BEBASKANPARA TAHANANPOLITIK
TEKSPLEDOI DARITAHANAN DENGAN TUNTUTAN HUKUM TERTINGGI
PLEDOI ADIT
Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
Saya berada di hadapan Majelis Hakim hari ini sebagai seorang terdakwa, sekaligus sebagai seorang yang sadar bahwa perkara ini tidaklah terjadi tanpa adanya suatu sebab tertentu. Apa yang hari ini diproses di ruang sidang semata-mata tidak hanya tindakan individual saya, melainkan sebuah peristiwa politik yang lahir dari hubungan ketimpangan yang terjadi antara negara dan rakyatnya. Pledoi ini saya sampaikan sebagai suara pribadi saya, namun juga sebagai suara-suara dari banyak orang yang selama ini tak pernah benarbenar didengar oleh negara beserta para aparatusnya, kecuali dengan pentungan, gas air mata, water canon dan ancaman pidana.
Peristiwa yang melatarbelakangi perkara ini terjadi pada Agustus 2025, dalam situasi sosial dan politik yang kalut dan kompleks maka terjadilah aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Aksi demonstrasi ini awalnya dipicu oleh protes terhadap adanya tunjangan baru bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu juga didorong oleh adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan yang terjadi di beberapa wilayah, serta ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan kenaikan biaya hidup. Saya memandang bahwa aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia bukanlah tindakan kriminal, hal tersebut mestilah dilihat sebagai akumulasi kemarahan dan kekecewaan yang telah lama terpendam. Salah satu pemicu kemarahan tersebut adalah peristiwa brutal yang menimpa alm. Affan Kurniawan, seorang rakyat sipil yang dilindas oleh kendaraan lapis baja milik kepolisian. Bagi saya dan banyak orang lainnya, peristiwa itu adalah bentuk peringatan keras bahwa nyawa rakyat dapat dengan mudah dikorbankan demi menjaga ketertiban versi negara.
Apa yang membuat kemarahan tersebut semakin memanas adalah sikap negara setelah peristiwa itu terjadi. Tidak ada keterbukaan yang sungguh-sungguh, tidak ada pertanggungjawaban yang tegas, dan tidak ada rasa urgensi untuk menghadirkan keadilan bagi korban. Negara tampak lebih sibuk menenangkan dirinya sendiri daripada mendengarkan suara rakyat. Dalam situasi seperti itu, kemarahan adalah konsekuensi yang tak terelakkan. Aksi demonstrasi 29 Agustus 2025 mestilah dipahami sebagai reaksi atas kekerasan yang dilegitimasi oleh kekuasaan.
Kasus alm. Affan Kurniawan juga tidak berdiri sendiri. Ia berada dalam satu tarikan garis dengan berbagai kasus penghilangan orang secara paksa, kekerasan terhadap rakyat sipil, penangkapan secara sewenang-wenang, dan kriminalisasi terhadap mereka yang berani melawan. Semuanya ini menunjukkan adanya pola-pola tertentu, pola di mana kekuasaan selalu dilindungi, sementara rakyat diminta untuk tunduk dan diam. Dalam kondisi-kondisi seperti inilah, kepercayaan terhadap negara dan institusi-institusinya runtuh, dan rakyat dipaksa mencari cara sendiri untuk menyatakan perlawanannya.
Saya ikut hadir dalam aksi demonstrasi tanggal 29 Agustus 2025 tersebut dengan kesadaran penuh. Saya menyadari bahwa negara tidak akan menyukai bentuk perlawanan. Saya tahu bahwa aparatus negara akan melakukan tindakan-tindakan yang brutal dan represif terhadap massa aksi. Saya juga tahu bahwa diam tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa.
Pada tanggal 4 September 2025 Saya ditangkap oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Indonesia beserta beberapa polisi di kediaman rumah orang tua saya. Pada saat penangkapan sekitar jam 10 pagi saya tengah tertidur dengan kondisi tidak ada siapa-siapa di rumah. Saya sangat terkejut karena secara tiba-tiba ada yang membangunkan saya dan ketika melihat ke luar jendela kamar terlihat beberapa orang dengan perawakan yang besar. Tak lama berselang, salah seorang diantara mereka–diketahui anggota Densus 88–mendobrak pintu kamar, ketika saya hendak berdiri ia langsung memukul tepat mengenai mata kiri saya hingga saya tersungkur. Saat mata dipukul, rasanya seperti kilatan cahaya menyambar tiba-tiba di dalam kepala— putih menyilaukan, berdenyut panas—lalu menyisakan nyeri dan memar memerah. Kepala saya diapit oleh lututnya diatas lantai, lantas memborgol tangan saya dibelakang badan dengan menggunakan borgol plastik serta ikat pinggang. Setelah itu mata dan kepala saya ditutupi oleh lakban, sehingga saya tidak bisa melihat apa-apa.
Interogasi dimulai saat itu juga, seraya melayangkan banyak pukulan di kepala dan di bagian perut. Mereka mulai melakukan penggeledahan sambil terus melakukan interogasi, mereka mengambil barang-barang milik saya untuk dijadikan barang bukti. Barang-barang diambil diantaranya: satu rak buku bacaan saya dan juga poster-poster, satu unit CPU dan dua monitor, tiga unit laptop, dua unit handphone, satu unit motor, satu unit printer, sebelas buah petasan, setengah lemari pakaian pribadi, serta barang-barang lainnya yang tidak mungkin dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu mereka juga menyita dan mengakuisisi barang bukti digital berupa surel serta akun instagram.
Kurang lebih sejam berlalu saya diinterogasi sambil mereka mengumpulkan barang bukti, saya dimasukkan ke dalam mobil. Awalnya saya tidak tahu akan dibawa ke mana saya. Dan akhirnya diketahui bahwa saya dibawa ke Mako Polda Jabar, tentu dengan kondisi mata tertutup. Sesampainya di Polda Jabar, interogasi kedua dimulai, sambil terus dipukuli serta beberapa kali kepala saya ditutup dengan menggunakan plastik selama beberapa menit. Perlakuan tersebut menjadikan tubuh saya kejang dan hampir kehabisan napas. Saat itu juga saya hanya memikirkan satu hal; bahwa saya akan mati untuk detik itu juga.
Proses BAP terus-menerus berjalan selama berhari-hari sampai berminggu-minggu. Tanpa didampingi kuasa hukum, tanpa memperhatikan kondisi fisik dan psikis, dan tentu dengan tetap dipukuli jika keterangan BAP tidak sesuai dengan apa yang polisi/ penyidik inginkan. Satu waktu saya sempat di BAP selama 4 hari 4 malam tanpa henti dengan berpindah-pindah gedung serta ruangan, mulai dari gedung krimum hingga siber, mulai dari subdit jatanras hingga subdit keamanan negara. Dan yang membuat kondisi psikis saya tertekan ialah ketika proses BAP berlangsung, polisi sengaja menyimpan sebilah rotan panjang dibelakangnya, agar jika sewaktuwaktu keterangan saya tidak sesuai, rotan tersebut akan memiliki tempat untuk memar merah di punggung saya.
Penangkapan tidak dilakukan dalam semangat penegakan hukum yang adil, melainkan dalam semangat pengendalian dan pembungkaman. Sejak saat itu, saya tidak lagi diperlakukan sebagai warga negara yang memiliki hak, tetapi sebagai objek yang harus dihukum agar menjadi contoh bagi yang lain.
Dalam proses persidangan ini, saya merasakan bahwa hukum lebih sering tampil sebagai formalitas daripada sebagai sarana pencarian kebenaran. Perkara ini diperlakukan seolah-olah berdiri sendiri, terlepas dari konteks kekerasan negara yang mendahuluinya. Narasi yang dibangun oleh penuntut umum menempatkan saya sebagai pelaku tunggal, tanpa pernah sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi sosial dan politik yang melahirkan peristiwa tersebut. Padahal keadilan yang sejati menuntut keberanian untuk melihat sebab, bukan hanya akibat.
Sebagaimana yang telah majelis ketahui, bahwasanya saya telah mengakui perbuatan saya dengan merakit dan melempar molotov ke gerbang atau pintu pagar DPRD Jawa Barat, namun berdasarkan fakta yang sebenarnya dan kesaksian terdakwa lainnya adalah bahwa molotov yang saya lempar–begitupun dengan terdakwa lainnya–tidak membakar, begitupun dengan petasannya yang tidak meledak. Hal tersebut terjadi karena fakta yang sebenarnya di lapangan bahwa kondisi di depan gedung DPRD Jawa Barat sudah basah akibat sebelumnya telah disemprot oleh watercanon. Namun, dakwaan berkata lain, saya tetap dituduh bahwa tindakan saya adalah yang mengakibatkan kebakaran wisma MPR, serta rumah makan Sambara dan dituntut pidana penjara selama tiga tahun. Molotov yang tidak membakar dianggap ancaman serius, sementara kendaraan lapis baja yang melindas rakyat sipil tidak segera diadili dengan ketegasan yang sama.
Perbuatan yang saya lakukan tidak ditujukan kepada sesama manusia, tidak dimaksudkan untuk melukai, dan tidak menimbulkan kerusakan nyata. Ia hanyalah ekspresi kemarahan yang politis terhadap struktur kekuasaan yang terus-menerus gagal mendengarkan rakyat. Menjatuhkan tuntutan pidana yang berat atas perbuatan tersebut menunjukkan ketidakproporsionalan dan memperkuat kesan bahwa hukum digunakan sebagai alat intimidasi, bukan sebagai sarana keadilan.
Yang Mulia Majelis Hakim, sebagai manusia saya tidak kebal terhadap penyesalan. Saya menyesal karena akibat perkara ini, kuliah saya terhambat dan masa depan saya menjadi tidak pasti. Saya menyesal karena orang tua saya harus menanggung rasa takut, cemas, dan kecewa. Penyesalan ini nyata dan bersifat personal. Namun saya tidak menyesal telah mengikuti aksi demonstrasi, dan saya tidak menyesal telah melawan ketidakadilan. Saya percaya bahwa diam di hadapan kekerasan adalah bentuk persetujuan yang paling berbahaya.
Hari ini, Majelis Hakim berada pada posisi yang akan menentukan. Putusan dalam perkara ini akan menjadi penanda apakah pengadilan masih memiliki keberanian untuk berdiri di atas keadilan, atau justru menjadi bagian dari mekanisme pembungkaman. Keadilan tidak hanya terletak pada penerapan pasal, tetapi pada keberanian untuk mengakui ketimpangan relasi kuasa antara negara dan rakyat.
Melalui perkara ini, negara telah merenggut banyak hal dari diri saya: kebebasan, pendidikan, waktu, dan masa depan. Semua itu direnggut bukan karena saya memperkaya diri atau menyakiti sesama, melainkan karena saya berani mengatakan tidak pada ketidakadilan. Namun ada satu hal yang tidak dapat direnggut oleh negara, yaitu keyakinan bahwa perlawanan terhadap penindasan adalah sesuatu yang sah dan bermartabat.
Akhir kata, Yang Mulia Majelis Hakim, saya memohon agar perkara ini diputus dengan kebijaksanaan dan keberanian moral. Negara boleh memenjarakan tubuh saya, tetapi negara tidak akan pernah mampu memenjarakan kehendak manusia untuk bebas dari penindasan.
TAK ADA SEORANG PUN YANG BEBAS SAMPAI SEMUANYA BEBAS!
Hormat Saya, Aditya Dwi Laksana
PLEDOI NAUFAL
Teruntuk majelis, pertama tama izinkan saya untuk melakukan pembelaan terhadap kejadian apa yang saya alami oleh aparat kepolisian dan kepada jaksa yang menilai tindakan saya dari segi hukum yang berlaku dan ini adalah ringkasan cerita kelam yang saya alami dimulai dari proses penangkapan hingga saat ini.
Pada awalnya tanggal 4 september 2025 tepatnya jam 11 siang, saya didatangi oleh beberapa orang sekitar ± 10 orang, kemudian saya di introgasi di suatu tempat dengan perkara tindakan yang saya lakukan dan berkata bahwa mereka tidak akan membawa saya, namun setelah saya mengakui tindakan tersebut, pada akhirnya saya dipaksa masuk kedalam mobil, leher saya dipiting, kepala saya ditoyor dan dipukul di bagian dekat pelipis mata saya kemudian diborgol, setelah itu dibawa ke polda jabar. Pada saat tiba disana saya dibawa ke sebuah depan ruangan dan duduk di sofa—di Gedung Krimum, saya melihat di dalam ruangan ada kawan saya yaitu aditya yang kepalanya sudah dililit oleh lakban, tiba-tiba datang seseorang—menurut yang berada disekitar saya dia adalah komandan dari densus 88, keluar dari ruangan Aditya dan menghampiri saya, kemudian saya disuruh untuk berdiri dan dia bertanya kepada saya “Kamu anarko kan?” Namun sebelum dijawab, dia melancarkan pukulan dengan sangat keras kebagian perut saya hingga terpental ke sofa lalu menendang ke bagian belakang kepala saya menggunakan sendal keras miliknya hingga 4x berturut turut, lalu saya dipaksa berdiri dengan tangan keatas tidak boleh turun, kemudian mengancam jika tangan saya turun maka dia akan kembali memukuli saya. Tak hanya itu beberapa proses BAP pun berlangsung dengan kekerasan fisik maupun psikis berupa pemukulan sandal ke kepala saya, pengancaman dengan mengeluarkan pistol, dengan teriakan serta tatapan yang tajam, bahkan hingga di BAP selama 4 hari 4 malam berturut-turut dengan kondisi yang sangat melelahkan, saya juga sudah mencoba beberapa kali untuk mengganti hasil BAP yang tidak sesuai yaitu “molotov yang saya lilit dengan petasan itu gagal tidak menimbulkan kerusakan apapun hanya botolnya saja yang pecah” namun alhasil saya hanya mendapatkan ancaman berupa omongan seperti “Kalo kamu ketemu aku waktu demo sudah aku bunuh kamu” Sambil mengeluarkan pistolnya serta memukul dengan sandal ke kepala saya. Menurut saya tindakan yang saya alami dengan beberapa BAP yang tidak sesuai fakta tersebut merupakan paksaan entah berupa fisik, kesehatan, kondisi mental dan pikiran semuanya bercampur dan ketika menandatangani lampiran BAP pun itu karena terpaksa.
Selama proses persidangan berlangsung menurut saya ada yang janggal dimulai dari:
Fakta persidangan :
Dakwaan yang Jaksa bacakan tidak sepenuhnya benar sesuai fakta yang kami lakukan, perlu digaris bawahi bahwa “Molotov yang saya lilit menggunakan petasan dan kami lemparkan sebanyak 6 buah ke Gerbang Gedung DPRD tersebut “TIDAK MENYALA, TIDAK TERBAKAR BAHKAN TIDAK MELEDAK”. Dan yang saya lakukan hanya melempar ke Gerbang Gedung DPRD saja.
Keterangan saksi penangkapan : mereka berbicara dengan lantang berkata bahwa penangkapan tidak ada kekerasan apapun, seolah olah tidak bersalah atas pemukulan yang saya alami dan tidak jujur atas tindakan yang mereka perbuat dengan bukti” yang salah serta tidak terlalu rinci.
Mereka mengatakan bahwa barang bukti yang mereka sita dari saya yaitu HP merek IPHONE, Celana dan sepatu.
Padahal, bukti-bukti yang sebenarnya disita adalah:
1.HP yang saya miliki merek Xiaomi Mi A1 warna hitam
2.Celana jeans warna biru dongker
3.Sepatu vans warna hitam putih
4.Master CD (Hilang)
5.Stiker (Ditempel di ruangan Penyidik)
6.Casing HP transparan (Hilang)
Majelis, yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2025 merupakan sebuah luapan kegundahan, kegelisahan, amarah serta dendam terhadap Pemerintahan beserta sistemnya yang bertindak secara brutal atas “Kenaikan tunjangan DPRD”, “Kematian affan yang dilindas oleh Aparat kepolisian” bahkan tidak hanya itu peristiwa yang sama terjadi seperti randi, yusuf, gama, 135+ korban jiwa yaitu tragedi kanjuruhan serta penggusuran yang terjadi di beberapa wilayah seperti bara baraya, dago elos, taman sari, sukahaji dan masih banyak lagi yang direnggut secara paksa. Apa yang terjadi dari awal penangkapan hingga tuntutan yang tidak masuk akal, keadilan memang tak pernah berpihak kepada orang orang seperti saya dan kawan-kawan saya.
Namun jika keadilan itu memang benar benar ada, maka saya menginginkan keadilan yang seadil adilnya. Entah ini akan menjadi pertimbangan yang diakui atau hanya sebatas omong kosong yang saya bacakan di persidangan ini lalu satu pertanyaan yang ingin ditambahkan yaitu “Mengapa kerugian suatu fasilitas negara lebih penting daripada merenggut nyawa seseorang?”
Dan ini Kalimat terakhir dari saya, mungkin yang saya sesali saat ini bukan dari tindakan yang saya lakukan karena saya dan semua yang turut serta pada waktu itu mungkin memiliki kegundahan, kegelisahan dan penderitaan yang sama dan yang saya sesali saat ini yaitu terampasnya kebebasan, kebahagiaan dan ruang yang saya miliki, keterbatasan waktu dan jarak bersama keluarga saya, hingga terhambatnya kegiatan yang sedang saya jalani untuk membantu ekonomi keluarga saya.
Hormat Saya, Mochamad Naufal Taufiqurahman