Baca PDF (OCR): Tanpa Negara, Tanpa Kapitalis (Skripsi)

Tanpa Negara, Tanpa Kapitalis (Studi Dinamika Formasi dan Perjuangan Kelompok-Kelompok Anarkis di Indonesia Periode 1999-2010)

Skripsi

No: 2684

Disusun Oleh:

Ferdhi Fachrudin Putra 06/196001/SP/21717

JURUSAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2011

Abstraksi

Selama satu dekade, gerakan anarkisme di Indonesia tidak terlepas dari berbagai masalah internal organisasi. Pasang-surut, bubar-bentuk afinitas mewarnai perjuangan kelompok tersebut. Pun, masalah pendanaan organisasi yang menjadi hambatan cukup vital, mengingat para anarkis adalah mereka yang menentang sistem ekonomi mapan kapitalisme, sehingga secara langsung mereka tersingkir dari sistem dominan tersebut. Do It Yourself sebagai gagasan nilai perlawanan terhadap sistem ekonomi mapan pun belum bisa dilakukan karena keterbatasan skill individu-individu tersebut.

Berbicara mengenai Anarkisme, sepertinya tidak lagi relevan bila mengorelasikannya secara langsung dengan kekerasan dan ketidakteraturan semata. Karena, nyatanya Anarkisme mempunyai esensi ideologis yang lebih mendalam. Anarkisme merupakan sebuah ideologi gerakan sosial yang menentang struktur kekuasaan hirarkis dan menolak segala bentuk eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya. Anarkisme adalah sebuah ideologi politik yang muncul sejak paruh abad ke-19 yang kemudian menjelma menjadi sebuah gerakan perlawanan menentang negara sebagai representasi struktur hirarkis, dan kaptalisme yang dianggap sebagai sumber penindasan, tak terkecuali di Indonesia. Studi ini coba mengungkap dinamika formasi dan perjuangan kelompok anarkis di Indonesia yang bisa digolongkan sebagai aktor baru dalam gerakan sosial di negeri ini. Penelitian dengan corak studi kasus ini, akan menggunakan metode oral history sebagai pisau untuk menggali fakta-fakta yang ada mengenai gerakan tersebut. Sebagai representasi, kelompok anarkis di Bandung dan Yogyakarta pada periode 1999-2010 menjadi objek penelitian ini. Karena, mereka bisa dianggap cukup relevan untuk memperlihatkan garis besar dinamika formasi kelompok anarkis di Indonesia.

Pada 1999, dengan berbekal sedikit ide anarkisme, sekelompok anak muda dari sebuah komunitas punk di Bandung memutuskan untuk bergabung dengan sebuah partai berhaluan Kiri yang saat itu tengah naik daun, pasca keruntuhan Rezim Orde Baru, yakni Partai Rakyat Demokratik (PRD). Keinginan mereka untuk bisa ikut serta dalam ‘perubahan’ menuju tatanan masyarakat yang lebih baik, menjadi faktor utama. Keinginan itu pun dimanifestasikan dalam sebuah organisasi semi-formal yang disebut Front Anti Fasis (FAF), yang kemudian menjadi organisasi sayap bagi PRD. FAF kemudian menjaring individuindividu anarkis dari berbagai wilayah di Indonesia dan membentuk Jaringan Anti Fasis Nusantara (JAFNUS). Namun, di tengah aktivitasnya, FAF mengundurkan diri dari PRD. Alasannya: FAF kecewa karena PRD dinilai diskriminatif terhadap mereka yang ‘anarkis’. FAF dan JAFNUS pun membubarkan diri.

Tetapi tidak berhenti di situ, para anarkis dan kelompok-kelompoknya mulai bermunculan. Beberapa diantaranya berada di Bandung dan Yogyakarta. Semangat mereka adalah untuk menumbuhkan gerakan yang sudah dibangun oleh FAF dan JAFNUS. Kelompok-kelompok kerja kecil yang di kalangan anarkis disebut sebagai afinitas mulai bermunculan dan melakukan aktivisme anarkisnya. Membumikan anarkisme lewat literatur alternatif, hingga solidaritas terhadap masyarakat marjinal yang direpresi negara dan kapital, menjadi fokus kerja dari afinitas-afinitas tersebut.

Dengan berbagai hambatan perjuangan, ternyata anarkisme tetap bertahan dan afinitasafinitas baru mulai bermunculan. Bagaimana mungkin? Penyebab utamanya adalah anarkisme merupakan ide yang dibangun atas dasar kesadaran perlawanan, bukan indoktrinasi. Itulah yang membuat anarkisme terus bertahan dan berkembang hingga saat ini. Pasang-surut perjuangan kelompok anarkis, tidak membuat individu-individu terlena dan akhirnya menghilang. Bergerak secara individual dalam pikiran, menjadi aktivitas sederhana yang bisa dilakukan seorang anarkis ketika wadah aktivisme kolektif belum ada. Melihat dari konsistensi individu-individu tersebut, bukan tidak mungkin gerakan anarkisme akan bertahan lama dan menjadi sebuah gerakan alternatif yang besar dan memiliki peran signifikan dalam konstelasi politik di Indonesia. Selamat membaca.

DAFTAR ISI

Abstraksi ............................................................................................................. i Daftar Isi .............................................................................................................. ii BAB SATU Pendahuluan........................................................................................................ 1 A. Latar Belakang Masalah................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah............................................................................................. 6 C. Tujuan Penelitian.............................................................................................. 6 D. Landasan Teori................................................................................................. 7 D.1. Gerakan Sosial Klasik & Gerakan Sosial Baru................................... 9 D.2. Sejarah Singkat Pemikiran Anarkisme ............................................. 14 E. Metodologi Penelitian....................................................................................... 23 E.1. Metode Penelitian................................................................................. 23 E.2. Teknik Pengumpulan Data................................................................... 26 E.2.1. Objek Kajian................................................................................ 26 E.2.2. Jenis Data..................................................................................... 26 E.2.3. Sumber Data................................................................................. 27 E.2.4. Teknik Analisis Data.................................................................... 28 F. Sistematika Penulisan........................................................................................ 29 BAB DUA Ekspansi Kapitalisme & Negara......................................................................... 31 A. Mengapa Kapitalisme Menyebalkan................................................................. 33 B. Negara sebagai Agen Kapitalisme: Perspektif Anarkisme................................ 39 C. Anarkisme: Menghancurkan Kapitalisme sekaligus Negara.............................. 46 BAB TIGA FAF: Cikal Kelompok Anarkis(me) di Indonesia............................................. 49 A. Subversifitas PRD sebagai Pemicu Kemunculan FAF..................................... 53 B. Menbentuk FAF, Menggagas JAFNUS......................................................... 55 C. Kekecewaan dan Bubarnya FAF..................................................................... 59 D. Anarkisme Mempertahankan Eksistensi......................................................... 60

BAB EMPAT

Kemunculan Kolektif-Kolektif Anarkis(me) di Bandung dan Yogyakarta.... 62 A. Bandung: Dari Geng “Behom”, Utopian, KKK, hingga Apokalips.................. 67 A.1. Geng “Behom”: Perusak Properti.......................................................... 67 A.2. Utopian: Penjelmaan FAF..................................................................... 71 A.3. Kolektif Kontra-Kultura (KKK): Penebar ‘virus’ Anarkisme............... 72 A.4. Apokalips: Babak Baru eks KKK.......................................................... 76 B. Yogyakarta: Arus Bawah, Affinitas dan Alexis................................................. 81 B.1. Kolektif Arus Bawah: Pionir Kolektif Anarkis di Yogyakarta.............. 81 B.2. Affinitas: Mewujudkan Afiniti............................................................. 85 B.3. Alexis Infohouse: Keseriusan Solidaritas.............................................. 88 C. Memperjuangkan Konsolidasi............................................................................ 91 C.1. Jaringan Anti-Otoritarian....................................................................... 91 C.2. Pekan Anti-Otoritarian........................................................................... 95

BAB LIMA

Anarkisme: Awal Perjalanan Sebuah Perlawanan Alternatif......................... 97 A. Transformasi Gerakan Anarkisme di Indonesia: Sebuah Temuan................... 97 B. Anarkisme di Indonesia: Antara Fakta dan Teori ............................................ 100 C. Mencari Bentuk Anarkisme: Sebuah Refleksi.................................................. 102

Bibliografi.............................................................................................................. 106

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Pembangkangan, dalam pandangan siapa saja yang pernah membaca sejarah, adalah nilai asal manusia. Lewat pembangkanganlah kemajuan dicapai, lewat pembangkangan dan lewat pemberontakan.”

-Oscar Wilde-

“Kebebasan hanya mengajarkan: lepas dari dirimu sendiri, buang segala beban yang memberatkan. Kebebasan tidak mengajarkan siapa dirimu. Lemparkan, campakkan! Itulah jeritan perangnya. Lepas, sekalipun itu dari dirimu sendiri. Kebebasan berkata ‘sangkal dirimu’. Tapi rasa kedirian memanggilmu balik dan berkata ‘datangi dirimu!’”

-Max StirnerStudi tentang Anarkisme, khususnya tentang gerakan politiknya di Indonesia, terbilang

masih sangat minim. Di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, penulis baru menemukan satu kajian ilmiah yang berkaitan dengan anarkisme. Yaitu, karya saudara Arie Oktara yang membahas anarkisme dalam lirik lagu grup band beraliran punk asal Jakarta, Marjinal. Itu pun hanya dalam tataran membaca anarkisme dalam lirik, tetapi tidak membaca anarkisme sebagai sebuah ideologi gerakan politik. Umur gerakan anarkisme di Indonesia yang masih begitu muda, dan efek pendistorsian makna serta atribut yang menempel pada “anarkisme”, juga menjadi faktor sulitnya memantik orang untuk mau mengaji salah satu gerakan politik yang sebenarnya sudah tua ini. Anarkisme selalu dikaitkan dengan aksi-aksi destruktif, kekacauan (chaos), dan kekerasan. Hal ini lah yang membuat sebagian besar masyarakat di Indonesia menjadi antipati terhadap sesuatu yang berbau ‘anarkis’. Ditambah lagi dengan pemberitaan di media-media massa seperti televisi, koran, majalah dan lain sebagainya, yang secara terang-terangan mendistorsi makna anarkisme dan cenderung menggiring opini publik menjadi anti terhadap orang-orang ‘anarkis’. Lihat saja di media-media massa, jika ada peristiwa kerusuhan atau aksi-aksi perusakan, langsung dilabeli ‘aksi anarkis’. Jelas, ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia yang notabene hasrat membaca dan tingkat pendidikannya juga masih rendah. Mereka hanya mengandalkan ilmu dari apa yang mereka dengar dan lihat. Tentu saja media yang paling mudah diakses hanya televisi dan koran.

Jika dipahami secara benar, anarkisme merupakan sebuah gerakan politik antikapitalisme yang juga menentang sistem pemerintahan yang tersentral dan hirarkis. Anarkisme menolak otoritas dalam bentuk apapun, terutama otoritas politik, yang termanifestasikan dalam bentuk Negara. Kebebasan yang diidam-idamkan oleh penggagaspenggagas masyarakat sosialis, akan tereduksi apabila masih ada kontrol yang terlalu kuat— bahkan cenderung memaksa—terhadap individu-individu dalam sebuah masyarakat tanpa kelas. Di Indonesia, pengertian anarkisme yang demikian jarang ditemui, meskipun dari media-media massa yang tingkat intelektualitasnya cukup baik.

Dalam kontestasi sosial politik di Indonesia, anarkisme belum mempunyai bargaining position yang cukup signifikan. Meski ide anarkisme di Indonesia sudah dikenal sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia,1 secara gerakan tidak banyak kelompok yang tertarik untuk menjadikan anarkisme sebagai sebuah ‘jalan’ menuju revolusi karena orientasi anti-kekuasaan-nya yang dianggap utopis (mustahil).

Gerakan anarkisme—mereka yang mengklaim diri sebagai kelompok anarkis—di Indonesia baru muncul pada era pasca-Orde Baru, di mana masa itu adalah momen bagi semua gerakan massa (terutama gerakan Kiri/ Sosialis-Komunis)2 , yang lama dibungkam sejak peristiwa Gerakan 30 September (G 30 S). Embrio gerakan anarkisme—sebagai sebuah pergerakan politik—sendiri muncul dari beberapa orang yang tergabung di Partai Rakyat

Demokratik (PRD). Partai yang menjadi salah satu kekuatan saat meruntuhkan rezim Orde Baru. Generasi pertama—begitu disebutnya—anarkis di Indonesia adalah orang-orang yang membelot dari PRD. Mereka adalah individu-individu yang kecewa—atau bisa disebut tidak sepakat—dengan metode perjuangan partai yang diklaim berhaluan Kiri tersebut.

Mengapa penelitian ini membedakan Anarkisme dengan gerakan Kiri (Sosialisme, Marxisme-Leninisme)? Selain karena fakta sejarah yang mengungkapkan bahwa Anarkisme berbeda dengan Marxisme, penulis juga mengacu pada kajian politik yang menggolongkan anarkisme sebagai gerakan sosial baru (GSB) yang sifatnya anti-otoritarian. Sama seperti gerakan enviromentalism dan feminisme, anarkisme termasuk dalam filsafat politik postmodernis/ post-strukturalis.3 Para anarkis kontemporer pun tidak mau gerakannya disebut sebagai gerakan Kiri yang umumnya menggunakan partai—dalam pengertian tradisional—4 sebagai instrumen perjuangannya. Kelompok Marxisme-Leninisme/ Kiri berupaya merebut kekuasaan dan membentuk negara yang dipimpin kediktatoran ploretariat, kelompok anarkis menolak metode perjuangan tersebut mentah-mentah. Karena dalam perspektif anarkis, pengambilalihan kekuasaan hanya akan menciptakan tirani baru.

Apapun label yang disematkan pada rezim tersebut, tidak akan ada bedanya dengan rezim yang sebelumnya berkuasa. Dua hal ini lah yang membedakan antara gerakan Anarkisme dan gerakan Kiri secara signifikan. Dalam internal kelompok-kelompok anarkis pun muncul jargon “musuh dari musuhku bukan kawanku”—Komunisme memusuhi Kapitalisme, namun tidak berarti Komunisme ‘berteman’ dengan Anarkisme. Ini menunjukkan betapa kubu anarkis menolak metode perjuangan kelompok Kiri yang berusaha menghilangkan penindasan dengan merebut kekuasaan.

Anarki sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni ayg berarti tidak/ tanpa dan archon/ archein yang berarti pemerintah/kekuasaan. Secara harfiah, anarki adalah sebuah tatanan yang menihilkan kekuasaan segelintir atas sebagian besar orang lain. Anarkisme menganggap

Negara adalah sumber dari segala penindasan. Negara dan Kapitalisme dianggap bersekongkol untuk memuluskan perputaran akumulasi modal. Seringkali perangkat negara seperti aparat keamanan dan birokrasi secara terang-terangan melindungi kepentingan kapitalisme.5

Gejala kemunculan gerakan anarkisme di Indonesia ditandai dengan terbentuknya beberapa affiniti (kelompok kecil)6 di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Bandung, Yogyakarta, Jakarta bahkan di luar Pulau Jawa seperti di Makassar, Manado dan Medan. Pada awal kemunculannya, affiniti-affiniti ini mencoba membumikan anarkisme melalui terjemahan literatur-literatur Anarkisme yang jarang ada di Indonesia. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa melihat Anarkisme secara lebih objektif. Meski pada akhirnya sosialisasi ini hanya menyentuh golongan-golongan tertentu, misalnya pegiat gerakan. Selain itu, mereka juga melakukan aktivitas, aktivitas lainnya seperti pemutaran dan diskusi film yang bertemakan anti-otoritarian, serta berbagai macam bentuk aktivitas seperti Food Not Bombs (FNB)7 dan solidaritas anti-kejahatan korporasi.8

Studi ini menjadi cukup menarik, selain karena masih jarang—bahkan mungkin belum ada—kajian akademis yang membahas tentang dinamika perjuangan kelompok-kelompok anarkis di Indonesia, secara kebetulan, berbarengan dengan stagnansi gerakan Kiri di Indonesia. Sebagai contoh, meski saat ini buku-buku, literatur-literatur dan diskusi-diskusi tentang Marxisme/ Komunisme mulai marak di kampus-kampus dan lingkungan kelas pekerja atau bahkan di tempat umum, gerakan Kiri seperti tidak lebih ‘galak’ ketimbang pada masa sebelum reformasi 1998. Diskusi tentang Marxisme, demonstrasi dengan bendera bintang kuning berlatar belakang merah—corak bendera yang identik dengan kelompok Kiri, dan aksi-aksi berbau Kiri lainya makin marak, justru semangat revolusi yang selalu diteriakkan, hanya menjadi wacana dan sekadar tema yang menarik (jika tidak ingin dibilang ‘menjual’) untuk diskusi. Di tengah stagnansi gerakan Kiri ini lah muncul sebuah gerakan antikapitalisme baru—di Indonesia—yang disebut sebagai ‘Anarkisme’.

Dengan metode perjuangan yang berbeda, anarkisme mencoba mengisi kekosongan yang seolah dilupakan kelompok Kiri, seperti turun ke bawah dan menyatukan diri basis massa grassroot—atau lebih tepatnya bersolidaritas—untuk melawan kapitalisasi di daerah yang coba diinvasi oleh Pasar/ kapitalis. Apakah fenomena ini saling berkorelasi satu sama lain, akan menjadi kajian sekunder yang menarik dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengantar untuk mengenal ideologi dan gerakan Anarkisme yang kurang mendapat tempat dalam kajian ilmu politik Indonesia, khususnya secara akademik. Bagi kelompok-kelompok anarkis di Indonesia umumnya, serta Bandung dan Yogyakarta khususnya, penelitian ini bisa dijadikan sebagai dokumentasi untuk melihat sejarah dan dinamika eksistensi perjuangan mereka dalam konstelasi sosial dan politik di Indonesia. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini akan membuka wacana dan pemahaman mereka tentang apa itu ‘Anarkisme’ yang sebenarnya. Bukan lagi anarkisme sebagai kekerasan atau kerusuhan semata, melainkan sebagai sebuah gerakan politik untuk pembebasan manusia—dan alam semesta pada umumnya—secara utuh. Sebuah gerakan politik akan diakui eksistensinya bila, masyarakat sudah sadar tentang apa yang dilihatnya.

Seperti yang sudah disebutkan pada pembukaan tulisan ini, sebelum memutuskan untuk mengambil fokus penelitian tentang gerakan anarkisme di Indonesia, penulis menemukan tema penelitian bertema ‘Anarkisme’, yakni “Anarkisme Dalam Lirik: Kajian Ideologi Anarkisme Dalam Lirik Lagu Kelompok Band Marjinal”. Penelitian tersebut dilakukan oleh

Arie Oktara sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu politik di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari hal itu pula, penulis terpikir untuk mengaji tentang gerakan politik Anarkisme di Indonesia yang terbilang masih muda sebagai ideologi dan gerakan.

B. Rumusan Masalah

Dengan sedikit uraian tentang kemunculan serta perkembangan ideologi dan gerakan ‘Anarkisme’ di Indonesia, maka penelitian ini memiliki pertanyaan:

Bagaimanakah dinamika formasi kelompok-kelompok Anarkis(me) di Indonesia pada periode 1999-2010?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana kemunculan gerakan Anarkisme di Indonesia, dengan menjadikan kolektif-kolektif di Bandung dan Yogyakarta sebagai represetasi gerakan anarkisme di Indonesia.

2. Untuk mengetahui apa saja aktivitas yang dilakukan kelompok-kelompok anarkis tersebut pada periode 1999-2010, untuk bisa menunjukkan eksistensi mereka dan mencoba mengambil peran dalam konstelasi politik di Indoneisa.

3. Untuk mengetahui dinamika gerakan kelompok-kelompok anarkis dalam konstelasi sosial-politik Indonesia kontemporer.

D. Landasan Teori

Tema yang penulis gunakan akan sangat berkaitan erat dengan apa yang disebut gerakan sosial. Apa itu gerakan sosial? Dalam essay oleh Pietra Widiadi yang mengutip Robert Mirsel, gerakan sosial merupakan seperangkat keyakinan dan tidak terlembagakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan dalam masyarakat.9 Adapun karakteristik dalam fase munculnya gerakan sosial adalah: 1.) Memiliki watak yang irasional, dan merupakan kumpulan orang yang berpartisipasi dalam gerakan, namun tidak memiliki ikatan yang kuat dalam organisasi; semacam kerumunan. 2.) Mempunyai watak yang rasional, yang mana kekuatan gerakan didukung oleh organisasi yang mapan dengan tujuan yang jelas, seperti gerakan lingkungan, perlawanan terhadap rezim, atau kebijakan yang tidak adil. Objek perlawanan bisa berubah sesuai kepentingan kelompok. 3.) Melakukan dekonstruksi sosial dengan mengarah kepada sistem tertentu, seperti gerakan fundamentalisme tertentu yang berakar pada tradisi atau agama atau juga paham tertentu (kadang bisa berupa perlawanan terhadap kebijakan elit politik yang tidak bisa diterima oleh publik).10 Tilly dan Tarrow beranggapan bahwa unsur utama dalam gerakan sosial terdiri dari organisasi pergerakan, jaringan, partisipasi, akumulasi artefak budaya, daya ingat, dan tradisi yang berkontribusi terhadap kampanye gerakan sosial. 11 Semua unsur-unsur tersebut yang terjalin dalam sebuah lingkar gerak, kemudian menjadi sesuatu yang disebut sebagai gerakan sosial. Adapun beberapa definisi gerakan sosial yang dirangkum Mansour Fakih dalam bukunya Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial. Beberapa definisi yang dikutip, diantaranya menurut Herberle (1951), dalam bukuya yang berjudul Social Movements: An Introduction to Political Sociology, yang mendefinisikan gerakan sosial sebagai bentuk perilaku politik kolektif non-kelembagaan yang secara potensial berbahaya karena mengancam stabilitas cara hidup yang mapan. Sementara Fruer (1969),melihat gerakan sosial sebagai “konflik generasi”. Lipset (1967) menganggap gerakan sosial sebagai bagian dari generasi baru yang memperjuangkan pengakuan, dan perlunya menentang orang tua mereka dan “kemapanan” yang tidak memberi pengakuan semacam itu kepada mereka.12

Gerakan sosial sendiri muncul akibat adanya struktur dominatif yang mengekang dan menghisap sebagian kelompok terhadap kelompok lain. Sifat gerakan sosial umumnya bersifat vertikal. Maksudnya adalah, sebuah gerakan yang menuntut perubahan menuju tatanan atau struktur sosial yang lebih baik dan adil, di mana tuntutan itu umumnya ditujukan kepada para penguasa oleh sebagian besar masyarakat. Lebih lanjut gerakan sosial tipe ini disebut sebagai gerakan sosial (klasik), atau gerakan sosial yang masih menjadikan counter dominasi atau perang kelas sebagai tujuan utama gerakan. Sementara gerakan sosial yang sifatnya horisontal disebut sebagai gerakan sosial baru (new social movement), di mana tuntutan bisa dilakukan kepada kelompok-kelompok yang memiliki strata yang setara dalam masyarakat.

Anarkisme sebagai gerakan sosial terus berkembang dari sejak kemunculannya. Pada awalnya anarkisme tumbuh dalam wacana klasik tentang perang kelas. Ide yang juga terartikulasikan dalam Kongres Internasional Pertama tersebut merupakan ide perlawanan terhadap eksploitasi dan kesewenang-wenangan kelompok berkuasa (borjuis/ kapitalis), serta mencita-citakan sebuah tatanan masyarakat, yang dalam paham Marxisme disebut sebagai “masyarakat tanpa kelas”. Kesetaraan status sosial semua manusia, tak ada kaya, tak ada miskin, tak ada yang (dominan) berkuasa dan tak ada yang ditindas, adalah tujuan utama dari anarkisme. Sehingga tidak aneh, jika yang diperjuangkan adalah kehancuran kelas berkuasa, yakni kapitalisme, pada saat itu. Masih kuatnya isu perjuangan kelas, membuat anarkisme menjadi gerakan sosial (klasik) hingga pertengahan abad ke-20. Sampai akhirnya muncul gerakan-gerakan lainnya yang memperjuangkan hak-hak sipil, dengan subjek gerakan bukan lagi sekadar petani, buruh, atau yang selama ini identik sebagai korban penindasan kelas penguasa, melainkan juga kelas menengah yang peduli dengan hak-hak asasi manusia dan lingkungan.

Sejalan dengan perkembangan ideologi dan varian-varian gerakan, kini anarkisme bukan lagi hanya tergolong sebagai gerakan sosial klasik, melainkan juga sebuah gerakan sosial baru. Karena, domain perjuangan kelompok anarkisme tidak hanya melawan kelas-kelas berkuasa atau borjuis, melainkan semua struktur dominasi yang menindas manusia—bahkan makhluk hidup secara umum.

Dalam bagian ini, penulis akan memaparkan beberapa teori yang akan dijadikan landasan demi kelangsungan penelitian ini, yaitu gerakan sosial dan anarkisme sebagai ideologi.

D.1. Gerakan Sosial Klasik dan Gerakan Sosial Baru

Gerakan sosial muncul dalam kelompok masyarakat yang berkonflik dengan berbagai kepentingan, seperti penguasaan sumber daya, pemenuhan hak asasi manusia, kesetaraan gender, hingga enviromentalism. Gerakan sosial bisa didefinisikan secara sederhana sebagai aksi-aksi kolektif masyarakat yang terjadi karena adanya ketidakpuasan satu kelompok terhadap kelompok lain mengenai suatu isu tertentu, baik politik maupun unsur lain. Namun, gerakan sosial umumnya terjadi karena adanya ketimpangan aspek sosial-politik-ekonomis akibat penguasaan sumber daya oleh segelintir orang. Metode perjuangan gerakan sosial bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat yang berkonflik. Mulai dari cara yang anti-kekerasan seperti perang wacana (umumnya dipakai oleh gerakan feminis yang menuntut kesetaraan gender atau pemenuhan hak asasi manusia (HAM) oleh aktivis pro-HAM), hingga penggunaan cara-cara kekerasan baik secara sembunyi-sembunyi atau gerilya, hingga perang fisik skala besar dengan menggunakan senjata-senjata berat (seperti gerakan melawan kediktatoran pemerintah atau penjajahan terhadap bangsa lain).

Dalam perkembangannya, secara umum, tipologi gerakan sosial terbagi menjadi 2, yakni gerakan sosial (klasik) dan gerakan sosial baru (GSB). Gerakan sosial (klasik) mengacu pada pengalaman gerakan pada masa lalu yang masih berkutat pada perebutan sumber daya atau alat produksi yang bersifat materialistik—anti-kapitalisme, revolusi kelas dan perjuangan kelas. Gerakan sosial identik dengan kata ‘revolusi’. Konsep revolusi sendiri merujuk pada keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat untuk menggulingkan atau menggantikan tatanan sosial yang lama yang dianggap timpang dengan yang baru yang dianggap lebih adil (lihat Meusel 1948: 367; Schuman 1948: 116-118; Johnson 1968: 1-8 dan Gurr 1970: 11).13 Revolusi dalam gerakan sosial klasik melekat pada perjuangan kelas. Pemberontakan terhadap kelompok borjuasi dan kapitalisme yang menghisap kaum poletar melalui kepemilikan alat produksi (privat property). Karena gerakan sosial terkungkung dalam strukturalisme negara yang hirarkis, sehingga isu-isu perjuangannya pun hanya sekadar perebutan alat produksi dan kekuasaan negara.

Namun, seiring perkembangan dan pergeseran nilai dalam masyarakat, gerakan sosial pun ikut bertransformasi ke bentuk yang baru. Gerakan yang tidak melulu berbicara soal konflik antar-kelas antara borjuis dengan proletar, namun lebih dari itu. Gerakan baru yang cakupannya sangat luas, melintas batas kelas bahkan transnasional. Sebuah gerakan yang menyuarakan, mengarahkan dan berjuang bagi isu-isu kemanusian dan isu-isu mendasar keberadaan manusia serta mungkin keberadaan yang layak di masa depan yang disebut gerakan sosial baru (GSB) (Singh, 2010: 127). Berbeda dengan gerakan sosial (klasik), isu perjuangan GSB lintas nasional, kelas dan mengglobal seperti seperti anti-rasisme, anti-nuklir, feminisme, enviromentalisme, regionalisme dan entitas, kebebasan sipil, hingga isu kebebasan personal dan perdamaian (simak misalnya Melucci 1980; Jean Cohen 1985; Slater 1985; Touraine 1985).14 Kemunculan gerakan sosial baru, dipengaruhi kuat oleh Antonio Gramsci dan beberapa teoretisi kiri lain, yang bagi mereka kelas buruh tani/ buruh, bukan lagi titik fokal dan unsur utama dalam gerakan perubahan sosial.15 Sejak tahun 1970an, gerakan sosial tidak sama sekali menekankan ke arah perjuangan kelas seperti yang digagas oleh para penganut Marxis tradisional. Gerakan anarkisme, gerakan spiritualitas, gerakan feminisme, gerakan hak asasi manusia dan hak-hak sipil, gerakan anti-perang dan anti-nuklir, gerakan sosial berbasis komunitas dan gerakan pecinta lingkungan (environmentalism) serta gerakan LSM (lembaga swadaya masyarakat) maupun berbagai gerakan sosial lainnya adalah sebagian gerakan yang tidak berkaitan secara langsung dengan perjuangan kelas dari kelas buruh (proletar). Tourine (1971) mencatat bahwa dalam masyarakat pascaindustri, gerakan kelas buruh atau gerakan serikat buruh (proletar) tidak lagi berada di pusat konflik masyarakat. Juga Escobar dan Alvarez yang melihat gerakan sosial di negara-negara Dunia Ketiga kontemporer beralih dari perjuangan kelas ekonomi yang terbatas, ke transformasi sosial yang lebih luas.16 Inilah yang disebut pergeseran dari mordernis ke post-modernis, menyentuh corak gerakan sosial, dari klasik menuju gaya baru.

“lagi pula gerakan sosual tidak dapat didefinisikan sematamata dalam pengertian strategi ekonomi dan sosial; gerakan sosial itu juga harus ditempatkan dalam domain politik dan kultural. Gerakan sosial saat ini—bahkan gerakan sosial yang semata-mata menempatkan diri dalam gelanggang publik— tidak membatasi dirinya dalam kegiatan politik tradisional, seperti mengaitkannya dengan partai dan lembaga-lembaga negara, maka, menolak cara kita yang telah berurat-akar dalam memahami praktik politik dan hubungannya dengan kultur, ekonomi, masyarakat, dan alam. (Escobar dan Alvarez, 1992, hal.16)”17

Pergeseran Nilai dalam Gerakan Sosial (Klasik) dan Gerakan Sosial Baru

Sumber: Kompilasi oleh penulis

GSB juga bisa dimaknai sebagai refleksi gerakan pemberontakan kultural individu kontemporer menentang sistem kontrol negara terhadap masyarakat. Bahkan gerakan ini menolak campur tangan negara dan menjaga jarak agar tidak terlibat penyakit-penyakit sistem politiknya. Negara—yang bersekongkol dengan pasar—dianggap sebagai entitas yang menggerogoti masyarakat sipil. Karena negara terus berusaha masuk dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, bahkan hingga ke sektor yang paling privat sekalipun, seperti seksualitas dan spiritualitas. Sehingga GSB muncul sebagai perlawanan untuk mempertahankan diri dengan memperkuat komunitas secara swakelola.18

Lebih lanjut, Rajendra Singh mengutip Laclau dan Mouffe (1985: 163-164), mengatakan yang termasuk ke dalam GSB adalah beragam perjuangan urban, ekologis, anti-otoritarian, anti-institusional, feminis, anti-rasis, etnik dan regional (Singh, 2010 :125). Ini lah salah satu yang menjadi titik acuan bagi penulis mengapa memasukkan anarkisme ke dalam gerakan sosial baru. Gerakan anarkisme sejak awal kemunculannya merupakan gerakan anti-otoritarian dan anti-institusional. Sementara, yang menjadi acuan lainnya adalah karena semakin banyak Anarkisme yang melekatkan diri dengan ide-ide lain seperti feminisme dan enviromentalisme (non-kelas). Anarkisme-Feminisme misalnya, lebih berfokus pada kesetaraan gender dan menolak segala bentuk otoritas, terutama patriarki. Sementara Anarkisme-Hijau/ anarcho-enviromentalism adalah kelompok anarkis yang concern dengan isu-isu lingkungan. Ini yang menurut penulis menjadi bukti bahwa anarkisme adalah sebuah gerakan sosial baru, dengan berbagai ciri GSB yang melekat pada gerakan anarkisme global.

Singh mengatakan bahwa GSB bukanlah untuk anarki (2010: 126). Namun, dari semua karakter yang disebutkan tadi sudah menjadi bukti bahwa anarkisme bukanlah sebuah gerakan anti-kapitalisme, anti-borjuasi dan anti-kelas semata, tetapi sebuah perjuangan menuju pembebasan total kehidupan manusia dan bumi beserta isinya. Singh menyebut tujuan GSB adalah menata kembali relasi, negara, masyarakat dan perekonomian, dan untuk menciptakan ruang publik yang di dalamnya wacana demokratis ihwal otonomi dan kebebasan individual dan kolektivitas serta identitas dan orientasi mereka, bisa didiskusikan dan diperiksa selalu (2010: 129). Ini bertentangan dengan pendapatnya yang mengatakan dalam banyak aspek kehidupan sosial, aksi sosial dilihat sebagai aksi menentang negara dan kebijakan negara seperti menentang kebijakan nuklir, persenjataan dan mendukung ekologi, kebebasan individu dan komunitas, warisan kultural, identitas dan gender (2010: 130).

Bagaimana mungkin menciptakan kebebasan individu sementara negara dengan segala peraturannya mengekang kebebasan bahkan hingga ke hal yang paling privat seperti spiritualitas dan seksualitas? Atau bagaimana mungkin disebut sebagai gerakan anti-otoritarian dan anti-institusional, jika menganggap bahwa negara—yang menjadi simbol bagi otoritas dan institusi—masih diperlukan? Tujuan anarkisme adalah menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat, karena struktur yang hirarkis merupakan sumber bagi penindasan.

D.2. Sejarah Singkat Pemikiran Anarkisme

Sebelumnya sudah dipaparkan secara singkat apa itu ‘Anarkisme’ dalam latar belakang penelitian ini. Namun, di bagian ini pengertian dan hal ihwal tentang

‘Anarkisme’ akan dijelaskan lebih dalam. Anarkisme berasal dari bahasa Yunani, yakni a- (tanpa/ nihil) dan archos/ archein (pemerintah/ kekuasaan). Anarkisme adalah tatanan tanpa pemimpin atau struktur yang bersifat hirarkis. Namun seringkali anarkisme dipahami sebagai ketidakteraturan (disorder), kekerasan dan segala sesuatu yang bersifat destruktif. Media-media massa, baik cetak maupun televisi/ elektronik secara terbuka menggunakan kata ‘anarkis’ ketika memberitakan aksi-aksi kerusuhan dan kekerasan.

Salah satu pemikir anarkis dari Italia, Errico Malatesta mengatakan kata anarki sering digunakan secara luas untuk menggambarkan ketidakteraturan. Pelekatan itu sering digunakan oleh lawan-lawan politik Anarkisme untuk mengaburkan kebenaran.19 Seorang pemikir anarkis kontemporer, Noam Chomsky mengatakan bahwa Anarkisme menjadi korban dari penguasa yang coba mempertahankan kekuasaan despotiknya. Ia mengaku bahwa “Penyalahartian anarkisme tentu saja merepotkan saya... mereka (penguasa) menggunakan penyalahartian, penjelek-jelekan dan cara-cara lain yang bisa digunakan oleh mereka, karena mereka tahu bahwa mereka akan terlindungi oleh berbagai alat yang tersedia bagi yang kuat.”20

Lebih jauh, Chomsky merujuk pada Principle of Government karya David Hume yang menyimpulkan bahwa “Kekuasaan akan selalu berada orang-orang yang diperintah, maka penguasa tidak memiliki dukungan bagi mereka sendiri, kecuali melalui opini. Maka, hanya atas opini didirikanlah pemerintahan; dan ini berlaku dari pemerintahan yang despotik dan militeristik, hingga pemerintahan yang paling bebas 21 dan merakyat.”

Mengapa anarkisme begitu menolak negara? Maka dari itu, alangkah baiknya jika kita membicarakan secara singkat, apakah Negara itu. Teori (kekuasaan) Negara22 sudah banyak dibicarakan sejak zaman Yunani kuno. Plato dan Aristoteles, dua pemikir besar zaman itu mengatakan bahwa negara memerlukan kekuasaan mutlak.23 Di abad Pertengahan, negara tunduk kepada Gereja (Katholik). Negara dianggap sebagai wakil Gereja, sementara Gereja adalah wakil Tuhan di bumi, sehingga negara patut memperoleh kekuasaan mutlak (Budiman, 1997: 7). Kekuasaan negara terus berkembang dari zaman ke zaman. Pada zaman Pencerahan, eksistensi negara oleh Thomas Hobbes dijelaskan lebih rasional. Menurutnya, kekuasaan mutlak harus dimiliki negara untuk mencegah perkelahian antar-masyarakat yang memperjuangkan kepentinganya masing-masing. Karena alasan inilah kemudian muncul anggapan bahwa negara merupakan wujud dari kepentingan publik (Budiman, 1997: 7).

Dalam bukunya tentang Teori Negara, Arif Budiman mengemukakan bahwa negara adalah lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar dan dapat memaksakan kehendaknya kepada warganya. Bahkan negara memiliki legitimasi untuk melakukan kekerasan fisik agar masyarakat mematuhi apa yang diperintahkan. Hal itu bisa dilakukan negara karena dianggap mewakili kepentingan umum.24 Saat pemilu, warga negara memberikan suara dengan memilih wakilnya di pemerintahan. Pemilu menjadi sumber legitimasi, bahwa warga negara telah memberikan sebagian wewenangnya kepada pemerintah.

Fahsin M. Fa’al dalam bukunya ‘Negara dan Revolusi Sosial: Pokok-Pokok Pikiran Tan Malaka’ mengungkap bahwa Karl Marx pernah menyatakan dalam Manifesto Komunis-nya, bahwa negara tidak lebih hanya sebagai penindas masyarakat, sehingga bagi kalangan Marxis, negara menjadi tidak penting manakala keteraturan sosial dapat terwujud.25 Lebih lanjut Fahsin mengutip Friedrich Engels bahwa negara merupakan mesin penindas satu kelas terhadap kelas lainnya. Di negara manapun, baik demokratis maupun monarki, hal ini pasti terjadi (2005: 75).

Plato beranggapan tiap-tiap individu memiliki kecenderungan keras untuk bertindak atas dasar kepentingannya sendiri, dan negara harus mencegah hal tersebut. Hal ini tak bisa ditawar, negara harus mengatur semuanya (Budiman, 1997: 8). Budiman pun mengutip Lowith (1967: 240), bahwa Negara ideal bagi Plato, mengandung ketidakadilan bagi manusia. Tak ada kebebasan bagi manusia individu, sebab Plato mengucilkan semua keindividuan yang pribadi dari konsep kenegaraannya, demi mempertahankan moral yang baku.

Dari sedikit paparan mengenai kekuasaan negara tersebut, sudah terlihat jelas apa alasan anarkisme sangat menolak keberadaan otoritas induk yang bernama negara. Negara adalah bentuk kekuasan sekelompok orang atas kelompok lainnya. Struktur hirarkis ini lah yang memungkinkan penindasan terjadi karena para pemimpin negara merasa mempunyai hak atas hidup orang banyak. Padahal kecenderungan manusia untuk menyalahgunakan kekuasaan sangat besar, oleh karena tatanan masyarakat yang non-hirarkis menjadi relevan untuk mencegah penyelewengan kekuasaan.

Secara filosofis, anarkisme beranggapan bahwa tanpa pemerintah atau penguasa pun masyarakat bisa hidup, pemerintah tidak dibutuhkan. Masyarakat akan hidup sejahtera dengan mengatur dirinya sendiri. Menjalin konsensus antar individu maupun kelompok tanpa campur tangan pemerintah.26 Para anarkis menolak kehadiran pemerintah atau kekuasaan—salah satunya yang berwujud dalam negara—tersentral, yang memegang kendali atas hidup masyarakat banyak. Mereka juga beranggapan bahwa negara adalah sumber dari segala penindasan, maka dari itu negara harus dihancurkan. Namun dalam hal ini, negara yang dimaksud adalah tatanan berkuasa yang menuntut dan menghendaki kepatuhan warganya (bila perlu dengan kekerasan) dalam otoritas yang tersentral.27 Ke-anti-an terhadap negara dan segala aturannya bukan dimaknai sebagai sesuatu yang destruktif dan anti terhadap ketata-aturan. Melainkan, dengan alasan politis bahwa ketata-aturan yang diciptakan negara dibangun atas dasar pemaksaan.28

Kembali ke Anarkisme. William Godwin adalah orang yang pertama menggunakan istilah anarkisme sebagai filsafat politik. Ini termuat dalam tulisannya Enquiry Concerning of Political Justice yang diterbitkan pada 1793. Tulisan ini merupakan yang pertama yang menyatakan ‘sebuah bentuk yang lumayan definitif tentang prinsip-prinsip ekonomi dan politik dalam anarkisme’29. Godwin memandang masyarakat sebagai:

“...fenomena alami yang lahir dari dunia yang alami dan berpotensi melakukan pembangunan menuju tatanan yang lebih baik: sebuah masyarakat yang egalitarian dan desentralis yang berdasarkan atas pertukaran sukarela atas kekayaan material. Dunia ideal dari keadilan individual dan persamaan akan tersebar melalui pendidikan dan bukan lewat aktivitas politik. Karena perubahan-perubahan politik, bahkan yang paling revolusioner sekalipun, hanya akan bersifat sementara, kecuali didasari dengan sebuah perubahan perilaku moral yang mendalam.”30

Mengenai Negara dan Pemerintah, Godwin berpendapat, selain sudah tidak diperlukan, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas semua masalah yang ada di dunia. Keberadaan pemerintah, dalam praktiknya, hanya bekerja untuk orang kaya, menciptakan keserakahan, mendukung ketimpangan ekonomi, kelaparan, perang dan kemerosotan sosial.31

30 Ibid,

Secara umum, Anarkisme terbagi menjadi dua tradisi, yakni AnarkismeIndividualis dan Anarkisme-Komunis, meski dalam perkembangannya terbagi dalam banyak varian ideologi.32 Kajian akan dipersempit dengan mengambil salah satu tokoh dari masing-masing tradisi. Max Stirner akan ‘mewakili’ Anarkis-Individualis, sementara Joseph Pierre Proudhon menjadi ‘perwakilan’ dari Anarkis-Komunis.

Tokoh Anarkisme-Individualis, Max Stirner menyebut bahwa setiap individu mempunyai kebebasan untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya dan apa yang dimauinya. Tiap individu memiliki keunikan sebagai nilai intrinsik. Stirner menyatakan dengan tegas bahwa:

“Tak ada hakim selain diriku sendiri yang bisa memutuskan aku benar atau salah”33

Setiap individu berhak mengatur dirinya sendiri, tanpa adanya intervensi dari negara, maupun masyarakat. Dalam karya radikalnya, “The Ego and Its Own”, Stirner menulis perihal penentangan terhadap segala ortodoksi agama, politik dan filsafat.34 Anarkis yang lahir di Beirut ini terkenal dengan jargon ‘Aku adalah segala-galanya’. Bagi Stirner segala sesuatu yang bukan individu harus dilihat sebagai sebuah kekeliruan dan abstraksi yang tiranis. Individu yang bebas harus mengacuhkan ide-ide negara, agama, masyarakat, bangsa, moralitas, tugas dan kewajiban. Setiap individu harus hidup untuk diri mereka sendiri, jangan patuh terhadap siapapun atau apapun di luar diri mereka dan mereka juga harus memperlakukan yang lain seperti itu. Karena kebebasan setiap individu bisa tercipata apabila seorang individu dapat menjaga keunikan dari individu lain.35

Anarkisme-individualis memosisikan individu sebagai sentral dari sejarah dan peradaban. Meski demikian, Stirner tidak mengabaikan kebutuhan individu terhadap individu-individu lainnya. Ia menganalogikan bahwa jika ia menulis maka membutuhkan pembaca.36 Menurut Stirner “hanya manusia yang memiliki pemahaman atas ‘kediriannya sendiri’ yang dapat menciptakan hubungan-hubungan dengan sesamanya.”37

Berbeda dengan Max Stirner, tokoh Anarkisme-Komunis, Pierre-Joseph Proudhon mengatakan bahwa gerakan anarkisme harus menggunakan gerakan massa, bukan individu, sebagai motor perubahan. Menurutnya, dalam revolusi tidak diperlukan sebuah kepemimpinan, melainkan tindakan spontan masyarakat. Dengan gamblang Proudhon mengatakan:

“Sebuah revolusi sosial tidak memerlukan kepemimpinan seorang tokoh. Rakyat harus bergerak dengan kekuatannya sendiri dan untuk kebebasannya. Revolusi haruslah gerakan yang berasal dari bawah, bukan dari atas.”38

Proudhon sangat menolak perubahan yang hanya bertujuan untuk merebut kekuasaan. Ia bahkan pernah menolak rencana Marx untuk membuat organisasi politik/ partai yang dianggapnya bertujuan untuk merebut kekuasaan dan membuat penguasa/ penindas baru. Ia mengatakan lebih baik melakukan reklaim dari masyarakat melalui sebuah kombinasi ekonomi, dari kekayaan yang tadinya diambil dari masyarakat dengan kombinasi ekonomi lainnya.39 Sebagai penolakannya terhadap negara dan kekuasannya, Proudhon menggagas:

“Untuk menggantikan peraturan-peraturan (negara); tidak ada lagi peraturan yang dibuat oleh mayoritas, walaupun keputusan itu sudah bulat. Tiap warga dari tiap kota akan membuat peraturannya sendiri. Kita akan menggantikan kekuatan politik dengan kekuatan ekonomi. Tentara akan kita ganti dengan asosiasi-asosiasi industri, polisi akan digantikan dengan identitas-identitas kepentingan”40

Proudhon memang membawa perubahan filosofis dan teoritis dalam perkembangan Anarkisme. Ia lah yang mulai mengonsep segala tindakan dan ‘kebutuhan’ apa saja yang diperlukan bagi masyarakat yang anarkistis. Para anarkis di seluruh dunia pun mengakui Proudhon sebagai orang yang telah menjadikan Anarkisme relevan untuk diterapkan dengan konsep federasi-nya41—untuk menggantikan negara. Ide-ide lain yang ia gagas, kini menjadi acuan bagi kelompok setiap anarkis dunia, mulai dari penolakan terhadap pemilu, membantah kekuasaan negara, hingga tentang kepemilikan pribadi.42 Dalam karyanya On The Federal Principle, Proudhon pun menolak nasionalisme yang menurutnya telah menciptakan dominasi individu-individu oleh negara yang sentralistik. Hal ini kemudian memancing persaiangan antarnegara dan mengakibatkan perang.

Meski berbeda secara filsafat kedirian dan masyarakatnya, kedua tipologi Anarkisme ini pada dasarnya mempunyai persamaan yang signifikan. Keduanya menolak adanya otoritas individu (pemimpin) atau segelintir orang (penguasa) dalam melakukan revolusi sosial maupun dalam tatanan masyarakat pasca-revolusi. Terlebih keberadaan negara yang membuat masyarakat terkekang dengan segala peraturannya. Hanya yang membedakan adalah cara melihat posisi subjek dalam peradaban, individu atau massa.

Pada abad ke-17 di Inggris, ada 2 kelompok anarkis, Ranters dan Diggers yang bisa disebut mewakili masing-masing tradisi, individualis dan komunis. Kaum Ranters yang Stirnerian menolak dominasi agama yang menjadi polisi moral atas kebebasan tubuh ketika itu. Perhatian berlebih Kaum Ranters pada kebebasan seksual membuat Kaum Diggers mengkritiknya habis-habisan. Diggers menganggap apa yang dilakukan kubu Ranters adalah kekonyolan karena menyimpang dari perhatian utama anarkisme tentang ‘perang kelas’. Hanya ada satu persamaan di antara keduanya: menolak negara.43 Pertentangan kedua kubu anarkis ini pernah di rekonstruksi melalui sebuah film yang berjudul ‘Winstanley’ (1975) karya Kevin Brownlow dan Andrew Mollo.44

Dari dua tradisi tersebutlah yang kemudian memengaruhi munculnya varian-varian baru dalam Anarkisme, seperti Anarkisme-Primitivis yang menolak teknologi dan peradaban. Bahkan hingga ke level yang paling ekstrim, kelompok ini menolak metode agrikultur (pertanian) dalam kehidupan manusia karena dianggap merusak siklus alam. Ada pula Anarkisme-Feminis, yang memfokuskan diri dengan kesetaraan gender dan otoritas tubuh. Kedua ‘tuntutan’ tersebut sebagai penolakan atas sistem dan budaya seperti patriarki dan moralitas agama yang membuat perempuan selalu menjadi manusia inferior di bawah laki-laki.

Dalam Anarkisme sendiri ada varian yang saling bertentangan satu sama lain, seperti Anarkisme-Platformis (AP) dan Anarkisme-Insureksionis (AI). Perbedaan yang paling mendasar di antara keduanya adalah tentang metode perjuangan. AP meyakini pentingnya ‘organisasi’ anarkis agar masyarakat anarkistis tidak kemudian menjadi gerombolan sporadis yang liar tanpa tujuan. Sementara AI menolak konsep tersebut, karena bagi kubu AI, perjuangan yang sporadis dan spontan akan membuat perjuangan anarkis lebih bertahan lama dan alami, itu yang dipahami sebagai inti kebebebasan. Tentang perjuangan massa yang spontan yang dipahami Anarkis-Insureksionis persis dengan apa yang dikatakan Proudhon bahwa revolusi harus bermula dari tindakan spontan massa.

E. Metodologi Penelitian

E.1. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan model kualitatif dengan metode deskriptif yang menekankan kualitas dan intepretasi data, lebih spesifik dengan jenis penelitian studi kasus. Alasan penggunaan penelitian kualitatif adalah karena usaha penulis untuk memahami perilaku kelompok-kelompok anarkis di Indonesia, khususnya Bandung dan Yogyakarta dengan terlibat aktif di dalam aktivitas-aktivitas salah satu kelompok tersebut, jauh sebelum penelitian ini digagas. Dalam bukunya tentang metode penelitian, Muhammad Idrus (2005) juga mengatakan peneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi secara dekat dengan informan, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya (Idrus: 2007, 24). Sehingga penulis menilai jenis kualitatif dapat menunjang penelitian ini, mengingat bangunan sosial yang sudah dilakukan penulis untuk bisa memahami gerakan anarkisme. Hal-hal seperti ini yang diharapkan bisa melihat fenomena secara menyeluruh, tidak hanya pada variable-variable tertentu yang umumya terdapat dalam penelitian kuantitatif.

Metode penelitian yang dipilih adalah metode deskriptif-studi kasus. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir: 2005, 54). Lebih lanjut, Nazir mengutip Whitney (1960: 160) yang mendefinisikan metode deskriptif sebagai pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir: 2005, 55). Jika mengacu pada definisi tentang metode deskriptif menurut Moh. Nazir Ph. D, penelitian ini akan sangat tepat menggunakan metode deskriptif. Selain bertujuan untuk mengetahui kemunculan sebuah gerakan anti-kapitalisme baru di Indonesia, yakni anarkisme, studi ini juga akan memfokuskan kajian pada bagaimana kelompokkelompok ini menunjukkan eksistensi mereka serta dinamika kelompok yang tidak jarang menghadapi masalah internal dalam perjalanannya hingga kini.

Lebih spesifik lagi, pemilihan jenis penelitian studi kasus sebagai metode spesifik dari jenis deskriptif, adalah dikarenakan tujuannya yang dapat memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Nazir: 2005, 57). Studi kasus dianggap cocok untuk penelitian ini karena fenomena kemunculan gerakan anarkisme menjadi sebuah fenomena baru di Indonesia. Dengan melihat bukti-bukti ‘kelahiran’ sebuah gerakan baru, seperti perannya dalam perjuangan melawan kapitalisme di Indonesia, dengan kampanye dan pembuatan media-media wacana alternatif seperti zine/ jurnal, blog dan lain sebagainya, diharap sifat-sifat itu akan menjadi sesuatu yang bersifat umum, seperti yang dikatakan Moh. Nazir.45

Selain metode penelitian mainstream tersebut yang akan digunakan, penulis juga akan mengombinasikannya dengan metode “Oral History” atau “Sejarah Lisan”. Menurut Kuntowijoyo (2003), selain sebagai metode dan sebagai penyediaan sumber, sejarah lisan (oral history) mempunyai sumbangan yang besar dalam mengembangkan substansi penelitian sejarah. Pertama, dengan sifatnya yang kontemporer, sejarah lisan memberikan kemungkinan-kemungkinan yang hampir tidak terbatas untuk menggali sejarah dari pelaku-pelakunya. Kedua, sejarah lisan dapat mencapai pelaku-pelaku sejarah, yang tidak disebutkan dalam dokumen-dokumen, dengan kata lain dapat mengubah citra sejarah yang elitis kepada citra sejarah yang lebih egalitarian. Ketiga, sejarah lisan memungkinkan perluasan masalah sejarah, karena sejarah tidak lagi dibatasi dengan dokumen tertulis.46 Pun, menurut Sartono Kartodirjo dalam pengantar edisi pertama buku Peristiwa Tiga Daerah, bahwa oral history cukup memadai bagi penelitian yang dokumen-dokumen tertulisnya sangat langka.47 Untuk konteks penelitian ini, metode oral history menjadi penting karena tidak adanya dokumendokumen tertulis yang merekam jejak dinamika dan aktifitas-aktifitas kelompok anarkis di Indonesia pada awal-awal kemunculannya. Sehingga wawancara dengan pelaku, menjadi data alternatif-utama bagi penelitian ini. Adapun, dokumentasi tertulis yang tersedia dan bisa digunakan dalam penelitian ini hanya dokumen pada masa-masa transisi kematangan gerakan, yakni pada periode 2009-2010.

Metode ini pernah digunakan oleh Anton E. Lucas dalam risetnya tentang “Peristiwa Tiga Daerah” yang akhirnya menghasilkan tesis Ph.D-nya untuk Australian National University (ANU). Tesis itu kemudian dibukukan dan diterbitkan di Indonesia dengan judul One Soul One Struggle: Peristiwa Tiga Daerah. Teknik wawancara menjadi satu-satunya cara untuk melacak fakta sejarah tentang gerakan anarkisme di Indonesia, karena minimnya sumber-sumber tertulis mengenai gerakan anarkisme di Indonesia.

E.2. Teknik Pengumpulan Data

E.2.1. Objek Kajian

Dalam penelitian ini, penulis memilih kelompok anarkisme di Bandung dan Yogyakarta sebagai objek kajian. Pemilihan kelompok-kelompok tersebut sebagai objek kajian didasarkan pada:

Pertama, kelompok anarkis di kedua kota tersebut telah banyak melakukan aktivitas secara berkesinambungan. Mulai dari menerbitkan zine-zine yang mewacanakan anarkisme, menonton film dan diskusi secara rutin, kampanye antikapitalisme, hingga keterlibatan langsung dalam aksi penolakan terhadap kejahatan korporasi, khususnya terhadap kasus-kasus kejahatan korporasi di Indonesia.

Kedua, kelompok-kelompok anarkis lain di Indonesia, seperti Makassar, Manado dan Jakarta, tidak memiliki ‘jam terbang’ aktivitas yang lebih banyak dibanding kedua lokasi yang dipilih. Adapun Medan yang memiliki ‘jam terbang’ yang cukup banyak sangat sulit dijangkau, mengingat kerterbatasan waktu penulis. Sehingga penulis lebih memprioritaskan kelompok yang bisa dijadikan indikator atau representasi gerakan anarkisme di Indonesia.

E.2.2. Jenis Data

Penelitian ini akan fokus pada aksi-aksi atau aktivitas-aktivitas kelompokkelompok anarkis di Indonesia, khususnya di Bandung dan Yogyakarta. Untuk itu datadata yang dibutuhkan adalah:

1. Sejarah kemunculan gerakan anarkisme di Indonesia, khususnya di Bandung dan Yogyakarta.

2. Sejarah dinamika kelompok-kelompok anarkis di Indonesia, yang direpresentasikan oleh kelompok-kelompok anarkis di Bandung dan Yogyakarta.

3. Output yang dihasilkan dari gerakan tersebut dalam rentang waktu 1999-2010 yang digunakan sebagai salah satu instrumen perjuangan kelompok anarkis di Indonesia, khususnya Bandung dan Yogyakarta.

E.2.3. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan 2 jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah:

Pertama, hasil wawancara dengan individu yang terlibat aktif dalam aktivitas kelompok anarkis maupun jaringan anarkis di Indonesia. Di antaranya wawancara dengan salah satu perintis Front Anti Fasis, dengan penggagas terbentuknya Kolektif Arus Bawah (Yogyakarta), dengan eks-partisipan kelompok anarkis di Sumatera Utara, yang kini menjadi partisipan dalam Alexis Infohouse (Yogyakarta). Juga dari hasil pembicaraan-pembicaraan bebas dalam diskusi kelompok anarkis tersebut.

Kedua, hasil pengamatan penulis selama terlibat aktivitas dan interaksi dengan kelompok-kelompok tersebut dalam beberapa kegiatan pada rentang waktu 2008-2010.

Ketiga, zine-zine, tulisan-tulisan di blog-blog internet dan poster-poster solidaritas yang diterbitkan kelompok-kelompok tersebut sebagai media penyebaran ide maupun kampanye-kampanye menentang kapitalisme.

Sementara data sekuder penelitian ini terdiri dari literatur-literatur akademis berupa buku, makalah maupun paper dari para pemikir anarkis yang dianggap memadai bagi penelitian ini. Daftar buku akan dilampirkan lengkap di halaman referensi. Selain itu sumber-sumber penunjang lain seperti situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

E.2.4. Teknik Analisis Data

Langkah awal yang akan dilakukan untuk menganalisa data penelitian ini adalah dengan membuat transkrip wawancara dengan beberapa orang yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini. Mengingat penelitian ini menggunakan teknik sejarah lisan, ketelitian dalam mencerna dan mengkonversi data audio menjadi teks pun menjadi sangat penting. Kemudian transkrip tersebut akan dipilah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, atau sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Sementara data-data lain, seperti hasil observasi langsung, dipetakan sesuai periode dan konteks sub-sub-judul, sebagai pelengkap dari hasil wawancara dengan orang-orang yang terlibat. Sedangkan sumber data lain, seperti poster, zine, blog dan berbagai media lainnya yang menjadi output dari aktivitas kelompok anarkis tersebut dicermati dan dikontekstualisasikan dengan penelitian ini. Setelah semuanya dikaji dan menjadi main-data, kemudian akan dihubungkan dengan teori yang menjadi landasan dari penelitian ini.

Penyelesaian akhir dari semua proses tersebut adalah pengambilan kesimpulan. Main-data yang dilihat dari kacamata general, akan menunjukkan dinamika perjuangan kelompok-kelompok anarkis tersebut pada rentang waktu 1999-2010. Dari sanalah, penulis bisa melihat dan merefleksikan bagaimana kemunculan serta dinamika kelompok-kelompok tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian hasil penelitian ini akan di bagi ke dalam lima bab. Bab pertama merupakan bab yang memuat tentang latar belakang digagasnya penelitian ini, apa yang membuat penelitian menarik dan sedikit memaparkan tentang ideologi dan gerakan anarkisme kontemporer. Selain itu, bab ini juga akan memuat rumusan masalah hingga tujuan penelitian ini. Landasan teori yang akan dijadikan kerangka berpikir penelitian dan metodologi yang menunjang penelitian hasil penelitian.

Bab dua, memuat tentang bagaimana ekspansi Kapitalisme dan Negara yang berujung pada pelanggaran-pelanggaran hak-hak utama manusia dan juga lingkungan yang menjadi tempat manusia itu hidup. Ekspansi itu kemudian berdampak pada munculnya civil-society yang melakukan penolakan-penolakan terhadap kejahatan Kapitalisme dan Negara. Hal inilah yang akan menumbuhkan rasa kekhawatiran terhadap Kapitalisme dan Negara, jika terus dibiarkan bertahan dan berkembang.

Bab tiga, bercerita tentang kemunculan embrio anarkisme di Indonesia. Di mana Front Anti Fasis (FAF) menjadi pionir dalam pembentukan organisasi-organisasi anarkis di Indonesia. FAF yang pada awal kemunculannya merupakan underbow dari sebuah partai Kiri di Indonesia, Partai Rakyat Demokratik (PRD), menginisiasi kelompok-kelompok anarkis di Indonesia dan menjaringnya dalam sebuah jaringan yang dinamakan Jaringan Anti Fasis Nusantara (JAFNUS). Hingga kemudian pada akhirnya FAF memisahkan diri dari PRD dan membubarkan diri. Pembubaran diri FAF sendiri didasari pada kekecewaan bebeberapa personal dalam tubuh FAF terhadapa pengurus induk PRD. Perbedaan pendapat dan diskriminasi yang dirasakan anggota FAF membuat mereka kecewa sampai akhirnya memutuskan untuk menghentikan kegiatannya dalam kepengurusan partai.

Bab empat, akan menguraikan tentang kemunculan dan dinamika perjuangan kelompok-kelompok anarkis di Bandung dan Yogyakarta, pasca bubarnya FAF sebagai pionir organisasi anarkis, tepatnya pada periode waktu 1999-2010. Bagaimana kelompok-kelompok anarkisme di Indonesia menunjukkan eksistensinya dan mencoba mengambil posisi dalam dunia ideologi dan gerakan di Indonesia. Dinamika kelompok-kelompok anarkis ini akan menjadi menarik karena di tengah usahanya untuk memperkuat ideologi dan gerakan, mereka juga harus berhadapan dengan permasalahan internal, seperti pengelolaan organisasi agar bisa terus bereksistensi.

Bab terakhir, bab lima berisi kesimpulan dari penelitian ini dan posisi penelitian ini terhadap studi gerakan anarkisme di Indonesia yang terbilang masih baru. Mencoba merangkum apa yang sudah ditemukan selama penelitian dan mencoba memberikan rekomendasi mengenai studi tentang anarkisme di kemudian hari.

BAB DUA

Ekspansi Kapitalisme dan Negara

Bab ini merupakan pintu masuk untuk mendalami gerakan anarkisme yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Kapitalisme dan negara adalah dua entitas yang menjadi musuh utama dalam ideologi anarkisme. Kenapa hanya dua entitas tersebut, sementara apa yang anarkisme cita-citakan adalah merubah tatanan sosial secara keseluruhan? Karena bagi anarkisme, kapitalisme dan negara merupakan sumber hegemoni sosial, yang berperan besar dalam pembentukan wacana dan kultur sosial yang ada sekarang ini. Dengan kata lain, kapitalisme dan negara dituding sebagai tersangka utama dan pihak yang paling bertanggung jawab atas ketimpangan sosial yang terjadi dalam tatanan masyarakat yang kini sedang berjalan. Oleh karena itu, penting kiranya untuk mengetahui dan memetakan apa dan bagaimana anarkisme melihat kapitalisme dan negara sebagai struktur dominasi dalam kehidupan sosial. Tak hanya di Indonesia, kapitalisme dan negara sudah menjadi common enemy bagi anarkisme global. Di mana pun anarkisme berada, di sanalah kapitalisme dan negara menjadi musuh, tidak terkecuali di Indonesia. Paparan di bawah berikut merupakan perpektif umum tentang kapitalisme dan negara yang dipahami dan digunakan oleh penganutpenganut paham anarkisme di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Perdebatan tentang kapitalisme dan eksistensi negara sudah berlangsung sejak lama. Kapitalisme bukan menjadi monopoli perspektif anarkisme semata dalam ranah ideologi. Perdebatan panjang kapitalisme bahkan juga terjadi dalam kubu kapitalis sendiri terkait format pelaksanaan ekonomi yang dianggap paling ideal. Sebut saja mereka yang menjadi godfather dalam perkembangan ideologi kapitalisme seperti, Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo hingga John Maynard Keynes. Masing-masing dari mereka mempunyai format tersendiri dalam menjalankan sistem perekonomian yang kemudian dikenal luas sebagai kapitalisme.

Terlebih lagi ‘serangan’ dari luar kelompok kapitalisme yang masif dan banyak mendominasi wacana perlawanan, Komunisme misalnya. Seperti anarkisme, Komunisme menyindir kapitalisme sebagai sebuah sistem yang sangat berketidakadilan. Kecenderungan kapitalisme untuk mengekspliotasi tenaga manusia membuat Komunisme mengkritiknya sebagai aliran ekonomi yang melakukan dehumanisasi dan menciptakan alienasi bagi manusia itu sendiri.

Begitupun dengan keberadaan negara. Dalam kapitalisme, keberadaan atau peran negara bisa dianggap sangat mengganggu bagi kebebasan tiap individu untuk menentukan arah kebijakan ekonominya. Dalam kapitalisme negara yang ideal adalah negara yang hanya berperan sebagai ‘penjaga malam’, di mana negara mempunyai tugas untuk melindungi kelangsungan proses akumulasi modal, tetapi sangat dilarang untuk ikut campur dalam kebijakan ekonomi. Adapun negara dibutuhkan saat negara berfungsi sebagai pembuat regulasi-regulasi yang dibutuhkan aktor-aktor dalam proses akumulasi modal. Tentu dengan tujuan yang sama, yakni melindungi jalannya roda perekonomian kapitalisme.

Lalu, bagaimana komunisme memandang negara? Tujuan utama dari komunisme sendiri adalah melenyapkan negara dengan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Keberadaan negara diprediksi akan melanggengkan penindasan kelas borjuis atau penguasa, terhadap kelas pekerja atau proletar. Sehingga untuk menghilangkan kelas dalam struktur sosial masyarakat, sangat perlu menghilangkan negara sebagai institusi yang melegitimasi keberadaan kelas. Namun, komunisme tidak terang-terangan menolak negara. Bahkan komunisme menganggap bahwa dalam proses transisi menuju masyarakat tanpa kelas, negara dibutuhkan sebagai instrumen proses transisi. Syaratnya negara harus dikuasai oleh kaum pekerja, atau berada dalam pemerintahan diktator proletariat. Dengan begitu, komunisme menganggap pemerintahan diktator ploretariat menjadi penjamin bagi proses menuju masyarakat tanpa kelas.

Namun, lain halnya dengan anarkisme. Anarkisme melihat kebaradaan negara tidak dapat ditolerir, meski dalam proses transisi menuju masyarakat tanpa kelas. Bagi anarkisme, negara merupakan salah satu sumber utama dari penindasan kelas masyarakat yang satu oleh kelas masyarakat lainnya. Bahkan lebih jauh anarkisme menyebut negara merupakan agen dari kapitalisme untuk melanggengkan monopoli politik-ekonomi. Hingga pada kesimpulan akhirnya, untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas seutuhnya dan melenyapkan penindasan manusia terhadap manusia lainnya, adalah dengan menghancurkan kapitalisme dan negara secara simultan. Bagi anarkisme, mentolerir keberadaan negara berarti mendorong bagi terciptanya tirani baru dan kekuasaan baru yang akan mereproduksi penindasan.

Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa apa yang akan dibahas dalam bab ini mengenai kapitalisme dan negara merupakan sudut pandang dari ideologi yang disebut sebagai anarkisme.

A. Mengapa Kapitalisme Menyebalkan?48

Pertanyaan “mengapa kapitalisme menyebalkan?” tampaknya cocok untuk memulai bahasan di bab ini. Ya, kapitalisme memang seperti menjadi musuh bersama bagi kelompokkelompok Kiri di seluruh dunia. Bahkan ada juga dari golongan Islam, seperti Hizbut Tahrir. Kapitalisme seolah menjadi objek dalam arena peperangan wacana ideologi-ideologi besar dunia. Namun, sebelum pembahasan lebih dalam, patutnya kita megetahui terlebih dahulu apa itu Kapitalisme.

Semangat kapitalisme tumbuh dari refleksi kaum borjuis atas corak ekonomi feodalistik yang subur sebelum abad ke-16. Sistem ekonomi feodal dianggap mengekang kebebasan ekonomi tiap-tiap individu, dan hanya kalangan kerajaan dan bangsawan yang bisa menguasai perekonomian pada saat itu. Corak kapitalisme pun sudah ada jauh sebelum kata ‘kapitalisme’ populer pada abad ke-19. Filsuf Skotladia, Adam Smith, yang disebut-sebut sebagai pencetus ide kapitalisme sendiri belum menggunakan istilah tersebut dalam karyanya yang terkenal yakni, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776), meski buku tersebut mengandung ide-ide yang dicita-citakan kapitalisme.49

Kapitalisme (capitalism) berasal dari bahasa Latin Caput, yang mempunyai arti Kepala. Lalu mengapa caput atau kepala kemudian diartikan sebagai modal seperti yang berlaku seperti saat ini? Pengidentikan kata caput menjadi modal konon berawal dari cerita bahwa dahulu, kekayaan penduduk Romawi kuno diukur dari berapa banyak kepala hewan ternak yang dimiliki.50 Cerita ini juga disebutkan dalam buku Dede Mulyanto yang berjudul Kapitalisme: Perspektif Sosio Historis, bahwa kata caput atau kepala berasal dari bahasa Indo-Eropa Kuno, yang digunakan untuk mengukur kekayaan suatu kelompok, yang di mana kata istilah “kepala” merujuk pada kepala hewan gembalaan.51 Pada abad ke-17 dan 18, kapital mulai diartikan sebagai modal dalam pengertian modern.

Filsuf Jerman, Karl Marx, dalam karyanya yang berjudul Pre-Capitalist Economic Formation, menggunakan istilah kapital untuk merujuk pada kekayaan milik kaum saudagar, sementara kapitalis adalah pemilik modal, yang secara khusus mengacu kepada saudagarsaudagar kaya yang memperoleh kekayaan dari sirkulasi uang melalui pengorganisasian perdagangan jarak jauh.52 Kapital juga diartikan sebagai kekayaan berupa uang yang diperoleh melalui perniagaan modern, atau dengan kata lain, kekayaan yang berasal dari luar corak pencarian kekayaan feodal seperti pertanian manorial dan perampasan.53

Kapitalisme mensyaratkan kebebasan ekonomi yang seluas-luasnya bagi tiap individu. Karena dengan begitu, setiap orang akan mencapai kemakmurannya sesuai dengan pekerjaan yang ia bisa dan ia mau. Bila kita melihat dari perspektif kekinian, kapitalisme menolak peran ekonomi yang besar dari negara, karena dianggap sebagai penghambat bagi kreatifitas ekonomi. Sehingga negara hanya ditempatkan sebagai ‘penjaga malam’ dan memiliki fungsi sebagai penyedia regulasi, yang mana regulasi tersebut bisa melanggengkan perputaran akumulasi modal. Bahkan, pada tingkat yang lebih radikal, ada kelompok yang benar-benar menolak keberadaan negara sama sekali.

Max Weber, dalam karyanya yang berjudul General Economic History menyebutkan bahwa ciri kapitalisme adalah selain perhitungan rasional atas kapital yang meliputi kepemilikan semua sarana produksi seperti tanah, teknik, bahan baku dan perkakas yang diperjualbelikan secara bebas, kapitalisme juga harus terkait dengan pembukuan modern yang melibatkan pasar bebas yang tanpa melibatkan pembatasan-pembatasan irasional atas perniagaan, dan perhitungan dalam kegiatan ekonomi dengan teknologi rasional dan landasan hukum yang ajeg dan pasti. Buruh lepas atau pekerja bebas juga disertakan oleh Weber sebagai prasyarat penting keberadaan kapitalisme (Weber, 1961: 207-8). 54

Lalu apa yang menjadi masalah dari penjabaran Weber tentang kapitalisme di atas? Salah satu masalahnya terletak pada keberadaan buruh lepas atau pekerja bebas yang disetarakan dengan objek lain dari kapitalisme, yang semuanya adalah benda-benda tak bergerak. Secara mendasar, kejahatan kapitalisme diawali dari cara mereka memandang manusia, dalam hal ini buruh-buruh lepas sebagai salah satu objek dari akumulasi kapital. Penilaian manusia sebagai “benda” sama artinya dengan de-humanisasi. Padahal, manusia seharusnya berposisi sebagai subjek dalam proses akumulasi modal. Nah, dalam kasus ini, terlihat bahwa ada sekelompok kaum yang telah melakukan de-humanisasi terhadap kelompok lainnya. Dalam hal ini klas kapital/ pemodal yang menjadikan klas buruh sebagai aset yang bebas untuk dieksploitasi, tanpa memikirkan aspek-aspek kemanusiaan dari si buruh. Penafsiran tentang tulisan Weber, bahwa buruh dieksploitasi—karena Weber tidak menjelaskan secara gamblang posisi pekerja sebagai objek—bisa dilihat dari tragedi Haymarket, yang kemudian dikenal sebagai Hari Buruh Sedunia (May Day).

Aksi besar-besaran buruh di lapangan Haymarket, Chicago, Amerika Serikat pada awal Mei 1886 adalah untuk menuntut waktu kerja yang lebih manusiawi. Para buruh menuntut delapan jam kerja sehari, yang sebelumya berlaku 16 hingga 18 jam kerja sehari. Dalam aksi tersebut, sejumlah buruh tewas oleh tembakan aparat keamanan yang mengawal aksi.

Ya, Kapitalisme telah memaksa manusia (buruh) untuk bekerja di luar kemampuannya. Eksploitasi tenaga manusia demi kepentingan modal telah merebut hak seorang buruh memenuhi kebutuhan-kebutuhan—bahkan yang paling mendasar—hidupnya. Terlebih ketika nilai lebih, atau keuntungan dari hasil produksi tidak dibagikan secara merata kepada buruh, atau hanya dinikmati oleh segelintir orang yang disebut pemodal/ kapitalis, telah membuat kapitalisme menjadi sistem ekonomi yang tidak adil bagi kelompok buruh.

Jika akses ekonomi yang bebas—seperti didengungkan oleh kelompok pro-pasar— menjadi pembenaran bagi kapitalisme, lalu bagaimana dengan kelompok yang tidak memiliki alat produksi? Karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa setiap orang bebas mencari kemakmurannya sediri dengan pekerjaan yang ia bisa dan mau. Dengan demikian, siapapun yang bekerja dengan keras akan mendapatkan hasil setara dengan apa yang dikerjakannya.

Namun, ada hal fundamental yang dilupakan dari sistem ini, bahwa kesuksesan dalam persaiangan ekonomi bebas tergantung pada seberapa banyak modal/ kemakmuran yang dimiliki sebelum terjun ke arena persaingan.55 Tentu saja hal ini akan berdampak pada ketimpangan peluang ekonomi. Kelompok buruh yang tidak memiliki akses terhadap alat produksi dan tidak mempunyai modal awal yang besar, tentu akan tetap menjadi objek bagi proses akumulasi modal. Buruh tidak akan bisa menjadi tuan dalam sistem kapitalisme. Sementara, mereka para kapitalis akan menjadi kelompok yang menguasai sebagian besar kekayaan dari seluruh keuntungan produksi.

Kapitalisme adalah tentang penghisapan dan monopoli. Di Indonesia, gejala umum kapitalisme seperti ini pun terjadi. Sejak era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, kapitalisme mulai menggeliat bebas sejak dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) Nomor 1 Tahun 1967. Arus investasi secara besar-besaran mulai masuk ke

Indonesia. Dengan tawaran jumlah buruh murah yang melimpah dan stabilitas politik (tanpa pembangkangan dari kelas buruh) membuat investor asing, terutama dari Barat, berlombalomba mengisi hampir setiap sektor industri. Dan sudah menjadi rahasia umum, bahwa perekonomian di Indonesia, pada kurun waktu 32 tahun dibawah kekuasaan Soeharto, dikuasai oleh keluarga dan kroni-kroni sang Presiden. Dengan dukungan kekuasaan politik dan militernya, Soeharto memonopoli perekonomian Indonesia. Buruh dibungkam dan dikooptasi melalui serikat-serikat buruh bentukan pemerintah demi kelancaran akumulasi modal kapitalis.

Namun, setelah Soeharto tumbang, kapitalisme di Indonesia tidak serta merta hilang. Justru di era yang disebut reformasi ini, kapitalisme terus berkembang pesat. Salah satu bukti yang paling konkret tentang hubungan antara kapitalisme dan pekerja lepas seperti yang dikatakan Weber adalah dengan diberlakukannya sistem kerja outsourcing dalam UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Yang dimaksud dengan outsourcing (alih daya) adalah pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.56 Dalam pasal 66 ayat 1 UU No.13/2003 disebutkan bahwa pekerja/ buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung denga proses 57 produksi.

Meski tidak disebutkan secara gamblang tentang posisi pekerja lepas, ayat dalam pasal tersebut menyiratkan bahwa seorang pekerja bisa berstatus bebas. Perusahaan pemberi kerja tidak bertanggung jawab atas seluruh resiko yang diderita pekerja yang disediakan oleh penyedia jasa pekerja. Dengan tidak memiliki tanggungan apapun atas pekerja lepas, perusahaan bisa kapan saja memutuskan untuk tidak menggunakan jasa si pekerja lagi atau pemutusan hubungan kerja dan dikembalikan sepenuhnya kepada penyedia jasa pekerja/ buruh. Inilah salah satu pasal yang banyak dipermasalahkan buruh dan pengamat ketenagakerjaan. Karena dengan “izin” negara, perusahaan telah “diperbolehkan” melakukan penindasan, dan menganggap bahwa pekerja adalah salah satu aset yang dinilai layaknya sebuah benda. Seperti yang diungkap Weber, undang-udang tersebut pun sudah menjadi “penyempurna” bagi keberadaan kapitalisme di Indonesia.

Anarkisme tidak membedakan dari mana kapitalisme itu berasal. Karena bagi ideologi ini, kapitalisme, baik lokal maupun asing, mempunyai karakter yang sama yakni, eksploitatif. Misalnya saja, ketika banyak pihak yang mendukung nasionalisasi atau pengambilalihan kepemilikan sebuah perusahaan dari milik asing menjadi milik negara, atau dikelola oleh warga pribumi, individu-individu penganut anarkisme tetap menolak dengan tegas. Tak ada opsi ‘pengalihan kepemilikan’, yang ada hanya ‘hentikan praktik kapitalisme’. Bagi mereka, kapitalisme tetaplah kapitalisme, tak peduli lokal atau asing. Sifatnya yang eksploitatif tak akan bisa berubah, meskipun subjeknya tidak lagi sama. Contoh kasus yang sering diangkat kelompok anarkis di Indonesia adalah kasus lumpur Lapindo dan Perkebunan Negara. Dua kasus tersebut dianggap sebagai contoh bagaimana kapitalisme pribumi juga sama jahatnya dengan kapitalisme asing. Perebutan lahan secara paksa oleh Perkebunan Negara, seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan di beberapa daerah lainnya, sehingga membuat petanipetani tradisional kehilangan lahan garapan. Atau PT Lapindo Brantas yang menjadi penanggung jawab atas menyemburnya lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur, yang tidak mau bertanggung jawab atas bencana kemanusiaan akibat eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, kapitalisme, baik yang dijalankan oleh swasta, maupun negara, tidak mempunyai karakter yang berbeda.

Sekali lagi harus diakui bahwa keberadaan dan kelanggengan sistem kapitalisme, tidak lepas dari peran sebuah entitas yang disebut Negara. Sejak kapitalisme (modern) muncul, negara seperti menjadi garda terdepan bagi akumulasi modal. Penulis masterpiece tentang kapitalisme, Das Kapital, Karl Marx, di masa mudanya, bahkan menyebut negara sebagai alat penindas bagi segelintir orang (borjuis) kepada sebagian besar lainnya (proletar). Lalu bagaimanakah sesungguhnya peran Negara dalam sistem kapitalisme?

B. Negara sebagai Agen Kapitalisme: Perspektif Anarkisme

Di Negara ini kita hidup dan bekerja Di Negara ini kita makan dan berbahagia Di tanah yang indah ini bersemilah cintamu yang abadi Di Negara busuk ini kita tersenyum pedih...

-Koil, Kenyataan Dalam Dunia FantasiPenggalan lirik lagu Kenyataan Dalam Dunia Fantasi yang dilantunkan oleh band Koil

di atas, sepertinya akan sedikit mewakili tentang apa yang kita bahas kemudian. Dalam bab satu tulisan ini, sudah dibahas sedikit tentang Negara dan kekuasaannya. Di bagian ini, kita akan melanjutkan membahas tentang peran negara sebagai ‘agen’ kapitalisme. Seperti yang sudah disebutkan di bab satu—tentang negara dan kekuasaanya—banyak filsuf/ pemikir yang meng-iya-kan keberadaan negara sebagai sebuah entitas yang dibutuhkan sebagai katalisator kehidupan bermasyarakat yang rentan konflik. Negara dianggap sebagai representasi kelompok masyarakat yang mempunyai banyak kepentingan, sehingga negara berhak mengatur beberapa atau bahkan semua aspek kehidupan bermasyarakat. Mekanismenya? sebagian masyarakat memilih beberapa orang yang mereka percayai dan akan mewakili dalam struktur negara yang biasa disebut pemilu. Yang kemudian segelintir orang (elit) tersebut mempunyai sebagian hak-hak masyarakat yang mereka wakili dalam pemeritahan yang kemudian memunculkan persepsi bahwa elit berhak mengatur kehidupan orang-orang yang telah memilih (rakyat). Elit telah tercipta melalui pemilu yang dianggap sebuah mekanisme demokratisasi.

Lalu, bagaimana bisa negara yang dibentuk dengan semangat awal sebagai katalisator banyak kepentingan di masyarakat, menjadi agen bagi akumulasi modal/ kapitalisme? Salah satu quote yang paling tepat untuk mendeskripsikan negara, adalah apa yang dicetuskan Lord Acton bahwa “...power tends to corrupt...”. Di mana ada kekuasaan, di sana akan ada penyalahgunaan. Meski dengan dalih untuk menjaga kehidupan bermasyarakat, negara dalam perkembangannya mengalami reduksi esensi sebagai entitas yang berkeadilan bagi semua golongan. Evolusi kehidupan manusia adalah tentang sumber-sumber ekonomi. Negara sebagai institusi yang menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat pun tak terlepas dari kepentingan perebutan sumber-sumber ekonomi.

Dari zaman ke zaman, sebagai pemegang ‘titah’ kekuasaan dan sesuatu yang dianggap adil, negara hampir selalu dipastikan memiliki kekuasaan mutlak. Nilai fundamental yang dimiliki negara adalah: memiliki kontrol penuh atas individu-individu yang berada dalam teritorial kekuasaannya. Sejak negara memegang tahta kerajaan Tuhan di bumi pada zaman pertengahan, sebagai representasi kelompok berkonflik di zaman pencerahan dan hingga sekarang dianggap sebagai sesuatu yang given/ alamiah, negara tak pernah terlepas dari kontrol kelas berkuasa (elit). Dan tidak bisa dipungkiri bahwa kelas berkuasa mempunyai kepentingan besar atas sumber daya ekonomi. Elit-elit negara kemudian menjadikan negara sebagai alat pelanggengan akumulasi modal mereka.

Mengapa Marx muda kemudian menyebut negara sebagai alat penindas bagi satu kelompok atas kelompok lainnya? Karena negara dilihat sebagai instrumen yang paling efektif untuk mengendalikan masyarakat, terutama kelas pekerja. Melalui regulasi-regulasi yang diklaim atas nama kepentingan publik, negara mengontrol mayoritas kelompok tertindas. Bagi mereka yang menolak mematuhinya akan dikenai sanksi karena dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Itulah logika yang dipakai negara sebagai agen kapitalisme untuk membungkam mereka yang melawan dan menolak patuh.

Indonesia mungkin menjadi salah satu contoh yang paling representatif bagaimana ‘perselingkuhan’ negara dan kapitalisme berlangsung dengan ‘mesranya’. Beberapa regulasi—atau mungkin semua—sangat menonjolkan keberpihakannya pada kapitalisme. Kita akan kembali ke zaman di mana Indonesia baru beberapa tahun merdeka: Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.

Beberapa pasal dalam UU tersebut dinilai telah menyalahi dan melanggar hak-hak dasar warga negara, terutama masyarakat-masyarakat adat yang tinggal jauh di pedalaman hutanhutan Indonesia. Dalam pasal 3 UU PA 1960, yang pada intinya mengatakan bahwa Hak-Hak Ulayat dari masyarakat hukum adat harus sesuai dengan kepetingan Bangsa dan Negara.58 Apa maksud dari pasal tersebut? Jika kita jeli, kita akan menangkap bahwa, kepentingan negara dalam bentuk apapun selama dalam konteks kepentingan publik akan diprioitaskan daripada kepentingan kelompok-kelompok kecil (rakyat jelata). Lalu bagaimana jika perizinan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) diklaim sebagai kepentingan publik/ Bangsa dan Negara. Sebagai institusi induk, negara berhak menafsirkan setiap regulasi yang dibuat. Cotohnya, penggunaan HPH tadi.

Di beberapa wilayah di Indonesia telah terjadi penggusuran masyarakat adat secara besar-besaran pada tahun 1990-an. Salah satunya adalah sengketa tanah antara orang-orang Ngovi dan Moi di Sulawesi Tengah. Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) milik PT Astra pada tahun 1991 telah mengambil alih 80.000 hektar tanah yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Ngovi dan Moi.59 Pengambilalihan lahan oleh PT Astra ini bukan tanpa dukungan negara/ pemerintah. Justru, dalam hal ini negara sebagai pembuat regulasi, melegitimasi pengambilalihan lahan lewat pasal 27 UU PA 1960 yang menyebutkan bahwa tanah-tanah terlantar akan beralih menjadi tanah Negara tanpa perlu didahului oleh Pelaksana

Undang-undang. Pun, dengan penafsiran Pelaksana Undang-undang yang menyatakan bahwa ladang-ladang yang ditinggalkan lebih dari dua tahun dianggap tanah terlantar.60

Tafsiran undang-undang oleh negara/ pemerintah dianggap menegasikan hukum adat yang berlaku bagi orang-orang Ngovi dan Moi. Dalam hal pertanahan, masyarakat Ngovi dan Moi mengenal yang disebut pertanian berputar. Maksudnya, masyarakat tersebut terbiasa bertani dengan berpindah-pidah ladang setiap sekali atau beberapa kali panen. Mereka akan mencari ladang garapan baru—di tanah yang diwariskan leluhur mereka—jika ladang yang digunakan sudah mulai berkurang kesuburannya. Tanah-tanah yang ditinggali tersbut dikenal dengan tanah istirahat. Umumnya, masyarakat Ngovi dan Moi memiliki 10-20 ladang bahkan lebih, dengan luas sekitar 0,5 hektare per ladang, yang tersebar dan digunakan secara bergantian dengan rentang waktu 5-20 tahun.61 Jika dibandingkan antara kebiasaan adat yang berlaku bagi orang-orang Ngovi dan Moi dengan penafsiran negara tentang pasal 27 UU PA 1960, akan sangat nampak pertentangannya.

Negara sebagai penguasa bumi, air dan angkasa yang berada di teritorinya akan merasa memiliki hak atas tanah2 tersebut. Lalu apa kemudian? Negara menerbitkan HPH kepada perusahaan pemohon yang akan melanggar hak-hak adat masyarakat. Itulah yang terjadi antara PIR-Bun PT Astra dengan masyarakat Ngovi dan Moi di Sulawesi Tengah.

Ada pun kasus kontemporer perebutan tanah antara penguasa dengan rakyat. Yakni, antara petani lahan pesisir pantai Kulonprogo, Yogyakarta versus Kesultanan Yogyakarta yang ‘bersekongkol’ dengan PT Jogja Magasa Iron. Kesultanan Yogyakarta yang juga memegang kekuasaan administrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah memberi izin rencana pembangunan penambangan pasir besi di pesisir patai selatan Kuloprogo, dengan klaim bahwa tanah yang ditempati warga adalah milik Sultan dan Pakualaman atau yang biasa disebut Sultanaat Grond dan Pakualamanaat Grond.

Konflik tanah di pesisir selatan Kulonprogo berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo yang mengeluarkan izin rencana pembangunan proyek pertambangan pasir besi di pesisir selatan. Kebijakan tersebut diduga akibat tekanan dari pihak Kesultanan/ Pakualaman yang diyakini memiliki investasi dalam proyek tersebut. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan anggota keluarga Kesultanan/ Pakualaman dalam struktur organisasi PT Jogja Magasa Mining (PT JMM)—perusahaan penambang yang kemudian berkongsi dengan perusahaan tambang dari Australia, Indomines Ltd. dan berubah nama menjadi PT Jogja Magasa Iron (PT JMI). Yakni, anak Sultan Hamengku Buwono, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun dan pamannya GBPH Joyokusumo yang menduduki jabatan komisaris PT JMM. Sementara, Direktur Utama dijabat oleh BRM Hario Seno dari Puri Pakualaman.

Bukti ini tertuang dalam Akte pendirian PT JMM yang diterbitkan pada 6 Oktober 2005.62 Kekuasaan menjadi istrumen utama bagi keberlangsungan kapitalisme. Mungkin itu juga yang dilakukan Kesultanan/ Pakualaman melalui Rencana Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang tertuang dalam draft UU Keistimewaan DIY dari Departemen Dalam Negeri, di pasal 11 ayat 2 dan 3, disebutkan bahwa sebagai Badan Hukum Kebudayaan, Kesultanan/ Pakualaman mempunyai hak milik atas Sultanaat/ Pakualamanaat Grond. 63 Ini diduga sebagai upaya pengambilalihan kembali hak penguasaan atas tanah oleh Kesultanan/ Pakualaman. Sebab, amanah UU PA Nomor 5 Tahun 1960 diktum IV, PP Nomor 56 prp Tahun 1960, PP Nomor 224 Tahun 1961, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984, dan Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984 (Lembaran Daerah Nomor 34/1984) menyatakan bahwa peraturan perundangan tentang agraria di Propinsi DIY yaitu Rijksblad Nomor 18 Tahun 1918 (Pakualamanaat Grond/ PAG) dan Perda Nomor 5 Tahun 1954 dinyatakan dihapus.64

Pasal dalam RUUK DIY tersebut dinilai sangat memungkinkan bagi pihak Kesultanan maupun Pakualaman untuk merebut tanah milik warga yang bersertifikat nasional, dengan klaim Sultanaat/ Pakualamanaat Grond. Karena pasal tersebut sangat bisa untuk membatalakan keabsahan kepemilikan tanah yang bersertifikat nasional yang diakui dalam pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa, atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang 65 lain serta badan hukum.

Artikel George Junus Aditjondro, “SG dan PAG, Penumpang Gelap RUUK DIY” cukup representatif untuk menggambarkan bagaimana kasus ini bisa menjadi perselingkuhan negara dengan kapitalisme. RUUK seperti dijadikan alat untuk bisa merebut lahan seluas 22 x 1,8 kilometer (menurut sosialsasi Mulyono, Wakil Bupati Kulonprogo 2006-2011)66 di pesisir pantai selatan Kulonprogo. RUUK bukan tentang jabatan gubernur seumur hidup atau pemilihan langsung, tapi tentang sumber daya ekonomi potensial yang menjadi sasaran kapitalis-kapitalis lokal maupun asing.

Memang terlihat ada kontradiksi implentasi dalam UU Pokok Agraria 1960. Namun, yang menjadi masalah adalah negara/ pemerintah bisa dengan sesuka hati menafsirkan sebuah regulasi atau membuat regulasi lain untuk menegasikan regulasi yang sudah berlaku. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan, demi kelancaran proses akumulasi modal. Di kasus pertama, negara atas nama kepentingan bangsa dan negara menegasikan hukum adat tentang tanah yang sudah berlaku ratusan tahun lamanya. Penafsiran sepihak jelas merugikan mereka yang tidak memiliki kekuatan atau akses hukum. Sementara, di kasus kedua, pemerintah juga, dalam hal ini Kesultanan Yogyakarta, mengajukan RUUK DIY sebagai peraturan tandingan atas kepemilikan sah warga pesisir selatan Kulonprogo yang diakui oleh

UU Pokok Agraria 1960. Satu undang-undang bisa memiliki banyak tafsir, sesuai dengan kepentingan penguasa. Bila terdapat undang-undang yang tidak mengakomodasi kepentingan modal, cukup dengan membuat regulasi baru untuk memuluskannya.

Dari kedua kasus di atas menunjukkan betapa peraturan perundang-undangan yang dibuat negara sangat tidak merepresentasikan kepentingan semua golongan, terutama mayoritas rakyat jelata. Malah membuat kapitalisme semakin berkembang. Dalam hal ini, negara sudah menjalankan perannya dalam prinsip kapitalisme, bahwa negara hanya memiliki fungsi pembuat regulasi yang menyokong berputarnya roda kapitalisme. Kepentingan kapitalisme kemudian dikamuflasekan sebagai kepentingan negara/ publik, sehingga tak ada seorang pun yang bisa menolak atau membantahnya. Bagi mereka yang menolak, cap “penghambat pembangunan” pun akan dilekatkan padanya. Pembangunan industri-industri besar yang mencaplok hak hidup banyak orang, diklaim sebagai kepentingan bangsa/ negara yang harus didahulukan. Ya, atas nama pembangunan.

C. Anarkisme: Menghancurkan Kapitalisme sekaligus Negara

“Semua revolusi modern telah berakhir dengan kembalinya kekuatan negara”

-Albert CamusJadi siapakah musuh sebenarnya dari kelas tertindas/ rakyat jelata/ proletar? Tidak lain

dan tidak bukan adalah Kapitalisme dan Negara. Keduanya seperti satu paket konspirasi penindasan kelas yang lemah, yang tak bisa dipisahkan. Itu kiranya yang ada dalam persepsi kelompok anarkis. Kapitalisme dan negara menjalankan sebuah sistem yang saling menunjang. Negara/ pemerintah membutuhkan kapitalisme untuk bisa mempertahankan status quo-nya, sementara kapitalisme membutuhkan negara untuk menunjang proses akumulasi modalnya. Negara/ pemerintah akan terus berusaha mempertahankan kekuasaanya dengan berbagai cara. Dan kapitalisme mampu untuk melakukan itu semua. Hubungan simbiosis mutualisme antara negara dan kapitalisme tidak akan pernah berkesudahan. Sehingga bisa dikatakan keliru apabila kita memilah siapa musuh sebenarnya dari masyarakat tertindas. Keberadaan negara, secara langsung melegitimasi keberadaan kelas elit yang memegang kendali penuh atas semua kelompok masyarakat. Alih-alih mejalankan amanat mayoritas rakyat, negara/ pemerintah menjadikan legitimasi yang mereka peroleh lewat sebuah sistem yang bernama pemilu sebagai sebuah pembenaran untuk mengambilalih kehidupan tiap-tiap individu. Sementara, kapitalisme secara prinsip sudah mewujudkan diri sebagai sebuah sistem penindasan yang mutlak. Pun, alih-alih memberikan kebebasan bagi tiap-tiap individu untuk memilih pekerjaan sesuai kemauan dan kemampuannya, kapitalisme justru melebarkan kesenjangan antarkelas yang sudah terbentuk (seolah-olah) secara alamiah oleh negara. “Pertarungan” bebas dalam kapitalisme bukanlah pertarungan yang adil. Poin fudamental dalam kapitalisme adalah tentang seberapa banayak modal yag kau punya sebelum terjun ke arena kompetisi yang disebut pasar bebas, akan menentukan kesuksesan. Sementara bagi mereka yang tidak mempuyai “modal awal”, dipaksa untuk menjual tenaga kerjanya, hanya untuk sekadar bertahan hidup. Para pekerja lepas itulah yang juga menjadi aset atau komoditas, dengan menghilangkan nilai-ilai kemanusiaaan dari diri seorang pekerja.

Tidak aneh jika kemudian anarkisme memilih untuk memerangi keduanya—kapitalisme dan negara. Tidak seperti ‘rekan’ sejawatnya, komunisme/ sosialisme, yang menghendaki keberadaan negara sebagai instrumen transisi menuju masyarakat tanpa kelas. Anarkisme yang juga mencita-citakan masyarakat tanpa kelas, mencoba melihat lebih jauh peran negara dalam proses borderless society. Kekuasaan negara lebih dikhawatirkan mejadi sebuah tirani daripada sebagai alat bantu di masa transisi. Kekuasaan yang cenderung disalahgunakan, penguasa yang terus berusaha mempertahankan status quo-nya, akan dengan mudah menjadikan negara sebagai payung kekuasaan. Sekalipun negara tersebut berlabel Negara Komunis, tidak ada jaminan bahwa penguasa akan meletakkan kekuasaannya dengan sukarela di kemudian hari.

Hampir di seluruh dunia, latar belakang lahirnya anarkisme adalah kekecewaan terhadap gerakan komunisme/ sosialisme. Ideologi yang dibakukan oleh Karl Marx tersebut dianggap tidak melihat permasalahan secara holistik. Komunisme/ sosialisme hanya melihat bahwa akar permasalahan dari ketidakadilan di muka bumi adalah kapitalisme. Namun, menegasikan peran negara yang signifikan terharap kapitalisme. Kekhawatiran kubu anarkis bahwa perebutan kekuasaan dari feodalis/ kapitalis menuju diktator proletariat, hanya akan menciptakan elit-elit baru dan tirani baru yang mengatasnamakan proletariat.

Pun, di Indonesia terjadi demikian. Kelahiran anarkisme sebagai sebuah blue print gerakan sosial, adalah refleksi atas pola dan kecenderungan gerakan Kiri di Indonesia yang berorientasi kekuasaan dan berpotensi menciptakan tirani baru. Berdasar pengalaman sejarah di Indonesia, Soekarno pernah mencoba menjadikan Indonesia sebagai negara sosialis, di bawah kekuasaannya. Namun, dalam perjalanannya, Soekarno banyak membuat kebijakan yag cenderung otoritarian. Mereka yang melawan akan dicap sebagai kontra-revolusi.

Pasca kejatuhan Soeharto pada Mei 1998, kekuatan Kiri kembali tumbuh, terutama melalui Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan memberikan energi yang cukup banyak bagi ‘revolusi’ pada saat itu. Dipermukaan, gerakan ini terlihat sangat populis, namun tidak bagi beberapa orang yang ada di dalamnya. Partai yang dicap berhaluan komunis oleh rezim Orde Baru tersebut, dilihat memiliki kecenderungan elit. Jargon “kekuasaan ada ditangan rakyat” seperti menjadi simbol belaka. Karena nyatanya, bagi beberapa orang yang pernah berada di dalam tubuh organisasi tersebut, tidak melihat bahwa PRD adalah ‘murni’ gerakan rakyat. Kontrol partai—hal yang identik dengan partai komunis—tetap menjadi panglima dalam setiap kebijakannya. Karena partai dianggap sebagai representasi suara rakyat. Kubu anarkis dalam PRD beranggapan bahwa gerakan murni rakyat baru bisa terbentuk apabila kontrol elit/ partai dilenyapkan. Bagi mereka, untuk menciptakan demokrasi yang sesungguhnya bukanlah dengan jalan merebut kekuasaan dan menjadi penguasa baru. Tetapi, dengan menciptakan kelompok-kelompok otonom yang tergabung dalam sebuah federasi bebas. Berawal dari kekecewaan dan berlanjut dengan dialektika, anarkisme pun lahir di Indonesia melalui Front Anti Fasis (FAF).

BAB TIGA FAF: Cikal Kelompok Anarki(sme) di Indonesia

Selama satu dekade, sejak Reformasi 1998, gerakan Anarkisme mulai marak mengisi ruang kosong gerakan sosial yang selama ini mengalami stagnansi pasca-runtuhnya Orde Baru.67 Gerakan anarkisme di sini tidak diartikan sebagai aksi-aksi kerusuhan, kekerasan, dan konotasi negatif lainnya, melainkan sebuah gerakan sosial (baru)68 dengan tujuan mengubah tatanan/ relasi sosial masyarakat yang hirarkis, dominatif, dan eksploitatif. Oleh beberapa orang, anarkisme dianggap menjadi solusi alternatif bagi pembebasan masyarakat secara utuh. Di Indonesia, anarkisme tumbuh berbarengan dengan euforia Reformasi 1998. Dari momentum itulah kelompok-kelompok anarkis di Indonesia mulai bermunculan dan mulai melakukan aktifitasnya.

Di berbagai wilayah di Indonesia, telah banyak bermunculan kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya sebagai kelompok anarkis, seperti di Medan, Makassar, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Manado dan lain sebagainya. Kegiatan yang dilakukan tiap-tiap kelompok bervariatif. Mulai dari sekadar menerbitkan zine-zine dengan propaganda wacana anarkisme, hingga ke gerakan solidaritas menolak kapitalisme dan negara. Sebut saja di Manado dan Makassar. Dua kolektif di dua daerah ini lebih aktif dalam penyebaran wacana anarkisme melalui zine-zine yang disebarkan secara gratis, atau dengan membuat blog-blog yang berisi informasi tentang gerakan anarkisme di seluruh dunia ataupun di Indonesia sendiri.69 Di Makassar, selain aktif menerbitkan zine, mereka juga aktif dalam solidaritas petani di Takalar, Sulawesi Selatan yang menolak tanahnya digusur oleh PT Perkebunan Negara XIV (PTPN XIV) dan reklamasi pesisir pantai selatan Makassar yang mengancam kehidupan nelayannelayan tradisional di sekitar pantai tersebut.

Di Jakarta, sebuah kolektif yang menamakan diri Institut-A lebih banyak melakukan aktifitas-aktifitas eventual dengan memanfaatkan momen hari-hari tertentu untuk mempropagandakan gerakan anti-otoritatrian. Berbagai kegiatan juga dilakukan seperti diskusi rutin yang diadakan rutin setiap minggu, workshop keahlian seni, hingga kelas-kelas belajar yang ditujukan untuk anak-anak yang tinggal di sekitar basecamp mereka.

Gambar di atas adalah beberapa aktivitas yang dilakukan oleh salah satu kolektif anarkis di Jakarta.70

Kemunculan kelompok-kelompok yang mendeklarasikan diri sebagai anarkis ini, tidak terlepas dari peran sebuah kelompok yang muncul pada masa euforia reformasi itu. Kelompok ini menyebut dirinya Front Anti Fasis (FAF).

FAF bisa dikatakan merupakan cikal bakal munculnya gerakan anarkisme di Indonesia. Mengapa demikian? Karena FAF menjadi kelompok yang pertama kali menginisiasi ideologi anarkisme secara luas (khususnya aktivis gerakan) Indonesia melalui organisasi semi-formal. Meskipun sebelumnya sudah banyak pula yang mengenal anarkisme—sebagian besar melalui komunitas-komunitas Punk.71 Namun ideologi ini menjadi tidak populer, karena hanya ‘diamini’ masing-masing individu, tanpa adanya propaganda dan jaringan.

FAF dibentuk pada tahun 1999, pasca runtuhnya rezim otoriter Soeharto. Kelompok ini terbentuk dari semangat delapan pemuda yang berasal dari Bandung, yang punya keinginan untuk aktif dalam gerakan sosial yang signifikan (ditambah situasi dan kondisi politik saat itu yang masih hangat dengan kemenangan menumbangkan rezim diktator Soeharto). Mereka bukanlah orang-orang yang berasal dari keluarga yang kekurangan. Bisa dikatakan, mereka tergolong sebagai kelas menengah dalam stratifikasi sosial masyarakat di Indonesia. Bahkan, sebagian besar dari mereka pun pernah mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Jadi sebenarnya, mereka bukanlah orang-orang yang secara langsung mengalami represi ekonomi atau politik. Bisa saja mereka mengabaikan apa yang terjadi di sekitarnya dan menjalani hidup layaknya orang “normal”. Kelompok yang semuanya beranggotakan laki-laki tersebut, hanya mengalami kegelisahan tentang ketimpangan yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Namun represi ekonomi, mulai mereka rasakan ketika melepas diri dari ketergantungan terhadap keluarga. Mereka mulai belajar hidup mandiri dalam sebuah komunitas punk. Bagaimana mereka mempertahankan hidup tanpa penghasilan? Umumnya komunitas punk punya cara sendiri untuk mempertahankan hidup di tengah masyarakat yang mengalami ketergantungan terhadap uang. Beberapa di antara mereka menjadi musisi, membuat sebuah grup band dan “ngamen” untuk sekadar membiayai hidup sehari-hari. Dari uang hasil “ngamen” itulah mereka bisa menghidupi komunitas yang mereka bentuk dalam fondasi asosiasi bebas.

Kedelapan orang ini telah mengenal anarkisme sejak masih berada dalam sebuah komunitas punk di Bandung. Karena memang kedelapan orang ini berasal dari kota dataran tinggi di Jawa Barat tersebut. Mereka mengetahui anarkisme dari internet yang pada saat itu mulai banyak digunakan. Selain dari internet, perkenalan mereka dengan anarkisme juga karena andil seorang anarkis dari Finlandia (tidak dibahas)72 yang memberikan pamfletpamflet tentang Anarkisme untuk kemudian diperbanyak dan disebarkan. Namun, kedelapan orang tersebut merasa bahwa dengan menyebarkan pamflet-pamflet tidak serta merta bisa merubah keadaan sosial yang masih carut marut. Aksi tersebut dianggap tidak relevan. Selain itu, ide-ide tentang anarkisme yang ada dalam pamflet dinilai tidak kontekstual dengan kondisi sosial politik Indonesia pada saat itu, karena terlalu Barat dan sulit untuk dapat menemukan kesamaan kondisi sosial politik, apalagi budaya. Karena itu, mereka pun memutuskan untuk mencari alternatif lain untuk bisa terlibat dalam aktifitas gerakan di Indonesia. Kemudian mereka memutuskan untuk bergabung dengan sebuah organisasi Kiri yang saat itu sedang ‘naik daun’, karena sikapnya yang keras menentang rezim Orde Baru, yakni Partai Rakyat Demokratik (PRD). Karena radikalisme PRD itulah, akhirnya mereka mengajukan diri untuk menjadi anggota partai tersebut. Lalu, Siapakah PRD?

A. Subversifitas PRD sebagai Pemicu Kemunculan FAF73

Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah partai politik Indonesia berhaluan Kiri yang dibentuk pada April tahun 1996. Bentuk ‘Partai’ tersebut merupakan transformasi dari bentuknya semula, yakni ‘Persatuan’ yang dideklarasikan pada 23 Mei 1994 di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta.74 Sugeng Bahagio, mantan ketua Senat Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), menjadi ketua umum pertama organisasi tersebut. Namun, karena kepemimpinannya yang dianggap lamban, beberapa pengurus PRD, seperti Budiman Sudjatmiko, Yuli Eko Nugroho dan Wiji Thukul membuat petisi yang mengkritik kepemimpinan Sugeng. Sampai akhirnya dibentuk Komite Penyelamat Organisasi (KPO) yang kemudian direstui oleh anggota-anggota PRD di berbagai kota, menuntut mundurnya sang ketua. Sugeng pun turun, dan kemudian Budiman naik, menggantikannya sebagai pemimpin PRD.75

Tidak seperti partai politik pada umumnya, PRD lebih menekankan gerakan dari bawah, yakni dengan memobilisasi massa atau dengan memperkuat gerakan ekstra-parlementer untuk menciptakan perubahan secara cepat dan mendasar (revolusi) di Indonesia, yang ketika itu masih dikuasai rezim Orde Baru.76 Pada tahun 1994, ketika masih berbentuk Persatuan, PRD membentuk aliansi perjuangan dengan kelompok-kelompok marjinal seperti petani (Serikat

Tani Nasional), mahasiswa (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi), buruh (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia), seniman (Jaringan Kerja Kesenian Rakyat) dan kelompok marjinal lain. Tujuan utamanya adalah untuk menuntut penghapusan lima paket undangundang politik (UU Kepartaian, UU Keormasan, UU Pemilu, UU Susunan Kedudukan DPR/MPR dan UU Referendum) dan pencabutan Dwifungsi ABRI.

Tahun 1996, PRD mengadakan kongres pertamanya di Sleman, Yogyakarta. Kongres tersebut yang menjadi penanda transformasi Persatuan Rakyat Demokratik menjadi Partai Rakyat Demokratik dengan ketua umum pertamanya, Budiman Sudjatmiko. Hasil kongres perdana PRD tertuang dalam Manifesto Partai Rakyat Demokratik (Manifesto PRD) yang dipublikasikan pada 22 Juli 1996, berbarengan dengan deklarasi berdirinya Partai Rakyat Demokratik.77

Setelah resmi menjadi partai, PRD terbukti membuat pemerintah di bawah Presiden Soeharto pada saat itu, waspada. PRD dianggap partai yang melakukan tindakan-tindakan subversif dan juga kegiatan yang membahayakan stabilitas dan keamanan nasional. Pasca pecahnya kasus peristiwa 27 Juli 1996, para aktifis PRD yang sebagian besar merupakan anak2 muda, menjadi buronan penguasa, ditangkap, diculik dan diadili tanpa proses hukum oleh Orde Baru. PRD dituding sebagai dalang kerusuhan yang menyebabkan kantor DPP PDI di Jalan Dipenogoro, Jakarta pusat, hancur. Tudingan tersebut didasari fakta bahwa sebelum kasus 27 Juli pecah, hampir selama sebulan, PRD melakukan demonstrasi dan orasi di depan Kantor DPP PDI tersebut.78 Penguasa pada saat itu juga menuduh PRD sebagai Komunis. ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) menuding aksi-aksi yang dilakukan oleh PRD hampir sama dengan apa yg dilakukan PKI (Partai Komunis Indonesia) pada masa lampau, seperti mimbar bebas, aksi mahasiswa, buruh dan aksi-aksi kelompok-kelompok marjinal lainnya.79 Namun, sang Ketua Umum, Budiman Sudjatmiko membatah tudingan tersebut. Ia mengangggap apa yang dilakukan PRD adalah hal biasa di negara-negara demokratis di Eropa.80

Sejak saat itu PRD selalu dikaitkan dengan berbagai aksi-aksi demonstrasi dan tindakan subversif melawan pemerintah. Hingga akhirnya, Pemerintah Orde Baru mengeluarkan SK (Surat Keputusan) Mendagri Nomor 210-221 tahun 1997, tentang pembubaran organisasi PRD, berikut organisasi yang bernaung dibawahnya.81 Namun meski begitu, PRD tetap melakukan aktifitasnya hingga Soeharto lengser pada Mei 1998.

Aksi-aksi subversif PRD yang berhasil membuat penguasa ketika itu gentar inilah yang membuat kedelapan orang yang berasal dari sebuah komunitas punk di Bandung, yang kemudian mendirikan Front Anti Fasis (FAF), memutuskan untuk bergabung bersama partai tersebut, dengan harapan bisa terlibat dalam gerakan radikal di Indonesia dan memberikan kontribusi demi cita-cita perubahan menuju tatanan yang lebih baik dan adil.

B. Membentuk FAF, Menggagas JAFNUS

Tidak mudah bagi kedelapan pemuda tersebut82 untuk menjadi anggota PRD secara resmi. Salah satu syarat yang diberikan agar mereka bisa diterima menjadi anggota adalah dengan membuat sebuah organisasi. Berangkat dari syarat tersebut, mereka membentuk Front Anti Fasis (FAF) pada tahun 1999, kelompok yang sebenarnya tidak mempunyai platform ideologi anarkisme, padahal keputusan mereka bergabung dengan PRD adalah berawal dari ide anarkisme yang mereka yakini saat masih di komunitas punk. Mengapa demikian? Pertama, kedelapan orang yang terlibat dalam pembentukan FAF belum memahami secara utuh tentang anarkisme, terlebih mereka juga belum mengetahui bagaimana sebuah organisasi anarkis dijalankan (meliputi: program dan strategi). Kedua, FAF merupakan syarat bagi kedelapan pemuda tersebut untuk bisa menjadi anggota resmi PRD. Sementara PRD sendiri bukanlah partai dengan platform ideologi anarkisme, melainkan Leninisme-Marxisme, yang jelas berseberangan dengan Anarkisme.83 Sehingga apa yang menjadi program FAF, pastilah merupakan program PRD, dan apa yang menjadi program PRD, merupakan manifestasi dari ide Leninisme-Marxisme. Dengan program dan strategi yang masih didikte oleh PRD dan kekurangpahaman anggota-anggota FAF mengenai anarkisme, membuat FAF tidak menjadi kelompok anarkis murni saat pertama kali dibentuk. FAF hanya menggunakan simbol ‘circle A’ dan bendera hitam yang menjadi simbol Anarkisme di seluruh dunia. Pemilihan simbol dan warna bendera pun, bisa dikatakan merupakan pilihan random, dengan alasan: circle A dan bendera hitam sudah melekat dengan punk. Sementara, pemilihan kata ‘Fasis’ merupakan refleksi atas situasi politik saat itu yang masih bernafaskan otoritarianisme Orde Baru—selain mencari huruf ‘A’ didepan kata Fasis, untuk bisa dilingkari (circle A).84

Logo circle A yang biasa dijadikan simbol oleh kelompok anarkis

Setelah 6 bulan terbentuk, FAF resmi menjadi bagian dari PRD dan menjadi sayap ilegal dari PRD yang mempunyai segmen massa komunitas-komunitas punk, anak-anak jalanan dan preman. Karena seperti diketahui, PRD mempunyai beberapa sektor sayap organisasi seperti SMID untuk sektor mahasiswa, STN untuk sektor petani, PPBI untuk sektor buruh pabrik, JAKKER untuk sektor seniman, dan lain sebagainya.85 Namun, karena domisili kedelapan pemuda tersebut di Bandung, wilayah aktifitas mereka pun hanya meliputi Bandung dan sekitarnya.

Meski ada di dalam sebuah organisasi yang berstruktur hirarkis, FAF menjalankan organisasinya sendiri secara non-hirarki, sesuai dengan apa yang mereka pahami tentang anarkisme. Tak ada struktur yang jelas, sehingga terlihat sporadis dalam menjalankan agenda keorganisasiannya. FAF dibentuk sebagai asosiasi bebas yang bisa merekrut siapapun tanpa ada komando dari pimpinan tertinggi. Karena orang-orang di luar FAF, juga tidak mengetahui bahwa FAF adalah organisasi sayap dari PRD, hanya bersifat afiliasi. Jadi meskipun, individu-individu dalam FAF belum memahami bagaimana sebuah organisasi anarkis dijalankan, mereka tetap menjalankan sedikit apa yang mereka ketahui tentang anarkisme yakni, struktur non-hirarki dalam organisasi.

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan FAF, kedelapan pemuda yang ikut mendirikan organisasi semi-formal tersebut, tidak pernah membuka identitas mereka sebagai bagian dari PRD. Ini karena status FAF yang merupakan sayap ilegal dari PRD, sehingga tak boleh seorang pun mengetahuinya, kecuali anggota PRD. Tujuannya adalah agar nama PRD tetap bersih ketika FAF melakukan tindakan yang dianggap subversif, sehingga aman dari serangan-serangan lawan politiknya. Hubungan dengan PRD pun hanya diakui sebatas afiliasi.

Pada tahun 2000, FAF coba melebarkan sayapnya dengan membentuk JAFNUS (Jaringan Anti Fasis Nusantara). Hal ini tidak aneh, karena merupakan konsekuensi umum dari sebuah gerakan politik. Sebagai bagian dari PRD, FAF perlu melebarkan sayapnya untuk merekrut massa yang lebih besar. Ide ini pun pada dasarnya merupakan bagian dari program kerja PRD sebagai sebuah partai. Berusaha memayungi berbagai kalangan, dan menghimpun kekuatan gerakan yang lebih besar untuk membuahkan hasil yang lebih signifikan, adalah tujuan utamanya. Dan dari sinilah FAF mulai menemukan ‘jati diri’-nya sebagai kelompok anarkis. JAFNUS ini dibentuk untuk menjaring kelompok-kelompok dan individu-individu di seluruh Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai anarkis. Beberapa wilayah di Indonesia yang ketika itu berjejaring dalam JAFNUS adalah Jakarta, Medan, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan beberapa wilayah lain. Sepanjang tahun 2000, JAFNUS telah mengadakan kongres sebanyak 2 kali yang diadakan di Yogyakarta. Namun, kongres kedua terhenti di tengah jalan karena kongres dibubarkan secara paksa oleh GPK (Gerakan Pemuda Ka’bah) yang menuding kongres tersebut ‘berbau’ Komunisme. Meski bertahan setahun, tak banyak yang dilakukan JAFNUS, selain bertukar program dan pemahaman mengenai anarkisme itu sendiri. JAFNUS pun bubar seiring dengan dibubarkannya FAF. Mengapa FAF harus bubar?

C. Kekecewaan dan Bubarnya FAF

Tak bertahan lama—kurang lebih setahun, FAF pun akhirnya bubar. Kedelapan pemuda yang menjadi pencetus FAF pun menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaannya di PRD. Alasan utama yang menyebabkan mereka mundur adalah: merasa dibohongi. Semuanya berawal dari sebuah forum diskusi di Universitas Pasundan (Unpas), Bandung pada pertengahan tahun 2000. Ketika itu sedang diadakan pertemuan terbuka dan seorang petinggi PRD, Faisol Reza menjadi pembicara pada pertemuan tersebut. Acara berjalan tanpa hambatan dan sampai pada akhir acara, sesi tanya jawab, seorang mahasiswa bertanya kepada Faisol Reza, “Bagaimana tanggapan PRD sebagai Partai Kiri menyikapi para anarkis yang mulai banyak berkembang seperti di Bandung?”. Sang narasumber pun mejawab dengan singkat dan jelas, “Secara tegas saya tekankan, bahwa kami semua di PRD, menganggap bahwa anarkisme itu sama haramnya dengan kapitalisme.”86

Tak lama setelah pernyataan tersebut terlontar, kedelapan pemuda yang merupakan pendiri FAF sekaligus anggota PRD, akhirnya menandatangani surat pengunduran diri. Mereka merasa kecewa dengan apa yang terjadi di Unpas. Karena mereka yang masih mengklaim diri sebagai anarkis, merasa sudah tidak sepaham lagi dengan jalan organisasi PRD.

Peristiwa tersebut seperti menjadi puncak akumulasi kekecewaan para pendiri FAF. Karena dalam beberapa kesempatan sebelumnya, FAF sudah merasa bahwa ada yang ‘salah’ dari PRD. Jauh sebelum peristiwa di Unpas, para anggota FAF pernah menjalankan tugas untuk live in bersama para buruh sebuah pabrik di Bandung. Layaknya sebuah organisasi sayap, FAF bertugas mencari data tentang apa yang dibutuhkan dalam gerakan buruh tersebut. Hingga pada akhirnya FAF menyerahkan laporan yang berisi kebutuhan buruh. Namun, tanggapan yang tidak diharapkan muncul. Salah seorang elit di PRD yang menerima laporan tersebut mengatakan, “Ini tidak sesuai dengan program Kita”.87 FAF menganggap ini bertentangan dengan nilai demokratik yang diusung PRD. Bagi FAF, PRD harusnya mengakomodasi kebutuhan buruh, bukan mendikte apa yang dibutuhkan buruh-buruh tersebut. Sehingga, asas kebijakan bottom-up menjadi bias ketika sebuah kebutuhan yang bersumber dari grassroot tidak diakomodasi dengan alasan tidak sesuai dengan kepentingan partai.

Pun halnya ketika FAF coba mengajukan usul untuk menyebarkan literatur-literatur, baik buku maupun pamflet, tentang anarkisme yang mereka dapat jauh sebelum bergabung dengan PRD. Usulan tersebut ditolak mentah-mentah. Ditambah dengan tudingan bahwa FAF ingin ‘meracuni’ anggota PRD. Padahal bagi FAF, literatur-literatur anarkisme tersebut lah yang telah membawa mereka bergabung dengan PRD. Sikap ini yang dianggap FAF seperti fasis dalam tubuh demokratis.88 Ini mungkin dianggap sebagai konflik antar elite dalam sebuah partai. Padahal, yang terjadi adalah, kekecewaan underbow (FAF) terhadap kebijakan elite partai (beberapa petinggi PRD). Dalam hal ini, FAF sebagai underbow PRD, yang bekerja sesuai dengan kebijakan pusat partai, mencoba mengajukan usulan program kerja yang dianggap cukup penting untuk pendidikan kader-kader partai. Namun, karena perbedaan ideologi antara elite partai PRD, dan bawahannya, FAF, usulan tersebut ditolak. Menyebarkan literatur anarkisme dianggap tidak sejalan dengan ideologi partai.

D. Anarkisme Mempertahankan Eksistensi

Setelah FAF bubar, beberapa individu melepaskan kegiatan kepartaian dan politiknya dan lebih memilih melanjutkan kehidupan pribadinya. Namun, beberapa yang lain tetap melakukan aktifitas politik meski dengan ‘baju’ yang berbeda. Sementara kelompokkelompok dan individu-individu yang terlibat dalam JAFNUS tetap melanjutkan aktifitas politik di daerahnya masing-masing. JAFNUS pun dijadikan sebagai ‘modal’ awal untuk kembali membangun jaringan yang terpecah. Beberapa aktifitas kelompok anarkis di berbagai daerah semakin masif dan memperkuat jaringannya, seperti Bandung dan Yogyakarta.

Meski terlepas dari tubuh mapan PRD, ‘hantu-hantu’ anarkisme yang ditebarkan oleh FAF tak habis. Geliat formasi kelompok anarkisme makin menjadi-jadi, bahkan gerakannya pun makin bervariasi. Mulai dari cara-cara yang soft hingga ke cara-cara radikal, khas gaya gerakan dari anarkisme itu sendiri. Meski pada awalnya jaringan anarkisme di Indonesia tidak berjalan pasca kehilangan wadah induk JAFNUS. Namun, itu justru menjadi semangat untuk terus melebarkan sayap anarkisme di Indonesia. Diaspora organisasi anarkisme yang sporadis tidak membuat gerakan ini lenyap, malah membuat anarkisme mewujud menjadi sebuah gerakan perlawanan alternatif, di samping gerakan Kiri yang selama ini dikenal.

BAB EMPAT Kemunculan Kolektif-Kolektif Anarkis(me) di Bandung dan Yogyakarta

Anarkis di Indonesia memang banyak belajar dari gerakan-gerakan anarkis di seberang samudera sana. Salah satu gerakan yang menjadi perhatian bagi anarkis di Indonesia, adalah gerakan Zapatista di Meksiko. Adalah sebuah gerakan masyarakat sipil yang diprakarsai oleh masyarakat adat Indian di negara bagian Chiapas, Meksiko untuk menentang praktek-prektek globalisasi dan kapitalisme yang mengancam kehidupan mereka. Pada awalnya, gerakan Zapatista ini adalah sebuah bentuk defensif terhadap invasi kapitalisme terhadap kehidupan masyarakat adat yang kian lama kian tersingkir, dengan sebuah gerakan bersenjata yang mengokupasi 6 kota besar di negara bagian tersebut dari tentara dan pemerintah Meksiko. Gerakan itu adalah respon atas kebijakan pembangunan pemerintah Meksiko yang anti pedesaan dan anti pertanian. Di mana, asumsi kebijakan itu adalah pertanian rakyat di Meksiko tidak dapat diandalkan, sehingga diupayakan untuk mengurangi jumlah petani.89 Kebijakan tersebut adalah imbas dari proyek neoliberal yang dimotori oleh perjanjian kerjasama perdagangan bebas antara pemerintahan Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada melalui perjanjian NAFTA (North American Free Trade Area) yang mengakibatkan penyingkiran petani dan degradasi pedesaan.90 Zapatista sendiri bukan gerakan berbasis partai, melainkan gerakan populis untuk menjalankan agenda masyarakat sipil secara eksplisit. Meskipun pada awalnya gerakan ini memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, sejalan dengan waktu gerakan ini juga membangkitkan perjuangan kelompok-kelompok prodemokrasi, pembaharuan hukum, kesetaraan gender, reforma agraria dan hak-hak asasi manusia.91

Namun, yang menarik dari gerakan ini adalah tidak adanya upaya untuk mengambil alih kekuasaan dan hanya menuntut otonomi total untuk masyarakat adat di Chiapas yang terancam oleh kebijakan pmerintah Meksiko. Dalam pelaksanaan Kotapraja Otonom, komunitas-komunitas dalam Zapatista bereksperimen dengan bentuk pemerintahan swakelola yang paling tepat, dengan memisahkan sistem komando militer dari proses pengambilan keputusan di desa dan komunitas.92 Juru bicara gerakan Zapatista yang dikenal dengan nama Subcomandante Marcos pernah menulis:

“Sekarang jelaslah bahwa perbedaan antara Zapatista dengan organisasi politik lainnya bukan terletak pada senjata atau topeng-topeng ski. Yang membuat kami berbeda adalah dasar politik kami. Organisasiorganisasi politik, entah itu partai kanan, tengah, kiri, entah populis atau revolusioner, berupaya meraih kekuasaan... Satu sama lain mendeklarasikan diri sebagai pimpinan kita dan kita diminta untuk mengikuti dan mendukung mereka dalam memegang kekuasaan... Satu sama lain berjanji akan membenahi masa depan kita sampai kita puas.

Kami tidaklah demikian. Kami tidak ingin, orang lain, entah kiri, tengah atau kanan, memutuskan nasib kami. Kami ingin berperan serta langsung dalam putusan-putusan yang memengaruhi kami, untuk mengontrol mereka yang memerintah kami, tanpa menghiraukan afiliasi politik mereka, dan mewajibkan mereka untuk ‘memerintah dengan patuh’. Kami tidak berjuang untuk merebut kekuasaan, kami berjuang untuk demokrasi, kebebasan dan keadilan. Dasar politik kami adalah yang paling radikal di Meksiko, begitu radikal sampai-sampai semua spektrum politik tradisional mencela kami dan menyingkir begitu saja dari igauan kami. Bukan persenjataan yang membuat kami radikal, melainkan praktik politik baru yang kami ajukan dan kami benamkan dalam diri ribuan lelaki dan perempuan di Meksiko dan seluruh dunia: konstruksi sebuah praktik politik yang tidak bertujuan merebut kekuasaan namun untuk mengorganisir masyarakat.”93

Meskipun Zapatista tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai gerakan anarkisme, namun metode yang dijalankan tidak lain adalah bentuk dari anarkisme. Kata-kata yang digarisbawahi merupakan nilai-nilai dasar dalam ideologi anarkisme. Zapatista menolak masuk dalam spektrum politik tradisional, baik kiri maupun kanan. Itulah yang menjadi perhatian anarkis di Indonesia terhadap gerakan “perubahan tanpa merebut kekuasaan”, yang juga dicita-citakan bisa tercipta di Indonesia. Dan ternyata, gerakan Zapatista pun berimbas ke Indonesia.

Terlepas apa yang dikagumi dari gerakan Zapatista, usaha-usaha anarkis di Indonesia untuk melakukan perubahan adalah awal dari perjuangan. Gerakan seumur jagung ini belum bisa disetarakan dengan gerakan anarkis di Barat yang sudah berumur puluhan bahkan ratusan tahun.

Pasca bubarnya Front Anti Fasis (FAF) dan Jaringan Anti Fasis Nusantara (JAFNUS), kelompok-kelompok anarkis mulai banyak bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Ini seiring dengan makin meluas dan mendalamnya pemahaman tentang anarkisme. Kolektifkolektif baru ini sebagian besar mempunyai keterkaitan dengan FAF. JAFNUS, wadah bersama yang dibentuk untuk membuat sebuah gerakan bersama merupakan cikal dari kolektif-kolektif anarkis yang muncul di kemudian hari. Sebut saja, seperti Geng “Behom”, Utopian dan Kolektif Kontra Kultura di Bandung dan Kolektif Arus Bawah di Yogyakarta. Orang-orang yang menjadi partisipan kolektif tersebut merupakan “wajah lama” yang sebelumnya terlibat dalam FAF maupun JAFNUS. Mengapa demikian? Karena sedari awal, membelotnya FAF dan bubarnya JAFNUS, adalah bentuk dari separatisme. Mereka membubarkan diri karena tidak memiliki kesamaan pandangan lagi dengan elite partai. Sehingga mereka yang memisahkan diri, membentuk sebuah wadah baru, berupa kelompokkelompok kecil yang mengusung anarkisme secara murni. Tetapi tak hanya mereka, para ‘alumni’ FAF atau JAFNUS, ada juga beberapa di antara kolektif anarkis yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung. Namun, masih memiliki jaringan pertemanan sehingga muncul kolektif-kolektif anarkis baru.

Semangat kuat para anarkis untuk terus belajar dan membentuk asosiasi bebas sebagai kerangka perlawanan, membuat kemunculan kolektif-kolektif anarkis bak jamur di musim hujan. Bagi kaum anarkis, hilangnya wadah bersama atau organisasi, tidak serta merta menghilangkan ide-ide anarkis yang sudah tertanam dalam diri tiap individu. Kesadaran untuk terus melawan dan bercita-cita merubah tatanan dunia yang eksploitatif serta hirarkis, menjadi modal bagi keberlangsungan perlawanan tersebut. ‘Kesadaran’ penuh yang dimiliki setiap anarkis membuat gerakan ini terus berkembang dan bertahan lama. Meski tidak jarang umur sebuah kolektif anarkis sangat pendek karena benturan tradisi-tradisi individualistik dan komunalistik yang memang menjadi nilai pokok dalam anarkisme.

Selama rentang waktu 2000-2011, kolektif anarkis bermunculan silih berganti, di antaranya adalah di Bandung dan Yogyakarta. Aktivitas yang dilakukan lebih variatif dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan FAF, mulai dari aksi radikal yang dilihat sebagai aksi kriminal oleh aparatus negara, menyebarluaskan literatur-literatur antiortoritarian, hingga membangun solidaritas anti-kapitalisme di beberapa daerah yang menjadi korban kejahatan korporasi/ invasi korporasi di daerah-daerah di Indonesia. Dan siapa yang terlibat di dalamnya? Dari kemunculan kelompok anarkis pertama pasca FAF/ JAFNUS, hampir seluruh penggagas dan pelaku dari gerakan ini adalah anak-anak muda yang berasal dari kelompok kelas menengah dalam startifikasi sosial masyarakat Indonesia. Tidak ada yang secara langsung beroposisi dengan kelas berkuasa dalam konflik kelas sosial masyarakat. Oleh karena itu, penulis tidak akan mengulang secara spesifik siapa saja yang terlibat dalam gerakan tersebut, karena secara keseluruhan pelaku gerakan mempunyai kesamaan, yakni pemuda dari latar belakang keluarga golongan kelas menengah.

Gerakan anarkisme di Indonesia juga belum bisa diklasifikasi lebih jauh, karena umur gerakan yang belum begitu lama. Concern kelompok anarkis di Indonesia masih sangat mengikuti blue print gerakan anarkis yang ada di Barat. Meskipun sudah banyak varaian anarkis dengan masing-masing fokus gerakannya, anarkis di Indonesia belum memilah fokus gerakannya sendiri. Umumnya kolektif anarkis di Indonesia menjalankan semua yang menjadi perhatian dari anarkisme klasik dan kontemporer. Tak ada kelompok yang mendeklarasikan diri sebagai anarkis-feminis, anarkis-enviromentalist, anarkis-insureksionis, atau varian lainnya. Ada pun klaim sebagai penganut anarkis dengan varian tertentu, terjadi pada tingkatan individual, tidak meng-organisasi. Perhatian-perhatian seperti perang kelas, feminisme, enviromentalisme hingga kemerdekaan individu a la Stirner dilakukan secara bersamaan. Apa yang terjadi dengan gerakan anarkisme di Indonesia, bukanlah sebuah bentuk inkonsistensi gerakan, melainkan sebuah proses pembelajaran gerakan menuju kematangan. Jika bercermin dari gerakan anarkis di luar negeri, di mana pertarungan ide sudah mencapai tataran internal ideologi. Seperti pertentangan antara anarkis-platformis dan anarkisinsureksionis yang memang sudah sejak lama terjadi, memang belum sebanding dengan apa yang terjadi di Indonesia. Hal ini bisa dimaklumi mengingat anarkisme sebagai ideologi muncul dari Barat.

Berikut adalah rekam jejak kelompok anarkis di Indonesia dalam satu dekade terakhir, sejak 1999. Namun, peneliti beranggapan bahwa apa yang dilakukan anarkis di Indonesia belum bisa dipetakan ke dalam varian-varian anarkis yang lebih spesifik, karena kolektif anarkis di Indonesia masih mengedepankan propaganda anarkisme sebagai ideologi universal yang menentang kezaliman terhadap manusia dan alam semesta. Umur gerakan cukup memengaruhi hal ini, karena proses pemahaman ideologi dan gerakan masih terus berlangsung.

A. Bandung: Dari Geng “Behom”, Utopian, KKK, hingga Apokalips94

Bandung, adalah kota di mana individu-individu yang kemudian mendirikan Front Anti Fasis, berasal. Dari kota inilah ide anarkisme coba diwujudkan dalam sebuah gerakan. Sebuah organisasi yang mulai melakukan aktivisme-aktivisme bercorak anarkis. Sejak kemerdekaan Indonesia hingga kini, penulis belum pernah menemukan sejarah tentang adanya gerakan/ organisasi perlawanan yang mengklaim sebagai kelompok anarkis. Baru ketika FAF muncul pasca keruntuhan Orde Baru, anarkisme mulai menorehkan jejaknya dalam sejarah gerakan politik di Indonesia. Di Kota Bandung sendiri, telah terjadi beberapa kali restrukturasi organisasi anarkis. Dari tahun ke tahun, meski berganti-ganti nama dan juga berganti partisipan, kelompok anarkis di Bandung terus bertahan dan bereksistensi. Beberapa diantaranya seperti Geng “Behom”, Utopian, KKK, dan Apokalips. Berikut akan dipaparkan jejak langkah kelompok-kelompok tersebut dalam aktivisme anarkisnya:

A.1. Geng “Behom”: Perusak Properti

Geng “Behom” muncul pada tahun 2000, tidak lama setelah FAF bubar dan para anggotanya mengundurkan diri dari PRD. Behom adalah salah satu dari kedelapan pendiri FAF yang mengundurkan diri dari PRD wilayah Jawa Barat. Geng Behom ini lebih dikenal sebagai kelompok ‘krminal’, karena aksi-aksinya. Layaknya gengster, dalam aksinya, Geng Behom lebih banyak melakukan perusakan-perusakan properti.95 Seringkali Geng Behom merusak supermarket-supermarket dan pos-pos polisi di sekitar Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi tersebut dilakukan secara spontan dan tanpa konsep. Geng tersebut terdiri dari 10 orang termasuk Behom yang dianggap sebagai ‘ketua’, karena ialah yang menginisiasi geng tersebut. Namun, mengapa menyerang properti dianggap tindakan anarkis?

Metode kekerasan dan merusak, punya cerita tersendiri dalam sejarah gerakan anarkisme internasional. Salah satu kelompok anarkis yang melakukan metode tersebut adalah Angry Brigade di Inggris.96 Mereka melakukan aksi langsung (direct action) dengan melakukan pemboman di lokasi-lokasi yang menjadi simbol kemapanan (kapitalisme) dan penindasan di Inggris. Sepanjang aksinya, total pemboman yang sudah dilakukan Angry Brigade mencapai 20 kali, ditambah 6 yang gagal meledak. Namun, yang unik dari aksi ini adalah tak seorang pun yang menjadi korban tewas atau mengalami luka serius dalam aksi-aksi pemboman tersebut. Bom skala kecil (low explosion) ini disebut sebagai ‘bom simbolik’ yang tidak dirancang untuk membunuh atau mencederai manusia. Bom-bom tersebut dilakukan sebagai manifestasi keresahan industrial di Inggris pada era 1970-an yang ditandai dengan legislasi-legislasi yang menindas bagi buruh.97 Aksi langsung, penyerangan simbolik semacam ini dimaksudkan untuk memicu nalar masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran untuk melawan dan merubah sistem yang dianggap tidak adil. Ini adalah aksi pemantik. Tindak kekerasan seperti ini dianggap sebagai panduan yang bisa melepaskan kekecewaan masyarakat dan menjadi sebuah prasyarat bagi pemberontakan yang lebih signifikan.98 Meski begitu, ada pula kelompok-kelompok anarkis yang menyerang sasaran-sasaran non-simbolik, seperti raja, menteri, pejabatpejabat negara atau bangsawan. Aksi-aksi penyerangan dengan sasaran non-simbolik marak pada akhir abad ke-19 di Eropa. Salah satunya terjadi di Perancis pada tahun 1894 dan mengakibatkan Presiden Perancis ketika itu, Marie Francois Sadi Carnot terbunuh.99

Masih banyak contoh-contoh aksi langsung yang terisnpirasi dari anarkisme, baik dengan sasaran simbolik maupun non-simbolik di seluruh dunia, dalam sejarah anarkisme Internasional. Tradisi kekerasan dalam anarkisme telah ada sejak Mikhail Bakunin, salah satu pemikir anarkis, yang memperkenalkan metode yang disebut ‘propaganda lewat aksi’ (propaganda by the deed). Bahkan Bakunin sendiri mengatakan bahwa “hasrat merusak adalah kesenangan kreatif”.100

Aksi yang dilakukan Geng Behom tergolong aksi anarkis dengan sasaran simbolik. Hal ini didasari pada kesadaran yang sudah dimiliki masing-masing anggotanya tentang esensi dari perusakan properti tersebut. Aksi mereka ‘anarkis’ karena mereka memahami apa itu metode ‘propaganda lewat aksi’ dalam anarkisme. Karena tidak semua yang melakukan perusakan properti, paham dan melandasi aksinya sebagai direct action. Sean M. Sheehan dalam bukunya tentang Anarkisme (2003) mengatakan:

“...perbedaan tingkat kesadaran di kalangan mereka (anarkis) yang menyerang negara, membuat melebarnya pemahaman tentang apa sesungguhnya yang disebut aksi langsung anarkisme, sehingga kaburlah perbedaan yang dibuat banyak orang antara ‘kerusuhan dan pemberontakan, antara kejahatan dan revolusi’.”101

Jadi, apa yang dilakukan Behom dan kawan-kawan bisa dikatakan sebagai ‘pemberontakan’ karena mereka menyadari benar apa yang dilakukannya adalah sebuah tindakan perlawanan. Berebeda dengan orang yang tidak memahami ‘aksi langsung’, maka mereka akan menganggap tindakan tersebut sebagai aksi kriminal dan melanggar hukum. Logika awam seperti ini juga yang ditentang anarkisme. Bagi anarkis, hukum positif—hukum yang diberlakukan oleh negara—tidak lebih dari sekadar instrumen yang digunakan negara dan kapitalis untuk melindungi kepemilikan pribadi kaum borjuis. Dengan mematuhi hukum-hukum positif, ketertiban umum dan stabilitas politik akan tercipta. Tentunya hal tersebut akan linear dengan keberlangsungan investasi yang akan melanggengkan invasi pasar dan hegemoni kapitalisme. Mungkin ini yang menjadi alasan kenapa anarki disalahartikan. Anarki adalah musuh bagi kapitalisme, dan seperti yang diungkapkan Hume bahwa, penguasa (negara dan kapitalis) dengan menguasai opini, mereka akan memiliki pondasi legitimasi yang cukup kuat, selain dukungan masyarakat.

Selain melakukan perusakan properti, Geng Behom juga melakukan aksi coratcoret (bombing) yang berisi pesan-pesan dan kritik terhadap penguasa maupun masyarakat yang tidak, atau kurang memiliki kesadaran bahwa “dunia ini sedang tidak baik-baik saja”.102

Namun Geng Behom juga bisa dikatakan belum sepenuhnya anarkis karena geng tersebut secara sadar atau tidak sadar masih mengadopsi struktur hirarkis. Behom, sebagai frontman selalu dijadikan ‘bos’ oleh rekan-rekannya yang lain. Inilah yang menyebabkan Behom cenderung menjadi otoriter terhadap rekan-rekannya yang lain. Geng Behom pun tak bertahan lama. Setelah selama 6 bulan melakukan aksi-aksi radikalnya, Geng Behom hilang karena sang frontman wafat karena overdosis obatobatan.

A.2. Utopian: Penjelmaan FAF

Setelah periode Geng “Behom” habis, muncul kembali sebuah kelompok anarkis di Bandung, bernama Utopian. Kelompok ini dibentuk oleh Utu, salah satu eks anggota PRD Jawa Barat yang juga pendiri FAF. Ia juga sempat terlibat dalam beberapa aksi geng yang juga digerakkan rekan sejawatnya, Behom. Digagas pada tahun yang sama dengan Geng Behom, Utopian diproyeksikan menjadi kelompok anarkis yang lebih semi-formal dibandingkan Geng Behom. Kegiatan yang kerap dilakukan dan menjadi prioritas yakni aksi-aksi demonstrasi.103 Dalam setiap aksinya, Utopian tidak banyak melakukan aksi-aksi demonstrasi pada umumnya yang hanya orasi dan bubar jalan. Tujuan utama mereka melakukan aksi adalah untuk menyerang polisi yang bertugas mengawal aksi tersebut. Itulah mengapa, Utopian disebut sebagai penjelmaan dari FAF. Karena dalam setiap aksinya, FAF selalu bentrok dengan polisi.

Alasannya: Jika tidak bentrok dengan polisi, tidak akan diliput media. Karena mereka percaya bahwa media dianggap sebagai sarana propaganda yang cukup bagus karena segmentasi audiensnya yang cukup luas. Dan hal itu tentu akan sangat membantu propaganda FAF. Namun, apa yang dilakukan Utopian lebih ofensif, mereka tidak perlu melakukan ‘basa-basi’ seperti yang dilakukan FAF. Bagi Utopian: “datang, serang dan menang” menjadi esensi dari setiap aksi-aksi mereka. Selain menyerang polisi saat aksi, Utopian pun melakukan penyerangan terhadap simbol-simbol kapitalisme dan kemapanan yang biasa dilakukan dalam setiap perjalanan menuju atau pulang dari lokasi aksi.

Seperti halnya Geng Behom, Utopian melakukan aksi-aksi yang radikal dan ofensif atas dasar ‘propaganda lewat aksi’. Apa yang dilakukan bukan sekadar untuk menghancurkan secara fisik atau kesenangan masing-masing anggotanya saja. Atau bahkan sekadar mencari popularitas melalui media-media massa yang meliput aksi mereka. Yang dilakukan Utopian adalah manifestasi dari ide-ide anarkisme, walaupun tidak berdampak signifikan. Hal ini dianggap wajar mengingat sebagian besar masyarakat di Indonesia salah kaprah tentang apa itu aksi-aksi anarkis. Apa yang mereka lakukan adalah inisiasi tentang kesadaran akan ketimpangan-ketimpangan hidup secara menyeluruh, khususnya ekonomi-politik.

Utopian yang memang sejak awal diproyeksikan untuk menjadi FAF jilid II mencoba membangkitkan kembali jaringan yg dulu terpecah, JAFNUS. Berbagai usaha dilakukan untuk kembali membangun jariangan yang sudah dibentuk pada masa FAF dan JAFNUS. Hal ini bertujuan untuk menghidupkan kembali aktivitas kelompok anti-otoritarian di Indonesia. Namun, usaha tersebut tidak berhasil. Utopian hanya berhasil membangun jaringan dengan Jakarta dan beberapa kali melakukan aksi di Ibu Kota. Sementara kelompok-kelompok lain yang berasal dari banyak kota masih

‘tercecer’, Utopian kembali menghilang. Jaringan pun tidak berkembang. Utopian hanya bertahan selama kurang lebih satu tahun.

A.3. Kolektif Kontra-Kultura (KKK): Penebar ‘virus’ Anarkisme

Setahun lamanya gerakan anti-otoritarian di Bandung vakum. Selain karena kesibukan masing-masing individu yang dulu terlibat FAF, kebingungan akan program dan strategi gerakan pun menjadi masalah yang paling memengaruhi. Namun, akhirnya pada tahun 2002 terbentuklah Kolektif Kontra-Kultura (KKK) yang beberapa anggotanya juga merupakan eks-FAF. Berbeda dengan dua kelompok pada periode sebelumnya, KKK memfokuskan gerakan pada penerbitan dan penyebarluasan literatur-literatur anarkisme. Teks-teks anarkisme yang pada saat itu masih sangat jarang, terutama yang berbahasa Indonesia. Literatur-literatur berbahasa Inggris yang didapat dari internet, maupun dari rekan-rekan anarkis di mancanegara, diterjemahkan untuk kemudian dipublikasikan. Selain itu, tulisan-tulisan untuk mengontekstualisasikan anarkisme dengan situasi dan kondisi sosial politik di Indonesia pun dibuat oleh partisipan-partisipan dalam kolektif. Tujuannya adalah agar anarkisme bisa dipahami dengan lebih mudah—dan lebih tepat tentunya—dan bisa diadopsi dalam situasi dan kondisi di Indonesia. KKK adalah hasil pembelajaran dari individu-individu eks-FAF yang dahulu kebingungan memahami dan mengontekstualisasikan anarkisme. Mereka tak ingin hal yang telah mereka alami di masa lalu terjadi pada generasi selanjutnya. Semangat itulah yang telah membawa mereka membentuk KKK.

Salah satu zine yang diterbitkan oleh Kolektif Kontra Kultura104

Berfokus dengan literatur-literatur anarkisme, boleh dikatakan sebagai alternatif untuk tetap bereksistensi bagi partisipan-partisipan KKK. Bukan tanpa alasan memilih aktivitas tersebut sebagai prioritas. Pasalnya, ‘saluran’ mereka untuk bisa berhubungan dengan kelompok-kelompok marjinal seperti buruh, tani dan kelompok-kelompok lainnya telah tertutup. Mereka terlanjur di blacklist oleh lawan-lawan politiknya yang masih menyimpan ‘dendam’ dengan mereka. Dunia aktivis yang hanya berkutat dengan ‘hal yang itu-itu saja’ dan ‘orang yang dia-dia saja’, membuat mereka tidak bisa masuk ke kelompok-kelompok yang sudah ‘dikuasai’ oleh lawan politiknya. Reputasi orang-orang eks-FAF menjadi buruk.

Namun pada 2005, KKK berhasil masuk ke gerakan buruh di sebuah pabrik tekstil di Bandung. Mengapa KKK bisa masuk ke dalam gerakan buruh, padahal mereka reputasi mereka sudah menjadi buruk di mata aktivis gerakan? Suksesnya KKK masuk ke dalam gerakan tersebut karena tidak ada lawan politik mereka, yang ‘menguasai’.

Solidaritas KKK dengan gerakan buruh sebuah pabrik tekstil di Bandung berawal dari pertemanan salah seorang partisipan KKK dengan seorang buruh di pabrik tersebut. Pabrik tekstil tersebut memang tengah dirundung masalah finansial dan terancam bangkrut, yang tentunya akan memutuskan hubungan kerja sepihak, tanpa uang pesangon. KKK mendorong agar dibentuknya gerakan buruh di pabrik tersebut. Namun pada usaha awalnya, hanya sedikit buruh yang mau bergabung. Meski sedikit, aksi penuntutan tetap dilancarkan. Pihak manajemen perusahaan itu pun terkejut dengan adanya gerakan buruh tersebut. Pasalnya, setelah sekian lama pabrik itu berdiri, baru saat itulah terjadi aksi penuntutan yang dilakukan oleh buruh. Tuntutan pun diberikan karena pihak perusahaan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ternyata gerakan tersebut makin meluas, karena berhasil mendapat ‘reputasi baik’, setelah suskes membuat perusahaan mengabulkan tuntutan para buruh. Semua buruh di pabrik tersebut pun turun aksi dan menuntut hak mereka sebelum perusahaan tersebut bangkrut. Karena besarnya gelombang aksi buruh dan terlanjur terancam bangkrut, pihak perusahaan memutuskan untuk meninggalkan pabrik beserta isinya. Buruh pun merasa meraih kemenangan dengan berhasil menguasai pabrik beserta isinya. Semua alat produksi, bahan baku dan berbagai peralatan layak pakai/ jual diambil dan dibagi rata kepada seluruh buruh pabrik tersebut.

KKK tidak mau mengakui peristiwa tersebut sebagai keberhasilan mereka. Anarkisme meyakini bahwa, kebebasan hanya bisa didapat dengan kekuatan dan usaha sendiri, tidak oleh segelintir elit atau partai. Bahkan Mikhail Bakunin dalam tulisannya The Paris Commune and the Idea of the Stat” menyebutkan:

“...social revolution can't be declared or organized from the top. It can only entirely made, created, and developed by spontanity and the continuity of mass actions, and groups and associations in society.”105

KKK memang tidak banyak mengintervensi gerakan tersebut dengan tujuan agar

gerakan lebih orisinal. Itu nilai utama gerakan anti-otoritarian yang coba dipertahankan. Biarkan buruh yang menentukan apa yang akan mereka lakukan. KKK hanya menjadi kelompok yang bersolidaritas, dengan memberikan masukan-masukan strategi gerakan. Namun, keputusan bagaimana aksi tersebut dilakukan tetap berada di tangan para buruh. Tanpa adanya komando dari pemimpin ataupun kepentingankepentingan terselubung dari gerakan, membuat apa yang diperjuangkan memperoleh hasil murni dari perjuangan. Kelompok-kelompok anti-otoritarian memercayai bahwa gerakan yang tidak terkooptasi kepentingan (di luar kepentingan gerakan) akan mampu mencapai hasil yang diinginkan. Pun halnya dengan gerakan tanpa komando, karena komando dari seseorang atau segelintir orang dinilai akan merebut kebebasan individu-individu yang berjuang. Perjuangan seolah diserahkan kepada segelintir elit sehingga hak-hak partisipan yang lain tereliminasi. Keyakinan bahwa “nasib kita berada ditangan kita sendiri” menjadi pedoman gerakan yang anti-otoritarian.

Namun demikian, Pam, salah seorang partisipan KKK, sedikit menyayangkan hasil dari gerakan buruh tersebut, karena sebenarnya para buruh bisa menjalankan pabrik tersebut secara swakelola. Dengan sistem kelola yang tidak tersentral dan nonhirarkis akan membuat mereka lebih mandiri dan mementahkan ketergantungan mereka terhadap ‘bos’. Harapan lainnya adalah untuk menerapkan sistem ekonomi yang otonom dan anti-penghisapan. Namun, gerakan buruh tersebut tetap menjadi pencapaian besar sebuah gerakan yang spontan dan anti-otoritarian.

Tak lama setelah aksi solidaritas buruh tersebut, Kolektif Kontra-Kultura pun sampai pada masa kritisnya. Partisipan-partisipan KKK mulai hilang karena disibukkan dengan kehidupan pribadi masing-masing dan akhirnya menghentikan aktivitasnya pada 2005.

A.4. Apokalips: Babak Baru eks KKK

“Di sini kami berusaha menyajikan sekelumit pandangan kami tentang apa yang terjadi di dunia dan sekeliling kita, serta mendokumentasikan mereka yang telah mulai bangkit untuk mengambil kembali hidup mereka. Gelombang kebangkitan ini seakan gelombang harapan baru akan keinginan untuk hidup lebih baik. Gelombang demi gelombang harapan yang akhirnya dapat menjadi semakin dahsyat seperti gelombang musim panas yang membakar”

-Editorial Jurnal Apokalips #1, Februari 2006-

Itulah kalimat-kalimat pertama yang disampaikan Kolektif Apokalips ketika pertama kali memperkenalkan diri ke khalayak ramai. Salah satu kolektif antiotoritarian di Bandung, Jawa Barat yang bertahan cukup lama dengan banyaknya rekam jejak perjuangan dan aktivitas mereka demi membumikan anarkisme. Kolektif Apokalips merupakan organisasi anti-massa106 yang dibangun sebagai negasi dari masyarakat yang berbasis massa dan mencoba untuk memperbaiki pola kehidupan harian yang sudah terkooptasi kapitalisme,107 yang dibentuk pada awal 2006. Seperti kolektif-kolektif anarkis di Bandung yang sebelumnya ada, Apokalips juga masih memiliki benang merah dengan pendahulu-pendahulunya tersebut. Perkembangan dan perubahan-perubahan selalu terjadi di tiap periode, dan Apokalips menjadi kelompok yang terakhir mendapati perubahan. Apokalips masih terdiri dari beberapa orang sisasisa Kolektif-Kontra Kultura dan ditambah beberapa partisipan baru. Sama halnya dengan KKK, Apokalips juga lebih banyak bergiat dalam dunia literasi tentang anarkisme dan perjuangannya. Namun, sedikit berbeda dengan KKK yang lebih banyak menerjemahkan literatur-literatur anarkisme dari luar negeri, Apokalips mencoba untuk mengontekstualisasikan isu-isu yang sedang marak di masyarakat, khususnya di Indonesia, dengan perspektif yang anti-otoritarian dalam sebuah terbitan/ jurnal (zine). Selain untuk memperkenalkan perspektif anti-otoritarian dalam melihat masalah sosial, Apokalips juga coba melawan wacana media-media massa mainsteram yang kebanyakan lebih memperhitungkan untung-rugi perusahaan daripada keabsahan suatu wacana. Ditambah lagi dengan distorsi makna anarkisme yang sudah berlangsung sejak lama, Apokalips juga mencoba meluruskan makna anarkisme yang disalahartikan oleh media-media massa dan masyarakat umum.

Salah satu zine yang diterbitkan kolektif Apokalips108

Misalnya, dalam Jurnal Apokalips #1, Apokalips coba mengangkat isu tentang WTO (World Trade Organization)109 dan mengontektualisasikannnya dengan ‘iklim’ di Indonesia. WTO yang menjadi pondasi kebijakan pasar bebas di dunia, dianggap menjadi teror bagi masyarakat. Indonesia yang menjadi anggota sekaligus salah satu pendiri WTO, secara otomatis akan menerapkan kebijakan yang sudah diatur dalam

WTO karena sudah meratifikasi peraturan yang dibuat dan disepakati negara-negara anggota. Seperti kebijakan pemotongan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diikuti kenaikkan harga-harga bahan kebutuhan pokok. Dalam jurnalnya, Apokalips memberikan analisa bahwa kebijakan-kebijakan WTO yang juga diamini pemerintah Indonesia hanya akan memperparah kondisi perekonomian masyarakat. Indonesia bukanlah negara maju dengan masyarakat mampu. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada jauh dari kemampuan untuk sekadar memenuhi kebutuhan primer hidup. Pemotongan subsidi BBM dinilai akan membebani pengusahapengusaha kecil dan menengah. Sementara kebijakan impor beras, sebagai imbas dari pemberlakukan pasar bebas, akan menurunkan harga beras petani-petani lokal. Alihalih untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan,110 kebijakan ini malah ‘membunuh’ pengusaha-pegusaha kecil lokal dan petani-petani yang berasnya dianggap lebih mahal daripada beras impor.

Meskipun analisa seperti itu juga dilakukan para aktivis-aktivis gerakan-gerakan Kiri dan pengamat ekonomi yang cenderung ‘kekiri-kirian’, Apokalips sebagai kelompok anti-otoritarian yang mengkritik negara, menekankan bahwa kebijakankebijakan tersebut, merupakan konsekuensi dari adanya sebuah institusi bernama negara. negara dianggap sebagai garda depan bagi keberlangsungan roda bisnis perusahaan-perusahaan multinasional. Negara sebagai pembuat regulasi sangat berperan penting dalam kelancaran akumulasi modal. Bukan sekadar Pemerintah yang ditolak—seperti gerakan Kiri yang cenderung berusaha merebut kekuasaan untuk digantikan dengan pemerintahan yang baru, ‘pemerintah yang kerakyatan’, melainkan juga negara sebagai institusi induk tidak akan bisa merubah karakternya yang memang demikian. Siapapun pemerintahnya, negara akan menjalankan ‘tugasnya’ sebagai Negara. Apokalips menyerang negara dan kapitalisme yang dianggap menjadi satu paket agen penindasan masyarakat kelas bawah. Dari perspektif anti-otoritarian inilah,

Apokalips menjadi berbeda dari media-media informasi lainnya. Ya, selain membumikan anarkisme, Apokalips juga mencoba membudayakan analisa antiotoritarian dalam setiap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Tak hanya jurnal, sebagai sebuah kolektif anti-otoritarian, Apokalips juga sempat terlibat dalam gerakan buruh yang cukup besar, meskipun perannya tidak terlalu signifikan seperti apa yang sudah dilakukan KKK. Kolektif ini pernah menjadi bagian dalam long march buruh PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dari Bandung ke Jakarta pada 2006. Dalam aksi akbar tersebut, tim Apokalips menjadi partisipan yang menyuplai logistik untuk buruh.

Dalam perjalanan eksistensinya, Apokalips pernah mengalami 4 kali restrukturasi kolektif.111 Semakin banyaknya partisipan menyebabkan kolektif ini harus ‘membelah diri’. Hal ini dilakukan guna mengefektifkan kinerja kelompok. Sedikit partisipan—5-20 orang—akan membuat kolektif menjadi lebih hidup, karena tidak ada dominasi kerja oleh beberapa individu, dan tentunya menghindari terbentuknya elit. Struktur organisasi anarkis yang non-hirarkis dan terdesentralisasi membuat gerakan ini sulit untuk dibungkam. Karena dalam anarkisme, sel-sel tersebut bekerja sesuai otoritasnya sendiri. Sehingga apabila salah satunya dimatikan, sel-sel lain masih bisa terus berjalan karena sistem desentralisasi tersebut. Namun selain itu, pembelahan diri yang dilakukan juga bertujuan untuk mengevaluasi diri, melakukan kritik oto-kritik dan untuk menentukan strategi gerakan lebih lanjut. Sementara, partisipan yang berpisah juga membentuk kolektif-kolektif baru yang nantinya bisa mengerjakan fokus aktivitas yang baru dan bisa saling melengkapi antar-kolektif.112

Pada 2009-2010, Apokalips sempat mengalami kevakuman, semua aktivitas tidak berjalan termasuk penerbitan jurnal berkala. Hal ini lazim ditemukan dalam organisasi-organisasi anarkis yang memang tidak memiliki peraturan baku yang mengikat. Komitmen personal dan konsesus antar-individu sangat diandalkan dalam sebuah kolektif anarkis. Namun, pada 2011, Apokalips memulai kembali aktivitasnya dengan menerbitkan jurnal berkala.

B. Yogyakarta: Arus Bawah, Affinitas dan Alexis113

Di Yogyakarta lah salah satu embrio kelompok anarkis di Indonesia muncul. Yogyakarta yang sejak dulu terkenal sebagai kota pelajar dengan aktivisme-aktivisme radikal pelajar-pelajarnya, pun menjadi ruang bagi sejarah kemunculan gerakan anarkisme. Dengan periode waktu yang tak berbeda jauh dengan kemunculan kelompok-kelompok anarkis independen di Bandung, geliat ide-ide anarkisme di Yogyakarta pun mulai menjalar di jiwajiwa pemberontak muda di kota tersebut. Kolektif Arus Bawah sebagai pioner kelompok anarkis di Yogyakarta, kemudian mewariskan ide-ide perjuangannya ke generasi-generasi selanjutnya yang kemudian membentuk kelompok sendiri seperti Affinitas dan Alexis.

B.1. Kolektif Arus Bawah: Pionir Kolektif Anarkis di Yogyakarta114

Kolektif Arus Bawah adalah organisasi otonom pertama yang mendeklarasikan diri sebagai kelompok anti-otoritarian di Yogyakarta. Kolektif ini dibentuk pada tahun 2001 sebagai manifestasi penentangan tarhadap arus gerakan Kiri yang saat itu tengah masiv dan masih terlena dalam euforia reformasi. Pada awal terbentuknya, Arus Bawah terdiri dari empat orang, yang dua diantaranya, Gun dan Yerri115 merupakan pembelot dari Partai Rakyat Demokratik (PRD). Tidak berbeda jauh dengan apa yang dialami partisipan-partisipan FAF, orang-orang di Arus Bawah juga memiliki kekecewaan terhadap elit-elit PRD. Mereka melihat PRD mempunyai kecenderungan untuk menjadi partai yang tidak ‘demokratik’. Gun mengakui bahwa dirinya sempat disidang karena usaha-usahanya yg dituding sebagai usaha sabotase. Namun akhirnya, keduanya memilih untuk mundur dari keanggotaannya di PRD.

Setelah mundur dari PRD, mereka sepakat untuk membentuk sebuah kolektif anti-otoritarian yang mempunyai landasan kesetaraan hak dan kewajiban bagi setiap individu, bersama 2 rekannya yang lain. Kolektif Arus Bawah pun muncul sebagai pelopor organisasi anarkis di Yogyakarta.

Sebagai pioner organisasi anti-otoritarian pertama di Yogyakarta, Kolektif Arus Bawah tidak memiliki agenda aktivitas yang baku. Semua yang dilakukan masih bersifat eksperimental dan cenderung sporadis. Beberapa aksi yang pernah dilakukan adalah mencoba untuk melakukan teror terhadap salah satu instansi pemerintah, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kebingungan untuk melakukan aksi membuat mereka melakukan teror tersebut tanpa konsep. Beberapa partisipan Arus Bawah mencoba melakukan teror melalui telepon. Tujuannya adalah untuk mengacaukan koordinasi Satpol PP, terlebih disaat ada agenda penggusuran. Namun, aksi itu tidak memperoleh hasil yang signifikan, atau boleh dikatakan gagal. Karena tidak memiliki dampak apapun, apalagi sesuai tujuan awalnya.

Aksi lain yang pernah dilancarkan adalah graffiti action. Aksi itu bertepatan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disetujui DPR pada April 2001, dan jelas tujuan utamanya adalah mengampanyekan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Graffiti action diawali keempat partisipan Arus Bawah dengan ‘sosialisasi’ melalui radio ilegal milik seorang rekan di daerah Pugeran, Sleman. Meski tidak jelas siapa yang menjadi audiens (pendengar) radio tersebut, prolog tentang penolakan kenaikkan harga BBM tetap dilakukan. Aksi kemudian dilanjutkan dengan menyusuri beberapa ruas jalan di Yogyakarta dan dinding-dinding kota menjadi sasaran aksi bombing tersebut. Namun, ketika tengah melakukan aksinya di wilayah Jalan Gejayan, tepatnya di depan Kampus Universitas

Sanata Dharma, keempatnya dicegat oleh beberapa orang berpakaian preman yang diduga polisi. Dua orang yang sedang melakukan aksi bombing116. ditangkap. Namun, dua orang lain yang berperan sebagai pengendara motor, tidak kabur begitu kedua rekannya tertangkap. Mereka malah mendekati orang-orang yang diduga polisi itu. Inisiatif itu bukan aksi nekat untuk menyerahkan diri, namun itu sebagai usaha untuk dapat membebaskan kedua rekannya yg ditahan. Gun, salah satu pengendara motor, mencoba untuk berdebat dengan petugas tersebut. Aksi itu ia lakukan karena berpikir bahwa petugas tersebut harus diajak ‘berdebat’ dan meyakinkan diri bahwa aksi ini bukanlah tindakan kriminal. Ia beranggapan jika tidak demikian, petugas akan merasa ‘menang’. Salah seorang yang lain, Yerri, bahkan berteriak-teriak “tolak kenaikkan harga BBM” untuk mecari perhatian orang-orang disekitar, meskipun sudah larut malam. Usaha yang dilakukan Yerri cukup berhasil, karena beberapa orang yang berada disekitar lokasi keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Alhasil, petugaspetugas tersebut tidak bisa bertindak sewenang-wenang dan melakukan penangkapan. Keempatnya dilepaskan, meski dengan ancaman mereka akan ditangkap jika aksi tersebut terus dilanjutkan. Namun, ancaman tersebut nyatanya tidak mengendurkan mental mereka untuk tetap melakukan aksi bombing. Partisipan-partisipan Arus Bawah tersebut mengganti sasaran media bombing, yang semula di dinding menjadi di aspal jalan. Dalam aksi lanjutan tersebut, mereka seperti mendapat simpati dari masyarakat sekitar, karena isu yang diangkat memang menjadi isu sensitif bagi kebanyakan masyarakat pada saat itu. Orang-orang yang datang bersimpati membantu mengatur lalu lintas, karena aksi bombing di aspal cukup membuat arus lalu lintas terhambat. Bagi keempat partisipan Arus Bawah tersebut, aksi ini menjadi fenomenal. Pertama, karena mereka merasa telah berhasil ‘mengalahkan’ petugas dengan tidak ditangkapnya mereka. Kedua, karena berhasil mendapat simpati masyarakat sekitar dengan aksi yang sporadis dan tidak terkonsep itu.

Kian waktu, partisipasi Arus Bawah bertambah menjadi 6 orang, dan beberapa orang yang ikut tinggal bersama. Kolektif Arus Bawah menempati sebidang tanah di daerah Sengkan, Jalan Kaliurang, Sleman. Di sana berdiri sebuah rumah semipermanen sebagai markas dan tempat mereka beraktivitas. Sikap konkret yang coba mereka lakukan sebagai negasi dari kehidupan harian yang dianggap sudah terkooptasi sistem akumulasi kapital, yakni dengan cara hidup swakelola. Enam orang partisipan Arus Bawah bersama beberapa orang lain yang ikut tinggal bersama, bereksperimen dengan hidup mandiri. Pertanian coba dilakukan dengan menanam kangkung darat, terong, dan jagung untuk bisa dimanfaatkan ketika mereka tak bisa memenuhi kebutuhan untuk makannya. Peternakan ikan (yang tidak disengaja)117 pun dilakoni. Namun, kemudian kolam ikan tersebut lebih banyak dimanfaatkan warga sekitar untuk memancing.

Selama bertempat tinggal di Sengkan, Arus Bawah juga melakukan aksi yang mereka sebut sebagai perlawanan terhadap Kapitalisme Negara,118 yakni dengan menyabotase aliran listrik. Bagi kebanyakan orang—yang dipengaruhi logika hukum positif, aksi ini disebut tindakan kriminal yang merugikan (negara). Namun bagi Arus Bawah, aksi ini adalah simbol perlawanan terhadap pelanggaran hak-hak dasar warga negara. Awalnya tidak ada keinginan untuk menyabotase listirk dan ingin mendaftarkan tempat tinggal mereka sebagai pelanggan listrik legal. Dengan rumah semi-permanen yang tidak terlalu membutuhkan banyak listrik, mereka mengajukan pemasangan listrik. Namun, kapasitas daya listrik yang mereka minta untuk dipasang selalu dikatakan bahwa kuota sudah habis oleh petugas perusahaan listrik milik negara. Mereka menilai ini sebagai pemaksaan, secara tidak langsung, untuk memasang kapasitas daya yang lebih besar, dan dan tentunya dengan biaya yang lebih besar pula. Namun, akhirnya mereka menolak untuk memasang daya listrik yang lebih besar dan memutuskan untuk melakukan sabotase aliran listrik. Ini adalah perlawanan terhadap kecurangan korporasi negara. Mereka menolak untuk “membeli apa yang tidak dibutuhkan”.

Kolektif Arus Bawah kemudian bertransformasi menjadi Affinitas pada tahun 2004. Transformasi tersebut disebabkan beberapa partisipan Arus Bawah yang mulai hijrah ke kota lain dan menetap di sana. Ini berbarengan dengan kedatangan beberapa partisipan baru yang kemudian sepakat untuk merubah nama kelompok dari Kolektif Arus Bawah menjadi Kolektif Affinitas. Dengan adanya peremajaan secara simbolik maupun ide, Affinitas membawa evaluasi dan oto-kritik dari Arus Bawah.

B.2. Affinitas: Mewujudkan Afiniti

Kolektif Affiinitas merupakan transformasi Kolektif Arus Bawah yang sebagian partisipannya merupakan orang-orang baru yang sebelumnya banyak berkomunikasi dengan partisipan Arus Bawah. Pembentukan Affinitas menjadi sedikit lebih formal karena disertai launching Kolektif Affinitas untuk mengenalkan kepada khalayak banyak. Dalam launching tersebut, Affinitas mendeklarasikan diri sebagai kolektif anti-otoritarian yang anti-kapitalisme dan anti-leninisme. Deklarasi tersebut mungkin terlihat lebih frontal dengan mengklaim diri sebagai anti-leninisme. Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan. Pertama, secara ideologis dan mengacu pada perkembangan sejarah, kelompok-kelompok anarkis selalu bertentangan dengan kelompok yang mengklaim diri sebagai Marxisme-Leninisme. Perbedaan metode gerakan119 menjadi hal yang paling terlihat signifikan dan membuat masing-masing kubu seringkali berkonflik. Faktor kedua adalah kekecewaan beberapa individu anarkis terhadap kelompok-kelompok Leninis.

Pemilihan nama Affinitas diartikan secara harfiah. Afinitas dalam Bahasa Indonesia bermakna ketertarikan atau simpati yg ditandai oleh persamaan kepentingan.120 Sementara dalam Anarkisme, afiniti dikenal sebagai sel-sel kecil yang saling berjejaring untuk mencapai tujuan bersama. Sesuai dengan artinya secara harfiah, Kolektif Affinitas bermaksud mewujudkan sebuah ketertarikan dan simpati dengan landasan kepentingan bersama. Sebagai sel kecil yang juga berjejaring dengan sel lain di luar kelompoknya, Affinitas membangun sebuah peran yang bisa menjadi penunjang dan saling melengkapi dengan kelompok lain.

Di tahun pertamanya, Affinitas mengadakan kegiatan yang dikenal dengan nama Food Not Bombs (FNB). Kegiatan ini diadakan untuk pertama kalinya meskipun sejak periode Arus Bawah sudah mengenal metode aksi semacam ini. Aksi FNB pertama ini cukup berhasil, karena mampu mengundang perhatian orang banyak, terutama orang-orang jalanan yang memang membutuhkan makanan murah—bahkan gratis— yang tidak bisa dipenuhi Negara sebagai institusi penjamin hak hidup warga negaranya. Affinitas beberapa kali mengadakan fund rising untuk menggalang dana bagi korban bencana alam tsunami Aceh pada 2004 dan gempa Yogyakarta pada 2006. Namun, seperti kolektif-kolektif anarkis lainnya, Affinitas juga memiliki pengalaman aksi yang ‘fenomenal’ karena dianggap berhasil mencapai apa yang diinginkan.

Aksi Food Not Bombs (FNB) yang dijalankan oleh kolektif Affinitas di Bunderan UGM pada 1 Mei 2008121

Pada tahun 2007, Affinitas dan sebuah kolektif anti-otoritarian di Salatiga, Jawa Tengah melakukan aksi bersama untuk membatalkan sosialisasi rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Muria di Jepara yang diadakan di gedung Pascasarjana Universitas Pangeran Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Acara hasil kerjasama Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) dan Universitas Dipenogoro berhasil dihentikan usai mereka merangsek masuk ke ruang diadakannya acara. Mereka mencurigai ada hal yang janggal dalam acara tersebut. Salah satu partisipan aksi, Ucok, bahkan sempat berdebat dengan perwakilan dari BATAN yang datang pada acara tersebut. Ucok menilai, jika ini acara ‘sosialisasi’, harusnya diadakan di luar gedung dan disampaikan kepada orang-orang yang akan menerima dampak langsung dari pembangunan PLTN tersebut, seperti masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi yang akan dibangun PLTN. Affinitas dan kolektif Salatiga memaksa BATAN dan pembicara yang hadir untuk ‘bersosialisasi’ di luar gedung agar semua masyarakat tahu bahwa akan ada pembangunan PLTN di Jepara. Karena insiden tersebut, akhirnya panitia menghentikan acara. Aksi ini juga berhasil menarik perhatian jurnalis yang sedang meliput acara tersebut.122

Selain acara-acara insidental, Affinitas juga melakukan rutinitas yang sama dengan kolektif-kolektif anarkis yang lain, yakni menerbitkan zine/ jurnal. Namun, penerbitan ini baru aktif mulai 2006, berbarengan dengan kedatangan wajah-wajah baru sekaligus kepergian beberapa orang lama yang berpencar ke beberapa kota di Indonesia. Periode ini bisa disebut sebagai restrukturasi Affinitas dengan tujuan membuat organisasi yang lebih efektif dengan aktivitas yang baru.

Tahun 2009 menjadi tahun terakhir bagi Affinitas. Kevakuman aktivitas membuat kolektif ini mati suri, tak banyak kegiatan yang bisa dilakukan selain diskusi yang diadakan untuk kalangan internal. Kelesuan ini membuat partisipan beralih ke aktivitas yang lebih individualistik, seperti pekerjaan pribadi, atau aktivitas-aktivitas anti-otoritarian, namun tidak mengatasnamakan Affinitas.

B.3. Alexis Infohouse: Keseriusan Solidaritas123

Alexis Infohouse dibentuk pada Agustus 2010. Pembentukan kolektif ini atas kesepakatan beberapa eks-partisipan-partisipan Kolektif Affinitas, dengan beberapa individu yang merantau di Yogyakarta. Kebutuhan untuk terus berjeraring antarindividu dan wadah untuk beraktivitas, serta melanjutkan apa yang sudah dilakukan Arus Bawah dan Affinitas, menjadi alasan utama berdirinya Alexis. Tidak seperti kolektif lainnya, Alexis menyematkan kolektif ini dengan istilah ‘infohouse’. Sesuai dengan namanya, Alexis berusaha menjadi kolektif dengan ruang informasi terbuka bagi siapapun. Beberapa agenda dari Alexis Infohouse, seperti perpustakaan publik yang terbuka bagi siapapun, kelas diskusi yang memfokuskan pada kajian anarkisme, workshop keahlian seperti kerajinan tangan dan memasak, dan yang paling utama adalah solidaritas terhadap perjuangan petani pesisir Kulonporogo untuk menolak rencana pembangunan proyek tambang pasir besi di Kulonprogo.

Mengapa aksi solidaritas terhadap perjuangan petani pesisir Kulonprogo yang menolak rencana penambangan pasir besi, menjadi perhatian utama? Karena isu ini menjadi urgen mengingat nilai-nilai yang diperjuangkan anarkisme. Perjuangan petani pesisir Kulonprogo adalah wujud dari ‘perang kelas’, antara Negara dan Kapitalisme (brojuis) versus petani (proletar). Walaupun aksi yang dilakukan Alexis hanya sekadar aksi solidaritas, ini tetap perjuangan penting bagi anarkisme secara universal. Solidaritas yang dilakukan Alexis berwujud, penyebaran informasi tentang rencana kejahatan korporasi—dalam hal ini perusahaan tambang pasir besi—melalui mediamedia di dunia virtual, seperti blog, pendokumentasian perlawanan petani terhadap Negara dan Korporasi, seperti film dan foto. Hal inilah yang bagi partisipan-partisipan Alexis disebut sebagai ruang informasi (infohouse) menolak/ melawan Negara dan Kapitalisme.

Beberapa kali Alexis bekerja sama dengan petani pesisir Kulonprogo mengadakan screening film dan ruang diskusi tentang rencana penambangan tersebut di berbagai kampus di Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan dengan harapan, semakin banyak orang yang tahu tentang informasi ‘sebenarnya’ apa yang terjadi di pesisir Kulonprogo, akan semakin banyak individu/ kelompok yang bersolidaritas dengan perjuangan petani pesisir. Jika solidaritas dan penolakan semakin meluas, bisa menekan pemerintah pusat/ daerah untuk membatalkan rencana penambangan pasir besi di Kulonprogo.

Pada Mei 2011, Alexis bersama beberapa individu dan kelompok di Yogyakarta, bersama-sama menggagas sebuah forum solidaritas yang dinamakan, Solidaritas Tolak Tambang Besi (STTB) Kulonprogo. Penyebarluasan solidaritas dianggap penting untuk melawan informasi-informasi mainstream yang kebanyakan berpihak pada kepentingan korporasi dan penguasa. Pelurusan wacana dan informasi harus dilakukan untuk mencegah penyalahartian tentang perjuangan/ perlawanan petani pesisir terhadap negara dan korporasi. Informasi-informasi yang beredar seringkali memojokkan petani yang dianggap menghambat pembangunan. Padalah apa yang dilakukan petani adalah sekadar untuk mempertahankan hidup, hak dasarnya untuk bekerja dan mencari nafkah.

Forum Solidaritas Tolak Tambang Besi (STTB) Kulonprogo yang diselenggarakan di STMIK AMIKOM Yogyakarta pada 12 Mei 2011.124

Forum solidaritas tersebut diproyeksikan sebagai forum yang berkelanjutan. Selain solidaritas yang dibutuhkan petani dalam perjuangannya, forum ini juga untuk terus memperkuat jaringan Alexis dengan beberapa elemen yang ada di Yogyakarta, khususnya mahasiswa.

Meskipun anarkisme adalah sebuah ide baku, partisipan-partisipan Alexis menolak bahwa ide anarkisme adalah satu-satunya ide yang mutlak kebenarannya. Prinsip dalam anarkisme adalah tentang kekebasan individu dan hubungannya yang setara dengan individu-individu lainnya. Meskipun beberapa jejaring Alexis tidak menganut ide anarkisme, partisipan Alexis percaya bahwa selama tidak ada intrik dan kepentingan politik elit, maka perjuangan akan memperoleh hasil murni. Yakni, kebebasan yang sebenarnya, kebebasan yang diperjuangkan dan bukan kebebasan yang diberikan.

C. Memperjuangkan Konsolidasi

C.1. Jaringan Anti-Otoritarian

Setelah JAFNUS habis masanya, tak ada lagi jaringan yang mewadahi kolektifkolektif anarkis di Indonesia. Masing-masing kolektif disibukkan dengan kegiatan di daerahnya masing-masing. Baru pada pertengahan 2006, sebuah jaringan kembali dibentuk sebagai wadah bersama, yang diberi nama Jaringan Anti-Otoritarian. Nama tersebut tidak memiliki dasar filosofis yang penting, karena pemilihannya hanya karena kebutuhan akan label untuk diinisiasikan di depan publik pada Mayday 2007 (M-1 2007). Jaringan ini merupakan hasil komunikasi intens dari kolektif Jotos, Apokalips dan Affinitas. JAO sendiri merupakan jaringan informal yang dipersiapkan untuk ‘memperkenalkan’ ide-ide anti-otoritarian kepada publik lebih luas. Tidak lebih dari itu. Harapannya, setelah aksi M-1 2007, masyarakat akan lebih mengenal kelompok-kelompok anarkis yang selama ini tidak diketahui keberadaannya. Aksi yang dilakukan tak banyak, partisipan jaringan hanya membuat barisan dan mengibarkan bendera merah hitam dan berlogo circle-A dan tanpa orasi. Namun, sayang upaya ‘promosi’ ide dan gerakan anarkisme tidak begitu mendapat respon yang bagus dan hanya menyentuh beberapa golongan, seperti komunitas punk yang sebenarnya memang sudah mengenal anarkisme.

Aksi bombing oleh salah satu pastisipan Jaringan Anti Otoritarian pada aksi Mayday 2007.

Aksi long march Jaringan Anti Otoritarian di Jakarta pada Mayday 2007.

Dalam perjalanannya, JAO pun menghadapi beberapa masalah yang cukup signifikan bagi kelangsungan jaringan. Salah satunya adalah apa yang disebut lingkar anarkis sebagai “jebakan jaringan”. Memang umur gerakan anarkis di Indonesia masih sangat muda dan ditambah tidak ada sejarah tentang keberadaan kaum anarkis Indonesia di masa lampau, membuat jaringan ini masih gagap dengan “jebakan jaringan” yang disebut tadi. Yang menjadi kritik adalah pola hirarkis yang tanpa disadari terbentuk dan dianggap sebagai paradoks ketika jaringan tersebut dibentuk untuk melawan struktur mapan hirarkis.

Setelah aksi M-1 2007, JAO masih terus menjalin komunikasi untuk mempersiapkan momentum Mayday 2008 (M-1 2008). Namun, menjelang M-1 2008, terjadi konflik dan perbedaan pendapat di dalam tubuh JAO sendiri. Bukan permasalahan organisasional, melainkan masalah perbedaan pendapat antar-individu yang merembet menjadi permasalahan kolektif. Alhasil, jelang M-1 2008, salah satu kolektif partisipan M-1 2007, Apokalips, mengundurkan diri dari keterlibatannya untuk M-1 2008, namun menyatakan diri tetap terlibat dalam publikasi jelang aksi. Beberapa kolektif yang tetap terlibat dalam aksi langsung M-1 2008 diantaranya berasal dari Jakarta, Yogyakarta, Salatiga, Solo dan Makassar.

M-1 2008 tak semulus M-1 2007, aksi yang dimulai dari Kampus Perbanas, Jakarta menuju Wisma Bakrie dan dilanjutkan ke Bundaran Hotel Indonesia (HI), terpaksa terhenti karena para partisipan ditangkapi oleh aparat keamanan. Penangkapan terjadi ketika massa bergerak menuju Bundaran HI. Aparat keamanan yang semuanya dari kepolisian menangkapi massa aksi karena dianggap melakukan tindakan-tindakan yang dianggap mengganggu keamanan publik dan tanpa izin aksi. Mayday 2008 pun berakhir di kantor polisi.

Poster Jaringan Anti Otoritarian untuk aksi Mayday 2008.

Long march Jaringan Otoritarian pada Mayday 2008 di Jakarta.125

Selain kegagalan aksi pada 2008, permasalahan partisipan juga menjadi masalah utama bagi JAO. Konflik yang sebenarnya hanya melibatkan personal-personal, merembet hingga ke jaringan. Pasca M-1 2008, tak diketahui lagi keberadaan Jaringan Anti-Otoritarian. Meski begitu, kolektif dari daerah tetap melakukan aktivitas kolektif anti-otoritarian di wilayahnya masing-masing. Walaupun terjadi konflik dan perbedaan pendapat dalam jaringan, hal itu tidak menyurutkan komunikasi antarindividu maupun kolektif untuk melakukan beberapa aktivitas bersama. Karena JAO dinyatakan menghilang pasca aksi M-1 2008.126

C.2. Pekan Anti-Otoritarian

Pasca menghilangnya JAO, kelompok-kelompok anarkis kembali mencoba membangun jaringan bersama dengan upaya awal mempertemukan kolektif-kolektif anarkis di Indonesia dan beberapa anarkis dari manca negara. Pertemuan yang diadakan di Sibolangit, Medan, Sumatera Utara berlangsung pada tanggal 3 hingga 6 Juni 2010. Acara ini lebih bersifat gathering dan sharing mengenai permasalahan kapitalisme dan kolektif anarkis di berbagai daerah. Hari pertama, berlangsung diskusi tentang kejahatan korporasi yang sebagian besar dialami oleh nelayan dan petani di beberapa wilayah di Indonesia. Diskusi ini melibatkan langsung korban kejahatan korporasi seperti dari Medan dan Yogyakarta. Hari kedua diskusi tetap menjadi tema utama seperti diskusi gerakan mahasiswa, kelompok non hirarki, diskusi agama dan moralitas, gender dan seksisme dan lain sebagainya. Ada juga kegiatan lain seperti workshop keterampilan dan kerajinan tangan dengan mengusung tema Do It Yourself, pemutaran film-film perjuangan masyarakat marjinal di berbagai daerah.

Poster sosialisasi Pekan Anti Otoritarian yang diselenggarakan pada 3-6 Juni 2010 di Sibolangit, Sumatera Utara

Pertemuan ini digagas seolah untuk menjadi pemantik bagi jaringan kelompok anarkis di Indonesia pada masa yang akan datang.127

BAB LIMA Anarkisme: Awal Perjalanan Sebuah Perlawanan Alternatif

Anarkisme bukan ketidakteraturan (chaos), melainkan sebuah ideologi gerakan sosial politik yang menolak segala bentuk kekuasaan, struktur hirarkis, dan eksploitasi segelintir manusia terhadap manusia lainnya. Lebih jauh, anarkisme menolak segala bentuk kemungkaran terhadap semua yang ada di alam semesta. Sebuah ide pelawanan yang muncul sejak pertengahan abad ke-19 yang kemudian menjelma menjadi sebuah gerakan sosial dan menyebarkan ide-idenya ke seluruh dunia. Tak terkecuali Indonesia, terkena efeknya. Perjalanan panjang perjuangan gerakan anarkisme di dunia sudah terekam dengan baik di berbagai literatur di luar negeri. Namun, tidak halnya di Indonesia. Cukup dimaklumi, karena gerakan anarkisme di Indonesia barulah seumur jagung. Untuk itulah studi ini dilakukan: merekam jejak dinamika formasi dan perjuangan kelompok anarkis di Indonesia, khususnya periode waktu 1999-2010.

C. Transformasi Gerakan Anarkisme di Indonesia: Sebuah Temuan

Gerakan anarkisme di Indonesia memang berawal dari sebuah kekecewaan terhadap kebijakan sebuah partai. Dari delapan orang yang berasal dari sebuah komunitas punk di Bandung yang kemudian bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dengan harapan bisa ikut andil dalam gerakan menuju perubahan tatanan masyarakat yang lebih baik. Dengan membentuk sebuah organisasi semi-formal sebagai sayap PRD, yang bernama Front Anti Fasis (FAF), mereka melakukan aktivitasnya. Dalam rentang waktu yang tak sampai setahun, FAF berhasil menjaring individu-individu yang memplokamirkan diri sebagai seorang anarkis, dan membentuk sebuah wadah bersama yang dinamai Jaringan Anti Fasis Nusantara (JAFNUS). Namun, di tengah jalan, tak dinyana, FAF mengundurkan diri dari keanggotaannya di PRD. Kedelapan pemuda sebagai pionir gerakan sayap tersebut kecewa terhadap kebijakan partai yang dianggap tidak merepresentasikan kepentingan akar rumput

(grassroot). Mereka pun keluar dan membubarkan FAF, JAFNUS pun ikut terbengkalai dan akhirnya hilang tak berjejak.

Tetapi, ternyata bubarnya FAF dan lenyapnya JAFNUS tidak membuat para anarkis yang tergabung dalam FAF dan JAFNUS menutup kran politiknya. Mereka terus melanjutkan perjuangan mereka dengan membentuk kelompok-kelompok anarkis yang lebih otonom, tanpa kontrol dari organisasi induk. Kamunculan ini memperlihatkan semangat perlawana para anarkis tak berhenti ketika ‘kepala’-nya dipenggal. FAF dan JAFNUS tidak menjadi sakral dan mematikan gerakan tersebut. Justru kelompok-kelompok baru ini muncul dari sisasisa individu yang terlibat dalam embrio gerakan anarkis tersebut.

Pada awal kemunculannya, gerakan anarkisme yang paling masiv tumbuh di dua kota di Pulau Jawa, yakni Bandung dan Yogyakarta. Karena memang kelompok di kedua kota inilah yang bersentuhan langsung dengan PRD, yang mereka anggap telah mengkhianati kepercayaan mereka terhadap partai. Selama satu dekade sejak 1999, di dua kota inilah dinamika formasi dan perjuangan kelompok anarkis di Indonesia bergolak begitu cepat. Terbukti, hampir selama 10 tahun lamanya, telah terbentuk 3-4 afinitas—sebutan untuk kelompok-kelompok kerja kecil dalam lingkar anarkis—di masing-masing kota.

Dalam perjalanannya, kelompok-kelompok tersebut sungguh-sungguh mencoba menciptakan organisasi-organisasi anarkis yang ‘sehat’. Aktivitas yang mereka lakukan selain untuk memperjuangkan nilai-nilai anarki, afinitas-afinitas ini juga mencoba mendobrak wacana mainstream terutama dari media-media massa yang dianggap telah banyak melakukan pemutarbalikan fakta, terutama terhadap wacana anarkisme. Terlihat dari usaha mereka untuk membumikan wacana anarkisme dengan menerbitkan zine/ jurnal berkala yang berisikan perspektif anarkisme dalam kehidupan harian. Mereka menolak bentuk-bentuk kooptasi media terhadap dunia intelektual masyarakat umum. Meskipun langkah yang dilakukan ini bukan sebuah langkah yang sangat signifikan, namun cukup berhasil untuk memperkenalkan anarkisme yang sesungguhnya ke khalayak ramai. Salah satu bukti efektifitas propaganda wacana anarkisme yang kelompok-kelompok ini lakukan adalah, dalam rentang waktu kurang lebih 10 tahun, afinitas-afinitas mulai bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Seperti di Jakarta, Malang, Manado, Makassar, Medan, Salatiga, Surabaya, Palembang dan daerah beberapa daerah lain. Dan afinitas-afinitas tersebut tidak selalu bergerak masing-masing. Mereka tetap berjejaring, baik secara individual, maupun secara kelompok. Jejaring ini diperlihatkan dalam aksi bersama mereka pada Mayday 2007 dan 2008 di Jakarta. Meskipun pada mulanya aksi bersama itu adalah sebagai introduksi kepada masyarakat yang masih sangat asing dengan ideologi anarkisme, terlebih gerakannya, kelompok-kelompok ini akhirnya menjadi lebih solid dengan memberikan support satu sama lain dalam setiap event yang mereka adakan. Fakta tersebut coba mengatakan bahwa gerakan anarkisme berhasil tumbuh di Indonesia, yang notabene tidak memiliki sejarah pergerakan sebelum tahun 1999. Meskipun, yang terjaring barulah lapisan-lapisan pemuda dalam masyarakat. Ini bukan berati anarkisme hanyalah milik orang-orang muda yang sedang mencari jati diri, karena golongangolongan tua pun mulai bermunculan, terutama mereka yang cukup mengerti tentang konstelasi politik di Indonesia.

Selain propaganda lewat literatur, kelompok-kelompok anarkis ini juga melakukan propaganda lewat aksi langsung, yang dikenal dalam lingkar anarkis sebagai popaganda by the deed yang dipopulerkan oleh salah seorang pemikir anarkis generasi pertama, Mikhail Bakunin. Dalam kurun waktu tersebut, beberapa kali kelopok-kelompok ini melakukan aksi langsung yang lebih ‘konkret’. Penyerangan terhadap simbol-simbol kekuasaan (negara dan kapitalisme) pun dilakukan. Aksi ini bukan sekadar aksi vandalisme semata. Bagi mereka kaum anarkis, merusak simbol-simbol kekuasaan adalah cara untuk memicu kemarahan sosial yang lebih besar, dengan lebih dulu memicu kesadaran bahwa memang ada yang salah dalam sistem yang sedang dijalankan. Penyerangan terhadap mall, pos polisi, maupun bank, dianggap sebagai salah satu cara untuk memperingatkan masyarakat pada umumnya dan pemegang tampuk kekuasaan khususnya, agar tidak bersikap semena-mena terhadap mereka para masyarakat marjinal.

D. Anarkisme di Indonesia: Antara Fakta dan Teori

Jika melihat sekilas, kita mungkin akan bertanya-tanya, apa bedanya gerakan anarkisme dengan gerakan politik lainnya? Seperti yang pernah ditulis Subcomandante Marcos untuk mendeskripsikan gerakan Zapatista di Meksiko, “Gerakan kami tidak seperti gerakan politik tradisional lainnya yang berorientasi kekuasaan; Sebuah praktik politik yang tidak bertujuan merebut kekuasaan, melainkan untuk mengorganisir masyarakat.” Seperti itulah deskripsi gerakan anarkis secara umum yang berlaku di seluruh dunia. Berbeda dengan gerakan kiri tradisional yang hampir sama dalam tujuannya, anarkisme memunyai perbedaan dalam metode perjuangan dan musuh utama.

Secara metode, anarkisme menolak partai politik atau perjuangan melalui jalur formal (pemerintahan) untuk merebut kekuasaan dan kemudian membuat situasi dan kondisi yang diinginkan. Bagi anarkisme, tak ada peluang untuk merubah keadaan jika subjek perubahan berperan sebagai objek dengan menyerahkan perubahan di tangan segelintir orang (baca: partai). Sementara kiri tradisional, seperti sosialisme atau komunisme, menekankan pentingnya sebuah organisasi politik atau partai dalam ranah formal negara, sebagai sarana pendidikan, propaganda dam alat untuk merebut kekuasaan lalu kemudian “menyulap” kondisi sesuai dengan garis ideologi partai. Pun hal itu terjadi di Indonesia, sekelompok orang yang mendeklarasikan diri sebagai anarkis menolak metode partai kiri tradisional dengan ideologinya (baca uraian sebelum sub-bab ini). Beberapa pelaku gerakan tersebut, mengakui bahwa ketidakcocokan antara partai kiri dengan anarkisme terletak pada metode perjuangan. Pada awal kemunculan gerakan anarkisme di Indonesia memang tidak mempermasalahkan bagaimana kemudian yang dilakukan setelah basis massa terbangun, merebut kekuasaan atau tidak, karena sudah berhenti di tataran metode perjuangan. Namun lambat laun, hal ini makin meruncing seiring dengan pemahaman yang makin mendalam dari para anarkis di Indonesia tentang bagaimana perubahan harus dilakukan..

Kemudian, mengenai kategorisasi gerakan anarkisme. Gerakan anarkisme di belahan dunia lain banyak yang mulai bertransformasi menjadi gerakan sosial baru dengan melabelkan kelompoknya dengan varian perjuangan tertentu. Namun, perjuangan kelas tetap menjadi sasaran utama bagi kelompok-kelompok anarkis tersebut. Anarkis-feminis dan anarkisenvironmentalist misalnya, mereka mempunyai domain perjuangan yang berbeda, antara kesetaraan gender dan anti-eksploitasi alam. Namun, keduanya tetap meyakini bahwa ketimpangan yang terjadi, baik dalam ranah gender maupun lingkungan, mempunyai keterkaitan dengan keberadaan negara dan kapitalisme.

Sementara itu, gerakan anarkisme di Indonesia sudah bisa dikatakan ‘memasuki’ fase gerakan sosial baru. Meskipun main-issue yang dipropagandakan kolektif-kolektif anarkis di Indonesia dalam satu dekade sejak 1999, selalu tentang perang kelas/ revolusi kelas. Tetapi sejalan dengan wacana yang berkembang dalam gerakan anarkisme internasional mengenai isu-isu yang masuk ke dalam domain gerakan sosial baru seperti anti-institusi, antimiliterisme, feminisme, environmentalism, yang melampaui batas teritori negara, dan terutama melampaui kelas sosial, akhirnya gerakan anarkisme di Indonesia pun terbawa arus global. Karena dalam gerakan sosial baru, subjek perubahan atau pelaku perjuangan tidak melulu kelas yang tertindas, atau proletar. Di Indonesia misalnya, banyak dari anarkis yang berjuang untuk kesetaraan sosial, merupakan kelas-kelas menengah dalam stratifikasi kepemilikan modal. Bahkan tidak jarang dari mereka yang merupakan anak dari keluarga yang mapan secara ekonomi. Walaupun pada akhirnya banyak dari mereka yang melakukan ‘bunuh diri kelas’ dengan melepas ketergantungan dari keluarga yang mapan. Selain isu perjuangan yang lebih luas dari sekadar anti-borjuasi, hal inilah yang membuat penulis mengategorisasikan bahwa gerakan anarkisme di Indonesia juga merupakan gerakan sosial baru.

C. Mencari Bentuk Anarkisme: Sebuah Refleksi

Sebagai organisasi, kelompok-kelompok anarkis tersebut tak lepas dari masalah internal maupun eksternal. Salah satu penyebab pasang-surutnya gerakan anarkis di Indoesia adalah pemahaman tentang anarkisme itu sendiri yang masih muda. Dalam anarkisme, kebebasan individu dan kolektivisme dikawinkan dan biasa juga disebut dengan istilah sosialisme libertarian. Kedua nilai itu sangat dipegang teguh oleh penganut ideologi ini. Dalam anarkisme sendiri, ada sebuah adagium: “kebebasan tanpa sosialisme adalah kebrutalan, sosialisme tanpa kebebasan adalah penindasan” yang cukup representatif untuk memperlihatkan watak anarkisme yang sesungguhnya. Ya, pemahaman mengenai adagium tersebut yang sepertinya kurang di mengerti. Dalam prosesnya, benturan antara kepentingan individu dengan kolektivisme dialami beberapa partisipan—sebutan untuk anarkis yang terlibat dalam afinitas. Itulah yang menyebabkan mengapa re-strukturasi maupun bubarbentuk afinitas, sangat tinggi dalam kurun waktu sepuluh tahun. Memang tidak sepenuhnya kesalahan disangkakan kepada partisipan-partisipan tersebut. Karena kadangkala iklim yang tidak kondusif dalam afinitas, membuat seorang partisipan tidak bisa produktif dalam proses perjuangan. Fenomena ini mungkin bisa disebut sebagai, ketidakprofesionalan dalam perjuangan anarkisme. Atau penyebab konflik yang lebih ideologis adalah perbedaan karakter anarkis dalam masing-masing partisipan. Seperti yang disebutkan di awal penelitian ini, bahwa anarkisme juga terbagi dalam beberapa varian, seperti anarkis-insureksioner dan anarkis-platformis. Perbedaan cara pandang tentang perjuangan anarkisme yang spontanitas yang diinginkan insureksioner, atau yang terorganisir seperti metode kaum platformis, membuat keduanya tidak bisa berjalan bersamaan. Meskipun ide induk yang mereka anut tetap anarkisme.

Ada pula permasalahan lain yang juga cukup menghambat dan menjadi salah satu penyebab pasang-surutnya afinitas adalah, persoalan dana (cost). Tidak bisa dipungkiri, dalam kehidupan yang serba modern dan membutuhkan uang ini, sebuah organisasi membutuhkan dana sebagai nafas mereka dalam perjuangan. Berbagai aktivitas, sekecil apapun bentuknya, memerlukan cost. Sebut saja dalam penerbitan zine, pembuatan poster propaganda, maupun aksi kolektif. Mengapa zine diterbitkan dalam jumlah yang terbatas adalah dikarenakan cost yang terbatas pula. Beberapa kelompok anarkis di Indonesia melakukannya dengan pengumpulan dana kolektif sukarela atau dari partisipan yang bersedia memberikan donor lebih banyak. Selain pengumpulan dana kolektif, kadangkala dalam event yang sifatnya insidental dan urgen, kolekti-kolektif anarkis di Indonesia mendapat bantuan dana dari kelompok anarkis di luar negeri. Padahal, kemampuan donor tiap partisipan dan kolektifkolektif dari luar negeri tidak menentu. Itulah yang akhirnya menjadi keterbatasan propaganda. Lebih jauhnya, menjadi keterbatasan kolektif untuk terus mempertahankan eksistensinya.

Dilema lain yang menjadi penghambat (constrained) yang dialami partisipan dan kelompok anarkis di Indonesia adalah perihal ekonomi Do It Yourself (DIY). Pada dasarnya anarkisme mengenal slogan DIY sebagai sebuah sistem perlawanan di sektor ekonomi, di mana tujuannya adalah melepaskan ketergantungan ekonomi dalam sistem yang dominan (kapitalisme). Namun, dalam prakteknya di lapangan, hal itu masih sulit terwujud. Keterbatasan kemampuan dan skill partisipan menjadi faktor utama dalam persoalan ini. Namun, untuk mencegah masuk ke dalam jerat kapitalisme, banyak partisipan-partisipan yang mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan informal, yang sifatnya bebas dan tidak terjebak dalam rutinitas kerja yang eksploitatif. Misalnya saja dengan menjadi penerjemah buku freelance, filmaker, musisi/ seniman ataupun penulis lepas. Mereka tetap mencoba sekuat mungkin berjarak dengan sistem dominan yang mereka lawan. Tetapi, beberapa partisipan juga masih memiliki ketergantungan terhadap perusahaan-perusahaan dan menjual tenaganya untuk dapat bertahan hidup. Bagi mereka yang terjebak dalam kejenuhan rutinitas kerja harian yang sebenarnya menjadi salah satu struktur dominasi yang harus dilawan, terpaksa melakukan aktivismenya dengan sekadar memberi dukungan finansial kepada perjuangan rekan-rekan anarkis yang lain. Karena dengan pekerjaan yang terbilang mapan itulah, beberapa partisipan bisa memberikan bantuan finansial yang cukup berlebih. Dari pekerjaanpekerjaan seperti itulah, aktivitas individu maupun kelompok-kelompok anarkis masih bisa bertahan.

Cukup kotradiktif memang, mengingat permasalahan yang umum dialami individu maupun kelompok-kelompok anarkis di Indonesia tersebut, malah membuat gerakan ini kian tumbuh dan berkembang. Tetapi, hal ini tidak cukup aneh. Sedari awal, anarkisme menekankan sebuah prinsip bahwa kesadaran untuk berjuang adalah hak individual, bukan milik kelompok ataupun orang di luar diri individu-individu tersebut. Kesadaran individu yang kuat bahwa anarkisme adalah sebuah jalan alternatif. Inisiasi ide anarkisme tidak melalui aktivitas-aktivitas pendidikan yang terprogram, misalnya kaderisasi. Melainkan, dengan memberikan pemahaman penuh atas ide anarkisme melalui media literatur alternatif dan aksiaksi propaganda. Disadari atau tidak, kelompok-kelompok anarkis di Indonesia tidak pernah memaksa orang lain untuk bergabung dengan gerakan mereka. Aktivitas mereka yang memang menghubungkan dengan dunia luar, menjadi pintu masuk bagi kelompok anarkis untuk memperkenalkan atau merangkul individu atau kelompok lain untuk terlibat dalam gerakan anti-negara dan anti-kapitalisme. Aksi solidaritas terhadap kelompok-kelompok marjinal, menjadi salah satu pintu masuknya. Keterbukaan dalam berpikir, membuat kelompok-kelompok ini mudah diterima oleh kelompok lain di luar mereka untuk kemudian saling berjejaring. Hasil dialektika dari jejaring itulah yang membuat gerakan anarkisme kian berkembang.

Dengan melihat gejala-gejala dalam dinamika gerakan anarkis di Indonesia, bukan tidak mungkin gerakan ini akan kian menguat di kemudian hari dan mengambil posisi yang lebih signifikan dalam konstelasi politik di Indonesia. Seperti gerakan-gerakan anarkis di belahan dunia lain, seperti Meksiko, yang bisa memengaruhi situasi politik di sana. Hanya konsistensi lah, yang dibutuhkan untuk bisa membesarkan gerakan tersebut di Indonesia. Sebab gerakan yang dilakukan secara berkesinambungan lebih efektif ketimbang gerakan simultan yang kemudian hilang.

Demikian yang bisa penulis simpulkan dalam studi mengenai dinamika formasi dan perjuangan kelompok anarkis di Indonesia pada rentang waktu 1999 hingga 2010. Sekiranya studi ini akan menjadi pematik bagi kajian-kajian anarkisme yang lebih komprehensif dan mendalam di masa yang akan datang. Tidak hanya sekadar wacana tentang anarkisme tentang kekerasan dan ketidakteraturan, yang sebenarnya sudah cukup usang untuk diperdebatkan. Tetapi lebih dari itu, anarkisme dilihat sebagai sebuah gerakan sosial alternatif di masa depan, ketika dunia sudah tidak percaya lagi terhadap institusi bernama negara. Ataupun dunia yang sudah terlalu lelah dengan dominasi negara dan eksploitasi kapitalisme terhadap manusia dan alam semesta.

Bibliografi

Buku

________. Peristiwa 27 Juli. Institut Studi Arus Informasi & Aliansi Jurnalis Independen. 1997. Budiman, Arif. Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997. Faal, Fahsin M. Negara dan Revolusi Sosial: Pokok-Pokok Pikiran Tan Malaka. Yogyakarta: Resist Book, 2005. Fakih, Dr. Mansour. Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2000. G.V. Plekhanov. Anarkisme dan Sosialisme. Bandung: Penerbit Ultimus. 2006. Giddens, Anthony. Kapitalisme dan Teori Sosial Modern. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2007. Gorz, Andre. Anarki Kapitalisme. Yogyakarta: Resist Book. 2005. Grabel, Ilene dan Ha-Joon Chang. Membongkar Mitos Neolib: Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan. Yogyakarta: Insist Press. 2008 Harland, Richard. Superstrukturalisme: Pengantar Komprehensif Kepada Semiotika, Strukturalisme dan Postrukturalisme. Yogyakarta: Jalasutra. 2006. Heilbroner, Robert L. Tokoh-Tokoh Besar Pemikir Ekonomi. Jakarta: UI-Press. 1986. Mangunhardjana A. Isme-isme dalam Etika: dari A sampai Z. Yogyakarta: Kanisius. 1997. Mulyanto, Dede. Kapitalisme: Perspektif Sosio-Historis. Bandung: Penerbit Ultimus. 2010. Lucas, Anton E. One Soul One Struggle: Peristiwa Tiga Daerah. Yogyakarta: Resist Book. 2004. Nazir. Ph. D. Moh. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005. Rikardo, Rikki. Megapa Kapitalisme Menyebalkan. Yogyakarta: Katalis. 2010. Rocker, Rudolf. Anarkisme & Anarko-Sindikalisme. Yogyakarta: Penerbit Sumbu. 2001. Ruwiastuti, Maria Rita. Sesat Pikir Politik Hukum Agraria. Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar. 2000. Santoso, Listiyono, Dkk. Epistemologi Kiri. Ar-Ruzz: Yogyakarta. 2006. Singh, Rajendra. Gerakan Sosial Baru. Yogyakarta: Resist Book. 2010. Situmorang, Abdul Wahib. Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Gerakan Perlawanan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2007. Sheehan, Sean M. Anarkisme: Perjalanan Sebuah Gerakan Perlawanan. Jakarta: Marjin Kiri. 2007. Tilly, Charles and Sydney Tarrow. Contentious Politics. Paradigm Publishers: London. 2007. Wright, Anthony dan Roger Eatwell. Ideologi Politik Kontemporer. Yogyakarta: Penerbit Jendela. 2004.

Referensi Pribadi (PDF)

• Bakunin, Mikhail. The Paris Commune and the Idea of the State. 1871.

• Draft Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Departemen Dalam Negeri (10 Juni 2010)

• Harper, Clifford. Anarki: Sebuah Panduan Grafis (Edisi Bahasa Indonesia). Belum pernah diterbitkan. Diterjemahkan oleh partisipan kolektif Affinitas Yogyakarta.

• Kertas Posisi Singkat: Masyarakat Pesisir Kulonprogo Melawan Ketidakadilan. (22 Februari 2011)

• Malatesta, Errico. Asal Kata Anarki. 1891.

• Wawancara Noam Chomsky dan Red and Black Revolution (RBR), diterbitkan di Jurnal RBR No. 2 tahun 1996.

• Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

• Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Wawancara

• Wawancara dengan Pam, 18 Mahakam, Jakarta Selatan, 18 Maret 2011, pukul 22.10 WIB.

• Wawancara dengan Gun, Sengkan, Sleman, 14 April 2011, pukul 12.18 WIB.

• Wawancara dengan Afandi, Perumahan Banteng, Sleman, 26 April 2011, pukul 19.37 WIB.

Laporan Penelitian

Oktara, Ari (2009). Anarkisme Dalam Lirik: Kajian Ideologi Anarkisme Dalam Lirik Lagu Kelompok Band Marjinal. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. Skripsi

Parlindungan, Utan (2007). Genjer-Genjer dan Hermaphrodit-Complex. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. Skripsi Widyawati, Titik (2008). Politik Subaltern: Studi Tentang Politik Identitas Waria Di Yogyakarta. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. Skripsi

Website

• http://www.jakartaresistance.net/library/index.php/Asal_Kata_Anarki

• http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/outsourcing-dan-tenaga-kerja.html

• http://indoprogress.com/2011/02/10/sg-dan-pag-penumpang-gelap-ruuk-yogyakarta/

• http://www.ijolumoet.co.cc/2008/08/punk-anarkisme-and-ideologi-of-that.html

• http://www.iisg.nl/archives/en/files/p/10863977full.php

• http://www.tempointeraktif.com/hg/timeline/2004/06/10/tml,20040610-01,id.html

• http://www.xs4all.nl/~peace/pubeng/mov/movto/info10.html.

• http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm

• http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2007/06/21/40865/-Sosialisasi-PLTNBatal-Dilakukan-/82

• www.pk-sejahtera.us/kastra/pdfs/kapitalisme.pdf

Jurnal/ Zine

• Jurnal Amorfati #3, Juni 2009.

• Jurnal Amorfati #4, Pertengahan 2010.

• Jurnal Apokalips # 1, Februari 2006.

• Jurnal Apokalips #13, Juli 2008.

• Jurnal Apokalips #17, Januari 2011.

• Jurnal Apokalips #18, Maret 2011.

• Jurnal Katalis #2, Akhir Tahun 2008.

• Jurnal WACANA. Menuju Gerakan Sosial Baru. Insist Press: Yogyakarta. Edisi 11. Tahun III 2002.

• Zine Serum #1, Juli 2010.

• Zine Serum #2, Desember 2010.