Baca PDF (OCR): Indonesia, Kartu Master di Tangan Washington

Indonesia, Kartu Master di Tangan Washington

Noam Chomsky

Indonesia, Kartu Master di Tangan Washington1

Pada tanggal 20 Mei 1998, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Madeleine Albright, menyerukan kepada Presiden Indonesia, Suharto, agar mengundurkan diri dan membuka jalan bagi “transisi demokratis.” Beberapa jam kemudian, Suharto memindahkan otoritas formal kepada wakil presiden pilihannya sendiri. Kedua peristiwa tersebut bukanlah hubungan sebab-akibat yang sederhana. Namun, keduanya memberikan indikasi tentang sifat hubungan yang telah berkembang selama setengah abad.

Empat bulan sebelumnya, sebuah publikasi Australia melaporkan bahwa saat “Direktur IMF Michel Camdessus berdiri di atas Suharto dengan tangan terlipat dalam gaya kolonial sejati, Suharto menandatangani perjanjian IMF yang baru.” Foto yang memperlihatkan penghinaan terhadap Suharto itu terpampang di berbagai surat kabar lokal keesokan harinya. Apapun keadaannya, simbolisme tersebut tidak luput dari 2 perhatian. Pemerintahan Suharto sangat bergantung pada dukungan Amerika Serikat. Ia telah menjadi favorit pemerintah dan investor Barat sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965. Untuk mempertahankan kekuasaannya dan kekerasan yang menyertainya, Gedung Putih telah berulang kali menghindari pembatasan kongres atas bantuan dan pelatihan militer: Jimmy Carter pada tahun 1978, Bill Clinton pada tahun 1993 dan 1998. Pemerintahan Clinton juga menangguhkan peninjauan atas praktik perburuhan Indonesia yang mengerikan sambil memuji Jakarta karena telah membawa praktik tersebut “lebih sesuai dengan standar internasional.”

Kejatuhan Suharto baru-baru ini mengikuti pola yang sudah dikenal: Mobutu, Saddam Hussein, Duvalier, Marcos, Somoza, dan lain-lain. Alasan umum biasanya adalah ketidakpatuhan atau kehilangan kendali. Dalam kasus Suharto, kedua faktor tersebut berperan: kegagalannya mengikuti perintah IMF yang menjerumuskan rakyat ke dalam penderitaan yang kejam, lalu ketidakmampuannya meredam oposisi rakyat, yang menunjukkan bahwa kegunaannya telah berakhir.

Setelah Perang Dunia Kedua, Indonesia menempati posisi penting dalam upaya Amerika Serikat membentuk tatanan politik dan ekonomi internasional. Perencanaan dilakukan secara hati-hati dan cermat; setiap wilayah diberikan perannya masingmasing. “Fungsi utama” Asia Tenggara adalah menyediakan sumber daya dan bahan mentah bagi negara-negara industri. Indonesia adalah hadiah paling berharga. Pada tahun 1948, perencana berpengaruh George Kennan menggambarkan “masalah Indonesia” sebagai “isu paling krusial saat ini dalam perjuangan kita melawan Kremlin” — yakni, perjuangan melawan nasionalisme independen, apapun peran Kremlin (dalam hal ini, sangat kecil).

Kennan memperingatkan bahwa Indonesia yang “komunis” akan menjadi suatu “infeksi” yang “akan menyapu ke barat” melalui seluruh Asia Selatan. Istilah “komunisme” secara rutin digunakan untuk mencakup segala bentuk nasionalisme independen, dan dipahami bahwa “infeksi” menyebar bukan melalui penaklukan, tetapi melalui keteladanan.

“Masalah Indonesia” tetap ada. Pada tahun 1958, Menteri Luar Negeri AS, John Foster Dulles, memberi tahu Dewan Keamanan Nasional bahwa Indonesia merupakan salah satu dari tiga krisis dunia utama, bersama Aljazair dan Timur Tengah. Ia menekankan bahwa tidak ada peran Soviet dalam ketiga kasus tersebut, dengan “persetujuan lantang” dari Presiden Eisenhower. Masalah utama di Indonesia adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), yang mendapatkan “dukungan luas bukan sebagai partai revolusioner tetapi sebagai organisasi yang membela kepentingan kaum miskin dalam sistem yang ada,” membangun “basis massa di kalangan petani” melalui “kegigihannya dalam membela kepentingan ... kaum miskin.” Kedutaan Besar AS di Jakarta melaporkan 3 bahwa mungkin tidak mungkin mengalahkan PKI “melalui cara-cara demokratis biasa,” sehingga “pemusnahan” oleh polisi dan militer mungkin perlu dilakukan. Para Kepala Staf Gabungan mendesak agar “tindakan harus diambil, termasuk langkah-langkah terbuka jika diperlukan, untuk memastikan keberhasilan para pemberontak atau penindasan terhadap elemen pro-komunis dalam pemerintahan Sukarno.”

Para “dissident” adalah para pemimpin pemberontakan di pulau-pulau luar, lokasi sebagian besar minyak Indonesia dan investasi Amerika Serikat. Dukungan AS terhadap gerakan pemisahan ini merupakan “yang terbesar sejauh ini, dan hingga hari ini paling tidak dikenal, dari intervensi terselubung bermiliterisasi pemerintahan Eisenhower,” demikian simpulan dua pakar terkemuka Asia Tenggara dalam sebuah kajian yang mengungkapkan banyak hal. Ketika pemberontakan tersebut runtuh, setelah 4 meruntuhkan sisa-sisa terakhir institusi parlementer, AS beralih ke cara-cara lain untuk “mengeliminasi” kekuatan politik utama negara itu.

Tujuan ini tercapai ketika Suharto mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965, dengan dukungan dan bantuan kuat dari Washington. Pembantaian yang dipimpin militer melenyapkan PKI dan menghancurkan basis massanya dalam “salah satu pembunuhan massal terburuk abad kedua puluh,” sebanding dengan kekejaman Hitler, Stalin, dan Mao, demikian laporan CIA, yang menilai “kudeta Indonesia” sebagai “tentu saja salah satu peristiwa paling signifikan abad kedua puluh.” Mungkin setengah juta orang atau 5 lebih terbunuh hanya dalam beberapa bulan.

Peristiwa itu disambut dengan kegembiraan tanpa tedeng aling-aling. The New York Times menggambarkan “pembantaian massal yang mengejutkan” sebagai “secercah cahaya di Asia,” memuji Washington karena menjaga perannya tetap tersembunyi agar tidak mempermalukan “kaum moderat Indonesia” yang sedang membersihkan masyarakat mereka, lalu menghadiahi mereka dengan bantuan yang murah hati.6

Time memuji pemimpin “yang diam-diam tegas” Suharto dengan “prosedur yang teliti konstitusional” yang “berdasarkan hukum, bukan sekadar kekuasaan” ketika ia memimpin sebuah “pembantaian mendidih” yang merupakan “kabar terbaik bagi Barat selama bertahun-tahun di Asia.”7

Reaksi hampir seragam. Bank Dunia mengembalikan Indonesia ke dalam posisi yang disukai. Pemerintah dan korporasi Barat berbondong-bondong ke “surga investor” milik Suharto, yang hanya terhambat oleh kerakusan keluarga yang berkuasa. Selama lebih dari dua puluh tahun, Suharto dipuji sebagai seorang “moderat” yang “pada dasarnya berhati baik” (The Economist) sementara ia mencatatkan sejarah pembunuhan, teror, dan korupsi yang hanya memiliki sedikit tandingan dalam sejarah pasca-perang.

Suharto juga dipuji atas pencapaian ekonominya. Seorang pakar Australia yang terlibat dalam pemodelan ekonomi di Indonesia menolak angka-angka standar tersebut sebagai “sangat tidak akurat”: tingkat pertumbuhan 7 persen yang secara teratur dilaporkan, misalnya, diciptakan atas perintah pemerintah, mengesampingkan penilaian para ekonom. Ia menegaskan bahwa memang terjadi pertumbuhan ekonomi, berkat 8 cadangan minyak Indonesia dan revolusi hijau, “yang manfaatnya bahkan tidak dapat sepenuhnya dikikis oleh ketidakefisienan masif dari sistem korupsi.” Manfaat tersebut ditingkatkan oleh ekstraksi sumber daya lain dan pasokan tenaga kerja super-murah, yang tetap demikian karena standar perburuhan yang mengesankan Washington. Sebagian besar sisanya adalah “fatamorgana,” sebagaimana segera terbukti ketika “para investor asing panik berbondong-bondong keluar.”

Estimasi utang swasta sebesar 80 miliar dolar AS dipegang oleh paling banyak beberapa ratus individu, menurut perkiraan ekonom Indonesia, mungkin hanya lima puluh orang. Kekayaan keluarga Suharto diperkirakan hampir setara dengan skala paket penyelamatan IMF. Estimasi tersebut menunjukkan cara sederhana untuk mengatasi “krisis keuangan,” tetapi hal itu tidak ada dalam agenda. Biaya harus ditanggung terutama oleh dua ratus juta rakyat Indonesia yang tidak meminjam apa pun, bersama dengan pembayar pajak Barat, sesuai dengan aturan “kapitalisme yang benar-benar ada.”

Cadangan Minyak

Pada tahun 1975, militer Indonesia menginvasi Timor Timur, yang saat itu sedang diambil alih oleh rakyatnya sendiri setelah runtuhnya kekaisaran Portugis. Amerika 9 Serikat dan Australia, setidaknya, mengetahui bahwa invasi itu akan terjadi dan menyetujuinya. Duta Besar Australia Richard Woolcott mendesak pemerintahnya untuk mengikuti langkah “realisme ala Kissinger” yang “pragmatis” (Kissinger saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam Pemerintahan Ford). Hal ini dikarenakan satu alasan, yakni bahwa Australia mungkin bisa mendapatkan kesepakatan yang lebih baik atas cadangan minyak Timor dengan Indonesia “daripada dengan Portugal atau Timor Portugis yang merdeka.”

Militer Indonesia bergantung pada Amerika Serikat untuk 90 persen persenjataannya, yang secara hukum dibatasi untuk digunakan dalam “pertahanan diri.” Aturan ini diikuti sejalan dengan “realisme ala Kissinger” yang sama, dan hanya mendapat sedikit perhatian terhadap pembatasan tersebut. Dengan tetap berpegang pada doktrin yang sama, Washington segera meningkatkan pasokan senjata sambil secara resmi menyatakan adanya penangguhan pengiriman senjata.

Dewan Keamanan PBB memerintahkan Indonesia untuk menarik diri, tetapi itu hanyalah sebuah isyarat kosong. Seperti yang dijelaskan oleh Duta Besar PBB Daniel Patrick Moynihan dalam memoarnya, ia mengikuti arahan dari Departemen Luar Negeri untuk membuat PBB menjadi “sama sekali tidak efektif dalam tindakan apa pun yang dilakukannya” karena “Amerika Serikat menginginkan segala sesuatunya berjalan seperti yang terjadi” dan “bekerja untuk mewujudkan hal itu.” Ia juga menggambarkan bagaimana “segala sesuatu berjalan,” mencatat bahwa dalam beberapa bulan saja enam puluh ribu orang Timor telah terbunuh, “hampir setara dengan proporsi korban yang dialami Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua.”

Pembantaian terus berlanjut, memuncak pada tahun 1978 dengan bantuan senjata baru yang disediakan oleh Pemerintahan Carter. Jumlah korban diperkirakan sekitar dua ratus ribu jiwa, menjadikannya pembantaian terburuk secara proporsional terhadap populasi sejak Holocaust. Pada tahun 1978, Amerika Serikat bergabung dengan Inggris, Prancis, dan negara-negara lain yang bersemangat untuk mengambil keuntungan sebanyak mungkin dari pembantaian ini. Di bawah kepemimpinan Presiden Valery Giscard d’Estaing, Menteri Luar Negeri Prancis Louis de Guiringaud mengunjungi Jakarta untuk mengatur penjualan senjata Prancis, menilai kunjungannya sebagai “memuaskan dalam segala hal” dan menambahkan bahwa Prancis tidak akan “mempermalukan” Indonesia di forum-forum internasional. Protes di dunia Barat 10 sangat minim; bahkan laporan pun nyaris tidak ada.

Kekejaman terus berlangsung hingga hari ini dengan dukungan menentukan dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, meskipun protes rakyat semakin meningkat, termasuk di Indonesia sendiri, di mana para pembangkang yang berani — juga tidak dilaporkan — telah menyerukan kepada Barat untuk menepati kata-kata indahnya. Untuk mengakhiri horor ini tidak diperlukan pemboman, sanksi, atau tindakan drastis lainnya: ketidaksediaan untuk berpartisipasi saja kemungkinan besar sudah cukup. Namun hal itu tidak pernah dianggap sebagai opsi. Implikasinya tetap tidak dikaji, disingkirkan demi seruan-seruan ritual dan tidak relevan terhadap Perang Dingin.

Pada tahun 1989, Australia menandatangani perjanjian dengan Indonesia untuk mengeksploitasi minyak di “Provinsi Indonesia Timor Timur” — yang oleh para realis yang rasional dikatakan tidak layak secara ekonomi dan oleh karena itu tidak dapat diberikan hak penentuan nasib sendiri yang ditegaskan oleh Dewan Keamanan dan Mahkamah Internasional. Perjanjian itu segera diberlakukan setelah militer membantai beberapa ratus warga Timor lainnya di sebuah pemakaman untuk memperingati pembunuhan politik oleh tentara yang baru terjadi. Perusahaan-perusahaan minyak Barat ikut serta dalam penjarahan ini, tanpa menimbulkan komentar sedikit pun.

Begitulah keadaan yang berlangsung hingga Jenderal Suharto melakukan kesalahan pertamanya.