NASI BUNGKUS DAN PENGKHIANATAN JALANAN
(CATATAN PERLAWANAN DAN POLITIK ADU DOMBA)
@_detakata 2025
Pengantar
Zine ini ditulis sebagai kabar bukan propaganda kekuasaan, melainkan propaganda kesadaran. Ia tidak meminta simpati, tidak pula menawarkan solusi instan. Ia mengajak pembaca melihat pola yang berulang, sistematis, dan disengaja: bagaimana rezim mengelola kemiskinan sebagai alat kontrol politik, lalu memanfaatkan kelaparan dan kebutaan politik untuk memecah perlawanan dari dalam.
Di jalanan kota-kota besar hingga kota menengah, kita menyaksikan adegan yang sama berulang seperti sandiwara murahan. Rakyat miskin turun dengan tuntutan yang masuk akal: harga pangan, upah, penggusuran, akses hidup layak.
Namun di tengah kerumunan itu, negara bekerja diam-diam. Bukan dengan dialog, melainkan dengan logistik recehan, narasi ketertiban, dan stigma yang diarahkan pada kelompok tertentu-terutama mereka yang tidak punya identitas almamater. Begitu disebut, publik berhenti berpikir. Aparat berhenti ragu. Warga merasa sah untuk menghakimi. Dalam kondisi seperti ini, kekerasan tidak lagi terlihat sebagai kekerasan, melainkan sebagai pembelaan diri.
Zine ini menolak logika itu. Ia menegaskan bahwa konflik horizontal bukan kecelakaan, melainkan hasil desain. Ketika warga miskin memukul warga miskin lain, rezim menang tanpa harus muncul ke permukaan. Ketika demo dibalas demo, ketika diskusi dibubarkan oleh warga sendiri, ketika laporan warga membatasi ruang gerak aksi, negara cukup berdiri di belakang layar.
Siapa Mereka yang Disebut Black Bloc?
Dalam literatur gerakan sosial internasional, black bloc bukan organisasi, bukan keanggotaan, bukan identitas permanen. Ia adalah taktik kolektif untuk melindungi anonimitas, meminimalkan penargetan individu, dan menegaskan kesetaraan di dalam aksi (Graeber, Direct Action). Namun di Indonesia, istilah ini dipreteli, dipelintir, dan diperas maknanya hingga tinggal satu fungsi: menandai musuh.
Ketika media menyebut black bloc, yang dimaksud sering kali bukan taktik, melainkan kelas sosial. Bukan metode, melainkan asal-usul. Mereka yang tidak mengenakan jas almamater, tidak berbicara bahasa kampus, tidak punya jaringan pers, langsung ditempatkan di posisi paling bawah dalam hierarki legitimasi aksi.
Label ini bekerja karena ia menumpang pada prasangka lama: bahwa orang miskin kota identik dengan chaos, bahwa buruh lepas identik dengan kekerasan, bahwa mereka yang tak berpendidikan formal tidak layak bicara politik. Di titik ini, stigma kelas bertemu dengan represi negara.
Akibatnya, begitu terjadi bentrok atau kekacauan-yang sering kali juga dipicu aparat-tuduhan langsung mengarah ke satu sasaran. Publik tidak bertanya siapa memulai. Mereka hanya ingin tahu siapa yang bisa disalahkan.
Pola Busuk: Bergerak Bersama, Lalu Menikam dari Belakang
Pola ini tidak lahir dari ruang kosong. la disusun dari pengalaman panjang negara menghadapi perlawanan rakyat. James C. Scott menyebutnya sebagai politik patronase yang dibungkus ketertiban. Dalam praktiknya, pola ini berjalan melalui beberapa tahap yang nyaris selalu sama.
Tahap pertama adalah mobilisasi bersama. Isu yang diangkat nyata dan rasakan langsung oleh warga. Tidak ada rekayasa di sini. Negara membiarkan api menyala agar bisa mengukurnya.
Tahap kedua adalah intervensi. Bukan lewat kebijakan, tetapi lewat perut. Nasi bungkus, rokok, amplop kecil, atau janji perlindungan menjadi alat utama. Di titik ini, sebagian warga ditarik keluar dari barisan kritik dan dimasukkan ke barisan penjaga ketertiban versi negara.
Tahap ketiga adalah pembingkaian. Media lokal, grup WhatsApp warga, hingga akun media sosial RT/RW mulai menyebarkan narasi: aksi ditunggangi, ada perusuh, ada kelompok hitam. Non mahasiswa/non almamater dijadikan wajah ancaman.
Tahap keempat adalah adu domba terbuka. Warga menggelar demo tandingan. Spanduk menolak aksi muncul. Laporan warga diajukan untuk membatasi ruang gerak massa. Diskusi publik dibubarkan atas nama ketertiban lingkungan
Di tahap akhir, warga sendiri yang melakukan kerja kotor: mengusir, menangkap, memukuli, bahkan menjadi informan. Negara tinggal mencatat hasil.
Di titik ini, garis antara warga dan aparat mengabur. Laporan warga menjadi dasar pembatasan ruang berkumpul. Izin dicabut. Lapangan ditutup. Balai RW disegel secara informal. Semua dilakukan atas nama kesepakatan lingkungan.
Nasi Bungkus Sebagai Alat Kekuasaan
Bantuan sesaat bukanlah kebijakan sosial. Ia adalah teknik kontrol. Hannah Arendt mengingatkan bahwa kekuasaan modern tidak selalu bekerja dengan senjata, tetapi dengan normalisasi kebohongan. Ketika bantuan kecil dianggap sebagai kemurahan hati, kritik dianggap sebagai ancaman.
Dalam konteks kemiskinan struktural, nasi bungkus menjadi simbol kepatuhan I murah, cepat, dan efektif. Ia tidak mengubah apa pun, tetapi cukup untu membuat seseorang berpikir dua kali sebelum melawan.
Di sinilah propaganda bekerja paling halus. Warga diyakinkan bahwa ketertiban lebih penting daripada keadilan, bahwa stabilitas lebih penting daripada perubahan.
Gerakan Warga Tandingan & Warga sebagai Aparat Bayangan
Fenomena demo tandingan tidak lahir dari ruang hampa. la tumbuh dari kombinasi ketakutan, kepentingan sesaat, dan narasi resmi yang terus diulang. Dalam konteks ini, warga tidak lagi sekadar penonton konflik, tetapi diposisikan secara sadar atau tidaksebagai ekstensi kekuasaan. Mereka menjadi aparat bayangan: tidak berseragam, tidak digaji tetap, tetapi menjalankan fungsi kontrol yang sama.
1) Dari Partisipasi ke Disiplin
Awalnya, warga diajak "berpartisipasi" menjaga lingkungan. Bahasa yang dipakai netral: ketertiban, keamanan, kenyamanan. Namun partisipasi ini perlahan bergeser menjadi disiplin. Warga diminta melapor, mencatat, memantau. Siapa yang datang ke diskusi? Siapa yang menginap? Siapa yang mengenakan pakaian hitam? Di titik ini, garis antara warga dan aparat mengabur. Laporan warga menjadi dasar pembatasan ruang berkumpul. Izin dicabut. Lapangan ditutup. Balai RW disegel secara informal. Semua dilakukan atas nama kesepakatan lingkungan.
2) Demo Menolak Demo: Legitimasi Palsu
Demo tandingan sering dipresentasikan sebagai suara mayoritas. Spanduk dicetak cepat, tuntutannya sederhana: "Tolak Aksi Anarkis", "Jaga Kota Tetap Damai". Media lokal memberi ruang. Aparat memberi pengawalan. Dengan sekali tayang, legitimasi terbentuk.
Padahal, yang ditolak bukan kekerasan, melainkan keberadaan kelompok tertentu. Non mahasiswa/non almamater kembali diposisikan sebagai ancaman. Dengan cara ini, pembungkaman tampil sebagai demokrasi.
3) Laporan Warga sebagai Senjata Administratif
Tidak semua represi terjadi di jalan. Banyak yang bekerja lewat administrasi: laporan kebisingan, izin keramaian, surat keberatan warga. Mekanisme ini tampak legal, tetapi selektif. Diskusi dibubarkan. Konsolidasi dipindahkan paksa. Ruang aman menghilang satu per satu. Administrasi menjadi senjata sunyi. Tidak berdarah, tetapi efektif.
4) Penangkapan Sosial: Mengusir, Mengepung, Menyerahkan Dalam fase lanjut, warga tidak hanya melapor. Mereka mengepung, mengusir, bahkan menangkap secara sosial. Seseorang ditahan ramai-ramai, diinterogasi, lalu diserahkan.
Kekerasan ini sering direkam dan disebar sebagai bukti kewaspadaan warga.
Yang bekerja di sini adalah legitimasi moral. Kekerasan dianggap sah karena dilakukan oleh warga, bukan aparat.
5) Mengapa Warga Mau Melakukannya?
Pertanyaan ini kerap dijawab secara simplistis: warga bodoh, apolitis, atau haus kekerasan. Penjelasan seperti itu keliru sekaligus berbahaya. Ia menutup mata dari kerja sistemik yang membuat warga bersedia-bahkan merasa benarmenjadi perpanjangan tangan represi. Di bawah ini adalah faktor-faktor utama yang saling menguatkan.
a) Ketakutan sebagai Modal Politik Ketakutan adalah bahan bakar paling murah Bukan hanya takut pada aparat, tetapi takut pada stigma: dicap pendukung perusuh, dicurigai, dipersulit urusan administrasi.
Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan modern bekerja melalui normalisasi-membuat orang mengawasi diri sendiri dan orang lain (Discipline and Punish, hlm. 195-203). Dalam kondisi ini, warga memilih patuh dan turut menertibkan demi keselamatan sosialnya.
b) Insentif Kecil, Efek Besar Logistik recehan-nasi bungkus, rokok, uang transport-bukan sekadar bantuan. Ia adalah sinyal: siapa yang patuh akan dirawat. Hannah Arendt mencatat bahwa kepatuhan sering lahir bukan dari ideologi besar, melainkan dari rutinitas dan keuntungan kecil yang dinormalisasi (Eichmann in Jerusalem, hlm. 135-142). Bagi warga miskin, insentif kecil ini terasa rasional.
c) Fanatisme Ketertiban Narasi ketertiban menempel kuat pada kelas pekerja urban yang hidupnya rentan. Kekacauan berarti kehilangan nafkah. Negara mengeksploitasi kecemasan ini dengan membingkai aksi sebagai ancaman stabilitas. James C. Scott menyebutnya sebagai politik ketundukan sehari-hari, di mana ketertiban dipertukarkan dengan rasa aman (Weapons of the Weak, hlm. 29- 35).
d) Lapar dan Penyempitan Pilihan Moral Kemiskinan bukan sekadar kekurangan uang, tetapi penyempitan horizon pilihan. Ketika kebutuhan dasar belum aman, pertimbangan etis menjadi mewah. Amartya Sen menegaskan Sahwa kemiskinan adalah perampasan kapabilitaskemampuan memili secara bermakna (Development as Freedom, hlm. 87- 92). Dalam kondisi ini, mengikuti narasi dominan sering tampak sebagai satusatunya pilihan realistis.
e) Identitas Lokal dan Politik 'Bukan Warga Sini' Stigma "bukan warga sini" efektif memecah solidaritas. Ia mengaktifkan identitas lokal sebagai benteng semu.
Pierre Bourdieu menyebut mekanisme ini sebagai kekerasan simbolikdominasi yang bekerja lewat pengakuan sosial (Language and Symbolic Power, hlm. 164-170). Warga merasa membela komunitas, padahal sedang menjalankan agenda penyingkiran.
f) Media dan Repetisi Kebohongan Media arus utama dan media sosial mengulang label yang sama hingga menjadi kebenaran umum. Guy Debord menjelaskan bahwa dalam masyarakat tontonan, citra menggantikan analisis The Society of the Spectacle, hlm. 12-18). Warga bertindak berdasarkan potongan video dan judul provokatif, bukan pemahaman konteks.
Kesimpulan Sementara: Warga mau melakukannya bukan karena watak, melainkan karena kondisi. Kekuasaan merakit ketakutan, insentif, dan narasi hingga represi tampak sebagai kewajaran.
6) Dampak: Represi Tanpa Wajah Negara
Ketika warga menjadi aparat bayangan, negara mencapai bentuk represi paling efisien: kekerasan yang tampak organik, tanpa tanda tangan kebijakan. Dampaknya luas dan berjangka panjang.
a) Kekerasan Menjadi 'Normal Sosial' Pengusiran, pengepungan, dan penangkapan sosial diterima sebagai kewaspadaan warga. Hannah Arendt mengingatkan bahwa bahaya terbesar bukan kebencian, melainkan banalitaskekerasan yang dilakukan tanpa refleksi (The Origins of Totalitarianism, hlm. 474-479). Normalisasi ini menurunkan ambang moral publik.
b) Hilangnya Akuntabilitas Tanpa aparat berseragam, tanggung jawab kabur. Siapa pelaku? Warga. Siapa korban? Warga. Negara lolos dari tuntutan.
Loïc Wacquant menunjukkan bahwa pemindahan fungsi kontrol ke masyarakat membuat hukuman tampak alamiah (Punishing the Poor, hlm. 58-66).
c) Pembekuan Ruang Publik Diskusi dibubarkan, ruang ditutup, izin dipersulit. Politik tidak dilarang secara resmi, tetapi dibuat mustahil. Ini yang oleh Jürgen Habermas disebut sebagai erosi ruang publik-ketika deliberasi digantikan administrasi (The Structural Transformation of the Public Sphere, hlm. 181-189).
d) Fragmentasi Solidaritas Kelas Represi horizontal memecah kelas tertindas menjadi kubu-kubu kecil. Energi habis untuk konflik internal. James C. Scott menegaskan bahwa dominasi paling stabil adalah yang berhasil memecah perlawanan dari dalam (Weapons of the Weak, hlm. 29- 35).
e) Efek Jangka Panjang: Sinisme dan Keletihan Politik Ketika setiap aksi dibalas demo tandingan, warga jenuh dan sinis. Politik dipersepsi sebagai sumber masalah, bukan alat perubahan. Ini memperkuat status quo. Pierre Rosanvallon menyebut kondisi ini sebagai demokrasi negatifkepercayaan runtuh tanpa alternatif kolektif (Counter-Democracy, hlm. 24- 31).
f) Represi yang Sulit Dilawan Represi tanpa wajah negara sulit ditantang secara hukum maupun moral. Tidak ada keputusan tertulis untuk digugat. Yang ada Sanyalah 'kesepakatan warga'. Di titik ini, perlawanan membutuhkan strategi kesadaran, bukan konfrontasi frontal.
Penegasan: Dampak terbesar dari aparat bayangan bukan luka fisik, melainkan rusaknya kepercayaan sosial. Ketika warga saling mengawasi dan menghukum, negara tidak perlu lagi hadir.
7) Catatan Kritis dan Antisipasi
Bagian ini tidak dimaksudkan sebagai daftar taktik praktis yang kaku, melainkan sebagai kerangka berpikir agar perlawanan tidak terus-menerus terjebak dalam pola yang sama. Antisipasi yang dimaksud adalah antisipasi politik-membaca arah, mengenali jebakan, dan menghindari reproduksi konflik horizontal.
a) Membaca Warga sebagai Medan Perebutan, Bukan Musuh Alami Kesalahan paling umum adalah menganggap warga demo tandingan sebagai lawan ideologis yang sepenuhnya sadar. Dalam banyak kasus, mereka adalah subjek yang sedang diperebutkan. Negara masuk lebih dulu dengan bahasa ketertiban dan logistik. Jika perlawanan merespons dengan bahasa caci dan pengucilan, ruang itu justru diserahkan sepenuhnya ke rezim.
Catatan kritisnya: konflik bukan antara rakyat vs rakyat, melainkan antara narasi yang membebaskan dan narasi yang menertibkan. Antisipasinya adalah membedakan siapa yang memproduksi stigma dan siapa yang hanya mengonsumsinya.
b) Dokumentasi sebagai Senjata Politik, Bukan Sekadar Arsip Setiap pembubaran diskusi, laporan warga, demo tandingan, atau penangkapan sosial harus diperlakukan sebagai peristiwa politik yang layak dicatat. Dokumentasi Sukan hanya untuk pembelaan hukum, tetapi untuk membongkar pola. Tanga dokumentasi, setiap kejadian akan tampak terpisah dan kebetulan.
Dokumentasi yang dimaksud tidak selalu visual. Catatan waktu, kronologi, aktor yang terlibat, dan narasi yang beredar sama pentingnya. Di sinilah arsip mandiri berfungsi sebagai kontraingatan terhadap propaganda resmi.
c) Memahami Represi Administratif sebagai Kekerasan Nyata Pembatasan izin, penutupan ruang, dan pelaporan warga sering dianggap masalah teknis. Padahal, inilah bentuk represi yang paling sulit dilawan karena dibungkus legalitas. Catatan kritisnya: ketika ruang publik ditutup, politik sedang disterilkan.
Antisipasinya bukan sekadar mencari lokasi lain, tetapi membongkar bagaimana hukum dan administrasi dipakai selektif. Bahasa yang digunakan harus menggeser persepsi publik: ini bukan soal izin, melainkan soal hak.
d) Menghindari Romantisasi Benturan Horizontal Benturan dengan warga sering dianggap bukti militansi. Ini jebakan. Setiap konflik horizontal yang meledak justru menguatkan narasi negara bahwa aksi adalah ancaman. Catatan kritisnya: militansi tanpa arah hanya mempercepat isolasi.
Antisipasinya adalah disiplin kolektifmenahan diri dari respons impulsif menghindari simbol yang mudah dipelintir, dan memahami bahwa provokasi sering kali bertujuan memancing legitimasi represi.
e) Pendidikan Politik sebagai Proses, Bukan Event Literasi politik tidak bisa dibangun lewat satu diskusi atau satu pamflet. Ia membutuhkan kontinuitas. Tanpa proses ini, setiap gelombang aksi akan diulang dari nol, sementara negara belajar dari pengalaman sebelumnya.
Antisipasinya adalah membangun medium pendidikan yang fleksibel: obrolan kecil, zine, arsip daring, dan percakapan sehari-hari. Pendidikan politik harus turun ke ritme hidup warga, bukan menunggu warga naik ke forum.
f) Memutus Ketergantungan pada Momentum dan Tokoh Gerakan yang bergantung pada momentum besar dan figur karismatik mudah dipatahkan. Ketika momentum surut atau tokoh disingkirkan, struktur runtuh. Catatan kritisnya: ketahanan lebih penting daripada ledakan sesaat.
Antisipasinya adalah memperkuat jejaring kecil yang otonom, saling terhubung tetapi tidak tergantung pada satu pusat. Dalam struktur seperti ini, demo tandingan dan laporan warga tidak serta-merta melumpuhkan keseluruhan gerakan.
g) Bahasa sebagai Medan Pertempuran
Negara menang bukan hanya karena aparat, tetapi karena bahasa. Istilah seperti "perusuh", "anarkis", dan "bukan warga sini" bekerja sebagai senjata simbolik. Catatan kritisnya: jika bahasa dibiarkan, kekalahan sudah terjadi sebelum aksi.
Antisipasinya adalah merebut kembali definisi. Menamai ulang peristiwa, membongkar istilah, dan menolak label yang disematkan tanpa klarifikasi.
h) Menyiapkan Diri untuk Represi yang Tampak Organik Represi ke depan tidak selalu datang dalam bentuk larangan resmi. la hadir sebagai tekanan sosial, pengucilan, dan pengawasan warga. Catatan kritisnya: semakin 'alami' represi terlihat, semakin sulit ia dilawan.
Antisipasinya adalah kesiapan mental dan kolektif-menyadari bahwa dibenc publik bukan selalu tanda salah, dan bahwa perjuangan panjang menuntut daya tahan, bukan hanya keberanian.
Bagian ini menegaskan satu hal: membaca demo tandingan dan warga sebagai aparat bayangan bukan untuk membenci warga, melainkan untuk membongkar sistem yang membuat mereka berfungsi sebagai alat. Tanpa pemahaman ini, perlawanan akan terus bertarung di arena yang sudah diatur oleh lawan.
Media Sosial dan Pembunuhan Simbolik
Media sosial mempercepat proses ini. Video tanpa konteks, narasi sepihak, dan label perusuh menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Guy Debord menyebut ini sebagai kemenangan citra atas realitas.
Sekali citra terbentuk, nyawa politik seseorang tamat. Ia tidak perlu dibantah, cukup diulang.
Kesimpulan Ideologis: Siapa Diuntungkan, Siapa Dikorbankan
Dalam konfigurasi demo tandingan dan warga sebagai aparat bayangan, pemenang sesungguhnya jarang terlihat di jalan. Mereka tidak membawa spanduk, tidak berteriak, dan tidak perlu memukul. Mereka diuntungkan oleh keterpecahan yang tampak organik. Negara-bersama jejaring kepentingan politik-ekonomimendapat stabilitas tanpa konsesi substantif. Ketertiban dipulihkan tanpa perlu mengubah kebijakan yang melahirkan ketidakadilan.
Yang diuntungkan pertama adalah rezim kekuasaan. Dengan memindahkan fungsi represi ke warga, negara menurunkan biaya politik dan hukum. Tidak ada larangan resmi yang bisa digugat, tidak ada perintah tertulis yang bisa dipatahkan. Represi berjalan sebagai 'inisiatif warga'. Ini adalah efisiensi kekuasaan: hasil maksimal dengan jejak minimal.
Yang diuntungkan kedua adalah industri narasi-media sensasional, buzzer, dan ekosistem informasi yang hidup dari konflik cepat. Demo tandingan menyediakan visual damai; non mahasiswa/non almamater menyediakan figur antagonis. Kompleksitas dipangkas menjadi hitam-putih. Publik diyakinkan bahwa masalahnya adalah 'perusuh', bukan struktur.
Yang diuntungkan ketiga adalah elit lokal yang berfungsi sebagai broker ketertiban. Mereka memperoleh akses, pengaruh, dan insentif kecil dengan mengelola kepatuhan warga. Dalam skema ini, kepemimpinan tidak diukur dan pembelaan hak, melainkan dari kemampuan meredam kritik.
Sebaliknya, yang paling dirugikan adalah kelas tertindas itu sendiri. Solidaritas kelas pecah menjadi identitas sempit. Energi kolektif habis untuk saling mencurigai.
Non mahasiswa/non almamater menjadi korban pertamadikriminalisasi, dihapus dari narasi, dan 'dibunuh' secara simbolik-namun dampaknya menjalar ke semua: ruang publik membeku, kepercayaan sosial runtuh, dan politik dipersempit menjadi urusan ketertiban.
Kesimpulan ideologisnya tegas: demo tandingan dan aparat bayangan bukan penyimpangan demokrasi, melainkan mekanisme normal dari kekuasaan yang ingin bertahan tanpa perubahan. Melawannya bukan dengan romantisasi Kenturan, melainkan dengan membongkar desainnya, merebut bahasanya, dan membangun ketahanan jangka panjang.
Penutup
Rezim tidak selalu menang dengan peluru. Kadang cukup dengan nasi bungkus, laporan warga, dan cerita bohong yang diulang. Ketika rakyat miskin dipaksa memilih antara kenyang hari ini dan keadilan esok hari, negara tahu jawabannya.
he ini adalah pengingat: musuh kita bukan yang berpakaian hitam di jalana melainkan sistem yang membuat kita saling memukul demi bertahan hidup.
Daftar Pustaka
Daftar Pustaka
Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books, 1977. hlm. 195-203.
Arendt, Hannah. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. New York: Viking Press, 1963. hlm. 135-142.
Arendt, Hannah. The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt, Brace & Company, 1951. hlm. 474-479.
Bourdieu, Pierre. Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press, 199 hlm. 164-170.
Debord, Guy. The Society of the Spectacle. New York: Zone Books, 1967. hlm. 12-18.
Graeber, David. Direct Action: An Ethnography. Oakland: AK Press, 2009. hlm. 203-210. Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge: MIT Press, 1989. hlm. 181-189. Rosanvallon, Pierre. CounterDemocracy: Politics in an Age of Distrust. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. hlm. 24-31. Scott, James C. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven: Yale University Press, 1985. hlm. 29-35. Sen, Amartya. Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf, 1999. hlm. 87-92. Wacquant, Loïc. Punishing the Poor: The Neoliberal Government of
Social Insecurity. Durham: Duke University Press, 2009. hlm. 58-66.