Pembebasan Patriarkal Rojava: Mengurai Perdebatan “AntiMiliterisme” dalam Perjuangan Feminis
Hedda Gudim
Ketika [pemberontakan Arab] berkembang menjadi perang saudara di Suriah pada tahun 2011 dan pemerintah Suriah menarik diri dari Suriah timur laut, gerakan pembebasan Kurdi melihat peluang dan menyatakan niatnya untuk menciptakan masyarakat yang berbeda secara radikal dengan konsep “konfederasi demokratis” - sebuah masyarakat otonom yang didasarkan pada prinsip-prinsip otonomi demokratis, lingkungan hidup, feminisme, dan kesetaraan gender. Kurang dari tiga tahun kemudian, gerakan Kurdi telah mengubah visi revolusioner mereka menjadi sebuah masyarakat revolusioner dengan memerdekakan tiga [kanton], Cizîre, Kobanî, dan Afrîn di Rojava (Kurdistan Barat). Pada Januari 2014, ketiga kanton tersebut bersatu untuk mengeluarkan deklarasi Otonomi Demokratis yang mewujudkan ideologi politik mereka yang unik, yang didasarkan pada tulisan dan gagasan pemimpin Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dipenjara, Abdullah Öcalan (Knapp et al., 2016). Meskipun revolusi Rojava secara keseluruhan telah menentang dominasi patriarki, budaya, dan dominasi nasionalis selama berabad-abad baik oleh kekuatan kolonial Barat maupun rezim Assad di Suriah, perempuan dan feminisme secara khusus memainkan peran penting dalam pembebasan teritorial, politik, budaya, dan ideologi di Rojava.
Seperti yang akan dipaparkan dalam esai ini, alternatif bentuk organisasi dan struktur yang dibawa oleh konfederalisme demokratis telah memungkinkan terwujudnya pembebasan ini. Namun, keterlibatan militer perempuan dalam Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) dan Unit Perlindungan Perempuan (YPJ) yang seluruhnya perempuan juga dianggap penting bagi emansipasi perempuan dan perlawanan terhadap struktur kuasa patriarki yang mendominasi (Bay, 2016; Knapp dkk., 2016; Kocabiçak, 2016). Akan tetapi, para feminis sering kali mengambil sudut pandang anti-militerisme, dan berpendapat bahwa militerisme dan perang itu sendiri merujuk pada satu jenis kelamin atau gender tertentu dan keduanya mengandalkan dan menjunjung tinggi relasi gender patriarki (Cockburn, 2010; Cohn, 2013). Hal ini menunjukkan adanya potensi masalah tentang bagaimana perempuan Kurdi dapat mendamaikan feminisme dan militerisme, dan juga pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Bagaimana mungkin para militan perempuan Kurdi dapat melawan dominasi dan patriarki dengan menggunakan cara yang sama, yaitu militerisme, yang berisiko menegakkan struktur yang sama dengan yang ingin mereka lawan? Bagaimana militerisme dapat menjadi kekuatan perlawanan terhadap hegemoni dan patriarki? Dan bagaimana perempuan dan feminisme menantang patriarki dan dominasi melalui konfederalisme demokratis?
Tulisan ini berusaha untuk mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mendiskusikan bagaimana perempuan dan feminisme di Rojava telah menjadi pusat perlawanan terhadap dominasi dan struktur kuasa patriarki yang hegemonik. Secara khusus, esai ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: dengan cara apa saja feminisme dan perempuan telah merepresentasikan kekuatan perlawanan terhadap patriarki dan dominasi dalam kasus Rojava? Dengan memberikan perhatian khusus pada keterlibatan perempuan dalam militerisme, jawaban atas pertanyaan ini ada dua. Pertama-tama, secara singkat membahas struktur penindasan dan dominasi yang hegemonik, nasionalis, kultural, dan patriarkis terhadap orang Kurdi di Suriah dan perempuan. Kemudian membahas cara-cara di mana ide, struktur, dan bentuk organisasi yang dibawa oleh konfederasi demokratis dan feminisme menantang struktur-struktur penindasan ini.
Selanjutnya, membahas cara-cara di mana keterlibatan perempuan dalam perlawanan bersenjata dan militerisme dapat menjadi kekuatan perlawanan terhadap struktur kekuasaan dan dominasi patriarki dalam kasus Rojava. Akhirnya, penelitian ini mempertimbangkan pertanyaan apakah perempuan di Rojava secara bersamaan menemukan cara untuk mempertemukan feminisme dan militerisme dan mendiskusikan tantangan-tantangan yang muncul dari dilema ini. Penelitian ini berargumen bahwa perempuan dan feminisme telah membentuk sebuah kekuatan perlawanan terhadap dominasi dan patriarki, terutama melalui penggabungan konfederalisme demokratis dan perlawanan bersenjata.
Tulisan ini berusaha untuk mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mendiskusikan bagaimana perempuan dan feminisme di Rojava telah menjadi pusat perlawanan terhadap dominasi dan struktur kuasa patriarki yang hegemonik. Secara khusus, esai ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: dengan cara apa saja feminisme dan perempuan telah merepresentasikan kekuatan perlawanan terhadap patriarki dan dominasi dalam kasus Rojava? Dengan memberikan perhatian khusus pada keterlibatan perempuan dalam militerisme, jawaban atas pertanyaan ini ada dua. Pertama-tama, secara singkat membahas struktur penindasan dan dominasi yang hegemonik, nasionalis, kultural, dan patriarkis terhadap orang Kurdi di Suriah dan perempuan. Kemudian membahas cara-cara di mana ide, struktur, dan bentuk organisasi yang dibawa oleh konfederasi demokratis dan feminisme menantang struktur-struktur penindasan ini. Selanjutnya, membahas cara-cara di mana keterlibatan perempuan dalam perlawanan bersenjata dan militerisme dapat menjadi kekuatan perlawanan terhadap struktur kekuasaan dan dominasi patriarki dalam kasus Rojava.
Akhirnya, penelitian ini mempertimbangkan pertanyaan apakah perempuan di Rojava secara bersamaan menemukan cara untuk mempertemukan feminisme dan militerisme dan mendiskusikan tantangan-tantangan yang muncul dari dilema ini. Penelitian ini mendasarkan argumen bahwa perempuan dan feminisme telah membentuk sebuah kekuatan perlawanan terhadap dominasi dan patriarki, terutama melalui penggabungan antara konfederalisme demokratis dan perjuangan bersenjata. Melalui konfederalisme demokratis dan feminisme, perempuan telah menciptakan bentuk-bentuk alternatif organisasi sosial yang melawan struktur patriarki yang dominan. Dengan terlibat dalam gerakan bersenjata, perempuan juga secara fisik dan langsung melawan patriarki dan dominasi. Akhirnya, penelitian ini berpendapat bahwa perlawanan perempuan juga melampaui tantangan fisik, organisasi, dan institusional terhadap patriarki dan dominasi, karena perempuan di Rojava menunjukkan bentuk-bentuk agensi dan subjektivitas baru yang melawan norma-norma dan konsepsi gender patriarki yang dominan.
Struktur yang menindas: Nasionalis dan dominasi patriarki
Sekitar 30 juta orang Kurdi yang tersebar di beberapa bagian Suriah, Turki, Irak, Iran, dan Armenia merupakan bangsa tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia, di mana dua hingga tiga juta di antaranya tinggal di Suriah, terutama di sekitar wilayah yang sekarang disebut Rojava (Allsopp, 2015; Federici, 2015). Selain dominasi kolonial dan imperialis selama berabad-abad oleh kekuatan Barat pada umumnya, Kurdi telah lama menjadi sasaran dominasi nasionalis panArab yang secara definisi mengecualikan kelompok etnis nonArab lainnya seperti Kurdi (Knapp et al., 2016). Selain represi politik yang kejam, orang-orang Kurdi di Suriah di bawah pemerintahan otoriter Assad juga mengalami penindasan budaya yang kuat dan bentuk-bentuk genosida budaya lainnya, termasuk kebijakan Arabisasi yang terus berlanjut dan kriminalisasi dalam mengekspresikan identitas, budaya, bahasa, dan kepentingan Kurdi (Allsopp, 2015; Schmidinger, 2018; Tax, 2016). Singkatnya, orang Kurdi Suriah selama beberapa dekade telah menderita diskriminasi nasionalis dan etnis, penindasan terhadap identitas dan budaya Kurdi oleh negara Suriah dan hegemoni serta dominasi imperialis dan nasionalis Arab.
Namun, ketika menggunakan lensa interseksional, menjadi jelas bahwa perempuan Kurdi mengalami “penindasan ganda” berdasarkan etnisitas dan gender (Çaha, 2011, h. 436; Shahvisi, 2018, h. 12). Feminisme memahami patriarki, secara harfiah berarti “kekuasaan ayah”, sebagai sebuah sistem di mana laki-laki menjalankan kekuasaan dan dominasi tidak hanya terhadap istri dan anak-anak mereka, tetapi juga perempuan secara umum dengan mengendalikan institusi budaya, agama, ekonomi, sosial, dan pemerintahan (Cohn, 2013, hlm. 4). Selain itu, dengan menggunakan gender sebagai alat analisis interseksional, kita juga dapat memahami patriarki sebagai relasi kuasa struktural dari hegemoni dan kontrol maskulin terhadap perempuan dan feminitas. Seperti yang dijelaskan oleh Cohn (2013), gender kemudian menjadi cara di mana kekuasaan diatur, dikategorikan, dan disimbolkan, di mana hubungan di antara orang-orang dengan kategori, identitas, atau etnis yang berbeda menjadi terstruktur secara hirarkis. Memahami patriarki dan gender sebagai relasi kekuasaan struktural menunjukkan bagaimana biner gender, hierarki, dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan maskulinitas serta perempuan dan femininitas direproduksi, di mana apa yang diasosiasikan dengan maskulinitas dikonstruksi secara sosial sebagai nilai yang lebih tinggi daripada yang diasosiasikan dengan femininitas. Feminitas dan perempuan seringkali diobjektifikasi dan dikodekan secara simbolis sebagai sosok yang pasif, tunduk, lembut, korban, dan tanpa agensi, sedangkan laki-laki dan maskulinitas secara simbolis diasosiasikan sebagai sosok yang aktif, kuat, berkuasa, kekerasan, dan agresif, terutama dalam wacana yang berkaitan dengan perang (Cohn, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa patriarki tidak hanya merupakan bentuk dominasi institusional dan politik, tetapi juga merupakan bentuk hegemoni budaya.
Weiss (2018) mengacu pada para feminis dan nasionalis Kurdi yang mengkritik masyarakat Kurdi karena struktur patriarkis dan kepatuhannya pada peran gender tradisional. Meskipun masyarakat patriarkis tidak hanya terjadi di Rojava atau Timur Tengah, struktur patriarki yang dimaksud dalam masyarakat Kurdi sering kali dikaitkan dengan konsep Kandiyoti (1988) tentang “patriarki klasik” (Weiss, 2018). Deskripsi Kandiyoti (1988) tentang “patriarki klasik” mencerminkan masyarakat dengan dominasi maskulin di mana laki-laki paling senior dalam keluarga menjalankan kekuasaan dan otoritas atas semua orang, dan di mana anak perempuan dinikahkan ke dalam rumah tangga baru di mana mereka berada di bawah kekuasaan dan otoritas laki-laki dan perempuan yang lebih senior di dalam keluarga, yang berujung pada siklus kehidupan patrilineal yang penuh dengan subordinasi (hlm. 278 - 282). Dengan demikian, perempuan Kurdi di Rojava mengalami dominasi dan penindasan tidak hanya karena etnis mereka, tetapi juga karena jenis kelamin mereka. Akibat dari struktur kekuasaan patriarkis dan hierarki gender ini, perempuan di Rojava secara umum tidak hadir dalam kehidupan publik, mengalami kekerasan fisik dan mental, serta menjadi sasaran kontrol dan dominasi laki-laki atas kehidupan mereka.
Struktur yang menindas inilah yang ingin diatasi oleh revolusi Rojava. Berpijak pada tulisan-tulisan dan ide-ide Abdullah Öcalan, revolusi ini berusaha menciptakan masyarakat baru yang bercita-cita untuk menggantikan struktur-struktur yang mendominasi yang berakar pada negara, nasionalisme, kapitalisme, dan yang paling penting adalah patriarki. Patriarki, melalui normalisasi hegemoni maskulin, dominasi, dan kekerasan, merupakan alasan dari struktur negara, kapitalisme, dan nasionalisme yang menindas. Dalam pandangan Öcalan, patriarki memunculkan struktur sistematis dari ketidaksetaraan dan pemaksaan oleh negara, dominasi maskulin, identitas gender hirarkis ‘laki-laki’ dan ‘perempuan’, serta perbudakan laki-laki dan perempuan (Knapp et al., 2016). Öcalan (2017) berargumen bahwa kapitalisme adalah kelanjutan dari eksploitasi yang mengakar pada alam dan masyarakat, dan bersama dengan negarabangsa, kapitalisme merepresentasikan laki-laki dominan yang dilembagakan. Titik sentral pembebasan dari struktur yang mendominasi yang muncul dari patriarki ini adalah pembebasan perempuan. Sebagaimana dirangkum dalam katakata seorang perempuan Rojava: "Anda tidak bisa menyingkirkan kapitalisme tanpa menyingkirkan negara. Dan anda tidak bisa menyingkirkan negara tanpa menghilangkan patriarki" (Graber, 2016, hlm. xviii). Dengan menghancurkan patriarki, kita bisa membebaskan perempuan dan pada saat yang sama menyingkirkan negara yang bertanggung jawab atas penindasan terhadap Kurdi. Obat penawarnya dapat ditemukan dalam “konfederalisme demokratis”.
Perlawanan Melalui Konfederalisme Demokratis
“Konfederalisme demokratis” adalah gagasan Öcalan tentang “demokrasi tanpa negara” (Öcalan, 2017, hlm. 39).
Prinsip-prinsip konfederalisme demokratis adalah demokrasi radikal dan otonomi demokratis. Otonomi demokratis mensyaratkan masyarakat yang terstruktur di sekitar unit-unit pengambilan keputusan yang mengorganisir diri sendiri, mengatur diri sendiri, partisipatif, terdesentralisasi, dan dari bawah ke atas (Knapp et al., 2016). Unit-unit pengambilan keputusan dari bawah ke atas yang partisipatif memungkinkan partisipasi yang luas dan kebebasan berekspresi bagi semua kelompok masyarakat, tanpa memandang etnis, jenis kelamin, agama, identitas budaya, afiliasi partai, atau ideologi (Öcalan, 2017). Pada praktiknya, konfederalisme demokratis di Rojava telah diperkenalkan pada 2011 oleh PYD (Partai Persatuan Demokratik) yang terkait dengan PKK, salah satu partai oposisi utama Kurdi Suriah dan mitra politik unit militer Kurdi YPG/YPJ, yang memprakarsai pendirian Majelis Rakyat Kurdistan Barat (MGRK) (Knapp et al., 2016). MGRK mengorganisir masyarakat baru ini ke dalam dewan, komisi, dan badan koordinasi, dan memilih badan koordinasi TEV-DEM (Gerakan Masyarakat Demokratis - Tevgera Civaka Demokratik). Menurut Knapp dkk. (2016), sistem MGRK terdiri dari empat tingkat dewan yang otonom dan terorganisir secara mandiri, yang terhubung melalui struktur piramida dari bawah ke atas. Dewan terkecil adalah komune, yang selanjutnya meluas melalui tingkat lingkungan dan distrik hingga ke MGRK atau Dewan Rakyat, yang pada gilirannya mewakili setiap kanton di Rojava (Shahvisi, 2018). Meskipun setiap tingkat diwakili di tingkat organisasi yang lebih tinggi, kekuasaan dan otoritas muncul dari tingkat terendah, yaitu komune. Di komune, setiap warga bebas untuk terlibat dalam segala bentuk proses pengambilan keputusan, sehingga memastikan struktur organisasi yang terdesentralisasi, partisipatif, dari bawah ke atas, dan akar rumput (Öcalan, 2017). Sistem pengorganisasian diri ini merupakan demokrasi partisipatoris radikal, memastikan masyarakat yang tidak hirarkis, tidak diskriminatif, dan otonom, yang membuat perbatasan dan negara menjadi tidak penting.
Melalui tingkat-tingkat organisasi masyarakat yang otonom ini, konfederalisme demokratis menawarkan sebuah alternatif bagi negara bangsa yang bersifat kesatuan, tersentralisasi, dari atas ke bawah, dan militeristik. Dalam hal ini, konfederalisme demokratis menentang dominasi dengan menantang negara bangsa. Namun, dengan menempatkan feminisme, kesetaraan gender, dan perempuan sebagai pusat revolusi dan diintegrasikan ke dalam semua bentuk organisasi baru, revolusi Rojava juga menantang patriarki. Seperti yang dijelaskan secara rinci oleh Knapp dkk. (2016), prinsip kesetaraan gender memanifestasikan dirinya dalam struktur masyarakat Rojava dalam berbagai bentuk. Pertama, prinsip kepemimpinan ganda berlaku di mana-mana - di mana setiap tingkat komune, dewan, komisi, atau pengadilan harus memiliki dua wakil ketua yang dipilih secara demokratis, di mana salah satunya haruslah seorang perempuan. Kedua, kuota gender berlaku dengan cara yang sama untuk semua lembaga beragam gender untuk memastikan representasi politik yang setara, di mana perempuan yang terpilih secara demokratis harus mencapai minimal 40 persen. Ketiga, ada komune perempuan dan dewan perempuan yang terpisah di setiap distrik sebagai tambahan dari dewan beragam gender yang bertujuan untuk memajukan kepentingan perempuan.
Pada akhirnya, ada beberapa perubahan pada undangundang dan sistem peradilan. Pernikahan anak, pernikahan paksa, poligami, pembayaran mas kawin, pembunuhan demi menjaga kehormatan, dan kekerasan berbasis gender, termasuk pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga adalah ilegal, dan aborsi dilegalkan (Shahvisi, 2018). Selain itu, sistem peradilan bertujuan untuk mengikuti struktur nonhirarkis, di mana rekonsiliasi sengketa hukum bertujuan untuk dicapai melalui konsensus daripada pemungutan suara formal (Kakaee, 2020). Pasukan keamanan dilatih dalam teori feminis dan anti-kekerasan sebelum mereka diizinkan untuk menggunakan senjata (Graber & Ögünç, 2016). Ada Komite Perdamaian dan Konsensus perempuan yang terpisah untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan patriarki, yang hanya terdiri dari perempuan untuk membatasi bias patriarki dan gender yang dapat mempengaruhi keputusan (Kakaee, 2020).
Bentuk-bentuk kontrol dan dominasi hierarkis telah digantikan oleh bentuk-bentuk partisipasi non-hierarkis, bentuk-bentuk kontrol patriarkis yang eksplisit seperti kawin paksa, pembunuhan demi kehormatan, dan kriminalisasi kekerasan berbasis gender, perempuan menjalankan kontrol dan otonomi atas tubuh mereka dan hal-hal yang berhubungan dengan diri mereka sendiri, serta perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi secara setara dalam politik dan masyarakat secara luas. Perubahan institusional dan struktural yang dilakukan pada organisasi masyarakat di Rojava yang mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender di semua tingkat dan bentuk masyarakat, dengan demikian menunjukkan bagaimana perempuan dan feminisme menjadi kekuatan penting dalam perlawanan terhadap dominasi dan patriarki.
Namun demikian, jelas bahwa perlawanan perempuan juga meluas di luar perubahan institusional dan struktural. Perempuan menjalankan otonomi yang lebih besar atas kehidupan mereka sendiri, memperoleh kemandirian ekonomi yang lebih besar, dan memperoleh kemandirian dari pernikahan yang lebih besar karena semakin banyak perempuan yang memilih untuk menceraikan suami mereka
(Knapp et al., 2016). Perempuan menemukan bentuk-bentuk ekspresi baru dalam sejarah, seni, sains, dan estetika. Sejak 2011, perempuan telah mengembangkan konsep jineologi, “ilmu pengetahuan” tentang perempuan (jin), sebuah bentuk khusus feminisme Kurdi yang bertujuan untuk mengoreksi ketiadaan perempuan dalam penulisan sejarah dan ilmu pengetahuan, dengan alasan bahwa pengetahuan pun telah menjadi korban dominasi patriarki (Knapp dkk., 2016; Shahvisi, 2018). Baik laki-laki maupun perempuan menerima pelatihan dan pendidikan dalam bidang jineologi dan sejarah penindasan, dan laki-laki diajari cara mengatasi perilaku gender, stereotip, dan penindasan, yang juga bertujuan untuk mereformasi maskulinitas (Shahvisi, 2018). Semua ini menunjukkan keberadaan agensi dan subjektivitas perempuan yang jelas, yang bertentangan dengan paradigma patriarki yang menggambarkan perempuan sebagai objek, penurut, dan pasif. Seperti yang dikatakan oleh Şimşek & Jongerden (2018), revolusi Rojava dan perempuan “merangkul politik” datang bersamaan dengan munculnya subjektivitas baru perempuan Kurdi dan kemunculan perempuan sebagai “aktor yang menentukan nasibnya sendiri” (hlm. 17). Dengan demikian, perempuan di Rojava melalui konfederalisme demokratis dan prinsip-prinsip feminis telah melawan dominasi dari struktur nasionalis dan patriarkis yang menindas, dengan cara melawan persepsi gender yang menganggap perempuan tidak memiliki agen dan tunduk, dan sebagai gantinya menampilkan bentuk-bentuk subjektivitas politik dan budaya yang baru.
Perlawanan Melalui Feminisme Militan
Abdullah Öcalan (2017) menyatakan bahwa pembebasan dan kesetaraan perempuan hanya dapat dicapai melalui perjuangan demokratis, dan bahwa patriarki, kapitalisme, dan kekerasan berasal dari dan ditopang oleh militerisme dan seksisme. Banyak feminis yang memiliki pandangan yang sama dengan Öcalan. Cynthia Cockburn (2010), misalnya, berpendapat bahwa perang memperdalam perbedaan gender yang sudah ada sebelumnya dan menghasilkan identitas gender seperti maskulinitas bersenjata dan feminitas yang menjadi korban. Yang terpenting, Cockburn berargumen bahwa relasi gender patriarkis semacam itu melanggengkan dan menormalisasi perang dan kekerasan, dan oleh karena itu menjadi penyebab utama munculnya militerisasi. Relasi gender patriarkis “membuat perang dapat dipikirkan” dan “perdamaian sulit dipertahankan” (Cockburn, 2010, h. 149). Dengan cara yang sama, Cohn (2013) berargumen bahwa militerisme dan kelompok-kelompok bersenjata bergantung pada dua jenis gender yang sama untuk dapat berfungsi, yang kemudian melegitimasi dan menormalkan kekerasan seksual berbasis gender. Pemahaman tentang bagaimana dinamika gender patriarkis berhubungan dengan perang, militerisme, dan perempuan membentuk sikap feminis yang antimiliterisme, justru karena militerisme dianggap menjunjung tinggi struktur gender patriarkis yang menindas dan kejam. Demikian juga, seperti yang dikatakan Cockburn (2010), mengakhiri patriarki secara krusial juga diperlukan untuk mengakhiri militerisme. Lalu bagaimana mungkin bagi perempuan Kurdi untuk merekonsiliasi cita-cita feminis mereka dengan keterlibatan dalam perang bersenjata?
Masalah yang dihadapi gerakan perempuan Kurdi di Rojava dengan demikian muncul dari dilema tentang bagaimana gerakan perempuan yang didasarkan pada prinsipprinsip feminis yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan mengakhiri patriarki dapat secara bersamaan terlibat dalam kegiatan berbasis militer yang melanggengkan struktur yang sama dengan yang mereka perjuangkan. Perempuan Kurdi telah terlibat dalam gerakan bersenjata jauh sebelum revolusi Rojava, terutama dalam unit PKK yang seluruhnya perempuan, YJA-Star (Kocabiçak, 2016), tetapi Unit Perlindungan Perempuan (YPJ) yang seluruhnya perempuan di Suriah, yang tumbuh sejajar dengan unit campuran YPG, baru terbentuk pada April 2013 (Knapp et al., 2016). Menurut Knapp dkk. (2016), YPJ tumbuh sejalan dengan pemahaman bahwa pembebasan masyarakat membutuhkan pembebasan perempuan (h. 135). Meskipun YPG dan YPJ dianggap memiliki nilai yang sama, YPJ merupakan ruang otonom khusus perempuan (Shahvisi, 2018). Shahvisi (2018) berargumen bahwa ruang-ruang otonom inilah yang menjadi kunci dalam mengatasi peran gender patriarkis dan melawan maskulinitas. Struktur otonom YPJ, komitmennya terhadap konfederalisme demokratis dan kesetaraan gender yang menyatu dengan komitmennya untuk melawan maskulinitas dan relasi gender patriarki, menawarkan satu penjelasan tentang bagaimana perempuan militan Kurdi memecahkan dilema untuk terlibat dalam militerisme sekaligus menantang struktur dan dominasi patriarki pada saat yang bersamaan. Perempuan dalam revolusi Rojava telah menunjukkan hal ini setidaknya dalam dua cara.
Pertama, dapat dikatakan bahwa para kombatan perempuan secara fisik dan langsung melawan patriarki dan dominasi melalui resistensi militer mereka terhadap kelompok-kelompok patriarki seperti ISIS. Perempuan dalam YPG dan YPJ memiliki peran utama dalam perlawanan terhadap ISIS di Suriah, sebuah kelompok yang terkenal dengan bentuk-bentuk penindasan dan dominasi patriarki yang ekstrim terhadap perempuan (Dirik, 2017). Diperkirakan bahwa perempuan merupakan 35 persen dari seluruh pasukan
Kurdi, dan perempuan telah memainkan peran aktif dalam pertempuran, dan akhirnya kalah, melawan ISIS dan kelompok-kelompok serupa (Bengio, 2016). Selain itu, ada bukti lain yang bisa dianggap sebagai taktik militer “gender”. Seorang kombatan perempuan yang diwawancarai oleh Knapp dkk. (2016) menjelaskan bagaimana para jihadis percaya bahwa jika mereka dibunuh oleh seorang perempuan, mereka tidak akan masuk surga. Perempuan menggunakan hal ini menjadi peluang mereka dengan mencoba menakut-nakuti lawan: "‘Mereka takut pada perempuan,’ kata seorang pejuang lainnya. 'Ketika kami bertarung, kami berteriak dengan keras, jadi mereka pasti akan mendengar suara kami'" (Knapp et al., 2016, h. 143). Keterlibatan aktif perempuan dalam mempertahankan Rojava lebih dari sekadar aksi simbolis. Dalam hal ini, perlawanan militer perempuan terhadap ISIS dapat ditafsirkan sebagai kekuatan fisik untuk melawan patriarki dan dominasi.
Selain itu, kita dapat meluaskan argumen mengenai perlawanan militer secara fisik terhadap serangan dari luar ke Rojava yang menekankan pada pertahanan diri terhadap kekuatan-kekuatan yang menindas dan perlindungan terhadap konfederalisme demokratis dan prinsip-prinsip feminis. Dalam hal ini, penggunaan model pertahanan militer justru dapat dipertahankan sebagai sarana untuk melindungi prinsipprinsip feminis dan kesetaraan gender. Paradoksnya, keterlibatan dalam militerisme patriarkis kemudian menjadi cara untuk melawan patriarki dengan cara melindungi cita-cita feminis. Knapp dkk. (2016) berargumen bahwa Rojava diserang oleh ISIS dan sekutunya yang diawali dengan serangan terhadap Kobanî pada 2014 terutama karena perlawanannya terhadap patriarki, kapitalisme, dan prinsipprinsip konfederalisme demokratis serta feminis. Hal ini tidak hanya menunjukkan kerapuhan dan kerentanan proyek politik
Rojava terhadap ancaman dari luar, tetapi juga memberikan argumen untuk kekuatan pertahanan diri yang kuat dan mempertahankan tingkat minimum pertahanan militer di Rojava. Kebutuhan akan pasukan pertahanan diri yang memadai baru-baru ini diperkuat setelah meningkatnya agresi militer yang ditunjukkan oleh Turki. Knapp dkk. (2016) berpendapat bahwa Rojava tidak akan ada tanpa pasukan pertahanan diri yang kuat, dan tanpa mereka, Kurdi akan terusir sejak lama.
Dirik (2017) memperluas argumen mengenai pertahanan diri lebih dalam. Dia berpendapat bahwa pertahanan diri lebih dari sekadar perlindungan fisik terhadap diri sendiri. Sebaliknya, konfederalisme demokratis itu sendiri merupakan bentuk pertahanan diri. Konfederalisme demokratis menjadi benteng yang memungkinkan kehidupan tanpa dominasi. Konfederalisme demokratis menjadi struktur yang melindungi identitas, eksistensi, kebebasan, dan otonomi Kurdi di Rojava. Seperti yang dikatakan Dirik (2017): “jika para perempuan di Kobane dan di tempat lain mampu mempertahankan diri dari serangan ISIS, itu karena perlawanan mereka diiringi dengan revolusi sosial yang mendalam yang terjadi di dalam masyarakat” (h. 79). Dengan demikian, pertahanan diri melalui perlawanan militer dan konfederalisme demokratis berjalan seiring. Dengan kata lain, jika pertahanan diri melalui perlawanan militer merupakan bentuk pertahanan fisik, maka konfederalisme demokratis adalah bentuk pertahanan ideologis.
Kedua, militerisasi perempuan secara bersamaan menantang peran dan stereotip gender yang hegemonik. Dengan memungkinkan adanya konsepsi dan ekspektasi baru tentang peran gender, proses militerisasi itu sendiri dapat mengarah pada tantangan terhadap struktur kekuasaan patriarki yang mendominasi. Banyak literatur tentang Rojava telah mengkritik penggambaran orientalis dan sensasional media Barat tentang pejuang perempuan Kurdi karena mengobjektifikasi, memfetiskan, melemahkan, dan mendepolitisasi upaya politik dan militansi mereka (Begikhani dkk., 2018; Dirik, 2014; Kardaş & Yesiltaş, 2017; Shahvisi, 2018; Şimşek & Jongerden, 2018). Berlawanan dengan upaya depolitisasi yang dilakukan oleh Barat terhadap para pejuang gerilyawan perempuan Kurdi, perempuan justru melampaui norma-norma gender patriarkis dengan memasuki ruang-ruang tradisional yang sangat maskulin seperti militer dan menentang norma-norma gender yang dominan. Memang, para militan perempuan di dalam YPJ telah menekankan bahwa tugas utama mereka bukan hanya untuk berperang, tetapi juga untuk menciptakan kembali masyarakat dan kebebasan bagi semua gender (Bay, 2016). Mereka menekankan bahwa perang telah mempercepat proses transformasi, dan bahwa perang telah memungkinkan runtuhnya persepsi gender, seperti bahwa perempuan tidak dapat memegang senjata, bertempur, atau melakukan tugastugas yang didominasi oleh laki-laki, yang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Seorang pejuang YPJ mengatakan: “YPJ telah mendobrak stereotip dan kemudian perempuan mengatakan ‘kami tidak hanya berada di dapur, di rumah, dan di tempat persalinan, kami juga ada di semua bidang dalam masyarakat ini’” (Bay, 2016, h. 58).
Militerisasi perempuan juga memungkinkan pemahaman baru tentang peran gender yang dominan bagi laki-laki. Knapp dkk. (2016) menyatakan bahwa laki-laki muda di unit militer gabungan ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh perempuan, seperti membersihkan rumah, memasak, dan mencuci pakaian untuk pertama kalinya. Hal ini menyiratkan bahwa perang itu sendiri telah menciptakan peluang yang diperlukan untuk mempercepat perlawanan terhadap dominasi dan patriarki, khususnya tantangan terhadap norma-norma gender yang mendominasi. Unit militer PKK yang seluruhnya perempuan, YJA-Star telah menyuarakan sudut pandang ini. Mereka berpendapat bahwa militerisasi perempuan merupakan hal yang penting dan diperlukan dalam mewujudkan prinsip-prinsip feminis dan mencapai emansipasi perempuan (Kocabiçak, 2016). Militerisasi dianggap sebagai “instrumen kesetaraan” dan konstitutif dalam penciptaan diri dan kesadaran diri perempuan Kurdi, dan satu-satunya cara yang memungkinkan untuk membebaskan gender mereka dan “menjadi kekuatan” dalam masyarakat di mana struktur yang menindas mendominasi (Kocabiçak, 2016, h. 63).
Militerisme telah memungkinkan penegasan, rekonseptualisasi, dan reimajinasi peran gender patriarkis, di mana laki-laki dan perempuan telah memasuki ruang-ruang gender yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi interpretasi patriarkis. Ketika perempuan telah memasuki ruang-ruang yang sebelumnya maskulin, laki-laki telah memasuki ruang-ruang yang sebelumnya feminin. Hasilnya adalah runtuhnya binari gender dan kaburnya peran gender patriarkis dan struktur dominasi, yang secara bersamaan bekerja untuk mengurangi sifat patriarkis militerisme. Dalam hal ini, keterlibatan perempuan dalam militerisme di Rojava telah terbukti sebagai jalan pembebasan, realisasi prinsipprinsip feminis, dan kekuatan perlawanan terhadap dominasi dan patriarki. Pada bagian berikut dan terakhir, keterbatasan temuan ini, termasuk pertanyaan apakah Rojava secara bersamaan menemukan cara untuk mendamaikan feminisme dengan militerisme, akan dibahas.
Diskusi dan Kesimpulan
Tulisan ini berargumen bahwa perempuan dan feminisme merupakan kekuatan perlawanan terhadap patriarki dan dominasi melalui kombinasi konfederalisme demokratis dan perlawanan militer. Keterlibatan perempuan dalam konfederalisme demokratis telah memungkinkan tumbuhnya struktur masyarakat dan bentuk-bentuk organisasi baru yang menjamin masyarakat yang tidak hirarkis, tidak diskriminatif, feminis, dan setara gender, yang menantang penindasan dan patriarki. Tegaknya konfederalisme demokratis, yang secara tepat bertujuan untuk mengakhiri struktur-struktur yang menindas seperti kapitalisme, patriarki dan negara-bangsa, juga dapat ditafsirkan sebagai kekuatan perlawanan itu sendiri. Upaya perempuan untuk melindungi, mempromosikan, dan berpartisipasi dalam konfederalisme demokratis dan prinsipprinsip feminis dengan demikian sangat penting bagi perlawanan terhadap dominasi dan patriarki. Hal ini terutama terbukti melalui keterlibatan mereka dalam militerisme.
Keterlibatan mereka dalam militerisme dalam hal ini tidak hanya menentang dominasi dan patriarki secara fisik melalui kekalahan organisasi patriarki seperti ISIS, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap struktur konfederasi feminis dan demokratis yang diperlukan untuk mengakhiri penindasan terhadap perempuan dan orang Kurdi secara umum di Rojava. Dengan demikian, melalui partisipasi dan perlindungan konfederalisme demokratis, perempuan di Rojava juga menentang dominasi dan patriarki. Selain itu, esai ini juga berargumen bahwa perlawanan perempuan terhadap dominasi dan patriarki juga melampaui perubahan institusional dan organisasi. Melalui promosi feminisme dan militerisasi, perempuan secara bersamaan menunjukkan bentuk-bentuk agensi dan subjektivitas baru yang tidak hanya menantang maskulinitas dominan, tetapi juga feminitas dominan. Konfigurasi ulang perempuan terhadap ruang gender maskulin telah memungkinkan terjadinya reimajinasi peran gender yang hegemonik. Menantang norma-norma gender yang hegemonik merupakan komponen penting dalam perlawanan mereka terhadap patriarki dan dominasi.
Tantangan masih terus ada. Esai ini juga mengangkat pertanyaan apakah para perempuan di Rojava telah menemukan cara untuk mendamaikan feminisme dengan militerisme. Seperti yang telah dibahas, keterlibatan mereka dalam militerisme maskulin tradisional tidak dapat disangkal menimbulkan masalah konseptual. Kaum feminis telah lama berargumen bahwa militerisasi memperdalam hubungan kekuasaan patriarki dan dengan demikian menormalisasi dan melanggengkan perang dan kekerasan. Dengan demikian, militerisasi perempuan secara tidak sengaja berisiko menegakkan struktur dominasi dan penindasan yang sama yang ingin mereka lawan. Hal ini menyiratkan bahwa perempuan di Rojava yang berjuang untuk menegakkan prinsip-prinsip feminis tradisional tentang anti-militerisme dan kesetaraan gender harus menghindari adopsi maskulinitas militan yang menormalkan perang dan kekerasan. Penelitian Duzel (2018) tentang mantan gerilyawan PKK perempuan di Turki sebelum revolusi Rojava menyoroti bagaimana dilema ini dapat terjadi.
Dia menunjukkan bagaimana keberadaan gerilyawan perempuan dapat mengganggu sekaligus memperkuat binari gender dalam militerisme. Dia menunjukkan bagaimana pejuang perempuan pada awalnya “memahami feminitas mereka melalui stereotip gender binari”, dan cita-cita baru tentang “ keperempuanan maskulin” muncul, di mana perempuan mengadopsi ciri-ciri dan nilai-nilai tubuh maskulin dan menolak ciri-ciri feminin tradisional (Duzel, 2018, hlm. 144-145). Begikhani dkk. (2018) menegaskan kembali bagaimana partisipasi perempuan dalam militerisme dapat menjadi bagian dari “peningkatan militerisasi masyarakat Kurdi yang bermasalah”, ditambah dengan berkembangnya pola pikir yang membenarkan penggunaan kekerasan sebagai sarana keadilan dan harapan (hlm. 10). Jika normalisasi dan pembenaran militerisasi telah atau terus terjadi di Rojava, maka perempuan di Rojava akan kesulitan untuk mendamaikan nilai-nilai feminis mereka dengan keterlibatan mereka dalam militerisme. Kemudian, militerisasi berisiko menjadi ancaman, alih-alih menjadi kekuatan perlawanan, terhadap dominasi dan patriarki yang mereka tantang.
Namun demikian, seperti yang ditunjukkan oleh Duzel (2018), identitas dominan keperempuanan maskulin pada gilirannya juga ditantang di antara gerilyawan perempuan di PKK. Ketika unit-unit perempuan mendapatkan otonomi yang lebih besar, begitu pula upaya mereka untuk menanggalkan maskulinitas dan menumbuhkan cita-cita militan feminis. Transformasi yang dilakukan oleh gerilyawan perempuan di PKK tidak hanya menggambarkan risiko, tetapi juga peluang, dari militerisme untuk membatasi dan memberdayakan perempuan dan upaya-upaya feminis. Hal ini juga menggambarkan bagaimana militerisme dan perlawanan terhadap satu bentuk hegemoni dapat menjadi sumber dari bentuk-bentuk hegemoni baru dan subjektivitas yang mendominasi. Al-Ali dan Tas (2018) menggambarkan bagaimana konservatisme sosial terkait seksualitas telah mendominasi gerakan Kurdi, juga di Rojava. Para militan perempuan dan laki-laki, baik yang heteroseksual maupun homoseksual, diharuskan untuk tidak melakukan relasi seksual. Mereka berargumen bahwa seksualitas dan kebebasan seksual telah menjadi hal yang tabu dan konsepsi gender tentang kemurnian perempuan menjadi lebih signifikan. Para militan menjadi sasaran subjektivitas moral baru dari selibat yang dipaksakan dan menjadi “militan tanpa seks” (Al-Ali & Tas, 2018, hlm. 18). Penelitian lain telah menunjukkan bagaimana Rojava masih tunduk pada tatanan heteronormatif, di mana kelompok LGBTQ menghadapi diskriminasi, kurangnya hak, ketidakamanan fisik, dan ketakutan akan serangan karena orientasi seksual mereka (Ghazzawi, 2017).
Poin-poin ini menggambarkan bagaimana perlawanan perempuan dan feminisme terhadap patriarki dan dominasi belum mencapai titik akhir. Sebaliknya, pengalaman Rojava dalam konfederalisme demokratis dan tantangan terus menerus terhadap norma-norma gender yang hegemonik sejak awal merupakan sebuah proses. Rojava adalah sebuah proyek politik ambisius yang masih dalam tahap pengembangan. Memang, kata “perlawanan” menyiratkan perjuangan yang gigih dan bukan kemenangan akhir. Apakah perempuan di Rojava telah berhasil mendamaikan militerisme dengan feminisme, mungkin masih terlalu dini untuk ditentukan. Namun, untuk saat ini, tulisan ini telah membela penggunaan militerisme untuk tujuan pertahanan diri saat ini dan karena adanya kebutuhan untuk melindungi konfederalisme demokratis dan prinsip-prinsip feminis dari para penyerang eksternal. Pembelaan terhadap penggunaan militerisme ini secara alamiah akan melemah jika Rojava terus menormalkan dan membenarkan militerisme untuk tujuan pertahanan diri jika ancaman dari luar sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, dalam lanskap politik saat ini, ancaman dari luar sepertinya tidak akan hilang dalam waktu dekat.
Diambil dari DudukDuduk
Diterjemahkan oleh MOT3C’S
(yang pertama kali dipublikasikan pada April 10, 2025)
Diarsipkan oleh Archipelago Anarchist Archive (2025)