Baca PDF (OCR): Neo-Orba: Bangkitnya Kediktatoran Sipil-Militer (Analisis Anarkis)

NEO-ORBA: BANGKITNYA KEDIKTATORAN SIPIL-MILITER

ANALISIS ANARKIS

Daftar Isi:

A. Pendahuluan ............................................. I

B. Indonesia-Uruguay: Pokok-pokok Perbandingan ............. II

C. Neo-Orba Buah Kegagalan Reformasi: Faktor-Faktor Penyebab dan Pendorong ............................................... XX

D. Tuntutan: Litura (Lima Tuntutan Rakyat) ................. XXVI

A. Pendahuluan

Tesis utama dari dokumen ini adalah era reformasi telah berakhir. Republik Indonesia telah menempuh empat periode pemerintahan, yakni: Orde Lama (1945-1966), Orde Baru (1966-1998), Reformasi (1998-2024) dan yang sekarang telah terbentuk, Neo-Orde Baru (2024-?). Reformasi hanya menunda kekalahan, atau lebih tepatnya sebuah tahap transisi, untuk kebangkitan kembali rezim yang lahir dari rahim Orde Baru.

Pengesahan UU TNI pada Maret 2025 telah memancing kekhawatiran publik tentang kediktatoran militer. Beberapa kelompok menyebut rezim saat ini sebagai Neo-Orde Baru (Neo-Orba), istilah yang cukup tepat karena menuju kembalinya supremasi militer atas sipil seperti pada masa Pemerintahan Suharto (1966-1998). Meski begitu beberapa kelompok agak keliru dan terlalu dramatis karena hendak menyebut rezim saat ini sebagai junta militer. Kediktatoran militer adalah bentuk pemerintahan di mana militer memegang sebagian besar atau seluruh kekuasaan politik. Kediktatoran militer dapat diperintah oleh seorang perwira militer berpangkat tinggi atau oleh sekelompok perwira tersebut (sebuah komite pemimpin militer) dan kerap kali terjadi akibat penggulingan kekuasaan melalui kudeta. Pemerintahan Soeharto, misalnya, adalah kediktatoran militer karena ia membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada 1965 dan mengambilalih kekuasaan dari Orde Lama Soekarno.

Pemerintahan di Indonesia saat ini bukan junta dan bukan pula pengulangan dari skenario sejarah ala Orba. Keadaan saat ini lebih menyerupai, atau lebih tepatnya akan menuju, “kediktatoran sipilmiliter” yang juga pernah dipakai untuk menyebut rezim Uruguay (1973– 1985). Sebelum kudeta 1973 terjadi, kaum Kiri Uruguay saat itu juga menyebutnya sebagai “kediktatoran legal”. Rezim jenis Uruguay ini berbeda dari kediktatoran di negara-negara Amerika Selatan lainnya saat itu, seperti kudeta di Paraguay (1954), Brazil (1964), Bolivia (1971), Chile (1973), Peru (1975), dan Argentina (1976), di mana para perwira militer senior secara mendadak segera merebut kekuasaan dan langsung menjabat sebagai kepala negara. Sebaliknya di Uruguay, rezim militer merebut kekuasaan secara perlahan dan bertahap dari presiden sipil yang tetap menjabat sebagai kepala negara.

Terdapat empat pokok yang membuat kebangkitan kediktatoran sipil-militer di Indonesia pada 2025 mirip dengan Uruguay 1973, yakni:

1) krisis ekonomi, gejolak sosial dan militerisasi kepolisian,

2) proses akumulasi kekuatan militer secara bertahap,

3) terbentuknya Dewan Keamanan Nasional, dan

4) pengawasan sosial yang ketat.

Meski begitu, kami mengakui ada satu pokok perbedaan mendasar antara kediktatoran militer di Uruguay dengan Indonesia, yakni:

5) keberadaan kelas kapitalis militer.

Dokumen Bagian I ini mulanya akan membahas lima pokok perbandingan tersebut satu persatu. Setelah itu analisis dilanjutkan dengan meninjau ulang faktor-faktor yang memungkinkan lima hal itu dapat terjadi. Terakhir, dari hasil analisis dirumuskan daftar tuntutan yang diharapkan dapat menghancurkan kediktatoran sipilmiliter sekali untuk selamanya.

B. Indonesia-Uruguay: Pokok-Pokok Perbandingan

1. Krisis ekonomi, gejolak perlawanan dan militerisasi kepolisian:

Baik di Uruguay maupun di Indonesia, meski dalam bentuk yang berbeda, krisis ekonomi disusul dengan meningkatnya perlawanan rakyat. Sejak tahun 1950-an dan seterusnya, perekonomian Uruguay mengalami kemerosotan. Pada akhir tahun 1960-an, kesejahteraan rumah tangga di Uruguay anjlok karena upah riil turun dan pengangguran meningkat, kemudian inflasi terus berlanjut di atas 50% sejak tahun 1960-an. Pada awal tahun 1960-an, ketidakpuasan sosial akibat krisis ekonomi yang semakin parah dan meningkatnya agitasi serikat buruh, menyebabkan penerapan darurat militer MPS. Dalam keadaan demikian pemerintah Uruguay bisa menangguhkan sementara jaminan konstitusional tertentu jika terjadi kasus kerusuhan internal yang serius dan tidak terduga, termasuk penahanan, penyiksaan dan penjara rahasia. Pada umumnya tahun 1968 diasosiakan dengan aksi protes di Paris yang lebih tenar. Meski demikian Sekjen Partai Komunis Uruguay Rodney Arismendi, menyatakan bahwa di negara tersebut terdapat indeks relatif tertinggi jumlah pemogokan, pemogokan umum, dan demonstrasi di seluruh dunia kapitalis. Kekuatan rakyat yang paling mengancam kelas berkuasa terkonsolidasi ke dalam konfederasi buruh CNT yang memimpin serangkaian pemogokan umum pertama pada 1964, 1965, 1968, 1969, hingga terakhir pada 1973 saat menghadapi kudeta.

Indonesia memang tidak (baca: belum) menghadapi krisis ekonomi yang separah Uruguay, tetapi hal ini diduga berkorelasi dengan tingginya tingkat keresahan masyarakat. Krisis itu ditandai oleh menurunnya daya beli, sektor manufaktur yang sedang bertahan dari kebangkrutan, PHK massal, dan melemahnya rupiah, yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan meningkatnya biaya barang-barang kebutuhan pokok. Pada tahun 2024, terjadi lonjakan PHK massal sebesar 20,2% di berbagai sektor, dengan 78.000 pekerjaan hilang. Nilai tukar rupiah di pasar spot cetak rekor terburuk setelah ditutup melemah 0,86% ke level Rp 16.596 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 18 Februari 2025. Ini adalah posisi terburuk rupiah sejak Juni 1998. Dalam setengah dekade terakhir, terjadi lonjakan peningkatan demonstrasi di Indonesia yang terjadi dalam sejumlah gelombang. Reformasi Dikorupsi 2019, Tolak Omnibus Law 2020, Darurat Demokrasi 2024 hingga akhirnya Indonesia Gelap dan Tolak RUU TNI pada 2025. Ini belum termasuk aksi protes dan solidaritas yang sporadis dan terisolasi yang mungkin berlangsung nyaris setiap hari sepanjang tahun antara 2019 hingga 2025 seputar konflik ketenagakerjaan dan agraria.

Krisis ekonomi dapat berujung pada meningkatnya gejolak perlawanan dan instabilitas politik. Berbagai gejolak ini mendorong pemerintah, baik di Uruguay maupun Indonesia, untuk penguatan infrastruktur sektor keamanan dan pertahanan, dimana sebagian besar orientasi tentara dan polisi tidak ditujukan untuk mengatasi musuh atau ancaman dari luar negeri (eksternal), tapi justru ancaman dalam negeri (internal), yakni pemberontakan rakyat mereka sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan niliterisasi kepolisian, yakni penggunaan peralatan dan taktik militer oleh aparat penegak hukum. Dengan meledaknya berbagai kerusuhan 1968, pemerintah Uruguay mengenali kelemahannya dan mengatasinya dengan peningkatan peralatan militer dan komunikasi, yang sering kali dibeli dari pemerintah AS. Antara Mei 1968 dan Januari 1972, pemerintah melipatgandakan inventaris pengendalian huru-hara polisi ibukota Montevideo hingga mencakup sebelas kendaraan bersenjata, lima SUV dengan pelindung kawat ayam, tiga meriam air, bus wisata besar, satu truk ternak (untuk mengangkut tujuh belas kuda pengendali huru-hara dari total 160 hewan penjaga yang tersedia), dua ribu helm (termasuk 270 dengan masker wajah plastik), 87 perisai plastik, 30 perisai huru-hara, 380 masker gas, dan 99 senjata gas. Di Montevideo saja, lebih dari 3.500 polisi huruhara yang siaga untuk dikerahkan.1

Kita bisa amati perubahan peralatan dan penambahan kendaraan anti-huru hara di Indonesia, seperti “pengurai massa” (Raisa). Raisa merupakan mobil taktis polisi menggunakan meriam suara yang telah menyebabkan kerusakan pendengaran permanen karena menembakkan kapasitas desibel yang sangat tinggi (hingga 160 dB diukur pada satu meter dari perangkat). Sebagai catatan, Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) AS menetapkan standar tingkat kebisingan berbahaya pada 85 dB. Pada rentang 2019-2025 Polri juga membeli barang untuk penanganan massa aksi dengan total anggaran sekitar Rp3,8 triliun yang bersumber dari pajak publik. Terdapat 11 jenis kategori barang yang dibeli Polri, 30 persen atau Rp1,53 triliun diantaranya digunakan untuk membeli set alat pengamanan massa yang terdiri dari helm, rompi, tameng, tongkat baton, pelindung siku dan lutut, hingga tameng.2 Tapi yang belakangan ini mencolok adalah dugaan korupsi Polri yang hingga Februari 2024 telah menghabiskan anggaran sekitar Rp188,9 miliar hanya untuk membeli gas air mata dan perlengkapannya.3

Pada gilirannya, kekerasan polisi dalam rangka menanggapi gejolak sosial, juga semakin mendorong radikalisasi gerakan Kiri. Jadi, ada hubungan yang dialektis dan saling mempengaruhi antara militerisasi dan peningkatan kekerasan kepolisian dengan meningkatnya militansi gerakan. Di tengah kecamuk krisis Uruguay, lahir kelompok gerilya Uruguay, MLN–Tupamaros, yang memulai operasi yang melibatkan pencurian senjata, pengeboman yang menargetkan pejabat pemerintah dan perwira militer, dan penculikan. Meski demikian, perlawanan bersenjata bukan hanya monopoli MLN-T, sebab Federasi Anarkis Uruguay (FAU) juga mulai membentuk sayap bersenjata OPR-33 yang fokus melakukan perampokan dan penculikan/penyanderaan, meski mereka tidak pernah berencana membunuh lawan politiknya. Pada saat itu, ada konsensus bahwa keadaan telah membolehkan iklim kekerasan rakyat. Pada awal tahun 1960-an, rata-rata sepuluh insiden serangan per tahun telah tercatat. Namun, pada tahun 1968, serangan yang tercatat meningkat sepuluh kali lipat.4

Dalam kasus di Indonesia, radikalisasi dapat diamati secara kasat mata terutama dalam dua hal: pada 2019 masih ada perpecahan suara akibat ketidaksetujuan massa aksi untuk bentrok atau pertempuran jalanan dan masih digunakannya atribut kampus/almamater, pada 2025 setidaknya ada konsensus untuk membolehkan atau mendorong keberagaman taktik (termasuk bentrok dan pertempuran jalanan), serta anjuran massa aksi untuk kompak berpakaian serba hitam. Di luar Pulau Jawa, kecuali Makassar, situasinya tidak beranjak sejak 2019 karena dominasi organisasi Cipayung. Sebagai catatan, meski mobilisasi tinggi, sebagian besar massa masih tidak terorganisir (massa cair). Itu sebabnya, eskalasi perlawanan belum meningkat ke tahap pemogokan umum (menyaratkan pengorganisiran serikat buruh) dan gerilya bersenjata (menyaratkan organisasi politik) seperti di Uruguay.

2. Akumulasi kekuasaan militer secara bertahap:

Meski diresmikan pada 1973, jalan lambat menuju kediktatoran Uruguay itu dimulai perlahan pada akhir tahun 1960’an. Sepanjang sejarahnya, militer Uruguay telah menjadi institusi yang lemah dan sebagian besarnya tunduk pada kontrol demokratis. Hal ini berubah secara tiba-tiba pada akhir tahun 1960-an, ketika krisis sosial, ekonomi, dan politik yang parah mendorong elit penguasa meminta bantuan angkatan bersenjata untuk memulihkan ketertiban. Secara perlahan, kekuasaan dan pengaruh militer menguat, yang puncaknya pada kudeta 1973.

Demikian pula, meski pengesahan RUU TNI pada 2025 secara terangterangan menandai babak baru kebangkitan militerisme dan memberikan petunjuk bahwa Indonesia seperti hendak menuju arah yang sama dengan Uruguay, tetapi prosesnya berlangsung perlahan setidaknya sejak 2019. Tahun tersebut perlu menjadi sorotan khusus karena menjadi tahap awal penguatan militerisme yang didorong Prabowo Subianto atas restu “rezim sipil” Jokowi.

Profil Prabowo mesti diuraikan terlebih dahulu. Prabowo menikahi putri kandung Presiden Soeharto, cerai tepat saat Soeharto lengser pada 1998; gagal dalam persaingan untuk menjadi calon presiden dari Partai Golkar pada 2004, gagal terpilih dalam Pemilu 2008 dan Pemilu

2014; lalu gagal lagi dalam Pemilu 2019 yang berakhir pada aksi besar4 Ben Milligan. “Uruguay: 1973-85 – The Rise and Fall of Military besaran Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR). Kubu Prabowo mungkin menetapkan bahwa 2019 mesti menjadi kekalahan pilpres terakhir, dan mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan posisi strategis di dalam kekuasaan. GNKR menggelar aksi menyuarakan adanya dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019 serta menolak hasil rekapitulasi KPU yang memenangkan pasangan Jokowi–Ma’ruf Amin. Aksi tersebut berakhir kerusuhan dimana delapan orang tewas dan 737 orang luka-luka.

Karakter ambisius dan emosional, kontak, latar belakang dan dukungan militer, serta dugaan pelanggaran HAM, memberi sedikit petunjuk tentang apa yang terjadi jika kubu Prabowo kalah kembali dalam Pemilu 2024. Meski kudeta kemungkinannya sangat kecil, tapi bukan berarti nol. Kita mesti kilas balik.

Pada pagi hari tanggal 22 Mei 1998, Wiranto melaporkan kepada B.J. Habibie, yang baru saja dilantik sebagai Presiden Indonesia ketiga, bahwa telah terjadi pergerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta dan konsentrasi pasukan di kediaman Presiden Habibie tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Panglima ABRI. Pergerakan pasukan tersebut diduga sebagai upaya kudeta dan oleh karena itu atas instruksi Presiden Habibie, Prabowo diberhentikan sebagai Panglima Kostrad.5 Prabowo menegaskan bahwa ia yakin bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan pada bulan Mei itu. Namun ia menjelaskan, “Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Namun saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada republik”.6

Kita tidak boleh lupa bahwa pada 2019 pula, Polri menemukan bukti dugaan makar oleh sejumlah purnawirawan pendukung Prabowo, termasuk Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko, karena kepemilikan senjata api yang diduga akan diselundupkan pada kerusuhan 22 Mei 2019. Dalam keterangan pers Kapolri Tito Karnavian menyatakan menemukan senjata laras panjang M4 yang dilengkapi peredam, dua senjata jenis revolver dan glock beserta peluru 50 butir. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen juga ditetapkan sebagai tersangka kasus makar dan kepemilikian senjata api ilegal untuk rencana pembunuhan tokoh nasional pada Juni 2019. Terakhir, Mantan Kapolda Metro Jaya Irjen (Purn) Sofyan Jacob juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar melalui sebuah video.

Menurut pakar hukum pidana dan pegiat hak asasi, tuduhan makar pada sejumlah pendukung capres Prabowo dikaitkan karena seruan “people power” seringnya keliru karena tanpa didukung bukti-bukti yang kuat. Apakah konspirasi makar itu benar terjadi atau upaya Jokowi untuk sekedar mencari-cari cara untuk menindas pemimpin oposisi, sudah di luar kapasitas kita untuk mengetahuinya. Yang jelas, ini mesti menjadi bahan pertimbangan sehingga Presiden Jokowi mengambil sebuah manuver politik yang mengejutkan dimana pada 11 Oktober 2019 keduanya berjumpa dan diputuskan Prabowo bergabung dalam kabinet koalisi. Empat bulan kemudian Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan yang dengan campur tangannya membuat anggaran Kemenhan meroket sejak 2020 dan mengambil porsi terbesar di APBN.

Tabel: 10 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar 2025

Anggaran Kemenhan fluktuatif pada satu dekade terakhir, tetapi cenderung naik. Pada 2014 jumlahnya Rp 86,2 triliun, perlahan mencapai Rp 150,43 triliun pada 2022, sempat menurun tapi puncaknya Rp 165,2 triliun pada 2025, naik sebesar 18,6% dibanding 2024. Ini menunjukkan gejala militerisasi yang mengkhawatirkan. Sejak era reformasi, 7 anggaran pertahanan Indonesia sudah meningkat lebih dari 300%.

Meski demikian, kebangkitan militerisme ini berjalan dua arah di saat bersamaan. Sewaktu di luar pemerintahan, Prabowo telah mendorong wacana militerisme. Dalam debat Pilpres 2019 pada bulan Maret, Prabowo mengeluhkan sistem pertahanan yang lemah, anggaran pertahanan yang terlalu kecil, dan urgensi pengadaan alutsista. Dari dalam juga mencuat isu-isu tentang pengisian pos-pos jabatan sipil oleh perwira aktif TNI. Pada Februari 2019, Kasuspen TNI Mayjen Sisriadi memberikan pernyataan bahwa ada kelebihan jumlah perwira menengah dan perwira tinggi sehingga tak dapat jabatan. Ia berharap para perwira TNI mendapatkan jabatan di kementrian atau lembaga.8

Pada Agustus 2022, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bersurat kepada Presiden terkait Pasal 47 UU TNI. Dalam surat itu tertera usulan berupa penambahan lembaga dan kementerian yang boleh diisi oleh tentara aktif. Perlahan tapi pasti, proses akumulasi kekuasaan perwira militer itu berlangsung. Pada 2023, Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengungkapkan, saat itu terdapat sekitar 3.000 prajurit aktif TNI yang bertugas setidaknya di 16 kementerian dan lembaga nonmiliter. Jumlah itu termasuk mereka yang ditugaskan dalam lembaga dan kementerian yang tidak diatur atau diperbolehkan oleh UU TNI. Mereka bertugas menempati jabatan yang beragam. Prajurit yang ditugaskan juga berasal dari kepangkatan yang berbeda-beda, mulai tingkat tamtama hingga perwira tinggi. Ia sendiri mengakui bahwa RUU TNI tersebut dianggap penting untuk memberi payung hukum terhadap prajurit aktif TNI yang saat ini bertugas di berbagai kementerian dan lembaga. Termasuk kementerian dan lembaga di luar yang diperbolehkan oleh UU 34/2004 tentang TNI.9

Selama ini UU TNI membatasi hanya jabatan sipil di 10 kementerian dan lembaga yang bisa diduduki prajurit militer aktif. Melalui RUU TNI ditambah jumlahnya menjadi 14, tapi dengan ketentuan berdasarkan permintaan pimpinan kementerian/lembaga yang bersangkutan, antara lain: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Kementerian Pertahanan, termasuk Dewan Pertahanan Nasional (sebelumnya 2 K/L berbeda); Sekretariat presiden dan Sekretariat militer presiden; Badan Intelijen Negara; Badan Siber dan/atau Sandi Negara; Lembaga Ketahanan

Nasional; Badan Search And Rescue (SAR) Nasional; Badan Narkotika Nasional (BNN); Mahkamah Agung; Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP); Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Keamanan Laut (Bakamla); dan Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer). Meski saat ini yang disahkan hanya 14 kementerian/lembaga, wacana RUU TNI pada 2023 mulanya direncanakan untuk menyasar 19 kementerian/lembaga.10

Bahkan sebelum RUU TNI disahkan, sejak 2023 banyak perwira aktif dan purnawirawan telah menempati jabatan sipil, bahkan banyak di luar 14 kementerian/lembaga dan BUMN yang diatur UU TNI yang baru. Contohnya:

a) Laksamana Muda Adin Nurwaluddin (TNI AL), menempati jabatan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

b) Brigjen Ario Prawiseso (TNI AD), menjabat Staf Khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Pengamanan Destinasi Wisata dan Isu-isu Strategis.

c) Mayjen Maryono (TNI AD) sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.

d) Mayjen Irham Waroihan (TNI AD) juga dimutasi menjadi Irjen Kementerian Pertanian.

e) Laksamana Pertama Ian Heriyawan (TNI AL) di Badan Penyelenggara Haji (BPH).

f) Di bawah Kementerian Perhubungan, terdapat beberapa perwira menengah TNI AL yang menduduki jabatan sipil. Beberapa di antaranya ialah Letkol Mar Triyanto menjabat Kepala KSOP Kelas II Samarinda. Lalu ada Mayor Marinir Sandi Varikta menjabat Kepala KSOP Kelas II Palembang. Lainnya, Letkol Marinir Eko Priyo Handoyo, yang menduduki jabatan eselon IIIb sebagai Kabid Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Penegakan Hukum Kantor KSOP Khusus Batam.

g) Letkol Tedy sebagai Sekretaris Kabinet.

h) Mayjen Ariyo Windutomo (TNI AD) sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

i) Mayjen Novi Helmy Prasetya (TNI AD), sebagai Direktur Utama Bulog.

j) Mayjen Edi Kristianto (TNI AD) sebagai Komisaris PT Wijaya Karya (WIKA), BUMN konstruksi.

k) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komisaris Utama PT Pindad.

l) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai Komisaris Utama PT PAL, industri galangan kapal.

m) Jenderal Andika Perkasa (TNI AD) sebagai Komisaris Utama PT Pindad, BUMN industri pertahanan.

n) Marsekal Madya Andi Pahril Pahwi (TNI AU) sebagai Komisaris PT Bukit Asam, BUMN pertambangan atubara.

o) Laksamana Madya Achmad Djamaluddin (TNI AL) sebagai Komisaris Utama PT Pelindo, BUMN logistik dan transportasi (pelabuhan).

p) Marsekal Madya Donny Ernawan Taufanto (TNI AU) sebagai Komisaris Utama PT Dahana, BUMN industri pertahanan.

q) Marsekal Fadjar Prasetyo (TNI AU) sebagai Komisaris Utama PT Dirgantara Indonesia, BUMN industri penerbangan.

r) Letjen Herindra (TNI AD) sebagai Komisaris Utama PT LEN Industri, BUMN industri persinyalan kereta api.

s) Letnan Jenderal (Purn) Agus Utomo (TNI AD), Direktur Utama PT Agrinas, BUMN perkebunan.

t) Marsekal Muda (Purn) Maroef Sjamsoeddin (TNI AU) sebagai direktur utama MIND ID, BUMN induk industri pertambangan. Sebelumnya menjabat Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (2015-2026).

Mulanya, terdapat 14 tugas dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yakni mengatasi gerakan separatis bersenjata; mengatasi pemberontakan bersenjata; mengatasi aksi terorisme; mengamankan wilayah perbatasan; mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; membantu tugas pemerintahan di daerah; membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang; membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan; dan membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Adapun dua tambahan tugas dalam RUU TNI dalam operasi militer selain perang yakni membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber; dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Di hierarki terbawah, seluruh prajurit TNI dikerahkan dalam permasalahan domestik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), distribusi gas LPG, ketahanan pangan, penjagaan kebun sawit, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penertiban dan penjagaan kawasan hutan bahkan sampai pengelolaan ibadah haji. Banyak dari pengerahan tersebut melanggar tugas OMSP TNI.

Seluruh fenomena yang dibahas di atas, mengingatkan kita pada puncak masa kejayaan dwifungsi ABRI yang terjadi pada tahun 1990-an, di mana pada saat itu anggota ABRI memegang peranan kunci di sektor pemerintahan, mulai dari bupati, wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, pimpinan perusahaan milik negara, peradilan, hingga menteri di kabinet Soeharto.

3. Terbentuknya Dewan Keamanan Nasional:

Dewan Keamanan Nasional (Inggris: NSC) biasanya merupakan badan pemerintah cabang eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kebijakan atau memberi nasihat kepada kepala eksekutif mengenai masalah yang berkaitan dengan keamanan nasional. Pada saat ini, peran dewan keamanan nasional telah dinormalisasi bahkan di negara-negara yang mengklaim dirinya demokratis. Meski demikian, dalam sejarah badan-badan ini sering kali merupakan hasil pembentukan atau pelestarian kediktatoran militer (atau krisis nasional lainnya), yang tidak selalu memiliki persetujuan undangundang, dan biasanya dimaksudkan untuk memiliki kekuasaan sementara (pemerintahan transisi).

Dalam kasus Uruguay, Presiden Bordaberry bukannya melaksanakan reformasi struktural untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik yang meningkat—yang mencakup kenaikan biaya hidup sebesar 94 persen sejak tahun 1972—malah memberi ruang bagi Angkatan Bersenjata sebagai “pusat kekuasaan” yang baru. Pada 8 Februari 1973, ia mencoba menegaskan otoritasnya atas militer dan mengangkat seorang pensiunan jenderal sebagai Menteri Pertahanan Nasional yang baru. Angkatan Laut awalnya mendukung pengangkatan tersebut sementara komandan Angkatan Darat dan Angkatan Udara menolaknya mentah-mentah dan pada tanggal 9 dan 10 Februari mengeluarkan pernyataan publik yang menuntut perubahan radikal dalam sistem politik dan ekonomi negara tersebut. Mereka berjanji untuk mengakhiri pengangguran, mendukung industri lokal, memberantas korupsi, melaksanakan reformasi lahan, dan mengakhiri semua terorisme. Bordaberry tunduk pada tekanan tersebut, dan pada tanggal 12 Februari, di markas besar Angkatan Udara, menyimpulkan kesepakatan dengan komandan angkatan bersenjata untuk menyediakan keterlibatan militer dalam politik dalam peran “penasihat”. Akhirnya, dibentuk Dewan Keamanan Nasional (Consejo de Seguridad Nacional,

COSENA), yang terdiri dari komandan Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut serta Menteri Pertahanan Nasional, Dalam Negeri, Ekonomi, dan Luar Negeri. Sejak saat itu, mereka secara efektif mengendalikan negara tersebut dan Bordaberry telah menyelamatkan jabatannya dengan berpartisipasi dalam swa-kudeta, yaitu mengkudeta dirinya sendiri.

Di Indonesia, pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) sesungguhnya merupakan isu lama. Presiden Soekarno pernah mengeluarkan PP No. 17/1954 tentang Dewan Keamanan Nasional (DKN), yang dalam penerapannya menjadi Dewan Keamanan. Meski pada masa Orde Baru, Dewan Keamanan Pertahanan Nasional ditetapkan pada 1970, fungsi praktis dan operasionalnya dipegang oleh Kopkamtib (bubar pada 1988, berganti Bakorstanas yang dibubarkan pada 2000). Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang diajukan ke DPR juga dikritik dan ditolak, sehingga RUU Kamnas kemudian dikembalikan dan gagal disahkan. Pada 2020 di masa pemerintahan Jokowi, isu pembentukan DKN kembali mencuat, yang kami duga didorong oleh Prabowo Subianto yang saat itu menjadi Menteri Pertahanan sejak setahun sebelumnya.

Fungsi memberi nasihat, saran, dukungan, dan rekomendasi kepada presiden sudah dijalankan oleh beberapa lembaga, seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), dan Kantor Staf Presiden (KSP). Itu sebabnya, wacana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) dikhawatirkan menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga negara yang sudah ada, dan terutama, pemerintah dicurigai “sedang membentuk wadah represi baru seperti halnya pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa Orde Baru.”11

Meski pembentukan DKN gagal semasa Prabowo menjabat menteri, baru dua bulan setelah dilantik Presiden, Prabowo pada Desember 2024 telah mengeluarkan Perpres membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN), sehingga Wantannas dibubarkan. Struktur DPN terdiri dari seorang ketua yang dipilih oleh Presiden, serta sejumlah anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetap DPN terdiri dari sejumlah pejabat tinggi, seperti Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima TNI. Selain itu, juga termasuk Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen

Negara dan Kepala Staf Angkatan dalam jajaran anggota DPN. DPN tidak menjadi kontroversi karena Koalisi Masyarakat Sipil dalam rilisnya berpendapat bahwa dengan mengacu kepada UU tentang Pertahanan Negara No.3/2002, maka Pemerintah diminta untuk membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN), bukan Dewan Keamanan Nasional (DKN). Ini merupakan blunder, karena niat sebenarnya dari kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk mendorong pembentukan DKN tinggal mengganti namanya menjadi DPN.

Mengingat dorongan kuat pembentukan DKN sejak zaman SBY dan terutama setelah Prabowo menjabat Menhan, pembentukan DPN patut dicurigai merupakan upaya untuk memaksimalkan kekuatan dan pengaruh militer terhadap elemen sipil di pemerintahan. Jika kepemimpinan negara kembali jatuh ke tangan sipil pada Pilpres 2029, maka kelas elit militer saat ini tidak perlu begitu khawatir jika pengaruh militer diredam atau melemah, sebab DPN telah dibentuk untuk mampu mengantisipasi perimbangan kekuasaan. 12 Selain itu, dalam keadaan instabilitas dan darurat di masa depan, mungkin DPN yang akan menjalankan pemerintahan sementara pasca pengambilalihan kekuasaan oleh militer, dimana salah satu tugas DPN adalah “menyusun kebijakan terkait pengerahan komponen pertahanan dalam mobilisasi dan demobilisasi.” Dengan demikian, jika dibutuhkan, maka DPN adalah infrastruktur legal yang mungkin dibutuhkan untuk melaksanakan pemerintahan junta. Meski DPN diharapkan hanya memberi pertimbangan, pada kenyataannya hal itu dapat dengan mudah menjadi sarana untuk melibatkan militer dalam pengambilan keputusan politik, sebab demikianlah COSENA berjalan dalan kasus di Uruguay.

4. Pengawasan sosial yang ketat:

Pada bulan Mei 1971, pemerintah Uruguay mewajibkan seluruh rumah tangga mendaftarkan anggota keluarga mereka ke kantor polisi setempat; ini upaya polisi mencegah pertemuan politik dengan memantau rumahrumah yang mengadakan pertemuan lebih besar dari jumlah yang terdaftar. Perancang program tersebut, yang mendapat ilhamnya dari anti-spionase Nazi, berharap kalau penerapannya akan menyebarkan ketakutan sosial untuk berkumpul di ruang pribadi.13

Khusus untuk pokok ke-4 ini, bukan Indonesia yang menyerupai Uruguay, tapi Uruguay yang menyerupai Indonesia. Militer Indonesia telah menerapkan mekanisme pengawasan sosial sejak 1950 dengan penerapan komando Tentara & Teritorium (TT), yang kemudian direstrukturisasi menjadi Komando Teritorial (Koter). Dekret Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959, memberikan landasan konstitusional bagi peran politik ABRI sebagai golongan fungsional dan kekuatan sosial politik. Pada 1962, ABRI membentuk koramil di setiap kecamatan, babinsa di setiap desa, dan resimen mahasiswa di kampus. Meski fokus utama Komando Teritorial mulanya adalah pada pertahanan dan keamanan, bukan politik, tapi lama kelamaan ia menjadi rantai komando militer dalam menjaga stabilitas politik di wilayahnya. Misal, pada 1960’an pasukan Angkatan Darat disebar ke masyarakat untuk menjegal PKI.14

Dari tingkat pusat sampai ke bawah, hierarki Komando Teritorial dimulai dari Kodam (Provinsi), Korem (kabupaten/kota), Kodim (daerah tingkat II, kota/kabupaten), Koramil (kecamatan), dan Babinsa (desa/kelurahan). Meski begitu, dulunya TT berkembangan dalam suatu konteks, yakni mengendalikan dan melancarkan operasi militer pada waktu perang gerilya melawan Belanda. Sedangkan territorium merujuk pada upaya mengolah sumber daya agar bisa mendukung upaya pertahanan secara efektif. Ketika Indonesia merdeka seperti sekarang ini, tentara tidak mengelola sumber daya. Sumber daya itu berada di bawah kewenangan pemerintah.15

Konsep Komando Teritorial pada dasarnya menjadi intisari dari dwifungsi, sebab peran ganda yang mencakup ke ranah sosial-politik itu membutuhkan infrastruktur yang dapat menopang militer bergerak langsung di tengah masyarakat, dan struktur itu diwujudkan oleh Komando Teritorial. Itu sebabnya perluasan Komando Teritorial berarti perluasan jangkauan tentakel militer. Gawatnya, TNI AD secara diamdiam tengah menjalani perubahan signifikan, yang ditandai dengan perluasan organisasi teritorialnya, yakni:

a) Berencana mendirikan 22 Komando Daerah Militer (Kodam) baru, sebuah lompatan besar dari yang sekarang berjumlah 15 (menjadi 37). Pada tahun 2025, lima Kodam baru tersebut diharapkan sudah beroperasi. Tujuan akhirnya adalah bahwa hampir setiap provinsi akan memiliki komando angkatan daratnya sendiri.16

b) Berencana untuk membentuk 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) pada tahun 2025 dan menyebarkan unit-unit ini di setiap distrik di seluruh negeri dalam waktu lima tahun. Batalyon yang direncanakan tersebut akan memiliki unsur kompi pertanian, perikanan, peternakan, dan kesehatan.17

c) Saat menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 2021, Prabowo, telah mengumumkan rencana untuk merekrut 25.000 personil Komponen Cadangan (Komcad), yang saat ini baru mencapai 9.719 18 personil.

Beberapa laporan investigasi juga mencatat kemungkinan alat sadap Pegasus buatan Israel di Indonesia yang dibeli lewat Singapura. Badan Intelijen Negara (BIN), Mabes Polri, BSSN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga menggunakan alat tersebut sejak 2018. Ongkos yang perlu dibayar untuk mendatangkan alat ini tak sedikit. Pegasus sedikitnya dibandrol dengan harga Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun.19 Pada 2019, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan pakar Teknologi Informasi sepakat bahwa Pegasus ilegal karena merupakan “pidana berat UU ITE.”20 Baik RUU TNI dan RUU Polri keduanya memberi perluasan wewenang ke ranah pengawasan digital. Pasal 7 RUU TNI memasukkan dua tambahan tugas TNI dalam operasi militer selain perang, yakni membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Perwira militer aktif TNI juga diperbolehkan untuk menjabat di BSSN. Pasal 16 ayat 1 huruf q RUU Polri pun memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penindakan, pemblokiran, pemutusan, dan perlambatan akses ruang siber dengan alasan keamanan dalam negeri.

Peraturan Kepolisian (Perpol) No.3/2025 juga memuat poin yang dalam pasalnya mengatur mengenai surat kepolisian bagi jurnalis asing. Aturan ini dianggap sebagai sarana untuk menghambat transparansi informasi ke dunia luar.

Jika terdapat internet di Uruguay pada awal 1970’an, bisa ditebak bahwa akan ada bentuk-bentuk pengawasan yang sama, baik secara fisik dalam ranah teritorial maupun digital. Tapi kalau dibandingkan dengan Uruguay, maka struktur pengawasan sosial Indonesia lebih masif dan sistematis. Lagi pula, penerapan di Uruguay adalah sementara selama darurat militer karena pemerintah mendeklarasikan Perang Dalam Negeri (Guerra Interna) pada 1972, yang tidak lain perang melawan rakyat yang mempersenjatai dirinya sendiri. Sebaliknya, Komando Teritorial dirancang sebagai sistem pertahanan yang permanen, tetapi dalam praktik telah menjadi panopticon untuk antisipasi pemberontakan rakyat. Penerapan Komando Teritorial pada akhirnya berujung pada tumpang tindih antara tugas militer yang dalam praktiknya sering mengancam HAM dengan tugas keamanan internal kepolisian.

5. Keberadaan kelas borjuis militer:

Sepanjang sejarahnya, militer Uruguay telah menjadi institusi yang lemah dan sebagian besarnya tunduk pada kontrol demokratis. Hal ini berubah secara tiba-tiba pada akhir tahun 1960-an, ketika krisis sosial, ekonomi, dan politik yang parah mendorong elit penguasa untuk meminta bantuan angkatan bersenjata untuk memulihkan ketertiban. Pada akhir tahun 1972, Bordaberry mencoba membatasi kekuasaan politik militer yang menguat. Dalam pertemuan dengan Bordaberry pada tanggal 19 Oktober 1972, para panglima militer menyodorkan program delapan poin yang menuntut agar para perwira komandan tidak dapat dipindahtugaskan, partisipasi militer dalam perusahaan-perusahaan negara, independensi penyelidikan korupsi militer, dan kontrol militer atas polisi. Meski salah satu tuntutan militer Uruguay pada 1972 adalah keterlibatan dalam perusahaan-perusahaan negara, Kudeta 1973 tidak secara efektif melahirkan kelas borjuis-militer yang baru.

Beda ceritanya dengan kasus di Indonesia. Sistem dwifungsi menjadi basis kekuatan angkatan bersenjata di daerah-daerah, yang memungkinkan mereka untuk mengakses sumber-sumber ekonomi di akar rumput (berhadapan dengan rakyat) dan mempertahankan peran mereka sebagai pemain penting dalam politik lokal. Ini memungkinkan militer untuk mengakses pendanaan ilegal. Proses ini, bukan sesuatu yang muncul hanya pada masa Orde Baru saja. Pada awal kemerdekaan, badanbadan dan laskar perjuangan yang menjadi embrio ABRI juga memulai bisnisnya. Pada periode 1959-1969, kontrol militer terhadap bisnisbisnis yang baru saja dinasionalisasi semakin terkonsolidasi.

Penempatan ini bukan tanpa tujuan; ia secara spesifik dilakukan untuk membantu pendanaan di tubuh tentara supaya mereka tidak perlu bergantung pada dana pusat. Perolehan dana baik dari perdagangan candu, penyelundupan maupun perdagangan hasil bumi, biasanya dipergunakan untuk membiayai perjuangan dan membeli senjata. Namun hal ini juga melanggengkan praktek korupsi di antara para perwirauang yang seharusnya masuk ke kas institusi malah masuk ke kantong pribadi.21

Melalui proses berbisnis, yang dipermudah sejak Orde Baru, secara perlahan muncul suatu kelas yang disebut sebagai “kapitalis birokrat militer” atau dalam dokumen ini, kami ringkas sebagai borjuis militer. Sederhananya, borjuis adalah istilah untuk menyebut kelas sosial yang memiliki kekayaan (alat produksi) dan kekuatan ekonomi. Dalam pemahaman klasik, kepentingan para borjuis ini dapat dipenuhi ketika mereka bekerja sama dengan para politisi yang akan membela kepentingan mereka di parlemen atau birokrasi pemerintahan. Tapi dalam banyak kasus, seorang borjuis juga terjun ke dalam politik dan akhirnya menempati jabatan di pemerintah untuk membela kepentingan ekonomi diri sendiri dan golongannya; ini membuatnya menjadi seorang borjuis-birokrat (seperti Jokowi). Pada 2019 pula, dari 575 anggota DPR, 262 orang (55%) memiliki latar belakang sebagai pengusaha.22 Jumlah itu meningkat menjadi sedikitnya 354 individu dari total 580 (sekitar 61%) anggota DPR periode 2024–2029 yang memiliki latar belakang atau afiliasi dengan sektor bisnis. 23 Borjuis-birokrat berbahaya karena di tangan mereka, politik hanya menjadi bancakan untuk memuluskan bisnis mereka, termasuk mungkin UU Cipta Kerja.

Borjuis-militer merupakan jenis ketiga, yang subur dan terangterangan pada masa Orde Baru, tetapi kurang terlihat dan masih menunggu momen selama reformasi. Jika seorang tentara berbisnis dan akhirnya juga masuk ke pemerintahan, itu menjadikannya seorang tentara-penguasa-pengusaha. Soeharto adalah contoh dari seorang kelas borjuis militer, karena sebagai tentara, dirinya pada 1957 membentuk Yayasan Pembangunan Teritorium Empat, sampai akhirnya pada 1966 diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia.

Pada awal Reformasi 2001, jumlah bisnis oleh koperasi militer berjumlah 923 (TNI AD), 147 (TNI AU) dan 124 (TNI AL). Inventorisasi bisnis militer TNI mencakup 25 yayasan, 89 perusahaan di bawah yayasan dan 105 bisnis, dan pada Maret 2006 mencakup 1520 unit usaha. Pertumbuhan bisnis militer yang amat cepat di bawah Soeharto, baik legal dan ilegal, mencerminkan posisi kuat militer sebagai pusat kekuasaan di masyarakat Indonesia. Satu cara yang dipakai untuk mengendalikan bisnis militer adalah dengan mendirikan yayasan-yayasan nirlaba. Cara ini memungkinkan mereka untuk menjalankan bisnisnya secara independen dari pemerintah, sembari tetap mendapat dukungan pembiayaan dari negara. Sejak dikeluarkannya undang-undang TNI tahun 2004, pihak militer telah mulai menjuali bisnis-bisnis yang dimilikinya, tapi keseluruhan struktur kegiatan ekonomi militer tidak mengalami perubahan mendasar apapun.24

Pada masa Neo-Orba sekarang ini, nampak ada trend perluasan yang tidak cuma bisnis milik militer tetapi juga makin banyak perwira aktif dan purnawirawan yang menduduki BUMN. Kelas borjuis-militer ini sama berbahaya dengan jenis borjuis lainnya. Ketika masuk ke pemerintahan, mereka akan mengutamakan kepentingan ekonominya. Gelagat ini ditunjukkan oleh Prabowo, saat ia berkata, “Banyak aset saya yang 25 mandek, tidak dapat kredit. Karena saya tidak berkuasa 20 tahun.” Prabowo adalah Ketua Pembina Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP), dimana YPPSDP membentuk anak perusahaan PT Agro Industri Nasional (Agrinas). PT Agrinas akan mengambilalih perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma di Riau dan Sambas-Bengkayang, Kalimantan Barat, yang mana manajemennya saat ini sedang menghadapi kasus korupsi dan pencucian uang. 30% saham PT Duta Palma pernah diketahui dimiliki oleh militer.26 Selama proses pemogokan buruh PT Duta Palma menghadapi militer dan dalam pengambilalihan perkebunan oleh PT Agrinas, buruh juga berhadapan dengan militer. Direktur Utama Agrinas dijabat oleh Letnan Jenderal (Purn) Agus Utomo, membenarkan bahwa para perwira di militer itu kelak akan direkrut perusahaannya untuk mengisi posisi manajerial dan pengamanan. 27 Laporan investigasi Gecko Project dan Tempo menunjukkan bahwa PT Agrinas bersiap memanen keuntungan dari proyek lumbung pangan dengan berupaya menggaet investasi sekitar Rp 33 triliun, meski melanggar berbagai aturan, merusak hutan dan dipenuhi banyak sekali konflik kepentingan.28

Sebagai birokrat dan politisi Prabowo mesti melayani kepentingan koalisi dan sekutu. Di saat bersamaan, ia juga mesti melayani kepentingan senior dan juniornya selama bertugas, sebab jiwa korsa itu terbawa meski ia sudah pensiun. Beberapa tokoh militer, sebagian sudah purnawirawan, yang sempat dikabarkan menjadi bagian dari Tim Mawar, sebuah tim di Angkatan Darat yang diduga ada di balik aksi penculikan aktivis pada tahun 1998 dimana Prabowo pernah terlibat, tetap eksis dan memperoleh jabatan mentereng di era Prabowo-Gibran. Ada empat orang. Mereka antara lain Untung Budiharto yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Transjakarta, Dadang Hendrayuda sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Nugroho Sulistyo Budi yang telah dilantik sebagai Kepala BSSN, serta Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus.29 Oleh karena itu, sebagai balasan suksesi menuju kekuasaan, seorang borjuis-birokrat-militer juga menanggung hutang politik yang yang lebih besar.

Elit militer yang dibiarkan mengelola bisnis berpotensi menyalahgunakan kewenangan institusi, personel, dan senjata api dalam bersaing dengan badan usaha atau pengusaha sipil. Perwira militer yang menjabat pimpinan perusahaan juga dapat menyalahgunakan kewenangan dan mencampuradukkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan institusi. Ini bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan karena akan terjadi. Banyak laporan yang menunjukkan bukti bahwa hal tersebut telah terjadi.30

Pendorong

Terdapat sejumlah “kebaharuan” selama era Reformasi. Beberapa diantaranya mencakup dorongan untuk demokrasi kenegaraan yang lebih kuat dan pemerintahan sipil, dimana elemen militer masih mencoba mempertahankan pengaruh mereka (Dwifungsi ABRI). Selain itu tumbuhnya Islamisme dalam politik dan masyarakat berujung pada partai politik yang tidak lagi dibatasi hanya pada tiga partai seperti yang terjadi pada masa Suharto dan juga tidak diharuskan memiliki Pancasila sebagai ideologinya melalui TAP MPR No XVIII/MPR/1998. Proses reformasi telah menghasilkan kebebasan berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan penyensoran yang meluas di bawah Orde Baru. Hal ini telah menghasilkan perdebatan politik yang lebih terbuka di media berita dan peningkatan ekspresi dalam seni dengan dibubarkannya Departemen Penerangan. Pemilihan legislatif 1999 menjadi pemilihan umum bebas pertama sejak 1955. Tuntutan untuk otonomi daerah yang lebih besar juga melahirkan UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Terakhir, merajalelanya KKN mendorong pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2002.

Belum ada analisis konjungtural yang secara komprehensif meninjau ulang naik-turunnya permasalahan era pasca-Soeharto. Paling utama adalah keberhasilan elemen militer untuk memperbesar dan memperluas pengaruh serta kekuasaan mereka, seperti telah diuraikan sebelumnya, yang praktis menunjukkan gejala kembalinya Dwifungsi ABRI. Pada kenyataannya, secara efektif berlaku asas tunggal Pancasila sejak UU No.2/1999 tentang Partai Politik hingga produk UU susulannya. Sejak awal tahun 2019, kelompok-kelompok Islam konservatif juga telah mendorong lagi perombakan KUHP, termasuk larangan seks pranikah, hidup bersama di luar pernikahan, melakukan ilmu hitam, dan aborsi tanpa alasan darurat medis dan pemerkosaan, yang jadi malapetaka bagi perempuan dan agama dan minoritas gender. Revisi KUHP juga mengkriminalisasi penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, agama, lembaga negara dan simbol-simbol negara seperti bendera dan lagu kebangsaan. Dari pameran lukisan Yos Suprapto, pementasan drama Wawancara dengan Mulyono oleh Teater Payung Hitam, hingga kasus band Sukatani, mulai muncul kekhawatiran soal pelanggaran kebebasan berekspresi yang mengkritik kelas berkuasa dan aparaturnya. Tidak lupa, revisi RUU KPK banyak dikecam oleh para aktivis dan pakar karena mengurangi keefektifan KPK sehingga menyebabkan gelombang demonstrasi #ReformasiDikorupsi pada 2019. Secara sekilas, ciri-ciri penentu Reformasi di atas perlahan mulai tergerus dan mundur, baik secara legal-formal dan kenyataan di lapangan.

Dengan demikian, kami simpulkan bahwa Republik Indonesia telah memasuki suatu jenis periode pemerintahan yang baru. Kami menyebutnya era Neo-Orba. Secara terminologis, istilah ini agak bermasalah karena neo berarti “baru” (new), dan Neo-Orba secara harfiah berarti “baruorde-baru”. Walau demikian, secara definitif dan filosofis istilah ini tepat karena merujuk pada “Orde Baru terbarukan”, atau Orba 2.0. Bukan cuma karena diduga hendak menuju kediktatoran militer ala Orba, tetapi juga karena semangat dan aktornya merupakan warisan langsung dari Orba. Neo-Orba secara tipologis lebih menyerupai, atau akan menuju “kediktatoran sipil-militer” ala Uruguay. Berbeda dengan junta atau kediktatoran militer pada umumnya (seperti Chile atau Myanmar), sejauh dokumen ini kami susun, Neo-Orba merupakan rezim kediktatoran yang memiliki sifat campuran, gradual dan legal.

Pertama, sifat amalgam/campuran, karena bukan (atau belum?) sepenuhnya militer, tetapi dengan keterlibatan dan kolaborasi, dari pengaruh sipil yang semakin melemah. Rezim sipil Presiden Jokowi persis Presiden Uruguay Bordaberry, karena hanya melalui restu keduanya maka proses menuju kediktatoran sipil-militer menjadi mungkin. Demi alasan kestabilan, Bordaberry menyetujui penerapan darurat militer yang justru memperkuat pengaruh dan kekuasaan perwira militernya yang semakin lancang. Dalam konteks Indonesia, Jokowi sepertinya juga merasa bahwa oposisi Prabowo dapat membawa masalah serius sehingga dengan alasan persatuan, lebih memilih merangkul Prabowo. Manuver ini harganya mahal karena lambat laun memperburuk hubungan dengan Parpol Mami-nya, PDIP dan Megawati, sekaligus menjadi celah untuk kebangkitan elemen militer (baik perwira aktif maupun purnawirawan). Permasalahannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan sudah ada di balik berbagai taktik politik Jokowi. Bergabungnya Prabowo dalam koalisi gemuk 2019 membuat Jokowi yang ringkih menanggung di pundaknya sepasang punggawa yang berpengaruh atas elemen militer itu.

Kedua, sifat gradual/bertahap, karena perlahan, dan bukan melalui pengambilalihan kekuasaan secara cepat dan mendadak. Sebagaimana Bordaberry melakukan pembiaran akumulasi kekuasaan militer sejak akhir 1960’an, Jokowi juga cenderung melakukan pembiaran selama 2019-2024. Ketika Prabowo menjabat presiden pada 2025, akumulasi yang sudah berlangsung semakin lancar terkonsolidasi. Jadi, adalah salah besar jika mengira RUU TNI akan mengembalikan dwifungsi ABRI setelah disahkan pada 2025, sebaliknya UU TNI hanya mengesahkan dwifungsi yang telah berlangsung sejak 2019. Laporan News Detik menggambarkan hal ini sebagai “Gerilya Militer di Kementerian dan

Lembaga Sipil”, 31 sementara pengamat politik Made Supriatma menyebutnya sebagai “Dwifungsi Merangkak.” 32 Intinya sama, yakni perluasan dan penguatan kekuasaan militer secara perlahan, senyap, dan kurang mendapatkan sorotan publik. Ketika sorotan yang pantas diberikan untuk itu terjadi, yakni dengan pengesahan RUU TNI, semua sudah terlambat. Kita kecolongan. Berbagai penempatan perwira militer ini terkesan berlangsung nyaris di bawah radar karena sejumlah hal, yakni:

a) Perhatian publik tidak fokus tertuju, tapi teralihkan oleh berita viral kekacauan sosial-politik lainnya, mulai dari pencalonan Gibran hingga Korupsi Pertamina;

b) Penempatan perwira oleh mayoritas rakyat dirasa lumrah karena kehadiran militer dalam kehidupan sehari-hari telah dinormalisasi;

c) Keecenderungan mayoritas elit politik (dari sipil) untuk menyangkal, mengabaikan, atau tutup mulut tentang kenyataan tentang dwifungsi;

d) Perubahan strategi pencitraan kampanye Prabowo sebagai seorang patriot-nasionalis garis keras pada 2019, menjadi sosok gemoy pada Pilpres 2024, yang menipu kenyataan bahwa di balik itu militerisasi telah terjadi; dan

e) Munculnya istilah-istilah mengaburkan seperti “Multifungsi TNI”, yang anggap sebagai “upaya menutupi stigma, rasa salah, 33 atau malu pada praktik militerisme.”

Ketiga, yang terakhir, adalah sifat legal, karena tidak/belum melalui kekerasan bersenjata (kudeta, pemberontakan atau revolusi politik) secara tidak sah. Di Uruguay, mereka juga menyebut rezim Bordaberry sebagai “kediktaroran legal”. Kita tidak boleh lupa bahwa dalam konteks serupa, Paul von Hindenburg memainkan peran kunci dalam perebutan kekuasaan oleh Nazi pada tahun 1933 ketika ia menunjuk Adolf Hitler sebagai kanselir Jerman; Hindenburg memenangkan pemilu 1933 sementara Hitler berada di urutan kedua perolehan suara. Di Indonesia, para elit politik memandang bahwa menjadi oposisi ongkosnya terlalu mahal dan merugikan. Ini tidak sepadan dengan tujuan sebagai borjuisbirokrat untuk menumpuk kekayaan sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya (lima tahun). Jadi kemungkinan yang lebih menguntungkan kelas mereka sendiri selain melalui kudeta adalah menggelar tawar-menawar yang hasilnya bakal berbentuk kabinet koalisi, pemerataan pembagian jabatan, jatah yang adil untuk tender dan proyek, mempermudah terbitnya aturan atau izin, berbagi saham atau merger perusahaan, serta bentuk kerja sama dan kompensasi lainnya.

Kami merasa perlu untuk membahas faktor-faktor pendorong yang kemudian melahirkan Neo-Orba. Kami membedakan antara, faktor penyebab yakni hal yang langsung menyebabkan suatu kejadian, dengan faktor pendorong yakni hal yang mendukung, yang menungkinkan atau mempercepat terjadinya kejadian tersebut.

Kaum liberal cenderung lebih gampang untuk menyalahkan “rezim sipil” Jokowi karena membuka pintu untuk Prabowo sebagai faktor penyebab kediktatoran sipil-militer yang tengah terbentuk. Sementara itu kaum fundamentalis Islam yang dalam beberapa dekade terakhir pengaruhnya semakin menguat, biasanya akan secara keliru dan dengan cara yang terlalu menyederhanakan akan menuduh bahwa ini merupakan konsekuensi dari demokrasi, sehingga sebagai solusinya mendukung perubahan sistem menuju Kekhalifahan Islam. Tetapi bagi anarkis, negara itu tidak mungkin demokratis. Kenyataannya kita tidak pernah menikmati demokrasi karena tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan yang secara langsung akan mempengaruhi kehidupan kita sendiri. Anarkis membedakan antara demokrasi langsung (direct democracy) yang hanya dapat berlangsung dalam komunitas otonom, tanpa negara, yang terdesentralisasi, tetapi terhubung satu sama lain dalam struktur federalisme; dengan demokrasi parlementer dari negara republik liberal dimana segelintir orang yang mendapatkan hak istimewa sebagai hasil dari pemilihan (elektoralisme) pengambilan keputusan dilakukan secara terpusat oleh segelintir orang, terpisah dan terputus dari massa rakyat.34 Bagi anarkis, Neo-Orba tidak sesederhana ketiadaan orang baik untuk menduduki kursi kekuasaan dan karena itu akhirnya direbut oleh orang-orang jahat. Yang sipil tidak lebih baik ketimbang yang militer. Ini adalah masalah struktural, bukan personal, yakni hasil langsung dari lembaga pemusatan kekuasaan itu sendiri (baca: negara). Bagi anarkis, seluruh rezim dan penguasa adalah penindasan.

Peralihan dari era Reformasi menuju Neo-Orba hanyalah peralihan dari penindasan sipil ke penindasan semi-militer.

Sementara itu, pembacaan kami menjurus pada tiga faktor pendukung yang memungkinkan kediktatoran sipil-miltier Neo-Orba berkembang. Pada intinya era Reformasi (1998-2024) dengan agenda besar demokratisasi, telah gagal dalam dua hal:

Pertama, era Reformasi gagal dalam mengadili Soeharto dan kroninya. Soeharto tidak diadili karena tim dokter Kejaksaan Agung pada tahun 2003 menetapkan Soeharto mengidap kerusakan otak secara permanen sehingga tidak mungkin lagi memberikan keterangan yang benar di sidang pengadilan. Hal itu dikuatkan putusan Mahkamah Agung (MA) agar peradilan dihentikan sampai Soeharto sembuh dan berkas perkara dikembalikan kepada Kejaksaan Agung. Hingga kematiannya pada 2008, Soeharto tidak pernah benar-benar dijatuhi hukuman. Bahkan seperti diketahui, Soeharto diseret ke pengadilan karena dugaan penyelewengan (korupsi) dalam mengelola tujuh yayasan, yang dananya bersumber dari sumbangan dan uang negara, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,3 triliun. Soeharto tidak diadili karena Pembantaian Massal 1965 dan pelanggaran HAM lainnya.

Dalam Pemilu 1999, PRD adalah satu-satunya parpol yang mengajukan 10 program mendesak dimana salah satu tuntutannya adalah mengadili Soeharto. Mereka gagal. Perjuangan mahasiswa untuk terlaksananya Program Revolusi Total dihadapi dengan represi kejam oleh aparat keamanan rezim Habibie yang dipimpin Wiranto. Saat itu, awal era Reformasi juga tidak memberantas sisa-sisa pendukung Soeharto terutama dari kalangan militer yang masih cukup berpengaruh dalam kabinet pemerintahan Habibie. Setelahnya, suara tuntutan untuk mengadili Jendral pelanggar HAM, termasuk Prabowo, hanya sayup-sayup terdengar, atau mencuat hanya menjelang Pemilu, lalu redup kembali ketika Pemilu usai. Pada akhir 1998 dan 1999, pengadilan terhadap Tim Mawar, regu penculik para aktivis, tidak menyeret Prabowo (pada saat itu bekas Komandan Jendral Kopassus) yang sedang pergi ke luar negeri lalu mendapat kewarganegaraan Yordania. Editorial Tempo pada Januari 1999 menyatakan bahwa tidak mungkin Tim Mawar bergerak murni inisiatif dan tanpa perintah atasan: “sorotan hanya menyoroti pada Prabowo seorang, padahal banyak perwira tinggi lain yang tidak mungkin tidak mengetahui, bahkan boleh jadi terlibat. Bekas Panglima Kodam V Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin dan para atasan Prabowo tidak pernah disebut lagi sekarang. [...] Tetapi terlepas dari masalah pribadi, memang tak mungkin dibayangkan Prabowo lepas dari tanggung jawab. Laporan oditur militer bahwa ada seorang Mayor Kopassus AS, karena ‘panggilan hari nuraninya’ untuk mengamankan kepentingan bangsa, membentuk satuan tugas yang terdiri dari tujuh orang kapten [!] dan tiga bintara lainnya untuk menculi aktivis radikal, tak akan bisa termakan oleh akal sehat orang desa sekalipun. Kecuali kalau diakui 35 ada perintah atau persetujuan dari atasan.”

Akibatnya, tanpa pengadilan para perwira militer terduga pelanggaran HAM, maka era Reformasi menjadi rezim impunitas, dimana mereka tidak merasa takut lagi untuk mengembalikan supremasi militer tetapi hanya perlu melakukannya secara pelan dan tidak mencolok. Pemilu di Indonesia juga terasa seperti suksesi monarki, perebutan kekuasaan yang tak kenal malu dari para trah bangsawan, dimana para ahli waris saling sikut berebut mahkota: Gibran meneruskan Jokowi, Megawati dan Puan Maharani meneruskan Soekarno, lalu Prabowo meneruskan mertuanya, Soeharto.

Kedua, masalah kelebihan perwira tinggi (pati) dan kolonel. Sumber dari Kementrian Pertahanan pada 2017 menyebutkan terdapat kelebihan 141 perwira tinggi dan 790 Kolonel di seluruh jajaran TNI. Menurut analisis penulisnya, masalah tersebut terjadi dalam waktu relatif lama (dimulai 2011), yang pada hakekatnya merupakan akumulasi dari persoalan kebijakan pembinaan kekuatan TNI yang tak terselesaikan pada masa lalu, yaitu sejak diberlakukannya UU TNI lama tahun 2004. Penyebabnya adalah 1) perubahan usia pensiun yang diatur dalam pasal 71 (perwira dari 55 menjadi 58 tahun); 2) kebijakan penyediaan kader pimpinan melalui pendidikan pengembangan umum tingkat menengah yang tidak selaras dengan kebijakan pembinaan karier pada jenjang kepangkatan Kolonel di masing-masing Angkatan; 3) sistem pembinaan karier personel TNI yang “setengah memaksa” setiap personel untuk 36 berkarier sebagai prajurit TNI sampai batas maksimum usia pensiun.

Masalahnya, UU TNI yang baru pada 2025 mengatur batas usia pensiun prajurit, dengan Bintara dan Tamtama pensiun pada usia 55 tahun, Perwira hingga Kolonel 58 tahun, Perwira Tinggi bintang 1 hingga 60 tahun, bintang 2 hingga 61 tahun, dan bintang 3 hingga 62 tahun. Perwira Tinggi Bintang 4: Paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali sesuai kebutuhan Presiden. Jadi, UU TNI yang baru kemungkinan akan memperburuk keadaan karena jumlah perwira membeludak. Alih-alih melakukan restrukturisasi internal kemiliteran, TNI malah mengusulkan supaya perwira yang tidak memiliki jabatan bisa menduduki jabatan sipil. Meski Jokowi pada 2022 menyatakan bahwa penempatan perwira aktif belum mendesak, hal ini cuma masalah waktu ketika wewenang penempatan itu jatuh di tangan pendukung militerisme: Prabowo.

Ketiga, karena tidak membubarkan Komando Teritorial (Koter). Pada masa awal Reformasi sudah disepakati bahwa struktur komando teritorial Angkatan Darat akan dihapus, dengan catatan dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kesiapan pihak Polri yang akan bertanggung jawab penuh atas keamanan dalam negeri. Militer hanya fokus di bidang pertahanan terhadap ancaman bahaya dari luar negeri. Disarankan, agar reorganisasi struktur Koter ke arah struktur basis militer (basmil) terpadu dengan peralatan canggih yang terpusatkan di beberapa titik basis militer strategis di daerah dekat perbatasan negara, yang bersinergi dengan pemerintah provinsi terkait.37 Tapi pada pembahasan UU TNI tahun 2004, wacana penghapusan komando teritorial diperdebatkan secara sengit di DPR. Struktur itu batal dihapus dan tetap eksis hingga saat ini.38 Reformasi memelihara dan menjaga Komando Teritorial serupa kanker, dan ketika Prabowo memperoleh kekuasaan, kanker segera diberi makan hingga berpotensi stadium 4 dan langsung menggerogoti sendi-sendi bermasyarakat.

Kesimpulannya, dwifungsi tidak pernah benar-benar hilang. Seperti dikatakan Ariel Heryanto, “Dwifungsi belum pergi ke mana-mana dari tanah air lebih dari setengah abad. Pernah mekar, sesekali 39 menciut, tetapi belum pernah kabur.”

D. Tuntutan: Litura (Lima Tuntutan Rakyat)

Berdasarkan analisis di atas, penghancuran kediktatoran sipilmiliter perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup berbagai sisi baik itu mengobati gejala atau sifatnya yang telah dibahas dalam pokok perbandingan, maupun menyingkirkan faktor pendorong. Tujuannya;

a) mencegah keadaan memburuk dimana Neo-Orba terakselerasi menjadi kediktatoran sipil-militer dengan pengaruh/kekuasaan penuh (baik junta atau kediktatoran ala Soeharto);

b) membalikkan keadaan saat ini menuju pada keadaan yang lebih bebas dan demokratis, tanpa pengaruh militer; dan

c) terakhir, mencegah kemungkinkan kembalinya militerisme di masa depan (Orba 3.0 dan seterusnya).

Tujuan-tujuan di atas berarti mengarah kembali pada reformasi, yakni penataan ulang dan perbaikan-perbaikan di dalam sistem. Meski begitu, mendukung reformasi bukan berarti menjadi reformis. Seperti dikatakan Errico Malatesta, “Kita akan menjalankan semua reformasi yang dapat dilakukan, dengan semangat pasukan yang maju ke depan sembari mengambil alih wilayah yang diduduki musuh di sepanjang jalur yang dilaluinya.” Ini semua adalah bagian dari strategi seperti telah diformulasikan oleh Federasi Anarkis Black Rose dalam artikel mereka, Building Power and Advancing: For Reforms, Not Reformism:

“Singkatnya, kita harus menolak mentalitas reformisme, yang melihat perbaikan jangka pendek, atau bahkan serangkaian reformasi, sebagai tujuan akhir dalam perjuangan kita. Kita juga harus menolak mentalitas purisme yang menolak semua gerakan reformasi karena menyamakannya dengan reformisme, sehingga dianggap kontraproduktif, dan tidak berguna. Sebaliknya, kita harus terlibat dalam perjuangan reformasi sebagai program jangka pendek. Perjuangan reformasi ini harus menjadi sarana untuk membangun kekuatan rakyat dari bawah-ke-atas dengan pengorganisasian secara horizontal sebagai program jangka menengah. Program jangka menengah ini termasuk juga peningkatan kesadaran, keterampilan, solidaritas, kapasitas, dan organisasi. Bahkan jika pun kita terkadang bimbang atau kalah sementara waktu, kita tidak boleh berhenti membangun kekuatan ini. Kita terus tumbuh, berkembang, dan maju menuju kemungkinan situasi revolusioner, saat kita menghancurkan penyebab mendasar dari eksploitasi, dominasi, dan penindasan itu sendiri, dan tidak lagi hanya menghancurkan gejalanya saja.”

Ada golongan anarkis yang anti-organisasi dan menolak terlibat dalam pengorganisiran massa. Bagi mereka, yang paling terutama adalah menghancurkan sistem dominasi, menyerang saat ini juga, bahkan meski itu bertiga, berdua atau sendiri sekalipun. Kami salut pada mereka dan akan tetap bersolidaritas dengan mereka jika mereka tertangkap. Meski begitu, kami masih percaya dengan revolusi sosial, dan hal ini membutuhkan keterlibatan banyak orang yang terorganisir dan akhirnya teradikalisasi dalam perjuangan. Tapi, keikutsertaan rakyat tidak ditentukan dari ketertarikan ideologis, “ayo, jadi anarkis bangun masyarakat tanpa negara dan kapitalisme.” Sebaliknya, kami mau mereka berjuang untuk diri mereka sendiri untuk isu kebutuhan dan keseharian yang dekat dengan kehidupan rakyat.

Baik kegagalan maupun keberhasilan dalam perjuangan untuk reformasi akan menempa kesadaran mereka agar menjadi pemeran utama revolusioner, yaitu sebagai kekuatan sosial yang terorganisir yang membebaskan diri mereka sendiri. Ini menyangkut sejumlah sisi radikalisasi dari pengumpulan pengalaman tanpa henti:

a) Selama berjuang, kita mengajari siapa sebenarnya yang menjadi musuh dan mengajari bahwa masyarakat kita juga terbagi-bagi menjadi kelas. Mereka mampu mengenali bahwa kelas berkuasa yang bertanggungjawab dan diuntungkan dari penderitaan mereka.

b) Dengan berorganisasi, kita mengajarkan mereka bagaimana caranya melipatgandakan kekuatan. Mereka tidak mampu menciptakan perubahan dengan bergerak sendiri-sendiri.

c) Jika metode untuk perjuangan mereka dianggap kurang manjur, mereka dapat mencoba metode perjuangan yang lebih langsung dan berdaya tempur.

d) Selama berkerjasama dan bersolidaritas, mereka dapat mengenali mana yang berpotensi menjadi sekutu dan mana yang akan mengkhianati mereka.

e) Jika mereka telah berorganisasi, mereka punya kemampuan untuk mengatur, mengerahkan dan melaksanakan aksi-aksi yang lebih baik yang pasti dibutuhkan kelak saat momen revolusioner.

Tentu saja kita ingin mengurangi eksploitasi, penindasan, dan dominasi di mana pun, jika memungkinkan. Jadi kami menolak anggapan bahwa reformasi tidak berguna. Dengan terlibat dalam organisasi rakyat untuk reformasi, kita bersentuhan langsung dengan kelas-kelas tertindas, tidak hanya untuk mengajari, tetapi juga belajar dari nereka. Dari perjuangan untuk reformasi, menjadi perjuangan yang bertujuan untuk revolusi. Agenda jangka pendek menjadi jembatan untuk agenda jangka menengah dan panjang. Kita tidak boleh lupa bahwa dalam sejarah sejumlah revolusi lahir dari tuntutan yang sederhana: roti. Bagaimanapun juga, kami tidak tertarik untuk mendorong militer kembali ke barak; kami ingin membakar baraknya. Kami juga tidak menghendaki kembalinya supremasi sipil menggantikan supremasi militer, sebab keduanya adalah bagian yang sama dari sistem dominasi yang di atas; kami ingin membangun kuasa rakyat yang di bawah.

Setelah menganalisis, kami telah merumuskan serangkaian tuntutan reformasi kelembagaan yang harapannya mengantarkan kita pada sejumlah kemungkinan revolusioner. Tuntutan dirumuskan dalam reformasi Lima Tuntutan Rakyat (Litura), yang pada dasarnya merupakan upaya demiliterisasi. Litura mencakup baik itu pembersihan pemerintahan, restrukturisasi militer, penegakan HAM, hingga alokasi APBN:

a) Membersihkan militer dari seluruh urusan/jabatan sipil: mencabut RUU TNI yang baru disahkan saja tidak cukup. Jika RUU TNI dicabut, militer masih diperbolehkan menjabat di 10 kementerian dan lembaga dan bertugas dalam 14 jenis Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di dalam UU yang lama. Oleh karena itu kalau perlu kita secara lebih radikal mendorong ketiadaan jabatan sipil oleh militer di Kementrian/Lembaga dan menghapus seluruh jenis Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dengan demikian, tugas militer hanya untuk berperang, atau pertahanan dari serangan luar saja. RUU TNI yang baru harus membuat perwira militer pensiun lebih cepat. Itu artinya kita menuntut RUU TNI kali ini secara terbuka dan dengan keterlibatan organisasi-organisasi rakyat. Tuntutan ini mencakup penolakan kerjasama militer dengan kampus dan pembubaran resimen mahasiswa (menwa).

b) Bubarkan bisnis militer. Militer telah terbukti menggunakan senjata dan menciptakan iklim berbisnis yang tidak sehat dan penuh teror, dan ketika perwiranya menempati posisi manajemen dan komisaris, jabatan mereka kerap disalahgunakan untuk intimidasi dan mengerahkan kekerasan terhadap protes buruh, petani dan masyarakat adat dalam konflik agraria dan perburuhan. Konsep pendanaan mandiri (swadana) yang sejak awal kemerdekaan menjadi alasan supaya tentara mengupayakan uang, logistik dan senjata sendiri telah tidak relevan saat ini karena pemerintah yang telah mengupayakan hal tersebut.

c) Bubarkan DPN dan Komando Teritorial. Kita harus mencegah kemungkinan komite militer yang campur tangan dalam pengambilan keputusan politik melalui DPN di masa depan dengan kedok “konsultatif”. Pemerintah terbukti tetap berjalan tanpa DPN/DKN sebelumnya. Kita juga harus menghancurkan sistem pengawasan militer (panopticon) yang matanya tersebar luas di masyarakat. Tanpa Komando Teritorial, kita akan memiliki masyarakat yang relatif bebas dalam berkumpul dan berserikat (setidaknya dari militer).

d) Adili perwira (dan purnawirawan) militer pelanggar HAM, termasuk Prabowo. Dengan begini, tentara dapat melihat contoh bahwa mereka tidaklah kebal hukum jika perwira aktif dan purnawirawannya juga diseret ke pengadilan. Harapannya ini akan mengurangi angka kekerasan oleh TNI-Polri dan pelanggaran HAM.

e) Mengurangi anggaran Kementerian Pertahanan dan Polri, yang menempati no.1 dan no.2 dalam alokasi APBN 2025 dan terus meningkat sejak reformasi, sementara anggaran kesehatan, perlindungan sosial dan terutama pendidikan, terus dipangkas. Ada kebutuhan yang lebih mendesak seperti kesejahteraan pendidik dan nakes, pengangkatan guru honorer menjadi ASN, serta fasilitas dan tunjangan pendidikan yang berdampak secara langsung terhadap peningkatan kualitas hidup rakyat.

Litura mesti disebarluaskan dalam dua jenis, yakni versi ringkas 5 poin dalam poster hingga post media sosial, maupun yang lebih panjang berupa artikel atau selebaran yang diolah ulang dengan merujuk pada dokumen analisis. Dokumen ini mesti dicetak, digandakan dan disebarkan seluas mungkin untuk memperingatkan ancaman terbentuknya kediktatoran sipil-militer. Litura itu sendiri tidak boleh hanya diungkapkan oleh organisasi khusus anarkis, tetapi juga secara serentak oleh jaringan anti-otoritarian pada umumnya hingga sekutu politik mereka (kiri dan liberal progresif) dan seluruh organisasi massa rakyat dimana para anarkis melakukan kerja sosial di dalamnya. Dengan demikian Litura menjadi viral dan mengena di batin masyarakat.

Dalam bahasa yang lebih merakyat, maka Litura dapat diringkas menjadi 5 poin berikut:

LIMA TUNTUTAN RAKYAT (LITURA)

1. Bersihkan militer dari seluruh urusan/jabatan sipil.

2. Bubarkan bisnis militer.

3. Bubarkan DPN-komando teritorial.

4. Adili para jenderal pelanggar HAM.

5. Pangkas anggaran TNI-Polri, alihkan untuk kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

Lalu ditutup dengan kalimat: sampai semua dipenuhi!

Tesis utama dari dokumen ini adalah era reformasi telah berakhir. Republik Indonesia telah menempuh empat periode pemerintahan, yakni: Orde Lama (1945-1966), Orde Baru (1966- 1998), Reformasi(1998-2024) dan yang sekarang teIah terbentuk, Néo-Orde Baru (2024-?). Reformasi hanya menundà kekaláhan, atau lebih tepatnya sebuah tahap transisi, untuk kebangkitan kembali rezim yang lahir dari rahim Orde Baru.