10.5281/zenodo.15547500 1(1), 5-11, 2025. Muhammad, Pasisir (2025) JURNAL MUSLIHAT: Jurnal Muslihat: Sastra Eksperimental Sastra Eksperimental
Narasi Alternatif Konflik Agraria di Dusun Warung Kalde (1979–1985) pada Fase Pra-Ekspansi Unpad Jatinangor
2 Hamdan Muhammad1 , Guntur Pasisir
1Department of Foreign Languages & Literature, National Tsing Hua University, Taiwan ([email protected]) 2Department of English, Linguistics and Theatre Studies, National University of Singapore, 21 Lower Kent Ridge Road, Singapore 119077 ([email protected])
Abstrak
Tulisan ini merekonstruksi narasi konflik agraria mikro di Dusun Warung Kalde, Desa Cikeruh, yang terjadi antara tahun 1979 hingga 1985—periode yang secara historis beririsan dengan masa transisi status tanah di wilayah Jatinangor menjelang rencana pemusatan kampus Universitas Padjadjaran (Unpad). Berdasarkan dokumen resmi, pemindahan kampus Unpad baru dimulai secara bertahap sejak 1983, dimulai dari Fakultas Pertanian, dan disahkan secara hukum melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 593/3590/1987. Akan tetapi, narasi sejarah lokal mengenai perlawanan warga terhadap transformasi lahan bekas perkebunan kolonial menjadi zona pendidikan tidak pernah tercatat dalam arsip publik maupun media arus utama. Artikel ini menyarankan pembacaan ulang terhadap arsip lokal yang tidak terdokumentasikan secara resmi sebagai kunci memahami relasi kuasa dalam konflik agraria di Sumedang.
Kata Kunci Konflik Agraria, Warung Kalde, Sejarah Lisan, Pembangunan Pendidikan, Jatinangor
1 PENDAHULUAN
Perubahan lanskap agraria di wilayah Jatinangor merupakan salah satu transformasi spasial terbesar dalam sejarah kontemporer Sumedang. Kawasan yang dulunya merupakan bagian dari kebun teh dan karet Baud—dikuasai oleh Maatschappij tot Exploitatie der Baud-Landen sejak abad ke-19—mengalami pergeseran drastis sejak pemerintah provinsi dan Universitas Padjadjaran merencanakan
pemusatan seluruh aktivitas kampus di wilayah tersebut (Tempo, 2023).
Fase awal pemindahan dimulai pada tahun 1983 dengan pendirian Fakultas Pertanian. Selanjutnya, SK Gubernur Jawa Barat No. 593/3590/1987 menjadi dasar legal formal yang mengesahkan pengalihan lahan ke pihak Unpad (Unpad, 2023). Namun di luar dokumen tersebut, terdapat celah waktu antara akhir 1970-an hingga pertengahan 1980-an yang luput dari pengawasan arsip resmi.
Dalam celah sejarah itulah, Dusun Warung Kalde mengalami benturan yang tidak terdengar. Terletak di sisi barat Desa Cikeruh, RW 01 ini menjadi zona yang diklaim sebagai “tanah kosong tidak produktif”—padahal pada waktu itu masih digunakan oleh masyarakat sebagai lahan garapan kolektif berbasis warisan adat pengelolaan kebun tinggal. Beberapa penggarap adalah eks buruh kebun Baud yang tidak tercatat dalam sensus formal. Ketika surat edaran peralihan lahan mulai disebar oleh kecamatan pada 1981, protes-protes kecil mulai muncul—berupa selebaran anonim, sablon peta desa, hingga penolakan simbolik dalam forum warga.
Tulisan ini mencoba merekonstruksi episode sejarah tersebut. Pertanyaan kunci yang diajukan adalah:
1. Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan warga Warung Kalde terjadi dalam konteks minim dokumentasi resmi?
2. Siapa saja aktor non-negara yang terlibat dalam proses pengaburan sejarah tersebut?
3. Apa saja taktik resistensi simbolik yang digunakan oleh warga dalam menghadapi ekspansi pendidikan?
Penelitian ini penting sebagai pembacaan ulang relasi kuasa agraria dalam pembangunan pendidikan tinggi, serta sebagai pengingat bahwa tidak semua pembangunan dimulai dari
halaman yang kosong—ada ingatan yang dibajak.
2 TINJAUAN PUSTAKA
Kajian tentang konflik agraria di Indonesia umumnya menempatkan warga sebagai objek dalam proyek pembangunan (Peluso, 1992; Li, 2014). Dalam kasus Jatinangor, pembangunan kampus Unpad seringkali diasumsikan sebagai proses teknokratis yang tanpa hambatan, padahal arsip desa dan testimoni warga menunjukkan adanya ketegangan sosial di tingkat dusun.
James Scott (1985) memperkenalkan konsep “resistensi sehari-hari” sebagai tindakan tidak langsung dan anonim yang dilakukan oleh pihak tertindas. Taktik seperti selebaran, penolakan administratif, dan sabotase simbolik merupakan bagian dari spektrum ini. Konsep ini penting untuk membaca konflik di Warung Kalde, yang tidak melibatkan senjata tetapi tetap menyentuh struktur kekuasaan.
Sementara itu, Trouillot (1995) menyatakan bahwa sejarah dibentuk oleh siapa yang punya kuasa untuk mencatat, bukan hanya siapa yang mengalami. Ini menjelaskan bagaimana sejarah Warung Kalde bisa hilang bukan karena tidak terjadi, melainkan karena tidak dimasukkan ke dalam narasi pembangunan resmi.
Dewi (2005) dan Setiawan (2019) menunjukkan pentingnya media alternatif dan fotografi amatir sebagai sumber sejarah. Mereka menyebut ini sebagai “arsip bayangan”—sumber yang tidak diakui secara legal, tetapi justru menyimpan jejak yang paling jujur dari sebuah masyarakat yang ditekan.
3 METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui triangulasi tiga jenis sumber: dokumen administratif resmi, arsip tak resmi (arsip bayangan), dan sejarah lisan (oral history). Metode ini dipilih karena karakter konflik yang dikaji adalah “tak terdokumentasikan” secara formal, namun hadir secara kuat dalam ingatan kolektif warga Dusun Warung Kalde.
3.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Dokumen administratif diperoleh dari:
1. Arsip Kecamatan Jatinangor (1980–1987), termasuk Surat Edaran No. 05/1981 tentang pendataan lahan tidak produktif,
2. Peta Desa Cikeruh versi 1981 dan revisinya tahun 1987,
3. SK Gubernur Jawa Barat No. 593/3590/1987 sebagai legitimasi alih fungsi lahan.
Arsip bayangan mencakup:
1. 5 selebaran agraria yang disimpan oleh keluarga warga, berisi slogan seperti “Tanah ini bukan Tanah Kosong” dan “Petani Bukan Pengganggu,”
2. 19 foto hitam-putih hasil jepretan warga menggunakan kamera Ricoh KR-5 (35mm), memperlihatkan peta desa yang dicoret ulang,
3. 6 rekaman radio komunitas “Suara Warga Kalde,” berisi siaran malam tahun 1982–1983 sebelum frekuensinya dibekukan oleh kantor kecamatan.
Wawancara sejarah lisan dilakukan pada Agustus–Oktober 2024 terhadap 21 narasumber, termasuk petani penggarap lama, eks-perangkat desa, dan mantan pengelola warung kopi. Wawancara disusun semi-terstruktur, direkam dan ditranskrip lalu dikodekan tematis menggunakan NVivo 14.
3.2 Teknik Analisis
Analisis dilakukan dalam tiga tahap:
1. Reduksi data berdasarkan kode tematik: “grafiti peta,” “selebaran tengah malam,” “pengusiran tak resmi,” dan “penyanderaan administratif.”
2. Analisis semiotik pada foto dan selebaran, dengan fokus pada simbol-simbol penolakan visual terhadap klaim negara.
3. Penyandingan silang (triangulasi) antara ingatan warga, artefak visual, dan kronologi resmi dalam dokumen pemerintahan.
Kredibilitas data diuji melalui validitas internal narasi (kesesuaian testimoni lintas waktu), serta validitas naratif kontekstual (keterhubungan dengan peristiwa legal seperti keluarnya SK Gubernur 1987).
4 HASIL PENELITIAN
10.5281/zenodo.15547500
4.1 Pola Pengosongan Lahan “Diam-Diam”
Surat Edaran No. 05/1981 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jatinangor menyebutkan bahwa beberapa lahan di wilayah RW 01 Cikeruh “akan diprioritaskan untuk program pendidikan.” Namun, dalam praktiknya, surat ini dijadikan dasar oleh aparat desa untuk melakukan pendataan dan pembatasan aktivitas warga di area-area yang dianggap “tidak produktif.”
Ahmad (2024, 15 Agustus), mantan perangkat RT, menyatakan:
“Kami diminta mendata siapa yang ‘hanya’ menanam singkong dan jagung. Lahan seperti itu akan diambil, katanya, karena tidak cukup ‘ekonomis’ bagi pembangunan.”
4.2 Munculnya “Kelompok Penjaga Kebun”
Pada akhir 1981, muncul jaringan informal warga muda yang menamakan dirinya “Kelompok Penjaga Kebun.” Mereka mulai mencetak dan menyebar selebaran sederhana berisi penolakan terhadap ekspansi kampus, dengan bahasa yang tajam dan simbolik.
Salah satu selebaran berbunyi:
“Tanah ini bukan sisa. Ini bukan milik siapa pun. Tapi kami yang menghidupkannya.”
Siti (2024, 22 Agustus), penjual nasi kuning yang kala itu sering memberi kopi gratis untuk kelompok ini, mengingat:
“Kalau malam Jumat, anak-anak itu ngumpul diam-diam. Mereka menggambar ulang peta desa pakai cat minyak di tikar.”
4.3 Sabotase Peta Desa dan Simbolisme Penolakan
Peta administratif desa Cikeruh yang dipajang di Balai Desa pada 1982 diubah diam-diam. Wilayah yang sebelumnya diarsir sebagai “lahan kosong” tiba-tiba tertulis: “DIPERTAHANKAN OLEH WARGA.” Peristiwa ini tidak pernah dilaporkan dalam berita lokal, namun direkam oleh foto hitam-putih milik Eman (2024, 3 September), pemuda desa yang saat itu bekerja di toko foto. Eman menyatakan:
“Saya potret malam hari. Pakai kamera pinjaman dari mahasiswa Bandung. Tapi saya simpan bertahun-tahun. Takut.”
4.4 Insiden Petasan Pondok Ronda (1983)
Pada pertengahan 1983, sebuah ledakan kecil dari petasan bambu terjadi di pondok ronda tua yang berdiri di antara lahan sengketa. Tidak ada korban, namun kejadian ini membuat kecamatan mengeluarkan edaran larangan ronda malam “tanpa izin.”
Karmin (2024, 1 September), teknisi radio komunitas, menyebut:
“Kami siarkan ulang suara ledakan itu di radio malam-malam. Pakai musik gamelan. Besoknya antena kami disegel.”
4.5 Penahanan Administratif dan Surat Paksa
Antara 1983–1984, sedikitnya 14 warga dipanggil ke kantor desa dan diminta menandatangani surat pernyataan bahwa mereka “tidak keberatan jika lahan digunakan untuk kepentingan pembangunan.” Penahanan ini berlangsung tanpa surat perintah dan dilakukan dengan alasan “pemeriksaan biasa.”
Tidak ada catatan pengadilan atau kepolisian atas peristiwa tersebut.
5 PEMBAHASAN
5.1 Resistensi Tanpa Narasi: Bukan Tak Ada, Tapi Tak Dicatat
Insureksi yang terjadi di Dusun Warung Kalde pada awal 1980-an bukan pemberontakan dalam pengertian klasik. Ia tidak mengusung senjata, tidak memproduksi manifestonya sendiri, dan tidak tercatat sebagai gangguan keamanan dalam laporan pemerintah. Namun jika ditilik dengan kerangka Scott (1985), tindakan-tindakan seperti menggambar ulang peta, menyebar selebaran, serta menyabotase simbol-simbol administratif adalah bagian dari strategi resistensi mikro yang kerap tidak diakui sebagai politik.
Negara dan aparatus lokal menggunakan narasi pembangunan sebagai selubung ideologis untuk meredam konflik agraria. Dalam arsip resmi, Warung Kalde disebut “tidak terdampak,” padahal sebagian wilayahnya diintervensi dalam struktur pengambilan alih secara bertahap.
5.2 “Peta Bohong” dan Sabotase Simbolik
Dalam banyak testimoni, coretan pada peta desa dianggap sebagai tindakan paling politis. Ia menggugat langsung struktur visual dari birokrasi. Peta
dianggap netral oleh negara, namun oleh warga, ia adalah perangkat pembohongan.
Eman (2024, 3 September) menyebutkan bahwa salah satu aksi mereka adalah menandai area garapan dengan warna merah darah yang dicampur cat air. Ini adalah bentuk semiotika agraria: warna bukan sekadar estetika, melainkan pengingat tentang darah yang telah ditanamkan dalam tanah oleh warga sejak generasi sebelumnya.
5.3 Narasi Pendidikan vs Hak Atas Tanah
Unpad sebagai institusi tidak bisa dipisahkan dari proses ini. Meskipun secara legal baru memperoleh legitimasi pada 1987, pembangunan secara fisik telah dimulai sejak 1983. Dalam testimoni warga, kampus dilihat bukan sebagai tempat belajar, tetapi sebagai bangunan yang “membatalkan” keberadaan mereka.
Terdapat paradoks dalam pembangunan pendidikan yang mengabaikan pengetahuan lokal. Di satu sisi negara mendorong ekspansi akademik, di sisi lain ia menghapus ingatan kolektif tentang bagaimana warga telah menjaga tanah itu bahkan sebelum kata “Jatinangor” menjadi simbol modernitas.
5.4 Kolaborasi Diam-diam: Aparat Desa Sebagai Perpanjangan Tangan
Aparat desa bukan pelaku utama represi, tetapi perantara kultural. Lurah dan Ketua RW secara lisan memerintahkan warga untuk “tidak ikut campur” dengan rencana besar pemerintah. Dalam bahasa administrasi, mereka menyebutnya “kerja sama.” Namun dalam narasi warga, itu adalah bentuk pengkhianatan.
Salah satu warga menyebutkan:
“RT kami bahkan menyuruh kami membubarkan ronda malam. Katanya biar tidak salah paham. Tapi kami tahu, itu perintah dari atas.”
6 SIMPULAN
Tulisan ini mencoba menghidupkan kembali sejarah pemberontakan mikro di Dusun Warung Kalde yang terjadi antara 1979–1985—masa sebelum keluarnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yang mengesahkan pemindahan kampus Unpad ke Jatinangor.
Bentuk perlawanan yang terjadi bukan dalam bentuk demonstrasi besar, tetapi melalui tindakan-tindakan kecil yang menyimpan makna politik besar: penandaan ulang peta, selebaran malam, sabotase simbolik, dan penolakan administratif. Semua ini membuktikan bahwa resistensi bisa hidup dalam senyap, dan justru karena itulah ia tak tertulis dalam sejarah formal.
Warung Kalde tidak pernah hilang dari peta. Yang hilang adalah cerita tentang bagaimana ia pernah menolak ditelan oleh proyek besar bernama “kemajuan.”
7 Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan
Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal akses terhadap arsip resmi yang lebih mendalam, terutama dokumen internal dari Unpad dan
Pemprov Jawa Barat pada periode 1979–1987. Selain itu, keterbatasan usia dan ingatan narasumber juga menjadi faktor penting dalam menilai keutuhan narasi sejarah lisan.
Penelitian lanjutan dapat memperluas studi ke wilayah-wilayah lain yang mengalami nasib serupa dalam proyek pembangunan pendidikan tinggi, serta menggali pendekatan visual-arsival untuk memulihkan fragmen-fragmen sejarah yang telah dihilangkan oleh negara.
REFERENSI
1. Ahmad, S. (2024, 15 Agustus). Wawancara personal. 5. Eman, H. (2024, 3 September). Wawancara personal. 7. Husna, N. (2009). Metodologi oral history dalam studi subaltern. Jurnal Historiografi, 3(1), 12–30. 8. Karmin, R. (2024, 1 September). Wawancara personal. 10. Peluso, N. L. (1992). Rich Forests, Poor People: Resource Control and
2. Andi, R. (2018). Keamanan Regional dan Pemberontakan Mikro. Bandung: Rajagrafindo Pers.
3. Dewi, S. (2005). Siaran komunitas dan sensor Orde Baru. Jurnal Media Lokal, 2(1), 15–27.
4. DetikPedia. (2021). Sejarah Jatinangor: Dari Perkebunan Teh dan Karet Jadi Kampung Mahasiswa. https://www.detik.com/edu/detikpe dia/d-5568298
6. Hidayat, M. (2017). Koridor Pendidikan dan Fragmentasi Agraria. Jakarta: Pustaka Nusantara.
9. Li, T. M. (2014). Land’s End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier. Durham: Duke University Press.
10.5281/zenodo.15547500
Resistance in Java. Berkeley: University of California Press. 12. Santoso, B. (1998). Pertanian dan Modernisasi: Sumedang 1965–1990. Bandung: ITB Press. 13. Scott, J. C. (1985). Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven: Yale University Press. 14. Setiawan, Y. (2019). Semiosis foto amatir dalam gerakan mikro. Jurnal Kriminologi, 7(3), 45–60. 15. Siti, N. (2024, 22 Agustus). Wawancara personal. 17. Trouillot, M. R. (1995). Silencing the Past: Power and the Production of History. Boston: Beacon Press. 19. Wijaya, F. (2018). Desa Terhapus: Dinamika Sosial Pinggiran. Jakarta: LP3ES.
11. Rahman, T. (2019). Arsip Tersembunyi: Subdenpom dan Dokumen Keamanan. Malang: UMM Press.
16. Tempo. (2023, 1 Mei). Sejarah Jatinangor: Dari Kebun Teh sampai Kawasan Perguruan Tinggi Jawa Barat. https://www.tempo.co/hiburan/sej arah-jatinangor-dari-kebun-teh-sam pai-kawasan-perguruan-tinggi-jawa -barat-126257
18. Unpad. (2023). Sejarah Universitas Padjadjaran. https://www.unpad.ac.id/universita s/sejarah/