BANDAR B,IMA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan
BANDAR BIMA
Editor: Dr. Sri Wulan Rudjiati Mulyadi
Disusun oleh:
H. Siti Maryam R. Salahuddin, SH.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL BAGIAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBUDAYAAN NUSANTARA T AHUN 1992/1993
KAT A PENGANTAR
Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan telah mengkaji dan menganalisis naskah-naskah lama di antaranya naskah 'kuno Nusa Tenggara Barat yang berjudul Bandar Bima, isinya tentang Tata Pemerintahan Kerajaan Bima dan Undang-undang serta aturan-aturan kesyahbandaran.
Nilai-nilai yang terkandung di dalam naskah ini adalah nilai kepemimpinan, budi pekerti dan nilai kesejarahan yang dapat menunjang pembangunan , baik fisik maupun spirituil.
Kami menyadari bahwa buku ini masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, semua saran untuk perbaikan yang disampaikan akan kami terima dengan senang hati.
Harapan kami, semoga buku ini dapat merupakan · sumbangan yang berarti dan bermanfaat serta dapat menambah wawasan budaya bagi para pembaca.
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peneliti dan semua pihak atas jerih payah mereka yang telah membantu terwujlidnya buku ini.
Jakarta, November 1992 Pemimpin Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara
Sri Min tosih, BA. NIP. 130 358 048
i . i
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN
Usaha untuk mengetahui clan memahami kebudayaan daerah lain selain kebudayaan daerahnya sendiri lewat karyakarya sastra lama (naskah kuno) merupakan sikap yang terpuji dalam rangka pengembangan kebudayaan bangsa. Keterbukaan sedemikian itu akan mem ban tu anggota masyarakat untuk memperluas cakrawala budaya dan menghilangkan sikap etnosentris yang dilandasi oleh pandangan stereotip. Dengan mengetahui dan memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di daerah-daerah di seluruh Indonesia secara benar, maka akan sangat besar sumbangannya dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
Untuk membantu mempermudah pembinaan saling pengertian dan memperluas cakrawala budaya dalam masyarakat majemuk itulah pemerintah telah melaksanakan berbagai program, antara lain dengan menerbitkan buku-buku yang bersum ber dari naskah-naskah lama seperti apa yang diusahakan oleh Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara. Mengingat arti pentingnya usaha tersebut, saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku yang berjudul, Bandar Bima.
Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini, maka penggalian nilai budaya yang terkandung dalam naskah lama yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia dapat lebih ditingkatkan sehingga tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional yang sedang kita laksanakan dapat segera tercapai .
Namun demikian perlu disadari bahwa buku-buku hasil penerbitan Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara ini baru merupakan langkah awal, dan ada kemungkinan masih terdapat kelemahan dan kekurangan . Diharapkan hal ini dapat disempurnakan di masa yang akan datang terutama yang berkaitan dengan teknik pengkajian dan pengungkapannya.
Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini.
Jakarta, Nopember 1992
Direktur Jenderal Kebudayaan
Drs. G BPH. PO EGER NIP. 130 204 562
DAFTAR ISi
Habman Kata Pengantar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan . . . . . . . . . . . . . v Oaf tar Isi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii Bab 1. Pendahuluan ......... .. .......... . ....... : I 1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.3 Ruang Lingkup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.4 Metode Pengkajian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bab 2. TransliterasiNaskah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.1 Naskah I: Hukum Bicara Undang-Undang Bandar Bima........ .. . . ... . . .. ...... . . 5 2.2 Naskah 2: Pasal-pasal yang Berlaku di Daerah Wilayah Manggarai . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.3 Naskah 3: Pembaharuan Perjanjian dan Persumpahan Almarhum Sultan Abdul Kahir dengan Keturunan Bangsa Melayu . . . . 14 2.4 Naskah 4: Peraturan Pelayaran tentang Kecelakaan dan Izin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.5 Naskah 5: Pasal-pasal dari Perjanjian dengan Admiral Speelman pada Tahun 1669 20
2.6 Naskah 6: Hukum Bicara yang Menetapkan Kem-: bali Hukum Agama Islam dan Hukum ; Ada t Tanah Bima yang Diberlakukan : oleh Sultan Abdul Kahir . . . . . . . . . . . . . 2 5 1 Bab 3. Penjelasan ................................ 49 3 .1 Penjelasan Naskah I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.2 Penjelasan Naskah 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.3 Penjelasan Naskah 3 ....................... ., 53 3.4 Penjelasan Naskah 4 ........................ : 54 3.5 Penjelasan Naskah 5 ...••................... , 54 3.6 Penjelasan Naskah 6 ....................... : 56 Bab 4. Sejarah Perjalanan Pemerintahan Bima ...... . .. ,. 59 4.1 Sejarah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 4.2.1 Pemerintahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 4.2.2 Kependudukan............................ 75 4.2.3 Sosial Ekonomi .......................... :. 79 4.2.4 , Perdagangan ............•............... " · 81 4.2.5 Perkembangan Selanjutnya . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 87 Bab 5. Kesimpulan Umum ................ . ........ 109 Daftar Pustaka ................................. , . 117 Daftar Lampiran: Lampiran 1 Peta Pusat Kerajaan-kerajaan Kuno di Pulau Sumbawa pada Abad I sampai Abad XV ....................... 120 Daftar Kata Bima . . . . . . . . .. .. . . . . . 121 Lampiran 2 Daftar Arti Istilah · Pangkat Hadat Lampiran 3 Kerajaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Upaya pembinaan clan pelestarian warisan buclaya menjadi tugas clan kewajiban Pemerintah sesuai dengan Pasal 32 UUD 1945, yang mengatakan bahwa "Pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia ." Suatu kewajiban pula bagi masyarakat pendukungnya untuk menunjang tugas Pemerintah dengan memelihara warisan budaya yang mengandwig banyak ilmu pengetahuan clan filsafah hidup bermasyarakat seperti yang terdapat clalam naskah-naskah lama yang hampir terlupakan .
Hasil penelitian yang sudah banyak dilakukan selama ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam kebudayaan yang tersebar sebagai kebudayaan suku bangsa di daerah-daerah . Suku-suku bangsa di daerah banyak memiliki unsur kebudayaan asli yang khas , yang perlu dipelihara sebagai sumber kebudayaan nasional. Hal ini tercermin di dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang mengatakan bahwa " Kebudayaan lama clan asli yang terdapat sebagai puncakpuncak kebudayaan di daerah-claerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa."
Oleh karena itu , usaha untuk meneliti, mengkaji, ataupun menerjemahkan naskah-naskah lama yang masih ada perlu dilakukan agar isi naskah yang mengandung sejarah, pengetahuan kemasyarakatan, tata pemerintahan, nilai-nilai sosial budaya, dan falsafah kehidupan dapat terungkap dan diketahui oleh masyarakat pendukungnya maupun masyarakat umum nya. Di antara naskah-naskah tersebut terdapat naskah-naskah lama berupa peninggalan Kesultanan Bima yang mengand µng catatan-catatan sejarah, falsafah pemerintahan, dan hukwnhukum yang berlaku pada abad-abad terdahulu di daerah tersebut.
.-.;. ::,· ) · i r -·-· · :.::.·.. :i.; · ::: .·. L·:-· ·: · ---'-" _ : :· l Tuju,an . : , " . : ·, ·- :'.::
Adanya Bima, apalagi . isi yang terkandung di dafaninya:,' tidak · banyak diketahui orang, sehingga sangatlah bermanfaat apabila isi naskah-naskah ini dapat ditransliterasi dan dikaji secukupnya, :, aga't idapat berikan . pes$-.p'esan . bagi generasi ··nenenJs «UUJ.1nf:Qrmasi·'1f1tuk pembahguhan''bangsa '.ya:ng sedang-:da-n::;terus dila,kukan;.Sebagiti'.' _ mana · halnya .dengan 1 naskan -'llukum · Bicara ; .lJndl!Jlg"Undaftg · ·. · _:,,. - ·'· ·< ': .• :.' .· - -- ':.L .. -
1 1Penuli"San iru uimakSudkart • • : aspek huku1h 'adat {di' dae£ah,·1u1buPateri''Bifua :yang' -i)efoah berlaku pada abad XVII dan sebelumnya sampai dengan abad :X-IX,:pada waktu daerall .. Yang b.e:rditi·-sendki. : Wilayah Bima liputi ·Wilayah c bagian .. Hmii; . · dan _ Pulau Bqm J;>aw:a. wibcyah bagian barat ·Pulau Flor.es dan. oleh punyai _. :h:ukum :.tersendiri . ya·ng · -mengatur . pe.rhubunga.n !'1alu lintas:, kapahkapal .dan •perahu-perahu .: dagahg ·_yang;• ke -;l-uar ma&\Jk di pe.Jabuhan ·)Jima. . _ , . . , , . • I
· · : naskaft; 1lilku111 · ini disebut _itu1bili1 llcara: . Uridang '· .Bandar· Biiiia 'karena'' selaih 'meilgandung nila:i-:riillii sosial dan keagamaan, hukurir foijuga tidak teribpas 'dati ptilitik kebijaksanaan ''pemeriritaitan adat yang :,. dijalankan ; pada 'heberapa a bad yang :silam. t, ,.. . ·· .. : -:" -':".:" ..
Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengungkapkan nilai-nilai tersebut di atas agar dapat diketahui oleh masyarakat s,uku :Bima , khususnya dan masyarakat lain pada. wn\ilmnya serta agar dapat membuka atau memperlua.s cakrawala ,berpikir dalam menghadapi era pembangunan bangsa yang akan datang;
1.3 Ruang Llngkup
. yang ditransliterasi dan dit>ahas bualJ,; .empat buah menyangkut huk.um {>eraturai:i di serta perahu-perahu dan kapal-kapal, _sedaJ)gjqin'_s:e.liUah mefl:lpa_kan perjanjian pertama dengan pihak · &larida · cvoc·j · yang muat pasal-pasal yang menyangkut kerja sama dan masalah tolong-menolong di laut . Satu naskah lagi merupakan naskah khusus yang menetapkan berlakunya hukum adat secara turuntemurun bersama-sama dengan hukum atau kaidah agama Islam.
Keenam naskah ini merupakan sebagian kecil dari sejumlah naskah Bima yang tertulis dalam huruf Arab Melayu yang belum ditransliterasi. lsinya mengandung aspek kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan , dan beragama yang sangat luas.
Oleh karena bentuk naskah-naskah tersebut sudah merupakan bentuk peraturan atau perundang-undangan dengan pencantuman pasal demi pasal. Oleh karena itu, yang akan dikaji adalah isi pasal-pasal tersebut dan makna istilah-istilah khas daerah Bima.
1 .4 Metode Pengkajian
Metode yang digunakan dalam penulisan ini . merupakan pengungkapan isi dan makna yang tertulis di dalam naskah. Selain pengungkapan isi dan makna, diutarakan pula latar belakang dan sejarah Pemerintahan Kerajaan Bima serta gambaran situasi dan kondisi daerah Bima pada abad XIX sebagaimana ditulis oleh para pengamat dan pejabat Pemerintah Hindia Belanda yang pernah mengadakan peninjauan di Bima pada abad itu, antara lain H. Zollinger. Sumber lain adalah arsip kesul tanan Bima, yaitu peninggalan Seri Sul tan Ibrahim dan Seri Sultan Muhammad Salahuddin.
I ' I ··
Informasi mengenai sis tern , pemerintahan dan hal-hal yang menyangkut Kerajaan Birna diperoleh dari buku catatan yang disebut oleh orang luar sebagai De Kroniek van Bima dan yang oleh orang-orang Bima sendiri dikenal dengan nama buku "Bo".
Hukum yang tercantum di dalam naskah-naskah (kecuali naskah 5) adalah hukum adat yang telah berlaku sejak kirakira abad XVII dan diperbaharui pada abad-abad berikutnya oleh sultan-sultan yang kemudian.
BAB II TRANSLITERASI NASKAH
2 .1 Naskah 1 : Hukum Bicara Undang-undang Bandar Bima
Fasal pada menyatakan Hukum Bicara Undang-undang Bandar Bima pada waktu Jumat waktu dohor pada tujuh hari bulan Sya'ban daripada Hijrah Nabi saw tahun 1173 tahun Jim, tatkala itulah Tureli Bolo bemama Ismail, maka disuruhnya salinkan dalam buku ini, -maka menyuratnya Jena Cenggu bemama J ainuddin.
Adapun titah Duli yang Dipertuan Kita, maka segala anak raja-raja, maka bebaskan dalam Bandar Bima, pertama segala Jeneli dan Tureli dan segala Bumi [Ng] geko, Bumi Na'e ganti sekalian dan Bumi Sanciwe sekalian dan Jena Luma kedua dan Jena Mone Na'e dan Bata Dadi dan Bata [Ng] gampo dengan sekalian Nenti Luma. Maka sekianlah yang telah dibebaskan oleh Duli yang Dipertuan Kita marhum itu.
Maka adapun yang dibebaskan lagi oleh Yang Dipertuan Kita Sultan Hasanuddin Muhamad Syah dengan Raja Turell Donggo yang memegang Bicara dalam Tanah Bima, lagi ia Kadi Malikul Adilul Karim, pada ketika sahid Syahbandar Daeng Mambani Nuruddin dengan Ana [ng] guru Suba yang bernama l.ambawa, pertama-tama Ana [ng] guru Suba serta Ana [ng] guru yang keempat orang dan La Parise empat dan Serena enam orang.
Maka yang lain daripada itu yang telah tersebut itu mengeluarkan juga cukai dalam bandar Bima karena yaitulah makanan Syahbandar dan Bumi Parise.
Syahdan, maka titah Dull yang Dipertuan Kita, jikalau ada dagang yang datang dari Negeri Bima, hendaklah dagang itu sudah Dull yang Dipertuan Kita mengambil beli-bellan itu dibahagi dua harganya dengan harga di luar atau berniaga lagi dengan Tuan Kita, maka boleh ia berniaga dengan orang lain. Maka adapun nama kapal dengan itu sudah diberikan kepada Syahbandar oleh Dull yang Dipertuan Kita dengan Raja Turell [Ng] gampo.
Seperkara lagi, seperti bea kepada segala Islam itu telah kuberikan kepada Syahbandar dan Bumi Parise, melainkan bea kepada segala orang Nasranijuga masuk ke dalam.
Adapun orang Nasrani itu meski orang Walanda sekalipun jika ia merdekakan cukai bea, jikalau muatan sepuluh koyan, beanya sepuluh real, jika muatan dua puluh koyan, maka beanya dua puluh real.
Syahdan, maka bea kepada dagang Islam itu demikian juga mengikut kepada koyannya, maka adapun labu batu dan kapal tiang, yaitulah makanan segala juru bahasa, karena labu batu itu sesuku kepada satu perahu maka kapal tiang itu jikalau tiga tiang tiga suku, jika dua tiang dua suku dan jikalau satu tiangnya sesuku. Demikianlah hal perintah Duli yang Dipertuan Kita dalam bandar Bima.
Syahdan, jikalau ada perahu datang dari Tanah Jawa yang hendak ke timur atau perahu timur yang hendak ke Jawa, maka iapun singgah ke Bima inembeli sirih pinang, singgah tujuh hari juga lamanya. Jikalau lebih daripada tujuh hari maka kena juga cukai seperti labu batu dan kapal tiang atau cukai dagangannya. Hanya dalam pada itu meski lebih daripada tujuh hari, jikalau tiada ia berniaga maka tiada ia kena cukai melainkan labu batu dan kapal tiang dikeluarkan . Maka ia berniaga serta dengan laku dagangannya, maka dikira-kirakan harga dagangannya; maka jikalau sepuluh real cukainya dua suku dan jikalau dua puluh real cukainya sereal dan jikalau seratus real maka cukainya lima real. Demikianlah perintah yang Dipertuan Kita kepada perahu yang singgah dalam bandar Bima.
Seperkara lagi, seperti hal perintah Yang Dipertuan Kita, bea kepada dagang Makassar dan Bugis, jikalau perahu dua beanya sereal dan jikalau perahu tiga maka beanya enam suku dan jika perahu empat beanya dua real dan jikalau perahu lima beanya tengah tiga real dan jikalau perahu enam, maka beanya tiga real, demikianlah halnya.
· Seperkara lagi, maka jikalau ada dagang itu hendak bengisutang, jangan pada · hamba raja-raja dan hamba orang dan jikalau tiada dengan setahu tuannya, karena jikalau tiada boleh dibayamya oleh hamba itu jadi hilang saja hartanya itu tiada boleh diberatinya kepada tuannya dan Negeri Bima, maka jikalau ada dagang itu hendak bengisutang kepada anak rajaraja atau orang dalam negeri, hendaklah dengan setahu Syahbandar dan Bumi Parise dan segala J uru Bahasa semuanya. Maka dagang itu memberi dagangannya karena dagang itu tiada diketahui anak raja-raja yang ada berhak dengan tiada berhak tiada demikian. Jikalau lambat keluar piutangnya itu tiada boleh diberatinya kepada Syahbandar dan Bumi Parise dan Negeri Buma, karena adat hukum negeri Bima ini tiada boleh jadi kepada tanya itu. Maka jikalau tiada boleh bayar pada musim perjanjian itu melainkan diminta juga oleh yang empunya harta kepada yang berhutang itu.
Seperkara lagi, jikalau ada dagang yang hendak menebus budak dengan setahu Syahbandar, maka . jikalau tiada demikian dirampas oleh hukum serta dengan budak yang ditebusnya, dengan harta budak itu, kepada yang menjual itu pun dirampas juga karena banyak rupa orang dijual pada jaman sekarang ini yang bukan hambanya, maka apabila dengan setahu Syahbandar dan Bumi Parise dengan Juru Tulis, meski dua orang sekalipun tiada boleh lagi dirupanya orang oleh yang merupai itu.
Seperkara lagi, jikalau ada dagang itu berjalan malam maka hendaklah membawa api dan jikalau pada hari Jumat jangan ia berjalan pada tengah hari lain dari pada orang yang pergi sembahyang Jumat. Jika tiada demikian, kalau dapat ditangkap oleh kawal atau dibunuhnya tiada lagi disesal kepada Tuan Kita dan Tanah Bima.
Seperkara lagi, jikalau dagang itu berkelahi dalam negeri atau di pasar, jangkankan sudah mengunus senjata, meski belum sekalipun, dirampas oleh hukum senjatanya itu dan diberinya dendasepuluh tahil muslim besar,jika ia merdeka. Jika abdi, dendanya tiga tahil muslim besar, karena ia memberi takut segala perempuan dalam negeri atau dalam pasar.
Yaitulah denda yang diadatkan oleh Yang Dipertuan Kita Marhum itu . Maka pada jaman Yang Dipertuan Kita Sultan Hasanuddin Muhamad Syah dengan raja yang memegang bicara yang bemama Abdul Samud dan Syahbandar yang bemama Muhammad Ali memindahkan denda itu dengan harganya kain gajah yang lima real pada ketika jaman itu delapan real pada sekayu .
Syahdan, jikalau ada anak raja-raja dendanya sepuluh kayu kain gajah dan jikalau orang baik-baik dendanya lima kayu kain gajah dan jikalau orang merdeka yang dinamakan rakyat dendanya empat kayu kain gajah dan jikalau abdi, dendanya adalah tiga kayu kain gajah. Maka jika tiada boleh kain gajah, maka harga kain gajah pada ketika itu akan dikeluarkan .
Seperkara lagi, jikalau ada hamba orang Bima atau hamba dagang yang lari, maka dapat dalam perahu itu oleh yang empunya hamba, maka hendaklah yang empunya hamba itu maklumkan kepada Syahbandar dan Bumi Parisa. Maka oleh Syahbandar dan Bumi Pariselah merampaskan yang empunya perahu itu serta dengan segala isi perahunya itu.
Seperkara lagi, jikalau ada hamba yang lari masuk dalam perahu dagang hendaklah yang empunya perahu maklumkan kepapa Syahbandar dan Bumi Parise. Jikalau demikian halnya mana hukum orang mendapat hamba orang lari itu diberikan upah yang empunya perahu, tengah tahil yakni empat real oleh yang empunya hamba itu.
Seperkara lagi, jikalau ada dagang yang hendak berhukum kepada sega:Ia orang tua-tua atau nakhoda -nakhoda yang duduk di Bima Datu Raja Lela dan Nakhoda Suba dan Nakhoda itu, maka jikalau tiada boleh diputuskan orang tua itu jika sampai kepada Syahbandar dan Bumi Parise, maka hendaklah ia memaklumkan berhukum itu mengeluarkan penyapu balai setahil, yakni sepuluh real kepada seorang. Hanya dalam pada itu, jikalau ada yang berhukum itu sudah menyerah kepada yang memegang hukum itu, kemudian maka dihukumkan kepada yang memegang hukum itu, maka ia tiada pula ia mau diikutnya kata hukum itu, maka denda lima tahil yakni empat puluh real atau ditakjirkan oleh yang memegang hukum. Jika abdi yang melalui kata hukum itu dendanya setahil atau ditakjirkan ia karena ia tiada membilang hukum adanya.
Seperkara lagi, jikalau ada orang Bima hendak menumpang berlayar pada perahu dagang atau samanya dagang sekalipun hendaklal1 dimaklumkan kepada yang memegang bandar oleh yang. empunya perahu itu karena banyak rupanya orang yang menumpang itu hamba orang atau hutang-hutangnya orang atau orang lari, itulah sebabnya. Maka baiklah dimaklumkan kepada yang memegang bandar. Jika ada dagang itu hendak mengorek real dengan emas Bima, hendaklah dua tahil sepahu kepada real. Jikalau lebih daripada itu, dirampas dan jikalau tiada boleh sekali-kali, empat belas emas real sehingga setahil. Jika lebih daripada setahil sereal, dirampas oleh yang meme gang bandar, maka pada jaman sekarang ini sudah ia dijadikan pitis. Sebab itulah, maka oleh Yang Dipertuan Kita dengan Raja yang memegang Bicara, jikalau ada orang mengoreknya dihinggakan sepuluh emas pada seorang, maka jikalau lebih daripada itu dirampas oleh Juru Bahasa dan Nenti Luma.
Seperkara lagi, jikalau ada dagang itu yang salah besar patut dibunuh pada samanya dagang tiada boleh bunuhnya pada sama dagang itu, melainkan sudah dipersembahkan ke bawah Duli Yang Dipertuan Kita, maka boleh dibunuhnya. Jikalau tiada demikian, salah besar pada membunuh itu didenda sepuluh tahil muslim besar, karena ia tiada membilang raja-raja yang empunya negeri. Melainkan jika orang memadu didapatkan dalam ketiduran, maka boleh dibunuhnya, meski tiada sekalipun dipersembahkan kepada Duli Kita, tiada mengapa.
Seperkara lagi, jikalau ada orang yang berhutang, jika tiada dengan setahu anak bininya itu melainkan mana hukum oleh yang memegang jua.
Seperkara lagi, jikalau ada hamba orang dagang yang lari dalam Negeri Bima, maka dagang itu sudah pulang ke negerinya hambanya itu ditangkap oleh orang dalam Tanah Bima, maka dibawanya kepada Syahbandar; tiada boleh sekali-kali kepada orang lain akan memegang hamba orang itu meski ada wakil sekalipun. Maka jikalau mati atau lari dalam tangannya diganti dengan seorang budak, melainkan Syahbandar juga yang patut memegang hamba orang itu. Jikalau mati atau lari di tangan Syahbandar, tiada patut sekali-kali diganti atau dibayar harganya seperti mati atau lari dalam tangan yang empunya jua adanya, karena Syahbandar itu ibu bapak segala dagang; demikianlah halnya itu.
Seperkara lagi, jikalau ada orang yang menggemparkan negeri dendanya sepuluh kayu kain gajah, jika anak raja-raja, jika tiada boleh kain gajah, maka harga kain gajah pada ketika itu, demikianlah bayarnya. Jika anak raja-raja mengikuti ia, dendanya empat kayu kain gajah. Maka jikalau orang menggemparkan negeri itu, dendanya lima kayu kain gajah. Maka jikalau orang baik-baik mengikuti ia, dendanya dua kayu · kain gajah. Jikalau hamba orang menggemparkan negeri itu dendanya tiga kayu )rain gajah. Jika hamba orang itu mengikuti pada hamba orang, dendanya sekayu kain gajah. Maka jikalau orang dalam negeri menggemparkan negeri, dendanya adalah empat kayu kain gajah dan jikalau orang dalam negeri yang mengikuti ia, dendanya adalah dua kayu kain gajah, dan senjata yang dipegangnya pada ketika menggemparkan negeri itu diambil oleh Jenell dan Turell yang empunya negeri yang digemparkannya itu.
Seperkara lagi, pada hal hamba orang yang lari itu, jikalau sampai tiga hari lamanya, maka tiada diberitahunya kepada tuannya, maka didapat oleh tuannya pada ketika itu, maka masuklah ia pada mencuri hamba orang itu, maka didenda dua kayu kain gajah serta dikembalikan hamba orang itu. Dan mati atau lari hamba orang itu dalam tangannya, maka digantinya hamba orang itu, dendanya dua kayu kain gajah yaitu pada negeri yang hampir dan pada negeri yang ja uh dihinggakan pada tujuh hari, dan jikalau lebih daripada itu lamanya demikianlah juga hukumnya. Maka orang mendapat hamba orang itu jikalau kepada tuannya, upahnya sepahu dan jikalau hingga Nipa dan negeri Raba Dompu dan negeri Kendo dan negeri Desa, yaitulah yang patut sepahu upahnya. Dan jikalau jauh dariJBda itu tengah tahil upahnya, sebab mendapat hamba orang lari itu.
Seperkara lagi, seperti negeri Parado dan negeri Karumbu dan negeri Sape dan negeri Wera dan negeri Sampungu dan negeri Ta'a, Campa, yaitu setahil delapan real upahnya.
1.2 Naskah 2 : Pasal-pasal yang Berlaku di Daerah Wilayah Manggarai
Hijrah Nabi saw. 1139 pada hari Selasa waktu Duha, sembilan belas hari bulan Zulkaidah, 'ketika itulah Bumi Luma Rasa Na'e Abdul Rakhman lagi digelarkan Syahbandar Bima duduk berhimpun dengan segala orang Bugis, Makassar dan Melayu yang ada dalam negeri Reo tatkala ditinggalkan oleh Tuan Kita Sultan Hasanuddin Muhammad Syah yang singgah ke Reo dari Makassar, menentukan segala Hukum Bicara yang ditinggalkan kepada tanah Manggarai bernama Reo.
Pertama kepada hal segala dagang, jikalau ada perahu datang dengan sesuatu dimuatnya, maka dilihat perahu itu dua sereal, jika perahu itu tigl enam suku, dan jika perahu empat adalah dua real.
Perkara yang kedua, jikalau ada orang menjual budak dikenai kepada dengan sereal, dan pada yang menjual sereal, dan kepada yang menebus sereal.
Perkara yang ketiga, jikalau ada orang piutang kepada orang Manggarai atau orang Manggarai utang kepada dagang, jikalau tiada dengan sah Jena Reo, hilang hartanya itu.
Perkara yang keempat, maka jika ada yang lari yang dibawa oleh orang Manggarai atau hendak pergi menagih, maka hendak juga dengan setahu Jena Reo.
Perkara yang kelima, jikalau budak yang lari yang dibawa oleh orang Manggarai, hendak diberinya upah lima real orang yang empunya hamba itu.
Perkara yang keenam, hal pada orang yang lari itu jikalau sampai · lima belas hari lamanya kepada tangan orang Manggarai dengan tidak setahu tuannya, maka masuk ia mencuri hukumnya, maka dendanya sepuluh real. Jikalau mati atau lari di dalam tangannya diganti dengan seorang lagi, jikalau dituduh ' orang mencuri dengan tiada sesungguhnya, maka dendanya seperti orang yang mencuri itu.
Perkara yang ketujuh, padahal hamba orang yang lari, mati, mengamuk pada ketika ditunggu oleh orang, mendapat dia bayamya.
Perkara yang kedelapan, pada orang yang lari jikalau ada harta yang dibawanya lari, tiada boleh dituntutinya orang yang menunggu dia. ·
Perkara yang kesembilan, jikalau ada orang mencuri hamba orang, maka hamba itu membawa harta tuannya, maka harta itu -kembali dengan hambanya tiada kurang tiada lebih dari hartanya itu, melainkan dendanya adalah sepuluh real itu ke luar.
Perkara yang kesepuluh, jikalau ada orang Bugis, Makasar, dan Melayu yang berlaki bini dengan orang Manggarai jikalau ada anaknya, masuk pada hukum peranakan kecuali sama hamba orang yang berlaki bini itu.
Perkara Yfu>g kesebelas, jikalau ada orang Manggarai, maka jika ada anaknya mau laki-laki mau perempuan tiada boleh masuk kafir melainkan Islam jua adanya . .
Perkara yang kedua belas, pada hal anak Karaeng. Golo hendak dibuat bini oleh anak Daeng Ma Bele, tiada boleh sekali-kali.
Perkara yang ketiga betas, jikalau ada orang esok tusa yang mengerjakan seperti hat Daeng Mangaliki itu jangan diturutnya oteh segata datu-datu. Jikatau hendak dibunuh atau dibipasakan dilawan dengan seboteh-boteh oteh Datu dengan segala orang yang duduk datam tanah Reo itu seperti orang Bugis dan Metayu, jukatau tiada demikian halnya, baiklah ketuar memang dalam tanah Reo itu.
Perkara yang keempat betas, jika ada· sesuatu hat memberi keberatan, kusesahan tanah Reo, hendaklah Jena Reo menyuruh memberi tahu Duli yang Dipertuan Kita dengan segala orang besar di tanah Bima supaya segera datang menotong kepadanya.
Perkara yang kelima betas, bahwa hendaklah Jena Reo, mendirikan dan mengerasi segala perkataan di datam surat ini.
Perkara yang keenam betas, jikalau ada suruhan yang Dipertuan Kita di Bima hendaklah segala Datu-dalu segera turun mendengar perkataan Tuan Kita yang dibawa oteh suruhan itu.
Perkara yang ketujuh betas, jikatau ada suruh Dalu-dalu itu seperti menyerang negeri atau membunuh orang atau mengikuti orang, hendaklah Dalu-dalu itu bersama-sama dengan mengerjakan segeranya, jangan membawa dengan alat sendirinya mengatakan mana yang empunya negeri itu mengerjakannya.
Perkara yang kedetapan betas, jikalau ada orang yang empunya salah, atau hamba Raja atau hamba orang yang lari ke negerinya hendaklah segala Datu-dalu dengan anak buahnya segera membawa kepada Jena Reo, supaya dapat upah kepada orang yang empunya hamba itu .
Perkara yang kesembilan belas, bahwa hendaklah segala Dalu-datu dengan anak buahnya ingat seperti segala perkataan dalam surat ini, jikalau tiada demikian halnya yang patut di bunuh, yang patut didenda, yang patut diikat, dernikiantah keputusan hat ini.
Perkara yang kedua putuh, jikatau ada perahu orang besar yang empunya nama kebesaran dalam tanah Bima datang berniaga dalam tanah Reo, tiada boleh dibelinya susah dan kapal dengan kepadanya.
Perkara yang kedua puluh satu, jikalau ada orang Manggarai mengerjakan haru biru dan membinasakan semuanya garai seperti hal Arna Nggaro itu, tangkap dan bunuh juga yang marah orang yang dimurkai itu.
Perkara yang kedua puluh dua, jikalau ada kehendak Rajaraja yang datang kepada Dalu-dalu hendaknya dengan segeranya, jangan sehari menjadi sepuluh hari dan menjadi sebulan. Hal yang demikian itulah membinasakan Dalu dan anak buahnya kelak.
Perkara yang kedua puluh tiga, jangan segala Dalu-dalu mengerjakan seperti kerja si Jawa, dan si Tando, dan si Damao, membawa diri kepada Raja Bone atau Raja Goa atau Raja-raja yang lain-lain. Akan hal yang demikian itulah yang membinasakan Dalu·dan negerinya.
Perkara yang kedua puluh empat, jikalau ada orang berban- -tahan barang sesuatu sebabnya seperti hambarnya atau kuda, kerbau atau harta yang lain-lain. Bahwa adapun bahagian Jena Reo yang membicarakan halnya itu sepuluh real kepada sebelah demikian lagi kepada sebelah.
Perkara yang kedua puluh lima, jikalau ada perahu memuat kerbau diambilkan susah perahi itu seperti perahu memuat lain-lain 'itu juga demikian perahu memuat kerbau itu adanya.
1.3 Naskah 3 : Pembaharuan Perjanjian dan Persumpahan Almarhum Sulatan Abdul Kabir dengan Ketunman Bangsa Melayu.
Hijrah Nabi saw. 1203 pada dua likur hari bulan Zulkaidah hari Selada, ketika itulah Duli Seri Paduka Tuan Kita Seri Sultan Abdul Hamid menitahkan juru tulis Asi menyalin daripada Bo besar yang lama dari hal perjanjian dan persumpahan almarhum Seri Sultan Abdul Kahir dengan gurunya
Datuk Dibanta dan Datuk Ditiro, keturunan dari bangsawan Melayu dari tanah Pagaruyung, dari sebab taktala ini adalah titah perintah dari Tuan Gurnador dari Makassar yang sampai kepada Tuan Fetor Bima akan memasukkan kampung Melayu dan Bugis dan kampung Benteng di bawah perintah Tuan Fetor Bima, maka dibaharuikan lagi perjanjian almarhwn Sultan Abdul Kahir itu oleh Tuan Kita Sri Sultan Abdul Hamid dengan turunan Melayu.
Encik Penghulu . Abdurrasul dan Imam Melayu Abdul Mukmin dan segala orang Melayu yang tua-tua di dalam Pesiba Paruga Suba menguatkan persahabatan yang dulu itu. Pada Hijrah Nabi saw, 1055 di dalam bulan Muharram, tatkala itu kedua gurunya Tuan Kita Sultan Abdul Kabir, yaitu Datuk Dibanta dan Datuk Ditiro, setelah selesai tanah di Bima diislamkannya, maka Datuk keduanya bermohon diri kepada yang Dipertuan Kita, akan kembali ke Makassar sebab ada suruhan yang Dipertuan Kita, Raja Goa menjemput kedua Datu itu, maka ditinggalkan kedua anaknya yang bernama Encik Naradiraja dan Encik Rajaindera, tatkala Duli Tuan Kita bersumpah dengan kedua gurunya itu sebagaimana tersebut di bawah ini.
1. Duli Tuan Kita mengaku dan mengukuhkan selama-lamanya ingga turun-temurun nama Kerajaan Bima akan memandang dengan hormat dan mulia segala turun-temurun bangsa Melayu karena bangsa ini disamakan bangsa pedagang Bugis, Makassar, oleh karena bangsa Melayu itu telah menjadi guru Dull yang Dipertuan Kita dan gurunya tanah Bima yang memasukkan agama Islam. Kedua perkara bangsa Melayu ini amat berjasa serta berbakti dan tulus ikhlas hatinya kepada tanah Bima dan kepada tanah kerajaan karena telah berpuluh kali berperang menjadi pahlawan akan melawan musuhnya tanah Bima daripada perampok di lautan yang amat menyesakkan kehidupan orang Bima, sehingga berpuluh-puluh orang Melayu itu kelak inembuang jiwanya ke pesisir Bima dan di tengah lautan . Maka tiada lain pembalasan jasanya orang-orang Melayu itu · melainkan diakui oleh Duli yang Dipertuan Kita kepada turunan Melayu itu menjadi sanak saudara tolan yang kekal oleh Duli yang Dipertuan Kita sehingga turun-temurun itu .
2. Syahdan bagi Duli yang Dipertuan Kita telah memberikan sepotong tanah yang sekarang dijadikan kampung Melayu kepada orang Melayu buat jadi hak pusakanya turun-temurun sehingga hari kiamat. Maka telah dipesan oleh Yang Dipertuan Kita kepada turun-temurun yang memegang Kerajaan Bima sekali-kali tiada boleh dipindahkan atau diambil kembali kampung yang tersebut kecuali dengan suka dan keridoan sendirinya orang Melayu.
3. Demikian lagi telah diserahkan kepada orang-orang Melayu akan tanah di sebelah selatan kampung Melayu atau di sebelah utara Sungai Melayu disuruh keduanya buat menjadi sawah penghidupannya orang-orang Melayu. Akan tetapi oleh Datuk-datuk dan Encik-eneik Melayu menyampaikan pemberian Duli yang Dipertuan Kita itu tiada diterimanya, karena bangsa Melayu itu tiada biasa mengerjakan sawah melainkan biasa berlayar dan berdagang juga, melainkan dipohonkan semua dagangan orang Melayu tiada dipungut beanya. Maka dari sebab itu dikabulkan Dull yang Dipertuan Kita, sebab itu semua dagangan orang Melayu tiada diambil beanya oleh Syahbandar.
4. Demikian lagi Duli yang Dipertuan Kita telah menyerahkan perkara hukum agama dalam tangannya sendiri. Penghulu dan Imam Melayu yang menjalankan di dalam kampungnya kecuali hadat, itu pun jikalau tiada diputusnya oleh Penghulu dari diperiksa oleh Syahbandar yang memegang nama Bumi Luma atau Turell Nggampo yang memegang nama Bicara; dalam demikian timbangan dari Penghulu Melayu.
5. Demikian lagi Dull yang Dipertuan Kita telah berjanji dengan bersumpah tiada sekali-kali dikehendakinya akan mengambil anak-anak perempuan orang Melayu menjadi dayang-dayang di istana, melainkan boleh juga diambil anak laki-laki orang Me.layu menjadi Dambe Mone anak
Rato atau yang menari pada waktu angkat sirih puan dan bulan Maulud yang dikerjakan oleh Penghulu Melayu dengan segala anak buahnya. Maka diwajibkan kepada kepada bangsa-bangsa Melayu, yang ada di Sape dan di Bolo dan di Kae dan kampung-kampung watasan Bima, datang berkumpul di kampung Melayu mengerjakan sirih puan itu dengan ditanggung belanjanya yang cukup diserahkan kepada Penghulu berupa uang dan beras dan kerbau, kelapa, manisan, sirih, pinang, lain-lainnya. Maka Syahbandar mengadakan kertas berwarna gagatar dan orang empat dari mengadakan rotan dan benang dan kusumba dan lain-lainnya .
Adapun maksud angkat risih puan itu terkandung dalamnya empat perkara tanda peringatan :
Yang amat besar dan amat penting dalamnya, pertamatama, memuliakan hari kelahirannya di dunia Pengbulu kita, Nabi Muhammad saw. Kedua, akan tanda peringatan mulai masuk agama Islam di tanah Bima dan bulan Rabiulawal tanggal 15 dalam tahun 1050. Ketiga, tiada boleh orang mengerjakan sirih puan itu melainkan Penghulu Melayu dan bangsa-bangsa Melayu, yaitu suatu tanda yang memasukkan Islam tanah Bima yaitu pokoknya dari orang-orang Melayu itu. Dan keempat perkara, ketika itulah diangkat dan dimuliakan oleh rakyat Tanah Bima kepada Penghulu Melayu dan anak Melayu yang di atas usungan sirih puan itu sebagai keangkatan satu raja kerajaan dengan secukup alat perkakas dan bunyi-bunyian di arak oleh segala menteri hulubalang sehingga ke istana Duli yang Dipertuan Kita, yaitu suatu pembalasan hormat kemuliaan oleh Dull yang Dipertuan Kita dengan wazir menterinya kepada Penghulu dan turun-turunan Melayu itu yang ditinggikan dalam setiap-tiap tahun; demikianlah adalah . -
Apabila berkata Rumata Ma Bata Wadu, "Hai sekalian hadat menteriku, hai sekalian Gelarang-gelarang, aku menyaksikan perkataanku dan perjanjianku ini kepada Allah taala
Tuhan yang Esa dan kepada Rasul Allah Penghulu kita Nabi Muhammad dan kepada sekalian malaikat Allah taala. Maka barang siapa-siapa yang merombak dan melaluinya perjanjianku dengan kedua guruku sampai tutumannya sebagaimana yang baik ini, itulah orang yang dimurkai Allah taala dan Rasul Allah dan segala malaikat, nicaya orang itu tiadalah mendapat selamat dunia dan akhirat Tamat alkalam .
1.4 Naskah 4 : Peraturan Pelayanan tentang Kecelakaan dan ljin.
Hijrah Nabi saw; 1220 tahun-tahun Hijriah pada tujuh belas hari bulan Zulhijjah hari Sabtu waktu lohor, ketika itulah Yang Dipertuan Kita Wazir Al-Muazam Bima, berismu Abdul Nabi Ibnu Hidir lagi bergelar Turell Donggo duduk berhimpun dengan segala Turell, Jenell, serta dengan Bumi Luma kedua dan Bumi Renda dengan sekalian Bumi Na'e dan Iman Melayu serta dengan Penghulu Melayu dengan sekalian anak buahnya dan Matoa Bugis dengan seklaian anak buahnya, memutuskan daripada hal perahu yang diambil oleh adat Tanah Bima akan mengerjakan suatu pekerjaan Tanah Bima atau perahu yang diambil oleh Penghulu atau Matoa kepada anak buahnya atau barang sebagainya akan mengerjakan pekerjaan Kompeni, maka ditilik dalalil pelayarannya dan musimnya. Jika pelayaran itu yang sudah lajim dijalani oleh akalnya kepada nama yang kebajikan, maka ditakdirkan oleh Allah taala ia mendapat kejahatan, yaitu pecah perahunya itti atau tenggelam dalam lautan atau putus tali jangkamya yang amat teguh pada tempat yang patut akan berlabuh, maka pekerjaan-pekerjaan yang demikian itu tiada dipatutkan oleh adat orang itu membayar. Maka jika taksir ia pada menjalani akal dan lemah ia pada menjalani perintah pelayaran atau ia berlabuh pada tempat yang bukan tenipat orang berlabuh, maka pekerjaan yang demikian itu bukan datang daripada takdir Allah taala, maka orang itulah yang disuruh membayar adat kepada orang yang empunya perahu.
Perkara yang kedua , jika ada anak buah Penghulu atau Matoa yang datang mendapatkan adat tanah Bima atau kepada anak Raja-raja dalam kampung Bima, tiada boleh sekali-kali dipegangnya dan dibicarakannya oleh adat Tanah Bima melainkan dikembalikannya kepada nama Penghulu dan Matoa. Maka oleh Penghulu dan Matoa hendaklah ia menghukumkan anakanak · buahnya yang melangkahinya itu dengan hukum yang patut, kecualikan dibawa oleh Penghulu dan Matoa anak buahnya itu kepada istiadat tanah Bima, maka baharu diterirnanya. Maka jika tiada dibawanya oleh Penghulu dan Matoa anak buahnya itu, maka mana adat yang dalam kempungnya itulah yang ditputuskannya .kepada anak buahnya itu.
Perkara yang ketiga, jika ada orang menjual nama budak atau hendak menggadaikan dirinya atau hendak berhutang atau ia menjual nama kuda dan kerbau dalam kampung Melayu dan kampung Bugis, jika tiada dengan setahu Bumi Parise dan Juru Bahasa, serta dengan Penghulu dan Matoa, maka dihukumkan orang itu . mencuri. Maka dari pada nama menjual budak dan memberi berhutang dan memegang gadai, jika tiada dengan setahu Bumi Luma II dan Mbangi dan Jenanya, maka dihukumkan hilang rili atau dagangannya yang diperbuatnya membeli orang Bima itu dan yang diberinya berhutang itu dan yang dipegangnya gadai itu; demikianlah adanya. Ada pun yang membuatkan pekerjaan itu sebab pecah perahu lantang yang dibawa oleh orang Bugis yang mengerjakan pekerjaan Kompeni adanya. Jntahi kallam.
Dan lagi seperti hal orang Qaik nama dari apa-apa tiada boleh sekali-kali dibicarakannya oleh Penghulu dan Matoa dan tiada boleh sekali-kali nama-nama dari orang Bima itu pergi mendapatkan Penghulu dan Matoa minta dibicarakannya hal itu. Maka barang siapa melalui perkataan ini, orang yang demikian itulah yang tiada membilang adat Tanah Bima, maka dihukumkan dengan hukum denda, dan ta'zir oleh oleh adat Tanah Bima. Dan demikian lagi tiada boleh sekali-kali orang Melayu dan orang Bugis membawa orang Bima yang hendak berlayar, jika tiada dengan setahu Bumi Luma keduanya dan Bumi Parise dan Juru Bahasa. Maka hendaklah orang Melayu dan Bugis memberi tahu Bumi Luma keduanya dan Bumi Parise dan Juru Bahasa akan perihal ia membawa orang Bima yang hendak berlayar itu, maka baharu selesai pekerjaan itu adanya.
1.5 Naskah 5 : Pasal-pasal dari Perjanjian dengan Admiral Speelnlan Pada Tahun 1669
Perkara . perjanjian dari antara Comelis Speelman dahulu Gurnador dari kota. Coromandel Superintendan Komisaris dari segala pasukan kapitan laut dari Panglima dari segala kuasa Kompeni di hadapan Makasar daripada nama Kapitan Murat dari orang-orang besar dalam Jakarta daripada nama Kompeni sebelah Jenell Monta nama diri Abdul Hamid Wahid dan Jenell Paradona nama dirinya La Biu dan Bumi [MJ bojo nama dirinya adalah La Samba daripada nama Manjalo Raja dan segala anak Raja-raja dan orang besar dan rakyat, dan lagi Turell Huu dan Jenell Huu bemama Bibu daripada nama Sada Raja dan segala anak Raja-raja dan orang besar-besar dan rakyat Dompu. Dan karena kedua R?ja itu dipegang segala kuasa daripada segala tanahnya keliling di sana dan memberi surat-surat serta cap supaya percaya daripada utusan itu pada sebelah, kemudian daripada menyembah serta minta ampun kepada Kompeni sudah diputuskan perdamaian pada kedua pihak sampai hari kiamat dan lagi sudah mufakat mengikut surat kuasa serta cap daripada kedua itu, perkara ini agar jangan bercerai.
Perkara yang pertama, bennula mengatakan segala utusan itu bagaimana Raja keduanya sudah segera mau kemari hanya dari sebab seperti bunyi surat tiada dia boleh pada ketika sekarang meninggalkan negeri. Karena itu, maka ia memilih utusan itu supaya menggantikan dirinya seperti bunyi surat lagi pesan di mulut agar minta ampun daripada dia sendirinya tiada datang dan lagi daripada salahnya kepada Kompeni di dalam perang di atas Makassar. Demikian segala utusan itu pada diri sendiri lagi minta ampun dan lagi pada segala anak Raja-raja dan orang besar dan orang Bima dan Dompu dengan tanahnya keliling.
":L, ,f:ianpa.Qa bei:as Kompeni dfu"ipada dalam waktu . suµr · seperti ketika sekarang !ini dalam Makassar atau negeri- ,:' i lain, di . mana Kompeni:· boleh; mem,bawa jikalau ada "·' i; _. untung. membawa oaQa Qrang. mma .24 real pada sekoyan yang masuk 80 ton yang satu yang beratnya 54 ,Welanda, . '" .. "., ... ja9j 43 .. kati .. (:ina .. lebih •. te.tapjjikalau pada ketika lain ".'il ',''Ju 'be.r3.s\' ihi" liactci. 'ac1a suiggah , membeli. L; ; ':'iadt oran } Bi'fiia ia1C1.L·: ada ciri( . an lain an ;;IfHq.;;f,,j l;•.;.U.' .• ,_,•r·:;··.·. ·.>R·;c' ·. y g .. :.,,,,-.. _cap :Komperu arahg Binia 1tu tiada oi ',, '-i. I .. • 'l.:'f . ',' , ; di' • . . . . • ' .• ) . " .; .: ; L . : ''•' I '; j . . : • i . _, .; 5 a.PW1¥a.urttun,g, · ... 9€_,, ,._, . ,_ • 4 - ' '_) . - -, >., .. . ' ,., ' : • ; '_; ..... ? ; l ,_-. ; L ; ; '.
:Lm. ,;J:1;.2 pada beseperti ;.J GrJmcT'..l:JilniJ .. hanya adapun uang itu seperti belanja pasar karena belum ·.s'enatri''<tenga. sen?J:_ .J:,r. 'l at.au perak, h'.j fa' ada P ·
us.t '.;·1 1 .. · i';' 11 ' ·•
kemauan niJ, r.f·i • laiJ:i •. rak,ya,t. jika : .. _, 'benar Nas{am mau masuk aganfa l81aii1: man' duduk di suatu ... .. tTu:aW. poidi 'fl'.renerima ia, · .,,:. ·: da1ahf tang.Jn · Kblnveni. Dan ·-," •• .. 'smpa: sembu- •·• riYfkan' ·'di fe'mpt\t, 'ltd' 1puiV haniarlciii· juga pada 11 :'.i;; 'n' , '. ikrtilfiliin' :Jtiga tf' ·'bararrg dritilg rakya t 1 ,;i·;<; itu 'rtfau masuk l Hada boleh _._,,: '.. Afenirfilia',"jil&'' dia tiadll1 dengan sukanya. ::LIL' ...
n1>d.!113 r:ic> Petkar:fyang tresembilainHikatau :l.}ada ha.rang ketika Kornr; t;'Jo ; : : lpem 1puhya >'ldipak ratau' 1 Cfeng.irt >eelak.anya! di laut, boleh di;:;·,,,, "''peeali pirruF'phhtar atau icu: pUlatiFJ.ceduanya:"R:aia'atau di Nusa '2.iri,-iiorr pada pulau" 9artg'0 '1ekat.1 .. Raja r:;n';tr: menbI\i)ng1'kepada: K4mp0filderlgaij :petahu serta '·i :';lilitnuSili ·supa)ia boleh'nrengambi.1' h:attin:iengan 'orang Kompeni clan lagi jadi tolong menunggui supaya jangan hilang barang itu, tetap agar orang Bima jangan menolong saja, Kompeni jadi memberi upah sepatutnya.
Perkara yang kesepuluh, kedua Raja pacla ketika sekarang atau kemudian tiada boleh minta kepada Kompeni sesuatu hasil bandar atau cukai meski masuk atau keluar meski datani, kapal atau pulang dalam labuhan, karena sekalian itu keduanya Raja memberi lepaskan kepada Kompeni.
Perkara yang kesebelas, di mana-mana Kompeni suka atau di labuhan Dompu a:tau tempat yang lain sekendak Kompeni mernilih tempat membikin rumah buat Fetor, jadi keduanya Raja menolong pegawai rumah seperti adab negeri, tetapi kalau Kompeni membikin rumah Fetor, batu atapnya pun batu itulah Kompeni mencari sendirinya pegawai itu, tetapi jika berguna pada Kompeni batu bukit itulah. Jadi, keduanya tolong mengambil, hanya Kompeni mau memberi upah pada miskin dengan sepatutnya.
Perkara yang kedua belas, segala senjata besar seperti meriam clan rantakan dan jujuran pada ketika sekarang ada dalam tangannya atau pada kuasanya Raja pada keduanya itu jadi memberi kepada Kompeni serta Kompeni suruh minta tetap Kompeni itu daripada hati sekali-kali baik clan kasihan tiada mau minta harganya daripada selup dan meriam dirusakkan oleh Raja Bima dan Dompu dan lagi tiada mau 'minta denda daripada perbuatan itu supaya jangan keduanya Raja itu. Haitya jikalau pada barang ketika mendapat orang yang membunul1 orang Welanda daripada setup itu, jadi kedua Raja segera menghukumkan pacla rakyat dengan setahu Fetor, Kompeni atau diserahkan pada tangan Fetor itu lagi, jikalau minta Kompeni kedua Raja jadi kembalikan segala senjata yang dibeli orang Bima atau orang Dompu dari pada tangan orang Bajo atau Feringgi yang diambilnya pada kapal Kompeni yang rusak dekat karang Pulau Belanda, hanya Kompeni mengembalikan harganya.
Perkara yang ketiga belas, supaya tetap segala perjanjian itu jadi kedua Raja dan anak Raja-raja dan orang besar-besar dan segala rakyat yang mana seteru Kompeni seteruan dimana sahabatnya dan lagi jadi menolong pada Kompeni seboleh-bolehnya, hanya Kompeni tidak jadi membawanya naik atau jauh dari pada negerinya jika dia sendiri tidak suka dan sendiri mau ikut .
Perkara yang keempat belas, kota atau benteng keduanya Raja dan segala anak raja-raja dan orang besar-besar clan sepia rakyatnya tiada boleh membikin suatu tempat atas tanahnya jikalau tiada dengan setahu Kompeni atau Fetor, Kompeni tetap jikalau barang ketika kemudian Kompeni mufakat kirakira kebaikan negeri membikin benteng atau kota satu, jadi Kompeni menarik meriam di dalam, melainkan jikalau kemudian tiada berguna lagi jadi keduanya Raja suruh merombak kembali.
Perkara yang kelima belas, jilCalau Raja Swnbawa atau suruhan keduanya Raja pergi menunjukkan surat Admiral, tiada mau masuk dalam perjanjian ini segera pergi menyemoah ke Betawi kepada Asisten Murat. Jadi, keduanya Raja ini disuruh oleh Kompeni perangi dan merusakkan dia sebolehbolehnya sampai dia pergi menyembah ke Jakarta.
Perkara yang keenam belas, jikalau Kapiten Murat dan orang besar-besar Jakarta mau panggil supaya ganti pada perjanjian itu barang orang pergi duduk di Jakarta, jadi keduanya Raja menyuruh seorang atau dua orang · besar-besar yang asa1 Raja hanya kehendak hati kedua Raja itu , semuanya bergantiganti orangnya besar asalnya Raja juga akan gantinya , demikian Kapiten Murat disuruh menunggu pada orang besar-besar itu sebagaimana patut pada asalnya supaya jangan kena pada sesuatu kejahatan.
Perkara yang ketujuh belas, bagi mengatakan segala utusan · ini bagaimana kedua Raja dan segala anak Raja-raja dan orang besar-besar dan segala rakyatnya serahkan dirinya dan segala tanahnya dalam tangan Kompeni minta tolong jikalau barang ketika kena sesuatu kejahatan. Sebab inilah Kompeni menyatakan menolong di dalam sukamya seboleh-boleh, tetapi ketika
' . akat f ' pun begitu keduanya Raja jadi mengikut di dalam perang seperti Penghulu Kompeni jadi mengajar.
Perkara yang kedelapan belas, patut keduanya Raja itu hendaklah ke Jakarta bertemu dengan Kapitan Murat dan orang besar-besar minta supaya perdamaian ini serta berucap dan atas Quran , tetapi jikalau Raja Bima pada barang sesuatu sukar dalam negeri tidak boleh pergi, jadi Turell Nggampo akan jadi datang sama-sama dengan Raja Dompu sendiri bertemu dengan Kapitan Murat dan orang besar-besar.
Perkara yang kesembilan belas, supaya tetap segala perdamaian ini tiada boleh dirubah lagi segala utusan ini. Bermula akan ganti dirinya Raja kedua itu, kemudian utusan pada dirinya sendiri, dan lagi sembilan orang anak raja-raja yang mengikut bersumpah atas Al-Quran dan minum air senjata dirinya serta menaruh tapak tangan. Demikian daripada nama Kompeni Admiral sertdiri menaruh cap Kompeni dengan tapak tangannya, saksinya dua orang besar Welanda yang biasa masuk pada bicara Admiral dan lagi Raja Palaka dan Lyu dan orang Marwange dan Daeng Maleo dan Haji Ibrahim dan mempelai dalam rumah Admiral.
Satu hari bulan Oktober pada tahun 1669 di dalam kota Roerdam di atas tanah Makassar.
2.6 Naskah 6 : Hukum Bicara Yang menetapkan Kembali Hukum Agama Islam dan Hukum Adat Tanah Bima Xang Diberlakukan oleh Sultan Abdul Kahir .
Hijrah Nabi saw. 1121 pada tiga puluh hari bulan Syawal hari Jumat, ketika itulah Yang Dipertuan Kita Wazirul Muadam bergelar Tureli Donggo bernama Abdul Nabi bin Hidir, menyuruh Juru Tulis menyalinkan surat bicara ini dalam buku besar, pertama , bahwa hendaklah Raja, Jenell, Turell , dan sekalian Gelarang mengerasi agama Islam seperti mendirikan sembahyang dan puasa dan mengeluarkan zakat dan memelihara syahadat dan imam dan mengetahui akan halal dan haram, fardu dan sunat, sah dan batal, makruh dan mubah. Maka barang siapa yang tiada mendirikan yang demikian dimurkai oleh Allah taala ..
Sebagai lagi, jika ada pun sama dirinya diambilnya yang tiada patut hendaklah dikembalikannya semuanya. Bahwa jangan sekali-kali berbuat seperti yang demikian itu dan jangan sekali-kali diumpamakan dirinya seperti Raja yang keraja·an.
Sebagai lagi, orang dalam negeri bernama rakyat itu tiada boleh sekali-kali dihambakan sama rakyat meski lebih daripada harga dirinya sekalipun, melainkan dirinya berhutang juga namanya.
Sebagai lagi, seperti hamba orang jangan sekali-kali diberi berhutang dengan setahu tuannya, jika hamba dalam rumahnya. Jika hamba di luar boleh juga diberi hutang, tetapi jikalau ditagih tiada boleh dikerasi oleh orang yang empunya harta itu daripada sebab takut lari atau mengamuk harnba orang itu.
Sebagai lagi, orang yang dibilang abdi itu yaitu daripada empat syarat : pertama, tuannya daripada kafir, kedua tebusan, ketiga disiddikkan, keempat pusaka dari dahulu kala.
Sebagai lagi, jikalau ada rakyat yang tiada mau mengerjakan seperti adat rakyat, yaitu tiada mau mengeluarkan upetinya atau tiada mau mengerjakan kerja yang kerajaan atau lari pada Raja kerajaan yang lain, maka Gelarang membawa kepada Raja, Jeneli, Turell, membawa kepada Raja Bumi Luma, maka Bumi Luma membawa kepada Raja Bicara, karena orang yang demooan itu dengan segala hartanya bukan bahagian Raja, Jeneli, Tureli, melainkan Yang Dipertuan Kita dengan Raja yang memegang Bicara juga memerintahkan ia. Barang siapa mengerjakan segala perkataan di dalam surat ini dimurkai oleh Tuhan Kita dengan Raja yang memegang Bicara.
Sebagai lagi, hal orang Suwanggi itu meski banyak orang lain membawa perkataan, tiada boleh diterima oleh Raja memegang Bicara, melainkan Gelarang atau orang besar pada negeri itu. Tentulah Suwanggi itu dan orang yang membunuh orang lain-lain daripada senjata demikian juga hukumnya. Maka anaknya masuk pada salahnya itu , maka yaitu anaknya perempuan serumah dengan dia dengan segala hartanya , jika negeri didudukinya oleh Jeneli , Tureli, maka dibagi tiga, sebagai kepada Tureli dan dua bagi kepada Jeneli. Dalam pada itu , yang Dipertuan Kita seorang juga, jika seorang saja Jeneli , Tureli saja mengambil ia. Jika hamba orang yang Sewanggi itu jika ada anaknya, tuannya mengambil ia.
Sebagai lagi, orang yang memadu , maka perempuan akan baginya Raja Jeneli , Tureli yang empunya negeri dan yang lelaki akan bahagian lakinya dan orang yang memadu itu tiada boleh Jeneli , Tureli mengambil sendirinya, melainkan diberi oleh Gelarang dalam negeri itu .
Sebagai lagi, jikalau ada orang membunuh atau aniaya orang dengan senjata atau besi yang tajam, tiada boleh diambil oleh Raja J eneli, Tureli yang empunya negeri, melainkan juga Yang Dipertuan Kita juga yang mengambil dia dengan segala hartanya dan hamba sahayanya.
Sebagai lagi, jikalau ada anak raja-raja menggemparkan negeri, maka dendanya delapan puluh real; jikalau · anak rajaraja yang mengikut dia, dendanya dua puluh real. Jikalau hamba orang menggemparkan negeri, dendanya llma belas real; jika hamba orang mengikut ia, dendanya lima real. Om jikalau orang baik-baik menggemparkan negeri, dendanya dua puluh lima real dan jikalau orang baik-baik mengikut ia dendanya sepuluh real dan segala senjata yang dipegangnya pada ketika menggemparkan negeri itu diambil oleh Jenell, Turell yang empunya negeri yang digemparkannya itu serta dendanya.
Sebagai lagi, pada hal hamba orang lari itu jikalau sampai tiga hari lamanya , maka tiada diberi tahu pada tuannya , maka didapati oleh tuannya pada ketika itu, maka masuklah ia pada hukum mencuri , sebab menyembunyikan hamba orang itu, maka dendanya sepuluh real. Serta dikembalikannya hamba orang itu dalam tangannya , maka digantinya hamba serta dendanya , maka yaitu pada negeri yang hampir dan pada negeri yang jauh dihinggakan pada tujuh hari lamanya dan jikalau lambat dari pada itu lamanya demikian juga hukumnya.
Sebagai lagi, jikalau ada orang mendapat hamba orang, jika hingga Negeri Ni'u dan Negeri Raba Dompu clan negeri Kedo · dan Negeri Desa serta dibawanya kepada tuannya, maka upahnya dua real. Jika lewat dari pada itu, empat real upahnya. Jika Negeri Parado clan Negeri Karumbu dan Negeri Sape dan Negeri Wera dan Negeri Raba dan Negeri Ta'a dan Campa, delapan real upahnya.
Sebagai lagi, pacla hal mendapat orang yang tenggelam, jikalau hamba orang yang lari, maka dibahagi dua harganya dan jikalau orang yang disuruh tuanya maka dibahagi harganya, sebagi pacla yang mendapat clan dua bagi pada tuannya . . Demikian juga pada mereka yang pergi clatang bemiaga, jika didapat pada ketika tenggelamnya.
Sebagai lagi, pada hal hamba orang lari dalam Negeri Jenell, Turell, tiada boleh diambilnya yang empunya hamba itu jikalau tiacla diberinya tahu Raja yang emp\Ulya negeri itu. Dan jikalau diambilnya orang yang empunya hamba itu dengan tiada setahu Raja yang empunya negeri itu dan ia seorang. Dan jikalau tiada diberinya hamba orang itu . oleh Raja yang empunya negeri itu denda juga ia seorang sebab tiada diberinya hamba orang itu. Dan jika1au diberinya hamba orang itu oleh Raja yang empunya negeri itu, jika dua hamba orang itu maka · upahnya delapan real seorang. Jika tiada, maka diambilnya oleh Raja seorang akan upahnya.
Sebagai lagi, jangankan bicara yang telah dibicarakan oleh Yang Dipertuan Kita yang empunya rumah jati dan Raja Turell Nggampo di balai mesjid dan di oi Ule, putusan pada ketika itu perkara yang sudah lampau lamanya sepuluh tahun akan lebih tiada boleh lagi dituntut kecuali utang yang selalu ditagih mengatakan, maka kekal padanya tiada boleh dituntut yang diperoontahkannya itu lain daripada berhutang. Dan jikalau berbuat yang serupa dengan bicara tersebut itu tiada boleh lagi dibicarakan oleh orang yang memegang bicara, melainkan diletakkan kepacla bicara yang sudah putus ini. Maka barang siapa melalui seperti perkataan dalam surat ini dimurkai dengan murka yang amat berat oleh Yang Dipertuan Kita Raja. yang memegang Bicara.
Sebagai lagi, jikalau ada kuda atau kerbau yang makan tanaman, tiada boleh sekali-kali melainkan diambil ditambatkan kuda atau kerbau oleh orang yang empunya tanam-tanaman itu, maka diberinya tahu segala orang yang dalam negeri itu akan jadi sahidnya. Maka ditebus oleh yang empunya kuda jangan yang patut naik sesuku pa$ seekor dan kuda betina dan kerbau tiga uang juga pada seekor, tetap membayar tunai.
Sebagai lagi, jikalau ada orang yang · menikam kuda a tau kerbau atau barang sebagainya, mau mati mau hidup didendanya juga delapan real. Dalam pada itu hendaklah orang yang empunya tanam-tanaman memeliharakan tanam-tanamannya, demiki.an juga pada yang empunya kuda dan kerbau.
Sebagai lagi, jikalau ada kuda yang dikembali, maka lepas kuda itu daripada tempatnya, maka jikalau tiada diikutnya dalam sehari itu hingga sampai masuk matahari, maka dimasukkan pada bicara ini, jikalau didapatnya pada sehari itu tiada ditebusnya , melainkan diambil saja. Jikalau ada tanaman orang dimakannya oleh kuda yang dilepas itu kira-kira, maka harga tanam-tanaman itu dibayar oleh yang empunya kuda itu. Jika belum dibayarnya harga tanam-tanaman itu tiada boleh diambilnya kuda itu oleh yang empunya kuda. Maka jika mati atau hilang kuda atau kerbau dalam tangannya yang empunya tanam-tanaman itu, maka dibayarnya setengah yang di luar daripada yang ditebusnya itu . Maka ditentukan harga kuda jantan empat real dan kuda betina dan kerbau harganya dua real sekianlah harganya dalam. bicara ini.
Seperkara lagi, jikalau ada orang yang melepaskan kudanya, maka jikalau hilang kudanya yang jantan dalam kudanya betina itu patut diambil oleh empunya kuda betina itu. Dan jikalau ada yang melihat dia pada ketika berkelahi itu, jikalau tiada sahidnya tiada boleh diambil kuda jantan itu .
Sebagai lagi, jikalau ada orang sengaja dimasukkannya kuda atau kerbau orang di dalam tanam-tanaman sendiri atau punya orang yang lain, dihukumkan seperti orang yang menikam juga hukumnya.
Sebagai lagi, jikalau ada orang .yang menambat kuda betina serta jantan pada jalan dijalani orang dimurkai oleh Yang Dipertuan Kita clan dihukumkan dengan barang yang sepatutnya.
Sebagai lagi, kuda, dan kerbau, dan barang sebagainya, yang mati saja jika hendak yang memberi makan anjingnya maka hendaklah diminta kepada yang empunya. Jikalau tiada dimintakan, hukum mencuri. Jikalau ada anjing yang menggigit kuda atau kerbau atau barang sebagainya, jika mati diganti oleh orang yang empunya anjing itu dan jikalau luka saja, maka diobatnya oleh orang yang empunya anjing itu.
Sebagai lagi, jikalau ada orang yang disuruh memeliharakan kuda dan kerbau dan barang sebagainya, jikalau tiada disuruhnya yang lain lagi melainkan memeliharakan kuda atau kerbau, jikalau mati ia pada barang salah satu dalam negerinya maka boleh digantinya. Jikalau diperbuatnya yang lain lagi disuruhnya tiada boleh digantinya oleh orang itu. Dan jikalau mati digigit ular atau barang sebagainya atau Hina Ba Ali, tiada digantinya. Dan barang siapa mengikut di dalam perkataan yang demikian ini dia yang salah, adapun segala bicara ini dengan sahidnya yang sah.
Sebagai lagi, jikalau ada yang memerintahkan sebab bandang tiada boleh masuk dalam negeri melainkan diputuskan tatkala membuat raba dan lapa.
Sebagai lagi, hal . tanah yang patut tempat membuat dadi. Pertama, tanah pamali dan ia barang siapa menanam padi kepada tempat itu ada juga dapat eelaka atasnya, dan kedua, tanah tempat yang lagi remuk dan ada kayu yang besar-besar dalamnya ditebang dengan beliung, dan ketiga, tanah ada suatu tanah itu sudah mati dibinasakan karena air bah pada tiaptiap tahun adalah tanah dan bandang yang sudah menjadi sungai besar; tanah yang demikian itulah yang patut menjadi dadi.
Sebagai lagi, akan hal bandang yang sudah binasa dan lapa tempat menaikkan airnya dalamnya, maka tiada orang yang menanam pacla clalamnya barang tujuh tahun adalah tanah dan bandang itu diantaranya dalam padanya itu adalah orang membuat raba dengan seboleh-bolehnya hanya bandang itu belum acla kayu yang besar dalarnnya ditebang dengan beliung, dalam setahun juga tiacla boleh dibahagi padi itu seperti yang telah lalau dengan orang yang punya bandang itu, hanya dalam pada itu jikalau ada kayu yang besar-besar dalamnya ditebang dengan beliung sehingga tiga tahun jua, tidak boleh dibahagi padi itu dengan yang punya bandang itu, demikianlah bicaranya.
Sebagai lagi, jikalau acla anak raja-raja atau hamba orang rumah orang, maka denclanya adalah empat puluh real.
Sebagai lagi, jikalau ada anak raja-raja atau orang baik memalu clan mengukur hamba orang clan rakyat orang, jika patahan atau buta, maka tiada dapat dibalasnya, hanya didenda real.
Sebagai lagi, jikalau 11da anak raja-raja atau bumi-bumi, jena-jena dan orang baik memaki aniaya hamba orang lain atau rakyat orang lain, maka didenda enipat puluh real clan segala pekerjaan ini serta denda sahidnya yang sah dua orang laki-laki yang adil dan jikalau tiacla dengan sahidnya seperti kata ini, bersumpah.
Sebagai lagi, jikalau acla hamba clan rakyat orang memaki anak raja-raja dan bumi-bumi clan jena-jena atau besar-besar dia orang baik-baik, dendanya duabelas reaL
Sebagai lagi, jikalau ada hamba dan rakyat orang memukul anak raja-raja dan Bumi-bumi dan Jena-jena dan orang-orang baiak-baik, jikalau buta atau patah sekira-kira dapat harganya karena harga hamba itu empat puluh real.
Sebagai lagi, hal orang Rambangiti itu tiada lagi diberinya Cenggu Weki, jikalau belum besar akan patut keluar, da:n jika diambilnya oleh Cenggu Weki orang Rambangiti itu oleh Bumibumi dan Jena-jena itu seperti makan racun atasnya.
Sebagai lagi, seperti banyak orang Mboda kepada satusatu Jenell, Turell dua puluh genap kepada satu-satu Turell sepuluh genap clan kepada satu-satli Bumi delapan orang clan kepada satu-satu Jena lima orang, sekurang-kurangnya seorang. Adapun seperti Turell Sekuru dan Tureli Parado itu sehingga llma orang juga orang Bata Mbangi pada Jenell Bolo diambihiya jadi orang budak kepadanya. Adapun orang budak itu, jika anaknya laki-laki tiada boleh diambil akan Rangangiti, maka apabila ada sampai enam jangka anaknya itu keluarlah jadi Maputa ibunya. Adapun orang Budak itu betapa perih pekerjaan orang Suba itu kepada yang Dipertuan Kita demikian juga pekerjaanya kepada Jenell, Turell dan Bumi-bumi dan Jena-jena . Adapun seperti Turell Parado itu pada Bumi Turn Lopo, maka boleh mengambil orang mengambil rumput seorang jika ada sampai empat orang elanya Bumi iut.
Sebagai lagi, orang yang patut akan jadi Gelarang itu tiada boleh gantinya orang lain, melainkan anak cucutiya, dan jikalau tiada anaknya maka anak saudaranya seibu sebapak dengan dia, maka anak cucunya yang patut akan mengikut dia, jikalau tiada demikian itu barang yang dikehendakinya oleh yang Dipertuan Kita dan Raja yang memegang Bicara. Adapun anaknya itu atau cucunya dari pada anak laki-laki atau dari pada naknya perempuan tiada boleh sekali-kali diambil adakan mengambil rum put dan anak oleh· Bumi-bumi dan Jenajena dan jikalau besar ia patut mengerjakan kerja Raja yang Kerajaan seperti orang dalam negeri itu, maka boleh ia masuk pada kerja Raja.
Sebagai lagi, orang yang tiada boleh dibicarakan oleh Gelarang itu, seperti anak Raja-raja dan Dambe Mone yang Dipertuan Kita yang Kerajaan dan seperti orang Suba dan Pabise dan demikian lagi Ma Genda dan Ma Sumpi dan Ma Bedi dan jikalau orang masuk sekallpun kepada Raja yang Kerajaan itu hendak juga setahu Ana [Ng] · gurunya , maka boleh dibicarakan oleh Jenell, Turell yang empunya negeri itu serta bersama-sama Bumi Luma dan Jena Luma dan Ana [Ng] gurunya, maka boleh dibicarakan .
Sebagai lagi, jikalau ada anak cucunya oleh Gelarang dalam negeri itu, maka ia min ta orang yang salah maka diampuninya serta diminta seperti adat yang bernama "Kaleli sabua dan Mangge Satembe" maka sebanyaknya kerbau seekor yang setahun umumya atau harganya kerbau seekor itu dan beras sepuluh gantang dan sirih pinang dan kapur, maka barang siapa melalui bicara ini dalam negerf itu ditakzirkan kecualikan orang yang disebut dahulu itu.
Sebagai lagi, berbantah orang dagang dan orang Bima, hendaklah duduk bersama-sama Bumi Luma dan Jena Luma dan Syahbandar dan Penghulu orang dagang itu dan orang tua-tuanya, maka bicara itu.
Sebagai lagi, tiada boleh sekali-kali hal yang dahulu dari pada perjanjian di masjid-masjid atau di Oi Mbo. Maka barang siapa yang berbantahkan hal yang demikian itu yang telah tersebut itu seperti orang kecurian hambanya atau hartanya atau sebab bandang atau kebun dan barang· sebagainya. Maka barang siapa lagi berbantahkan lagi hal yang tersebut itu dan jika patut dibunuh dan jika patut didenda dan jika patut ditafsir demikianlah hukum orang itu.
Sebagai lagi, adapun bahagian Gelarang kepada orang yang cibicarakan dua suku pada sebelah dan orang yang disuruhnya oleh Gelarang sebanyak-banyak tiga uang dan bahagiannya pada seorang dua kupang dan seorang lagi sekupang dan jikalau seduduk dengan Bumi-bumi atau Nenti Rasa dan Pata Rasa seperti bahagian Gelarang juga kepadanya.
Sebagai lagi, seperti bahagian Raja memegang Bicara kepada orang yang dibicaranya itu tiga real pada sebelah dan bahagian Bata Kagonga dan Bata Lesu dan Bata Teke dan Bata Belo tiga suku, dan bahagian Bata Roi dan Bata Ngali dan Bata Karumbu dan Ntonggu dan Bata Mawu dan Bata Lopo sesuku pada sebelah dan bahagian Bata Wera sereal pada sebelah dalam pada itu yang tiada sunyi di bahagiannya baik tiada dihadapannya diberi juga bahagiannya oleh Raja yang memegang Bicara ada baginya.
Sebagai lagi, jikalau duduk sama-sama Bumi Luma dengan Raja memegang itu, maka dibahagi dua Raja memegang Bicara dan Bumi Luma sebagai pada sendirinya Raja memegang Bicara demikianlah bahagiannya kepada orang yang dua pihak itu.
Sebagai lagi, hal orang memberi makan orang kelaparan itu, jika orang perempuan membayar harga makanan itu delapan real dan jika laki-laki empat real meski bagaimana lamanya diberi sekalipun sekian juga dibayarnya, jika ia sebulan lamanya diberi makan oleh yang empunya makanan itu, maka dapatlah ia membayar seperti bunyi dalam surat itu.
Sebagai lagi, hal bicara atas orang dan orang Suba dan Pabise. Adapun orang mengaji yang diambil oleh Dadi yang empunya kubur lpa Nisa, apabila ia sudah berlaki bini pada ketika diambil jadi orang ngaji itu meski bercerai atau mati orang mengaji perempuan itu masuk menjadi orang mengaji maka berlaki bini dengan orang lain jikalau anaknya dua tiga sekalipun mau laki-laki mau perempuan, melainkan menjadi orang mengaji juga. Demikian juga orang Suba dan orang Pabise, hanya orang Suba yang diambil oleh Ompu La Mase atau orang Pabise yang diambil oleh Bumi Paratiga yang mati dalam kapal tiada boleh masuk bicara itu orang lain.
Sebagai lagi, jikalau ada orang dalam negeri bemama rakyat apabila ia ada be mama Bumi-bumi dan J ena-jena dan Nenti Rasa dan Pata Rasa tiada boleh diambil anak cucunya dari pada kedua pihak · ·akan mengambil rumput oleh dan Jena dalam negerinya itu, hanya jikalau besar, patut mengerjakan kerja Raja yang Kerajaan, maka masuklah ia seperti orang banyak dalam negeri.
Sebagai lagi, pada bahagian Jenell, Turell pertama bahagian Jenell Rasa Na'e tiga kodi dan bahagian Jenell Sape, dua kodi setengah dan bahagian Turell dua · kodi dan bahagian Turell Bolo sekodi, maka jumlahnya kepada real bahagian itu empat puluh dua real dua suku.
Seperkara lagi, pada bahagian segala Jenell, Turell sebelah Bolo, pertama Turell Bolo dua kodi demikian juga Jenell Bolo sebahagian, Jenell Woha, sekodi setengah demikian juga Jenell Monta. Sahagian Jeneli Pa_rado sekodi, maka jumlahnya pada real empat puluh real.
Sebagai lagi, hal orang Pengara itu jika orang yang menunggu kebun masa dalam kebunnya dan orang yang menunggu bandang padi dan bandang ikan dan mengambil kuda atau kerbau tetap ia kepada yang ditunggunya itu.
Seperkara lagi, seperti orang tetap duduk dalam negeri Bima maka ia menjuru atau orang rakyatnya atau dirinya tiada boleh sekali-kall ia dipengarakan orang itu yang demikian itu maka jika orang tiada tempat duduk di Bima meski anak siapa sekalipun dipengarakan oleh orang yang empunya negeri itu, kedudukannya, maka jika anak raja-raja yang tetap dalam negeri kecil itu jika pada suatu hal maka ia berpindah ke Bima pada ketika itu melainkan disuruhnya itu Raja yang empunya negeri itu.
Seperkara lagi, Duli yang Dipertuan Kita, menyuruh mengerasi pada segala raja-raja dan orang besar-besar bersedekah pada bulan Maulld itu, pertama pada hari pada bulan bahagian Jeneli Rasa Na'e dan dua hari bulan bahagian Jeneli Sape pada tiga hari bulan bahagian Turell Donggo pada empat hari bulan bahagian Turell Belo, pada lima hari bulan bahagian Turell Nggampo, pada enam hari bulan bahagian yang Dipertuan Kita Kerajaan dan pada tutjuh hari bulan bahagian Jenell Bolo dan pada delapan hari bahagian Jenell Woha, pada sembilan hari bulan bah.agian Jenell Monta, pada sepuhih hari bulan bahagian Jenell Parado, pada sebelah hari bulan bahagian Sangaji Bolo dan pada dua belas hari bulan bahagian yang Dipertuan Kita lagi, tiga belas hari bulan bahagian Tureli Woha, empat belas hari bulan bahagian Turell Sakuru, lima belas hari bulan bahagian Turell Parado, enam belas hari bulan bahagian Jeneli Rasa Na'e lagi, tujuh belas hari bulan bahagian Jenell Sape lagi dan pada delapan belas hari bulan bahagian Tureli Donggo lagi,, pada sembilan belas hari bulan bahagian
Turell Bell lagi dua puluh hari bulan bahagian Tureli Nggampo lagi, pada selikur hari bulan bahagian yang Dipertuan Kita, pada dua llkur bulan bahagian Jenell Bolo lagi, pada tiga likur hari bulan bahagian JeneJi Woha lagi, empat likur hari bulan bahagian Jenell Mota, lima likur hari bulan bahagian Jenell Parado, enam llkur hari bahagian Kadi lagi, tujuh llkur hari bulan Syahbandar , .pada delapan likur hari bulan bahagian Bumi Jarangoco, sembilah likur hari bulan bahagian Bumi Luma Rasa Na'e, tiga puluh hari bulan bahagian Bumi Luma Bolo, demikianlah kehendak yang Dipertuakan Kita senantiasa pada tiap-tiap tahun.
Sebagai lagi, pada menyatakan bicara yang sudah dimufakatkan oleh yang Dipertuan Kita Raja Bima dengan Raja Tureli Nggampo dan segala Jeneli, Turell dan Bumi-bumi dan Jena-jena dan segala Gelarang 4alam negeri Bima, adapun bicara yang dimufakatkan itu seperti orang Jarangoco yang sudah dijadikan hamba sebab dimurkai oleh yang Dipertuan Kita itu tiada boleh sekali-kali dijadikan hamba, karena yang Dipertuan Kita pada ketika yang diberikan itu tiada boleh kamu jual dan tiada boleh kamu buat bini oleh hambamu melainkan mana sepatutnya dengan bangsanya , tetapi jika terlalu daripada, perkataan ini oleh yang sudah diberikan oleh Raja itu , jikalau pergi pada orang yang memegang orang Jarangoco yang bernama Bumi Jarangoco itu tiada boleh tetapi orang Jarangoco itu tiada boleh pergi kepada ibu bapaknya a tau kepada kaumnya, meski pada Raja Daeng Matali sekalipun , melainkan masuk ia pada samanya Jarangoco, maka orang Jarangoco itu yang perempuan tiada boleh sekali-kali bersuamikan dengan abdi , melainkan samanya merdeka seperti orang dalam negeri anak buahnya segala Gelarang.
Seperkara lagi, meski orang Jarangoco yang telah kuberikan anakda Daeng Marni atau Daeng Menga dengan segala saudaranya yang tiada dalam kerajaan itupun demikian juga, tetapi kalau orang lain yang memegang orang Jarangoco itu lain dari pada dunia Jarangoco, dimurkai oleh Raja.
Seperkara lagi, jikalau ada hamba orang Bima yang lari maka didapat orang, maka dibawanya pada Bumi Luma dan Jena Luma, akan memegang hamba orang itu, jika orang itu dengan dibawanya Shyahbandar dan Bumi Parise, dalam pada itu jikalau belum diambil oleh orang yang empunya hamba itu, maka diamlah kepada tangan Syahbandar dan Bumi Luma, jika mati atau lari dalam tangan Syahban:dar atau Bumi Luma tidak dibayarnya atau digantinya, karena kedua memegang hukum hal yang demikian itu.
Sebagai lagi, jikalau Fetor hendak berjalan di Sape atau di Dompu atau di Sumbawa, melainkan kuda kepada Jena Jara Asia dan Jena Jara Tampa seekor akan kenaikan sendirinya Fetor, maka kuda Jeneli, Tureli akan kenaikan Belanda yang lain, demikianlah halnya.
Sebagai lagi, jika ada orang mencuri harta atau . barang sebagainya, maka jika kira-kira dapat sepuluh real harta yang dicurinya itu, maka dendanya enam belas real, jika tidak dapat, sepuluh real, sereal menjadi dua real, seekor menjadi dua ekor, jikalau hilang harta yang dicurinya itu, dibayarnya atau digantinya.
Sebagai lagi, jikalau ada orang menuduh orang mencuri atau barang sebagainya, jikalau tiada sungguh kembali kepada yang menuduh hendaknya.
Sebagai lagi, jikalau ada orang membunuh orang, meski dua tiga yang mana pohonnya itulah akan dibunuh pula dan yang mengikut dia melainkan denda saja kepadanya, adapun denda yang mengikut itu dua puluh real pada seorang, maka orang pohonnya itu jika tiada dapat dibunuh dari pada barang sesuatu sebabnya, jika orang anak raja delapan puluh real, jika orang dalam negeri atau hamba, empat puluh real dendanya, demikianlah dihinggakan hal itu.
Sebagai lagi, jikalau ada hamba Allah yang ada salahnya melainkan satu juga hukumnya.
Sebagai lagi, jikalau ada harnba orang lari atau rakyat orang yang lari di Dompu dan barang mana tempat pelariannya , dalarn itupun maupun lelaki sarnanya, lelaki maupun perempuan samanya perempuan, hukumnya orang itu berajuk, maka ia berlaki bini dalarn pelariannya bersama juga kepadanya, melainkan isi kawinnya juga dituntut oleh tuannya .
Sebagai lagi, jika ada hamba Allah meminjam harnba orang jikalau hilang atau lari dan mati dalam tangannya, dibayarnya digantinya, demikian juga kepada kuda, kerbau dan barang sebagainya.
Sebagai lagi, akan hal tiada boleh diputusi oleh Gelarang seperti hal orang yang membuangkan nyawa dan mengeluarkan darah dan yang membutakan mata dan mematahkan tulang, hal yang demikian itu tiada boleh diputuskan oleh Gelarang melainkan Raja yang memegang Bicara dan Bwni Luma dan Jena Luma itulah yang memutuskan hal yang demikian itu.
Sebagai lagi, jika ada orang yang menyuruh naik ke atas kayu atau kuda atau menyebrangkan sungai hamba orang itu dengan tiada setahu tuannya, jika mati hamba orang itu, digantinya, jika Iuka atau patah diobatinya hamba orang itu, hanya pada ketika belum baik sakit hamba orang itu hendaklah diberinya budak atau disuruh-suruh oleh orang yang empunya hamba itu. Dalam pada itu, jika mati hamba orang itu daripada sebab hal yang demikian itu, digantinya juga hamba orang itu.
Sebagai lagi, jil«!.lau ada kuda yang menggigit anak kuda orang atau menjantankan kuda betina yang kecil demikian juga kerbau, diobatinya oleh orang yang empunya kuda jantan itu, jikalau mati diganti dan dibayamya dengan yang kecil lagi itu.
Sebagai lagi, jikalau ada orang yang berhutang yang lebih dari ada harta dirinya, kemudian tiada boleh dibayarnya hutan itu, maka dijual oleh orang yang berhutang banyak oleh Bicar , maka dibagi akan hartanya oleh Bicara kepada yang ya harta, kepadanya masing-masing kepada pangkatnya dan sedikit harta orang itu kepadanya.
Sebagai lagi, jikalau ada orang berhutang maupun· banyak atau sedikit, kemudian mati orang yang berhutang itu, maka tinggal anaknya seorang atau dua tiga orang clan saudaranya sekalipun, jikalau tiada harta ditinggalkan oleh seorang mati itu akan diwaris oleh anaknya atau sauclaranya itu tiacla boleh dibayamya hutang itu oleh anaknya atau saudaranya dari pada seba b tiada waris kepadanya, demikianlah Dicara kepada yang demikian itu.
Sebagai lagi, jika ada orang piutang hartanya kepada hamba orang itu dengan tiada setahu tuannya dalam hal yang demikian itu maka dijualnya atau dibunuhnya oleh tuannya claripada sebab ada salahnya yang patut akan dimurkai oleh tuannya, maka tiada boleh sekali-kali dibayar clan diganti clan diberati tuannya oleh orang yang empunya harta itu, karena tiada setahu tuannya, demikianlah hal itu.
Sebagai lagi, jikalau ada hamba orang yang ada salah yang patut akan dibunuh dan di denda atau barang sebagainya kepada orang itu, maka dapatlah ia bicara dari pacla sebab halnya itu tiada boleh sekaii-kali clibicarakan jika tiada dengan setahu tuannya, demikianlah hal itu.
Sebagai lagi, jikalau ada ha.mba orang yang ada salahnya yang patut akan dibunuh dan didencla atau barang sebagainya kepacla orang itu, maka dapatlah ia bicara clari pacla sebab halnya itu tiada boleh sekali-kali dibicarakan jika tiada dengan setahu tuannya, maka boleh diputuskan hamba orang itu.
Sebagai lagi, jika ada orang mencuri harta orang dan barang sebagainya, maka ia lari singgah pada rumah orang pura-pura menjual membeli daripada takutnya ia diketahui kecuriannya itu dalam ya;ng demikian itu maka datanglah orang mencari kepada rumah orang yang disinggahkan itu serta bertanya kepada orang yang mempunyai rumah itu hal orang mencuri itu, jikalau ia berkata benar, tiadalah masuk hukum mencuri kepadanya, jikalau disembunyikan orang itu atau hartanya disembunyikannya, hukum bersama-sama juga dengan orang mencuri itu kepadanya.
bagai lagi, jikalau ada kuda atau kerbau yang makan annya atau berkelahi, yang dipegang oleh orang yang emp ya tanaman atau yang empunya binatang atau digigitnya · u dalam pada itu, maka . diambilnya kuda atau kerbau oleh ang empunya dengan tiada setahu orang yang empunya tana an itu, atau yang empunya binatang akan digigit itu den n belum keluar tebusan-tebusan serta dengan belum putus bicar , maka masuklah ia hukum mencuri orang itu dan jikalau suda ditebusnya oleh yang empunya kerbau dan kuda itu lagi dipe ngnya juga, jika mati atau hilang kuda dan kerbau itu, digan i atau dibayarnya harganya.
bagai Iagi, jikaiau ada orang menikam atau menatap dengan besi, jika Iuka serta keiuar darahnya, mau banyak edikit, didenda juga bagi dua harganya nyawa orang itu.
bagai Iagi, jikaiau ada orang berbentak atau berkelahi i mana laki-Iaki hendak membinasakan samanya Iakilam rumah Raja memegang Bicara, didendanya juga seper i denda orang yang menggemparkan negeri kepadanya.
S bagai lagi, jikaiau ada anak raja-raja memukul hamba oran atau rakyat orang, maka didenda deiapan real, jika ada ranya atau hambanya yang mengikut, dendanya empat
bagai Iagi, jikaiau ada abdi memukul atau memaki anak raja-r ja atau orang besar-besar, dendanya dua beias real.
bagai lagi, jikalau ada hamba memukul sesamanya hamba linia real, juga jika hamba mengikut ia dendanya sepuluh suku.
bagai Iagi, haI segala denda orang yang tersebut daiam surat ifu jika dapat bicarakan memutusnya dibagi tiga denda i tu a bagi kepada bicara se bagi kepada orang akan kesaiahitu.
bagai lagi, jikaiau ada kuda atau kerbau dan barang inya yang ma ti a tau Iuka dari dalam ke bun at au bandang atau daiam tanam-tanaman orang itu orang yang empunya kuda kerbau itu, tiada boleh diberatinya orang yang empunya kebun clan banclang clan tanam-tanaman itu oleh orang yang empunya kucla atau kerbau itu . Dalam yang demikian itu jika melihatnya ditikamnya kucla clan kerbau itu, diberatinya oleh bicaranya.
Sebagai lagi, jikalau acla orang menambat kuda atau kerbau clan barang sebagainya maka apabilc,t ia hilang atau lepas pacla tempat ditambatnya , maka clatang orang lain menambat pula kuda, kerbau pada tempatnya itu , tiacla boleh diberatinya orang yang menambat itu kemudian itu, tetapi jikalau acla orang atau melihat yang melepaskan atau mencuri kuda atau kerbau itu melainkan diberatinya oleh hukum kepada yang melepaskan dan mencuri itu, demikianlah aclanya.
Sebagai lagi, jikalau acla orang menebus buclak yang duduk clalam Negeri Jeneli , Turell, jikalau suclah habis harga budak itu diterima oleh orang menjual itu henclak juga keluar clari yang bahagian Bumi Luma sereal, Jenell, Turell yang empunya negeri itu, sereal clan Bumi negeri itu dua suku dan Jena negeri itu sesuku, hanya orang menebus buclak itu jika sudah dipegangnya tetap Syahbandar clan Bumi Parise clari pacla tanda sah ia menebus budak tiacla boleh dimintakannya lagi oleh Jeneli, Tureli yang empunya negeri, demikianlah hal bicaranya menebus buclak.
Sebagai lagi, tiada boleh diambil baginya sungai dan labuhan oleh Bumi Soro clan Juru Bahasa segala Jeneli, Tureli di Bumi Na'e clan di Bumi Nggelu clan Bumi Sanciwe Ana ng guru Suba, kelimanya itu di La Parise clan di Serenya.
Sebagai lagi, ketika keluar upeti orang clalam negeri bemama Kabanya Nenti Luma yang empunya negeri Kabanya sesuku kepada orang Nenti Luma itu baginya tiacla lebih clan tiacla kurang kepadanya.
Sebagai lagi, jikalau acla hamba mau laki-laki mau perempuan berlaki bini dengan orang lain, jika ma ti hamba itu dengan tiada anaknya maka segala hartanya diambil oleh tuannya, jika sembunyinya orang itu, masuk ia mencuri.
Sebagai lagi, jangankan bicara Duli yang Dipertuan Kita yang empunya rwnah jati clan Raja Turell Nggampo seperti Qi Ule clan Mesjid meski bicara Duli yang Dipertuan Kita yang empunya Bata Bou clan Raja Bicara yang bernama Abdul Salam mengatakan, barang siapa yang acla akan diperintahkannya pacla barang sesuatu, sebab jikalau tiacla disebut clan ditentukannya di dalam tiga bulan ini, tiacla boleh disebutnya lagi melainkan diletakkan pacla tempatnya itu juga, maka barang siapa melalui perkataan di dalam surat ini jika patut didencla, didencla, jika patut diunjuk, diunjuk, jika patut ditakzir, ditakzir, jika patut dibunuh lagi, demikianlah keputusan bicara Tuan Kita di clalam buku ini. Lain clari pacla orang berhutang , jika senantiasa ditagihnya tiacla masuk pacla bicara ini, jikalau baharu sekarang disebutnya barang-barangnya itu masuk juga claripacla bicara ini demikianlah aclanya.
Sebagai lagi, jikalau acla orang yang empunya tanam-tanaman di kebun atau di banclang dimakan kuda atau kerbau atau kehilangan anak ia clatang ke clalam negeri diarahkannya serta memaki clan menyumpah, maka dicabut giginya atau dendanya dela pan real.
. Sebagai lagi, jikalau acla orang melepaskan bersama-sama kuda atau kerbau, maka ia pergi menangkap dengan tiada setahu orang, maka mati ataupun binasa clan hilang digantinya dengan seekor lagi.
Se bagai lagi, hal kepada hal yang hilang barang sesuatu rupanya, jikalau kita · clapat clalam tangan orang serta ia berkata sudah dibelinya atau digantinya, melainkan diambilnya juga, maka ia mengambil kembali harga akan pemberiannya atau penggantiannya itu hanya jikalau disembunyinya dengan perbuatankah atau perkataankah, masuk juga mencuri hukumnya.
Sebagai lagi, hal sah surat itu besarnya sehingga telinganya, tanduknya itu dan tiacla boleh ambil kerbau orang Sangiang dan sekurang"'.'kurangnya kerbau orang yang patut diambil tiga ekor.
Sebagai lagi, hal kerbau yang diambil sebab kapal atau selup Kompeni tiacla orang disalahinya meski orang Sangiang sekali-
--··. ··- .... -·· ·-1 .------- -----------· ··- ..
pun asal jangan diambilnya dua kali pada satu-satu negeri rumah, jika belum sampai bilangannya.
Sebagai lagi, hal kerbau yang diambil dua tiga perkara jikalau tiada kerbau di dalam negeri itu yang patut hendaklah diberinya bersama-sama orang di dalam negeri itu dengan sepatutnya.
Sebagai lagi, jikalau ada orang dipindah kebesarannya mungkin naik atau mati dalam kebesarannya, dibawanya semua bandang sudah dijualnya dan bandang dikerjakan oleh elanya.
Sebagai lagi, jikalau ada orang keluar pada kebesarannya itu, jikalau ada bandang yang dikerjakan oleh elanya, maka dibagi tiga, dua bahagi kepada orang besar, sebahagi kepada orang yang keluar kepada kebesarannya itu dan segala bandang yang sudah dijualnya dibawanya juga.
Sebagai lagi, jikalau ada orang yang berjanji barang sesuatu hal, jikalau sama redha keduanya teguh juga perjanjiannya itu, tetapi jikalau mungkir seseorang keduanya itu mana yang berdiri dengan saksinya itu.yang sungguh perkataannya.
Sebagai lagi, jikalau ada hamba orang lain naik ke gunung bernama Kekapi dibagi tiga harganya, sebagi kepada Raja dua bagi kepada tuannya.
Sebagai lagi, hal orarig bertunangan itu, jikalau pada lakilaki yang mungkir hendaklah ia mengerjakan seperti kata Bima : "Kaleli sabua mangge satembe", jikalau perempuan mungkir kembali seperti kayu dan baju cincin dan pisau, jikalau sudah dalam tangan perempuan lain dari pada jualah dan makanan tatkala ia mengerjakan adat bertilnangan itu maupun daripada laki maupun daripada perempuan tiada boleh digantinya.
Sebagai lagi, jikalau ada orang menggemparkan negeri Soro maupun Melayu maupun Makassar maupun Bugis dan Bima, di denda juga dengan sepatutnya, demikian juga kepada orang yang bermadu yang punya bagian Syahbandar juga.
Sebagai lagi, jikalau ada barang sesuatu hal, janganlah orang dari negeri kecil meski orang dalam Negeri Bima, jangankan orang Bima meski anak raja-raja sekalipun, jikalau ada sesuatu perbantafuln, jikalau patut pada hukum jangan dilaluinya orang yang memegang hukum agama. Jikalau pada hukum adat jangan dilaluinya Raja memegang Bicara lalu naik pada Raja Kerajaan tiada boleh sekali-kali hal yang demikian itu. Jangankan sendirinya orang yang empunya perbantahan itu meski orang membawa naik kepada Duli yang Dipertuan Kita tiada boleh sekali-kali orang itulah tiada membilang dan mengirimkan Tuan Kita. Jikalau patut dibunuh; dibunuh, jikalau patut dinista, dinista; jikalau ·patut ditakzir, ditakzir ; jikalau pa tut diunjuk, diunjuk; demikianlah hal itu.
Sebagai lagi, hal segala Jenell, Turell dan Bumi-bumi dan Jena dan segala anak raja tiada boleh sekali-kali dipegangkan rakyat seorang melainkan dibawanya kembali kepada orang yang em pun ya rakya t, jangan dika ta lagi.
Sebagai lagi, hal orang yang bieara itu, jikalau ada orang yang bicaranya jangan dengan gusarnya dan dengan laparnya dan jangan dengan berguraunya dan jangan orang dikasihinya dan ada orang digusarinya dan jangan ibu bapaknya dan jangan ada anak saudaranya.
Sebagai lagi, hal orang memegang bicara itu, jikalau ada hal diputuskannya itu bahwa jangan sekali-kali bersalahan dengan adat yang telah diadatkan terdahulu-dahulu itu diletakkannya. Jikalau tiada adat terdahulu-dahulu hal bicaranya itu hendaklah diperiksanya baik-baik supaya jangan menyesal adanya.
Sebagai lagi, hal orang yang memegang bicara itu jikalau ada sesuatu bicaranya yang sudah putus tiada boleh sekalikali dirombakkan lagi, meski salah sekalipun melainkan disalah juga besar salahnya, yaitu keluar dalam namanya itu dirombak pula yang sudah putus itu sampai kepada nama Gelarang yang demikian itu.
Sebagai lagi, jikalau ada orang hendak membunuh atau membinasakan orang, maka dapat dilihat dan diketahui dan di dengar oleh orang, maka tiada sampai seperti kehendaknya itu rnaka diperiksainya oleh orang memegang bicara serta sudah
-•. - :c"":"'--.-,-.----..,- .... ·---··· ..--1 I
rnengaku kerjanya itu rnaka di denda juga. Adapun dendanya anak raja-raja rnernbunuh orang, delapan puluh real, yang melukainya saja ernpat puluh real. Jikalau belum jadi daripada sebab dapat dilihat orang dan didengamya, dendanya dua puluh real. Jikalau rakyat dan harnba rnengerjakan seperti kata dalarn surat ini sepuluh real dendanya.
Sebagai lagi, jikalau ada barartg sesuatu kerja Kompeni datang tinggal kerja Raja Kerajaan; jikalau ada kerja Raja, tinggal kerja Raja, Jeneli, Turell; jikalau ada kerja Jeneli Tureli, - tinggal kerja Bumi dan Jena; jikalau ada kerja Bumi dan Jena tinggal kerja rakyat. Adapun perkataan dalarn surat ini hendaklah dikerasi dan diteguhi.
Sebagai lagi, jikalau ada barang sesuatu hal perbuatan orang dalarn negeri kecil bahwa hendaklah segala orang tuaduduk bersarna-sarna mencahari kebaikan anak buahnya itu supaya tiada dapat dendanya, jikalau tiada boleh mencahari kebaikan oleh orang tuanya dapat juga Gelarang rnernperbaiki dengan kaleli sabua dan mangge satembe. Jikalau tiada boleh Gelarang rnernperbaiki, rnaka dagang di Bima rnerninta bicara, maka dihukurnnya dengan hukuman yang besar, keluar juga denda dan baginya bicara lirna belas real pada sebelah menjadi tiga puluh real semuanya.
Sebagai lagi, jikalau ada orang dalam negeri tiada ada bahagiannya, rnaka dirnintanya kepada bininya atau pada lakinya atau pada harnbanya dewata anak menggantikan dirinya. Maka dipanggilnya segala orang tua-tua kepada dua pihak itu serta rnernberi rnakan minum diberitahukan permintaannya itu, tiada boleh dirornbak lagi oleh bicara. Jikalau keduanya saja yang mengetahui itu, tiada teguh hal itu.
Sebagai lagi, jikalau ada barang sesuatu hal memberi kesusahan tanah negeri kita bahwa hendaklah segala Jenell Turell berrnufakat dengan segala Gelarang dan orang dalam negeri supaya bersarna-sarna mengangkat yang berat dan yang susah itu; demikianlah adanya.
Sebagai lagi, jikalau ada Makassar atau Melayu atau Bugis, bini-bininya orang Bima, meski ham ba sekalipun orang Birna itu, jikalau ada anaknya menjadi orang peranakan. Adapun orang mengikut nama Melayu itu orang Johor petani dan Minangkabau dan Aceh dan Batam dan Jawa dan Hujarat dan Pangkala, Surati dan F-arsi, Arabi, F-aranggi, Wolanda, Cina barang sebagainya inilah mengikut nama Melayu. Adapun nama Makassar, Bugis, Bone, Luwu, Tuaja, Sopeng, Mandar, Gili Toli-toli dan Bira dan Selayar, Bone Rate, Buton dan barang sebagainya mengikuti naina Makassar. Dalam pada itu · pun, jikalau hamba orang yang disebut dalam surat itu tiada menjadi peranakan dibagi juga anaknya.
Sebagai lagi, jikalau ada orang lain negeri dibunuh oleh orang Bima, dibunuh juga; jikalau tiada dibunuh dari pada barang sesuau sebabnya didenda dengan sepatutnya dirinya, maka dendanya itu dibagi dua, sebagi kepada tuannya atau kepada saudaranya, sebahagi kepada Raja Kerajaan. Adapun sebabnya maka dibahagi dua supaya jangan dikata oleli orang lain negeri seperti wijaya harta orang. Jikalau ada harta yang dibawanya oleh orang mati, kembali semuanya kepada yang empunya; demikianlah halnya.
Sebagai lagi, segala hal denda orang membunuh orang yang tiada dapat dibunuh lagi barang sesuatu sebabnya itulah Raja · Kerajaan yang empunya daripada sebab harganya nyawa denda orang mengikut dan barang sebagainya Raja memegang Bicara dengan segala temannya itulah yang empunya bahagian.
Sebagai lagi, hal orang memberi ketakutan orang-orang daripada perbuatan .. a tau perkataan di atas kudakah, orang berjalan-jalankah atau orang atas rumahkah , maka terkejut orang itu, maka lalu jatuh patahkah atau lukakah, kenalan daripada sangat terkejutnya itu, jikalau demam atau sakit ia kaleli sabua dan mangge satembe, jikalau patah dan luka, dendanya delapan puluh real.
Sebagai lagi, segala orang yang tersebut dalam surat dikatakan bagirtya Tuan Kita Kerajaan itu, jikalau negeri Mbojo, Jena Luma Bolo yang empunya bahagiannya tiada boleh lulu kepada Raja Kerajaan. Adapun sebabnya maka demikian itu orang empunya denda itu banyak jenisnya, ada orang dalam
Sangiang, ada orang dalam Swnpah Parapi, ada dalam swnpah Katapi, ada dalam pintu besar, dan barang sebagainya, supaya jangan dapat dimakan dan dipakainya oleh Tuan Kita.
Sebagai lagi, jikalau ada orang dikaruniai oleh Tuan Kita menjadi Jeneli, Tureli, maka yang berjalan membawa nama itu Jena Luma II, Jena Mone, dan Bata Dadi, dan Bwni Asi, Bumi Sanciwe, dan segala Nenti Luma. Adapun adat orang dikaruniai kebesaran itu jamunya segala orang membawa kebesaran itu serta diberinya masing-masing pada pangkatnya. Jikalau Bumibumi dan Jena Nenti Luma saja yang berjalan demikianlah tertibnya pada hari itu.
Sebagai lagi, hal dikarunia segala orang memegang senjata, seperti Ana Ng guru Suba di atas sampai kepada Sere-na La Parise, Kopral dan barang sebagainya, jikalau sudah digelarkan dengan nama, hendaklah mencabut kerisnya, serta mengatakan barang yang ada dengan hatinya. Perkataan inilah diingatkan kala di tengah medan adanya.
Sebagai lagi, jikalau Bumi dan Jena-jena dibawa oleh Jenell, Tureli, tiada dapat Nenti Luma berjalan, melainkan Tonda dan Tonda To'i akan membawanya.
Sebagai lagi, jikalau ada tunggul dan bendera dan payung baharu dibuat, hendaklah Palis serta dengan segala isyaratnya dan percikan dengan air dan buburi serta dimintanya kepada Allah taala dan berkat Na bi Muhammad saw, selamat sempurna Kerajaan itu, maka baharu mencabut kerisnya kepada orang memegang senjata Raja maka diikutnya oleh orang banyak meski Tatarapa baharu dibuat, demikian juga isyaratnya.
Sebagai lagi, jikalau digantinya atap rwnah Tuan Kita Kerajaan atau pagar istananya membaharui semuanya dan gendang dan gong, serunai rnalamnya sampai terbit rnatahari serta membaca salawat atas Nabi Muhammad saw tiga kali dan pegang kerja itu, demikianlah halnya.
Sebagai lagi, jikalau ada rurnah atau perahu Tuan Kita Kerajaan baharu dibaut, berbunyi gendang, gong, serunai selamanya terbit matahari baharu memulai membaca salawat akan Nabi kita Muhammad saw, tiga kali.
Adapun perahu Kerajaan itu jangan akan baharu dibuat, meski turun naiknya, jikalau ada kehendak Tuan Kita perginya demikian juga berbunyi gendang, gong, serunai selama-lamanya kerajaannya.
Sebagai lagi, hal upahnya orang mendapat perahu yang hilang itu jikalau hinggakan kota Buru dua emas belanja yang dahulu, maka digantinya dengan sereal. Jikalau di luar Ko ta Buru, separuh belanja yang dahul u, maka sekarang diganti dengan dua real. Dalam pada itu, jikalau ada jokong sesuku.
Keterangan Tahun PenQlisan Naskah:
Naskah 1 : tahun H. 1173 bertepatan dengan tahun 1759 Masehi
Naskah 2 : tahun H. 1139 bertepatan dengan tahun 1726 Masehi
Naskah 3 : tahun H. 1203 bertepatan dengan tahun 1788 Masehi
Naskah 4: tahun H. 1220 bertepatan dengan tahun 1805 Masehi
Naskah 5 : tahun 1669
Naskah 6 : tahun H. 1121 bertepatan dengan tahun 1709 Masehi
BABill PENJELASAN
Sudah menjadi adat kebiasaan dalam Pemerintahan Kes\lltanan Bima bah wa naskah-naskah lama peninggalan SultanS\lltan yang terdahulu selalu diperbaharui oleh S\lltan-S\lltan yang berikutnya dengan cara menyalin naskah tersebut ke dalam suatu buku besar yang oleh orang-orang Bima disebut dengan nama " buku ''Bo '.'
Di dalam buku Bo yang sekarang , yang dikenal dengan nama 'Bo Kerajaan Bima" (Mulyadi dan Salahuddin, 1990 : 1) terhimpun berbagai naskah, catatan-catatan mengenai peristiwa-peristiwa penting, keputusan-keputusan musyawarah adat yang menyangkut pembaharuan hukum, dan perjanjian-perjanjian antara Sultan yang pertama, Sultan Abdul Kahir Ma Bata Wadu yang memerintah pada kira-kira tahun 1620 - 1640, dengan kelompok-kelompok masyarakat yang menyatakan sumpah setia.
Menurut buku Bo Kerajaan Bima, teks asli perjanjian-perjanjian yang disebutkan ada yang ditulis di atas kertas perak yang beratnya sekati dua tahil, namun sekarang sudah tidak dapat ditemukan lagi, sebagaimana juga naskah-naskah asli yang ditulis di atas daun lontar yang pernah dipergunakan pada masa itu dan pada masa sebelumnya.
Dari sekian banyak naskah yang ditulis di dalam buku Bo Kerajaan Bima, dapat ditemukan kurang lebih lima naskah yang mengatur kesyahbandaran dan kelautan. Sementara itu , yang menetapkan kembali hukum agama Islam dan hukum adat tanah Bima yang menyangkut seluruh bidang kehidupan masyarakat di tanah Bima terdapat dalam naskah terlepas.
3 .1 Penjelasan Naskah 1
Naskah ini adalah naskah yang ditulis pada tahun 1173 H {tahun 1759 M) bertepatan dengan periode pemerintahan Sultan Abdul Kadim Muhammad Syah Zillullah fi' 1-'Alam, Sultan VIII, yang memerintah pada tahun 1751 - 1773, Naskah ini dinamakan · 'Hukum Bicara Undang-Undang Bandar Bima• karena pada pokoknya isinya menetapkan hukum adat mengenai pengaturan kewajiban pembayaran bea cukai di bandar atau pelabuhan Bima, di samping hukum berutang dan tata tertib lain yang harus diindahkan. · 'Hukum Bicani ' 'dalam bahasa Bima artinya hukum adat.
Bila kita kaji lebih lanjut, dapat kita lihat bahwa tujuan menyalin ulang naskah ini adalah untuk menambah pasalpasal baru yakni pasal mengenai jumlah orang yang dibebaskan dari kewajiban membayar bea cukai pelabuhan. Di dalam naskah yang lama yang dibuat oleh Sultan Hasanuddin Muhammad Syah {1969-1 731) hanya disebut Anangguru Suba dan empat orang Anangguru lain, empat orang la Parise, dan enam orang Serena. Mereka ini termasuk barisan pengawal.
Di dalam naskah yang bertahun 1759 disebutkan bahwa lebih banyak lagi yang dibebaskan dari pajak, yaitu segala Jenell, Turell, Bumi Nggeko, dan lain-lain. Jenell dan Turell di kategorikan sebagai anak Raja-Raja, karena jabatan Jenell dan Turell biasanya diambil dari kalangan bangsawan tinggi. Mereka semua yang disebut ini terinasuk pejabat tinggi; juga Bumi Sanciwe, yaitu pejabat-pejabat wanita.
Selain dari yang disebut tadi, semua orang wajib membayar bea cukai, karena bea cukai merupakan penghasilan bagi
Syahbandar dan Bumi Parisi. Pedagang yang datang dari luar daerah Bima, hendaknya terlebih dahulu harus menghadap kepada Duli yang Dipertuan kita atau Sultan untuk memperoleh keringanan harga.
l
Ada pula ketentuan khusus tentang pedagang-pedagang Islam dan Nasrani, termasuk orang Wolanda {Belanda). Perahuperahu yang singgah lebih dari tujuh hari baru dikenai cukai jika dipakai bemiaga. Jika tidak , pedagang-pedagang itu tidak diharuskan membayar pajak, hanya Kapalnya tidak boleh berada di dalam pelabuhan. Para pedagang Makassar dan Bugis pun dikenakan bea menurut jumlah perahu yang dipakai, yang dibatasi jumlahnya sampai enam buah. Uang yang dipakai adalah uang real.
Selain ketentuan membayar bea cukai, ada pula peraturan mengenai hal-hal yang patut dikerjakan dan yang tidak perlu dilakukan oleh para pedagang demi kepentingan mereka sendiri dan tata tertib di dalam negeri. Misalnya, apabila si pedagang hendak mengutangkan barangnya kepada hambaa Raja dan hamba orang, hendaklah 'sepengetahuan tuannya. Jika tidak, maka apabila orang tersebut tidak membayar hutangnya, barangnya dianggap hilang dan tidak boleh dibebankan kepada tuannya atau kepada Negeri Bima.
Ketentuan-ketentuan lain terhadap para pedagang adalah sebagai berikut. "Bahwa apabila ia berjalan di malam hari hendaklah membawa api penerangan dan bila ia berjalan di tengah hari Jumat waktu bersembahyang Jumat, maka apabila ditangkap atau dibunuh oleh kawal, tidaklah dapat disesalkan pada penguasa dan negeri Bima. Demikian pula jika ia berkelahi di dalam negeri atau di pasar. Jangankan sudah dihunus senjatanya, belum dihunus pun ia akan disita senjatanya oleh hukum dan didenda cukup berat , yaitu sepuluh tahil muslim besar, karena ia membuat ketakutan pada orang-orang perempuan di dalam negeri atau dalam pasar '.'
Denda-denda ini telah diubah pada zaman Yang Dipertuan Kita Sultan Hasanuddin Muhammad Syah menjadi seharga kain gajah yang lima real.
Izin membawa penumpang juga diatur dengan ketentuan untuk memberi tahu pemegang bandar, khususnya bila seorang warga Bima hendak menumpang berlayar pada perahu dagang ataupun sesama pedagang. Oleh karena penumpang itu banyak ragamnya, misalnya hamba orang, orang yang berutang, atau orang yang lari, identitas semua penumpang harus diketahui oleh pemegcing bandar.
Seorang pedagang yang bersalah besar sehingga patut di bunuh, tidak boleh dibunuh oleh sesama pedagang, tetapi masalahnya harus disampaikan dulu kepada Duli yang Dipertuan Kita. Jika hukuman dilakukan tanpa setahu yang berwajib, pelakunya didenda dengan sepuluh tahil muslim besar.
Pasal-pasal akhir naskah mengatur hamba-hamba orang dagang yang tinggal di negeri Bima, yang harus dibawa kepada Syahbandar jika melarikan diri. Seseorang yang mengetahui adanya hamba orang yang lari dan sampai tiga hari kemudian tidak memberi tahu tuannya, akan dihukum sebagai pencuri hamba orang. Dendanya berupa dua kayu kain gajah dan ia diharuskan mengembalikan hamba tersebut.
Sebliknya, apabila ia mengembalikan hamba tersebut dalam jarak negeri yang dekat , ia mendapat upah sepahu. Jika lebih jauh, upahnya setengah tahil; jika di ujung negeri seperti Karumbu atau Sape, upahnya setahil delapan real.
3.2 Penjelasan Naskah 2
Naskah 2 adalah naskah yang mengatur pasal-pasal yang berlaku di wilayah ManggaraL Wilayah Manggarai merupakan daerah taklukan Kerajaan Bima. Oleh karena itu, hukum yang berlaku di daerah tersebut pun ditetapkan oleh Pemerintah Kerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di wilayah Bima.
Sebagian besar dari pasal-pasal itu mengatur masalah budak-budak atau hamba-hamba yang melarikan diri atau di bawa orang. Disebutkan juga bahwa daerah Manggarai merupakan daerah asal budak-budak yang lari tersebut.
Peraturan ini ditetapkan pada tahun 1139 H (1726 M) sewaktu Sultan Hasanuddin Muhammad Syah singgah di Reo dalarn perjalanannya ke Makassar. Sultan Hasanuddin Muhamad Syah adalah Sultan V yang memerintah pada tahun 1969-1731. Daerah Manggarai terutama Reo dan Pota, sejak dahulu kala menjadi daerah taklukan Kerajaan Bima yang selalu dipersengketakan oleh Bima dan Makassar. Akhirnya daerah itu menjadi daerah kekuasaan Bima sepenuhnya sarnpai dipisahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan dijadikan daerah swapraja sendiri pada tahun 1 929.
Beberapa pasal mengatur pula hukum keluarga dalarn masalah perkawinan antara orang Manggarai dan orang luar. Selain itu, beberapa pasal lagi mengatur tata kerja para Datu (kepala karnpung) dan pemberian wewenang kepada Jena Reo, wakil Pemerintah Kerajaan Bima di Reo.
3.3 Penjelasan Naskah 3
Naskah 3 adalah pembaharuan perjanjian dan persumpahan almarhum Sultan Abdul Kahir dengan kedua gurunya, Datuk Dibanda clan Datuk Ditiro, pada tahun 1203 H (1788 M) atas perintah Sultan Abdul Hamid Muhammad Syah Zilullah fi1- alam, Sultan IX, yang memerintah pada tahun 1751 - 1773 M.
Timbulnya pembaharuan ini disebabkan adanya perintah dari Gubemur di Makasar untuk memasukkan kampung Melayu di bawah perintah Fetor Bima. Sebenamya Sultan Abdul Kahir (± 1620-1640) telah berjanji untuk memberikan kampung Melayu sebagai hak · pusaka kepada keturunan bangsa Melayu, sebagai penghargaan, ditambah dengan tanah untuk dijadikan sawah pertanian. Karena orang Melayu tidak bisa bertani dan hanya bisa berdagang, mereka mengembalikan sawah pertanian tersebut dan imbalannya meminta dibebaskan dari memb .. yar bea dan cukai di pelabuhan. ltulah sebabnya, semua dagangan orang Melayu tidak dikenakan bea cukai oleh syahbandar. Naskah 3 ini merupakan naskah lepas.
3 .4 Penjelasan Naskah 4
Naskah 4 adalah peraturan pelayaran tentang kecelakaan dan izin yang dibuat dalam tahun 1220 H (1805 M) yang tertulis dalam buku Bo Kerajaan Bima pada halaman 3 5. Peraturan tersebut ditetapkan dalam musyawarah hadat tanah Bima antara imam Melayu, penghulu Melayu, dan Matoa Bugis tentang ganti rugi perahu yang pecah atau tenggelam dalam lautan atau putus , tali jangkamya pada tempat perahu itu berlabuh karena ditakdirkan Allah taala; artinya , di luar kemampuan orang. Oleh karena itu, orang itu tidak diharuskan membayar, kecuali jika temyata terdapat kelengahan dalam mengerjakan perintah pelayaran. Jadi, pasal ini mengatur tentang apa yang dinamakan hukum umum.
Hal ini berlaku terhadap peral1u yang diambil atau dipinjam oleh pihak Hadat Bima maupun terhadap perahu yang dipinjam oleh orang Melayu/Bugis untuk mengerjakan pekerjaan Kompeni.
Selanjutnya ditetapkan beberapa larangan bagi orang Melayu dan orang Bugis untuk mem bawa orang Bima pergi berlayar tanpa setahu pejabat-pejabat Bima yang berwewenang, yaitu Bumi Luma kedua, Bumi Parise, dan juru bahasa. (Bumi Luma kedua yang selalu disebut dalam naskah-naskah adalah dua orang yang berpangkat Bumi Luma, yaitu Bumi Luma Rasanae dan Bumi Luma Bolo.)
. Bukan saja membawa pergi orang Bima, tetapi dalam setiap tindakan yang disebut dalam naskah ini, orang-orang Bima serta orang-orang Melayu harus melapor terlebih dahulu kepada kepala yang berwewenang dalam suku masing-masing.
3.5 Penjelasan Naskah 5
Naskah 5 adalah pasal-pasal dari perjanjian deQgan Admiral Speelman pada tahun 1669. Perjanjian ini merupakan kontrak pertama yang langsung dengan pihak voe sebagai akibat keikutsertaan Sultan Bima, yang pada waktu itu adalah Sultan II ·
Abil Khair Sirajuddin. Beliau membantu perjuangan Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gowa sebagai laksamana muda yang memerangi Belanda di perairan dan di daratan Sulawesi Selatan.
Oleh karena kalah perang setelah bertahun-tahun mempertahankan wilayahnya , Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda pada tahun 166 7, yang dikenal sebagai "Perjanjian Bongaya", yang antara lain memisahkan Kerajaan Bima dari Kerajaan Gowa agar tidak saling berhubungan dan saling membantu .
Perjanjian dengan Kerajaan Bima dan Dompu ditandatangani pada tanggal l Oktober 1669 di Ujungpandang oleh wakil-wakil Kerajaan Bima dan Dompu. Sultan Bima menyata - kan tidak bisa hadir karena ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan.
Perjanjian dengan Speelman tertulis seluruhnya di dalam buku Bo Kerajaan Bima pada halaman 89-91. Hal yang menonjol yang dimuat dalam perjanjian itu adalah keinginan agar· hanya pihak Kompeni Belanda yang boleh berdagang di dalam tanah BiJna, sedangkan pihak Bima tidak boleh memasukkan pedagang-pedagang lain tan pa seizin Kompeni. Yang dimaksud dengan pedagang lain itu ialah pedagang yang berasal dari Hindia, Jawa, Melayu, Aceh, Siam, dan lain-lain. Kemudian, ada pula keinginan agar Raja Bima membebaskan Kompeni dari pungutan hasil bandar atau cukai yang ke luar masuk di pelabuhan.
Mengenai perjanjian di laut, disepakati bahwa apabila ada kecelakaan kapal atau selup Belanda di laut, pihak Raja Bima menolong dengan mengamankan awak kapal serta barangbarangnya.
Pada tahun 1859 ditandatangani traktat antara Gubernemen Hindia Belanda dan Sultan Bima serta pem besar Kerajaan Bima yang terdiri dari 37 pasal. Di antara pasal-pasal itu ada penyebutan mengenai tugas dan kewajiban masing-masing yang diatur secara terperinci. Sultan dan pem besar Kerajaan Bima dinyatakan tetap melakukan pemerintahan serta melaksanakan pertanian, industri, perdagangan, dan perlindungan terhadap pelayaran.
Khusus dalam Pasal 37 dicantumkan bahwa apa yang disepakati dalam traktat 9 Februari 1765, yakni larangan bagi bangsa-bangsa lain selain bangsa Belanda untuk melakukan pelayaran dan perdagangan ke Bima, tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Sultan dan pembesar Kerajaan Bima bebas mengizinkan ·kapal-kapal dan angkutan taut lainnya dari setiap bangsa yang bersahabat dengan Kerajaan Belanda untuk masuk ke Bima. Bahkan, berwewenang untuk menetapkan tarif ongkos pelabuhan dan berlabuh serta peraturan ke luar masuk yang berlaku untuk semua bangsa yang berniaga di Bima.
3 .6 Penjelasan Naskah 6
Naskah 6 adalah Hukum Bicara (Hukum Adat) ten tang penetapan untuk berpegang teguh pada hukum agama Islam dan pada Hukum Adat tanah Bima sesuai dengan perintah Sultan Abdul Kahir (Sultan I). Mulai saat itu berlaku Hukum Syarak dan Hukum Adat dengan rumusan yang tertulis dalam naskah, bahwa "Hukum Syarak itu kejadiannya daripada Quran dan Hadis dan ijmak sahabat yang empat dan kias ulama yang dua belas. Dan bermula yang menjadi Hukum Adat itu perkataan Sultan dan Kadi hnam dan Mufti dan Amir dan Wazir dan menteri-menteri dua belas dan Bumi Nae dan Gelarang-gelarang."
Naskah 6 ini terdiri dari 118 pasal yang ditulis di dalam Bo besar pada tahun 1121 H ( 1709 M) yang antara lain memuat satu pasal pokok mengenai keharusan menjelaskan hukum agama Islam bagi semua pejabat tinggi sampai rendah, yaitu Raja, Tureli (menteri), Jeneli (camat), dan seluruh Gelarang (luran).
Orang yang tidak menjalani Hukum Islam akan dimurkai oleh Allah, sedangkan sanksi bagi pelanggar Hukum Adat adalah dikenakan hukum denda.
Isi yang terkandung dal;un pasal-pasal tersebut di atas didasarkan pada sikap sciling menghargai, antara lain berupa hal-hal sebagai berikut:
a. Larangan untuk mengambil sesuatu yang tidak patut sampai kepada hukum mencuri dengan segala sifatnya.
b. Larangan untuk memperhambakan sesama rakyatnya atau orang dalam negeri.
c. Larangan membunuh dan menganiaya.orang dengan senjata tajam.
d. Larangan menggemparkan negeri, meskipun anak raja, dengan sanksi denda yang tinggi.
e. Hukum berutang.
Banyak pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menyangkut perkara sengketa yang ditimbulkan oleh kuda dan kerbau yang memakan tanaman orang lain, yang lepas dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, atau ditikam, dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan agar setiap orang memelihara kepunyaannya, hewan maupun tanaman, dan bila salah satu menderita kerugian maka yang menyebabkannya akan membayar ganti rugi tunai.
Bahkan, demikian tingginya penilaian atau hak perorangan sampai-sampai memaki dan membuat orang lain terkejut saja sudah dikenakan denda yang cukup berarti.
Banyak juga pasal yang mengatur soal hukum keluarga, yakni kawin-mengawin, soal warisan, dan ingkar janji setelah bertunangan.
Selanjutnya diatur juga masalah bandang (sawah pertanian) sebagaimana maksud awal terjadinya, yaitu tanah yang sudah rusak batas-batas dan pengairannya dibagi-bagi menjadi dadi, sawah adat.
Akhirnya diatur mengenai tata tertib pengangkatan pangkai hadat Jeneli dan Tureli serta tata cara bagi mereka yang diberi hak memegang senjata, yaitu Anangguru Suba (kepala pasukan) sampai kepada petugas Sere, petugas Parise, kopral, dan sebagainya. Mereka ini setelah menerima jabatan, hams mencabut keris dan mengatakan ketetapaJl hatinya sebagaimana medan perang. Upacara ini dikenal dengan nama "Makka", yaitu upacara sumpah setia dengan mencabut keris ke atas kepala. Upacara sumpah juga dilakukan sewaktu pembuatan bendera, dan payung baru. Semuanya mencabut keris, meskipun tatarapang (keris)-nya barn dibuat.
Gendang, gong, dan sernnai dibunyikan pada waktu atap atau pagar istana hendak diganti, lebih-lebih bila akan dibuat perahu barn bagi Sultan, atau bila sultan naik turun perahu pada waktu bepergian.
Satu pasal menyinggung pembagian tugas pemungutan hasil sungai dan pelabuhan antara petugas setempat (di lokasi Sungai Soro, Kampung Melayu), dan petugas-petugas kerajaan.
BAB IV SEJARAH PERJALANAN PEMERINTAHAN KERAJAAN BIMA
4 .1 Sejarah :
Naskah-naskah lama merupakan sumber informasi mengenai sejarah Kesultanan Bima pada masa yang lampau khususnya keadaan pada abad ke-16 sampai abad ke-19. Dari naskahnaskah Bima sisa peninggalan Sultan Bima terahir, Sultan Muhammad Salahuddin, yang masa pemerintahannya tahun 1915-1951, dapat diketahui perjalanan sejarah Kerajaan Bima yang berawal dari kira-kira abad ke-14.
Sayangnya, informasi tentang periode awal ini sangat sedikit. Akan tetapi, dari catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang setiap kali diperbaharui dari abad ke abad dan kini tersimpan dalam bentuk buku-buku catatan dan naskah-naskah lepas, dapat diketahui betapa para pendahulu kita berupaya menjalankan perannya di kehidupan negerinya maupun dalam hubungannya dengan negeri luar.
Sebelum abad ke-14 Bima belum merupakan kerajaan, tetapi sudah mengenal tata cara pemerintahan dalam masyarakat yang bersuku-suku wilayah setempat (barat, timur, dan tengah). Pada waktu itu Bima disebut dengan nama Mbojo dan wilayah daerahnya disebut dengan Dana Mbojo (tanah Bima).
···-·-·- --·-···- 1 ............... j
Sejak terbentuknya kerajaan pada abad ke-14, wilayah daerah yang dinamakan Kerajaan Bima menjalankan asasasas pemerintahan msuyawarah dan mufakat dalam mengatur kesejahteraan masyarakat. Hubungan Raja dengan rakyat diibaratkan laksana nyawa dan tubuh. Raja selau berpegang pada falsafah hidup untuk tidak mementingkan diri sendiri, karena yang dipentingkan haruslah rakyat dan negeri Bima. Itulah sebabnya maka di dalam naskah selalu dijumpai istilah "negeri Bima" (bahasa daerahnya "Dana Mbojo' ). suatu rumusan yang merupakan penjelmaan dari rasa persatuan antara Raja dan rakyat.
Pada abad ke-15 tercatat dalam Bo Kerajaan Bima awal penyempurnaan stelsel kerajaan dengan wilayah-wilayah bagian yang dikepalai oleh Jenell ( dari kata jena = juru dan ell = suara) yang berarti "penyambung sl,lara rakyat '.' Juga ditetapkan wakil-wakilnya, petugas-petugas bawahannya, dan pejabatpejabat tinggi kerajaan yang disebut Turell atau menteri. Turell berasal dari kata turu = menunjuk atau mengarah dan eli= suara, jadi artinya · 'yang mengarahkan suara rakyatnya '.'
Stelsel baru ini mulai dijalankan oleh Raja Ma Nggampo Jawa, yaitu janda Ma Nggampo Jawa yang bernama Puteri Ratna Lila (Mulyadi dan Salahuddin, 1990:38). Menurut sejarah, nama Ma Nggampo jawa berarti 'yang menhimpun Jawa" adalah Raja Bima yang juga merangkap Raja di Jawa.
Selain tata pemerintahan, diatur pula pembukaan laha..'1 sawah untuk pertanian raky,at., dan sawah hadat berikut pengaturan pengairannya. Kesejalfteraan lainnya pun ditingkatkan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, terutama perlindungan terhadap serangan perampok atau bajaklaut.
Dengan sistem pemerintahan yang tangguh tersebut disertai aparat penjabat-penjabat yang progresif, maka sekitar periode abad ke-15-16 Bima meningkatkan peranannya ke luar.
Pada abad ke-16, Bima memperluas wilayahnya ke daerah sebelah timur, yaitu ke daerah Manggarai, Ende, Sumba, sampai ke Pulau Solor, dan mendudukinya sampai dengan a bad ke-19 .
Berikut ini suatu cuplikan dari Bo besar (Bo Kerajaan Birna) hal. 13, Katalogus Naskah Melayu Bima 1990.
"Kauluhul hak, bahwa paduka Dull yang Dipertuan kita Seri Sultan Bima menaruh tanda tangan serta cap di dalam ini kertas sebab ada Antanggai, anak Raja Ende yang bemama Atanggai Itung dan Atanggai Nuh clan Atanggai Labukana dan · Atanggai Du dan Jena Ngoco Sumba bernama Adam yang dititahkan oleh segala kepala-kepala Ende yang datang Iileminta perintah serta izin kepada Dull yang Dipertuan kita kedua dengan tanah Birna serta dipintanya seorang menteri kepala di Bima akan menggelarkan a'tau mendirikan Rajanya yang sebagairnana yang telah dibiasakan oleh Raja-raja yang dahulu-dahulu, karena segala kepala-kepala sampai segala rakyat Ende telah sudah bersatuan mufakat dan kesukaan Atanggai Indra Dewa itulah yang menjadi Raja yang memerintahkan pada antero tanah Ende dan Atanggai Karasia itu menjadi Kepala Bicara yang memegang istiadat tanah Ende. Maka oleh Duli yang Dipertuan kita kedua dengan tanah Bima terlalu suka hati sebab kepala-kepala Ende masih jua ingat pekerjaan yang dahulu-dahulu yang sebagairnana pekerjaan Raja-raja yang marhum dahulu-dahulu, serta dikuatinya dan diteguhinya kehendak orang banyak itu, karena tanah Ende di bawah perintah tanah Birna memang dari dahulu kala sampai sekarang ini. Daripada itulah Paduka tuan kita kedua dengan tanah Bima memberitahukan tuan Fetor Birna bernama tuan Sapitam, maka Paduka tuan Fetor menerima dengan kesukaan hati akan meneguhi serta menguatinya yang sebagairnana yang telah dimufakatkan oleh tanah Bima dengan tanah Ende yang seperti pekerjaan Raja-raja yang dahulu-dahulu sampai sekarang. Tuan Fetor Bima menaruh tanda tangan serta cap di dalam kertas. Termaktub pada malam Kamis dua likur hari bulan Jumadilakhir sanah 1267 al-alif. "
Khusus mengenai daerah Manggarai, pendudukan oleh Kerajaan Bima berlangsung sampai dengan tahun 1929. C. Nooteboom telah menulis sebuah artikel mengenai Manggarai (Nooteboom, 1950 : 208-209). Ia menyatakan bahwa ia memillki beberapa bagian dari suatu buku harian yang tertulis dalam bahasa Indonesia yang berasal dari seorang penjabat Kerajaan Bima di Reo - pusat pemerintahan Bima di Manggarai -yang terletak di pantai utara. Di samping itu ia juga mempunyai beberapa akta autentik yang pernah diserahkan oleh Pemerintah Bima kepada kepala-kepala suku di Manggarai dalam abad ke-18. Buku itu terdiri dari 130 halaman dalam bahasa Indonesia; di antaranya beberapa halaman dalam bahasa Bima a tau Manggarai dan mungkin juga bahasa Makassar.
Sebagian dari isinya mengandung hukum adat tentang hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum dadang, dan hukum pelab1,1han. Banyak pula bagian yang mengandung hukum laut, yang kelihatannya ada hubungannya dengan naskah Melayu yang telah dipublikasikan oleh Dulaurier.
C. Nooteboom selanjutnya menyatakan bahwa menurut Jasper, hak Pemerintah Bima atas Manggarai sudah berlaku sejak lama sekali, kemudian daerah itu diperebutkan antara Bima dan Makassar, tetapi kemudian pada tahun 1762 Bima menjadi penguasa lagi. Tanda penguasaan Bima adalah sebuah benteng di Reo di pantai utara, yang menurut catatan Gubernur Jenderal Johan Gideon Loten sudah ada sebelum tahun 1750.
Sampai dengan abad ke-20 ( 1929), batas wilayah Kerajaan Bima di sebelah timur termasuk daerah Manggarai di bagian barat dari Pulau Flores (sekarang wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur).
Di dalam nota penjelasan Gubernur Selebes D.F. Van Braam Morris pada · tahun 1886 mengenai kontrak Belanda dengan pihak Kerajaan Bima ("Nota van Toelichting behoorende bij het contract geslotean met het Landschap Bima of den 20sten Oktober 1886"), dengan jelas dinyatakan bahwa bagian barat dari Pulau Flores, yakni Manggarai dan semua pulau antara Flores dan Sumbawa termasuk wilayah Kerajaan Bima (Morris, 1891 : 176 - 233).
Oleh sebab itu, Kerajaan Bima berbatasan di sebelah utara . dengan Laut Jawa, di sebelah barat dengan Kerajaan Dompu, di sebelah selatan dengan Laut Hindia, dan di sebelah timur dengan Selat Sape. Yang tennasuk Kerajaan Bima di bagian barat Pulau Flores ialah Manggarai dengan semua pulau antara Pulau Flores dan Pulau Sumbawa.
Batas sebelah timur Pulau Flores ditetapkan oleh Pemerintah Belanda secara definitif pada tahun 1864, yaitu : mulai dari Sungai Pota di utara termasuk wilayah Pota, sedangkan di garis lurus ke arah tenggara menuju Sungai Nangaramo di pantai selatan termasuk wilayah Ramo. Sejak tahun itu Bima melepaskan haknya atas Galeteng, Ende, dan Pulau Sumba atau Pulau Sandelhout.
Batas dengan Kerajaan Dompu ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Bima sebagai berikut: Mulai dari Doro Dewa pada 118°31' di pantai utara (suatu siku yang letaknya di sebelah barat Teluk Bima, sebelah barat dari siku Doro Wadu Lako ), menjurus ke selatan melalui puncak Gunung Doro ma Dompo ke arah kampung Bima bernama Bajo. Kemudian terus ke jurusan selatan ke tumpukan batu Wadu Nteli Ma Jaga, kt7 mudian ke jurusan tumpukan batu Wadu Lepi, kemudian ke jurusan barat menuju ke tumpukan batu Watu Udu dekat kampung Dompu bemama Dana, selanjutnya ke arah tenggara menuju tumpukan batu Wadu Suga, dan akhimya ke arah selatan ke muara Sungai Sori Sama di pantai laut selatan pada 118°34'.
Luas wilayah Kerajaan Bima sebagaimana tertulis di dalam nota penjelasan tersebut di atas adalah 156 mil persegi, yang terbagi atas wilayah di Pulau Sumbawa 57 mil geografis persegi ditambah dengan pulau-pulau takluknya (selain Flores), sehingga menjadi 71,5 mil geografis persegi, dan wilayah di Pulau Flores 84,5 mil persegi (Morris, 1891: 17 6 -- 177).
Pada tahun 1886 itu Kerajaan Bima masih terbagi dalam tiga wilayah yang dinamakan distrik, yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gelarang Kepala yang membawahi Gelarang rendahan dan kepala-kepala kampung.
Ketiga distrik tersebut adalah distrik-distrik Belo, Bolo, dan Sape.
1. Distrik Belo terletak di sebelah timur Teluk Bima, yang terdiri dari 18 kampung, yaitu : Kampung Belo, Tonggo
Ndoa, Tonggo Risa, Tala Biu, Kodo, Cenggu, Roi, Bre, Ngali, Tente, Samili, Sakuru, Nata, Tangga, Tenga, Dadi Bou, Bara Lau, dan Simpasai.
2. Distrik Bolo terletak di sebelah barat Teluk Bima, yang terdiri dari 18 kampUng, yaitu ' Kampung Bajo, Monggo, Ncandi, ·Dena, Tonda, Bolo, Sum bi, Tangga, Sila, Nggembe, Leu, Sondo, Sonco, Kara, Timu, Daru, Pali, dan Donggo Bolo.
3. Distrik Sape terletak di bagian yang paling timur dari Pulau Sum bawa dan terdiri dari 12 kampung, yaitu : Kampung Sape-Weki, Sumi, Bedi, Jia, Kale'o Na'e (besar), Simpasai, Parangina, Roke, Sari, Do, Desa, dan Kale'o To'i (kecil).
Selain distrik-distrik tersebut, ada wilayah khusus yang terdiri dari 42 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala kampung dengan pangkat (gelar) Gelarang atau seorang l.ebe Oebai) yang langsung berada di bawah kewenangan Sultan, yaitu: Wawo, Pasa, Ntori, Lamba, Buncu ma Do, Buncu ma Da, Sapaga, Lela, Raba Dodu, Raba Kodo, Raba Dompu, Pena Na'e, Pena To'i, Pena Kalate, Raba Tola, Tolo Tando, Mande, Ntobo, Rontu, Poki, Tato, Santi, Sadia, Becii Desa, Karara, Monggonao, Mangge Maci, Gindi, Kedo, Panda, Dara, Bajo, Nanga l.ere, Sondo, Sarita, Punti, Sai, Soa, Kalo, Wera, Raba l.onde, dan tiga kampung besar yaitu: Parado, Karumbu, dan Donggo Ele, yang masirtg-masing mempunyai lebih dari tiga ratus rumah.
Ada pula daerah yang didiami oleh orang-orang Donggo atau Dou Donggo yang merupakan daerah terpisah dengan kampungkampung yang bernama Tuntu, Kananta, O'o Kala, Mbangge, dan Mbawa.
lbu Kota Bima, yang menjadi tempat bersemayam Sultan dan pembesar-pembesar Kerajaan, terdiri dari 26 kampung atau lingkungan yang masing-masing dikepalai oleh Dou ma Tua atau orang tua-tua, yaitu:
1) Asi atau Keraton dengan sepuluh rumah
2) Kereta Keraton dengan tiga puluh rumah
3) Ruga Tompo Keraton dengan tiga puluh rumah
4) Massigi (masjid) Keraton dengan enam puluh rumah
5) Suntu dengan tiga puluh rumah
6) Dede dengan dua puluh lima rumah
7) Nteli dengan sepuluh rumah
8) Na'e dengan seratus dua puluh rumah
9) Mpangga Wawi dengan sepuluh rwnah
10) Salama dengan dua pul uh rumah
11 ) Lewi Sape dengan dua puluh rumah
12) Gill Panda dengan enarr. puluh rumah
13) Saleko dengan tiga puluh rumah
14) Sarae dengan tujuh rumah
15) Tonda Jenell dengan tujuh rumah
17) Asam dengan delapan rumah
16) Kampung Matro dengan sepuluh rumah
18) Timba Dompu empat puluh rumah
19) Asi Mpasa dengan dua betas rumah
20) Sumbawa dengan enam puluh rumah
21 ) Katuru dengan tiga puluh rumah
22) Bo-u dengan delapan rumah
23) Kalampa dengan tujuh rumah
24) Bara dengan tiga puluh rumah
25) Belubu dengan sepuluh rumah
26) Kopa dengan Hrna be las rumah.
Jumlah seluruhnya 669 rumah dengan penduduk lebih kurang 7.000 jiwa.
Daerah Kerajaan Bima di Pulau Flores atau Manggarai terdiri dari daerah-daerah Reo dan Pota yang masing-masing dikepalai oleh wakil Raja dengan gelar Naib. Daerah Reo terbagi atas distrik-distrik Reo, Toda, Renda, . Kole, Kula, Weas, dan Bari, sedangkan Daerah Pota terbagi atas distrik-distrik Ba bi, Riung, Bi ti, Ci cir, Ramu, dan Congkar.
Distrik Reo tidak mempunyai bawahan, bahkan hanya terdiri dari kampung-kampung yang menjadi lbu Kota Reo, yang merupakan tempat pemukiman orang-orang Bima dan orang-orang Makassar, Bugis, Selayar, dan Bone, yang dikepalai oleh seorang Gelarang. Distrik Poda dengan seorang Dalu sebagai kepala rendahan, terdiri dari tiga belas daerah kuasa Daludalu dengan nama: Cibal, Leda, Bajo, Dengakas, Wela, Rote, l..alat, Wonto, Kampo, Pucu Leo, Mata Wae, Riu, dan Loko. Daerah-daerah kuasa Dalu-dalu ini dibagi pula dalam berbagai kampung. Cibal terdiri dari kampung: Pohu, Cempar, Latu, Tiku, Rutuh, Wacu, Manu, Teras, Ajang, Nuntu, Jambu, Aku, Pucu, Wancang, Wudi, Ora, Gola, Tamu, Puku, Gandira, Dara, l..anggas, Riu, Arak, Landor, Longko, dan Leos; jumlah seluruhnya 27.
Leda terdiri dari kampwig: Uc, Sarak, Rangkum, Raca, Bangkulu, Cubu, Malu, Dara, Mani, Nendi, Boju, Mandi, Agancar, Ruwa, dan Raci,jumlah seluruhnya 15.
Bajo terdiri dari kampung-kampung: Munti, Manti, Rampe, Guli, Kaea, Kuas, Gulus, Tadu, Dangku, Mundu, dan Gill; jumlah seluruhnya 12.
Wela Dengakas terdiri dari kampung-kampung: Tura, . Pukap, Tangge, Rutu, Patung; jumlah seluruhnya 5 terdiri dari kampung-kampung: Gura, Iku, Tabal, Gedo, Mera, Racab, Padang, Libung, Wanku, Paci, Lampa, Cumi, Lubak, Borbia, dan Puku, jumlah seluruhnya 15.
Rote terdiri dari kampung-kampung: Guru, Pantu, Lusa, Kadu, Macu, Sita, Arup, l..agat, Ttri, Wasu, Palu, Mandu, Cimbu, Mara, Panti, Liur, Maru, Duri, dan Lepu; semuanya berjumlah 22.
l..alap terdiri dari kampung-kampung: Wungi, Tinda, Disi, Ridu, Panggang, Tundu, Nati, Meras, Gelang, Ritu, Gorak, Ganaung, Muncu, dan Tuntung; semuanya berjumlah 14.
Wonto terdiri Clari kampung-kampung: Diru, Dusu, Pirang, Riwung, Girl, Tara, Joong, Mangka, Kilu, Damar, Tura, Gill, Ura, Rago, Namu, Meras, Nunu, Lie, Welu, Laba, clan Gulu; semuanya berjumlah 21 .
Kampo terdiri dari kampung-kampung: Maluwa, Kadu, Amaluwa, Biru, Runggi, Muntang, Luha, Lara, Rangga, Watu, linggaliu, Amabasi, Jinding, Kabung, Manca, Kuli, Numbang, Bisu: Darisa, Watu, clan Danggu; semuanya terdiri clari 21.
Pucu-Leo terdiri dari kampung-kampung: Nani, Rangkas, Tadu, Dura, Gimpu, Galung, Polak, Langku, Tadu, Pitu, Wasu, Caku, Lidu, Dirus, Muri, Raba, Munco, Ttri, Munggis, Tunggi, dan Meras; semuanya berjumlah 21.
Matawae terdiri dari kampung-kampung: Kalu, Turi, Juri, Nari, Kuluwadu, Ambarai, Sanu, Wangkanisi, Labundu, Sambi, Amangkudu, Sita, Landu, Kutu, Kuda, Masa, Lacu, Wudu, Gempu, Nanga, Watu-manu, Rangkatoi, dan Rangkakuta; semuanya berjumlah 23.
Riu terdiri clari kampung-kampung: Wali, Tinda, Jawa, Langgu, Riu, Kutang, Widu, Ura, Runu, Giri, Bili, Cukap, Dungga, Ramu, Rancang, Kili, Dengi, Gudu, clan l.anjar; semuanya berjumlah 19.
Loko terdiri dari kampung-kampung: Racung, Kacang, Cucung, Tuwang, Makatke, Temba, Mingi, Laeliet, Pulang, Lamba, Tambung, Lidang, Luku, dan Waru; semuanya berjumlah 14.
Distrik-distrik Renda, Kole, Kula, Bari, dan Weas; empat distrik pertama dikepalai oleh Gelarang; Weas oleh seorang Dalu. Masing-masing terdiri dari kampung-kampung berikut.
Renda terdiri dari kampung-kampung: Rengkat, Wilak, Jampang, Mundu, Ruwat, Tunggal, Golok, Gulung, Kuwu, Dasu, Welak, Bulid, Pupu, Perak, Bira, Lia dan Luku; semuanya berjumlah 18.
Kole terdiri dari kampung-kampung: Kiu, Tiri, Aca, Ratu, Puntu, Nterang, Kilu, Lingku, Kalu, Gilor, Manga, Turang, Nampin, Nawu, Puru, Riu, Wuta, dan Wontal; semuanya ada 18.
Kula terdiri dari kampung-kampung: Papa, Kipe, Pawu, Riula, Kalu, Cangki, Landu, Arak, Kantur, Guru, Helas, Nigi, Picu, Gaja, Rici, dan Gilat; semuanya 16.
Bari terdiri dari kampung-kampung: Raba, Nura, Randa, Rigu, Dar, Rego, Rawa, Gulir, Paca, Arak, Dangka, Mari, Tula, Watudiri, Kalu, Bungku, Suwi, dan Tuwa; semuanya 18.
Weas terdiri dari kampung-kampung: P'asat, Luci, WaiBinde, Baja, Tui, Kala, Lancu, Kawa, Mundu, Lali, dan Wa'i Kule; semuanya ada l l .
Distrik-distrik di bawah kekuasaan Pota terdiri dari Babi, Riung, Biti, Cicir, Ramu, dan Conakar.
Babi terdiri dari kampung-kampung: Mulada, Ruwa, Lalap, Dira, Kaea, Mulut, Pumo, Towa, Goto, Nio, Sula, Tuta, Tuwa, Mundi, Nyangki, Puka, Taki, Tuwak, Mulut, Guli, Rawa, Jadu, Malak, Weka, Rambang, Tiu, Lua, dan Wolu, semuanya ada 27.
Riung terdiri dari kampung-kampung: Watu, Papa, Kirum, Buwu, Kaka, Wui, Raja, Lisu, Ria, Lulung, Liti, Kolu, Tiwul, Payul, Mungka, Namu, Waru, Siang, Taju, Wandu, Liti, Sita, Ngusu, Isa, Pawu, Munggi, dan Panggi, semuanya ada 27.
Biti terdiri dari kampung-kampung: Kiwa, Tiras, Lungga, Lenggi, Kia, Mundi, Munti, Rabu, Matu, Patan, Pisun, Pinggang, Kapu, Sedang, Sawi, Tiung, Papu, Balangkus, Nipos, Waru, Misa, Biar, Urang, Tarung, Galiru, Dangku, Pusu, dan Wira; semuanya berjumlah 28.
Cicir terdiri dari kampung-kampung: Lusu, Kadu, Diru, Bubu, Wan, Wangka, Wakun, Tawa, Gurap, Lisu, Talu, Taucu, Memur, Lida, Landu, Kaju, Dolu, Kiwa, lcung, Kenas, Lindang, Ni'u, Waru, Gili, Wasang, Warus, Deris, Kima, Bilik, Lisu, Keni, Pi'i, Waru, Misa, _Dilik, dan Tamu; semuanya ada 34.
Ramu terdiri dari kampung-kampung: Arak, Kei, Hesu, Pompu, Gama , Wangku, Mambawar, Pusu , Lida, Labu, Wika, Wira, Langabla, Tiu, Inca, Wira, Kanum, Munti, Langki, Burak , Mundi, Lieu, Dangkai, Rambok, Buku , Rungga, Llkir, Waru, Wotu, Kadu, Watie, Suwanga, Mulu, Muluduk, Andang, Sasu, Tirung, Kodung, dan Watusala; semuanya ada 39.
Congkar terdiri dari kampung-kampung: Pisi, Cenap, Marni, Diruk, Paris, Tunggal, Gilak , Lawi, Wangkar, Taram, Rasie, Wanang, Giling, Tota, Wuga, Rambuk, Kangu, Kuit, Jalit, Wotu, Milim, Meran, Tiwu, Liu Nawal, Tudi, Sapi, Pait, Gunung, dan Setawangang; semuanya ada 30.
Dengan demikian daerah Kerajaan Bima di Manggarai terdiri dari dua daerah yang dibagi dalam tiga distrik, yang selanjutnya dibagi pula dalam 13 distrik bawahan dengan 481 kampung.
Sumber data dari pembagian daerah Kerajaan Bima di Flores ini dengan segala nama disttj.k bawahan dan kampung diperoleh dari naskah tulisan Melayu kuno yang disimpan oleh pembesar Kerajaan Bima berupa tulisai:i lontar bilang atau catatan harian dari Raja-raja Bima masa dahulu kala. Nama-nama tersebut terdapat juga di dalam Bo Kerajaan Bima sebagai daerah-daerah yang wajib membayar upeti lilin kepada Kerajaan Bima.
Selain daerah daratan yang tersebut di atas, ada pula pulaupulau yang termasuk dalam wilayah Bima, yaitu:
a. Di Teluk Bima: Pulau Sedu, di pintu masuk sebelah utara Selat Sape; Pulau Gunung Api atau
b. Di Se/at Sape: Pulau-pulau Gill Banta, Besar, Lobang, Kamara, Mata Setan, Kelapa (dua pulau), Sanedo, Biru, Sora, Laju (dua pulau), dan Komodo; di sebelah utara Komodo terdapat Gill Lawa.
c. Di antara Komodo dan Flores: Pulau-pulau Batubatu (dua pulau). Tertambonan, Sanggala, Sambeta (dua pulau), Mananawang, Siaba (dua pulau), Magiata, Sibaijar, Tambaga, Panggar:an (dua pulau), Suku (tiga pulau), Pacikin (dua pulau), Kokosan (dua pulau), Renea atau Rinja, Balang Gawan, Manjaga (dua pulau), Manggatal, Kanawa, Sapugun, Bajo (empat pulau), Sasan (dua pulau), Batusan, Tanggaran, Sabalo, dan Sariadu (dua pulau).
d. Di sebelah Flores: Pulau-pulau Burung dan Gill Bodo, Bangko (tiga pulau), Bole (dua pulau), Longos (tiga pulau), Sri, Pada, Dara, Sape, Kamasan, Maringkat (dua pulau), Patola Riung (dua pulau), Toba, dan Candi.
e. Di selatan Flores: Pulau-pulau Laju (dua pulau), Ringkat (dua pulau), Komodo (tiga pulau), Padar, Srie, Gaja, Motan,
Mulis (dekat nanga Ramo), Sakando, dan Salat-Mulu atau Pulau Barat.
Di dalam l.ampiran I kontrak terakhir Kerajaan Bima dengan Gubememen Hindia Belanda pada tahun 1938 disebutkan bahwa wilayah Kerajaan Bima (Landschap Bima) dibatasi di:
a. bagian utara oleh Laut Jawa;
b. bagian barat oleh Landschap Dompu,
c. bagian selatan oleh Laut Hindia; dan
d. bagian timur diambil sebagai batas antara Landschap Bima dan Landschap Manggarai adalah bagian barat Selat Sape pada garis vadem 100, yang diukur oleh kapal-kapal pengukur pada tahun-tahun 1904-1908.
Setelah terpisah dengan Bima, daerah Manggarai dengan pulau-pulau sekitamya dan Pulau Komodo menjadi daerah Neo-Landschap dan sekarang menjadi salah satu kabupaten dari Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sebaliknya, daerah Kerajaan Sanggar - suatu kerajaan kecil yang terletak di pantai barat semenanjung daerah Gunung Tambora - digabungkan dengan Kesultanan Bima dan menjadi salah satu kecamatan dari Kesultanan Bima dengan nama Kecamatan Sanggar atau Kore sampai sekarang.
4.2.1 Pemerintahan
Kepala pemerintahan Kerajaan Bima adalah raja dengan gelar Rumata ma Sangaji Mbojo (Yang Dipertuan · Kita Raja Bima) dengan Hadat yang di.kepalai oleh seorang Raja Bicara atau dalam bahasa daerah Ruma Bicara. Setelah agama Islam masuk di Bima pada awal abad ke-17, pemerintah Kerajaan menjadi pemerintah Kesultanan dan Raja disebut dengan Sultan, tetapi dalam bahasa daerah tetap disebut dengan Ruma Sangaji Mbojo. Adapun gelar Raja Bicara pada zaman dahulu disebut dengan Tureli Nggampo, kemudian pada zaman kejayaan Islam disebut dengan Wazir Al Muazam, dan kemudian disebut Raja Bicara pada zaman abad-abad berikutnya. Ruma Bicara adalah pemegang keputusan Hadat (Dicara • adat).
Hadat tanah Bima terdiri dari Raja Bicara sebagai ketua dari Majelis Hadat dengan anggota-anggotanya para Tureli, Jeneli, dan Bumi. Jumlah Tureli biasanya enam orang, yaitu : Tureli Belo, Tureli Donggo, Tureli Sekuru, Tureli Bolo, Tureli Woha, dan Tureli Parado. Pada beberapa kurun waktu, Tureli tidak sampai berjumlah enam orang.
Jumlah Jeneli dihitung menurut banyaknya daerah kejenelian (kecamatan). Mula-mula ada 3 kecamatan, kemudian 6, selanjutnya pada abad ke-19-20 jumlahnya menjadi 10, dan terakhir sampai sekarang 11 .
Para Turell dan Jeneli dalam bertugas dibantu oleh para Bumi sebagai berikut:
a. Tureli Belo dan Jeneli Rasanae dibantu oleh Bumi Sari Mbojo, Bumi Nggampo, dan Bumi Nata;
b. Tureli Donggo dan Jeneli Sape dibantu oleh Bumi Cenggu dan Bumi Waworada;
c. Tureli Sakuru dan Jeneli Monta dibantu oleh Bumi Baralau;
d. Tureli Bolo dibantu oleh Bumi Punti dan Bumi Sainbanta;
e. Tureli Woha dibantu oleh Bumi Tente; dan
f. Tureli Parado dibantu oleh Bumi Lawi'u.
Kesepuluh Bumi tersebut di atas, dengan dipimpin oleh Bumi Luma Rasanae ( luma = kepala, rasanae = negeri besar, yaitu daerah sebelah timur Teluk Bima) dan Bumi Luma Bolo (kepala bagian daerah sebelah barat Teluk Bima), merupakan Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan semua perkara. Jika ada perbedaan pendapat keputusan · terakhir berada di tangan Raja Bicara. Di dalam naskah-naskah, kedua ·Bumi Luma ini selalu disebut dengan Bumi kedua.
Pelaksanaan keputusan tidak boleh dijalankan sebelum diperkuat oleh Raja Bicara. Raja Bicara mempunyai wewenang untuk memimpin sendiri persidangan. Dalam hal-hal yang pen ting sekali kepu tusan harus ditetapkan oleh Seri Sultan sendiri.
Tanggung jawab kepolisian diserahkan kepada Bumi Renda. Dalam tugasnya ini Bumi Renda dibantu oleh para Anangguru:
Mbojo, Wera, Mboda Nae, Saturn Donggo, Bicara Kae, Bumi Sumpi Mbojo dan Bumi Sumpi-sumpi Bolo, serta Kepitang dan Latunang sebagai pimpinan pasukan bersenjata (kapitang = kapten, latunang = letnan).
Panggilan menghadap pengadilan dan seluruh eksekusi pelaksanaan keputusan pengadilan adalah tugas Bumi. Renda. Dalam keadaan perang, Bumi Renda adalah panglima perang. Dengan demikian, seluruh urusan peperangan diserahkan pada kebijaksanaan Bumi Renda.
Untuk urusan luar negeri, tiga orang Bumi diperbantukan pada pemerintah tertinggi, yaitu: Bumi Prisi Mbojo, Bumi Prisi Bolo, dan Bumi Prisi Kae. Mereka inilah yang menjadipejabat penglmbung orang-orang luar negeri termasuk imtuk urusan dengan Gubernemen Hindia Belanda. Mereka jugalah yang menjadi utusan Raja dan Majelis Kerajaan serta merupakan orang kepercayaan dengan tugas sebagai juru bahasa dan juru bicara .
Turell Bolo mempunyai fungsi sebagai Syahbandar.
Di bawah para Bumi ada Gelarang Kepala, yaitu Gelarang Kepala Belo, Bolo, dan Sape, kemudian ada para Gelarang (kepala desa), para Lebe (lebai), para Cepeweki (wakil), para Domo dou (kepala lingkungan kecil), dan para Dalu (kepala) dari berbagai kampung.
Gelarang Kepala Belo, Bolo, dan Sape disebut. dengan Ompu Nae (ompu = kakek, nae = besar). Mesk.ipun kemudian Belo, Bolo, dan Sape menjadi distrik/kecamatan di bawah pimpinan Jeneli, mereka tetap ada dan menjadi semacam lembaga adat yang masih berfungsi sampai periode Sultan terakhir (1915- - 1951 ).
Para Gelarang ini dipilih oleh penduduk kampung yang bersangkutan dan jabatannya ditetapkan oleh Raja Bicara melalui prosedur berikut. Hasil pemilihan dilaporkan oleh Gelarang Kepala yang bersangkutan kepada Bumi Luma Rasanae atau Bumi Luma Bolo, sesuai dengan wilayah masing-masing, dan selanjutnya Bumi Luma melaporkan kepada Raja Bicara sebagai Kepala Hadat yang kemudian mengangkat dan menetapkan Gelarang terpilih tersebut .
Para Gelarang kepala dipilih oleh kepala-kepala kampung bawahannya dan melalui Bumi Luma juga ditetapkan oleh Raja Bicara dengan syarat bahwa ada persetujuan dari Seri Sultan.
Syarak Tanah Bima (Sara Dana Mbojo) adalah Khalif, para Imam, para Khatib, para Lebe,.para Bilal, dan para Robo. Mereka ini merupakan Dari Ngajie, yaitu kelompok suku khusus un tuk keagamaan Islam.
Pada kurun waktu tertentu, ada kalanya fungsi Khalif ditiadakan dan dirangkap oleh Raja Bicara. atau Seri Sultan sendiri. Tugas keagamaan meliputi memelihara ketaatan terhadap ajaran agama Islam dan memelihara masjid-masjid. Selain itu, tugas syarak meliputi semua urusan perkawinan, perceraian, perzinahan, dan pewarisan.
Susunan pemerintahan ini ditulis oleh D.F. van Braam Morris (1891 : 213-221), khususnya mengenai pengangkatan, status kelahiran, dan penobatan sultan serta mengenai syarat istri sultan dan tugas pengurusan rumah tangga istana beserta peralatannya. Di dalam tulisan itu diuraikan pula mengenai kuda Sultan Abil Khair Sirajuddin yang bemama Kapitang, yang berjasa dengan keberaniannya dalam Perang Gowa melawan Bone, (Bima membantu pihak Gowa; Bone dibantu oleh Belanda). Sekembalinya di Bima, Kapitang diangkat menjadi kuda kerajaan dengan nama Jara Manggila.
Sistem pemerintahan Kerajaan Bima ini sudah berjalan berabad-abad lamanya, karena di dalam Bo Kerajaan Bima telah dimuat peraturan tentang kedudukan di tanah Bima sesuai dengan pangkat tinggi rendahnya, yaitu pertama-tama Sultan dan seterusnya berturut-turut: Tureli Nggampo, Raja Kadi, Tureli, Jeneli, Bumi, Jena, dan Anangguru. Fatwa para raja yang terdahulu mengatakan sebagai berikut:
"Adapun perkataan yang dipesankan oleh Raja yang tua-tua dahulu kala itu pada nama Jeneli Tureli dan Mabumi-Mabumi dan Majena-Majena tidak boleh sekali-sekali dikeluarkan jikalau bukan sepatutnya dikeluarkan, melainkan dia tiada mau bertuan kepada Raja Bima, atau ia meninggalkan tanah Bima, atau ia memasukkan musuh tanah Bima, atau ia memisahkan segala rakyat di dalam tanah Bima, maka patut dikeluarkan biasanya ia dibunuh atau diampun oleh Raja yang kerajaan itu .
Atau dia tiada mau mengerjakan yang patut pada adat Kerajaan dan tanah Bima, maka patut dikeluarkan MabumiMabumi dan Majena-Majena itu.
Seperkara lagi, jikalau ada segala Bumi-Bumi dan Jena sampai kepada Nenti Rasa dan Pata Rasa, melainkan ia tiada mau mengerjakan pekerjaan atas tanah Bima atau adat dan Bicara, maka ia boleh dikeluarkan oleh segala Jeneli Tureli memerintahkan dia, demikian lagi kepada Jena Luma dan Jena Mone dan Bata Dadi tiada boleh sekali-sekali dikeluarkan jikalau sebab sakit-menyakit atau lain daripada itu adanya.
Dan seperkara lagi Bumi Nae yang delapan orang itu mana sepatut dengan bangsanya dan umumya jangan sekali-kali memberi aib kepada sekaliannya demikianlah adanya .
Adapun isyarat hati segala orang-orang besar itu yang memerintahkan kebaikan tanah itu empat perkara, pertama-tama mengadakan makanan, kedua mengadakan harta, ketiga membabatkan segala senjata, keempat bermufakat sama sekalian dalam negeri dan tanah itu yaitulah nama orang besar memeliharakan kehidupan dan kesenangan segala rakyat tak dapat tiada dikerjakan demikian itu.
Dan jikalau ada orang dipindahkan kebesarannya makin naik dan tinggi lagi dan tiada boleh makin turun kebesarannya segala Jeneli, Turell, atau Bumi dan Jena , dan barang sebagainya. Tetapi jikalau ada salahnya yang patut pada adat, dikeluarkan, dan jikalau tiada salahnya tiada boleh sekalikali dikeluarkan, melainkan mati hingga arwah empat puluh hari."
Demikianlah pasal yang merumuskan pedoman-pedoman yang patut dipegang teguh oleh semua pejabat , terutama pejabat atasan, yang menyangkut tanggung jawab , tugas, dan kewajiban moral dalam melaksanakan pengabdiannya.
4.2.2 Kependudukan
Penduduk daerah Bima semula terbagi dalam beberapa golongan, yaitu golongan bangsawan, golongan menengah, dan golongan budak. Golongan pertama adalah Sultan dengan pejabat-pejabat tinggi negeri, para pangeran, dan keturunanketurunan Raja dan pangeran. Golongan kedua adalah para pejabat rendahan, alim ulama, dan rakyat merdeka. Golongan ketiga adalah mereka yang semula terkena hukwnan karena tidak bisa membayar denda atau yang berutang akibat perjudian dan menggadaikan dirinya. Perlakuan terhadap budak di Bima tidak seperti perlakuan terhadap budak di tempat lain, sebab mereka diberi kesempatan untuk meningkatkan statusnya sampai bisa bebas kembali.
Golongan pertama dan kedua, yakni golongan bangsawan dan golongan menengah, dibagi dalam bermacam-macam Dari (suku), yang masing-masing menanggung tugas sendirisendiri. Pengawas tertingginya adalah Bumi Luma Rasanae dan Bumi Luma Bolo, sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya mereka mendapat imbalan sawah Hadat Dari.
Dari catatan lama, dapat diketahui kelompok-kelompok Dari sebagai berikut:
l. Dari Batu : Mereka adalah para bangsawan yang berada di bawah asuhan khusus Bumi Luma Rasane dan Bumi Luma Bolo menurut tempat tinggal masing-masing. Dari ini mempunyai tugas mengirim anak-ana.knya, laki-laki maupun perempuan, ke istana untuk menjadi pengantar dan pendamping dalam upacara-upacara di istana. Kalau sudah dewasa, anak-anak itu akan menjadi pengawal dan dayangdayang istana. Dari mereka inilah akan terpilih calon-calon pembesar kerajaan.
2. Dari Ngoce : Mereka adalah pengawal senjata Seri Sultan, yang berada di bawah pimpinan Bumi Ngoco Mboco dan Bumi Ngoco Bolo. Mereka termasuk golongan bangsawan.
3. Dari Jara Mbojo da.n Jara Bolo : Mereka adalah penjaga istana Sultan , yang berada di bawah pimpinan Bumi Jara Mbojo dan Bumi Jara Bolo . Mereka pun termasuk golongan bangsawan . Dalam upacara-upacara adat , mereka harus berdiri di belakang Seri Sultan dengan bersenjatakan tatarapang (keris emas). Mereka juga mempunyai tugas menjaga keamanan dan keselamatan Seri Sultan di d4lam istana.
4. Dari Ngaji : Mereka adalah para ulama dan pemuka agama, yang berada di bawah pimpinan Anangguru Mangaji (Khalif atau Imam) dan yang mempunyai tugas memelihara masjid serta menjalankan kegiatan keagamaan di dalam masjid. Mereka hams memelopori Sultan dan rakyat dalam bidang keagamaan dan menjaga agar segala ajaran agama Islam ditaati.
5. Dari Suba Nae : Mereka adalah pasukan perang yang dalam keadaan perang berada di bawah pimpinan tertinggi Bumi Renda, sedangkan sehari-harinya berada di bawah pimpinan Anangguru Suba Nae. Mereka juga bertugas melaksanakan keputusan hakim. Bagian Dari Suba Nae (pasukan besar) adalah Suba To'i (pasukan kecil) di bawah pimpinan Anangguru Suba To'i yang khusus bertugas menyampaikan perintah-perintah dan kiriman-kiriman .
6. Dari Dambe Mone To'i : Mereka adalah petugas harian di dalam istana yang berada di bawah Anangguru Nenti Mone To'i. Jumlah mereka cukup besar sehingga mereka bertugas bergiliran 14 hari sekali.
7. Dari Jara : Mereka bertugas mengurus dan menjaga kudakuda Seri Sultan serta peralatan pelana , di bawah pimpinan Jena Jara Asi dan Jena Jara Kapa yang menjadi komandan pasukan berkuda. Selain itu, mereka berkewajiban mengisi istalistal dengan kuda-kuda yang terlatih.
8. Dari Luma Rasanae dan Luma Bolo : Mereka khusus diperbantukan pada Bumi Luma Rasanae dan Bumi Luma Bolo dalam tugas yang beraneka ragam.
9. Dari Bangka Jawe, Lumba, Padolo , dan Bata Sape. Dari pertukangan, yang berada di bawah pimpinan Bumi Bangka
Jawe, Lumba, Padolo, dan Bata Sape. Tugasnya adalah membangun dan memperbaiki tempat . tinggal ser1a perahuperahu layar Seri Sultan dan Raja Bicara serta masjd.
10. Dari Sampio, Silu Mbojo, dan Silu Bolo : Ketiga-tiganya adalah para peniup suling yang memainkan peranannya bila ada acara di istana atau jik.ll: pada acara pawai. Mereka bertugas di bawah Bumi Sampio, Bumi Sila Mbojo, dan Sila Bolo.
11. Dari Pakoro : Mereka adalah para tukang mebel, yang juga bertugas mengukir hiasan pada tempat tinggal dan perahuperahu Raja serta membuat kendaraan dan senapan. Mereka dipimpin oleh Bumi Jero.
12. Dari Besi Mbojo dan Besi Bolo : Mereka adalah para pandai besi untuk keperluan Seri Sultan dan Raja Bicara, yang bertugas di bawah pimpinan Bumi Besi Mbojo dan Bumi BesiBolo.
13. Dari Masa Mbojo dan Masa Bolo : Para pandai emas ini bertugas di ba wah pimpinan Bumi Masa Mbojo dan Bumi Masa Bolo. Bersama-sama dengan para pandai besi, para pandai emas ini biasa disebut Dari Ndede.
14. Dari Owa : Mereka adalah pandai tembaga yang bertugas di bawah pimpinan Anangguru Owa.
15. Dari Bedi : Pasukan yang menjalankan meriam, baik pada waktu perang maupun pada waktu membunyikan tembakan kehormatan meriam ini bertugas di bawah pimpinan Bumi Bedi.
16. Dari Mone Wenz : Orang-orang yang berasal dari kampung Wera, ini bertugas membuat jalan khusus untuk keperluan Seri Sultan. Mereka bertugas di bawah pengawasan Bwni Kanda dan Bumi Simi Jena.
17. Dari Luma Kae : Orang-orang yang berasal dari kampungkampung di sebelah selatan Teluk Bima ini mempunyai tugas membuat jalan untuk Seri Sul tan. Mereka bekerja di bawah pengawasan Bumi Luma Kae.
18. Dari Sangeang : Penduduk Pulau Gunung Api, yang bekerja di bawah pengawasan kepala kampungnya, Dalu Sangeang. Mereka berkewajiban mengurus clan menjaga tempat-tempat kucla Seri Sultan.
19. Dari Kolo : Mereka adalah orang-orang yang akan dipilih untuk menjadi biclan, pengasuh, clan penjaga pacla waktu Permaisuri Raja melahirkan. Mereka dipimpin oleh Bumi Kolo.
20. Dari Sa mcara Kai : Mereka diperbantukan pada Raja Bicara untuk segala keperluan clan bertugas di bawah pimpinan Anangguru Sa Bicara Kai.
21. Dari Pabise Mbojo, Pabise Bolo, dan Saturu Eli : Mereka adalah para nakhoda, pendayung, clan pelaut-pelaut, yang bertugas di bawah pimpinan Anangguru Pabise Mbojo, Pabise Bolo dan Saturu. Eli. Pa bise Mbojo bertugas melengkapi dan mengemudikan perahu-perahu Seri Sultan, seclangkan lainnya bertugas sebagai pengikut Seri Sultan.
22. Dari Tolotui Mbojo dan Dari Tolotui Bolo : Mereka ditugaskan untuk mengawasi penjagaan, penggarapan, clan panen sawah haclat serta sawah pribadi Seri Sultan. Mereka bekerja di bawah pimpinan Bumi Tolotui Mbojo clan Bumi Tolotui Bolo . .
23. Dari Parisi : Orang-orang asing yang tinggal di sebelah timur (Mbojo) clan di sebelah selatan (Kae) Bima ini beracla · di bawah kepengurusan Bumi Parisi Mbojo, Bumi Parisi Bolo, clan Bumi Parisi
24. Dari Rato Mbojo clan Rato Bolo : Mereka ditunjuk sebagai pengikut berbagai Rato (anggota Haclat) · clan beracla di bawah pengawasan Bumi Rato Mbojo clan Rato Bolo.
25. Dari Sumpa Sape dan Sumpa Mbojo : Mereka adalah. orangorang kampung Sape yang khusus ditunjuk untuk bertugas di istana pacla kesempatan yang istimewa. Mereka dipimpin oleh Bumi Sumpa Sape dan Bumi Sumpa Mbojo.
26. Dari Ondawa : Para pengobat ini berkewajiban membuat dan memberi obat-obatan serta merawat Raja dan keluarga dekatnya yang sakit. Mereka bekerja di bawah pimpinan Anangguru Cindawa.
27. Dari Mardeka : Mereka acialah golongan masyarakat yang telah sanga t berjasa terhadap Raja dan negeri sehingga memperoleh kebebasan dari segala tugas.
4.2.3 Sosial Ekonomi
Sebagaimana tetah dikemukakan terdahulu, sejak abad ke-16 oleh Raja yang memerintah pada masa itu telah dibuka lahan pertanian baru secara luas, yang diperuntukkan bagi sawah adat dan tanah pertanian bagi rakyat umum.
Oleh karena itu, mata pencaharian pokok orangBima sejak dahulu kala adalah pertanian. Mereka menanam padi, kacang, jagung, kemiri, dan bawang dalam jumlah besar. Padi dan jagung ditanam untuk keperluan sendiri dan tidak dikirim keluar, tetapi ditukar dengan bahan-bahan keperluan lain, seperti bahan sandang, dan ikan .'Yang dikirim ke luar daerah adalah kacang, kemiri, dan terutama bawang yang merupakan basil pertanian yang potensial.
Selain itu, ditanam juga ubi, ketela, labu, kacang-kacangan untuk kebutuhan pangan sendiri, kemudian kelapa untuk dijadikan minyak dan kopra , dan tebu untuk diolah menjadi gula.
Tanaman lain adalah kapas, indigo, langa, dan kasumba . untuk bahan pewama merah dan oranye. Hasil lain adalah garam, yang merupakan bahan ekspor yang penting.
Mata pencaharian berikutnya adalah peternakan. Kerbau, banyak diekspr sampai rata-rata di atas seribu ekor setahun. Kuda Bima terkenal sebagai jenis kuda yang kuat dan tahan memikul beban. Sampai-sampai kapal transpor kuda dari Mauritius pemah datang membeli kuda Bima. Khususnya ke Sulawesi, kuda dan kerbau diekspor dengan pengangkutan banawas (perahu-perahu transpor kuda dan kerbau).
Mata pencaharian lain orang Bima adalah berburu. Di hutanhutan, banyak terdapat babi liar dan menjangan , juga di sanasini dijumpai kerbau liar . Dendeng menjangan sangat terkenal , dikirim ke Jawa dan Sulawesi dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu , mata pencaharian dari penangkapan ikan dilakukan di dalam teluk dan di pesisir pantai Teluk Bima. Di sepanjang paritai itu pula terdapat tambak-tambak untuk pemelfuaraan ikan bandeng.
Di pulau-pulau dan di sepanjang pantai barat dan utara Flores dan Bima banyak dilakukan penangkapan teripang dan penyu. Tiap-tiap tahun hasil laut ini diperdagangkan ke Makassar, Jawa, dan Singapura. Penanganannya dikerjakan oleh orang-orang Bajo dan Torijene yang bermukim di sana.
Laut di sepanjang pantai Bima dan Flores juga kaya akan ikan duyung, buyung, dan berbagai jenis ikan lumba-lumba, sehingga dikatakan oleh penangkap-penangkap ikan paus asal Amerika bahwa penangkapan mereka di perairan Bima dan Flores biasanya mencapai hasil yang memuaskan. Dahulu, para pena,ngkap ikan paus dari Amerika ini setiap tahun singgah di Bima untuk mengambil persediaan makanan dan minuman.
Kegiatan yang berkembang kemudian sekitar akhir abad 19 dan awal abad 20 adalah pengusahaan mutiara , kulit mutiara, dan teripang di perairan Bima, yang dilakukan oleh orang luar berdasarkan izin atau kontrak dari Sultan Bima, yang pada waktu itu Sultan Ibrahim, (1888-1915).
Dari hutan dan hasil hutan cukup banyak pula hasil yang diperoleh rakyat kecil, karena Bima adalah daerah yang puncakpuncak gunungnya ditumbuhi hutan-hutan yang padat , sedangkan lereng-lerengnya sebagian besar tertutup oleh pohon asam, jati , bidara putih, jarak, kayu sapan, bingkuru atau morinda , dan jenis-jenis kayu berguna lainnya serta pohon-pohon kenari yang hidup secara liar. Kekayaan hutan yang sedemikian itu menghasilkan antara lain asam, jarak , bengkuru, kenari , damar, madu, kayu, bidara , dan berbagai jenis akar-akaran yang dipergunakan untuk obat-obatan.
kayu yang dipergunakan untuk bangunan terutama adalah kayu jati dan kayu bayang. Kayu jati merupakan bahan ekspor yang dikirim ke Surabaya, sedangkan pengumpulan kayu sapan (sementara) terhenti setelah penghapusan kewajiban menyetor kayu sapan kepada Gubernemen.
Hasil hutan lainnya adalah rotan, sagu, dan banyak bambu duri, tetapi jenis-jenis ini tidak diperdagangkan dan hanya dipakai untuk keperluan sendiri.
4.2.4 Perdagangan
Sejak zaman Kompeni, Bima .dianggap sebagai salah satu kota perdagangan yang terpenting. Oleh karena itu, Kompeni Hindia Belanda selalu berusaha keras membuat perjanjianperjanjian mengenai hak-hak monopoli dan penyerahari-penyerahan yang menguntungkan, khususnya kayu sapan dan samar.
Pada tahun 1669 oleh Speelman (lihat Penjelasan Naskah 5) dan pada tahun 1765 oleh Van der Parra dibuat kontrak, yang mengharuskan Bima tidak menjual kayu sapan dan damar kepada pihak mana pun kecuali kepada Kompeni Hindia Belanda. Meskipun kemudian penyerahan paksa damar dihapuskan, penyerahan kayu sapan masih diteruskan sampai tahun 1873. J uga beras dan kacang ijo termasuk sebagai barang-barang yang pada zaman dahulu tidak boleh diperjualbelikan kepada siapapun kecuali kepada Hindia Belanda. Namun, setelah monopli ini dihapuskan dan Bima dapat dikunjungi kapal-kapal dagang sekali sebulan, keadaan perdagangan tetap tidak meningkat. Beras, yang dulunya merupakan bahan ekspor yang penting, kini tidak lagi dikirim ke luar, sedangkan kacang ijo, damar dan madu tidak lagi diekspor sebanyak masa sebelumnya.
Hasil dari gua-gua berupa sarang burung, yang dulunya ditaksir sampai sepuluh pikul, kini hanya sampai tiga dan em pat pikul setahun, sedangkan kayu sapan dibiarkan sama sekali. Walaupun ada usaha-usaha meningkatkan penanaman dan ekspor kemiri dan bawang serta pengumpulan bingkuru, keadaan-keadaan sebelumnya merupakan bukti yang nyata sebagai penyebab mundumya perdagangan. Lagi pula perdagangan tidak dilakukan oleh orang-orang Bima sendiri, tetapi sebagian besar dipegang oleh orang Makassar, Bugis, Arab, dan beberapa orang Cina yang biasanya setelah tinggal beberapa tahun · lalu kembali ke tempat asalnya dan hidup berkecukupan dari basil yang diperoleh . di Bima.
Kebanyakan perdagangan dilakukan dengan Makassar, Bone, Selayar, Bone Rote, Bali, Lombok, Jawa, dan Singapura , serta sebagian besar dilakukan dari ibu kota Bima, Sape, Reo, dan Pota.
Barang ekspor adalah kuda, kerbau, kambing , dendeng, kulit, damar, madu , sarang burung, teripang, penyu, kemiri, asam, bingkuru, jarak, dan minyak jarak, kopi, kacang ijo, bawang, kesumba, kapas, padi, langa, kopra, tikar tidur, tikar gantung, sarong kasar dan selendang, kayu jati , bidara, dan kemuni. Kambing, asam, jarak, damar, teripang, karet, perahu, kapas, padi, tikar dudu , dan tikar gantung sebagian besar didatangkan dari Flores dan pulau-pulau di sekitamya.
Barang-barang yang diimpor adalah berbagai bahan sandang, kain sutera, benang-benang Eropa, barang-barang dari tanah, besi, dan tembaga, barang-barang kelontong, minuman arak dan berendi, candu, gambir, garam, rotan, senapan mesiu, timah, uang logam Cina, gula, cokelat, sirup, dan heras dari Bali dan Lombok.
Semua barang yang diekspor dan diimpor dikenai cukai sebesar 3% dari nilairiya.
Tiap-tiap tahun Teluk Bima dikunjungi 4 sampai 6 kapal transpor dan benawas-benawas (perahu transpor kerbau) yang besar dari Sulawesi. Sesekali kapal singgah juga di Sape, Reo, dan Pota untuk membeli kuda dan kerbau.
Perdangan terbanyak dilaksanakan dengan perahu-perahu yang berasal dari Makassar. Di antara Bone, Rate dan pantai utara Flores lalu lintas lautnya cukup ramai. Manggarai merupakan gudang perbekalan Bone Rate, tempat dilakukan pengiriman padi dalam jumlah yang besar tiap-tiap tahun.
Satu-satunya uang logam dari tembaga yang dipakai di Bima adalah uang logam Cina, dengan perbandingan nilai 384 : l real (satu rupiah Belanda) dan bukan 384 : 2 seperti di tempat lain.
Peredaran uang ini (di masyarakat hanya inilah satu-satunya jenis uang logam yang beredar) merupakan penghalang dalam perdagangan. Oleh karena di luar Pulau Sumbawa hanya di Bali dan Lombok saja dipakai uang logam Cina ini, pedagang terpaksa menukarkan uang logam tersebut dengan harga tinggi dengan ringgit atau dengan uang perak logam lainnya .
Keadaan Kesultanan Bima sebagaimana ditulis oleh D.F. Van Braam Morris di dalam "Nota van Toelichting" tahun 1886 tersebut di atas dapat dipegang sebagai data nyata, karena sebagai Gubernur Sulawesi pada waktu itu ia beberapa kali melakukan perjalanan dinas ke Bima dan bertemu muka dengan pembesar-pembesar Kerajaan Bima (Bahan diambil dari Bo Sultan Ibrahim).
Ban yak bahan di dalatp. no ta ini yang diperoleh dari sum ber setempat (pejabat Kerajaan Bima), seperti mengenai pemerintahan dan silsilah, yang juga terlihat di dalam naskah-naskah Bima yang tersimpan sekarang.
Sumber lainnya adalah tulisan H. Zollinger mengenai laporan perjalanannya ke Bima, Sumbawa, dan ke beberapa tempat di Sulawesi, Selayar, dan Flores, pada bulan Mei - Desember 184 7, yang beberapa di antaranya juga diperoleh dari sumber setempat , antara lain disebutnya dari Rijksbestierder Bima (Raja Bicara).
Di dalam laporan perjalanan ini, ·Zollinger banyak sekali menguraikan data perdagangan di Bima yang bersumber dari laporan-laporan resmi tahun 1829, 1833, 1843, 1845, dan 1846. Pada halaman 107 dimuat daftar barang ekspor melalui pelabuhan Bima (termasuk juga yang. berasal dari Dompu), sebagai yang tersebut di bawah ini : '
| Jenis barang Jumlah 1829 1833 1843 1845 1846 | Jumlah | 1829 | 1833 | 1843 | 1845 | 1846 |
| kuda ekor 253 229 891 984 872 | ekor | 253 | 229 | 891 | 984 | 872 |
| kerbau ekor 252 60 891 704 363 | ekor | 252 | 60 | 891 | 704 | 363 |
| kambing ekor 252 4 891 73 93 | ekor | 252 | 260 | 891 | 73 | 93 |
| sarang burung kati 252 360 300 382 200 | kati | 252 | 360 | 300 | 382 | 200 |
| karet kati 252 250 150 20 112 | kati | 252 | 250 | 150 | 20 | 112 |
| Teripang pikul 252 89 60 21 40 | pikul | 252 | 89 | 60 | 21 | 40 |
| Dendeng pikul 252 3 60 6,5 40 | pikul | 252 | 3 | 60 | 6,5 | 40 |
| Damar pikul 252 78 90 203 280 | pikul | 252 | 78 | 90 | 203 | 280 |
| Kulit pikul 252 78 90 170 280 | pikul | 252 | 78 | 90 | 170 | 280 |
| Beras koyan 430 217 217 163 108 | koyan | 430 | 217 | 217 | 163 | 108 |
| Pa di ikat 9.500 43.000 22.800 11.200 18.050 | ikat | 9.500 | 43.000 | 22.800 | 11.200 | 18.050 |
| Ka pas pikul 9.500 26 75 825 840 | pikul | 9.500 | 26 | 75 | 825 | 840 |
| Kesumba kati 9.500 70 75 50 840 | kati | 9.500 | 70 | 75 | 50 | 840 |
| Asam pikul 9.500 15 75 10 840 | pikul | 9.500 | 15 | 75 | 10 | 840 |
| Bawang koyan 9.500 2 75 29 21 | koyan | 9.500 | 2 | 75 | 29 | 21 |
| Malase gen tong 9.500 30 75 29 21 | gentong | 9.500 | 30 | 75 | 29 | 21 |
| Kacang pikul 9.500 22 75 2.985 4.700 | pikul | 9.500 | 22 | 75 | 2.985 | 4.700 |
| Kela pa butir 9.500 l.400 75 2.985 4.470 | butir | 9.500 | 1.400 | 75 | 2.985 | 4.470 |
| Min yak gen tong 9.500 19 75 l.985 4.470 | gentong | 9.500 | 19 | 75 | 1.985 | 4.470 |
| Gar am koyan 9.500 111 /3 75 52 8 | koyan | 9.500 | 111/3 | 75 | 52 | 8 |
| Kain-kain korgi 9.500 14 75 38,5 8 | korgi | 9.500 | 14 | 75 | 38,5 | 8 |
| Parang korgi 9.500 14 75 49 8 | korgi | 9.500 | 14 | 75 | 49 | 8 |
| Ko pi pikul 9.500 14 75 79,5 8 | pikul | 9.500 | 14 | 75 | 79,5 | 8 |
| Sisik ikan hiu pikul 9.500 14 75 I 98 | pikul | 9.500 | 14 | 75 | 1 | 98 |
Pada halaman 108 dimuat ta bel harga bahan pokok pada tahun-tahun yang sama. Sebagai contoh, beras satu pikul harganya F2 pada tahun 1829 dan F3 - 4 pada tahun 1846 (F adalah atau gulden Belanda). Begitu pula barang kebutuhan lainnya seperti padi, kacang, bawang, jagung, ubi, kelapa, sarang burung, agar-agar, teripang, kuda, kerbau, ayam, garam, dendeng, kain, dan tikar.
Disinggung pula oleh Zollinger pada halaman l 09 bahwa hak Sultan memungut bea cukai tidak saja terhadap warga kesultanan, tetapi juga terhadap pegawai pemerintahan Hindia Belanda. Data yang diberikan antara Iain mengenai 14 macam barang dagangan dan ongkos berlabuh kapal-kapal tiga tiang, kapal-kapal kecil jenis bark, brik, atau schoener (dalam Naskah I disebut kapal tiga tiang dan kapal dua tiang), dan perahuperahu orang pribumi.
Sebaliknya dikatakan pula baliwa data mengenai impor barang-oorang sama sekali tidak ada, pungutan bea masuk tidak diperhatikan, sehingga tidak diketahui jumlah maupun nilai atau harga barang yang masuk dan hanya dapat disebutkan namanya saja, yaitu:
Barang-oorang buatan Eropa tidak diimpor langsung, tetapi melalui Jawa, Makassar, dan Singapura, atau dibawa oleh para nelayan ikan paus yang datang mengambil persediaan.
Ternak kadang-kadang didatangkan dari Bali dan lombok.
Keroou dari Dompu.
Kambing kadang-kadang dari Manggarai.
Karet dari Manggarai.
Ikan kering dari Makassar.
Damar dari Dompu dan Manggarai.
Kopi, gula, teh dan cokelat kebanyakan dari Jawa, tetapi jumlahnya masing-masing sedikit.
Rempah-rempah sanga t sedikit dari Maluku.
Kayu sapan dari Manggarai.
Gula aren dari Makassar.
Kelapa dan minyaknya dari Bali dan Selayar dalam jwnlah yang tidak banyak.
Biji kenari dari Selayar.
Rotan dari Singapura, Jawa, dan Makassar.
Tembakau dan cerutu dari Bali dan Jawa.
Gambir dari Singapura, Riau, dan Jawa.
Candu dari Singapura dan Makassar, yang diekspor sedikit ke Dompu dan ke Manggarai.
Minuman Eropa, seperti anggur, bir, likeur, jenewer, dan arak, dari Singapura dan Jawa.
Kain-kain katun, bahan impor yang terpenting yang hampir seluruhnya berasal clari Singapura, Jawa dan dari Makassar. Kain-kain ini merupakan kain-kain berwarna, kain berkembang-kembang dan kain putih. Semuanya sangat digemari, terutama kain India untuk tirai-tirai, kelambu tempat tidur, clan langit-langit ranjang.
Benang katun dari Singapura, Jawa, clan Makassar.
Sarung-sarung halus dari Selayar, Makassar, clan Jawa, seclangkan kain-kain katun kasar untuk celana clari Selayar.
Benang dan kain wol hampir tidak ada.
Kain-kain sutera, terutama sarung sutera, dari Bali clan banyak dari Makassar.
Benang sutera dan sutera kasar clalam jumlah sediki t dari Jawa clan Makassar.
Benang emas dan perak dalam jumlah sedikit, dari Makassar dan Jawa.
Selendang clari Selayar, Makassar, Bali, clan Jawa.
Sapu tangan dan ikat kepala juga berasal dari Selayar, Makassar, Bali, dan Jawa:
Besi berasal dari Banjarmasin dan Makassar.
Barang-barang besi dari segala jenis seperti gunting, pisau, jarum, dan paku berasal dari Jawa, Singapura, dan Makassar.
Tembaga kawat tembaga dari Jawa.
Tembaga kuning dan barang dari tembaga kuning serta baja, seperti kawat, tong, dan gong hampir semuanya dari Jawa.
Pici berasal dari Bali, Lombok, dan Makassar.
Uang perak clan emas dari semua kota perdagangan, teru tama dari Singapura.
Sehjata keris dan tombak dari Makassar serta sedikit dari Jawa, Sumbawa, dan Bali.
Belerang berasal dari Jawa.
Amunisi berasal dari Singapura clan sedikit dari Jawa.
Senapan dan pelengkapnya dari
Kerajinan halus gelas dan tanah liat clari Jawa, Singapura, dan Makassar.
Kerajinan tanah liat kasar dari Jawa, Madura, dan Mara;.
Kayu kemuning yang banyak tumbuh di Bima diperclagangkan dengan Gna lewat Singapura, Jawa, dan Makassar.
Kesibukan pelayaran dengan kapal-kapal dan perahuperahu yang masuk ke pelabuhan Bima digambarkan oleh Zollinger dalam tabel nomor I pada halaman 116, yakni pada tahun 1832 - 1847 dari bulan Januari - Desember; sejumlah . 186 kapal dan 726 perahu.
Sementara itu, dalam tabel nomor II diperlihatkan gambaran jumlah kapal dan perahu yang berlayar keluardari Bi ma, dari tahun 1832 sampai tahun 184 7; sejlllllah 1. 149 kapal clan perahu. Banyak perahu yang tidak tercatat sewaktu masuk ke pelabuhan, · antara lain karena perahu-perahu itu milik orang-orang pribumi yang bermalam di Bimt.
2.2.S Perkembangan Selanjutnya
Pada waktu H. Zollinger mengadakan perjalanan ke Bima, yaitu pada tahun 1847, pemerintahan Kerajaan Bima dipimpin oleh Sultan Ismail Muhammad Sy ah, Sul tan X (1817 -- 1854 ), sedangkan perjanjian yang dilampiri nota penjelasan D.F. van Braam Morris adalah kontrak Pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Ibrahim, Sultan XIII (1881 - 1915).
Sultan Ibrahim melakukan perubahan terhadap peraturan pemerintahan Kerajaan Bima yang menyangkut pembagian wilayah kedistrikan dan tugas kewajiban pemerintahan di setiap distrik, sebagaimana lengkap tercatat di dalam Bo Sultan Ibrahim (terdaftar dalam Katalogus Naskah Melayu Bima jilid II) sebagai beriku t.
SALIN AN ASLINY A DARI BUKU KANTORNY A TUAN SULTAN
Perubahan aturan pemerintahan di Kerajaan Bima dan setengah daripada aturan Hadat Tanah Bima. Maka perubahan itu telah ditetapkan oleh Seri Paduka Tuan Besar Gubemur atas tanah Selebes dan daerah takluknya Paduka Tuan H. Jan Swart tatkala selesai daripada peperangan di Ngali pada tanggal 23 bulan Pebruari 1908.
Atas permufakatan tuan Fetor Bima Tuan A. Banse yang telah diterima baik oleh Seri Paduka Tuan Sultan Ibrahim atas Kerajaan Bima dengan semufakatnya Paduka Raja Bicara Bima Ismuhu Muhammad Quraisy dan Paduka Tuan Sultan Muda Muhammad Salahuddin dan Paduka Raja Sakuru Abdul . Majid dan Jeneli Bolo Abdullah dan Bumi Luma Bolo Muhammad dan segala Hadat menteri tanah Bima.
Setelah ditetapkan, terbagikan 5 buah distrik dalam Kerajaan Bima, yaitu:
I. Distrik Rasana E yang terbagi dengan onderdistrik: (1) onderdistrik Kota, (2) Raba, (3) Desa, (4) Keli, dan (5) Wera, yaitu dibawahi oleh Seri Paduka Tuan Sultan yang merangkap pangkat Jenell RasanaE.
II. Distrik Sape yang terbagi 5 onderdistrik : (1) Sape, (2) Sumi, (3) Wawo, (4) Donggo Ele, .(5) Karumbu, yang dibawahi oleh Paduka Raja Bicara yang merangkap Jeneli Sape.
III. Distrik Belo yang terbagi dengan 4 onderdistrik :
.( 1) Bolo, yang dimasukkan watas RasanaE yang ada di watasan Belo, (2) Samili, (3) Monta, dan (4) Parado, yang dibawahi oleh Raja Sakuru yang merangkap Jenell Belo.
IV. Distrik Bolo yang terbagi dengan 2 onderdistrik : (1) Sita, (2) Dena, yang dibawahi Jeneli Bolo, dan
V. Distrik Donggo yang terbagi dengan 2 onderdistrik, yaitu Oo dan Kala yang dibawahi oleh Paduka Sultan Muda yang merangkap Jeneli Donggo (Turell Bolo).
Maka dari hal menjalankan kewajiban pemerintahan bestir di masing-masing distrik itu diserahkan atas tanggungannya Jeneli (Hopdistrik) dan pembantu-pembantunya onderdistrik serta Gelarang-gelarang dan Kepala Kampung seperti:
a. Menjalankan (mengurus) perkara kepolisian (menjaga keamanan negeri).
b. Mengurus perkara belasting heerendienst Ualan raya), mengatur kebersihan kampung-kampung, jembatan, dan lain-lain sebagainya dan nanti akan· diperwajibkan dan teutama juga memajukan perusahaan anak negeri tentang sawah ladangnya, perkebunan, bendungan, dan jalan air.
c. Mengurus perkara-perkara yang kejadian antara penduduk distriknya tentang perkara pengaduan tuntu-menuntut dan perkara pelanggaran yang · termasuk dalam perkara polisi rol.
Kecuali tiga hal perkara yang ada dapat diputuskan oleh Hopdistik, yaitu :
1. Pertama perkara besar seperti bunuh-membunuh, mencuri hewan, dan lain-lainnya yang termasuk perkara kriminal yaitu diputusi oleh rapat di Bima, tetapi dari permulaan kejadian perkara itu dan sebelumnya dimasukkan di pengadilan rapat di Bima, harus juga diurusi dahulu oleh Jenell (Kepala Distrik).
2. Perkara-perkara yang berhubung dengan Hukum Agarna melainkan semata-mata Tuan Sultan atau wakilnya (Kadi) atau Imam Bima yang kuasa mengurusnya dan memutuskannya serta yang kejadian di setiap-tiap distrik itu perkara-hukum-hukum adalah wakil Tuan Sultan yaitu Lebe NaE di setiap-tiap mesjid yang lima betas yang mengurusnya pada sebelumnya dimasukkan di majelis Kadi atau Imam Bima, dalam demikian harus juga Kepala Distrik atau onder distrik memberi perbantuan apabila kelambatan jalannya atau ada yang merintangi jalannya hukum Agama itu.
3. Hal atau perkara yang berhubung dengan perkara Hadat istiadat Kerajaan atau (kesultanan) yaitu tinggal tetap . akan diurus oleh Bumi Luma keduanya dan oleh Paduka Raja Bicara.
Maka segala hal perkara Hadat terdahulu itu tetap menjadi urusannya Bumi Luma keduanya sebagai :
a. Segala aturan-aturan hadat istiadat yang terpakai dalam Kerajaan Kasultanan seperti hal pekerjaan keangkatan (melantik Sultan) dan keangkatan wazir menterinya dan lain-lain pekerjaan hadat maulud atau (sirihpuan), hari raya yang kedua dan tiap pekerjaan Paduka Sultan dan Raja Bicara.
b. Akan mengangkat (memilih mertteri-menteri Hadat yang dikasi pangkat dan melepaskan menteri itu, sesudahnya menerima perintah dari Tuan Sultan dan Raja Bicara.
c. Mengurus perkara-perkara jabatan sekalian orang-orang yang menjunjung jabatan Kerajaan dari atas sampai ke bawahnya.
d. Mengurus sawah-sawah Hadat yang tetap buat penghasilan orang-orang yang menjunjung pekerjaan Hadat itu dari atas sampai ke bawahnya, kecuali . tanah-tanah Hadat yang tiada lagi terpakai buat menanggung pekerjaan Hadat itu nanti akan diputuskan buat dimasukkan dalam Landschap Tanah Bima.
Maka dari tentang Gelarang-gelarang seantero bilanganbilangan distrik itu tiap-tiap pekerjaan jabatan yang berhubung dengan perkara Hadat tetap juga dipikulnya jabatannya dengan mendengarkan perintah yang dijalankan oleh Bumi Luma itu. Maka segala perkara-perkara yang menjadi perselisihan dalam perkara Hadat atau perkara tanah Hadat baik yang kejadian dalam Kata Kerajaan baik yang terjadi di setiap-tiap distrik, maka Bumi Luma keduanya yang mempunyai kewajiban akan mengurusnya kemudian diputusi oleh Raja Bicara.
Maka tiap-tiap perlrnra Hukum Agama hendaklah Kepala distrik mengirim surat kepada Qadi atau Imam bersama-sama orang yang berperkara itu dihantar oleh Lebenya dan tiaptfap perkara Hadat Kepala distrik mengirim surat ke.pada Bumi Luma bersama-sama dengan orang yang peikara itu · dihantar oleh Gelarangnya.
Melainkan telah dikecualikan perkara-perkara yang menjadi kewajiban-kewajibannya J eneli-J eneli (Hopdistrik) sebagaimana telah disebut di huruf C dalam urusan pemerintahan bestir itu dikeluarkan dari kewajiban Bumi Luma, akan tetapi bila tennasuk perkara-perkara itu dalam pengadilan rapat di Bima. Maka Bumi Luma keduanya salah seorang diangkat menjadi selaku opsir (memberi timbangan) tatkala memutuskan perkara itu, demikianlah adanya.
Terbuat ini peraturan yang ditetapkan dalam tiga lembar surat yang sama bunyinya, satu kepada kantornya Tuan Sultan, satu di kantornya Tuan Fetor Bima, dan satu di kantor besar di Makassar. Bima, 1 Maret tahun 1908.
Pembagian lima distrik di dalam peraturan tersebut di atas dalam tahun 1927 ditetapkan kembali dengan "Besluit Pemerintah Kerajaan Bima "yang menetapkan pembagian wilayah dalam sembilan wilayah Kejenelian atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut berikut ini, yang tercantum di dalam pertimbangannya:
Menimbang bahwa keadaan pemerintah negeri bagaimana sekarang tiada memadai sebab tiada berdiri di afas adat negeri, maka karena demikian perlu dijadikan pemerintah yang berdiri di atas adat, dan juga bisa menanggung pegangan negeri yang mempadukan dengan kehendaknya zaman sekarang sehingga menjadi perhubungan yang teguh antara aljbestur dan rakyat;
Menimbang bahwa zaman bahula yang menjadi pertalian antara rakyat dan Rajanya yaitu Jenell, jabatan mana dihapuskan oleh Pemerintah Belanda dan diganti oleh Pemerintah distrik yang berasing pada rakyat dan Gemaeste dari pada Hoofd gelarang yang tiada berdiri di atas adat.
Menimbang pula bahwa perlu diadakan sembilan Jeneli buat ganti enam Jeneli yang ada pada zaman dahulu buat meneguhkan pemerintah negeri, yang mana dikepalai oleh kepala adat dan keadaannya seperkumpulan dari sapita Gelarang dan kampung yang paling besar menurut keadaan dahulu kala.
"Besluit Pemerintah Kerajaan Bima " tertanggal 29 Desember 1927 ini menetapkan tiga hal sebagai berikut:
I. Kerajaan Bima terbagi atas sembilan daerah Jeneli, yang akan dipandang seperti Gemeente menurut peraturan tentang Gemeente Bumi Putera dalam Kerajaan Bima dan Dompu;
IL Gemeente ini dikepalai oleh seorang Jenell , yang akan memegang perintah baik dengan Raad Bumi Putera baik tidak dan yang akan diangkat oleh kami dan dipilih dari pada bangsa Jenell yang telah pegang pangkat ini dari dahulu. ,
Jikalau tidak ada kandidat yang cakap daripada bangsa Jeneli, boleh diambil seorang akan diangkat daripada bangsa lain.
Jenell itu harus di bawah perintah kami dan akan diberi surat syarat jabatan oleh kami semufakat dengan Tuan Assistent Resident Sumbawa.
Tiap-tiap Jeneli akan diberi seorang juru tulis untuk membantu di dalam pekerjaan administrasi.
Pendapatan (gaji) Jenell dan juru tulis buat sementara akan dibayar selaku subsidi daripada Landschapskas , tetapi nanti diurus sehingga dikeluarkan dari pendapatan sawah adat atau lain pendapatan dari Gemeente.
III. Sembilan daerah Jenell yang ada tersebut pada (I) yaitu:
1. RasanaE
2. Wawo
3. Wera
4. Sape
5. Donggo
6. Bolo
7. Woha
8. Belo
9. Monta
Yang mana memegang gelarang dan kepala kampung menurut daftar yang ada dilampirkan dengan ini.
Pemerintah Kerajaan Bima, tertanda Sultan Muhammad Salahuddin.
' _ 1 ,.._:::,
LAMPIRAN BESLUff ZELFBESTUUR BIMA TANGGAL 29 DESEMBER 1927 .NOMOR 34
1. Jeneli Rasanae membawahi
| Kampung dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh ;J(epala Kampung dikepalai oleh Gelarang |
| Kampung dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Kepala Kampung dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Kepala |
| dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Kepala Kampung dikepalai oleh Gelarang |
| dikepalai oleh Kepala Kampung dikepalai oleh Gelarang |
Salama, Pane, Nae, Lewi-Jambu, Mpanggawawi,. Ranggo, Sun tu dikepalai oleh KepaJa
Gilipanda, Dara
Bugis, Melayu, Manggemaci, Waturaba, Waki, Benteng, Tanjung, Matros, Bara, Sumbawa, Saleko, Wera, Sigi, Sarae, Lebi-Sape, Palitanjung, Paruga, Asimpasa, Ra bangodu, Penato'i, Karara, Lewirowa, Lewirato, Lewilanco, Panggi, Rontu, Mande, Penaraga
PenanaE
- Denggo, Nggarolo. Monggonao, Bedi, Ngaridompo, Sadai I, Sadai II, Nitu
Rabadompu
Dodu I, Dodu II, Lampe, Lela, Kuta, Kodo I, Kodo II, Sabali,
Toloweri
Nungga, Oimbo,Kumbe Kendo, Tato, Santi I, Santi II, Sapaga, Tototongga, Rite, Tambana, Poki, Gindi, Lela, Songgela
Kedo
Desa
Rabantala
Kolo
Ntobo
dikepalai oleh Gelarang
Tolotando
dikepalai oleh Kepala
Kampung
· dikepalai oleh Gelarang
dikepalai oleh Gelarang
dikepalai oleh Kepala
Busu
Kampung
dikepalai oleh Gelarang
2. Jeneli Wera membawahi kampung-kampung:
Hidirasa, Tawali, Nggaro randi, Kara, Sari, Tadewa, Nunggi, Rasabou, Bala, Ntoke, Ndongo,
Mawu
Wora, Banta, Pai,
Gunung Api
Keli, Tengge,
Tengge Keli
Tolowata
Ni pa
Ta la
Rite
Kole
dikepalai oleh Kepala
Nggaro Rangga
Kampung
Kampung
dikepalai oleh Gelarang
Kampung
dikepalai oleh Kepala
dikepalai oleh Gelarang (Dalu)
dikepalai oleh Gelarang
dikepalai oleh Kepala
dikepalai oleh Gelarang
dikepalai oleh Gelarang
dikepalai oleh Gelarang
dikepalai oleh Kepala
Kampung
dikepalai oleh Gelarang
dikepalai oleh Kepala
Nata dikepalai oleh Gelarang Cenggu dikepalai oleh Gelarang Ntonggu dikepalai oleh Gelarang Teke, dikepalai oleh Gelarang
Kampung
3. Jeneli Belo membawahi kampung-kampung:
| – Dore, | Dore, Bere, Panda, Ragi, dikepalai oleh Kepala | dikepalai oeh Kepala |
| F | Pobo | Kampung |
| 二 | Belo dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| 二 | Roi dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| 二1 | Tonggondoa Belo dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| 二 | Tonggorisa dikepalai oleh Gelarang | Runggu dikepalai oleh Gelarang |
| 二 | Roka | Roka dikepalai oleh Gelarang |
| - P | Pa do lo dikepalai oleh Kepala | dikepalai oleh Kepala |
| Kampung | ||
| - Nga | Ngali dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| - Re | Renda dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| - T | Tonggondoa Ngali dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| - Li | Lido dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| - Sok | Sokipela dikepalai oleh Kepala | dikepalai oleh Kepala |
| - No | Ncera | Kampung Ncera dikepalai oleh Gelarang |
| - D | Doro Oo dikepalai oleh Kepala | dikepalai oleh Kepala |
| – I | Laju | Kampung Laju dikepalai oleh Kepala |
| Kampung ''."· | ||
| 4 J | Diha dikepalai oleh Gelarang | kampunei |
| Some | 4. Jeneli Woha membawahi kampung-kampung: | dikenalai oleh Gelarang |
| − | Sarni Ii dikepalai oleh Gelarang | |
| 二 I | Tente dikepalai oleh Gelarang | dikenalai oleh Gelarang |
| 二 T | Tenga dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Kepaln |
| – Yor | Tololembo dikel>alai oleh Kepala | Kampung |
| - Wad | Waduwani dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| - Kel | Keli dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| - Ri | Risa I dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| – Ri | Risa II dikepalai oleh Kepala | dikepalai oleh Kepala |
| – Kala | Kalampa dikepalai oleh Kepala | Kampung |
| - Sari | Sari dikepalai oleh Gelarang | Kampung |
| Dore, Bere, Panda, Ragi, dikepalai oleh Kepala | Kampung | |
| – | Belo dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| – | Roi dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| – | Tonggondoa Belo dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| – | Tonggorisa dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| – | Runggu dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| – | Roka dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| – | Pa do lo dikepalai oleh Kepala | Kampung |
| – | Ngali | Kampung Ngali dikepalai oleh Gelarang |
| – | Renda dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| – | Tonggondoa Ngali dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| Lido | dikepalai oleh Gelarang | |
| 一 | Sokipela dikepalai oleh Kepala | Lido dikepalai oleh Gelarang |
| Sokipela | Kampung | |
| – | Ncera dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| – | Doro Oo dikepalai oleh Kepala | dikepalai oleh Kepala |
| Laiu | Kampung | |
| Laju dikepalai oleh Kepala | Kampung ''."· | |
| - Dil | Diha dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| 二 D | drkepalal olen Gelarang |
4. Jeneli Woha membawahi kampung-kampung:
| – San | Sarni Ii dikepalai oleh Gelarang |
| – Tente | Tente dikepalai oleh Gelarang |
| - Tenga | Tenga dikepalai oleh Gelarang |
| – Tololembo | Tololembo dikel>alai oleh Kepala |
| -Waduwani | Kampung Waduwani dikepalai oleh Gelarang |
| -Keli | Keli dikepalai oleh Gelarang |
| - Risa I | Risa I dikepalai oleh Gelarang |
| - Risa II | Risa II dikepalai oleh Kepala |
| - Kalampa | Kampung Kalampa dikepalai oleh Kepala |
| Kampung |
| 96 | ||
| Ndora | dikepalai oleh Kepala Karnpung | |
| - | Rabakodo | dikepalai oleh Kepala Kampung |
| 二 | Talabiu Pena, Pali, Godo, Dadibou, | dikepalai oleh Gelarang |
| Pena, Pali, Godo, Dadibou, Minte, | dikepalai oleh Kapala Kampung | |
| – | Donggobolo | dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Mbangi |
| Pandai | dikepalai oleh Mbangi (Gelarang) | |
| 一 | Lodo | dikepalai oleh Kepala Kampung |
| 5. Jeneli Monta | S. Jeneli Monta membawahi kampung-kampung: | ung-kampung: |
| - | Monta dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| 一 | Baralau dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| 一 | Sakuru dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang |
| Tangga dikepalai oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang | |
| – | Waworada, Sie dikepalai oleh Kepala | dikepalai oleh Kepala |
| Kampung | ||
| 二 | Simpasai | dikepalai oleh Gelarang |
| 二 | Pela | dikepalai oleh Gelarang |
| Tolotangga Tolo Uwi | dikepalai oleh Gelarang | |
| – | Tolo Uwi Wilamaci, Sondo | dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Kepala |
| Whamael, Sondo | dikepalai oleh Kepala Kampung | |
| Parado | dikepalai oleh Gelarang | |
| – | Kane a | dikepalai oleh Gelarang |
| – | Rengge | dikepalai oleh Gelarang |
| – | Dopa | dikepalai oleh Gelarang |
| 二 | Kuta | dikepalai oleh Gelarang |
| Jancli Bele membemmhidoe | Cokampungi | |
| 6. Jeneli Bolo m | 6. Jeneli Bolo membawahi kampung-kampung: Tambe I di.kepalai oleh Gelarang | dikenalai oleh Gelarang |
| - Taml | Tambe | dikepalai oleh Gelarang |
| 二 B | Bou Sila, Rato, Sigi, Kenanga, | dikepalai oleh Gelarang |
Bou Sila, Rato, Sigi, Kenanga,
Leu, Timu II, Timu I, Rasanggaro, Sondo Ni'u , Bonto Kape, Sondolewi , Sumbawa , Pali, Daru ,
Sondosia Son co Sano lo Muku, Kara Tumpu Nggeru, Rada, Bont oranu, Nggembe l.apa , Nggembe Nae Rababuntu Campa Woro Mpuri Tonda Deha Nein di Monggo Bolo Rade Rade Bou Sambi Tangga Tolo l.ara Sampungu , Panco , dikepalai oleh Kepala
dikepalai oleh Kepala Kampung dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Kepala Kampung dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Kepala Kampung dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Kepala Kampung dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Kepala Kampung dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Kepala Kampung
7. Jeneli Donggo membawahi kampung-kampung:
Kampung
| 二 | Sai Tun ta | dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Kepala |
| Sowa, Sarita, Punti | Kampung dikepalai oleh Gelarang | |
| Sowa, Sarita, Punti Kanan ta | dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Gelarang | |
| 二 | Kanan ta Kala | dikepalai oleh Gelarang |
| Toke, Kamboctu, Doro, Bubu, Wadu Kopa, Mangge Kompo, Lewintana, Lewidewa | dikepalai oleh Kepala Kampung | |
| 二 | Bajo Sangari, Jango, Ndanondeu, Dori Dungga | dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Kepala |
| Oo | Kampung dikepalai oleh Gelarang | |
| 二 | Oo Mbawa | dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Gelarang |
| Mbawa Mangge | dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Gelarang | |
| – | Mangge Nae, Langgentu, | dikenalai oleh Kenala |
| Palama, Lakeke, | dikepalai oleh Kepala Kampung | |
| 二 | Mpili . Padende, Rasabou, Sariwa'u | dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Kepala Kampung |
| 8. Jeneli Sape membawahi Sape dikepalaii oleh Gelarang | dikepalai oleh Gelarang | |
| - | Nae, Dea, Wera, Wadumboha, Guru Gua, Paranggina, Amba, | |
| Rasabou, Rai Oi, Lewi Jangka Wodi | dikepalai oleh Kepala Kampung | |
| 11 | Wodi Buncu Pataha, Sangia II, Lewi Danabura, Sigi, Bajo Pulau, Boke, Langgar, Bajo Sarne, | dikepalai oleh Gelarang |
| 1 | Kowo B. Mpori Wa'u, B. Pondo , | dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Kepala |
| Kale'o | Kampung dikepalai oleh Gelarang | |
| - | Sari | dikepalai oleh Gelarang |
| 一 | Jia, Poja, Melayu, | dikepalai oleh Kepala |
| Sari | Kampung dikepalai oleh Gelarang | |
| - | Sawe, Amba, Rato , Bou, Sari, | |
| Kampung | ||
| 一 | Lanta I | dikepalai oleh Gelarang |
| Lanta II | dikepalai oleh Gelarang | |
| 一 | Simpasai Nggelu | dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Kepala |
| Kampung dikepalai oleh Gelarang |
9. Jeneli Wawo membawahi kampung-kampung:
| - Nt | Ntori dikepalai oleh Gelarang |
| - Maria | Maria dikepalai oleh Gelarang |
| Pesa dikepalai oleh Gelarang | |
| – Kamb | Kambilo dikepalai oleh Gelarang |
| Boba | Kombo dikepalai oleh Gelarang |
| – Tarla | Ra oo dikepalai oleh Gelarang |
| - Radi | Tarlawi dikepalai oleh Gelarang Radi dikepalai oleh Gelarang |
| — Teta | Teta dikepalai oleh Gelarang |
| - Londu | Londu dikepalai oleh Gelarang |
| - Kuta | Ku ta dikepalai oleh Gelarang |
| - Kaboro | Kaboro dikepalai oleh Gelarang |
| - Kawuwu | Kawuwu dikepalai oleh Gelarang |
| - Sambori | Sambori dikepalai oleh Gelarang |
| - Kalodu | Kalodu dikepalai oleh Gelarang |
| – Karumbu | Karumbu dikepalai oleh Gelarang |
| - Rupe | Rupe dikepalai oleh Gelarang |
Kuru Janga
Waworada
Rom po
dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Gelarang dikepalai oleh Kepala Kampung
Beberapa tahun kemudian daerah Sanggar (bahasa Bima: Kore) ke dalam Kesultanan Bima dan menjadi kejenelian (kecamatan) yang ke-10.
Peraturan mengenai penghasilan para pangkat Hadat Kentjaan serta kewajiban mereka untuk menunjunjung tugas kewajibannya adalah sebagai berikut.
"Telah diaturkan dan ditetapkan oleh Paduka Raja Ma Tureli Nggampo tentang adat Kerajaan Bima bahwa tiap-tiap yang berpangkat adat itu dari yang tertinggi sampai yang paling rendah masing-masing diberikan tanah-tanah sawah (sawah Hadat) selaku gajinya dalam mengerjakan pekerjaan adat itu.
Maka segala bora-bora di negeri kecil terutama yang menjadi Ela Tonda Jeneli yang sebelas itu mendapat sawah adat 3-4 ndoo seorang, yang berhasil 2.000, sampai 3.000 ikat padi tiap-tiap tahun.
Kewajiban mereka ini menjunjung pekerjaan adat , yaitu:
a. Datang oru (bekerja) di Bima tiga atau empat orang Ela dari satu-satu Tonda Jeneli itu yang berganti-ganti (bergilir) tiaptiap bulan akan · membersihkan pekarangan istanah dan lain-lain pekerjaan yang ringan.
b. Pada waktu Maulud, Jenelinya tiap-tiap tahun dikumpulkan dari bora-bora itu seperti beras, ayam; telur, minyak, kelapa, dan sedikit uang buat membeli kerbau. Yang diadakan oleh tiap-tiap bora ini tidak sampai 10% dari basil sawahnya tiap-tiap tahun.
Demikian lagi jikalau ada pekerjaan Seri Paduka Tuan Sultan seperti melantik Tuan Sultan, pekerjaan perkawinan dan sunat putra-putra dari Tuan Sultan dikumpulkan juga seperti yang tersebut dari orang-orang yang makan sawah-sawah Hadat itu.
Dan ada lagi suatu golongan yang lain yang dikepalai oleh pangkat Jena Luma, Jena Mone, Bata Padi. Orang-orang ini yang dinamakan orang empat dari yang mempunyai juga sawah Hadat yang cukup penghasilannya. Pekerjaan orang-orang ini yang menanggung pekerjaan Maulud (Siripuan) dan dua hari raya Tuan Sultan, yaitu mengadakan kerbau, beras, dan lainlainnya.
Adapun ongkos Siripuan yang dibayar kepada Pengulu Melayu FSO,- , yaitu dari harga s.awah hadat yang ada di watasan Jeneli Monta .
. Adapun rakyat yang kebanyakan yang tiada berpangkat dalam adat dan tiada memakan sawah hadat tidak mempunyai kewajiban apa-apa pada adat tanah Bima atau kepada Kerajaan; melainkan mengerjakan pekerjaan negeri juga seperti raba ro lapa dan lain-lain pekerjaan di kampungnya.
Ditetapkan juga oleh adat tanah Bima dari tanah-tanah pusaka dari "Dari". Adapun sawah pusaka Dari itu benar juga asalnya dari tanah adat, tapi oleh adat dari zaman dahulu kala sudah memberikan tanah itu buat menjadi pusakanya oleh Dari itu yang masih juga menunjung pekerjaan adat, umpama dari Suba yang dijadikan serdadu adat untuk keramaian Kerajaan dan Dari Jara Ngoco dan Dari Ma Gendang dan lain-lain sebagainya.
Ketetapan tanah pusaka Dari ini, tidak boleh berpindah atau dipunyai oleh Dari yang lain-lain, walaupun orang itu bersaudara seibu sebapak, yang mengikut Dari bapaknya yang mengambil pusaka dari bapak dan yang mengikut ibu, mengambil pusaka dari ibu.
Adapun sawah-sawah Pajakai itu asalnya dari sawah-sawah Hadat juga, maka dipilih oleh Kepala Hadat (Tureli Nggampo) beberapa tempat menjadi sawah Pajakai, yakni sawah buat penghasilan Seri Paduka Tuan Sultan buat makanan segala isi istana dan diwajibkan yang mengerjakan (menanam) sawahsawah Pajakai itu segala Gelarang-gelarang dan Bora-bora yang pada kampung-kampung sekeliling tempat Pajakai itu.
Dari hal kewajiban rakyat yang meramaikan peralatan dan pekerjaan Seri Paduka Tuan Sultan, ditetapkan oleh adat isti- . adat Kerajaan Bima.
Tiap-tiap ada keramaian Kerajaan, seperti Maulud Besar (Angkat Siripuan), hari raya yang kedua kali, demikian juga pekerjaan besar melantik atau perkawinan dan sunat (Keramaian Kerajaan). Maka sekalian yang mempunyai jabatan dan segala tukang-tukang permainan, seperti Kalero Wera, Sumi, Jara Nggonco, Main Soka Maloku, Mancak Melayu, dan peranakan, dan menari laki-laki perempuan dan lain-lain sebagainya; segala macam permainan ini, menjadi penghormatan rakyat dan tanda memuliakan oleh rakyat pekerjaan kerajaan yang diperdirikan oleh Hadat istiadat itu . Demikianlah adanya."
Masalah ini tertulis di dalam keterangan peraturan adat istiadat tanah Bima yang berhubungan dengan kerajaan.
. N askah .. ini menetapkan pengaturan penghasilan bagi para pangkat hadat dan sekaligus mengatur anggaran untuk biaya penyelenggaraan upacara-upacarakerajaan. Ada tiga upacara kerajaan setiap tahun, yakni peringatanMaulid Nabi besar Muhammad saw, ldul Fitri dan ldul Adha. Pada kesempatan tersebut semua pejabat Hadat berpakaian adat upacara Islam, sedangkan pada upacara kerajaan lainnya seperti penobatan Raja, perkawinan, dan sunatan, pakaiannya adalah pakaian upacara besar ad at.
Pengaturan sawW. hadat sebagaimana tersebut di atas sudah berjalan sejak beberapa abad yang lampau dan masih tetap dilaksanakan sampai pemerii:itahan Sultan terakhir.
Masih banyak lagi naskah-naskah yang belum dikaji dan dipelajari untuk diambil sebagai suri teladan dan contoh yang baik untuk diterapkan di dalam menjalankan pemerintahan maupun untuk pergaulan di tengah masyarakat.
Usaha Sultan Muhammad Salahuddin untuk meningkatkan taraf pengetahuan rakyatnya adalah dengan mendirikan sekolahsekolah pendidikan Agama Islam, mendatangkan orang-orang pandai ahli agama, mengirimkan pelajar-pelajar untuk .memperdalam ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum dan pemerin tahan ke Jawa , Makasar, dan tempat-tempat lain; menghimpun para alim ulama di Bima, dan mengadakan perpustakaan agama lengkap yang sekarang masih dapat disaksikan.
Di dalam struktur pemerintahan dibentuknya suatu Badan Hukum Syarak, Kerajaan Bima "Mahkamatun Syar'iyah" untuk semua urusan agama dengan pembagian tugas di dalam penetapan lnstruksi Badan Hukum Syarak .
Pasal 1
Badan Hukum Syarak Kerajaan Bima terdiri dari tujuh orang anggota , yaitu :
(I) Imam . Beliau menjadi Ketua dari Badan Hukum Syarak Kerajaan Bima dan diserahi dengan segala urusan yang mengenai:
Urn um
Beliau bertanggung jawab terhadap Kita atas segala urusan yang diserahkan kepadanya dan juga yang meliputi bahagian-bahagian Badan Hukum Syarak.
(2) Penghulu. Beliau diserahi dengan segala urusan yang mengenai:
Kehakiman
Beliau bertanggung jawab terhadap Kita atas segala urusan yang diserahkan kepadanya. Selanjutnya Penghulu menjadi Ketua Rapat Hukum Syarak.
(3) Le be Dalam. Beliau diserahi dengan segala urusan-urusan yang mengenai :
a. Zakat dan lain-lain ( Keuangan),
b. Amal kebajikan .
Beliau bertanggung jawab terhadap Kita atas segala urusanurusan yang diserahkan kepadanya.
( 4) Khatib Tua Bima. Beliau diserahi dengan segala urusan yang mengenai:
Perguruan
Beliau bertanggung_jawab terhadap Kita atas segala urusan yang diserahkan kepadanya.
(5) Khatib Karoto Bima. Beliau diserahi dengan segala urusan yang mengenai :
Tabligh
Beliau bertanggung jawab terhadap Kita atas segala urusan yang telah diserahkan kepadanya .
(6) Khatib Lawili Bima. Beliau diperbantukan kepada Penghulu dan bertanggung jawab terhadap Imam (Ketua Badan Hukum Syarak Kerajaan Bima) atas pekerjaan -pekerjaan yang diperbantukannya.
(7) Khatib To 'i Bima. Beliau diperbantukan kepada l.ebe Dalam dan bertanggung jawab terhadap Imam Ketua Badan Hukum Syarak Kerajaan Bima) atas pekerjaan-pekerjaan yang diperbantukan .
Pasal 2
Anggota Badan Hukum Syarak pada Pasal 1, bahagian 3 hingga 7, juga merangkap menjadi anggota Rapat Hukum Syarak.
Pasal 3
Dalam suatu masalah Hukum Syarak yang sukar dan, atau sesuatu hal yang mengenai agama Islam, maka haruslah diambil keputusan dalam sidang permusyawaratan Badan Hukum Syarak.
Pasal 4
Maka persidangan badan boleh memu tuskan bila banyaknya anggota yang bersidang sekurang-kurangnya lima orang dengan Ke tu a.
Pasal S
Segala keputusan yang telah diambil demikian haruslah ditandatangani oleh Ketua Badan Hukum Syarak serta turut ditandatangani oleh anggota-anggota Badan. Setelah itu akan dimajukan kepada Kita untuk diteguhkan.
Pasal 6
Apabila Ketua Badan Hukum Syarak (Imam) berhalangan, maka dalan1 hal-hal yang amat penting, yang mana urusannya tak dapat ditunda sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3 di muka, maka Penghulu akan menjadi ganti Ketua.
Pasal 7
Peraturan (lnstruksi) ini berlaku untuk sementara mulai pada hari ini.
Seri Sultan Bima
ttd.
Muhammad Salahuddin
lnstruksi ini ditetapkan di Bima pada tanggal 16 Mei 1949.
Pada masa pendudukan Jepang, Pemerintah Kesultanan Bima tetap menjalankan tugas seperti semula, meskipun dalam keadaan yang serba sulit.
· Pada masa peralihan di bawah Pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT), Kesultanan Bima mengikuti perundangundangan NIT, yang pada dasarnya tetap memperlakukan peraturan-peraturan sebelumnya dengan penyesuaian-penyesuaian yang perlu menurut tuntutan pada masa itu. Setelah bergabung dengan Republik Indonesia, Kesultanan Bima sepenuhnya tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia.
Dengan penetapan Undang-Undang Nomor I Tahun 1957 tentang penghapusan daerah-daerah swapraja, maka berakhirlah keberadaan Kesultanan Bima. Dengan pembentukan Daerahdaerah Tingkat II (kabupaten) di seluruh Indonesia, Bima menjadi kabupaten, Daerah Tingkat II Bima, salah satu dari enam kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat.
Setelah menjadi Daerah Tingkat II, Bima tetap menjadi daerah penghasil produk-produk pertanian seperti beras, jagung, kacang kedelai, bawang, garam, ikan bandeng, asam, kemiri, dan sarang burung; di antaranya ada yang diekspor ke daerahdaerah lain di Indonesia. Ekspor ke luar negeri tidak dapat lagi secara langsung, tetapi harus melalui Surabaya atau Jakarta. Kerbau dan kuda pun masih menjadi bahan ekspor ke luar daerrJ1 terutama bawang dan garam menjadi hasil terbesar dari daerah Bima yang selain ke Surabaya, juga menjadi kota tujuan perdagangan adalah B3;njarmasin dan Palembang.
Hanya kayu supang pada zaman dahulu menjadi penghasilan daerah yang paling vital yang menjadi monopoli dari pihak voe sudah tidak disebut-sebut lagi, demikian pula kayu jati Bima yang sangat terkenal .akhir-akhimya sudah sulit dicari .
. Angkutan yang dipergunakan adalah perahu layar dan perahu layar bermotor yang dibuat oleh orang-orang Bima sendiri dari kayu hasil hutan, perahu-perahu inf melayani selain . ke barat, juga mengangkut bahan-bahan bangunan dan hasil bumi ke timur sampai ke Propinsi Timor Timur.
Sementara beberapa waktu yang lalu pelayaran angkutan penumpang di laut agak berkurang, masyarakat Bima bepergian melalui darat, melalui Sumbawa kemudian menyeberang ke Lombok, Bali, Banyuwangi terus ke Jakarta. Demikian ramainya frekuensi perjalanan tersebut disebabkan banyak pemuda/ pelajar yang menuntut ilmu di Jawa dan Makassar sehingga sejak tahun 1966 dirintis penerbangan "Merpati Nusantara Airlines" ke Bima, dan kini Bima menjadi daerah transit penerbangan rutin yang ramai sekali untuk daerah-daerah bagian timur, yaitu Bajo, Flores, (Manggarai), Ruteng, Larantuka, Kupang, bahkan saat-saat ini ada hubungan langsung penerbangan Bima Y ogyakarta - Denpasar.
Dalam mengikuti laju pembangunan daerah tersebut di atas agaknya pembangunan yang menyangkut pelestarian nilai-nilai kebudayaan masih belum dapat ditangani sejajar dengan bidangbidang lain terutama oleh yang berkepentingan di daerah sendiri. Sementara itu peninggalan-peninggalan budaya bertambah hilang ataupun yang masih ada bertambah tidak menentu kepengurusannya. Misalnya di Bima masih ada bekas Istana Sultan terakhir dan barang peninggalannya yang cukup berharga. Sampai dipilih untuk pameran kebudayaan di luar negeri. Barang-barang tersebut sangat dinilai tinggi oleh orangorang yang melihatnya Clan dapat mencerminkan nilai ke- . budayaan yang tinggi yang pernah hidup di suatu daerah kecil di Indonesia.
Lain halnya dengan kesenian. Apabila peninggalan-peninggalan lain berbentuk barang nyata dan setiap waktu dapat dilihat dengan mata, sebaliknya kesenian tidak dapat dinikmati setiap saat, karena harus diadakan dan dipentaskan. Untuk mengadakannya saja sudah sulit, karena kesenian yang asli. tinggal kenangan, dan masih satu dua orang saja yang masih menyimpan ingatan bagaimana kesenian yang sebenarnya di zaman dahulu. Dengan ingatan yang disambung-sambung dapatlah diciptakan tarian yang hampir serupa dengan yang asli; Namun tetap ada hambatan besar, yakni instrumen atau musiknya sudah tidak dapat dimainkan kembali karena orangorangnya (Bumi Sumpio) sudah terlalu tua, dan sejak dihapusnya daerah Swapraja terhenti pulalah kegiatan kesenian tradisional, kecuali beberapa permainan rakyat yang masih dimainkan di kampung-kampung.
Sebagian tarian-tarian klasik Bima temyata sudah · dimainkan sejak zaman kejayaan Kerajaan yang dapat dibaca di dalam naskah lama yang menceriterakan suatu upacara keramaian di Istana dengan berbagai tarian.
Di dalam naskah yang bersangkutan ditulis secara rinci mengenai p,akaian-pakaian adat yang dikenakan oleh berbagai pangkat hadat Kerajaan, yang dipakai oleh Sultan sendiri, Jeneli, Tureli, Bunii, dan Jena, yang disertai dengan warnawarnanya, kerisnya, dan jenis-jenis permainan yang dipertunjukkan pada saat itu.
Beruntung sebagian dari naskah-naskah peninggalan Sultan Bima dapat diselamatkan dari· kepunahan dan kini dalam keadaan masih bisa dibaca. Hanya sayangnya, karena naskahnaskah tersebut tertulis dalam aksara Arab Melayu, maka tidak banyak lagi orang bisa membacanya.,
BAB V KESIMPULAN UMUM
Setelah uraian dalam bab-bab terdahulu, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut :
S.l Banyak hal yang berguna dan belum pernah diketahui yang dapat terungkap dari isi naskah-naskah lama pada umumnya dan naskah Bima pada khususnya, yang beberapa di antaranya dimuat di dalam tulisan ini. Selain sejarah dan latar belakang kehidupan sosial budaya masyarakat daerah Bima, dapat pula diketahui pandangan kehidupannya yang sangkutan dengan kesadaran hukum dan keadilan.
S.2 Naskah-naskah yang tercantum dalam Bab I adalah contoh pengaturan hukum adat yang telah berlaku berabad-abad lamanya , kecuali Naskah 5 yang merupakan perjanjian dengan pihak Belanda yang ditegaskan kembali dan diperbaharui menurut keperluan dan kebutuhan waktu pada saat diperlukan. Semua kep.utusan hukum, baik berupa hukum yang menyangkut kebijaksanaan Pemerintah, hukum yang dijatuhkan terhadap kasus-kasus kejadian, maupun hukum tentang pengaturan kesejahteraan (dalam arti sosial ekonomi) orang banyak (termasuk warisan, kelahiran, dan sebagainya) merupakan hasil musyawarah hadat yang dihadiri oleh Sultan dan atau Raja Bicara sebagai Kepala Hadat yang di dalam sebagian naskah disebut dengan Wazir al-Mu'azam , Tureli , Jeneli , Bumi, dan Jena yang bersangkutan. Termasuk di dalamnya hukum yang mengatur kesyahbandaran , bea cukai , sewa pelabuhan , dan keselamatan kapal atau perahu di laut beserta dagangannya. Demikian pula perjanjian antara Sultan I dan pengikut-pengikutnya yang setia tetap disalin ulang oleh Sultan-Sultan .berikutnya agar keturunannya mengetahui dan tetap menjunjung tinggi perjanjian tersebut. Dengan demikian terjalinlah semacam cinta setia yang tidak terhapuskan sampai zaman sekarang ini.
5.3 Dari rumusan penyalinan ulang dapat diketahui bahwa peaturan yang disalin bermula dari Sultan terdahulu yang disebutkan dalam naskah, sehingga naskah "Hukum Bicara Undang-Undang Bandar Bima" adalah pembaharuan dari naskah "Peraturan Kesyahbandaran dan Kelautan " yang pemah ada pada zaman Sultan I, Sultan Abdul Kahir yang memerintah pada tahun 1620-1640. Pada zaman itu Sultan sudah berpegang pada peraturan yang telah ada dan hanya menambah dengan penetapan pembebasan keturunan Pendekar Islam bangsa Melayu dari pembayaran bea dan cukai dalam bandar Bima.
5 .4 Motivasi Hukum Syara' Dana Mbojo (hukum adat tanah Bima) be rs umber pada falsafah tua yang bernilai tinggi, yang menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia dan perikeadilan. Hukum adat ini dirumuskan dalam bentuk bahasa yang mempunyai cirikhas daerah. Hal ini terlihat dari kalimatkalimat yang meskipun bahasanya bahasa Melayu, susunan kata-kata di dalamnya mempunyai arti dan makna tersendiri . Kelihatannya hukum adat Bima berpegang pada falsafah bahwa bertambah tinggi derajat seseorang, bertambah besar pula tanggung jawabnya sebagai pan utan dan contoh yang patut ditiru oleh masyarakat. Oleh kai-ena itu , apabila seorang anak Raj;i (istilah di dalam naskah) berbuat kesa!ahan atau pelanggaran, maka hukum dendanya akan Iebih berat daripada seorang hamba yang berbuat kesalahan. Pada masa itu masih terdapat golongan hamba (budak) yang berasal dari orang-orang yang dirampok. Hamba di Birna sendiri keadaannya jauh dari keadaan ditindas seperti di tern pat Jain. Mereka sama sekali tidak diperlakukan kasar atau dalam keadaan tertekan. Mereka dianggap sebagai pembantu biasa dari majikannya , bahkan bisa jadi statusnya meningkat karena perkawinan atau dapat mengumpulkan harta sendiri . Demikian tulisan D.F . van Braam Morris di dalam "Nota van Toelichting", halaman 200 .
5 .5 Masalah pertanahan dan lahan sawah, yang di dalam naskah disebut bandang , telah diatur sejak ± abad ke-15, dengan menetapkan cara-cara rakyat membuka tanah pertanian dan lahan-lahan mana yang boleh dijadikan tanah sawah hadat. Demikian pentingnya masalah pertanian dan peternakan, sampai-sampai ada aturan terperinci mengenai tanaman apabila ada kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain atau temak orang lain, sedangkan mengenai temak ada peraturan tersendiri. Apabila ada yang terdapat mati, masalahnya diselesaikan secara benar , sehingga siapa yang bersalah dalam hal itu, akan dikenakan sanksi, yakni denda berupa real atau suku.
5.6Dari pasal-pasal yang diatur tersebut, tergambar suatu prinsip larangan merugikan orang lain walaupun dalam bentuk seringan-ringannya. Membuat orang lain terkejut sehingga orang yang bersangkutan menderita luka berat, Iuka ringan, atau meninggal, misalnya, maka tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi denda. Apabila hany'a membuat terkejut saja (yang teringan), dendanya dalam bahasa Birna adalah: Kaleli sabua, mangge satembe, artinya: 'Kemiri sebiji, asam setangkai' . Hukuman ini mengandung arti kiasan sebagai berikut : Setiap yang rusak atau terganggu, wajib dikembalikan sebagaimana semula. Andaikata tidak mampu membayar denda yang ditetapkan, cukup dengan kemiri sebiji dan asam setangkai , sebagai lambang menyambung kembali silaturrahmi yang telah terputus. Kebetulan pohon kemiri dan pohon asam tumbuh berlirnpah ruah di Birna sejak dahulu kala dan buahnya dipergunakan sebagai obat tradisional.
5 .7 Sejalan dengan perkem bangan dan peru bahan ketatanegaraan di Indonesia pada abad XX, berubah pulalah susunan wilayah Pemerintahan Bima. Sebelumnya, semasa Pemerintahan Hindia Belanda, kontrak terakhir antara Pemerintah Hindia Belanda, dan Zelfbestuur Bima, yang ditandatangani pada tanggal 1 J Desem ber 1938, menyebutkan wewenang Pemerintah Kerajaan Bima untuk mengatur urusan pelabuhan, pelayaran, dan lain-lain. Hak-hak ini dihilangkan dan diganti dengan yang tersebut di dalam Lampiran IV kontrak tersebut sebagai berikut:
1. Hak memberikan surat laut, pas kapal, dan surat kapal yang lain.
2. Hak mengatur pelayaran laut.
3. Hak polisi pelabuhan dan uru8an pelabuhan.
4. Hak penerangan pesisir, pembuatan tanda alur, penjawatan pandu, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan hal melindungi dan mengatur pelayaran kapal.
Meskipun dalam keadaan kekuasaan yang terbatas, Pemerintah Kesultanan Bima pada periode pra-Perang Dunia II dapat mempertahankan peranannya sebagai pusat kegiatan Pemerintahan dan perdagangan di Indonesia bagian timur. Pelabuhannya menjadi samudera, tempat kapal-kapal pengangku t hasil bumi dan hewan langsung melakukan ekspor ke luar daerah dan ke luar negeri.
Hubungan antarbangsa yang terjadi membawa daerah ini ke tingkat kemajuan yang cukup berarti pada masanya dengan posisi kota Bima sebagai kota pelabuhan yang memegang peranan sebagai titik sentral antara timur-barat dan utara-selatan .
S.8Dapat disimpulkan bahwa konstelasi Pemerintahan Kesultanan Bima dari awal sampai akhir tetap untuk dan berlaku ef ektif, meskipun selalu mengalami rongrongan dan tekanan-tekanan dari pihak Belanda, yang sedikit demi sedikit menembus benteng ketahanan Pemerintahan Kesultanan dengan mengurangi kewenangan di segala bidang. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang penghapusan daerah-daerah swapraja di Indonesia, Daerah Swapraja Bima (nama daerah Kesultanan Bima setelah kemerdekaan Republik Indonesia) diubah statusnya menjadi Daerah Kabupaten Tingkat II Bima, salah satu dari enam kabupaten dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat.
S.9Untuk menghadapi perkembangan ' kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang berjalan sangat cepat, hendaknya kita dapat meningkatkan kemampuan membangun di segala bidang, di samping meningkatkan kerja yang mantap dengan menghimpun aspirasi yang hidup di daerah. Potensi yang ada di daerah Indonesia bagian timur sangat besar. Sumber daya alam dan sumber daya manusianya perlu dimanfaatkan untuk mencapai tingkat pem bangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.
S .1 O Sangat diperlukan perhatian yang besar terhadap naskahnaskah lama, terutama kaum muda, agar sambungan sejarah dari generasi ke generasi berikutnya tidak terputus. Minat membaca naskah-naskah di bagian Indonesia Timur ini hams dibangkitkan , baik yang ditulis dengan huruf Arab, huruf Arab Melayu, huruf daerah .
S .11 Salah satu faedah mem baca isi naskah lama adalah bertam bahnya ilmu pengetahuan kita dalam berbagai bidang, antara lain yang menyangkut budi pekerti seperti yang tercantum di dalam naskah berikut ini.
Bismillahi Alrahman Alrahim.
Dengan nama Allah aku mulai membaca kitab Tuhan yang murah lagi mengasihani. Segala puji dari Allah menjadikan Raja yang adil isi sorga na 'im dan Sultan yang dhalim isi neraka jahanam. Dan rahmat Allah dan salam Allah atas penghulu kita
Nabi Muhammad saw. dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya sekalian.
Adapun kemudian daripada itu maka inilah suatu risalat dipindahkan di dalam kitab Syamsul Almaarif, yang besar dan segala kaum yang mengetahui segala ilmu ini bagi imam bernama Ahmad anak Ali bangsanya Bone, telah disucikan Allah nyawanya, perkenankan olehmu, ya Allah.
Pasal pada mengatakan daripada hal segala perbuatan yang bemama Sultan itu bahwa wajib atasnya memeliharakan negerinya dan rakyatnya dan mendirikan Hukum Syarak Allah Taala dan istiadatnya segala Raja-raja yang marhum.
Maka surat memeliharakan negeri itu bahwa dijagakan masuk fitnah dalamnya atau mencuri dan merampas atau berdendah atau sabung dan segala nama pengaturan dan menjual atau beli apiun.
Maka memelihara rakyatnya seolah-olah memeliharakan atau makande akan negerinya ; dan memeliharakan negeri itu meneguhkan negerinya bersedia dengan senjata yang bagus dengan lengkap dengan obat dan pelurunya dan membanyakkan laskamya dan meneguhi segala pakar negerinya dan disuruh tempati satu yang besar pada tiap-tiap satu kampungnya supaya jangan sampai binasa. Dan supaya mem beri hebat pada mata manusia lagi bertambah-tambah mulia martabatnya nama Sultan lagi masyur wartanya pada segala negeri yang asing. Dan melengkapkan menterinya orang laki-laki lagi merdeka dan budiman dan sempuma bijaksana daripada ihnu agama dan ihnu adat, lagi berani dengan akalnya bukan berani dengan hawa nafsunya, lagi tiada boleh akan harta Rajanya dan tiada tamak akan harta rakyatnya.
Dan tiada takut memberi ingat atau mengajarkan Rajanya apabila perkataan atau perbuatan itu Rajanya menyalahi hukum syarak atau hukum adat dan · lagi keras agamanya dan kuat ia berbuat ibadah dan meramaikan negeri Rajanya dengan mengerjakan sunnah Rasul Allah. Dan menyegerahkan barang apa perintah Rajanya dan jangan khianat akan harta Rajanya dan mendirikan barang hukum Rajanya.
Dan membanyakkan malunya dan takutnya akan jalan yang ia sepatutnya bahwa ia jangan takut membuka mulut di hadapan Rajanya daripada segala jalan yang benar jikalau dibunuh oleh Rajanya sekalipun. Maka demikianlah sifat kelakuan orang yang dijadikan menterinya oleh Sultannya, supaya selamat negerinya dan sejahtera segala rakyatnya daripada sekalian perbuatan yang maksiat dan supaya tetap di dalam perbuatan taat dan ibadat.
Bermula apabila Tuan Sultan berkehendak menjadikan orang digelarkan menterinya, maka wajib ia mencobakan dahulu supaya nyata segala perangainya dan kelakuannya. Apabila akhir kebajikannya , maka dinaikkan atas pangkat gelarang yang menteri dan apabila akhir kejahatan padanya, maka jangan sekali-kali menjadikan menteri orang itu, dari karena jalan itulah membinasakan hukum agama atau hukum adat . Dan apabila telah binasa hukum dan adat maka rusaklah negeri dan apabila dan rusaklah negeri niscaya rusaklah rakyatnya dan apabila rusak rakyatnya, niscaya binasa rusaklah menterinya dan apabila binasa menterinya maka binasalah Sultannya, maka apabila rusak hukum syarak Allah Taala binasalah dunia dan akhirat tak dapat tiada masuk di dalam neraka.
Dan apabila binasa hukum adat Raja yang marhum, niscaya banyaklah fitnah dan perbantahan dan kelaparan dan banyaklah rakyatnya yang ke luar berpindah pada negeri yang lain, maka jatuhlah atas kerugian Sultannya dan mehalallah segala makanan atau buah-buahan daripada hal dhalim Sultan dan menterinya. Dan apabila Sultan mengerjakan binasalah jadi daif kerjaannya dan jadi miskin segala rakyatnya, seperti firman Allah Taala di dalam Quran :
Wa maa kunnaa muhlikil qura'
ilia wa ahluha dhaalimuun .
Artinya :
Dan tiada ada kami membinasakan segala negeri itu melainkan daripada sebab Sultan dan menterinya berbuat dhalim.
Maka artinya dhalim itu bukan hukum Allah yang dihukumkan atau bukan adat yang benar yang diadatkannya.
Bermula surat lagi diri Sultan itu yaitu empat perkara:
Pertama, jangan suka duduk dengan orang perempuan.
Kedua, jangan duduk dengan kanak-kanak.
Ketiga, jangan duduk dengan orang fasik, artinya orang minum tuak dan makan apiun dan butur dan bersabung.
Keempat, jangan duduk dengan orang munafik, artinya yang tiada mau fa sembahyang dan puasa atau membagikan harta zakatnya atau orang yang semata bicara dunia zakiat. Dan apabila Sultan duduk dengan sifat orang yang demikian itu niscaya binasalah hukum syarak atau hukum adatnya dan hilanglah akalnya dan pikiran yang halus lagi jernih dan bertambah-tambahlah keruhamahnya . dan masuklah seterusnya daripada manusia atau, daripada jin.
Demikianlah isi salah satu naskah yang mengandung syaratsyarat untuk menjadi seorang pemimpin pada masa lalu.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah , Taufik 1985 Sejarah Lokal di Indonesia. Yogyakarta Gajah Mada University Press.
Amin, Ahmad 1971 'Sejarah Bima : Sejarah Pemerintahan dan Serbaserbi Kebudayaan Bima." Jilid I dan II. Bima.
Bram Morris, D. F. van. 1891 'Nota van Toelichting Behoorende bij het Contract Gesloten met het Landschap Bima op den 20 Sten Oct. 1886." TBG
Chambert-Loir , Henri 1982 Syair Kerajaan Bima. Jakarta : Lembaga Pendidikan Perancis untuk Timur Jauh (EFEO).
Cense, A.A. 1978 "Maleise Invloeden in het Oostelijk Deel van de lndonesische Archipel. " B KI 134 : 415 --43 2.
Dainste, H.T. 1941 " Islam en Sirih Puan te Sima (Soembawa) Atjehsche Invloeden ?" BKI 100 : 55 - 70.
Hitchcock , Michael J. 1987 "The Bimanese Kris : Aesthetics and Social Value." BK/ : 125 -- 140.
Kusumaatmadja, Mochtar 1978 Hukum Laut Intemasional. Bina Cipta. Mulyadi, S.W.R. dan H. St. Maryam R. Salahuddin 1990 Katalogus Naskah Melayu Bima I. Bima : Yayasan Museum Kebudayaan Samparaja. Noorduyn , J. l 987a "Bima en Sumbawa : Bijdragen tot de Geschiedenis van de Sultanaten Bima en Sumbawa door A. Ligtvoet en G.P. Rouffaet. " Dordrecht Holland : Foris Publications. VKJ 129. l 987b 'Makassar and the lslamization of Bima." BK! 143: 312-342 . Nooteboom , C. 1950 'Enkele Feiten uit de Geschiedenis van Manggarai (West-Flores)." Bingkisan Budi: 207- 211. Leiden; A.W. Sijthoff s'Uitgeversmaatschappij N.V. Razak, Abd. Daeng Patunru 1983 Sejarah Gowa. Makasar : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan. Salahuddin, H. St. Maryam R. dan H. Abdul Wahab H. Ismail 1988 "Pemerintah Adat Kerajaan Bima : Struktur dan Hukum: '' Mataram : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Sardjono, Sapto 1985 Hukum Dagang Laut bagi Indonesia. Jakarta : Simplex. Zollinger, H. 1850 · 'Verslag van eene Reis naar Bima en Soembawa, en naar eenige Plaatsen op Celebes, Saleijer en Floris, Gedurende de Maanden Mei tot December 184'7. Batavia: Lange. VBG 23-l.
' I
Dafatr Singkatan
BKI Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde.
EFEO Ecole Francaise d'Extreme-Orient .
TBG Tijdschrif vorr het Binnerlandsch Bestuur .
VBG Verhandelingen van het Bataviaasch Gensotschap van Kunsten en Wetenschppen .
VKI Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Landen Volkenkunde .
<;:::i •t Vl ,,, i:.: < O: "I • 1: :::> __ ....., __ _ ;:, I . ., .., _, , . i ,, II ) . ,·1 I-·:: 0. IY.I !) 1 " ,, ,_ ; ,.
Lampinm 2
DAFT AR KA TA SU KAR
. ela = pengikut la will = dada karoto = kerongkongan ndo'o = petak sawah, helai raba rolapa = pengairan sawah to'i = kecil
bora-bora = pegawai-pegawai
siri puan = upacara kerarnaian adat untuk ·merayakan Maulid Na bi Muhammad saw. dengan mengangkat usungan besar siri puan.
tonda Jeneli = Petugas-petugas di Kejenelian (Kecamatan)
Daftar Arti Kata Pangkat Hadat Kerajaan Bin'la menurut Urutan Jabatannya
l . Seri Sultan Raja 4an Kepala Pemerintahan
2. Raja Bicara Kepala Pemerintahan Hadat
Anggota Pemerintahan Hadat 3. Raja Sakuru Kepala Pasukan Kerajaan dan 7. Bumi Renda Panglima Perang.
4. Turelt (5 orang) Majelis Anggota Dewan Pemerintahan
S. ]eneli ( l 0 orang) Kepala Distrik
6. Bumi Lum(l (2 orang) a. Bumi Luma Rasana : Kepala Hadat b. Bumi Luma Bolo Wakil Kepala Hadat
8 .- l'rnmi NaE ( 12 orang) Pembantu Jeneli dan merupakan Wakil Jeneli
9. Rato Parenta Kepala rumah tangga istana Sultan
10. Bumi Nggeko ( 16 orang) Yang bertugas dalam istana dan berjaga secara bergilir
1 1. Nenti Mone ( 12 orang) Petugas penjaga atau pesuruh dalam istana
dikepalai: a. Ompu Toi Kepala b. OmpuCepe Wakil Kepala c. Ananauru Parewa : Pembantu d. Ananguru Partiga : Pembantu
12.Dari adalah suku ; adl empat dari yang kepalanya menduduki jabatan dalam Kerajaan Bima: a. Jena Luma Mbojo b. JenaMone c. Jena Luma Bolo d. Batadadi
Mereka dengan mempunyai · pekerjaan tetap, antara lain tugas sewaktu Maulud (Sirihpuan), pada hari raya mereka bekerja di dalam istana Sultan.
t t '
Yang mengepalai bawahan-bawahan ini adalah : . a. Bata Jero b . Mbangi Kuta c. Mbangi Tuntu d . Pata Asi.
t 3. Mbangi adalah pesuruh yang mengurus dan menyampaikan perintah yang turun dari Bumi Luma. Kepala Mbangi disebut Mbangi NaE, yaitu: a. Batangampo sebagai Kepala b. Batajuru sebagai Wakil.
Mbangi bawahan ada 17 orang yang dibagi dalam 3 kelompok :
( l) Mbangi bawahan Bumi Luma RasanaE 6 orang antara lain: Bata Bolo sebagai Kepala Bata Tonggondoa dan seterusnya.
(2) Mbangi bawahan Bumi Luma Bolo 6 orang.
(3) Mbangi bawahan Raja Bicara 5 orang.
14. Ananggu"' adalah sebagai Hulubalang (Perwira) 1-8 Anangguru Mbojo. 9-10 Bumi Sumpi Mbojo dan Bolo.
Tugas mereka selain berjaga di istana pada waktu keramaian kerajaan seperti Maulud (Sirihpuan) mereka bennain tandok (bahasa Bima: siri) bertanggung jawab pada . Bumi Renda.
15. Jena adalah pasukan berkuda
l - 12 : Jena Jara Asi sebagai Kepala Jena _ Jara Kapa adalah Wakil Kepala dan seterusnya
13 dan 14: Punta Jara Asi adalah pesuruh Jena Jara Asi Punta Jara Kapa adalah pesuruh Jena Jara Kapa.
16. Kepala Dari (Suku) Sajeneli namanya Tonda ]eneli ada sebelas orang: 1-8 : Tonda Jenell Mbojo
Tonda Jenell Sape dan seterusnya
9-11 : Jena
17. Bumi Bangkapupa dengan bawahannya beberapa orang, juga mempunyai pekerjaan sebagai "em pat Dari".
18. Untuk mengerjakan kayu emas dan besi keperluan kerajaan, ditunjuk petugas-petugas:
a. Bumi Ncawu (tukang kayu), dikepalai oleh Bumi Jero dengan 4 orang pejabat lain.
b. Bumi Ndede Masa (tukang emas) 4 orang Bumi Ndede Masa Mbojo dan seterusnya.
c. Bumi Ndede Besi (tukang besi) 4 o.rang Bumi Ndede Besi Mbojo dan seterusnya
19. Bumi Silu dan Gendang adalah petugas kesenian dan tarian dalam istana Sultan dengan tukang musik: Bumi Sampio, Bumi Silu Mbojo, dan seterusnya sampai enam orang ditambah dengan tukang gendang.
20. Pejabat Agama/Hukum Syara adalah Imam , Khatib , dan Lebe NaE serta bawahannya.
Pimpinannya adalah "Qathi".
Khatib ada ernpat: Khatib Tua, Khatib Karoto, Khatib Lawili, dan Khatib Toi.