harlah satu tahun tamansari melawan
tamansari, bandung 13-15 juli 2018 forum solidaritas melawan penggusuran Ilustrasi Sampul: Babawbee Layout: Tim Grafis Tamansari Melawan Foto: Forum Solidaritas Melawan Penggusuran Teks: Frans Ari Prasetyo, Herry Sutresna, Metaruang, Forum Solidaritas Melawan Penggusuran
Harlah Satu Tahun Tamansari Melawan adalah marka, panggilan, dan penegas ihwal perlawanan yang urung tugur, tentang perjuangan yang akan terus berlangsung.
Tamansari adalah noktah kecil dari relief besar tentang apa yang selama ini disebut sebagai pembangunan kota. Jakarta sibuk berbenah, Surabaya, Bandung, Jogja, dan kota-kota lainnya di Indonesia pun makin rajin bersolek. Darinya, infrastruktur menjadi kata kunci. Taman dan rusunawa, hotel dan kondotel, dibarengi megastruktur penunjangnya seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga PLTA, semua saling berlomba untuk hadir di tengah-tengah kita.
Tak terkecuali di Tamansari dan wilayah sekitarnya. Bagi 160 KK dari total 95 rumah, di kampung Balubur, Tamansari, Bandung, gema pembangunan kota berubah jadi program pemupusan sumber hidup para warga yang terkena dampaknya. Bagi warga Tamansari, warga Dago Elos, Kebon Jeruk dan jalan Jakarta, pembangunan bukan lagi suatu frasa ihwal manfaat baik dari suatu progres, dari suatu niatan untuk menjadikan warga berdaya terlebih mandiri.
Dengan total 659 konflik pertanahan pada tahun 2017, yang 289 di antaranya didominasi konflik warga versus pihak swasta, sementara warga versus pemerintah mencapai angka 140 konflik, pembangunan (yang di dalamnya terkandung kebutuhan akan ruang dan keniscayaan ekspansif) kini menjadi sebuah rezim yang cara kerjanya tak berbeda jauh dari rezim Orba. Rezim kelam yang terus kita kutuk, akibat timpangnya praktik-praktik ekonomi-politik dewasa ini ditetaskan dari sistem yang sama yang dilancarkan Cendana dan kroni, oligarkis dan predatoris.
Menimbang Orba dengan peninggalan infrastruktur, dari pola yang sama namun bertabur gimmick bersolek itu, rezim kini pun tetap menjalankan mandat kapitalisme global yang menysaratkan akumulasi primitif sebagai tak lain titik berangkat. Menyulap kota Bandung menjadi episentrum jasa dengan referensi kitab utama bernama MP3EI & RPJMN, sekaligus taklid menjalankan amanat World Bank ihwal city without slums yang terimplementasi pada program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), merupakan urgensi pembangunan dalam jangka menengah ke depan di kota Bandung.
Terdapat 121 Kelurahan sekota Bandung yang bakal menerima program KOTAKU hingga tahun 2019. RW 11 Kelurahan Tamansari, Bandung, adalah satu dari sekian banyak tempat perealisasian KOTAKU. Program ini tentu saja mengandung kecacatan yang inheren, yang membuat perealisasiannya jauh dari kata ideal bahkan tepat sasaran sekalipun. Baik itu menyangkut faktor sosialekonomi dan ekologi. Tak ada AMDAL terkait rencana pembangunan RUDET (Rumah Deret) di Tamansari. Ironisnya, saat ekskavator sudah meratakan sebagian bangunan warga, syarat utama bagi layak atau tidaknya sebuah bangunan itu masih saja diabaikan.
Hal ini membuktikan apa yang semula dilabeli sebagai daerah ‘kumuh’ itu dapat digantikan (baca: digusur) oleh bangunan yang lebih profitable bagi segelintir pihak meski tanpa AMDAL. Kecacatan inheren sekaligus kontradiksinya semakin jelas, jika bukan kebohongan-kebohongan programnya. Bersolek tanpa AMDAL similar dengan pembangunan yang menyisihkan faktor penopang hidup warga, yakni alam sekitar, sesederhana sumber air, tanah yang sehat, dan udara yang bersih.
Hal utama lainnya, masifikasi pembangunan merupakan praktik sublim dari perampasan alat produksi masyarakat, yang setara dengan akumulasi primitif atas akses-akses otonom dan mandiri yang dimiliki warga terhadap sumber hidupnya. Warga yang semula memiliki sebidang tanah dan bangunan, mesti digusur dan dipersilakan menyewa Rumah Deret di kemudian hari. Yang padahal, dari tanah dan bangunan (ruang) itu, warga sudah memiliki kemandirian untuk berdikari lewat alat-alat produksi sederhana, pun dari modal sosial kolektifnya.
Tentu saja, atas dasar ‘kumuh’ atau pembangunan luksurius nan oportunis, warga Tamansari tak tinggal diam. Warga Tamansari tak sedang merelakan sumber hidupnya untuk ditukar dengan keharusan sewa seumur hidup, atas ruang yang dahulu dimilikinya. Warga Tamansari tak sedang menjual kenangan masa kecilnya untuk ditukar dengan arsitektur kamar kapsul nomad nan cantik rancangan arsitek kelas dunia sekalipun, bila toh untuk mengaksesnya dikenakan sewa. Warga Tamansari tak sedang membiarkan perampasan ruang dan sumber hidupnya untuk terus berlangsung, meninggalkan kerugian materiil dan deviasi kemanusiaan.
Terhitung sejak Juni tahun 2017 lalu, genap setahun sudah warga Tamansari berjuang melawan pembodohan sistemik dari frasa pembangunan. Satu tahun bisa jadi waktu yang singkat, tapi perjuangan adalah tindakan dari sebuah upaya mempertahankan dan meraih kemenangan, yang terkadang terasa lumayan panjang serta sarat akan pembelajaran. Serangkaian tindak provokasi, ancaman, bahkan baku hantam dengan aparat dan ormas menjadi halaman tersendiri di lembar diari warga beserta elemen solidaritas yang tergabung selama satu tahun ke belakang.
Atas nama perjuangan, perlawanan, dan solidaritas, kiranya tak ada yang tak pantas untuk dirayakan. Atas nama kemanusiaan, persaudaraan, dan jalinan kasih-kinasih antar sesama makhluk, tak ada yang tak pantas untuk kita syukuri. Harlah Satu Tahun Tamansari Melawan adalah marka, panggilan, dan penegas ihwal perlawanan yang urung tugur, tentang perjuangan yang akan terus berlangsung.
A luta continua!
Bandung, Juli 2018
Forum Solidaritas Melawan Penggusuran
Rudetnya Rumah Deret Tamansari Bandung
Oleh Frans Ari Prasetyo
Sejarah pemilikan lahan di Indonesia termasuk negosiasi antara negara dan warga tentang kepemilikan dan pengelolaan lahan, setidaknya telah dimulai sekitar abad ke-19. Pihak lain yang semakin banyak mempengaruhi negosiasi ini adalah swasta, seperti perusahaanperusahaan nasional dan transnasional di masa Orde Baru, yang masa operasinya masih berlaku sampai sekarang dalam beragam sektor. Kondisi sekarang bahkan semakin kompleks tata negosiasinya dengan hadirnya peran pemerintah lokal melalui desentralisasi, misalnya skala kota dalam format BUMD. Selain juga munculnya skema PPP (Public Private Partnership) hingga BOT (Built Operating Transfer) yang menjadi skenario-skenario canggih dalam mendorong upaya pembangunan dengan masif, terutama di pusat-pusat ekonomi seperti di perkotaan.
Pemerintah Indonesia termasuk pemerintah kota (dengan simplifikasi negara) cenderung melegislasi dan meregulasi pengelolaan beserta penguasaan lahan yang terlalu ketat dan seragam untuk kepentingannya sendiri, plus kebutuhan pasar yang diusung swasta di tengah kelompok masyarakat yang beragam berdasarkan aset, akses, dan pluralitas sosial-kebudayaan. Dalam hal ini, kehidupan warga di kampungkampung perkotaan menunjukkan jelas gambaran ini, terutama jika menyangkut warga rentan perkotaan terkait tenurial security atas hak lahan termasuk hak atas kotanya.
Kehidupan warga rentan perkotaan nyatanya malah semakin rentan. Setelah selalu diposisikan sebagai warga tidak teratur dan kumuh, warga tidak beridentitas asli kota atau daerah tersebut, hingga diberi stigma sebagai warga ilegal yang berimplikasi secara fisik, sosial-ekonomi, dan secara tak langsung “menghukum” mereka untuk berada dalam lingkaran setan kemiskinan. Salah satu hal yang bisa dibaca dari lingkaran setan ini, adalah peran terkait kepastian tenurial bagi warga rentan (kota). Penekanan terhadap formalisasi penggunaan lahan untuk tujuan pembangunan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan hingga skema perbaikan kondisi hidup di daerah kumuh, menjadi sangat fungsional dalam tata kelola pemerintahan (kota). Akan tetapi, upaya registrasi dan re-distribusi lahan yang termasuk di dalamnya terkait perumahan yang mengarah kepada kepastian hukum, seyogyanya juga dapat diberikan kepada warga rentan kota, yang tidak hanya melihatnya sebagai tekanan fungsional semata lalu dianggap tidak berhak dan bahkan diusir dengan beragam skema pengusiran, baik secara halus dengan bumbu narasi relokasi; dengan janji manis perubahan nasib, maupun dengan yang menggunakan kekerasan.
Praktik pencaplokan lahan perkotaan oleh kepentingan investasi semakin jelas terjadi, tidak terkecuali di Bandung yang mendapuk dirinya sebagai kota ramah
investasi. Kebijakan semodel inilah salah satu tolok ukur pembangunan dan klaim tingginya indeks-indek kota, yang terbukti dengan banyaknya penghargaan diraih kota ini. Di sisi lain, kampung-kampung kota yang mayoritas dihuni oleh penduduk berpenghasilan menengah-rendah bahkan warga miskin kota menjadi target yang paling mudah disasar karena dianggap sebagai arena pertarungan yang paling lemah secara hukum, ekonomi, politik dan akses, yang mana penggusuran tidak akan terhindarkan. Indeks kebahagiaan yang tinggi muncul sebagai refleksi dari pembangunan tersebut, tapi apa iya bahagia jika rumahnya digusur atau kebanjiran?
Apa yang telah terjadi di Bandung dengan hilangnya kampung-kampung kota seperti di Kampung Kolase, Stasiun Barat dan Kiaracondong menjadi saksi bagaimana penetrasi pembangunan dengan pencaplokan lahan itu terjadi. Hal serupa akan terjadi di kampung Dago Elos dan kampung Tamansari, tapi warga sedang berupaya untuk menahan laju penggusuran ini. Berawal dari undangan buka puasa bersama (20 /06/2017) di Pendopo kota Bandung alias rumah dinas Walikota, berubah menjadi ajang sosialisasi Rumah Deret oleh Pemkot yang terang saja membuat warga kaget, karena kasarnya rumah warga akan digusur untuk proyek tersebut yang mana warga sendiri tidak dilibatkan, tiba-tiba langsung masuk pada sosialisasi. Dasar hukum dari pembangunan Rumah Deret Tamansari adalah UU No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, hal ini tertuang
dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 (SK DPKP3) tentang penetapan kompensasi bangunan, mekanisme relokasi dan pelaksanaan pembangunan Rumah Deret Tamansari tahun anggaran 2017. SK ini keluar merujuk kepada Peraturan Walikota Bandung No. 665/2017 tentang Relokasi sementara warga yang terkena proyek pembangunan Rumah Deret Tamansari.
Tentu ada yang janggal dengan keluarnya SK ini, terkait status lahan masih belum jelas sementara pembicaraan tentang kompensasi dan relokasi sudah digulirkan,
ditambah warga terdampak pun belum setuju tentang itu semua. Semua proses ini berlangsung tanpa ada konsultasi publik yang seharusnya, jika merujuk kepada dokumen perencanaan untuk menetapkan lokasi berdasarkan kesepakatan dengan warga sesuai UU No. 2 Tahun 2012. Jika merujuk peta BPN, status lahan di sini masih berada dalam status tanah negara bebas dan belum diberikan hak kepada warga maupun pemerintah. Terbukti dari BPN sendiri tidak memiliki catatan resmi tentang lahan ini. Hal ini seolah menjawab kenapa pemkot tidak pernah mengumumkan peta bidang tanah dan daftar nominatif karena faktanya pemkot tidak pernah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data terhadap warga Tamansari serta objek pengadaan tanah milik atau yang dikuasai oleh warga. Hal ini mengakibatkan penentuan nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh pemkot terasa janggal dan jauh dari harga daerah tersebut. Selain itu, penetapan besarnya nilai ganti kerugian seharusnya dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai, atau penilai publik. Akan tetapi Tamansari sendiri ditentukan secara sepihak tanpa adanya musyawarah dengan warga dan tanpa didasarkan dari hasil penilaian yang seharusnya dilaksanakan oleh Penilai yang independen dan profesional.
Janggalnya lagi, klaim pemkot Bandung terhadap lahan di kampung Tamansari ini berdasarkan skema pembelian tahun
1924-1941. Bukankah era itu masih era kolonial? Jadi, pemkot membeli kepada siapa? Warga? Warga yang mana pada tahun itu? Atau dari Ratu Wihelmina? Lucu kalau hanya membeli satu RW saja, lalu RW sebelahnya itu kepunyaan siapa? Janganjangan punya Kaisar Hirohito?
Selain itu, bukankah pada tahun tersebut wilayah ini pasti masih berupa hutan dan tegalan, karena wilayah Dago sekitar 1 Km dari Tamansari saja di tahun 80- 90an masih berupa sawah-ladang dan hutan sekunder, apalagi ini tahun 1920an. Terlebih pada tahun tersebut negara Indonesia belum merdeka. Maka, setelah Indonesia merdeka dan terbitnya UUPA 1960 telah mengatur terkait registrasi dan redistribusi lahan-lahan kolonial, sehingga segala perjanjian sebelum Indonesia
merdeka tersebut menjadi tidak sah. Jadi, sekali lagi, klaim pemkot ini merujuk ke mana? Apa pemkot tidak mengakui adanya negara Indonesia?
Ajaibnya, klaim pemkot ini berdasarkan surat keterangan Status Tanah yang baru dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2017 dengan nomor 593/268-BKPA yang dikeluarkan oleh BKPA, dan bukan oleh BPN. Padahal hanya BPN yang berhak mengeluarkan surat terkait lahan, sehingga muncul beribu pertanyaan susulan terkait keganjilan ini, seperti misal, apa kewenangan BKPA terkait hal tersebut atas upayanya melampaui kewenangan BPN. Selain itu status lahan ini seperti apa? Karena bukan hak milik, bukan hak pakai, bukan HGB atau HGU, dan kenapa baru dikeluarkan tanggal tersebut? Bahkan akta pembelian lahan yang diklaim pada tahun tersebut tidak ada, apakah ini hanya berdasarkan cerita dongeng atau folklor?
SK boleh dikeluarkan asalkan memenuhi tahapan-tahapan yang merujuk pada UU no. 2/2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang melingkupi penentuan lokasi, yang harus merujuk kepada surat dari BPN termasuk penentuan nilainya. Tapi toh rentetan prosedural itu ternyata tidak ada, sebab pemkot hanya mengandalkan surat keterangan status lahan. Kedua, mesti adanya konsultasi publik untuk mencapai musyawarah mufakat, bukannya klaim sepihak. Ketiga, dibentuiknya tim apresial untuk proses penilaian terkait lahan, hunian dan beragam aspek yang melingkupinya, jangan ujug-ujug relokasi begitu saja. Keempat, terkait skema ganti rugi, karena
nyatanya warga belum sepakat atas hitungan berdasarkan NJOP yang sangat jauh nilainya dari nilai sebenarnya, termasuk bagaimana skema relokasinya yang seharusnya diatur dalam 2 SK yang berbeda dan bukan dalam satu SK.
Sejak dikeluarkanya SK tersebut, warga terintimidasi secara fisik dan psikologis. Dimulai dengan adanya pengukuran diamdiam dengan waktu yang sulit diprediksi, yang uniknya tim pengukur akan kabur begitu warga tahu itu; pemberian nomor rumah menggunakan cat; pendirian tenda militer dengan dalih pengamanan perbaikan jalan. Pertanyaannya, sejak kapan militer menjadi pengaman perbaikan jalan hingga lalu-lalangnya drone di atas pemukiman warga tidak mengenal waktu? Puncaknya adalah pengiriman alat berat pada tanggal 6 November 2017 ke pemukiman warga melalui jalan belakang kampung di bawah flyover, agar tidak diketahui warga dan publik luas termasuk pengunjung mall. Karena jika lewat akses jalan utama di depan, maka alat berat tersebut akan langsung berhadapan dengan mesjid dan itu akan menimbulkan preseden buruk bagi citra walikota karena akan dianggap menggusur mesjid, walau mesjid tersebut juga menjadi bagian dari skema penggusuran untuk Rumah Deret ini termasuk menghindari tontotan publik atau pengunjung mall terkait penggusuran ini.
Untuk sementara warga berhasil dalam menahan laju alat berat yang didaulat pemkot sebagai titik awal dari rencana pembangunan besarnya. Pengerahan alat berat ini termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh kontraktor atas ijin pihak DPKP3 yang menerbitkan SK “gusur” melalui surat kontrak No. 602/06/PPSA. MEP.BLOK1.RDTS/2017. Celakanya, rencana pembangunan rumah deret ini tidak dilengkapi AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yang notabene sebagai prasyarat utama dalam penerbitan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Jika Amdal tidak ada, maka ijin tidak keluar dan pembangunan tidak boleh berlangsung, tapi kontraktor tetap bersikeras melanjutkan pembangunan dengan cara paksa dengan mengirimkan ekskavator untuk merubuhkan rumah warga yang jelas-jelas melanggar UU no 32/2009 terkait pidana lingkungan.
Maka, proses pengiriman alat berat ini sebagai awal dalam proses pembangunan telah jelas-jelas melanggar aturan karena tidak memiliki IMB, tidak ada AMDAL dan sedang dalam proses gugatan warga terhadap SK DPKP3 ke PTUN dengan nomor register perkara 152/G/2017/PTUNBDG. Maka, ketika proses gugatan di pengadilan sedang berlangsung, segala macam pembangunan di lapangan harus dihentikan. Namun nyatanya proyeknya ganjil ini cenderung ‘maju tak gentar’. Entah apa yang tengah dikejar dan siapa yang akan dan sedang dibayar. Dan kenapa semua tergesa di bulan Desember? Tentu kita tidak bisa naif, hal ini berhubungan dengan administrasi akhir tahun terkait serapan anggaran, dimana jika proyek pembangunan rumah deret ini tidak bisa berlanjut sebelum akhir dessember 2017, maka alokasi anggaran yang katanya dari APBD ini akan menjadi dana silva
yang harus dikembalikan ke negara. Jika itu terjadi maka pemkot Bandung akan turun performa kinerjanya dan merugi karena ada anggaran yang tidak terserap, yang ditambah dengan kerugian terbesar dari kontraktor, sehingga dengan itulah beragam upaya diterjang agar pembangunan ini tetap berlangsung dan dana anggaran turun.
Selain itu karena banyak hal ajaib bin ganjil terjadi dan ditemukan dalam proses pembuatan Rumah Deret ini termasuk ancaman penggusurannya, maka warga mengajukan permohonan dokumen dan data yang merupakan informasi publik terkait Rumah Deret ini, kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Diskominfo kota Bandung, yang sesuai dengan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terutama terkait peta bidang tanah, SOP pengukuran, penggusuran, relokasi dan ganti rugi, AMDAL dan IMB, yang ternyata tidak ada semua, malah pihak DPKP3 yang membuat SK masih sedang melakukan konsultasi publik di DLHK kota Bandung. Ini tentu saja semakin aneh, AMDAL baru mau diajukan tapi proses pembangunan dengan intimidasi penggusuran tetap dipaksakan dan dijalankan.
Terkait peta bidang tanah, BPN kota Bandung tidak memberikan jawaban terkait permintaan KIP (Keterbukaan Informasi Publik) perihal Rumah Deret ini dan warga pun juga sedang mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi. Tapi di sisi lain, BPN provinsi Jabar memberikan
jawaban tertulis bahwa pemkot Bandung sedang mengajukan sertifikasi lahan di area yang diperuntukan untuk rumah deret tersebut. Sungguh keganjilan yang luar biasa. Bukankah pemkot di awal klaim ini hasil transaksi tahun 1920an lalu, mengapa sekarang tiba-tiba mengajukan sertifikasi ketika rumah deret ini akan dibangun. Lantas mengapa warga tidak bisa mendapatkan hak serupa untuk mensertifikasi lahan tersebut? Bukankah dalam UU termaktub bahwa yang paling berhak mendapatkan kepemilikan atas suatu lahan adalah yang telah menempati, memelihara tanah negara dalam jangka waktu di atas 20 tahun dan warga Tamansari sudah menempatinya sejak tahun 1950an. Tapi hingga saat ini upaya warga selalu di-ga-gal-kan, malah sekarang pemkot mengambil alih hak warga dengan mengajukan pendaftaran lahan untuk kepentingan Rumah Deret. Selain itu, bagaimana bisa Ridwan Kamil dalam pertemuan di Pendopo dengan warga tamansari (8/12/2017) berkata, “ … di PTUN kami jarang kalah.” Poin seperti ini seolah menampik upaya warga yang sedang melakukan gugatan terhadap SK Kepala Dinas yang diajukan ke PTUN (7/12/2017) dengan No Register Perkara 152/G/2017/PTUN-BDG. Apa yang terjadi di sini? Apakah walikota atau pemerintah kota memiliki intervensi terhadap PTUN atau memang sudah ada role playing law atau kebiasaan untuk selalu menang di PTUN terhadap gugatan yang diajukan oleh warga, sehingga pernyataan itu dapat keluar dari seorang walikota.
Di balik itu semua, mudah saja melihatnya, kenapa kampung Tamansari ini yang dipilih (dari 19 lokasi) yang akan digelar proyek penyediaan hunian vertikal (Rusun & Apartemen). Jika merujuk ke dokumen RIPP 2010-2031 kota Bandung, lokasi Tamansari ini yang paling benilai komersial tinggi karena berada di pusat komersial kota, berada di samping Flyover Pasopati dan berhimpit langsung dengan Mall Baltos. Selintas dapat dibayangkan apa yang terjadi. Tamansari merupakan area yang bernilai ekonomis dan komersial tinggi yang harga pasarnya berkali lipat dari nilai NJOP-nya. Lalu, apakah ada yang sudah memesan lahan ini karena kepentingan komersil dan nilai ekonomi yang sangat tinggi? Hal ini kemudian dilegalisir dengan kategorisasi sebagai warga rentan/miskin dan juga stigma sebagai perkampungan kumuh yang berbanding terbalik secara nilai ekonomi dengan infrastruktur luksurius di samping pemukiman warga Tamansari yaitu Mall Baltos. Maka, sudah jelas kah motif dari penggusuran ini? Adalah pencaplokan lahan.
Warga Tamansari telah berada di area ini sejak tahun 50an dan terus berupaya untuk melakukan legalitas lahan yang tidak kunjung disetujui oleh negara melalui BPN hingga sekarang. Lalu, bagaimana pemerintah kota bisa klaim ini sebagai lahannya? Lahan yang diperuntukkan untuk Rumah Deret ini seluas 8000m2 dengan warga terdampak sebanyak 197 KK, tapi yang diakui pemkot hanya 104 KK, karena mereka hanya berhitung berdasar jumlah bangunan/rumah itu satu KK sedang biasanya dalam sebuah rumah di kampung kota terdapat beberapa KK yang tinggal bersama. Lantas, pengosongan
dengan cara pencaplokan lahan ini untuk apa dan siapa? Terlalu naif jika hanya dilihat sebagai penyediaan warga atas hunian layak huni versi pemerintah, jika tidak melihat eskalasi politik dan distribusi anggaran kementrian, donor hingga APBD kota yang ditopang kepentingan strategis atas lahan yang sangat bernilai strategis ini.
Jika merujuk kepada dasar kepemilikan pemkot yakni hak pakai, dan seolah menuduh warga sebagai penyewa lahan di area Tamansari selama ini, maka ini bukan alasan kuat karena pemkot tidak bisa menunjukkan bahwa dia memiliki hak pakai tersebut jika merujuk kepada pasal 41 UUPA 1960. Bahkan nyatanya pemkot Bandung sedang menngajukan pengukuran ke BPN. Artinya, pengukuran penguasaan pemkot belum bulat dan masih satus quo, belum jadi alasan untuk akuisisi apalahi dengan menghilangkan warga. Seyogyanya jika melihat bagaimana warga Tamansari telah menguasai, memelihara sejak tahun 50an disertai pembayaran PBB, maka pemberian hak oleh negara melalui BPN terhadap warga Tamansari lebih menjadi prioritas dengan mempertimbangkan keberadaan warga sesuai pasal 15 UUPA, dan tentu saja dengan upaya partisipatoris karena hanya warga yang mengerti apa dan bagaimana kebutuhannya. Bukan malah akan menggusurnya dengan upaya “ajaib” yang dilakukan pemkot Bandung sekarang ini. Hal yang juga bisa merujuk kepada psikologis warga terkait perbandingan mendapatkan rumah kembali di tempat semua atau sekitarnya, jika mereka harus tergusur dari kampungnya yang bertahun-tahun mereka tempati karena lokasi yang strategis dan harga pasar yang sudah tidak mampu dijangkau mengingat warga mayoritas merupakan warga berpenghasilan rendah dan banyak bekerja di sektor informal.
Kementrian PUPR memperluas subsidi pembiayaan perumahan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum berpenghasilan tetap (informal), berupa bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan bantuan Pembiayaan Perumahan berbasis Tabungan (BP2BT), dengan masing masing anggaran sekitar 2,7 trilyun yang didapat dari pinjaman bank dunia. Selain itu, pinjaman kepada Bank Dunia melalui program perumahan terjangkau (National Afordable Housing Program/
NAHP) senilai 5,85 trilyun baru akan efektif tahun 2018, dan yang melalui skema kerja Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk menghilangkan pemukiman kumuh perkotaan dengan penyediaan hunian yang layak dengan dana yang tidak kalah fantastis. Jika merujuk pada kedua skenario itu, akan sangat naif jika tak ada kait kelindannya yang demikian: bahwa penyediaan hunian bagi MBR; penghilangan hunian kumuh, yang notabene banyak dihuni oleh MBR. Hal tersebut sudah termasuk skema penggusuran yang akan terjadi di mana-mana, seperti contoh yang sedang akan terjadi di Tamansari, karena kriteria kumuh yang dibebankan kepada warga Tamansari menggunakan kriteria kumuh yang dibuat oleh kementrian PUPR.
Tentu ini pun jadi aneh, jika melihat klaim pemerintah Bandung yang selalu bilang bahwa ini program mereka yang didanai APBD tapi menggunakan indikator kumuh dari kementrian PUPR yang juga sedang melakukan program serupa bersamaan dengan bank dunia. Jadi penggusuran Tamansari ini agenda siapa? atau untuk menyerap dana siapa? . Disamping itu apakah yakin pemkot bandung punya dana untuk pembangunan rumah susun ini ? bukankah selama ini selalu mengeluh tidak ada dana jika terkait fasilitas publik sehingga minta bantuan CSR, tetapi untuk rumah deret ini sangat ngotot bahwa dana tersedia. Hal ini memang terlihat dalam rencana anggaran yang disiapkan untuk pembangunan satu tower pertama untuk 6 lantai yang katanya diperuntukan untuk warga terdampak dengan anggran sekitar 70M dengan dana APBD. Lalu, tower satunya lagi yang terdiri dari 10 lantai untuk sekitar 300unit hunian ini anggaran dari mana? dan untuk siapa ? dan bisa menebaknya dengan mudah untuk kepentingan komersial dengan skenario Rumah Deret.
Hal ini termasuk bagaimana skema lelang untuk penunjukan pihak ketiga dalam konteks pembangunan konstruksi Rumah Deret, karena yang mendapatkannya merupakan kontraktor yang sebelumnya telah memiliki track record yang kurang baik sehingga terjadi berbagai malkontruksi, yang tampak dari bagaimana kontraktor ini sangat tergesa untuk menggusur warga. Jadi, bagaimana menjamin rumah deret ini bisa baik secara kontruksi dan anggaran serta dapat suistanable. Sebelum
itu, pemerintah kota pun juga harus bisa menunjukkan bahwa lahan ini adalah miliknya, sebelum melakukan pengosongan dan pembangunan Rumah Deret ini. Rencana pembangunan Rumah Deret yang dimaksud pun jauh dari skenario partisipatoris seperti yang selalu didengungkan dan diagungkan oleh Ridwan Kamil. Yang ada malah partisipatoris dari militer, ormas, hingga alat berat atas pesanan kontraktor yang semuanya saling berkelindan apik untuk pencaplokan lahan ini. Apabila ada yang disebut dengan partisipatori otoriter, maka warga kampung Tamansari lah yang sedang mengalaminya
Lebih lanjut, apakah warga yang dianggap kumuh ini semuanya memiliki kondisi hunian yang kumuh? Lalu apa kriterianya? Kota Bandung sendiri toh belum pernah punya peraturan daerah yang menjabarkan terkait preferensi, variabel, dan tindakan yang digunakan terkait penyelesaian “kumuh” ini. Jika pun ada, dan jika menggunakan identifikasi yang dikeluarkan oleh kementrian PUPR melalui identifikasi kerja Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP), maka bukan penggusuran atau pengosongan lahan lah yang dilancarkan, seoalah sebagai penyelesaian satu-satunya. Melihat ini, revitalisasi dengan membangun bertahap tanpa harus relokasi apalagi menggusur akan dirasa lebih elok, kecuali ada kepentingan lain atas lahan ini, yang mana warga rentan kota tidak bisa memilikinya.
Ketika proses pembangunan Rumah Deret, selain ditempatkan di Rusunawa Rancacili yang jaraknya sekitar 30 km dari
PEMBANGUNAN Tanpa PENGGUSURAN Hanyalah BUALAN..!!! Dan Yang Pasti Rakyat Salalu Fad KORBANKEKUASAAN
TANAH ini milik TUHAN Bukan Milik PEMKOT
SHOTOAS
TAMANSARI MENOLAK RUMAH DERET
Tamansari, apakah pemerintah kota juga menghitung nilai lainnya, terutama nilai ekonomi untuk warga karena akan ada ongkos yang berlipat jika dilihat aktivitas penghidupannya ada disekitar daerah Tamansari, belum kondisi hunian di sana apakah layak atau tidak. Jangan hanya seperti memindahkan burung dari satu sangkar ke sangkar lainnya. Memang ada mekanisme bantuan dengan memberikan uang kontrakan maksimal 26 juta/tahun kepada setiap KK, tapi apakah mudah mencari rumah secara serentak untuk sekitar 104 KK secara bersamaan, dan tentu warga akan mencari hunian di sekitar wilayah yang sebelumnya mereka tinggali, atas dasar sumber mata pencaharian dan efisiensi. Skema ini seolah ingin memecah belah warga agar berserak dan sulit untuk berkumpul kembali, untuk melakukan banyak koordinasi dalam upaya memberikan nilai tawar selanjutnya. Skema menyebarkan warga terdampak ini pernah terjadi pada warga Kiaracondong yang akhirnya tergusur paksa tanpa ada koordinasi warga yang solid. Pemkot seolah ingin warga tidak berkumpul dan menjai solid karena itu akan mengganggu kerja penggusuran dan memiliki potensi perlawanan yang kuat ketika melawannya.
Memang muncul skenario yang menurut SK yang diterbitkan di atas, soal adanya penggantian/kerohiman sebesar 20% dari pemkot kota Bandung dengan acuan warga akan mendapatkan rusun dengan skema gratis sewa selama 5 tahun dan tahun ke-6, potongan 50% untuk sewa dengan harga sewa 50rb/bulan untuk tipe 33 dan 100rb/ bulan untuk tipe 39. Tapi, pertanyaannya tentu saja, dari mana datanya uang
itu? Pengadaan anggaran tidak pernah mengenal uang kerohiman. Artinya ini sudah termasuk dalam anggaran yang diperuntukkan untuk Rumah Deret, bila terlalu kasar untuk disebut sebagai anggaran siluman. Hal demikian bisa ditebak dengan skenario selanjutnya, bahwa akan ada uang penggantian kerohiman 75% dari NJOP dari pihak pengembang Rumah Deret, tapi warga tidak mendapatkan unit rusun. Jadi bisa ditebak bahwa kepentingan investor dan pengembang sangat besar dari lahan ini, sehingga rela mengeluarkan dana begitu besar untuk penyediaan uang kerohiman. Di sisi lain, tentu saja apa yang mereka dapatkan akan lebih besar lagi. Hal ini juga dipertegas oleh pemkot Bandung ihwal adanya skenario CSR yang muncul dari penggantian lahan ini. Maka, mana ada perusahaan yang memberikan CSR-nya tanpa mendapatkan kompensasi tertentu di area Tamansari ini?
Warga rencananya akan direlokasi ke rusunawa Rancacili, sejauh 30km dari tempat semula tanpa tahu bagaimana di sana, seperti skema penempatan, perpindahan sekolah hingga perhitungan ongkos ekstra yang harus disediakan, hingga bagaimana terkait pekerjaan warga yang mayoritas berada dalam sektor informal di daerah tempatan awal. Ini belum termasuk berapa harga penggantian yang wajar sesuai aturan atas hunian warga yang akan dirubuhkan. Terkait kepastian warga yang direlokasi sementara ke rusunawa, juga kepastian mendapatkan huniannya kembali di daerah Tamansari yang akan dibangun rumah deret, di samping kepastian rumah deret ini
akan benar-benar dibangun dan layak huni dari segi struktur serta tidak lagi dianggap kumuh dalam logika ekonomi dan arsitektural. Dalam imajinasi warga, Rumah Deret ialah rumah yang berderet rapi, desain yang serupa dengan ketinggian maksimal 3 lantai, bukan rumah susun yang berlantai tinggi.
Nyatanya rumah deret ini terdiri dari dua blok, blok pertama terdiri dari 6 lantai yang diperuntukan untuk 104 KK tadi, lalu blok kedua terdiri dari 10 lantai yang akan menampung sekitar 300an KK. Permasalahannya, blok kedua ini untuk apa dan siapa? Jangan-jangan pengosongan lahan warga Tamansari ini hanya untuk menguasai lahannya saja, persoalan peruntukannya terserah buat apa, hanya dengan kemasan “untuk warga kembali” lalu menyediakan yang lainnya, itu sudah menunjukkan tujuan lain yang tidak hanya untuk warga semata. Jika pun ada, semua rencana ini terdapat dalam Bandung Planning Gallery, tapi tidak ada dalam RTRW Bandung 2011-2031 dan RPJMD 2013-2018, walau tidak secara langsung ada dalam RDTR 2015-2035 yang menunjukkan langsung lokasi Tamansari yang diperuntukkan untuk zona perubahan pemukiman, hanya sebagai bagian dari zona sepadan sungai. Satu-satunya rencana kota yang menunjukkan perubahan Tamansari terkait pemukiman, tercantum dalam RIPP Kota 2011.
Jika melihat ini, ketertiban administrasi melalui skema perencanaan pun ternyata masih belum ajeg. Lantas bagaimana skema ini mendapatkan kepastian pengerjaan, terlebih jika dikemudian hari mengalami pergantian politik kekuasaan
kota. Seharusnya jika Bandung memang memiliki Bandung Planning Gallery, jika ada perubahan tata ruang termasuk guna lahan, mestinya diagendakan untuk masuk Musrembang. Bila halnya warga tidak tahu, maka prosesnya tidak melibatkan warga apalagi klaim partisipatori dan pengosongan lahan ini tidak bisa betul-betul berlaku. Partispatori dari mana, macam apa pula bila warga diundang untuk buka puasa lalu diklaim dalam framing sosialisasi yang intinya “kalian mau digusur”. Jangankan kepastian tenurial warga, kepastian rumah deret ini dibangun dan kepastian warga untuk mendapatkannya termasuk skema peralihannya masih belum sepenuhnya jelas. Di samping itu kepastian anggaran dan kebijakan yang melatarbelakangi pengosongan lahan ini, termasuk transparansinya ketika proses perencanaan, pembuatan, relokasi, hingga kepastian warga dikembalikan mesti dipertanyakan ulang untuk ketertiban anggaran dan birokrasi pemerintahan sendiri. Keberhasilan pembangunan infrastruktur termasuk pemukiman itu bukan dinilai dari aspek proyek konstruksi semata, tapi membuat martabat warganya tetap terjaga walau sebagai warga miskin ‘kota”.
Kita perlu berhati-hati dan waspada dengan ekonomi berbasis real estate, karena ekonomi model ini akan semakin galak melakukan pencaplokan lahan-lahan perkotaan baik melalui perpanjangan tangan modal dan juga melalui legitimasi pemerintah kotanya. Sasaran yang paling mudah adalah kampung-kampung kota yang dianggap tidak bernilai produktif dan menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan jika dibandingkan dengan skema real estate. Pencaplokan lahan dan skema pergantian kepemilikan lahan di perkotaan yang tengah dihadapi oleh warga Tamansari, sejatinya mengukuhkan bahwa pemkot sedang melakukan proses gentrifikasi, ghetonisasi, dan segregasi secara spasial dan sosial dengan mengorbankan warga “rentan” perkotaan –land grabbing—dengan upaya perubahan status lahan dan hunian atas permintaan pasar dan kelas tertentu, dan warga miskin kota akan sangat mudah tersingkir karena lemah daya tawar politik, ekonomi, dan geografis.
RUU Perumahan dan permukiman kuat sekali menyiratkan kepentingan birokrasi kementerian untuk menggelembungkan dan menguasai anggaran pembangunan lebih besar, dengan mengambil peran langsung sebagai operator. Hal ini sangat mengancam tidak berkembangnya peran kebijakan, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan dari multi-sistem penyediaan perumahan yang responsif terhadap multikarakter kebutuhan. Lalu, bagaimana ingin membuat warga sejahtera, bahagia, dan mengangkat martabatnya jika upaya yang dilakukan berupa penggusuran atau land grabbing ternyata dapat berlangsung dengan senyap?
Sebagai contoh, warga Kiaracondong, Bandung, telah digusur pada 2016 lalu. Janjinya, Ridwan Kamil akan membuat rusunami dan rusunawa, tetapi warga menolak relokasi dan penggusuran paksa pun terjadi. Lalu apa yang terjadi setelah lahan seluas 13 ha tersebut dibiarkan kosong dan warga lupa? Tiba-tiba, November 2017, di lahan itu ada peresmian pembuatan Taman
Asia-Afrika seluas 2,6 ha yang luasan sisanya akan dibangun zona ekonomi komersial berupa hunian alias apartemen. Jadi, taman ini untuk siapa? Taman ini milik publik atau privat? Lalu, apa kabar warga yang digusur dan rencana rusunami atau rusunawa untuk mereka? Apakah ini yang dimaksud membangun tanpa menggusur? Apa ini yang disebut penggusuran humanis partisipatoris itu? Jika demikian maka warga kampungkampung kota di Bandung mesti bersiap segera, karena lahan mereka sudah diincar dan penggusuran akan menghampiri mereka suatu saat.
Alangkah lucu, jika di lahan ini saja pemkot mampu membuat taman seluar 2,6 Ha, kini pemkot mengusik kampungkampung kota dan lahan warga Tamansari yang hanya 0,8Ha. Tak ada jaminan dari Ridwan Kamil perihal Rumah Deret ini akan terbangun mengingat anggaran yang minim untuk kontruksi, belum lagi kontraktor memiliki reputasi tidak baik. Peristiwa yang menimpa warga Kiaracondong, sebagai saksi dari land grabbing perkotaan, yang dilegitimasi oleh pemerintah kotanya yang berkelindan dengan investor. Pertanyaan terakhir, di mana lah posisi warga di mata pemerintah kota? Mestinya pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab oleh seorang Ridwan Kamil.
Aksi Solidaritas Bernama Festival Tamansari Melawan
Oleh Militansi, Metaruang
Suara merdu itu muncul dari nyanyian grup vokal Suara Ibu Tamansari. Mereka menyanyikan lagu Rumah Kitamilik band legendaris, God Bless. Para pengunjung ikut larut bernyanyi bersama mereka. Para pengunjung yang datang di sana, di Tamansari, hadir dalam rangka pembukaan acara Festival Tamansari Melawan. Suatu festival yang mencakup sablon donasi, pameran foto, lapakan merchandise, lapakan buku, live mural, panggung musik, dan mimbar bebas.
Untuk diketahui, pemukiman RW 11 Tamansari yang terletak di belakang gedung Baltos (Balubur Town Square), merupakan titik konflik. Terdapat sekitar 26 bangunan (rumah, terdiri dari 92 jiwa) yang terancam digusur oleh Pemkot Bandung, dan menyulapnya menjadi Rudet alias Rumah Deret. Bukan tanpa sebab warga RW 11 Tamansari melawan. Pasalnya, setelah rumah dibongkar, direlokasi ke rusun Rancacili, warga RW 11 dipindahkan kembali ke Rudet Tamansari dengan dibebankan biaya sewa, atas bekas huniannya sendiri.
Festival Tamansari Melawan dihelat dengan tujuan sederhana: mengubah titik konflik spasial urban itu menjadi ruang
publik (Public Sphare) dalam rangka menjaring solidaritas seluas-luasnya. Program Rudet ini memang kontras dengan apa yang Kota Bandung raih 3 tahun silam. Bandung dinobatkan 28 menjadi kota Ramah Hak Asasi Manusia di Indonesia, dan tercatat sebagai salah satu kota dalam jaringan kota kreatif oleh UNESCO (Creative Cities Network). Namun kenyataannya, kota Bandung kini marak dengan kasus perampasan lahan, yang justru menimpa warga kotanya sendiri. Antara lain Tamansari, Dago Elos, dan Kebon Jeruk. Hal itu menunjukan bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak mampu mengimplementasikan nilai-nilai HAM serta tidak mencirikan kebijakan sebagaimana ‘kota kreatif’.
Salah satu pengunjung festival, Reza Monika, datang ke acara festival Tamansari Melawan setelah mendapatkan informasi acara melalui media sosial dan kawan-kawannya. Meski tak selalu mengikuti perkembangan kasus (baca: sengketa lahan) proyek Rumah Deret di Rw 11 Tamansari. Tapi baginya, yang terjadi di Tamansari adalah bentuk perampasan hak hidup manusia. “Menurut saya, sebagai manusia itu sangat tersentuh. Karena mereka itu dirampas haknya dan sebagai manusia yang waras, saya merasa terpanggil aja gitu, untuk bersama mereka melawan kasus penggusuran ini,” papar Reza.
Semangat perlawanan
Pada 19 – 21 Februari 2018, dalam rangkaian acara festivalnya, para warga bersama massa solidaritas telah kali kedua melakukan Kajian Ruang Kota. Dua kajian itu bertema Teologi Pembebasan dan Perampasan Lahan Dalam Perspektif Islam. Dalam perhelatannya, warga bersama-sama dengan hadirin turut serta mengembalikan fungsi mesjid, yang mulanya hanya sebagai tempat ibadah, kini dipergunakan sebagai tempat berkumpul membicarkan nasib hari esok maupun sarana edukasi.
Ada perbincangan menarik seusai acara Festival Tamansari Melawan di dekat parkiran mesjid. Eva Eriyani, salah satu warga RW 11 Tamansari penolak proyek Rumah Deret
(Rudet) mengungkapkan bahwa agenda persidangan ke-7 masih seputar pembuktian. Minggu lalu, pihak tegugat, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, belum juga menyerahkan bukti untuk membantah gugatan, sedangkan dari pihak penggugat, warga RW 11, hanya tinggal menambah bukti yang menguatkan gugatan terhadap SK-DPKP3.
“Jadi tetap, kalau kampanye tetap kita lakukan untuk mengawal persidangan ini,” Ucap Eva. Tujuannya jelas, mengawal kebenaran, keadilan, bagi mereka yang berhak.
Para warga Rw 11 Tamansari beserta massa solidaritas selalu melakukan kampanye penolakan Rumah Deret (Rudet). Selain mengawal jalannya persidangan, kampanye menjadi sarana untuk membentuk opini publik. Karena pemberitaan di media massa selalu merugikan bagi warga sendiri. Belakangan malah, terdapat upaya pengadudombaan warga lewat pemberitaan salah satu media bahwa mayoritas warga RW 11 setuju untuk dibangunkan Rudet (baca: digusur).
Untuk itu, Festival Tamansari Melawan memiliki kesan tersendiri bagi warga, terutama Eva. “Warga jadi semakin tahu, bahwa kita sudah banyak mendapat kasih sayang yang tulus dari rekan-rekan dan warga di luar Tamansari,” jelas wanita yang akrab dipanggil Teh Eva.
Malam pun semakin larut di Tamansari. Angin dingin Bandung mulai menembus pori-pori kulit. Para panitia acara sibuk membereskan perangkat-perangkat acara. Warga dan massa solidaritas nampak akrab berbincang dan tertawa. Memang, acara Festival Tamansari telah usai, tapi perlawanan tidak akan berhenti sampai di sini.
Cerita Perlawanan Warga Kampung Balubur Melawan Rumah Deret
Oleh Forum Solidaritas Melawan Penggusuran
Jika melewati Jembatan Pasupati dari arah Gasibu, cobalah berhenti dan tengok ke sebelah kiri-bawah. Kalian akan melihat sisasisa bangunan rumah Kampung Balubur, RW 11 Tamansari. RW 11 yang hanya tersisa tiga RT saja (RT 5,6,7) rencananya akan dijadikan Rumah Deret oleh Pemkot Bandung.
Di antara reruntuhan bangunan yang sudah hancur ada bangunan yang berdiri kokoh. Mereka adalah rumah warga yang bertahan dari penggusuran. Cara Bandung bersolek, salah satunya yakni dengan gusur-menggusur
dalam rangka pembangunan Rumah Deret yang cacat dari akar hingga pucuknya.
Setahun lalu (20/6/2017), warga Kampung Balubur, RW 11 Tamansari, diundang oleh Pemkot Bandung untuk acara “buka puasa bersama” di Pendopo Kota Bandung. Salah satu warga yang turut serta adalah Yeni (warga RT 5/11). Yeni tak punya syak prasangka terhadap undangan tersebut. Namun, ketika sampai di Pendopo, perasaan ganjil mulai terbit dari sebuah spanduk bertuliskan “Sosialisasi Rumah Deret Tamansari”. Yeni tercekat dan bingung. Apa yang akan dilakukan Pemkot pada rumahnya (?)
Sambil menunggu bedug magrib, pembawa acara dari pihak Pemkot memandu jalannya acara. Sosialisasi (judul sebenarnya) tersebut turut dihadiri oleh kepala DPKP3 (Dinas Pemukiman Kawasan Permukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan), da tak lupa sang Walikota Bandung.
Pada acara Sosialisasi tersebut, pihak pemkot hanya melaporkan progres proyek Rumah Deret kepada Pemkot. Dijelaskan pula bahwa Kampung Balubur merupakan kawasan kumuh. Maka perlu adanya revitalisasi berupa pembangunan Rumah Deret 6 susun. Dan untuk selanjutnya, warga akan dikembalikan ke sana setelah pembangunan selesai.
Yeni pulang membawa resah di pangkal kerongkongannya. Di Pendopo, warga sama sekali tak diberi kesempatan untuk bertanya. Satu hal yang pasti, warga yang menuliskan namanya di daftar hadir dianggap menyepakati pembangunan Rumah Deret. Jelas, Yeni dan warga lainnya merasa kebingungan. Yeni tak tahu kenapa harus dibangun Rumah Deret. Tak paham pula kenapa tempat tinggalnya harus diganti dengan Rumah Deret.
Informasi yang minim terkait Rumah Deret itu, membuat Yeni bersama warga lainnya mencari informasi ke sana-kemari. Hingga puncaknya pada 1 Juli 2017, warga membuat surat pernyataan penolakan terhadap pembangunan Rumah Deret Tamansari (RUDET).
Rata-rata warga RW 11 Tamansari telah bermukim lebih dari 20 tahun. Bahkan sudah memiliki KTP domisili RW 11 Tamansari. Sambas (warga RT 5/11) salah satunya. Ia tinggal di sana sejak lahir di tahun 1961. Sambas menolak pembangunan RUDET karena sudah lama ia tinggal di sana. Ditambah, alasan logis warga menolak RUDET yakni karena ketika warga dikembalikan ke Tamansari dan menempati RUDET, maka status warga hanya menjadi penyewa. Bukan pemilik tanah dan
bangunan sebagaimana status warga RW 11 Tamansari kini.
Pemkot berdalih, sewa dilakukan karena tanah Kampung Balubur merupakan tanah Pemkot. Alasan ini justru menambah keyakinan warga yang memang telah merasa ada kejanggalan sejak awal mula dari proyek RUDET ini. Karena selama berpuluh-tahun tinggal, tidak pernah ada pihak pemkot yang datang dan mempermasalahkan status tanah tersebut. Warga yang meminta kejelasan soal status tanah pun tidak mendapat jawaban pasti. Atas ragam dasar itulah warga sejatinya menolak.
Pada bulan Agustus 2017, warga pun gencar melakukan kampanye penolakan. Membuat spanduk dan seperangkan alat aksi. Selain menempelkan banner dan pamflet di sekitar Kampung Balubur, mereka melakukan kampanye di CFD (car free day Dago).
Warga pun kerap mendatangi Komisi C DPRD Bandung. Di sana, warga bersama Komisi C dan DPKP3 (Dinas Pemukiman Kawasan Permukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan) melakukan audiensi. Dari audiensi tersebut terbit rekomendasi peninjauan ulang pembangunan RUDET, dan pemberhentian proyek sebelum adanya kesepakatan dengan warga.
Tanggal 26 September 2017 keluar SK DPKP3 tentang penetapan kompensasi bangunan, mekanisme relokasi dan pelaksanaan pembangunan RUDET Tamansari tahun anggaran 2017, dengan disertai Formulir Kesediaan Relokasi Sementara dan Formulir Pengajuan Unit RUDET.
Warga yang belum menyepakati pembangunan RUDET jelas menolak SK DPKP3, apalagi formulir menyoal kesediaan itu. Warga merasa bahwa keluarnya SK dan formulir kesediaan merupakan tindak pemaksaan terhadap warga untuk segera mengiyakan pembangunan RUDET.
Di sisi lain, atmosfir RW 11 Balubur memanas. Sebabnya, ketua RW saat itu merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan yang tidak memfasilitasi ragam pendapat. Ia justru menggiring warga untuk segera menerima pembangunan RUDET. Sambas yang merasa forum tidak demokratis, bersama warga lainnya mengajukan untuk mengadakan pemilihan ulang ketua RW 11 Tamansari pada 2 Oktober 2017.
Tensi terus naik. Tanggal 6 Oktober 2018 diadakan sosialisasi “Penataan Kawasan RW 11” oleh DPKP3 dan pengembang di Taman Film, mengundang seluruh warga RW 11. Sosialisasi tersebut tidak berjalan lancar.
Warga merasa terintimidasi, karena ada ormas yang gelagatnya intimidatif di tempat sosialisasi tersebut.
Selain itu, pengembang menawarkan uang kerohiman sebesar 20% NJOP. Mantan RW dan beberapa pengikutnya sepakat. Namun warga lainnya tetap menolak. Sosialisasi itu pun berakhir dengan penolakan warga terhadap pembangunan RUDET.
Pada 14 Oktober 2017, solidaritas berdatangan dari berbagai daerah di Bandung. Mereka bersama warga mengadakan Nobar (nonton bareng) film Jakarta Unfair dari
WatchDoc sebagai protes terhadap rencana pembangunan RUDET, sekaligus silaturahmi antar warga, serta menjaring solidaritas sebanyak-banyaknya. Selain nobar, ada pula lapak baca dan diskusi soal “Hak atas tanah dan ruang hidup”.
Untuk menambah aura perlawanan, warga juga menuliskan kalimat perlawanan mereka di atas kain putih, seperti “Tanah untuk Rakyat bukan untuk Pemodal”, “Diam Ditindas atau Bangkit Melawan”, “Tolak Rudet RW 11”, dan “Rezim Gusur”.
Upaya perlawan terus dilakukan. Pada 19 Oktober 2017, untuk pertama kalinya warga bersama solidaritas yang tergabung dalam “Tamansari Melawan” melakukan aksi di Balaikota Kota Bandung. Mereka menuntut untuk segera dipertemukan dengan Walikota. Massa aksi dipersilakan masuk ke Balaikota, namun hasilnya nihil. Massa tidak dipertemukan dengan walikota.
Seminggu kemudian, Tamansari Melawan melakukan aksi kembali ke balaikota. Massa bertambah, karena gencarnya kampanye melalui media sosial. Salahsatunya instagram.
Di Balaikota, Walikota kembali tidak menemui massa aksi. Dalihnya adalah kesibukan di luar kota. Sebab memang demikian lah. Toh ia sibuk di luar, walhasil kotanya sendiri dibiarkan kacau.
Geram karena tidak ada tanggapan dari Pemkot, Tamansari Melawan melakukan Konferensi Pers agar apa yang menjadi tuntutan dimuat oleh media, kemudian tersebar di masyarakat. Tuntutannya adalah 1) menghentikan pembangunan RUDET, 2) mencabut perwal No. 665 Tahun 2017, 3) copot Kadis DPKP3, Arif Prasetya, 4) menghentikan segala bentuk intimidasi, 5) memfasilitasi warga RW 11 untuk sertifikasi tanah, 6) menghentikan segala pembangunan yang tidak pro rakyat.
Pemkot lalu mengajak warga untuk berdiskusi di Pendopo pada 30 Oktober 2017. Namun warga menolak, karena trauma dengan pertemuan bertemakan ‘buka puasa’ abalabal di tempat yang sama. Warga emoh ditipu. Terlebih, oleh Pemkot warga diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP-nya. Warga takut data mereka disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Pada 6 November 2017 kemudian, Pemkot mengajak warga bertemu di YPAC. Hasil dari pertemuan itu pun nihil. Warga dan Pemkot tidak menemui kesepakatan. Namun, Pemkot berjanji untuk menghentikan proyek RUDET sampai warga sepakat.
Persoalan RUDET yang rudet ini pun rupanya turut mengacaukan sosial-ekonomi warga. Kebanyakan warga merasa stres. Namun dari stres, muncul lah ide-ide untuk memperbaiki ruang-ruang sosial, salah satunya dengan mengaktifkan partisipasi warga RW 11 Balubur lewat kegiatan senam pagi tiap minggu.
Senam sukses jadi tempat berkumpul warga. Tidak hanya ibu-ibu, anak-anak dan bapakbapak pun ikut serta. Banyak hal-hal yang dibicarakan setelah senam. Heni (RT5/11) merasa lebih bugar secara fisik maupun pikiran. Lambat-laun silaturahmi antar-warga terjalin kembali.
Kendati warga terus bertahan, Pemkot tiada hentinya menggerus mental warga. Pada 5 Desember 2017 pukul 23.00, back-hoe didatangkan ke parkiran Taman Film. Warga sontak kaget dengan datangnya alat berat itu, sebab tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Surat pemberitahun justru datang bersamaan dengan back-hoe. Ini merupakan tindakan yang sewenang-wenang dari pemkot. Dalam rilisnya, LBH Bandung menyatakan bahwa pemkot telah melanggar Pasal 36 ayat 1 UU No 32 Tahun 2009, bahwa setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Selama ini, pemkot belum mengantongi izin lingkungan maupun AMDAL. Ini menandakan prosedur pembangunan RUDET memang benar-benar cacat.
Esok harinya, warga melakukan konferensi pers, kemudian mendatangi DPKP3 dan Ombudsman untuk menghentikan aktivitas pengeboran di RT 5. Massa solidaritas berangsur-angsur datang. Mereka berjaga di RW 11 Balubur. Takut-takut terjadi sesuatu.
Warga bersama solidaritas menghentikan aktivitas back-hoe yang bergerak esok harinya, pada pukul 15.00 WIB. Kedatangan back-hoe tersebut disebarkan ke solidaritas hingga yang datang saat itu cukup banyak. Mereka berkerumun menghalangi jalur backhoe, dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Salah seorang warga pun mendatangi pengemudi back-hoe, meminta untuk segera menghentikan aktivitasnya.
Tidak lama, back-hoe berhenti. Massa “Tamansari Melawan” menduduki back-hoe sambil melakukan mimbar bebas.
Pada 7 Desember 2017, keluar surat gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap SK DPKP3.
Esok harinya, warga bersama solidaritas berencana untuk memukul mundur alat berat (back-hoe dan alat bor). Lantas ketua RW menyampaikan ada surat undangan dari RK. Surat tersebut sebenarnya sudah ada sejak kemarin. Namun, baru sampai ke warga esoknya. Warga dilanda kebingungan. Di satu sisi ingin bertahan (walalu dengan kondisi yang rudet), di sisi lain warga takut dan lelah.
RK mengundang warga untuk datang pukul 20.00 WIB di Pendopo. Ia meminta hanya perwakilan warga saja yang datang, yakni ketua RW, ketua RT, dan dua orang perwakilan tiap RT. Sehabis magrib, warga rembuk. Mereka bingung harus mengindahkan undangan tersebut atau tidak. Berbagai opini dikeluarkan, mulai dari etika surat-menyurat yang tidak baik oleh Pemkot, mengapa harus perwakilan yang datang, serta warga trauma takut ditipu lagi. Akhirnya, RW bersama ketua RT yang tersisa (RT 7) serta beberapa warga berangkat ke sana. Ketua RW beralasan, tidak sopan menolak undangan dari pemimpin kita. “Datang saja dulu. Kami berjanji tidak akan ada negosiasi.” Mereka pergi menggunakan motor, didampingi LBH (sebagai kuasa hukum). Ternyata, di depan Pendopo sudah ada satu mobil yang menunggu. Mereka adalah warga yang tidak mengikuti rembuk. Warga lainnya dan solidaritas menunggu di masjid dengan resah dan gelisah. Takut ada hal-hal buruk yang terjadi di sana.
Benar saja. Di dalam ruangan Pendopo sudah ada RK, DPKP3, dan Pengembang. Ketika forum sudah dimulai, LBH bicara selaku kuasa hukum. Namun, RK tidak mengindahkan pendampingan dari LBH. Ia mengusir dengan dalih yang diundang hanya warga. Terjadi perdebatan antara RK dan LBH.
Akhirnya LBH memilih walk-out. Beberapa warga mengikuti, namun RW, RT 7, dan beberapa warga yang tidak mengikuti rembuk tetap di dalam. Mereka bernegosiasi.
Pertemuan di Pendopo membahas negosiasi uang kerohiman sebesar 75% dari NJOP. RK mengatakan pula bahwa warga tidak akan menang melawan pemerintah. Dari pertemuan tersebut keluarlah notulen resmi dari PEMKOT.
Sejak itulah bibit-bibit pecah-belah berhasil tersebar ke seluruh warga RW 11 Balubur. Sekali lagi, kondisi warga dibuat rudet oleh pembangunan RUDET. Warga ingin mempertahankan rumah mereka, namun kedatangan back-hoe serta pengeboran, merupakan intimidasi bagi warga. Banyak pula isu yang dikeluarkan oleh Forum Angin Segar (forum warga yang menerima uang kerohiman 20% NJOP). Isunya adalah bahwa gugatan di PTUN tidak akan memenangkan warga, maka dari itu pilih 75% NJOP atau sama sekali tidak ada penggantian.
Pemberitaan di media juga jadi ketakutan tersendiri bagi warga. Lewat koran Tribun, pada 15 Desember 2017, Arief (Kepala DPKP3) melayangkan SP dengan penjelasan:
Sebanyak 95 rumah yang ditempati oleh 160 KK akan terkena dampak proyek RUDET.
• Sebanyak 64 KK masih menolak dipindahkan.
• Yang menolak akan diberi SP.
• Jarak antara SP 1 dan SP 2 yakni 7 hari.
• SP 2 ke SP 3 hanya berjarak 3 hari.
Perlakuan sepihak dari DPKP3 benar-benar membuat warga geram. Beberapa warga yang dilanda pesimis dan lelah akhirnya menerima uang kerohiman 75%. Begitupun dengan ketua RW.
Upaya akan kejelasan kasus RUDET terus dilakukan warga. Mereka melancarkan surat kepada KIP (Komisi Informasi Publik) soal status tanah RW 11 Balubur. Pada 11 Desember, KIP menjawab lewat surat. Isinya bahwa BPN tidak memiliki bukti kepemilikan Pemkot atas tanah RW 11 Balubur.
Politik pecah-belah yang dilancarkan Pemkot kepada warga RW 11 Balubur sukses dilaksanakan. Yeni bahkan merasakan perbedaan yang sangat kentara. Gara-gara didera kasus RUDET, “Ketika bertemu di pasar pun malah buang muka,” ujarnya, saat dirinya berpapasan dengan salah satu kerabatnya di Tamansari.
Pula, tak bisa dipungkiri bahwa perekonomian warga pun tampak semakin merosot.
Eva, pengusaha konveksi, harus banyak menghitung ulang akibat beberapa pelanggan menarik orderan mereka karena takut kain-kain yang sudah dititipkan pada Eva ikut tergusur, jika kelak Pemkot tiba-tiba mengaktifkan kembali back-hoe yang masih terparkir di parkiran RW 11 Tamansari.
Sedemikian, satu persatu warga mulai pergi meninggalkan Tamansari. Tahun baru dinikmati warga yang bertahan bersama solidaritas, sambil membakar jagung dan nobar film dokumenter “Sepenggal Cerita” yang dibuat oleh kawan solidaritas dari ISBI. Dari sanalah timbul ide “Ngariung” tiap minggu. Ngariung dilakukan agar semakin mempererat silaturahmi antar warga, sekaligus mengundang solidaritas untuk datang.
Belum tamat, sidang PTUN pertama dilaksanakan pada 15 Januari 2018 kemarin. Sidang tersebut dikawal bersama aksi Aliansi Rakyat Anti Penggusuran. Jalur litigasi ikut berjalan, pun turut serta di dalamnya penggalangan solidaritas.
Warga bersama elemen solidaritas terus melakukan upaya pengaktivasian ruang dan menjaring solidaritas sebanyak-banyaknya. Dari mulai aksi massa tiap sidang, Ngariung, Kajian Ruang Kota, Cerita Kawan Jaringan, Geruduk Kampus, Bersih-Bersih Masjid, Warnai Perkampungan Warnai Perlawanan, serta Festival Tamansari Melawan. Ruangruang itu perlu diciptakan agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan merasakan langsung makna perjuangan Tamansari Melawan. Bahwa Tamansari bukan melulu geografis (dan profit), tetapi juga tentang perasaan; tentang perjuangan.
Tamansari di Sepenggal Sejarah
Oleh Forum Solidaritas Melawan Penggusuran
“Baw.....Baw... Saya nunggu di kursi, ya,” Sahut pak Sambas dari luar pintu pos.
“Oh, ya, saya ke situ, pak,” jawab Babaw.
Babaw mengajak saya ikut ngobrol guna mengusir rasa suntuk. Suhu udara malam itu tak sedingin malam kemarin, yang suhunya menyentuh angka 16 derajat celcius. Jadi, tak perlu khawatir terkena gejala masuk angin.
Pada minggu malam itu pak Sambas mengenakan sweater hitam-abu serta celana bahan berwarna hitam. Dan, seperti biasa, suguhan berupa kopi dan rokok kretek setia menemani perbincangan kami.
Kami berbincang dari mulai sekelumit pengajuan banding ke PTUN—warga Tamansari yang masih bertahan—hingga keadaan cucunya, Mikha dan Alden, yang lucu nan menggemaskan. Pak Sambas sendiri sudah mendiami tanah di Tamansari setengah abad lebih, yang tentunya memiliki banyak kenangan akan tempat tinggalnya.
Perbincangan kami mengalir begitu saja hingga kemudian saya bertanya kepada Pak Sambas tentang sejarah keluarganya. Cerita bermula pasca tahun kedua Republik Indonesia Merdeka atau sekitar tahun 1949. Ayahanda pak Sambas merantau dari Panjalu, Ciamis, menuju Bandung untuk mencari pekerjaan lalu mendirikan bangunan di atas lahan yang disebut sebagai kampung Balubur.
“Orang tua saya dari Panjalu, Ciamis, terus pindah ke sini (Kampung Balubur) sejak tahun 1949,” ucap pak Sambas. Yang lahir pada tahun 1961 dan anak ke-8 dari 11 bersaudara ini.
Sembari menyalakan api rokoknya, ia tuturkan kondisi Kampung Balubur (baca: Tamansari) terdahulu. Keterangan yang didapatnya kala kedua orang tuanya masih hidup, antara lain sebagian lahan di daerahnya masih dikelilingi kebun, dan inilah cikal bakal salah satu daerah di Tamansari dinamai kebon Bibit.
“Dulu mah waktu bapak saya bangun rumah di sini teh, di belakangnya masih ada kebon. Makanya daerah ini dikasih nama Kebon Bibit,” kata Pak Sambas sambil menunjuk ke arah tanah kosong yang sudah rata dibongkar ekskavator.
Sebelumnya perlu diketahui, pada tanggal 6 Desember 2017 di Gedung YPAC Tamansari, Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung menyatakan bahwa tanah di Tamansari telah dibeli oleh Gementee Bandung (pemerintahan kolonial) pada tahun 1921 dan 1941. Kemudian dalam proses persidangan di PTUN Bandung, Pemerintahan Kota Bandung menyatakan (kembali) bahwa pembelian tanah di Tamansari dilakukan Gementee Bandung. Kesimpangsiuran pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan, selain itu dalam surat jual-beli yang ditunjukkan oleh Pemkot saat persidangan menggunakan mata uang rupiah, yang pada saat pemerintahan kolonial tentu saja yang berlaku hanyalah gulden, bukan rupiah.
Sementara, dari kaca mata hukum, seperti yang telah dijelaskan oleh pengamat agraria, Dianto Bachriadi, surat jual-beli yang dilakukan oleh Gementee Bandung (Pemerintah Kolonial) tidak serta merta diwariskan kepada Negara Republik Indonesia, dalam hal ini pemerintah Kota Bandung. Selain itu (Baca: Klaim) kepemilikan tanah tersebut juga harus tunduk kepada Undang-Undang Pokok
Agraria yang mewajibkan pendaftaran atas setiap kepemilikan dan pengalihan hak. Pasal 23 UUPA menyatakan, bahwa hak milik, demikian pula setiap peralihannya, hapusnya, pembebanannya, harus didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan.
Catatan pentingnya: warga Tamansari telah bermukim selama puluhan tahun (lebih dari 30 tahun), yang mana mereka seharusnya berhak dan diprioritaskan untuk mendapatkan sertifikat atas tanah tersebut.
*** 45 46
“Pak Sambas, tahu enggak sejarah tanah (Balubur) jaman dulu?” Tanya saya.
“Waduh euy, ha-ha-ha. Kalau saya mah kurang tahu sejarahnya. Kalo (alm.) Bapak sama sesepuh dulu kayaknya mah tahu,” jawab pria yang akrab di sapa Abah oleh cucunya ini. Tak banyak memang yang diketahui oleh Pak Sambas tentang sejarah tanah kelahirannya. Begitu pula orang pada umumnya, tidak pula mengetahui tempat muasalnya sebelum sejarah memberangkatkan kita ke pinggiran kota
(suburban) hingga ke tengah kota.
Secara sistemik, elit oligarki beserta borjuis keparat berupaya menghilangkan ingatan memori kolektif akan ruang hidup yang seperti demikian. Seperti keterangan di atas, jelas bahwa pemkot Bandung telah membodohi warga Tamansari dengan cara mengklaim tanah tersebut milik Pemerintah Kota Bandung, dengan akta jual era HindiaBelanda. Apakah masih masuk akal?
Balubur sendiri berasal dari bahasa Belanda, Blaaderen, yang berarti dedaunan. Tak banyak ditemukan fakta sejarah yang membahas secara spesifik tentang kampung Balubur ini.
Namun, dalam resensi buku yang diulas Ridwan Hutagalung di website komunitasaleut.com, “Wajah Bandoeng Tempo Doeloe” , Karya Haryoto Kunto, ditemukan sedikit tapak tilas tentang wilayah Balubur dan beberapa daerah lainnya. Seperti dikutip demikian:
“... kedatangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda H.W. Daendels yang membangun Jalan Raya Pos (Grote Postweg) membentang
dari Anyer di Jawa Barat sampai Panarukan di Jawa Timur. Pembangunan jalan raya ini mengakibatkan ibukota Kabupaten Bandung harus dipindahkan dari Krapyak, Citeureup (Dayeuhkolot sekarang) ke lokasi Alun-alun Bandung sekarang. Tanggal dikeluarkannya surat keputusan resmi perpindahan ibukota ini dijadikan sebagai patokan kelahiran Kota Bandung, yaitu 25 September 1810. Dapat dibayangkan saat itu pembangunan fasilitas pemerintahan yang baru dipusatkan di sekitar Alun-Alun: Pendopo, masjid, paseban, kompleks kapatihan, pasar, banceuy, dan pesanggrahan. Disebutkan saat itu sudah ada sejumlah kampung tua di Tatar Bandung, seperti Cikalintu, Balubur, dan Cikapundung Kolot. Perpindahan ibukota kabupaten diikuti dengan perpindahan pusat pemerintahan Karesidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung pada tahun 1864. Artinya ada perkembangan situasi kota Bandung mengikuti perpindahan ini, jalurjalur jalan baru dibuat, dan orang-orang baru berdatangan. Groneman mencatat pada tahun 1870-an banyak orang sibuk membuka lahan di kota untuk dijadikan kebun dan bermukim di situ. Haryoto Kunto mencatat paling sedikit lahir sekitar 20 nama kampung dengan kata kebon di depannya, seperti Kebon Kawung, Kebon Jati, Kebon Kalapa, Kebon Jeruk, dst.”
Di Era kapitalisme saat ini, menurut Dianto Bachriadi, industrialisasi dan pesatnya perkembangan kota sebagai sirkuit kapital semakin mempercepat urbanisasi, mempersulit penataan kota, terjadi peningkatan harga tanah sesuai dengan zoning pemanfaatan ruang, dan pertumbuhan “pemukiman-pemukiman liar” dan “kawasan kumuh” yang cepat.
Maka, tidaklah heran bagi kita saat ini. Mengapa kasus perampasan lahan marak sekali terjadi di Indonesia, khususnya Kota Bandung. Lha, kan, para dedengkotnya sendiri sudah mendaku kota ini sebagai Kota Industri Jasa dan Pariwisata. Pasalnya, secara historis kota Bandung memang menjadi penghubung alur jasa, barang dan surplus kapital untuk menuju ke kota-kota metropolitan besar. Tapi, apa hanya karena atas dasar sejarah yang demikian, ditambah dengan pemaksaan kehendak aparatus pemkot akan ambisinya untuk bersolek itu, diperlukan suatu tindak kekerasan terhadap warga dan pengabaian terhadap hak-hak dasarian mereka, khususnya tentang tanah?
Saya kira pak Sambas dan penduduk Tamansari lain sudah hapal dengan jawabannya.
705 HTERANTN
Ngariung di Tamansari
Oleh Forum Solidaritas Melawan Penggusuran
Cerita terusirnya masyarakat dari tanah penghidupannya bukanlah cerita baru. Ia telah berlangsung sejak lama dan rakyat selalu menjadi pihak yang dirampas tanahnya. Baik itu oleh kerajaan, bangsawan, militer, pengusaha atau pun pemerintah kota, seperti di kampung Balubur, Kelurahan Tamansari, Bandung.
Upaya pemkot merampas tanah milik warga ini membuat banyak di antara warga yang masih bertahan menghadapi ragam kesulitan eknomi. Ditambah, relasi sosial yang telah dibangun oleh warga selama puluhan tahun, kini bahkan retak dan hancur. Guncangan sosial dan ekonomi ini salah satu sumbernya datang dari intimidasi yang dilakukan oleh Pemkot. Terhadap warga, pemkot menurunkan aparat ke lapangan, yang diikuti oleh ormas untuk memaksa warga meninggalkan tanahnya sendiri.
Selain lewat “tangan-tanganya”, pemkot juga diwakili oleh Ridwan Kamil untuk “membujuk” warga dengan memberikan tawaran-tawaran penggantian, yang sama sekali tidak menguntungkan warga. Taktik Pemkot ini berhasil membuat warga terpecah menjadi 3 kubu. Pertama, mereka yang menerima penggantian 20% dari NJOP. Kedua, Mereka yang menerima penggantian 75% dari
NJOP dengan skema dan rumus penghitungan yang—jika dicek lebih lanjut—tak berbeda jauh dari penggantian 20% NJOP.
Sedang kubu ketiga, adalah warga yang sampai saat ini masih bertahan dan melawan segala bentuk tekanan vertikal, dari aparatus pemkot, serta horizontal, dari rentannya kerekatan sosial di antara warga yang menerima putusan NJOP.
Warga yang bertahan menerima banyak sekali tindakan intimidatif yang dilakukan oleh ormas, polisi, dan tentara yang oleh Pemkot Bandung kerahkan. Dan tak jarang mereka, yang mengintimidasi warga yang bertahan adalah kubu warga myang telah menerima uang penggantian. Ormas dan preman yang diturunkan juga sering datang dari warga yang sempat tinggal di Kampung Balubur, Kelurahan Tamansari. Akibatnya, sering terjadi konflik horizontal antara warga dengan warga. Ibarat devide et impera, Konflik ini memang direncanakan oleh pihak lawan, yaitu Pemkot Bandung, untuk menyamarkan musuh sebenarnya dan mencegah warga menyatukan kekuatan melawan penggusuran.
Warga yang masih bertahan bersama solidaritas sadar, bahwa relasi sosial yang hancur akibat konflik horizontal tak boleh merembes hingga ke sendi-sendri sosial antar warga yang bertahan.
Untuk itu, forum yang dibentuk warga bersama elemen solidaritas menyepakati untuk menjaga relasi ini agar tetap erat dengan agenda “Ngariung”. Acara ini dilakukan setiap malam minggu guna mempertemukan warga dan solidaritas untuk saling bertukar gagasan dan mempererat ikatan sosial dalam momen kebersamaan.
Selain aksi massa, pendudukan lahan, kampanye, juga upaya menggalang solidaritas, Ngariung juga merupakan salah satu dari agenda kerja-kerja pengorganisiran massa untuk tetap memperat ikatan sosial antar warga dan solidaritas. Mereka yang menggagas agenda ini sadar, bahwa untuk menyatu dengan denyut keseharian
warga, ikatan sosial itu perlu dibangun dan dijaga demi terus melanjutkan perjuangan mempertahankan lahan.
Selain menggalang solidaritas melalui acara “Ngariung”, warga dan solidaritas pun mengadakan sebuah festival untuk menggalang solidaritas dan mengampanyekan perlawanan warga terhadap penggusuran. Acara ini berlangsung selama satu bulan. Setiap minggunya ada diskusi, pemutaran film, lukis mural, hingga panggung-panggung musik solidaritas.
Selepas Festival Tamansari Melawan selama satu bulan lamanya, warga langsung dihadapkan pada putusan sidang gugatan SK DPKP3 di PTUN Bandung. Hasilnya lumayan pahit: gugatan warga terhadap Pemkot selama ini ternyata tidak diterima. Hal demikian pun langsung ditindaklanjuti. Warga, solidaritas, dan juga pihak kuasa hukum warga (LBH Bandung), tidak tinggal diam. Mereka kemudian mengajukan banding dan menyatakan bahwa mereka tidak menerima putusan hakim PTUN Bandung. Menurut kuasa Rifqi Zulfiqar, selaku kuasa hukum warga dari LBH Bandung, mengatakan bahwa hakim tidak menggali bukti-bukti yang sudah disampaikan dalam persidangan, seperti proses pembuatan SK DPKP3; tidak adanya sosialisasi kepada warga; pengikutsertaan warga, serta belum adanya izin lingkungan dan AMDAL terkait rencana proyek Rumah Deret.
Setelah banding diajukan, warga dan solidaritas bersama-sama bahu-membahu membangun kembali lingkungan mereka yang meranggas akibat proses pengosongan lahan terhadap rumah-rumah yang sepakat dengan skema penggantian. Para warga mulai membersihkan puing-puing bangunan yang runtuh, mengangkut batu-batu, dan membakar sampah plastik dan sampah organik.
Tak hanya itu, warga dan solidaritas juga mulai menanam tanaman. Mereka belajar bersama untuk merawat lingkungan sekaligus mencoba memproduksi kebutuhan pangan mereka secara mandiri. Dimulai
dari menanam cabai, waluh, dan sayursayuran lainnya. Hal-hal sederhana namun menggembirakan ini tak akan muncul bilamana Ngariung tak pernah hadir di Tamansari. Ada sirkulasi ide, dialog, strategi, doa, dan harapan yang saling diestafetkan bersama.
Dalam setiap kerja-kerja yang dilakukan oleh warga dan solidaritas pun, tak jarang mendapat dukungan dan bantuan dari kawan-kawan jejaring komunitas maupun individu-individu. Ada yang datang langsung ke lokasi dan terlibat dalam kerja-kerja pengorganisiran, ada yang ikut terlibat dalam kerja kampanye seperti artikel, video maupun film. Ada juga yang mendukung warga melalui penyediaan kebutuhan logistik.
Apa yang ditempuh oleh warga dan solidaritas selama satu tahun ini tak lepas dari kontribusi kawan-kawan semua yang tak kenal lelah dalam melawan penggusuran. Bahwa di bawah ancaman preman, di bawah radar intel polisi hingga kodam siliwangi, hingga dihajar berkali-kali oleh polisi, kawankawan masih setia bersama-sama warga melawan ketidakadilan.
Sudah semestinya kita perlu melanjutkan perjuangan ini, sebagai langkah kita untuk mewujudkan slogan yang selama ini kita suarakan setiap kita turun ke jalan: “Tanah Untuk Rakyat!”.
Memaknai Satu Tahun Perjuangan Tamansari Melawan
Oleh Eva
Suara jadi beda. Sekarang jadi sering orasi. Haha.
Pengetahuan juga bertambah soal PPID, Amdal, juga tentang hak yang tadinya selalu dirampas oleh Pemkot. Setelah dari BPN pun, semakin banyak pengetahuan soal tanah yang kami dapatkan. Ternyata, ya, selama ini ‘kan Pemkot curang. (Pemkot) bilang bahwa tanah ini milik mereka, tapi ternyata tidak ada buktinya. Dari segi hukum pun kami banyak belajar dari LBH.
Semakin indah ya, dunia.
Dulu, (warga di Kebon Bibit) kalo ngegosip, biasanya hanya ngobrol soal anak-anak, keluarga, dan keseharian lainnya. Sekarang, topik pembicaraan jadi lebih banyak. Hahaha.
Tapi, ya, hubungan kami pun jadi rusak akibat dipecah-belah Pemkot. Bertegur sapa pun asa kagok. Apalagi pas konflik 6 Maret itu. Kami (yang bertahan) dianggap penghambat. Dulu mereka bilang rumah adalah tanggung jawab masing-masing. Kami sudah kasih tahu, bahwa rumah adalah kehidupan yang harus dijaga bersama. Tapi, ya, ketika pada akhirnya mereka memilih membongkar rumah, kami tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan.
Rumah adalah bagaimana karakter anakanak kita terbentuk. Kita hidup di sini
bukan hanya untuk hari esok, tapi kita sadar bahwa anak-anak kita nantinya harus punya rumah juga. Maka dari itu, apa yang kita miliki sekarang harus diperjuangkan untuk anak-cucu. Dan sekarang mereka (anak-anak kami) semakin kuat keinginannya untuk mempertahankan rumah.
Terus, kita mulai menanam juga, yang awalnya sama sekali nggak kepikiran. Akibat perampasan ruang hidup oleh Pemkot ini ‘kan banyak yang tercerabut, apalagi persoalan pemenuhan kebutuhan. Dengan menanam, ‘kan lumayan kalo nge-lalap, nyambel tinggal metik.
Lalu dengan kedatangan kalian, ibu-ibu yang walaupun sudah beranjak setengah abad, jadi merasa muda. Berjiwa muda, karena dikelilingi kalian. Kalian memberi warna dan memberi semangat. Kalian juga menyadarkan solidaritas itu ada, nurani itu ada. Kami jadi bisa lihat hari ini masih ada kaum-kaum muda yang peduli.
Apa lagi yang harus kita lakukan ke depannya, selain hari ini kita membangun kampung kita sendiri.
Terimakasih sudah mau bersama-sama berjuang.
P LIN3 50M 105.006
Memelihara Nyala dan Berbagi Api Perihal Subkultur, Kultur Tandingan dan Gerakan Kota
Oleh Herry Sutresna
Skena musik Bandung memiliki sejarah yang cukup panjang jika melihat konteksnya dengan dinamika kota yang melahirkannya. Berbicara tentang lahirnya komunitas musik yang mandiri di Bandung tak bisa dilepaskan dari persoalan bagaimana secara sosiologis mereka terhubungkan oleh semangat dan petualangan. Petualangan yang menggiring pada ide-ide dan praktek-praktek aktivitas di luar sistem yang ada.
Pada awal hingga pertengahan 90-an, ketika alternatif tidak tersedia di luar sana, komunitas musik di Bandung pada awalnya merupakan salah satu contoh bagaimana
upaya membangun infrastruktur mereka sendiri untuk menjawab kebutuhan itu. Dari mulai menguasai pengetahuan atas proses produksi hingga membuat jejaring (network) distribusi produk dan informasinya sendiri.
Persoalan musik dan komunitas ini menjadi lebih penting lagi ketika melihat fase berikutnya, saat melihat bagaimana mereka yang menjadi bagian dari skena musik adalah mereka yang terlibat dalam perubahan di sudut-sudut kota, disadari atau tidak. Pernah ada waktu komunitas yang lahir dari kecintaan terhadap musik ini pula terlibat dalam pergolakan pada waktu-waktu krusial, dalam skala nasional maupun regional. Paling tidak jejaknya dapat dilacak sejak momen transisi sebelum dan sesudah 1998.
Sejak akhir 90-an, komunitas musik memiliki arti lebih dari sekedar sejumlah orang yang menccintai musik dan membuat ‘klub sosial’. Secara organik, komunitas-komunitas berdiaspora namun juga bersimbiosa dengan komunitas lain. Membuat simpul-simpul, ruang-ruang baru dan memperluas aktivitasnya ke ranah sosial-politik lebih intens dari sebelumnya. Berbekal kemandirian ketika memulai skena musik, para individu ini melebarkan definisi kemandirian ini ke wilayah yang lebih besar lagi, tak hanya lingkaran budaya, tetapi juga ke wilayah ekonomi-poitik. Tak hanya beririsan dengan komunitas cultural, seperti lingkaran literasi, namun juga dengan kelompok-kelompok yang termajinalkan secara sosial dan politik seperti buruh dan kaum miskin kota.
Bandung pada rentang waktu awal hingga akhir 2000-an merupakan tempat yang subur bagi eksperimen-eksperimen komunitas yang beririsan dengan isu-isu kota. Pada rentang
waktu itu lahir ruang-ruang publik yang diinisiasi individu-individu berdialektika dalam proses aktualisasi dan jati diri mereka. Tempat individualitas dan komunitas menciptakan dan menumbuhkan satu sama lain. Di mana secara politik memperkuat wilayah personal dan memberdayakannya, dan sebaliknya, domain personal memperkuat ranah politik karena ia memperkayanya. Individu dan kolektivitas saling memelihara, bukan saling menundukkan satu sama lain.
Dengan segala keterbatasannya, tempattempat itu menjadi titik temu bagi individu dari lintas komunitas. Mereka dapat bertemu pada banyak momen dan melahirkan lagi kemungkinan-kemungkinan aktivitas kolektif lainnya. Gigs musik dibuat beririsan dengan isu-isu dan aktivitas pemberdayaan yang berkaitan dengan permasalahanpermasalahan di sekitar mereka (kasus penggusuran, perampasan lahan dan konsolidasi bencana alam misalnya), pameran seni rupa, festival zine dan fotografi dari para punks, pula berbicara tentang pergulatan di keseharian para buruh. Acara literasi berdampingan dengan diskusi isu warga
dan solidaritas bagi mereka yang berjuang seperti para korban penggusuran, misalnya. Ruang-ruang baca hadir bersama dengan penolakan terhadap pemberangusan buku dan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi.
Pada kurun waktu itu individu dan komunitas memasuki fase penting. Menjadikan musik bagian yang tak terpisahkan dari dinamika sosial politik yang hadir di kota. Musik dan aktivisme secara organik bersenyawa. Meruntuhkan dinding penyekat antara definisi musisi, aktivis, dan warga kota. Dengan relasi sosial sedemikian rupa, musik berkesempatan menjadi elemen perubahan sebagai bagian dari yang partisipatoris dan egaliter, tidak lagi menjadi media komoditas politik pasif yang selama ini kita alami di rezim orde baru (atau bahkan pada masa kampanye dan musisi menjadi caleg dan pimpinan daerah).
Ketika ruang-ruang itu melenyap satu persatu saat akhir 2000-an dan memasuki duaribubelasan, dinamika komunitas yang otonom dan egaliter tersebut sedikit demi sedikit mengendur. Aktivitas politik warga
yang partisipatoris semakin terkikis dan teralienasi. Ruang-ruang itu harus menyerah pada hal-hal yang pragmatis, yang tak siap diantisipasi oleh individu-individu di komunitasnya, sebut saja salah satunya, semakin mahalnya uang sewa tempat atau lokasi.
Ini diperburuk dengan fenomena pembatasan ruang berekspresi di Bandung dalam bentuk politik perizinan dan terkooptasinya relasi sosial otonom yang mandiri dan egaliter, yang digantikan oleh proses kooptasi perusahaan besar (korporasi) dalam memfasilitasi kebutuhan di skena musik. Ditambah pula dengan bergantinya generasi di dalam skena Bandung sendiri, tanpa sempat terjadi transformasi pengalaman dalam mempertahankan tradisi yang sudah dicapai.
Apa yang terjadi dalam 5 tahun ke belakang merupakan sebuah hasil dari proses dekadensi itu. Namun, ada beberapa hal yang menggembirakan kiranya lahir di Bandung seiring dengan munculnya generasi baru yang bergulat dalam ruang-ruang dan pilihan-pilihan yang terbatas itu. Generasi ini adalah mereka yang tak lagi menyerah pada keterbatasan ruang mandiri yang melenyap ditelan pragmatisme. Mereka justru mencoba membawanya keluar dari zona aman, dan melakukan pertarungan di ruang-ruang publik kota.
Kali ini, meski mereka tak lagi terlalu mengidentifikasikan diri sebagai komunitas berbasiskan musik, namun kita bisa melihat dari individu-individu yang terlibat, mereka datang dari latar belakang yang sama dengan pendahulu mereka. Tak hanya membuat acara-acara musik otonom, mereka pula secara inklusif membaur dengan warga (marjinal) kota dan elemen-elemen progresif lain seraya memberi solidaritasnya bagi mereka yang sedang berada dalam krisis dan berjuang di luar Bandung.
Tak hanya terlibat dalam pengorganisiran aktivitas warga seperti ruang-ruang belajar anak, mereka juga terlibat dalam pengkonsolidasian bantuan bencana alam, pendistribusian akses literasi, krisis konflik ruang hidup di kota hingga bahu membahu bersama elemen lain melawan kebangkitan fasisme yang belakangan kembali menyeruak dalam bentuk pelarangan acara, pemberangusan bacaan dan penyerbuan markas-markas dan tempat-tempat berkumpul. Mereka menantang dan berpikir ulang perihal ruang publik, aktivitas (publik) otonom, hingga gerakan sosial dalam konteks yang lebih luas.
Dengan berkaca pada pengalaman selama dua dekade ke belakang, kita dapat memahami mengapa kemudian keberhasilan ikhtiar merubah kota selama ini di Bandung tak pernah terlepas dari ruang dan pertarungan untuk merebutnya.
TANAH YSUMBER HIDUPAN MADBALI x x
Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (A.R.A.P)