Demonstrasi di Hong Kong: Membayangkan Akhir Polisi
Jun Pang
Apa yang dimaksud dengan “supremasi hukum (the rule of law)” dalam masyarakat yang dicurangi?
Apa gunanya polisi? Banyak demonstran Hong Kong yang bertanya pada diri mereka sendiri. Tanggal 11 Agustus 2019 merupakan salah satu momen paling kelam dalam aksi protes baru-baru ini, setelah polisi anti huru-hara membutakan mata seorang perempuan paramedis jalanan, menembakkan gas air mata kedua stasiun bawah tanah dan terus menyerang secara brutal para pengunjuk rasa dan orang-orang yang lewat.
Meskipun gerakan protes dimulai sebagai hasil dari penolakan yang meluas terhadap RUU ekstradisi yang sekarang ditangguhkan — tetapi belum secara resmi dibatalkan, yang memungkinkan mereka yang dianggap pembangkang, salah satunya, diekstradisi dari Hong Kong untuk diadili dan ditahan di Tiongkok. Namun tuntutan gerakan ini telah meningkat. Orang-orang tidak hanya memobilisasi untuk menentang kelalaian tugas yang dilakukan oleh Pasukan Polisi Hong Kong (HKPF), mereka juga mempertanyakan hak HKPF dan pemerintah tempat mereka menerima perintah untuk menegakkan hukum dan ketertiban, serta mempertanyakan apa arti “hukum dan ketertiban”. Dengan melakukan hal tersebut, demonstran Hong Kong secara radikal menata ulang apa yang dimaksud dengan menjadi warga negara.
“Warga negara” di satu sisi dapat merujuk pada status hukum seseorang; di sisi lain, dapat merujuk pada identifikasi diri sebagai bagian dari komunitas politik. Konsep “warga negara yang baik” di Hong Kong selalu ditentukan oleh kepentingan negara dan modal.
Pada tahun 1966, So Sau-chung yang berusia 27 tahun memulai aksi mogok makan di Pelabuhan Feri Star, sebagai bentuk protes atas kenaikan harga tiket kapal yang akan membebani para pekerja secara tidak adil. Ketika orang-orang berkumpul di luar pintu masuk pelabuhan, So ditangkap dan didakwa dengan tuduhan perusuh. Para pengunjuk rasa berbaris ke kantor pemerintah kolonial Inggris dan menyatakan bahwa So telah ditangkap secara tidak masuk akal; mereka kemudian berdemonstrasi di Tsim Sha Tsui selama tiga malam. Ketika protes meningkat, beberapa orang mulai melempar batu dan menghancurkan properti publik.
Bisa ditebak, polisi anti huru-hara dipanggil untuk membubarkan demonstran dengan gas air mata, pentungan, dan akhirnya jam malam: para pemuda ini “membuat kerusuhan”. Setelah itu, pemerintah membentuk Komisi Penyelidikan untuk menyelidiki penyebab dari apa yang disebut sebagai “Kerusuhan Kowloon”. Sebelumnya, administrator kolonial Inggris telah menegaskan bahwa kesadaran politik tidak ada di Hong Kong . Dalam sebuah wawancara tahun 1960 dengan South China Morning Post, Menteri Negara Urusan Kolonial mengatakan bahwa orang-orang Hong Kong “lebih mementingkan kehidupan sehari-hari mereka”.
Komisi tersebut kemudian menggambarkan gerakan antikenaikan tarif sebagai ledakan kemarahan sporadis yang diakibatkan oleh kombinasi kegagalan komunikasi pemerintah, sikap negatif terhadap polisi dan “ kejenuhan endemik ” di kalangan anak muda, daripada sebagai seruan yang berarti dan signifikan untuk perubahan politik. Ini adalah sebutan yang diklasifikasikan secara rasial: pria kelas pekerja Tionghoa Hong Kong tidak mungkin menjadi subjek politik. Dalam rekomendasi penutupnya, Komisi Penyelidikan mengusulkan pengembangan layanan sosial untuk menumbuhkan “semangat komunitas yang sehat,” untuk mendisiplinkan para pemuda yang sulit diatur ini menjadi subjek yang patuh dan produktif.
Demonstran Hong Kong, yang berada di antara pilihan dan situasi sulit, tetap gigih dalam perlawanan mereka terhadap upaya-upaya untuk membuat mereka tunduk. Kasus Ken Tsang, seorang pekerja sosial yang dipukuli selama operasi pembersihan pada demonstrasi Hong Kong tahun 2014, memicu protes yang signifikan terhadap kebrutalan polisi. Baru-baru ini, demonstran Hong Kong mengutuk penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh HKPF dalam membubarkan demonstran dan warga sipil, penargetan jurnalis yang disengaja, dugaan kolusi dengan gangster kriminal yang mengarah pada serangan terhadap warga sipil di Yuen Long, penuntutan yang dipolitisasi, dan larangan yang tidak masuk akal terhadap demonstrasi damai.
Secara lebih mendasar, demonstran Hong Kong mempertanyakan apa arti supremasi hukum ketika peraturan dapat diubah secara sewenang-wenang oleh badan legislatif yang curang dan pemerintah yang tidak bertanggung jawab yang terikat pada kekuasaan otoriter Tiongkok. Mereka juga menaruh perhatian pada kekuasaan yang dipegang oleh para pejabat era kolonial di kota tersebut berdasarkan posisi rasial dan kelas mereka, serta pelatihan dan persenjataan polisi Hong Kong yang terus berlanjut, yang masih disediakan oleh Inggris — warisan kolonial yang menciptakan infrastruktur “ketertiban umum”, alih-alih mendengarkan kehendak publik, yang harus dijalankan dengan cara apa pun.
Demonstran Hong Kong telah lama mengetahui bahwa konsep “kriminalitas” itu sendiri mudah dibentuk; seperti halnya konsep ini digunakan untuk menggambarkan perilaku “rusuh” para pemuda kelas pekerja yang memprotes kenaikan tarif pada tahun 1966. Polisi menggunakan konsep ini untuk menjustifikasi penangkapan siapa pun, mulai dari warga Hong Kong yang menyerbu gedung parlemen, seorang siswa yang membawa 10 laser pointer di dalam tasnya, hingga seorang tokoh masyarakat yang menyiarkan secara langsung kegiatannya.
Kritik terhadap “kriminalitas” ini dapat menjadi dasar untuk beralih dari sikap anti-HKPF ke sikap anti-polisi. Singkatnya, politik abolisionis. Seperti yang ditulis oleh Angela Davis dalam Abolition Democracy, demokrasi yang egaliter hanya akan muncul ketika semua struktur dominasi dihapuskan. Selain menghapuskan keberadaan polisi dan penjara, kita harus, dalam kata-kata Davis, *“menentang otoritas absolut hukum”:
Kita harus berkomitmen pada proses membayangkan solusi untuk masalah struktural. Cara-cara berhubungan satu sama lain untuk diri kita sendiri, dan di luar kerangka kerja yang telah dibentuk sebelumnya yang dirancang untuk mempertahankan status quo.
Langkah selanjutnya yang telah diambil oleh beberapa pemikir dan komentator, adalah memperkuat hubungan antara meningkatnya kekerasan polisi terhadap demonstran dengan kekerasan sehari-hari yang diderita oleh mereka yang tidak termasuk dalam model ideal kewarganegaraan Tiongkok kelas menengah Hong Kong. Ketika demonstran Hong Kong berjuang melawan kekerasan yang dilakukan oleh “polisi kotor” terhadap demonstran, mereka juga harus berkomitmen untuk melawan perlakuan sewenang-wenang terhadap komunitas tertentu yang dianggap sebagai “kriminal”. Pada tahun 2013 saja, HKPF melakukan 1,6 juta razia — empat kali lipat dari jumlah razia yang dilakukan oleh polisi di London dan New York — yang secara tidak proporsional menyasar kelompok-kelompok minoritas.
Setelah protes di Tuen Mun di mana demonstran menyerang dan melecehkan sekelompok wanita yang disebut sebagai “Pelacur dari Daratan”, para pekerja seks yang menanggung beban dari tindakan keras “anti-pelanggaran” mempertanyakan mengapa mereka tidak dilihat sebagai sekutu dalam memerangi kebrutalan polisi. Hong Kong memiliki proporsi tahanan perempuan tertinggi (dari total populasi tahanan) di dunia. Para akademisi telah menunjukkan bahwa untuk pekerja seks migran khususnya, ada “‘sabuk angkut’ … yang membawa perempuan dari kantor polisi ke pengadilan dan selalu berakhir di penjara”.
Perbatasan itu sendiri merupakan situs disiplin di mana warga negara dimasukkan atau dikeluarkan berdasarkan penanda ras, jenis kelamin, dan kelas; dapat dilihat sebagai anggota yang produktif dalam ekonomi pusat keuangan global atau dieksploitasi sebagai tenaga kerja reproduktif, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan upah yang layak, tempat tinggal, atau tempat tinggal permanen — hak-hak yang secara rutin diberikan kepada orang asing (baca: kulit putih). Konstruksi perbatasan itu sendiri menghalangi kita untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk penentuan nasib sendiri yang tidak bergantung pada penyertaan sebagian orang dengan mengorbankan yang lain-dan tentu saja, hal ini termasuk memikirkan kembali perbatasan Hongkong-Tiongkok di luar chauvinisme nativis.
“Tidak ada perusuh, yang ada hanya tirani”! Politik abolisionis untuk Hong Kong tidak hanya mungkin; tetapi juga sedang dalam proses. Kami melihat hal ini dalam kritik terhadap HKPF, serta dalam diskusi online dan di garis depan tentang strategi yang menolak perpecahan, menawarkan solidaritas melawan ketidakadilan politik dan ekonomi yang sistemik. Demonstran Hong Kong sedang mempelajari teknikteknik baru untuk saling membantu dan peduli yang dirancang untuk menopang orang-orang dari berbagai latar belakang, melintasi semua perpecahan yang ada.
Ini bukanlah romantisme protes; ini adalah pemahaman yang kuat dan praktis tentang apa yang diperlukan untuk mempertahankan individu dan kolektif, baik di garis depan, pada protes damai, di seberang perbatasan dan di balik layar laptop. Sebuah rasa kebersamaan dan tanggung jawab, bukannya disiplin yang keras dari atas.
“Kami mendaki gunung dengan cara kami sendiri menuju puncak yang sama.”
Ketika kita melanjutkan dengan cara kita masing-masing untuk melawan Pasukan Polisi Hong Kong, puncak dari imajinasi kita mungkin akan muncul sesuatu yang baru berupa kolektif anti-kekerasan
Diambil dari DudukDuduk
Diterjemahkan oleh Mikayla
(dipublikasikan pertama kali pada Agustus 2024)
Diarsipkan oleh Archipelago Anarchist Archive (2025)