Baca PDF (OCR): Asmara Art Zine Vol. 4

1 Asmara Art Zine - 04 - SPAM TANAH PAPUA

Asmara Art X Spam Tanah Papua

ASMARA ART ZINE - ISSUE 04 EPiSODE : SPAM TANAH PAPUA

Editor zine: Bodhi IA

Design, Layout dan illustrasi: Flyingpants.lab

Kontributor:

Spam Tanah Papua

Aliansi Mahasiswa Papua

Julia Opki

IPMANAPANDODE

Yatri Dumupa:

Frengky E:

Wissel Band

Frengky E

Okto Boma

Simeon Pakage

Awane Yogi 4 Asmara Art Zine - 04 - SPAM TANAH PAPUA

Athen Degei.

Topan Bagaskara Lucky Lelapary: Mr. Mepa Kopi N

M. Yasir

Veronika Nawipa

Meri Sifik

Elisabeth T. Gebze

Tim katalis

Sharon Muller

Aprila Wayar

Kimmy

Tim The Papua Journal 06

Asmara Art Zine Archive

Instagram: @AsmaraArtZine @AsmaraArtFund @AsmaraCoffee

PESAN YANG BERTUBI-TUBI INI SEMOGA BISA MENJADI SAKSI BAHWA KITA TIDAK SENDIRI

Di dalam segala kecemasan , di mana gunung-gunung menjulang tinggi dibelah, diledakan dan hutan-hutan hijau homogen, terletak sebuah tanah yang sebenarnya kaya akan keindahan dan keanekaragaman. Namun, di antara lanskap itu, ada kisah pilu yang sering kali terabaikan oleh gemuruh modernitas dan strategi pembangunan sebagai topeng untuk penindasan. Pameran “Spam Tanah Papua” hadir sebagai wujud solidaritas kita terhadap alam dan manusia yang menghuni tanah penuh berkah ini, papua.

Dalam bayang-bayang ekskavator dan cerobong asap, eksploitasi tambang merajut luka di tubuh Papua. Perut bumi yang dahulu mengalirkan kesejahteraan bagi anak negeri kini dirampas tanpa ampun. Emas dan tembaga yang berkilau di balik lapisan tanah, menjadi saksi bisu dari konspirasi mafia ekploitasi alam. Industri tambang yang menjanjikan kemakmuran, ternyata meninggalkan jejak kerusakan dan kemiskinan yang lebih mengerik dari mimpi burukmu.

Lanskap yang dahulu menjadi tempat tinggal berbagai flora dan fauna, kini berubah menjadi industri monokultur yang mengukir mimpi buruk paling buruk bagi keberlangsungan ekosistem. Tanah yang dahulu subur kini mulai dipetak-petak oleh Hak Guna Usaha, meratap dalam kesunyian yang memekik, mebangunkan tidur nyenyak setiap penduduknya yang bernaung pada semesta. Alam yang dahulu bersahabat kini menjadi medan perjuangan bagi mereka yang terusir dari tanah kelahirannya.

Tak hanya alam, manusia Papua juga merasakan pilu yang mendalam. Tanah ulayat adat yang diwariskan dari generasi ke generasi, kini dicaplok tanpa ampun oleh industri ekstraktif yang tamak. Hak-hak mereka diinjak, keberadaan mereka dipertanyakan bahkan dicurigai. Dalam sepi, mereka berteriak meminta keadilan yang seakan hilang di tengah gemuruh kebisingan kota. Pelanggaran HAM menjadi luka yang terus menganga, mencabik-cabik nurani kita, mencabiknya dengan tangan terikat dalam tong dengan darah dalam air tergenang. Setiap jejak langkah di tanah Papua adalah saksi dari penderitaan yang tak berkesudahan. Represi demi represi. Anak-anak yang kehilangan masa depan, ibu-ibu yang meratap kehilangan, dan ayah-ayah yang dipaksa tunduk oleh kekuasaan yang semena-mena.

“Spam Tanah Papua” bukan sekadar pameran seni,bukan sekedar edisi selanjutnya yang terbit berkala tiap bulan, melainkan sebuah panggilan hati untuk memperlakukan manusia sebagai manusia setara. Sebuah jeritan yang mengundang kita semua untuk peduli, untuk menyuarakan solidaritas kepada mereka yang terpinggirkan oleh arus zaman dan gemerlapnya kecepatan investasi pembangunan. Melalui berbagai kontribusi dalam solidaritas ini, baik mereka yang , kita diajak untuk merenung, merasakan, dan akhirnya bertindak, seidaknya untuk memaknai kata “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”.

galeri, dengarkanlah suara-suara yang tertulis dalam kanvas, yang terukir dalam pahatan, yang terpahat dalam bingkai foto. Biarkan hati kita berbicara, dan mari kita bersama-sama berdiri tegak dalam solidaritas, mengulurkan tangan untuk alam dan manusia tanah Papua.

Mari kita renungi setiap detail karya yang dipajang, setiap warna, setiap bentuk, setiap cerita yang ingin disampaikan. Dalam keheningan

Data menunjukkan

kesenjangan yang mencolok antara Papua dan wilayah lain di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua pada tahun 2022 berada di angka 61,39, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 72,29. Angka kemiskinan di Papua mencapai 26,8%, sedangkan rata-rata nasional hanya 9,4%. Ketimpangan ini mencerminkan kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang layak.

Pelanggaran HAM menjadi luka yang terus menganga, mencabik-cabik nurani kita. Setiap jejak langkah di tanah Papua adalah saksi dari penderitaan yang tak berkesudahan. Amnesty International melaporkan bahwa antara tahun 2010 dan 2018, terdapat lebih dari 95 kasus pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, yang mencakup penangkapan sewenangwenang, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum. Anak-anak yang kehilangan masa depan, ibu-ibu yang meratap kehilangan, dan ayah-ayah yang dipaksa tunduk oleh kekuasaan yang semenamena.

Selamat membuka pesan “Spam Tanah Papua”. Semoga pameran ini membuka mata, hati, dan pikiran kita, untuk berbuat lebih bagi mereka yang berjuang di tanah yang kaya namun penuh luka ini.

Bodhi IA AsmaraArtZine 7 Asmara Art Zine - 04 - SPAM TANAH PAPUA

8 Asmara Art Zine - 04 - SPAM TANAH PAPUA

Melalui Seni Budaya, kami berbicara masalah di Tanah Papua.

SPAM TANAH PAPUA

Tanggal 10 Juni 2024, menjadi ajang ruang baru bagi Kaum Muda Papua yang berada di Yogyakarta dengan dibukanya Pameran Seni dengan Tema “Spam Tanah Papua”. Pameran ini berlangsung di Asmara Art and Coffeshop sebagai mitra kerja sama dengan salah satu wadah, yaitu Solidaritas Peduli Alam dan Manusia (SPAM)-Tanah Papua.

Opening Pameran kali ini mendapat antusiasme dari berbagai kalangan yang nampaknya punya kepedulian terkait permasalahan di Tanah Papua. Tak kalah menarik penampilan-penampilan yang mewarnai acara kali yang dibawakan oleh Kaum Muda Papua.

Diantaranya ada drama yang berjudul “ Bayangan Realita Tanah Papua “ yang ditampilkan oleh Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai dan Deiyai (IPMANAPANDODE) Jogja-Solo (Joglo). Penggambaran realita masalah Tanah Papua yang dikepung oleh perampasan Tanah Adat yang hari ini menjadi momok terbesar Rakyat Papua. Begini interview lengkapnya bersama penulis naskah drama, Yatri Dumupa:

Julia Opki: Bagaimana konsep drama yang dibawakan oleh kawan-kawan IPMANAPANDODE terkait dengan penggambaran ada perampasan lahan, ada kelompok Masyarakat Adat dan Perusahaan yang secara paksa ingin merampas Tanah Adat, apa pesan yang ingin disampaikan dari drama ini?

Yatri Dumupa: Konsep drama ini sebenarnya menjadi keresahan saya atas permasalahan yang hari ini terjadi di seluruh Tanah Papua sebenarnya, namun IPMANAPANDODE Joglo mempermudah mengelola dengan kesediaan anggotanya yang berpartisipasi membawa drama ini.

“Drama ini sering kita bawakan, konsepnya itu sebenarnya adalah realita masalah Papua seluruh 7 wilayah adat. Perampasan lahan tanah adat ini sebenarnya ada pihak ketiga ini sangat rakus. Kita bisa lihat dari sejarah yang sangat Panjang, sesudah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 itu ada perwakilan Tim 100 yang diundang ke Jakarta yang diangkat menjadi Kepala Suku”, jelas Yatri.

Lanjutnya, Rakyat Papua sejak Nenek Moyang kita tidak kenal dengan penokohan satu orang, apapun yang mau dilakukan selalu mengutamakan solidaritas dari suara bersama, bukan satu keterwakilan orang yang merasa superior. Seperti permasalahan Nemangkawi yang Dimana PT. Freeport Indonesia sedang beroperasi itu juga merupakan keputusan sepihak.

11 Asmara Art Zine - 04 - SPAM TANAH PAPUA

JO: Nah, dengan begitu banyaknya perampasan tanah adat saat ini di seluruh Tanah Papua, pesan penting apa yang kiranya bisa menjadi kekuataan bagi suara Masyarakat Adat di sana?

Yatri Dumupa: Saya piker, salah satu solusi yang bisa menjadi kekuataan untuk melawan perampasan tanah adat adalah kembali ke wilayah adat masing-masing untuk membangun solidaritas masyarakat adat itu sendiri. Kemudian juga perlu menentukan tapal batas yang jelas dari tiap Marga pemilik hak ulayat.

Jika ada Perusahaan yang masuk, tidak boleh ada Keputusan sepihak, perlu disepakati bersama-sama. Belajar dari perpecahan yang terlihat jelas melalui pemekaran-pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), sehingga penting bagi adanya persatuan kita.

JO: Ada penampilan yang menonjol dari drama ini, yaitu ada pakaian adat yang itu merupakan simbol sakral yang menguatkan nilai budaya. Tentunya ada pesan khusus dalam melihat masalah dinamika budaya serta tanah adat?

Yatri Dumupa: Pesan yang perlu disampaikan adalah ketika kita melihat dari luar rumah, pastinya kami sudah tahu keberadaan rumah itu sendiri. Sehingga kami akan tahu permasalahan-permaslahan yang terjadi di dalam rumah kami.Kami selalu memakai pakaian adat, adalah sesuatu simbol radikal dan sakral yang menyatu dalam kehidupan di atas Tanah Papua itu sendiri. Manusia, budaya dan adat isti adat serta Tanah Papua adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kita akan tahu rumah kita bermasalah dan kita akan temukan solusinya.

Tetapi kadang kita merasa sebagai orang terdidik malu dengan budaya kita, inilah dinamika yang dihadapi generasi Muda Papua saat ini, kehilangan identitas diri karena malu mempertahankan budaya Papua. “Orang Papua mau sekolah tinggi-tinggi tetap status aslinya adalah menjadi bagian dari Masyarakat Adat. Kami manusia Papua akan hidup ketika tetap menyatu dan mempertahankan budaya serta tanah Adat Kami”, kata Yatri Dumupa.

Tanah adat itu tidak perlu ada kepala suku, yang dibutuhkan adalah solidaritas masyarakat adat. Permasalahannya semua Perusahaan yang ada di Tanah Papua merupakan illegal karena tidak pernah melibatkan secara utuh suara Masyarakat adat. Perlu juga batas-batas wilayah yang perlu ditandai oleh Masyarakat adat pemiliki hak ulayat.

Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) akan menumbalkan banyak orang serta, orang-orang hanya disibukan dengaan berbagai pekerjaan pemerintahan sehingga akan melupakan kita dari perjuangan, ini perlu diperhatikan bersama. Orang papua walaupun sekolah tinggi-tinggi, kita adalah Masyarakat adat yang tidak terlepas dari alam.

Salah satu penampilan yang disuguhkan pada saat opening Pameran Seni “Spam Tanah Papua” melalui alunan Musik Reggae “Wissel Band”, yang juga disupport oleh IPMANAPANDODE Joglo, ikut meramaikan ruang tersebut dengan membawakan 2 lagu dari Bahasa Mee, yaitu: Awii Keteno dan Aniki Bokaine.

Awii Keteno…

(Vers 1)

Awii Keteno, Aniya Makiyo…. Yabai na beu, Ukiya na beu… Wissel Meren, Aki ibo kayaika…

(Vers 2)

Yabai na beu, ukiya na beu… Aniya maki Ito ko awi keteno… Oh, Papua aki ibo kayaika…

(Chorus)

Peku, one, maki, bugua, dimi… Kou idima… ena umina….

JO: Apa arti dari lagu ini?

Frengky E: Ini penciptanya Kaka Christian Madai dan dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Kaka Gorby, The Coment Rasta. Setahu saya arti lagu ini, terlepas dari penciptanya, lagu ini lebih memiliki arti yang membanggakan tentang Wissel Meren itu sendiri, yaitu ada Danau Paniai, Danau Tigi, Danau Tage dan Danau Makamu itu sendiri.

Berikut nama-nama personil Wissel Band, ada Frengky E yaitu Bass, Keyboard ada Okto Boma, kemudian gitaris yaitu Simeon Pakage, Vokalis: Awane Yogi serta Drum ada Athen Degei.

14 Asmara Art Zine - 04 - SPAM TANAH PAPUA

Aniki Bokaine, ini adalah lagu wajib yang selalu dibawakan di beberapa penampilan dari IPMANAPANDODE Joglo, berikut liriknya:

Aniki Bokaine (Verse) Aniki bokaine, aniya maki wadoo …2x (Chorus) Nikomugai maki kouya… Ewa niiwi noukai kouya… Maki mege noote bagee… Ikii maiya koyaa naino…

Aniki maki wado, bokaine kaa… Aniki maki wado, iyopo woya kaaa…

Frengky E: lagu ini diciptakan oleh Kaka Almarhum Biyo Tebay, artinya sa mau mati di atas sa pu tanah sendiri, sa berasal dari tanah, sa dilahirkan oleh seorang mama. Tanah itu sama dengan Mama yang memberikan kita hidup, jadi jangan menjual tanah.

JO: Wawancara Ini adalah salah satu bentuk apresiasi atas sumbangsi kawan-kawan IPMANAPANDODE Joglo yang selalu tulus mengisi panggungpanggung perjuangan yang diadakan untuk bersuara bagi Alam dan Manusia di Tanah Papua, terima kasih.

16 Asmara Art Zine - 04 - SPAM TANAH PAPUA

Perempuan, Kebudayaan dan Tanah Papua Topan Bagaskara

Berapa bulan lagi presiden Jokowi akan turun dari kursi kekuasaannya. Sebagian publikmemang sudah menanti peristiwa itu, alih-alih sebagai proses purgatory bangsa. Akan tetapi,bagaikan keluar kandang harimau, masuk ke sarang ular, keadaan ini masih tetap mencemaskanpublik. Jokowi turun digantikan olehPrabowo-Gibran, dalam proses pencalonannya terbuktiteknik kecurangan terjadi, sebagai upaya Gibran selaku anak kandung Jokowi masuk ke dalam bursa wakil presiden.

Dari peristiwa politik ini saya melihat terjadi sirkulasi pengalihan kekuasaan hanya

secara kuantitatif, bicara kualitatif saya mengira pemerintah mengabaikan itu. Sebab disini pada kenyataanya, Jokowi dengan beragam proyek strategi nasional yang prosesnya harus melakukan deforestasi, pengusiran masyarakat adat, dan pemusnahan flora dan fauna akan tetap dijalankan oleh penguasa berikutnya. Apalagi tagline dari penguasa selanjutnya adalah ‘keberlanjutan’. Barangkali ini lebih tepat, keberlanjutan-kerusakan ekosistem.

Sebagai contoh di wilayah bumi Cendrawasih, Tanah Papua. Baru-baru ini terdengar lantang masyarakat Suku Awyu dan Moi berteriak atas hutan adatnya dirampas oleh pemerintah dan perusahaan Sawit. Teriakan lantang mereka adalah upaya penyelamatan hak-hak masyarakat adat yang telah dirampas, sekaligus juga bisa berdampak menyelamatkan hutan Papua. Saya membayangkan bahwa masyarakat Papua akan terus mengalami penyiksaan baik secara fisik maupun psikologis akibat kebijakan-kebijakan pemerintah tidak terletak pada kesejahteraan masyarakat Papua, melainkan sibuk membangun industri ekstraktif.

Ini artinya negara ini dalam pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada eksploitasi sumber-sumber kehidupan. Ideologi keruk-mengeruk ini yang dikenal dengan ekstrativisme. Hasil eksploitasi sumber-sumber kehidupan itu akan dieskpor sebagai bahan dagangan ke pasar global dan ini saya kira masih satu napas dengan paham kapitalisme dan budaya patriarki. Entah dimana titik kesadaran pemerintah akan timbul ke permukaan, sehingga ia menyadari sebagai manusia berpikir perbuatan eksploitasi lingkungan adalah perusakan peradaban.

Dampak peristiwa ini tentu akan berdampak juga pada keberadaan perempuan yang sejatinya alam dan perempuan memiliki keterkaitan satu sama lain. Peran perempuan jauh lebih besar dalam pengelolaan dan merawat sumber daya alam, terutama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, ketika perusakan alam terus dilakukan, secara alamiah penyingkiran perempuan dari sumber daya akan terjadi, dan sekaligus berdampak besar pada menurunnya fungsi aset alam.

Apalagi kondisi perempuan Adat Papua sedang mengalami kondisi yang serba sulit, karena alam yang menjadi rumah baginya kini dirusak dan dirampas. Ditambah fasilitas kesehatan terbatas. Pada tahun 2020 di Provinsi Papua angka kematian ibu merupakan yang tertinggi di Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi refleksi bahwa kualitas pelayanan kesehatan bagi perempuan di Tanah Papua masih kurang. Padahal perempuan di Tanah Papua adalah perpustakaan yang banyak menyimpan sejarah dan ingatan suku. Saya pernah membaca, bahwa perempuan di Tanah Papua memiliki peran sebagai sejarawan yang menyimpan hal-ihwal perjalanan suku-suku di Papua. Sebab,perempuan relatif lebih detail dalam mengingat nama marga, riwayat keluarga dan suku.Kita butuh kajian dengan menggunakan perspektif yang peduli dengan keadaan alamdan manusia di Tanah Papua. Terutama cara pandang dan penghormatan terhadap perempuan Papua harus terus dilestarikan. Bahwa perempuan Papua adalah noken, dialah bersama burung Cendrawasih yang harus kita jaga, dan dialah pula sebagai rahim dan pintu peradaban. Pengetahuan ini harus terus dilestarikan dan diedarkan sebagai seruan peran perempuan dalam kehidupan di Tanah Papua sangat begitu penting dan tidak bisa dipisahkan oleh alasan apapun.

Seorang akademis Universitas Papua, Els Tieneke Rieke Katmo mengatakan bahwa Papua memiliki women-centered culture. Ini artinya perempuan adalah kebudayaan, dan kebudayaan tidak akan dikatakan kebudayaan jika tidak ada perempuan. Salah satu contoh,terjadi di Suku Kamoro menempatkan perempuan pada posisi-posisi adat penting. Mereka memegang kunci kendali pada pengelolaan sumber daya alam: pengetahuan sejarah suku, ilmu pengobatan, pengetahuan tata cara berladang, dan pengetahuan tradisional menjaga kelestarian alam untuk kehidupan. Memang sejarah adalah pergelaran politik laki-laki. Di dalamnya kekuasaan dan kepahlawanan ditayangkan dramatis: ladang sosial dihadirkan, kegagahan dipamerkan, histeria massa dan sekotak tanda jasa. Sementara perempuan cukup berdiri di kejauhan, menunggu pentas selesai.

Skenario memang tidak tertulis untuk di dapur yang penuh jelaga atau kamar tidur yang usang. Kamera dan biografi adalah peralatan politik laki-laki. Di dalamnya memori kolektif diproduksi dan dirancang untuk diawetkan. Akan tetapi, tidak ada keadilan terus-menerus perempuan keberadaannya hanya di dapur atau di kamar. Pada kenyataanya, Mamamama di Tanah Papua memiliki peran yang lebih fundamental dalam mewariskan pengetahuan dan sejarah dari generasi ke generasi, terkait dengan bahasa, mitos, cara berladang, riwayat waris, ramuan obat herbal, ramuan racun untuk berperang, dan sistem pengerahan logistik upacara adat. Pengetahuan tradisional ini menjadi kunci keberlanjutan hidup suku dan sumber daya alam.

19 Asmara Art Zine - 04 - SPAM TANAH PAPUA

Lucky Lelapary: Hip Hop sebagai Sarana untuk Menyuarakan Realita Masalah

Julia Opki

Opening Pameran Seni “Spam Tanah Papua” pada 10 Juni 2024 lalu, banyak menampilkan Mutiara hitam yang bersinar menyala, salah satu diantaranya adalah Lucky Lelapary dengan music Hip Hop berciri khas lirik yang puitis namun “Ta Iris” untuk telinga para penguasa yang mendengarnya.

Lucky Lelapary dengan 2 lagu Hip Hop, My President dan Black Lives Matters inilah Rapper sejati yang menyampaikan keresahan hatinya dengan problematika yang terjadi di atas Tanah Papua. Mari kita simak bersama cerita pentingnya.

JO: Dari kapan kamu mulai tertarik dengan Hip Hop? Bisa tolong diceritakan?

Lucky Lelapary: Sebelumnya perkenalkan saya Lucky Lelapary, jadi saya tertarik dengan Hip Hop itu ketika saya SD kelas 5, saya senang dengan Hip Hop dance, kayak tari kontemporer begitu. Seiring berjalan waktu, saya mulai tertarik dengan HIP HOP Rap, saya mulai tertarik dengan musik Hip Hop setelah saya mulai ikuti beberapa lagu yang saya senang dengar.

Kemudian saya mulai dengar cerita-cerita tentang Hip Hop di Indonesia Timur, terlebih khusus di Maluku mulai beranjak dari saya SMP sampai saya SMA. Saya mulai coba-coba NgeRap, di situ saya mulai tertarik dengan ada beberapa rapper di Maluku diantaranya ada Baku T umbu, Argon X, Belin Squad, ada MCF. Di situ saya mulai senang dan mempelajari, akhirnya saya terlibat menjadi pelaku Hip Hop pada saat tahun 2012 mulai belajar tulis lirik, sampai sekarangpun saya masih belajar tulis lirik dan terus mendalaminya.

saya asli dari Maluku, Bapak saya berasal dari Ambon dan Mama saya berasal dari Tanimbar, Samlaki lebih tepatnya Kepulauan Tanimbar.

JO: Bisa tolong ceritakan terkait profil diri kamu ?

Lucky Lelapary: untuk profil nama saya, Lucky Lelapary,

Saya mulai ikut Hip Hop terjun ke berbagai kompetisi dan ikut Battle Rap. Saya mulai ke Papua dan saya lihat keadaan Papua seperti apa masalahnya dan sebelum dalam saya menggali isuisu masalah, saya pelajari dasar Hip Hop itu seperti apa, knowledge tentang Hip Hop saya pelajari semuanya.

Hip hop itu lahir dari sesuatu yang nyata, saat orang Kulit hitam di Amerika Serikat memakai Hip Hop Rap untuk suarakan halhal yang bertentangan dengan budaya mereka, dengan keadaan mereka, dengan hal -hal rasis dan ketidak adilan yang mereka alami, dari situlah saya mulai ambil pelajarannya.

Hip Hop ini bukan budaya asli Indonesia itu budaya orang kulit hitam Amerika, tetapi saya mengadopsi dan mengkombinasikan dengan budaya kita sendiri. Artinya kita punya lingkungan, situasi yang berbeda. Jadi saya tidak ambil 100% budaya mereka, tetapi sa mengadopsinya untuk menyuarakan permasalahan budaya, soal keadaan lingkungan yang terjadi di Indonesia, kenyataan realitanya, saya pakai Hip Hop sebagai sarana.

Saya pernah ikut kompetisi Battle Rap sampai di Jakarta, Kompetisi di Timika sering dapat juara. Sebelum saya berpikir jadikan Hip Hop ini sebagai pekerjaan, saya memang sudah ingin sekali menyampaikan masalah-masalah yang terjadi. So, kalo Hip Hop ini Culture, biarkan saya perkenalkan saya punya budaya.

JO: Ok, kemudian apa yang membuat kamu tertarik untuk mengisi di Pameran Seni Spam Tanah Papua?

Lucky lelapary: Hal yang membuat saya tertarik untuk mengisi di Pameran Spam Tanah Papua kemarin itu adalah Spam Tanah Papua menjadi salah satu wadah untuk kita bersuara tentang hal-hal yang terjadi di Indonesia terkait dengan masalah isu sosial, kesenjangan ekonomi.

Spam menjadi wadah untuk saya bersuara, sebelumnya saya selalu bersuara melalui karya saya di platform youtube saya. Banyak senior dan pelaku seni juga yang sudah mengikuti dan mengetahui karakter saya bersuara lewat Hip Hop.

Kalua dilihat sekarang ini, musik di era sekarang ini, lebih kejar duit, lebih suka buat karya yang mengada-ada, daripada menyampaikan hal-hal yang nyata terjadi di lingkungan kita.

Kembali lagi ke knowledge, ketika Hip Hop itu digunakan Orang Amerika untuk melawan ketidak adilan, saya juga menjadikannya sebagai sarana terkebih khusus NgeRap buat karya untuk menyuarakan hal-hal itu.

Saya tetap berkomitmen untuk bersuara lewat Hip Hop, di saat banyak Musisi di Indonesia, tidak luput juga kita punya saudara di Indonesia Timur, Di Maluku dan Papua, mereka lebih suka menyampaikan hal-hal yang have fun. Tapi, sa memilih berbeda dari itu, sehingga saya tertarik untuk mengisi di pameran Spam Tanah Papua, serta dalam wadah ini kita terus membangun jaringan, merajut silaturahmi, bisa memperluas koneksi persaudaraan, terlebih khusus pesan yang kita sampaikan ini bisa terdengar untuk banyak orang.

JO: Terima kasih banyak untuk partisipasinya, semoga ada ruang lain yang bisa terbuka untuk kita bersuara bersama yaaaa….

Ringkasan

Sejarah

Papua

Secara

Singkat

Tahun

1961-1969

Disusun oleh: Aliansi Mahasiswa Papua

Sejarah Kemerdekaan Papua Barat Tahun 1961

Ketika Papua Barat masih menjadi daerah sengketa akibat perebutan wilayah itu antara belanda dan Indonesia, tuntutan rakyat Papua Barat untuk merdeka sebagai negara merdeka sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Memasuki tahun 1960-an para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah polisi dan sebuah sekolah pamongpraja (bestuurschool) di Jayapura (Holandia), dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944-1949 mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat.

Selanjutnya atas desakan para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik maka pemerintah Belanda membentuk Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea). Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang masuk dalam dewan ini adalah M.W Kaisiepo, Nicolaus Youwe dan beberapa anggota lainnya. Setelah melakukan berbagai persiapan disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan Indonesia dan Belanda, maka di bentuk Komite Nasional yang beranggotakan 21 Orang untuk membantu Dewan Nieuw Guinea dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Komite ini akhirnya dilengkapi dengan 70 Orang Papua yang berpendidikan dan berhasil malahirkan Manifesto politik yang isinya:

Menentukan nama Negara: Papua Barat

Menentukan lagu kebangsaan: Hai Tanahku Papua

Menentukan bendera Negara: Bintang Kejora

Menentukan bahwa bendera Bintang Kejora akan dikibarkan pada 1 November 1961.

Lambang Negara Papua Barat adalah Burung Mambruk dengan semboyang “One People One Soul”

Rencana pengibaran Bintang Kejora tanggal 1 Novembaer 1961 tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda. Tetapi setelah persetujuan dari Komite Nasional, maka Bendera Bintang Kejora dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus “Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat”. Bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu keangsaan Belanda “Wilhemus”. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini siarkan oleh Radio Belanda dan Australia. Momen inilah yang menjadi Dekralasi kemerdekaan Papua Barat secara de facto dan de jure sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

Alasan Pencaplokan Papua Barat Oleh Indonesia

19 Desember 1961

Walaupun Papua Barat telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi kemerdekaan itu hanya berumur 19 hari, karena tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan (Trikora) atau

Tri Komando Rakyat di Alun-alun Yogyakarta yang isinya:

Gagalkan Pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda

Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia

Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna membertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Realisasi dari isi Trikora ini, maka Presiden Soekarno sebagai Panglima besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1961 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer ke Wilayah Irian Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.

Akhirnya dilakukan beberapa gelombang operasi militer di Papua Barat dengan satuan militer yang di turunkan untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi yaitu Operasi Banteng Kedatog, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil,Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat Laut adalah Operasi show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksplotasi dilakukan Operasi

Jayawijaya dan Operasi khusus (Opsus). Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan dicurigai banyak orang Papua yang telah dibantai pada waktu itu.

Mengapa Soekarno sangat “keras kepala” dalam merebut wilayah Papua Barat untuk memasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Soekarno mempunyai empat alasan utama dalam pencaplokan Papua Barat ke wilayah Indonesia. Keempat alasan itu adalah klaim yang dipegang oleh Indonesia sebagai Tindakan pembenaran kekuasaan atas wilayah Papua Barat. Keempat klaim itu adalah:

Papua Barat dianggap sebagai bagian dari kerajaan majapahit

Kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, oleh sultan Tidore dan Soekarno diklaim sebagai bagian dari kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore diklaim oleh Soekarno sebagai bagian dari daerah “Indonesia Bagian Timur”.

Papua Barat diklaim sebagai bagian dari negara bekas Hindia Belanda.

Soekarno yang anti barat ingin menghalau pengaruh imperialisme barat di Asia Tenggara. Di amping itu, Soekarno memiliki ambisi hegemoni untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Majapahit (ingat: “Ganyang Malaysia”), termasuk Papua Barat yang Ketika itu, masih dijajah oleh Belanda. Mungkin juga Soekarno memiliki perasaan curiga, bawah Pemerintah Nederlands Nieuw Guinea di Papua Barat akan merupakan Benteng Belanda untuk sewaktu-waktu dapat menghancurkan Negara Indonesia. Hal ini dihubungkan dengan aksi militer Belanda yang kedua (tweede politionele aktie) pada 19-12-1948 untuk menghancurkan negara RI.

Perjanjian New York 15 Agustus 1962.

Ketidakjujuran di tubuh bangsa Indonesia dimulai sejak dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Perjanjian itu tidak melibatkan rakyat atau Penduduk orang asli Papua. Tiga bangsa dan Negra penandatanganannya yakni Amerika Serikat, Belanda, Indonesia, itu berkongsi bahkan berkonspirasi.Perjanjian yang dikenal dengan New York Agreement itu memiliki empat tujuan:

Tujuan Pertama

Perjanjian ini untuk mengakhiri pertengkaran antara pemerintah Belanda dengan Indonesia tentng status politik dan masa depan rakyat dan Bangsa Papua Barat. Konflik antara Belanda dan Indonesia mengenai Papua Barat mencuat dalam Konfrensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (The Haque) pada 27 Desember 1949. Belanda tidak memasukkan hak Politik Papua Barat ke dalam wilayah Indonesia.

Dalam buku BPUPKI & PPKI (1998) diungapkan bahwa Belanda memutuskan untuk tidak menyerahkan kedaulatan Papua Barat ke dalam Republik Indonesia. Dan hal itu sesungguhnya dimengerti oleh Wakil Presiden RI Drs. Mohammad Hatta. “Secara pribadi ingin saya nyatakan bahwa bagi saya masalah Irian Barat tidak perlu dipersoalkan.

Saya tahu bahwa Bangsa Papua pun berhak menjadi Bangsa yang merdeka”

Tujuan Kedua

Dari New York Agreement untuk kepentingan membentung perkembangan Komununisme di Kawasan Asia Pasifik. Menurut pengamat pollitik Cipta Lasmana, seperti dipublikasikan di media Indonesia, 30 November 2000, halaman 4, masalah Papua Barat akan memberunting konfrontasi Amerika Serikat dan Uni Soviet.

“Pemerintah Kennedy semula menentang mati-matian pengembalian Papua Barat ke pangkuan RI. Soekarno kemudian berpaling kepada Nicolai Krushcev Pemimpin Uni Soviet, setelah dengan jelas mengetahui sikap Washingtong. Perlengkapan militer canggih senilai satu mliyar dollar Amerika, termasuk kapal selam, segera mengalir ke Jakarta dari Moskow Unisoviet. Kennedy rupanya khawatir masalah Irian Barat dapat berbuntut pada pecahnya kembali konfrontasi langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soiet. Daripda Indonesia sepenunhya jatuh ke pangkuan Soviet, lebih baik Soekarno dijinakan. Tekanan Amerika itu tampak membuat Belanda akhirnya mengalah, mererakan solusi Irian Barat diserahkan sepenunyah kepada PBB.”

Dalam surat rahasia Presiden Amerika Serikat Jhon F Kennedy (surat Jhon F. Knnedy, secret, 2 April 1962), Amerika Serikat menyiapkan bantuan yang diperlukan PBB pada saat Rakyat Papua melaksanakan Penentuan Nasib Sendiri. “dalam keadaan seperti ini serta didorong oleh tanggungjawab kami untuk kebebasan dunia (non-komunis), saya mendesak dengan sangat, agar pemerintah Belanda menerima rumusan yang telah disampaikan kepada wakil anda oleh Tuan Bungker.”

Dalam surat yang sama, Jhon F. kennedy menegaskan kepada Dr. J.E. de Quay, “kami tentunya akan menekan pemerintah Indonesia sekuatnya, agar menyetujui pembicaraan-pembicaraan lanjutan atas dasar rumusan tersebut di atas.”

Tujuan Ketiga

Pada perjanjian New York adalah kepentingan Amerika Serikat untuk menguasai emas di Papua. Kepentingan ekonomi Amerika Serikat terbukti dengan disepakati kontrak karya penambangan emas di papua selama 30 tahun yang ditandatangani pada 7 April 1967, antara Indonesia dan Freeport (Amerika Serikat) setelah Soeharto dilantik pada 12 Maret 1967 sebagai pejabat presiden. Ambisi Amerika seikat umtuk merampok dan menguasai tambang emas di Namangkawi Ndugu-Ndugu, Mimika (Tembagapura) itu terjadi dengan begitu cepat. Kontrak karya itu dibuat hanya dalam 42 hari setelah Soeharto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Kesepakatan Amerika Serikat dan Indonesia pada 7 April 1967 itu bertolak belakang dengan pelaksanaan Pepera pada 14 Juli-2 Agustus 1969. Artinya, sebelum Papua Barat dimasukan kedalam wilayah Indonesia dengan moncong senjata, kontrak karya penamabangan emas di Papua dilakukan dua negara, Amerika Serikat dan Indonesia. Bisa dikatakan keduanya melakukan pendudukan dan penjajahan atas Papua Barat.

Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 Terdiri Dari 29 Pasal Yang Terdiri Dari Tiga Bagian Penting.

Bagian pertama, mengenai transfer administrasi dari Belanda kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disebut UNTEA (United Nations Temporary Executive Administration) yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai pasal 11.

Bagian kedua tentang transfer administrasi dari PBB (UNTEA) kepada Indonesia yang diatur dalam pasal 12 dan pasal 13. Lalu,

Bagian ketiga mengenai penentuan nasib sendiri (self determination) orang asli Papua yang diatur dalam 9 pasal dari pasal 14 sampai dengan pasal 22.

Tujuan utama New York Agreement 15 Agustus 1962 adalah

Penyelesaian persengketaan antara Indonesia dan Belanda atas status politik bangsa Papua Barat dan dibeikannya kesempatan kepada orang asli Papua untuk penentuan nasib sendiri di atas tanah dan negeri leluhur mereka atas pengawasan PBB. Tetapi, setelah penulis dan orang asli Papua menyelidiki dan mengkiritisi dengan suksama New York Agreement yang terdiri dari 29 pasal tersebut, ternyata New York Agreement dibuat untuk kepentingan penyerahan pemerintahan dari Belanda kepada Indonesia bukan kepentingan Penentuan nasib seniri OAP (Orang Asli Papua).

Mari lihat lebih kritis lagi hal yang termuat dalam perjanjian itu dari Pasal ke Pasal. Saya mulai dengan pertanyaan pertama, mengapa Pasal 2 ditetapakan penyerahan wilayah papua dari Belanda kepada UNTEA (PBB) dan selanjutnya dari UNTEA menyerahkan kepada Indonesia? Pada 1 Oktober 1962 pemerintah belanda menyerahkan Papua kepada UNTEA. Selanjutnya, pada 1 mei 1963 UNTEA serahkan Papua kepada Indonesia hanya berelang 6 bulan. Yang sebenarnya ialah UNTEA harus berada di papua selama 6 tahun dalam membersiapkan Pelaksanaan penentuan nasib sendiri OAP pada 1969.

Lalu pertanyaan kedua, mengapa Pasal 7 dan Pasal 13 dietujui mengunakan kekuatan militer Indonesia di papua sebelum OAP memilih menjadi bagian sah wilayah Indonesia melalui Pepera 1969? Keterlibatan muliter Indonesia jug diakui oleh Sintong panjaitan (2009:169) bahwa “seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh Kelompok Papua Merdeka”. Hal tersebut merupakan kesalahan fatal yang dilakukan Belanda dan Indonesia serta Amerika Serikat, yaitu penyerahan Papua kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Seharusnya, keamanan dari UNTEA mengawasih wilayah Papua selama 6 tahun sejak 1963 sampai pelaksanaan pepera 1969.

Pertanyaan ketiga, bagaimana UNTEA (PBB) mensosialisasikan kepada OAP sesuai dengan New York Agreement Pasal 10 tentang penyerahan pemerintahan dari UNTEA kepada Indonesia?

Ada tiga alasan.

Pertama, PBB telah terlibat dalam konspirasi politik untuk mengabaikan hak penentuan nasib sendiri Orang Asli Papua dalam NYA.

Kedua, UNTEA mempunyai waktu sangat terbatas, anggota UNTEA dikurangi oleh Indonesia, dan sementara jangkauan wilayah geografis yang sangat luas sehingga wewenang dan pengawasan anggota UNTEA sangat terbatas.

Ketiga, pemerintah Indonesia benar-benar dan serius menghalang-halangi pekerjaan UNTEA di papua barat.

Lalu pertanyaan keempat, mengapa Pasal 12 dalam perjanjian itu ditetapkan PBB/UNTEA akan menyerahkan semua atau Sebagian bahkan disebut penyerahan Kembali pemerintah penuh di Papua kepada Indonesia?

Ini berlawanan karena Orang Asli Papua (OAP) belum menyatakan pilihan untuk bergabung dengan Indonesia sesuai dengan New York Agreement Pasal 18 butir D tentang “Penentuan Nasib sendiri orang-orang Papua sesuai praktek internasional.” Kenyataanya, UNTEA menghabungkan wilayah Papua ke dalam wilayah Indonesia sebelum Pepera 1969.

Pertanyaan ke lima, mengapa pasal 14 dari perjanjian itu disetujui untuk dilaksanakan undang-undang dan Peratuan-peraturan Indonesia di Papua sebelum papua dimasukan ke dalam wilayah Indonesia melalui Pepera 1969?

PBB, Amerika serikat, dan Belanda Bersama-sama dengan Indonesia memasukan Papua kedalam wilayah Indonesia sebelum Pepera 1969. Tindakan itu merupakan kesalahan fatal karena Orang Asli Papua tidak perna terlibat dalam peroses Perjanjian New York Agreement.

Terakhir, apakah pemerintah Indonesia sungguh-sungguh melaksanakan perjanjian pada Pasal 15 tentang Pendidikan dan Pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di Papua melalui Dana United Nations for the Development of West Irian (FUNDWI) sebesar 30 milyar dollar (US$30 million) dengan rakyat Papua.? Jose Rolz-Bennet, Sekertaris jenderal PBB (maire Leadbeater, 2018:140) pada 1967 datang ke Jakarta dan berkunjung ke West Irian untuk melihat Pembangunan dan persiapan penentuan Nasib sendiri orang asli Papua. Jose menyatakan pemerintah Indonesia menghalanggi Pembangunan, pengunaan uang yang melenceng, dan korupsi meluas dalam pemerintah yang dikuasai militer.

1 Mei Tahun 1963 Hari Aneksaasi Papua Barat ke dalam Bingkai NKRI.

Pada 1 mei tahun 1963 otoritas sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA) Menyerahkan wilayah Papua ke tangan Pemerintah NKRI setelah mendapat otoritas itu Indonesia memobilisasi militer secara Besar-besaran ke Papua untuk meredam Gerakan pro-merdeka rakyat Papua. Operasi khusus (opsus) yang diketuai Ali Murtopo dilakukan untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) diikuti operasi militer lainnya yaitu Operasi Sadar, Operasi Bhratayudha, Oerasi Wibawa dan Operasi Pamungkas. Akibat dari operasi-operasi ini terjadi Pelanggaran HAM yang luar biasa besar, yakni penangkapan,Penahanan, Manipulasi hak Politik rakyat papua, Pelecehan seksual dan pelecehan kebudayaan dalam kurung waktu 6 tahun.

Setelah itu, pada tahun 1962 melakukan perjanjian-perjanjian tersebut dengan nama The New York Agreement pada 15 Agustus 1962 dengan beberapa point pertama,

Apabila badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nation (UN) telah membenarkan persetujuan atau perjanjian itu melalui Rapat Umum, maka Belanda segera menyerahkan kekuasaan atas Irian Jaya (Papua Barat) kepada UNTEA,

Terhitung sejak tanggal 1 Mei 1963 UNTEA yang memikul tanggung jawab Administrasi Pemerintah di Irian Jaya (Papua Barat) selama 6-8 bulan dan menyerahkannya kepada Indonesia,

Pada akhir tahun 1969, dibawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB dilakukan Act of Free Choice, orang Irian Jaya (Papua Barat) dapat menentukan penggabungan pasti tanah mereka dengan Indonesia atau menentukan status atau kedudukan yang lain (Merdeka Sendiri),

Indonesia dalam tenggang waktu tersebut diharuskan mengembangkan dan membangun kebersamaan orang Irian Jaya (Papua Barat) untuk hingga akhir 1969, Papua Barat menentukan pilihannya sendiri.

Perjanjian berikutnya The Secret Memmorandum of roma (30 September 1961) dan The Roma Joint Statement (20-21 Mei 1969) berisi mengenai:

Menunda atau membatalkan Pepera 1969 sesuai Perjanjian New York,.

Indonesia akan menduduki Papua Barat selama 25 tahun mulai dari 1 Mei 1963.

Pelaksana Pepera 1969 akan di jalankan berdasarkan cara indonesia musyawarah.

Laporan akhir PBB atas Impementasi Pepera ke SU PBB harus di terima tanpa perdebatan terbuka.

Amerika Serikat Membuat Investasi melalui BUMN Indonesia untuk eksplotasi sumber daya alam di Papua Barat.

Amerika Serikat menjamin lewat Bank Pembangunan Asia dana sebesar US$20 Juta kepada UNDP untuk pembangunan di Papua Barat selama 25 Tahun mulai dari 1 Mei 1963.

Amerika Serikat menjamain rencana Bank Dunia dan menerapkan Transmigrasi orang Indonesia ke Papua Barat.

Setelah Lahirnya, perjanjian New York Agreement dan Roma Agreement, Implementasi awal yang di lakukan adalah penyerahan Papua Barat dari pemerintah Belanda melalui UNTEA (United Nation Temporary Executivee Authority) untuk sementara waktu ke pemerintah Indonesia. Adminitrasi tersebut berlangsung dari 01 Oktober 1962 saat UNTEA mengambil ahli dari Belanda. Tujuan UNTEA yang sebenarnya adalah untuk memfasilitasi dekolonisasi daerah Belanda, West New Gunea atau Papua Barat, dan melaksanakan Hak Penentuan Nasib Sendiri dalam kontrol Penuh PBB berdasarkan Hukum Internasional. Setelah, UNTEA mengambil ahli dan menyerahkan Papua Barat ke tangan Indonesia pada 01 Mei 1963. Dengan catatan bahwa Indonesia harus patuhi hukum Internasional atau PBB untuk melaksanakan point-point pada New York Agreement dan Roma Agreement. Namun, sama sekali Indonesia tidak melakukan tanggungjawab moral dalam menjalankan Hukum Intenasional atau UN. UNTEA dan UN pun tidak mengambil ahli untuk mengerakan perjanjian-perjanjian yang di buat sejak tahun 1962 tersebut. Kegagalan UNTEA dan UN dalam menangani Papua Barat sangat meresahkan sehingga Indonesia dapat memanipulasi, membungkam Hak Penentuan Nasib Sendiri di Papua Barat melalui cara Indonesia. UNTEA dan UN gagal dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri sehingga melanggar Hukum Internasional, Melanggar Prinsip-Prinsip Demokrasi, dan Melanggar Hak-Hak Dasar Masyarakat Papua Barat. Beranggapan dari itu, bahwa Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Papua Barat telah di klaim dan di tutup mata oleh PBB dalam tidak menanggung Hak Sipil Rakyat Papua Barat dan Indonesia pun telah melanggar Hak sipil Rakyat Papua Barat itulah yang disebut. Awal 01 Mei 1963 merupakan hari Aneksasi bangsa Papua Barat ke dalam kolonial Indonesia.

UNTEA: 01 Oktober 1962-01 Mei 1963 di Papua Barat

Papua Barat dalam perebutan oleh Belanda, Amerika Serikat, dan Indonesia sehingga badan Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA) atau Pasukan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Papua Barat (UNSF) di dirikan pada 01 Oktober 1962 sesuai dengan resolusi Majelis Umum 1752 melalui dalam pasal dua perjanjian New York Agreement mengenai New West Gunea atau Papua Barat yang perlu berakhir pada 01 Mei 1963. Karena perjalanan dan perdebatan tentang Papua Barat sangat panjang serta melahirkan perang dingin antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda atas Papua Barat. Sangketa Papua Barat setelah kemerdekaan Papua Barat di revolusikan Pada 01 Desember 1961. Penilaian Indonesia atas Papua Barat adalah wilayah

Papua Barat merupakan sangketa wilayah-nya sedangkan pemerintah Belanda beragapan bahwa rakyat Papua Barat bukan penduduknya Indonesia dan Belanda yang akan menentukan massa depan Rakyat Papua Barat hingga pengakuan ke PBB untuk sebuah bangsa untuk Papua Barat. Dari resolusi Majelis Umum 1752 tentang Papua Barat adalah untuk kepentingan rakyat Papua Barat dan mengatur wilayah tersebut sertakan bukan untuk di aneksasi. Dalam Tahun 1962 Hubungan Luar Negri, 1962-1963 Vol XXIII, Asia tenggara merilis bahwa Perjanjian itu hampir merupakan kemenangan total bagi Indonesia dan kekalahan bagi Belanda, bahwa Biro Urusan Eropa Amerika Serikat bersimpati pada pandangan Belanda bahwa “Aneksasi oleh Indonesia akan dengan mudah memperdagangkan kulit putih untuk kolonialisme coklat” dan Alasan mendasar bahwa pemerintah Kennedy menekan belanda untuk menerima perjanjian ini adalah bahwa mereka percaya bahwa pertimbangan perang dingin untuk mencegah Indonesia dari Komunis pergi mengalahkan kasus Belanda”.

Tentang persoalan Papua Barat sebelum perang dunia II telah saling kotradiksikan antara Indonesia dan Belanda sekitar tahun 1920-an untuk memindahkan rakyat Indonesia di tanah Papua Barat. Namun, Belanda tidak mengizinkan hak tersebut karena Belanda menganggap bahwa Indonesia adalah bagian dari koloni Belanda. Dan selama rentang waktu tersebut, Indonesia bangkit dalam gerakan nasionalismenya tahun 1945 dan menentukan nasib sendiri Indonesia. Lalu, Belanda membutuhkan waktu untuk negosisai dalam menentukan status Papua Barat bersama Indonesia, lahirnya Perjanjian Linggadjati tentang perdebatan Papua Barat pun terjadi antara kedua pihak pada 15 November 1946. Konfrensi Meja Bundar antara Belanda-Indonesia tahun 1949 kedua pihak membahas juga soal Papua Barat. Namun dari Perjanjian Linggarjati dan Konfrensi Meja Budara status Papua Barat masih tidak ada akhirnya. Indonesia mendapatkan dukungan dari Internasional untuk Negosiasi bersama Belanda, akan tetapi Belanda bersih keras untuk wilayah Papua Barat tetap bagian dari kekuasaannya sehingga pada 1956 Belanda mengamandemenkan konstitusi bahwa Papua Barat bagian dari Kerajaan Belanda. Dari perjuangan Belanda untuk Papua Barat di masukan kedalam kerajaan Belanda berakhir dengan perjajian-perjanjian yang di sebut dengan perjanjian New York Agreement dan Perjanjian Roma Agreement untuk menyelesaikan konflik Papua Barat tahaun 1962. Dari Perjanjian tersebut sebagai implementasinya Belanda mentransfer administrasi Papua Barat secara otoritas sementara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNTEA yang di bentuk 01 Oktober 1962. Dan sementara UNTEA di Papua Barat di pimpin oleh Jose Rolz-Bennet dari Guatemala mulai dari 01 Oktober hingga 15 November 1962 dan Djalal Abdoh dari Iran menjabat sebagai administrator serta memimpin dari 15 November 1962 hingga 01 Mei 1963 mengibarkan Bendera Papua Barat dan Bendera PBB di wilayah Papua Barat secara berdampingan. Dan tepat pada 01 Mei 1963 Indonesia menerima Tranfer Papua Barat ke Indonesia dengan jaminan penuh oleh UNTEA bahwa Indonesia harus memberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri untuk Papua Barat dengan sesuai keinginan rakyat Papua Barat dalam penentuan nasib sendiri dari setiap laki-laki dan prempuan tanpa kecuali untuk hak penentuan itu sendiri. Selama UNTEA meninggalkan Papua Barat dan menurunkan Bendera Bintang Kejora di ganti dengan Bendera Merah Putih Indoneia dalam bulan Mei 1963; saat itilah mobilisasi militer Indonesia di Papua Barat dengan mendekatkan garakan intimidasi, rasisme, dan beragam operasi militer yang dilakukan atas bumi Papua Barat. Akhir dari UNTEA di Papua Barat Indonesia telah menyediakan politik kolonialnya bahwa pada tahun 1963 system kolonial Indonesia telah menyediakan Gubernur Kolonial Pemerintah Indonesia di tanah Papua Barat yang pertama di Pimpin oleh Elizer Bonay yang di lantik oleh Presiden Ir. Soekarno pada 04 Mei 1963 di Jayapura. Kondisi kekuasan kolonial Indonesia di tanah Papua Barat memulai pengesaran rakyat Papua Barat, mengakibatkan pengungsian ke wilayah PNG secara jumlah besar.

37 Asmara Art Zine - 04 - SPAM TANAH PAPUA

Kontrak Karya Tambang Raksasa Pt Freeport Mc Moran Milik Amerika, Pada 7 April Tahun 1967.

Tepat pada tanggal 7 April1967 ditandatanggani Kontrak Karya Freeport Mc moran perusahan milik negara imprealis Amerika serikat dengan rezim otoriter fasis Soeharto untuk melakukan ekspolorasi dan eksploitasi di Tanah Papua. Pada hal saat itu Papua belum sah menjadi bagian Indonesia atau dua tahun sebelum dilaksanakan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat). Sehingga dapat dipastikan palaksanaan Pepera hanya sebagai formalitas dalam rangkah menutup sorotan internasional dan untuk mengkuasai dan mengkesploitasi Tanah Papua secara illegal.

Sejarah Freeport Mc Moran, Belanda, Amerika, dan Indonesia

Beragam investasi yang masuk ke tanah Papua Barat melalui kolonialis Indonesia, tahapan ini menjelaskan pada posisi eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua Barat terutama sumber daya alam yang kaya raya di kuasai oleh kolonialis Indonesia dan ada banyak kondisi yang perlu di utarakan terutama Belanda berkuasa di atas tanah Papua Barat, Bangsa-bangsa asing melakukan perjalanan atau pelayaran di wilayah Papua Barat atau pun seluruh wilayah Melanesia bahkan posisi Indonesia di tanah papua Barat.

Maka, pada bagian ini menjelaskan tetang Freeport yang masih berkuasa di tanah Papua Barat selama 52 Tahun dari Tahun 1967 hingga saat ini, Antara Indonesia dan Amerika Serikat melakan investasi pertama bersama investasi mobil exxon, Yamaha, Toyota dan Freeport Melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing pertama di Indonesia (UU PMA) No 1/1967 di bawa kepemimpinan presiden Suharto. Dalam sebuah kesepakatan pertemuan mafia Rockfeller dan Mafia Berkeley beberapa lainnya di jenewa-Swis bulan November 1967 membahas agenda-agenda tersebut untuk investasi yang skala besar. Kembali pada sekilas sejarah Freeport Pada tahun 1623 kapten Johan Carstens berlayar ke Papua Barat Bagian selatan menemukan gunung salju di Papua Barat bagian selatan tersebut.

Namun, dengan penelitian yang mendalam melalui Perkumpulan Geografi Kerajaan Belanda atau dalam bahasa Belanda Koninkliijk Nederlands Aardrijkskuding Genootschap (KNAG) yang di bentuk sejak 1873 mencari catatan yang di buat oleh Johan Carstens dalam buku catatan 16 Febluary 1623 dan inginnya mencari di mana gunung salju tersebut. Dan KNAG Belanda mengunakan peta Papua Barat yang di buat olehmiliter-militer Belanda pada tahun 1907 hingga 1915 dan ekspedisi Papua Barat Selatan yang di lakukan oleh militer Belanda marinir. Kemudian di lanjut dengan ekspedisi yang dilakukan oleh Dr. HA. Lorenz dan Kapten A.Franzen Henderschee menjelaskan ekspedisi masing-masing. Ekspedisi yang di lakukan bagian Papua Barat Selatan. Tujuan ekspedisi yang di lakukan untuk mengetahui batas wilayah, sunggai, gunung, danau, dan lainnya tetapi dengan tujuan tertentun untuk mengeksploitasi tanah dan air pada akhirnya. Dan ada pun, ekspedisi yang berlanjut untuk mengeksploitasi sumber daya alam Papua yang notabenenya Freeport, Sejak 1930-an dua pemuda yang namanya Jean Jacques Dozy dan Colij asal Belanda pekerja perusahan minyak di Nederlansche Nieuw Guinea Petroleum Maatscappij (NNGPM) dan melalui perusahan itulah, ingin menguasai puncak salju tersebut atau gunung nemangkawi. Kemudian Tahun 1933 Jean Jacques Dozy menemukan gunung bijih atau Ertberg dari ekspedisi di Gunung salju tersebut, lalu membawa bantuan ke Belanda untuk meneliti lebih lanjut serta mengeluarkan melalui media tahun 1939 di Belanda, Namun hasilnya mencapai cukup rentang waktu yang lama dan di abaikan karna perang dunia ke II dari tahun 1939 hingga 1945. kemudian di lanjutkan untuk ekspedisi 20 tahun kemudian lagi , akhirnya seorang Jan Van Gruisen asal Belanda yang berprofesi sebagai manajement Derector perusahan Oost Maatchappi (perusahan tambang batu bara) mendapatkan dokument tersebut di perpustakaan Belanda dan melanjutkan bekerja sama dengan Forbes Wilson temannya Jan Van Gruisen. Forbes Wilson Asal Amerika Serikat dan direktur dari perusahan Freeport Sulphur Company berfokus hanya pada tambang belerang yang terdapat di bawa laut. Keduanya, saling bekerja sama dan meneliti kedalam tentang gunung salju tersebut apakah memang hanya mengandung bijih tembaga, ternyata hasil dari ekspedisi tersebut melihat bahwa gunung salju tersebut memiliki hasil kekayaan Emas, Tembaga, Nikel, Uranium dll.

Sebelumnya Freeport Sulphur Company di Kuba tahun 1959 dibangkrutkan oleh Fidel Castro dengan merebut revolusi dan selanjutnya Wilson mendengarkan kabar dari Jan Van Gruisen bekerja untuk melakukan ekploitasi tersebut karna Wilson tugasnya sebagai peneliti untuk melakukan eksplorasi sehingga Wilson mempelajari hasi peneltian Jean Jacques Dozy tahun 1930- an. Kemudain Jan Van Gruisen dan Forbes Wilson melakukan kespakatan pada 1 Desember 1960 dengan dana sebanyak US$120,000 melakukan ekploitasi gunung Nemangkawi tersebut atau gunung salju. Melanjukan rute perjalanan ke Papua Barat dari New York-Hongkong-Biak Papua Barat Selatan dengan membawa beberapa Insinyur tambang, ahli botani, dengan mengunakan Peta militer milik Amerika Serikat. Setelah melewati wilayah yang penuh dengan hutan lebat, air, sunggai, lembah, gunung lalu rombongan tersebut bertemu dengan seorang Pastor J.P. Koot dan seoarang suku asli Amungme dari lembah Tsinga bernama Moses Tembok Kelangin serta juga penunjuk selukbeluk wilayah Papua Selatan tersebut. Dengan keberasilan mereka tambang Freeport Sulpur Company mampu bekerja di Papua Barat. Lanjutanya bahwa tahun 1960-an alat untuk bawa masuk tidak mencukupi namun mengunakan helikpoter untuk menganggkut alat-alat untuk beroperasi tersebut.

Awal Pertama pihak Freeport Sulphur Company Langbourne William datang ke Jakarta pada Juni 1966 untuk mengatur perjanjian bersama Indonesia. Langbourne William sebagai pemimpin tertinggi Freeport Sulphur

Company asal Amerika Serikat dan Jendral Ibnu Sutowo sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia mempunyai rahasia yang di bahas secara bersembunyi di Amsterdam Amerika Serikat, Julius Tahija mengatur pertemuan lagi untuk mempertemukan President Freeport Sulphur Company Robert Hill dan Forbes Wilson dengan Ali Budiarjo sebagai penghubung pemerintah denag Freeport dapat bertemu di Jakarta. Julius Tahija sebagai menejer Texaco perusahan Asing yang pada saat itu beroperasi di Indonesia dan melalui Julius dapat memberikan jalan buat Amerika Serikat untuk Freeport terus beroperasi. Pada tahun 1912 Freeport Sulfur Company awal berdirinya yang di pimpin oleh Langbourne Williams dan di teruskan dengan Putranya Langbourne Williams Jr Kemudian pada tahun 1971 di ganti nama menjadi Freeport Minelars Company kemudai Freeport Minerals Company bergabung dengan MC Moran pada tahun 1980 yang di pimpin lagi oleh James Robert Jim Bob Moffett lalu di ganti nama Freeport Minerals Company menjadi Freeport McMoran dengan anak perusahan Freeport Indoesnai pada tahun 1984. Dan Sejak 07 April 1967 Kontrak Karya Pertama (Freeport Indonesia Inc) mulai beroperasi tahun 1973 berlaku selam 30 Tahun, Tahun 1988 Freeport menemukan cadangan Grasberg investasi yang besar dan risiko tinggi sehingga memerlukan jaminan investasi jangka panjang, tahun 1991 Kontrak karya kedua (Freeport Indonesia dan McMoran) berlaku 30 Tahun dengan periode produksi akan berakhir pada tahun 2021. Tidak hanya itu, PT Freeport Indonesia juga berkemungkinan memperpanjangkan 2x10 Tahun (sampai 2041) masa waktu yang berlaku. Selama Freeport beroperasi tambang atas tanah mulai dari tahun 1967 hingga 2010, serta tambang bawa tanah telah beroperasi sejak 2010 dengan tiga tambang bawah tanah yaitu Deep Zone (DOZ), Big Gossan (BG) dan Deep Mill Level Zone (DMLZ)

Tambang bawa tanah secara DOZ menghasilkan 60-80 ribu ton biji mengandung tembaga, emas, nikel, uranium dll per hari. Dan dari gabung tambang bawah tanah tersebut menghasilkan 220-224 ribu ton ore per-hari hingga saat ini. Dalam tahun 2018 hingga 2024 Indonesia membicarakan tentang nasionalisasi Freeport McMoran dengan untuk Anak Perusahan Freeport Indonesia 51 % di bagikan dalam 10 persen untuk Papua, 41% untuk Indonesia di bagi dalam 26,2% milik PT Inalum dan 25% lainnya di pegang oleh IPMM. Sedangkan Freeport Mc Moran sendiri memiliki 48,8% saham.

Sejarah Freeport Mc Moran Versi Suku Amungme

Sejarah Freeport masuk di Nemangkawai versi masyarakat dengan secara kontekstual telah di tuliskan dalam beragam media dan maupun dapat juga di jangkau dengan suku yang berada di sekitar area tambang emas tersebut atau sekitar gunung Nemangkawi. Penulisan dalam ini, akan mengulas tentang bagimana Freeport awal masuk dengan pendekatan bersama rakyat dan apa yang di berikan ke pada rakyat setempat menurut versi cerita masyarakat. Amungsa merupakan wilayah yang di tempati suku Amungme yang meliputi puncak-puncak pegunugan Nemangkawi yang tinggi (Cartenz), lembah-lembah yang subur sperti Tsiga, Noemba, dan Waa serta sungai-sungai yang membela pegunugan dari barat ke timur dan dari utara keselatan. Nemangkawi adalah istilah Nemang=Panah dan Kawi adalah Salju Putih merupakan tempat berburuh, merammu sekitar gunung salju tersebut. Sedangkan Amungme adalah artinya Amung=pertama, Utama, sejati, sesungguhnya dan Me adalah Manusia, orang merupakan manusia pertama di area nemangkawi itu sendiri. Maka, puncak Nemangkawi biasa disebut Yessegel Ongopsel (gunung biji/eastberg) artinya gunung yang berkilauan laksana buluh burung Cendrawasih hitam. Gunung Yessegel Ongopsel adalah tempat keramat dan tempat asal mula leluhur suku Amungme serta tempat beristrahatnya burung Yelki dan Ongopki yang di Puja keret-ndartem (klan) Narkime dan Magal. Suku Amungme memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan alam dalam istilah Te Aro Newek Lak-0, yang artinya alam adalah aku, Sungai, lembah, dan pegunungan adalah tubuh ibu atau nama suku Amungme. Suku Amungme memiliki beberapa suku ada suku Amuy, Hamung, Damal/Uhunduni memiliki 17.700 orang data statistik sementara. Dalam cerita rakyat yang di bicarakan secara turun temurun bahwa awal pertama ada bangsa asing yang masuk sekitar gunung Nemangkawi, seperti para misionaris dan lembaga-lembaga tertentu di sana sejak dahulu kala. Lembaga-lembaga tersebut adalah sejak Belanda berkuasa di Papua Barat dan terdapat rakyat Belanda mendokumentasikan gunung tersebut; selama Warga Asing di sekitar temapat amungsa gunung Nemangkawi meraka memanfaatkan rakyat lokal untuk berkomunikasi antara mereka, terutama sejak itu ada misionaris yang masuk dan melalui misionaris itulah membuka jalan investasi masuk di Nemangkawi seperti di langsir pada bagian pertama “Sejarah Freeport Bersama Belanda, Amerika, dan Indonesia”.

Dalam cerita rakyat Freepot Mc Moran awal masuk memberikan beberapa sumbangsi kepada rakyat untuk melakukan eksploitasi di gunung Nemangkawai seperti memberikan 1 kaleng korner, tembakau dan kampak kepada masyarakat setempat sebagai alat tukar sejak itu. Dengan pendekatan oleh bangsa asing terhadap suku Amungme dan pihak perusahan memberikan properti yang untuk membohongi masyarakat setempat dalam menjalankan kepentingan perusahan Freeport Mc Moran sehingga masyarakat tertimpa dengan kebohongan tersebut. Kemudian, masyarakat dan Freeport melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan melakukan ritual adat istiadat masyarakat Suku Amungme, sehingga pegesahan Freeport Mc Moran mengeksploitasi hingga saat ini. Ini adalah bagian dari cerita rakyat suku Amungme di sekitar Nemangkawi. Dan karena Freeport Mc Moran melebarkan tempat lokasi eksploitasi, maka membutuhkan akses jalan. Karna akses jalan menuju ke Timika membutuhkan kesepakatan lagi bersama suku Kamoro yang berada di pesisir Pantai Timika Papua Barat Selatan; Biografis suku Kamoro Areal sekitar 250 km mulai batas dari sungai Otakwa di sisi timur hingga mendekati Potowai Buru di sisi Barat. Kamoro artinya Komodo atau hewan dan mempunyai filosopi sejarah tersendiri oleh suku Kamoro tersebut; sebenarnya, wilayah Kamoro di namakan Kaukanao yang artinya “Kauka” adalah perempuan dan “nao” berarti bunuh mempunyai sejarah yang mendalam juga mengenai nama Kaukanao”. Di wilayah Mimika mempunyai dua suku terbesar yaitu suku Amungme dan Suku Kamoro. Suku Amungme di bagian daratan tinggi dan suku Kamoro di bagian pesisir pantai Mimika, karena Freeport Mc Moran membutuhkan akses jalan membuka kesepakatan bersama dalam mengelolah eksploitasi alam Nemangkawi dan sekitar area pegunungan maupun area pesisir pantai Mimika atau Timika. Sehingga, membentuk beragam kesepakatan yang di lakukan.

Dampak Buruk Freeport Mc Moran terhadap Suku Amungme dan Suku Kamoro

Hasil dampak Buruk terhadap dua suku terbesar di Mimika merupakan kekerasan yang sampai saat ini masih belum di selesaikan secara bermartabat; Freeport Mc Moran sendiri pernah menyumbangkan militer untuk melakukan kekerasan-kekerasan terhadap masyarakat setempat dan menghadirkan peran suku atas hak ulayat wilayah adat, Freeport mencemarkan dan membuang limba Tailing di lingkungan mengakibatkan ekosistem biota di air maupun darat megalami pencemaran yang buruk, Freeport melakukan ilegal loging yang berlebihan dan hampir sebagian urusan tidak pernah melibatkan masyarakat untuk melakukan perjanjianperjanjian tetapi dengan seenaknya Freeport Mc Moran melakukan secara individu-nya sendiri. Freeport Mc Moran melakukan tambang tersebsar itu dengan kekuatan militer yang sangat besar, mulai sejak 1967 rezim orde baru dan memulai eksplorasi pada 1970-an, areal Freeport Mc Moran dikendalikan oleh militer Indonesia dengan beragapan bahwa menjaga “Obek vital atau daerah yang harus di jaga” penjagaan sepanjang 46 mil, dari pelabuhan Amamapare (Sekitar 30 km dari kota timika) hingga puncak gunung Nemangkawai dan setiap orang yang masuk kesana, entah suku asli maupun luar dari itu masuk melalui Mil 26 dan Mil 28 dengan pengawasan ketat oleh militer Indonesia. Tahun 1967 usai tanda tangan kontrak karya Freeport Mc Moran pertama militer Indonesia membangun Helipad dan Basecamp di lembah Waa dan Banti sekitar gunung Nemangkawi, sehingga sejak itulah masyarakat sekitar tidak menerima kehadiran militer Indonesia di tengah mereka lalu masyarakat setempat melakukan protes yang di pimpin oleh Tuarek Nartkime seorang toko adat suku Amungme, protes tersebut dengan aman dan lima tahun kemudian lagi Tuarek memimpin protes di lembah Tsiga atas ketidaknyaman masyarakat setempat dari kehadiran militer Indonesia. Dan untuk mengahdapi aksi protes ini, rapat khusus yang di buat oleh Freeport Mc Moran dan pemerintah Indonesia mengirimkan TNI angkatan darat ke Tsiga untuk mengamankan aktivitas eksploitasi, sekitar 60 orang suku Amungme menjadi korban dalam insiden tersebut. Freeport Mc Moran melalui militer Indonesia dan pemerintah Indonesia mengusir masayarakat suku Amungme dengan cara operasi militer untuk membangun kota Tembagapura sebagai daerah pemukiman pekerja tambang.

Akhirnya, karena protes masyarakat setempat terus menerus hingga tahun 1973 menghasilkan sebuah kesepakatan yang bernama January Agreement 1974 antara Freeport Mc Moran, pemerintah Indonesia dan masyarakat suku Amungme. Tetapi masyarakat suku Amungme merasakan bahwa kesepakatan tersebut merugikan kehidupan mereka serta tidak sesuai perjanjian tersebut dan pada 1978 Suku Amungme melakukan protes di Agimuka; pada dasarnya, ketika terjadinya protes-protes tersebut banyak sekali militer Indonesia melakukan aksi kekerasan, melakukan penembakan, dan pemboman. Masyarakat di Agimuka di serang militer Indonesia, kampung Waa dan Kwamki dihancurkan secara total. Akibat dari itu, masyarakat semua melarikan diri kehutan, itu terjadi sejak tahun 1977 sampai 1990, meskipun protes hingga saat ini di lakukan tetapi sama saja repersif militer Indonesia menjadi kekuatan untuk mempertahankan perusahan tersebut beroperasi. Pada 25 Desember 1994 mencatat militer Indonesia membunuh masyarakat setempat bahwa dari bulan Juni-Juli 5 orang dari lembah Tsinga mati, Oktober 1 pekerja Freeport dari biak mati, November 5 orang suku Amungme mati, 3 orang asal suku Amungme dan Kamoro mati, 25 Desember 7 orang mati serta 13 orang di tahan oleh militer Indonesia. Proses kekerasan militer Indonesia dari tahun ke tahun terus meningat dari kejamnya militer Indonesia di areal Freeport sertakan menjadi dalang bisnis, togel, mabuk, permainan dadu, permainan Ludo king dan beragam macam cara yang diatur terstruktur untuk memusnahkan rakyat Suku Asli setempat. Perang Gerilya pernah berhadapan antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam saling kontak senjata di areal Freeport, TPNPB terbentuk sejak 1970-an di Mimika di bawa pimpinan Kelik Kwalik sejak awal Freeport Mc Moran beroperasi bertujuan untuk menentang hentikan operasi tambang tersebut dan tuntut Hak Penentuan Nasib Sediri bagi bangsa Papua Barat. Sedangkan TNI hanya berjuang untuk menjaga eksploitasi tersebut berjalan dengan lancar dan aman tanpa penghalangan di sekitar areal tersebut dan itulah, saling kontak senjata yang merunjuk pada kekerasan terhadap masyarakat sipil menjadi korban yang bertumpukan seperti masyrakat khususnya prempuan di perkosa dan di bunuh, rakyat yang membawa alat tajam, busur panah di larang, rakyat yang rambut dan jenggot panjang di anggap separatis, mencurigakan sehingga militer Indonesia banyak melakukan kekerasan-kekerasan.

Freeport Mc Moran terhadap lingkungan, Freeport mengunakan hutan lindung seluas 4.535,95 hektar tampa lindungan atau pun perizinan terhadap pemiliknya atau dewan adat. Pembuangan pasir limbah tailing mengakibatkan kerusakan ekosistem, karena limbah tailing setiap hari di buang 160 ribu ton di sungai Ajikwa dan Agawagon mengakibatkan ekosistem air dan darat tercemar dengan limbah tailing serta mengakibatkan suku Kamoro dalam lingkungan mereka di pesisir pantai maupun daratan bahkan mematikan hutan-hutan subur, pendangkalan di muara sungai, pasisr mulai melabar, berlumpur. Masyarakat suku Kamoro mencari nafkah mereka telah tercemar oleh limbah tailing tersebut. Kesimpulan dari ini, merupakan bahwa Freeport Mc Moran terus beroperasi tanpa memperbaki kondisi tempat atau kepentingan rakyat setempat sampai selama perusahan itu berada, keculai Freeport Mc Moran tutup akannya alam akan subur kembali seketika limbah itu hilang.

Freeport Mc Moran dan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat

Proses Freeport Mc Moran telah sejak dahulu melakukann ekspedisiekspedisi oleh bangsa-bangsa asing dan Belanda ; secara analisis bahwa sebelum kemedekaan Papua Barat, persiapkan arsip-arsip untuk melakukan eksploitasi telah di lakukan. Namun, kondisi tersebut mengakibatkan dengan sejarah rakyat Papua Barat yang mana telah merdeka tetapi di gagalkan oleh pihak Indonesia dan Amrika Serikat, Belanda untuk kempentingan investasi di tanah Papua Barat melalui perjanjian-perjanjian internasional yang tidak melibatkan rakyat Papua Barat satu pun sejak itu, seperti dalam ulasanulasan sebelumnya. Hal ini dihubungkan dengan aksi militer Belanda yang kedua (tweede politionele aktie) pada 19-12-1948 untuk menghancurkan negara RI. Dan setelah alasan Sukarno dan kepentingan eksploitasi di Papua Soekarno juga melakuan kerja sama militer bersama Uni Soviet atau Rusia untuk merebut Papua Barat melawan Belanda dan ketika itu, Amerika Serikat menjadi penengah. Belanda meminta Amerika Serikat untuk melawan Indonesia yang di beking oleh milter Uni Soviet atau rusia namun Amerika Serikat menyatakan bahwa sangat lelah dan karena melakukan perang dunia ke II melawan jepang di Pasifik dan menjatuhkan Bom Irosima di Nagasaki Jepang sehingga Amerika Serikat menyatakan bahwa Amunisi telah habis dalam melawan jepang dan setelah itu, Amerika Serikat menyatakan kepada Belanda dan Indonesia untuk melakukan perjanjian-perjanjian untuk Papua Barat yang tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat satu pun. Setelah itu, pada selama tahun 1962 melakukan perjanjian-perjanjian tersebut adalah The New York Agreement pada 15 Agustus 1962 dann Perjanjian berikutnya The Secret Memmorandum of roma (30 September 1961) dan The Roma Joint Statement (20-21 Mei 1969).

Setelah kedua perjanjian itu di lakukan, maka implementasi pertama yang di lakukan oleh pihak Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat adalah penyerahan Papua Barat dari UNTEA kepada NKRI pada 1 Mei 1963 sesuai aturan The New York Agreement pada 15 Agustus 1962 nomor ke-dua ; itulah awal rakyat Papua Barat di aneksasi atau di paksa masuk bersama NKRI. Dan Belanda meninggalkan Papua Barat kemudian Indonesia masuk dengan kekerasan militer yang sangat represif yang membuat traumatistraumatis terbaru di tanah Papua Barat. Pada The Secret Memmorandum of roma (30 September 1961) dan The Roma Joint Statement (20-21 Mei 1969) nomor ke-enam mulai 1 Mei 1963 Amerika serikat meminjam uang di Bank Pembangunan Asia (UNDP) untuk selama 25 tahun, tetapi uang yang di pinjamkan Indonesia membeli TV Nasional RCTI mereka yang pertama kali di Indonesia; Mulai dari Tahun 1965 Awal permulaan Indonesia mengrim Transmigran di tanah Papua Barat secara tanpa melihat aturan adat wilayah adat seperti dalam nomor Tujuh The Secret Memmorandum of roma (30 September 1961) dan The Roma Joint Statement (20-21 Mei 1969). Dan pada The Secret Memmorandum of roma (30 September 1961) dan The Roma Joint Statement (20-21 Mei 1969) nomor ke-lima untuk melakukan investasi eksploitasi Freeport Mc Moran seperti yang di jelaskan bagian awal bahwa penandatangan Freeport Mc Moran Pertama 07 April 1967.

47 Asmara Art Zine - 04 - SPAM TANAH PAPUA

PEPERA 1969

Setelah dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Freeport Mc Moran sudah masuk , inilah ilegal konstitusi yang di lakukan oleh sepihak Amerika Serikat, Belanda, Indonesia. Pepera di lakukan dari 14 Juli hingga 2 Agustus 1969 sesuai aturan New York Agreement dan plebisit (Musyawarah) yang di lakukan lewat system perwakilan, bukan satu orang satu suara (One man One Vote) Sekitar 1025 orang yang terpilih untuk mewakili 800.000 Juta populasi manusia Papua Barat tetapi dengan ancaman penuh militer Indonesia sehingga yang hanya memilih Papua Merdeka 175 orang saja . Kemudian hasil dari PEPERA membuat Resolusi SU PBB No. 2504 (XXIV) pada November 1969 tetapi banyak kekerasan yang di lakukan dalam PEPERA tersebut dan deskriminasi menangani PEPERA di ancam dengan pembunuhan, pemerkosaan, pengancaman dengan senjata dll.

Berdasarkan Pasal XVIII Perjanjian New York, dinyatakan secara jelas bahwa Pemerintah Indonesia akan melaksanakan Pepera dengan bantuan dan partisipasi dari utusan PBB dan Stafnya untuk memberikan kepada rakyat yang ada di Papua kesempatan menjalankan penentuan pendapat secara bebas. Kemudian melakukan konsultasi dengan DewanDewan Kabupaten yang ada di Papua untuk membicarakan metode pelaksanaan pepera ini. Selanjutnya, seluruh orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan memiliki hak pilih untuk berpartisipasi dalam penentuan nasib sendiri yang akan dijalankan sesuai dengan aturan internasional. Dimana mereka yang punya hak pilih itu adalah mereka yang tinggal di Papua saat, Perjanjian New York ditandatangani dan mereka yang berada di Papua ketika PEPERA dilaksanakan, termasuk mereka penduduk Papua yang meninggalkan Papua setelah 1945 dan kembali ke Papua dan menguruskan kembali kependudukannya setelah berakhirnya pemerintahan Belanda.

Namun ternyata Pemerintah Indonesia hanya melakukan konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jayapura tentang tatacara penyelenggaraan PEPERA pada tanggal 24 Maret 1969. Kemudian diputuskan membentuk Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) dengan anggota yang berjumlah 1026 anggota dari delapan kabupaten, yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita.Yang mana, para anggota DMP itu ditunjuk langsung oleh Indonesia (Tidak melalui Pemilihan Umum di tiap-tiap Kabupaten) dan dibawah intimidasi serta ancaman Pembunuhan oleh Pimpinan OPSUS (Badan Inteligen KOSTRAD) Mr. Ali Murtopo.

Sedihnya lagi, para anggota DMP itu ditampung di suatu tempat khusus dan dijaga ketat oleh Militer sehingga mereka (anggota DMP red) tidak bisa berkomunikasi atau dipengaruhi oleh keluarga mereka. Setiap hari mereka hanya diberi makan nasehat supaya harus memilih bergabung dengan Indonesia agar nyawa mereka bisa selamat.

Sebelum menjelang PEPERA yang dimulai di Merauke pada tanggal 14 Juli 1969 dan di akhiri di Jayapura pada tanggal 4 Agustus 1969, datanglah suatu tim dari Jakarta yang diketuai oleh Sudjarwo Tjondronegoro, SH. Tim tersebut tiba di Sukarnopura (Hollandia/ Kota Baru / Sekarang Jayapura ) dan kemudian didampingi oleh beberapa anggota DPRGR

Propinsi Irian Barat untuk berkeliling ke setiap kabupaten se Papua Barat. Tim ini mengadakan pertemuan-pertemuan awal dengan para tokoh masyarakat dan adat untuk menyampaikan tekhnis-tekhnis pelaksanaan PEPERA bila tiba hari H. Pelaksanaan PEPERA adalah secara formalitas saja, untuk memenuhi New York Agreement, maka diusahakan untuk secara aklamasi dan bukan secara perorangan. Agar bunyi penyampaian agar seragam, maka akan disiapkanlah konsep-konsepnya dan Anggota DMP tinggal baca saja dan bagi mereka yang tidak bisa baca/tulis disuruh menghafal untuk kelancaran pelaksanaan PEPERA. Para anggota DMP kemudian ditampung di suatu penampungan khusus dan dijaga ketat oleh Militer serta selalu diterorteror oleh Pimpinan OPSUS (Mr. Ali Murtopo Pimpinan Badan Inteligen Kostrad). Mereka berkali-kali diujicoba untuk meyakinkan bahwa nantinya penyampaian pendapat tidak berbeda satu dengan yang lain. Semuanya harus memilih “Papua Barat menjadi bagian integral dari Indonesia”. Tim dari Jakarta melakukan kegiatan keliling Papua Barat tanggal 24 Maret hingga 11 April 1969. Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) 31/1969 menetapkan jumlah anggota Dewan Musyawarah PEPERA (DMP). Tanggal 25 Maret 1969 dibentuklah anggota panitia pembentukan DMP. Setiap kabupaten ditunjuk 9 orang. Maka dari 8 kabupaten yang ada terdapat jumlah 72 orang yang ditunjuk untuk menjadi anggota Panitia Pembentukan DMP. Setiap kabupaten dipilih anggota DMP oleh Indonesia serta sesuai dengan konsep dan perencanaan Pemerintah Jakarta.

Kemudian pelaksanaan sidang dapat dilakukan di setiap kabupaten. Teknis pelaksanaan telah diatur sedemikian rupa sehingga jumlah 1.025 orang ini juga terdiri dari, bukan saja bangsa pribumi, tapi juga bangsa pendatang dari Indonesia. yang dalam waktu singkat telah menjadi pegawai negeri, petani, nelayan, sejak 1963. Bangsa pendatang diberi status yang sama dengan penduduk pribumi untuk dapat menjadi anggota DMP. Sorong, Manokwari, Biak dan Numbay (Jayapura) dianggap sebagai daerah rawan. maka menjelang July 1969 telah didropping pasukan untuk mengawasi jalannya PEPERA, yaitu : KOPASANDA (sekarang KOPASUS), Raider, dan Polisi. Sehingga akhirnya dengan rasa sedih yang dalam terpaksa para anggota DMP itu harus memilih Bergabung dengan NKRI di depan Utusan PBB Mr. Fernando Ortisan. Walaupun ada terjadi sedikit gerakan protes oleh rakyat Papua di luar gedung PEPERA tetapi disapuh bersih oleh Militer Indonesia dengan Senjata dan Meriam, diculik, dibunuh, disiksa, dan dihina-hina bahwa orang Papua bodoh. Para wartawan pada saat itu pun juga dilarang oleh Militer Indonesia untuk meliput proses Penentuan Pendapat itu.

Sayangnya, mengapa tak ada Pasukan PBB yang mengawasi tetapi justru diawasih oleh Tentara Indonesia yang jumlahnya melebihi utusan PBB. Setelah berakhirnya proses Jajak Pendapat (Self Determination ) tersebut, para anggota DMP tersebut diberi Radio, Gergaji, dan Sekap/Ketam serta dijanjikan akan diberi uang. Kemudian pada tahun 1976 mereka (Anggota DMP) diberi piagam penghargaan dengan uang tunai Rp. 200.000,- lalu tahun 1992 pada saat PEMILU bekas anggota DMP diberikan uang Rp. 150.000,-. Uang berjumlah Rp. 14 milyard yang dikirim dari Jakarta untuk bekas anggota DMP sebagian besar dikorupsi oleh para pejabat tinggi yang ditugaskan dari Jakarta.

Apakah Proses Jajak Pendapat di Tanah Papua itu sudah sesuai dengan Aturan Internasional yang termuat dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962 Pasal 18 ? Ternyata pelaksanaan PEPERA itu hanya Formalitas karena mengikuti Perjanjian Roma Tanggal 30 September 1962 Ayat 1 yang berbunyi PEPERA dibatalkan atau bila perlu dihapuskan saja. Tetapi pada ayat 2 mengatakan bahwa Indonesia mengurus Papua hanya 25 Tahun saja, terhitung mulai 1 Mei 1963. (Info lengkap tentang Perjanjian Roma bisa dilihat di http://www. oocities.org/west_papua/Rome_Agreement.htm).

Dengan adanya perjanjian ini, maka Indonesia bisa masuk ke Papua mulai tanggal 1 Mei 1963, mengirim Transmigrasi mulai tahun 1977, menerima bantuan Dana PBB sebesar US $. 30 Juta untuk membangun Papua, Dana ini disebut FUNDWI (Fund United Nation Donatur for West Irian). Dana ini dipakai oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun Perhubungan Laut, Darat, dan Udara tetapi sayangnya Pelabuhan Laut, Darat, dan Udara pada tahun 60-an tak ada perubahan apapun juga karena itu masih seperti peninggalan Belanda. Namun sekitar tahun 1980-an baru mulai ada perubahan. Selain itu, juga telah diadakan penanda tanganan kontrak karya Freeport McMoran pertama pada tahun 1967 sebelum Referendum 1969 karena dalam Rome Agreement telah diberikan ijin kepada Amerika untuk menanam Saham di Indonesia demi kemajuan Papua.?

Dengan adanya Perjanjian Roma ini, maka Papua tidak disahkan dengan Ketetapan MPR atau Undang-Undang seperti Timor Leste yang dipaksakan gabung ke NKRI dengan Ketetapan MPR namun sudah dicabut oleh Ketetapan MPR lagi karena East Timor telah Merdeka. Karena itulah, tak ada kepastian hukum di Negara Indonesia untuk menjamin Hak-hak Orang Papua sebagai Warga Negara Indonesia. Kalau memang PEPERA sah, mengapa tidak disahkan oleh Ketetapan MPR/UU melainkan hanya disahkan menjadi Provinsi 27 suatu Penetapan Presiden (Penpres) no 1 tahun 1963. Kemuadian

52 Asmara Art Zine - 04 - SPAM TANAH PAPUA

Penpres no 1 tahun 1963 ini tidak pernah dimajukan ke Parlemen untuk ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti UU sesuai dengan bunyi pasal 20 UUD 1945. Dengan PENPRES ini pula diberlakukannya Otonomi Khusus pertama bagi Papua namun setelah Soekarno dijatuhkan dengan Isu G 30 S PKI, maka dicabutlah kedudukan Khusus itu oleh Presiden Soeharto melalui Ketetapan MPRS no.21 Tahun 1966 Pasal 6. Lalu dikembalikan lagi menjadi Otonomi Khusus kedua dengan UU no.21 tahun 2000 oleh Presiden Megawati.

Berdasarkan hal tersebut sehingga tidak adanya kepastian hukum untuk menjamin hak hidup orang Papua di dalam Negara Kesatuan Indonesia. Atau secara kasar status Papua adalah daerah (tanah Jajahan) di dalam Negara Indonesia. Akibatnya penduduk tanah Papua tidak turut menikmati hak-hak warga sipil, timbul diskriminasi rasial yang selalu memojokan orang Papua itu Hitam, Keriting, Bodoh, Monyet, Bau, dan tidak pantas bekerja di luar pulau Papua sebagai pekerja handal seperti : Teknisi, Pejabat Pemerintah maupun Swasta. Salah satu contoh dapat kita lihat di perusahaan Raksasa yang sekarang beroperasi di Papua seperti Freeport dan BP. Di BP hanya terdapat 6 orang Papua sebagai Tenaga Engineer namun karena adanya diskriminasi sehingga 1 orang Geologi telah mengundurkan diri. Lalu 1 orang Staff IT (Information and Technology) telah dikeluarkan dari BP karena ia banyak memprotes tentang Diskriminasi terhadapnya di Departemen DCT (Digital Communication and Technology) BP Indonesia. Sehingga sekarang tenaga Engineer orang Papua di BP hanya tinggal 4 orang yaitu 1 orang Kimia, 1 orang Geologi, dan 2 orang IT. Sedangkan tenaga Engineer lainnya ditutupi oleh kaum pendatang, dan ada beberapa kritikan dari Perfomance Manager DCT bahwa BP tidak butuh orang Papua di IT tetapi karena kasihan makanya diterima orang Papua. Selain itu, Pemain sepak Bola PERSIPURA pun banyak dihina “Monyet” pada saat bertanding di luar Jayapura. Masih banyak kasus diskriminasi rasial terhadap orang Papua dan akan terus berlangsung selama daerah Papua berada dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Dan pada 1971, Organisasi Papua Merdeka di pimpin oleh Seth Jafet Rumkorem ; sekarang OPM di sebut TPNPB mendeklarasikan kembali kemerdekaan di desa Waris jayapura perbatasan kota PNG dan sebagai menentang Indonesia bahwa harus menghargai kemerdekaan Papua Barat yang pernah berevolusi sejak, 01 Desember 1961. Dan sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka terbentuk sejak 1965 yang di pimpin oleh Jhon Aris dari Partai Orang Newgunea (PON) membentuk OPM tersebut dan TPNPB sebagai sayap militer terbesar yang sekarang pun masih melakukan aksi-aksi gerilya melawan system dan Tentara Indonesia. Kemudian lanjut dengan Aksi militer Indonesia yang membunuh Arnold C. Ap di Pantai pasir Enam di Jayapura 26 april 1986, Arnold C. Ap sebagai seniman Papua Barat dalam membangkitkan nasionalisme rakyat Papua Barat. Pada 1 July 1988 Dr. Thomas Wanggai mengibarkan Bintang Empat Belas menuntut sesuai perjanjian The Secret Memmorandum of roma (30 September 1961) dan The Roma Joint Statement (20-21 Mei 1969) pada nomor ke-enam bahwa Indonesia menduduki Papua Barat selama 25 Tahun dari tahun 1963 sampai 1988, maka Dr. Thomas wanggai mengibarkan di Lapangan Sepak Bola Mandala Jayapura. Namun, dia dapat di penjarahkan dan meninggal dalam penjara tahun 1996 akibat racun oleh militer. Pembunuhan Theys Hiyo Eluay secara misterius oleh militer Indonesia di Papua Barat, Theys adalah Pemimpin Presidium Dewan Papua (PDP), di mana theys dapat diundang oleh Komandan Kopassus Satgas Tribuana dan dalam agenda itulah theys dapat di bunuh pada 10 November 2001.

Beragam opersai Militer Indonesia Lakukan di Tanah Papua Barat sejak bangsa Papua Barat di aneksasi masuk dalam NKRI, inilah beragam operasi yang di lakukan Operasi operasi Militer lewat udara dan jalur darat dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu, Operasi Sadar. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus), Operasi Wisnumurti, Operasi Brathayudha, Operasi Wibawa, Operasi Mapiduma, Operasi Khusus Penenganan Pepera, Operasi Tumpas, Operasi Koteka, Operasi Senyum, Operasi Gagak, Operasi Kasuari, Operasi Rajawali, operasi maleo. Beragam derita rakyat Papua Barat mengalami diskriminasi dalam system Indonesia dan kehadiran Freeport merupakan dalang pembungkaman sejarah Papua Barat yang terus menerus meresahkan rakyat Papua Barat yang ada di tanah Papua Barat. Operasi militer yang di lakukan dan tercatat di Papua Barat sebanyak 44 Operasi militer damri tahun 1961-1999 dan 39 Operasi militer dari tahuan 2000-2024.

Kumpulan cacatan Ringkasan sejarah Bangsa Papua dari padangan Seorang Gembala (Dr.Socrates S. Yoman) dan dari berbagai Refrensi lainnya.

Arsip AMP.

Diringas Oleh: Mr. Mepa Kopi N

55 Asmara Art Zine - 04 - SPAM TANAH PAPUA

NYANYIAN BINTANG KEJORA M. Yasir

Namaku, Bintang Kejora – camkan! Aku lahir ketika bumi ini bergetar hebat, Dan mayat mayat manusia seperti rinai hujan... Gugur ke tanah berdarah, menjadi tanah, menjadi kenangan, menjadi kebiasaan yang membuat tubuh kami tak merasakan apa-apa tatkala peluru menembus dada kami yang kurus... Dirajam wabah kelaparan bernama Indonesia... Camkan baik baik: Namaku, Bintang Kejora! Aku perempuan bukan Megawati... Aku Laki laki bukan Soekarno, bukan Jokowi... Aku anak anak bukan DPR, bukan MPR... Aku Cendrawasih bukan Garuda, bukan Pancasila... Aku Melanesia bukan Polenesia... Aku hitam bukan putih, bukan kuning langsat... Aku Bintang Kejora, bukan Merah-Putih...

Kuingatkan sekali lagi... Aku Bintang Kejora... Di langit yang tinggi Amat banyak menghiasi angkasa Yang menjadi makam makam Bagi rakyat rakyatku yang dibunuh... Seperti angka-angka dalam kalender Di masjid, di gereja Di sekolah Tanpa Tuhan... Tanpa apa-apa!

Namaku, Bintang Kejora – camkan! Tak ada perdamaian di bumiku; Gunung-gunung kami terbentuk dari tumpukan mayat 1961 – 2022... Pulau-pulau kami terbentuk dari air mata kaum mama yang menggumpal dan membeku...

Laut-laut kami terbentuk dari harapan dan cita-cita rakyatku yang mencair...

Sungai-sungai kami terbentuk dari dosadosa besar Amerika – Indonesia yang tak terbalaskan...

Perdamaian hanyalah awan yang bergerak tanpa arah...

Perdamaian hanyalah buih ombak yang pecah sebelum menjadi gelembung... Perdamaian hanyalah tebing yang sendiri menyaksikan pertikaian laut dan darat... Perdamaian hanyalah lakon lawakan konyol pemerintah Indonesia yang tak mengerti apa apa...

Perdamaian hanyalah buku-buku sejuta tips cara menjadi orang baik yang dijamin masuk surga...

Perdamaian hanyalah sekawanan dombadomba intelektual yang berdebat tentang cinta yang aneh dan berakhir dikamar mandi...

Perdamaian hanyalah bagaimana Tuhan dan Ratu Adil yang meninggalkan kami sendirian...

Perdamaian hanyalah kau dan mereka yang diam-diam memperpanjang usia penindasan...

Sungguh, betapa pun caranya menutup mata...

Kita akan melihat sebatang pohon darah Yang membasahi hari-hari delapanpuluh tiga kilometer jalan setapak

Nduga – Wamena! Yogyakarta, 1 Desember 2019.

Maleo Dengan 42 Peluru Sperma Merah Putih! Julia Opki

Senandung di atas awan, dibalik ratapan ironi kiamat dua perempuan! Senandung di atas awan, bersembunyi dibalik rimbun dan lebatnya anak ‘Rumput Liar’

Cendrawasih Veronika Nawipa Suara gemuruh samudera bertiup di atas bukit, Menyuarakan kebebasan yang terpendam, Di antara hutan lebat dan sungai yang mengalir, Putri Cendrawasih menggema dalam gelora revolusi. Dari pedalaman Papua yang dalam, Terbangun semangat pejuang yang tak terkalahkan, Melawan belenggu penjajahan yang telah lama berakar, Mereka berjuang untuk membebaskan tanah air tercinta. Di bawah langit biru dan awan putih, Mereka berdiri tegak, tanpa kenal lelah, Mengusir bayang-bayang penindasan yang menghantui, Membangun mimpi kemerdekaan yang harum. Melangkahlah, Putri Cendrawasih, jadilah penuntun, Di jalan revolusi yang penuh liku dan ranjau, Bersama rakyatmu, pulihkan kehormatan yang tercabik, Menuju paparan cahaya kemenangan yang menyilaukan. Dengarlah, Alam leluhur Papua berseru, Mengiringi langkahmu dalam perjuangan mulia, Kibarkanlah panji kebebasan dengan gagah berani, Hingga tiba saat merdeka bersinar terang. Dengan semangat yang berkobar, suara putri Cendrawasih memancar seperti matahari terbit di ufuk timur Menginspirasi generasi-generasi Papua yang tak gentar, Mereka bersatu dalam tekad yang bulat Menyuarakan hak-hak asasi yang terzalimi Melawan ketidakadilan yang merajalela Mereka berdiri teguh, tak kenal menyerah Mengukir sejarah baru, menentang tirani yang mengintai Pada akhirnya, Alam leluhur Papua akan bersorak Sambutlah kemerdekaan yang telah mereka raih Dengan darah, keringat, dan air mata Puisi revolusioner ini mengabadikan perjuangan yang abadi

Senandung di atas awan, berbaur menjadi neraka yang hidup dalam rahim selama sembilan bulan.

Takdir mengharuskanku berjodoh dengan neraka aib memalukan yang melekat sepanjang usiaku.

Neraka yang menjadi noda hitam abadi, melahirkan Mawar Hitam Tanpa Akar

Entah dia, entah mereka pelakunya!! Semua berseragam loreng dengan

wajah bak iblis ternajis dengan otak kontolnya

Menghujam 42 Peluru Sperma Merah Putih!!!

Kompi Maleo, dengan 42 peluru sperma Merah Putih!!!

Dan aku tak tahu cara menerima cobaan berat ini...

Entah kabar suka atau kabar duka kah ini, batinku bergejolak, aku tak mau, aku jijik.

Aku begitu hina, aku mati dalam batinku yang tak bisa berdamai dengan kenyataan.

Aku hidup bersama jiwa yang mati dan raga yang kosong dalam kebinasaan..

Namun.. Yaaaa, selamat datang ke dunia,anakku!!

Denias anakku, mungkinkah seorang diantaranya adalah Teman Maleomu yang katanya baik itu?

Denias anakku, mungkin saja kau berasal dari salah satu benih Maleo, Dengan 42 Peluru Sperma Merah Putih?!

Denias anakku, apa yang akan kau lakukan jika mendapati mama dan saudara perempuanmu ditelanjangi dan berlari ketakutan 6 jam lamanya untuk sampai ke kampung?

Masihkah Maleo menjadi sahabatmu? Masihkah Maleo menjadi orang baik di matamu?

Denias: Senandung di Atas Awan dalam nama Maleo yang sama, dibalik kisah film dan kisah Fakta yang berbeda.

Cendrawasih Veronika Nawipa

Suara gemuruh samudera bertiup di atas bukit, Menyuarakan kebebasan yang terpendam, Di antara hutan lebat dan sungai yang mengalir, Putri Cendrawasih menggema dalam gelora revolusi.

Dari pedalaman Papua yang dalam, Terbangun semangat pejuang yang tak terkalahkan, Melawan belenggu penjajahan yang telah lama berakar, Mereka berjuang untuk membebaskan tanah air tercinta. Di bawah langit biru dan awan putih, Mereka berdiri tegak, tanpa kenal lelah, Mengusir bayang-bayang penindasan yang menghantui, Membangun mimpi kemerdekaan yang harum.

Melangkahlah, Putri Cendrawasih, jadilah penuntun, Di jalan revolusi yang penuh liku dan ranjau, Bersama rakyatmu, pulihkan kehormatan yang tercabik, Menuju paparan cahaya kemenangan yang menyilaukan.

Dengarlah, Alam leluhur Papua berseru, Mengiringi langkahmu dalam perjuangan mulia, Kibarkanlah panji kebebasan dengan gagah berani, Hingga tiba saat merdeka bersinar terang.

Dengan semangat yang berkobar, suara putri Cendrawasih memancar seperti matahari terbit di ufuk timur Menginspirasi generasi-generasi Papua yang tak gentar, Mereka bersatu dalam tekad yang bulat Menyuarakan hak-hak asasi yang terzalimi Melawan ketidakadilan yang merajalela Mereka berdiri teguh, tak kenal menyerah Mengukir sejarah baru, menentang tirani yang mengintai Pada akhirnya, Alam leluhur Papua akan bersorak Sambutlah kemerdekaan yang telah mereka raih Dengan darah, keringat, dan air mata Puisi revolusioner ini mengabadikan perjuangan yang abadi

Antara Cinta dan Revolusi Meri Sifik

Di antara Revolusi dan Cinta kita berdiri, tak terpisahkan….

Dua kekuatan yang tak terbendung mengalir dalam darah kita….

Revolusi, Panggilan hati yang membara menurut perubahan…

Menggugah jiwa, membangkitkan semangat….

Membara dalam dada, mengubah dunia! Membebaskan manusia!

Cinta, kekuatan yang tak terkalahkan mengikat hati…

Menyatukan jiwa menyentuh batin…

Mengalir dalam darah, mengubah dunia! Membebaskan Manusia!

Di antara Cinta dan Revolusi kita berdiri, tak terpisahkan…

Menggenggam erat, dua kekuatan yang tak terbendung…

Membawa perubahan, membebaskan Manusia!

Revolusi dan Cinta, dua sisi mata uang yang sama mengalir dalam darah kita….

Mengubah dunia, Kita adalah saksi, kita adalah pelaku di antara Revolusi dan Cinta, kita berdiri bersama…

Tanah Kolonial, 24 Januari 2024

Ibu Wagirah, Penggayuh Kemiskinan Tanah Pertiwi. Julia Opki

Assalamualaikum, apa kabar Bu? Lama tak berjumpa ya. Terkadang rindu itu membujukku untuk menyapa. Kau tahu bu...

Aku ingat, suatu hari aku datang bekerja untuk mengambil angsuran dari bank plecit plat merah negara.

“Bu Wagirah belum ngangsur ya?”

Mbak, ibu Wagirah di Rumah Sakit di ICU nggak bisa nafas, mbak. Tersentak, terdiam, mataku berkaca membayangkan wajahmu yang sendu.

Hati nuraniku bertanya: Apakah kau setega itu harus menagih uang kepada seorang janda miskin yang bahkan untuk bernafas saja harus membayar ke layanan kesehatan negara?

Terkadang aku begitu memikirkan dirimu, bagaimana caramu bertahan hidup.

Maaf ibu, aku tak melihat ibu pertiwi dalam wajahmu yang memikul tanggung jawab 3 dunia dalam tubuhmu yang mungil namun perkasa dalam ketabahan.

Maaf bu, aku tak melihat ibu Pertiwi dalam sosokmu seorang Puan yang patutnya kukagumi, dalam sakitmu yang berat, kau punya tekad menantang dunia sekarat ini.

Aku tak melihat ibu Pertiwi yang Anggun dan disanjung dalam dirimu yang menggayuh sepeda bermandikan sengatan matahari, bercucuran keringat kehidupan kau menyulap cantikmu yang kuat menggugat Dewi Ratih. Aku tahu Bu, Kau bukan ibu Pertiwi, Kau adalah Ibu Wagirah yang bersahaja dalam cantikmu yang gilang gemilang dalam kesederhanaan, dalam cantikmu yang kokoh dan kuat dalam merajut asa hidup anakanakmu.Kau adalah wajah Marsinah yang lain. Yang diperkosa hak kesejahteraan hidupmu oleh negara.Kau adalah sosok Marsinah yang lain. Yang mengguggat kemiskinan oleh negara dengan terpampangnya kesengsaraan hidupmu.Kau adalah Marsinah yang dibungkam dan dibunuh standar kehidupan hedon saat ini.Apakah kau percaya ibu, bahwa kemiskinan adalah takdir Tuhan? Sedang para calon penguasa memakai agama untuk semakin mencekik leher si miskin yang harus mati karena kelaparan.Sekar, jadilah sekar yang harum semerbak dalam jiwa dan ragamu untuk seluruh kaum tertindas, karena ku yakin “Kau adalah

kawanku”.

Rapacious Elisabeth T. Gebze

In the shadows where truth is twisted, Where dreams are crushed underfoot, Where integrity is bought and sold,

A web of lies, a dance of deceit, In a world that silences cries for justice, Behind closed doors, deals are struck, Hands greased with ill-gotten gains, Promises made, but trust is broken, A system rotting from within.

The powerful prey on the powerless, Greed consuming all in its path, Voices silenced, justice blindfolded, The scales tipped by the weight of gold. I speak for the voiceless, the forgotten, For every soul that’s been ignored,

Leaders who should guide, betray, Turning blind eyes to suffering, Their pockets deep, their morals shallow, While the people cry out for change.

In boardrooms and back alleys, The game is rigged, the dice are loaded, Promises of progress, but all we get, Is the stench of betrayal, the taste of ash.

In the shadows where truth is twisted, Where dreams are crushed underfoot, Where integrity is bought and sold, Stand up, speak out, the time is now, To fight against the tide, For every soul that’s been oppressed, For justice, honor, pride. We are the change, we are the light, Together, we can make it right, Unmask the truth, expose the lies, And watch their empire fall.

We rise together, voices strong and clear, No longer whispers in the shadows, But a roar for justice, fierce and proud, For we are the guardians of tomorrow’s hope

Pelanggaran HAM Berat

Di Tanah Papua

Aliansi Mahasiswa Papua

Pada tanggal 1 Mei 1963, Papua dianeksasi oleh pemerintah Indonesia melalui militer. Sejak saat itu, rakyat Papua hidup dalam berbagai macam kekerasan, diskriminasi dan marginalisasi yang merendahkan harkat dan martabat. Pembunuhan, penangkapan, pemenjarahan, teror dan intimidasi merupakan alternatif yang dipilih oleh pemerintah Indonesia sebagai cara mempertahankan Papua ke dalam Indonesia. Para pelaku kekerasan yang umumnya melibatkan para militer dan aparat kemanan selalu bebas dari jeratan hukum yang berlaku di Indonesia. Rakyat Papua selalu diposisikan sebagai pihak yang salah di mata hukum. Hukum dijadikan sebagai alat pembenaran atas semua kasus kekerasan pelanggaran HAM yang dihadapi oleh rakyat Papua.

Kasus kekerasan seperti, pembunuhan, penembakan oleh aparat kemanan dan militer serta orang tak dikenal (OTK), penculikan, penangkapan secara sewenang-wenang diluar prosedur hukum terus terjadi. Tindak kekerasan ini juga terus membunuh karakter masyarakat yang kemudian membuat mereka trauma dan atau takut dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dalam kehidupan mereka. Semuanya berjalan dan/atau dilakukan tanpa merasa bersalah sedikit pun dari pihak pelaku karena dibiarkan begitu saja. Semua aspek kehidupan masyarakat Papua selalu dihantui oleh sebuah ketakutan yang seakan terbisa.

Situasi ini semakin membenarkan apa yang pernah dikatakan oleh Ali Murtopo saat menjadi Pangdam Cenderawasih bahwa negara tidak suka dengan orang Papua, negara suka hanya tanah dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Demi tanah dan kekayaan alam ini, negara melalui institusi TNI/Polri terus melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Namum hingga sampai saat ini, satu kasus pun belum pernah di tuntaskan. Para pelaku selalu lolos atau bebas dari jeratan hukum. Seakan-akan para pelaku menjadi manusia kebal hukum yang bertindak sekehendak hatinya.

Hukum yang dianggap dewi peradilan ini tinggal hitan di atas kertas putih. Perjuangan demi keadilan dari keluarga korban maupun masyarakat pada umumnya, belum pernah ditanggapi secara serius. Harapan mendapatkan keadilan belum pernah tercapai akibat penegakan hukum bersifat tebang pilih ini. Meskipun perjuangan demi keadilan merupakan bagian dari penegakan hukum, tetapi negara dengan sengaja melanggar dengan cara melindungi para pelaku pelanggaran HAM berat.

Menurut Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/7) mengatakan ada 6 kasus yang ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat di Papua. “Iya ada enam kasus yang sudah ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM oleh Komnas HAM,” Ditambah dengan Dua kasus lainnya, yakni Pembunuhan Pendeta Zanambani (2020) dan Kasus Pembunuhan dan Mutilasi di Timika (2022)1 . Berikut ulasan enam kasus pelanggaran HAM yang dicatat resmi Komnas HAM. Ditambah 2 Kasus baru di Tanah Papua.

1 CNN Indonesia "Rentetan Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Papua" https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210730084251-12-674118/ rentetan-kasus-kasus-pelanggaran-ham-di-papua.

Kasus Biak Berdarah Juli 1998

Kasus Biak Berdarah diduga dilakukan aparat keamanan saat membubarkan pengunjuk rasa yang melakukan aksi damai menuntut referendum di Kota Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada 6 Juli 1998. Sejumlah korban tewas, luka, dan cacat seumur hidup dalam tragedi berdarah tersebut. Kasus ini masih dalam penyelidikan. Komnas HAM Papua Sebut Korban Diinjak TNI Kembali ke Keluarga.

Kasus Wasior Berdarah Juni 2001

Kasus Wasior Berdarah bermula dari terbunuhnya lima anggota Brimob dan warga sipil di Desa Wondiboi, Distrik Wasior pada 13 Juni 2001. Kepolisian kemudian mencari pelaku pembunuhan anggota Brimob di Desa Wondiboi dan desa lainnya. Pencarian pelaku berujung pada kekerasan terhadap penduduk sipil. Sebanyak empat orang tewas dan 39 orang disiksa. Selama 20 tahun berjalan, kasus ini belum mendapat kepastian hukum.

Kasus Wamena Berdarah April 2003

Kasus Wamena Berdarah terjadi ketika masyarakat Papua sedang mengadakan Hari Raya Paskah. Perayaan itu dikejutkan dengan penyisiran kelompok tak dikenal membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/ Wamena.

Penyerangan ini menewaskan dua anggota Kodim, yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata) dan satu orang luka berat. Buntutnya, aparat TNI Polri melakukan penyisiran di 25 kampung. Dikabarkan Komnas HAM 9 orang meninggal dunia, dan 38 luka berat.

Kasus Universitas Cenderawasih Jayapura Maret 2006

Tragedi berdarah ini terjadi pada 15 tahun lalu saat mahasiswa Universitas Cenderawasih melakukan aksi menolak keberadaan PT Freeport di Papua. Aksi itu berujung bentrokan mahasiswa dengan polisi. Komnas HAM mencatat peristiwa ini menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak. Namun belum ada data pasti berapa orang korban dari pihak mahasiswa. Peristiwa ini juga belum mendapat kepastian hukum.

Kasus Paniai Berdarah Desember 2014

KontraS mencatat peristiwa penembakan pada warga di Paniai, Papua dilakukan oleh aparat TNI dan Polri di lapangan Karel Gobay. Kejadian itu menewaskan empat orang di TKP dan satu orang meninggal dunia saat menjalani perawatan.

Kasus Penebakan Kepada Warga Deiyai 1 Agustus 2017

Kasus penembakan oleh pihak kepolisian terhadap warga Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, Papua, merupakan kasus pelanggaran HAM terbaru yang terjadi pada Agustus 2017.

KontraS mencatat peristiwa ini menewaskan satu orang warga yakni Yulius Pigai. Sementara 13 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini juga belum menemukan titik terang.

Kasus yang baru terjadi di Papua tahun 2020 dan tahun 2022 yang menjadi pelanggaran HAM berat terbaru sebagai berikut:

Kasus Penembakan pendeta Yeremia Zanambani 2020.

Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Indonesia Hitadipa di Intan Jaya itu, tewas ditembak pada Sabtu sore, 19 September 2020. Kasus Penembakan itu terjadi pada Sabtu sekitar pukul 4 sore, mereka berangkat ke kandang babi berjarak sekitar 300 meter dari rumah; lokasinya agak ke bukit. Ini rutinitas harian mereka, termasuk saat pagi hari. Di sekitar itu, dekat pos jaga, tentara Indonesia mendirikan tenda. Yeremia merasa lapar ketika petang. Ia memutuskan membakar ubi sebelum pulang, sementara Miryam Istrinya pulang ke rumah. Miryam tiba di rumah sekitar pukul 17.30 waktu setempat. Saat itulah ia mendengar bunyi tembakan dari arah kandang babi. Penembakan terhadap pendeta dilakukan oleh TNI.

Sekalipun Kasus yang melibatkan anggota TNI AD di Kabupaten Intan Jaya akan terus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan akan diproses secara transparan, tuntas, dan tidak ada yang ditutupi, tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan Hukum2 .

2 Baca selengkapnya di artikel "14 Anggota TNI Akan Diperiksa Terkait Pembunuhan Pendeta Yeremia", https://tirto.id/f8tq Baca selengkapnya di artikel "14 Anggota TNI Akan Diperiksa Terkait Pembunuhan Pendeta Yeremia", https://tirto.id/f8tq

Khasus mutilasi di Timika, pada 22 Agustus 2022

Kasus ini, polisi mengungkapkan bahwa terdapat 10 orang pelaku dalam kasus mutilasi empat warga sipil di Timika. Enam di antaranya adalah anggota TNI dan sisanya merupakan warga sipil. Motif dalam kasus tersebut sementara diduga merupakan bagian dari tindak perampokan di mana para pelaku hendak mengambil uang korban senilai Rp250 juta. Rekonstruksi proses pembunuhan sendiri sudah dilakukan di Mimika, Timika, pada Sabtu (3/9).

Yan P Mandenas salah satu DPR RI perwakilan Papua menanggapi, kasus pembunuhan tersebut harus mendapat perhatian lebih dan menjadi contoh bagaimana pemerintah tegas menindak kejahatan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Jika tidak, akan muncul kesan di mata rakyat Papua bahwa para aparat, yang seharusnya menjamin keamanan masyarakat, justru menjadi pembunuh warga sipil.

Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah menyampaikan akan mendorong pengusutan kasus tersebut secara transparan dan tuntas. Terpisah Jokowi menyampaikan pesan di sela kunjungannya ke Jayapura pada akhir bulan lalu bahwa kasus tersebut harus diusut hingga tuntas.

Akan tetapi kasus ini juga semakin hilang arah dan belum tau akan seperti apa kedepannya?3

Selain dari rentetan kasus diatas ini, banyak juga kasus pembunuhan yang lain, namun yang diangkat diatas adalah kasus yang termasuk pelanggaran HAM berat yang ditetapkan dari Komnas HAM Indonesia. Selain kasus yang ditetapkan oleh Komnas HAM Indonesia, kasus lainnya dapat dilihat atau dibaca di data laporan Amnesti Internasional yang berjudul “SUDAH KASIH TINGGAL DIA MATI”.4

14 Anggota TNI Akan Diperiksa Terkait Pembunuhan Pendeta Yeremia. https://tirto.id/f8tq

3 https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-kasus-mutilasi-oleh-aparattni-di-papua-jadi-tamparan-keras-dalam-penyelesaian-konflik/6731243.html 4 Data terkait bisa juga dilihat di lembaga lain seperti wahli, LBH, YLBHI.

69 Asmara Art Zine - 04 - SPAM TANAH PAPUA

SPAM TANAH PAPUA

All Eyes on Papua, rasanya sangat berlebihan sesudah setengah abad lebih bangsa kami terkurung sendiri dalam penjara derita tiada akhir. Laporan pelanggaran HAM pun tak terhitung jumlahnya, tentunya lebih banyak lagi jumlah nyawa manusia Papua yang dibantai seperti binatang oleh Negara Indonesia.

Ini bukan isian teks pidato, ataupun laporan data dan angka tentang seluruh permasalahan di Tanah Papua yang menjadi makanan saya sehari-hari sampai saya menjadi begitu muak! Pastinya, secarik kertas berdarah ini pun tak mampu menampung derasnya sungai darah kematian di seluruh Tanah Papua, kiamat itu nyata bahwa orang Papua berada pada ambang batas ancaman genosida, etnosida dan ekosida yang sedang merajai Papua saat ini.

Tiap harinya selalu saja ada konflik bersenjata di berbagai daerah rawan di Tanah Papua yang menelan korban jiwa dan kebanyakan adalah warga sipil yang ditembak mati hanya karena berjanggut tebal, berambut gimbal dan memakai aksesoris Bintang Kejora, nyawa hidupnya halal untuk ditembak mati karena stylenya mirip OPM, kata kacang ijo. NKRI harga mati, orang Papua kau bunuh mati!

Anehnya, daerah rawan konflik ini adalah daerah-daerah yang juga mempunyai kekayaan alam melimpah, dari kabupaten Nduga, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang dan beberapa wilayah di bagian Pegunungan Tengah, kata Dhandy Laksono dalam cuplikan film dokumenter JUBITV ‘’Sa Pu Nama Pengungsi”.

60.642 warga sipil mengungsi, 732 meninggal dunia, ini baru yang terdata! So, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa terjadi konflik bersenjata dengan aparat militer, warga sipil secara hukum kan dilarang keras, yang punya akses ke persenjataan kan mereka sendiri.

Ada beberapa kisah tak manusiawi yang terkubur dibalik parahnya amukan konflik yang semakin memanas hingga hari ini, pemberitaan media independen yang jumlahnya sangat sedikitpun kewalahan mengcover begitu banyak masalah yang terus terjadi di berbagai daerah di Tanah Papua, ditambah dengan hampir 30an media siluman yang menguasai di sana.

Bulan Oktober 2023, 2 orang ibu (IS) dan (AK) yang merupakan pengungsi di kabupaten Yahukimo diperkosa hingga alat vitalnya ditusuk benda tajam dan diiris. Kisah lainnya Tarina Murib seorang ibu yang sedang hamil tua di kabupaten Puncak Papua, dibunuh dan ditelanjangi kepalanya putus. Seorang ibu dan anak perempuannya di kabupaten Puncak Papua diperkosa oleh satu kompi. Nopelinus Sondegau balita umur 2 tahun di Intan Jaya, kena peluru nyasar mati dengan isi perut berurai, serta baru-baru ini Nardo Duwitau, 12 tahun kena peluru nyasar tertembak di kepala dan mati tempat.

Berapa banyak lagi kisah berdarah yang harus diceritakan? Wamena Berdarah, Abepura Berdarah, Dogiyai Berdarah, Paniai Berdarah, Wasior Berdarah, Biak Berdarah, Merauke Berdarah?! Apalagi! Semua akan selesai, Ketika kami bebas mengatur hidup kami sendiri.

Jadilah setitik kisah indah dalam perjalanan bangsa kami, yang tentunnya akan kami kenang dalam sejarah bersama anak cucu kami yang tersisa,’’ Dulu ada kawan-kawan Indonesia beserta kawan-kawan dari berbagai negara lain yang mempunyai rasa kemanusiaaan dan menghargai martabat kita sebagai manusia, kita bersolidaritas dan berjuang Bersama. Hingga kita tak berakhir seperti Suku Indian dan Suku Aborigin serta suku bangsa lain yang punah di dunia ini.

SPAM TANAH PAPUA, kita adalah Anak Semua Bangsa yang lahir dari rahim ketertindasan, maka, kita adalah satu kekuatan yang harus saling mengikatkan kekuatan melawan sistem yang tidak manusiawi terhadap manusia di seluruh muka bumi ini!

Julia Opki

(Writer/The Papua Jurnal)

Kolasoke Jaga yang tersisa

15 cm x 16 cm Manual Colage 2020

sold

Fitri DK Derita Sudah Naik Seleher

60 cm x 80 cm Hardboardcut print in fabric 2018

Afrizal Bilal RAMPAS

60 cm x 80 cm Linocut on Paper 2024

Bodhi IA sawit baiq?

30 cm x 30 cm oil pastel on paper 2023

Aris Prabawa Ibu bumi sedang kesakitan

225 cm x 148cm oil paint on canvas 2006

Wimbo Praharso Burung Surga

29.7 cm x 42 cm Digital print on Fabric 2024

Panqestumu Sawit Brengsek

50cm x 40cm Silk Screen on Paper 2024

sold

Ade Martir Warrior

90 cm x 70 cm Oil on Canvas 2022

YAHYA DWI KURNIAWAN In SLOT we trust

50 cm x 50 cm Acrylic, Spray Paint & Pencil on CanvasCanvas 2024

Januar Azmi With Our Bodies We Protect the Land

29,7 cm x 42 cm watercolor on paper 2024

sold

YAHYA DWI KURNIAWAN Jauhkanlah Aku Dari Skena Macam Ini

50 cm x 50 cm Acrylic, Spray Paint & Oil Pastel on Canvas 2024

Ade Martir Queen Of West Papuan

100 cm x 150 cm Oil on Canvas 2022

Ade Martir Solidaritas

Ade Martir Leluhur Mengadu #1

100 cm x 150 cm Oil on Canvas 2022

Ade Martir Leluhur Mengadu #2

Edy Tor Tepu Sa Pu Hutan

29.7 cm x 42 cm Digital Art Print 2024

Deri Kersani RAKUS (Rape And Kill US! )

29.7 cm x 42 cm Painting and white ink drawing on black paper 2024

82 Asmara Art Zine - 04 - SPAM TANAH PAPUA

Ringkasan Kekerasan Militer Di Atas Tanah Papua Aliansi Mahasiswa Papua

Penembakan dari TNI polri Di Intan Jaya Papua Pada hari Rabu tanggal, 28 Februari 2024 Korban dalam insiden itu juga mengakibatkan korban warga sipil Yang Tertembak yaitu: Atas Nama:

1. Selli Maiseni Umur 17 Tahun 2. Mikalon Yoani Umur 26 Tahun 83 Asmara Art Zine - 04 - SPAM TANAH PAPUA

Laporan dari komandan Operasi Kodap 8 Intan Jaya Yosua Maiseni melaporkan bahwa Terjadi penembakan dari TNI polri sengaja ciptakan konflik dalam keadaan situasi pesta Demokrasi,pemilihan legislatif, Serta pemilihan presiden dalam PSU. perhitungan Suara ulang di Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.

TNI melakukan penembakan terhadap satu orang di Yahukimo hingga meninggal dunia dan 2 orang lainnya ditangkap .

MH dan BGE, ditangkap aparat keamanan karena mengira menjadi anggota kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Mereka ditangkap di Kali Brasa, Distrik Dekai, pada 22 Februari 2024, saat aparat keamanan melakukan penggerebekan terkait kasus penembakan pesawat Wings Air di Dekai, Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, yang terjadi pada 17 Februari 2024

Aksi kekerasan aparat keamanan kembali terjadi di Papua. Kali ini, dua anggota TNI Angkata Udara (AU) diduga menginjak kepala seorang warga penyandang disabilitas di Merauke, Papua, Senin (26/7).

Peristiwa tersebut terekam dalam video yang beredar di media sosial. Dalam video itu, terlihat dua orang anggota TNI AU tengah mengamankan seorang warga.Anggota PM TNI AU memegang tangan warga itu hingga akhirnya telungkup di tepi jalan. Satu anggota lainnya memegang tangan kanan sembari menginjak kepala warga tersebut dengan sepatu lars.Warga yang kepalanya diinjak itu hanya bisa teriak tanpa mengeluarkan kata-kata. Meskipun demikian, dua anggota TNI AU itu tetap memegang dan menginjak kepalanya.

Penembakan Terhadap 2 anak Remaja Di Intan Jaya Papua Hari/Tgl 8 april 2024 pkl 12.30 – 14.00 wit Terjadi Kontak tembak Dari TNI/ Polri dan TPNPB di Daerah intan jaya Serangan TNI Mengakibatkan dua Anank Kecil Terluka Berat Dan Meningggal dunia 1 Nepnia Duwitau ( 6 Tahun , Kondisi Kritis) 2. Nardo Diwitau ( 12 Tahun Meninggal dunia)

Pembunuhan dengan ditembak dan mutilasi terhadap 4 warga sipil asal Nduga di Timika tepat pada 22 Agustus 2022.

Tempat : Jl. Raya Timika Poumako KM 11 Kamp. Kadun Jaya Distrik Wania Kabuapten Mimika (persis depan kanan jalan masuk kompleks kadun jaya) sebagai tempat peristirahatan terkahir 4 jasat korban mutilasi oleh 6 aparat TNI

Untuk diketahui, 4 warga sipil di Kabupaten Mimika, Papua jadi korban mutilasi oleh 6 oknum anggota TNI Angkatan Darat (AD) dan 4 pelaku berstatus warga sipil pada September 2022 lalu Empat Korban Tersebut adalah Leman Nrigigi,Arnold lokbere,Iran Nirigi dan Atis titini

8 oknum prajurit TNI terkait kasus penganiayaan sadis terhadap seorang warga di Papua. Kedelapan oknum TNI itu diketahui berasal dari satuan Yonif 300/BJW.

Dikemukakan, dalam penyisiran oleh anggota Pemtas Yonif 330 menangkap tiga orang Papua atas nama Warinus Murib, Alinus Murib dan Defius Kogoya hingga dibawa ke Pos TNI, kemudian dilakukan interogasi dan penyiksaan terhadap korban. Setelah itu, saat diserahkan ke Polres Puncak sudah dalam keadaaan luka-luka, maka Kasat Reskrim menyarankan dibawa ke rumah sakit Ilaga, dimana akhirnya salah satu dari mereka atas nama Warinus Murib meninggal dunia, sedangkan Alinus Murib dan Defius Kogoya dikembalikan kepada keluarga mereka

Diketahui, aksi kekerasan itu terungkap setelah beredarnya sebuah video. Dalam video berdurasi 74 detik itu, warga sipil tersebut disiksa di dalam sebuah drum.

Video tersebut beredar di media sosial, Jumat (22/3/2024).

Penembakan Seorang Pendeta Di Intan Jaya ,Papua

Pendeta Yeremia Zanambawi sebagai ketua klasis gereja kemah injil (GKII) Tewas di Tembak ,ia di tembak di kampung hatidipa ,Distrik Hatidipa ,Kabupaten intan Jaya Papua Pada sabtu (19/9/2020) pkl 18.00 wit. Peristiwa yang dialami pendeta Yeremia menambah daftar kasus kekerasan terhadap Orang Asli Papua yang terus berulang dan tidak ada penyelesaian sama sekali. Kasus serupa pernah terjadi terhadap pembunuhan Pendeta Elisa Tabuni pada 16 Agustus 2004 di Puncak Jaya. Kemudian, Pendeta Gimin Narigi yang juga tewas tertembak di wilayah Mapenduma pada 18 Desember 2018.

Penembakan Warga oleh Oknum Polri Di Wamena

Masyarakat di distrik Libarek, kabupaten Jayawijaya, bersama keluarga almarhum Stefanus Wilil (22), korban penembakan oleh oknum anggota Polres Tolikara pada 10 April 2023, kembali memalang jalan trans Wamena menuju kabupaten Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo dan Wamena – Jayapura.

Penembakan Kepada Seorang Ibu Di Intan Jaya , Dampak dari berbagai Opersi Militer Di Tanah Papua Pada bulan November tahun 2021.

Atas Nama : ibu Agustina ondou terkena tembakan peluru akibat konflik antar TNI PORLI Dan TPNPB-OPM di kabupaten intan jaya.

Dampak Dari Operasi Militer Di atas tanah Papua

Rumah Sakit Umum Daerah Paniai di Provinsi Papua Tengah kembali dibuka, Selasa (29/05), setelah ditutup selama dua hari. Tuduhan berbeda saling dilemparkan oleh TNI/Polri 29 Mei 2024

Seluruh pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Paniai lumpuh total sejak Minggu pagi (26/5/2024). Paramedis ketakutan karena pasukan gabungan TNI dan Polri menempati lantai III gedung rumah sakit tersebut.Penempatan pasukan keamanan bukan kebijakan dari manajemen RSUD Paniai, melainkan instruksi dari Kementerian Kesehatan. Dia berharap semua pihak dapat bekerja sama dengan baik sehingga pelayanan kembali normal di RSUD Paniai.

Oknum TNI Berfoto Tunjuk Nama Gereja Gunakan Senapan Senjata Foto tersebut, memperlihatkan seorang anggota TNI berseragam lengkap, menunjuk sebuah gambar nama gereja di Papua, dengan mengunakan senapan senjata.

foto oknum anggota TNI tersebut, saat itu Tahun 2019, dimana yang bersangkutan sedang bertugas di wilayah Distrik Mapenduma Kabupaten Nduga.

Minggu 16 April 2023 Kabupaten intan jaya, rumah warga dibakar oleh aparat TNI akibat konflik antar TNI PORLI Dan TPNPB-OPM

Pengungsi Nduga, Papua: ‘Tak punya apa-apa’ dan ingin pasukan TNI ditarik agar mereka dapat kembali ke desa asal.Ratusan orang asal Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, telah mengungsi selama hampir enam tahun tanpa tahu kapan bisa pulang dan hidup dengan sedikit sentuhan dari pemerintah. Namun, nestapa mereka tidak berhenti di situ.Sebagian pengungsi Kabupaten Nduga yang melarikan diri ke Wamena, menolak bantuan pangan dan menghendaki pasukan TNI ditarik agar mereka bisa kembali ke desa asal.Para penduduk Nduga ini mengungsi menyusul operasi militer awal Desember 2018 yang digelar untuk mengejar sejumlah tersangka pembunuh pekerja proyek Trans Papua.

Sumber Referensi Ringkasan Kekersan Militer di Tanah West Papua

https://www.tadahnews.com/2022/09/surat-pemberitahuanterbuka-dari.html

https://suarapapua.com/2024/03/22/ulmwp-mengutuk-tindakantni-tak-berperikemanusiaan-di-puncak-papua/

https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd11ldev13lo

https://youtu.be/SKyXS7LaDWc?si=ouH6HXna5ZL0d1Ou

https://images.app.goo.gl/Hw8B8NYxGbrhXEPPA

https://www.lintaspapua.com/papua/6559108396/oknum-tniberfoto-tunjuk-nama-gereja-gunakan-senapan-senjata-diberitindakan-disiplin

https://nasional.tempo.co/read/1850967/prajurit-siksa-wargapapua-kapuspen-tni-bukan-malaikat https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20210729145310-12-673853/injak-kepala-warga-dangagal-tni-bumikan-ham-di-papua/amp

PAPUA: NEGARA, NASIONALISME & KAPITAL MULTINASIONAL

Tim katalis

Semenjak berakhirnya pendudukan kolonial Hindia Belanda di tahun 1949, Papua (dalam teritori Indonesia saat ini menjadi dua provinsi, Papua Barat/Irian Barat dan Irian dan Papua) menjadi wilayah tarik menarik pengaruh antara rezim nasionalisme ekspansionis Sukarno dan Amerika di awal era perang dingin, yang disusul oleh pendudukan rezim brutal Suharto yang merupakan sekutu kepentingan ekonomi dan politik Amerika. Di luar kedua pihak tersebut, beberapa negara lain (Australia, Uni Sovyet, Belanda, Inggris) dan PBB juga memberikan pengaruhnya untuk menentukan nasib wilayah dan masyarakat Papua.

Dengan dibentuknya Komisi PBB untuk Indonesia pada tahun 1949, dan diselenggarakannya Konfrensi Meja Bundar, pergolakan untuk mendominanasi Papua telah dimulai oleh Indonesia. Sepanjang dekade 1950-1960, terjadi negosiasi diantara rezim kolonial Belanda dan negara pasca kolonial, Indonesia, yang merupakan rezim Jawa yang tersentralis. Rezim kapitalis Blok Barat Australia, Belanda dan Inggris juga mulai mempengaruhi konflik dominasi terhadap Papua, yang ingin menghadang pengaruh rezim Sukarno yang terpengaruh oleh rezim Bolshevik Uni Soviet, kekuatan internasional tersentralis yang membangun satelit-satelit kekuatan politik sosialisme otoritarian di berbagai wilayah di dunia, terutama di wilayah-wilayah bekas kolonialisme.

Sejak 1957, rezim Sukarno Indonesia, memulai serangakaian kampanye agresif dan aksi militer untuk mengkonsolidasi klaim kekuasaan teritori Indonesia pada wilayah Papua. Pada puncak ambisi ekspansionisnya, dari 1961-1963, rezim Sukarno membelanjakan sekitar US$2 trilyun (sekitar setengah dari anggaran negara) untuk peralataan militer. Uni Soviet, merupakan pendukung utama persenjataan dalam operasi ekspansionisme Sukarno di Papua, dengan kepentingannya untuk membangun satelit-satelit sosialis otoritarian.

Ekspansionisme Sukarno yang didukung oleh rezim Bolshevik Uni Soviet, merupakan perintis dominasi Papua pasca kolonialisme Indonesia, yang selanjutnya pada era awal Perang Dingin mulai mendapat tantangannya dari rezim kapitalis barat.

Amerika memulai keterlibatan aktifnya dalam isu Papua pada era pemerintahan Kennedy (1961). Di tahun 1962, Amerika menginisiasikan solusi diplomatis untuk menengahi konflik Indonesia dan Belanda dalam isu Papua yang menghasilkan Resolusi PBB Nomor 1752 (dikenal sebagai Perjanjian New York), dimana bagian terpentingnya adalah ketetapan mengenai Penentuan Pendapat Rakyat (PAPERA) bagi rakyat Papua. “Penentuan pendapat” yang dilaksanakan pada tahun 1969 mengawali represifitas rezim Orde Baru/Suharto dan kapital internasional (khususnya Amerika) sampai jatuhnya rezim tersebut hingga sekarang; yang dalam rentang hampir empat dekade menerapkan kekerasan dan perampasan dalam skala yang oleh sebagian pihak dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan genosida (Lowenstein, 2003).

Perjanjian Rahasia Roma, tepat seminggu setelah ditetapkannya Perjanjian New York, memuat beberapa butir keputusan - yang paling utama adalah tentang kemungkinan membatalkan atau menunda PAPERA; Perjanjian tersebut juga memfasilitasi masuknya kapital melalui butir-butir yang “mewajibkan” Amerika untuk: menanam modal melalui badan usaha di Indonesia dalam bidang eksplorasi mineral dan sumber daya alam; menjamin pinjaman Bank Pembangunan Asia sebagai dana pembangunan PBB di Papua sebesar 30 Juta dollar AS untuk jangka waktu 25 tahun; menjamin Indonesia melalui Bank Dunia dengan sejumlah dana bagi pelaksanaan Transmigrasi dalam rangka penempatan orang-orang Indonesia di Papua, terhitung sejak tahun 1977.

Di tahun akhir 1965, selang dua bulan setelah kudeta berdarah September, perusahaan tambang Amerika, Freeport McMoran menjajaki invetasi tambang tembaga di Papua. Selang dua tahun, pemerintah Indonesia melengkapi infrastruktur legalnya sebagai wilayah untuk perkembangan kapital dan mengintegrasikan Indonesia ke dalam kepentingan-kepentingan blok kapitalis internasional dengan mengeluarkan UU Penanaman Modal Asing.

PAPERA kemudian dilaksanakan pada tahun 1969, tapi hanya dengan melibatkan sekitar atau bahkan kurang dari 1% populasi Papua yang dipilih oleh pihak Indonesia dan dengan pendekatan kekerasan, digiring untuk memilih berintegrasi dengan Indonesia.

Pengintegrasian Papua ke dalam teritori kekuasaan Indonesia memulai suatu era kelam bagi masyarakat di wilayah itu. Berbagai sumber memperkirakan jumlah orang yang dibunuh dan dihilangkan, berkisar dari ribuan hingga puluhan ribu bahkan ratusan ribuan (The West Papuan Case -Human Rights Abuses di situs Free West Papua; Lowenstein, 2003).

Rezim militeristik Orde Baru yang tidak bisa dipungkiri masih utuh hingga saat ini, melancarakan operasi militer, pengontrolan militeristik terhadap populasi Papua dan meminggirkannya secara ekonomi, politik dan sosial - yang hampir seluruhnya terjalin erat dengan kepentingan modal multinasional dan dengan dukungan diplomatis, modal dan militer dari negara-negara blok kapitalis barat. Pembunuhan ekstrayudisial, penyiksaan fisik, pemerkosaan, teror mental, diskriminasi rasial, penghinaan terhdap kultur Papua terjadi seiring dengan perampasan lahan dan sumber-sumber daya alam dan perusakan lingkungan dan sumber-sumber mata pencarian.

Kekerasan Negara, Negara Nasion dan Kapital Multinasional

Seperti yang dikatakan oleh seorang diplomat Indonesia bahwa Papua Barat baginya adalah ‘sesuatu yang harus dipertahankan bahkan dengan mengorbankan nyawanya’. Pada realitanya, Papua Barat telah menjadi ‘sesuatu yang harus dikorbankan olehnya’.

--Jason MacLeod

Tidak dapat dipungkiri bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia telah membebaskan masyarakat yang terjajah oleh rezim kolonial. Namun, sifat progresif dari perjuangan kemerdekaan nasional hanya terjadi dalam konfliknya vis a vis rezim kolonial dan setelah itu kekuatan negara nasion menjadi kekuasaan-kekuasaan yang mengendalikan dan merepresi populasi di dalam teritorinya. Negara-negara pasca kolonial di Asia, Afrika, Amerika tengah dan selatan, seperti Indonesia, hampir semuanya berkembang menjadi rezim-rezim despotik dan super korup. Visi-visi tentang negara nasion yang akan menciptakan kebebasan dan masyarakat egaliter di wilayah-wilayah pasca kolonial hanya menjadi ilusiilusi, seiring dengan pemapanan negara nasion, yang pada intinya adalah pemapanan kekuasaan segelintir elit (representatif) terhadap mayoritas (populasi yang direpresentasikannya).

Sementara itu, relasi dominan dan subordinat dalam relasi kekuasaan kapitalisme global berlanjut pasca era kolonialisme. Negara-negara bekas teritori kolonial tetap berperan sebagai wilayah-wilayah subordinat vis a vis negara-negara dominan.

Terbentuknya negara-negara pasca kolonial merupakan perluasan modernisasi kapitalis, setelah sebelumnya kolonialisme mengintegrasikan wilayah-wilayah kolonial dalam jaringan kapitalisme global – dengan menundukan rezim-rezim feodal dan membangun wilayah-wilayah tersebut sebagai penyangga sektor-sektor industri ekstraktif dan agrikultur.

Hubungan dominan-subordinat dalam relasi kekuasaan global yang sempat diinterupsi oleh perjuangan-perjuangan melawan kolonialisme, kembali pada titik keseimbangnnya. Pasca perjuangan kemerdekaan nasional, institusi dan aparatus negara nasion pasca kolonial menjadi fasilitator bagi aktor-aktor kapital dari negara-negara dominan untuk mengakses teritori, sumber daya dan populasi di wilayah-wilayah tersebut. Negara nasion pasca kolonial menjalankan fungsinya sebagai fasilitator modernisasi kapital, khususnya dalam era developmentalisme, dimana terjadi perluasan infrastruktur untuk kegiatan-kegiatan industrial, intensifikasi ekstraksi sumber daya alam, pendisiplinan populasi menjadi sumber daya manusia dan perkembangan pasar bagi komoditi.

Negara nasion Indonesia, melalui represi fisik dan mental terhadap populasi di dalam teritorinya, menjalankan perannya dalam menciptakan iklim investasi bagi kapital multinasional, terutama sejak naiknya rezim militieristik Orde Baru. Penciptaan iklim investasi yang diawali dengan pengorbanan jutaan jiwa, selanjutnya dimapankan dengan berkuasanya rezim Orde Baru. UU Penanaman Modal Asing diberlakukan dua tahun setelah pembantaian September 1965, sebagi kerangka legal yang menjamin keamanan investasi dan pemberian konsesi-konsesi pada kapital multinasional. Negara nasion ini menjalankan peran subordinatnya, untuk memfasilitasi kapital multinasinal, sebagai penjaga kapital dan mediasi antara kapital dan populasi lokal.

Negara Nasion Indonesia dan kapital multinasional membangun jalinan ekplotasi brutal terhadap populasi dan lingkungan di wilayah Papua. Kapital multinasional yang melakukan investasinya di wilayah yang begitu kaya akan sumber daya alam ini, menempatkan negara Indonesia pada peran pendisplin populasi yang bergejolak.

Operasi militer di Tanah Papua dimulai secara de facto pada waktu bermulanya pendudukan Indonesia atas Papua pada tahun 1963 dan berlaku makin represif ketika secara de jure Papua menjadi DOM yang paling lama di Indonesia, selama 20 tahun dari 1978 hingga tanggal 5 Oktober 1998 (20 tahun). Sementara itu, “peresmian” aneksasi Papua melalui PAPERA merupakan proses yang diatur oleh kekerasan negara (berlangsung dua tahun setelah Freeport McMoRan, kapital multinasional terbesar di Papua beroperasi). PAPERA, menurut beberapa diplomat, merupakan proses jajak pendapat yang dipenuhi oleh ancaman kekerasan dan pembunuhan bagi wakil-wakil yang memilih opsi kemerdekaan untuk Papua (J. Saltford, 2003).

Di Papua, militer mempunyai kepentingan yang sangat besar dalam ekstraksi sumber daya alam, melalui keterlibaan langsungnya dalam industri kayu, perikanan dan pertambangan serta dana-dana dari industri ekstraksi yang dibayarkan sebagai uang pengamanan.

Benih-benih konflik antara kepentingan negara dan modal dan hak-hak hidup masyarakat indigeneous Amungme di Tembagapura dan Komora di Mimika, berawal pada tahun 1967, ketika PT Freeport Indonesia (PTFI), yang merupakan joint venture antara Freeport McMoRan dan Rio Tinto, menandatangani Kontrak Karya dengan pemerintah Indonesia. Kontrak Karya yang disusun oleh PTFI memberikan korporasi tersebut lingkup kekuasaan yang besar terhadap masyarakat indigenous dan sumber daya alam - yang termasuk kekuasaan untuk mengakses tanah dan merelokasi masyarakat, sekaligus penghilangan akses masyarakat indigenous untuk menuntut atau menolak beragam kegiatan dan pengambil alihan dalam operasi PTFI.

Selama beberapa dekade, operasi pertambangan PTFI di Papua tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan militer Indonesia. Hubungan modal dan institusi dan aparatus kekerasan tersebut telah menimbulkan banyak korban dalam konflik-konflik antara kepentingan masyarakat dan korporasi.

PTFI telah memberikan beragam fasilitas,logistik, akses pada infrastruktur PTFI dan pembayaran finansial kepada militer Indonesia. Sebuah laporan yang dipresentasikan dalam Konfrensi Internasional Tentara Dalam Bisnis, mencatat pembayaran yang dilakukan PTFI diantaranya berjumlah US$35 juta, selain pembayaran tahunan sebesar US$11 juta. Komisi Hak Asasi Manusia, pada bulan September 1995, menyatakan terjadinya pelanggaran HAM yang jelas dan dapat diidentifikasikan di dalam dan sekitar wilayah operasi PTFI, yang termasuk pembunuhan, penyiksaan, perlakukan yang tidak manusiawi atau merendahkan, penangkapan yang tidak legal, penghilangan orang, penahanan yang tidak sah, pengawasan yang belebihan dan pengrusakan properti – yang secara langsung terkait dengan militer Indonesia yang menjadi pengaman bisnis tambang PTFI.

Kekerasan negara atau yang difasilitasi oleh negara dan yang melibatkan kapital multinasional, juga meliputi salah satu sektor industri terbesar di Papua, yaitu, industri kayu dan kertas. Pengambil alihan lahan masyarakat kerap terjadi di Papua oleh investasi-investasi di sektor tersebut. Pada tahun 1982, beberapa koran melaporakan kerja dengan upah rendah yang diterapkan pada masyarakat Asmat oleh industri kayu dengan melibatkan aparat desa. Militer Indonesia di Tiga Danau juga dilaporakan terlibat dalam skema-skema kerja paksa dalam ektraksi kayu. Menurut aktivis dari TELAPAK, militer di Papua dinilai sebagai salah satu pihak kunci yang terlibat dalam ektraksi kayu ilegal di wilayah itu (Environment News Service, Febuari 2005).

Semenjak jatuhnya rezim Suharto dan melemahnya Orde Baru, pengamanan terhadap modal oleh militer telah mengalami perubahan pola, dimana militer mengurangi keterlibatannya secara langsung untuk kemudian melibatkan taktik pembangunan milisi-milisi sipil untuk meredam potensi-potensi konflik terhadap kepentingan modal.

Di beberapa wilayah, seperti di Sorong dan Fak fak, Laskar Jihad dan milisi nasionalis digunakan untuk mengacaukan situasi dalam rangka mendiskreditkan resistensi yang diorganisir oleh masyarakat terhadap penguasa dan modal.

Skema rekayasa konflik yang diterapkan militer mengambil pola yang diterapkannya di Timor Leste. Milisi-milisi dibentuk untuk meningkatkan intensitas konflik yang bertujuan sebagai pembenaran untuk melakukan agresi terhadap gerakan resistensi dan membersihkannya. Kemunculan kelompok-kelompok milisi Merah Putih di Papua dan peran Kolonel Burhanuddin Siagian, (tertuduh sebagai aktor dalam kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Leste pada panel khusus di Dili) sebagai Komandan KOREM 172 Papua, mengindikasikan kemungkinan terulangnya pola-pola pembersihan seperti di Timor Leste.

Rekayasa konflik ini juga digunakan untuk mempertajam sentimen nasionalisme Indonesia, dan memberikan stigma kepada segala bentuk resistensi sebagai anti Indonesia. Sentimen nasionalis tersebut digunakan untuk melegitimasi tindakan-tindakan militer di mata publik Indonesia. Selain itu, penggunaan kelompok-kelompok milisi juga bertuj;uan untuk menghindari sorotan pelanggaran HAM secara langsung pada militer Indonesia.

Genosida?: Kekerasan Negara & Rasialisme

Nasionalisme Indonesia, seperti nasionalisme di bekas wilayah-wilayah kolonial, mendasari klaim teritorialnya pada teritori pemerintahan kolonial yang berkuasa sebelum kemerdekaan nasional. Anggapan bahwa segalanya yang merupakan peninggalan dominasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda harus kemudian menjadi dominasi kedaulatan nasional Indonesia,merupakan konsepsi teritorial Indonesia.

Nasion, meminjam istilah Benedict Anderson adalah konsepsi tentang “komunitas yang dibayangkan”, dimana anggota sebuah nasion membentuk komunitas tidak melalui interaksi fisik, tapi melalui pembayangan mental tentang kesamaan-kesamaan diantara kelompokkelompok masyarakat yang saling membayangkan tersebut. Di sini nasionalisme Indonesia mengangankan kelompok-kelompok masyarakat yang saling membayangkan diri dalam suatu komunitas Indonesia yang mungkin berdasarkan pembayangan kesamaan senasib sepenanggungan selama penjajahan kolonial Belanda. Meskipun seperti kita ketahui bahwa tidak seluruh wilayah yang sekarang merupakan teritori Indonesia mengalami rentang masa penjajahan kolonial yang sama, dimana bahkan sebagian dari wilayah tersebut hampir tidak terjajah.

Konsepsi ala Anderson dipertanyakan: Siapa yang berhak membayangkan nasion? Apakah konsekwensi dari pembayangan yang dilakukan oleh segelintir kelompok masyarakat dari kelompok (etnis) tertentu, tapi dimana pembayangannya tentang nasion mencakup banyak kelompok masyarakat lainnya? Pembayangan tentang Indonesia, pencetusan tentang Indonesia sendiri sebagian besar diartikulasikan oleh segelintir orang dari kelompok etnis Jawa dan Melayu (khususnya merujuk pada populasi di pulau Sumatera dan sekitarnya).

Pendudukan Indonesia di Papua selama lebih dari 40 tahun telah meyingkirkan ratusan ribu penduduk Papua, melalui pembunuhan, penghilangan dan penciptaan kondisi represif yang memaksa orang untuk meninggalkan wilayah asalnya. Bagi sebagian pihak, skala pelanggaran HAM di Papua tersebut, dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan; bahkan sebagian pihak lagi menilainya sebagai genosida. Berbagai sumber memperkirakan jumlah orang yang dibunuh dan dihilangkan, dalam kisaran ribuan hingga puluhan ribu bahkan ratusan ribuan. Lebih jauh lagi beragam bentuk intervensi pemerintah Indonesia juga telah menimbulkan korban jiwa secara tidak langsung, yang termasuk relokasi penduduk secara paksa, pengrusakan terhadap lahan-lahan yang mensuplai kebutuhan pangan dan dugaan penyebaran penyakit (cysticercosis), atau tidak adanya usaha serius dan memadai dari pemerintah untuk menangani epidemik yang banyak memakan korban jiwa tersebut.Berbagai kebijakan pemerintah Indoenesia di bidang keamanan, politik dan sosial di Papua bertujuan untuk meminggirkan akses politik dan ekonomi masyarakat Papua dan melenyapkan identitas Papuan, yang menjadi penghalang bagi operasi kekuasaan elit politik dan akses ekonomi aktor-aktor modal multinasional.

Peminggiran akses politik masyarakat Papua dan penghilangan identitas Papuan secara sistematis dilakukan beberapa tahun sebelum diselenggarakannya Penentuan Pendapat Rakyat (PAPERA) pada tahun 1969. Untuk memastikan keberhasilan aneksasi Papua ke dalam teritori Indonesia, sejak tahun 1963, pemerintah Indonesia mulai melakukan intervensi-intervensi untuk menghilangkan identitas Papuan, dengan pelarangan menyanyikan lagu nasional Papua, dan pengibaran bendera Matahari Pagi, melalui dekrit presiden; ketentuan legal yang kemudian diterapkan secara lentur untuk mengait-ngaitkan beragam ekspresi lainnya sebagai subversif.

PAPERA yang diklaim sebagai usaha memfasilitasi masyarakat Papua untuk menentukan pilihannya sendiri, ironisnya tidak melibatkan satu pun elemen masyarakat Papua. Proses PAPERA bahkan tidak memberlakukan sistem satu orang satu suara, dengan alasan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Papua. Di sisi lain, kebijakan rasialis Indonesia dalam PAPERA, juga didukung kondisi politik internasional yang rasis, seperti yang tercermin dari pernyataan seorang diplomat Inggris pada tahun 1968 yang mengatakan:

“Saya tidak bisa membayangkan bahwa pemerintah Amerika, Belanda, Jepang atau Australia mempertaruhkan…hubungan mereka dengan Indonesia atas alasan yang prinsipil hanya untuk orang-orang yang sangat primitif, dalam jumlah yang relatif kecil”.

Salah satu kebijakan rasialis yang memarjinalkan masyarakat Papua adalah program transmigrasi Orde Baru pada pertengahan 1980an, yang diimplementasikan atas prinsip asimilasi – untuk menghilang-lenyapkan etnis Papua dengan memfasilitasi perpindahan orang-orang dari luar (Papua) “yang lebih beradab” ke Papua. Mochtar Kusumaatmadja seorang menteri pada rezim Order Baru mengatakan bahwa transmigrasi mungkin merupakan satu-satunya cara untuk membawa masyarakat zaman batu yang primitif ke dalam arus utama pembangunan Indonesia. Dalam kebijakan transmigrasinya, pemerintah bukan hanya tidak melakukan konsultasi dengan masyarakat Papua, bahkan mengambil alih lahan-lahan dari para pemilik tradisionalnya dan mengusir paksa penduduk lokal dalam ‘Operasi Sapu Bersih’ (1981). Slogan militer yang terkenal pada saat berlangsungnya operasi tersebut adalah, “Biarkan tikus lari ke hutan, agar ayam ayam bisa berkembang biak di kandangnya”. Lahan-lahan yang diambil alih untuk para transmigran juga banyak yang diperoleh dengan penipuan dan ancaman terhadap pemiliknya (Lowenstein dkk, 2003). Bank Dunia juga telah mengucurkan dananya sebesar US$ 650 juta untuk program transmigrasi pemerintah Indonesia.

Selain transmigrasi sebagai salah satu proyek rasialis untuk ‘memperadabkan’ masyarakat Papua, proyek rasialis lainnya adalah Proyek Pembinaan Masyarakat Terasing yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia di Papua. Proyek ini sebagai bagian dari kebijakan rasialis lainnya, secara konsisten ingin menanamkan stigma pada masyarakat Papua, bahwa mereka adalah orang-orang yang inferior.

Kebalikan dari klaim perbaikan kondisi masyarakat, proyek-proyek pemeradaban ini malahan memperburuk kondisi masyarakat Papua. Peradaban yang dibawa oleh pemerintah Indonesia ini menyebabkan hilangnya lahan produktif (yang dirampas), berkembangnya penyakit-penyakit yang sebagian berkembang dalam skala epidemik dan bencana lingkungan (yang mencemari sumber-sumber pangan, yang merusak atau menghancurkan sumber-sumber tersebut) – akibat-akibat yang secara langsung atau tidak langsung berimbas negatif pada survival orang Papua. Buruknya layanan kesehatan pemerintah yang beradab bagi masyarakat ‘tidak beradab’ ini juga memberikan kontribusi dalam memperburuk kondisi masyarakat Papua.

Proyek-proyek pemeradaban tersebut, khususnya transmigrasi, bagi sebagian pihak dipandang sebagai intervensi yang jelas merupakan penciptaan kondisi kehidupan yang diperhitungkan untuk menghancurkan masyarakat Papua. Pemerintah Indonesia tentunya mengetahui bahwa kebijakan-kebijakan pemeradabannya tersebut akan berakibat pada pemusnahan fisik dan kultural masyarakat indegenous Papua.

Sumber: https://timkatalis.blogspot. com/2011/12/papua-negara-nasionalismekapital.html

Mengapa Rakyat Papua Menolak DOB? Sharon Muller

Demonstrasi menentang Jakarta[1] yang mekarkan West Papua jadi tiga Daerah Otonom Baru (DOB) berkobar di Papua: Sorong, Kaimana, Yahukimo, Wamena, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Aparat TNI/Polri merepresi brutal aksi dan tembak mati dua demonstran di tempat di Yahukimo, menghadang keras aksi di Sorong dan Nabire serta bentak, pukul, dan rampas peralatan demonstran. Aparat lakukan hal serupa di Jayapura.

Sementara di Indonesia, demo anti-DOB berkobar di Ambon, Ternate, Manado, Bali, Kupang, Malang, Yogyakarta, hingga Jakarta. Mayoritas demo diinisiasi mahasiswa dan pelajar asli Papua. Di Yogyakarta mahasiswa Papua dan solidaritas lainnya secara berulang kali demo tuntut batalkan rencana pemekaran/DOB, UU Otonomi Khusus (Otsus) dicabut, dan kutuk Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai aktor intelektual—Tim Gugus Papua yang keluarkan berbagai kajian dukung kebijakan Jakarta, termasuk pemekaran. Demo di Jakarta, Malang, dan lainnya nyatakan sama dan tolak peran Jakarta yang berlagak seolah paling tahu tentang apa yang terbaik untuk Papua.

Rakyat West Papua tolak DOB sebab: Pertama, DOB kemauan sepihak Jakarta, bukan aspirasi rakyat West Papua. Rencana pembagian wilayah West Papua menjadi beberapa DOB merupakan agenda lama pemerintah pusat untuk bungkam tuntutan kemerdekaan. Dokumen rahasia Departemen Dalam Negeri Direktur Jenderal (DITJEN) Kesbang dan Linmas 2 Juni tahun 2000 dalam nota Dinas No. 578/ ND/KESBANG/D IV/VI/2000 yang dikeluarkan berdasarkan laporan radiogram dari caretaker Gubernur Papua No. 190/1671/SET/ tertanggal 3 Juni 2000 berbunyi:

“Rencana operasi pengkondisian wilayah dan pengembangan jaringan komunikasi dalam menyikapi arah politik Irian Jaya (sekarang Papua) untuk merdeka dan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tempat pelaksanaan operasi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Irian Jaya sampai ke wilayah terpencil dengan mempercepat pemekaran wilayah Provinsi Irian Jaya dan pembentukan kabupaten/ kota baru sesuai kebutuhan”[2]

Agenda pemaksaan Jakarta ini kemudian mendapat protes keras dari rakyat West Papua, Jakarta membalas dengan membunuh Theys H. Elluay yang saat itu pemimpin nasional rakyat West Papua. 10 hari setelah pembunuhan Theys, Jakarta secara sepihak sahkan UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus pada bulan November dan kemudian diikuti dengan pemberlakuan Instruksi Presiden No 1 tahun 2003 tentang pembentukan DOB Provinsi Papua Barat. Walau tanggal 11 November 2004 Mahkamah Konstitusi putuskan Provinsi Papua Barat tidak miliki kekuatan hukum mengikat, namun karena ambisi Jakarta, provinsi ini dipaksa lanjut hingga kini.

Fakta berikutnya adalah, menjelang berakhirnya Otsus dan pecahnya protes di seluruh tanah Papua mengutuk perlakuan rasis kelompok reaksioner dan aparat terhadap mahasiswa Papua di Surabaya tahun 2019. Gerakan rakyat kemudian berkembang menuntut kemerdekaan politik dengan menduduki berbagai gedung-gedung pemerintah dan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Merespon itu, Jakarta selain mengerahkan ribuan aparat TNI/Polri ke Papua, Jakarta juga merekrut

61 orang yang secara dadakan dan dinamai “tokoh Papua” agar sesuai dengan kepentingan mereka. “Tokoh Papua” atau lebih tepatnya antek-boneka ini kemudian diatur untuk mendukung kehendak Jakarta, seperti Otus jilid II dan pemekaran.

30 Oktober 2019, Tito Karnavian akui pemekaran DOB di Papua hasil kajian Inteljen. Karena hasil kajian Inteljen inilah, maka dari 183 wilayah yang mengusulkan pemekaran DOB di seluruh Indonesia, semuanya diabaikan dan Papua yang didahulukan, padahal Indonesia masih memberlakukan Moratorium akibat kemampuan keuangan negara yang tak cukup.

Kedua, ini politik “pecah belah dan kuasai” yang dimainkan Jakarta. I Ngurah Suryawan dalam bukunya Jiwa Yang Patah mencatat konflik horizontal di Papua adalah produk ciptaan pemerintah Indonesia via lingkaran elit lokal/perpanjangan tangan dari kebijakan pemerintah Indonesia di tanah Papua. Kebrutalan rezim kapitalistis Indonesia yang membunuh manusia dan alam Papua selama 60 tahun ini telah membuat Indonesia kehilangan wibawa di mata rakyat Papua. Sehingga dalam rangka memaksa Papua tetap bertahan dengan Indonesia, selain pengiriman militer secara gila-gilaan, rezim kapitalistis rakus keuntungan ini juga berusaha memecah persatuan rakyat Papua, dan berdasarkan analisis inteljen, alat yang paling jitu adalah pemekaran daerah.

Banyak fakta buktikan pemekaran baru, sebagaimana dicatat buku Socrates S. Yoman Pemusnahan Etnis Melanesia, telah memecah orang Papua berdasarkan daerah, suku, dan marga. Narasi gunung dan pantai, perang saudara di Yalimo, Timika, Nduga, Yahukimo, Maybrat, Sorong Selatan, dan seluruh kabupaten baru bentukan Indonesia yang terjadi saat ini adalah “konflik horizontal” yang dimainkan Jakarta. Bahkan analisis Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) pimpinan peneliti konflik, Sidney Jones, sebagaimana simpulan Tirto.id: banyak pemekaran = banyak masalah.[3] Pemekaran yang dipaksakan Jakarta bukanlah upaya membangun tapi upaya memecah persatuan orang Papua. Sebab Jakarta sadari bila kesatuan orang Papua tetap terjaga akan ancam mereka. Maka seperti disampaikan Sendius Wonda satu-satunya cara: paksakan pemekaran agar kesatuan orang Papua hancur, jadi Indonesia akan mudah kuasai dan curi kekayaan alam Papua.

Ketiga, pemekaran di Papua tak penuhi syarat malah ancam manusia dan alam Papua. Syarat pokok DOB adalah jumlah penduduk, kemampuan keuangan, dan luas wilayah. Di Papua total penduduk di dua provinsi sesuai data BPS 2020 tidak lebih dari 6 juta. 4,30 juta jiwa di Papua sementara 1,13 di Papua Barat. Apabila argumen Jakarta pemekaran upaya pemerintah untuk sejahterakan masyarakat Papua, apakah persoalan kemiskinan hanya ada di Papua?

Jelas, bahkan data BPS 2021 tunjukkan kemiskinan terekstrem juga ada di pulau Jawa. Sehingga bila benar pemekaran “obat penghilang” kemiskinan, harusnya Jawa Timur yang berpenduduk hampir 50 juta jiwa yang dimekarkan, bukan Papua!

Dipaksakannya DOB di Papua secara kacau seperti kini akan perlebar pintu bagi penduduk dari luar Papua untuk menduduki Papua. Data kini buktikan OAP di Papua tak lebih dari 3 juta, bahkan di provinsi Papua Barat OAP hanya 48,7% sisanya pendatang. Hadirnya DOB akan memperparah jurang ini.

Berikutnya, kemampuan keuangan. Oktober 2020 Universitas Cenderawasih keluarkan kajiannya tentang rencana DOB di Papua. Uncen simpulkan semua daerah di Papua tak penuhi syarat untuk dimekarkan, pasalnya jumlah PAD tidak lebih dari 50% dan hanya berharap dari transfer pusat. Uncen bahkan simpulkan kabupaten-kabupaten yang ada kini seperti Nduga, Mulia, Yahukimo, hingga Pegunungan Bintang harus dilebur kembali ke kabupaten induk. Di Papua Barat, Maybrat, Pegunungan Arfak, Tambrauw, dsb., juga harus dilebur karena PAD tidak lebih dari 2%.

Jadi pemekaran di Papua hanya akan tambah beban keuangan negara dan akhirnya utang negara akan kian meningkat. Rezim getol DOB Papua akibat strategi para borjuasi untuk legalkan investasi gila-gilaan ke Papua untuk kuras habis kekayaan alam Papua berdalih “menunjang pembangunan”.

Selain itu, pemaksaan pemekaran di Papua akan diikuti pemekaran struktur polisi dan komando ekstra-teritorial mulai dari Kodam-Polda hingga Polsek dan Koramil. Di Papua I Made Supriatna melaporkan hasil kajiannya jumlah per 40 orang diawasi oleh 1 orang militer. Pemekaran = penguatan kekangan militerisme atas kebebasan bergerak, berpendapat, dan berkumpul orang Papua.

Terakhir: luas wilayah. Dengan dalih Papua luas wilayahnya tiga kali pulau Jawa, Papua bisa dimekarkan menjadi beberapa DOB. Pemekaran untuk siapa, jika penduduknya saja kurang? Jelas bukan untuk rakyat West Papua, apalagi OAP dan masyarakat adat.

Keempat, pemekaran bukan solusi konflik. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia simpulkan terkait Papua ada empat persoalan pokok: penyingkiran penduduk asli, kegagalan pembangunan, kekerasan negara, dan pelanggaran HAM, serta status politik Papua yang belum tuntas. Penyingkiran jelas akibat pendudukan masif dari luar Papua, pemekaran akan memperparah persoalan ini, bukan memberi solusi.

Kegagalan pembangunan, 60 tahun Indonesia menduduki Papua, berbagai program yang menurut Indonesia membangun sudah diberikan. Lalu mengapa orang Papua yang jumlahnya tidak lebih dari tiga juta belum juga sejahtera? Jangan-jangan pembangunan itu memang bukan untuk orang Papua tapi untuk fasilitasi perusahaan-perusahaan kapitalis dan imperialis menghisap rakyat Papua, mengeruk kekayaan alam, dengan menghancurkan lingkungannya? Filep Karma dengan nada sinis dalam aksi menolak DOB April 2021 menekankan bahwa “2 provinsi saja orang Papua sudah minoritas, apalagi bikin banyak provinsi?”

Sedangkan soal kekerasan dan pelanggaran HAM, sejak pertama kali Indonesia menduduki Papua 19 Desember 1961 hingga tahun 2000, tercatat 15 rangkaian operasi militer telah dilancarkan di Papua. Menurut

Gemima Harvey 500.000 orang Papua terbunuh sepanjang operasi-operasi ini. Bahkan hingga kini operasi militer masih berlangsung di Nduga, Intan Jaya, Lani Jaya, Oksibil, Yahukimo, Maybrat, dan hampir di seluruh tanah Papua setiap hari terjadi kekerasan. Laporan terbaru Amnesty International ungkap sepanjang tahun 2018- 2021 tercatat 95 warga sipil yang korban kekerasan aparat TNI/Polri di luar hukum. Ini belum jumlah keseluruhan korban sejak tahun 2000. Pelaku utamanya TNI/Polri. Jadi rezim harus tarik militer, bukan DOB yang justru tambah pasukan.

Soal status politik, perebutan Papua antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung sejak tahun 1950an hingga 1960an adalah akar konflik Papua yang terus diperdebatkan dan diperjuangkan oleh rakyat West Papua hingga kini. Padahal 1 Desember 1961 rakyat West Papua melalui Dewan New Guinea Raad mendeklarasikan kemerdekaan West Papua.

Amerika Serikat yang yang bernafsu mencuri kandungan emas Papua di Timika, kemudian bertindak seolah-olah sebagai penengah untuk pertemukan Belanda dan Indonesia tanpa libatkan satu pun orang Papua pada 15 Agustus 1962. Hasilnya New York Agreement, perjanjian yang terdiri dari 29 pasal ini mengatur umum tentang peralihan kekuasaan dari Belanda kepada PBB dan kemudian PBB kepada Indonesia dan selanjutnya Indonesia mengatur penentuan pendapat rakyat Papua (PEPERA). Dalam pasal XVIII khususnya bagian a dan d mengatur tentang mekanisme pemilihan dalam PEPERA. Khususnya pasal d menegaskan bahwa yang berhak memilih adalah orang asli Papua dewasa laki-laki maupun perempuan.

Pada tahun 1969 PEPERA dilaksanakan, harusnya sesuai pasal XVIII bagian d semua orang Papua dewasa atau yang pada saat itu jumlahnya 800.000 jiwa dilibatkan dalam memilih. Namun dalam praktiknya Indonesia hanya menyeleksi 1.025 orang untuk memilih. Dan akhirnya Indonesia memenangkan PEPERA atau lebih tepatnya peristiwa “baku tipu ini”.

Inilah status politik yang sampai hari ini masih terus dipermasalahkan orang Papua. Hak orang Papua untuk menentukan nasib sendiri belum terlaksana. Jadi yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah selenggarakan pemilihan bebas dan jujur bagi orang Papua untuk menyatakan pendapatnya, atau dalam tuntutan orang Papua disebut refendum.

Ditulis oleh Sharon Muller | Kader Perserikatan Sosialis dan Anggota Lingkar Studi Sosialis

Tulisan ini merupakan versi panjang dari tulisan yang diterbitkan dalam Arah Juang edisi 128, III-IV Maret 2022, dengan judul yang sama. Catatan:

Jakarta yang dimaksud di sini adalah merujuk pada Istana Presiden. Adalah sebutan yang biasa digunakan oleh rakyat Papua untuk menunjuk pada daerah Istana Presiden RI. Istana sebagai tujuan karena dinilai segala kebijakan yang keluar pusatnya dari sana dan ditentukan menurut kemauan presiden dan orang-orang di sekelilingnya yakni oligarki. Socrates S Yoman “Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat” Yogyakarta Galang Press 2007. Hal: 221

Tirto.id “Tak Ada Daerah di Papua Yang Memenuhi Syarat Provinsi”2020. Diakses dari: https://tirto.id/tak-ada-daerah-di-papua-yang-memenuhisyarat-pemekaran-provinsi-eC2g.. Pada 7 April 2022

Sumber: https://www.arahjuang.com/2022/07/14/mengapa-rakyatpapua-menolak-dob/

Film ORPA: Antara Idealisme dan Kontradiksi

Aprila Wayar

“ORPA merupakan film pertama yang digarap oleh sutradara dan penulis pendatang baru asal Papua, yaitu Theogracia Rumansara”

Meneropong Papua

Sebelum berbicara film tentang Papua, penting melihat eksistensi film tentang Papua, khususnya dokumenter yang dapat kita temui dengan mudah melalui berbagai platform saat ini.Berbagai film tersebut dibuat oleh orang dari luar Papua untuk berbagai kepentingan, baik bisnis maupun kepentingan politik.Keterbelakangan orang Papua dalam pandangan orang dari luar Papua serta keindahan alam Papua menjadi nilai jual bagi kebanyakan film berlatar Papua.Cara pandang orang dari luar Papua terhadap Papua banyak mempengaruhi karya cineasnya. Penting bagi Papua melahirkan cineas-cineas muda yang mampu mendokumentasikan sendiri Papua.

Sebelum tahun 2000, kebanyakan film Papua adalah film dokumenter. Dibuat oleh jurnalis maupun pembuat film dari luar negeri. Film-film yang dihasilkan kebanyakan tentang resistensi kelompok gerakan pembebasan Papua terhadap kolonialisme Indonesia.

Penutupan akses jurnalis asing dan pembatasan kehadiran lembaga kemanusiaan di Papua berpengaruh besar pada produksi film-film yang dihasilkan saat itu.Ada pembuat film dan jurnalis yang memilih bekerja undercover untuk mendapatkan kondisi terbaru gerakan pembebasan di tanah Papua.Walau demikian, tak sedikit film-film dokumenter tersebut yang memenangkan penghargaan internasional.Salah satunya Forgotten Birds of Paradise (2009) yang dibuat pembuat film asal Inggris, Dominic Brown.Forgotten Birds of Paradise menyabet penghargaan Best Documentary – Dam Short Film Festival, USA, 2011 dan Best Short Documentary – Davis International Film Festival, USA, 2015. Ada film Strange Birds in Paradise dengan subtitle a West Papuan Story yang adalah film dokumenter Australia. Karya pembuat film Adelaide, Charlie Hill-Smith. Film ini memenangkan Best Documentary dalam Inside Film Awards pada 2010.

Film ‘Aprila’ berlatar jurnalistik di Papua yang dibuat Rohan Radheya, pembuat film asal Belanda memenangkan Best Short Documentary Award dalam FIFO Documentary Film Festival pada 2019 di Tahiti dan menyabet Best Short Documentary Film di New Caledonia Film Festival pada tahun yang sama.Ada juga film West Papua yang disutradarai Damien Faure (2003); Selling Out West Papua, Produksi Aljazeera (2020); Ada masih banyak film tentang Papua bertebaran di dunia maya yang layak dinikmati pecinta film.Sayangnya, beberapa film berlatar Papua juga tidak dapat diakses melalui internet di Indonesia, misalnya Selling Out West Papua.

Film Indonesia tentang Papua

Isolasi informasi selama puluhan tahun tentang keberadaan Papua dan resistensinya terhadap berbagai kebijakan Jakarta terkait gerakan pembebasan juga berdampak pada dunia perfilman.

Banyak orang akan mengenang Film Denias, Senandung di Atas Awan sebagai film tentang Papua tetapi itu bukanlah film pertama pasca reformasi yang berlatar Papua.

Garin Nugroho, cineas terkemuka Indonesia memiliki pengalaman langsung bersentuhan dengan masyarakat akar rumput di Papua bersama gejolak politik yang sedang berlangsung saat itu.Kongres Rakyat Papua II pada 2000 dimana Theys Hiyo Eluays terpilih menjadi Ketua Dewan Presidium Papua menjadi latar belakang politik yang sangat kuat dalam film “Ijinkan aku menciummu sekali saja” (2002).

Film yang dibintangi Lulu Tobing ini memiliki ekses luas terhadap penikmat film Papua dan juga cineas Indonesia.Pemberian nama Arnold kepada pemeran utama anak laki-laki yang diperankan Octavianus Rysiat Muabuay sangat berbau politik karena Arnold adalah nama legendaris musisi Papua, Arnold Clemens Ap yang mati dibunuh Kopassandha (sekarang Kopasus) di Pantai Pasir II, Jayapura, Papua pada 1984.

Film dengan durasi 90 menit yang mana bendera Bintang Kejora sebagai simbol bendera negara Papua Barat muncul dalam jumlah banyak bukan tanpa masalah.Sang sutradara harus menghadapi masalah dengan pihak yang berwajib di Jakarta. Film ini dianggap sebagai sikap pro pada kemerdekaan Papua.Kehadiran film inilah yang kemudian mambuat cineas muda Indonesia yang lain mulai melirik Papua sebagai setting tempat pembuatan film-film mereka.Upaya menghalau dampak film “Ijinkan Aku Menciummu Sekali Saja” yang ditinggalkan Garin Nugroho, film “Denias, Senandung di Atas Awan” dimunculkan sebagai antitesis terhadap situasi itu.Kisah film Denias justru mengisahkan Maleo, diperankan Ari Sihasale, seorang anggota Kopassus yang baik hati.

Maleo yang juga berperan sebagai guru dikisahkan sangat mencintai murid-muridnya, termasuk Denias.Film Denias adalah sebuah film yang dibuat demi kepentingan politik: pemutihan nama baik Kopassus di Papua.Maleo digambarkan sebagai ‘penyelamat’ Denias yang adalah orang asli Papua.Dapat ditebak film-film Indonesia lain berlatar Papua yang digarap pasca film Denias ini. Kisah tentang orang Papua yang tak mampu melakukan apa-apa, menjadi mampu ketika ditolong oleh orang dari Jakarta atau orang dari Indonesia.Pesan apa yang ingin disampaikan para cineas yang sebenarnya tidak benar-benar paham kondisi ril Papua ini.Film sebagai media berekspresi tanpa batas seharusnya mampu menyajikan realita hidup di Papua tanpa embel-embel kepentingan politik pihak manapun.

Film Orpa: Antara Idealisme dan Kontradiksi

Film ORPA garapan sutradara pendatang baru Indonesia asal Papua, Theogracia Rumansara menjadi angin segar bagi dunia film fiksi Papua dimana selama ini perfilman Papua masih didominasi film dokumenter yang diproduksi cineas muda asli Papua.Film ini dibuka dengan ORPA, diperankan Orsila Murib sedang duduk di hadapan cermin dan ibunya mengenakan sebuah kalung pada lehernya dari arah belakang.Film ini dapat dikatakan miskin keindahan alam Papua. Hal ini diakui Theo, panggilan Theogracia Rumansara dalam sesi tanya jawab seusai pemutaran film ini di Empire XXI Yogyakarta, Minggu (27/11) lalu. “Tidak seperti film lain yang menjual keindahan Papua, saya ingin menyajikan lebih banyak tentang orang Papua karena Papua adalah orangnya,” katanya.

Misionaris Tom dan istrinya Regi bukan sebuah kebetulan yang diciptakan sutradara yang lahir dari idealismenya sebagai seorang Kristen yang sangat dekat dengan cerita pendek masa anak-anak populer di Tanah Papua, Tom dan Regi dalam Cerita Kota Emas karya I. S. Kijne. Dominee Izaak Semuel Kijne (1921-1941) adalah misionaris asal Belanda yang melegenda di Papua dengan karya-karya misionarisnya.”Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri.”(I.S. Kijne, Wasior, 25 Oktober 1925)

Quote dari I.S. Kijne ini membumi di Papua hingga hari ini. Dan sampai pada generasi Theo Rumansara tentu saja yang kemudian memunculkan nama misionaris yang memiliki kesamaan dengan buku yang ditulisnya. Hanya, dalam film ORPA, suami istri misionaris ini berasal dari luar negeri sedangkan dalam cerita Tom dan Regi, Tom adalah seorang anak laki-laki Papua dan Regi adalah seorang anak perempuan Belanda.Hal lain yang mengganjal adalah kehadiran Ryan, seorang musisi asal Jakarta sebagai teman perjalan membuat film fiksi ini tidak berbeda jauh dengan film-film yang dibuat cineas Indonesia lain.

Sekali lagi, Jakarta hadir sebagai penyelamat Papua, narasi yang membuat seolah-olah orang Papua adalah pihak yang harus selalu ditolong. Walau dalam film ini ORPA juga adalah pihak yang menolongnya di awal film.

Selanjutnya, kehadiran seorang perempuan bijaksana di tengah hutan pada malam hari, sah saja dalam sebuah film fiksi tetapi untuk film ORPA dengan setting khas Papua seharusnya mampu menghadirkan perempuan dari wilayah setempat, bukan dari daerah pesisir atau pantai.Ditambah pemerannya tampil modis dengan kuku-kuku terawat di dalam hutan. Ini bagian yang mengganggu film yang sebenarnya sudah cukup menarik sejak awal.

“Saya juga bayangannya seperti itu tetapi tim kesulitan menemukan pemeran sesuai harapan itu,” kata Theo kepada The Papua Journal di Empire XXI Yogyakarta, Minggu (27/11) malam.

Film terus bergerak maju, percakapanpercakapan diantara para pemain menarik dan mengalir alami. Hal ini menimbulkan tawa renyah para penonton.Sampai pada saat ORPA ingin membuat ramuan untuk Ryan yang sedang sakit. Dalam pengakuan ORPA, diketahui dari buku yang dibaca. Ini kontradiktif dengan kondisi di wilayah pegunungan karena berbagai pengetahuan terkait herbal diturunkan secara lisan dari leluhur hingga ke generasi saat ini, bukan lewat buku.Narasi itu bukan hanya di kalangan orang asli tetapi orang dari daerah pesisir dan para pendatang dari luar Papua pun tahu karena dibagikan saat bermain bersama, menikmati berbagai jenis permainan yang disediakan alam.Penggunaan bahasa daerah pun menarik disimak. Dalam percakapan sehari-hari dalam keluarga ORPA, antara dia dan orang tuanya tidak menggunakan bahasa daerah.

Tom, sang misionaris yang justru menggunakan bahasa daerah untuk menenangkan ayah Orpa yang datang menjemput ORPA ke rumah sang misionaris untuk dibawa pulang.Konsep kolonialisme yang disebut sutradara dalam sesi tanya jawab justru tidak tampak dengan jelas dalam film ini.Isu yang muncul dan jelas adalah kekerasan dalam rumah tangga, pelanggengan patriarkhi, pernikahan anak, putus sekolah, Jakarta centris, kearifan lokal dan lain-lain.Terakhir, klaim film Papua pertama yang disutradarai orang Papua ada baiknya ditambahkan narasinya, film fiksi Papua pertama yang disutradarai orang Papua agar tidak mengesampingkan peran cineas muda Papua lain yang juga memproduksi filmfilm dokumenter, jauh sebelum film ORPA hadir.Anyway,Semoga ke depan, film-film dengan narasi Papua lebih membumi. Selamat Theo untuk film perdananya..!!

Sumber: https://www.thepapuajournal.com/ sastra/pr-6985908165/film-orpa-antaraidealisme-dan-kontradiksi?page=6

Kekerasan Militer terhadap Perempuan Papua harus menjadi Tema Nasional Gerakan Perempuan Indonesia! Julia Opki

Ketika sampai detik ini, Perempuan Indonesia masih mengalami masalah diberbagai sektor entah ranah privat maupun publik. Ada kesenjangan upah buruh laki-laki dan perempuan, ada kasus kekerasan seksual, kasus KDRT, domestifikasi Perempuan yang mengakibatkan beban ganda, stigma sosial budaya yang memenjarakan hak hidup Perempuan Indonesia.

Bahkan tertumpuk lagi dengan permasalahan biaya kesehatan dan pendidikan yang mahal, begitu pula perekonomian negara yang tidak stabil mengakibatkan melonjaknya biaya di segala sektor. Pemiskinan secara terstruktural yang dirasakan kalangan Perempuan kaum menengah ke bawah.

Berbagai regulasi negara yang hari ini sangat nyata justru mengancam hak hidup Perempuan, dipangkasnya pasal-pasal penting dari UU PKS, Undang-Undang Cipta Kerja yang semakin memeras tenaga dan hak hidup buruh Perempuan serta menyebabkan alienasi Perempuan-perempuan adat dari tanahnya.

Sementara kelas Perempuan yang berkuasa menutup mata dengan realita penindasan Perempuan Indonesia hari ini, apa yang membuat kita bangga dengan negara yang justru menyengsarakan hak hidup masyarakatnya terlebih khusus kaum Perempuan?

Proses Pilpres tahun 2024 ini menunjukkan secara blak-blak system kekuasaan negara dengan kekuatan penuhnya memenangkan Prabowo yang tanahnya penuh amis darah akan banyaknya pembunuhan yang dilakukannya. 13 aktivis yang hilang, peristiwa Mapenduma serta beberapa kasus HAM berat lainnya. Bukti nyata, bahwa negara berusaha menindas Rakyat Indonesia semakin lebih brutal hari ini.

Saya selalu memberitahukan, jika hari ini Indonesia sudah sangat sekarat apalagi seluruh Tanah Papua pastilah berkali-kali lipat sekarat dan darurat, itu faktanya. All Eyes on Papua tidak seberapa jika dijelaskan secara terperinci bagaimana negara Indonesia menumbalkan manusia dan alam Papua untuk kepentingan segelintir penguasa negara dan dunia, namun justru juga menyengsarakan rakayat Indonesia?!

Contoh kecilnya, jika beberapa bulan lalu, harga beras 1 liter naik dari Rp.13.000 menjadi Rp.16.000 di Pulau Jawa, di Tanah Papua sudah mencapai Rp.30.000 untuk 1 liter beras. Harga bensin 1 liter di Ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang Rp.40.000, Air Mineral Aqua 1,5 liter seharga Rp.30.000. Drastisnya kenaikan harga tiket pada saat liburan natalan sekali jalan ke Papua mencapai puluhan juta rupiah. Benarkah Papua dijajah? Silahkan dijawab memakai logika dan nurani sebagai manusia Merdeka.

Next, di Film dokumenter yang diproduksi oleh Wathdoc mulai dari “Alkinemokiye” terkait permasalahan tambang PT.Freeport yang sampai kabar terkininya sekitar 8.000 karyawan di PHK secara semena-mena oleh Perusahaan yang mayoritas karyawannya adalah Orang Asli Papua. Kemudian ada “Sexy Killer” yang booming di kalangan Mahasiswa, serta baru-baru ini “The Dirty Vote” memaparkan fakta kenyataan, yang tidak berani diungkap oleh media nasional Indonesia.

Artinya bahwa, baik melalui kebijakan negara, aturan hukum dan segala produk apapun, Indonesia hanya menggunakan Orang Asli Papua sebagai boneka. Bahkan sejak awal kelicikan Indonesia memanipulasi hak politik Rakyat Papua untuk dipaksa bergabung menjadi Bangsa budak modern Indonesia.

Kembali ke topik pembahasan, lalu dimana posisi Perempuan Papua? Mayoritas Orang Asli Papua hidup didalam kungkungan penjara

114 Asmara Art Zine - 04 - SPAM TANAH PAPUA

kemiskinan. So, semisal anda menjadi seorang “Mama” yang penghasilan utamanya adalah menjual hasil kebun di pasar yang sudah dikuasai pedagang pendatang (Buton, Bugis, Toraja dkk).

Anda bayangkan hidup di Distrik Okaom, Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi seorang Mama pergi berjualan sayur-sayuran dan umbi-umbian yang jarak tempuhnya hampir 20 kilo meter ke Pasar Umum di Ibu kota, Oksibil. Boleh naik angkot yang standar keamanannya sangat minim dengan biaya ongkos Rp.50.000 hitungan pergi doang kakak-kakak. Okey, nangkap kan maksudnya. Mmm, jualan sayur seikat Rp.20.000, kalua laku satupun belum cukup beli beras liter, belum lagi ongkos baliknya? Masih bisa hidup nggak tuh?

Lalu bantuan Made Fuck a Bullshit OTSUS? Sim Sallabim Kun Faya Kun, uang nggak ada, bunyi OTSUSnya kedengaran sampai seIndonesia kan? Super ajaib, tanyakan pada yang kuasa atau yang berkuasa.

Kejadian kasus pada bulan Oktober 2023, 2 orang Mama yang merupakan korban pengungsi di Kabupaten Yahukimo, pada saat sedang mencari sayur dan makanan di kebun mereak diperkosa dengan cara tidak manusiawi, alat kelaminnya diiris-iris dan tikam, seorang Mama meninggal di tempat, seorang Mamanya lagi harus dirawat akibat luka serius di area vitalnya. Buku Perempuan Papua Barat, karya Meeka D Gobay, data dari ELSHAM Papua, Kesaksian Mama Tineke Rumkabu yang alat vitalnya dibakar dengan lilin pada saat Tragedi Biak Berdarah, data dari Asian Justice dan Human Rights (AJAR). Penyiksaan yang sama yang dialami oleh anggota-anggota Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI).

Artinya ribuan Perempuan Papua selama setengah abad mengalami penyiksaan seksual yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh militer Indonesia, ini adalah poin penting yang seharusnya disoroti seluruh Perempuan karena ini adalah tindakan yang sangat menjatuhkan martarbat manusia, terlebih khusus sangat menjatuhkan harga diri Perempuan secara keseluruhan.

Menurut Jurnal “STOP SUDAH” tentang Kesaksian Perempuan Papua korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009, bersama kelompok kerja pendokumentasian kekerasan dan Pelanggaran HAM Perempuan Papua 2009-2010 yang selama 18 bulan berusaha mengumpulkan data korban di 11 Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat (Sebelum pemekaran DOB), mendapatkan fakta mencengangkan terdapat 138 kasus kekerasan yang dilakukan oleh Negara.

Berikut datanya: Penyiksaan seksual 6 kasus, Pemerkosaan 52 kasus, Perbudakan Seksual 5 kasus, Eksploitasi seksual 9 kasus, Pembunuhan dan penghilangan 8 kasus, Penembakan dan Pencobaan pembunuhan 5 kasus, Penahanan sewenang-wenang 18 kasus, Penganiyaan 21 kasus, Penyiksaan 9 kasus, KB dan Aborsi paksa 5 kasus, Pengungsian dan kelaparan 24 kasus. Seluruh korban adalah Perempuan Papua dan semua pelakunya adalah Aparat keamanan Indonesia.

Data ini hanyalah sampel beberapa korban yang berani speak up serta dengan rentang waktu sangat lama ,1963-2009 yaitu 46 tahun lamanya dan data yang terkumpul 138 kasus. Artinya bahwa sangat tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa korban sesungguh bisa berjumlah 10x lipat dari 138 kasus ini.

Updatean terbaru dari Film dokumenter JUBI TV yang bekerja sama dengan Watchdoc berjudul “ Sa Pu Nama Pengungsi” merekam eskalasi konflik di seluruh Tanah Papua yang semakin tinggi pada tahun 2018 hingga saat ini.

Dari 2018 konflik di Kabupaten Nduga, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Papua. Tercatat sekitar 600.000 warga sipil yang mengungsi, 700 diantaranya meninggal dunia, serta yang paling rentan adalah Perempuan dan anak.

Dari seluruh titik konflik ini juga mengandung kekayaan mineral yang banyak yang lebih parahnya lagi sampai sekarang permasalahan ini ditangani negara dengan semakin banyak mengirim pasukan militer yang tentunya semakin memperparah situasi konflik di sana.

Salah satu anggota keluarga saya di Kabupaten Pegunungan Bintang, sesudah peristiwa di Distrik Kiwirok dan Distrik Okaom, Masyarakat asli ketika mau beraktivitas ke kebun selalu harus lapor ke aparat dengan menunjukkan KTP yang membuat mereka sangat ketakutan.

Tak hanya itu, dari data International Coalition for Papua (ICP) 2018 menjelaskan bahwa mayoritas Perempuan Papua termajinalkan dalam segala aspek, Kesehatan, Pendidikan, sosial, ekonomi, budaya serta politik. Tentunya semakin diperparah dengan situasi konflik seperti ini.

Sa Pu Nama Pengungsi (Nama Saya adalah Pengungsi), Pengungsi Kogoya dan Pengungsi Wafom adalah 2 balita yang dilahirkan ditengah konflik yang sedang berlangsung. Ibu mereka melahirkan di Tengah hutan tanpa ada bantuan medis, serta dibawa ancaman maut yang kapan saja bisa mengintai mereka.

Berapa banyak Perempuan hamil yang harus meninggal di tengah konflik? Atau juga berapa banyak Perempuan yang hamil akibat kekerasan seksual? Mungkin saja akan terdata sesudah puluhan tahun berlalu, seperti data diatas yang banyak diantaranya pasti sudah meninggal.

Ketika rudal Israel membombardir seluruh wilayah Palestina, heliheli loreng dengan senyapnya menghamburkan zat-zat beracun di wilayah konflik di Tanah Papua. Ketika bocah-bocah Palestina berlumuran darah tersorot media internasional, ada Nopelinus Sondegau di Kabupaten Intan Jaya, balita 2 tahun yang meninggal akibat tertembak pelurunya yang membuat isi perutnya beruraian adapula, Nardo Duwitau anak berusia 12 tahun di Kabupaten Intan Jaya yang tertembak mati kepala akibat peluru nyasar.

Situasi Palestina sama dengan situasi Tanah Papua hari ini, akibat kepentingan akumulasi modal global, nyawa manusia tak berarti apapun. Serta pelanggaran HAM hanya menjadi proyek besar segelintir kelompok untuk meredam serta membelokkan akar permasalahan yang ada, itulah faktanya.

Hanya persatuan rakyatlah yang benar-benar memahami kepentingan rakyat itu sendiri, yang didalamnya tentu penting sekali peran Perempuan dalam menentukan strategi perjuangannya, agar menjadi kekuataan yang diperhitungkan tendensi politik perjuangannya.

Isu mendesak apa hari ini yang harusnya digaungkan Gerakan Perempuan secara Nasional, patut dipertimbangkan dengan matang untuk melihat situasi Perempuan Papua saat ini. Mengapa penting untuk diboomingkan secara nasional?

Ketika kita semua sepakat bahwa Kapitalisme atau Imprealisme adalah akar dari berbagai masalah, kita harus mengetahui bahwa mereka mengambil berkali lipat lebih banyak keuntungan dari wilayah jajahannya (kolonialisme).

Artinya tendensi politik perjuangan Gerakan Perempuan akan semakin kuat ketika juga berani mengangkat isu kolonialisme sebagai isu utama. Kapitalisme melahirkan kolonialisme dan militerisme, serta rasisme yang sedang merajai seluruh Tanah Papua hingga saat ini.

Ketika kekuataan kapitalisme yang terpusat yang berkali-kali lipat ini dilemahkan maka menjadi peluang besar untuk rakyat merebut kekuasaannya. Revolusi membutuhkan keberanian dan ketulusan serta juga dengan perhitungan politik yang tepat dari segala elemen perjuangan rakyat, terlebih khusus kaum perempuan.

Film APRILA: Ketika Perempuan Papua Menjadi Jurnalis

Tim The Papua Journal 06

The Papua Journal - Menjadi jurnalis bukan pilihan mereka yang ingin menjadi kaya dan memiliki banyak uang. Jurnalis adalah pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa dan menjaga idealisme yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kebenaran.

Waktu menunjukkan pukul 00.30 WIB di pertengahan Agustus, 2023, haripun telah berganti namun tak terasa saya yang ditemani seorang adik perempuan sudah asik dalam perbincangan selama lebih dari dua jam. Dihadapan kami duduk seorang perempuan Papua berkaca mata dengan pakaian rumahannya.

Ia menyodorkan laptop ke arah kami untuk menyaksikan film dokumenter yang berjudul “Aprila”. Selama 14 menit kedepan, kami hanyut dalam perjalanan “Aprila” jurnalis perempuan Papua itu yang diterjemahkan perempuan Papua yang menjadi tokoh dalam film tersebut.

Film APRILA disutradarai oleh Rohan Radheya yang membawanya menyambet penghargaan film pendek terbaik di perayaan 16 tahun Pacific FIFO Documentary Film Festival di Tahiti dan New Cledonia, pada 2019 lalu.

Film dokumenter itu menceritakan tentang situasi Papua dalam kacamata seorang jurnalis, yang dikisahkan oleh seorang Perempuan Papua yang juga seorang jurnalis bernama Aprila Wayar.

Latar film dibuka dengan sosok seorang perempuan Papua yang sedang duduk di atas rel kereta api lalu dilanjutkan dengan sceen dimana ia tengah berdiri di tengah barisan kuburan dalam pikirnya yang jauh sejauh matanya memandang dengan rasa sedih.

Sambil berkisah yang diterjemahkan langsung oleh perempuan berkaca mata tadi karena film ini belum ada terjemahan Indonesia. Katanya, Papua adalah wilayah yang sangat terisolasi dari dunia luar, bahkan banyak orang di muka bumi ini yang mungkin sama sekali tidak tahu bahwa Papua itu ada.

Salah satu hal yang sangat dibungkam media di Papua oleh pelarangan jurnalis asing maupun lokal yang independen yang ingin meliput berbagai persoalan pelanggaran HAM, aksi demonstrasi, maupun konflik bersenjata antara TPN/OPM dan militer Indonesia.”

Ia menterjemahkan lebih lanjut, semua berawal pada tahun 1961, Belanda menjanjikan kemerdekaan terhadap bangsa West Papua, namun sayangnya Belanda mengingkari janjinya yang akhir nasib bangsa West Papua berakhir tragis di bawah penjajahan negara Indonesia.

Beberapa video dokumenter menggambarkan kekerasan pemukulan para aparat keamanan terhadap warga sipil, aksi-aksi demonstrasi yang dibubarkan aparat secara brutal, tak terlepas juga dengan cuplikan sesaat yang memperlihatkan sekilas seorang wartawan Papua lain, Abeth Youw yang mengalami kekerasan secara arogan ketika saat meliput aksi demonstrasi. Ribuan militer terus dikirim ke Papua untuk menyelesaikan persoalan politik yang tak kunjung usai sampai hari ini. Presiden Jokowi berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM namun sampai tahun 2016 ini satu pun tak pernah usai di atas tanah Papua.

“Penangkapan-penangkapan semena-mena terhadap para aktivis Papua semakin merajalela di bawah era kepemimpinan Jokowi,” kata salah satu aktivis mahasiswa sekaligus orator dalam satu cuplikan film dokumenter film ini, Samuel Womsiwor.

Para intelejen menjadi pemandangan sehari-hari yang berjalan memenuhi tiap jenggal tanah Papua. Ada yang menjadi tukang bakso, sopir taksi, pedagang keliling, penjual sayur maupun penjual pinang yang selalu berusaha menggali informasi dari tiap orang asli Papua.

Dalam sebuah diskusi bersama I Made Supratman, seorang akademisi dan pengamat militer yahun lalu, ia mengurai data valid pada tahun 2016 perbandingan militer Indonesia di West Papua adalah 1 banding 96, yang secara standar normal adalah 1 banding 500.

Itu artinya bahwa pada tahun 2016 diperkirakan 1 militer Indonesia mengawasi 96 orang Papua, namun dengan konflik bersenjata di Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang dan Puncak Papua yang mengakibatkan pengiriman ribuan militer sangat bisa jadi jika sekarang perbandingannya adalah 1 banding 50.

Warga sipil biasa saja diawasi ketat oleh militer apalagi seorang jurnalis pastinya akan diintai terus dan memang faktanya demikian. “Menjadi perempuan, Papua, dan jurnalis itu sama dengan menjadi minoritas berlapis,” ujar sang jurnalis di sela-sela diskusi kami. Menurutnya, ketika jurnalis perempuan Papua menjadi minoritas itu otomatis akan diikuti oleh lapisan kekerasan dari tingkatan paling atas hingga paling bawah mengingat Papua yang masih sangat patriarkhi.

“Itu kita belum lagi bicara tentang jenis kekerasan yang dialami perempuan di berbagai lapisan tadi,” katanya.

Film dilanjutkan dengan memperlihatkan potret seorang jurnalis Papua, Adriansyah Matrais di kali Maro, Merauke pada 2010 silam. Aprila, tokoh dalam film ini merasa kehilang seorang sahabat dekat yang selalu berbagi suka duka bersama.

Adriansyah Matrais ditemukan dengan kondisi tak bernyawa tanpa pakaian di badannya, serta terlihat bekas luka memar pukulan di tubuhnya. Kekerasan ini diduga dilakukan oleh aparat.Sambil mengenang persahabatannya dengan Andriansyah Matrais, Perempuan Papua yang telah 14 tahun menjalani profesi jurnalis ini mengatakan bahwa sebenarnya film “Aprila” ini, ingin ia dedikasikan kepada sahabat dekatnya yang pernah bersama-sama menjadi jurnalis di Jubi, Jayapura itu. (Julia Opki)

Sumber: https://www.thepapuajournal.com/sastra/6989904394/filmaprilaketika-perempuan-papua-menjadi-jurnalis

121 Asmara Art Zine - 04 - SPAM TANAH PAPUA

Anarkisme dan Pembebasan Papua Barat

Kimmy

Mengapa anarkis—yang anti-negara dan ingin menghancurkan sistem negara hingga ke akarnya—mendukung pembebasan dan pembentukan negara baru di Papua Barat?

Anarkisme adalah konsep sistem sosial ideal yang bertujuan untuk menghapuskan Negara, kapitalisme, dan berbagai bentuk dominasi. Sejarah anarkisme telah mengakar kuat selama ratusan tahun di seluruh bagian dunia. Dalam mencapai tujuannya, para anarkis terkadang menganjurkan penggunaan kekerasan sebagai bagian dari strategi perjuangan mereka dalam beberapa kondisi. Negara telah melakukan berbagai kekerasan terhadap orang asli Papua. Oleh karena itu, perjuangan bersenjata melawan aparat Indonesia menjadi hal yang diperlukan dan itulah mengapa kita sebagai anarkis perlu mendukungnya. Pendekatan liberal yang selalu mengatakan bahwa “kekerasan itu buruk” sangat tidak masuk akal dalam situasi represi yang dilakukan pemerintah kolonial di Jakarta terhadap masyarakat Papua setiap hari.

Para anarkis memiliki sejarah panjang, dan masih terus terlibat, dalam perjuangan pembebasan nasional, seperti pembebasan Palestina dari Israel, Katalunya dan Basque dari Spanyol, Irlandia dari Imperium Inggris, dan bahkan Hindia Belanda, yang kini menjadi Indonesia, dari Belanda. Mengapa kaum anarkis terlibat dalam semua perjuangan ini? Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat kita temukan jika kita melihat secara seksama tentang definisi dari anarkisme itu sendiri. Yaitu penghapusan berbagai bentuk dominasi. Melawan “dominasi” dapat mencakup banyak bentuk perjuangan, seperti melawan rasisme, seksisme, homofobia, dan juga kolonialisme. Kolonialisme ditentang sebab ia adalah bentuk dominasi seseorang terhadap orang lain, dan suatu bangsa terhadap bangsa lain.

Kolonialisme juga pasti akan menimbulkan bentuk dominasi lainnya seperti rasisme, seksisme, dan eksploitasi alam. Papua Barat adalah salah satu wilayah merdeka yang dianeksasi secara paksa oleh Rezim Sukarno pada 1 Mei 1963, Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang penuh manipulasi diadakan oleh negara Indonesia dengan todongan senjata dan ancaman pembunuhan. PEPERA sendiri adalah referendum yang diserukan oleh PBB agar masyarakat Papua dapat memilih apakah mereka ingin merdeka atau bergabung menjadi bagian dari Indonesia. Pasca aneksasi paksa ini dimulailah mimpi buruk di bumi Cendrawasih. Mimpi buruk ini ditandai dengan pembunuhan ratusan atau bahkan ribuan penduduk asli Papua Barat oleh aparat kolonial Indonesia, eksploitasi sumber daya alam, dan migrasi besar-besaran masyarakat non-Papua yang membuat orang asli Papua semakin tersisihkan. Kolonialisme ini mendatangkan rasisme ke Papua Barat. Masyarakat asli Papua distigma sebagai manusia primitif, orang hutan, pemalas, dan masih banyak lagi hinaan lainnya.

Para anarkis memiliki banyak alasan untuk melibatkan diri dalam perjuangan pembebasan nasional. Entah itu untuk memperjuangkan kemungkinan terjadinya anarki, membendung pengaruh kelompok sayap kanan dalam perjuangan untuk pembebasan nasional, atau sekadar untuk mempraktikkan solidaritas dengan masyarakat tertindas. Para anarkis membedakan antara Negara dan tanah air. Masyarakat adat mencintai dan menghormati tanah air mereka: tanah yang dipijak, bentang alam yang membentuk budaya dan keseharian hidup mereka—entitas sakral yang dianggap sebagai “mama” ini harus dipertahankan dengan seluruh nyawa. Sedangkan Negara adalah entitas buatan manusia yang menginginkan kekuasaan, kontrol dan dominasi atas masyarakatnya.

Mengutip Kropotkin, seorang penulis Anarkis asal Rusia, “Internasionalisme yang sesungguhnya tidak akan tercapai kecuali semua bangsa sudah merdeka. Apabila kita menolak pemerintahan manusia atas manusia lain, bagaimana mungkin kita membiarkan adanya pemerintahan suatu bangsa atas bangsa lain?”. Seperti yang dikatakan Kropotkin, masyarakat bebas tidak akan bisa didirikan diatas tanah jajahan. Kebebasan yang dihasilkan oleh kemerdekaan Indonesia adalah kebebasan semu, sebab kebebasan itu mungkin membebaskan masyarakat “utama” di Pulau Jawa tetapi menindas dan menjajah masyarakat Papua.

124 Asmara Art Zine - 04 - SPAM TANAH PAPUA

Para Anarkis sudah lekat dengan gerakan dekolonisasi dan masyarakat adat di Australia, America, dan New Zealand. Di Indonesia, dan sebagai anarkis, kita dapat mendukung perjuangan rakyat Papua dengan mengirimkan solidaritas dalam berbagai bentuk. Kita dapat berjuang bersama rakyat Papua melawan paramiliter ultranasionalis yang kerap menyerang demonstrasi rakyat Papua. Anarkisme adalah tentang penentuan nasib sendiri, termasuk penentuan nasib masyarakat adat dari dominasi Negara, khususnya Negara kolonial. Papua Barat adalah sebuah bangsa yang terbentuk secara alamiah, sedangkan negaranya adalah sebuah entitas buatan manusia.

Anarkis berbeda dengan kelompok pseudo-kiri lain yang selalu melihat dunia seolah hanya memiliki pilihan biner: antara mendukung kemerdekaan Papua Barat dan para pemimpin borjuisnya, atau tidak mendukung kemerdekaan Papua Barat sama sekali. Anarkis memandang dunia dalam tatapan yang luas, yaitu memerangi kolonialisme dan imperialisme di Papua Barat tanpa harus mendukung tokoh-tokoh politik nasionalisnya. Ini dilakukan dengan berdiri bersama rakyat, bukan bersama para politikusnya. Dukungan kaum anarkis terhadap pembebasan nasional Papua Barat tidak berarti dukungan terhadap pembentukan negara baru Papua Barat, atau dukungan terhadap nasionalisme itu sendiri. Kaum anarkis bersolidaritas dengan Papua Barat sambil mempromosikan anarki sebagai sebuah alternatif, alih-alih sekadar membentuk negara baru. Nilai utamanya adalah penentuan nasib sendiri bagi masyarakat terjajah. Jika masyarakat Papua Barat memilih untuk membentuk negara baru, kita akan berjuang agar mereka dapat melakukan hal tersebut. Namun, kita juga akan bersiap untuk melawan Negara baru yang akan datang. ***

Ditulis oleh Kimmy, kwir dan anarkis full-time yang sibuk menghidupi hidup.

Sumber: https://antifeministfeministclub.wordpress.com/2024/07/09/ anarkisme-dan-pembebasan-papua-barat/

July, 2024

128 Asmara Art Zine - 04 - SPAM TANAH PAPUA