Baca PDF (OCR): Check Your People

Morgue Vanguard x Doyz

Perang Tanah: Wajah Baru Neoliberalisme di Sektor Pangan dan Energi

Bagaimana Rakyat Terlepas Dari Tanahnya?

“Kami Tidak Punya Pemimpin”: Pengalaman Rakyat Padarincang Mengusir Aqua

BRINGING BACK THE GRASSROOT POLITIC

CHECK YOUR PEOPLE

MORGUE VANGUARD x DOYZ

Taken from upcoming Testamen 12” vinyl on Grimloc Records

CHECK YOUR PEOPLE 3

Lyrics written by: Morgue Vanguard and Doyz Music produced by Morgue Vanguard Engineered by: Jay Beathustler Scratchworks by: DJ-E aka Evil Cutz Recorded at: Garputala by Uga, Jozzi Studio by Jozzi Gesiradja and Jutassic Park Studio by Juta Mixed and mastered by: Hamzah Kusbiyanto Photos: Noorman

Contains samples from : “Humpty Dumpty” performed by Placebo (1971) “My People” performed by Yusuf Islam (2011) “Survival of the Fittest” performed by Mobb Deep (1995) “My Melody” performed by Eric B & Rakim (1986)

Copyleft 2017, Grimloc Recs. All Fights Deserved.

[MORGUE VANGUARD] Yo doyz, man. My mic sounds nice check one boombap para wali, yang mengiringi kalam milisi dari mikropon yang dicengkram menahun serupa tambang para jenderal di Morowali You know what time it is...

[DOYZ]

Garda negara terdepan datang menghajar, ratakan badan & ladang di kala fajar Aroma ban terbakar beserta para demonstran yang terkapar berikan kabar Tentang kehancuran asa dari berbagai lini Tentang kematian kurawa sejati dalam teori demokrasi Melindungi dan melayani, merundungi dan mengkafani Ekonomi yang di monopoli, giring kami jadi supir taksi Trias koruptika, di republik milik tentara Definisikan habitat kami ke dalam dua kriteria Kotak pungutan pajak dan suara Riuh gaduh ampunan pajak dan pilkada, untuk apa? Perampasan lahan secara simultan, untuk siapa? Konsumsi sinetron kopi sianida yang berkepanjangan Sinergi monoton massa overdosis agama haus akan pengkafiran Pahlawan dan panutan palsu penuh skandal Politikus & Selebritas selaras bersujud di atas altar feodal Sudi di anal oleh imperialis lokal Masuknya ribuan tenaga kerja ilegal, Amdal abal-abal, dan kekacauan elektoral adalah sinyal dari supremasi tiran pemodal

[MORGUE VANGUARD] bagi mereka yang mempertahankan ruang hidupnya dari ujung barat hingga timur di mana bentang solidaritas bergaung sekeras fabrikasi kebenaran a la rezim diusung tarik garis demarkasi

mendaras rima kontra derap sepatu lars dan popor laras senapan yang mendarat pada paras di atas dentuman boombap bernyawa menapak tilas jejak penyintas yang absen tercetak di koran berjuta tiras yang merampas urgensi dari raungan sirine yang merampok substansi dari tangsi rima dan ritme

periksa ulang relasi usang politik ruang provokasi uang manuver para agen properti bermain peluang periksa ulang setiap blueprint dan peta konflik siapa yang berada di belakang kendali setiap intrik mesin uang dan politik, hukum dan pemilik koran, TV, ormas, laskar, tuan hakim dan penyidik selidik tanah yang dibebaskan bagi karpet merah para pelaku industri lahan sewa dan pasar mewah pabrik sepatu, matrix terpadu dengan buruh yang takkan pernah mampu memiliki tubuh tanpa peluh yang setiap subuh meregang saku simpan doktrin kalian soal cinta tanah air bagi mereka yang tak punya tanah dan selalu membeli mahal air bagi mereka yang terusir dan menjadi martir saat nasib dipaksa parkir di bawah cakar Garuda dan berakhir hidup di bawah tanah serupa Moria di bawah angkara aparat yang tercatat sejak Rotor dan ‘Pluit Phobia’ hingga tiba di era ekspansi menggurita terekam oleh WatchDoc dengan kamera, yo Doyz, T.D.A

[DOYZ] Tinju di angkasa, Untuk mereka yang sagunya tergantikan sawit di papua Untuk mereka yang terhimpit tambang liar di Bone, Sinai, hingga Gowa Masyarakat adat, Petani Langkat, Mereka yang mempertahankan konservasi di Teluk Benoa, hingga mereka yang dihujani serbuan bulldozer di ibukota.. Satu cinta.

[MORGUE VANGUARD] bagi mereka yang bertahan di Rembang dan Pati di hadapan rezim Bandara di WTT dan Majalengka di bawah ancaman tambang di Kulon Progo, Lumajang Sumatera Utara, Karawang, Jambi hingga Bangka di bawah bedil di Urutsewu dan Bima di hadapan rezim konsesi dari Indramayu hingga Moromoro yang bertahan di hadapan PLTU dari Batang hingga lereng Ciremai dan di sudut-sudut kampung kota yang digempur penggusuran

kabarkan

GAPURA WACANA

Berikut ini adalah beberapa tulisan yang relevan dengan konten single ini. Kami fungsikan sebagai

pintu referensi untuk masuk ke isu yang lebih luas lagi perihal perjuangan warga dan politik akar

rumput. Meskipun sebagian besar merupakan tulisan agak lawas, kami rasa tetap layak disebarkan karena nyaris semua latar belakang dan fenomena yang ada masih tetap eksis hingga hari ini. Di tengah dekadensi yang hadir hari ini lewat politik elektoral, nampaknya ini waktu yang cocok untuk kembali menggalang kembali upaya desiminasi wacana seluas-luasnya.

Untuk lebih banyak lagi tulisan serupa, bisa selanjutnya mengakses beberapa website berikut: www.indoprogress.com www.anarkis.org www.selamatkanbumi.com www.watchdoc.co.id

Perang Tanah: Wajah Baru Neoliberalisme di Sektor Pangan dan Energi

Bagaimana Rakyat Terlepas Dari Tanahnya?

“Kami Tidak Punya Pemimpin”: Pengalaman Rakyat Padarincang Mengusir Aqua

Menonton ‘The Mahuzes’: Memperluas Solidaritas & Ruang Melawan Ekspansi

Menyusun Narasi Perlawanan yang Tidak Biasa: Catatan dari Kelas Belajar Agraria

Pekik Lereng Ciremai

Perang Tanah: Wajah Baru Neoliberalisme di Sektor Pangan dan Energi

Andre Barahamin

Dipublikasi sebelumnya pada website indoprogress.com

Selanjutnya, laporan KPA tersebut menye - butkan bahwa pelaku kekerasan dalam ber - bagai konflik agraria di Indonesia, didomi - nasi oleh perusahaan (35 kasus), polisi (21 kasus) dan TNI (16 kasus). Dari total tersebut, 30 persen kasus terjadi di dua daerah, yaitu Riau (14,40 persen ) dan Jawa Timur (13,60 persen). Sementara

TAHUN 2015 lalu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 5 orang yang tewas, 39 orang menjadi korban penembakan, 124 CHECK YOUR PEOPLE 9 orang dianiaya dan 278 orang lain ditahan.[1] Semua jumlah tersebut terkait dengan konflik agraria di Indonesia yang semakin menunjuk - kan gejala peningkatan. Setahun kemarin juga mencatat peningkatan jumlah kasus sengketa tanah sejak

lima tahun terakhir.

daerah lain seperti Sumatera Selatan (13,60 persen) dan Sulawesi Tenggara (6,40 persen) juga menjadi titik panas konflik agraria.

Dari jumlah kasus agraria di atas, 50 persen merupakan konflik di bidang perkebunan. Si - sanya, 28 persen terjadi di konflik terkait pem - bangunan infrastruktur (28 persen) dan sektor kehutanan (9 persen). Konflik lain juga terjadi di sektor pertambangan dan pesisir.

Apa sebenarnya yang sedang terjadi?

Krisis Ekonomi 2008 dan Perubahan Tren Pasar Global

Sejak krisis finansial 2008 mereda, kita menyaksikan fenom - ena global baru yang disebut dengan perampasan tanah secara luar biasa (massive land grab - bing). Yaitu sebuah model pengambila - lihan kepemilikan

tanah di negaranegara miskin atau negara berkembang oleh perusahaan-perusahaan multinasional. The Economist dalam laporannya di tahun 2009 mencatat bahwa total ada sekitar 37-49 juta hektar yang telah berhasil dirampok sejak ta - hun 2006.[2] Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya paska krisis 2008.

Sebuah laporan di awal November 2014 dari Lund University, Swedia, membenarkan pre - diksi di atas.[3] Laporan tersebut memberi kan gambaran mengerikan tentang ekpansi perampasan tanah. Dari total 195 negara yang diakui PBB, 126 di antaranya terlibat transaksi perdagangan tanah di mana Cina (bertransaksi dengan 33 negara), Inggris (30 negara) dan AS (28 negara) muncul sebagai pemain utama yang rajin membeli tanah dengan negara-negara di Afrika dan Asia sebagai destinasi. Negara-negara seperti Ethiopia sebagai contoh, telah menggadaikan tanahnya kepada 21 negara. Filipina dan Madagascar telah membuka dirinya untuk 18 negara berbeda. Sementara Brazil, Sudan, Mozambique dan Tanzania laris manis menjual tanah kepada investor dari 17 negara berbeda.

Model transaksi macam inilah yang disebut sebagai “perdagangan virtual baru” yang mana membuat sebuah perusahaan dapat mengimpor hal yang seharusnya tidak diperdagangkan. Berbeda dengan bentuk perdagangan virtual lama yang hanya mendefinisikan proses transaksi jual beli di bursa saham, perdagangan bentuk baru ini mengambil langkah maju yang lebih radikal. Hari ini produk-produk seperti sumber air, tanah hingga polusi diperjualbelikan melewati batas-batas negara.

Dalam kacamata ekonomi neoliberal, perdagangan virtual memiliki beberapa keunggulan.

Misalnya, negara-negara yang memiliki empat musim dan tanahnya tidak memungkinkan untuk ditanami buah-buahan tropis, dapat membeli tanah di negara-negara tropis untuk kemudian diubah menjadi perkebunan skala besar yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga dapat memenuhi ambisi ekspor ke negara lain. Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan mengubah negara-negara yang masih memiliki lahan yang cukup menjadi lumbung pangan dunia, seperti yang sedang terjadi di Merauke, Papua, melalui program sejuta hektar sawah baru yang terintegrasi dalam skema Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). [4] Sebagai gantinya, negara-negara yang telah merelakan tanah mereka kemudian diberikan kemudahan dalam skema pengajuan hutang dan garansi keterlibatan yang lebih luas dalam

kancah politik luar negeri berbentuk aliansialiansi regional atau internasional.

Jenis perdagangan virtual seperti ini juga memiliki tujuan untuk mencegah monopoli sebuah negara terhadap kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki. Monopoli oleh negara dipandang buruk karena tidak sejalan dengan skema liberalisme total di mana pasar akan diberikan kekuasaan sepenuhnya dan korporasi adalah pengendali utamanya. Jenis ‘perdagangan virtual baru’ membuat negaranegara kaya mampu memiliki akses legal untuk melakukan penggerukan sumber daya alam yang dimiliki negara-negara miskin atau negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas konsumsi domestiknya.

dihantam krisis. Ditambah lagi dengan meningkatnya laju populasi di seluruh dunia, sehingga isu mengenai kebutuhan akan ketersediaan pangan menjadi hal mutlak yang tidak

Sebagai contoh kita dapat melihat soal ekstraksi mineral Cobalt (Co) yang menjadi salah satu bahan baku untuk baterai ponsel pintar (smartphone). Material ini paling banyak terdapat di Kongo yang menjadi pemasok 40 persen kebutuhan pasar global,[5] selain juga cadangan di Zambia dan Republik Afrika Tengah. Di Kongo sendiri, ekstraksi Cobalt dijalankan oleh Central African Mining and Extraction Company (CAMEC), yang berkantor pusat di London, Inggris. CAMEC sendiri terkenal sebagai pelaku perdagangan kotor (Blood Cobalt) dan perbudakan anak-anak di bawah umur.[6]

Pasar Pangan dan Energi

Merebaknya jenis perdagangan baru ini, juga disebabkan oleh meningkatnya harga minyak bumi dan batu bara dalam beberapa tahun terakhir: biaya produksi yang dianggap semakin mahal sementara cadangan sumber daya yang semakin menipis. Oleh karenanya, tuntutan untuk menemukan sumber-sumber energi baru semakin menguat. Ini adalah salah satu poin pendorong lahirnya tren ‘energi alternatif’ yang mulai ramai sejak awal 2009 kemarin. Isu pemanasan global sejak satu dekade lalu telah direkuperasi sekaligus menjadi momentum yang tepat untuk ekonomi neoliberalisme bergerak merevitalisasi dirinya setelah

bisa diacuhkan.

Meski penting untuk dipahami bahwa perampasan tanah bukanlah fenomena yang baru terjadi belakangan ini. Brutalitas yang sama telah terjadi sejak beratus-ratus tahun lalu. Contohnya adalah kedatangan para kolonial Eropa untuk mencari dunia baru yang akhirnya membuka jalan terhadap perampasan tanah dan penyingkiran masyarakat asli. Contoh-contoh kasusnya membentang dari pedalaman Amazon, gurun Sahara hingga apa yang sedang berlangsung di Papua saat ini. Proses kekerasan yang secara esensi dan formasi serupa dan masih terus terjadi. Jauh sebelum tren global berubah, di Indonesia kita menyaksikan bagaimana isu konservasi lingkungan justru berbalik digunakan sebagai alasan bagi negara dan perusahaan untuk mengusir masyarakat asli dari tanah ulayat mereka. Kasus kawasan konservasi Kerinci yang mengusir Orang Rimba, penyingkiran masyarakat dari dalam Hutan Lindung Lore Lindu, hingga Malind-Anim yang harus merelakan tanah ulayat untuk pembangunan Hutan Lindung Wasior, adalah beberapa contoh di antaranya.

Namun hari ini, sesuatu yang lebih brutal sedang berlangsung. Dua krisis global yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (yaitu krisis finansial 2008 dan krisis pangan di periode 2007-2008)[7] telah berhasil membuka penemuan jalan baru bagi neoliberalisme. Dua agenda yang awalnya tampak berjalan paralel kini telah menemukan titik temu dan berjalan bergandeng tangan.

Pertama adalah masalah ketahanan pangan. Banyak negara maju yang selama ini menggantungkan dirinya pada impor pangan dan selalu khawatir mengenai pengetatan pasar, akhirnya menemukan saluran baru untuk menginvestasikan keberlimpahan uang dari dalam negerinya. Investasi yang dipandang jauh lebih aman dan memberi garansi keuntungan jangka panjang dan konsisten berbentuk sistem ‘outsourcing’ dalam produksi pangan. Caranya adalah dengan membeli kontrol terhadap produksi sumber-sumber makanan

di negara-negara miskin dan negara-negara berkembang melalui perusahaan-perusahaan multi-nasional. Kekhawatiran akan ketidakmampuan sebuah negara yang maju dalam ekonomi dan teknologi untuk menyediakan pangan berkualitas dan terjangkau bagi penduduk negaranya, berhasil dijawab melalui model ‘perdagangan virtual’ yang murah.

Pemerintah di negara-negara yang menjadi sasaran tembak, ditawarkan untuk mendapatkan sejumlah kecil keuntungan dari pasar pangan berupa kucuran dana segar untuk pembangunan infrastruktur dan sokongan untuk pembangunan bisnis properti yang telah terbukti dahulu gagal dan memicu krisis ekonomi global. Alasan ini mendorong Cina, US dan Inggris begitu aktif mencari ‘tanah-tanah baru’ di Afrika dan Asia sebagai cadangan pangan. Agar tampak lebih humanis, negara-negara koloni itu disebut sebagai ‘lumbung pangan dunia’. Ilusi yang sebenarnya digunakan untuk menutupi liberalisasi pangan guna kepentingan daya tahan sekaligus perluasan pasar.

Ini adalah strategi jangka panjang yang cerdas karena berhasil menjawab dua kebutuhan dalam satu sapuan. Pertama, untuk menepis keraguan mengenai krisis pangan (persoalan cadangan dan akses harga) di masa depan yang mungkin terjadi di negara-negara maju, sekaligus memberikan keuntungan karena tersedianya jumlah konsumen yang terus membesar dan jumlah permintaan yang terus meningkat.

Sebagai contoh, sejak Maret 2008 pemerintah Arab Saudi, Jepang, China, India, Korea, Libya dan Mesir telah mengutus para pejabat tingginya untuk bernegosiasi dan mencari lahan pertanian subur di berbagai tempat seperti Uganda, Brasil, Kamboja, Sudan, Pakistan, India, Indonesia dan Filipina. Proses ini dilakukan melalui sebuah praktik diplomatik bilateral maupun regional. Ironisnya negara-negara yang menjadi sasaran kerjasama tersebut justru termasuk rentan dan sedang mengalami krisis pangan domestik. Di Darfur, Sudan, misalnya terdapat sekitar 5,6 juta pengungsi yang membutuhkan makanan.[8] Di Kamboja, sekitar 100 ribu unit keluarga mengalami kekurangan pangan.[9] Di Indonesia sendiri,

Peresmian proyek jutaan hektar sawah yang dikelola Medco oleh Jokowi sebagai kelanjutan mega proyek MIFEE

harga beras terus menerus melambung sejak tahun 2008 bersamaan dengan kemiskinan yang semakin meluas hingga membuat akses terhadap pangan bertambah sulit. Ironisnya untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah di negara-negara tersebut justru mengandalkan impor secara berkala dan masif. Di saat yang bersamaan membuka dirinya untuk praktek jual-beli lahan untuk industri berskala besar di bidang pertanian.

Jalur kedua adalah keuntungan finansial. Mengingat krisis keuangan saat ini, segala macam pemain di industri keuangan dan pangan – melalui rumah investasi yang mengelola dana pensiun pekerja, dana ekuitas swasta – telah bergerak aktif mencari formulasi-formulasi baru yang dapat memberikan keuntungan secara cepat, konsisten dan terus membesar. Dana-dana jaminan secara berkala dalam jumlah besar terus dialihkan dari pasar derivatif yang sekarang runtuh. Pedagang gabah mencari strategi baru dengan beralih ke tanah, sebagai sumber untuk makanan dan bahan bakar produksi

Tanah itu sendiri awalnya bukanlah investasi yang familiar untuk banyak perusahaan-perusahaan transnasional. Sebabnya, tanah dipandang sarat dengan konflik politik di mana, dalam banyak kasus, selalu mengalami problem mengenai kepemilikan dan beberapa peraturan pembatasan yang mengatur soal pelarangan pihak asing untuk tidak dapat membeli lahan. Mengalihkan model dagang dengan menyasar tanah juga bukan pekerjaan yang murah dan singkat. Untuk mendapatkan keuntungan, investor harus meningkatkan kapasitas produksi tanah yang tentu saja memakan waktu dan biaya. Hal ini juga berarti beban kerja yang lebih berat jika dibandingkan dengan bisnis finansial atau tambang mineral. Tapi krisis gabungan antara kelangkaan sumber makanan dan problem di sektor keuangan telah mengubah nilai lahan pertanian di mata investasi. Fakta lain yang mendukung adalah murahnya harga tanah di negara-negara miskin dan negara berkembang. Kondisi yang turut dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar mata uang dan ketergantungan ekonomi negara-negara selatan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Negara-negara maju yang telah sejak lama menyerahkan kendali pengelolaan kepentingan publik kepada korporasi dengan mudah memberikan mandat bagi badan-badan multinasional ini untuk ikut terlibat. Sebab lainnya adalah ketidakberdayaan negara pasca krisis finansial yang membuat banyak pemerintahan tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan invetasi baru berbiaya tinggi. Oleh karenanya, menyerahkan kerja-kerja tersebut kepada perusahaan transnasional menjadi opsi yang paling masuk akal.

Itu mengapa, Anda tidak perlu kaget jika melihat ke sekeliling dan menemukan bahwa produksi pangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional ini sama sekali tidak ditujukan untuk menjawab kebutuhan pangan masyarakat sekitar. Infografis di atas, yang menggambarkan jumlah transaksi tanah di berbagai negara, mesti dipahami sebagai bagaimana ekspansi perusahaan multinasional yang terkadang mengatasi isu-isu kepentingan domestik sebuah negara. Namun, tentu ada perbedaan mendasar yang penting digarisbawahi dari ragam investasi sektor pangan yang dimotori negara-negara maju.

Cina, misalnya, meski memiliki wilayah yang cukup luas, namun jumlah populasi yang tidak berhasil dikontrol membuat ketersediaan pangan adalah isu serius di negeri ini. Ditambah lagi dengan berkurangnya secara drastis luas lahan pertanian produktif yang berlangsung sejak dua dekade terakhir. Penyusutan tersebut tidak lepas dari masifnya industrialisasi. Ketimpangan itu jelas terlihat. Jumlah petani di Cina berkisar 40 persen dari total petani di dunia, namun lahan yang tersedia hanya 9 persen dari keseluruhan luas lahan produktif di dunia. Karenanya tidak mengejutkan jika Partai Komunis Cina menjadikan persoalan pangan dan energi sebagai prioritas. Dengan cadangan devisa yang mencapai 1,8 trilyun dolar, Cina memiliki kelimpahan finansial untuk digunakan dalam investasi.

Para pemimpin serikat tani di negara-negara Asia Tenggara telah mengetahui dengan jelas

bahwa Negeri Tirai Bambu telah memulai ‘outsourcing pangan’ sejak awal 2007, jauh sebelum krisis terjadi.[10] Dengan politik luar negeri yang agresif, Cina berhasil memaksakan lebih dari 30 perjanjian investasi di bidang pertanian di kawasan Asia Tenggara. Sebagai gantinya, Beijing menyediakan teknologi, pelatihan dan kucuran uang untuk pembangunan infrastruktur pendukung, seperti dam-dam raksasa dan jalur transportasi yang nantinya akan mendukung mata rantai distribusi. Pelebaran sayap ini juga bahkan sampai ke Asia Selatan dan Afrika. Hasilnya, sekitar 12 negara telah resmi dijadikan mitra kerjasama dalam pengembangan mega-bisnis di bidang agrikultur.

Secara umum dapat dikatakan bahwa model perampasan tanah oleh Cina tergolong yang paling konservatif. Selain mengacuhkan ‘pedoman-pedoman etis’ dalam investasi, Cina sangat protektif terhadap investasinya dan di saat bersamaan berupaya dengan segala cara memaksimalkan segala peluang yang dapat menggaransikan pasokan pangan berkelanjutan untuk negara itu di masa depan. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa di dalam negeri, Cina mengalami kekurangan lahan pertanian dan sumber air yang dapat dipasok untuk menghidupi lahan-lahan agar produktif. Negeri ini ‘tidak memiliki pilihan lain’ selain menggalakkan investasi pangan di luar negeri.[11]

Selain Cina, ekspansi gila-gilaan juga dilakukan oleh negara-negara Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Meski patut dipahami bahwa negara-negara di kawasan Teluk ini menghadapi realitas yang sama sekali berbeda dengan Cina. Dibangun di padang gurun, negaranegara ini memiliki persoalan kelangkaan tanah dan air sebagai prasyarat untuk melakukan produksi pertanian. Tapi sejumlah besar kekayaan yang didapatkan dari minyak memberikan kekuatan untuk membayar ketergantungan mereka terhadap negara-negara penghasil pangan. Namun strategi ini bukan tanpa masalah. Ketika krisis pangan terjadi, ketergantungan terhadap nilai tukar mata uang terhadap dolar yang ikut dipengaruhi oleh krisis finansial membuat negara-negara ini kemudian mesti menanggung beban inflasi yang membengkak.[12] Apalagi ketika terjadi krisis 2008, para pekerja migran berupah rendah yang merupakan populasi mayoritas di negara-negara ini mengalami kesulitan untuk mengakses pangan sehingga mengharuskan subsidi dari negara untuk menyediakan makanan dengan harga terjangkau demi mencegah kerusuhan sosial.[13] Selain fakta bahwa industri penyewaan dan jual beli properti di kawasan ini juga ikut terpukul dengan kolapsnya ekonomi global. Ini adalah dorongan-dorongan utama yang menjadi alasan bagi negara-negara di kawasan Teluk untuk mengambil jalan lain dan mengalihkan investasi ke sektor pangan.

Melalui Gulf Cooperation Council (GCC) yang menjadi badan kerjasama negara-negara di kawasan Teluk, mereka kemudian merumuskan strategi bersama ‘outsourcing pangan’ di negara-negara produsen beras seperti Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ide utamanya adalah melakukan penawaran (khususnya kepada negara-negara di mana Muslim adalah mayoritas, seperti Indonesia dan Malaysia) untuk memberikan pinjaman berbunga rendah, minyak dengan ‘harga khusus’ sebagai alat tukar untuk mendapatkan akses ke lahan-lahan pertanian. GCC menawarkan pembukaan anak perusahaan di negeri-negeri seperti Burma, Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Vietnam, dan Pakistan yang secara spesifik menjadi kontraktor ekspor pangan ke negara-negara di kawasan tersebut.

Strategi ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Buktinya, antara Maret hingga Agustus 2008, negaranegara GCC melalui konsorsium atau perusahaan tunggal telah berhasil mengamankan sewa terhadap jutaan hektar lahan pertanian yang memulai panen di pertengahan tahun 2009. Setelah sebelumnya di Januari 2009, GCC melakukan pertemuan yang didedikasikan untuk merumuskan poin-poin kritis terkait kerjasama regional ini sebelum kemudian disepakati sebagai kebijakan bersama yang resmi.[14]

persen beras dari keseluruhan konsumsi domestik ditebus dari negara lain.

Pemain lain dalam zona investasi ini adalah Jepang dan Korea Selatan. Pemerintah dua negara kaya dari Asia Timur ini bahkan sejak lama telah sepenuhnya bersandar kepada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri masing-masing. Kebutuhan pangan dalam negeri Jepang sebesar 60 persen merupakan impor. Sementara Korea, sekitar 90

Di permulaan tahun 2008, pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka telah merumuskan sebuah rencana nasional untuk memfasilitasi akuisisi lahan di luar negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi makanan Korea. Rencana ini tentu saja akan diserahkan kepada pihak swasta sebagai pemain utama. Langkah awalnya adalah dengan membeli tanah di Mongolia dan Rusia Timur, untuk memproduksi makanan yang akan diekspor kembali ke Korea Selatan. Di saat yang bersamaan penjajakan kerjasama serupa juga tengah menyasar Sudan, Argentina dan Asia Tenggara.

Jepang, di sisi lain tampaknya bergantung sepenuhnya kepada sektor swasta untuk mengatur impor pangan. Sementara pemerintah bertugas memberikan bingkai politik melalui perjanjian perdagangan bebas, perjanjian investasi bilateral dan pakta kerja sama pembangunan. Ini adalah peran pasif yang diemban negara. Itu sebabnya di dalam negeri, Jepang memiliki kebijakan administratif yang menghalangi segala bentuk upaya untuk melakukan restrukturisasi dan reformasi sektor pertanian dalam negeri. Di negeri ini ada larangan yang tidak memperbolehkan keluarga atau perusahaan untuk memiliki tanah yang akan digunakan untuk bisnis pertanian. Kepemilikan tanah luas yang dipusatkan di tangan negara membuat penduduknya tidak memiliki pilihan lain kecuali menggantungkan diri pada impor.

Di tempat lain, tren investasi ini juga ikut merambah India. Sektor pertanian dalam negeri dianggap telah sangat berantakan dan membutuhkan biaya yang besar untuk memperbaikinya. Berbanding terbalik dengan tawaran yang jauh lebih murah dan lebih menjanjikan jika menggelontorkan dana untuk mengambil alih lahan-lahan pertanian di negeri asing. Perlawanan terus menerus dari serikat-serikat tani India dan gerilyawan pemberontak Naxalite terkait perampasan tanah, membuat alasan di atas semakin masuk akal. Upaya untuk meliberalisasikan tanah dalam kawasan-kawasan ekonomi khusus menghadapi masalah serius terutama di bidang keamanan. Belum lagi menyoal persoalan kelangkaan air dalam jangka panjang untuk mendukung industri pertanian. Ditambah dengan kekhawatiran soal bakal tertinggalnya India dalam percaturan bisnis pangan membuat banyak perusahaan negara kemudian

Warga delapan desa di Kalimantan Tengah, protes lahan mereka yang diklaim perusahaan sawit. Mereka memblokir jalan masuk ke perusahaan ini. Foto: Save Our Borneo

mengalihkan sasaran untuk menghasilkan produk makanan di luar negeri. Jenis yang diincar adalah tanaman biji berminyak (oilseed crops), kacang-kacangan dan kapas. Strategi ini, misalnya, berjalan sukses di Burma yang di akhir 2009, berhasil memasok 1 juta ton dari total kebutuhan impor kacangkacangan yang mencapai angka 4 juta ton per tahun untuk menutupi kekurangan produksi dalam negeri yang hanya mencapai 15 juta ton dari kebutuhan konsumsi domestik yang mencapai hampir 20 juta ton per tahun. Dengan dukungan aktif pemerintah, perusahaan-perusahaan asal India berhasil mendapatkan ijin pengelolaan lahan di Burma, dengan harga sewa dan upah buruh yang lebih murah ketimbang melakukan produksi di dalam negeri. Junta militer di Burma begitu kooperatif terhadap investasi asing. Hal yang menjadi alasan di balik dukungan finansial pemerintah India untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan dan dorongan aktif untuk terlibat dalam perdagangan bebas.

Selain Burma, India juga melebarkan sayapnya dengan berinvestasi di Indonesia, Paraguay, Brazil dan Uruguay. Di Indonesia, India melakukan investasi serius di sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi sumber biofuel. Di Amerika Latin, target mereka adalah mencari tanah untuk ditanami kacang-kacangan agar bisa memutus ketergantungan terhadap produksi dalam negeri. Untuk mendukung itu semua, India melakukan deregulasi terkait ijin bagi perusahaan-perusahaan multinasional dalam melakukan kerjasama lintas negara, pembelian properti di luar negeri dan dukungan modal untuk investasi skala raksasa di bidang pertanian.

Dukungan untuk perluasan perkebunan-perkebunan yang akan menjadi sumber energi biofuel juga dilakukan oleh Inggris dan AS. Mensponsori pembukaan ladang-ladang sawit dan perkebunan tebu skala raksasa menjadi tren baru. Untuk itu, ekspansi kemudian diarahkan ke wilayah Asia Tenggara yang

Pembakaran hutan untuk pembukaan kebun sawit di Riau, Sumatera. Foto: Rhett A. Butler

Penolakan warga atas penanaman Sawit di Papua. Foto: SKP Merauke

hangat dan masih memiliki banyak lahan yang tersedia. Filipina, Malaysia dan, tentu saja, Indonesia menjadi sasaran empuk. Inggris dan AS bahkan ikut mendukung terbentuknya pakta perdagangan sawit regional antara Indonesia dan Malaysia.[15] Pakta kerjasama ini diharapkan dapat mengurangi kompetisi antar kedua negara penghasil sawit terbesar di dunia untuk kemudian dapat saling membantu dalam ekstensifikasi industri minyak sawit mentah (crude palm oil).

Industri biofuel dengan bahan baku sawit, jagung dan tebu memang menjadi isu strategis lima tahun terakhir. Peralihan tendensi negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan trans-nasional untuk mulai secara perlahan meninggalkan energi fosil yang tidak terbarukan menuju sumber energi yang lebih murah bukan diakibatkan kepedulian akan krisis iklim atau ketakutan soal degradasi lingkungan.

Biofuel dianggap sebagai solusi pasar yang lebih rasional. Ia sama sekali telah mengacuhkan dan akan tetap tidak peduli dengan seruan-seruan mengenai penyelamatan lingkungan yang dikampanyekan oleh aktivis lingkungan. Argumentasi paling telanjang dapat ditemukan melalui Robert J. Samuelson, yang mengatakan[16] bahwa peralihan tersebut sebenarnya sangat sederhana. Bahwa industri tidak menyukai harga bahan bakar yang tinggi. Mendapatkan sumber bahan bakar dengan harga yang lebih murah jelas menjadi tawaran menggiurkan untuk menekan biaya produksi dan memperbesar keuntungan. Untuk itu, berbagai pembenaran gila disodorkan kepada publik mengenai betapa pentingnya peralihan dari energi fosil menuju biofuel. Bahwa semua orang akan diuntungkan dari peralihan ini, mulai dari petani, kalangan konsumen dan tentu saja para pelaku industri. Bahwa biofuel

akan membuka lapangan pekerjaan di desa-desa dan membuat negara mampu menghemat anggaran yang biasanya dibelanjakan untuk membeli minyak dari negara-negara asing.

Oleh sebab itu menjadi kewajaran, misalnya, jika dalam pertemuan konferensi internasional mengenai perubahan iklim beberapa tahun belakangan ini,[17] para pelaku industri dan pemegang kebijakan begitu ramah terhadap tuntutan untuk mulai mengurangi penggunaan energi tidak terbarukan yang bersumber dari batu bara dan minyak bumi. Mereka tampak berada di satu jalur yang sama dengan para aktivis lingkungan dalam upaya penyelamatan lingkungan dan pencegahan krisis iklim menjadi lebih buruk. Meskipun jika dilihat secara radikal, tidak ada perubahan komitmen yang lebih serius mengenai langkah-langkah praktis dan detil yang harus diambil untuk mencegah degradasi lingkungan semakin parah.

Itulah alasan yang ikut mendorong perluasan besar yang akhirnya menjadi industri perkebunan sawit sebagai emas baru di Asia Tenggara. Kenyataan ini tidak lepas dari fakta bahwa sawit merupakan bahan baku paling murah untuk biofuel jika dibanding dengan jagung dan kedelai. Bersamaan dengan itu, konsumsi minyak sawit di dunia terus menunjukkan gejala peningkatan dari tahun ke tahun.

Indonesia sendiri merupakan kekuatan paling besar di sektor ini dengan luas lahan mencapai 15 juta hektar (per tahun 2014) yang tersebar dari Sumatra, Kalimantan, Papua dan sebagian kecil di Sulawesi. Malaysia berada di posisi kedua dengan luas lahan mencapai hampir 5 juta hektar. Kedua negara ini menyuplai 85% kebutuhan sawit dunia.[18] Menyusul di belakangnya adalah Thailand yang memiliki sekitar 650 ribu hektar sawit.

Bentrokan warga melawan aparat saat penggusuran di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Foto: Gatta Dewabrata/Rappler

Kampung Luar Batang setelah penggusuran. Foto: indeksberita.com.

Mega-agribisnis tentu saja memiliki masalah serius. Friends of the Earth mencatat bahwa 87 persen deforestasi yang berlangsung di Malaysia sejak tahun 1987 hingga tahun 2000 disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan sawit skala besar. Di Indonesia, WALHI dan Green Peace telah berkali-kali menyebutkan dalam berbagai laporan mereka sejak lima tahun terakhir bahwa laju deras penebangan hutan tropis dan pengeringan lahan-lahan gambut disebabkan sebagian besarnya oleh ekspansi industri kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia masing-masing tercatat memproduksi sekitar 25 juta dan 19 juta ton sawit mentah di tahun 2012. Thailand menyumbang kontribusi sebesar 2 juta di tahun yang sama.

Di Indonesia, dari luasan bentang lahan perkebunan sawit tersebut, sebagian besarnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Riset yang dilakukan oleh TuK Indonesia[19] menemukan bahwa 62 persen lahan sawit di Kalimantan dikuasai oleh lima perusahaan besar, yaitu Sinar Mas, Salim, Jardine

Matheson, Wilmar dan Surya Dumai. Perusahaanperusahaan ini juga dominan di Sumatra dengan penguasaan yang mencapai 32 persen dari total seluruh perkebunan.

Peralihan bentuk energi ini sebenarnya telah terjadi jauh sebelum kolapsnya ekonomi dunia di tahun 2008. Krisis finansial pada akhirnya hanyalah memperkuat basis argumentasi mengapa migrasi energi menjadi mendesak untuk dilakukan. Royal Dutch Shell misalnya, hingga tahun 2007 telah mengucurkan dana lebih dari 1 milyar US dollar selama lima tahun ke belakang untuk penelitian, pengembangan dan proyek-proyek percobaan biofuel, pembangkit listrik tenaga matahari dan atau tenaga angin, dan hidrogen. Meski di tahun yang sama, bersama Chevron, Shell menginvestasikan 10 milyar dolar US untuk proyek pertambangan pasir di Kanada dan Afrika.

Perusahaan otomotif seperti Ford dan BMW, juga kemudian mulai menganggarkan biaya riset untuk kemudian menciptakan mobil yang lebih ramah lingkungan dan menggunakan energi biofuel atau sumber energi lain seperti matahari sebagai bahan bakar. Ujicoba-ujicoba ini diharapkan akan membuka ruang yang lebih luas untuk penemuan-penemuan dalam skala yang lebih luas dan tentu saja masif. Targetnya adalah untuk mengalihkan tren penggunaan bahan bakar fosil yang dianggap kotor dan merusak lingkungan menuju mode baru yang lebih murah, tanpa harus mengorbankan diri dengan kehilangan pasar konsumen yang telah terbentuk selama berdekade.

Bersamaan dengan itu, perusahaan-perusahaan yang kini mengalihkan perhatiannya ke sektor perkebunan kemudian menganggarkan dana pertanggungjawaban sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendukung program-program pengalih perhatian. Aksi-aksi tanam pohon, bersih

lingkungan-alam dan sejenisnya yang disponsori oleh dana CSR tidak lain merupakan bentuk investasi tidak langsung sekaligus untuk menyuap pemerintah dan “pekerja sosial kerah putih” untuk mendukung atau minimal tidak mengganggu jalannya investasi di sektor industri pangan dan energi.

Penjelasan di atas mungkin terdengar seperti sebuah permainan raksana di mana hanya para presiden, perdana menteri dan CEO perusahaan yang memiliki hak untuk bicara dan menentukan arah ke mana masyarakat hari ini akan melangkah. Tapi faktanya, negara-negara Asia dan Afrika menjadi target empuk perampasan tanah, sejak 2008 justru tampak begitu sumringah menerima banyaknya proposalproposal proyek yang disertai kucuran dana hutang. Bagi pemerintah di Asia dan Afrika, investasi di sektor apapun selalu wajib diterima hangat. Sebab ini berarti akan terbukanya kesempatan dan sumber pembiayaan untuk melakukan modernisasi di daerah-daerah pedesaan (rural areas), pembangunan

infrastruktur yang semakin cepat, konsolidasi kegiatan industri pertanian serta peluang untuk kemudian dilibatkan lebih sering dalam percaturan politik luar negeri. Menyewakan lahan-lahan produktif di negaranya untuk kepentingan industri pangan dengan label menjadi “lumbung pangan nasional” merupakan kehormatan bagi negara-negara di Asia dan Afrika. Yang menjadi paling penting adalah bagaimana kemudian negara-negara maju akhirnya menunjukkan ketergantungannya yang baru terhadap negeri-negeri miskin dan berkembang, selain buruh murah dan industri pariwisata seperti dekade-dekade yang lampau.

Blok-blok perdagangan regional di Asia dan Afrika didorong untuk terus membuka diri agar investasi sektor agribisnis dapat dengan mudah melakukan penetrasi. Penandatanganan perjanjian dagang antara ASEAN dengan negara-negara kayak seperti Australia, Selandia Baru, Cina dan Uni Eropa sebagai contohnya. Di saat yang bersamaan, para pemimpin negara-negara ini berlomba-lomba untuk mempromosikan dirinya sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk dunia investasi pangan dan energi.

Sayangnya, rincian yang detil mengenai berapa banyak perampasan tanah ini telah dan akan berlangsung untuk kepentingan produksi pangan di luar negeri – di mana lokasinya, berapa hektar yang akan dirampas, siapa investornya, model pendanaan yang dilakukan, siapa mitra pengusaha lokal yang diajak bekerja sama – tidak mudah didapat. Sangat jelas bahwa pemerintah begitu ketakutan jika kemudahan akses akan data-data tersebut dapat memicu kerusuhan sosial atau protes berkepanjangan.

Indonesia: Zona Perang Tanah

Memandang kondisi di atas, kita perlu menengok warisan penting dari Amartya Sen, mengenai bencana kelaparan sebagai sebuah produk dari monopoli pangan. Pemenang Nobel Ekonomi asal India ini dahulu telah melakukan kritik terhadap pendekatan Malthusian yang menyederhanakan masalah dengan memandang bahwa bencana kelaparan timbul akibat berkurangnya ketersediaan pangan.[20] Sen justru melihat bahwa bencana kelaparan justru tidak disebabkan oleh macetnya mata rantai suplai pangan. Sebaliknya, yang terjadi adalah runtuhnya

dibebankan dari hutang, kementerian mana saja Aksi protes warga Batang menolak PLTU di depan Kedubes Jepang di Jakarta. Foto: Indra Nugraha

kemampuan dan hak seseorang untuk mengakses sumber pangan secara legal – termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan peluang produktif, kesempatan perdagangan, hak-hak kelayakan ketika berhadapan dengan negara, dan metode lain yang biasanya digunakan seseorang untuk mengakses pangan.[21] Untuk menjawab persoalan itu, Sen mengajukan demokrasi sebagai sebuah cara yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan ketimpangan distribusi dan akses akan makanan.

Namun persoalannya adalah instrumen demokrasi hari ini justru semakin tampak tidak efektif untuk mencegah bencana kelaparan di sebuah region yang justru mengalami keberlimpahan pangan.[22] Perangkat demokrasi, justru makin efektif digunakan untuk perluasan monopoli dalam sektor industri pangan. Demokrasi sebaliknya tampak begitu masuk akal dan logis untuk mengajukan upaya liberalisasi penuh sektor pangan dan energi. Demokrasi dan sistem ekonomi neoliberalisme kemudian mengorganisir dirinya ke dalam bentuk lembaga-lembaga donor yang anggotanya adalah negara-negara maju pemberi hutang dan negara-negara miskin atau negara berkembang yang akan menjadi target pasar.

Di Indonesia, sebagai contoh. Dalam “Buku Biru” BAPPENAS,[23] terdapat 29 kategori program

yang akan melibatkan dana hutang dalam proyekproyeknya. Misalnya pembiayaan Dam Jatigede di Jawa Barat yang akan menggunakan dana pinjaman sebesar 52.200.000 US dolar. Pembiayaan Program Pengembangan Air Minum (Drinking Water Development Program), pemerintah akan menganggarkan pinjaman sebesar 1.197.680.000 US dolar yang tidak termasuk suntikan uang swasta sebesar 59.434.000 US dolar. Sementara untuk infrastuktur transportasi, semisal pembangunan jalan tol Manado-Bitung di Sulawesi Utara, pemerintah akan menggunakan dana hutang sebesar 80.000.000 USD ditambah dengan pembiayaan dari belanja kas negara sebesar 8.000.000 USD. Lalu akan ada hutang sebesar 201.000.000 US dolar yang nanti dibelanjakan dalam program yang disebut sebagai Rural Settlement Infrastructure Development (RSID). Program ini akan juga menyedot kas pemerintah sebesar 10.050.000 US dolar untuk kemudian memperbaiki jalan, membuka jalan baru, drainase dan sanitasi di daerah-daerah pedesaan. Targetnya tentu saja adalah daerah-daerah yang nanti akan termasuk dalam mata rantai distribusi pasar.

Daftar di atas bisa diurutkan lebih panjang lagi. Dokumen setebal 246 halaman ini, memang secara rinci mengurutkan berapa banyak biaya yang akan yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek dan tentu saja menyebutkan lokasi proyek.

Inilah alasan di balik terbentuknya lembaga-lembaga keuangan dan kerjasama regional baru yang tidak lain merupakan cara untuk mendukung mekanisme pembiayaan tersebut. Bentuk kekuatan-kekuatan ekonomi ini yang kemudian mengorganisir dirinya hari ini, misalnya dipelopori oleh Cina dan AS. Kita dapat melihat bagaimana Cina dan satelit kekuatan ekonominya berkumpul membentuk Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB)[24], sementara US mengumpulkan aliansinya ke dalam satu payung bernama Trans Pacific Partnership (TPP). AIIB akan terdiri dari 57 negara, sedangkan TPP untuk saat ini telah disepakati oleh 11 negara. Seperti yang juga diketahui bersama bahwa Indonesia termasuk salah satu dari negara-negara pendiri AIIB dan juga sedang mengajukan diri untuk terlibat di dalam TPP.

Dua badan tersebut memiliki skenario yang sama. Yaitu bertugas untuk memastikan mengalirnya uang pinjaman untuk pembangunan infrastruktur di negara-negara koloni, dan juga menjadi “uang muka” untuk paket-paket deregulasi domestik terkait kepemilikan lahan dan urusan sewa menyewa dalam mata rantai global.

Paket deregulasi tidak hanya ditujukan ke negaranegara target perdagangan tanah, tapi juga deregulasi domestik di negara-negara maju dari mana investasi tersebut berasal sebagai cara melapangkan jalan investasi. Semisal aturan yang melarang penggunaan dana jaminan sosial oleh negara untuk digunakan dalam investasi dan regulasi yang melarang kepemilikan properti (tanah) di luar teritori sebuah negara.

Sementara di negara-negara tujuan pasar, deregulasi tidak hanya dipahami sekadar urusan administratif yang menyangkut persoalan pembebasan tanah. Lebih jauh dari itu, negara-negara miskin dan berkembang diharuskan untuk segera mendorong kebijakan upah buruh murah lengkap dengan sistem perburuhan yang tidak adil. Tersedianya buruh murah adalah pelicin penting dalam mengundang investasi luar negeri. Selain itu di sektor agraria, negara-negara tujuan investasi diharuskan melakukan legalisasi tanah dalam bentuk sertifikasi hak individu. Sertifikasi tanah sebagai milik

perseorangan tidak lain dimaksudkan sebagai tahapan menuju konsolidasi alat-alat produksi agar semakin mudah diambil alih.[25] Itu mengapa, investor di bidang pangan dan energi mendorong penuh semangat pendataan-pendataan wilayah komunal untuk kemudian segera diberikan pengakuan hak milik individu. Kepemilikan tanah secara kolektif dengan basis argumentasi mengenai tapal batas dan kepemilikan yang dilandaskan pada sejarah atau sistem tenurial tradisional, dianggap menghambat perluasan investasi di sektor pangan dan energi.

Untuk mendukung hal tersebut, melalui campur tangan badan-badan pertanahan, negara menggalakkan kampanye agar setiap tanah yang selama ini belum terdata segera dipetakan, didata sebelum kemudian didistribusikan dalam pecahan-pecahan yang lebih kecil.[26]

Selain industri pangan dan energi yang merupakan ‘perampasan tanah dari luar’ (external land grabbing), negara-negara miskin dan negara berkembang juga akan mendorong dirinya untuk melakukan ‘perampasan tanah ke dalam’ (internal land grabbing). Jika ‘perampasan dari luar’ berarti tanah akan digunakan sebagai alat tawar hutang dan oleh karenanya harus diagunkan ke investor asing, dalam mekanisme ‘perampasan tanah ke dalam’ negara adalah aktor yang akan melakukan perampasan tanah terhadap warganya. Tanah-tanah yang akan dirampas ini kemudian akan dialihfungsikan untuk pembangunan infrastruktur (mis. sarana transportasi) dan pengembangan jenis-jenis bisnis satelit seperti properti dan waralaba.

Jika ‘perampasan tanah dari luar’ akan marak terjadi di daerah-daerah pedesaan, maka ‘perampasan tanah ke dalam’ justru akan mengambil lokasi di daerah perkotaa dan atau sub-urban. Kita menyebutnya, penggusuran.

Sebagai contoh, pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung. Proyek yang disponsori Cina ini tidak hanya menyingkirkan rakyat yang tanahnya diambil untuk pembangunan rel kereta api dan stasiun antara. Namun, mereka yang berada di sepanjang lintasan kereta tersebut (terutama yang berlokasi di sekitar stasiun) secara otomatis menjadi kelompok paling rentan dan sasaran tembak paling mudah dari

disediakan bagi kelompok berpendapatan menengah ke atas, dan toko-toko sejenis Alfa Mart, Indo Maret dan 7-11 akan bertebaran.

Kasus lain, seperti proyek reklamasi Teluk Jakarta yang diperkirakan akan menelan biaya 400 trilyun rupiah. Selain menyingkirkan kelompok nelayan dan mengganggu tatanan ekosistem pantai dan laut, reklamasi ini ditujukan sebagai sarana pendukung investasi dengan menyediakan pusat industri jasa dan lahan baru untuk berkembangnya bisnis properti. Kita bisa menengok sejarah beberapa kasus reklamasi di Jakarta. Reklamasi pantai Pluit sepanjang 400 meter di awal dekade 80-an kemudian menjadi pemukiman mewah bernama Pantai Mutiara. Tahun 1981, sisi utara Ancol direklamasi untuk menjadi pusat rekreasi bernama Taman Ancol. Tahun 1991, kawasan hutan bakau Kapuk direklamasi dan akhirnya menjadi perumahan mewah Pantai Indah Kapuk. Tahun 1995, dilakukan kembali reklamasi untuk dijadikan zona industri yang disebut Kawasan Berikat Marunda.[27]

pembebasan lahan untuk bisnis properti dan waralaba. Dalam beberapa tahun ke depan, kita akan menyaksikan tumbuhnya apartemen-apartemen yang —————— ——————

Daftar tersebut harusnya dapat menjawab pertanyaan mengapa reklamasi getol dilakukan. Setelah teluk Manado, lalu bergeser ke selatan dengan menimbun pantai Losari di Makassar dan kini teluk Benoa.

Persoalan yang kemudian menggelitik adalah masih banyak di antara kita yang tampak tidak mampu untuk melihat ikatan antar persoalan-persoalan ini sebagai sebuah kesatuan. Paket upah buruh murah yang diluncurkan Jokowi dipandang terpisah dengan deregulasi mekanisme pemberian ijin alih fungsi hutan dan tata cara pembebasan lahan. Terbitnya rencana ekonomi untuk membangun 24 pelabuhan yang akan mendukung tol laut, 15 bandara baru untuk menggantikan bandara lama yang dianggap tidak layak,[28] rencana pembangunan 9 bandara kargo baru, terbitnya rencana untuk membangun jalur kereta api di Kalimantan, Sumatra, Papua dan Sulawesi serta berbagai penggusuran yang marak terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lain dalam beberapa tahun terakhir, mestinya harus dilihat sebagai hal-hal yang terkait dan terikat dengan rencana investasi perkebunan skala raksana untuk sumber energi dan pangan.

Kesadaran akan pentingnya melihat sebuah persoalan secara totalitas inilah, yang mendesak dilakukan

oleh seluruh gerakan progresif saat ini. Jika kita terus terjebak dalam advokasi dan perjuangan berdasarkan pada isu-isu tertentu yang terisolasi satu sama lain, sebagaimana yang kita lakukan sepanjang15 tahun lebih pasca tumbangnya Soeharto, maka selama itu pula advokasi dan perjuangan kita akan selalu berujung pada kebuntuan, untuk tidak mengatakan kegagalan.***

Penulis adalah Peneliti di Yayasan PUSAKA: Pusat Studi, Advokasi dan Dokumentasi Hak-hak Masyarakat Adat

[1] Laporan akhir tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2015. Laporan dapat diunduh di tautan berikut: http:// www.kpa.or.id/news/publikasi/

[2] The Economist, Buying Farmlands Abroad, The Economist (21 Mei 2009), diakses 5 Februari 2016. http://www.economist. com/node/13692889

[3] J. W. Seaquist, Emma Li Johansson, Kimberley Nicholas, Architecture of the global land acquisition system: applying the tools of network science to identify key vulnerabilities. (Lund University, November 2014)

[4] Andre Barahamin, “Hikayat Beras Pemangsa Sagu: Etnosida Terhadap Malind-Anim Melalui Mega Proyek MIFEE”, Harian IndoPROGRESS, (21 Oktober 2015) diakses 5 Februari 2016. http://indoprogress.com/2015/10/hikayat-beras-pemangsa-sagu-etnosida-terhadap-malind-anim-melalui-mega-proyek-mifee/

[5] British Geological Survey, African Mineral Production, (BGS, Juni 2009)

[6] Sara Nordbrand dan Petter Bolme, Powering the Mobile World: Cobalt Production for Batteries in DR Kongo and Zambia, (Swed Watch, November 2007)

[7] Lebih lanjut sila baca: https://en.wikipedia.org/ wiki/2007%E2%80%9308_world_food_price_crisis

[8] Edmund Sanders dan Tracy Wilkinson, “A Perfect Storm of Hunger”, Los Angeles Times, 1 April 2008, diakses 5 Februari 2016. https://www.globalpolicy.org/component/content/article/217/46255.html

[9] Di tahun 2008, Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, men - gumumkan penyewaan sawah orang-orang Khmer kepada Qatar dan Kuwait. Tujuannya agar supaya kedua negara tersebut dapat memproduksi beras mereka sendiri. Hun Sen memang tidak menyebutkan berapa luas sawah yang akan dipinjamkan. Na - mun yang jelas, industri agribisnis tergolong rakus dalam pen - guasaan tanah. Pada saat yang bersamaan, Food and Agricultural Organization (FAO), mengucurkan bantuan sebesar 35 milyar dolar untuk membantu bencana kelaparan yang menimpa desadesa di bagian selatan dan barat negeri itu.

[10] Ujjaini Halim (ed), Neoliberal Subversion of Agrarian Re - form 2nd Edition, (I3D Foundation, 2014)

[11] Li Ping, “Hopes and Strains in China’s Oversea Farming Plan”, The Economic Observer, 3 Juli 2008, diakses 5 Februari 2016. http://www.eeo.com.cn/ens/Industry/2008/07/03/105213.html

[12] Di tahun 2008, negara-negara Teluk mesti menanggung gelembung inflasi atas impor bahan makanan yang membeng - kak dari 8 milyar USD hingga menyentuh 20 milyar USD (ke - naikan 150%). Ketika Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) pertama kali diluncurkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2006, Bin Laden Group yang berasal dari kawasan ini telah menyanggupi untuk pembiayaan investasi. Mereka kemu - dian menarik diri akibat krisis finansial yang terjadi tahun 2008 karena melemahnya mata uang lokal di hadapan dolar Amerika.

[13] Di Uni Emirat Arab misalnya, 80% populasinya merupakan pekerja migran yang datang dari Asia yang merupakan pemakan beras dan bukan gandum (makanan utama di negeri tersebut).

[14] Pertemuan ini dilangsungkan 19-20 Januari di Kuwait. Per - temuan ini disebut “The Arab Economy Summit” lebih lanjut lihat http://www.da.gov.kw/eng/articles/arab_economic_sum - mit_2009.php?from=archive

[15] Indonesia dan Malaysia akhirnya bersepakat untuk menjalin kerjasama di sektor sawit dengan membentuk Council of Palm Oil Production Countries. Lihat: http://bisnis.liputan6.com/ read/2353156/akhirnya-indonesia-dan-malaysia-akur-dalam-bis - nis-minyak-sawit

[16] Robert J. Samuelson, “Blindness on Biofuels”, The Wash - ington Post, 24 Januari 2007, diakses 6 Februari 2016. http:// www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/23/ AR2007012301562.html

[17] Biasa dikenal dengan nama COP (Conference of the Parties). COP terakhir, untuk ke 21 kalinya diselenggarakan di akhir ta - hun 2015 kemarin di Paris.

[18] Sime Darby Plantation, Palm Oil Facts and Figures in Malay - sia, (SDP, April 2014)

[19] Tuk Indonesia, Kuasa Taipan: Kelapa Sawit di Indonesia, (TuK Indonesia, 2015)

[20] Amartya Sen, Poverty and Famine: An Essay Entitlement and Deprivation, (Oxford, 1981)

[21] Ibid (hal. 45)

[22] Kasus kematian 5 orang anak di dusun Zanegi, Merauke, Papua, dapat menjadi contoh. Lihat: http://www.forestpeoples. org/node/4638

[23] Ministry of National Development Planning/National Plan - ning Development Agency, “List of Medium-Term Planned Ex - ternal Loans 2015-2019”, (Bappenas, 2015)

[24] Lebih lanjut sila baca: http://www.aiib.org/

[25] Kasus konsolidasi tanah ini misalnya terjadi di Cina dan In - dia dalam lima tahun terakhir. Negara mengambil inisiatif untuk melakukan sertifikasi atas lahan-lahan kolektif untuk kemudian didistribusikan menjadi kepemilikan individual. Tanah-tanah yang telah terdivisi atas nama perseorangan ini kemudian dapat dengan mudah diambil alih karena melemahnya ikatan tenurial yang dahulu eksis ketika pengelolaan dan pengakuan atas tanah didasarkan pada komunalisme.

[26] Lembaga-lembaga pemetaan yang mayoritas adalah ger - akan masyarakat sipil (non-government organizations) banyak yang abai soal ini. Imajinasi mengenai pengakuan negara dan dorongan agar tanah dapat segera didata dalam bentuk apapun, luput melihat bahwa strategi perampasan tanah justru akan jauh lebih mudah dilakukan ketika urusan jual-beli dibebankan ke - pada tiap-tiap orang.

[27] M. Putri Rosalina, “Dilema Reklamasi Pantai Jakarta”, Kom - pas, 11 November 2015, diakses 6 Februari 2016. http://print. kompas.com/baca/2015/11/11/Dilema-Reklamasi-Pantai-Jakarta

[28] Bandara-bandara lama ini kemudian diserahkan pengelo - laannya kepada TNI Angkatan Udara.

Pak Suwono, Warga Blora yang tanahnya diserobot Perhutani dan diintimidasi

Bagaimana Rakyat Terlepas Dari Tanahnya?

Muhammad Ridha

Dipublikasi sebelumnya pada website indoprogress.com

Data ini ditambah data sensus pertanian 2013 yang menunjukkan tingginya jumlah petani kecil. 26,14 juta petani hanya berlahan rata-rata 0,89 ha dan 14,25 juta lainnya berlahan rata-rata kurang dari 0,5 ha.

Pada hampir seluruh badan artikel Bonni Setiawan ini saya setujui. Meski saya merasa masih belum cukup kontradiktif. Padahal kondisi kehidupan kita, di bawah panduan program pengelolaan tanah, penanaman

tulisan Bonnie Setiawan mengenai berpindahnya aset dan lahan desa kepada pemodal. Penulis memberi judul tulisannya Bagaimana Pemodal Kuasai Lahan Desa?. Sebuah judul yang menarik. Tulisan Bonnie lebih banyak dipicu oleh artikel Kompas 28 Januari 2016, berjudul

“Pemodal Kuasai Lahan Desa.” Artikel itu mengumbar data yang diekstrak dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang mengungkapkan 56 persen aset berupa presiden Soekarno, para petani meninggalIni merupakan respon terhadap properti, tanah, dan perkebunan dikuasai oleh 0,2 persen penduduk

Indonesia.

modal asing dan pengelolaan infrastruktur neoliberal semakin bertambah parah. Saya senang pada kata bijak ‘hidup di bawah neoliberalisme, adalah hidup yang makin memburuk’. Ya benar. Dan artikel ini ingin menunjukkan hal tersebut meski, mungkin, tak sepenuhnya bisa memenuhi pretensi besar tersebut. Tapi tak apalah.

Rezim Lapar Tanah Dimulai

Sejak tahun 1960- an, terutama karena setelahkeluarnya UU Pokok Agraria tahun 1960, upaya untuk membangun struktur penguasaan dan kepemilikan agraria dimulai. Di tahuntahun setelahnya, ada sejumlah redistribusi lahan, seperti redistribusi tanah untuk objek tanah partikelir dan tanahtanah swapraja. Di Sulawesi Selatan, tanah swapraja milik keluarga raja Gowa di

kelurahan Romang Polong dan Samata adalah objek Land Reform yang sudah sempat diredistribusikan ke petani tak bertanah yang dulu kebanyakan anggota Barisan Tani Indonesia (meski tak semuanya). Hanya saja tahun-tahun setelah 1965, setelah kudeta merangkak yang dipimpin Soeharto terhadap kekuasaan kan lahan-lahannya. Mereka pergi menyebar entah kemana untuk menghindari stigma mereka sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tragedi yang merupakan titik balik upaya pembangunan struktur agraria yang timpang dengan melakukan redistribusi lahan kepada petani penggarap, rupanya tidak hanya terjadi di kabupaten Gowa. Di kabupaten Blitar, ketika melakukan penelitian di tahun 2012, saya juga menemukan fakta dan fenomena yang terjadi dengan logika yang sama. Tanah-tanah yang sudah diduduki petani, kembali diduduki perusahaan bersama preman maupun oleh koperasi tentara. Jadi petani yang telah sempat menguasai lahan, pergi atau diusir dari lahan perkebunan peninggalan kolonial yang berjumlah 22 petak lahan[1].

Bersamaan dengan proses-proses itu, pada tahun 1967 dimulai rezim lapar tanah. Korporasi-korporasi besar mendapatkan konsesi melalui UU Minerba tahun 1967 dan UU Pertanahan 1967, yang mulai berjalan dengan semangat menjauh dari semangat redistribusi lahan dan restruktrisasi penguasan lahan. Di tahun-tahun inilah, perusahaan yang kini

ramai dibincangkan karena kasus ‘papa minta saham’, Freeport Indonesia, mengeruk tanah-tanah suku Amungme dan mencerabut orang-orang suku Amungme dari lanskap dan ruang hidupnya. Gunung-gunung di Timika itu telah menjadi lubang galian tailing yang sampai kapanpun takkan bisa kembali menjadi seperti keadaan sebelum rusak dihantam logika ekstraktif perusahaan tambang raksasa.

Di tahun-tahun yang sama juga, di Sulawesi, perusahaan multinasional pertambangan juga memulai ekstraksinya, PT. INCO yang kini menjadi PT. Vale. Mereka menguasai lahan-lahan antara daerah Luwu, provinsi Sulawesi Selatan dan daerah Pomalaa provinsi Sulawesi Tenggara dan daerah-daerah di Sulawesi Tengah. Dan logika pemerintahan kapitalis yang memfasilitasi kepentingan usaha dan usahawan besar, saya kira terjadi dimana-mana di bawah rezim Soeharto. Sudah menjadi rahasia umum kalau hutan menjadi hak ekslusif dari usahawan dan kroni keluarga Soeharto, Bob Hasan. Raja hutan yang menguasai Hak Pengelolaan Hutan di sejumlah daerah di Kalimantan dan Sumatera.

Menjauhnya pengelolaan agraria dari semangat keadilan setelah rezim Soekarno tumbang, banyak diyakini oleh pengamat masalah-masalah agraria. Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi,misalnya, menyimpulkan: “Pemerintahan Orde Baru (Orba) Soeharto membawa perubahan besar pada politik agraria di Indonesia pasca 1965. Berbeda dengan rezim sebelumnya yang memiliki pandangan politik agraria ‘tanah untuk rakyat’ (land to people) dan ‘tanah untuk petani penggarap’ (land to tiller) yang dijalankan melalui program reformasi pertanahan, maka politik agraria rezim Orba bertolak belakang dengan hal itu. Orientasi politik agraria rezim Orba adalah untuk mendukung investasi-investasi skala besar. Penyediaan lahan skala besar untuk kepentingan modal dalam negeri maupun luar negeri menjadi prioritas.[2] Sebuah era titik balik.

Pada era ini terjadi dua hal penting. Pertama, akumulai tanah luas di sebagian kecil keluarga usahawan dan kroni-kroni kekuasaan. Untuk hal pertama ini, politik agraria Orba jelas terlihat berpihak padanya. Tanah untuk industri kehutanan, tanah untuk proyek pertambangan skala besar. Untuk hal ini, menurut catatan departmen pertambangan tahun 1999, alokasi untuk lahan bagi 555 perusahaan pertambangan konsesi pembangunan perumahan pada jalur MamFoto: Iwan Kurniawan/Greenpeace adalah seluas 267 juta hektar; tanah untuk perkebunan berskala besar, logika ini dikembangkan dengan instrumen HGU. Hingga tahun 2000, tercatat 2.178 perusahaan, baik swasta maupun perusahaan milik negara menguasai 3,52 juta hektar lahan perkebunan. Bahkan untuk perkebunan sawit yang booming pasca Orba hingga tahun 2002 sudah 6 juta hektar lahan untuk perkebunan sawit; tanah untuk industri skala besar; tanah untuk pembangunan kota baru dan pariwisata[3]; dll Kedua, keterlepasan rakyat dari penguasaan lahan. Diskursus Marxian menyebut ini sebagai proletarisasi. Atau proses yang kemudian pada tulisan Bonni disebut differensiasi agraria, sebagaimana istilah yang digunakan oleh artikel Partai Rakyat Pekerja (PRP)yang dikutipnya. Istilah yang dalam beberapa hal memiliki kesamaan, meski tak sepenuhnya bisa dipertukarkan pemakaiannya. Untuk hal ini kita bisa menyaksikan survei yang dilakukan Kato (1973) yang menyebutkan sekitar 7,21 juta keluarga atau 33,4 persen dari jumlah rumah tangga petani disebut Tuna kisma atau absolute landless. Di atasnya, sekitar 14,4 juta keluarga menguasai ratarata luasan tanah sejumlah 0,99 ha saja.[4]

Ini adalah pembedaan/penjarakan yang sempurna. Sebuah proses differensiasi yang menjelaskan: sebagian kecil orang semakin memiliki lahan amat luas dan sebagian lainnya makin terlepas dari penguasaannya atas lahan. Karena itu, pertanyaan bung Bonni ‘bagaimana differensiasi petani ini terjadi?’ mungkin bisa sedikit terjawab. Meski belum sepenuhnya. Sub bab berikut mungkin bisa mewakili konteks mikro penjelasan bagaimana rakyat terproletarisasi.

Pelajaran dari Pengembangan kota Mamminasata

Menurut hemat saya, proletarisasi di Sulawesi Selatan bentuk utamanya, dan inilah yang menjadi proses yang hasilnya tampak dalam kenyataan kita saat ini, ada tiga. Pertama, mengikuti penjelasan Wiradi di atas, adalah alokasi tanah untuk usaha perkebunan besar dan usaha pertambangan besar. Kasus PTPN XIV di kabupaten Takalar, PT. Vale di Luwu, dll bisa menjadi contoh bagimana lahan diperuntukkan bagi usahawan besar dan karena itu menyingkirkan rakyat dari penguasaannya di sana.

Kedua, pembangunan infrastruktur dan perencanaan kota seperti Mamminasata yang mengalokasikan lahan untuk kepentingan kapitalis. Hal seperti yang dikemukakan oleh bung Bonni dari ungkapan Kompas, bisa menjadi contoh proses kedua ini. Pemerintah merencanakan, menyusun peta lalu kemudian perusahaan-perusahaan besar sektor properti dan infrastruktur masuk untuk mengambil konsesi-konsesi dalam rencana tersebut. Dalam kasus Mamminasata [5] ketika perencanaan sudah mewujud dalam struktur ruang Mamminasata, terjadi banjir pembelian lahan oleh kapitalis-kapitalis besar ke pedesaan sekitar Makassar. Akses para kapitalis terhadap rencana tata ruang jelas tampak pada lokasi-lokasi strategis telah dimiliki dan dikelola oleh mereka. Sebut contoh, Ciputra mereguk untung besar dari pembukaan jalan tembus Mamminsata Makassar-Gowa di jalan Hertasning. Konsesi perumahan Citraland Celebes satu dekade terakhir, telah menunjukkan keunggulan lokasional yang didapatkan oleh Ciputra. Di pesisir, Ciputralah yang mendapatkan konsesi, bahkan perusahaan yang sama ditunjuk untuk mendesain dan merencanakan ‘kota masa depan’ di atas pesisir laut yang direklamasi. Lebih dari itu, sebuah resort dan taman golf mewah terbesar di Indonesia Timur di jalur Mamminsata telah beroperasi hampir satu dekade terakhir. Di saat bersamaan, dengan lokasi

minasata, perusahaan pengembang nasional seperti BSA Land, GMTD milik James T Riadi, Lippo dll telah beroperasi memperebutkan ruang-ruang ‘paling menguntungkan secara posisional’ dalam perencanaan yang lebih dulu bisa mereka akses. Namun, untuk usaha properti bukan hanya perusahaan tersebut yang mereguk untung. Dari data yang saya kumpulkan, sejumlah raksasa properti yang beroperasi di tiga desa di jalur Mamminasata menguasai lahan-lahan pertanian yang dikonversi menjadi perumahan dalam tiga dekade terakhir:

Data di atas menunjukkan adanya akumulasi lahan di tangan segelintir kapitalis properti. Akumulasi tanah adalah gejala penumpukan sejumlah besar lahan pada sejumlah kecil keluarga. Dalam konteks tiga kelurahan lokasi penelitian ini, akumulasi lahan dilakukan oleh sejumlah pengembang perumahan yang nantinya akan dibangun menjadi perumahan komersial. Sekarang ini ada ±65 lokasi konsesi perumahan yang sudah terbangun dan sedang dibangun oleh perusahaan properti yang memakan lahan seluas 228,45 ha.

Di sisi yang lain, di desa yang sama, bisa ditunjukkan angka pengurangan jumlah petani dan penyusutan lahan pertanian sekitar satu dekade terakhir.

Proletarisasi: Cerita Dari Desa Pinggiran Kota

Data yang digunakan dalam uraian ini adalah data kelurahan Romang Polong yang dipimpin oleh seorang petani pemilik lahan kecil, yang juga sekaligus bekerja sebagai petugas Keamanan di Kampus UIN, yang berada di kelurahan Romang Polong. Penggunaan data hanya dari satu kelurahan ini dikarenakan sulitnya data didapatkan dari kelurahan lainnya. Dua kelurahan yang tidak memberikan data lengkap ini mengeluhkan berkurangnya lahan pertanian akibat pembangunan perumahan dan karena itu anggota kelompok tani mereka semakin menyusut.

Secara formal Gapoktan kelurahan Paccinongan memang memilik 11 kelompok tani binaan. Sebelas kelompok tani ini masing-masing memiliki 25 orang

Ketua Gapoktan kelurahan Paccinongan, Dg. Nuntung, misalnya mengemukakan bahwa ‘gapoktannya sekarang tidak diisi oleh petani yang menggarap sawah, tetapi petani yang hanya bertani di lahan pekarangan rumahnya. Bahkan sebagian besarnya tidak lagi bertani. Gapoktannya sendiri saat ini tidak lagi menjadi kelompok tani dalam arti mengorganisasi para petani, tetapi merupakan sebuah koperasi simpan pinjam untuk para anggota kelompok taninya yang sudah tidak memiliki lahan pertanian’.[6]

Petani Desa Nusantara saat melakukan aksi bersama (27/12) di Halaman Gubernur dan MAPOLDA Sumsel,Dengan membawa Poster gambar aparat yang melakukan intimidasi dilahan mereka.(Foto Walhi Sumsel)

anggota. Jika dikalikan, anggota tani Gapoktan kelurahan Paccinongan adalah 280 Orang. Tetapi ini hanya data formal alias data di atas kertas. Menurut pengakuan Dg. Nuntung, “Sudah tidak ada petani. Mereka semua mengelola dana bantuan dinas pertanian untuk koperasi petani. Jadi mereka bergerak di sektor lain dengan bantuan dana dari koperasi petani tersebut”[7]. Mungkin sedikit berlebihan, sebab di belakang perumahan Griya Samata Permai masih ada sawah. Di sekitar perumahan Surandar, juga masih ada petak sawah dan ladang. Tapi memang jumlahnya makin sedikit. Bahkan tahun-tahun terakhir ini terus ditimbun untuk pembangunan perumahan.

Dari kelurahan Samata, cerita tragis serupa juga didapatkan. Kelompok tani yang ada datanya di Gapoktan hanya satu kelompok tani dengan anggota 25 orang petani, yang mengelola lahan 14,5 ha. Menurut sumber lain, Gapoktan Samata sedang carut-marut oleh masalah internal dan makin sedikitnya jumlah lahan.

Dalam catatan kelurahan Samata, jumlah petani penggarap sudah sangat tinggi persentasenya dibandingkan petani yang memiliki sendiri lahannya. Tercatat ada 108,53 ha lahan saja yang digarap oleh pemilik penggarap, tetapi ada 201,90 ha lahan yang digarap oleh petani penggarap. Berikut data rinciannya:

Kita kembali ke data kelurahan Romang Polong. Di kelurahan ini, menurut catatan Gapoktan kelurahan Romang Polong, ada 292 orang petani yang tergabung dalam 10 kelompok tani. Dari 292 petani anggota kelompok tani Romang Polong, hanya 129 petani yang lahannya di Romang Polong. Dari 129 petani yang lahannya di Romang Polong, ada 59 orang petani penggarap tuna kisma, atau 45 persen dari total jumlah petani yang bertani di Romang Polong. Dari keseluruhan jumlah petani anggota Gapoktan Romang Polong, 58 orang di antaranya, dalam tahun 2013 saja, kehilangan lahan pertanian antara 10-60 persen atau berkurang 23,24 ha lahan. [8] Bahkan, menurut catatan pemerintah kelurahan Romang Polong, 45 persen lahan digarap oleh petani penggarap atau tunakisma. Untuk lebih jelas berikut kami sajikan tabel petani pemilik penggarap dan petani penggarap yang menggarap di wilayah kelurahan Romang Polong:

disiapkan. Sayangnya, semua itu disiapkan di tengah kondisi kebanyakan petani kita, seperti dikemukakan di awal tulisan ini, adalah mereka yang berlahan kecil. Karena itu aktivitas usaha pertanian menjadi tidak menguntungkan bagi petani dengan lahan kecil. Seringkali ditemukan dalam usaha pertanian kecil, mereka mengalami defisit karena modal yang dikeluarkan untuk membeli bibit, menyewa traktor, mesin pemasok air, pupuk dan pestisida seringkali lebih besar dibanding hasil panen yang didapatkan. Karena itulah penjualan lahan kecil menjadi jalan

dibangun di beberapa daerah di Sulsel akan menyerap tenaga kerja dan memutar roda ekonomi”. Siapa

Berdasarkan catatan pemerintah kelurahan Romang Polong, dari seluruh lahan yang ada di kelurahan tersebut, 13,61 persen digarap oleh para petani yang statusnya bukan pemilik lahan. Artinya mereka adalah petani-penggarap atau buruh tani.[9]

Catatan ketiga, proses terlepasnya rakyat dari lahannya terutama terjadi karena proses jual beli lahan. Proses ini terlihat acak dan tidak terstruktur, tetapi sesungguhnya distrukturasi oleh kebijakankebijakan besar yang menyebabkan tanah semakin mudah terlepas dari penguasaan pemiliknya. Proses strukturalnya, misalnya, ketika pemerintah mengadopsi Land Administrasion Project (LAP) atau Land Manajemen Policy Develompment Program (LMPDP) Bank Dunia, yang mengarahkan tanah terinkorporasi ke dalam sistem pasar kapitalis. Sehingga sertifikasi tanah mengarah kepada mudahnya rakyat berlahan kecil melepaskan asetnya kepada kapitalis besar. Atau program lama digulirkan oleh pemerintah Orde Baru bertajuk Revolusi Hijau, yang secara umum mengarahkan aktivitas pertanian menjadi aktivitas usaha produksi pertanian skala industri. Dalam logika semacam itulah, pasar bibit, alat-alat pertanian, racun pestisida ataupun pupuk

yang paling mungkin dilakukan oleh petani sambil berharap masuk ke dalam pekerjaan di perkotaan atau menjadi buruh tani.

Salah satu catatan tambahan dari bagaimana rakyat terlepas dari penguasaan lahannya adalah bagaimana rencana-rencana penataan ruang (secara longgar bisa disepadankan dengan produksi ruang) telah menguntungkan pemodal dan membuat rakyat tidak dapat apa-apa dari proses-proses tersebut. Karena itu, ulasan berikut diharapkan menjawab pertanyaan Bung Bonni yang kedua “siapa para pemodal besar atau kelas kapitalis tersebut yang banyak mereguk untung dari proses-proses yang kompleks ini?

Siapa mendapat apa?

Pembangunan Smelter dan Muka Lama Oligarki Ekonomi

Pada awal tahun 2014, gubernur Sulsel, mengungkapkan optimisme atas pertumbuhan ekonomi Sulsel pada tahun 2014: “perekonomian kita masih akan terus tumbuh di tahun ini. Smelter, misalnya, akan

yang mereguk nikmatnya proyek tersebut? Dengan sejulah kemudahan dan penghilangan hambatan investasi (investment barrier), tentu ini menjadi keuntungan yang berlipat bagi investor yang mendapatkan konsesinya secara khusus. Berikut ini adalah daftar perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut:

Selain proyek-proyek di atas, di Makassar juga sedang membangun proyek prestisius seperti Airport City, yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura dan perluasan bandara oleh group Bukaka, yang akan menelan investasi sebesar 10 trilyun. Juga pembangunan Centerpoint Of Makassar dengan investasi sebesar 200 trilyun, yang konsesinya akan dipegang oleh pengembang raksasa nasional, Ciputra. Sebelum

Total investasi di Sul-Sel untuk smelter sekitar 40 trilyun. Anak perusahaan Yusuf Kalla, PT. Bukaka Mandiri Sejahtera, mendapatkan jatah proyek smelter di kabupaten Luwu. Perusahaan ipar dari Yusuf Kalla, yakni Aksa Mahmud, melalui PT. Bosowa Metal Industri mendapat konsesi untuk membangun smelter senilai 5,2 trilyun. Selain itu faksi bisnis baru di Sulsel, yang memiliki hubungan baik dengan donor Jepang JICA, menggarap sejumlah besar proyek di Bantaeng. Smelter Bosowa ini akan dibangun terutama untuk menunjang kerja usaha tambang nikel Group Bosowa di Konawe, Sulawesi Tenggara seluas 1000 ha.

Tidak hanya mendapatkan konsesi-konsesi smelter di atas, Kalla dan group Bosowa juga mendapat konsesi pembangunan pembangkit listrik. Bosowa membangun di Jeneponto dengan kapasitas 2×125 Megawat dan group kalla mendapatkan konsesi pembangunan proyek 340 megawatt di Poso I, Poso 2 Ekstension dan Poso 3.

proyek ini, Ciputra telah satu dekade berinvestasi di Sulawesi Selatan (dengan produk perumahan seperti Citraland Celebes seluas 33 ha, Paddivaley golf 400 ha, Vidaview apartmenen 1,3 ha dan Citra Garden seluas 27 ha) dan telah merasakan perbaikan infrastruktur melalui MP3EI, dan pembangunan kota Mamminasata ikut memperlancar sirkulasi fulus yang mereka investasikan.

Bahkan setelah skema perluasan dan pembangunan kota metropolitan Mamminasata ini telah ikut membantu memperlancar arus keuangan masuk ke Sulawesi Selatan melalui skema investasi. Tiga tahun setelah skema ini ditetapkan oleh pemerintah pusat, Makassar telah berubah menjadi kota yang dialiri banyak investasi. Di sektor properti misalnya, akan dibangun sejumlah proyek pencakar langit: Best Western, Royal Apartmen (22 lantai) dengan kapasista 672 unit kamar dengan investasi minimal 215 milyar, menara Iqra kampus Unismuh Makassar, Multi Niaga Junction (12 lantai) dengan total investa-

Ribuan personel gabungan didatangkan untuk ikut melakukan pengukuran lahan di Desa Sukamulya, Majalengka, Kamis (17/11/2016). Kedatangan mereka ditolak oleh warga setempat, dan menyebabkan penembakan gas air mata dan perusakan sawah. Foto: Tribun News

si 70 milyar, gedung Pinisi kampus UNM (17 lantai), Grand Tower UMI, gedung Panin, Vidaview apartemen (kerjasama Ciputra dan Galesong) dengan kapasitas 750unit), Agung Podomoro, Superblok St Moritz, Lippo Group dan Karebosi Condotel setinggi 18 lantai dengan total investasi Rp. 100 milyar.

Bersamaan dengan gegap gempita proyek investasi akibat pebaikan infrastruktur tersebut, di tingkat bawah rakyat kecil menanggung buntungnya. Untuk menghindari buble economic, BI menetapkan kredit pemilikan rumah menjadi minimal 30 persen. Meski demikian, di Makassar bisnis properti terus tumbuh. Investor lokal dan nasional terus memperebutkan pasar bisnis properti ini. Harga properti makin mahal. Menurut survei Bank Indonesia untuk kategori properti residensial, Makassar menjadi kota dengan harga rumah tertinggi setelah Surabaya pada tahun 2013 (Tribun Timur, Mei, 2013). Di tahun yang sama, harga tanah di Makassar tertinggi setelah Jakarta (Tribun Timur, April,2013). Bahkan harga rumah

dengan skema kredit subsidi melalui pembiayaan naik dari harga maksimal (5. Juta menjadi 115 juta). Kenaikan harga lahan dan harga rumah menjadi hantaman tersendiri bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sejak seluruh perubahan ini terjadi begitu cepat, persoalan penataan ruang, perubahan lanskap, harga lahan dan peruntukannya telah amat ditentukan oleh rezim properti. Tanah-tanah petani menjadi semakin terserap masuk ke dalam isapan korporasi properti. Sebagai misal, saat ini Royal Spring telah membeli lahan di sekitar perumahan yang dibangun di atas lahan 21 ha. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya lebih duakali lipat dari jumlah lahan awal, yakni 50 ha. Bumi Aroepala juga terus membeli lahan di sekitar perumahannya, agar perumahannya tak kekurangan lahan untuk dibangun produk properti lagi. BTN Graha Surandar, yang semula hanya Surandar I, telah diperluas lagi dengan membeli lahan-lahan

yang dulu belum terbeli di sekitar perumahannya. Akhir dari cerita tumbuh berkembangnya industri properti dan makin berkuasanya rezim perusahaan properti di tiga kelurahan ini adalah kenaikan harga terus menerus. Dan ini tentu hanya akan menguntungkan mereka yang kaya dan memiliki bisnis perumahan, sebab harga tanah yang naik juga diikuti dengan kenaikan harga properti yang juga makin mahal. Saat ini harga properti di Makassar (termasuk wilayah Gowa) adalah yang termahal setelah Jakarta[10]. Menurut survei tahunan BI harga rumah di Makassar termahal setelah Surabaya[11]. Di kawasan jalan lintas Tun Abdulrazak bahkan taksiran harganya sudah mencapai Rp. 1,5 juta- 15 juta.[12]

Kepada siapa kenaikan harga ini akan berdampak? Mereka yang tidak mampu membeli rumah tentu harus menunggu lebih lama lagi untuk bisa mendapatkan rumah. Menurut catatan Kompas, tahun 2015 ini Indonesia kekurangan 15 juta rumah. Defisit yang sangat besar ini hanya direspon oleh presiden Jokowi di tahun 2015 dengan mencanangkan program satu juta rumah pada tanggal 29 april 2015. Itu berarti masih ada defisit 14 juta rumah.

Jadi, kembali ke pertanyaan di atas, siapa mendapatkan apa (termasuk di dalamnya pertanyaan siapa tak mendapatkan apa-apa), sudah menjadi benderang. Dan saya ingin menutup artikel dengan mengulangi pernyataan: hidup di bawah kapitalisme adalah hidup yang makin memburuk!***

Penulis adalah Pengajar Sosiologi Modern dan Postmodern di fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar. Mengelola perpustakaan dan pusat dokumentasi sosial carabaca.

[1] Lihat Amin Tohari, M Nazir dan Muhammad Ridha Demokrasi Dan Struktur Penguasaan Agraria Di Kabupaten Blitar (Yogyakarta: Sains dan STPN, 2012) h. 10

[3][3] Ibid. 12-16

[4] Ibid

[6] Wawancara Dg. Nuntung

[5] Untuk bagian ini saya banyak menggunakan dan mengutip hasil penelitian yang saya lakukan di tahun 2013, yang terbit menjadi buku Mamminasata dan Perubahan Sosial di Pedesaan (Makassar: carabaca, 2015) hal. 67

[7] ibid

[8] Data olahan dari rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2013 untuk kelurahan romang polong dan Wawancara Dg Naba

[9] Laporan penyuluhan dinas pertanian kecamatan somba opu kelurahan romang polong

[10] Tribuntimur Harga Jual Tanah Property Di Makassar Tertinggi Setelah Jakarta. Lihat tribuntimur edisi hari jumat/24/1

[11] Tribuntimur edisi 23/12/2013. Lihat juga KPR Masih Menjadi Pilihan Utama (Realestat Edisi 6 2012) hal. 19

[12] Ibid

Warga di Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berunjukrasa di jalur utama Jalan Lintas Selatan-Selatan (JLSS) menolak pemagaran lahan Urut Sewu oleh TNI Angkatan Darat, awal Agustus lalu. Kawasan Urut Sewu yang masih menjadi sengketa antara petani dan TNI rencananya akan dipagar untuk uji coba senjata. Beberapa unjuk rasa petani bahkan berakhir dengan konflik fisik yang menyebabkan jatuhnya korban luka. Foto: KOMPAS/GREGORIUS MAGNUS FINESSO

38 mengusir Aqua!

Foto: Selamatkanbumi.com

“Kami Tidak Punya Pemimpin”

Pengalaman Rakyat Padarincang Mengusir Aqua

Dipublikasi sebelumnya pada website anarkis.org

PT. Aqua Golden Mississippi didirikan pada tahun 1973 oleh Tirto Utomo di mana pabrik pertamanya terletak di Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat. Pabriknya sendiri bernama Golden Mississippi dengan kapasitas produksi enam juta liter per tahun. Awal - nya Aqua bernama Puritas, namun ber - ganti nama atas saran Eulindra Lim, kon - sultan Tirto Utomo. Produksi pertama Aqua diluncurkan dalam bentuk kema - san botol kaca ukuran

Awalnya tidak banyak, mungkin hanya 10 persen dari total laki-laki yang turun pada saat itu. Tetapi saat istighosah dan pasca “penculikan”, perempuan lebih banyak lagi yang terlibat. Saya sebagai pemudi dan mahasiswa bangga dengan gerakan ini. Bahkan sebelumnya tidak per - caya, masa sih tidak ada pemimpin dalam GRAPPAD? Namun kenyata - annya setelah saya mulai terlibat lebih banyak, fakta itulah yang ada di lapangan: tidak ada pemimpin, tidak ada struktur baku serta tidak ada segelintir orang yang meng - gerakkan masyarakat. Dan berhasil

950 ml dengan harga jual Rp. 75, hampir dua kali lipat harga bensin yang ketika itu bernilai Rp. 46 untuk 1.000 ml.[1]

4 September 1998 PT. Aqua Golden Mississipi menjual sahamnya kepada Danone, sebuah korporasi multinasional yang bergerak dalam produk-produk makanan instan yang bermar - kas di Prancis. Hal ini dilakukan agar Aqua

mampu menghadapi ketatnya persaingan di bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Dua tahun kemudian, Aqua me - luncurkan produk berlabel DanoneAqua.

Dengan saham may - oritas sebesar 74% yang dikuasai Da - none, Aqua semakin percaya diri untuk terus mengekspansi berbagai kawasan dengan sumber mata air alami yang baik. Tentu saja tujuan utamanya adalah profit untuk menga -

kumulasikan modalnya. Dengan restu dari H. Ahmad Taufik selaku Bupati Serang yang menerbitkan Surat Izin Bupati dengan no - mor 593/Kep.50-Huk/2007, Aqua-Danone— lewat PT. Tirta Investama—mencoba untuk mengeksplotasi kawasan Cirahab. Kawasan yang masuk dalam Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, ini kaya akan sumber mata air alami yang menjadi incaran

40 Foto: Selamatkanbumi.com warga untuk melakukan audiensi tentang aksi penutupan lokasi pengeboran. Polisi berjanji tidak akan

berbagai korporasi yang bergerak di industri air, khususnya Air Minum Dalam Kemasan. Sekarang saja telah ada beberapa perusahaan yang mengeksploitasi wilayah tersebut.

Bagi warga Padarincang, yang terdiri atas 14 desa, PT. Tirta Investama adalah penyakit penyumbang bencana kekeringan air yang melanda beberapa wilayah. Catatan warga di Sukabumi dan Klaten merupakan referensi empirik bagi warga Padarincang untuk terus menolak pembangunan pabrik Aqua-Danone tersebut.[2]

Sejak maraknya penolakan warga Padarincang dari tahun 2008, Aqua-Danone sempat tidak aktif selama kurang lebih 2 tahun. Baru pada tahun 2010 pembangunan pabrik Aqua-Danone mulai kembali gencar dilakukan.

Warga Padarincang pun mulai aktif kembali melakukan berbagai cara untuk menggagalkan pembangunan pabrik tersebut. Beberapa aktifitas yang pernah dilakukan warga adalah menggagas audiensi dengan pejabat pemerintahan terkait, membangun jaringan solidaritas dengan berbagai individu, forum serta organisasi, dan lain sebagainya.

5 Desember 2010 warga Padarincang unjuk kekuatan. Sekitar 4000an orang dari semua desa di Kecamatan Padarincang mendatangi lokasi pabrik dengan berjalan kaki. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, menjalin harmoni dalam kebersamaan untuk menolak pembangunan pabrik Aqua-Danone. Keberadaan polisi yang selalu berpihak pada perusahaan membuat emosi warga membuncah. Alat produksi perusahaan pun menjadi sasaran. Alat bor, bangunan, dan mobil milik PT. Tirta Investama pun berubah menjadi rongsokan.

Bulan Februari 2011, melalui berbagai berita di media massa, Aqua membatalkan rencananya untuk mengeksploitasi sumber mata air di wilayah Cirahab, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten.[3] PT. Tirta Investastama memilih hengkang dari Padarincang dan mencari wilayah lain, yang desas-desusnya masih berada di Kabupaten Serang.

Terkait dengan perlawanan warga Padarincang yang inspiratif tersebut, Arofiah Afifi atau akrab dipanggil Ovi—pemudi Padarincang yang ikut aktif melawan privatisasi air—bercerita:

Memang sejak awal aksi pada 5 Desember 2010 bertujuan untuk menutup pengeboran air oleh Aqua di Padarincang. Awalnya sih tidak bermaksud untuk merusak lokasi pilot project tersebut, namun karena warga sudah gerah dengan keberadaan Aqua di Padarincang, akhirnya kemarahan warga tak bisa dibendung lagi. Lokasi pengeboran sendiri sebenarnya sudah ditutup sejak 2008 lalu, namun warga mempertanyakan kenapa malah dibuka kembali.

Aksi yang dilakukan warga benar-benar spontan, karena tidak direncanakan sebelumnya. Hasilnya, bangunan-bangunan yang berada di lokasi pengeboran rata dengan tanah dan beberapa polisi yang mengamankan pilot project ikut terluka terkena lemparan batu warga.

Apa yang warga lakukan adalah tindak lanjut dari upaya warga yang meminta audiensi kepada pemerintah. Dari bebapa kali permohonan audiensi, semuanya ditolak. Atas kejadian ini pemerintah menyalahkan masyarakat karena mengapa sampai melakukan perusakan terhadap pilot project. Tetapi masyarakat juga punya alasan, mengapa penolakan kami terhadap Aqua dan permohonan audiensi tidak pernah digubris? Salah sendiri!

Apa yang terjadi setelah aksi 5 Desember tersebut?

Setelah aksi tersebut, pemerintah bukan bersikap bijak menanggapi tuntutan kami, tetapi malah melakukan aksi penculikan terhadap warga yang terlibat aksi 5 Desember. Kenapa kami menyebutnya “penculikan”, bukan “penangkapan”? karena menurut kami, cara yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Jadi, polisi-polisi itu datang dan berjaga mengelilingi rumah warga yang dijadikan target. Polisi langsung menangkap warga tanpa penjelasan apapun. Para polisi tersebut hanya mengatakan, “ini surat penangkapannya”, tapi tidak memberikan kesempatan bagi target untuk membaca surat tersebut. Terlebih lagi penangkapan itu dilakukan pada dini hari sekitar pukul 02.00 WIB, 5 hari setelah penutupan paksa lokasi pengeboran.

Sebelum penangkapan itu terjadi, kepolisian memang pernah menelpon tokoh masyarakat setempat (Haji Dhaif). Polisi mengatakan ingin bertemu

melakukan penangkapan terhadap warga, dan kami pun memegang janji tersebut. Namun selang beberapa hari, terjadilah aksi penangkapan 5 warga pada Jumat (10/12/2010) dini hari. Warga yang ditangkap pun merasa seperti dituduh maling di rumah sendiri. “Ini rumah kami, kenapa kami diperlakukan seperti ini?”

Apa sih GRAPPAD (Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik Aqua Danone) itu?

GRAPPAD adalah gerakan yang dibentuk oleh masyarakat Padarincang sendiri. Kami tidak punya pemimpin, tidak punya struktur baku, dan murni masyarakat yang bergerak—yang mempunyai pemikiran sama bahwa Padarincang harus dilindungi.

Sebagian besar yang tergabung dalam GRAPPAD adalah petani karena pertanian adalah mata pencaharian utama warga Padarincang. Warga ini berpikir tidak ada alasan untuk tidak menolak keberadaan pabrik Aqua di Padarincang. Meskipun para petani ini tinggal di desa, bukan berarti mereka bisa dibodohi begitu saja oleh janji-janji manis perusahaan. Para petani juga belajar tentang dampak keberadaan pabrik tersebut. Selama ini para petani punya pengalaman bahwa ketika musim kemarau datang, debit air akan berkurang. Dengan pengalaman tersebut, kemudian warga berpikir, tanpa adanya pengeboran saja, debit air akan berkurang, apalagi jika pengeboran itu benar-benar dilakukan. Apa yang para petani lakukan adalah murni karena pikiran dan keresahan mereka sendiri terhadap pembangunan pabrik Aqua-Danone, tanpa ada yang mengompori.

Masyarakat Padarincang juga bukan orang-orang yang buta informasi. Dari pemberitaan di berbagai media massa masyarakat tahu banyak masalah yang ditimbulkan oleh korporasi, seperti lumpur Lapindo dan sebagainya. Juga kasus-kasus kekeringan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Berbekal informasi itulah para petani berpikir dan sadar untuk menolak Aqua.

Jika pemerintah berpikir bahwa ada aktor intelektual di belakang kami, mereka salah. Malah LSM, gerakan mahasiswa dan kelompok lain yang juga menolak Aqua, datang belakangan setelah masyarakat bergerak. Barisan pertama yang menolak pembangunan pabrik Aqua adalah petani, warga setempat dan para ulama.

Banyak juga wartawan yang bertanya, “Siapa pemimpin GRAPPAD?” Tapi yang paling sering bertanya sih polisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang meneror, “Siapa yang mendanai kalian?” Semua pertanyaan itu kami jawab, “Tidak ada!” Masyarakat sendirilah yang menjadi pemimpin dalam GRAPPAD dan kami mengelola gerakan ini secara swadaya. Dana yang kami punya pun didapat dari warga yang berjuang. Tidak ada yang mendanai kami. Kalaupun ada orang-orang yang ingin mendanai gerakan ini, silakan saja selama tidak ada kepentingan di balik pemberian dana tersebut. Namun jika ada embel-embel-nya, silakan pergi dari sini. Kami tidak butuh itu, karena kami gerakan masyarakat yang murni.

Selama terlibat di GRAPPAD bagaimana pandangan Ovi tentang struktur gerakan yang seperti ini?

Saya pribadi menilai, struktur gerakan seperti ini sangat bagus. Dengan tidak adanya pemimpin maka tidak ada struktur yang hierarkis yang membuat gerakan ini tersentral. Jika ada pimpinan, seolah ada yang menggerakkan, ada yang menginstruksikan. Dengan pola yang non-hierarkis, gerakan ini akan sulit untuk dibungkam. Lain cerita jika ada pemimpinnya. Tinggal ambil ketua/pemimpinnya, urusan selesai. Gerakan mati.

Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam GRAPPAD?

Keputusan terbesar berada di tangan masyarakat. Jika ada usul untuk melakukan kegiatan, entah dari pemuda, kelompok lain yang bersolidaritas, bahkan alim ulama yang biasanya menjadi panutan warga, tetap akan didiskusikan terlebih dahulu dalam GRAPPAD. Setiap elemen masyarakat dilibatkan, keputusan tetap dipegang masyarakat. Tidak ada tirani kepemimpinan dalam GRAPPAD. Kami tidak pernah memaksakan warga untuk ikut bergabung dengan gerakan ini, mereka sendiri yang berinisiatif untuk terlibat.

Apakah ada pembedaan status sosial dalam GRAPPAD?

Dalam GRAPPAD tidak ada pembedaan status sosial. Siapa pun orangnya, baik pengusaha, ulama, petani, mahasiswa, tetap memiliki kedudukan dan hak berpendapat yang sama dalam GRAPPAD. Meski ulama seringkali menjadi orang-orang yang sering diminta pendapatnya, mereka juga tidak mempunyai hak yang lebih besar daripada yang lain. Ulama seringkali menjadi penasehat atau penengah jika timbul perbedaan pendapat dalam masyarakat. Namun kembali lagi, keputusan kolektif tetap dipegang oleh masyarakat, bukan segelintir tokoh masyarakat. Walaupun ulama-ulama tersebut mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan dan memengaruhi masyarakat, mereka tidak melakukan hal itu. Setiap tindakan dan keputusan dikembalikan kepada masyarakat.

Bagaimana GRAPPAD merawat dan mengelola struktur non-hierarkisnya?

Kepercayaan tiap-tiap individu adalah kunci utama keberhasilan gerakan ini. Selain itu tidak adanya paksaan dalam GRAPPAD juga membuat organisasi ini lebih sehat. GRAPPAD adalah gerakan yang terbentuk dari kesadaran tiap-tiap individunya, yang berpikir dan merasa punya tanggung jawab untuk melindungi Padarincang.

Ini menjadi pertanyaan paling mendasar, kenapa menolak Aqua-Danone?

Ada beberapa alasan. Pertama, dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa air, tanah dan kekayaan alam tidak boleh dijadikan bisnis komersial untuk kepentingan segelintir orang. Kedua, warga khawatir ketika sumber mata air tersebut dimiliki oleh segelintir orang, maka mayoritas warga akan sulit mengaksesnya. Terlebih petani yang mata pencahariannya bergantung sepenuhnya pada air. Saya sendiri pernah coba datang ke lokasi pengeboran. Tetapi di pintu masuk saya sudah ditanya macammacam, “datang darimana?”, “Anda siapa?”, “ada kepentingan apa?”, “sudah dapat izin dari Lurah atau belum?” Ini belum apa-apa loh. Mereka baru menancapkan plang “Tanah Ini Milik Aqua”, apalagi jika sudah berdiri pabriknya? Sebelum ada lokasi pengeboran, warga bisa bebas keluar masuk wilayah itu

Foto: Selamatkanbumi.com

untuk mengambil air dari mata air tersebut. Setelah Aqua datang, warga jadi susah mengaksesnya.

Selain itu, warga juga banyak mendapat informasi mengenai proses produksi Aqua nanti, seperti jumlah air yang disedot mencapai 63 liter/detik. Bayangkan, 63 liter/detik dikalikan 24 jam, dikalikan berapa tahun? Itulah alasan mengapa warga Padarincang menolak keberadaan Aqua.

Tidak hanya mata air, tanah yang akan dijadikan lokasi pengeboran air oleh Aqua itu pun sebenarnya adalah lahan pertanian produktif seluas 12 hektar. Petani akan kehilangan mata pencahariannya jika Aqua bikin pabrik di Padarincang.

Bagaimana relasi masyarakat sebelum kedatangan Aqua-Danone?

Sebelum Aqua datang relasi masyarakat sangat baik. Sejauh apa pun mereka tinggal di Kecamatan Padarincang masih mempunyai hubungan keluarga dan terjalin dengan baik. Namun begitu Aqua datang, warga mulai terganggu dengan adu domba yang dilakukan oleh korporasi. Jangankan antar tetangga, dalam sebuah keluarga pun seringkali terjadi perpecahan antara yang pro dan kontra keberadaan

Aqua. Kebanyakan orang yang pro-Aqua memang sudah menjadi orang bayaran untuk mendukung keberadaan lokasi pengeboran. Bahkan pegawai pemerintahan desa juga mengaku bahwa mereka dibayar Rp 1 juta/bulan hanya untuk menunggu dan menjaga lokasi pengeboran siang atau malam.

Menurut Ovi, apakah kehadiran industri, baik Aqua ataupun yang lainnya akan mengubah relasi yang sudah terbangun sejak lama itu?

Jelas iya. Sebab keberadaan Aqua-Danone saat ini saja sudah sangat mengganggu kehidupan warga Padarincang, bahkan sebelum pabriknya berdiri. Bagaimana nanti kalau pabrik dan proses produksinya sudah mulai jalan? Sekarang saja korporasi sudah mulai membuat perpecahan dan adu domba di antara warga. Belum lagi dampak terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, bahkan dalam lingkup keluarga.

Sebelumnya, Aqua menjanjikan akan menyerap 2000 tenaga kerja dari warga setempat. Namun setelah kami melihat dalam dokumen AMDAL, hanya 175 orang dari warga setempat yang akan dipekerjakan. Jelas kita tahu, warga seperti apa yang bisa

Foto: Selamatkanbumi.com

44 sebelumnya tidak percaya, masa sih tidak ada pemimpin dalam GRAPPAD? Namun kenyataannya -------

diterima bekerja di sana kan? Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Belum lagi jika pabrik itu sudah beroperasi, tentunya akan ada seleksi lebih ketat yang makin merugikan warga.

Bagaimana dengan Negara, di mana posisinya?

Tentu saja negara berpihak pada industri! Bahkan hingga saat ini si Taufik (Bupati Serang) masih keukeuh—bersikeras—mempertahankan Aqua dengan tidak mencabut SK (surat keputusan) pembangunan pabrik Aqua di Padarincang. Pemerintah tidak pernah mendengarkan kami, meski kami berkali-kali menuntut penutupan lokasi pengeboran Aqua.

Bagaimana peran perempuan dalam GRAPPAD?

Perempuan punya peran yang sama penting dengan warga pria Padarincang. Dari kebutuhan akan air itu kita bisa lihat, perempuan sangat membutuhkan air dalam kesehariannya untuk mandi, minum, mencuci dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mungkin perempuan bisa tinggal diam jika hak mereka akan air akan diambil.

Apa saja yang dilakukan perempuan dalam gerakan ini?

Penyebaran informasi akan keberadaan lokasi pengeboran Aqua menjadi lebih efektif melalui pengajianpengajian yang sering dilakukan oleh perempuan. Tidak ada yang mengompori mereka untuk menolak keberadaan Aqua, karena informasi pun tidak diberikan secara provokatif. Tapi perempuan, yang kebanyakan ibu-ibu tersebut juga punya kesadaran yang sama akan untuk menolak Aqua dengan alasan dan kekhawatiran yang sama. Dari forum ke forum dan pengajian ke pengajian, para perempuan menjadi lebih aktif dan berani untuk mengutarakan penolakan terhadap Aqua.

Apakah perempuan terlibat aktif dalam aksi langsung penutupan lokasi pengeboran Aqua?

Awalnya tidak banyak, mungkin hanya 10 persen dari total laki-laki yang turun pada saat itu. Tetapi saat istighosah dan pasca “penculikan”, perempuan lebih banyak lagi yang terlibat. Saya sebagai pemudi dan mahasiswa bangga dengan gerakan ini. Bahkan

setelah saya mulai terlibat lebih banyak, fakta itulah yang ada di lapangan: tidak ada pemimpin, tidak ada struktur baku serta tidak ada segelintir orang yang menggerakkan masyarakat. Dan berhasil mengusir Aqua!

Catatan akhir:

[1] Sumber diambil dari http://id.wikipedia.org/wiki/Aqua_(air_ mineral) (diakses tanggal 16 Maret 2011).

[2] Sumber diambil dari kronologi perjuangan warga Padarincang versus Aqua-Danone yang ditulis sendiri oleh warga. Info: http://timkatalis.blogspot.com/2011/03/kronolog-perlawananwarga-padarincang.html

[3] Sumber diambil dari http://bantenpress.com/banten/fokusbanten/serang/2256-aqua-hengkang-dari-serang.html (diakses tanggal 16 Maret 2011).

Menonton ‘The Mahuzes’

Memperluas Solidaritas & Ruang Melawan Ekspansi

Cerita tentang eksploitasi alam oleh industri dan dampak - nya bagi orang-orang Malind di Papua sebenarnya sudah bukan kabar baru. Bahkan di luar cerita tentang Freeport sek - alipun. Tiga tahun lalu Dr. Laksmi A. Savitri memaparkan - nya pada bukunya yang penuh metafor luarbiasa, ‘Korporasi dan Politik Peram - pasan Tanah’, ten - tang bagaimana ren - cana negara melalui tangan korporasi bermaksud untuk menjawab tantangan ‘krisis pangan dunia’ yang akan datang. Se -

Saya memberikan peta lokasi Rumah Dialektika pada seorang rekan yang tak menemukannya dan tersesat di Pasar Suci. “Cepat sedikit, film sudah mau dimulai”,

sedikit pesan teks balasan saya tambahkan. Saya memang agak bersikeras mengundangnya malam itu untuk hadir menyaksikan pemu - taran film The Mahuzes. Film peri - hal masyarakat adat di Papua yang

berjuang melawan perampasan ruang hidup mereka oleh sebuah agenda pengerukan besar-besaran

dengan nama MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) yang dicanangkan pemerintah Indo -

nesia dengan merangkul puluhan korporasi untuk beroperasi di sana.

buah gagasan besar ‘memberi makan dunia’ yang disusun dan dikerjakan oleh para ang - gota kabinetnya dan para ahli ekonomi pasca krisis global kapitalisme tahun 2008 lalu, yang menganut konsep ‘krisis kelangkaan pangan’ ala Malthusian dan tentu saja penganut ide - ologi ekonomi pasar bebas.

Di awal tahun 2008 ketika program ini masih berupa ren - cana Bupati Merauke dalam nama MIRE (Merauke Integrat - ed Rice Estate) dan MIFEE masih ber - bentuk dokumendokumen di kantor para konsultan eko - nomi, Roem Topati - masang pernah membuat video essay tentang bagaimana suramnya masa de - - pan orang-orang Ma lind yang tinggal di Bandiamo berjudul ‘Surga yang Hilang’. Setelah MIFEE di - jalankan di era SBY di tahun 2010 seb -

agai bagian dari MP3EI (Master Plan Perlua - san dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia), cerita tentang dampak-dampak - nya mulai beredar di banyak media; hutan mulai banyak tergerus, ruang hidup orangorang Malind mulai terampas dan konflikkonflik sosial mulai merebak.

48 49 kepala kepolisian RI serta beberapa pimpinan militer. Ia berpidato singkat tentang rencana pemerintah mengkonversi lahan seluas 1,2 juta hektare milik masyarakat adat setempat menjadi sawah dalam bertahan, tidak memberikan tanahnya pada perusahaan sejengkalpun. Ini mereka putuskan setelah melihat kondisi alam tetangga mereka yang rusak pasca

Film dokumenter yang kali ini kami dapatkan diproduksi oleh Watchdoc, dua orang jurnalis yang melakukan perjalanan ke Indonesia Timur untuk tak sekedar memotret bentangan alam Indonesia yang luar biasa, namun juga banyak kenyataan sosial yang tak banyak diketahui khalayak. Tentang tradisi dan kearifan lokal yang kaya, tentang kompleksnya ruang hidup warga dan keterikatannya dengan alam, dan bagaimana semuanya coba ditaklukan di bawah keserakahan kapitalisme. Sesaat setelah menonton trailernya, kami sepakat bahwa ‘The Mahuzes’ harus dibuat screening-nya bagi publik sebagai bagian dari rangkaian kampanye kami untuk memperbesar ruang diskusi tentang bagaimana ekspansi kapital, lewat RPJMN rezim ini, melanjutkan agendanya dari rezim terdahulu.

Rekan saya tadi datang tepat ketika film dimulai. Saat layar menayangkan beragam aktivitas keseharian warga asli, panorama bentang alam Papua yang sangat indah, dan bagian yang sangat penting dari film ini; sebuah klip dokumen panen raya. Panen raya yang tentunya bukan sekedar panen raya. Sebuah seremonial panen padi di atas lahan percobaan seluas 248 hektar di Distrik Kurik Merauke, digarap oleh korporasi bernama Medco Group, milik Arifin Panigoro. Jokowi hadir disana atas undangan Arifin sendiri, beserta sejumlah menteri dan

waktu tiga tahun.

Pemerintah Indonesia bukanlah yang pertama dalam mencetak sawah di Merauke. Belanda pada tahun 1951 memulainya atas nama ‘ketahanan pangan’ yang sama bagi kebutuhan wilayah Pasifik Selatan, di atas area 700 hektar lahan. Proyek ini diteruskan di bawah pemerintahan Indonesia hingga 2015. Dalam kurun waktu 61 tahun sejak 1954, di Merauke tercetak 43 ribu ha sawah artinya terjadi penambahan 42.300 ha. Pada film ini, Jokowi berujar akan mencetak 1,2 juta hektar dalam tiga tahun sebagai tahap awal dari sebuah rencana yang pada akhirnya akan mencakup wilayah seluas 4,6 juta hektare. Bayangkan, 1,2 juta hektare dalam 3 tahun!. Sesuatu yang mustahil jika memakai cara tradisional yang sama.

Oleh karenanya pemerintah berencana akan mengeksekusinya dengan cara ‘modern’ yang, menurut Jokowi, satu orang mampu menggarap 50 hektare lahan. Tentu saja kemudian dalam prosesnya modal besar dibutuhkan untuk membeli mesin seperti Harvester Combine, mesin pemotong sekaligus perontok padi itu. Artinya, pertanian yang ia maksud adalah pertanian skala mega-industri yang hanya mampu negara lakukan dengan bantuan modal korporasi. Jokowi menjelaskannya dengan lugas, “Dibutuhkan anggaran yang bukan lagi milyaran, tapi trilyunan, oleh karena itu ada investor”.

Film ini hanya bercerita tentang satu episode kecil dari konflik besar yang sudah terjadi sampai hari ini. Namun cukup untuk menjadi bukti nyata di lapangan tentang dampak dan konflik yang diprediksi sebelumnya, jauh hari sebelum agenda MIFEE berjalan.

Berlokasi di Muting, sebuah distrik yang berjarak sekitar 250 KM sebelah utara kota Merauke. Di sana hidup orang Malind bermarga Mahuze. Mereka menguasai 127 ribu hektar tanah yang sebagian telah diserahkan dan ditempati oleh para trasnmigran. Lahan seluas itu lebih dari separuhnya merupakan belantara, sisanya hutan sagu dan rawa. Area seluas itu lah sisa milik mereka, yang selama ini menjadi ruang hidup para Mahuze. Di dalamnya terdapat pula lokasi yang mereka yakini sebagai hutan sakral tempat roh nenek moyang mereka tinggal. Area itu mereka sucikan dan harus tetap terpelihara. Semua tanah-tanah mereka itu kini dikuasai secara komunal, diakui sebagai tanah adat atau ulayat.

Tahun 2012, PT. Agriprima Cipta Persada (ACP), singgah ke Muting, hendak mengembangkan perkebunan sawit dengan skema inti plasma. Beberapa marga pemegang hak ulayat (seperti marga Ndiken misalnya) sudah ‘ikhlas’ menyerahkan tanahnya ditanami sawit, namun para Mahuze bersikeras untuk

industri sawit hadir di sana. Tak ada lagi sagu, sungai dangkal yang tercemar dan sulit mencari ikan, lalu para warga lokal tak memiliki lahan untuk mencari makan dan berakhir menjadi buruh di tanahnya sendiri.

Pendek cerita, akhirnya perusahaan berhasil mendapatkan legitimasi untuk mengambil lahan berdasarkan dokumen persetujuan yang ditandatangani Linus Mahuze. Linus adalah kepala marga terdahulu yang meninggal dunia saat eksekusi mulai berjalan dan warga mulai memprotes. Pada film ini diceritakan lewat rapat-rapat para warga bagaimana perusahaan diduga kuat melakukan manipulasi. Mereka sering membawa Linus keluar dari Muting bahkan hingga ke Jakarta. Warga sama sekali tidak dilibatkan ketika penandatanganan antara perusahaan dan Linus berlangsung, dan Linus mendapatkan uang sebesar 350 juta. Perusahaan pula dituduh memalsukan tanda-tangan para tokoh Muhuze yang tertera di lembar perjanjian karena tak satupun dari mereka yang merasa menandatangani dokumen itu.

Protes warga tak pernah dihiraukan tentunya. Perusahaan melanjutkan mengkapling-kapling hutan Mahuze mengirim buldozer-buldozer dan merobohkan banyak pohon sumber pangan orang Malind. Warga geram dan mulai mendatangi para pekerja perusahaan, lalu meminta untuk keluar dari hutan bersama alat-alat berat mereka untuk kemudian mendirikan patok simbol penolakan. Namun patok itu tak bertahan lama, beberapa hari kemudian mereka menemukan patok-patok tersebut dicabut dan dirusak oleh pihak perusahaan dan aparat dan alat berat kembali melanjutkan kegiatannya.

Kemarahan warga sudah tak terbendung lagi. Bagi mereka ini merupakan pelecehan adat. Mereka kembali memasang patok tersebut sembari melakukan upacara tanam ‘Kepala Babi” sebagai ritual adat tertinggi. Jika patok itu kembali dilanggar maka konsekuensinya adalah nyawa. Simbol pernyataan perang para Mahuze bagi mereka yang tetap melawan.

Film berdurasi satu setengah jam ini cukup penting untuk melihat bagaimana komunitas adat bergantung terhadap hutan untuk hidup bukan hanya bertahan hidup dan sebagai sumber mata pencarian. Hutan bagi orang Malind memiliki hubungan mendalam dengan budaya dan identitas mereka sebagai masyarakat.

Kita bisa melihat bagaimana fakta kecil dari begitu banyak cerita yang kita dengar perihal daya rusak korporasi saat MIFEE berlangsung di era SBY, dan akan sangat mudah diperkirakan akan berulang. Medco yang dirangkul pemerintah tadi misalnya, sebuah korporasi perintis MIFEE yang kepentingannya tinggi di Merauke. Salah satu anak perusahaannya yang bergerak di bidang kehutanan, PT Selaras Inti Semesta, tercatat memiliki reputasi buruk setelah menjebak masyarakat kampung Zanegi melepaskan hutan mereka dengan ganti rugi yang sangat tak berarti. Dampak selanjutnya tak sulit diperkirakan; kemiskinan dan konflik. Setelah tak kunjung menghasilkan profit, perusahaan itu tutup dan meninggalkan jejak berupa hutan luas yang hancur berantakan dan penduduk tidak lagi punya ruang hidup dan tak berpenghasilan.

Dari film ini pula kita bisa melihat bagaimana masyarakat adat justru begitu beradab. Seorang Mahuze bercerita tentang mengambil secukupnya sagu dari hutan atau ikan dari sungai, jangan mengambil terlalu banyak pula jangan membuang apa yang sudah di ambil. Ini menunjukkan bagaimana cara hidup mereka yang menyatu dengan alam, di mana

ia menjadi bagian metabolik atau berada dalam kesatuan daur dengan proses sosial. Ini tentu saja kontras dengan masyarakat kapitalistik yang menaruh alam sebagai komoditas sehingga alam ditaruh sebagai objek eksploitasi.

Kita bisa juga melihat bagaimana mereka berkomunikasi antara sesama warga, berdialog tentang berbagai masalah dan bermufakat mencari solusi. Adab mereka pula bisa dilihat saat mereka mendatangi para pekerja korporasi dan berbicara dengan mereka. Meski mereka geram, mereka masih bisa berdialog dengan kepala dingin dan bijak. Tidak serta merta melakukan kekerasan pada para pekerja, karena mereka tahu bagaimanapun mereka adalah pekerja biasa yang melakukan pekerjaannya.

Yang paling penting dari film ini, sekali lagi, adalah perspektif dalam melihat rencana besar yang sekarang sedang bergerak dalam percepatan yang senyap. Jika memang pembukaan lahan akan berlangsung dalam skala dan kecepatan seperti yang diharapkan Jokowi, maka sangat masuk akal jika Menko Polhukam, Luhut beberapa waktu memakai analogi ‘libas seperti di Papua’ bagi para ‘pembuat gaduh’ mengingat sangat tidak mungkin tidak melibatkan tentara dalam situasi yang sarat dengan konflik seperti di film ini. Di sinilah nampaknya program ‘Tentara Adalah Teman Petani’ yang belakangan di gembargemborkan di setiap Kodam/Kodim menemukan relevansinya, pasca Jokowi menugaskan militer, terutama petugas Babinsa di kampung-kampung, untuk ‘terlibat dalam produksi pangan’.

Pemutaran film ini kemarin berlangsung pada saat yang sama ketika kejahatan korporasi sawit membakar lahan menghasilkan dampak asap yang katastrofik di Sumatera dan Kalimantan. Pada saat diskusi berlangsung setelah film usai, seorang peserta memaparkan bagaimana bencana asap yang sebelumnya tak pernah terjadi di Papua, kini mulai hadir. Titik-titik api mulai bermunculan seiring dengan pembukaan lahan sawit secara masif di sana sebagai bagian dari MIFEE. Hingga hari ini, tercatat sebanyak 11 grup perusahaan sawit yang beroperasi di Papua di atas total lahan seluas 415.094 hektar. Dari total luas Kabupaten Merauke yang hanya 4.5 juta hektar, lebih dari 55 persen telah diserahkan pemerintah kepada korporasi-korporasi perkebunan.

Rekan saya tadi adalah pendukung Jokowi dan cukup aktif ikut sebagai relawan di tingkat lokal kota saat Jokowi berhadapan dengan Prabowo pada Pemilu Nasional tahun lalu. Ia sering mendebat kencang perihal keputusan banyak kawan untuk tetap tidak berpartisipasi masuk kotak suara (dan memilih Jokowi tentunya). Sesuatu yang kala itu ‘umum’, karena selama kampanye pilpres ada harapan untuk perubahan, dapat dilihat dari banyaknya relawan Jokowi berasal dari gerakan sosial yang berjuang untuk menolak MP3EI sebelumnya.

Saya cukup ingat saat ia hadir pula di satu diskusi yang mengupas potensi malapetaka yang telah dan akan hadir akibat dampak program MP3EI milik rezim SBY. Dengan keyakinan penuh (dan setengah berkampanye) Ia berujar bahwa program seburuk MP3EI tidak akan diteruskan di bawah kepemimpinan Jokowi-JK.

Film ini secara tidak langsung membuktikan bahwa ia keliru dan berekspektasi lebih. Tidak ada yang berubah di bawah RPJMN. Agenda ini memiliki semangat yang sama dengan MP3EI di era Hatta Rajasa. Semangat memproduksi ruang kapital baru di mana segala sesuatunya diperuntukkan bagi keberlangsungan akumulasi kapital tahap lanjut, di bawah narasi besar ‘Pembangunan’ yang sedang banyak dikerjakan di gugusan kepulauan Indonesia pasca

kepentingan pertumbuhan kapital.

Di bawah sistem eksploitatif dan menindas seperti hari ini, perubahan sosial tak akan datang dari para pemimpin. Sebaliknya, perlawanan yang paling nyata hanya lahir dari gerakan akar rumput. Hari ini krisis semakin menyebar di mana-mana seiring dengan pembangunan mega-infrastruktur di seantero nusantara. Waktunya mengabarkan bahwa perlawanan pula ada di mana-mana.

reformasi. Termasuk manusia dan ekologi, diperhitungkan dan ditata ulang sebatas mengacu kepada

Di bawah penindasan yang sama, para Mahuze tidak sendiran. Mereka memiliki kesamaan dengan warga Sukabumi dan Rembang yang menolak pabrik semen, para warga yang menolak pembebasan lahan di sepanjang pembangunan tol lintas Jawa, warga Kulon Progo dan Lumajang yang menolak tambang pasir besi, Temon yang menolak bandara, Jatigede yang bertahan di hadapan pengairan waduk, di Batang yang menolak PLTU, di Benoa yang melawan reklamasi, di Urutsewu yang mati-matian mempertahankan tanahnya dijadikan tambang dan area latihan tentara, warga Morowali dan Bangka yang tak menyerah di hadapan tambang nikel dan biji besi, di Moromoro yang mempertahankan ruang hidupnya digusur pemegang konsesi hak pengelolaan hutan, dan tempat-tempat lain dimana warganya menolak ruang hidupnya dijadikan sekedar sarana bagi pembesaran akumulasi kapital. Waktunya memperluas jejaring perlawanan.***

Menyusun Narasi Perlawanan yang Tidak Biasa

Catatan dari Kelas Belajar Agraria

Tim Penutur Selamatkan Bumi

Dipublikasi sebelumnya pada website selamatkanbumi.com

Menjelang dan Saat Hari Pertama

Pukul 2 pagi, 27 Mei 2014, di sebuah sudut perkampun - gan pesisir Parang Kusumo, Bantul, Yogyakarta, terdapat sebuah rumah yang masih terlihat ramai. Rumah tersebut seki -

Para petani tergabung dalam FKMA (Forum Komunikasi Masyarakat Agraris) yang sedang memper - juangkan hidupnya mengadakan kelas belajar agraria. Berikut ini catatan sejak tanggal 27-29 Mei 2014 dari Parangkusumo, Yogya -

karta.

las mirip penginapan cepat inap yang banyak menjamur akhir-akhir ini di hampir seluruh pesisir Yogyakarta. Dari struktur bangunannya memang tidak terlihat kokoh, karena hampir seluruh bahan materialnya berasal dari bambu dan kayu bekas. Namun karena disusun oleh orang yang tidak buta seni, rumah tersebut menjadi terlihat menarik dan unik. Apalagi saat malam menjelang, dengan lampu yang secara sengaja dipasang tidak terlalu terang semakin menambah suasana rumah tersebut terlihat mencolok dari rumah-rumah di seki - tarnya. Di dalamnya terdapat delapan kamar tidur yang tersusun sejajar, dan beberapa ru - angan yang disekat tidak terlalu rapat. Selain itu, hampir di seluruh sudut dan sela-sela ru - angan, banyak manik-manik dari akar-akaran

dan kelapa bergel - antungan. Pemilik rumah ini bernama Gendut, salah satu pengurus organisasi Aliansi Rakyat Me - nolak Penggusuran (ARMP).

Rumah bergaya eksentrik ini pada awalnya memang ti -

dak terlalu banyak diketahui. Walaupun letak posisinya tidak jauh dari sekretariat Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP). Se - buah organisasi rakyat Parang Kusumo yang lahir karena melawan penggusuran atas tanah mereka. Isu penggusuran ini pada mulanya muncul saat wilayah yang mereka diami hen - dak dijadikan kawasan industri pariwisata skala besar oleh pemerintahan Kabupaten Bantul, Propinsi Yogyakarta. Untuk meng - gusur mereka dari tanahnya, pemerintah kabupaten Bantul dan Propinsi Yogyakarta menuduh mereka sebagai “orang liar” dan menempati tanah Sultan Ground. Merasa bu - tuh rekan seperjuangan, di dalam perjalanan perjuangannya, ARMP melebur dengan or - ganisasi bernama FKMA. Sebuah forum akar rumput yang terdiri dari puluhan komunitas yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten Pulau Jawa dan Sumatera.

Rumah ini menjadi penuh perhatian pada awal Mei 2014. Pasalnya, rumah inilah yang disepakati oleh FKMA menjadi tempat berlangsungnya sekolah tani atau kelas belajar agraria FKMA gelombang I. Sekolah tersebut dirancang selama 3 hari, dari tanggal 27- 29 Mei 2014. Walaupun tidak tergolong berukuran besar, rumah tersebut diyakini oleh panitia sekolah tani dapat menampung seluruh peserta kegiatan yang berasal dari 7 komunitas warga. Komunitas yang dimaksud merupakan anggota FKMA yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Kembali melanjutkan paragrap I, saat waktu mulai berganti menjadi pukul 3 pagi, sebagian para panitiarelawan sekolah tani FKMA yang sebelumnya terlihat sibuk menyiapkan acara, mulai memilih istirahat lebih awal. Namun sebagian yang lain masih terlihat menyibukkan diri dengan beragam aktifitas, seperti menyusun lembaran kertas, diskusi, menghisap rokok, dan ada juga yang memilih membaca. Pagi itu, segelintir panitia masih terjaga untuk menunggu rombongan warga dari Jepara yang direncanakan akan tiba pada pukul 5 pagi. Dan tepat pada waktu yang telah dijanjikan, rombongan tesebut pun tiba dan selanjutnya dijemput oleh panitia di sebuah tempat yang tidak jauh dari lokasi acara. Selanjutnya tidak terlihat aktifitas apapun di rumah itu, semua memilih untuk istirahat sejenak sebelum acara dimulai.

Kelas Belajar Pertama

Pukul 9 pagi, sesaat setelah seluruh peserta menyantap sarapan pagi dan mandi, semuanya sudah kembali bersiap untuk memulai kegiatan pertama. Dari jadwal yang telah ditentukan, sesi kegiatan pertama adalah tukar informasi dan perkembangan dari tiaptiap komunitas. Untuk memulai acara, Mbah Watin ARMP selaku anggota panitia memberikan ucapan kalimat selamat datang kepada seluruh peserta kegiatan dan sekaligus menjadi penanda dibukanya acara sekolah tani. Selanjutnya acara dipandu oleh moderator yang terlebih dahulu memberikan beberapa pengantar dan pemanasan. Diantaranya berisikan tentang latar belakang terselengaranya sekolah tani FKMA, hasil keputusan kongres kedua FKMA dan beberapa hal teknis penyelenggaran sekolah tani FKMA. Perlu diketahui bahwa penyelenggaran sekolah tani ini merujuk pada hasil keputusan kongres kedua FKMA, yang penyelenggaraanya ditujukan sebagai ruang berbagi pengetahuan antar komunitas dan sekaligus dalam rangka memperkuat solidaritas. Di dalam penyelenggaraannya, acara ini juga tidak seperti acara-acara yang diselenggarakan oleh NGO yang berbasis donor, melainkan berbasis donasi sukarela dan tidak terikat.

Moderator kembali mengingatkan tentang posisi gerakan FKMA dalam ranah gerakan sosial umumnya. Ia menegaskan bahwa FKMA terbentuk bukan untuk memilih kompromi dengan negara ataupun korporasi lewat win-sin solution atau skema lain yang pastinya berujung pada ketidakadilan. Seterusnya FKMA juga akan setia pada gerakan ekstraparlementer. Hal ini tentunya bukan keputusan sepihak yang hendak mengintervensi pola-pola gerakan tiaptiap anggota forum, namun karena memang semangat itulah FKMA dulu dilahirkan.

Dalam sesi tukar informasi ini, komunitas warga Jepara yang mendahului untuk bercerita. Sugeng dari Forum Nelayan (Fornel Jepara), menceritakan bahwa saat ini mereka sedang disibukkan dengan agenda gugatan PTUN terhadap rencana pertambangan pasir besi PT. Alam Lestari yang dirasakan telah mengancam kehidupan mereka dan nelayan sekitarnya, terutama wilayah Kecamatan Bandung Harjo. Gugatan ini mereka lakukan selepas keluarnya putusan “bebas bersyarat” terhadap rekan-rekan mereka yang sebelumnya dikriminalisasi oleh PT Guci Mas (satu perusahaan dengan PT Alam Lestari). Di tengah

himpitan tersebut, mereka juga dihadapkan dengan berbagai persoalan yang datang dari sumber masalah utama, yaitu perusahaan pertambangan pasir besi. Perusahaan terus menerus melakukan adu domba agar warga tidak selalu kompak untuk datang ke Semarang menghadiri persidangan gugatan PTUN. Selain itu, perusahaan juga saat ini gencar memberikan berbagai tawaran CSR kepada sekelompok warga di daerah mereka, ungkap Sugeng. Baginya walaupun warga cukup solid, tapi terkadang skema CSR tersebut bisa saja menjebak warga yang secara umum berpenghasilan sangat kecil. Kekhawatiran ini tentunya sangat beralasan, mengingat isu pertambangan pasir besi di wilayah mereka diisukan akan terus diperpanjang hingga tahun 2006.

merupakan salah satu anggota Serikat Tani Indramayu (STI), sebuah organisasi petani yang lahir karena

Selepas Fornel bercerita, kini giliran rekan mereka dari organisasi Paguyuban Masyarakat Balong (PMB) yang melanjutkan. PMB merupakan sebuah organisasi akar rumput yang lahir karena perlawanan terhadap rencana pembangunan PLTN di wilayah Balong, Jepara. Diwakili oleh Dakif, ia bercerita bahwa setelah berhasil mengalahkan rencana pembangunan PLTN, kini mereka dihadapkan dengan kasus baru, yaitu munculnya perusahaan pertambangan pasir besi di seberang desa mereka. Perusahaan tersebut bernama PT. Rantai Mas, juga masih satu komplotan dengan PT Alam Lestari yang bercokol di wilayah Bandung Harjo. Kehadiran pertambangan tersebut telah berdampak abrasi di pinggiran pantai desa mereka. Lebih dari 20 meter daratan pesisir mereka hilang pasca beroperasinya perusahaan pertambangan tersebut. Saat ini PMB sedang berusaha untuk mengembangkan kekuatan ekonomi lewat koperasi dan pertanian. Hal itu ditujukan sebagai penguatan kantung logistik kolektif yang berguna bagi kelangsungan semangat organisasional warga. Namun dalam kenyataannya, usaha koperasi yang dirintis juga menemui kegagalan, ungkapnya. Tak hanya itu, pertanian padi yang mereka rintis juga mengalami gagal panen. Serangan wabah telah menyebabkan padi yang mereka tanam tidak memiliki isi yang semestinya. Lewat sekolah tani FKMA, mereka berharap bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola koperasi dan tanaman holtikultura.

Selanjutnya moderator memberikan kesempatan bagi Said asal Indramayu yang sebelumnya belum pernah turut bergabung dalam pertemuan FKMA. Ia

berkonflik dengan negara terkait dengan perampasan tanah yang mereka alami. Menurutnya, awal muawal lahirnya konflik di wilayahnya adalah berasal dari sejarah tanah pengangonan. Tanah tersebut adalah tanah yang diusahaai oleh warga untuk beternak atau menggembalakan hewan peliharaannya pada jaman feodal (kerajaan). Namun setelah hadirnya negara Republik Indonesia, tanah tersebut dialih fungsikan menjadi areal pertanian padat modal. Sebagian besar warga kehilangan akses terhadap tanah yang mereka kuasai tersebut. Hingga menjelang tahun 1965, tanah tersebut berhasil kembali dikuasai oleh warga. Namun ia menambahkan situasi tersebut tidak berlangsung lama, tepatnya sejak Soeharto berkuasa. Di Era otoritarian Orde Baru, tanah pengangonan yang berjumlah lebih dari 8 ribu hektar itu kembali dikuasai oleh negara dan diperjual belikan hak kelolalnya kepada siapapun lewat sistem lelang. Negara mendapatkan keuntungannya dari sistem lelang, dan umumnya para pemenang lelang adalah para cukong ataupun birokrat yang dekat dengan poros Golkar ataupun tentara. Para pemenang lelang biasanya akan menyewakan lagi kepada pihak lain dengan harga yang cukup tinggi. Menurut Said, dengan harga satuan saat ini, petani hanya mendapatkan untung 30 ribu rupiah tiap harinya jika dihitung dari mulai musim tanam tiba hingga masa panen datang. Keuntungan yang cukup kecil tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem sewa yang cukup mahal dari harga yang telah ditetapkan oleh para cukong. Sementara upah buruh tani perharinya mencapai 50 ribu rupiah. Dari keadaan yang demikian, tidak heran jika banyak para warga lebih memilih menjadi buruh tani daripada menyewa tanah.

Kini tiba giliran Aris Panji dari FPPKS Kebumen yang melanjutkan. Ia mengatakan bahwa situasi saat ini masih sama, militer masih bertahan untuk terus mencoba merampas tanah rakyat pesisir Urut Sewu Kebumen. Militer juga terus memecah belah warga dengan beragam cara, bahkan sampai menjadi panitia kompetisi catur dan festival tanam jagung hibrida. Perampasan ini tentunya bukan sekedar ingin merampas tanah, namun karena di dalam areal tersebut juga terkandung mineral pasir besi yang memiliki nilai komoditas tinggi. Perlu diketahui, bahan mentah pasir besi dapat dimanfaatkan sebagai tambahan dalam industri semen dan industri pembuatan baja. Dengan demikian, tidak mengherankan jika saat ini angka pertumbuhan pendirian pabrik semen semakin meningkat. Selain itu juga dipicu oleh meningkatnya kebutuhan semen pada tahun 2013 hingga 10 persen karena untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur-proyek MP3EI dan sarana pendukungnya.

Moderator selanjutnya memberikan kesempatan kepada Widodo untuk bercerita. Ia merupakan salah satu perwakilan PPLP yang dikirim ke sekolah tani FKMA. PPLP adalah sebuah organisasi yang sejak tahun 2006 dengan gigih melakukan penolakan dan perlawanan terhadap rencana pendirian pertambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo. Perusahan pertambangan yang dimaksud adalah PT. JMI, merupakan usaha patungan antara keluarga Sultan HB X dan beberapa investor dari Australia (PT. Indomines), dsb. Organisasi ini telah melewati berbagai pahit getir perjuangan, diantaranya adalah beberapa orang dari anggota PPLP telah dikriminalisasi dan dipenjarakan. Dalam sesi ini ia bercerita bahwa perusahaan semakin gencar melakukan provokasi dan intimidasi terhadap warga agar mau menjual tanahnya. Situasi ini dapat dilihat di Desa Karang Wuni, Desa sebelah dimana Widodo tinggal. Di Karang Wuni hampir seluruh warga berhasil diprovokasi perusahaan untuk menjual tanah kepada PT. JMI.

Berikutnya Watin dari ARMP yang berbagi cerita. Ia merupakan salah satu pendiri ARMP dan orang yang paling giat melakukan penolakan penggusuran di Parang Kusumo. Sehari-harinya ia menjadi pedagang angkringan di Parang Kusumo dan ia juga aktif di bidang seni, yaitu menjadi dalang. Ia menjelaskan bahwa perkembangan terakhir adalah pemerintah kabupaten Bantul semakin giat untuk terus menghancurkan usaha perekonomian warga Parang Kusumo. Sebagian besar anggota ARMP mencukupi kehidupan sehari-harinya dengan cara mendirikan usaha hiburan karaoke dalam skala kecil. Namun menurutnya usaha ini terus digebuk dengan alasan tidak memiliki ijin. Bagi mereka dengan tetap mengusahai lahan lewat berdagang ataupun mendirikan usaha hiburan adalah bagian dari bentuk perlawanan mempertahankan tanah. Menghadapi situasi seperti ini, perlawanan tetap mereka jalankan dengan berbagai cara. Beberapa waktu yang lalu, warga dan anggota ARMP sudah berusaha untuk bertemu dengan pemerintah setempat, namun tetap saja usaha tersebut tidak membuahkan hasil apapun.

Setelah Watin, kini Bambang dari Blora yang meneruskan sesi. Ia merupakan perwakilan Serikat

Petani Blora Selatan (SPBS), sebuah organisasi yang kini gencar melakukan perlawanan terhadap privatisasi air di Blora. Ia tinggal di sebuah kawasan yang disebut sebagai cekungan Randu Blatung purba. Di kawasan tersebut terdapat sumber air dalam jumlah yang berlimpah dan menopang kehidupan puluhan ribu petani. Namun menurutnya, kini petani merasa resah setelah kehadiran Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) yang hendak merampas air tersebut untuk proses produksi pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah mereka. Hal inilah yang selanjutnya memunculkan perlawanan secara massif terhadap proyek tersebut. Dalam perjalanan perjuangan SPBS, ia menuturkan bahwa banyak tantangan baru yang mereka hadapi. Salah satunya adalah menurunnya semangat generasi muda untuk bertani. Bahkan sebagian dari generasi muda di kampungnya kini sudah mulai mau bekerja di perusahaan yang pada awalnya telah disebut sebagai musuh bersama. Menghadapi hal yang demikian, ia dan rekanrekannya di SPBS mendirikan sebuah sanggar “anak petani”. Sanggar tersebut diharapkan dapat menjadi ruang belajar dan refleksi bagi masa depan pertanian di kampungnya.

Terakhir, Linggo dari Sumedang yang giliran bercerita. Ia berasal dari Kelompok Tani Berdikari, sebuah organisasi yang bermarkas di Sumedang, Jawa Barat. Konflik di tempatnya ia ceritakan bermula dari perampasan tanah warga oleh Perhutani. Namun jika dilacak kebelakang, tanah yang dikuasai Perhutani tersebut merupakan hasil pengalihan dari perampasan tanah yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah kolonial. Dan seperti dalam kasus-kasus yang lain, perlawanan di daerahnya baru menguat setelah jatuhnya rejim otoritarian Orde Baru. Ia mengatakan bahwa Kelompok Tani Berdikari baru berhasil merebut kembali tanah dari Perhutani setelah Soeharto tumbang, dan kini jumlah lahan yang dikuasai adalah seluas 400 hektar. Dari jumlah luas tersebut, yang baru dikelola secara maksimal masih seluas 170 hektar. Mereka mengusahainya dengan menanam kopi di atasnya. Ia menambahkan, keterbatasan dana dalam pengadaan bibit menjadi pokok persoalan mengapa sebagian lahan masih tidak di kelola untuk ditanami kopi. Menghadapi situasi ini, mereka mencari jalan keluar lewat pendirian koperasi. Harapannya adalah, koperasi yang mereka bangun dapat mempercepat proses pengadaan bibit untuk lahan yang tersisa.

MP3EI dan Penghisapan

Setelah seluruh perwakilan dari tiap-tiap komunitas memaparkan perkembangan terbaru dari daerahnya, sesi dilanjutkan dengan presentasi Hendro Sangkoyo. Ia biasa akrab disapa Yoyok. Di dalam sesi ini ia akan mengupas tentang MP3EI dan kejahatankejahatan yang berlaku di dalamnya. Mengapa tema ini sangat penting dan dipilih oleh panitia sebagai materi di dalam sekolah tani ? Jawabannya tidak lain adalah : Pertama, MP3EI dianggap sebagai predator ganas terbaru yang secara singkat akan membabat seluruh sumberdaya komunitas. Kedua, tema ini dianggap mampu menghadirkan sebuah kesadaran solidaritas yang lebih baik di tingkat komunitas akar rumput. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran yang muncul akibat pembacaaan terhadap operasi kapital yang dimuat dalam mega proyek MP3EI tersebut, sehingga dalam waktu selanjutnya komunitas menjadi sadar tidak sedang melakukan perjuangan secara terpisah-pisah. Ketiga, diharapkan dapat menjadi ruang konsolidasi lanjutan antar komunitas akar rumput lewat beberapa kegiatan.

Dalam pembukaan sesinya, Yoyok memberikan beberapa kata kunci, yaitu: percepatan, perluasan serta perampasan ruang dan waktu kehidupan. Kata kunci tersebut menjadi penting untuk membaca apakah 200 tahun belakangan ini benar-benar terjadi percepatan modal. Menurutnya saat ini, perampasan tidak hanya terjadi atas tanah tapi juga air. Dan hal ini yang paling rumit, karena menurutnya air terus bergerak, tidak tetap seperti tanah. Begitu juga dengan waktu, ia juga terampas secara massif. Untuk membaca ini secara detail, ia membutuhkan pembacaan serius lewat “finance capital”, ungkapnya.***

Warga turun ke Jalur Pantura Cirebon, Jabar, memprotes pendirian PLTU di Desa Kanci, Astanajapura, Senin (10/10/2016). (Foto: Metrotvnews.com/Ahmad Rofahan)

Pekik Lereng Ciremai

Muhamad Isomuddin

Informasi begitu terbuka dan komunikasi tak lagi dibatasi oleh ruang. Lewat jaringan internet segala bentuk informasi dapat didapatkan dengan mudah. Namun tidak untuk masyarakat lereng Ciremai. Mereka ditulikan dari informasi proyek geothermal atau panas bumi yang akan menancapkan pipapipa besar di gunung

dalam bentuk internet kian pesat dan tak dapat kita bendung dari berbagai bentuk inovasi yang ada.

Anak muda sebagai penikmat

dan sekaligus pengguna aktif internet dimanjakan dengan berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Path dan berbagai rupa media sosial lain.

Ciremai. Entah kenapa informasi yang katanya mudah diakses, bagi masyarakat lereng Ciremai begitu sulit didapatkan.

Dalam kurun waktu satu tahun ini, masyarakat lereng Ciremai sedang bergejolak dengan adanya rencana eksplotasi proyek geothermal di gunung Ciremai. Proses pelelangan gunung Ciremai dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat diikuti dua perusahaan internasional, pertama PT. Hitay Renewable dan kedua PT. Jasa daya Chevron. Pelelangan proyek geothermal dengan WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi) seluas 24.330 Ha dimenangkan oleh PT. Jasa Daya Chevron pada tahun bulan Desember 2011. Wilayah kerja panas bumi di gunung

Ciremai melingkupi 162 desa yang ada di sekitar lereng Ciremai.

Masyarakat lereng Ciremai yang beraktivitas sehari-hari berladang dan memiliki kebiasaan bercengkerama dengan tetangga lewat wedang teh dengan udara sejuk khas pegunungan. Senda gurau dan senyum

terhadap ladang yang menjadi mata pencaKemajuan teknologi informasi hangat selalu menghiasi keseharian masyarakat lereng sebagai luapan ekpresi kebahagian mereka. Namun suasana yang hangat, tentram dan membahagiakan itu tiba-tiba pecah dan berubah menjadi kegelisahan. Ketika masyarakat menerima informasi berupa surat edaran sosialisasi perihal rencana proyek panas bumi akan dibangun di gunung Ciremai.

Selembar surat edaran sosialisasi tidak menjelaskan apapun mengenai geothermal, malah masyarakat lereng dibuat bingung, khawatir, gelisah dan ketakutan. Bingung karena masyarakat mendapatkan sosialisasi yang tidak jelas akan dampak geothermal

Aksi warga Lereng Ciremai menolak proyek Geothermal. Foto: Bingkaiwarta

Protes penolakan warga atas PLTU di Cirebon. Foto: indomedianewsc

harian. Ketakutan karena WKP panas bumi begitu luas sedangkan lereng Ciremai dipadati pemukiman warga. Mereka khawatir, rumah yang menjadi tempat menguntai budaya dan sejarah bersama kerabat harus ditinggalkan karena ancaman relokasi. Mengingat WKP panas bumi mencakup 162 desa yang berada di sekitar lereng.

Entah mengapa sosialisasi menempatkan masyarakat seperti manusia yang dipasifkan. Sosialisasi layaknya berupa suguhan barang jadi yang tidak dapat ditolak dan harus ditelan mentah-mentah oleh masyarakat. Proses mengenai proyek panas bumi di gunung Ciremai melanggar prinsip Free, Prior Informed Consent (FPIC). Prinsip yang menegaskan adanya hak masyarakat untuk menentukan bentuk-bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada wilayahnya: Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sebelum sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam wilayah mereka.

Dalam undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP) yang ditanda tangani tahun 2008 belum membawa angin segar bagi masyarakat di daerah kecil. Ia masih gagap ketika berhadapan dengan kepentingan korporat yang bersanding erat dengan negara.

Informasi memuat kepentingan yang terkesan disembunyikan atau negara takut karena tidak mampu menjelaskan kepada masyarakat karena hanya menguntungkan korporat. Apapun alasan negara tidak dapat dibenarkan untuk menyembunyikan informasi terkait hak masyarakat untuk mendapatkanya.

Permasalahan yang terjadi di lereng Ciremai kabupaten Kuningan hanyalah salah satu dari banyak masalah di daerah lain yang sulit mendapatkan informasi perihal rencana megaproyek korporat. Dampak dari tertutupnya informasi berimbas terhadap tebaran wacana yang menyesatkan. Pesan singkat Blackberry yang berisi penjualan gunung Ciremai 60 T mengguncangkan wacana publik di daerahdaerah lain. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan juga ikut menanggapi pesan tersebut dengan mengatakan HOAX dalam aku twitternya.

Semua menjadi simpang siur dan menyesatkan. Wacana publik merespon dengan bersilat lidah dan mengeluarkan argumen-argumen mutakhir menanggapi proyek geothermal di Ciremai. Namun sayang, pembicaraan di media sosial tidak pernah menyiratkan kegelisah yang dirasakan oleh masyarakat lereng.

Informasi perlu dikabarkan langsung kepada masyarakat lereng karena mereka adalah orang yang paling pertama harus tahu dan mengerti. Masyarakat harus tahu apa itu geothermal, Chevron dan perihal persoalan yang berkaitan dengan rencana megaproyek tersebut. Pemutaran film di desa-desa lereng Ciremai menjadi media alternatif yang dilakukan oleh komunitas saya dan komunitas masyarakat lereng. Bermodal film sederhana, selembar kain putih dan kegelisahan berbulat tekad, kami memutar film dan berdiskusi dengan masyarakat dari satu desa ke desa lainya. Namun pemutaran film dibubarkan di desa kelima karena alasan tidak mengantongi izin dan dianggap provokator.

Terlihat ironis, ketika kemajuan teknologi menyediakan berbagai informasi yang mudah diakses, di sisi lain informasi menjadi barang langka dan sulit didapatkan bagi masyarakat lereng Ciremai. Bagaimana kita dapat mengatakan informasi itu katanya mudah diakses Apakah ini yang dikatakan kemajuan teknologi informasi? Ketika informasi hanya sekedar memperlihatkan kesenagan-kesenangan saja di depan layar. Negara terliahat mandul menyediakan akses informasi ketika berbalut kepentingan dengan korporat.

Anak muda sebagai pengguna aktif dalam perkembangan teknologi informasi seharusnya mengambil peran dalam mengatasi masalah seperti ini. Penggunaan internet bukan sebatas memanpang foto narsis, kesenangan, hura-hura di media sosial belaka. Namun anak muda perlu memanfaatkan teknolgi informasi untuk kemudian mendistribusikan informasi terhadap masyarakat yang memerlukan di sekitarnya. Karena kita tak dapat berharap banyak kepada sebuah institusi negara ini.

Masyarakat lereng Ciremai tidak menuntut banyak hal kepada negara ini, ia hanya tetap bisa bertani, bersanding hidup dengan hutan, kebun, gunung dan alam yang menjadi guru. Bagi masyarakat lereng, Gunung bukanlah gundukan tanah namun ia adalah tumpukan harapan yang disandarkan. Mereka tidak butuh kemajuan teknologi, hanya pengharapan kejujuran dan keterbukaan informasi yang ia inginkan.***

www.indoprogress.com

www.anarkis.org

www.watchdoc.co.id