagian telah diadaptasi, diakomodasi, dan dijadikan acuan bersama . Dalam kenyataannya, terdapat pula komitmen moral yang tadinya dirumuskan un tuk tujuan baik, dalam implementasinya dewasa ini telah mengalami benturan dan malahan dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai , sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap substansi, konteks, dan relevansin ya. Semua itu merupakan dorongan alamiah yang bersifat internal, yang menandakan bahwa tidak ada satu pihak pun yang terhindar dari proses perubahan . Perubahan semakin terasa kuat bersamaan dengan derasnya pengaruh faktor ekstern al, yaitu modernisasi dan globalisasi. Karena itu, pengenalan terhadap nila i baru (modernisasi dan globalisasi) memer lukan tindakan strategis dalam menginterpretasi dan mereposisi tradisi agar tradisi itu tetap dapat mencip takan harmoni dan peradaban.

II. Reinterpretasi Adat dan Tradisi

Secara implisit telah dikemukakan bahwa modern isasi dan globalisasi memperkenalkan nilai baru dalam lingkungan tradisi . Jika tradisi diasumsikan dibentuk atas dasar setting agraris, yakni komunal, religiusmagis, setempat, dan konkrit, maka modernisasi dan globalisasi dibentuk atas dasar individualistik, berorientasi prestasi, menghargai waktu, terukur, sekuler, mobilitas tinggi, dan konsepsional atau abstraktif. Karena itu, setiap tradisi senantiasa akan mengalami proses diferensiasi sosial-struktural serta suatu generalisasi nilai, norma, dan makna yang menyertainya. Dalam hubungan kebudayaan, pergeseran itu telah memberi kontribusi terhadap pengetahuan sebagai satuan budaya. Setiap orang yang telah tersentuh sistem pengetahuannya oleh nilai-nilai baru, akan mencoba memberi makna baru bagi tatanan yang ada sebelumnya, tidak terkecuali hal-hal yang bersifat normatif seperti tersurat dalam aturan adat dan tradisi.

Dalam pengalihan itu, terjadi proses destruktlirasi, restrukturasi, dan strukturasi secara silih berganti. Mekanisme itu, sering pula disebut peningkatan adaptasi (adaptive upgrading) atau adaptasi dengan modifikasi (adaptive modification) melalui proses pemahaman dan penafsiran ke arah tingkat abstraksi yang berlaku urn urn. Usaha penyesuaian itu mengandung arti ganda, yaitu manusia berusaha menyesuaikan kehidupannya dengan lingkungan. Sebaliknya, manusia berusaha pula menyesuaikan lingkungan dengan keinginan dan tujuan mereka.

Mengingat lingkungan yang diadaptasi manusia terus berubah, maka dalam upaya adaptasi itu man usia terus mengikuti, mengamati, dan menginterpretasi berbagai gejala dan perubahan yang terjadi di dalam lingkungan secara dinamis. Jika manusia menganggap cara penyesuaian yang dilakukan sebelumnya sebagaimana tersirat dalam adat dan tradisi kurang. relevan, cara itu akan diganti dengan cara yang dianggap lebih cocok, setelah melalui mekanisme pemahaman dan sosia/isasi. ·

Pemjihaman secara cermat mengindikasikan bahwa dalam suatu proses tafsir diakui ada aktivitas 'manipulasi simbolis' yaitu suatu cara mengedepankan kultur yang relevan dan menyembunyikan yang kurang sesuai dengan situasi yang sedang berkembang. Dengan cara itu, sekaligus menunjukkan bahwa tradisi bukanlah merupakan sebuah kontinuum yang berhadapan dengan modernisasi, bahwa yang satu lebih menekankan pada cara berfikir spesifiklokal berhadapan dengan universalisme-globalisasi.

Masing-masing dari keduanya (tradisi dan modernisasi) memiliki nilai axioma, seperti menjunjung nilai persaudaraan, kemanusiaan, dan kesejahteraan umat man usia. Artinya, dalam suatu tradisi komitmen tentang persaudaraan, kemanusiaan dan kesejahteraan bukannya tidak ada, tetapi dikemas dengan cara yang lebih tersembunyi, dibuat malu-malu. Sebaliknya, dalam dunia global kehidupan atas dasar solidaritas bukanlah sesuatu yang asing.

Reinterpretas i terhadap adat dan tradisi merupakan suatu keharusan sejarah, namun hal itu tetap dilaku kan setelah melalui mekanisme dan tahapan yang sistematis . Tujuannya agar seluruh produk manusia dan hasil interpretasi mereka, terus dapat menjadi standa r moral dan wahana memelihara solidaritas.

III. Kategori Reinterpretasi : Teori Holistik Kebudayaan

' Ignas Kleden (1987; 15-28) dalam tu lisannya yang "Masa/ah Kemiskinan Sosial-Budaya di Indonesia" mengajukan teori holistic kebudayaan, yaitu memandang basis kebudaya an terpilah menjadi tiga bagian. Hubungan ketiga basis itu bersifat dia1ektis, di antaranya: Pertama, basis material kebudayaan yang praktis berart i meninjau hubungan man usia dengan dunia fisik umumnya dan ekonomi khususnya ; kedua, basis osial kebudayaan yang meninjau bentuk-bentuk interaks i antar kelompok ; dan ketiga , basis mental!kognitif kebuda yaan yang prakt is melihat hub ungan antara suatu kelompok dengan dun ia pengetahuan dan nilai-nilai mereka. Dengan ketiga basis itu diandaika n bahwa integr asi kebudayaa n baru akan terwujud jika suatu perubahan pada suatu tingk at akan diteruskan dan diterima pada tingkat kebudayaan lainnya . Sebaliknya desintegrasi terjadi kaldu perubahan itu hanya mandek pada salah satu lapis kebuday aan saja dan gaga! untuk diteruskan ke lapis kebuda yaan lainnya . Dalam kont eks adat dan trad isi di Bali, misalnya basis materia l buda ya itu berupa kehidupan agraris; sementara basis sosial kebudayaan Bali terdapat pada komunita :, banjar atau desa pakr aman; dan terakhir bas is men tal/kognitif kebudayaan Bali terlihat pada orientasi kosmologis yang siklus-Hinduisti k.

Peru bah an signifikan yang dihadapi adat dan tradisi pada tataran kognitif/ mental kebud ayaan adalah satu sisi kuatn ya orienta si kosmis -siklis Hinduistik yang menjad ikan kokohnya pakem epistemolo gi bagi individu dala m perilaku sosial (unggah-ungguhing bahasa, soroh dan "kasta ") dan di sisi lain derasnya arus konsep historisitas linear dari mas yarakat Barat yang hadir ke Bali melalui pariwisata ya ng mengu sung nila i-nila i gl obal. Kua tny a tra disi dalam menyelaraskan individu-ma syarakat dengan ritme alam berhadapan langsung dengan budaya perhitungan eksak yang haru s dicapai dalam periode waktu tanpa menghiraukan ritme alam - bahkan cenderung mengeksp loitasi alam. Pengaruh langsung benturan budaya ini pada lapis budaya material, yaitu semakin konsumtifnya perilaku masyarakat Bali; dan pada lapis budaya sosial terjad inya toleransi - dan ini ditua ngkan dalam awig-awigbag i anggota komunitas desa pakraman untuk bertempat tinggal di luar komunitas lkramanya.

· Perubahan pada basis sosial kebudayaan di Bali cenderung berjalan lambat. Pada titik ini, basis sosial kebudayaan di Bali cenderung defensif terhadap pengaruh nilai positif; dalam makna kata politik, bahkan negatif. Respon negatif itu diekspresikan melalui plesetan kata 'politik' yang diartikan polo (kepala) dan legitik (pen tung, linggis ). Penolakan penerimaan nilai sosial dengan mengikuti aktivitas ini ditanggapi dengan: "Lebih baik ngurus betek /ayah (ekonomi keluarga) ketimbang mepolitik-politikan ". Ujung dari 'kiriman' makna politik ke dalam pola interaksi sosial dalam adat dan tradisi Bali adalah polemik perlu tidaknya des a pakraman berpolitik atau tidak. (Windya, BP, 21/8/2002).

Dalam teori kebudayaan holistik ini disebutkan bahwa hubungan antar ketiga basis kebudayaan itu dialektis, sehingga pengandaian teoritis yang dianut ialah dalam suatu perkembangan kebudayaan yang "ideal" terjadi hubungan dan perkembangan yang sejalan antara ketiga lapis kebudayaan itu. Demikian pun kalau terjadi perubahan pada salah satu lapis kebudayaan, maka perubahan ·. tersebut akan diteruskan dan diterima pada tingkat/lapis kebudayaan lainnya.

Dalam praktek desintegrasi antara tiga basis kebudayaan di atas berjalan asimetris terhadap perkembangan kebudayaan, yaitu hubungan antara dua kelompok sosial atau lebih, dimana keuntungan yang diakibatkan oleh hubungan terse but hanya didapat oleh satu pihak tertentu, dimana keuntungan yang diperolehjustru dengan merugikan pihak lain. Artinya, dalam dialektika itu tidak melahirkan satu sintesa yang mengakomodasikan perluasan dan pemadatan kebudayaan atau terjadi apa yang disebut dengan 'pelembagaan desintegrasi'; Challenge yang ada dalam perkembangan kebudayaan di-response secara negatif.

Kecenderungan adanya pelembagaan desintegrasi ini terdapat dalam kasus pelecehan simbol-simbol keagamaan di Bali. Ketiadaan sintesa dalam desintegrasi dari tiga lapis kebudayaan itu menjadikan kasus pelecehan itu terjadi berulang-ulangsetidaknya dalam sepuluh tahun terakhir ini.

Upaya untuk menyelesaikan secara yuridis sebagai kasus class action pun sampai saat ini dinilai masih terkatung-katung. Ignas Kleden ( 1984; 25) mengidentifikasikan gejala ini sebagai salah satu ciri adanya 'kemiskinan budaya', yang terjadi kalau suatu kesulitan sosial tidak diselesaikan secara sosial tetapi diselesaikan secara simbolik (yaitu diselesaikan pada tingkat mental) khususnya melalui manipulasi bahasa. Hal ini menunjukkan adanya semacam monopoli nilai dan makna, dengan akibat bahwa interaksi sosial tidak disertai dengan interaksi nilai (yang kenyataannya datang melalui imposisi secara satu arah), atau dengan kata lain interpretasi mengenai makna dan nilai praktis hanya mungkin dilakukan oleh pihak tertentu dan harus diterima begitu saja oleh pihak lainnya.

IV. Strategi ·Tafsir Terbadap Adat dan Tradisi

Tafsir akan menghasilkan sesuatu yang maksimal jika dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh (significant others). Asumsinya adalah manusia dalam prosesnya menjadi manusia berlangsung dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan. Manusia yang sedang berkembang tidak hanya berhubungan secara timbal balik dengan suatu lingkungan alam tertentu, tetapi dengan suatu hubungan dialektik pada ketiga basis kebudayaan di atas. Pemahaman individu dalam masyarakat sebagai produsen budaya, bukan resipen, dihubungkan melalui perantaraan orang-orang berpengaruh - terutama aktor budaya yang 'bermain' pada basis sosial kebudayaan.

Erawan (2001; 20) dalam artikel yang beljudul 'Strategi Pemberdayaan Des a Adat untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Rakyat' menguraikan tentang strategi yang perlu dipikirkan dalam rangka mengembangkan perekonomian rakyat adalah inovasi organisasi yang memungkinkan dimasukkannya unsur manajemen modern dalam perekonomian rakyat. Proposal ini perlu dipertimbangkan mengingat melalui pembenahan pada basis interaksi sosial kebudayaan akan memperteguh nilai sakral yang mendasari basis komunitas desa adat dan sekaligus mempertajam visi kognitif pada basis mental kebudayaan. Pengaruh lain yang berbias pada basis material kebudayaan adalah selain dipenuhinya kebutuhan domestik adalah perasaan at home dalam melakukan pemenuhan hidup sehari-hari. Upaya untuk mengaktualisasikan strategi kebudayaan inilah dapat dikatakan satu alternatif sintesis dalam memposisikan adat dan tradisi dalam menghadapi era globalisasi.

Fenomena lain yang bertalian dengan tafsir adat dan tradisi di Bali dalam menghadapi era globalisasi dalam kurun waktu terakhir ini adalah mulai diintensifkan model pembangunan yang bersumber dari masyarakat berdasarkan referensi nilai dan lingkungan sosial yang berkembang pada masyarakat itu. Seluruh inovasi sosial yang hendak disosialisasikan kepada masyarakat, senantiasa dibuat agar tidak mengalami keterasingan dengan masyarakat menerima. Karena itu, isu ten tang upaya meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menjadi isu menarik, terlebih lagi ketika isu itu dikaitkan dengan potensi sosial budaya.

Potensi sosial budaya sebagai suatu perspektif, tampaknya menjadi tuntutan yang berarti karena disadari bahwa potensi sosial budaya yang dimiliki oleh · suatu komunitas merupakan wahana yang tidak mudah dipahami dan dimanfaatkan sebagai media mensosialisasikan suatu inovasi sosial. Ketidakmampuan merumuskan perspektif sosial budaya disebabkan karena aspek ini tidak saja berdimensi subyektif-kualitatif, tetapi juga

kadang-kadang bersifat ambigu. Karena itu perlu adanya panduan menumbuh kembangkan peran serta masyarakat berdasarkan pendekatan sosial budaya.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Uraian di atas telah mencoba menunjukkan bahwa' mempertentangkan adat dan nilai tradisi dengan globalisasi adalah suatu wacana yang kontraproduktif. Karena keduanya harus dilihat sebagai kekuatan yang sating melengkapi. Globalisasi pertama-tama haruslah dihadapi dengan sikap kritis dan dalam waktu yang bersamaan melakukan reinterpretasi terhadap adat dan tradisi yang kurang relevan dan fungsional. Artinya, vitalisasi adat dan tradisi merupakan suatu keharusan, sementara adaptasi modernitas juga bukanlah sesuatu yang ditabukan. Karena itu, untuk dapat menghasilkan modus vivendi diperlukan kajian terhadap model-model adaptasi dan adopsi unsur-unsur kebudayaan modern secara berkesinambungan.

Anthony Forge. 1980. "Balinese Religion and Indonesia Identity" dalam Indonesia : The Making of A culture. tambera: (J.Fox, ed) University of Canberra . Ardana, I Kdut. 1994. "Bali dalam Kilasan Sejarah" dalam Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali (Pitana, ed). Denpasar: Bali Post Pres. Bakker, FL 1993. The Struggle of the Hindu Balines e Intellectuals :Developments In Modern Hindu Thinking in Indep endent Indonesia. Amsterdam : VU University Press. Bandem, I Made and Fredruk deBoer . 1995. Balinese Dance in Transition : Kaja and Kelod. (Seco nd editio n). Kuala Lumpur: Oxford University Press. Barth, Fredrik. 1993. Balinese Worlds. Chicago, London : The University of Chicago Press. Baterson , G,Mead. M. 1942. Balin ese Charact er: A Photographic Analisys . Academy of Science. Belo, Jane. 1949. Bali: Rangda and Barong. New York: Monograph of the American Ethnological Society XVI. ---. 1969. Trance in Bali. New York: Columbia Unive rsity Press. Bernard, Theos. 1999. Hindu Philosoph y. New Delhi: Motila l Banarsidass Publishers. Eiseman jr. B. Fred. 1994. Bali Sekala and Niskala: Essays on Religion, Ritual, and Art (Peri plus Editions) . Singapore Periph us. Huntington Samuel. 2000. Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia. Yogyakarta: Kalam. Singaravelu, CN. 1993. "Saiva Siddhanta in Hindu Philosophy " dalam Truth. Singapore: Sivan Temple. Slotkin. J.S 1956. The Peyote Religion. Chicago: University of Chicago Press. Yudha, Trigona. 1984.

---1990. Tingkat Dewangsanisasi Masyarakat Hindu di Bali. Denpasar: Hasil penelitian Institut Hindu Dharma. ---Munculnya Kelas Baru dan Dewangsanisasi Transformasi Ekonomi dan Perubahan Sosial di Ball. Yogyakarta: Isipol UGM. ---1992/93. Sosiolog: Agama Hindu. ModulI Penyetaraan Guru-Guru Agama Hindu se-lndonesia. Jakarta: Universitas Terbuka. ---(Penyunting). 2000. Kontribusi Hindu terhadap llmu Pengetahuan dan Peradaban. Denpasar: Vidya Dharma ---2000. Teori-Teori Pembangunan. Denpasar: Vidya Dharma. ------,2000. Teori-Teori Simbo/. Denpasar: Vidya Dharma. ---.1969. Trance in Bali. New York: Columbia University Press. Bernard, Theos. 1999. Hindu Philosophy. New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers. Eiseman jr. B. Fred. 1994. Bali Sekala and Niskala: Essays on Religion, Ritual, and Art (Periplus Editions). Singapore Periphus.

"Sistem Kepemimpinan Bidang Agama" dalam Ststem Kepemtmptnan Masyarakat Pedesaan dt Bali Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Dirjen Kebudayaan.

REINTERPRETASI DAN REPOSISI ADAT DAN TRADISI DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI 1 DR.Karel Phil Erari

Pendahuluan

Adat dan tradisi adalah komponen budaya yang mencirikan identitas suatu komunitas man usia. Suatu tatanan identitas yang bermuatan aturan hidup bersama maupun individu, su at u kebijaksanaan bersama bagaimana mengaktualisasikanny a dalam pergaulan , dan baga imana itu dipertahankan sebagai nilai yang menentukan keberlangsungan budaya suatu komunitas. Pada akhimya merupakan jaminan pergaulan yang lebih Juas bahwa adat dan tradisi merupakan "heritage" yang mene ntukan "per ingkat " sebuah komunitas. Adat dan tradisi san gat menentukan peradaban lokal, membentuk mosaik peradaban nastonal dan berinteraksi dengan peradaban global.

Menghadapi perkembangan Globalisasi, terutama pertarungan antar peradaban masyaraka t Intemasiona l, maka ban gsa Indonesia sedang memasuki suatu era yang kritis, dan hampir dapat dipastika n bahwa sebagai suatu ban gsa, negeri ini sedang terancam ujian yang sangat berat, yakni apakah akan tetap survive dan bersaing sebagai satu entita s ban gsa dengan budaya, ataukah dan ini yang merupakan kemungkinan terburuk bagi suatu ban gsa yang telah bersatu sejak Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

Temu Regional bagi kawasan Timur Indonesia, yang akan mengkaji perkembangan bangsa Indonesia , dari persp ektif Budaya, terutama posisi Budaya dan ldentitas Budaya Lokal, merupakan langkah strategis untuk menentukan Jangkah langkah penyelamatan yang bersifat terobosan . Pertanyaan yang muncul ketika saya persiapka n catatan catatan bagi pertemuan ini ialah : Apakah masih ada semangat kesatuan diant ara kelompok kelompok etnis yang membentuk Republik ini? Masih adakah roh persatuan diantara anak anak Republik ini untuk membuat komitmen baru , kendati bangsa ini sudah berada di ambang perpecahan secara mora l dan mungkin juga politis?

Sebagai jawaban atas pertanyaan di atas, saya akan menyampaikan butir butir pertimbangan, berdasarkan judul makalah yang di usulkan panitia: ReInterpretasi dan Reposisi Adat dan Tradisi dalam menghadapi Globalisasi .

I. Benturan antarbudaya : Somber Konflik Global maupun Lokal.

Dengan meminjam pisau analisis Samuel P. Huntington dalam karya akademisnya "The Clash ofCivilization", dan dengan menyoroti kondisi sosial ekonomi dan politik dunia dewasa ini, maka tesis Huntington tentang benturan antarperadaban semakin menjadi relevan untuk dipertimbangkan bagi konteks bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah lama mempercayai mitos tentang Indonesia sebagai satu bangsa, dan satu kesatuan Budaya Indonesia termasuk satu Bahasa yang secara hukum terikat dalam NKRI.

Sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 hingga Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia yang mendiami sekitar 17.ribu pulau di Nusantara ini telah bersumpah dan mengikat diri d;:jlam satu Nation State yang diberi nama Indonesia. Indonesia menjadi satu negeri yang memiliki ciri persatuan yang sulit mencari tandingannya di dunia ini. Kesatuan seperti ini mengandung satu makna yang unik. Unik, karena negeri ini telah mengalami berbagai krisis politik dan sejumlah pergolakan wilayah yang hendak mencari suatu identitas sendiri, a.l. PRRI Permesta, RMS, Aceh Merdeka, dan Papua Merdeka. Fenomena ini tidak lahir tanpa sebab, Komposisi suku suku bangsa dan kelompok kelompok etnis dengan budaya dan tingkat peradaban yang begitu majemuk dan kompleks, hampir sulit untuk bertahan hidup sebagai satu kesatuan budaya dan politik.

Dengan didorong oleh krisis multi Jimensi yang diawali oleh krisis moneter pada tahun 1997, maka negeri ini telah sarat dengan persoalan sosial politik yang san gat kompleks. Secara ekonomis, negeri ini sedang sakit, karena krisis moneter, dimana tindakan penyelamatan oleh institusi moneter Nasional, tidak didukung oleh semangat recovery yang mendasar dan berkelanjutan. Upaya reformasi di bidang ekonomi selalu terbentur oleh interest pribadi serta kelompok, sehingga reformasi yang dimaksud tidak bergulir dan memberi dampak yang siginifikan. Kenyataan seperti itu nampaknya telah menempatkan negeri mi selaku negeri yang terkorup di Asia dan di dunia 2 • Praktik pencurian uang rakyat telah berlangsung tanpa ·ada rasa bersalah, bahkan cenderung menjadi suatu budaya yang sulit diakhiri . Kasus-kasus korupsi tidak pemah dapat diberantas karena lembaga lembaga peradilan telah terlibat dalam praktek KKN yang semakin parah. Sejumlah kasus korupsi yang merugikan negara tidak bisa diputuskan secara adil, karena kekuatan yang menisbihkan kebenaran itu lebih dominan. Aparat penegak hukum dan keadilan membiarkan diri larut dalam berbagai konspirasi kekuasaan di semua tingkat. Masyarakat sudah membaca bahwa telah tetjadi perang kepentingan sebagai suatu paradigma yang lebih asyik untuk dibiarkan. Sehingga, barangsiapa yang karena idealisme dan tanggungjawab moralnya berani untuk mengambillangkah langkah yang tegas dan terukur, akan terpental dan dianggap aneh sendir i.

Kembali pada tesis Huntington , saya berpendapat bahwa kasus Indonesia dengan krisis multi dimensi yang dihadapi menyisakan krisis identitas Budaya yang semakin parah. k.eenam pertimbangan Huntington ten tang benturan an tar peradaban (clash of civilization ) menjadi semakin transparan di tengah masyarakat Indonesia . Argumen pertarna tentang perbedaan diantara peradaban dalam skala Nasional semakin bertumbuh secara subur. Gejala itu sudah nampak ketika sentimen kesukuan dan kedaerahan berkembang sebagai pemicu dan motivasi kekerasan antaretnis. Bukan itu saja . Agama sebagai lembaga sakral, telah dijadikan sebagai sumber inspirasi kekerasan bersenjata. Budaya perdamaian dan harmonisasi sebagai satu nilai abadi dan universal yang dijunjung tinggi oleh setiap suku bangsa tak bisa membendung api kekerasan di negeri ini. Ribuan nyawa dan harta benda sudah melayang dan meninggalkan trauma budaya . Telah bertumbuh suatu generasi sakit hati dan dendam 3 •

Kesadaran akan identitas peradaban dunia , juga terrefleksikan di Indonesia . Bangkitnya kesadaran sebagai suku , terutama j ika suku-suku itu termarginalisasi oleh suku lainnya yang kuat karena status ekonomi dan faktor dominasi merupakan ancaman terhadap persatuan nasional. Kekuatan politik dan mitos tentang kebesaran suatu bangsa harus dipertaruhkan melalui jalan kekerasan. Dalam perkembangan "budaya Indonesia " yang bersandar pada Pancasila, dan kekuatan TNI Polri, sedang menghadapi ujian yang berat, sulit dan penuh risiko. Semangat persatuan sebagai satu ban gsa dengan budaya yang satu, kini memasuki era Globalisasi yangjustru menguatkan kesadaran identitas dan budaya lokal. Orang Dayak semakin menempatkan budaya lokal sebagai legitimasi perlawanan budaya. Sarna halnya dengan suku ban gsa Madura yang begitu menjunjung tinggi budayanya . Masyarakat Aceh yang sejak Perang kemerdekaan merasa memberi saham yang besar, kini justru menjadi wilayah dengan sarat denga n pembunuhan . Tiada hari tanpa pembunuhan . Suatu gambaran dimana nilai kemanusiaan yang begitu tinggi dij unjung oleh semua budaya lokal telah sima . Kejahatan atas kemanusiaan telah merusak secara radikal sendi budaya suatu ban gsa.

II. Reinterpretasi dan Reposisi Adat dalam konteks Budaya Melanesia.

Integrasi masyarakat Papua dengan Jatar belakang Budaya Melanesia kedalam Budaya Melayu terjadi dalam konteks politik. Memang secara politik, orang Papua telah menjadi bagian dari suatu Budaya Baru, tetapi secara budaya orang Papua adalah bagian dari suatu kompleks Budaya Melanesia yang telah berintegrasi kedalam budaya Melayu. Dari studi Ekologi yang mengacu pada kompleks budaya Melanesia, saya menemukan adanya perjumpaan yang dinamis antara Budaya lokal dengan pengaruh Globalisasi4 • Dalam petjumpaan terse but, terjadi suatu proses yang disebut "improvisasi" yang kreatif. Dengan proses ini, lahirlah semacam budaya baru, selain sebagai gejala Globalisasi yang dinamis, tetapi serentak menjadi peringatan bagi budaya lokal, akan adanya ancaman atas nilai nilai original Melanesia. Pengaruh baru ini selain tidak ramah terhadap lingkungan, iajuga telah mengikis nilai budaya lokal. Sebagai contohnya, telah terjadi pergeseran dari "budaya noken"menjadi "budaya plastik". Lebih parah lagi, karena sistem pengelolaan konflik telah kehilangan kekuatan dan moral yang menjadi warisan nenek moyang. Masyarakat lebih merasa comfortable dengan unsur asing yang terkesan praktis, tetapi hanyalah bersifat semen tara, walaupun harganya mahal.

Budaya Melanesia adalah suatu konstruksi nilai nilai tradisional yang dibangun di atas prinsip dan filosofi relasi. Hubungan sakral antara manusia dan tanah merupakan prinsip etika yang sangat fundamental. Karena pada saat hubungan itu terputus, atau ketika manusia menjual Tanahnya, karena kepentingan yang lain diluar keperluan adat, maka itulah awal dari suatu malapetaka. Konstruksi itu akan goyang dan akan terjadi ancaman terhadap identitas budaya. Pengaruh Globalisasi telah memasuki hampir setiap sektor kehidupan manusia dan pengaruh itu telah menawarkan status baru dalam masyarakat.

Loncatan budaya itu begitu cepat, dan masyarakat tetjebak untuk memilih, antara nilai tradisional dan nilai baru. Dengan mengacu pada tujuan temu regional ini, tugas untuk melakukan Reinterpretasi dan Re-posisi Adat dalam menghadapi Globalisasi merupakan salah satu simpul strategis untuk melindungi nilai nilai adat yang memiliki moral dan spiritual yang kuat. Nilai-nilai itu selalu terukur dan berkesinambungan, karena prinsip relasi yang harmonis selalu dijaga. Budaya Melanesia menghormati tanah sebagai ibu kandung.

Selain aspek relasi manusia-alam sebagai prinsip Budaya Melanesia yang ditaati maka penghormatan atas nilai kemanusiaan kini semakin terkikis. Man usia dan harganya yang begitu mahal dan sakral, tiba tiba merosot jatuh, karena desakan dan kepentingan dengan motif ekonomi. Man usia Melanesia yang secara adat menempatkan manusia sebagai unsur ciptaan yang adalah pusat dari segala sesuatu, sedang menghadapi ancaman yang sangat serius. Identitas man usia Melanesia telah teijebak dalam suatu perkembangan global, dimana persaingan, kompetisi dan kekerasan terhadap orang lain semakin menonjol. Dibutuhkan reinterpretasi yang dinamis dan kontekstual terhadap adat sebagai benteng pertahanan lokal. Selain sebagai tolok ukur bagi identitas suatu masyarakat adat, tugas reinterpretasi ini sangat dibutuhkan agar adat dan tradisi tidak tenggelam di tengah arus globalisasi tanpa karakter lokal. Reinterpretasi itu akan mendorong suatu reposisi terhadap adat agar memiliki posisi tawar yang kuat.

III. Konflik dan Kekerasan : Ancaman atas Kernan us ian dan Budaya Perdamaian.

Temu Regional ini berlangsung pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Suatu pilihan dengan tujuan untuk mengingatkan siapa saja tentang makna sebuah sumpah bagi suatu generasi. Sumpah itu telah melahirkan satu bangsa yang dipersatukan, selain secara politik, tetapi juga oleh satu budaya Indonesia. Budaya yang terdiri dari irisan budaya lokal yang kaya raya baik dari segi nuansa maupun filsafatnya .

Kita hendak diingatkan bahwa kontlik-kontlik dengan nuansa Sara hadir ditengah Komitmen sebagai satu bangsa . Sejumlah etnis dan kelompok Agama tertentu (baca :Kristen) telah mengalami perlakuan yang tidak adil dari pihak lain. Korban nyawa dan harta benda menyisakan sebuah pertanyaan untuk direnungkan : Apakah reformasi sekarang ini dapat mengakhiri kontlik dan kekerasan di negeri ini. Apakah perang terhadap terorisme dapat menjadi awal dari berakhimya suatu kekuatan anti demokras i dan kemanusiaan. Tapi masih ada lagi pertanyaan lain: apakah Budaya Indonesia masih menjadi alat perekat suku suku bangsa di Nusantara ini untuk tetap exist. Ataukah kita harus berpikir dan melakukan reinterpretasi tentang Indonesia dalam terang Indonesia Baru .

Manado , 28 Oktober 2002

Kepustakaan Referensi:

1: Samuel P.Hutington, BenturanAntar Peradaban, Qalam, Yogyakarta,2002

2. Karel Phil Erari, Tanah Klta, HudupKlta, PSH, Jakarta, 1999

3. AA.Sitompul, Manus/a dan Budaya, BPK GM, Jakarta, 1993

4. Sodepaxie, Membangun Manus/a Pembangun, Ende, 1970

5. Suparlan Parsudi, Manus/a, Kebudayaan dan Llngkungannya, Grafindo, Jakarta, 1993

1 Makalah disarnpaikan pada Temu Regional Dialog Budaya, Manado, 28 Oktober 2002.

2 Dari hasil Penelitian Pokja KKN Partnership for Governance Reform sejak 2001 dalam suatu survey Nasionai KKN, memperlihatkan bahwa telah berlangsung secara sistematis praktik Korupsi di sernua sektor. Institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Peradilan menduduki peringkat teratas.

3 Tanpa kita sadari bahwbua resistensi oleh berbagai kelompok masyarakat karena Jatar belakang idelologi politik, agama dan suku kini menghantui proses penyembuhan luka luka bangsa ini. Kekerasan bersenjata sejak awal Orde Baru sampai era Reformasi ini telah merobek robek budaya persatuan dan kemanusiaan. Keiinginan untuk melakukan perlawanan telah tertanama diantara generasi muda bangsa ini.

4 Lihat Karel Phil Erari dalam Tanah Kita, Hidup Kita.,( disertasi tentang Eko Teologia dalam perspektif Melanesia) Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1999

48 DIALOG BUDAYA

Drama Bhinneka Tunggal Ika dalam Keragaman Buday a Indonesia·

DR. lrwan Abdullah

Pendahuluan

Semboyan "berbeda-beda tetapi satu" (bhinneka tunggal ika) tidak lagi ramai dan keras disuarakan akhir-akhir ini, tetapi semboyan itu menyisakan banyak cerita ten tang bagaimana kebudayaan diperlakuka n selama kurang lebih setengah abad. Istilah bhinneka tunggal ika tidak hanya menunjukkan adanya suatu tujuan untuk mencapai suatu tatanan masyarakat yang menyatu, tetapi menyembunyikan sikap politik yang san gat tegas untuk menegakkan kesatuan dan persatuan secara total tanpa dapat digugat. Setiap gugatan atas gerakan nasional untuk mewujudkan kebhinnekatunggalikaan itu telah berarti suatu tindakan subversif. Sikap politik yang tanpa komprom i itu kemudian telah melahirkan sebuah drama tersend iri bagi keberadaan kebudayaan di Indonesia yang sangat beragam tersebar di seluruh nusantara. Kebudayaan di berbagai tempat tidak mendapatkan tempat yang layak dan tidak memiliki ruang yang cukup untuk diekspresikan sehingga melahirkan berbagai akibat yang saat ini sedang dialami bersama; gerakan pemisahan diri dari pusat, konflik sosial yang meluas, kredibilitas negara yang rendah , dan teror. Bhinneka tunggal ika dibutuhkan untuk mengikat pluralisme budaya Indones ia, namun kesalahan pengelolaan keragaman budaya ini telah melahirkan akibat-akibat yang buruk .

Lebih dari 500 suku bangsa di Indonesia merupakan pernyataan yangjelas untuk menunjukkan keragaman budayanya yang mencakup bahasa, agama , ilmu pengetahuan , kekerabatan, sistem sosial, sistem ekonomi , dan sistem politik yang dipraktikkan pada tingkat lokal. Gerakan "persatuan dan kesatuan" yang dijalankan selama ini bukan sekadar menjadikan perbedaan-perbedaan tersebut dalam suatu wadah yang memungkinkan kebersamaan tercapai ; lebih dari itu telah menjadi cerita buruk ten tang pembatasan ekspresi budaya dalam berbagai bentuk . Kalaulah gejala terse but dianggap sebagai bagian dari biaya yang harus dibayar, maka biaya itu telah menjadi terlalu mahal karena akibat-akibat yang ditimbulkannya telah menjadi drama buruk bagi cita-cita persatuan itu sendiri. Dalam arti tertentu, lepasnya Timor Timur menjadi negara merdeka menjadi contoh yang paling jelas tentang kegagalan cita-cita tersebut. Gerakan kemerdekaan semacam itu belum juga selesai dihadapi Indonesia, karena di Riau atau di Aceh, dan di Papua kelompok yang menginginkan kemerdekaan masih bel urn berhenti bequang. Pada skala yang Jain, Ambon merupakan contoh lain tentang mismanagement kebudayaan yang telah dan sedang terjadi di Indonesia. Konflik sosial yang melibatkan isu etnis atau agama tertentu masih juga berlangsung yang menjadi perbendaharaan yang lengkap tentang bagaimana jalan panjang cita-cita persatuan dan kesatuan ban gsa di Indonesia berlangsung.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kegagalan menjadikan Indonesia sebagai suatu bangsa yang satu melalui semboyan bhinneka tunggal ika itu terjadi, khususnya dengan menganalisis kondisi-kondisi yang menentukan dalam berbagai bentuknya. Sebelum sampai ke sana, tulisan ini akan diawali dengan pemetaan keragaman budaya yang dimiliki Indonesia di berbagai tempat. Pada bagian setelahnya akan ditunjukkan kondisi-kondisi yang menyebabkan keseluruhan permasalahan itu bersumber, sebelum diakhiri dengan bagian penutup.

Manajemen Keragaman Budaya di Indonesia

Konsep "bangsa yang satu" yang dipopulerkan sejak Soekarno dalam praktiknya telah berlangsung dengan strategi yang represif, yang pada ·. masa Suharto diterjemahkan melalui politik "asas tunggal" menekankan homogenitas masyarakat. Prinsip asas tunggal selain memperlihatkan suatu proses penundukan berbagai kekuatan masyarakat kepada satu prinsip sosial politik, juga memperlihatkan konsepsi negara tentang hubungan kekuasaan antara negara dan rakyat. Rakyat dalam hal ini telah dilihat sebagai kekuatan yang perlu ditundukkan demi cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan-perbedaan, sebagai basis kekuatan sosial, bukan saja dihilangkan tetapi diperangi sebagai suatu kesalahan. Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalam Pancasila) telah dilakukan secara nasional untuk menyamakan persepsi dalam melihat diri setiap orang dan kelompok dalam suatu kerangka yang lebih luas. Butir-butir Pancasila yang berjumlah 45 itu berisi nilai peleburan individualitas ke dalam generalitas sebagai sebuah bangsa yang satu. Konseptualisasi negara tentang keberadaan budaya Indonesia yang beragam ini menemukan wuj 'udnya dalam berbagai praktik kebijakan yang menyangkut berbagai keragaman budaya, seperti dalam etnis, bahasa, agama, kesenian, dan adat istiadat.

Keberadaan berbagai etnis yang berjumlah lebih dari 500 itu dapat menjadi gambaran tentang kompleksitas kebudayaan yang ada di Indonesia. Persebaran etnis dalam wilayah geografis yang luas di seluruh Indonesia menjelaskan kesulitan komunikasi yang luar biasa yang dihadapi dalam berbagai proses sosial dan politik. Perbedaan etnis semacam ini menunjukkan cara pandang yang berbeda dalam berbagai hal; memperlihatkan berlakunya sistem nilai yang berbeda-beda antarakelompok satu dengan kelompok lain; dan juga menegaskan adanya tingkah laku sosial, ekonomi dan politik yang berbeda satu dengan yang lain. Keragaman etnis semacam ini telah dikesampingkan karena dinilai menjadi faktor penghambat integrasi dan karenanya menjad i penghambat pembangunan yang menjadi satu-satunya ideologi yang sahib bagi Orde Baru (Soedjatmoko , 1983).

Beberapa kecenderungan dapat ditemukan dalam politik penataan etnis ini, khususnya dari proses eksklusi dan inklusi sosial etnis tertentu . Sudah menjadi rahasia umum bahwa etnis mayoritas mendapatkan prive leseprivelese dalam berbagai bentuk , sementara etnis yang tidak memiliki back-up mengalami marginalisas i. Orang Jawa telah mendapatkan privelese pemerintah dalam program transmigrasi atau orang Madura telah mendapatkan privelese di Kalimantan. Pembagian sumber daya dalam berbagai bentuk mengikuti garis etnis atau garis agama yang muncul dalam berbagai bentuk . Demikian pula ethnic cleansing telah terjadi dalam berbagai peristiwa di Kalimantan, Aceh, maupun di Papua dan Timor Timur. Sejalan dengan ini Parsudi Suparlan mengatakan:

"Penyeragaman kebudayaan-kebudayaan sukubangsa . di daerah-daerah telah dilakukan an tara laiQ dengan menyudutkan kebudayaan-kebudayaan tersebut sebagai terbelakang dan harus di-Indones iakan. Peng-Indonesia-an dilakukan dengan cara penataran P4 ... , yang dilakukan oleh Dep. Sosial R-1. "(Suparlan, 2000 : 44).

Proses serupa terjadi pada suku-suku lain yang terse bar di berbagai tempat yang dianggap masih terasing , seperti Kubu, Badui , Saka i, dll. Proses pengembangan sukusuku itu bukan sekadar memodemkan mereka dengan mengubah gaya hid up, tetapi juga menghilangkan sifat dan karakter dasar dari etnis yang bersangkutan sehingga melah irkan resistensi dari etnis yang bersangkutan .

Contoh Jain dapat ditemukan pada kebijakan yang terka it dengan bahasa , yang pada saat bahasa nasional diberlakukan maka berbagai bahasa lokal mengalami nasib yang sangat parah. Sebanyak kira-k ira 512 bahasa telah diingkari sebagai suatu variasi dan diversifikasi ekspre si yang menyimpan perbedaan logika dalam berpikir. Bahasa di sini bukan hanya sebagai alat komunikasi , tetapi sebagai kepribadian karena di dalam bahasa yang beragam itu tersimpan sopan sanfun dan tata kelakuan yang berbeda-beda . Bahasa yang kaya dengan ekspresi budaya ini mengalami kemunduran dar! jumlah penuturnya karena pengaruh bahasa Indonesia yang begitu kuat dan juga karena penyempltan ruang bahasa yang tidak memungklnkan penggunaan bahasa terjadi.

Sekolah dalam hal ini merupakan instrumen politik yang signiflkan yang menjauhkan generasl muda dar! wllayah bahasa daerahnya, yang tidak hanya melalul bahasa resml yang dlpakal dl sekolah tetapl juga dalam buku·buku pelajaran yang harus dlbaca. Kebljakan pensgunaan bahasa naslonal berslfat sepihak karena menafikan keberadaan bahasa daerah yang masih fangsional dan dapat menjadi alat komunikasi altematif dalam proses pembangunan. Bahasa yang berfungsi memperkaya bahasa nasional dan turut membentuk l<epribadian bangsa itu telah mengalami nasib yang memprihatinkan karena tidak ada komitmen yang besar untuk memelihara pluralitas dalarn bentuk· bentuk yang jelas (Rosjidi, 1999;Abdullah, 1999). Sebagian bahasa mulai kehllangan penutumya atau mulai tldak dlsunakan.

Penataan keagamaan merupakan contoh lain yang signifikan untuk memperlihatkan bagaiman visi pemerintah ten tang pluralisme budaya. · Kesalahan yang fatal telah dilakukan akibat kesalahan pemaharnan dan salah tata perbedaan agama ketika terjadi peralihan rezim Orde Lama ke Orde Baru. Untuk membendung pengaruh paharn komunisnie, negara telah memaksakan kehendaknya dengan mendorong warga negaranya untuk memilih lima agama yang diakui di Indonesia. Dalarn jangka waktu lebih dari 30 tahun, proses terse but telah membendung dan telah membunuh berbagai agama-agarna lokal yang potensial berkembang. Ketakutan akan dicap sebagai komunis telah menjadi faktor penting dalam tindakan pemilihan agamadan perkembangan agarna-agarna suku. Keragarnan agarna dan kepercayaan di berbagai tempat di Indonesia telah diingkari yang kemudian berakibat punahnya agarna-agarna itu satu persatu. Tennasuk agarna Konghucu yang tidak dapat berkembang akibat tekanan politik. Pada tingkat kepercayaan, di berbagai daerah dikenal Pennalim, Pelbegu, Kaharingan, dll yang tidak mendapatkan ruang ekspresi akibat kebijakan agama yang menekan adanya pluralitas. Pada saat kebijakan pengakuan atas lima agama diberlakukan, negara telah menggunakaan agama untuk mengendalikan rakyatnya, sehingga rakyat menjadi terdiferensiasi dalam kelompok keagarnaan dan melupakan kelompok kesukuan. Kuatnya pengaruh agarna dalarn hal ini bahkan telah menghancurkan berbagaijenis kebudayaan daerah. Kebudayaan Jawa yang sangat kaya dengan berbagai aktivitas dan kebudayaan material perlahan-lahan berubah menjadi kebudayaan agama yang mengelompokkan masyarakat menjadi Jawa Islam atau Kristen (Abdullah dan

Kutanegara , 2002 ).

Pengelompokan agama semaca m ini pun telah melahirkan pertikaian yang dipicu oleh berbagai faktor . Sejalan dengan itu Th. Sumartana mengataka n bahwa : " ... sej arah sosial berab adabad menu nj ukkan bahw a strukt ur interna l dari agama -agam a ters e but (bai k institus i agama , kegiatan misi , da n kepemimpinan ) tela h melahirkan berbagai potensi konfl ik" (Sumart ana , 200 I: 79). Varian-varian dalam agam a masih merupakan sumber pertikai an (sepert i NU-Muhammadiyah atau Kriste n-Katoli k), sepe rti yang terjadi pada tingka t lokal di Miangi , Yogyakarta:

"Mas yarakat Miang i menolak pluralisme yang ada dalam masyarakat mereka walaupun dalam kenyataan nya masyarakat Miangi meman g plural. Dari segi agama , di sini ada Islam NU dan islam Muha nunadiyah , j uga non-Musl im .... Peno lakan initerbukti dengan adanya upaya mereka untuk sal ing mengek sktusi .... Orang NU berupaya mengekskh isi orang Muham madiyah. Orang Islam berupaya mengeksklusi orang non-Muslim" (Arr ani, 2002: 159-16 0).

Konflik yang bersumber pada agama ini terjad i pada berbaga i tingkat, baik di dalam agama itu sendiri mau pun an tara satu a gam a dengan agama lain. Namun demikian , dinamika sosial yang diperlihatkan melalui agama ini tidaklah berdiri sendir i, tetap i terkait dengan berbagai parameter lainnya .

Pengelolaan keragaman budaya denga n cara yang serupa dapat juga di lihat pada ekspresi buday a berbaga i etnis yang meng alami tekanan yang sangat kuat dari negara . Berbaga i jen is tarian dari berbagai suku bangsa marginal (terutama Cina ) telah dipasun g. Kasus perijinan pement asan seni dan budaya di tahun 1980-an dan 1990-an menegask an banyak hal tentang bagaimana gerakan budaya diba ca oleh pemerintah . Kesa daran tentang hak kebudayaan lokal dan etnik baru berubah dalam batas-b atas tertentu ketika Abdurrahman Wahid (GUS Our) menjad i presid en dengan diberikannya kebebasan kepada etnik Cina untuk meme luk Konghuc u dan mengembangk an tari-tarian Cina. Pementasan kesenian Cina pun kemudia n mulai berlang sung. Secara perla han-lah an dalam bidan g seni pun lahir citra ten tang ta ri Dali yang agung yang pengakuan negara terhadap tari itu telah menye babkan tari-tari dari daerah lain menjadi kurang diperhatik an . Tari Bali kemudi an sering mewakili tari-tari Iain nya dalam berbagai festival dan kesempatan baik nasional maupun intemasional, sementara tari-tari pinggiran kurang dip erhitu ngkan dan hanya mendapa t tempat pada kelompokn ya sendiri-sendiri;

Perubahan pranata sosial di berbagai tempat yang dilakukan oleh pemerintah memperlihatkan hal yang serupa, yakni tentang bagaimana nilairiilai homogenitas itu diutamakan dan didorong sebagai kenyataan sosial di Indonesia. Pada saat retrukturasi sistem pemerintahan terjadi, desa diterapkan sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahan pada tingkat lokal. Penerapan konsep desa di seluruh Indonesia kemudian mengharuskan adanya adaptasi yang luar biasa rumit di sejumlah daerah. Sumatera barat harus mengubah sistem nagari ke sistem desa yang melahirkan resistensi dan implikasi sosial budaya dan politik yang pelik. Sistem desa juga mendapat res pons dari masyarakat Aceh yang bersandar pada sis tern mukim sebagai unit pengaturan sosial politik pedesaan. Di Jawa sendiri sejumlah desa mengalami penggabungan untuk menjalankan sistem pemerintahan yang kompatibel di seluruh negeri. Proses perubahan semacam inijuga mempermudah penetrasi negara dan pasar ke dalam masyarakat desa yang pada gilirannya mengubah secara mendasar pranata sosial pedesaan. Program-program pemerintah dalam pembangunan pertanian, misalnya, telah mengubah hubungan kerja dan pranata sosial yang terkait dengan akses penduduk atas sumber-sumber daya lokal. Di Jawa misalnya, bawon yang berorientasi komunal kemudian berubah dengan sistem upah sejalan dengan berlakunya sistem tebasan dalam proses pemanenan. Penetrasi pasar melengkapi perubahan ini melalui proses komersialisasi yang berlangsung secara intensif dalam ekonomi pedesaan. Bukan hanya status ekonomi penduduk berubah, berbagai pola hubungan sosial dan konsep status mengalami redefinisi yang mengharuskan adaptasi secara segnifikan. Sifat dan bentuk pranata lokal mengalami pergeseran yang diakibatkan oleh tekanan yang begitu kuat yang datang dari luar (lihat, misalnya. Hart, 1989).

Proses penyatuan dan penyeragaman kebudayaan di Indonesia kemudian berimplikasi pada lahimya pola hubungan sosial dan nilai-nilai baru dalam masyarakat yang menjadi dasar dari lahimya berbagai persoalan sosial. Kebhinnekatunggalikaan telah melahirkan suatu politik budaya yang represif yang melahirkan berbagai bentuk resistensi dan konflik yang Iaten. Persoalan itu muncul akibat penataan ruang politik yang disusun dalam pengelolaan budaya yang bersifat majemuk.

Masalah Ruang Polltik bagi Keragaman Budaya

Proses nasionalisasi yang terjadi telah menyebabkan pengabaian terhadap keberadaan kebudayaan yang beragam, baik berupa budaya materi yang begitu kaya di berbagai tempat, institusi-institusi lokal yang berfungsi dengan baik sebagai bagian dari kemampuan penataan sosial, maupun ideologi dan nilainilai yang mengandung kearifan lokal. Dengan cara ini pemerintah bukan saja gaga! menemukan kebudayaan nasional, tetapi juga telah melahirkan resistensi yang sangat besar dari berbagai daerah. Konflik di berbagai tempat sesungguhnya merupakan bentuk resistensi masyarakat terhadap berbagai tindakan kebijakan pusat. Resistensi ini bagaimanapun turut menyumbangkan pada proses reformasi sistem pemerintahan dewasa im dengan memberi ruang yang lebih besar untuk demokrasi dan pembagian kekuasaan serta sumber daya. Namun demikian, perubahan sistem pemerintahan itu akan gagaljika hakekat keragaman kebudayaan itu tidak dipahami dengan baik. Dari anal isis tentang keberadaan etnis, bahasa , agama , dan pranata sosial yang memperlihatkan keragaman budaya dengan segala dinamikanya, dapat dipelajari tiga proses penting yang telah terjadi di Indonesia yang telah menemukan situasi dan kondisi Indonesia dewasa ini.

Pertama, pengingkaran atas status kebudayaan yang beragam itu yang terjadi dalam berbagai bentuk yang kemudian melahirkan berbagai persoalan yang menjauhkan Indonesia dari sifat bhinneka tunggal ika tersebut. Kebudayaan yang tersebar di berbagai tern pat tidak mendapatkan pengakuan dan berada dalam posisi yang tidak diperhitungkan . Hal ini diakibatkan oleh ideologi pembangunan yang mementingkan homogenitas yang dengan prakondisi itu dianggap pembangunan akan berlangsung dengan baik. Namun, pengingkaran keragaman budaya telah menghasilkan beban tambahan untuk pembangunan itu, khususnya akibat terganggunya stabil itas politik dalam bentuk kerusuhan dan berbagai konflik .

Fakta pengingkaran kebuda yaan daerah pada masa Orde Baru terjadi sebagai akibat proses sentralisasi yang berlebihan. Pengingkaran ten tang adanya budaya daerah dapat dilihat dalam beberapa bentuk. Pengingkaran terjadi dalam bentuk tidak adanya status yang jelas untuk kebuda yaan daerah/lokal dalam berbagai dimensinya . Apakah budaya daerah dapat dianggap sebagai sumber hukum dan sumber dalam pembentukan tatanan sosial dan politik maupun ekonomi suatu daerah masih menjadi sesuatu yang tidak terdefinisikan . Organisasi ekonomi yang dulunya dijiwa i oleh semangat komunal dan juga pengaturan akses yang berbasis komunal , misalnya , apakah dapat menjadi sumber nilai dan aura bagi pembentukan sistem ekonom i daerah, tentu saja bel urn menjadi bahan perdebatan . Hal ini paling tidak mengembalikan kita kepada diskusi ekonomi kerakyatan yang dalam pikiran Bung Hatta menjad i pilar penting membangun Indonesia.

Demikian pula dalam hak untuk hid up bagi kebuda yaan dae rah. Berbaga i bentuk ekspresi kebudayaan daerah sesungguhnya berada dalam taraf survival atau bahkan cenderung punah karena tidak memiliki hak yangjelas untuk hidup, terutama Karena proses marginalisasi yang terjadi secara sistematis. Bahasa daerah sebagian besar sedang mengalami kepunahan, demikian juga pranata sosiallokal yang telah berfungsi menjamin akses dan keberadaan individu dan kelompok menghilang begitu saja tanpa ada usaha pelestarian yang sistematis. Iklim yang terbangun dalam era nasionalisasi dan globalisasi dewasa ini telah dengan sangat kuat menekan keberadaan budaya daerah sehingga daya pengarauh, apalagi daya paksa, kebudayaan sudah mengalarni pelemahan secara signifikan. Dalam bentuk yang sama kekuatan kebudayaan sebagai pengendali sosial yang didasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku telah pula melemah. Otoritas orang tua sebagai pusat orientasi, seperti juga pemimpin informal, telah melemah dan telah digantikan oleh pusat-pusat kekuatan yang baru yang lebih formal. Fakta ini kemudian menunjukkan tidak terlibatnya kekuatan sosial budaya dalam penataan sosial pada berbagai tingkat sehingga ciri sistem sosial dan struktur sosial yang terbentuk memiliki orientasi yang berubah, terutama kepada otoritas negara dan pasar.

Kesulitan lain yang dihadapi kebudayaan daerah adalah, ia harus mengalami akibat-akibat sampingan dari adanya gerakan modernisasi yang dibawa oleh negara dan pasar dalam berbagai bentuk. Kebudayaan hams menerima akibat-akibat dan bahkan harus ikut menanggung semua biaya yang diakibatkan oleh modernisasi dalam berbagai bentuk. Biaya kultural yang harus dipikul atas masuknya teknologi telah menjadi cerita usang tentang adaptasi yang harus dilakukan oleh kebudayaan setempat. Dan berbagai bentuk penjelasan kultural dan penanganan kultural harus dilakukan sebagai cara yang tersedia untuk merespons berbagai persoalan yang ditimbulkan sejalan dengan proses pembahan sistem politik dan ekonomi yang berlangsung begitu cepat.

Kedua, politik uniformitas yang bertolak belakang dari keanekaragaman budaya karena penyeragaman terjadi pada skala yang sangat luas dan pada tingkatan yang bervariasi. Politik ini telah menyebabkan adanya suatu persepsi yang sama tentang pengelolaan kehidupan negara bangsa dan dalam berbagai tingkah laku sosial yang dicapai melalui berbagai proses pendidikan dan pelatihan. Media telah berfungsi dengan baik dalam proses semacam ini yang kekuasaannya berada di bawah kendali pemerintah. Uniformitas ini juga tampak pada tataran nilai yang berbagai kelompok masyarakat diharapkan untuk membagi nilai yang sama dalam kehidupan sosial dan politik. Ukuran-ukuran ditentukan oleh negara yang kemudian menegaskan mana yang boleh dan tidak boleh. Tingkah laku sosial dan politik pun mengikuti cara yang sama yang dalam pemilihan partai atau dalam seluruh proses kepemimpinan mengikuti prinsip yang ditentukan secara langsung dari pusat dan menafikan variasi-variasi lokal. Kebijakan pemerintah tentu saja berlaku umum dari pusat sampai ke daerah tanpa memperhitungkan variasi dan diversifikasi budaya yang begitu besar. Reaksi yang muncul terhadap politik uniformitas ini sekarang, misalnya, dengan resistensi di berbagai tempat dengan usaha-usaha memberlakukan syariah Islam dan prinsip-prinsip lokal dalam penataan sosial.

Proses standarisasi yang dilakukan dalam kehidupan sosial politik telah melampaui batas-batas toleransi kultural karena tindakan itu bukan lagi merupakan proses penyadaran etnis sebagai bagian dari satu kesatuan sistem sosial yang lebih besar dengan identitas bersama, tetapi sudah sampai pada pengingkaran eksistensi dan identitas kultural etnis . Nasionalisasi yang berlebihan telah menafikan eksistensi nilai-nilai dan pranata sosiallokal. Tokoh adat kehilangan peran dan legitimasi, institusi lokal telah digantikan dengan sistem organisasi yang standar yang dibentuk pemerintah, sehingga melahirkan tekanan kultural yang dahsyat. Chairil Effendi, seorang aktivis di Singkawang, pemah mengatakan bahwa pemerintah cenderung menutup ruang bagi kebebasan budaya lokal untuk berkembang sehingga nyaris punah. Krisis identitas dan keterasingan budaya ini katanya menimbulkan frustasi yang mendalam bagi penduduk lokal (Kompas, 11 /4/1999).

Tekanan-tekanan struktural semacam ini telah melahirkan gerakan tandingan atau resistensi budaya yang akhir-akhir ini mengejawantah dalam bentuk pertikaian. Pertikaian etnis di sini lebih merupakan protes sosial etnis terhadap dominasi pusat. Pertikaian kemudian menjadi alat politik etnis dalam menuntut terbukanya ruang kultural yang lebih luas sehingga eksistensi kultural etnis mendapatkan pengakuan (lihat Jack Eller, 1999). Orang Dayak dalam konteks ini bukan memiliki persoalan kultural dengan orang Madura, tetapi memiliki persoalan dengan pendekatan pemerintah yang terlalu represif dan mengingkari kedayakan dengan segala identitas kulturalnya.

Ketiga, kegagalan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antarkelompok dalam masyarakat. Keseimbangan hubungan antaretnis memang tidak mungkin dicapai karena posisi ekonomi dan politik satu etnis dengan etnis lain sejak awal sudah berbeda. Masalah muncul ketika perbedaan itu semakin mencolok dan melahirkan ketimpangan dalam penguasaan sumber daya. Etnis pendatang seringkali menjadi etnis yang lebih dominan dalam penguasaan sumber daya walaupun dari sudut jumlah mereka tergolong minoritas. Ketimpangan penguasaan sumber daya ini kemudian meluas ke dalam ketimpangan akses politik yang menyebabkan lahimya dominasi suatu etnis.

Dua hal yana berbahaya di sin! adalah ketlka kelompok etnls domlnan mendapatkan prlvllese dar! berbaal aaen soslal, khususnya pemerlntah, dan ketlka kesadaran tentana batas-batas budaya (cultural boundaries) mula! muncul. Etnls setempat mula! sadar bahwa wllayah ltu merupakan tanah air 'mereka yana mulai dijajah oleh orang luar. ·

Dalam proses ini kelompok etnis yang mengalami subordinasi memiliki kesadaran kelompok dan identitas yang lebih besar dan mulai memperhitungkan batas-batas etnisitasnya. Penolakan masyarakat Dayak terhadap Madura dan menuntut mereka untuk meniggalkan wilayah Dayak (Kompas, 26/2/2001) dapat dilihat sebagai usaha mengembalikan cultural boundary itu pada batas· batas flsik dan geografls yang jelas. Pengusiran orang Jawa dari Aceh, dari Timor Timur atau dari Papua merupakan bukti konkrit gerakan kultural ini. Pertikaian di sini bukan disebabkan oleh perbedaan budaya dua etnis itu, tetapi oleh suatu sistem sosial politik yang tidak mampu menjamin keseimbangan kekuasaan ekonomi dan politik antaretnis. Pemerintah dalam hal ini gaga! memainkan dua peran: gaga! dalam mengendalikan dominasi etnis tertentu dalam penguasaan sumber daya yang seharusnya sangat perlu dilakukan melalui ·· serangkaian kebijakan; dan gaga! dalam meningkatkan human capital dan menjamin akses kelompok subordinat terhadap public goods. Memecahkan pertikaian dengan pendekatan semacam ini, membutuhkan redeflnisi sistcm politik secara mcndasar, khususnya menyangkut kacamata politik baru dalam melihat perbedaan etnis.

Ketiga faktor di atas menegaskan bahwa konflik-konflik yang terjadi di Indonesia selama ini bukan semata-mata persoalan perbedaan budaya etnis, tetapi sudah lebih mengakar sebagai kesalahan berbagai pihak dalam mengelola perbedaan dan konflik itu sendiri. Edward Azar menegaskan faktor pengingkaran kepentingan identitas kelompok sebagai faktor sentral dalam pertikaian etnis (lihat H. Starr, 1999) yang kemudian membentuk kesadaran kelompok yang berlebihan dan eksklusi sosial. Kalau proses ini terjadi berkepanjangan yang menyebabkan konflik yang berlarut-larut maka apa yang terjadi di Yugoslavia patut dikaji. Konflik di daerah Balkan ini dimulai pada awal 1980-an, saat protes-protes mulai terjadi di daerah ini yang pada saat Yugoslavia masih terdiri dari Slovenia, Croatia, Bosnia, Vojvodina, Serbia, Montenegro, dan Macedonia, yang merupakan daerah bekas jajahan Turki. Pertikaian etnis di wilayah ini telah menghancurkan kesatuan dan akhimya terpecah-belah pada tahua 1991. Pengalaman Yugoslavia merupakan pengalaman paling pahit j ika di bandingkan dua kasus lain di Eropa Timur, Uni Soviet dan Chekoslovakia

Jalan Panjang Penataan Persatuan dalam Keragaman Budaya

Perubahan yang terjadi di Indonesia selama setengah abad ini sesungguhnya telah membawa masyarakat ke arah yang penuh dengan fragmentasi dan kohesi sekaligus. Perubahan awal ditandai dengan tumbuhnya. kelas menengah baru yang muncul dari berbagai Jatar belakang sosial. Sebagian kelompok ini memiliki orientasi agama atau etnis, seperti tumbuhnya kaum kapitalis lokal yang berorientasi agama dalam kasus pengusaha santri di Jawa atau kaum Cina yang melakukan ekspansi dagang, demikian juga pedagang· pedagang Minang yang berkembang di berbagai tempat. Sebagian yang lain memang tumbuh melewati batas-batas daerah dan etnis akibat mobilitas sosial ke berbagai tempat dan masuk ke dalam sektor· sektor pekerjaan. Profesi mempertemukan perbedaan-perbedaan ini yang memungkinkan kohesi sosial terbentuK.

Proses pembangunan yang berlangsung membentuk suatu mode produksi baru di mana tidak hanya memungkinkan pertemuan dan pencampuran berbagai etnis yang didasarkan pada kegiatan ekonomi yang sama, tetapi juga terbentuknya pemukiman yang berisi anggota dari Jatar belakang etnis, bahasa, dan agama yang beragam. Dalam lingkungan semacam ini komunitas baru terbentuk di luar batas-batas budaya (cultural boundaries) mereka dan membangun satu sejarah baru dalam hidup bersama.

Kelompok yang hidup di luar wilayah kebudayaan masing-masing ini merupakan orang-orang yang kemudian mengembangkan suatu sistem nilai yang berbeda dengan sistem nilai lama yang tampak dari orientasi nilai yang lebih terbuka (open minded), mudah beradaptasi dan mengadopsi sistem nilai baru dan kemudian memiliki gaya hidup yang berbeda dengan sebelumnya. Kelompok ini juga yang kemudian memiliki kesadaran baru melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Gerakan sipil di Indonesia kemudian lahir akibat adanya kelas menengah yang mobile dan berorientasi ke luar dari batas-batas budayanya ini. Sebagian gerakan sipil itu memang mereproduksi agama yang menunjukkan fragmentasi dalam berbagai bentuk karena kelompok semacam ini mempertanyakan keabsahan-keabsahan yang berlaku. Sebagian yang lain lebih general dengan berorientasi pada pembentukan masyarakat yang lebih terbuka dan maju.

Pada saat yang sama tumbuh minat dan bakat yang luar biasa dalam bidang pendidikan sejalan dengan ekspansi bidang pendidikan yang dilakukan oleh berbagai organisasi sosial keagamaan, lembaga pemerintah, dan pasar. Tidak hanya sekolah-sekolah formal yang lahir, tetapi juga kursus-kursus dalam berbagai bentuknya yang membuka mang sosial yang begitu luas bagi pertemuan kebudayaan yang beragam. Orientasi kehidupan lebih kepada nilai-nilai kepentingan individual menjadi dasar dari lahimya komunitas terbayang seperti dikatakan Anderson (1991) yang keterlibatan anggotanya ke dalam komunitas lebih bersifat simbolis ketimbang emosional. Lahimya masyarakat kota yang begitu pesat merupakan pembuktian tentang lepasnya keterlibatan personal individu dengan komunitas asalnya yang kemudian membangun dunia bayangan dengan mereproduksi simbol-simbol budaya untuk menegaskan nilai· nilai autentik dari identitas individu.

Dalam konteks perubahan seperti dipaparkan di 'atas, proses penciptaan masyarakat dan sistem sosial yang bhinneka tunggal ika itu mengalami banyak kesulitan karena konsep "satu" atau kesatuan dalam "bhinneka tunggal ika" menunjuk pada sesuatu yang tidak terdefinlslkan dengan jelas karena sejauh In! lstilah "satu" itu lebih merupakan deflnisi polltik yang dlartikan dengan asas tunggal: bahasa yang satu dan orientasi nilai yang satu dan tentu saja tunduk pada satu pusat. Proses politlk ini telah mengalami kegagalan karena pendeflnisian secara lebih substansial tentang makna kesatuan itu tidak mendapatkan basis ekspresinya dan tidak terkomunikaslkan dengan balk.

Untuk merespons clta-cita persatuan semacam in!, Parsudi Suparlan mengataka bahwa bhinneka tunggal ika ltu hanya dapat berlanasung dengan empat syarat, yakni harus didasarkan pada pembentukan masyarakat slpil, adanya demokrul sebagai pedoman dalam kehldupan berbangsa dan bemeaara. memperlakukan hak satu denaan yana lain secara sama, dan harus ada penegakan hukum untuk menjamln keteraturan (Suparlan, 2000: 48). Syarat yang dlberikan Parsudi Suparlan sungguh suatu syarat yang berat untuk dilaksanakan, karena keempat hal itu justru menjadi bagian yang mengalami kerusakan yang paling parah di negeri ini. Mungkin kita harus menunagu cukup lama untuk dapat melihat tumbuhnya kekuatan masyarakat sipil, terbentuknya sistem yang demokratls dan adil, serta menikmati adanya jaminan hukum di Indonesia. Berapa lama penantian itu dibutuhkan? Sayangnya, tidak ada yang tahu

Kepustakaan

Abdullah, lrwan. 1999. "Dari Bounded System ke Borderless Society: Krisis Metode Antropologi dalam Memahami Masyarakat Masa Kini", Antropologi Indonesia, Vol. 60, hal. 11-18. ---. 200 I. "Penggunaan dan Penyalahgunaan Kebudayaan: Pemecahan Konflik Etnis di Indonesia", Antropo/ogi Indonesia , Vol. 25, No. 66. ---dan Pande Made Kutanegara. 2002 . "Diversitas Budaya, Hak Budaya Daerah dan Governansi Lokal di Indonesia", Makalah yang disampaikan dalam the 3 International Conference of the Journal Antropologi Indonesia, Bali, 16-19 Juli. Anderson, Ben. 1991. Imagined Communities . Verso, London . Arrani, illlirudin. 2002 . "Miang i: Pluralitas, Konflik, Resistensi ", dalam M. Jadul Maula (ed.), Neesuhi deso Sak kukuban; Lokalitas, Pluralisme, Modal Sosial Demokrasi. LkiS, Yogyakarta. Chua Beng Huat. ,2002. "Multiculturalism in Island South-East Asian", Keynote address pada the 3 International Conference of the Journal Antropologi Indonesia, Bali, 16-19 Juli. Eller, J. 1999. From Culture to Ethnicity to Conflict , The University ofMichigan Press, Ann Arbor. Hart, Gillet al. (ed.). 1989. Agrarian Transformations : Local Processes and the State in Southeast Asia. University of California Press, Berkeley. Covers. Cora dan Hans Vermeulen. 1997. The Politics of Ethnic Consciousness. MacMilland Press, New York. Rosjidi, Ajip. 1999. Pemetaan Bahasa Nusantara . Bala i Pustaka, Jakarta. Soedjatmoko. 1983. "Ilmu-ilmu Kemanusiaan dan Masalah pembangunan ", dalam Masyarakat dan Kehudayaan. Penerbit Djambatan , Jakarta. Starr H. 1999 . The Understanding and Managem ent Global Violence, MacMillan , London. Sumartana , Th. 2001 . Pluralism e, Konjlik dan Pendidikan Agama di Indonesia. Interfidei, Yogyakarta. Suparlan, Parsudi. 2000. "Masyarakat Majemuk dan Perawatannya ", dalam Prosiding Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia I, Makasar.

PRANATA SOSIAL TRADISIONAL UNTUK KONFLIK DAN KEKERASAN 1

Heddy Shri Ahimsa-Putra Antropologi Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

I. Pengantar

Berbagai kasus konflik dan kerusuhan massal yang terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir di Indonesia telah menimbulkan berbagai macam pertanyaan mengenai berbagai macam sebabnya serta keinginan untuk mengetahui lebih dalam cara-cara tradisional yang mungkin pemah dapat dimanfaatkan dengan efektif oleh berbagai komunitas tradisional di Indonesia untuk mencegah atau mengelola konflik serta kekerasan yang ada di kalangan mereka. Berbagai penelitian telah dilakukan oleh banyak pihak untuk menjawab pertanyaan yang pertama, sedang untuk memenuhi keinginan yang kedua boleh dikatakan masihjarang dilakukan .

Penelitian pertama berangkat dari asumsi bahwa kalau sebab-sebab konflik dan kekerasan dapat diketahui maka kemungkinan terjadinya konflik dan kekerasan tersebut akan dapat diperkecil atau dihilangkan sama sekali. Dengan kata lain, tujuan utama langkah semacam ini adalah untuk dapat mencegah terjadinya atau terwujudnya konflik atau kekerasan dalam kenyataan hidup sehari-hari, karena konflik dipandang sebagai hal yang tidak baik, mengganggu ketenteraman hidup dan dapat mengakibatkan disintegrasi sosial. Konflik dan kekerasan adalah sesuatu yang meresahkan, menggelisahkan dan juga menakutkan, dan karenanya harus dihindari .

Penelitian jenis yang kedua berangkat dari sudut pan dang yang boleh dikata berlawanan. Disini konflik maupun kekerasan tidak dipandang sebagai hal yang luar biasa, yang meresahkan, menggelisahkan ataupun menakutkan . Sebaliknya, gejala-gejala tersebut dipandang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri, kehidupan manusia sehari-hari. lni tidak berarti bahwa konflik dan kekerasan dianggap sah, benar dan perlu dipertahankan . Tidak Konflik dan kekerasan bagaimanapun menggelisahkannya, menakutkannya, sebaiknya diterima sebagai kenyataan hidup sehari-hari, agar man usia tidak gelisah karena selalu takut pada konflik dan kekerasan. Sebal!knya, manusia diajak untuk menghadapi realita yang mungkin lebih menakutkan, tetapi sebenamya kemudian akan membuat manusia sendiri lebih kuat, tahan, menghadapi kenyataan tersebut Agar konflik dan kekerasan ini dapat dihadapi dengan tenang dan diatasi, mereka harus diakui keberadaannya, diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun agar mereka tidak kebablasen, sehingga menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri, mereka harus dikelola atau dikendalikan. Makalah ini mencoba memahami konflik dan kekerasan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, dan kemudian menunjukkan beberapa cara pengelolaan secara tradisional yang pernah digunakan, dan mungkin juga masih digunakan hingga kini.

Untuk menghindari salah pengertian akibat adanya dua paradigma yang berbeda dalam memandang konflik ini, perlu kiranya saya paparkan apa yang saya maksud dengan konflik. Konflik, sebagaimana dikatakan oleh Edward J.Murray, dapat terjadi pada ranah yang berbeda-beda, apakah ranah perilaku, ranah kata-kata, ranah emosi, atau ranah simbolik, kognitif. Konflik di sini menunjuk pada sebuah situasi di mana "a person is motivated to engage in two·. or more mutually exclusive activities" (1968; 220). Jadi, konflik adalah bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, yang tidak mungkin dihindari. Konflik pada ranah emosi atau keinginan akan menimbulkan kegelisahan yang personal sifatnya. Konflikjuga dapat terjadi pada tingkat individual ataupun sosial. Pembicaraan di sini adalah mengenai konflik pada tingkat sosial dan kultural/ budaya atau pada tingkat simbolik.

Jika konflik diterima sebagai kenyataan hidup sehari-hari, sebagai kenyataan sosial-budaya, langkah yang kemudian perlu dilakukan adalah mengetahui lebih jauh upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh man usia untuk mengelolanya, mengendalikannya, sehingga kehidupan mereka tetap dapat berlangsung. Kajian antropologi mengenai konflik sebenarnya telah banyak dilakukan, akan tetapi kajian-kajian ini rupanya kurang atau belum begitu populer di Indonesia, karena sifatnya yang sangat akademis. Di sini saya mencoba menampilkan kern bali hasil-hasil penelitian terse but Sebagian berasal dari peneliti Indonesia, sebagian lagi dari peneliti Barat (Amerika Serikat). Dari sini saya berharap kita akan belajar tentang beberapa strategi yang lebih umum tentang pengelolaan dan pengendalian konflik, termasuk caracara penyelesaiannya. Rumusan-rumusan umum ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan untuk studi perbandingan yang lebih mendalam, yang akan dapat memberikan pengetahuan atau inspirasi tentang cara-cara yang dapat ditempuh guna menghentikan konflik fisik antar kelompok yang mungkin muncul di berbagai daerah di Indonesia di masa-masa yang akan datang.

Pemilihan suku-suku bangsa di sini tidak disebabkan oleh alasan-alasan tertentu yang bersifat teoritis ataupun politis, tetapi lebih karena alasan praktis, yaitu ketersediaan data mengenai bentuk-bentuk sengketa dan cara penyelesaiannya di Indonesia. Kebetulan data yang tersedia walaupun jauh dari mencukupi temyata cukup variatif, dan berasal dari tiga kawasan di Indonesia, yakni Indonesia Barat (suku Sakai), Indonesia Tengah (suku Dayak Benuaq) dan Indonesia Timur (suku Alor, suku Muyu, dan suku Jale).

Mengingat tujuan penulisan tersebut, maka kasus-kasus konflik yang dipaparkan di sini tidak harus selalu berupa kasus konflik besar-besaran yang melibatkan beberapa kelompok, kampung, atau ratusan orang, tetapi juga kasuskasus kecil yang sepintas lalu tampak sangat remeh. Bagaimanapun, dalam kajian tentang konflik ini harus selalu diingat bahwa berbagai macam konflik besar acapkali berawal dari sebuah perselisihan yang sepele antar individu di tingkat keluarga atau kampung. Oleh karena itu, setiap sengketa dalam suatu masyarakat serta cara-cara penyelesaiannya tetap perlu mendapat perhatian yang sama dan serius.

II. Beberapa Bentuk Konflik/Sengketa dan Cara Penyelesaiannya.

Harus diakui bahwa studi mengenai aneka-macam konflik dan cara penyelesaiannya yang termasuk dalam bidang kajian antropologi hukum dan politik, bel urn sangat berkembang dalam dunia akademik di Indonesia, sehingga data mengenai bentuk-bentuk atau cara penyelesaian konflik masih sangat minim. Kajian antropologi tentang masyarakat Indonesia yang mengkhususkan pada soal hukum setahu saya adalah kajian yang dilakukan oleh Leopold Pospisil di kalangan orang Kapauku ( 1958), kajian Klaus-Friedrich Koch ( 197 4) di kalangan Orang Jale (kedua-duanya di Irian Jaya) dan kajian Benda-Beckmann ( 1984) di kalangan orang Minangkabau pada tahun 70-an. Malangnya, kaj iankajian semacam ini tidak berhasil menjadi kajian yang populer dikalangan ahli antropologi di Indonesia, sehingga bidang antropologi hukum tetap saja merupakan bidang yang relatiftertinggal dibanding dengan bidang spesialisasi lainnya dalam antropologi.

Akibatnya, data etnografis yang lebih detail mengenai berbagai sengketa yang ada pada ratusan suku bangsa di Indonesia masih tetap sulit didapat hingga saat ini, untuk tidak mengatakan belum ada. Data etnografis yang lumayan rinci adalah kumpulan petilan hukum adat dari berbagai macam suku bangsa di Indonesia yang terdapat dalam seri Adatrechtbundels dan berasal dari masa penjajahan Belanda. Sebagian besar data ini ditulis dalam bahasa Belanda sehingga hanya sedikit ilmuwan Indonesia kini yang dapat memanfaatkannya. Sementara itu, usaha menghimpun hukum adat seperti itu tampaknya tidak lagi dilanjutkan kini oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Belanda.

Dalam tulisan ini kasus-kasus yang ditampilkan berasal dari tulisan para ahli antropologi yang dalam penelitian lapangannya tidak sepenuhnya memusatkan kajian mereka pada soal "hukum" atau cara-cara penyelesaian sengketa, kecuali data dari kalangan orang Jale, yang berasal dari tulisan Koch (1978). Oleh karena itu, dapat dimengertijika data yang ada di sinijuga tidak sangat rinci atau mendalam, seperti data yang terdapat dalam buku dari BendaBeckmann (1984) dan Koch (1978), ataupun Pospisi (1958).

a. Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Sakai (Ria11, Sumatera).

Orang Sakai adalah salah satu suku bangsa yang tinggal di daerah propinsi Riau, Sumatra Tengah. Parsudi Suparlan menganggap suku Sakai ini sebagai salah satu dari banyak masyarakat terasing yang masih ada di Indonesia. Namun demikian deskripsi yang diberikannya pada kita tentang masyarakat Sakai bukanlah deskripsi tentang orang-orang Sakai yang sama sekali terasing dari kehidupan masyarakat lain yang ada di sekitar mereka. Etnografi yang ditulis Suparlan ( 1995) dibangun atas dasar data yang dikumpulkannya dari penelitian di kalangan orang Sakai yang telah "dimukimkan di pemukiman masyarakat terasing di Sialang Rim bun" oleh pemerintah Republik Indonesia ( 1995 :23).

Meskipun etnografi orang Sakai ini sebenarnya tidak dipusatkan pada persoalan hukum atau cara-cara penyelesaian sengketa yang ada pada masyarakat Sakai, akan tetapi Suparlan ternyata tidak melewatkan berbagai kasus sengketa yang ditemukannya di kalangan mereka, dan ini sangat menguntungkan peneliti lain. Ketelitian Parsudi Suparlan dalam mendeskripsikan beberapa kasus perselisihan, termasuk proses penyelesaiannya, telah memungkinkan kasus-kasus tersebut dianalisis dan ditafsirkan kembali lewat sudut pandang yang berbeda. Kasus-kasus sengketa dikalangan orang Sakai yang disampaikan oleh Suparlan saya paparkan kembali di sini dengan sedikit perubahan kalimat di sana-sini, tanpa mengubah arti dan isi kisah tersebut. Kasus pertama adalah tentang pengambilan buah nangka tanpa ijin pemiliknya.

"Simanjuntak yang telah resmi kawin dengan Kartini, tinggal menumpang di rumah bapak Saepul (rumah PKMT no.41) yang bertetangga dengan rumah Loceng (rumah PKMT no.40). Pada suatu hari, Kartini yang tengah hamil dan mengidam, mengambil buah nangka yang ada dipohon di halaman rumah

Loceng tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ketika hal ini ditanyakan oleh isteri Loceng kepada Kartini , jawaban Kartini berputar -putar, dan keduanyapun bertengkar.

Rupanya Kartin i menyampa ikan apa yang dialamin ya pada suaminya , Simanjuntak . Tersinggung oleh ucapan -ucapan isteri Loceng yang dianggap menghina mereka, Simanjuntak Jantas menebang pohon nangka tersebut ketika Loceng sekeluarga tengah berada di Jadang. Pulang dari ladang Loceng menemukan pohon nangkanya telah ditebang. Loceng marah dan bertengkar dengan Simanjuntak. Kebetulan datang Langai, kakak Kartini , dari Jadang, sehingga pertengkaran antara Simanjuntak dengan Loceng dapat dilerai. Langai memarahi Simanjuntak dan Kartini. Dia menyuruh mereka meminta maaf kepada Loceng sekeluarga dan membuat upacara perdamaian .

Hal ini rupanya disetujui. Simanjuntak kemudian membeli roti dan menyediakan kopi susu, dan kemudian mengundang Loceng dan isterinya untuk datang ke rumah mereka . Setelah bersalaman dan makan roti, sambil minum kopi susu, peristiwa tersebut dianggap selesai " (Suparlan , 1995: 345-346).

Kasus-kasus semacam ini umumnya dianggap sebagai kasus perselisihan kecil oleh orang Sakai. Kasus-kasus yang dianggap besar adalah kasus yang menyangkut soal pencurian. Contoh kasus yang dipaparkan oleh Suparlan adalah pencurian kayu sebanyak 1 meter kubik milik Toluk oleh Belendi yang terjadi pada tanggal 16 Juni 1981. Kasus ini diperoleh dari Japoran seorang informan , Soetarmo, yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini. Kisahnya adalah sebagai berikut:

"Pada hari itu, Bakri yang sedang membawa mobil Toyota Kijang gerobak milik Penghulu Muara Basung, dimintai to long oleh Belendi untuk mengangkut kayu yang akan dibawa ke rumah Masih di Muara Basung . Temyata kemudian Bakri dimintai tolong untuk mengantarkan Belendi ke rumah ladang (kebun ubi menggalo) milik Toluk (yang juga adalah kakak ipar Bakri) yang terletak di dekat Simpang Tiga, Muara Basung. Di situ ada papan sebanyak 1 meter kubik yang harus diangkut. Papan ini masih baru, belum pernah digunakan sama sekali . Papan yang ternyata milik Toluk ini baru saja dibeli oleh Toluk dari Pemborong Proyek Pembangunan PKMT dari sisa-sisa material yang ada. Dengan dibantu oleh Ahmad Junus (guru mengaji di Muara Basung) Belendi mengambil papan-papan ini dan membawanya ke rumah si pembeli , yaitu Masih, di Muara Basung . Melihat peristiwa yang tidak baik ini Bakri kemudian pergi untuk menemu i Toluk, tetapi Toluk sedang ke ladang , karena itu Bakri kemudian melaporkan peristiwa terse but kepada Soetarmo . Soetarmo langsung mendatangi Be1endi dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengambil papan milik Toluk.. Belendi menyangkal dengan mengatakan tidak ada saksi atas peristiwa tersebut.

Setelah Toluk kembali dari hutan, pada sore hari itu juga Soetarmo dan Toluk mendatangi rumah Ahmad Junus. Ahmad Junus mengatakan bahwa memang benar Belendi mengambil papan-papan dari ladang Toluk, tetapi dia mengatakan bahwa yang diambil itu buk.an papan-papan yang baru, tetapi papanpapan bekas. Dengan disertai Bakri, Soetarmo dan Toluk kemudian pergi ke rumah Masih dan menanyakan apakah papan-papan yang dibeli dari Belendi itu papan baru atau bekas. Masih mengatakan bahwa papan-papan tersebut adalah papan bekas. Setelah diperiksa temyata semua papan tersebut masih baru.

Dengan bukti-bukti yang tidak lagi dapat dibantah, Belendi akhimya mengakui di hadapan Ketua RT (bemama Langai) bahwa dia memang mengambil papan-papan tersebut dari ladang Toluk. Untuk itu dia bersedia memberikan ganti rugi kepada Toluk dalam waktu satu minggu.

Belendi akan meminta sumbangan dari orang-orang ini: Suyung, Sanji dan Kusam.

Ditunggu-tunggu, janji Belendi temyata tidak ditepati. Ketika diketahui bahwa Belendi telah memperoleh uang ganti-rugi tanah dari Caltex, Soetarmo mendatangi Belendi untuk menagih janjinya. Belendi menjawab bahwa dia tidak akan mau memberikan ganti-rugi papan yang diambilnya kepada Toluk karena dia mendengar bahwa Toluk akan melakukan sholat hajat supaya dia mati. Mendengar ini Toluk marah, dan akhimya betul-betul melakukan sholat hajat, yang dikerjakannya setiap malam sebelum tidur selama satu minggu untuk membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Menurut Toluk sembahyang hajat dikerjakannya setiap kali sebanyak tiga raka'at dengan persembahan kain putih sepanjang kain kafan (pembungkus jenazah), nasi kunyit satu piring, panggang a yam, dan uang real ( sekarang senilai uang Rp.400,- ). Dia mempersembahkan ini semua kepada Tuhan dan rela mati kalau dia bersalah, tetapi sebaliknya kalau Belendi yang bersalah matilah dia. Lima bulan kemudian, setelah Toluk melakukan sholat hajat selama satu minggu. Belendi mati dengan perut membusung. Kasus ini telah ditutup oleh petugas PKMT Sialang Rinibun, namun dendam kerabat Belendi terhadap Toluk dan kerabatnya masih terus berkembang secara tersembunyi" (Suparlan, 1995: 347-348).

Di sini kita melihat dua kasus sengketa yang berbeda, dengan akhir penyelesaian yang berbeda pula. Namun ada kesamaan pula di antara keduanya dalam proses penyelesaiannya, yakni hadimya pihak ke tiga yang menjadi penengah antara pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ke tiga ini bisa manusia biasa, bisa pula tokoh supernatural tertentu yang dianggap lebih berkuasa dari pada manusia yang menurut anggapan mereka yang bersengketa dapat melakukan campur-tangan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.

b. Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Dayak Benuaq (Kalimantan Timor).

Persengketaan dalam kehidupan sehari-hari dapat terjadi antar suami-isteri, yang kemudian dapat berlanjut ke tingkat perceraian. Kasus yang dipaparkan di sini adalah tentang sebuah perceraian yang terjadi dalam masyarakat Dayak Benuaq, di desa Pepas Eheng, kecamatan Barong Tongkok, kabupaten Kutai, di Kalimantan Timur, yang dipaparkan oleh Wiwied Trisnadi (seorang sarjana antropologi UGM, yang melakukan penelitian di Pepas Eheng pada tahun 1994 2 ).

Orang Dayak Benuaq di Pepas Eheng ini hidup dari pertanian, berladang, dan mereka tinggal di perkampungan di mana terdapat sebuah rumah panjang (lamin), yang juga merupakan "rumah adat ", rumah tempat menyelenggarakan berbagai macam acara yang merupakan bagian dari adat mereka . Sebagaimana dikatakan Michael Dove, yang melakukan penelitian di kalangan orang Dayak Kantu', pemilikan rumah panjang ini juga dikaitkan dengan peradilan orang Kantu' salah satu suku Dayak di Kalimantan Barat .

"Rumah panjang" merupakan unit peradilan yang paling penting dalam masyarakat Kantu'. Sebagian besar pertikaian antar anggota rumah panjang diselesaikan oleh pejabat rumah panjang sendiri. Dalam tiap rumah panjang , pemerintah nasional memberi kuasa kepada dua orang, kepala kampung dan pembantunya, kebayan . Juga terdapat tokoh tradisional, termasukpun rumah, yang berarti keluarga yang memegang tongkat perarnal yang dibuat ketika rumah panjang pertama kali dibangun, bilek tuai, yang berarti keluarga paling tua, dan manang atau dukun. Karena egalitarisme yang kuat dalam masyarakat ·Kantu', wewenang seseorang atau satu keluarga yang tertentu relatif kecil. Yangjauh lebih penting adalah wewenang rumah panjang secara keseluruhan. Bilamana timbul pertikaian atau suatu masalah penting, dilangsungkanlah rapat (pekal atau kerapat) di ruang yang terbuka . Kehadiran dalam rapat itu wajib bagi semua pria dewasa. Para wanita biasanya tetap berada di bilek masingmasing selama berlangsungnya rapat, tetapi mereka dapat berpartisipasi dengan meneriakkan pendapat mereka, atau muncul sejenak ke serambi .. " (Dove, 1985: 87)

Hal yang mirip juga kita temui di kalangan orang Dayak Benuaq di Pepas

Eheng. Rumah panjang mereka juga "diyakini sebagai tempat yang terbaik untuk menyelenggarakan upacara adat, karena bisa menampung banyak orang", dan jumlah orang yang hadir merupakan hal yang penting bagi mereka. "Semakin banyak yang hadir semakin besar berkah yang diberikan oleh saabat 3 , Y (Trisnadi, 1996: 56). Rumah panjang inilah yang menjadi tempat "persidangan" sebuah kasus perceraian di desa Pepas Eheng.

Kasus ini relevan untuk ditampilkan di sini, karena soal perceraian akan melibatkan pembagian harta dan anak, dan ini bukan hal yang dapat diselesaikan dengan mudah dan secara baik-baik oleh pasangan suami-isteri yang telah ingin bercerai. Di kalangan orang Dayak Benuaq di Pepas Eheng, sebuah perceraian harus diputuskan melalui musyawarah atau "sidang adat" yang melibatkan banyak individu, sebagaimana terlihat pada sidang perceraian yang dipaparkan di sini, yang diambil dari skripsi Trisnadi ( 1996)4 dan telah say a redaksi sedikit di sana-sini, tanpa mengubah isi ceritera yang dipaparkan. Sengaja saya tampilkan kisahnya dengan agak utuh, karena ada beberapa hal yang sekilas tampak sepele, namun sebenarnya penting bagi orang Dayak Benuaq, sehingga tetap perlu ditampilkan.

"Jum'at malam tanggal 5 Agustus 1994 di lamin, tepatnya di depan bilek pak Mereeng 5 , terlihat orang sedang berkumpul. Saya yang baru naik ke lam in ingin tahu, dan bertanya pada salah seorang di situ :"Itu ada apa?". "Ada kumpulan. Pak Mereeng mau bercerai". Situasi saat itujauh dari kesan formal. Mereka yang hadir tampak sangat santai. Di antara yang hadir tampak wajahwajah baru yang selama ini tidak terlihat. "Kalau itu siapa? Mereka orang sini?", tanya saya lagi. Informan lain menjawab :"Mereka dari Muut. Datang mewakili ketua adat Muut untuk membahas perceraian itu. Istrinya pak Mereeng itu kan orang Muut. Jadi wakil dari sana harus ada".

Jawaban ini membuat saya ingin lebih tahu lagi. "Mengapa harus mengundang wakil dari Muut? Kan cukup diputuskan oleh seorang Eheng sendiri. Di situ kan sudah ada pak Jerma?" 6 • Pertanyaan ini dijawab demikian, "Kalau ada orang mau bercerai harus dibicarakan dulu dengan orang yang dulu menjodohkannya. Waktu dia (yi. Mereeng) kawin dengan mamaknya Lenah (yi. isteri yang sekarang), yang menjodohkannya bapak Alen (yi. JermaY. Bapak Alen itu bukan sebagai penengah tetapi ikut mengatur perkawinan Pak Mereeng. Waktu kawin wakil dari Muut ikut juga mengatur perkawian. Kalau cerai, mereka yang mengatur perkawinan itu diminta pendapatnya. Jadi mereka yang dulu menjodohkan tahu bagaimana persoalannya, mengapa mengajukan perceraian dan bisa memberi pendapat, dan dari pembicaraan itu diambil keputusan, cerai atau tidak. Di sana juga ditentukan denda yang harus dibayar dan pembagian harta" .

"BoJeh ikut daJam kumpuJan itu?", tanya saya Jagi. "BoJeh, boJeh. Tidak ada Jarangan kaJau kita ingin mendengarkan dan ikut pembicaraan itu". Sayapun kemudian masuk daJam kumpulan itu.

Mereka yang mengikuti kumpulan ini duduk melingkar. Pak Mereeng dan isterinya duduk berseberangan, berhadapan pada sisi yang berlawanan. Saya duduk berseberangan dengan wali adat dari desa Muut. Di depan pak Mereeng ada dua buah pi ring. Satu berisi sebilah pisau dan uang Rp.5 .000,00, dan yang Jain berisi burai berwarna putih dan kuning8 . Sayapun bertanya ten tang bendabenda ini kepada informan saya. Jawabnya,

"Uang lima ribu itu perongkosan perkara. Siapa yang mengajukan perkara harus menyediakan perongkosannya . Besarnya tidak pasti, tergantung kemampuan yang mengajukan perkara. Bisa juga melihat perkara yang duJu, perongkosannya berapa. Uangnya untuk wakil adat. Diberikan setelah perkaranya selesai. Lading (bhs.lndonesia : pisau) itu tanda sedang ada pembicaraan adat.

Kalau nanti cerai, lading itu diberikan pada wanita sebagai tanda ikatannya putus. Burai itu syarat kalau kita sedang membicarakan adat. Nanti kalau sudah selesai yang hadir diberi burai agar yang hadir tidak terkena perkara seperti itu. Burai itujuga tanda perkara selesai. Semua orang berdamai kembali",

Pembicaraan tentang perceraian terus berlangsung , dan tidak ada yang mengatur jalannya "kumpulan" ini. Siapa yang ingin bicara diperboJehkan. Di situ tidak ada yang menjadi hakim .

Yang ada hanya penengah, yang diambil dari pihak perempuan. Walaupun begitu, dia tidak mewakili pihak perempuan, karena pihak perempuan juga harus hadir daJam pertemuan itu. Fungsi penengah di sini tidak Jain adalah menyimpulkan hasil pembicaraan , dan tidak memutuskan perkara. Apabila kesimpuJan tersebut diterima oleh semua pihak, maka barulah kesimpulan tersebut menjadi keputusan.

Dari penjeJasan yang diberikan oleh para informan di situ, saya mengetahui bahwa perceraian tersebut disebabkan pak Mereeng merasa anaknya (yang berasal dari perkawinan pertama) , seJalu bertengkar dengan isterinya. Isterinya tidak suka pada anak-anaknya 9 • Jika anak-anaknya datang isterinya selalu marah-marah. Alasan yang diajukan oleh pak Mereeng ini tidak dibantah oJeh isterinya. Bahkan isterinyayang biasa dipanggil mamak Lenahkemudianjuga menambahkan,

"Saya memang tidak senang Biyah (nama anak perempuan pak Mereeng) tinggaJ di sini. Dia sama anaknya selalu bikin ribut. Saya juga sudah tidak tahan tinggal bersama dia (maksudnya pak Mereeng), karena sudah tua dan hanya merepotkan saja. Lebih baik pisah daripada setiap hari harus ribut dengan dia". Keterangan mamak Lenah ini dibenarkan oleh pak Jerma. Namun pak Jerma kemudian menambahkan keterangan lain, yang sebenamya menyudutkan mamak Lenah.

"Kita dulu mencarikan isteri buat Mereeng. Kita yang menjodohkan. Waktu dulu dia (maksudnya mamak Lenah) baik. Kita tidak malu menjodohkannya dengan Mereeng. Sekarang kita malu melihat kelakuan mamak Lenah. Setiap hari bertengkar. Sarna Biyah tiap hari tengkar. Kita jadi tidak suka dengan kelakuannya. Lebih baik pisah saja, kita dulu menjodohkannya. Malu sama Mereeng melihat kelakuan dia yang tiap hari bikin ribut".

Keterangan pak Jerma ini penting artinya bagi pihak yang berselisih, karena semua keterangan yang dikemukakan dalam pertemuan ini akan turut menentukan putusan yang diambil (yaitu cerai atau tidak), besamya denda yang harus dibayar, siapa yang harus membayamya, serta bagaimana cara pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan.

Setelah pak Jerma selesai, seorang wanita yang telah memutih rambutnya angkat bicara. Usianya sekitar 65 tahun. Dia adalah ibu dari mamak Lenah. Ketika wanita tua ini berbicara mereka yang hadir sering tertawa, terutama para wanitanya. Seorang informan kemudian menerjemahkan untuk saya apa yang disampaikan oleh wanita terse but.

"Mamak Lenah jelas marah. Dia masih muda. Masih kuat. Sedangkan suaminya sudah tua, tidak kuat lagi. Mamak Lenah kalau malam sering kesepian. Kalau kita yang sudah tua ini tidak butuh lagi laki-laki, tapi kalau perempuan muda seperti mamak Lenah ini pasti butuh laki-laki. Mereka jadi sering bertengkar".

Apa yang disampaikan ini mungkin cukup mengagetkan, karena isinya lebih merupakan masalah pribadi. Orang lain boleh tertawa mendengar keterangan tersebut, tetapi pak Mereeng acuh tak acuh saja, dan tidak ikut tertawa, karena apa yang dikemukakan adalah sisi lemahnya sebagai laki-laki, dan ini merupakan hal yang sangat pribadi sebenamya. Namun dernikian, karena setiap alasan adalah penting dalam proses pengambilan kesimpulan dan setiap orang berhak berbicara atau mengemukakan pendapatnya, maka apa yang disampaikan oleh ibu mamak Lenah di atas sangat dapat dipahami. Keterangan ini juga turut menjelaskan mengapa mamak Lenah menerima usul untuk membawa perkara perkawinan mereka dalam suatu pertemuan adat.

Sementara orang masih tertawa-tawa, dua orang pria yang merupakan wakil adat desa Muut ( desa asal mamak Lenah), dengan tekun membolak-balik sebuah buku tulis. Setelah tawa recta, salah seorang dari mereka angkat bicara . Ia menjelaskan hasil sementara perbincangan itu dan juga membaca adat yang berlaku dalam kehidupan mereka, orang Benuaq . Aturan itu diperolehnya dari buku catatannya. Kemudian sebelum menutup pertemuan tersebut, dia mengatakan bahwa pertemuan tersebut akan dilanjutkan lagi besok pagi.

Saya ingin segera meninggalkan pertemuan tersebut, tetapi keinginan ini terpaksa saya tunda karena semua yang hadir kemudian berjalan ke arah pak Mereeng. Temyata mereka menuju piring yang berisi burai dan mengambil sedikit dengan jari dan dioleskan di kening dan dada . "Oh, hanya mengambil burai ", kata saya dalam hati. Kemudian sayapun melangkah untuk pulang. Namun baru beberapa langkah, mamak Lenah menghampiri saya dengan membawa piring yang berisi burai . "Dik, pakai ini dulu , katanya sambil menyodorkan piring tersebut. Kemudian dia mengoleskan burai di kening dan dada saya. "Adat kita mengatur, semua yang hadir harus pakai ini. Biar nanti tidak kena perkara seperti ini. Tidak bercerai", mamak Lenah menjelaskan pacta say a.

Pagi harinya di /amin banyak orang yang membicarakan pertemuan tadi malam. Mereka mencoba menduga-duga siapa yang bersalah dalam masalah tersebut dan apa kira-kira putusan yang akan dijatuhkan. Mereka banyak membicarakan hubungan pak Mereeng dengan isterinya , hubungan mamak Lenah dengan Biyah, dan hubungan pak Mereeng dengan Lenah. Mereka juga menduga bahwa pak Mereeng mengajukan cerai karena malu melihat kelakuan Lenah yang punya anak tetapi tidakjelas bapaknya.

Sekitar pukul 9 pertemuan adat dilanjutkan kembal i. Lading , uang, dan burai yang ditaruh di atas sebuah piring putih polos kembali diletakkan di depan pak Mereeng. Pertemuan ini dibuka oleh wakil adat desa Muut. Kesempatan diberikan lagi kepada suami-isteri yang berselisih untuk mengemukakan pendapat mereka tentang hubungan antara mereka sendiri . Setelah dirasa cukup pertemuan ini diakhiri dengan membacakan hasil pertemuan itu. Kesimpulannya, menurut wakil adat desa Muut, adalah bahwa suami-isteri itu sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan mereka. Mereka lebih menginginkan perceraian . Keinginan suami-ister i itu didukung oleh mereka, yang dulu menjodohkan pasangan tersebut. Sampai pacta kesimpulan ini, pak Mereeng, isterinya, serta orang-orang yang dulu turut menjodohkan mereka, menerima perceraian terse but.

Setelah jatuhnya putusan cerai , saya meninggalkan pertemuan itu. Sore harinya terlihat mamak Lenah berjalan menuju pondokan saya sambil membawa alat-alat dapur. Mamak Lenah berbicara dengan ibu kost saya dan menitipkan alat-alat dapumya. Besok alat-alat tersebut akan diambilnya. Ibu kost saya memberi keterangan bahwa dari perceraian itu mamak Lenah hanya memperoleh peral atan dapur. Selain itu tidak ada . Selanjutnya ibu kost saya menjelaskan, "Wakil ad at menyimpulkan perkara itu karena kesalahan mamak Lenah. Sesuai adat k.ita, kalau pihak yang salah itu perempuan, maka ia tidak mendapat bayaran denda dan tidak dapa t apa-apa dari kekayaan selama mereka menikah. Mamak Lenah beruntung karen a pak Mereeng mau memberikan alat dapur. Seharusnya mamak Lenah tidak mendapat apa-apa, karena barang itu ( maksudnya alat dapur tsb) sudah ada sebelum pak Mereeng kawin dengan Mamak Lenah. Harusnya barang itu tidak perlu dibag i. Itu sudahjadi milik pak Mereeng".

Dengan pulangny a mamak Lenah, Lenah, serta anak Lenah ke Muut, desa asal mereka maka berakhir pulalah proses perceraian, dan perceraian pun secara resmi mulai berlaku. Penyelesaian perkara perceraian menjadi tuntas bersamaan dengan kemba linya pihak wanita ke desa asalnya (Trisnadi, 1996)

c. Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Alor (Aior, NTT).

Orang Alar mendia mi salah sebuah pulau kecil dari sekian pulau-pulali yang membentuk kepulauan di Nusa Tenggara Timur. Pulau ini terletak di sebel ah utara pulau Timor dengan musim kering yang lebih panjang dari pada musim pengh ujan. Sebagaimana suku bangsa lain di daerah Nusa Tenggara Timur, orang Alor hidup dari bercocok-tanam jagung dan memelihara temak babi. Kelompok-kelom pok kekerabatan patrilineal merupakan unit-unit sosial yang penting dalam keh idupan orang Alor.

Di kalangan mereka ini terdapat pranata-pranata penyelesaian konflik antar indiv idu atau kelompok yang cukup menarik dan khas, namun cukup banyak ditemui di kalangan suku-suku bangsa di kawasan Nusa Tenggara ini, yakni adu kekayaan (wealth contest), yang dilakukan tanpa wasit ataupun pengawas. Para pengawasnya tida k lain adalah pelaku-pelaku dalam adu kekayaan itu sendiri. Pihak yang masi h mampu bertahan mengeluarkan kekayaannya untuk dipamerkan ketika pihak yang lain telah berhenti, akan dianggap sebagai pemenang dalam pertandingan terse but. Kasus adu kekayaan yang dipaparkan di sin i diambil dari buku Cora du Bois, The People of A/or, yang ditulis berdasarkan atas hasil penelitian lapangan pada tahun 1938.

Kasus ini berawal dari perselisihan tentang hutang harta kawin yang belum dilunasi oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan. Perselisihan ini kemudia n menjalar ke anggota kerabat dekat lainnya dan akhirnya diselesaika n lewat adu kekayaan (DuBois, 1944: 121-123) DuBois sendiri sebenarnya tidak sempat menyaksikan peristiwa adu kekayaan semacam ini Mungkin karena mahalnya adu kekayaan ini jika betul-betul dilaksanakan, sehingga peristiwa semacam ini merupakan peristiwa langka. Pelukisan tentang kasus sengketa yang berakhir dengan dilaksanakannya tanding kekayaan ini diperoleh Du Bois lewat wawancara dengan beberapa informan. Walaupun demikian, secara keseluruhan data yang ditampilkan oleh DuBois telah cukup memadai untuk memperlihatkan salah satu mekanisme dan prosedur penyelesaian konflik yang ada dalam masyarakat Alor (DuBois, 1944)

Du Bois menceriterakan penyelesaian sengketa yang didengarnya dari beberapa informan sebagai berikut:

"Maleata adalah seorang anak muda yang telah mengawini saudara perempuan Maliseni , bemama Kolpada . Maleata memberi ipar laki-lakinya gong yang sudah rusak sebagai bagian dan mas kawinnya , tetapi dia tidak menerima harta kawin (dowryJ1° sebagai kembalinya . Maleata lantas duduk menunggu di beranda di bawah rumah ipamya , menuntut harta tersebut. Katanya, "Iparku Maliseni , mengapa engkau tidak memberiku harta kawin?", Hal seperti ini diulangnya berkali-kali. Maliseni yang marah karena permintaan yang terus-menerus ini kemudian berkata , "Aku tidak akan memberimu harta yang kau minta". Katanya selanj utnya :"Orang yang di bawah itu adalah orang yang dapat dilihat dari tempat jauh seperti daerah Kaman g. Dia begitu jelas dapat dilihat dari daerah Matin g" 11 • Bagi orang Alor kata-kata ini sangat menghina. Artinya kurang lebih adalah bahwa Maleata adalah orang miskin yang tidak ada isinya atau tidak ada artinya sama sekali.

Maleata kemudian pergi mengadukan peristiwa yang dialaminya kepada kerabatnya yang lebih tua Mangma , yang kemudian mendatangi Maliseni. Dengan baik-baik Mangma bertanya,

"Mengapa kamu seperti ini ?". Maliseni kemudian memaparkan lebih !an jut penghinaan yang telah dilakukannya dengan berkata , "Orang yang duduk di bawah sana, di beranda saya (maksudnya Maleata ), seperti daging musang . "He is a floating seed" 12 • Mungkin itu akan membuatmu menangis? ", tanya Maliseni. Kata-kata ini membuat Mangma sangat marah. Dikumpulkannya kemudian orang-orang yang masih kerabat Maleata dan kerabatnya sendiri . Semuanya ada lima orang.

Mereka kemudian mempersenjatai diri dan berdiri di tempat mereka biasa melakukan tarian untuk meneriakkan tantangan . "Haik , haik, sahabatku Maliseni . Kita akan menghitung kekayaan ". Mereka menggantung bendebende 13 mereka di rak dan menabuhnya dengan pukulan -pukulan yang keras dan cepat)'ang menandakan kemarahan atau adanya malapetaka. Mereka mengambil semua senjata mereka dari dal am rumah . Lima kerabat yang terkumpul mulai menyembelih babi-bab i mereka serta babi-babi kerabat mereka. Otomatis hal ini membuat kerabat-kerabat itu bersekutu dengan mereka dalam adu kekayaan ini. Kemudian mereka pergi ke Lakawati, tern pat sebagian kerabat mereka tinggal, dan kembali dengan membawa tiga ekor babi. Di punggung bukit di atas desa mereka memukul bende -bende, dan Maleata berteriak ke arah lapangan tari Maliseni :"Aku beli saudara perempuanmu . Aku beri engkau mas kawin dan engkau janjikan harta kawin . Ketika aku datang untuk mengumpulkannya, engkau menghinaku. (Dia mengulangi penghinaan yang dilakukan). Kemudian aku bertengkar dengannu, tetapi engkaulah yang menusukkan tombak ke keranjang saudara perempuanmu. Engkau lebih kaya dariku, itu betul. Tetapi engkau tidak bersedia memenuhi pembayaran harta kawinnya, dan sekarang akan kita.lihat siapa yang lebih kay a". Ketika mereka turun dari atas bukit mereka bertemu dengan sekelompok orang sekutu Maliseni, yangjuga tengah mengumpulkan hewan. Dua kelompok ini kemudian bertarung dengan bambu pelempar tombak dan pelempar batu. Tidak ada orang yang " terluka, tetapi sebuah moko yang dibawa oleh keluarga Lakawati (sekutu-sekutu . Mangma dan Maleata) rusak dilempar batu dan harus dibayar kembali oleh Mangma dan Maleata, yang juga harus membayar bungan ya.

Saling menantang selama mengumpulkan hewan yang akan disembelih ini berlangsung selama beberapa hari, sampai-sampai "Orang dapat makan seekor babi sendirian. Kita semua sampai bosan daging. Setiap orang yang memiliki salah seorang kerabat di pihak yang lain disembelih babinya. Kerabatkerabat yang lebih jauh dari kedua belah pihak yang tengah bertanding berusaha untuk tetap netral dengan memberikan babi-babi mereka pada ke dua belah pihak. Wanita-wanita menyembunyikan anak-anak babi mereka di rumah, agar tidak semua babi disembelih".

Kemudian Rumah Pria 14 dari masing-masing pihak memutuskan untuk bertemu dan menghitung hasil yang mereka peroleh. Mereka menancapkan cabang pohon berbentuk garpu di tanah yang netral, di antara dua desa. Anakanak muda dari ke dua belah pihak kemudian bertemu dan berlaga di situ. Mereka saling mendorong, menarik dan berlaga dengan menggunakan gada (pemukul). Setelah mereka selesai berlaga wakil-wakil Rumah Pria dari masingmasing pihak mengambil perhitungan. Mereka melempar undian sambil berkata "Rembulan-Matahari kami berikan padamu dua harta kami ini. Jika pihak kami yang salah, biarlah harta yang kami kumpulkan menjadi lebih sedikit. Jika kami berada di pihak yang benar, sembunyikan harta musuh kami; buatlah milik kami mengalir seperti air".

Kemudian masing-ma sing pihak mulai menaruh harta pero lehan mereka masing-masing . Wakil Maliseni akan menaruh satu, kemu dian wakil Mangma akan menaruh satu di atasnya . Ketika kekayaan pihak Maliseni telah habis, pihak Mangma masih memilik i banyak harta . Pihak Mangma kemudian meneriakkan pekik kemenangan. "Sapaliek ! Ekor ayam jan tan terkulai. Engkau adalah burung malam yang tak bersuara . Akar rumah kelompok kerabat kami menghunjam jauh ke dalam . Engkau keliru ". Kemud ian mereka semua menari sambil menantang, "Haik! 'Haik! Sahabatku Maliseni. Duduklah tenang-tenang ; jangan bicara . Kamilah yang berhak berb icara. Kami adalah seekor burung dengan suara bagaikan lonceng ; engkau adalah seekor burung malam yang diam saja" .

Setelah puncak pertandingan ini, dilakukanlah tari-menari semalam suntuk. Ketika pagi tiba pemenang memb erikan serangkaian pemba yaran bertahap ke pada kerabat mereka yang berasa l dari enam Rumah Pria atas jasa dan bantuan yang telah mereka berikan . Wujud pembayaran mi berbagai macam, ada bende, moko, sebuah pedan g dan beberap a ekor bab i. Selain itu, babi-babi yang telah disembelihjuga haru s dibayar atau dikemb alikan .

Hingga lima tahun setelah peristiwa ini Maliseni dan pesaingnya saling menghindar. Mereka berusaha untuk tidak bertemu satu dengan yang lain, tetapi tidak ada kontlik fisik antar mereka.

Akhimya , pihak pemenan g mengirim seorang perantara ke pihak Maliseni dengan membawa sebuah tawar an untuk menyele nggarakan sebuah pesta perdamaian di tempat dilakukann ya adu kekayaan. Di sini orang-orang penting dari ke dua belah pihak sating bertukar sirih pinang, nasi tumpeng, dan daging . Satu pihak menyantap makanan dari pihak yang lain, dan perdamaian pun dibangun kern bali. Setidak-tidakn ya merek a yang dulu berlaga kemudian tidak Jagi saling menghindar (Du Bois, 1944 : 121-123). Berhasilkah upaya perdamaian terse but? Tidak sepenuhnya, karena upaya terse but gaga! meredakan kemarahan pihak yang saling bertikai. yaitu Malis eni dengan beberapa orang lawannya. Sepuluh tahun setelah upaya perdama ian tersebut, sengketa teijadi lagi.

Namun , terlepas dari efekti vitas cara penyelesaian lewat adu kekayaan seperti di atas, kasus di atas mempe rlihatkan bahwa cara terse but temyata cukup mampu menghindarkan masyarak at A! or dari kontlik -kontlik yang lebih keras dan berkepanjangan, dan cara seperti ini rupanya tidak hanya ada di kalangan orang Alor, tetapi juga dapat ditemukan pada masyarakat Jain yang ada di kawasan kepulauan Indone sia di bagian timur ini, seperti misalnya di kalangan orang Flores (lihat Daeng .l985 ).

d. Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Jale (Irian Jaya).

Suku Jale adalah salah satu dari suku bangsa di Irian Jaya yang termasuk dalam keluarga suku Dani, dan mendiami perkampungan-perkampungan yang tersebar di sepanjang lembah-lembah di kawasan Jale di pegunungan tengah Irian Jaya. Mereka hid up dari menanam ubi-ubian dan tanaman seperti yang banyak ditemukan di kalangan suku-suku bangsa lainnya di Irian, dan juga beternak babi.

Data tentang penyelesaian berbagai macam sengketa ini diambil dari tulisan Klaus-Friedrich Koch ( 1978). Koch telah melakukan penelitian lapangan di kalangan orang Jale pada tahun 1964-196615 • Dari tulisan Koch terse but dapat kita ketahui bahwa di kalangan orang Jale dikenal berbagai macam bentuk sengketa yang dapat dibedakan berdasarkan atas: (I) pihak-pihak yang terlibat dan (2) sebab-sebab persengketaan. Dua hal ini akan sangat menentukan cara penyelesaian yang mereka tempuh.

"Dalam perselisihan yang terjadi antar anggota kelompok kerabat patrilineal (patrilineage) mereka yang tinggal dengan pihak-pihak yang berselisih dapat bertindak sebagai perantara yang memberikan tekanan terhadap kedua belah pihak untuk berdamai. Campur tangan mereka yang sekampung serta penghindaran pertemuan secara sengaja oleh mereka yang bersengketa memang dapat mencegah terjadinya pembalasan lewat kekerasan. Jika ke dua belah pihak telah demikian memburuk hubungannya, maka hanya penyelenggaraan rituil perdamaian yang dapat memperbaiki kembali solidaritas ke1ompok kekerabatan yang merosot karena perselisihan terse but.

Penyelesaian sengketa ini menjadi lebih sulit bilamana salah satu pihak yang berselisih kemudian pindah ke kampung lain dengan kerabat-kerabat dekatnya, karena berbagai persekutuan dan pertalian yang dimiliki oleh masingmasing pihak akan semakin mempengaruhi proses penye1esaian sengketa terse but. Berbagai macam kepentingan akan terlibat di dalarnnya. Dalam situasi semacam ini penyelesaian perkara dengan melakukan pembalasan menjadi lebih mungkin terjadi. Keterlibatan dua kelompok tempat tinggal dalam sebuah perselisihan akan melemahkan solidaritas kekerabatan, dan tindakan pembalasan yang keras akan menyerupai perkelahian antar kampung, terutama jika perselisihan sebelumnya telah menyebabkan pemisahan tempat tinggal antar mereka yang berselisih. Tidak adanya interaksi sehari-hari antar pihak yang berselisihjuga dapat menghambat proses perdamaian yang diinginkan.

Perselisihan Jain yang juga biasa terjadi adalah perselisihan antara suamiisteri. Perselisihan ini memang tidak mengganggu hubungan dan solidaritas kekerabatan , namun demikian sengketa yang tajam dalam perkawinan akan melibatkan kerabat si wanita , sebab perselisihan semacam itu cenderun g mengancam hubungan pertukaran antar kerabat yang telah terjalin lewat perkawinan tersebut. Kerabat si wanita punya kepentingan atas kelestarian hubungan pertukaran dengan si suami dan kerabat-k erabatn ya (yang mungkin juga telah ikut serta dalam berbagai transaksi tukar-menukar hadiah yang mensahkan persatuan yang telah terjad i).

Dalam perselisihan antara suami dan isteri, mereka yang bukan kerabat 'darah' (consanguinea/) terdekat dari yang bersengketa jarang sekali turut campur tangan. Sebaliknya dalam konfrontas i lang sung antar kerabat 'perkawinan ' (ajfinesjl 6 masing-masing pihak dapat mengandalkan dukungan dari kelompok Rumah Prianya . Bilamana putusn ya hubungan perkawinan ini mengganggu hubungan-hubungan kekerabatan masing-masing pihak, maka seringkali perkara baru di anggap selesai jika telah terj adi perampasan babi oleh pihak yang merasa telah dirugikan .

Konflik-konflik antar warga sebuah kampu ng yang tidak memilik i hubungan kekerabatan satu sama lain dapat diselesaikan secara damai selam.a keduanya masih tinggal di kawasan yang sama, dan terutarna bilamana pada saat itu juga terjad i perselisihan denga n kelompok lain yang menuntut dilakukannya tindakan penyerbuan bersama . Namun , sebaga imana halnya kontlik-kontlik dalam kelompok kekerabatan (lineage), keterpisahan spasial (tempat tinggal) antar mereka yang berselisih memang menghambat negosiasi yang mungkin terjadi dan dapat mendorong mereka yang berselisih men gambit jalan kekerasan atau pemaksaan . yang cenderung menimbulkan suatu reaksi berantai yang akan semakin menyulitkan proses penda maian. Sementara itu, jika seseorang pergi secara diam-diam dari kampu ngnya untuk mengh indari hukuman setelah dia melakuka n suatu pelangga ran, kepergiannya dapa t menyulut kemarahan pihak yang dirugikan , dan akan menimbulkan bahaya pembalasan .

Jika seseorang tidak mengalami luka atau sakit karena suatu perselisihan, maka sengketa antar tetangga tetap dapat diselesaikan melalui sebuah kompromi yang dicapai lewat negosiasi. Perang mulut yang biasanya terjadi setelah maghrib membuka kemungkinan pada ke dua belah pihak untuk menumpahkan perasaan-perasaan jengkel mereka dengan cara yang tidak kasar. Dalam situasi semacam ini big-men (tokoh-tokoh mas yarakat) memili ki kesempatan untuk melakukan campur tangan, dan terlepas dari ikatan tempa t tinggal merekamereka akan berusaha keras membujuk kedua belah pihak untuk dapat menahan diri . Luka atau sakit di badan ketika pembalasan dilakuk an cende rung membangkitkan tindakan pembalasan yang dapat menyulut api peperangan .

Namun demikian, faktor-faktor yang menyebabkan meletusnya pertentangan antar kelompok juga tetap bekerja dalam mengurangi kedahsyatan konflik bersenjata yang terjadi. Jika seseorang telah terbunuh maka satu kematian hasil pembalasan biasanya dapat mengakhiri perselisihan atau peperangan yang terjadi. Pindahnya atau migrasinya orang yang telah menyebabkan persengketaan juga dapat mengurangi kemungkinan dilakukannya tindak pembalasan lagi.

Penanganan sengketa dalam masyarakat Jale akan sulit dipahami bilamana kita tidak mengetahui bagaimana mereka menetapkan tanggung-jawab seseorang atas suatu tindakan merugikan yang dilakukannya terhadap orang lain. Ideologi hukum orang Jale menetapkan pertanggung-jawaban ini dari doktrin ''tindakan efektif'. Artinya orang Jale tidak membedakan antara maksud, keteledoran, kelalaian, kesembronoan, dan kecelakaan sebagai sesuatu yang memperburuk atau meringankan keadaan. Ketika orang Jale bermaksud menentukan tanggung-jawab seseorang atas tindakannya, yaitu menetapkan kewajibannya untuk memberikan ganti-rugi pada pihak yang terluka atau dirugikan, mereka tidak mempertanyakan kesalahan atau ketidaksalahan seseorang atau keadaan kejiwaannya. Pengakuan tanggung-jawab pribadi hanya akan mempengaruhi prosedur yang akan ditempuh oleh pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan perkara. Secara khusus hubungan-hubungan kekerabatan dan tempat tinggal antar pihak yang berselisihlah yang menentukan apa dan bagaimana tanggungjawab seseorang atas tindakannya yang merugikan atau melukai orang lain. Tanggungjawab ini kemudian akan diterjemahkan menjadi kewajiban membayar ganti-rugi.

Sebagai contoh, ada seseorang yang meminta tetangganya untuk menemaninya dalam suatu perjalanan, dan dalam perjalanan ini tetangga tersebut jatuh dari tebing dan mati; dan ada seorang pria yang isterinya mati karena melahirkan; dan ada orang yang membunuh musuh dalam suatu pertempuran, maka baik orang yang mengajak pergi ataupun si suami yang kehilangan isteri menurut pandangan orang Jale sama tanggung-jawabnya seperti halnya orang yang membunuh musuh dalam peperangan. Oleh karena itu dia harus membayar ganti-rugi berupa babi. Bagaimanajalan pikiran orang Jale, sehingga mereka sampai pada penyelesaian perkara yang seperti ini?

Pada kasus yang pertama orang Jale akan berpendapat bahwa si korban tidak akan jatuh dari tebing seandainya saja dia tidak diajak untuk pergi menemani tetangganya, karena itu orang yang mengajaknya telah bersalah. Si suami yang sedang bersedih karena telah kehilangan isteri, dalam pandangan orang Jale juga telah bersalah, karena dengan alat vitalnya dia telah menyebabkan kematian isterinya . Kalau saja dia tidak menyetubuhi isterinya, maka isterinya tidak akan hamil dan karena itu pula tidak akan mati. Jalan pikiran semacam ini tentu aneh buat orang di Jawa atau di Bali, tetapi sangat masuk akal buat orang Jale.

Dalam tiga kematian di atas, tiga orang yang telah menyebabkan kematian terse but waj ib membayar kompensasi yang sama, tetapi praktek pelaksanaannya akan bervariasi menurut hubungan-hubungan sosial yang terlibat di dalamnya. Kerabat-kerabat dari wanita yang meninggal karena melahirkan akan bersikap lunak pada si suami dan memberinya waktu yang lebih lama untuk menyediakan babi yang diminta, terutama kalau mereka berminat untuk tetap melestarikan hubungan pertukaran yang telah terjalin karena adanya perkawinan tersebut. Agak berbeda halnya dengan kerabat orang yang meninggal karena jatuh dari tebing. Mereka ini akan meminta diberi ganti-rugi dengan segera oleh tetangga yang telah mengajak kerabat mereka tersebut, karena dengan tetangga ini kerabat-kerabat tersebut tidak memiliki kepentingan atau minat yang sama dan jelas. Pada kasus ketiga, yaitu pembunuhan, kerabat orang yang mati bahkan mungkin tidak akan bersedia menerima babi yang ditawarkan sebagai gantirugi oleh si pembunuh, dan sebaliknya malah merencanakan pembalasan berdarah (Koch, .l978: 47).

Penalaran yang samajuga diterapkan dalam kasus-kasus peperangan antar suku yang terjadi. Setiap kerugian (berupa luka, cacat, dsb.) atau kematian akan dikembalikan sebabnya pada mereka yang pertama-tama berselisih, yang telah menyebabkan pertentangan yang meluas dalam masyarakat. Dua individu pemicu persengketaan atau peperangan yang biasa disebut 'orang-orang pangkal panah' dianggap bertanggung-jawab atas setiap luka, kehilangan, dan kematian, yang dialami oleh sekutu-sekutu mereka, bahkanjuga kalau pendukungnyalah yang menyebabkan luka pertama, yang kemudian mengobarkan api peperangan. Selain itu, 'orang pangkal panah' juga wajib memberikan kompensasi kepada sekutu-sekutunya yang telah membantunya .

Kompensasi ini berupa daging babi yang diambil dari babi yang khusus pula (disebut 'babi daun sup'), yang kadang-kadang juga diberikan kepada pendukung-pendukungnya dalam suatu perkelahian (Koch, 1978: 48).

Dalam "hukum" yang berlaku pada masyarakat Jale tanggung-jawab tidak hanya bersifat absolut, tetapi juga corporate, artinya hal ini mengenai juga kelompok kekerabatan patrilineal dari orang yang tindakannya telah menyebabkan kerugian atau luka pada pihak yang lain. Untuk memperlihatkan bagaimana sengketa diselesaikan dan menyebabkan konsekwensi yang luas dalam kehidupan masyarakat Jale, Koch sebenarnya memaparkan sebuah kasus perselisihan dengan rinci, namun kasus tersebut tidak dapat dipaparkan di sini, karena terlalu panjang dan sulit untuk diringkas, mengingat begitu banyak individu yang terlibat dalam perselisihan tersebut dan begitu ruwetnya benang permasalahan yang ada di dalamnya (lihat Koch, 1978). Namun, beberapa contoh di atas cukup kiranya untuk memberikan gambaran tentang cara berfikir orang Jale da1am menentukan apa dan bagaimana tanggung-jawab seseorang atas tindakan merugikan yang te1ah dilakukannya terhadap orang lain.

e. Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Muyu (Irian Jaya).

Suku bangsa Muyu mendiami bagian tenggara propinsi Irian Jaya, di sebelah tenggara dataran tinggi Digul (Boven Digul), yang terletak dekat perbatasan Papua Nugini. Mereka hidup dari berkebun umbi-umbian dan pisang, serta betemak babi, sedang makanan pokok mereka ada1ah sagu. Mereka tinggal dalam perkampungan-perkampungan kecil yang hanya terdiri dari beberapa rumahsaja.

Pada tahun 1955-1956 J.W.Schoor1 me1akukan penelitian lapangan di. ka1angan orang Muyu inP7 • Uraian mengenai berbagai macam sengketa yang terjadi dalam masyarakat Muyu serta cara penyelesaiannya di sini diperoleh dari buku yang ditulisnya ( I997)18 • Dari uraian ini akan kita temukan beberapa persamaan antara aturan-aturan yang ber1aku da1am masyarakat Muyu dengan yang ada pada masyarakat Jale, dan ini tampaknya merupakan salah satu ciri dari sistem aturan yang berlaku dalam banyak masyarakat atau suku di Irian Jaya. Hingga saat ini pengetahuan yang lebih komprehensif ten tang hukum yang berlaku dalam berbagai macam suku bangsa di Irian Jaya tampaknya masih sangat kurang di kalangan ilmuwan dan ahli hukum kita, padahal pengetahuan seperti itulah yang sangat diperlukan untuk dapat menangani berbagai macam kasus di daerah ini dengan cara yang lebih bijak dan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Schoorl, aneka macam sengketa di kalangan orang Muyu terjadi antara lain karena soal: (I) wanita; (2) harta milik; (3) penyakit dan kematian. Berbagai macam sengketa ini dapat diselesaikan an tara lain dengan: (I) melakukan pertukaran; (2) memberikan ganti-rugi; atau (3) melakukan pembalasan yang dipandang sepadan. Cara mana yang akan ditempuh untuk menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan tergantung pada masalah yang dipersengketakan, pada individunya, kelompok kerabatnya, dan relasi-relasi sosial yang mereka miliki yang dapat mereka manfaatkan dalam memenangkan sengketa tersebut

Berkenaan dengan soal wanita, sengketa yang mungkin timbul berawal dari hal-hal seperti: putusnya pertunangan , senggama prakawin, zinah dan perkosaan. Pelanggaran atau kesalahan sangat serius yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan adalah kalau dia melakukan perzinahan atau perkosaan. Perzinahan di sini diartikan sebagai hubungan seks yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yangtelah menikah19 • Untuk zinah dan perkosaan ini pembalasan terhadap si laki-laki pelakunya adalah pembunuhan yang direncanakan. Dalam konteks ini pembunuhan yang nantinya terjadi tidak akan dianggap sebagai suatu kejahatan .

Putusnya pertunangan baru akan menjadi masalah apabila hal ini dilakukan oleh pihak si gadis dan orangtuanya. Di sini si perjaka dapat menuntut gantirugi karena dia telah memberikan mas kawin . Pasangan yang telah melakukan tunangan bel urn boleh melakukan hubungan seksual, karena ini akan dianggap merusak si gadis, yang masih merupakan milik 'orang lain', yakni kelompok kerabat si gadis tersebut. Jika hal initerjadi dan diketahui oleh kelompok kerabat si gadis, maka sebagai ganti mas kawinnya akan dinaikkan, dan dalam hal ini si perjaka akhimya harus mengawini gadis tersebut. Jika dia menolak, hal itu akan dipandang sebagai pelanggaran yang serius, sebab si perjaka dianggap telah merusak milik orang lain, dan dia harus memberikan ganti-rugi. Si perjaka akan diusahakan untuk bersedia mengawini si gadis, sebabjika gadis tersebut tidak diambilnya maka dikhawatirkan nilai mas kawinnya akan turun jika dikawinkan dengan pria lain nantinya (Schoorl, I 997).

Oleh karena menyangkut soal tnas kawin, masalah wanita ini pada dasarnya juga merupakan bagian dari masalah harta milik. Sebagaimana halnya dalam banyak masyarakat sederhana atau tradisional lainnya, wanita umumnya memang dipandang sebagai bagian dari 'harta' yang dimiliki oleh keluarga lain, dan dalam perkawinan ide tentang harta milik ini tercermin dalam mas kawin. Dalam masyarakat seperti ini berbagai macam kerugian , kecelakaan, atau apa saja yang dianggap tidak menyenangkan , yang ditimbulkan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain, diselesaikan dengan memberikan ganti-rugi . Kapan dan untuk kasus apa ganti-rugi ini diterapkan tergantung pada peristiwanya .

Ganti-rugi biasanya dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan dengan cara meminta langsung pada pihak yang dianggap telah merugikan . Pada masyarakat Muyu, pembayaran ganti-rugi dapat dituntut misalnya oleh mereka yang kerabatnya meninggal dalam suatu pesta babi atau dalam perjalanan ke pesta semacam itu. Di sini pihak si pengundang akan dianggap bertanggungjawab atas kematian yang terjadi. Kerabat orang yang meninggal akan mengatakan pada pihak pengundang :"Ia tidak datang atas kemauan sendiri. Kamu mengundangnya".

Dalam soal pembayaran ganti-rugi ada perbedaan antara desa satu dengan desa yang lain. Ada desa yang menuntut pembayaran ganti-rugi dengan segera, ada pula desa yang menetapkan aturan bahwa pembayaran dilakukan setelah yang bertanggung-jawab meninggal. Jadi pembayaran dilaksanakan oleh kerabat dekatnya. Ganti-rugi menurut Schoorl berfungsi memperbaiki tali silaturahmi yang putus atau menghindarkan putusnya hubungan sosial yang telah ada (1997:83).

Pemberian ganti-rugi perlu dilakukanjika tidak ingin perselisihan menjadi berlarut larut. Pembayaran ini ada yang harus penuh, ada pula yang tidak. Schoorl mengatakan, bahwa hal ini tergantung pada desanya, namun Koch menunjukkan bahwa hal semacam ini lebih dipengaruhi oleh hubunganhubungan sosial yang ada antar pihak-pihak yang berselisih (1978). Dalam hal ini argumenKoch tampaknya lebih bisa diterima.

Dalam masyarakat Muyu, suatu perselisihan tidak selalu dianggap sebagai masalah individual, oleh karena itu pula seorang individu dapat terlibat atau melibatkan diri dalam perselisihan-perselisihan yang dialami oleh kerabat mereka. Kasus berikut dapat memberikan gambaran tentang hal itu.

"Atas kemauannya sendiri, seseorang dari desa Bengkapa hidup bersama kerabatnya di Kawangtet. Di sini dia merasa krasan dan telah ikut serta dalam berbagai kegiatan desa. Namun dia kemudian meninggal, dan kerabatnya dari Bengkapa kemudian datang untuk minta ganti-rugi. Empat orang dari Bengkapa kemudian mengumpulkan ganti-rugi dengan menyumbang masing-masing 5 ot, 2 ot, 5 of0 dan 5 inam21 , sedangkan dua orang di antara mereka bersamasama memberi seekor babi, yang setengahnya kemudian dikembalikan sebagai imbalan. Ada orang lagi dari Kawangtet yang ingin menyumbang 6 ot, tetapi orang-orang dari Bengkapa tidak bersedia menerimanya. Mereka khawatir jika sumbangan ini mereka terima, mereka tidak akan memiliki modal untuk mengembalikannya. Orang Kawangtet tersebut yakin sekali bahwa untuk pembayaran itu mereka akan segera menerima sesuatu sebagai imbalan" (Schoorl, 1997: 83). Kasus ini sebenarnya menunjukkan bahwa "ganti-rugi" yang ada di situ bukanlah ganti-rugi sebagaimana biasanya kita mengerti. Gantirugi yang akan dikembalikan lagi tersebut lebih tepat dikatakan sebagai bagian dari proses "pertukaran", yang berfungsi memang tidak untuk memberikan ganti-rugi betul-betui, tetapi lebih merupakan sarana untuk membangun atau memperkuat tali persahabatan atau persaudaraan. Di sini yang lebih dipentingkan adalah "niat baik" dari pihak yang diminta untuk memberikan barang, yang akan dikembalikan lagi di kemudian hari.

Pennintaan ganti-rugi seperti di atas juga dapat diajukan oleh kerabat seseorang yang terbunuh atau terluka ketika dia membantu membuka hutan karena dimintai pertolongannya, atau terbunuh dalam pertempuran atau perang yang dia ikuti karena diminta oleh orang lain. "Kalau seseorang meninggal dan kerabatnya ingat bahwa ia pemah bertengkar atau berselisih dengan orang lain, bahkan mungkin dengan isterinya sendiri, mungkin mereka akan menuntut ganti rugi dari orang itu. Pembayaran ini disebut bobkipiamot. Besamya tuntutan ini sangat bervariasi, namun yangjelas tuntutan ini kemudian juga harus dibayar kern bali (Schoorl, 1997:84 ).

Berkenaan dengan harta, sengketa dapat timbul kalau babi piaraan seseorang telah merusak kebun orang lain dan si pemilik babi menolak membunuh atau menyembelih babi tersebut, atau enggan membantu mendirikan pagar untuk si pemilik kebun, atau enggan membayar ganti-rugi. Di kemudian hari, "jika seseorang dari keluarga inti pemilik kebun terse but meninggal, maka si pemilik babi akan dituntut. "Babimu merusak kebunku, sehingga kami kekurangan pangan dan kelaparan. Kini anak (istri)-ku meninggal, dan saya minta pembayaran". Tuntutan semacam ini biasa terjadi, dan pembayarannya sangat variatif. "Ganti-rugi semacam ini dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan yang rusak atau untuk menghindarkan gangguan semacam itu lagi". Walaupun oleh orang Muyu hal semacam ini disebut denda, seperti dalam bahasa Indonesia, namun menurut Schoorl kenyataannya lebih merupakan kegiatan tukar-menukar yang tertunda ( 1997: 84 ).

Ganti-rugi jenis yang kedua lebih mirip dengan denda, dan pengertian "ganti-rugi" di sini lebih tepat karena bersifat pemberian sepihak. Ini terjadi misalnya kalau babi seseorang merusak kebun milik orang lain. Pemilik kebun akan menuntut ganti-rugi kepada pemilik babi , yang jumlahnya tergantung pada besar-kecilnya kerusakan yang terjadi. Ganti-rugi semacam ini tidak dikembalikan lagi.

Denda semacam ini juga akan dikenakan pada peristiwa pemutusan tunangan secara sepihak. Dalam masa pertunangan ini umumnya terjadi pertukaran hadiah antara orang tua si gadis dengan si calon suami beserta kerabatnya, yang penting sekali peranannya dalam mempererat hubungan antara kedua belah pihak. Pemutusan pertunangan oleh salah satu pihak dapat dianggap merugikan pihak yang lain, sebab hal itu berarti telah tersia-siakannya tenaga dan waktu mereka. Selain itu mereka yang terlibat pertunangan akan merasa malu. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti-rugi kepada pihak yang lebih dulu memutuskan hubungan, dan besamya tuntutan ini tergantung pada banyaknya pangan yang telah dipertukarkan. Ganti rugi semacam inijuga dapat dikenakan pada pencurian basil dari kebun atau binatang yang telah terkena jebakan, atau pada peperangan. Dalam peperangan ini pihak yang mulai kekurangan barang berharga untuk meneruskan peperangan akan minta gantirugi pihak lain atas anggota-anggotanya yang telah terbunuh. Namun hal ini tidak selalu dapat menghentikan peperangan, terutama kalau pihak yang lain masih memiliki cukup barang berharga untuk melanjutkan peperangan. Berbagai ganti-rugi yang diinginkan umumnya dibayar dalam bentuk ot.

Di kalangan orang Muyu ini kita melihat sebuah pranata yang agak khas dari daerah Irian Jaya untuk mencegah konflik yang mungkin tetjadi, yakni pertukaran barang untuk mempertahankan hubungan yang telah tetjalin atau untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak karena suatu peristiwa tertentu.

III. CARA-CARA MENYELESAIKAN SENGKETA: SEBUAH SKETSA.

Dari berbagai macam kasus sengketa pada beberapa masyarakat Indonesia di atas kita Iihat beberapa cara penyelesaian sengketa yang agak umum, yang juga dapat kita temukan pada berbagai masyarakat Indonesia lainnya, serta beberapa cara yang agak khusus, yang hanya kita temukan di kawasankawasan tertentu di Indonesia, pada sukubangsa yang tertentu pula. Di bawah ini adalah sebuah sketsa mengenai cara-cara penyelesaian sengketa secara tradisional di Indonesia yang dibuat atas dasar berbagai kasus persengketaan dan penyelesaiannya di atas.

a. Perang Mulot dan Saling-Mendiamkan (Jotha'an).

Cara penyelesaian melalui perang mulut ini termasuk cara yang umum, yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari pada berbagai macam masyarakat dengan tingkat kemajuan dan kompleksitas yang berbeda-beda, Pada perang mulut ini perselisihan dianggap telah selesai oleh kedua belah pihak ketika mereka telah beradu argumentasi dengan keras, yang umurnnya disertai dengan rasa geram dan marah, namun tidak membawa kedua belah pihak pada perkelahian fisik.

Dalam adu alasan untuk membenarkan tindakan masing-masing, seringkali ada pihak ketiga yang turut menyaksikan, yang kemudian dapat turut mempengaruhi jalannya persengketaan, sehingga tidak meluas ke warga masyarakat lainnya. Dalam contoh kasus-kasus di atas kasus seperti ini kita temukan pada orang Jale. Namun, perang mulut dapat saja tetjadi tanpa hadimya dan campur-tangannya pihak ketiga. Yangjelas, dengan tetjadinya adu pendapat ini, masing-masing pihak kemudian memperoleh kesempatan untuk mengetahui dan memahami -meskipun secara lambat dan terpaksapendapat pihak yang lain. Hal ini kemudian mempengaruhi pandangan salah satu pihak, yang lantas menganggap persoalan sudah selesai.

Penyelesaian lewat perang kata-kata ini umumnya tidak dapat mengembalikan hubungan sosial yang rusak dengan segera, dan seringkali pula hubungan sosial yang rusak ini tidak pulih kembali seperti sediakala. Masingmasing pihak biasanya lantas berusaha untuk menghindari pertemuan antar mereka. Namun kalau toh pertemuan ini terjadi juga, di situ tidak terjadi komunikasi atau interaksi. Di sini terjadi apa yang di kalangan orang Jawa disebutjotha 'an. Keadaan ini boleh dikatakan semacam "perang dingin". Kedua belah pihak tidak sangat bermusuhan, karena mungkin rasa dendam pada pihak yang merasa dirugikan juga sudah mulai menipis, dan mungkin pula pihak yang merugikan mulai menyadari kesalahannya, namun masing-masing pihak tetap bertahan pada posisinya. Tidak ada pihak yang bersedia mengalah dengan memulai mengulurkan jabat-tangan perdamaian, entah berupa pemaafan ataupun permintaan maaf. Jadi persengketaan sebenarnya bel urn sepenuhnya selesai, akan tetapi interaksi sosial yang buruk berupa sating ejek, saling hina, saling maki, dan sating bentak tidak terjadi antar kedua pihak yang bersengketa, karena adanya kontrol sosial yang cukup kuat. Misalnya saja, tindakan semacam itu akan dianggap sebagai tindakan yang "memalukan", ''tidak pantas", atau ''tidak semestinya".

Situasi semacam ini sebenarnya sudah matang untuk perdamaian, akan tetapi perdamaian serta pulihnya hubungan antar pihak yang berselisih hanya dapat terjadi jika ada pihak ketiga yang dapat menjadi perantara mereka dan menjadi sarana pencegah salah satu pihak "kehilangan muka" atau mendapat malu. Suatu sengketa memang hanya dapat dianggap telah selesai apabila kedua belah pihak yang terlibat akhimya dapat berinteraksi sosial secara baik, normal, atau wajar kembali.

Kasus perselisihan antara Loceng dengan Simanjuntak yang ditemukan pada orang Sakai dapat dikatakan sebagai sebuah contoh dari penyelesaian melalui "perang mulut" yang kemudian diakhiri dengan perdamaian dan pulihnya kembali hubungan sosial antar pihak-pihak yang berselisih karena hadimya pihak ketiga yang dapat menjadi penengah antara ke dua belah pihak.

Cam pur tangan pihak ke tiga ini tidak selalu diminta , namun j ika ada juga tidak ditolak. Seandainya pihak ketiga ini tidak hadir, sangat mungkin yang terjadi kemudian adalahjotha 'an, yang di kemudian hari akan dapat membuat salah satu pihak terpaksa pindah tempat tinggal. Penyelesaian lewat perangmulut, kemudian jotha 'an, hingga pindah tempat tinggal, sering terjadi di kalangan orang Jale.

b. Tukar-Menukar.

Menyelesaikan perselisihan dengan menuntut ganti-rugi yang kemudian akan dikembalikan lagi di kemudian hari tampaknya merupakan salah satu ciri khas dari masyarakat di daerah Irian Jaya. Ganti-rugi yang seperti ini sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai tukar-menukar, tetapi tukar-menukar yang tidak sepenuhnya sama dengan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ketika tidak terjadi persengketaan. "Logika hokum" yang diikuti di sini pun saya kira juga khas Irian, sehingga apa yang mungkin dipandang begitu biasa, wajar dan normal oleh orang-orang Irian Jaya dari suku bangsa tertentu, bagi masyarakat lain di luar Irian Jaya mungkin akan dianggap sangat tidak masuk akal.

, Tukar-menukar yang oleh Schoorl dikatakan sebagai "ganti-rugi", berfungsi untuk melestarikan hubungan yang sudah ada sebelumnya atau membangun kern bali hubungan yang telah rusak karena satu dan lain sebab. Tuntutan untuk memberikan sesuatu pada pihak tertentu yang kemudian akan' IM.llgembalikannya lagi di lain kesempatan-sebenarnya lebih merupakan sebuah upaya untuk menguji kesediaan pihak yang dituntut untuk mehmjutkan hubungan tukar-menukar yang mungkin telah ada sebelumnya, atau memulai sebuah relasi pertukaran yang baru. Di Irian Jaya tuntutan ini dilakukan oleh pihak yang merasa telah dirugikan, atau oleh kerabat-kerabatnya, tanpa melalui perantara .

. Salah satu dari dua kemungkinan dapat tetjadi di sini, yakni tuntutan ditolak, ·· sehingga terjadi sengketa yang lebih serius, yang dapat mengakibatkan peperangan, atau tuntutan diterima dan pihak penuntut memperoleh yang diinginkannya (atau bahkan bisa pula lebih), dan sengketa yang lebih gawat · pisa dihindari. Pada kemungkinan ke dua ini, hubungan antara pihak penuntut 'dan yang dituntut akan dapat semakin erat di kemudian hari, karena pihak penuntut akan mengembalikan apa yang telah diperolehnya, sehingga terjadi hubungan tukar-menukar yang mengandung unsur "hutang budi". Dalam situasi seperti ini, kehadiran pihak ketiga tidak tidak lagi merupakan unsuryang penting untuk menciptakan kehidupan yang damai dalam masyarakat.

c. Ganti-rugi.

Ganti-rugi atau denda merupakan salah satu cara yang biasa dimanfaatkan untuk memulihkan kembali hubungan sosial antara pihak yang bersengketa. Tuntutan ganti-rugi ini dapat dilakukan secara langsung bisa pula tidak dan dalam hal ini terdapat kemungkinan untuk melakukan tawar menawar atas besamya ganti rugi yang harus diberikan. Dalam tawar-menawar masing-masmg pihak pada dasamya berusaha menjajaki apakah tuntutan yang dikemukakan cukup tepat dan pantas untuk dipenuhi, atau tidak. Jika terjadi kesepakatan dan tuntutan segera dipenuhi, maka tidak akan terjadi, sengketa yang berkepanjangan. Namunjika kesepakatan sengketa bisa berubah menjadi lebih serius lagi, karena pihak yang melanggar kesepakatan diangap tidak mempunyai keinginan untuk memulihkan relasi sosial yang sengketa ini. Hal ini dianggap lebihjelek, "lebih merugikan", atau "lebih menyakitkan lagi.

Suatu ganti-rugi tidak selamanya dapat persis sama dalam hal kuantitas dan kualitasnya dengan apa yang telah diambil atau dirusakkan. dan kesamaan ini memang tidak selalu dianggap penting karena masing-masing pihak menyadari bahwa hal semacam itu hampir tidak mungkin dilaksanakan Lebih penting dalam hal ini adalah kemauan baik atau keinginan untuk membangun hubungan yang baik kembali dari pihak yang lain, karena hubungan sosial itu sendiri juga merupakan salah satu bentuk "tabungan" yang akan dapat bermanfaat di kemudian hari.

Pemberian suatu ganti-rugi dapat dilakukan secara langsung sekaligus seperti yang dituntut atau sedikit demi sedikit, sesuai dengan kemampuan dan kemauan pihak yang dituntut. Dalam hal ini ada perhitungan-perhitungan tertentu antar pihak yang berselisih dan tampaknya faktorfaktor non-material lebih banyak berpengaruh terhadap toleransi yang diberikan pada pihak lain untuk menuntut atau memberikan ganti-rugi yang diinginkan .

Dalam kasus-kasus sengketa di atas cara penyelesaian sengketa dengan memberikan ganti-rugi terdapat pada masyarakat Sakai, Muyu, dan Jale. Pada suku-suku bangsa di Irian Jaya cara ganti-rugi tampaknya sudah begitu urn urn, dan tuntutan ganti-rugi ini biasa disarnpaikan secara langsung, tanpa melalui perantara. Jika suatu tuntutan ganti-rugi dianggap masuk akal atau wajar dan dapat segera dipenuhi, maka perselisihan yang lebih seri us dapat dicegah. Akan tetapi apabila ini tidak terjadi maka kemungkinan sengketa terse but meningkat menjadi konflik fisik akan lebih besar. Dalam tahap ini, masing-masing pihak dapat berupaya menghindari konflik fisik yang mungkin teljadi dengan merninta bantuan pada pihak ketiga.

d. Tawar-Menawar Melalui Perantara.

Meminta bantuan pihak ketiga di sini bukan dimaksudkan untuk mengalahkan pihak yang lain dalam konflik yang mungkin terjadi , tetapi untuk mencari jalan keluar yang akan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Pihak ketiga ini kemudian akan memainkan peranan sebagai perantara dari mereka yang berselisih, yang sudah tidak dapat lagi melakukan komunikasi secara langsung karena perselisihan pendapat antar mereka telah begitu memburuk. Fungsi perantara di sini adalah untuk memungkinkan berlangsungnya proses tawar-menawar antar kedua belah pihak atau menjadi pengambil keputusan tentang apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan sengketa terse but yang diharapkan akan dapat diterima oleh semua pihak.

Di sini iktikad baik dan perantara menjadi sangat penting, karena berhasil tidaknya tawar-menawar atau negosiasi yang berlangsung akan sangat tergantung pada kepandaian dan kemauan baik perantara ini. Oleh karena itu, perantara ini biasanya adalah orang-orang atau pihak yang tidak diragukan lagi itikad baiknya atau tidak diragukan lagi kejujurannya oleh mereka yang bersengketa. Seorang perantara yang memiliki kepentingan pada konflik yang terjadi, atau yang justru memperoleh keuntungan dari sengketa yang terjadi, sulit dapat dipercaya untuk menjadi perantara, karena apa yang dilakukanya mungkin akan sangat berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sehingga yang tercapai bukanlah perdamaian tetapi justru perselisihan yang berlarut-larut, yang tak kunjung selesai.

Perantara yang baik, yang menginginkan selesainya sengketa secara baik pula, akan memainkan peranan sebagai perantara tawar-menawar yang tidak hanya pasif, tetapi juga aktif. Artinya, si perantara di sini juga memberikan masukan-masukan atau ide-ide baru, serta alasan-alasan yang jelas dan akan dapat diterima oleh semua pihak, berkenaan dengan tawaran-tawaran yang dikemukakan oleh masing-masing pihak. Selain itu, si perantara juga akan menyembunyikan hal-hal yang diperkirakan akan memperkeruh atau membuat perselisihan semakin ruwet, dan akan bersikap tidak memihak. Keberpihakan perantara akan membuat masukan-masukannya dicurigai oleh pihak yang lain, dan ini kan membuat si perantara kehilangan kekuasaan untuk mengajak semua pihak menerima tawaran-tawaran tertentu yang mungkin memang menguntungkan semua pihak.

Tawar - menawar yang dilakukan dapat mengenai berbagai macam hal, tergantung pada sebab-sebab perselisihan, da keputusan-keputusan yang sudah dikenal oleh masyarakat yang bersangkutan untuk menyelesaikan berbagai sengketa. Tawar-menawar ini dapat berkisar pada soal besar-kecilnya ganti rugi yang harus diberikan, atau pada soal tindakan yang harus dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain yang bersengketa, atau tentang hal-hal yang perlu dilakukan secara bersama agar hubungan social yang sempat rusak dapat pulih kern bali dan kehidupan sosial kembali harmonis.

Penyelesaian perkara lewat tawar-menawar melalui pihak ketiga-walaupun tidak persis sama dengan apa yang telah dipaparkan di sini, tampak pada kasus sengketa yang terjadi di kalangan orang Sakai. Beberapa tokoh masyarakat dan kerabat orang yang bersengketa kemudian menjadi penengah dan memberikan masukan tentang cara penyelesaian sengketa yang tepat. Pada kasus Loceng-Simanjuntak, usulan dari perantara diter ima, dan perdamaian dapat terwujud. Sedang pada kasus Toluk, kesepakatan yang telah dicapai temyata tidak ditepati, sehingga pihak yang lain kemudian menempuh cara lain, yang memang kemudian dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi , tetapi tidak mampu memperbaik i hubungan sosial yang telah rusak.

e. Musyawarah

Inti cara penyelesaian sengketa melalui musyawa rah sebenamya tidak berbeda dengan tawar-menawar , karena dalam musyawarahpun yang terjadi adalah tawar-menawar . Perbedaan di antara keduanya lebih terletak pada masih adanya kemungkinan dan kemauan berkomunikas i antara pihak-pihak yang bersengketa . Musyawarah dapat dilakukan karena kedua belah pihak masih bersedia duduk bersama dengan pihak ketiga untuk membicarakan cara penyelesaian yang paling dapat diterima semua pihak , dan paling mungkin dilaksanakan. Hal semacam ini tidak terdapat pada cara penyelesaian lewat tawar-menawar yang dilakukan melalui pihak ketiga Namun demikian , posisi pihak ketiga pada dasamya tetap sama pad a dua cara ini, yakni menjembatam komunikasi yang terjadi antar pihak yang bersengketa . Hal inilah yang dapat kita Iihat pada kasus yang terjadi pada orang Dayak Benuaq . Cara penyelesaian secara musyawarah memang dapat dijumpai pada ban yak suku ban gsa di Indonesia, akan tetapi cara ini temyata bukanlah satu-satunya cara yang terbaik dan ideal. Da lam musyawarah ini pihak

yang bersengketa memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat mereka, dan pihak ketiga seringkali bukan hanya sebaga i perantara, tetapijuga pengambil keputusan atas penyelesaian yang dianggap terbaik dan mengikat kedua belah pihak Pihak ketiga ini pula yang biasanya akan bertindak sebagai pengawas pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan . Bilamana keputusan yang telah disepakati bersama temyata kemudian tidak ditaati oleh salah satu pihak yang bersengketa, maka pihak ketiga dapat menggunakan kekuasaan yang ada untuk memaksakan pelaksanaan keputusan yang telah disepakati bersama . Seringkali pelaksanaan keputusan ini juga dipermudah oleh kontrol sosial yang ketat yang berasal dari mereka yang turut hadir -tetapi tidak turut menentukan keputusan ,ketika musyawarah berlang sung . Melal ui mus yawarah yang keputusannya telah disepakati bersama, persengketaan yang terjadi kemudian dianggap telah selesai dan hubungan-hubungan sosial yang sempat rusak karena sengketa tersebut dapat pulih kembali. Keputusan ini biasanya menyangkut hak dan kewajiban timbal balik antar pihak-pihak yang bersengketa. Kasus yang terjadi pada suku Dayak Benuaq di desa Pepas Eheng merupakan salah satu contoh kasus musyawarah yang berdasarkan adat, yang masih terdapat pada berbagai suku bangsa di Indonesia, yang berhasil memperbaiki kembali hubungan-hubungan sosial yang sempat rusak.

f. Adu Kemampuan ("War").

Cara penyelesaian melalui adu kemampuan umumnya baru akan ditempuh bilamana upaya-upaya lain dianggap telah gagal. Adu kemampuan im dapat berupa adu kekuatan fisik, entah itu berupa perkelahian Gika terjadi antar individu) atau peperangan, pertempuran Gika terjadi antar kelompok dengan menggunakan senjata), tetapi dapat pula berupa adu "kekayaan" seperti yang terjadi, pada orang Alar. Adu kemampuan ini dapat berlangsung tanpa atau dengan hadirnya pihak ketiga yang bertindak sebagai wasit

Cara penyelesaian lewat adu kekuatan fisik, yang dapat memakan korban jiwa tarnpaknya kurang begitu disukai oleh banyak masyarakat, namun bukan berarti hal itu tidak ada. Di kalangan suku-suku ban gsa di Irian Jaya adu kekuatan dalam bentuk peperangan antar kampung atau suku merupakan hal yang lazim, namun ini tidak akan berlangsung sampai habis-habisan, atau hingga banyak korbanjiwa berjatuhan. Apabila sudah ada korbanjiwa, biasanya pertempuran akan berhenti dan kedua belah pihak akan mencoba mencari penyelesaian lewat perundingan tentang ganti-rugi yang harus dibayar. Ini tentu berbeda dengan fenomena yang ada di beberapa masyarakat yang lain, yang telah mengenal bentuk-bentuk kerajaan .

Dalam masyarakat yang telah mengenal pranata politik kerajaan, konflik fisik dalam bentuk peperangan dapat berjalan cukup lama, walaupun korban jiwa telah banyak berjatuhan di kedua belah pihak. Pertempuran baru akan berhenti bilamana pihak yang lain telah menyerah atau melarikan diri dari tern pat tinggalnya, dan pihak yang lain kemudian akan menguasai daerah yang ditinggalkan tersebut. Perbedaan pada struktur dan organisasi sosial serta sistem ekonomi sedikit ban yak turut menentukan cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Dalam hal ini orang Alar tarnpaknya memiliki cara adu kemampuan yang lebih aman bagi fisik dan jiwa manusia, yaitu dengan adu kekayaan. Lewat adu kekayaan dalam bentuk pamer harta-benda dan penyembelihan ternak babi sebanyak mungkin orang Alor tidak hanya menghindarkan cedera fisik, tetapi juga dapat menikmati makanan yang tidak selalu diperoleh setiap hari, yaitu daging babi. Dilihat dari sudut keamanan fisik dan jiwa, cara adu kemampuan yang dilakukan oleh orang Alor tampak "lebih bijak", lebih aman, daripada adu kekuatan fisik.

IV. PENUTUP.

· Dalam tulisan ini saya telah mencoba menampilkan berbagai macam kasus sengketa yang terjadi pada beberapa masyarakat suku di Indonesia, yang berhasil dicatat oleh para ahli antropologi. Ada berbagai cara serta prosedur penyelesaian perkara yang dapat dan biasa ditempuh oleh warga suku-suku tersebut. Mulai dari penyelesaian lewat perang kata-kata atau perang mulut, ganti-rugi, musyawarah, hingga "perang suku" betul-betul atau adu kekuatan antar kelompok. Masing-masing cara dan prosedur penyelesaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang bersangkutan.

Di sini konflik atau sengketa tidak dipandang sebagai sesuatu yang perlu dihindari ataupun ditakutkan, karena konflik dipandang sebagai bagian dari kehidupan 'normal' sehari-hari. Jadi konflik dalam arti luas, bukan hanya konflik fisikboleh dikatakan tidak pemah dapat dicegah dan tidak dapat dihindari. Sebaliknya, dia harus diterima sebagai kenyataan yang sudah seharusnya. Yang penting, manusia atau suatu masyarakat dapat mengelola dan mengendalikan konflik-konflik yang inherent ada di dalamnya, sehingga dia tidak menjadi sesuatu yang membahayakan kehidupan manusia, kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Berbagai prosedur pengelolaan dan penyelesaian konflik telah ditampilkan dalam makalah ini.

Di sini menjadi jelas buat kita bahwa berbagai cara dan prosedur terse but tampaknya hanya efektif untuk masyarakat yang bersangkutan, atau untuk kelompok-kelompok dengan sistem budaya yang kurang lebih sama, dan ini berarti adalah untuk masyarakat yang relatifhomogen sistem budayanya. Ketika cara dan prosedur ini digunakan atau diterapkan pada masyarakat dengan budaya yang lebih heterogen, maka efektivitasnya mungkin akan sangat berkurang atau hilang sama sekali. Ini berarti bahwa cara dan prosedur tersebut telah kehilangan fungsinya untuk menyelesaikan persengketaan. Dengan kata lain, untuk sebuah sistem sosial dan budaya yang lebih heterogen diperlukan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat memayungi keseluruhan sistem-sistem penyelesaian perkara yang lebih kecil, lokal, dan khusus. Sayangnya, payung semacam ini bel urn tumbuh dan berkembang dengan kokoh dalam masyarakat

Indonesia yang dikenal memiliki heterogenitas sosial dan budaya yang tinggi.

Sementara itu, payung yang tengah dibuat ini atau telah ada tetapi berasal dari tempat lain, dibanyak tempat dan masyarakat dianggap begitu asing dan tidak mampu memenuhi tuntutan rasa keadilan yang bersifat lokal dan khusus, sehingga payung ini juga cenderung ditolak. Akibatnya, upaya penyelesaian persengketaan antar warga masyarakat dengan sistem-sistem budaya yang berbeda menjadi lebih sulit. Inilah yang kini banyak terjadi di berbagai masyarakat dan tempat di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini diperlukan sebuah payung baru yang lebih baik dan lebih akrab dengan masyarakat lokal di Indonesia, dengan bagian-bagian yang berasal dari berbagai masyarakat Indonesia sendiri.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan tentunya adalah merakit payting semacam itu, yang akan membuat banyak masyarakat suku di Indonesia merasa akrab dan nyaman di bawahnya, serta merasa betul-betul dilindungi. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas tentang berbagai cara dan prosedur penyelesaian sengketa yang ada dalam berbagai masyarakat suku di Indonesia. Inilah tantangan yang menghadang bangsa Indonesia di bidang hukum di masa yang akan datang. Mampukah kita mengatasinya? Hanya kita sendiri yang dapat menjawabnya.

PUSTAKA ACUAN

Benda-Beckmann, K.v. I984 The Broken Stairways to Consensus : Village Justice and State Courts in Minangkabau . Verhandelingan K I TLV I 06. Dordrecht: Foris Publications. Coser, L.A. I968 "Conflict: Social Aspects ". International Encyclopedia of the Social Sciences vols.3 and 4, D.L.Sills (ed.). New York: The Mac Millan and The Free Press. Daeng,H.J. I985 "Pesta, Persaingan, dan Harga Diri Pada Beberapa Kelompok Etnis di Flores" dalam Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi , M.R.Dove ( ed). Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Dove,M.R. I985 "Mithos Rumah Panjang ' Komunal ' Dalam Pembangunan Pedesaan: Kasus Suku Kantu' di Kalimantan " dalam Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi ,M.R .Dove (ed). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia . DuBois, C. I944 The People of A/or: A Social-Psychological Study of An East Indian Island. New York: Harper Torchbooks. Koch, K-F. I974 War and Peace in Jalemo : The Management of Conflict in Highland New Guinea. Cambridge . Mass.: Harvard University Press. I978 "Pigs and Politics in The New Guinea Highlands : Conflict Escalation Among the Jale "dalam The Disputing Process- Law in Ten Societies ., L.Nader dan H F Todd Jr ( eds) New York: Columbia University Press . Murray, E.J. I968 "Conflict : Psychological Aspects ". International Encyclopedia of the Social Sciences"vols .3 and 4, D.L.Sills (ed.). New York: The Mac Millan and The Free Press , Nader, L. I968 "Conflict: Anthropological Aspects ". Internati onal Encyclopedia of the Social Sciences vols.3 and 4, D.L.Sills (ed.) . New York: The Mac Millan and The Free Press . North, R.C. I968 "Conflict; Political Aspect s". International Encyclopedia of the Social

Sciences vols 3 and 4, D.L.Sills (ed.). New York: The Mac Millan and The Free Press.

Pamell, P.

1978 "Village or State? Competitive Legal Systems in a Mexican Judicial ·. Districf' dalam The Disputing Process -Law in Ten Societies, L.Nader dan H.F.Todd Jr (eds) New York-Columbia University Press.

Pospisil, L.

1958 Kapauku Papuans and Their Law. Yale University Publications in Anthropology no. 54.

1967 "The Attributes of Law" dalam Law and Warfare: Studies m the Anthropology of Conflict , P.Bohannan ( ed). Garden City, New York: The Natural History Press.

Redfield, R.

1967 "Primitive Law" dalam Law and Warfare: Studies in the Anthropology of Conflict

P.Bohannan (ed). Garden City, New York: The Natural History Press. Sehoorl, J.W.

1997 Kebudayaan dan Perubahan Suku Muyu Dalam Arus Modemisasi Irian Jaya Jakarta Grasindo,

Suparlan, P.

1995 Orang Sakoi di Riau: Masyarakat Terasing Dalam Masyarakat Indonesia Jakarta- Yayasan Obor Indonesia.

Trisnadi, W.

1996 Penghirarkian Kebudayaan dan Penghilangan Identitas Loka. Skripsi Sanana Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

1 Sebagian besar data yang disajikan di sini telah disajikan dalam makalah-makalah seminar yang lain dan dalam sebuah artikel ilmiah yang dimuat dalamjurnal UNISIA

2 W. Trisnadi adalah salah seorang anggota tim ekspedisi Pepas Eheng dari Keluarga Mahasiswa Antropologi UGM yang melakukan penelitian tentang orang Dayak Benuaq di Pepas Eheng, Kalimantan Timur.

3 Saabat adalah nama roh yang diundang untuk membantu be/ian (penyembuh) untuk menyembuhkan penyakit (Trisnadi, 1996: 56).

4 Saya ucapkan terima kasih kepada Wiwied Trisnadi yang telah bersedia meminjamkan skripsinya yang berisi deskripsi kasus ini kepada saya.

Setiap lamin atau rumah panjang selalu terdiri dari beberapa bilek yang ditempati

oleh kelu.irga-keiuarga batih (inti), yang merupakan satuan sosiai terkecil dalam /amin dan membentuk unit sosiai/amin tersebut.

6 Pak J erma adalah penduduk setempat yang dianggap ban yak mengetahui soal "adat", dan karenanya sering diminta menjadi penengah dalam sengketa-sengketa yang berhubungan dengan adat orang Pepas Eheng, walaupun dalam "struktur'' adat pak Jerma tidak mempunyai kedudukan apa-apa.

7 Seperti halnya pada beberapa suku bangsa di Indonesia, pria atau wanita yang telah menikah dan mempunyai anak biasanya kemudian disebut dengan nama anaknya yang tertua. Di sini pak Jerma disebut "bapaknya Alen", karena anak tertuanya bemama Alen, dan isten Pak Mereeng disebut "mamaknya Lenah" karena dia telah mempunyai anak bemama Lenah sebelum menikah dengan Mereeng.

8 Burai adalah tepung beras. Untuk membuat burai kuning, berasnya direndam dalam air kunyit terlebih dulu.

9 Anak pak Mereeng dua orang, laki-laki dan perempuan, semuanya telah berkeluarga. Anak perempuannya kini telah cerai dan mempunyai seorang anak laki-laki, sedang anak laki-lakinya mempunyai dua orang anak, laki-laki dan perempuan.

10 Yakni harta dari kerabat pengantin perempuan untuk si pengantin perempuan, yang diberikan pada waktu perkawinan .

11 Tidak jelas apa arti kata-kata ini dalam bahasa Indonesia.

12 Tidak jelas apa arti kata-kata ini dalam bahasa Indonesia.

13 Gong-gong kecil

14 Seperti halnya di Irian Jaya, di A lor orang mengenal adanya pranata Rumah Pria ini.

1 s Hasil penelitian tentang konflik di kalangan orang Jale ini kemudian terbit dalam bentuk buku berjudul War and peace in Ja/emo : The Management of Conflict in Highland New Guinea (1974)

16 Dalam antropologi ada pembedaan antara individu yang dihubungkan dengan Ego melalui "hubungan darah" (yang disebut consanguineal kin) dan yang melalui hubungan perkawinan (yang disebut affinal kin). Termasuk dalam kategori pertama, misalnya, adik-kakak kandung, sedang dalam kategori kedua tercakup misalnya "ipar" .

17 J.W. Schoorl adalah salah seorang pegawai pemerintah Kolonial Belanda di Irian Jaya. Ketika itu J.W Schoorl mendapat tugas dari Gubemur Netherlands New Guinea (kini Irian Jaya), J.Van Baal.

18 Buku aslinya berjudul Culture and Change Among The Muyu (1993)

19 Jadi berbeda denagn hubungan seksual pra kawin, yang dilakukan oleh seorang gadis yang belum menikah

20 Ot adalah semacam kulit kerang kauri yang panjangnya antara 2-3 em dan lebamya antara l-1.5cm. Bagian atas kulit kerang ini digosok halus. Barang ini merupakan salah satu elemen terpenting dalam sistem pertukaran yang ada di kalangan orang · Muyu, sehingga fungsinya seringkali menyerupai mata uang.

Dinamika Sosial Dalam Kemajemukan Budaya Kasus Persaingan Budaya Etnis Batak Toba dengan Budaya Etnis-Etnis Lainnya di Sumatera Utara 1

Oleh : Dr. Phil. Ichwan Azhar

1. Pengantar

Dinamika sosial suatu masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya masyarakat tersebut, sehingga karena faktor budaya, ada masyarakat yang lebih dinamis dibanding masyarakat lainnya. Jika di suatu kawasan tertentu hidup masyarakat dari berbagai kelompok etnis yang mcmiliki dinamika sosial yang tidak sama maka dapat diperk irakan akan terjadi kesenjangan yang menyebabkan dominasi suatu kelompok etnis terhadap kelompok etnis lainnya.

Salah satu unsur penting dari dinamika sosial adalah migrasi penduduk dari suatu kawasan ke kawasan lainnya, baik karena faktor -faktor ekonomi, kultural, sosio-politik maupun geografis . Migrasi itu telah memungkinkan terjadinya perpindahan penduduk dari suatu kawasan budayanya (culture area) ke kawasan budaya penduduk lainnya, bahkan telah memungkinkan terjadinya penggeseran kawasan budaya suatu kelompok etnik.

Cukup banyak studi yang memperlihatkan bahwa gerak (mobilitas) penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor kultur 3 • Whilaford sejak tahun 1975 sudah membantah bahwa imigrasi didasarkan pada hipotesa-hipotesa sekitar "daya dorong" desa, dan "daya tarik" daerah perkotaan . Studi Usman Pelly (1984), memperlihatkan bahwa motivasi yang mendasar i orang Minang dan Mandai ling untuk bermigrasi adalah faktor kultur. Faktor kultur pulalah yang saya tunjukkan terjadi pada komunitas nelayan Melayu untuk tidak berurbanisasi ke kota yang dekat dengan pemukiman mereka sekalipun mereka miskin (Ichwan Azhari, 1996). Deng_an demikian faktor kultur berperan dalam dinamika sosial suatu kelompok etnik baik secara horizontal maupun secara vertikal. Paper ini akan menelaah pengaruh dinamika sosial etnik Batak Toba terhadap persaingan budaya etniketnik lain yang sangat majemuk di Sumatera Utara.

2. Kemajemukan Budaya di Sumatera Utara

Di Sumatera Utara terdapat cukup banyak kelompok etnik, yakni etniketnik yang dikenal luas seperti etnik Melayu, Karo, Mandailing, Batak Toba, Angkola, Sipirok, Simalungun, Pakpak ataupun Nias. Tapi terdapat juga kelompok etnik yang tidak atau belum dikenal luas seperti etnik Batu Bara, Padang Lawas, Siladang, Lubu ataupun Panei. Selama ini terdapat pengaburan kelompok etnik di Sumatera Utara yang menjadikan etnik Batak sebagai suatu katcgori etnik dengan sub-sub etniknya seperti sub etnik Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak ataupun Batak Mandailing.

Penggabungan etnik Batak ke dalam sub-sub etnik itu bcrasal dari pemcrintah kolonial Be Ianda yang berusaha mencari kcsamaan-kesamaan dalam etnik itu untuk memudahkan pengaturan administrasi dan pcngendalian penduduk pemerintahan kolonial. Penyederhanaan pengkategorisasian kelompok etnik yang berasal dari pemerintah kolonial itu kemudian dilanjutkan oleh peneliti Indonesia seperti Payung Bangun ( 1987 ) melalui tulisannya "Kcbudayaan Batak" yang dimuat dalam buku Koentjaraningrat. Buku Koentjaraningrat sendiri "Manusia dan Kebudayaan di Indonesia" ( 1987 ) merupakan buku teks yang dipakai di perguruanpcrguruan tinggi padajurusan -jurusan ilmu - ilmu sosial dan budaya, schingga gambaran orang luar tentang etnis Batak dengan sub etniknya sangat dipengaruhi oleh tulisan tersebut.

Padahal dalam pengkatagorian kelompok etnis sebagaimana disebut Barth ( 1988), orang tidak dapat tergantung pada penglabelan yang dibuat pihak luar. Dalam realitas sehari-hari di Sumatra Utara kebanyakan orang Karo; Simalungun, Pakpak, Mandai ling, Angkola ataupun Padang Lawas tidak mau disebut orang Batak atau bagian dari etnik Batak. Hanya etnik Toba yang mengidentifikasi diri sebagai Batak dengan menyebut diri sebagai Batak Toba.

Di antara berbagai kelompok etnik yang ada di Sumatra Utara, etnik Batak Tobalah yang dapat dianggap paling dinamis. Kedinamisan etnik Batak Toba itu telah menyebabkan hubungan yang tegang dengan etnik-etnik lainnya di Sumatra Utara, karena etnik Batak Toba telah mendominasi banyak segmen kehidupan, termasuk di beberapa daerah mendominasi aspek kultur di tengahtengah kemajemukan masyarakat Sumatra Utara.

3. Latar Belakang Kultur dalam Dinamika Etnik Batak Toba

Beberapa studi ( Pelly 1989, Cunnigham 1958, Bruner 1959 ) mcmperlihatkan bahwa kedinamisan orang Batak Toba untuk merantau dan menguasai dunia rantau didasarkan pada konsep kultur Batak tentang sahala hasangapon atau kehormatan diri yang menyebabkan seseorang itu patut dihargai oleh orang lain. Sahala hasangapon berarti juga kualitas pribadi yang tinggi yang memungkinkan seseorang dihargai ataupun dihormati orang lain. Sahala hasangapon baru bisa terealisir bila seseorang memperlihatkan prestasinya.

Bagi orang Batak tradisional prestasi yang paling penting adalah mcmiliki banyak anak dan menguasai tanah pertanian. Anak dan tanah merupakan faktor penting dalam membangun suatu harajaon( kerajaan pribadi ) yang merupakan pertanda dimilikinya sahala hasangapon. Dari tanah dan anak bisa dipcroleh kckuasaan dan kekayaan dan paradigma ini menurut Pelly (1989 : 47) bisa mendorong dinamisme dan ambisi seseorang sehingga kompleks sahala hasangapon mendorong etnik Batak Toba berpindah dan mendirikan "kerajaankerajaan "baru. Dengan bermigrasi orang Batak ingin menjadi monang atau orang nomor satu. Menurut Pelly ( 1989 : 4 7) perjuangan untuk menjadi "nom or satu" telah menjadi misi budaya setiap orang Batak di perantauan.

Orang-orang Batak Toba yang sukses mcngclola pcrtanian menginvestasikan surplusnya ke dalam pendidikan anak-anak mereka. Saat ini di Sumatra Utara etnik Batak Toba merupakan etnik yang rata-rata til)gkat pendidikannya tertinggi dibanding etnik-etnik lainnya . Sebelumnya di tanah asalnya di dataran tinggi Tapanuli sejak zaman kolonial banyak orang Batak Toba yang telah mengenyam pendidikan. Jumlah sekolah dan lulusannya di Tapanuli adalah yang tertinggi dibanding dengan etnik lainnya yang ada di Sumatera Utara.

Kelompok yang berpendidikan ini ketika bermigrasi ke Medan atau kotakota lain di Sumatra Utara bekerja memasuki sektor-sektorpemerintahan, militer dan birokrasi serta aktif dalam politik sehingga menguasai sektor itu sampai saat ini. Pada saat ini dapat dikatakan sektor birokrasi pemerintahan, partaipartai, anggota militer, guru ataupun sektor profesional seperti pengacara banyak didominasi etnik Batak Toba. Di bcberapa daerah mereka menguasai sektor perdagangan termasuk perdagangan kccil.

Sekalipun orang-orang Batak Toba ada yang memilik i tingkat pendidikan yang relatiftinggi dibanding suku-suku lain pada saat mereka bermigrasi, tapi pendidikan bukan faktor yang menentukan kedinamisan mereka. Sekalipun tingkat pendidikan orang Batak Toba cukup tinggi dibanding etnis lain, tapi banyak etnis Batak Toba tanpa pendidikan melakukan migrasi dan sukses di pcrantauan . Kelompok tidak terdidik ini disebabkan faktor kultur , memperlihatkan kedinamisan yang tinggi, dimana mereka dengan relatif cepat dapat bergerak secara horizontal (pindah ke tempat yang memungkinkan perekonomian mereka menjadi lebih baik) dan secara vertikal (status sosial ekonomi mereka meningkat, termasuk pendidikan anak-anak mereka yang menjadi lebih baik).

4. Persaingan dalam Mempertahankan Kawasan dan ldentitas Budaya

..::;D..:..:IA..:..:L::..oO::....:G:.......:B:...::U:..::D:..:.:Ac.:. Y.:..:A ______ _ ___________ __ lQl

Arus migrasi orang Batak Toba yang sampai saat ini terus berlangsung ke kawasan-kawasan di luar Tapanuli telah menyebabkan berubahnya peta demografis etnik di Sumatra Utara. Perubahan peta demografis etnik itu telah mengubah juga peta kultur area etnik-etnik di Sumatra Utara, seperti yang terjadi pada daerah kultur area etnis Pakpak di Dairi serta etnik Simalungun di P. Siantar.

Di tengah-tengah kemajemukan budaya masyarakat Sumatra Utara perubahan komposisi demografi sebagai akibat kedinamisan etnik Batak Toba itu telah menyebabkan ketegangan di beberapa tempat. Ketegangan itu tidak hanya dalam memperebutkan sumber daya ekonomi dan politik tapi juga dalam mcmpertahankan kultur area dan simbol-simbol budaya etnik bersangkutan.

Dua contoh ekstrim bisa ditunjukkan di Sumatera Utara, dimana etnik Batak Toba telah menggeser kawasan budaya etnik setempat. Kawasan itu adalah kawasan budaya etnik Pakpak yakni kabupaten Dairi dengan ibu kotanya Sidikalang dan kawasan budaya Simalungun dengan ibukotanya Pematang Siantar. Baik di Sidikalang maupun Pematang Siantar, kultur yang mendominasi kedua kota itu tidak lagi kultur etnik setempat, melainkan kultur Batak Toba. Secara politis juga pemerintahan dan lembaga-lembaga politik di kedua kota itu dikuasai oleh etnik Batak Toba.

Di kota Medan misalnya, dimana etnik Batak Toba melonjak dengan pesat ( dari sekitar 1 persen tahun 1930 menjadi 16 persen di tahun 1992), telah tcrjadi upaya untuk memperjuangkan identitas kultur Batak Toba ke dalam bentuk arsitektur bangunan Gedung DPRD Sumatera Utara serta ornamen di pintu gerbang bandara Polonia. Etnik Melayu yang merasa kota Medan adalah kawasan budayanya, kemudian menyainginya ketikajabatan walikotajatuh ke tangan orang Melayu dengan membangun banyak simbol-simbol budaya Melayu di berbagai sudut kota Medan. Ini salah satu contoh bagaimana dinamika sosial etnik Batak Toba yang ingin menampilkan identitas kulturnya di daerah tertentu mendapat reaksi dari etnis yang mengklaim kawasan itu sebagai kawasan budayanya.

Orang-orang Pakpak yang secara demografis dan politis terdesak oleh orang Batak Toba di kawasan budayanya sendiri (kabupaten Dairi) telah berhasil menuntut pemisahan diri dari kabuP,aten Dairi dengan menggabungkan dua kecamatan di kabupaten itu dan Salak) menjadi kabupaten Pakpak Barat. Hal ini terjadi juga di kahmgan etnik Simalungun yang saat ini sedang memperjuangkan beberapa kecamatan di daerah itu lepas dari kabupaten Simalungun yang berarti lepas dari dominasi demografis, politis dan kultural etnik Batak Toba.

5. Penutup

Perubahan-perubahan komposisi demografis berdasar garis etnik dalam 50 tahun terakhir ini telah menimbulkan permasalahan baru dalam mempeljuangkan konsep otonomi daerah khususnya dalam mempertegas batasbatas garis etnik di Sumatera Utara . Kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara dalam awal pembentukannya memang diwamai oleh garis etnik. Penduduk yang secara historis turun temurun mcnetap di suatu kabupaten (kawasan budaya tertentu) kini mengklaim diri sebagai putra daerah, suatu konsep yang diartikan sebagai penduduk asli di area atau kabupaten tertentu . Tapi arus migrasi, perubahan dan mobilitas sosial yang bcrbcda-bcda di antara berbagai etnik telah menyebabkan penduduk yang mengklaim sebagai putra daerah menjadi terpinggir tidak hanya secara demografi, ekonomi atau posisi politik tetapi juga identitas kultural mereka di kabupaten itu.

Saat ini sci ring munculnya era otonomi daerah , penduduk yang menamakan diri putra daerah dan terpinggirkan di kabupaten tertentu mempunyai penafsiran sendiri tentang identitas kultur etn ik mana yang seharusnya diperlihatkan di kawasan tertentu. Hal ini merupakan dimens i baru muncu lnya persaingan dan potensi konflik berlatar kultur di beberapa kabupaten di Sumatera Utara akhirakhir ini. Usul pemecahan kabupaten atau pemunculan kabupaten baru di berbagai daerah tingkat II di Sumatera Utara berdasar pada semangat yang mempertegas batas-batas garis etni k itu.

Potensi berlangsungnya konflik terbuka ini di sam ping karena keragaman etniknya, juga karena perbedaan tingkat mobilitas dan migrasi berbagai etnik itu dalam memperebutkan sumber daya ekonomi, posisi sosial, kekuasaan serta dalam rangka menegakkan identita s kulturaln ya. Di Sumatera Utara ada etnik yang sangat tinggi mobilitasnya , tapi ada juga yang rendah , sehingga tertinggal bahkan tersingkir . Bagi pihak yang unggul berlangsung upaya untuk mempertahankan apa yang sudah diraihnya serta memperj uangkan terus apa yang in gin diraihnya, sementara bagi yang tersingkir berusaha untuk mengambil dan memperjuangkan kcmbali apa yang dianggapnya sebagai miliknya yang direbut oleh pihak lain .

Benturan yang telah terjadi di beberapa tempat di Sumatera Utara hanya tinggal menunggu waktu akan terjadi di beberapa tempat lain dengan segala implikasinya yang sulit diduga. Untuk menghindari benturan-benturan lebih keras dalam persaingan mempertahankan kawasan budaya dan perjuangan identitas budaya berbagai etnik diperlukan suatu kebijakan politik kebudayaan yang mengatur persaingan itu ke dalam peraturan-peraturan yang disepakati berbagai pihak . Kongrcs kebudayaan yang akan datang sudah selayaknya mengagendakan persaingan kawasan budaya dan perjuangan identitas budaya di daerah tertentu sebagai tema yang patut dibahas karena artinya yang strategis dalam perubahan dinamika masyarakat yang terus berlangsung.

Barth, Fredrik (Ed.) Kelompok Etnik dan Balasannya. Jakarta , Ul- Pre ss, 1988 . (Tr ans. Ethnic Grou ps and Bou ndar ies, diterb itkan oleh Little, BroW n and Company , 1969). Butter-wor t, Douglas S. "Migra tion Ruller Urban en America Latina ", El Estado de Neustro Conon cimient o America Indige na 31 (1 ), 1979, hal 85-106 . Butterwort , Douglas S., John k. Chance Latin Ame rika Urbanizati on Cambridge: Cambridge Unive rsity Press , 1981 . Bangun, Payung (1978) , "H ubungan Antar Suku Bangsa di Kotamadya Medan ". Berita Antropologi, (Jak arta) Th . X. Mo. 34 Maret : 19-27 --- ( 1987) "Keb udayaan Batak" dalam Koe ntja raningrat ( ed) Manuka dun Kebudayaan di Indonesia . Jakarta: Djambatan 94-117 Bruner. Edwa rd M. (196 1) "Urb an ization and Ethnic Identi ty in North Sumatra'. American Antropologist. Vol. 28, No 3 (June): 508 -52 1. --- ( 1974), "The Expression ofEthnicity in Indonesia" dalam Cohen , A. (ed) . Urban Ethnic ity. Lond on: Tavistock Publ ication: 251 -280 . --- (' 1959 ). Kinship Organization Among ! lie Urban Halak Of Sumatra .Tran saction of the New York Academy Of Sciences,! 959 hal 118- 125. Cunningham , dark E. (1958) , The Postwar Migration of "/ 'he '!'a ha liataks to East Sumatra. Cultural Report Series No. 5, Yale University. Guillet, David and Douglas Uzzle! Introdu ction. New Approaches to The Study Of Migration Rice University Studies, Vol 62, No. 3, summer 1976. Ichwan Azha ri " Kem is ki nan Nelayan Melayu di Pan tai Timur Sumatcr a Utara , Indon esia; Varian ekol ogis, Struktural dan Kultural. " Dalam Mohammed Saleh Lamry Mereka yang terpinggir Orung Melayu di Sumatera Utara. Terbita n tak berk ala Dunia Melayu No. 21, 1996. Unive rsitas Kebangsaan Malay sia. Nairn, Mochtar Volunt ari Migra tion of Ind on esi a, Southeast Asia Project, Univ ersity of Singap ore, 1960. Pelly, Usman, Ur bani sasi dan Adaptast. Per an an Misi Budaya Minangkab au dan Mandailing .LP3ES Jakarta 1989. ( Disertasi Departementof Antropo logy,

-=.D-'-'1 ------ ----------- --- 105

University of Illinois at Urban Champaign, 1980).

Provencher, Ronald,

"Shift and The Cycle of The Experience : Malay Perception of Migration", dalam New Approaches To The Study ofMigration, David Guillent and Douglash Uzzel, eds. Rice University Studies, Vol. 62. No.3, 1976.

Kato, 'Jiuyosl

Matiliny and migration, Involving Minangkabau Tradition in Indonesia, Ithaca: Cornell University Press, 1982.

MEMBANGUN AKSEPTANSI DALAM KEMAJEMUKAN Oleh Gufran A. Ibrahim Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun , Ternate

Pengantar

Paling sedikit ada empat "gerak sosial " yang paling jelas bagi Indonesia empat tahun terakhir ini: Indonesia yang pejabat publiknya korup; Indonesia yang penegakan hukumnya dikibuli oleh lembaga-lembaga peradilan; Indonesia yang elit politiknya berantam karena kehilangan kecerdasan emosionalspiritual dan doyan suap ; dan Indonesia yang bawah-sadarnya tahu tentang kemajemukan, tetapi sebagian masyarakatn ya berkontlik karena beda pilihan keyakinan atau karena beda etnik .

Pejabat yang korup adalah pejabat yang takjujur ; persona-persona dalam alur dan alir proses hukum membikin mafia peradilan adalah yang mengibuli hukum; politisi yang mengambil suara dan mengatasnamakan rakyat, dan kemudian membenamkannya dalam kalkulasi kepentingan partai adalah elit politik yang takjujur; dan masyarakat yang rusuh karena beda keyakinan dan beda etnik adalah mereka yang sedang lupa pada semangat hadir-bersama dalam akseptansi 1 , penerimaan atas kemajemukan sebagai realitas sejarah Indonesia.

Dalam renungan kebudayaan 2 , empat gerak sosial di atas sesungguhnya bersumber dari proses Indonesia yang sedang mengalami ketercerabutan kebudayaan (cultural deprivationjl batiniah\ yaitu pemeliharaan kejujuran dan semangat hadir bersama (ko-eksitensi) dalam kesadaran akseptansi. Tulisan ini berusaha menelaah gerak kebudayaan keempat yaitu kealpaan kita pada pembudidayaan hadir-bersama dalam bin gkai ekspektansi dan mencoba menawarkan sebuah strategi kebudayaan ten tang bagaimana membudidayakan akseptansi dengan menegakkan hak-hak , partisipas i, pelayanan sosial, dan perjumpaan-perjumpaan lintas-budaya dan lintas agama .

Bermula dari Akseptansi

Dalam studi mengenai multikultur toleransi mula-mula dianggap sebagai ikon penting dalam menjembatani kemajemukan . Indonesia di rezim Orde Baru pun pernah menjadikannya sebaga i perekat sosio-religi . Dalam konteks ini, toleransi bahkan dianggap sebagai awal dari sebuah pembangunan jembatan pemahaman, penghargaan, dan perjumpaa n lintas-agama dan lintas-budaya . Akan tetapi dalam perkembangan terkini, toleransi kemudian kehilangan makna,

..::D..:..:IA::..:L::..:O:...:G:........::B:...::U..=D..:..:A...:.. Y.:..:..A ____ _ _____________ __ tO?

ketika beberapa daerah di Indonesia dilanda konflik komunal. Yang lebih menarik lagi karena konflik komunallintas-agamajustru terjadi di daerah yang sejak dahulu begitu awet memelihara perjumpaan-perjumpaan sosial lintasetnik dan lintas-agama yang berbasis budaya. yaitu pel a gandong di Maluku. Utara dan Poso pun mengalami hal yang sama. Konflik lintas-etnik di Sambas dan beberapa daerah di Kalimantan juga menjadi contoh bagi gagalnya toleransi sebagai jembatan sosial yang sejak di rezim Orde Baru menjadi jargon pembangunan kemajemukan.

Memang, penyebab konflik komunal yang beralaskan soal beda agama dan beda etnik tidak dapat secara sederhana dikembalikan kepada soal rendahnya toleransi. Ada banyak faktor peubah lain yang turut menentukan konflik itu. Misalnya, soal politik nasional, perebutan laban ekonomi, "perebutan" wilayah-wilayah penyebaran agama-agama, dan suksesi kepemimpinan loka!S. Akan tetapi dalam paradigma multikultural, konflik sosial itu menjadi pertanda bahwa dengan toleransi saja tak cukup kuat untuk menjadi "piranti" kohesi sosiallintas-etnik dan lintas-agama. Toleransi memang dapat menggerakkan kebersediaan mengakui komunitas atau warga lain, tetapi ia tetap menempatkan warga lain itu dalam posisi "orang luar". Dengan begitu, tetap saja ada jarak psiko-sosial. Sementara itu, pembudidayaan akseptansi mendorong proses dan pembelajaran penerimaan, dengan tetap meletakkan dasar-dasar hidup-bersama. Dengan membudidayakan akseptansi, orang-orang luar {outer-group dalam terminologi sosiologi), orang-orang yang berbeda dalam realitas kemajemukan "ditarik masuk" ke dalam kosmopolit kesadaran "kelompok dalam" (in-group), sedangkan dengan toleransi setiap warga tetap "menempatkan" orang luar sebagai yang terpisah dari kesadaran kelompok dalam. Dengan begitu, bila ada faktor pemicu lain bagi kemungkinan terberainya ikatan-ikatan sosial, proses penempatan orang luar sebagai ciri toleransi itu maka dengan mudah masyarakat yang beragam itu terceraikan. Faktor pemicu konflik komunal yang kemudian menguatkan kern bali solidaritas mekanik (mechanical so/idarity)-meminjam istilah Emile Durkheim-setiap komunitas agama atau komunitas etnik yang diikat oleh nilai kebersamaan, keyakinan, pengalaman, dan nasib, bangunan sosial vang berciri kemajemukan itu dengan gampangnya terpisah. Akan tetapi bila proses akseptansi itu telah menjadi bagian dari pembudidayaan kemajemukan dan dalam etos pertetanggaan (neighborhood), hubungan antar warga yang berbeda agama dan etnik itu masih tetap dapat dipertahankan. Cerita-cerita di lapangan mengenai dua tetangga yang berbeda agama atau beda etnik saling menyelamatkan dalam konflik sosial di beberapa tempat di Indonesia merupakan bukti bahwa dua tetangga itu telah

108 ________________________________________ menempatkan akseptansi sebagai proses penerimaan kemajemukan . Hanya saja karena chaos yang tidak bisa dibendunglah maka kedua tetangga ini terpisah.

Dengan begitu, untuk membangun masyarakat Indonesia dengan semangat pemeliharaan kemajemukan, bangunan sosial-budaya yang paling mendasar dan pertama yang perlu dibangun adalah pembudidayaan akseptansi, penerimaan, dan bukan toleransi. Toleransi akan terbangun bila ada sebuah proses pelatihan dan pembelajaran akseptansi, di mana setiap warga dalam Iintas-etnik dan Iintas-agama itu mengembangkan suatu sikap individu dan sikap sosial mengenai saling-menerima.

Saling terima dapat tumbuh dengan baik bila penghargaan atas hak-hak, penyesuaian dan pengakuan, perlakuan dan pelayanan sosial yang setara, keterwakilan politik, dan akses ekonomi berjalan secara adil dan setimbang. lkhtiar ini akan mendorong tingginya partisipasi, dan partisipasi itu mendorong toleransi, oleh karena semua merasa mendapatkan akses dan mobilitas yang adil. Dengan begitu, penegakan semangat kemajemukan, termasuk kemajemukan budaya dapat diwujudkan. Ragaan 1 berikut menunjukkan kepada kita mengenai akseptansi sebagai basis pembudidayaan kemajemukan, termasuk kemajemukan budaya .

Penghargaan atas hakhak dasar dan pembukaan ruang bagi keterwakilan politik Penyesuaian dan pengakuan Perlakuan dan pelayananan sosial yang setara Pemeliharaan budaya-budaya L---------1 KEMAJEMUKAN

Ragaaa 1. Ailseptaasi sebagai basis pembudidayua ktmajemukaa.

Akseptansi akan menentukan mekanisme interaktif antara penghargaan atas hak-hak dari pembukaan ruang keterwakilan politik, penyesuaian dan pengakuan, perlakuan dan pelayanan sosial dan adil, dan .pemeliharaan budaya-budaya merupakan proses sosio-kultural yang dimaksudkan dan akseptansi akan menumbuhkan partisipasi warga dalam kosmopolit kemajemukan; dan partisipasi itu kemudian menumbuhkan kesadaran mengenai toleransi, apresiasi atas perbedaan dalam kemajemukan dengan ciri masyarakat memelihara akseptansi yang tinggi. Mungkin ada peubah lain dalam sebuah konstruk sosial yang luas, tetapi dalam satu pembudidayaan akseptansi untuk menuju masyakarat majemuk dengan tingkat perjumpaan dan penerimaan yang tinggi, paling tidak peubah-peubah inilah antara lain yang menentukan.

Dua Tesis

Ada dua tesis. yang mendasari perlunya didorong pembudidayaan akseptansi dalam masyarakat majemuk. Pertama, sumber-sumber konflik antar agama di berbagai belahan bumi terutama berakar pada dua soal teologi: klaim (tentang) kebenaran (truth claim) dan klaim (atas) keselamatan (salvation claim). Agama-agama di dunia masing-masing mendefinisikan dirinya secara teologis sebagai "yang lebih benar dan lebih bisa menyelamatkan umatnya". Kedua klaim ini kemudian mendorong agamaagama memonopoli kebenaran dan keselamatan. Dan, secara sosiologis ini mengawetkan semacam "watak divergensi teologis" di masing-masing agama, dan pada gilirannya tidak saja menutup pintu perjumpaan ( dalam arti bukan kompromi teologis) dan enggan melakukan objektivikasi mengenai akseptansi, tetapi sebaliknya melakukan subjektivikasi mengenai pemertahanan diri.

Kedua kasus-kasus mengenai divergensi etnik-proses di mana sebuah komunitas atau etnik mendefinisikan dirinya "sebagai yang lain dan berbeda" dengan komunitas lain atau mendefinisikan komunitas atau etnik lain "sebagai yang lain dan berbeda dengan dirinya"- memperpanjangjarak penerimaan. Pertanyaan mengenai "Anda aslinya dari mana" kepada kawan baru pada perkenalan pertama dalam kosmopolit pergaulan Indonesia menimbulkan dua hal yang ambivalen mengenai proses pendefinisian diri dalam suatu pergaulan lintas-etnik. Pertama, ketika bertanya kepada seseorang lain yang baru dikenal tentang ihwal asal-usul sebagai atribut sosial. seseorang itu telah melakukan pendefinisian atas diri sendiri sebagai yang berbeda dengan orang lain yang baru dia temui. Kedua, secara berbarengan, dengan pertanyaan itu ia telah secara bawah-sadar melakukan suatu mekanisme "penempatan kern bali orang lain" itu pada komunitasnya. Di tingkat permukaan, pertanyaan ini tampaknya hanya

110 ________________________________________ merupakan proses serta-merta dari sebuah aktivita s semata dan menjadi bagian otomatis dari perkenalan. Akan tetapi dalam konsep mengenai pendefinisian diri, dengan mengajukan pertanyaan ini seseorang telah melakukan objektivikasi terhadap orang lain dan pada sisi lain sekaligus ia mengukuhkan dirinya dalam kehadiran yang tetap berjarak dengan orang yang berbeda. Proses-proses rekruitmen dalam suatu lembaga yang berdasarkan pengedepanan "orang dalam" dan "orang kita" yang diawetkan dalam semangat primordialisme juga merupakan bukti lain dari divergensi etnik. Ini baru dua bukti dari sekian banyak watak divergensi etnik yang "diidap" oleh kita sebagai sebuah sikap budaya . Dan, ini merupakan konstrain budaya · bagi upaya pembentukan watak budaya baru penghargaan atas kemajemukan . Oleh karena persoalan budaya . dalam artian pemeliharaan atas nilai kebersamaan dengan ukuran "pendefinisian ke dalam" pada setiap komunitas yang secara relatif akan menutup pintu-pintu perjumpaan lintas-agama dan lintas-etnik, maka pencarian jalan keluarnya pun harus melalui strategi kebudayaan pula, yaitu melalui pembelajaran akseptansi yang gradual, bertahap, dan berskala nasional.

Pembudidayaan Akseptansi

Akseptansi baru merupakan sebuah gejala psiko-sosial bagi penerimaan yang bersifat individual, parsial, dan berserak dalam kelompok etnik tertentu . Untuk menjadikannya menjadi karakter masifbagi masyarakat yang berwatak majemuk, diperlukan strategi budaya. Dan untuk ini diperlukan langkah-langkah kebudayaan untuk menjadikannya sebagai sumber daya sosial dalam kemajemukan . Langkah-langkah kebudayaan bagi pembobotan atas kualitas akseptansi ini berangkat dari em pat nalar

Pertama, kemajemukan itu merupakan fakta sejarah mengenai penciptaan manusia . Ia adalah entitas , maujud , yang telah terberi (given) . Bila meminjam bahasa AI Qur-an, kemajemukan itu hukum alam. sunnatu//ah : dan Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling memahami. Saya pikir semua kitab suci agama-agama lain pun mendorong semangat pluralisme . Tuhan, pada perist iwa pertama kali penciptaan itu , telah memberlakukan kemajemukan sebagai bagian yang harus dikelola manusia . Kemajemukan telah menjadi inheren-kualitas yang melekat-dalam sejarah pertumbuhan peradaban manusia , terutama ketika manusia memulai sebuah babak baru dalam berinteraksi.

Kedua, pola interaksi sosial, politik, dan ekonomi yang semakin masif, muskil, dan global tidak bisa menghindarkan kita dari konflik dan persaingan

DIALO G B U DA Y A ttl dalam berbagai tingkat, jumlah, dan kualitasnya. Persaingan dan konflik itu lagi-lagi akan menjadi malapetaka peradaban hila tidak dikelola berdasarkan kesadaran "baru" mengenai kemajemukan.

Ketiga, dalam konteks lokal, konflik komunal atau perkelahian sosial yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia (Maluku, Maluku Utara, Poso, Kalimantan, beberapa desa di Luwu dan Luwu Utara) memberi isyarat bahwa secara kultural kita memang belum berhasil secara cerdas mengelola kemajemukan sebagai entitas dalam komunitas multibudaya, multibahasa, dan multietnik, bahkan multiagama.

Keempat, semangat meng-agung-kan komunitas sendiri secara berlebihan dalam watak divergensi kelompok, etnik, budaya, dan agama temyata seringkali menutup pintu perjumpaan, menihilkan penghargaan pada kemajemukan, dan ujung-ujungnya meletupkan konflik komunal seperti yang pemah kita alami.

Lalu bagaimana mengelola keempat realitas di atas? Satu dari sekianjalan kebudayaan yang perlu kita tempuh seperti telah saya katakana adalah membudidayakan akseptansi. Pada komunitas yang mengalami "luka sosial" karena konflik, konsep-konsep mengenai "pembudidayaan" lebih mencitrakan , wajah kemanusiaan universal, melebihi batas-bataskemanusiaan lokal (indigenous people) ., Kegiatan pembudidayaan itujuga lahir dari rasa cinta sesama yang tidak hanya berbatas pada ruang dan waktu. Kegiatan membudidayakan didasari oleh etos "penyembuhan" dan penyembuhan itu tujuan yang terusmenerus dicari dengan tak henti-hentinya.

Bagaimana cara membudidayakan akseptansi? Paling sedikit ada empat siasat budaya (cultural strategy) dalam membudidayakan akseptansi: (1) memboboti kualitas perjumpaan lintas-komunitas, (2) membudidayakan semangat bertetangga, (3) selalu memelihara nurani dan akal sehat, dan (4) membangun sumber daya sosial (social resources) yang tangguh. Satu siasat kemajemukan ini bisa jadi secara serta-merta melahirkan siasat yang lainnya.

Perjumpaan adalah siasat untuk saling-paham, mengenal dan dikenal. Dengan strategi melintasi (passing-over) dan kembali ke diri sendiri (comingback) akan menghadirkan penghargaan atas orang lain, tetapi tanpa diri sendiri menjadi lebur. Perjumpaan itu tidak saja membikin kita dapat memahami orang lain, tetapi juga sekaligus membuat kita semakin memahami secara lebih mendalam watak kita sendiri dalam bercermin pada watak dan budaya orang lain. Perjumpaan ini bisa dilakukan secara alamiah atau berdasarkan sebuah rekayasa budaya (cultural engineering) . "Perjumpaan alamiah" berlangsung berdasarkan kebiasaan-kebiasaan kita dalam mengenal dan memahami orang lain , sedangkan "perjumpaan yang direkayasa" adalah perjumpaan yang dimotori oleh sekelompok orang mulai dari merancang gagasan, meramu pembelajaran masal, action plan, hingga pengamalan atasnya di lapangan nyata. Satu dari sekian banyak perjumpaan dengan rekayasa adalah membuat gerakan apresiasi kemajemukan yang dipelopori oleh kaum terdidik, tokoh yang kredibel, dan sekolah.

Perjumpaan itu akan melahirkan semangat bertetangga dalam arti luas. Semangat bertetangga itu akan mendekonstruksi kesadaran baru dalam sebuah watak konvergensi dengan tetap memelihara kehadiran kelompok dan komunitas sendiri dalam bingkai kelompok lain. Dengan begitu, pengagungan kelompok atau komunitas sendiri tidak dilakukan secara berlebihan tetapi proporsional, oleh karena ditegakkan dalam pembudidayaan nurani dan akal sehat. Perjumpaan akan melahirkan tradisi baru bertetangga yang terus mengelola nurani dan akal sehat sebagai sarana kemanusiaan semesta yang diboboti oleh cinta dan penghargaan.

Memboboti kualitas perjumpaan, membudidayakan semangat bertetangga, dan selalu memelihara nurani dan akal sehat adalah sumber sosial yang penting dalam cara membudidayakan akseptansi.

Gagasan mengenai empat siasat budaya dalam membudidayakan akseptansi ini memang masih berada pada aras ide yang abstrak. Untuk mewujudkannya secara konkret, gagasan ini perlu terus digodok, dikoreksi, dan diperdebatkan sehingga melahirkan sebuah skema kebudayaan bagi, tidak saja peleraian konflik komunal tetapijuga memberikan kerangka pembelajaran bagi cara-cara berkehidupan dalam kemajemukan yang niscaya itu. Dan di sini ditawarkan sebuah skema pembobotan akseptansi dalam amalan-amalan nyata seperti mendorong pembelajaran mengenai kemajemukan di lembaga-lembaga pendidikan, pembacaan kembali teks-teks agama mengenai pluralisme, dan mengeksplorasi kearifan lokal (local wisdom) yang berkaitan dengan harmoni dan cinta lingkungan. Perlu ada semacam gerakan kemajemukan melintasi kurikulum (pluralism across curriculum), yaitu pembelajaran mengenai kemajemukan tanpa harus memberi beban tambahan atas bangun.-struktur kurikulum yang telah ada, sehingga tidak terjadi penggemukan kurikulum yang akan menvusahkan sekolah sendiri. Ini semakin relevan karena sekarang sekolah mulai membelajarkan diri dengan mendorong konsep pendidikan berbasis luas (broad base education). Pembelajaran mengenai kemajemukan ini perlu agar anak tidak akan bergerak dewasa dengan komunitas sendiri, tetapi secara efektif telah membelajarkan diri dalam hubungan-hubungan penerimaan mengenai kemajemukan. Kedua, teks-teks agama mengenai cinta damai, hargai sesama, yang selama ini terbenamkan oleh tema pokok mengenai klaim kebenaran dan klaim keselamatan, perlu dibaca kembali, dimaknai kembali. Dengan begitu keber-agama-an tidak hanya merupakan proses pencapaian prestasi keilahian, tetapi juga sekaligus sebagai sarana pencerahan sosial. Langkah ketiga yang perlu dibelajarkan adalah membaca kembali kearifan lokal pada setiap maujud budaya di Indonesia, dan kearifan lokal mengenai cinta sesama, harmoni, dan cinta lingkungan itu hendaknya disalurkan melalui media sehingga berlangsung proses perjumpaan dan pemahaman lintas-budaya. Ikhtiar yang diemban oleh Garin Nugroho dan kawan-kawan dalam penayangan citra lokal anak-anak Indonesia di salah satu media tclevisi perlu diapresiasi. Secara skematis, ikhtiar ( atau siasat) kebudayaan dalam kerangka memboboti kualitas akseptansi sebagai syarat dasar pembangunan masyarakat majemuk dengan jumlah dan mutu perjumpaan dalam penghargaan atas perbedaan, dapat dibaca pada Ragaan 2 berikut:

Pembelajaran Kemajemukan di 1-- sekolah Pembecaan kembali teks-teks Masyarakat majemuk dengan I AKSEPTANSI I ) ciri pembudidayaan semangat - apma mengenai hadir bersama, setara, dan pluralisme adil Pembecaan kembali kearifan lokal

Ragaan 2. Stategl kebudayaan bagl pembobotan akseptansl dalam masyarakat majemuk.

Penutup

Pembelajaran mengenai semangat akseptansi merupakan salah satu jalan kebudayaan yang dapat dipilih dalam kerangka membangun kemajemukan Indonesia.

Sekolah, teks-teks agama-agama, kearifan lokal adalah sumber-sumber sudah sejatinya dijadikan faktor kebudayaan bagi perumusan dan pilihan strategi kebudayaan Indonesia. Strategi kebudayaan yang dipilih bagi Indonesia ke depan, tidak sekedar memberikan "pengawetan " terhadap nilai-nilai lama dalam kepentingan pariwisata semata, tetapi yang paling penting adalah membudidayakan akseptansi agar negeri ini tak bangkrut secara sosial dan tak bubar secara negara. Dan semua ini, yang paling penting bagi Indonesia adalah pemeliharaan hati nurani dan kejujuran dalam akseptansi yang kini terasa "defisit" dalam kesadaran moral kolektifkita .

Pustaka

Berliner. MichaelS dan Gary Hull. 1998. Diversity and Multiculturalism: The New Racims. Marina del Ray, California: Ayn Rand Institute. Browm, Ina Corinne. 1963. Understanding other Cultures. Engelwood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, Inc. Eisensstadt, S. N. 2000. "The Resurgence ofReligious Movements in Processes of Globalization-Beyond End of History or Clash of Civilizations". Journal on Multicultural Societies, Vol 2 No. I. UNESCO. Kymlicka, Will. 1995. Multicultural Citizenship. Oxford: Clarendon Press. Spickard. James V. 1999. "Human Right, Religious Conflict, and Globalization.Ultimate Values in a New Word Order". Journal on Multicultural Societies, Vol I No. l UNESCO. Tomagola. Tamrin Amal. 2000. The Bleeding Halmahera of North Moluccas. Workshop on Political Violence in Asia. Centre ofDevelopment and Environment, University of Oslo, June 05-07,2000. Verschueren, Jef dan Jan Blommaert. 1998. Debating Diversity: Analysing the discourse of tolerance. London dan New York: Routledge. Vertovec, Steven. 1997. "Social cohesion and tolerance". Dalam ECOMERsercfaU'sw.ruu.nl.

ldentitas Budaya : Aku dalam Budaya Lokal, Nasional dan Global•

Oleh : Yudhy Syarofie

Generasi yang Gamang

Gamang. Barangkali satu kata ini tepat mewakili kondisi generasi muda Indonesia dalam eksistensi dirinya berkaitan dengan jati diri budaya. Kegamangan yang melingkupi diri para generasi muda ini sangat kompleks. Terutama bagi generasi yang dilahirkan setelah era 1970-an. Penyebabnya, globalisasi teknologi dan budaya yang demikian derasnya memasuki negara ini dan juga negara-negara lain yang sering disebut sebagai Negara orientasl (Timur). Bukan pada persoalan budaya Barat yang negatif atau buruk dampaknya melainkan pada persoalan bagaimana para penerima serapan budaya itu dapat memilah dan memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk dan mana yang salah.

Masuknya budaya Barat yang sejak era 1980-an disebut Emha Ainun Nadjib sebagai gejala westemisasi itu adalah keniscayaan . Hal ini terkait dengan kepesatan teknologi, terutama tekno1ogi komunikasi dunia. Sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor ini pun merupakan suatu keniscayaan, tidak dapat ditolak, dan tidak terbantah. Semua orang pun sadar, penolakan terhadap kemajuan adalah sebuah kekonyolan.

Di tengah-hingar-bingar segala bentuk kemajuan itu, generasi muda mengalami kebingungan dalam menempatkan dirinya. Terutama saat situasi dan kondisi menuntut semua orang menjadi warga dunia, warga internasional. Apakah kita harus melepaskan segala kesejatian Timur (baca : Indonesia) yang se1ama ini (katanya) me1ekat dan menjadi ciri bangsa Indonesia ?

Dalam konteks kebangsaan (nation) nilai-nilai budaya sesungguhnya telah "lahir" lewat tradisi yang berkembang dalam kelompoknya. Nilai-nilai budaya inilah yang selanjutnya membentuk identitas budya. Lebih jauh lagi, nilai-nilai yang hidup dalam kelompok masyarakat ini menjadi pembangunan karakter (character building) bangsa. Persoalan timbul kembali, apakah nilai-nilaiterutama yang hidup dan berkemabng dalam kelompok etnis, yang kita akui sebagai bentuk kearifan lokal bangsa itu masih lestari?

Banyak pihak menilai, bangsa Indonesia saat ini dalam kondisi "sakit". Bangsa yang semula lemah lembut dan penuh santun, begitu terjadi perubahan kepemimpinan dan perubahan politik (reformasi) tiba-tiba menjadi bangsa yang beringas. Kekerasan terjadi di mana-mana. Bangsa yang tidak pemah mengenal aksi terror apalagi pembunuhan besar-besaran ini tiba-tiba seolah menjadi terbiasa mendengar berita pembantaian. Peledakan born, yang selama ini hanya dapat disaksikan dengan pembatas layar kaca atau layar perak, kini dapat dilihat langsung di depan mata. Kasus menyedihkan terjadi di Bali baru-baru ini. Bahkan, melibatkan masyarakat intemasional sebagai korban.

Masalah nilai-nilai ini yang menjadikan kegamangan kaum muda ini yang sekarang (mungkin) menjadi persoalan generasi muda di seluruh wilayah negara RI. Tulisan ini akan beranjak pada masalah itu dalam perspektif generasi Sumatera Selatan, dengan bahasan yang juga berkisar pada persoalan budaya di Sumatera Selatan.

Kebudayaan dan Sistem Nilai

Pada dasamya, budaya adalah sesuatu yang tertanam dan berkembang dalam pikiran, perilaku dan tindakan serta benda-benda yang dihasilkan sebagai karya kelompok masyarakat tertentu. Menurut Parsudi Suparlan (1983), kebudayaan dapat dideskripsikan sebagai makna dari benda, tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial, dalam pandangan mereka yangjasi pelakunya. Dalam perwujudannya, kebudayaan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu (1) apa yang mereka lakukan, (2) apa yang mereka ketahui, (3) benda apa yang digunakan dalam kehidupan. Benda apa yang digunkan oleh para pendukung kebudayaan tersebut, dapat diberi makna.

Senada dengan itu, Koentjaraningrat (1985) mengatakan bahwa paling sedikit terdapat tig wujud kebudayaan. Yaitu (1) wujud sebagai kompleks citacita, gagasan, konsep serta pikiran manusia yang disebut dengan sistem budaya (culture system); (2) wujud sebagai kompleks aktivitas sikap tindak, perilaku yang saling berinteraksi dalam masyarakat yang disebut sistem sosial (social system; dan (3) wujud sebagai fisik hasil karya manusia yang disebut kebudayan fisik (material culture).

Sedangkan para ahli sosiologi hukum, cenderung membagi budaya masyarakat dalam tiga stratifikasi budaya yang meliputi ( 1) budaya masyarakat yaag bera<hl di lingkungan yang sesuai dengan budaya masyarakat pada omumnya (sub-culture); (2) budaya masyarakat yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat pada umurnnya (counter culture); dan (3) budaya masyarakat yang berada pada posisi peralihan (transition culture).

Dalam kehidupan terjadi proses sosial yang berjalan secara alamiah. Proses ini kemudian berkembang ke berbagai arah karena sifat kehidupan yang dinamis.

Dinamika kehidupan pada dasamya adalah dinamika kebudayaan juga sebab kebudayaan merupakan pproduk dari sebuah kehidupan. Jika kemudian berkembang menjadi sesuatu yang positif ataupun negatif, semua tak terlepas dari proses sosial yang berlangsung itu. Dalam tiap proses inilah, terbentuk nilai-nilai meskipun-terutama bagi masyarakat tradisional, sikap dan perilaku sosial itu tidak disadari sebagai sebuah nilai. Begitupun ketika nilai-nilai itu tumbuh, berkembang, bergeser atau justru hilang tanpa disadari.

Karena setiap kebudayaan memiliki dinamika, tidak dapat tidak, semuanya turut berkembang. Perkembangan itu bersumber dari faktor dalam (internal) dan faktor luar (ekstemal). Kedua faktor ini balk sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mendorong terjadinya perubahan ataupun pergeseran sistem dalam budaya. Faktor dalam antara lain disebabkan oleh adanya pertukaran generasi yang dihadapkan pada kebutuhan baru dalam proses adaptasi, bencana alam yang mendorong adanya penyesuaian kembali, perubahan dan pemiskinan lingkungan, serta perkembangan hasil peikiran. Sedangkan faktor luar, antara lain adanya kontak kebudayaan, balk melalui perdagangan, pendidikan maupun misi kebudayaan yang merangsang munculnya pemikiran baru (S. Budisantoso, 1983).

Kaya yana Beda

Sebagai salah satu bagian Negara Rl, Sumatera Selatan dengan penduduk sekitar 6,5 jutajiwa, dapat dikatakandi samping daerah lain yang mung.kin berkarakter sama-sebagai prototype konsep Bhineka Tungga/ llca. Dengan pembagian wilayah administratif meliputi tiga kota dan lima kabupaten, terdapat sekitar 70 bahasa ( dialek). Masing-masng pemakai bahasa in! memilikl karakter dan adat istiadat yang berbeda meskipun sangat tlpis. Keanekaragaman tradisi ini merupakan kekayaan budaya yang tak temilai.

Di balik kekayaan ltu, hal yang patut disayangkan adalah, belum ada satu kesatuan identitas untuk sebuah penamaan ketika dibawa ke luar (daerah). Sebagai contoh, masyarakat di Sumatera Barat punya penamaan Minang untuk semua kaumnya, Batak untuk menamakan scluruh warga Sumatera Utara atau Jawa untuk masyarakat yang menetap di Pulau Jawa (kecuali Jawa Barat, Jakarta dan Madura). Persoalan ini tampaknya sesuatu yang kecll tapi cukup berpengaruh untuk menandai ldentitas budaya. Memang ada wacana yang berkembang untuk memakai satu nama, yaltu Palembang. Namun hinaa kin!, belum ada kesepakatan secara past! mengenai hal ltu.

Persoalan lain yang muncul di daerah inl adalah pel'ieseran adat istladat,

____ ___________ ___ 119 terutama sistem nilai, yang berkembang dalam masyarakat Generasi muda Sumatera Selatan umumnya kini tidak banyak lagi yang membawa nilai-nilai - yang lahir dari tradisi -dalam polah tingkah dan perilaku kehidupan. Hal ini, berdasarkan pengamatan (belum ada penelitian denganjaminan validitas) disebabkan beberapa faktor yang sating terkait satu sama lain, terutama kebijakan politik selama masa pemerintahan Orde Baru.

Sistem dan Perlakuan Politik

Ketika terjadi perubahan tatanan pemerintahan yang berimbas kepada pola kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan di Indonesia (perubahan sistem pemerintahan daerah) lewat UU No.5 tahun 1974 dan UU No. 4 tahun 1975, Sumatera Selatan (Palembang) tennasuk salah satu daerah yang cukup lama me1akukan penolakan terhadap perubahan itu. Setelah efektif ber1aku sekitar tahun 1976, Sumatera Selatan baru menerapkan sistem "baru" pemerintahan daerah itu pada tahun 1982.

Seiring dengan penerimaan itu, konsep pemerintahan yang bertumpu pada (sistem marga) dengan hukum, lebih mengikat pada aspek moral dan sosial, lenyap seketika. Sosok-sosok pemimpin kharismatis seperti Pasirah dan Kriyo lenyap digantikan Lurah dan Kepala Desa. Rapat marga digantikan dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Bujang gadis digantikan oleh Karang Taruna.

Dalam tatanan kehidupan selanjutnya, sosok-sosok dan "institusi" ini tidak lagi menjadi bagian dari masyarakat. Sebelumnya, kepala pemerintahan di desadesa di Sumatera Selatan menjadi semacam figur perekat dan panu :an masyarakat. Pada era Soehartoisasi, peran penting ini hilang digantikan dengan peran "penguasa".

Rapat marga yang sebelum berlakunya UU No. 5 tahun 1974 dan UU No. 4 Tahun 1975 dapat menjadi semacam lembaga pencari solusi masa1ah sosial kemasyarakatan; persoalan tanah, umpamanya, tidak lagi memegang peran itu. LKMD, yang menggantikannya, tidak lebih menjadi perpanjangan tanah pemerintah di pelosok. Lembaga ini justru menjadi menjadi legitimasi dari kebijakan yang bersifat top down. Alasannya, menarik partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Parahnya lagi, lembaga ini menjadi ''tangan" yang cukup efektif untuk kepentingan politik pemerintah 1ewat partai yang berkuasa. Hal yang sama terjadi pada "organisasi" Bujang Gadis. Pada masa-masa ini, para bujang gadis, lewat Karang Taruna, setiap lima tahun sekali dikerahkan untuk meraup suara bagi partai pemerintah.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pola kehidupan sosial. Kehidupan budaya (adat istiadat) pun menjadi kosong. Kalaupun ada aktivitas budaya, yang terjadi adalah aktivitas budaya yang tidak lebih dan tidak kurang sebagai kegiatan seremonial belaka. Dengan aktivitas budaya yang demikian, tentu saja nilai-nilai yang seharusnya menjadi esensi dari suatu produk budaya itu justru tidak terhadirkan.

lbarat sudah jatuh tertimpa tangga, perkembangan dan pembangunan budaya selalu terabaikan demi kepentingan pembangunan ekonomi. Pembangunan fisik, berlangsung hingga sekarang, sama sekali tidak berwawasan budaya. Adalah hal yang lumrahjika banyak benda eagar budaya yang digusur dan dihancurkan atas nama pembangunan.

Ketika sistem pemerintahan dan sistem politik berubah seiring dengan reformasi ( 1998), kebijakan yang yang berkaitan dengan kebudayaan daerah ini tidak pula berubah. Sebagai contoh nyata, institusi yang (seharusnya) merijadi pranata sosial dan moral masyarakat di tingkat desa hanya berganti nama. LKMD berganti bajunya ·menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Sistem kerjanya , tetap saja seperti lembaga yana digantikannya. Bedanya, lembaga ini lebih dapat bersuara.

Gaaap Globallsasi

Dengan kondisi "putus rantai budaya" ini generasi muda dihadapkan pada budaya "baru" yang datangnya dari luar. Seperti dikemukakan terdahulu, perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang itu adalah suatu keniscayaan. Pada penerimaan serapan lembaga ini, seharusnya para penerimanya sudah memiliki dasar yang kuat sehingga budaya baru diterima tanpa harus menanggalkan budaya lama. Yang terjadi,justru bukan menanggalkan budaya lama karena nilai-nilai tradisi itu memang sebelumnya tidak pemah terbangun.

Akibat larijutannya, muncullah generasi muda Timur yang Barat. Dalam artian, berdarah dan bertampang Timur dengan perilaku Barat. Unsur Barat ini, sayangnya,justru unsur-unsur yangjauh dari nilai kearifan tradisi. Sebagai contoh, tak ada lagi kata tabu dalam persoalan seks, misalnya. Juga masalah narkoba dan sejenisnya yang kian marak saja merasuki kehidupan generasi mud a.

Pada tahapan ini, generasi muda benar-benar gagap dengan kata globalisasi. Terjadilah apa yang dikhawatirkan Emha Ainun Nadjib pada era 1980-an. Jika saat itu budayawan ini dan banyak tokoh lainnya mewanti-wanti agar modemisasi harus menghindari proses westemisasi, saat ini kekhawatiran itu terbukti. Entah, apakah, secara urn urn, sudah ada penelitian yang mendapatkan perbandingan atau persentase antara manfaat dan mudharat yang didapat selama proses mengglobal ini berlangsung. Misalnya, berapa banyak atau berapa persen

generasi muda Indonesia yang berhasil mendapatkan dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dari Barat itu. Lalu, berapa persen yang mengalami kemunduran akibat akses Indonesia yang mendunia ini. Namun yang jelas, kondisinya bukan Indonesia mendunia, melainkan dunia telah memasuki sendisendi kehidupan rakyat Indonesia.

Keliru Penafslran

Di beberapa daerah luar Sumatera Selatan, masyarakat daerah ini (khususnya Palembang), dikenal sisi negatifnya. Selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ini dapat dilihat dari Patroli (tayangan khusus tindak kejahatan), misalnya. Nyaris tiada hari tanpa Palembang dalam pemberitaan tindak kriminal itu. Hal ini menimbulkan image yang benar-benar negatif. Begitupun ketika kata "Palembang" dibawa keluar. Bahkan saat ini, sebagian besar usaha rumah kos di kota Bandung (Jawa Barat) menolak mahasiswa asal Palembang. Kondisi ini sungguh menyedihkan. Meskipun dapat dipastikan, hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengn nilai budaya.

Apa benar masyarakat Sumatera Selatan itu gemar kekerasan dan tindakan ini merupakan bagian dari karakter budayanya? Jika dikatakan sebagai masyarakat yang keras, mungkin dapat diterima. Namun,jika dikatakan sebagai masyarakat yang menyukai kekerasan, masih harus diperdebatkan lagi.

Pantun sebagai salah satu produk budaya di tiga daerah Sumatera Selatan ini dapat menggambarkan karakter keras masyarakat itu.

• Matek den sak top (Mati tidak apa-apa asalkan top) dari Sekayu, Musi Banyuasin.

• Dide mbunoh, mati jadiah (Tidak membunuh, mati jadilah) dari Lintang, Muaraenim.

• Nge/awan idak, mati dakkan surut (tidak melawan(kalau harus mati) tidak akan surut) dari Meranjat, Ogan Komering Ilir.

Ketiga pepatah ini pasti terdengar seram. Seseram itu pula tekad para pemegangnya. Pada masa sekarang, pepatah ini disalahartikan oleh para kaum mudanya. Sehingga, ketika terjadi perselisihan, muncullah "semangat" mati tidak apa-apa asal nama terkenal itu. Padahal sesungguhnya, berdasarkan penuturan para tetua di daerah-daerah itu, pepatah ini dahulunya dipakai warga daerah setempat ketika ikut mengangkat set"\Jata rnelawan penji\Jilh. Semanaat kejuanaan yana sanaat posltlf ltu jumu ber;eser menjadi perilaku yana bermakna neaatlf.

Ada lagi legenda Sf Pahit L fdah dan Si Mata Empat. Legenda irtl menglsahkan seorang tokoh, sl Pahlt Lidah, yang saktl mandraguna. Denaan kata-kata saja, dia dapat mc:ngalahkan musuh. Banyak "hasll" kutukan tokoh ini yang tersebar di beberapa wilayah Sumatera Selatan, dlam bentuk "sesuatu yang membatu" . Dalam saat yang sama, ada pula tokoh yang tak kalah saktinya, si Mata Empat. Kelebihan tokoh ini, memiliki dua mata di bagian kepalanya. Karena tantangan si Mata Empat, terjadil ah perkelahian antara keduanya.

Perkelahian yang berlangsung lama itu berakhir seri. Karena harus ada yang menang, si Mata Empat menawarkan masing-masing sekali pukulan (masa sekarang diistilahkan se/ubang sewang ). Si Pahit Lidah yang mendapat giliran pertama, menurnbangkan pohon ke arab si Mata Em pat. Karena lawan ini punya mata di belakang, denagn mudah ia menghindar. Ketika tiba giliran si Pahit Lidah yang mendapat tumbangan pohon, dia tidak dapat menghindar sehingga tewas seketika. Si Mata Em pat yang "gerah" dengan nama besar si Pahit Lidah, kemudian mencicipi Judah musuhnya itu. "Kata orang lidahnya pahit. Coba kurasa," kata si Mata Em pat sambil mengoleskan jari ke lidah si Pahit Lidah. Setelah mencicipinya, si Mata Empat merasakan memang benar-benar pahit. Akibatnya, dia pun tewas.

Sekilas , legenda ini mengajarkan kekerasan . Semua persoalan dapat diselesaikan dengan kekerasan, dengan cara adu nyawa . Namun harus diingat, ajaran para orangtua bukan hanya pacta apa yang tersurat, melainkanjuga pada apa yang tersirat. Biasanya, para orangtua tempo doeloe akan menutup dongeng ini dengan kata-kata, "Jadi harus ingat, tidak ada guna menjadi jagoan. Kalab jadi abu, menang jad i arang" .

Banyak ajaran kebaikan lewat tradisi masyarakat Sumatera Selatan yang kini nyaris tinggal kenangan. Di antara tradisi ini, terutama tradisi lisan yang pada tahun 1970-an masih sering diberikan kepada anak-anak. Selain pepatah dan dongeng, ada pula berbentuk denggung (lagu untuk menidurkan anak). Keunikannya , denggung ini berbeda antara satu daerah kabupatenlkota dengan daerah lainnya. Namun , ajaran yang dipantunkan itu memiliki inti atau esensi yang sama.

Contoh pantun dalam denggung yang dahulu biasa dinyanyikan saat anak dalam buaian, dapat dilihat pada kutipan berikut ini :

Laila si kuning jiwa

Bilik keci/ muat bedua

Biar /ebur biar binasa

Sama-sama kain kelasa

(Laila si kuningjiwa

Karnar sempit muat (orang) dua

Biar lebur biar binasa

Sarna-sarna kain tikar)

Salah satu bait dalarn denggung masyarakat Palembang ini, mengajarkan semangat pantang menyerah dan semangat kejuangan yang kuat. Biar lebur biar binasa, menunjukkan betapa si orangtua mengharapkan anaknya kelak memiliki kekuatan dan ketegaran. Tak takut mati (dalarn masa perjuangan) dan tak pantang bersaing ( dalarn konteks kekinian) dengan ibarat semua orang itu berzat sarna (kain tikar).

Pak epek kambing Pak epek

Makan roti di bawah rumah

Ado budak idung cepek

Anak bupati di kampung tengah

(Pak epek karnbing Pak epek

Makan roti di bawah rumah

Ada anak (ber-) hidung pesek

Anak bupati di kampung tengah)

Bait denggung masyarakat Meranjat (Ogan Komering Ilir) ini mengajarkan kerendahan hati bagi anak-anak. Sekaligus memberikan kebesaran hati dalarn bercita-cita. Anak be'rhidung pesek adalah anti-pujian yang dilakukan para orangtua kepada anak-anaknya. Sekalipun anak bupati (karnpung tengah), anak ini tidaklah cantik ataulah tarnpan. Atau, biarpun tidak cantik atau tarnpan, si anak itu punya derajat juga. Hingga saat ini, sebagian masyarakat Sumatera Selatan tetap berprinsip untuk tidak mengatakan seorang anak (bayi dan balita) itu cantik atau tampan sekalipun ia layak mendapat "pujian" itu di depan si anak. Menurut pemegang "paharn" ini, pujian itu tabu. Narnun, hal ini punya makna lain. Yaitu, agar si anak tidak besar kepala. Kedua denggung-berbeda daerah dan suku-ini juga memiliki kesarnaan dalam penyarnpaian. Di antara pantun-pantunnya diselipkan kalimat syahadat La Illaha Ilallahu, Muhammadarrasulullah. Sehingga, pengajaran dan pendidikan tauhid (keesaan

Tuhan) juga dilakukan bersama-sama. Secara psikologis dan tinjauan paedagogis, pengajaran dan pendidikan lewat nyanyian ini lebih cepat meresap dalam pikiran danjiwa si anak.

Semua kearifan yang biasa diajarkan dalam waktu senggang, menjelang tidur, atau -saat bekerja ini, sekarang nyaris hilang. Ini juga menjadi salah satu penyebab kegamangan yang melingkupi kaum muda masa sekarang. Mobilitas yang tinggi, kesibukan pencarian natkah, sentuhan modemisasi merupakan alasan mengapa "pendidikan" model ini tidak lagi dilakukan.

Akibat lanjutannya, para anak (mulai dari generasi yang lahir 1970-an), yang kemudian menjadi orangtua, tidak punya bekal untuk mendidik anakdengan cara "tradisional" seperti itu. Di sisi lain, kepesatan teknologi komunikasi, turut menipiskan peran ini. Anak-anak yang besar dalam era elektronika-bahkan budaya baca (menurut penelitian Prof. DR. Chusaimah Dahlan Diem, minat baca masyarakat Sumsel hanya 2%) tidak sempat mengakar di kalangan generasi muda. Mereka lebih asyik, misalnya menikmati suguhan fi1m, kartun, atau sinetron produk luar yang membawa nilai-nilai berbeda daripada nilai di lingkungan si anak. Gamanglah generasi kini dalam menghadapi budaya nasional yang secara umum telah mengglobal itu.

Revitalisasi Budaya

Tidak ada pilihan lagi bagi bangsa dan Negara (state) ini dalam menangkal pengaruh negatif yang muncul dalam derasnya proses globalisasi di tengah makin lentumya kekuatan budaya lokal sekarang. Hanya ada dua kunci yang harus dimiliki untuk tetap eksis sebagai warga dunia. Pertama, harus menjadi karakter yang berkualitas dalam pengertian memiliki kepekaan budaya yang tinggi (high culture sensitivity) dan jati diri bangsa yang kukuh (strong national identity).

Dengan sifat dinamis kebudayaan, tidak dapat dilakukan penolakan terhadap budaya luar sekalipun nilai yang diberikan kepada "anasir baru" itu adalah negatif. Selain itu, ada pandangan bahwa nilai budaya di semua belahan dunia itu bersifat universal. Dua antropolog, F. Kluckholm dan Strodtbeck pada tahun 1961 telah menyusun satu kerangka universal yang menjadi tinggkat orientasi dari semua sistem nilai budaya di dunia. Salah satu kerangkanya adalah hakekat pembawaan hidup manusia seperti berbuatjahat, biasa, atau kombinasi jahat dan baik. Ada pula konsep antropologi, yaitu tahap kenisbihan kebudayaan (culture relativition) . Aliran ini memandang bahw akebudayaan tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Semua tergantung dari cara orang atau kelompok orang memandangnya. Sekalipun nilai budaya itu bersifat universal, ada beberapa pandangan yang tidak dapat diserap dan diterima begitu saja dalam masyarakat Indonesia. Karena, budaya dalam pengertian harfiah-juga ada pengikat lain Uuga bagian dari budaya), seperti agama, etika, dan moral. Seperti hidup bersama sebelum menikah, bukanlah persoalan di Barat. Di Indonesia, hal ini tidak dapat di berlakukan. Ingat bagaimana perilaku seks bebas "dideklarasikan" di Indonesia lewat sekte Anak-Anak Tuhan (Children of God) pada awall980-an? Ini merupakan salah satu alasan betapa pentingnya filterisasi budaya yang masuk itu.

Cara terbaik yang harus dilakukan untuk menjadikan manusia Indonesia sebagai karakter yang berkualitas dengan budaya yang tinggi dan jati diri budaya kukuh, tidak cukup dengan upaya melestarikan budaya berikut nilai-nilainya. Sudah saatnya melakukan revitalisasi budaya. Menjadikan budaya sebagai bagian (pembangunan) yang penting ini dapat dilakuan dengan mengangkat kembali nilai-nilai yang tumbuh dari pelaksanaan adat istiadat masyarakat yang nyaris hilang itu. Hal ini penting dilakukan mengingat, seperti kata Koentjaraningrat (1982), adat adalah sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi.

Pedoman yang dapat dipakai dalam pelaksanaan revitalisasi ini adalah kebijakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan seperti yang diamanatkan oleh para pendiri negara ini lewat Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi, "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional". Lewat penjelasan pasal itu, kemudian dikenal konsep "Puncak-Puncak Budaya Daerah (sebagai budaya bangsa)". Pengertian mengenai Puncak-Puncak Kebudayaan ini bersumber dari konsep Ki Hajar Dewantara tentang Kebudayaan Nasional yang lahir pada masa pra kemerdekaan (Tentang Puntjak2 dan Sari2 Kebudayaan di Indonesia).

Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 tertulis,

Kebudayaan Bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai sebuah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya.

Kebudayaan yang lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dan kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Penjelasan pasal itu dapat diperas dan disarikan pengertian-pengertian mengenai kebudayaan, taniiungjawab, dan penaniiungjawab usaha untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan itu.

• Pemerintah sebagai pemprakarsa pelestarian, kemajuan, dan pengembangan budaya nasional.

• Upaya untuk melestarikan, memajukan, dan mengembanjkan kebudayaan nasional adalah taniiung jawab seluruh rakyat Indonesia dengan pemerintah sebaal pemprakarsanya.

• Kebudayaan nasional adalah kumpulan puncak-puncak kebudayaan daerah.

• Pembinaan kebudayaan harus mengarah kepada kemajuan peradaban, budaya, dan persatuan.

• Kebudayaan Indonesia tldak menolak masuknya budaya asing selama itu bermanfaat untuk mengemban&}can dan memperkaya kebudayaan Indonesia serta mempertiniii derajat banpa .

Pengertian puncak-puncak kebudayaan selama ini memang mengundang tanggapan pro dan kontra. Pihak yang kontra berpendapat bahwa akan terjadi penyatuanlebih tepatnya penyeragaman-{summing up) budaya daerah untu mel\iadikannya sebaaal budaya nuional. Ada laai pendapat yang lebih menyorot kepada istllah puncak (Inwis:Top). Jika sudah berada pada posisi tertiniii logikanya memang tak mungkin menjadi lebih tinggi lag! kecuall terjadi penurunan (decltntng). Kesulltan lain adalah, bagaimana menentukan budaya daerah mana dan bagaimana yang layak dijadikan sebagai "puncak" itu.

Kekhawatiran-kekhawatiran itu memang menjadi kenyataan akibat kesalah tafsiran, balk tak sengaja maupun disengaja rezim selama Orde Baru. Seperti dituliskan terdahulu, penyeragaman lewat konsep Soehartoisasi terhadap lembaga-lembaga adat yang ada di seluruh Indonesia. "Kecelakaan" ini semestinya tidak perlu terjadi jika pemahaman terhadap pasal 32 UUD 1945 dan penjelasnnya tidak mengalami "kesesatan" (yudhy Sarofie : 2000).

Di samping itu, kekhawatiran terjadinya summing up itu tidak perlu pula menjadi kenyataan sekiranya para pemegang kebijakan mempelajari dengan sungguh-sungguh konsep Ki Hajajar Dewantara yang termaktub dalam tulisannya, Tentang Puntjak2 dan Sari2 Kebudayan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, "pembentukan" kebudayaan nasional bukanlah tindakan penyeragaman, dalam pengertian. Satu produk budaya di daerah tertentu diadopsi kemudian dipaksakan penerapannya di daerah lain.

Beranjak dari pemahaman budaya daerah adalah puncak-puncak budaya nasional dan budaya daerah serta nasional merupakan bagian dari budaya glo-

...,D .... ------------------127 bal, revitalisasi budaya (daerah dan nasional) sangat mungkin dapat dilakukan secepatnya. Apalagi, era otonomi daerah lewat UU No. 22 Tahun 1999, yang memberikan kesempatan luas dalam demokratisasi dan otonomisasi (termasuk dalarn penerapan kebijakan kebudayaan di dearah), memberikan dasar hukum yang memperkuat dasar hukum tertinggi (Pasal 32 UUD 1945), dalam bidang pegembangan dan usaha memajukan kebudayaan itu.

Tawaran langkah yang dapat ditempuh dalam mempertahankan, melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan itu telah diberikan S. Budisantoso hampir dua dasawarsa lalu. Langkah-langkah itu meliputi :

• Mendeskripsikan secara menyeluruh keragaman kebudayaan menjadi etnografi.

• Memeriksa kesamaan dan perbedaan dalam rangkaian pengembangan kebudayaan nasional.

• Menyusun pola kebudayaan yang dapat mengungkapkan keberagaman dan keseragaman kebudayaan serta persebarannya.

• Memahami pola interaksi sosial antarpemangku kebudayaan yang berlainan dalam masyarakat Indonesia.

Program Kerja Pengembangan Budaya

Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa semua komponen bangsa bertanggung jawab dalam melestarikan, memajukan dan mengembangkan kebudayaan. Pada tataran ini, kata "bertanggungjawab " harus dijabarkan pula dalam penafsiran sesuai fungsi semua komponen bangsa itu. Semua komponen ini harus "bekerja" secara bersama-sama dan terintegrasi sedemikian rupa.

Secara urn urn, para penanggung jawab kebudayaan ini terbagi atas :

1. Lembaga Formal

a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi , Pemerintah Kota dan Kabupaten.

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, lembaga pemerintahan ini datam posisi sebagai pemprakarsa dengan "kewajiban" menelurkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah pengembangan dan usaha memajukan kebudayaan. Juga, dalam mendukung pelaksanaan program, mengalokasikan anggaran yang cukup , dalam pengertian memadai untuk mendukung dan menjunjung terlaksananya revitalisasi kebudayaan .

b. Departemen Pendidikan Nasional dengan instansi vertikal dibawahnya .

lnstansl ini sebaiknya melakukan pembenahan dalam bidang pendidikan kebudayaan. Begitupun dengan lnstansi vertikal di bawahnyai Dinas Pendldlkan Nasional Propinsi, Kota dan Kabupaten. Kebijakan teruwna dalam penyusunan kurlkulum. Karena kebudayaan ltu beraneka raaam (sesual denaan daerahnya), pendidlkan kebudayaan in! sebalknya diaolonakan ke dalam muatan lokal. Mater! dan pola penaajaran bldana inl munakln dapat dlbuat sepertl mata pelajaran Bud! Pekerti. Mater! pelajaran bukan semata-mata pengenalan budaya dan tradisi, melainkan juga bersama-sama dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi itu. Dalam kaitan ini, sekolah dengan para gurunya menjadi ujung tombak dalam penanaman nilai-nilai kepada generasi muda secara dini.

c. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) bersama instansi vertlkal di bawahnya, Badan atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Proplnsi, Kota dan Kabupaten. Termasuk, lnstansi atau lembaga yang punya hubungan langsung atau tidak langsung dengan departemen lni.

d. Perguruan Tinggi dan perangkat pendukungnya, seperti lembaga penelitian dan sebagainya, yang merupakan bagian dati perguruan tinggl

itu. Penelitlan budaya dan sejarah, baik yang dilakukan oleh para dosen ( untuk proaram penelitian, pengambi Ian program strata 2 dan 3) maupun mahasiswa (tugas kuliah atau bahan skripsi untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 ), sebaiknya dapat diterbitkan dan disebarluaskan. lni dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan buku pelajaran (buku teks) atau dapat dijadikan sebagai buku peninjang dalam mata pelajaran budaya.

2. Lembaga Non Formal

a. Lembaga Pemangku Adat (atau bentuk lain dati insitusi sejenis) Lembaga sejenis ini harus lebih diberdayakan. Di sebagian daerah, selama ini lembaga pemangku adapt ini lebih bersifat fonnalitas belaka. Lewat lembaga ini, "penularan" nilai-nilai luhur budaya local kepada generasi muda dapat dilakukan. Dengan demikian, generasi muda dapat lebih mengenal tradisi di daerahnya. Bukankah ada pepatah "Tak kenai maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta"? Lewat pertemuan informal (mungkin dapat dilakukan secara rutin) ini, kekayaan budaya dan tradisi lokal tidak lagi hanya sekedar menjadi khazanah. Lebih dari itu, nilai-nilai diharapkan dapat bertahan Gustru tanpa disadari).

b. Dewan Kesenian Daerah di Propinsi, Kota dan Kabupaten Program-program yang digiatkan lembaga ini sedapat mungkin tidak lagi sekadar memenuhi agenda seremonial. Dewan Kesenian sebaiknya dapat memposisikan diri sebagai lembaga Pembina bagi kemajuan kebudayaan . Tentu saja, tidak melepaskan fungsi dalam pembinaan dan peningkatan kesejahteraan seniman. Bersama lembaga lain (formal dan non formal), lembaga ini melakukan usaha terprogram dan terpadu dalam mengembangkan dan memajukan tradisi lokal.

c. Mayarakat sebagai komunitas budaya.

Masyarakat sebagai kelompok orang yang mendiami suatu wilayah budaya, sudah selayaknya meml,en kan dukungan dalam program revitalisasi budaya ini. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberi semacam kebebasan ekspresi budaya masyarakat. Di samping itu, dilakukan pendorongan kea rah kesadaran betapa pentingnya nilai tradisi itu. Secara individual, para orangtua dapat (dan memang seharusnya) memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anaknya tentang nilai tradisi ini. Salah satu bentuknya, menghidupkan kembali tradisi mendenggung dan mendongeng (yang dikenal sebagian daerah).

d. Lembaga Pers

Pers sesungguhnya memiliki peran strategis dalam revitalisasi budaya dan tradisi ini. Lewat fungsi-fungsinya, pers diharapkan mampu menjadi pendorong (bukan penentu) keberhasilan program budaya, baik dilakukan bersama-sama maupun sendirisendiri (tetapi tidak lepas satu sama lain). Peran itu dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi pers itu sendiri. Yaitu :

• Kontrol sosial, mengingatkan semua pihak (para penanggung jawab) tentang masalah, hambatan, nilai penting dan perlunya pengembangan budaya dan tradisi berikut nilai-nilainya.

• Penyebarluasan informasi, menggali dan menuliskan tradisi yang ada dalam masyarakat, baik yang masih eksis maupun yang nyaris punah.

• Penampung aspira si, lebih peka dalam melihat perkembangan tradis i di suatu daerah atau kelompok (budaya) masyarakat dan menuliskan hambatan atau kendala yang mungkin dihadapi untuk selanjutnya berupaya mencarikan solusi lewat tulisan atau berita yang dimuat.

• Memberikan pendidikan, memberikan gambaran nyata kepada semua pihak betapa pentingnya pemeliharaan nilai budaya itu . Di samping itu , tulisan atau berita juga berbemtuk kupasan-kupasan tentang nilai-nilai budaya itu sekaligus berupaya memberi pengaruh (kepada pembaca) agar dapat mengikuti atau menerapkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari .

• Hiburan, menuliskan peristiwa budaya sebagai sajian yang menghibur.

• Recording ( pencata t peristiwa ), meng-cover semua peristiwa budaya selain sebagai bag ian dari publikasi, juga sebagai bentuk inventarisasi budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah .

Peran pers dalam tataran ideal, mudah-mudahan dapat mendukung pengembangan serta usaha memajukan budaya dan tradisi. Paling tidak, mampu mempengaruhi pikiran para pembaca seperti teori agenda setting, yang dikemukakan Maxwell E. McComb dan Donald L. Shaw, " ... media massa memang tidak dapat mempengaruhi orang untuk mengubah sikap tetapi media massa cukup berpengaruh terhadap apa saja yan? dipikirkan orang ... " ( dalam Jalaluddin Rahmat : 1985)

Peranan dan fungsi para penanggungjawab ini mudah-mudahan dapat diterapkan sesuai dengan harapan. Di samping itu, usaha terpadu dan program yang terintegrasi diharapkan mampu menjadi jawaban atas kegamangan para generasi muda dalam melangkah ke pola-pola global, yang mau tidak mau harus dihadapi cepat atau lambat. Penjabaran fungsi dan peran para penanggung jawab ini, mudah-mudahan pula dapat dijadikan sebagai kerangka kasar dalam program pengembangan dan usaha memajukan budaya, tradisi dan nilai-nilai budaya yang pada muaranya dapat membentuk jati diri budaya yang kuat di kalangan generasi Indonesia mendatang .

Daftar Pustaka

Alfian (ed). 1985. Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan, Jakarta : Gramedia Dewantara, Ki Hajar (artikel) . Tentang Puntjak2 dan Sari2 Kebudajaan di Indonesia Diem, Chuzaimah Dahlan. 2001. Peran Perempuan dalam Membentuk Kepekaan Budaya dan Jatidiri Bangsa (makalah). Palembang : Dinas Pendidikan Nasional S umatera Se Ia tan Jalaluddin. 2001. Kebudayaan dan Pembentukan Jatidiri (makalah ). Palembang , Dinas Pendidikan Nasional Sumatera Se1atan Koentjaraningrat. 1982. Sejarah dan Antropologi Indnesia. Jakarta : Ul-Pres s Moerdjanto, G, Rahmanto, J. Sudarminta . 1993. Tantangan Kemanusiaan Universal. Yogyakarta ; Penerbit Kanisius Rahmat, Jalaluddin. 1985 . Psikologi Komunikasi. Bandung : Remaja Karya CV Suparlan, Parsudi. 1982 . Pe nelitian Bagi Menunjang Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional (diktat). Jakarta : Konsorsium Antar Bidang Departemen Pend idikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Syarofie, Yudhy. 2000. Reposisi Peran Pers Lokal dalam Pelestarian dan Pengembangan Ni/ai-Nilai Budaya Tradisi (makalah). Palembang : Kanwil Departemen Pendidikan Nasional Sumatera Selata n

MEDULU MEPOKOASO DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT TOLAKI*

Oleh : Drs. Suhardin, M.Si."

A. Pendahuluan

Setiap individu atau kelompok yang hidup dalam suatu masyarakat, apakah masyarakat terbelakang, tertinggal , miskin , terasing. maju, modern dapat dipastikan memiliki budaya. Indonesia adalah negara yang bhineka dari berbagai segi, misalnya dari segi etnik, adat istiadat dan kepercayaan. Keragaman budayanya tentu tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Jikalau masyarakatnya terbelakang tentu budayanyapun terbelakang, bila diukur dari kacamata budaya moderen saat ini. Akan tetapi, bil a budaya yang kita anggap maju saat ini akan menjadi budaya yang terbelakang setelah dipandang pada masa ratusan tahun yang akan datang.

Masyarakat Tolaki adalah suatu suku bangsa yang mendiami wilayah daratan Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka dan Kota Kendari, yaitu kabupaten/kota dan enam kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten/kota lainnya adalah Kabupaten Buton, Kabupaten Muna dan Kota Bau-Bau vang terletak di bagian kepulauan dan provinsi ini.

Masyarakat Tolaki memiliki pranata sosial seperti pada masyarakat alarnnya di dunia, yaitu apa yang disebu t Medulu Mepok oaso, yakni menyangkut kegiatan dalam pelaksanaan perkawinan dan pendidikan.

Menurut Tarimana ( 1989) medulu mepokoaso pada masyarakat Tolaki adalah suatu kebersamaan yang bersifat kekeluargaan , yang berkaitan dengan tolong menolong, gotong royong dan bantu membantu antar sesama keluarga terutama di bidang pendidikan dan perkawinan. Medulu berfungsi untuk mempersatukan dan menghimpun kerabat dekat yang sedarah dan berasal dari satu moyang dalam artian medulu mbenao (satu dalam perasaan) , medulu mbonaa (satu dalam pendapat) dan medulu mboehe (satu dalam kehendak).

Selanjutnya Tarimana mengatakan bahwa istilah medulu identik gotong royong dalam bahasa Jawa yang berarti mengerjakan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama, yang hasilnya dinikmati bersama . Dalam praktiknya , istilahistilah tersebut di atas mencakup semua aspek kehidupan sosial masyarakat Tolaki. Namun istilah-istilah seperti metealo-alo, samaturu, dan mepokoaso (menjadi satu) digunakan dalam hal mengerjakan pekerjaan seperti mengolah sawah, berladang dan membangun rumah, kecuali medulu adalah melakukan kegiatan di bidang perkawinan dan pendidikan yang sampai saat ini masih tetap berlaku.

B. Fungsi Medulu Dalam Pelaksanaan Perkawinan

Medulu sebagai salah satu pranata sosial masyarakat Tolaki merupakan salah satu bentuk tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan kekerabatan, khususnya persatuan dan kesatuan di antara anggota kerabat dengan kerabat lainnya dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Oleh karena itu medulu termasuk basic institutions, yang dianggap esensial bagi pengaturan hubungan sosial dan bagi kelangsungan hidup sesuatu masyarakat (Summer dalam Harsojo, 1972). Sebagai suatu pranata sosial medulu mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat Tolaki-khususnya dalam perkawinan dan pendidikan.

Masyarakat Tolaki memakai tiga istilah yang berhubungan dengan perkawinan yaitu : medulu yang berarti berkumpul, bersatu, dan mesangginaa, yang berarti makan bersama dalam satu piring, sedangkan istilah yang paling umum berlaku adalah merapu yang berarti merumpun, keadaan ikatan suami isteri, anak-anak, mertua-menantu, paman-bibi, ipar, kemenakan, sepupu, kakek-nenek, dan cucu yang merupakan suatu pohon yang rimbun dan rindang. Dengan istilah-istilah itu dimaksud bahwa seorang yang kawin itu telah bersatu dalam ikatan sebagai anggota dari suatu rum pun keluarga yang tergabung dalam ikatan erat dengan semua anggota kerabat, baik dari pihak isteri maupun dari pihak suami.

Secara ideal dan normatif, masyarakat Tolaki mengenallima tahap dalam proses penyelenggaraan suatu perkawinan yaitu (1) tahap metiro (mengintip, meninjau caJon isteri); (2) tahap mondutudu (pelamaran jajagan); (3) tahap me/oso 'ako (pelamaran yang sesungguhnya); (4) tahap mondongo niwule (meminang); dan (5) tahap mowindahako (upacara nikah) (Tanrnana,1989). Adapun wujud medulu dalam tahapan perkawinan yang te1ah disebutkan di atas dapat berupa pemberian materi , bahan, alat dan tenaga maupun pikiran, yang secara umum untuk meringankan beban kerabat yang sedang menyelenggarakan upacara pernikahan.

Kelima tahap penyelenggaraan perkawinan tersebut dapat dipersingkat menjadi tiga tahap, yakni me/oso 'ako, mondongo niwulee, dan mowindahako, di mana dua tahap sebelumnya digabungkan ke dalam tahap ketiga. Selain itu bisa juga karena alasan tertentu ketiga tahap tersebut dilaksanakan sekaligus, yang disebut morumbandole (merombak hutan secara sekaligus tanpa melalui fase-fasenya ). Gej ala disebut te rakh ir ini adalah suatu hal yang terpaksa dilakukan karena misalnya perempuan telah hamil sebaga i akibat hubungan seksual yang telah terjad i secara sembu nyi. Walaupu n tahap-tahap proses perkawinan tersebu t dipersingkat , namun dalam prose s pelaksanaannya, mulai dari lima tahap , tiga tahap dan bahkan yang seka ligus atau morumbandole , medulu selalu dilaksanakan baik berup a pember ian materi/uang dan atau barang/benda maupun tenaga dan pikiran .

C. Fungsi Medulu dalam Pelaksanaan Pendidikan

Pacta masyarakat Tolaki seperti pada masyarakat lainnya di dunia dalam upa ya men ingkat kan penge tah uan dan keter amp ilan an ggota dem i masyarakatnya telah menyadar i pc:-ntingnya pelaksanaan pendidikan melalui medulu . Bagi masy arakat Tolak i, pendidikan merupaka n alat dan mekanisme untuk melaksanakan aktivitas tersebut dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan nilai dan norma kehidup an yang telah ditent ukan. Pandangan tersebut sejalan deng an pandangan Mead dalam Adiwikarta ( 1988) bahwa pendidikan menentukan kualit as dan ruang lingkup kebudayaa n. White ( 1955) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan alat yang digunakan masyarakat melaksanakan kegiatan sendiri , dalam mengejar tujuann ya.

Kalangan masyarakat Tolaki meyakini bahwa proses sosialisasi melalu i kelompok kerabat yang lebih besar, misalnya melalu i medulu memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku anggotanya, meskipun dalam ukuran yang relatif. Keyakinan ini dilandasi oleh asumsi bahwa mensosial isasikan suatu nilai dan norma kepada anggota kerabat dalam proses medulu , di sam ping mempermudah proses institusio nalisa si suatu nilai yang telah disampaikan atau diajarkan sekaligus di dalamnya terkandun g mekanisme social control, khususnya di kalan gan anggot a kerabat itu sendiri.

Selain mensosi alisasikan nilai-nila i dan norma-norma dalam proses medulu dapat berupa nasehat-nasehat , baik yang sifatnya menginga tkan maupun mengajarkan kepada anggota kerabat yang secar a langsun g turut serta dalam medulu. Wujud medulu yang paling penting dalam pelak sanaan pendidikan di kalangan masyarak at Tolaki, khususnya suatu kerabat tertentu adalah pemberian bantuan materi kepada anggota kerabat yang sedan g menempuh pendidikan.

Besarnya bantuan mater i yang diberikan oleh setiap anggota kerabat sangat relatif, yang biasanya digunakan indikator kemampuan atau status sosial ekonomi kerabat bersangkutan dan juga tergantung dari besar kecilnya biaya yang akan digunak an oleh anggota kerabat tersebu t.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Medulu

Medulu sebagai salah satu pranata sosial dalam kehidupan sosial masyarakat Tolaki dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) kelompok kerabat itu sendiri. Faktor internal medulu adalah karena kuatnya ikatan kekerabatan dan adanya tanggung jawab kerabat patrilineal.

Kuatnya ikatan kekerabatan dimaksudkan sebagai suatu ikatan darah, dan perkawinan termasuk di dalamnya secara psikologis dan bahkan fisik untuk tetap merasa memiliki kewajiban dalam menjalin hubungan dan merasa senasib sepenanggungan di antara mereka atau sebagai anggota keluarga.

Kuatnya ikatan kekerabatan antara anggota suatu kelompok kerabat akan mendorong seseorang atau suatu keluarga tertentu untuk melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan medulu. Kewajiban anggota kerabat dalam proses pelaksanaan medulu adanya kesadaran untuk menghadiri pertemuan keluarga yang dilaksanakan dalam rangka medu/u, kesediaan memberi bantuan materi, fisik dan pemikiran kepada anggota kerabat yang membutuhkan bantuan.

Dalam kenyataannya bila seseorang atau keluarga dalam kehidupan dan pergaulannya dengan anggota kerabatnya kurang harmonis atau jarang menghadiri atau dalam arti kurang atau bahkan tidak pemah berpartisipasi dalam medulu yang pernah dilaksanakan oleh anggota kerabatnya, maka pada saat tertentu seseorang membutuhkan bantuan dan atau melaksanakan medulu, maka anggota kerabat lainnya biasanya enggan untuk menghadiri atau melakukan seperti apa yang dilakukan keluarga tersebut. Kalaupun bantuan diberikan biasanya sangat terbatas atau relatif kecil, itupun hanya dari kalangan kerabat dekat atau dalam istilah Bell dalam Suleeman (1999) konventional kin yaitu individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, seperti ; suami-isteri, orang tuaanak dan antarsaudara.

Kerabat dekat pada masyarakat Tolaki yang ikatan kerabatnya cukup kuat adalah apa yang mereka sebut meowali (hubungan suami-isteri); mbeo'ana (hubungan orang tua dan anak-anak); mekotukombo (hubungan saudara kandung); meohas aso ama aso ma (hubungan saudara kandung seayah dan seibu); meohai aso ama suere ma (hubungan saudara kandung seayah lain ibu): dan meohai aso ma suere ama (hubungan saudara kandung seibu lain ayah).

Selain kuatnya ikatan kekerabatan, juga adanya tanggung jawab kerabat patrilineal. Masyarakat Tolaki adalah sistem kekerabatan yang menghitung hubungan kekerabatan setlap orang dari garis keturunan ayah maupun ibu sebagai kerabatnya. Namun dalam realitasnya cenderung berlaku sistem kekerabatan patrilineal terutama untuk pelaksanaan kegiatan atau kewajibankewajiban anggota keluarga yang bersifat "khusus" misalnya menanggung kewajiban adat (membayar mas kawin anggota kerabat yang tidak mampu, dan membayar denda adat). Yang melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab terse but biasanya kepada mereka yang disebut meopotehu monggo aso, monggo ruo dan monggo tolu (hubungan saudara sepupu derajat satu, derajat dua, dan derajat tiga). Bagi kerabat patrilineal tersebut memiliki atau merasa bertanggung jawab untuk membantu anggota kerabatnya dalam pelaksanaan kewajiban adat, peningkatan kualitas diri dan kelUltrganya demi kehormatan serta kebanggaan anggotalkelompok kerabat mereka .

Ada beberapa hal, baik secara adat maupun beban psikologis yang mengharuskan fU!.ggota kerabat dekat terutama kerabat patrilineal untuk selalu herr 1isipasi dalam pelaksanaan medulu , yaitu (1) kerabat dekat dan kerabat patnlineal akan merasa malu dan mendapat sanksi sosial bila tidak melaksanakan kewajiban adat anggota kerabatnya, khususnya bagi anggota kerabat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi , dan mereka dianggap orang yang tidak mentaati atau melaksanakan kewajiban sesuai yang diajarkan nenek moyang mereka; (2) secara sosial dan psikologis akan tersisih dari hubungan kerabatnya sendiri; (3) masyarakat sekitar atau lingkungan tempat tinggalnya akan mendapat perlakuan yang kurang baik dalam kehidupan seharihari; (4) anggota kerabat patrilineal adalah kerabat yang akan mewarisi dan sekaligus mengangkat derajat sosial suatu kekerabatan ; (5) anggota kerabat yang tidak berpartisipasi dalam medulu akan merasa malu (kohanu-budaya malu) dalam berhubungan dengan anggota kerabat dan keluarga luas.

Selain faktor internal di atas, faktor lainnya yang berpengaruh adalah faktor eksternal (tempat tinggal dan interaksilkomunikasi). Pada umumnya suatu masyarakat mengenal beberapa adat menetap sesudah menikah (residence patterns). Di kalangan masyarakat Tolaki pada umumnya suami-isteri (keluarga batih) mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan tern pat kediaman mereka, apakah di sekitar tempat kediaman kerabat suami atau isteri (utrolokali) ataupun tempat lain yang dikehendaki oleh mereka (neolokal) (Sagimun,I978) .

Pola menetap/tempat tinggal suatu keluarga pada masyarakat Tolaki adalah merupakan realisasi adanya prinsip mereka yaitu watukee moreno (mengikuti isterinya, uxorilokal); walukee /anggaino (mengikuti suaminya, utrolokal); dan mesinggalako dowo, neolokal). Pola menetap atau tern pat tinggal keluarga tertentu sebagai suatu anggota kerabat , secara langsung akan mempengaruhl partisipasi anggotanya dalam pertemuan antara kerabat terutama dalam proses pelaksanaan medulu . Suatu anggota kerabat yang telah memisahkan diri (neolokal), biasanya mengalami kesulitan untuk secara

..::D..:.;I A:.:..:L::..:O::..:G::..-.:B:...: U:...:D:..::A:...:Y..;:A _____ _ __________ _ ____ 139 aktifberpartisipasi dalam setiap kegiatan medulu, baik dalam proses perkawinan maupun proses pendidikan.

Faktor lain adalah interaksi/komunikasi. Interaksi di sini mengandung pengertian makna tentang kontak secara timbal batik atau inter-stimulasi dan respon antara individu atau kelompok sebagai anggota suatu kelompok kerabat atau merupakan proses di mana berhubungan dengan orang lain.

Alvin dan Helen Gouldner dalam Bertrand ( 1980) interaksi sebagai aksi dan reaksi di antara orang-orang. Sedangkan komunikasi mempengaruhi setiap anggota kerabat dalam proses medulu, dalam arti bahwa bagi anggota kerabat yang menyelenggarakan medulu akan sangat dipengaruhi intensitasnya dalam berinteraksi dengan anggota kerabatnya . Anggota kerabatnya akan berpartisipasi aktif apabila anggota yang menyelenggarakan medulu tersebut aktif melakukan interaksi dengan kerabatnya terutama dalam kehidupan seharihari dan aktivitas medulu yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Proses komunikasi atau penyampaian pesan pada masyarakat Tolaki dapat berbagai cara yaitu dengan menggunakan media, misalnya apa yang mereka sebut teem mbondu, mondeeniako (memberi informasi lisan secara langsung); teeni sara/osara (memberi informasi secara adat); dan mounda (mengundang) dapat melalui perwakilan atau juga dapat dilakukan sendiri. Mekanisme pemberian pesan tersebut, hingga saat ini masih tetap dipertahankan. Hal ini dilakukan karena telah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun .

Masyarakat Tolaki berpandangan bahwa mekanisme memberi pesan yang terbaik kepada seseorang, terutama kerabat dalam rangka pelaksanaan medulu adalah dengan perwakilan atau mengundang secara adat sesuai kebiasaan yang diwariskan yaitu dengan menggunakan kalo'). Bagi seorang kerabat yang diundang dengan cara tersebut akan merasa terhormat dan akan berupaya semaksimal mungkin menghadin pelaksanaan medulu.

E. Pentingnya MeduJu Dipertahankan dalam Masyarakat ToJaki

Secara umum medulu sebagai pranata/institusi social memiliki beberapa fungsi dan peran dalam kehidupan masyarakat Tolaki, yaitu :

1. Potensi dan cita-cita kesatuan dan persatuan

Potensi cita-cita medulu (kesatuan dan persatuan) yang dimiliki oleh masyarakat Tolaki dapat dikembangkan di dalam upaya mensosialisasikan, nilainilai kesatuan dan persatuan dalam kerabat sendiri dan masyarakat Tolaki dan atau secara umum yang terkandung dalam sila ke tiga dari dasar negara kita

Pancasila. Ideologi kesatuan dan persatuan pada masyarak at Tolaki ini tampak pada sistem politik dan pemeri ntahan raja-raja Tolaki di jaman Kerajaan Konawe dan Keraj aan Mekongga jauh sebelum datangnya Belanda dan pendudukan Jepang . Sistem politik dan pemerintahan mereka itu adalah apa yang disebut : mohopulei wonua, mombu lesako toano nggapa, dan mosiwisiwi toano meohai. Dengan' mohopulei wonua dimaksudkan mengatur dan membina negeri dan warganya untuk tetap utuh di dalam kesatuan dan persatuan , yaitu keutuhan seluruh wilayah kerajaan di empat kerajaan yang disebut siwole mhaiohu danpilu dula balu. Dengan momhul esako toano nggapa dimaksud menghimpun dan mengelompokkan warga negara kerajaan di dalam kesatuan-kesatuap yang kokoh dan terikat erat yang menjadi tanggungjawab dari Pu 'utobu (kepala ·wilayah) . Sedangkan mosiwi-si wi toano meohai dimaksud merukunkan keluarga dan, kerabat yang menjadi tanggungjawab dari toonomotuo (kepala kampung).

2. Potensi cita-cita keluruhan budi

Potensi cita-cita ate pute penao moroha (hati suci budi luhur) yang dimiliki oleh masyarakat Tolaki dapat dikembangkan di dalam upaya pembuda yaan nilai-nilai religius. Ideologi kesucian dan keluhuran budi masyarakat Tolaki itu tampak pada peristiwa-per istiwa upacara suci yang disebut metanda ngguni (membersihkan bau darah kelahiran), mesomhakai (mandi pertama bayi anak sulung), mepokui (potong rambut) , manggi/o (sunatan ), mebuho mbuusu (mandi massal memasuki bulan suci ramadhan ). Seca ra keseluruhan semua j enis upacara tersebut dilaksanakan dalam suasana dan kontek s medulu.

Semua kalangan dan pacta semua strata masyarakat Tolaki selalu berupaya agar potensi-potensi cita-cita kesucian dan keluhuran budi yang secara turun temurun telah ada dalam j iwa mampu ditunj ukkan dan dihidupkan dalam segala aspek kehidupan, dan melalui medulu masyarakat tolak i mengejaw antahkan potensi dan keluhuran budi melalui sikap dan perb uatannya dalam kerangka persatuan dan kebersamaan untuk kemajuan serta kesejaht eraan.

3. Potensi cita-cita kemakmuran dan kesejahteraan

Potensi ini dikembangkan oleh masyarakat Tolak i dalam apa yang disebut modaweako Uutaan ikat padi), tepohiu o epe (berb idang-bi dang areal tanaman sagu), lua-luano waworaha (seluas-luasny a tanaman tahunan), kiniku mebawaa (kerbau berombongan) , walaka (areal wilayah pelepasa n kerbau/s api, yang luas), melaika 'aha (berumah besar) , sedangka n cita-cita kesejahteraan digambarkan dalam apa yang disebut morini mbu 'umbundi monapa

_ ____________________ l41 mbu 'undawaro (dingin laksana dinginnya rumpun pisang, nyaman laksana nyamannya rumpun sagu), metoro oloho mesuku ndaliawa (tumbuh dan suburnya laksana pohon kedondong), hende Ia mehau-hau ine mata bondu mondu monango-nango ine mata ngoonawe (laksana merendam diri di mata air, berenang-renang di batang sungai yang jernih). Berkaitan dengan cita-cita ini adalah cita-cita sehat jasmani, kuat dan tangkas, panjang umur dan kekal abadi digambarkan dalam apa yang disebut petanggelari watu petoruku nggolopua ndundu o tuke palimbali o uwa (bertulangbetiskan batu, berpunggungkan kura-kura, tongkat berganti tongkat, uban berganti uban).

Potensi cita-cita kemakmuran dan kesejahteraan yang telah dimiliki oleh masyarakat Tolaki secara turun temurun akan lebih mendorong mereka untuk. berpartisipasi dalam pembangunan yang selalu diupayakan untuk diwujudkan melalui sikap, perilaku dan perbuatan da1am segala aspek kehidupan masyarakat dalam rangka medulu. Hal ini dilakukan agar apa yang dicapai dan dirasakan mampu memberi kontribusi pada kesejahteraan serta kebahagiaan kepada seluruh anggota kerabat khususnya dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan posisi dan kedudukan masing-masing.

4. Potensi mewujudkan peranan seseorang dengan status yang ada padanya

Potensi ini dapat dikembangkan ke arah nilai-nilai organisasi manajemen politik pemerintahan dan kemasyarakatan di daerah, khususnya di Kabupaten Kendari dan negara kita pada umumnya, yang terkandung di dalam peranan seseorang warganegara dengan status sosialnya, baik dengan status sosial di da1am keluarga sebagai suami/ayah, isteri/ibu dan anak-anak, mertua-menantu, ipar-ipar, kakeklnenek-cucu, maupun dengan status sosial di dalam masyarakat yang lebih luas. Nilai itu adalah nilai pengabdian dan pengorbanan terhadap keluarga-kerabat, tetangga, desa , daerah dan bahkan nasional secara keseluruhan.

Pengabdian dan pengorbanan sebagai seorang warga negara terhadap negara dan bangsa, yaitu rome-romeno wonua (pemberi kemakmuran dan kesejahteraan bagi negeri dan penduduknya) dapat lebih dikembangkan ke dalam upaya mempertinggi produktivitas daerah khususnya dan produktivitas nasional umumnya. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan dan kerja keras dalam kerangka medulu dan di dalam lapangan kerja masing-masing yaitu, sebagai petani. pengusaha, pegawai dan lain sebagainya di mana mereka harus mampu menunjukkan ketekunan, sikap kerja keras, menghargai waktu, terampil dalam membuat perencanaan yang berhubungan dengan bidang kerja, mampu be kerja baik sesua i pr ofe si nya . efisic n dan efekti f dalam mendistribusikan hasil usahan ya dalam memenuhi kebu tuhan rumah tangga dan keluarganya , temtasuk dalam memenulu kewajib an sebagai an ggota kerabat dan kewajibannya kepada bangs a dan negara.

5. Potensi ketaatan terhadap berbagai aturan khusus

Potensi ini dapat dikemban gkan ke arah ketaatan terhadap aturan khusus yang berlaku dalam sesuatu asp ek dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Berbagai aturan khusus dalan1 kehidupan masyaraka t Tolaki adalah meliputi : aturan khusus dalam berbahasa yang sopa n santun , dalam sistem ekonomi dcm teknologi tradisionaL dalam sistem kom un ikasi dan interaks i sosial , dalam sistem pengetahuan . dalam sist em keyaki nan dan da lam kesenian.

Aturan khusus merou (sopa n santun ) da lam berbaha sa dapat dikembangkan untuk mendorong masyarakat Tolaki untuk menggunak an bahasa Indonesia dengan baik dalam tata pergaul an antara sesan1a warga negara Indonesia dari berbagai suku ban gsa . Sopan santun dalam sistem kebahasaan Tolaki dapat memberi sumbangan bagi pe nge mb ang an tata krama nasio nal maupun intemasiona l di bidang kebahas aan .

Aturan khusus dalam o sapa, o wua, o lawi (sist em berburu dan betemak , berkebun dan berladang padi), mepori (sistem bekerj a tekno logi yang cermat dan halus serta pandai memelih ara barang-b arang , peralatan) masing-masing dapat memberi sumbangan nilai ekonom i dan nilai tekno logi tepat guna bagi sistem teknologi modem yang sement ara dibuda yakan di negara kita dalam rangka memasuki era idustriali sasi dan informas i sekarang ini . Selain itu sistem ekonomi dan teknolog i tradisional masyaraka t Tolaki berasaskan pada keseimbangan lingkungan alam dan lingk ungan sekitar yang dap at mendukung upaya pemerintah dalant melest arika.n lingkungan hidup .

Aturan khusus dalam osara atora (sistem komun ikasi dan interaksi sosial) yang berasa skan pada nilai solidari tas sosial dapat mendor on g bagi sistem integrasi sosial dan .nasio.nal yang sementara kita kembangkan dan buda yakan dalam rangka memelihara dan membina serta mengemb angkan persatuan dan kesatuan ban gsa .

6. Potensi Nilai-Nilai Sosial

Potensi nilai-nil a i sosial pada masyara kat Tolaki dalam kerang ka medulu adalah untuk mewujudk an nilai -nilai teknolog i, ekonomi. etik, ritual, estetik dan logik . Nilai teknolog i dalam kriteria a tau ukuran "ketepa tan dan kesesuaian " dapat dikembangkan ke arah nilai tekno logi tepat guna menuju teknologi modem dan canggih (modern and sophisticated technology). Nilai ekonomik dalam kriteria atau ukuran "produktif, kesinambungan" karena mempunyai nilai tukar, nilai jual.

Hal ini dapat dikembangkan ke arah nilai ekonomi pasar modal (resources marketing economy). Nilai etik dalam kriteria atau indikator "kesesuaian" dengan adat kebiasaan, sopan santun, kesederhanaan, kelayakan, kehati-hatian, kecermatan, kecekatan, dan kesungguhan, serta sifat yang terpuji yang dapat dikembangkan ke arah nilai-nilai moral adat, norma agama menuju etika politik dan kemanusiaan. Nilai ritual dalam kriteria atau indikator "keseimbangan" antara "kesucian rohani dan kebersihan jasmani" yang dapat dikembangkan ke arah nilai-nilai keimanan dan ketaatan terhadap Allah SWT menuju ritual pendekatan diri terhadapNya. Nilai estetik dalam kriteria a tau indikator "tengahtengah, sedang, "keindahan alamiah" yang dapat dikembangkan ke arah nilainilai "kesederhanaan" sebagaimana tampak dalam keindahan, menuju nilai ekspresi estetik yang memberi dinamika kehidupan rohani vang hakiki. Dan akhimya nilai logik dalam kriteria atau indikator "kecocokan" yang bersifat empirik, rasional dan intuitif ke arah nilai-nilai induktif dan deduktif menuju ke tingkat logika yang hakul yakin.

F. Penutup

Bila kita amati keadaan dewasa ini, khususnya di kalangan masyarakat Tolaki (secara lebih khusus di kalangan generasi muda) secara berangsur-angsur mulai meninggalkan nilai-nilai budaya Tolaki. Tentunya di kalangan generasi tua yang masih mewarisi nilai-nilai luhur itu atau setidak-tidaknya, kita yang berada di sini sesekali mengeluh dan mengajukan berbagai pertanyaan kepada sesama. Di antaranya , misalnya mengapa anak-anak muda kita saat ini tampaknya sudah mulai tidak menghiraukan nasihat orang tua, gurunya. Mengapa mereka tidak suka dengan kesenian daerah? Semuanya menurut mereka, itu kuno, ketinggalan zaman, dan sebagainya.

Saya kira kita dapat memahaminya bahwa salah satu faktor yang mungkin dapat berpengaruh terhadap mereka itu ialah sebagai akibat adanya sentuhansentuhan nilai-nilai budaya baru dari negara lain yang mendobrak pol a hidup masyarakat kita. Hal ini dapat saya katakan merupakan salah satu dampak dari globalisasi.

Oleh karena itu, kita semua perlu sadar sesadar-sadamya bahwa mulai saat ini kita bertekad untuk menel1tukan sikap dan langkah antisipatif erosi budaya ini agar tidak terjadi terns menerus dengan cara menggali kembali nilai-nilai budaya kita dan menginterpretasikannya serta mendudukkan kembali pada nilai aslinya, karena nilai-nilai budaya tersebut mampu merekat seluruh anggota masyarakat menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Melalui penerapan budaya medul u mepokoa so diharapkan mampu memperkokoh kesatuan dan persatuan seluruh anak bangsa dalam kerangka kehidupan modem yang oleh banyak orang disebut sebagai era globalisasi .

Dalam isi makalah ini telah saya uraikan panjang Iebar (walaupun baru sebagian kecil) tentang budaya medulu mspokoaso yang menurut saya budaya tersebut sangat relevan untuk dikembangkan dan di era globalisasi dewasa ini.

Untuk mengatasi segala tantangan terhadap keutuhan persatuan dan kesatuan adaptas i adalah senjata pamungkasn ya. Keinginan memberi dan menerima dalam proses interaksi sosial antara individu maupun kelompok, integritas itulah sebagai kunci pokoknya.

Apa yang sempat diutarakan dalam makalah ini hanya merupakan sebagian kecil dan kenyataa.n besar di lapangan .

Bila ingin tahu apa yang belurn saya beri tahu, maka ketahuilah dalam dirimu, karena engkau adalah dirimu yang selalu tahu sebelurn diketahui orang di luar dirimu.

Semoga kita adalah engkau dan aku.

DAHAR PUSTAKA

Adiwikarta, Sudardja . I 988 , Sosiol ogi Pendidikun : lsyu dan H1poresis Te!llang Hubungan Pendidikan dan Masya rakat, Jaka rta : Depdikbud Ditjen DiJ...1i. Bertrand, Alvin L., 1980. Sosio logi. Alih Bahasa Sanapiah S. Faizal. Sura baya : Bina llmu . Harsojo . 1972 , Beberapa Catalan Ten tang Antropologi Sosial , Bandung : Pasca Unpad . Leslie, A. White, I 955, The Science of Culture. A Study of Civilisation , New York : Grove . Sagimun, MD ., ( ed), 1978. A dar lstiadat Sulawesi Tenggara, Jakarta : Depd ikbud , Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah . Tarimana, Abdurrauf , 1985 , Kalo Sebag m Fokus Kebuduyuzm Tolaki, Disertasi. Jakarta : Universitas Indonesia ____ . 1989, Kebudayaan To/ald. Seri Etnografi Indonesia No. 3 Jaka rta : Balai Pus taka

UPAYA PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN WARISAN BUDAYA SEBAGAI ASET PARIWISATA * Oleh Drs. Alcala Zamora • •

1. PENDAHULUAN

· Propinsi Bengkulu yang secara resmi dilahirkan pada tanggal 28 Nopember 1968 yang luas wilayahnya 1. 997.887 km2 terdiri atas daratan di pulau Sumatera dan pulau-pulau kecil di Samudera Hindia.

Propinsi Bengkulu di Pantai Barat Pulau Sumatera dan sebelah utara berbatasan langsung dengan Sumatera Selatan dan Jambi. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan propinsi Lampung , sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Secara administratifwilayah Bengkulu terbagi menjadi 3 kabupaten dan I kota yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Rejang Lebong dan Kota Bengkulu.

Propinsi Bengkulu didiami oleh bennacam-macam suku ban gsa/multi etnis seperti suku Muko-Muko, suku Ketahun, suku Rejang, suku Lembak, suku Bengkulu Melayu, suku Serawai, suku Kaur, suku Pasemah dan suku Enggano.

Setiap kelompok!etnis memiliki kekayaan seni dan budaya, adat-istiadat, nilai-nilai tradisional masing-masing.

Hal ini dapat dikenali dari bcrbagai ragam jenis kesenian, busana, tata upacara adat perkawinan dan budaya yang ada pada kelompok-kelompok tersebut. Pada umumnya budaya Islam sangat berpengaruh terhadap kesenian, adat dan budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat asli Propinsi Bengkulu, misalnya terhadap beberapajenis kesenian seperti zikir sarafal anam. seni kerajinan kain besurek , membuai anak pada saat mencukur rambut cemar dan sebagainya.

Juga masih banyak dijumpai adanyajenis kesenian atau budaya yang masih asli seperti rejung. mojodewo , tembang , andai-andai , bimbang gedang dan lain-lain.

Pada umumnya budaya yang masih dianut atau hidup di tengah-tengah masyarakat pendukungnya ini adalah merupakan peninggalan/warisan dari budaya masa lampau nenek moyang terdahulu.

Sebagaimana wilayah Indonesia. maka di Bengkulu dapat pula kita jumpai warisan budaya yang berupa peninggalan sejarah dan situs purbakala, museum yang tersebar di tiga Kabupaten dan satu di Kota.

2. POTENSI BUDAYA BENGKULU

Seperti telah disebutkan dalam uraian di atas bahwa penduduk yang mendiami Propinsi Bengkulu ada 9 suku/etnis yang masing-masing memiliki budaya sendiri-sendiri yang masih setia mereka anut.

Di Propinsi Bengkulu banyak dijumpai warisan budaya yang bersifat non fisik maupun fisik. Warisan budaya yang bersifat non fisik adalah merupakan warisan budaya yang masih hidup di tengah-tengah rnasyarakat pendukungnya seperti : Upacara ritual keagamaan, Upacara adat perkawinan, Tari-tarian, Sistem gotong royong, Sistem kepemimpinan tradisional, Hukum adat yang mengatur bidang kehidupan, Sistem Pergaulan dan bertingkah laku, Cara berbusana, Arsitektur rumah adat, Cara pergaulan muda-mudinya dan sebagainya.

Semua budaya non fisik yang masih . hidup di tengah lingkungan masyarakat Bengkulu ini adalah merupakan wansan budaya rnasyarakat rnasa lalu, seperti sering kita dengar bahwa budaya masyarakat masa lalu merupakan cikal bakal budaya masa kini.

Keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki Propinsi Bengkulu merupakan mOdal berharga bagi pengembangan industri pariwisata di Propinsi ini. Upaya yang mesti dilakukan adalah mengembangkan dan melakukan modifikasi terhadap berbagai jenis seni dan budaya otersebut agar dapat menjadi atraksi yang memuik dan layak jual. Di sini memang sering terjadi perdebatan dari berbagai pihak, diantaranya ada yang berpendapat bahwa upaya pengembangan dan modifikasi tersebut dapat merusak dasar-dasar filosofi yang dipancarkan oleh seni budaya asli, sedangkan pihak lain menyatakan bahwa kesenian tersebut akan tidak menarik bahkan membosankan apabila tidak disesuaikan dengan selera wisatawan. Namun hal ini tidak menjadi perintang bagi seniman untuk melakukan pengembangan yang diperlukan, asal saja perubahan yang dilakukan tetap mampu mempertahankan identitas nilai estetika dan historik kesenian tersebut (Setyanto, Agus, Potensi Budaya Lokal dalam Pembangunan Kepariwisataan 1998. p.3).

Salah satu kebudayaan daerah yang sangat menarik dan menjadi aset dari Pemerintah Propinsi Bengkulu adalah upacara ritual keagamaan Tabot. Upacara ini diselenggarakan setiap tanggal I sampai dengan tanggal 10 Muharam setiap tahun. Upacara Tabot diselenggarakan oleh masyarakat Kota Bengkulu dalam rangka memperingati gugurnya cucu Nabi Muhanunad SAW yaitu Hasan dan

Hosein di Padang Karbela .

Upacara Tabot ini diyakini dibawa dari India oleh orang-orang Sifai yang menjadi tentara Inggris di Benteng Marlborough pada abad l 7 sampai dengan abad 19 M. Mereka ini tinggal menetap dan menjadi bagian dari nenek moyang masyarakat Kota Bengkulu .

Kemeriahan upacara Tabot ini telah diangkat menjadi salah satu festival budaya yang sudah masuk dalam event kalender pariwisata nasional.

. Upacara ritual Tabot ini sudah dapat dianggap produk budaya lokal yang memiliki daya tarik bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Secara operasional antara budaya dan wisata itu tidak sekedar sating melengkapi melainkan sating menopang . Budaya tanpa wisata bak ruh yang kehilangan jasadnya dan wisata tanpa budaya bagai jasad tidak bemyawa barang kali adagium ini tidaklah berlebihan . Artinya sebuah produk budaya hanya turnbuh dan berkembang bila telah menyatu dengan produk wisata . Dengan bahasa lain keduanya akan bersinar terang jika dijadikan dalam produk satu paket "tourist art" (seni wisata) . Dan tentunya daya tarik yang menimbulkan rasa kesenangan , kesejukan, kenyamanan dan ketentraman ini yang akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan .

Sedangkan warisan budaya peninggalan masa lampau yang bersifat fisik dan tidak bergerak di Bengkulu dapat berupa bangunan bersejarah seperti : Fort Marlborough, Monumen Hamilton , Monumen Parr, Master Hause , Makam lnggris, Kampung Cina dan sebagainya .

Bangunan-bangunan ini apabila dapat dibina secara baik dan dipromosikan secara efektif bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu tujuan wisata, khususnya orang Inggris yang berkeinginan untuk menyaksikan dan mengenang sisa-sisa kejayaan nenek moyang mereka di Bengkulu .

Tidak kalah pentingnya dari peninggalan Inggris di Bengkulu , juga berdiri berbagai bangunan yang berhubungan dengan kehadiran Bung Karno di Bengkulu , seperti tercatat dalam buku-buku sejarah , tokoh Proklamator Bangsa Indonesia , Bung Kamo pemah di huang oleh pemerintah Hindia Belanda ke Bengkulu . Dalam masa pembuangannya di Bengkulu , Bung Kamo telah melakukan banyak hal, baik hal-hal yang berkenaan dengan semangat kebangsaan maupun hal-hal yang berhubwtgan dengan kesenian , kebudayaan dan agama . Bangunan yang menjadi saksi kehadiran Bung Kamo di Bengkulu antara lain adalah Rumah kediaman Bung Kamo dan Masjid Jamik. Selain itu, di Bengkulu juga terdapat makam Sentot Prawiradirja (Sentot Alibasyah). salah satu Panglima Pangeran Diponegoro yang berperang melawan Belanda pada awal abad ke 19.

Di Bengkulu juga ban yak ditemukan . situs-situs purbakala . Situs-situs tersebut tersebar di tiga Kabupaten dan satu Kota. Situs-situs purbakala tersebut antara lain adalah : Batu Panco, Batu Lebar, Batu Tulis Lawang, Batu Jemuran Dewa, Batu Menangis, Makam Kutei Ukem, dan sebagainya. Salah satu yang dapat dijadikan objek wisata w1tuk menyaksikan peninggalan-peninggalan purbakala Bengkulu adalah Museum Negeri Bengkulu . .

Berbagai peninggalan sejarah dan situs purbakala tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Bengkulu dengan berbagai maksud dan tujuan. Objek-objek wisata ini tidak untuk dikunjungi dan dilihat semata, tetapi dapat juga dijadikan sebagai objek penelitian bagi para pengunjung yang memiliki perhatian dan keahlian di bidang sejarah dan arkeologi.

Warisan budaya yang bersifat fisik dan bergerak yaitu benda-benda eagar budaya yang tersimpan dan dipamerkan di dalan1 museum bernpa pakaian adat, pedang, tombak dan sebagainya.

3. UPAYA PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN WARISAN BUDAY A

Dari sekian banyak definisi/pengertian tentang budaya namun dalam tulisan ini kita kemukakan dua pengertian budaya yang dapat dianggap mewakili seluruh pendefinisian yang ada yaitu:

a. Budaya adalah sikap/ kebiasaan/tradisi yang hidup dan terpelihara ditengah-tengah masyarakat pendukungnya yang tercennin dalam tingkah laku masyarakat pendukungnya.

b. Budaya adalah sistem atau gagasan yang menjadi pedoman bertingkah laku dalam kehidupan suatu masyarakat sebagai perwujudan rasa, cipta, karsa dan karya manusia.

Hal ini sekaligus mencenninkan nilai-nilai yang dianut dan dipelihara oleh masyarakat yang bersangkutan . Menyadari bahwa kehidupan masyarakat tidaklah bersifat tetap, melainkan terns maju seirama dengan perkembangan zaman maka tak dapat dihindari adanya budaya daerah yang mungkin lenyap dari lingkungan masyarakatnya, namun ada juga yang terns terpelihara dalam wujud yang sama atau bentuk lain dengan kandungan nilai yang sama.

Terhadap kondisi budaya yang diungkapkan di atas ada dua pandangan yang berbeda di tengah masyarakat yaitu :

1. Kelompok masyarakat yang bcrkeinginan untuk melestarikan budaya lama dan asli dan mewariskannya secara utuh tanpa pernbahan kepada generasi penerus, karena ada kekhawatiran perubahan atau pergeseran

J50 ______ ____ ____________________________ __ YA ataupun pcmbaharuan dapat mcngancam kelestarian budaya yang mereka anggap paling baik.

2. Kelompok masyarakat yang menginginkan perkembangan budaya segera sesuai dengan perkembangan masyarakat pendukungnya yang terkadang mengabaikan nilai-nilai budaya lama karena menganggap budaya yang berasal dari luar lebih unggul sebagai acuan dalam menghadapi tantangan zan1an .

. Disamping itu kekhawatiran akan musnahnya bbdaya daerah yang sedikit pendukungnya akibat adanya persentuhan ataupun kontak budaya dengan budaya daerah lain yang lebih banyak pendukungnya masih tetap ada pada sebagian masyarakat kita, sehingga upaya pelestarian budaya daerah secara apa adanya masih gigih diiakukan.

Pelestarian warisan budaya, pelestarian di sini dapat diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan "keberadaan" suatu unsur atau sistem budaya tertentu dalam masyarakat.

Sedangkan kata "keberadaan" itu sendiri dapat bermakna secara aktif maupun pas if Secara pasif adalah keberadaan suatu unsur budaya berarti bahwa unsur tersebut masih dapat kita temui dalan1 suatu masyarakat, namun ia tidak lagi hidup dalam masyarakat tersebut. Unsur budaya tersebut masih disimpan (dalam arti kata yang sebenarnya) dan dipelihara agar dapat tetap dilihat, dinikmati dan dipelajari kembali. Pelestarian dalam arti semacam ini terwujud misalnya dalam bentuk penyimpanan berbagai macam benda budaya masa lampau di dalam museum dan beberapa penmggalan sejarah seperti benteng, masjid dan makam.

Sedangkan secara aktif adalah kebudayaan suatu unsur budaya berarti bahwa unsur budaya tersebut masih kita temui "hidup" dalam masyarakat dan masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Melestarikan suatu unsur budaya secara aktifberarti menjaga kelangsungan hidup unsur tersebut dalam masyarakat dan upaya ini harus ditujukan tidak hanya pada unsur budaya saja tapi juga pada individu atau masyarakat pendukungnya.

Disamping pelestarian perlu diadakan pcngembangan terhadap suatu unsur budaya apakah dia unsur budaya berupa tarian, berupa ritual keagamaan, upacara adat istiadat perkawinan dan sebagainya, agar dia memiliki daya tarik dan mempunyai nilai jual.

Terhadap warisan budaya yang berupa fisik (pasif) apakah dia bersifat bergerak (benda warisru1 budaya yang tersimpru1 dalam museum) maupun yang tidak bergerak apakah dia berupa bangunan bersejarah ataupun

____________________________________ ____ _ [SJ peninggalan situs purbakala juga perlu dilestarikan karena mengandung cerita sejarah yang dapat dijadikan bahan penelitian .

Berkenaan dengan uraian di atas dan sesuai dengan pasal 32 UUD 1945 maka Pemerintah Daerah juga berkewajiban memajukan /melestarikan kebudayaan yang ada di daerah masing-masing.

Kemudian kewajiban itu diperkuat lagi dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi serta kewenangan Kabupaten!Kota sebagai daerah otonom.

Dengan diberlakukannya UU Nomor : 22 Tahun 1999 dan PP Nomor : 25 Tahun 2000 ini memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan menata daerahnya masing-masing , dan sudah tentu kewenangan untuk melestarikan dan memanfaatkan warisan budaya yang ada di daerah tersebut.

Pemerintah Propinsi Bengkulu bersama dengan DPRD telah mengeluarkan Perda Nomor 10 tahun 2001 tanggal21 Maret 2002 tentang Struktur dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Bengkulu yang merupakan salah satu instansi teknis yang menangani masalah kebudayaan ini tercermin di dalam struktur organisasi Dinas Pariwisata yang salah satu Sub Dinasnya adalah Sub Dinas Bina Pesona , Seni dan Budaya yang tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pembinaan , pengembangan , pelestarian nilai-nilai tradisional dan budaya.

Pemerintah Propinsi Bengkulu melalui Dinas Pariwisata yaitu Subdin Bina Pesona, Seni dan Budaya telah melakukan upaya pelestarian dan pcmanfaatan warisan budaya yang ada di Bengkulu .

Adapun upaya pelestarian warisan budaya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendataan dan pendokumentasian warisan budaya baik yang bersifat fisik mapun non-fisik yang ada di Bengkulu.

2. Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Diknas, Badan Musyawarah Adat, melaksanakan penyuluhan , seminar dan diskusi tentang nilai-nilai tradisional.

3. Bekeijasama dengan pihak swasta melaksanakan pagelaran seni budaya daerah, festival kesenian tradisional secara berkala .

4. Melaksanakan renovasi terhadap warisan budaya yang bersifat fisik yang memiliki nilai sejarah dengan tidak mengurangi bentuk aslinya.

5. Melaksanakan sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 1992 dan PP Nomor 10 Tahun 1993 tentaiig pelestarian, pengamanan benda eagar budaya

6. Menghimbau kepada pihak perorangan yang kaya jika me1aksanakan hajatan perkawinan putera/puterinya agar upacara adat perkawinan tradisional tetap dilaksanakan .

Sedangkan upaya pemanfaatan warisan budaya adalah sebagai berikut:

1. Warisan budaya dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian .

2. Dapat dimanfaatkan sebaga i objek wisata budaya .

3. Terhadap warisan budaya yang sudah direnovasi seperti masjid dan benda eagar budaya laitmya dapat dimanfaatkan sebagai tempat pengajian, melaksanakan dialog budaya. dialog sejarah dan pagelaran kebudayaan lainnya . \

4. Dan sebagain ya.

4. PENUTUP

Dengan diberlakukannya otonomi daerah diharapkan upaya pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya dapat lebih ditingkatkan dan dikelola dengan baik sehingga akan menjadi aset pariwisata unggulan yang pada akhirnya nanti akan memberikan nilai tarnbah secara ekonomi kepada masyarakat

Berdasarkan uraian-uraian di atas, budaya yang ada perlu dilestarikan. cepat atau lambat pelestarian warisan budaya tersebut tergantung pada masyarakat pendukungnya , berarti pemberdayaan masyarakat pendukung tidak dapat diabaikan . Penanaman nilai-nilai budaya , nom1a-norma sosial , adatistiadat harus dilaksanakan sedini mungkin secara berkesinambungan dan terarah .

Pengembangan dan pembinaan terhadap warisan budaya harus mampu mengembangkan cipta. rasa , karsa dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya yang luhur serta kesetiakawanan sebagai ciri pengenal bagi masyarakat yang bersangkutan , karena pembangw1an kebudayaan merupakan bagian dari pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang taat terhadap hukum dan mampu merealisasikan pribadinya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam upaya pemanfaatan warisan budaya hendakn ya jangan terjadi pengrusakan terhadap beberapa w1sur budaya seperti tarian perlu dimodifikasi dan dikembangkan sehingga dia memiliki daya tarik sebagai aset wisata dan memiliki nilai jual.

FUNGSI PRANATA SOSJAL DALAM PENGENDALIAN KONFLIK DAN KEKERASAN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM* 0 I e h : Aslam Nur**

Pendahuluan

Ada dua realitas objektif. menurut hemal penulis,. kcnapa panitia memilih judui di atas untuk didiskusikan dalam acara Dialog Budaya regional I ini. Realitas pertama yaitu sejarah orang Aceh dengan kebu dayaannya pemah mengalami sebuah periode "high civilization ", dimana berbagai perangkat hukum dan pranata sosial demikian dominan dan kuat sebagai pondasi utama bangunan suatu peradaban . Ulama dan tokoh adat tampil sebagai pengawal dan pemimpin masyarakat Aceh dalam kehidupan sosial. Sementara realitas kedua adalah , konflik vertikal yang telah berlangsung lama di Aceh dan belum menunjukkan kapan konflik itu akan berakhir . Berangkat dari dua relalitas objektif di atas, maka sebuah pertanyaan mw1cul untuk didiskusikan dalam forum ini yaitu sejauh mana efektifuya pranata sosial di Aceh dalam kaitannya dengan konflik dan kekerasan yang sedang berlangsung sekarang ini.

Pranata Sosial yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah lembaga keagamaan dan orang-orang yang terkait dengannya serta Iembaga-lembaga masyarakat dan orang-orang yang terlibat didalanm ya. Ulama dan tokoh adat merupakan representasi langsung dan aktual dari pranata sosial yang dimaksudkan dalan1 tulisan ini. Hal ini karena . dalan1 lintasan sejarah Aceh yang demikian panjang , dari periode awal islamisasi hingga saat sekarang ini. ulama serta tokoh adat memiliki posisi yang amat strategis dalam kehidupan masyarakat Aceh . Ulama dan tokoh ad at menjadi sebuah status dengan wewenang yang significant dan pada saat yang san1a mereka rnenjadi pemimpin informal masyarakat , yang adakalanya posisi ini lebih dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat dibandingkan dengan pemimpin formal.

Di Aceh, pada masa sekarang ini, ulama dapat diba gi ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai kriteria. Namun . ulama yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah para ulama yang berada dalam organisa si fonnal dan wliversal, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). serta seseorang yang tidak terlibat dalam MPU. nan1un dirinya mendapat pengakuan dan dipanggil dengan sebutan ulama oleh masyarakat. Dalam bahasa Aceh. ulan1a sering disebut dengan istilah "Teungku " .

Demikian pula dengan tokoh adat yang dimak sudkan dalam tulisan ini adalah orangorang yang terlibat dalam organisasi formal adat, seperti Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh. Walaupun demikian, pemimpin informallainnya , seperti keuchik, imum mukim yang merupakan pranata sosial penting di Aceh, atau pribadi-pribadi yang diakui ketokohannya oleh masyarakat, baik karena kekayaan, ilmu pengetahuan atau keturunan, juga dapat dimasukkan dalam katagori sebagai pemimpin informal masyarakat Aceh.

Fakta sejarah bahwa daerah Aceh, semenjak perang Aceh (1873-1908) hingga saat sekarang ini, selalu diwarnai dengan sejarah konflik politik "bersenjata", baik dalam nuansa konflik horizontal maupun vertikal. Padahal, Aceh dalam sejarahnya, merupakan wilayah yang pemah mencapai the golden age di Nusantara , baik dari sisi sistim pemerfutahannya, maupun jika dilihat dari ketinggian peradabannya. Namun, semenjak penghujung abad ke-19 hingga hari ini , perang Aceh melawan penjajah Belanda, peristiwa cumbok , pemberontakan DI!TII, dan Gerakan Aceh Merdeka.

Tulisan ini akan mernfokuskan diskusinya di sekitar posisi dan peran ulama serta tokoh adat Aceh masa kini dalam meredam konflik vertikal - antara sebagian masyarakat Aceh dengan pemerintah RI - untuk selanjutnya menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bahasan akan dimulai dari diskusi sejarah tentang peran dan posisi ulama pada masa lalu yang selanjutnya dibandingkan dengan periode sekarang. Dengan demikian, pembahasan tentang analisa sebab-sebab terjadinya "perubahan peran dan posisi ulama serta tokoh adat di Aceh" (jika memang berubah) adalah sesuatu yang tidak terelakkan.

Ulama dan Tokoh Adat dalam Kehidupan Sosial

Dalatn berbagai kajian antropologis tentang orang Aceh dan kebudayaanya, sistem kepercayaan (agama Islam) selalu dipandang sebagaifokus kebudayaan masyarakat Aceh. Hal ini karena agama Islam merupakan unsur yang dominan dan menonjol dalam keseluruhan sistem kehidupan masyarakat Aceh dan ia mempengaruhi unsur-unsur kebudayaan lainnya seperti sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem kesenian, dan sistem-sistem lainnya. Dengan kata lain, dalam setiap aktifitas orang Aceh, nuansa ke-Islaman pasti akan muncul kepermukaan, atau paling tidak, Islam senantiasa menjadi parameter bagi aktifitas mereka . Dalam konteks ini, orang Aceh mengidentifikasikan kebudayaannya dengan Islam dalam ungkapan "Hukom ngon adat /agee zat ngon sifeut " (Islam dengan kebudayaan adalah seperti zat dengan sifat) yang tak mungkin dipisahkan . Pepatah diatas, setidaknya, merefleksikan suatu hubungan yang bersifat integral dalam keseluruhan sistem kehidupan masyarakat Aceh.

Jika kita mencoba melihat kembali kepada sejarah sosial orang Aceh, akan terlihat jelas bahwa seluruh pranata sosial masyarakat Aceh terbangun atas pondasi agama Islam . Ulama - yang orang Aceh menyebutnya dengan terminologi teungku - tampil sebagai pengawal utama dalam sistem kehidupan kolektif , baik dari tingkat terkecil (kampung) hingga .ke tingkat tertinggi (kerajaan). Ularna tidak saja difahanti oleh orang Aceh sebagai "guru" yang mengajarkan agarna, tetapi lebih dari itu, ulan1a adalah "pemimpin" masyarakat. Dalarn persepsi ini, harnpir sulit bagi masyarakat Aceh untuk membedakan antara "pemimpin formal" dan ''pemimpin informal". Dengan kata lain, ularna bukan saja difaharni oleh orang Aceh sebagai pemimpin informal, tetapi pada saat yang sarna mereka juga adalah pemimpin formal. Bahkan pada dataran tertentu, kepatuhan masyarakat terhadap ulama lebih menonjol dibandingkan kepatuhan mereka terhadap pemimpin yang bukan berasal dari pranata keagarnaan .

Pada bentuk pemerintahan tingkat terkecil yang disebut gampong (desa), kehidupan masyarakat dipimpin oleh dua pimpinan yang setara : keuchik (kepala desa); teungku meunasah (imam mushalla). Keuchik mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan kesejahteraan umum (pranata sosial) , sementara teungku meunasah mengurusi aspek kehidupan yang terkait dengan pranata agarna. Mereka berjalan seiring saling bantu-membantu dalarn rangka mengayomi anggota masyarakat dan melayani kebutuhan masyarakat. Walaupun demikian, kedua pemimpin tersebut berada pada strata yang sarna, dalarn artian , tidak satupun dari mereka merasa lebih tinggi dibandingkan dengan lainnya. Keuchik dan imum meunasah dibantu oleh beberapa orang lainnya yang disebut tuha peut. Anggota tuha peut berfungsi sebagai penasehat kedua pemimpin gampong diatas dalam setiap pertemuan (musyawarah) gampong .

Dalarn kehidupan sehari-hari, jika terjadi perselisihan atau persengketaan antar anggota masyarakat, maka permasalahan mereka disampaikan kepada keuchik. Permusuhan dan percekcokan yang disebabkan berbagai hal dalam kehidupan dapat terselesaikan melalui pranata ini. Kedua pihak yang berselisih, biasanya , dapat menerima keputusan yang diambil oleh keuchik , imum meunasah dan tuha peut. Jika keputusan telah diambil, masing-masing pihak merasa tidak dirugikan dan selanjutnya menjalankan keputusan tersebut. Pada titik ini terlihat betapa bahwa pranata sosial dan agama arnat berfungsi dalarn mengatur kehidupan masyarakat di Aceh, walaupun pada dataran tertentu , aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tidak bersifat hukunt tertulis, nanum lebih bercirikan pada aturan yang telah disepakati secara turun temurwt.

Pada tingkat kepemimpinan agama yang lebih tinggi dari teungku mewtasah, terdapat beberapa individu yang disebut dengan istilah "Ulama", atau dalam bahasa Aceh sering dipanggil dengan sebutan "Abu" a tau "Tewtgku Chik". Walaupwt ada perbedaan definisi dan kriteria siapa yang layak disebut abu, namwt semua sepakat bahwa "Abu" adalah sosok ulama yang memiliki ilmu pengetahuan Islam yang luas yang selanjutnya ia wariskan kepada muridmuridnya di dayah (pesantren). Abu atau tewtgku chik, secara otomatis, adalah orang yang memiliki dan mengelola pesantren.

Dalam perang menghadapi penjajah Belanda, peran ulama amat dominan dan menonjol. Mereka tampil sebagai pemimpin perlawanan rakyat dalam menghadapi kolonialisme. Demikian pula di era kemerdekaan, hubwtgan antara masyarakat dengan ulama demikian akrab. Ulama tampil sebagai "juru bicara" rakyat dalam menyampaikan inspirasi terhadap pemerintah. Ulama tidak saja difahami oleh masyarakat Aceh sebagai sosok sumber ilmu pengetahuan, namwt lebih dari itu, ulama adalah sumber inspirasi kehidupan. Segala sesuatu yang dimwtculkan dari ulama adalah semacam "fatwa" yang menjadi sebuah sumber kebenaran yang diterima tanpa kritik. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ulama demikian tinggi, sehingga ulama tampil menjadi pemimpin formal di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Sebuah Pergeseran

Sejalan dengan dinamika sosial yang tetjadi di masyarakat Aceh, hubwtgan kepemimpinan antara masyarakat dengan ulama juga mengalami pergeseran dan perubahan. Yang dimaksudkan dengan perubahan ini adalah, ulama sebagai sebuah pranata agama yang berfungsi sebagai kekuatan kontrol dan kekuatan pengarah masyarakat menjadi tidak dominan. Atau dalam bahasa yang lebih keras, hilangnya legalitas ulama yang diberikan masyarakat dimana "suara ulama adalah suara masyarakat". Ulama tidak lagi dipandang sebagai pemimpin dalam seluruh aspek kehidupan sosial, kepemimpinan ulama hanya terbatas dalam bidang yang berkaitan langswtg dengan persoalan keagamaan.

Banyak faktor yang menyebabkan tetjadinya pergeseran peran ulama dan tokoh adat dari peran yang telah dimainkan oleh pranata ini pada masa lalu. Walaupwt dernikian, faktor tersebut saling kait mengkait antara satu dengan lainnya. ·

Diantara faktor tersebut ada yang disebabkan karena perubahan yang berlangsung dari dalam diri ulama dan tokoh adat, namun ada pula karena faktor yang muncul dari dinamika masyarakat sendiri.

Perubahan karakteristik masyarakat Aceh dari masyarakat agraris ke masyarakat industri pada dekade tujuh puluhan , secara tidak langsung menyebabkan terjadinya perubahan pola interaksi antara ulama dengan masyarakat dan cara pandang masyarakat terhadap ulama . Di satu sisi. masyarakat semakin terdidik dengan pola pendidikan Yan8 menekankan aspek rasionalitas , sementara sebagian besar ulama (dayah) tetap memfokuskan diri dala.m kajian kitab-kitab klasik tanpa mampu mensinerjikan pengetahuan mereka dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan yang serba rasional. Jika pada kurun waktu sebelumnya, ketergantungan masyarakat terhadap ulama untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan demikian besar, maka kini masyarakat bisa mendapatkan informasi dari banyak jalur , tidak saja dari ulama. Dari perspektifini , secara perlahan-lahan hubungan akrab antara masyarakat dengan ulama mulai merenggang.

Pada masa orde baru, titik tekan program pembangunan yang dicanangkan adalah pembangunan bidang fisik yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Kurikulum pendidikan nasional, semenjak tingkat sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, lebih menekankan pada bidang pengetahuan umum dalam rangka mengarahkan peserta didik untuk siap menjadi "mesin pencetak" uang.

Sementara dunia pendidikan agama tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah . Sebagian besar masyarakat Indon esia , termasuk Aceh didalarnnya, lebih mengutamakan pendidikan umum, karena jalur pendidikan ini lebih memiliki prospek sebagai "pencetak uang " . Hal ini secara tidak langsung memunculkan persepsi bahwa orang yang bergelut dengan pendidikan agama akan tidak berdaya secara ekonomi.

Persepsi ini didukung dengan realitas bahwa sebagian besar teungku pada masa itu hidup dalam kekurangan secara ekonomi. Titik akhir dari situasi ini adalah hilangnya respek anggota masyarakat terhadap teungku (u1ama), karena secara ekonomi, strata mereka berada di tingkat yang bawah .

Demikian pula kebijakan politik pemerintah orde baru yang bersifat monolitik dengan Golkar sebagai kekuatan penghimpum massa akhirnya menyeret ulama Aceh untuk bergabung kedalamnya . Sebelum Pemilu 1987, sebagian besar u1anm Aceh se1a1u membe1ikan dukungan penuh terhadap Partai Persatuan Pembangunan (P3) sehingga pada setiap pemilu partai terakhir ini se1alu menang di Aceh. Namun menjelang pemilu tahun 1987, berbagai upaya dilakukan Golkar untuk memikat ulan1a agar bersedia mendukung dan masuk ke da1am partai Golkar. Akibatnya. sebagian besar ulama mulai meneijunkan diri dalam bidang politik dengan memberikan dukungan terhadap golkar, baik sebagai sebagai juru kampanye ataupun "bermesraan" dengan pengurus partai tersebut. Satu hal yang harus diingat bahwa pemahaman agama masyarakat Aceh bersifat simbolik, masih amat terikat dengan simbol-simbol ke-islaman. Sementara golkar dalam persepsi masyarakat adalah partai sekuler atau minimal bukan partai Islam.

Karena ulama mulai bermain dalam wilayah politik yang notabenenya adalah "kotor", ditambah lagi bahwa kendaraan yang dipilih oleh ulama adalah partai yang sama sekali tidak mempunyai latar belakang historis dengan Islam, maka apresiasi masyarakat terhadap ulama mulai , berkurang. Harapan masyarakat yang selama ini digantungkan di pundak ulama dimana mereka adalah sebagai pemimpin umat, khususnya ketika masyarakat terjepit dari represi kekuasaan, mulai redup dan hilang.

Ulama yang telah ter-kooptasi dalam bingkai kekuasaan tidak mampu lagi menjadi mediator "juru bicara" antara pemerintah dengan masyarakat. Pada kasus-kasus tertentu, ulama bersikap apatis melihat penderitaan masyarakat atau bahkan menjadi "corong suara" pemerintah. Semua ini mengakibatkan hubungan erat antara ulama sebagai pemimpin masyarakat menjadi renggang. Ulama kehilangan legitimasi sebagai pemimpin masyarakat.

Disamping faktor diatas faktor lain yang juga dapat diperhitungkan sebagai penyebab merenggangnya hubungan ulama dengan masyarakat adalah dinamika yang tetjadi di dunia pendidikan agama. Lahirnya pemikir-pemikir agama dari lAIN dan cendekiawan Islam yang menfokuskan dirinya dalam bidang pemberdayaan serta munculnya LSM yang "lebih peduli" terhadap nasib rakyat, sedikit banyak menggeser posisi ulama sebagai pemimpin masyarakat. Dalam pemahaman agama, masyarakat tidak bergantung kepada ulama dayah namun kini mereka bisa mendapatkan pengetahuan dari alumni lAIN dan cendekiawan lainnya. Sementara ketika masyarakat tetjepit dengan jaring laba-laba birokrasi dan kekuasaan, masyarakat mengadukan nasibnya kepada aktivis LSM dan organisasi lainnya. Di sisi yang lain, ulama tidak tampil secara langsung membela hak-hak masyarakat sebagaimana peran yang telah dimainkan oleh ulama pada masa lalu.

Dari gambaran diatas, terlihat bahwa fungsi pranata sosial masyarakat Aceh pada masa kini sedikit lemah sebagai kekuatan pengendalian konflik dan kekerasan, khususnya yang berkaitan dengan konflik vertikal antara pemerintah dengan GAM. Organisasi ultuna dan organisasi adat, seperti MPU atau beberapa ulama atas nama pribadi, masih sering menyuarakan suara "kebenaran" (tanpa keberpihakan) . Suara ulan1a dan tokoh adat tidak demikian nyaring dalam kaitannya dengan konflik di Aceh pada masa sekarang ini, boleh jadi, mereka tidak ingin mengambil "resiko". Karenanya. ketika para ulama dan tokoh adat cenderung berposisi "netral", maka yang terlihat adalah suara yang tidak lantang. Walaupun demikian, ulama dan tokoh adat masih dapat dipandang sebagai pemimpin masyarakat Aceh dan pada kasuskasus tertentu masih berperan sebagai kekuatan pengendali masyarakat .

• Tulisan ini merupakan makalah yang disampa ikan pada acara Dialog Budaya Regional I Sumatera , pada tanggal 22-23 Oktobcr 2002 di Pndang, Sumatera Barat.

•• Penulis adalah Wakil Sekretaris PW Muhammad iyah Nangr oe aceh Darussalam , periode 200-20 05

Sumber Bacaan

Aslam Nur, "Prof. Tgk. H. Ali Hasjmy: Pemadam Api DI/TII", dalam Azyumardi Azra (ed), Tokoh dan Pemimpin Agama: Biografi Sosia/- Intelektua/, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, Jakarta, 2000. James, T. Siegel, The Rope of God, Barkeley and Los Angeles, University of California Press, Los Angeles, 1969. Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1994.

STRATEGI PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH DALAM DIALOG BUDAYA I SUMATERA Oleh: Drs. H. Asrien Noerd in

I. Pendahuluan

. 1. Otonom i Daerah yang memberikan kewe·nangan yang lebih besar kepada Nagari , Kabupaten dan Kota tidak hanya berarti keleluasaan yang lebih besar dalan1 mengatur urusan Rwnah Tangga sendiri , tetapi juga tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga pelestarian dan keberlanjutan sumber daya, termasuk kebuda yaan dan pariwisata.

2. Aspek keberlanjutan (Sustainable ) hila tidak mendapat perhatian , maka pembangunan yang dihasilkan termasuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata tidak akan berlang sung lama, cepat atau lambat akan menghancurkan hasil pembangunan itu sendiri , termasuk kebudayaan dan pariwisata .

3. Oleh karena itu, pembangunan pada dasam ya adalah menyangkut dengan masalah kebudayaan . Karena pembangunan akan sangat terkait dengan respon ma syarakat terhadap pelaksanaan pembangunan itu sendiri dan berbagai perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan.

4. Berbaga i kehadiran hasil pembangunan seperti j alan tol, hotel. pemukiman baru , rumah susw1. real estat. telepon cellular. pabrik . pertokoan dan sebaga inya telah mempengaruhi tatanan nilai budaya dan kchidupan masyarakat baik langsw1g maupun tidak langsung .

5. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan itu haru slah dari sejak awal didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan budaya dan tata kehidupan masyarak at agar tidak terjadi dampak negatif negara terhadap masyarakat yang akhim ya menimbulkan benturan - benturan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri .

II. Posisi Kebudayaan Dalam Pembangunan

Dalam aktivitas pembangunan posisi kebuda yaan memang agak unik:

1. Kebudayaan merupakan objek atau sasaran dari pembangunan yang kita laksanakan . Posisi kebuda yaan yang amat sentral dalam eksistensi bangsa , maka kebudayaan menjadi salah satu sasaran priorita s pembangunan .

2. Kebudayaan sebagai subjek atau pelaku pembangunan dapat mencegah maupun mengobati dampak negatif dari pembangunan itu. Berbagai kasus yang terjadi efek samping atau efek negatif dari pembangunan dapat diselesaikan melalui pendekatan kebudayaan yang merupakan rambu - rambu dari kehidupan sosial masyarakat setempat.

3. Kebudayaan adalah merupakan salah satu modal dasar dari pembangunan. Kebudayaan bangsa yang beraneka ragam merupakan kekayaan yang dapat dijadikan sumber kekuatan dalam pembangunan masyarakat.

4. Permasalahan dalam antara pembangunan dan kebudayaan adalah; bagaimana kita memposisikan pembangunan sebagai masalah kebudayaan dan menyiapkan kebudayaan (masyarakat) untuk dapat mengadaptasi dan merespon pelaksanaan pembangunan .

5. Dengan demikian kebudayaan bukanlah merupakan elemen di luar pembangunan (external), tetapi merupakan elemen yang berada di dalam pembangunan (internal).

6. Ada dua paradigma pembangunan selama ini:

a. Pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan dan peningkatan produksi.

b. Pembangunan yang lebih menekankan kepada peningkatan kualitas manusia dan masyarakat.

Pilihan paradigma pertama, tanpa diiringi peningkatan kualitas manusia, kehidupan sosial, politik yang demokratis, adil dan merata, memberikan fondasi pembangunan yang rapuh .

Pilihan .paradigma kedua, menempatkan manusia yang berbudaya, identitas budaya yang kukuh serta diiringi kesejahteraan merupakan . pilihan yang tepat.

III. Beberapa Masalah Yang Dihadapi Dalam Pembangunan I Kebudayaan

1. Hampir tidak ada satu bangsapun di dunia ini, yang mampu mencegah masuknya kebudayaan asing, seiring dengan pesatnya perkembangan Iptek dewasa ini. Pengaruh datang dari berbagai arab dan setiap saat masyarakat hampir tidak punya waktu untuk menilai/menyaringnya

2. Ujung dari .berkecamuknya krisis ekonomi adalah terjadinya krisis etika dan moral disiplin atau krisis kebudayaan . Berbagai kasus memperlihatkan terjadinya penggeseran nilai moral, etika dan disiplin dalam kehidupan masyarakat.

3. Bingkai slogan "Bhineka Tungga Jka " sering disalahtafsirkan dan menyimpan potensi untuk perpecahan . Kurangnya pembinaan kebudayaan daerah diakibatkan oleh konsep pendekatan penyeragaman (sentralistik) budaya .

4. Konsep pembangunan yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan fisik (ekonomi) ternyata banyak menuai kekeliruan . Hal ini terlihat dari terjadinya konflik antarsuku/etnis di beberapa tempat. Hal ini disebabkan pembangunan watak (jati diri bangsa kurang mendapat perhatian secara . serius) . \

5. Banyak nilainilai tradisi ( nilai etika , moral , budi pekerti , disiplin , dan sebagainya ) yang ada pada 483 suku bangsa di negara kita , belum tergali banyak , untuk dijadikan acuan dan bahan muatan lokal.

6. Kehidupan kesenian tradisional terdesak oleh kehadiran kesenian moderen yang belum tentu dapat dihayati dan dipahami masyarakat banyak.

7. Keberadaan organisasi kebudayaan I kesenian yang ada dalam masyarakat yang merupakan kantung - kantung yang potensial , kondisinya masih banyak yang memprihatinkan .

8. Banyak benda I situs eagar budaya yang kondisin ya tidak terpelihara/ terbengkalai sehingga dijadikan sebagai objek kunjungan menjadi kurang menarik .

9. Begitupun juga benda - benda eagar budaya yang ada di museum-museum kondisi fisiknya sangat kurang terawat , karena memang dana yang tersedia juga relatif tidak mencukupi untuk melakukan perawatan .

IV. Strategi Pengembangan Kebudayaan Daerah

Dalam pembangunan Kebudayaan Daerah ada beberapa strategi yang perlu kita siapkan:

I. Melakukan pendokumentasian yang lebih baik atas berbagai aspek budaya daerah ( preserved by record )

2. Memelihara dan melindungi budaya melalui kegiatan pemeliharaan konservasi dan restorasi (preserved by practice)

3. Menggali dan meneliti dengan melakukan ekskavasi pengkajian dan penelitian budaya daerah .

4. Lebih mengembangkan budaya tradisional (Creativity within tradition) dan memperkaya (enriching) kebudayaan daerah kearah kemajuan.

5. Menanamkan rasa cinta budaya daerah melalui pendidikan (transfer and transformation)

6. Menyebarluaskan budaya daerah agar teljadi interaksi budaya antar sesama budaya daerah.

7. Memanfaatkan kebudayaan untuk menunjang keberhasilan sektor lain seperti agama, pendidikan dan sebagainya.

8. Menjalin ketjasama kebudayaan antar sesama daerah (Cultural Exchange dan Cultural Cooperation ) antar sesama daerah ataupun dengan luar negeri .

V. Langkah Kebijaksanaan Yang Diperlukan

1. Meningkatkan pengembangan kebudayaan daerah yang beraneka ragam dengan tetap dalam bingkai " Kebudayaan Nasional ".

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilik kebudayaan dalam pelaksanaan pembangunan kebudayaa:n.

3. Meningkatkan peran kegiatan organisasi/lembaga kebudayaan sebagai kantung - kantung pembinaan kebudayaan.

4. Meningkatkan pemahaman (apresiasi) masyarakat terhadap kebudayaan daerah untuk menumbuhkan rasa cinta budaya daerah.

5. Mengembangkan kebebasan berkreasi bagi group I organisasi kebudayaan sejauh tetap dalam koridor.

6. Meningkatkan pemanfaatan kebudayaan untuk menunjang keberhasilan program sektor - sektor lainnya.

7. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai sektor/ lembaga dan pemerintah daerah serta negara sahabat untuk pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah.

VI. Beberapa Langkah Yang Dilaksanakan Pemda Sumatera Barat

1. Pemda Sumatera Barat bersama masyarakatnya bertekad untuk mengembalikan kehidupan "BERNAGARI" sebagai pemerintahan terendah dalam tata pemerintahan di Sumatera Barat.

2. Dicanangkannya kembali fi1osofi kehidupan rnasyarakat Minangkabau "Adat Basandi Syarak- Syarak Basandi Kitabullah " (ABS- SBK).

3. Diterbitkannya Perda Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Perda Pekat No. 11 tahun 2001)

4. Adanya kebijaksanaan Pemda Kabupaten/Kota yang sangat mendukung berkembangnya kebudayaan daerah; seperti keharusan pegawai negeri berbaju muslirnah bagi perempuan.

5. Meningkatkan peran Taman Budaya sebagai sebuah bengkel untuk pembinaan kebudayaan dan menciptakan kesenian yang tetap "Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah ''

6 . Menfasilitasi dan mendorong pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang bersih menurut kriteria sosial budaya dan agama yang dianut masyarakat Minangkabau .

7. Memfasilitasi promosi kebudayaan dan kesenian serta kepariwisataan baik nasional maupun internasional.

8. Memfasilitasi dan mendorong kepekaan masyarakat terhadap arti dan fungsi dari etika , moral, estetika serta nilai-nilai budaya tradisional dan agama .

9. Memfasilitasi dan mendorong tuntbuh dan berkembangnya budaya perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai moral dan akhlak yang bersumber dari agama/ tradisi dan nilai universal.

VII. Penutup

Demikianlah makalah singkat ini kami sampaikan semoga dapat menarnbah wawasan para peserta seminar dan kita semua dalam mengkaji langkah dan kebijakan yang kita perlukan dalam pembangunan dan pembinaan kebudayaan , seni dan pariwisata di daerah .

LAMP IRAN

RUMUSAN DIALOG BUDAYA REGIONAL I SUMATERA 2002

1. Kebudayaan selamanya merupakan langkah strategis pembangunan bangsa . Alasannya , belum ada suatu usaha yang teruji untuk mengakomodasi budaya lokal di tingkat nasi,ona l, sehingga temyata perjalanan bangsa sampai kini masih menuju pada kondisi yang memprihatinkan secara buda ya . Contohnya . konflik yang menggunakan atau memanipulasi simbol-simbol budaya . Padahal tujuan akhir dari pengembangan kebudayaan pada hakikatnya adalah peradaban. Sebagai bangsa yang beradab (ci vilized soc iety) Indonesia sangat perlu menempatkan kebudayaan sebagai konsepsi dan sekaligus strategi . Kelembagaan fonnal , dan informal dalam masyarakat bertanggung jawab kepada keutuhan masyarakat. Pendukung kebudayaan menjadi titik sentral bagaimana proses pengembangan kebudayaan berlangsung secara kelembagaan (instituted process)

2. Problem kebudayaan dewasa ini antara lain adalah terjadinya penafsiran budaya yang keliru . Ini artinya terjadi miskomunikasi budaya antargenerasi . Padahal , sebagai sistem gagasan yang terdiri dari nilai-nilai , norma dan aturan . kebuda yaan harus dilihat dalan1 tiga aspek. masing-masing proses pembelajaran. konteks dan pelaku pendukung kebudayaan . Ketiga aspek ini dapat menentukan seberapa besar dan kuat peran kebudayaan dalam membangun kehidupan lebih baik . Revitalisasi kebudayaan merupakan proses logis dari bagaimana kebudayaan berperan dalam pembangunan .

3. Selanjutnya , globalisasi merupakan konteks bagi kebudayaan untuk beraktualisasi . Problenmya adalah globalisasi sering mengubah eksistensi kebudayaan dari berbagai etnik , sementara pada tingkat global terjadi desakralisasi kebudayaan akibat faktor materialisme . teknologi dan ekonomi.

4. Hal ini memberikan petunjuk (clues) bagi penting atau tidaknya kebudayaan direinterpretasi atau direposisi . Substansi masalaJmya adalah eksistensi kebudayaan harus menjadi strategi . tujuan dan sekaligus idealisme . Soalnya adalah konflik sosial sering terjadi karena semakin longgarnya fungsi nilainilai budaya dalam masyarakat. Jni berart i eksistensi masyarakat merupakan konsekuensi logis dari eksistensi kebudayaan atau sebaliknya.

5. lsu dinamika sosial dalam kemajemukan budaya menjadi sentral karena proses superior dan interior, dorninasi . dan sub-ordinasi kelompok etnik yang berbeda di perkotaan. Konsekuensi logis dari permasalahan ini adalah konflik sosial, horizontal baik Iaten ataupun manifes . Kondisi ini akan menjadi potensi negatif bagi eksistensi kebudayaan di tingkat nasional.

6. Isu lain yang penting adalah multi kulturalisme. Dalam konteks multi kultural , setiap masyarakat perlu mengembangkan derajat kesetaraan antarkelompok etnis yang berbeda . Dengan ini, pengembangan hubungan sosial yang dinamik merupakan strategi dasar bagi terciptanya representasi kolektif, yang terdiri dari nilai-nilai lokal kelompok etnis. Dengan ini, fungsi pranata sosial, pranata agarna dan politik menjadi krusial dan proses multi kulturalisme tidak perlu menjadi medium bagi terciptanya kembali konflik horizontal.

7. Isu pelestarian nilai-nilai budaya sangat bergantung kepada potensi individual sebagai pendukung/pelaku kebudayaan. Semakin kondusif potensi individual maka semakin berkelanjutan eksistensi kebudayaan (cultural sustainability). Kebudayaan bukan suatu entitas abstrak tanpa pijakan, tetapi sangat berpijak pada kondisi pendukungnya . Oleh karena itu, strategi untuk menganalisis kebudayaan dari paradigma pelaku kebudayaan menjadi sangat penting diaplikasikan.

8. Isu pengembangan budaya termasuk penting dalam proses revitalisasi budaya. Strateginya adalah lembaga formal dan non formal harus berperan dan menjadi tonggak dalam proses tersebut. Problemnya adalah bagaimana dan siapa yang mendudukkan pertanggungjawaban tentang keberhasilan a tau kegagalar!. pengembangan budaya dengan strategi terse but? Karenanya, kita rnasih memerlukan kajian budaya yang komprehensif dari berbagai aspek dan/oleh berbagai kalangan.

9. Berdasarkan poin-poin di atas terlihat bahwa problem kebudayaan menyangkut berbagai aspek , pelaku , dimensi dan wilayah budaya yang sangat beragam. Ini merefleksikan bahwa proses perkembangan budaya sernakin kompleks. Solusinya adalah kita perlu melakukan refleksi diri tentang di mana posisi kebudayaan dalam kehidupan dan bagaimana kebudayaan diinternalisasikan dalam setiap segi kehidupan. Secara empirik peran pendukung budaya sangat penting diberi penyadaran tentang problem-problem kebudayaan yang kompleks tersebut secara kelembagaan . Oleh karena itu hal mendasar ini perlu ditindaklanjuti dengan kongres kebudayaan nasional.

Tim Perumus

I . Dr. N ursyirwan Effendi

2. Dannan Moenir

3. Dr. M . Nur, M.S.

4. Dr. Yondri

5. Dr. Noveri

HASIL RUMUSAN DAN MAKALAH-MAKALAH DIALOG BUDAYA REGIONAL II Tanggal27-29 Oktober 2002 Di Yogyakarta

Kebudayaan yang merupakan kekayaan negeri masyarakat Indonesia sesuhggu}mya merupakan sumber yang tidak habis-habisnya untuk digali dan dijadikan landasan untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan maju . Hasil Dialog Budaya yang beriangsung sejak tanggal 27 Oktober hingga 29 Oktober 2002 memperlihatkan bahwa kekuatan kebudayaan sebagian besar masih merupakan potensi yang terpendam yang belum banyak dikembangkan untuk penataan kehidupan masyarakat. Perubahan kebudayaan adalah suatu yang niscaya dan perubahan itu akan selalu membawa perubahan dalam interpretasi dalarn memaknai kehidupan . Perbedaan-perbedaan yang ada dalarn bentuk keragaman budaya merupakan realitas yang harus diterima . Untuk itu, upaya menumbuhkan saLing percaya (mutual trust) dalam masyarakat sangat dibutuhkan untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Namun demikian, kepercayaan ini hanya akan diperolehjika ada kejujuran (honesty) dan keadilan (equality) dalam masyarakat.

Berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi Indonesia/ seperti berbagai bentuk konflik yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat/ kelompok, sukubangsa , dan agama , merupakan refleksi dari rendahnya tingkat sating percaya dalam masyarakat yang pada akh imya menimbulkan krisis identitas . Dalam hal ini, kebudayaan sangat dibutuhkan untuk membangun basis yang tepat dalam penataan sosial karena kebudayaan masih diyakini sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih baik . Sejalan dengan itu, tiga bidang penting yang menjadi fokus pembicaraan dari Dialog Kebudayaan ini perlu dikaji lebih seksama dalam Kongres Kebudayaan , yakni permasalahan konseptualisasi , politik kebudayaan dan strategi pengembangan kebudayaan .

A. Konseptualisasi

I. Definisi kebudayaan perlu mendapatkan perhatian karena definisi itu akan menentukan ruang lingkup dan cakupan pengkajian dan pengembangan. Sejalan dengan ini, pemahaman tentang kebudayaan lokal, kebudayaan nasional dan kebudayaan global perlu dipahami , khususnya menyangkut bentuk, fungsi, dan kaitmmya satu dengan yang lain.

2. Keanekaragaman budaya telah melahirkan konsep plurali sme budaya yang kemudian diperkaya dengan konsep multikulturalisme yang membutuhkan kejelasan orientasi dari konsep dan hubungan-hubungan di antaranya untuk menunjukkan bagaimana keragaman budaya akan dikaji.

3. Kerancuan pemahaman tentang sukubangsa dan kesukubangsaan , seperti halnya "etlmic group" dan etnisitas perlu dikaji secara jelas agar proses penataan dapat dilakukan dengan baik.

4. Pemahaman kebudayaan harus mcncakup interpretasi yang luas dan mendalam, dengan memperhatikan dimensi ruang dan waktu, yang terkait dengan berbagai wujud kebudayaan, yaitu ide/gagasan, nilai/norma/ hukum, pranata sosial/ perilaku , artefak , dan simbol-simbol yang memperliliatkan kekayaan budaya bangsa .

5. Kcbudayaan tidak dapat dipahami hanya sebagai kesenian dan bendabenda peninggalan , tetapi harus juga dipahami sebagai nilai dan mentalitas yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

B. Politik Kebudayaan

1. Kebudayaan telah dililiat dari berbagai perspektif untuk kepentingan penataan sosial. Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi suatu alat politik untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang dianggap lebili baik. Dengan melihat pada gejala konflik dan disintegrasi masyarakat yang terjadi dewasa ini mengharuskan adanya reorientasi dari konsep bhitmeka tunggal ika , khususnya dengan mengevaluasi pendekatan "penyeragaman " keragaman budaya

2. Politik kebudayaan perlujuga untuk berorintasi pemangku kebudayaan suku bangsa dengan sikap keberpihakan yang tegas karena kebudayaan hidup dan berkembang dalam suku bangsa yang menjadi pemilik kebudayaan itu:

3. Globalisasi yang sedang terjadi telah memunculkan multikulturalisme yang manifestasinya tampak dalam kemunculan budaya hibrid dalam berbagai bentuk . Sejalan dengan itu. lahimya kebudayaan populer dalam masyarakat telah menjadi tantangan kebudayam1 yang perlu disiasati dengan cara yang tepat.

4. Pada saat yang sama, wawasan kebangsaan perlu ditemukan untuk menjamin suatu komunikasi kultural yang memungkinkan terjadinya

penyatuan bagian-bagian dari masyarakat baik sukubangsa. agama , gen176---- --·------ -----------der. dan golongan.

5. Perlu adanya suatu komiunen yang jelas dari berbagai pihak untuk pengembangan kebuda yaan dan pemanfaatann ya sebagai sumber penataan kehidupan bernegara dan berbangsa dalam bentuk yang formal dan akuntabel yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam berbagai proses penataan dan pengembangan kebudayaan .

C. Strategi Kebudayaan

1. Proses enkulturasi harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih strategis, khususnya menyangkut penggunaan media yang berperan dengan baik dalam menanamkan nilai-iiilai budaya. Fungsi keluarga dan sekolah perlu mendapatkan perhatian dengan cara optimalisasi peran.

2. Pembelajaran kebudayaan perlu dilakukan melalui berbagai institusi, dengan meningkatkan peran lembaga pendidikan . Sosialisasi dan aktualisasi pemahaman kebudayaan yang tepat dan mendalam (perlu) dilakukan melalui berbagai cara dengan memberikan pengalaman kebudayaan secara langsung .

3. Penciptaan minat terhadap kebudayaan merupakan proses yang penting untuk mendidik masyarakat tentang perlunya kebudayaan dalam kehidupan praktik individu maupun kehidupan sosial. Minat ini diharapkan akan mendorong perhatian dan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai sumber kebuda yaan yang kaya, baik filsafat , pengetahuan, nilai-nilai, maupun warisan budaya.

4. Pemberdayaan kebuda yaan sukubangsa di berbagai tempat merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan , khususnya dengan mendukung berbagai ke giatan buda ya dan penguatan kelembagaan, dengan memperhatikan aspek gender dan generasi. Proses ini ditujukan untuk optimalisasi peran kebudayaan dalam penataan sosial dalam komunitas.

5. Pengembangan pemahaman kebuda yaan secara lintas budaya , baik dalam bentuk pengalaman interaksi maupun komunikasi , yang memwtgkinkan pengenalan budaya yang berbeda dan difusi unsur-unsur kebudayaan daJam berbagai dimensinya ke dalam kehidupan berbagai kelompok masyarakat. Dengan cara ini basis-basis integrasi dan kohesi sosial diharapkan dapat terbentuk .

6. Konflik yang ada di berbagai tempat dalam berbagai bentuknya dapat dipicu oleh berbagai proses sejalan dengan globalisasi . Peran lembaga mediasi pada tingkat lokal yang memiliki strategi-strategi yang kontekstual perlu diberdayakan agar berfungsi dengan baik.

7. Nilai dan norma-norma yang berfungsi sebagai aturan-aturan dalam melindungi kekayaan budaya perlu difungsikan dan dikuatkan kembali dalam melestarikan kebudayaan dalam berbagai bentuk .

8. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan dalam berbagai bentuk, baik dalam lingkungan keluarga , lembaga pendidikan , lembaga adat, maupun berbagai lembaga formallainnya . Berbagai lembaga tersebut tidak hanya berfungsi dalam enkulturasi dan internalisasi berbagai aspek kebudayaan , tetapi juga dalam pengembangan kebudayaan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik.

9. Proses pengembangan kebudayaan selain berorientasi pada pengembangan rasionalitas , seyogianya juga menekankan pada pendidikan "moral" karena itu akan melahirkan kepribadian bangsa dan budi pekerti dalam setiap jiwa individu, yang dengan cara ini etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat dapat berkembang dalam menciptakan masyarakat yang damai .

10. Peranan negara sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan pola kebudayaan yang sesuai untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan .

Yogyakarta, 29 Oktober 2002

Tim Perumus:

Prof Dr. Sjafri Sairin, MA.

Prof Dr. Hari Purwanto

Dr. Irwan Abdullah

Drs. Fred Wibowo

HASIL PERUMUSAN DIALOG BUDAYA REGIONAL III (Kalimantan dan Sulawesi)

PENDAHULUAN

Dialog Budayaffemu Budaya Regional dan Sulawesi) yang diselenggarakan di Aula BAPPEDA tanggal 23 - 24 Oktober 2002, dalarn rangka persiapan kongres Kebudayaan V tahun 2003 dan diikuti oleh 60 orang peserta dari enam (6) propinsi (Kalimantan Selatan , Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara) membahas pokok-pokok masalah sebagai tersebut di bawah ini.

l . lntegrasi dan Disintegrasi

2. Otoritas dan Hancurnya Otoritas

3. Desentralisasi Politik

4. Transisi Identitas

5. Konflik dan Kekerasan

6. Warisan eagar Budaya

7. Pemaharnan dan Pemberdayaan gender

8. Hukum dan Produktivitas

9. Reinterpretasi dan reposisi adat dan tradisi

Dengan memperhatikan:

l. Sambutan Ketua Panitia. Ketua Balai Kajian Jarahnitra Pontianak

2. Sambutan Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

3. Sambutan tertulis Gubemur Kalimantan Selatan

4. Pemaparan Makalah oleh narasumber

5. Diskusi yang berkembang selama dialog

Dialog budaya regional III (Kalin1antan dan Sulawesi) dengan rahrnat Tuhan Yang Maha Esa, mencapai kesepakatan dan rumusan tersebut di bawah ini :

BAGIAN I UMUM

I. Masalah-masalah kebuda yaan di regional III (Kalimantan dan

Sulawesi) dapat diidentifikasi sebagai berikut : (1) Kebudayaan dan indentitas etnik, (2) Pelestarian dan pengembangan , (3) Pengembangan kebudayaan nasional, dan ( 4) Integritas nasional. Keempat masalah tersebut terjalin sedemikian rupa menjadi suatu pennasalahan budaya yang kompleks

2. Kebijakan pengembangan kebudayaan nasional, baik sebagai khazanah budaya nusantara maupun sebagai aset pariwisata perlu mencakup batasan dan ketentuan mengenai : (I) Kedudukan dan fungsi kebudayaan nasional sebagai perekat bangsa maupun sebagai identitas etnik, (2) Kedudukan dan fungsi kebudayaan daerah sebagai unsur kebudayaan nasional sesuai dengan penjelasan pasal32 UUD 1945, serta konsep, politik , dan strategi pengembangan dan pelestariannya, dan (3) Kedudukan dan fungsi kebudayaan daerah sebagai khazanah keragaman budaya nasional.

3. Konsep pengembangan kebudayaan perlu dilengkapi dengan rencana dan kebijakan strategis dengan sasaran yang jelas, realistis, dan benar-benar dapat dicapai .

4. Untuk mereposisikan persoalan-persoalan kebudayaan dalam menangkal disintegrasi bangsa, maka perlu pelaksanaan kebijakan pengembangan kebudayaan nasional yang betul-betul memperhatikan khazanah kebudayaan yang ada .

5. Kebudayaan adalah sistem nilai yang mengusung peradaban etnik. Nilainilai ini masih relevan dengan konsep Pancasila. Karena itu, Pancasila dipandang masih relevan sebagai konsep dan pola umum kebudayaan Indonesia.

6. Kebudayaan etnik adalah bagian dari identitas budaya . Karena itu, keberadaannya identik dengan hak asasi yang harus dihonnati dan dihayati.

7. Kebudayaan daerah adalah bagian konsep dan peradaban Jokal yang dapat diposisikan dalam memerankan dirinya secara nasional maupun global.

8. Agar kebijakan pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah dapat tersosialisasikan secara nasional maka perlu ditunjang lembaga khusus yang menangani masalah-masalah kebudayaan di setiap daerah .

9. Kebudayaan sebagai aset pariwisata perlu dikembangkan secara kreatif dengan tidak menghilangkan nilai-nilai luhurnya agar tidak terlindas oleh perkembangan zaman.

10. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal mengemb angan perbu atanperbuatan baik

BAGIAN II KHUSUS

1. Konsep

(1) Konsep kebuda yaan masih relevan dengan persoalan-p ersoalan nilai atau sistem nilai yang dia nut oleh masyara kat pendukungnya dalam menjalin dan menyikapi kehidupan . Dalam persoalan pembangunan nasional , pemerintah hendakn ya mempo sisikan masalah-masalah kebudayaan setara dengan persoala n-persoalan lain di luar kebudayaan . Konsep ini pada gilirrumya memp erkuat ketahan an nasional.

(2) Pemahaman dan kajian terhadap kebuda yaan etnik hendaknya selalu dilakukan agar mas yarak at lebih mengenal budaya bangsa sehingga menimbulkan kecintaan , pemahaman . dan toleran si yang tingi .

(3) Budaya hendakn ya tidak diartikan pemasung kreativ itas tetapi justru merebut esensinya dalam pengemb angan krea tivitas.

(4) Perlu pengembangan image wujud -wujud kebudayaan ke dalam upaya kreatif sebagai aset wisata .

(5) Potensi konflik di daerah disebab kan oleh w1sur kebudayaan . Karena itu diperlukan pemerintahan yang lebih demokratis sehingga mampu menangkal ketidakpuas a n tetap i menyerap aspi rasi -aspirasi yang berkemban g di masyaraka t sehingga dapat memperkecil potensi konflik .

(6) Konflik-k onflik yang terja di se lama ini perlu dipahami akar permasalahrum ya. Denga n demikiru1 dapat dike temuk an dan diterapkan model-model pengel o laan ya , se hi ng ga da pat le bih efektif penyelesaiaiUlya, dengan mengaktualisas ikan fw1gsi pranata-pranata sosial yang ada

(7) Perlu persepsi dan pemah runan yru1gje las ten tang konsep putra daerah dan otonomi daerah agar tidak menjadi mengganggu pelaksanaan pembangw1an di setiap daerah .

(8) Konsep-konsep buda ya yang mengandun g nilai kebersamaru1, saling menghorma ti, toleransi , solidaritas . yang hidup di setiap daerah perlu direvitalisa sikan agar konsep ini menjadi nilai sosia l dalam berperilaku .

(9) Penanganan konflik-konflik etnik hendakn ya dilandasi pada adat , tradisi dan kebiasaaJl yang berlak u di daerah . agar dapat segera dan mudah dise lesaikan .

(I 0) Pria dan wanita memi liki keduduk an yru1g sam a dalam pengambilan keputusan . bersamaa n de ngan itu wanit a hendakn ya diberikan kesempatan yang san1a dengan pria w1tuk mengembangkan karyanya .

____ _________________________________ _____ t81

2. Strategi dan Kebijakan

(1) Kawn elite perlu memberi teladan dalam berprilaku sesuai dengan nilainilai keagamaan, hidup sederhana, dan memilikijiwa dan rasa malu yang tinggi.

(2) Pemerintah hendaknya menjadi agen perubahan sosial masyarakat agar loyalitas masyarakat dapat semakin tinggi, untuk itu pemerintah perlu meningkatkan kemampuan aparat dan tokoh masyarakat untuk memberi kesempatan seluas-luasnya, menampung, dan mengelola serta mengembangkan budaya demokrasi.

(3) Pemerintah hendaknya memanfaatkan warisan-warisan budaya sebagai acuan pemecahan masalah sosial yang dihadapi, untuk itu perlu dilakukan eksplorasi u:ngkapan-ungkapan, pepatah-petitih yang mengandung nilai saling menghargai sesama , etos keija, dari latar belakang budaya yang berbeda.

(4) Pemerintah perlu melibatkan para praktisi (kesenian dan budayawan) dalam penyusunan kebijakan-kebijakan berkenaan dengan kebudayaan.

(S) Secara individu, warga negara haruslah memahami secara kritis budaya lokal agar dapat berperan secara baik dalam tatanan sosial secara nasional dan global, melalui pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat.

(6) Warisan budaya hendaknya dapat dijaga, dipelihara secara serius , bahkan perlu adanya upaya-upaya sosialisasi akan nilai-nilai sosial yang ada kepada masyarakat luas.

(7) Perlu dibangun persamaan persepsi dalam pengambilan keputusan , pengelolaan dan pengayoman dalam kebijakan pengembangan kebudayaan .

(8) Perlu pemahaman komprehensif tentang kebudayaan melalui revitalisasi asset budaya sebagai khazanah budaya dan budaya sebagai aset wisata, sesuai dengan semangat zaman agar citra budaya dapat lebih terangkat.

(9) Peran wanita dalam pengungkapan karya seni budaya (film, cerita rekaan, dan dongeng) hendaknya tidak lagi diposisikan sebagai orang yang lemah.

(10) Kaum pria hendaknya jangan melupakan peran wanita dalam setiap pengembangan hak-hak pribadinya.

Banjarmasin, 24 Oktober 2002

DIALOG BUDAYA REGIONAL IV Dl MANADO 28-29 OKTOBER 2002

I. Pengantar

Dialog Budaya Regional IV Tabun 2002 dengan tema "Konsep, Politik dan Strategi Kebudayaan Indonesia ", diselenggarakan oleh Panitia Lokal yang· dipercayakan kepada kantor Balai Kajian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Propinsi Sulawesi Utara , di Hotel Sabid Teling Manado selama dua hari (28 - 29 Oktober 2002). Dialog yang secara resmi dibuka oleh Gubemur Propinsi Sulawesi Utara yang diwakili Bapak Patra Babo , SH, Asisten I Sekwilda Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan , turut dihadiri Deputi Sejarab dan Purbakala , Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata , DR. Anhar Gonggong . Peserta dialog berjwnlah 50 orang terdiri atas para pemakalah, akademisi , budayawan , seniman , rohaniwan , guru sejarah . lembaga sosial masyarakat (LSM), unsur pemuda dan pribadi .

Dialog yang berlangsung dua hari telah diawali dengan laporan panitia pelaksana , doa buka , sambutan gubemur dan araban singkat Deputi Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata , selanjutnya forwn mendengar dan mendiskusikan materi yang dipaparkan para pemakalah. Ada 9 buab makalah yang dibagi , untuk hari pertarna 6 makalab , dan hari kedua 3 makalah, dan masing-masing makalab dikategorikan atas tiga ranah , yaitu ranah konsep. ranab politik dan ranab strategi kebudayaan Indonesia .

Menyimak Iaporan panitia pelaksana . sambutan Gubemur Propinsi Sulawesi Utara, araban singkat Deputi Menteri dan pemaparan materi serta diskusi , maka forun1 dialog bersepakat merangkunl pokok-pokok pemikiran itu dalam rumusan berdasarkan ranah-ranah konsep . politik dan strategi kebudayaan Indonesia ; dilengkap i dengan simpulan dan rekomendasi.

A. Ranah Konsep

I. Untuk menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya ketidakserasian hubungan antaretnis dan komunitas . maka perlu digalang kerja sama multikulturaL yang berorientasi pada budaya kompetisi yang sehat serta moderat :

2. Nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh setiap suku bangsa yang mengandung nilai-nilai keunggulan hendaknya dipelihara dengan baik melalui upaya-upaya pembudayaan dan sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat pendukung secara fungsional di dalam interaksi sosial bangsa;

3. lntensifikasi penggunaan dan peranan Bahasa Indonesia senantiasa harus digalakkan, tanpa menimbulkan akibat termarginalisasinya Bahasa Etnis;

4. Kebudayaan nasional tidak selayaknya didominasi oleh suatu daerah atau etnik tertentu melainkan merupakan himpunan dari berbagai budaya yang terdapat di seluruh Indonesia

5. Unsur-unsur negatif dari pengaruh kebudayaan global hendaknya dapat diwaspadai sambil pada saat yang sama diupayakan menyerap berbagai unsur , positifuya;

6. Dalam sejumlah kasus, khususnya di daerah-daerah konflik, "budaya tolerarlsi" terlihat sudah kehilangan makna strategisnya sebagai pencegah konflik terbuka sehingga perlu dipikirkan alternatif membangun "budaya akseptansi", sebagai langkah maju dari budaya toleransi tetap memposisikan pihak lain sebagai 'orang luar' sementara budaya akseptansi menempatkan 'orang luar' menyatu dengan kesadaran;

7. Perlu dipacu budaya kreatifbangsa, yang dimulai sejak usia dini, seraya ditumbuhkan budaya apresiatif terhadap kreativitas pada saat yang sama, dengan memberikan peluang setiap etnis dan komunitas di daerah merancang konsep budaya yang sesuai dengan kekayaan dan kearifan masing-masing .

B. Ranah politik

1. Perlu diberdayakannya kembali lembaga adat yang dilatarbelakangi oleh political will pemerintah dalam bentuk peraturan perundangundangan yang memadai yang temyata belum sepenuhnya eksplisit di dalam UU No. 22 dan PP 25 tahun 1999;

2. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika perlu diejawantahkan sesuai makna yang sebenamya yang lebih mengedepankan pengakuan adanya warisan historis kultural masyarakat Indonesia yang multikulturalisme;

3. Demi mengantisipasi kemungkinan adanya keterpecahan (fragmentasi) budaya yang diakibatkan oleh adanya pemberlakuan Otonomi Daerah, yang di antaranya melahirkan daerah-daerah baru, maka perlu untuk menghilangkan istilah kebudayaan daerah yang substansinya bersifat administrasi, seraya menggantinya dengan istilah kebudayaan etnis atau kebudayan komunitas (khususnya bagi daerah urban, yang penduduknya berlatar belakang primordial majemuk dan baru) :

4. Masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat belum mencerminkan keberhasilan otonomi daerah yang sesuai dengan isi dan jiwa peraturan perundang-undangan yang ada, karena otonorni daerah sebagai bagian dari semangat reformasi harus mereposisikan kedaulatan rakyat ;

5. Perlu memaknai kembali nilai-nilai adat istiadat yang ada di batik tanah karena tanah tidak sernata-mata bernilai ekonomis dan memberikan sumber penghidupan tetapi lebih bersifat religius-magis :

6. Perlu mempertimbangkan kebijakan masyarakat adat perbatasan, baik antar kabupaten/kotalprovinsi , maupun antar negara agar tidak menghancurkan sistem adat dan hukum adat yang sudah melembaga dan fungsional selarna berabad-abad , tidak semata-mata menyelesaikan berbagai rnasalahnya sesuai hukum positif sebagaimana yang dilakukan sejak zarnan kolonial;

7. Kebijakan di dalarn pengelolaan aset-aset kebudayaan seyogyanya mengandalkan mekanisme partisipatif , dengan cara melibatkan rnasyarakat; sejak perencanaan . pengelolaan . sampa1 kepada monitoringnya;

8. Perlu mendorong setiap daerah . etnis atau komunitas untuk mendapatkan perlindwtgan hak cipta bagi segenap karya kebudayaan mereka secara legal, sesuai perundangan yang berlaku .

C. Ranah Strategis

I. Konflik sosial dan kekerasan kolektif yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini perlu dicermati dan didekati dengan pendekatan budaya di samping berbagai upaya lainnya :

2. Strategi peningkatan kualitas hidup bangsa yang unggul perlu didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan yang tidak sekadar berorientasi pada kecanggihan teknologi , melainkan juga membaiknya kualitas budi pekerti ;

3. Untuk mengukuhkan kebudayaan bangsa yang sernakin baik dan terhormat di mata dunia , maka perlu segera dihidupkan upaya strategis pemanfaatan budaya etnis dan komunitas yang sesuai dengan kebutuhan zaman yang dinamis , taat hukum , berdisiplin tinggi dan demokratis :

4. Demi meningkatkan kecerdasan emosional bangsa , yang berorientasi kepada penghindaran tindakan kekerasan dan memupuk rasa kemanusiaan ,. maka dianggap pertu diajarkan pendidikan budi pekerti di sekolah, yang diberikan minimal sampai jenjang SMU/SMK ;

5. Walaupun secara statistik komponen perempuan dalam jumlah kependudukan secara signiflkan lebih besar daripada laki-laki, namun peranan yang tersedia atau disediakan bagi mereka belum memadai. Oleh karena itu perlu dipikirkan dan diterapkan pola-pola yang memungkinkan terjadinya peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan .

D. Pokok-pokok Pikiran

2.1 Konsep Kebudayaan

l . Perlu dirumuskan kembali konsep kebudayaan nasional dalam korelasinya dengan entitas budaya lokal demi membangun kehidupan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Indonesia Baru yang berwawasan budaya lokal ( etnis dan komunitas), regional, dan global.

2. Kesadaran kebudayaan bahwa perwujudan bangsa Indonesia, dan kemudian sebagai negara merdeka telah dilahirkan dan dibentuk melalui serangkaian petjuangan budaya, harus dikedepankan dalam upaya membangun keutuhan bangsa dan negara tanpa intervensi budaya sub-etnik lain secara dominan atas budaya subetnik lainnya .

3. Kebudayaan lokal merupakan dinamika sosial yang perwujudannya mencerminkan karakteristik khas lokalitas dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan adat dan tradisi pada hakekatnya juga berfungsi sosial, sehingga ada tempat bagi budaya dari luar lokalitas . Karena itu sangat penting untuk difungsikan kembali pranata sosial pada setiap lokal dan regional dalam penataan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai ciri khas kebhinekaan bangsa Indonesia.

4. Kearifan budaya lokal hendaknya dapat menjadikan bangsa Indonesia pada setiap lokal dan regional menyadari lebih mendalam peran identitas budaya lokal, regional, nasional dan global dalam kehidupan kemajemukan , yang menghayati persatuan dan kemanusiaan;

5. Pemahaman kebudayaan nasional hendaknya dilandasi nuansa

186 ----------------------=Dc.:.lo:..Al."-'O:....;G:........::Bc.::U-=D-=A..;;.o:YA dialog budaya yang mengindahkan basil sejarah bangsa di masa lampau yang sangat kaya , sambil memacu semangat bagi kepentingan sejarah masa depan yang semakin gemilang.

2.2 Politik Kebudayaan

I. Pembangunan kebudayaan selayaknya diarahkan bagi menjamin kehidupan bangsa yang adil dengan didasarkan pada tegaknya pelaksanaan hukum serta hidupnya moral sosial yang menghasilkan stabilitas yang sejati, yang menghasilkan rasa aman dan nyaman warga bangsa ;

2. Pembangunan kebudayaan merupakan upaya sadar untuk merangsang keterlibatan aktif dari masyarakat untuk membangun diri dan lingkungannya berdasarkan nilai-nilai budaya yang khas pada setiap lokal. Untuk itu pemerintah barus memposisikan diri sebagai pengayom aktivitas budaya setiap kelompok masyarakat di berbagai lokal dan regional, dan tidak melakukan intervensi dalam bentuk perekayasaan budaya dan masyarakat.

3. Pemerintah seyogyanya membentuk "Departemen Kebudayaan" dalam kabinet-kabinet mendatang dengan personil yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam bidang kebudayaan untuk membantu melayani kebutuhan pembangunan secara keseluruhan ;

4. Otonomi Daerah sejatinya harus mendorong jiwa kemandirian ekonornis, baik secara individual maupun komunal, sambil pada saat yang sama mengeratkan ikatan persaudaraan dan nasiooalisme kebangsaan .

2.3. Strategi kebudayaan

I. Pembangunan kebudayaan sebagai landasan kekuatan bangsa Indonesia hendaknya menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, yang menonjolkan kemajemukan dan kekhasan setiap entitas lokal, dan bukan penyamarataan pola pikir dan tindakan budaya untuk seluruh Indonesia.

2. Pemeliharaan aset-aset buda ya diharapkan tidak sekadar mengedepankan . alasan kegunaannya bagi industri pariwisata melainkan juga untuk kepentingan konservasi, dan sebagai somber nilai rujukan kehidupan bangsa.

3. Pengembangan kebudayaan seyogyanya dikelola secara dinamis, dengan cara mengandalkan penghayatan terhadap karya kebudayaan nasional di masa lampau, sambil menyerap secara selektif berbagai keunggulan budaya universal yang aktual dengan sasaran memajukan bangsa yang terhormat dan demokratis;

4. Jiwa kompetitifyang sportif dan taat hukum seyogyanya dijadikan arab strategis guna memacu kemajuan bangsa.

III. Simpulan

1. Pembangunan kebudayaan seharusnya diarahkan guna kepentingan menempatkan peran kebudayaan sebagai somber acuan pembentuk jati diri bangsa yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip keadilan yang merata yang dijamin oleh hukum yang berwibawa;

2. Otonomi Daerah seyogyanya dijadikan kesempatan untuk membentuk jiwa kreatif dan kompetitif yang mandiri, sambil mengembangkan harmoni berbangsa dengan melahirkan ikatanikatan antar komponen bangsa yang bam secara partisipatif;

3. Pengembangan kebudayaan selayaknya diarahkan bagi kepentingan keseluruhan kualitas bangsa yang anti kekerasan dan berkesadaraan lingkungan serta berkesetaraan gender.

IV. Rekomendasi

I. Perlu dibentuk kementerian kebudayaan pada kesempatan pertama penyusunan kabinet mendatang;

2. Segera digalakkan berbagai aktivitas dialog budaya antar etnis dan komunitas yang kreatif dan mengarah kepada pencapaian suasana persaudaraan sejati bangsa, yang sadar terhadap keragaman sebagai kekayaan bersama;

3. Industri pariwisata selayaknya dikembangkan tanpa harus menyudutkan eksistensi keberlangsungan budaya-budaya murni.

Tim Perumus:

1. Drs. John Burdrun. M.Hum (Ketua)

2. Drs. Kamajaya AI Katuuk, MS (Sekretaris)

3. Drs. Fendy E.W. Parengkuan (Anggota)

4. Drs Harry Waluyo, M.Hum (Anggota)

5. Drs. Nasrun Sandiah , M.Si (Anggota)

Pemandu:

1. Drs. Alex J. Ulaen. DEA (Sesi l)

2. Drs. Surya Yoga (Sesi 2)

3. Soehendro Boroma, SH (Sesi 3)