Agenda dekolonisasi pengetahuan harus menjadi prioritas dengan membongkar kanon pengetahuan Barat yang mendominasi kurikulum dan menggantinya dengan epistemologi pribumi yang terpinggirkan, berbasis pada praktik langsung, keahlian lokal, dan kebutuhan komunitas yang menjauhkan pendidikan dari teori-teori abstrak yang mengasingkan.
Penghapusan sistem gelar dan ijazah yang berfungsi sebagai alat kontrol kapital atas tenaga kerja harus disertai dengan pembentukan jaringan solidaritas antar-komunitas belajar yang bersifat mutual aid, saling berbagi sumber daya dan pengetahuan tanpa mekanisme komando terpusat sebagai tulang punggung ekonomi pendidikan baru yang terbebas dari anggaran negara dan corporate sponsorship. Pada akhirnya, perjuangan melawan perundungan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan melawan negara itu sendiri, dimana setiap upaya memberantas perundungan tanpa membongkar struktur negara yang melahirkannya adalah seperti memotong rumput liar tanpa mencabut akarnya.
Hanya dengan menghancurkan mesin pendidikan negara dan membangun alternatif masyarakat tanpa negara dan tanpa kelas, kita dapat menciptakan kondisi dimana perundungan tidak lagi memiliki tanah subur untuk tumbuh melalui pendidikan yang mempersiapkan manusia untuk hidup dalam masyarakat yang benar-benar bebas, sehat dan setara.
BACAAN UNTUK PEMALA
SEBARKANLAH! JANGAN BERHENTI DI ANDA. RAIHLAH AMAL SOLEH, YANG SOLIHUN TAK PERNAH PEROLEH.
MENGGALI AKAR KEKERASAN DALAM PENDIDIKAN: SEBUAH KRITIK TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA
Pendidikan tidak boleh dianggap sebagai lembaga yang neutral yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa. Seballknya, pendidikan harus dilihat sebagal alat negara yang mendukung logika dominasi dan kekerasan. Kebiasaan perundungan yang merajalela adalah akibat logis dari rencana pendidikan yang sejak awal bertujuan untuk menghasilkan siswa yang patuh terhadap otoritas dan terbiasa dengan struktur hierarkis. Pada dasarnya, sistem pendidikan nasional adalah bagian dari mesin negara, yang berfungsi melalui mekanisme disiplin dan kontrol.
Struktur feodal yang terinstitusionalisasi dalam kultur senioritas di sekolah maupun kampus merupakan manifestasi nyata dari bagaimana negara memelihara budaya kekuasaan yang sewenang-wenang.
Praktik penerimaan mahasiswa baru yang penuh dengan ritual penghinaan, sistem organisasi yang menempatkan senior sebagai penguasa absolut, dan tradisi yang mengabadikan hubungan patron-kllen sesungguhnya adalah sekolah dasar bagi penerimaan logika negara yang opresif. Dalam kerangka anarkis, ini adalah bentuk mikro dari bagaimana negara mempertahankan hegemoninya melalul normalisasi kekerasan struktural. Obsesi sistem terhadap ranking dan kompetisi akademik lebih jauh memperkuat mentalitas kapitalis yang melihat manusla sebagal instrumen produktivitas. Ruang kelas berubah menjadi pasar bebas, dimana siswa saling bersaing untuk mendapatkan pengakuan, sementara mereka yang tidak mampu mengikuti irama kompetisi dicap sebagai sampah sistem yang layak untuk direndahkan.
Ketimpangan ekonomi yang tercermin dalam praktik perundungan berdasarkan status sosial-ekonomi membuktikan bahwa pendidikan telah menjadi alat reproduksi ketidaksetaraan. Sekolah bukanlah tempat untuk menciptakan kesetaraan, melainkan pabrik yang mencetak dan memperkuat stratifikasi sosial yang ada. Yang lebih berbahaya, nilai-nilai religius dan kolektivitas seperti gotong royong justru sering disalahgunakan menjadi alat represi moral dan tekanan konformitas. Atas nama agama dan tradisi, perbedaan ditindas dan kritik dibungkam. Otonomi daerah pendidikan tanpa disertai transformasi paradigmatik hanya menciptakan wajah-wajah baru dari penindasan yang sama, dengan variasi lokal yang berbeda namun dengan esensi dominasi yang tak akan pernah berubah.
Upaya reformasi seperti Kurikulum Merdeka dan Guru Penggerak, meski tampak progresif, pada hakikatnya hanya merupakan bentuk kooptasi negara terhadap kritik pendidikan. Upaya reformasi dari dalam sistem mustahil dilakukan karena sistem pendidikan itu sendiri dirancang untuk melestarikan ketidaksetaraan. Program-program tersebut hanya menjadi angin yang menenangkan tanpa menyentuh akar masalah sesungguhnya: keberadaan negara melalul sistem pendidikannya yang sentralistik dan hierarkis. Solusi reformis telah terbukti gagal menjadi penangkal bagi epidemi perundungan dalam pendidikan Indonesla. Pendekatan moderat yang berusaha memperbalki sistem dari dalam justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri, karena mereka mengabaikan akar patologis dari seluruh struktur pendidikan: keberadaan negara Itu sendirl.
Dalam kerangka radikal, tidak ada ruang untuk negosiasi atau kompromi dengan institusi yang dari sananya dirancang untuk melestarikan kekerasan struktural. Kita harus secara terbuka menolak segala bentuk intervensi negara dalam pendidikan dengan menuntut pembubaran Kementerian Pendidikan dan kebijakan desentrallsasl pendidikan yang selama ini hanya menjadi alat delegasi kekuasaan, bukan pembebasan. Kurikulum nasional, sistem sertifikasi, dan standardisasi harus dihapuskan sepenuhnya karena mereka adalah instrumen penyeragaman yang membunuh keberagaman potensi manusia, sementara ujian sebagai alat pengukuran hegemonik negara atas kecerdasan anak harus dianggap sebagal kejahatan negara terhadap kemanusiaan. Gedung-gedung sekolah negeri harus direbut dan dialihfungsikan menjadi pusat-pusat belajar komunitas otonom yang dikelola secara langsung oleh tenaga pendidik, siswa, dan masyarakat setempat tanpa campur tangan birokrat.
Setiap komunitas memiliki hak mutlak untuk menentukan metode, konten, dan tujuan pendidikannya sendiri berdasarkan kebutuhan spesifik lokal, dimana proses belajar harus terjadi dalam jaringan horizontal tanpa hierarki guru-murid dan pengetahuan tidak disampaikan secara sepihak tetapi dikonstruksi bersama melalui dialog kritis.