EDARAN PERIODIKAL KOMUNIKASI ANTAR KOLEKTIF NO.2.DESEMBER.2017 K o t a Tanpa Kumuh yang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Direktorat Jenderal Cipta Karya diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan ditindaklanjuti dalam
Rencana Strate - gis Kementerian
60%. (okezone.com 5 September 2017)
Namun, di Tamansari, Bandung, malah menjadi preseden buruk bagi daerah yang terimbas dari program pemerintah itu. Program Kotaku, alias
di perkotaan Indonesia menjadi 10,49 juta orang pada tahun 2017, terdapat kawasan kumuh seluas
PUPR Tahun 2015-2019, salah satu
targetnya pembangunan mewujudkan kota layak huni.
d i g a g a s DJCK Kementrian
38.431 hektare (ha), backlog perumahan mencapai 7,6 juta rumah dan diperkirakan pada tahun 2020 jumlah penduduk perkotaan dan mencapai
Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin
PUPR, menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk
menggusur wilayah—tanpa memikirkan nasib keberlangsungan hidup warga terdampak setelah digusur—yang sudah diduduki warga selama berpuluh-puluh tahun. Alasannya, padatnya wilayah yang ditempati warga selama ini, lantas menjadi legitimasi Pemkot Bandung bersama korporasi untuk membenahi lokasi hunian warga.
Menurut data yang telah dihimpun dari Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (Satker PKPBM), di dalamnya dijelaskan secara rinci bahwa dalam proyek skala nasional tersebut didanai dengan utang kepada pihak internasional dengan jumlah mencapai USD 837,16 juta. Dengan salah satu penyumbang terbesarnya merupakan Islamic Development Bank senilai USD 329,76 juta dan World Bank Group senilai USD 216,5 juta.
Di tengah naiknya utang luar negeri Pemerintah Indonesia (baik bilateral maupun multilateral) terbilang dari Agustus 2017 yang berkisar mencapai Rp. 3.825,79 triliun semakin menambah catatan, negara sedang dalam krisis utang luar negeri, seperti dilansir dari Republika.co.id, 26 September 2017.
Apalagi, menurut Ridwan Kamil, program tersebut telah disepakatinya bersama kontraktor. “Hari ini saya bicara dengan kontraktor dan nilainya kami sepakati dinaikan hingga 75 persen,” katanya seperti dilansir Koran Pikiran Rakyat, 6 November 2017.
mengajak berdialog secara resmi—ini karena ajakan dialog pada 20 Juni 2017, undangan dari wali kota hanya sekadar ajak buka bersama di Pendopo—dan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh warga terdampak. Seperti kata Vera Soermawi, kuasa hukum warga Bukit Duri, bila pemerintah akan mengubah tata ruang di suatu wilayah menurut UU Tata Ruang, pemerintah wajib untuk meminta persetujuan dari warga terdampak. Bila warga menyetujui perubahan tata ruang, maka pemerintah harus memberikan ganti untung yang pantas untuk warga selaku pemilik tanah.
Dalam kasus di Tamansari, Bandung, pihak Pemkot tak pernah sekalipun
Menurutnya, alasan tersebut sering digunakan oleh pemerintah. Dampak yang dirasakan oleh warga adalah, “Pertama, warga dituduh sebagai pelanggar aturan tata ruang. Kedua, dituduh penghuni liar atau penghuni/penjarah tanah negara. Stigma-stigma negatif berdampak sangat buruk bagi warga. warga akan kehilangan haknya untuk mendapat ganti rugi dan hinaan dilontarkan kepada warga dari pihak lain seperti masyarakat dan media,” katanya seperti dilansir di medium.com.
Maka, bukan suatu alasan ketika melihat konflik pembebasan lahan yang sedang terjadi di Tamansari, Bandung,
sangatlah alot. Di satu sisi, pihak Pemkot Bandung, enggan untuk mengalah pada warga yang telah berpuluh-puluh tahun tinggal di Tamansari. Bahkan ketika dimintai bukti kepemilikan tanah yang sampai saat ini diklaim Pemkot, pihaknya tak pernah sama sekali menunjukan bukti-bukti tersebut pada publik. Di sisi lain, warga pun tetap akan bertahan di lahan yang telah didudukinya karena pembangunan yang dilakukan Pemkot cenderung tidak berpihak rakyat karena tidak adanya partisipasi warga dalam menjalankan program tersebut.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam program yang sedang dijalankan pemerintah itu pada akhirnya hanya memenuhi kepentingan-kepentingan korporasi dan pemerintah. Tak heran kiranya jika Tamansari, Bandung, menjadi lahan basah para investor, dilihat dari letak geografisnya yang strategis.
Ini menjadi berbahaya ketika intervensi pemodal lebih kuat terhadap pemerintah, bukan tak mungkin maraknya penggusuran dalam realisasi program Kotaku akan lebih banyak. Apalagi jika program tersebut dilaksanakan di sebuah daerah dengan letak geografis yang cukup strategis untuk didatangi warga desa.
Proyek Apartemen MAJ Mengancam Kehidupan Warga Dago Elos
Dago Elos terletak tepat di belakang Terminal Dago, Bandung, Jawa Barat. Lokasi ini termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara (KBU) yang sejatinya diperuntukan untuk Ruang Tebuka Hijau (RTH). Pada kenyataannya, KBU banyak didirikan hotel, perumahan mewah dan apartemen, seperti yang terjadi di Dago Elos.
Dalam situs penjualan apartemen MAJ, kawasan Dago Elos ini diproyeksikan sebagai fasilitas penunjang dan lahan hijau bagi apartemen. Lahan seluas 6,9 ha, yang dihuni oleh 400 kepala keluarga ini akan diratakan, kemudian diganti sebagai lahan parkir dan taman-taman indah. Sudah pasti, warga Dago Elos, harus angkat kaki dengan atau tanpa ganti rugi sepeserpun.
Warga sebetulnya telah menempati
warga Dago Elos.
Sebetulnya warga bukannya tidak pernah mengupayakan sertifikasi tanah. Menurut penuturan warga, mereka sudah berulangkali mencoba, namun selalu ditolak. Diantaranya pada tahun 1993 mereka pernah meminta sertifikasi tanah kepada Walikota Bandung ke-22 Ateng Wahyudi. Permintaan warga itu ditolak, malah mereka ditawari relokasi dan sejumlah uang. Upaya lain pernah juga dilakukan warga dengan meminta sertifikasi tanah kepada BPN pada tahun 2000, hasilnya sama, ditolak. Alasannya, karena riwayat tanah tidak jelas, dan harus ada rekomendasi dari Pemda.
Birokrasi negara memang selalu menghamba kepada kapital. Tidak seperti warga Dago Elos, perusahaan-perusahaan properti begitu mudahnya
Inti Graha terhadap warga Dago Elos sejak 2016, dimenangkan Pengadilan Negeri Bandung. Apa artinya? Bahwa selama pembangunan itu menghasilkan pundi-pundi nominal bagi segelintir elit pejabat politik, pembangunan itu sah. Walaupun pembangunan itu menimbulkan bencana dan merenggut kehidupan warga.
Pembangunan inilah yang dilawan oleh warga Dago Elos sejak 2017 lalu. Mereka mulai melayangkan banding ke pengadilan terkait putusan pengadilan yang merugikan warga. Selain itu, warga juga melakukan kampanye pernolakan dan ajakan solidaritas ke beberapa organiasai dan kolektif yang ada di Kota Bandung untuk menggalang kekuatan melawan keserakahan kapitalis. Ajakan
“Poor folks ain’t got a chance unless they organize... Which side are you on guys? warga mendapatkan respon positif, terdapat beberapa organisasi dan kolektif Which side are you on?” Almanac Singer-Which side are you on
dan menggarap lahan di Dago Elos sejak tahun 1918. Menurut hukum pertanahan, status lahan ini adalah Eigendom Verponding, milik keluarga Muler. Surat kepemilikan lahan ini keluar setelah adanya putusan dari kerjaan Belanda. Kemudian, tanah seluas 6,9 ha tersebut menjadi milik negara sejak nasionalisasi aset asing pada tahun 1950-1958. Posisi ini menandakan bahwa tanah seluas 6,9 ha yang ada di Dago Elos merupakan tanah negara yang tidak bebas. Tanah negara yang tidak bebas adalah tanah yang diatasnya sudah terdapat penguasaan hak atas tanah, yang secara administrasi telah dibuktikan oleh warga dengan pembayaran pajak. Karenanya, tanah yang ada di Dago Elos dapat dimiliki, dikuasai serta dimanfaatkan oleh
mendapatkan izin di Kawasan Bandung Utara. Lahan-lahan yang tadinya ditempati dan digarap oleh warga, diratakan dan diganti dengan deretan rumah-rumah mewah, hotel-hotel dan apartemen. Wacana untuk mengembalikan KBU menjadi RTH kembali menyeruak ketika Bandung dilanda banjir, dan kembali tenggelam ketika publik bertanya, kenapa bisa perusahaan-perusahaan besar itu mendapat izin dan bahkan menang dipengadilan melawan warga?.
Pertanyaan publik tersebut kemudian sedikitnya terjawab ketika pada tahun 2013, Pemerintah Kota Bandung tiba-tiba memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Dago Inti Graha. Dan pada tanggal 7 september 2017, gugatan yang dilayangkan PT. Dago
yang kini berjuang bersama warga untuk melawan pembangunan apartemen. Tapi, itu belumlah cukup, sebab kapitalis selalu memiliki cara dan celah untuk melanggengkan kepentingannya, maka dari itu perjuangan ini harus terus meluas dan membesar.
Penggusuran akan menimpa siapa saja, selama masih ada ruang untuk dieskplotasi, selama itu pula eksploitasi kapital akan terjadi. Maka, sudah sepatutnya kita mengorganisir perlawanan, dan menggalang solidaritas untuk terus melawan eksploitasi kapital. Kekuatan rakyat adalah bersolidaritas! Panjang umur perlawanan, panjang umur solidaritas!
Awak Mobil Tangki vs PT. Pertamina Patra Niaga
Sejak ditemukannya beragam teknologi, kehidupan manusia semakin dipermudah. Munculnya kendaraan bermotor memudahkan mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini memunculkan beragam jenis pekerjaan baru pun jenis kegiatan manusia, yang hampir mengandalkan kendaraan untuk memudahkan manusia untuk beraktivitas. Sebagai contoh: seorang anak yang akan pergi ke sekolah, seorang ibu yang akan berbelanja hingga seorang kepala negara yang akan bepergian untuk berbagai urusan negara, semua menggunakan kendaraan bermotor. Kendaraan-kendaraan bermotor tersebut dapat beroperasi menggunakan bahan bakar minyak. Walaupun kini bermunculan beragam kendaraan yang menggunakan bahan bakar listrik maupun tenaga surya, kendaraan dengan bahan bakar minyak masih mendominasi.
Dapat dibayangkan, bagaimana jika Bahan Bakar Minyak (BBM) ini tiba-tiba tidak tersedia akibat sopir mobil tangki yang tidak dapat sampai ke tempat tujuan karena kecelakaan, kehabisan bahan bakar atau mogok kerja akibat hak-hak yang tidak dipenuhi? Dapat dipastikan seluruh aktivitas manusia
para sopir tangki BBM itu sendiri yang terganggu? entah akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja, atau hak-hak yang tidak dipenuhi oleh perusahaan?
Hal inilah yang dialami oleh para Awak Mobil Tangki (AMT), yang hampir
akan terganggu, bahkan lumpuh. Tetapi, bagaimana jika keadaan kehidupan
seluruh hidupnya dihabiskan di jalan untuk mengantarkan BBM dari satu tempat ke tempat lainnya. AMT Pertamina
yang sejatinya adalah kunci dari gerak ekonomi nasional, justru tak pernah sekalipun ditengok kondisi kerjanya. Jangan bicara soal kesejahteraan, posisi mereka pun selalu luput dari ingatan para pelaku ekonomi dan juga masyarakat luas. Hal
ini terbukti di Suku Dinas Tenaga Kerja, bahwa mereka tidak terdaftar sebagai pekerja di PT. Pertamina Patra Niaga, akibat vendor dan perusahaan terkait tidak mendaftarkan mereka. Mengapa demikian? Dalam sudut pandang korporasi, AMT bukanlah buruh yang kemudian memilki hak, hanya sebuah mesin yang dikuras habis tenaga kerjanya oleh perusahaan.
Hal ini dialami oleh buruh AMT yang bekerja di depot Padalarang. Mereka sering mengalami waktu kerja yang melebihi jam kerja normal. Tapi, tak ada respon sama sekali dari perusahaan terhadap perilaku vendor yang semena-mena tersebut. Mereka membiarkan hal itu terjadi sambil menikmati keuntungan yang terus mereka peroleh dari perlakuan vendor tersebut. Bertolak belakang dari simbiosis mutualisme, mereka bukannya saling menguntungkan satu sama lain, melainkan merugikan satu pihak, yakni menindas buruh AMT. Dalam perjanjian kerja haruslah ada kesepakatan dari perusahan dan pekerja tentang bagaimana aturan main dalam bekerja, serta bagaimana hak-hak keduanya dipenuhi, namun yang terjadi sama sekali berbeda. Bahkan apabila mereka sudah dianggap tidak lagi menguntungkan perusahaan,
AMT dengan sangat mudah dibuang oleh perusahaan: hanya dengan mengirim pesan singkat, perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dengan buruh AMT kapan pun mereka mau, tanpa adanya pemenuhan hak-hak AMT.
Kejadian ini menimpa AMT Pertamina setelah mereka melakukan aksi mogok nasional dan demonstrasi di depan gedung Disnakertrans Jakarta, menuntut untuk dipekerjakan kembali beserta kawan-kawan mereka yang juga di PHK hanya melalui SMS, serta menuntut hakhak mereka dipenuhi. Padahal secara hukum, mogok kerja merupakan hak buruh dan telah diatur dalam Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tertulis sebagai berikut:
Pasal 144
Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang :
a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain
dari luar perusahaan, atau
b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.
Pasal 145
Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan.
Namun seperti kita ketahui bahwa hukum sekali lagi selalu berpihak kepada korporasi besar. Dengan sangat mudah PT Pertamina Patra Niaga malah mengganti buruh AMT yang mogok dengan sopir on call yang nasibnya bahkan jauh lebih buruk dari AMT, mereka hanya dipekerjakan satu bulan dan setelah itu dibuang. Tak hanya itu, mereka juga melibatkan personel TNI dan POLRI untuk menggantikan AMT dan kemudian mengintimidasi AMT yang sedang mogok kerja.
Kini, setelah melakukan mogok kerja dan longmarch dari Bandung-Jakrta,
AMT dan elemen solidaritas lain dari berbagai latar belakang sedang berjuang mengawal rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk menonaktifkan vendor ilegal yang mempekerjakan mereka, serta menuntut nota pemeriksaan atas tindak pelanggaran PT Pertamina Patra Niaga terhadap AMT di seluruh Depot.
Berdasarkan penjelasan di atas, ayo kawan-kawan mari kita dukung dan bersolidaritas terhadap perjuangan AMT Pertamina agar tuntutan mereka dapt segera dipenuhi oleh perusahaan. Sebab, perilaku sewenang-wenang perusahaan terhadap buruh adalah persoalan yang menimpa semua buruh. Maka, sudah sepatutnya kita mulai bergerak bersama-sama melawan tindakan sewenang-wenang para kapitalis korporasi.
Buruh bukanlah mesin!!
LAWAN!!
-Front Solidaritas Perjuangan AMT-
EDARAN PERIODIKAL KOMUNIKASI ANTAR KOLEKTIF EDARAN PERIODIKAL KOMINIKASI ANTAR KOLEKTIF 55
OTONOM MEMBANGUN PERJUANGAN
Beberapa waktu terakhir ini, media massa membuat kita larut dalam persoalan sengketa antara KPK dan DPR. Hal ini tidak ubahnya dengan menyaksikan pertandingan bola yang hanya memposisikan kita tetap sebagai penonton. Duduk di kursi, terus menyimak, menilai, menggerutu atau paling mengapresiasikan dukungan melalui petisi, media social dan gerakan galang simpati.
Kebiasaan ini telah meninabobokan masyarakat luas yang rindu perubahan. Mereka selalu bergantung pada lembaga Negara, tokoh tokoh poopulis, atau elit-elit politik. Mereka ketagihan dengan semua itu. Orangorang sudah lupa bahwa di dalam diri kita ada kekuatan yang luar biasa besar. Namun kekuatan itu berserakan dan tak mampu menimbulkan gejolak perubahan.
Kita bisa melihat situasi yang berbeda dalam aksi buruh mogok nasional 3 Oktober 2012. Jalanan dipenuhi ribuan orang. Aksi mogok Nasional terlepas dari kritik mendasar atas aksi tersebut, pada dasarnya menghadirkan kembali momentum pergerakan, yang kian waktu terus dimatikan oleh regulasi-regulasi Negara dan siasat kapitalis. Gerakan ini tidak sekedar seruan, himbauan, namun aksi nyata yang menyerang perekonomian.
Walau berlangsung hanya sehari, dan diwarnai oleh negosiasi elitis para pimpinan buruh dengan wakil pemerintah, tetapi mogok nasional tersebut memberikan dampak signifikan bagi
macetnya sirkulasi capital. Di Indramayu akibat aksi mogok dan demonstrasi buruh Pertamina sejak tanggal 3 Oktober lalu, mereka menutup semua jaringan gas ke sumur-sumur yang mengakibatkan 80 sumur berhenti beroprasi dan menelan kerugian mencapai Rp 5,18 miliar. Di Jakarta akibat aksi mogok nasional yang dilakukan buruh dikawasan industri Pulogadung. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan kerugian yang dialami perusahaan mencapai ratusan rupiah. Begitu pula dengan pengusaha industri makanan dan minuman memproyeksikan nilai kerugian sektor tersebut mencapai miliyaran per hari akibat aksi demo dan mogok nasional buruh yang dilakukan serentak di sejumlah daerah.
Di sini yang merugi adalah para pengusaha, bukan masyarakat umum, sebagaimana yang selalu dikampanyekan media massa dan pemerintah agar kita percaya dan turut merasakan kerugian tersebut.
Tapi tentunya nilai-nilai tersebut tidak seberapa jika dibanding akumulasi yang mereka sudah hisap dari para pekerja melalui system ini: upah yang rendah, tanpa jaminan social, dikebiri oleh union busting, atau diperah oleh sistem outsourcing, Dalam kapitalisme, pekerja memiliki posisi yang vital, tetapi di situlah letak kekuatan untuk dapat menyerang balik dengan mengguncang sistem produksi. Kesadaran akan posisi
inilah yang membangun pergerakan pekerja dan wadah kekuatan dengan mengorganisir dirinya.
Dalam kerangka perjuangan sosial yang lebih luas, apa yang ditunjukkan oleh gerakan buruh ini semestinya juga menginspirasikan kelompok-kelompok masyarakat lain yang juga berada dalam penghisapan dan penindasan kapitalisme dan Negara.
Bila kita mencari alasan konkrit mengapa harus bangkit berjuang, maka sepanjang penglihatan kita telah menunjukkan mengapa kapitalisme dan Negara yang menyokongnya harus dilawan. Perluasan kapital telah merampas tanah-tanah petani menjadi tambang dan pabrik, menancapkan beton-beton dan menggusur pemukiman orang-orang miskin di kota-kota, menyulap ruang-ruang publik menjadi pusat perbelanjaan, atau menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai barang jualan yang semakin susah dibeli orang banyak. Kehidupan ini dibawah tirani ekonomi kapital telah berubah sedemikian dangkal dan miskin secara materi dan spiritual.
Singkatnya, di bawah kapitalisme dan Negara, seluruh ruang-ruang hidup masyarakat telah dirampas. Sepatutnya semua kelompok sosial ikut bergolak melawan sistem penghisapan dan otoriter ini.
Hal tersebut dapat melahirkan gairah perlawanan yang baru, yang menunjukkan bahwa semua kelompok sosial memiliki potensi perlawanan
MEMBANGUN PERJUANGAN
OTONOM
dan kekuatan untuk memperjuangkan kehidupannya. Kita bisa melihatnya dalam aksi-aksi sepihak para petani mengambil-alih tanah pertaniann dari perusahaan, atau aksi-aksi protes kenaikan BBM beberapa waktu lalu.
Dan satu hal penting lainnya adalah sepatutnya juga dalam kebangkitan perjuangannya, setiap kelompok sosial membangun dan mempertahankan otonominya masing-masing. Bagi kita, ini tidak bias ditawar. Untuk belajar menata kehidupan sosial di hari depan akan masyarakat bebas tanpa kekuasaan tersentral, maka kita harus memulai mempraktekkannya hari ini melalui organ-organ dan sel-sel pergerakan yang kita miliki.
Dengan karakter yang otonom, kita bisa menghindari error yang terjadi di masa lampau dimana revolusi menjauh dari kenyataan, menjadi sekedar pergantian dari penindas lama ke penindas baru. Dan hanya melahirkan trauma sejarah berkepanjangan. Kini, di saat perjuangan sosial mendapat ancaman baru dengan munculnya UU Ormas, kita senantiasa harus bisa saling bahu-membahu membangun kekuatan dari bawah. Hanya solidaritas horizontal yang bisa memperkuat bangunan perjuangan ini.
Sekecil apapun bentuknya, resistensi terhadap kapitalisme dan Negara harus dirawat sehingga dapat tumbuh menjadi tradisi perlawanan yang kuat. Kita tidak bisa mencibir atau memojokkan setiap aksi-aksi yang
menyerang tirani capital, hanya karena aksi-aksi tersebut diluar koordinasi atau tidak masuk dalam agenda dan program kelompok kita. Kita mesti melampaui semua itu.
Pergerakan juga harus dapat meninggalkan pola-pola reformis yang hanya memperkuat kekuasaan status quo. Ia tidak bisa lagi sekedar tampak sebagai tumpahan massa yang memenuhi jalan, di mana terdapat penggembala dan yang digembalakan. Dalam praksisnya pergerakan juga mesti bisa menjadi miniatur dan gambaran yang dituju, di mana relasi sosial yang terjalin harus menghancurkan bentuk-bentuk relasi seperti sekarang yang hirarkis, berpola patron-klien, dan sentralistik. Relasi revolusioner harus bisa dibangun sekarang, bukan nanti pada momen revolusi
Sebagaimana setiap dinamika sosial, perjuangan sosial pun memiliki kekuatan dan kelemahannya. Kita harus bisa saling menguatkan, tanpa kehilangan otonomi dalam menentukan arah diri sendiri. Dengan begitu, perjuangan akan lebih menggairahkan sehingga bisa menjalarkan dentum-dentum resistensi ke segala tempat.
PANJANG UMUR PERLAWANAN AKAR RUMPUT!
PANJANG UMUR PERJUANGAN OTONOM!