KABAR BURUNG
EDARAN PERIODIKALUNTUK PERANG KELAS NO.2.JAN.2020
Tentara Pembebasan Nasional Zapatista, banyak yang menganggap bahwa mereka terbentuk pada hari yang sama diberlakukannya NAFTA (Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara). Hal itu dikarenakan pemberontakan yang mereka lancarkan terhadap pemerintahan Meksiko, dengan menduduki San Cristobal de la Cassas (termasuk enam kota lainnya) dilakukan pada 1 Januari 1994. Pemberontakan yang dipicu karena pemberlakuan NAFTA, yang mana kebijakan
neo-liberal tersebut diyakini akan menjauhkan keberpihakan terhadap kaum buruh. Selain itu, penolakan pemerintah untuk memberikan otonomi bagi penduduk asli Meksiko yang mendiami Negara Bagian Chiapas. Padahal, gerakan ini, tercatat telah muncul sejak era ‘80-an, dan resmi dibentuk pada November 1983, dengan nama EZLN (Ejercito Zapatista de Liberation Nacional). Mayoritas dari mereka merupakan masyarakat adat Suku Indian, yang
merupakan suku asli di kawasan Chiapas. Chiapas sendiri merupakan satu kawasan di Meksiko yang mempunyai indeks kemiskinan paling tinggi di Meksiko, meskipun sumber daya alamnya melimpah.
Selain kemiskinan, masih banyak penduduk di Chiapas yang masih buta huruf. Salah satu faktornya adalah karena akses pendidikan layak yang sulit. Keadaan inilah yang kemudian membuat mereka terdorong untuk melakukan pemberontakan, dan menuntut pembebasan nasional.
Sebelum tahun 1994, banyak orang tidak menyadari akan adanya gerakan Zapatista ini. Karena, memang di tahun itu merupakan tahun di mana mereka melakukan mobilisasi dan okupasi secara konkret, yang membuat nama dan gerakannya dikenal dunia pada awal tahun itu.
Mereka melakukan pendudukan dan penyerangan di kota-kota besar Negara Bagian Chiapas. Di antaranya adalah San Cristobal, Altamirano, dan Las Margaritas.
Kota-kota tersebut merupakan kota di mana banyak turis asing berkunjung, serta banyak artis-artis menggelar konser dan pertunjukkan di sana. Oleh karena kota tersebut banyak dikunjungi turis-turis asing, aparat setempat kesulitan untuk memberantas penyerangan ini dengan cara yang membabi-buta. Tercatat, 15 anggota Zapatista tewas di tangan tentara Meksiko.
Meskipun dalam penyerangan tersebut, mereka menggunakan senjata dan memakai atribut militer, namun, sebenarnya metodemetode yang mereka usung dalam perjuanganya tidak menganjurkan kekerasan (non-violence).
Menurut Deklarasi Rimba Jaya (deklarasi mereka yang terbit dalam pelbagai koran dan komunike yang mereka terbitkan), gerakan mereka tidaklah menganjurkan/mengusung kekerasan. “Merangsek masuk ke Ibu kota Negara, menaklukkan tentara federal Meksiko, melindungi penduduk sipil dalam gerak maju kami, dan membiarkan penduduk wilayah yang sudah dibebaskan untuk memilih secara mandiri dan demokratis
otoritas administratif mereka sendiri”, (Marcos). Serta “Menghargai nyawa tahanan dan menyerahkan semua korban yang terluka terhadap Palang Merah Internasional”, (Ibid).
Transformasi perlawanan Zapatista, dari pemberontakan bersenjata menjadi nir-kekerasan diperkuat dengan deklarasi ke tiga Rimba Jaya. Deklarasi tersebut mereka keluarkan pada tanggal 15 Januari 1995, yang menyatakan bahwa perdamaian di Meksiko hanya bisa tercapai, ketika nilainilai demokrasi, keadilan, dan kebebasan bagi seluruh masyarakat Meksiko telah terpenuhi. Kendati demikian, pemerintah setempat mengkhianati deklarasi damai tersebut melalui penyerangan bersenjata, dengan alasan mencari pucuk pimpinan EZLN. Untuk kemudian pengkhianatan tersebut dikenal sebagai “Pengkhianatan Februari” karena terjadi tepat pada tanggal 9 Februari tahun 1995.
EZLN tidak melawan balik, atas alasan menjaga kesepakatan negosiasi dengan pemerintah. Puluhan masyarakat sipil Chiapas ditangkapi, dipenjara dan disiksa, karena dianggap non-kooperatif. Selain itu, lebih dari 20.000 penduduk memilih untuk mengungsi di pegunungan.
Terlepas dari itu semua, ada banyak sekali contoh yang patut kita teladani dan mulai kita bangun & perjuangkan dari zapatista ini. Mulai dari politik alternatif, sekolah gratis, pusat kesehatan masyarakat yang tidak mengutamakan profit, dll.
Meskipun kondisi yang mereka hadapi sangat sulit (mulai dari kemiskinan meski SDA melimpah, terbatasnya akses pendidikan layak, dan fakto-faktor lain), bukan berarti mereka kehilangan kesempatan untuk menjalani hidup secara lebih layak. Justru, dengan kondisi yang ada, mereka mencoba merekonstruksi tatanan yang ada. Salah satunya adalah perihal pengambilan keputusan bagi kelompok/ munisipal-munisipal mereka. Dan berikut adalah beberapa metode yang mereka gunakan dalam membangun politik alternatif bagi diri mereka sendiri:
Rapat Desa
Rapat ini digelar dalam kurun waktu mingguan, antara rapat satu dan rapat berikutnya. Rapat biasanya dibuka setelah mereka melakukan ibadah mingguan. Bahkan, rapat ini telah dianggap menjadi ibadah itu sendiri.
Rapat ini terbuka bagi siapapun yang mengikuti acara peribadatan. Sekitar 12 orang diberi kesempatan untuk berbicara dalam rapat ini. Biasanya, rapat bisa menghabiskan waktu selama berjam-jam. Bahasan dalam rapat beragam. Mulai dari permasalahan yang sedang dihadapi komunitas, serta mencari jalan keluarnya, sampai pada laporan keuangan komunitas.
Dalam rapat, dipilih seorang delegasi yang mesti bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kerja-kerja komunitas di daerah-daerah tertentu. Delegasi ini bertugas selama 1-2 tahun, dan dapat dicopot kapan saja jika dirasa tidak mewakili publik.
Terdapat pula semacam dewan khusus yang bertanggung jawab terhadap rapat. Kendati demikian, di luar rapat, mereka tetap otonom.
Council
Biasanya, Council didesain untuk mengambil kebijakan/keputusan besar. Misalkan keputusan perangatau damai, dan sebagainya. Karena keputusan yang diambil oleh Council berskala luas, maka dibentuklah lembaga kewilayahan yang lebih otonom, yang dikenal dengan munisipalitas (kotapraja otonom). Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi syarat koordinasi intra komunitas, berkaitan dengan keputusan yang diambil Council. Pembentukan munisipal ini, harus melalui proses rapat yang diikuti oleh seluruh anggota komunitas, untuk memutuskan apakah mereka akan menjadi anggota musipal atau tidak. Dari setiap komunitas mesti mengirimkan wakilnya ke dalam Council/munisipal, dan bisa diganti kapan saja jika dirasa tidak mewakili komunitas, dan hanya membawa suara pribadi. Pada intinya, perwakilan dari setip komunitas tersebut tidak berarti kemudian mempunyai otoritas lebih tinggi dibanding anggota lain, dan hanya murni sebagai perwakilan yang membawa suara komunitas ke dalam munisipal. Perwakilan ini juga tidak menerima gaji dalam kerja-kerjanya untuk komunitas. Namun, pengeluaran dalam kerangka kerjanya tetap dibayar oleh komunitas dengan landasan kerja sama yang adil.
CCRI
CCRI, dalam bahasa Idonesia dapat diartikan sebagai Komite Klandestin Masyarakat Adat Revolusioner, merupakan suatu lembaga yang berasal/dibentuk oleh komunitas, yang tugasnya adalah memerintah tentara gerilya masyarakat Zapatista, EZLN. Kendati demikian, CCRI bukanlah sebuah struktur militer. Singkatnya,tugas dari lembaga ini adalah untuk mengatur pergerakan EZLN, demi keberlanjutan gerakan yang bisa saja
segera padam pasca aksi revolusioner yang terlalu militan, yang dapat memancing tidakan ofensif pemerintah terhadap pergerakan mereka.
CONSULTA
Consulta, secara kasar dapat diartikan sebagai referendum. Ini merupakan satu wadah bagi pengmbillan keputusan melalalui diskusi yang mendalam, bahkan hingga menghabiskan waktu berbulan-bulan. Hal ini pula yang kerap membuat pemerintah Meksiko jengkel terhadap mereka, yang mengharapkan tawaran negosiasi dapat dijawab dalam sehari oleh mereka. Adalah Consulta yang memutuskan dijalancarkannya serangan militer di tahun 1994. Adalah Consulta yang memutuskan apakah masyarakat Zapatista akan menghadiri rapat perundingan dengan pemerintah atau tidak, termasuk di dalamnya adalah yang memutuskan untuk memutus hubungan pembicaraan dan negosiasi dengn pemerintah, hingga tuntutan-tuntutan masyarakat Zapatista dipenuhi.
Dalam prosesnya, Consulta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi langsung yang transparan Setelah rapat selesai, laporan hasil rapat harus disiapkan. Isinya di antaranya adalah jumlah anggota rapat yang hadir (laki-laki & perempuan, serta anak di atas 12 tahun), waktu & tempat rapat.Termasuk di dalamnya adalah jumlah orang yang memberikan suara/memilih maupun yang tidak. Sedangkan pendapat-pendapat yang masuk akan didiskusikan secara lebih lanjut..
O L I G
KEGAGALAN
& PERJUANGAN
A R K I KEGAGALAN NEGARA PERJUANGAN KELAS
Oleh: Krisnaldo Triguswinri1
“The history of all previous societies has been the history of class struggles - Karl Marx
Hujan riuh akhir Desember adalahpertanda bahwa tidak lama lagi tahun akan berujung dan mantra-mantra politik baru akan dibuat. Petrikor dan cerah bunga tidak meneduhkan. Angin sepoi dan tampias hujan tidak lagi menyejukkan. Siluet senja dan lagu cinta benar-benar memuakkan. Dampak buruk dimensi psikologis di atas disebabkan oleh semakin absolutnya skema produksi kapitalisme dan negara yang memporak-porandakan tatanan bahagia kehidupan manusia.
Kegembiraan bersuka-ria merayakan liburan, Natal, dan kebebasan akhir tahun diganggu oleh sekelindan penderitaan kewargaan yang berdampak pada ketidakadilan struktural; korban penggusuran di Tamansari, Bandung, korban penggusuran di Tambakrejo, korban penggusuran di Jabres Tengah, warga terdampak limbah PT.RUM di Sukoharjo, warga korban PLTU Cilacap, race and the crisis of humanism in West Papua, warga korban represifitas negara di Urut Sewu, Kebumen, dan teman-teman Aliansi Reformasi Dikorupsi yang menjadi korban kriminalisasi authoritarian regime.
Rezim otoritarian-infrastruktur hari ini adalah rezim muka tebal. Lapis utama berwajah sipil, ndeso, pro-rakyat, dan tetek-bengek lainnya yang bila dimodifikasi dalam akan menampakkan wajah sesungguhnya, yaitu, kapitalis-teknokratik yang dijaga ketat oleh kekuatan oligarki politik-bisnis dan senjata tentara. Kesadaran palsu yang dihasilkan oleh hegemoni demi hegemoni negara mengglorifikasi pendisiplinan dan keseragaman. Distorsi demi distorsi membatalkan politik partisipatif warga negara.
Proposal agenda politik kerakyatan menjadi fasilitas kampanye kekuasaan untuk mengguyur harapan publik melalui beragam program populis. Tujuannya satu; akumulasi statistik suara warga negara yang kemudian diajukan sebagai fasilitas untuk melegitimasi institusi kekuasaan ekonomi dan politik ekstraktif. Agenda Negara Kesejahteraan bertransformasi menjadi agenda Negara Menggusur. Agenda sosial justice berakhir menjadi social injustice. Agenda dekomodifikasi masyarakat madani menghasilkan kenahasan komodifikasi pasar. Dst.
Kapitalisme merupakan babak tercerahkannya umat manusia dan tersibaknya tabir kenyataan sosial, bahwa kekayaan itu bukan sarana belaka. Kekayaan itulah tujuan utama sebenarnya. Segala hal di luar penimbunan dan pelipat-gandaan kekayaan tidaklah penting. Bahwa menyantuni rumah yatim piatu, memberi pengobatan gratis, membangun sekolah gratis, dan segala bentuk solidaritas dan kebaikan lainnya adalah catatan kaki (Dede, 2010). Sialnya, dalam era neo-kapitalisme, logika pasar menjadi dikotomi asosiatif nation-state
1 Mahasiswa Magister Kebijakan Publik Universitas Diponegoro untuk meminimalisir komodifikasi kapitalisme negara di antara dominasi agresif non-state-actor yang, misalnya, mempersempit ruang demokrasi sosial dengan pertandingan kapital; ada uang, ada kebijakan.
OLIGARKI
Dalam buku Why Nation Fail (2017), ekonom Acemoglu dan James Robinson mengajukan keterangan menyoal institusi ekonomi dan politik ekstraktif yang menempatkan kekuasaan di tangan segelintir kecil kelompok elite di mana mesyarakat memiiki kontrol yang sangat lemah sekali terhadap kekuasaan tersebut. Dalam terminologi politik Jakarta atau politik lokal daerah, kita melihat bagaimana monopoli ekonomi dan politik ekstraktif itu dikendalikan oeh basis struktur ekonomi oligarki, dan di daerah, oleh market dominant minorities (oligarki lokal) yang menyelundup diam-diam di dalam suprastruktur negara. Akhirnya, kita menyaksikan realitas politik yang dioperasionalkan oleh para orang kaya;
Pertama, meski kondisi ekonomi nasional atau neraca perdagangan mengalami defisit yang signifikan, pertumbuhan ekonomi tetap bisa dihasilkan apabila kelompok elit dengan alat produksi bisa secara langsung menyalurkan sumber-sumber daya yang mereka kuasai ke dalam kegiatan produksi yang mereka kontrol. Hal ini dicontohkan oleh feodalisme Karibia pada abad ke-16. Kegiatan ekspor berlangsung, tetapi kelas pekerja hidup miskin dan termarjinalkan.
Kedua, pertumbuhan ekonomi dalam lokasi politik ekstraktif bisa muncul jika institusi-institusi tersebut memberikan kesempatan bagi perkembangan institusi ekonomi yang inklusif; membuka pasar seluas-luasnya.
Seolah-olah, keadilan distributif bisa diandalkan pada gerombolan oligarki yang sama sekali memiliki tradisi etis dengan pesakitan warga. Setelahnya, eskalasi investasi yang besar justru berakibat fatal, tidak hanya menyebabkann ketidakadilan struktural bagi masyarakatbdengan atau tanpa alat produksi, tetapi juga buruk bagi kesehatan lingkungan dan perempuan. Dengan begitu,tidak mungkin ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang akan dihasilkan oleh rezim. Pun, dua percontohan di atas merupakan fakta politik brutal dan manifestasi kesejahteraan delutif dari apa-apa yang diimpikan oleh kekuasaan hari ini;
Pertama, bila di waktu-waktu sebelumnya para good local financial capitalism berdiri di luar garis politik, kendati membonekakan elit politik pragmatis sebagai partner in crime untuk meloloskan akumulasi kapital bisnis mereka. Maka hari ini, mereka adalah aktor politik yang juga berdiri di dalam garis politik; mereka adalah politisi, penguasa ekonomi ekstraktif, produsen, konglomerat, sekaligus pengontrol rakyat yang sesungguhnya.
kedua, struktur politik nasional menjadi sangat inklusif dengan mengabaikan banyak mekanisme hukum untuk membuka dan mempersilahkan hilir-mudiknya arus besar penamaan modal di Indonesia. Artinya, akan lebih banyak yang dirampok dan dicuri dan berakibat paa terampasnya hak-hak warga negara di bawah bendera-bendera pembangunan.
Namun, yang harus dipahami setelahnya adalah, bahwa pertumbuhan ekonomi tidak paralel dengan pemerataan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak berarti berdampak pada meningkatnya kesejahteraan individu atau komunitas. Kesejahteraan universal hanya mungkin dihasilkan bila terjadi reformasi nilai dalam tubuh birokrasi. Mentransformasikan secara fundamental institusi ekonomi dan politik menjadi tidak ekstraktif, menghalau dominasi agresif oligarki, mengaktivasi public sphere yang tidak tertutup, dan tidak boleh ada birokratisasi pikiran yang mengontrol serupa Orwellian State.
...orang membayangkan suatu masyarakat di mana kemakmuran, dalam arti hak milik dan kemewahan pribadi, harus dibagikan merata, sedangkan kuasa tetap berada di tangan segelintir warga kasta kecil yang memperoleh hak istimewa. Jika kelonggaran hidup dan keamanan sama-sama dinikmati oleh semua orang, sejumlah besar manusia yang biasanya terbingungkan oleh kemiskinan akan menjadi pintar dan berpikir sendiri; cepat atau lambat akan mereka sadari bahwa minoritas yang menggenggam hak istimewa itu tidak mempunyai fungsi apapun, dan akan mereka sapu bersih (Orwell, 2016)
PERJUANGAN KELAS
Tesis menyoal egalitarianisme dan pembebasan kelas harus dirumuskan ulang. Bila bentuk baru akumulasi primitif bekerja melampaui prinsip dasar ekonomi, maka metode perjuangan kelas harus direkonstruksi dan/atau mengalami proses radikalisasi. Tujuan utamanya adalah penghancuran rezim kekuasaan absolut yang menyelundupkan dominasi agresif kapital borjuis yang menjadi ciri republik oligarkis.
Oleh karena itu, bila perjuangan kelas hanya merupakan akibat determenistik dari hukum akumulasi. Kita mesti merumuskan ulang metode perjuangan itu melampaui kondisi material objektif. Sehingga, tidak lagi terjebak pada utopia determinisme ekonomi chauvinistik yang ekstraktif. Lalu setelahnya, merancang kebaharuan antagonisme untuk menghasilkan masyarakat komunal tanpa kelas.
Seperti penolakan Badiou, kita juga harus menoak ramalan kemungkinanpara Leninis bahwa ide komunisme dapat dilembagakan dalam suatu negara jenis baru. Bila hendak konsisten pada cara berpikir Marx, maka ide tersebut mesti mewujud dalam rangka pelenyapan negara dan penghancuran representasi.
Konsekuensi praktisnya, seperti yang dipraktekkan oleh Badiou dalam I’Organisation Politique (Martin, 2011) adalah visi politik yang mengambil peranan dalam struktur kekuasaan, menolak pendanaan negara dalambentuk apapun, menolak ikut pemilu, menolak penyeragaman dan pendisipinan pikiran, dan mengorganisisr gerakan kiri radikal yang non-hirarkis yang, misalnya, melakukan proses infiltrasi ke dalam kelompok buruh dan petani, juga kaum tertindas lainnya, guna diaktifkannya kesadaran sinis dan pembangkangan kelas terhadap negara, oligarki dan kapitalisme.
Dalam situasi disorientasi dan fragmentasi seperti saat ini, gerakan kiri radikal tidak boleh stagnan pada konseptualisasi syarat-syarat penghancuran negara saja. Melainkan membuktikan hipotesis penghancuran itu untuk menghasilkan politik emansipatoris.
PENUTUP
Histeria perang terus berlangsung dan bersifat menyeluruh di seluruh negeri. Tindakan seperti pemerkosaan, penjarahan, pembantaian anak-anak, penjerumusan seluruh populasi ke lembah perbudakan, dan hukuman terhadap tawaran yang dikubur hidup-hidup dipandang biasa saja oleh negara (Orwell, 2016). Maka, menjarah dan merampas oligarki, melawan kapitalisme, dan menjerumuskan negara ke jurang kehancurannya adalah bagian dari perjuangan kelas yang harus mulai kita organisir demi terselenggaranya kemakmuran sosial.
DAFTAR PUSTAKA
Acemoglu, Daron & Robinson, James. Why Nation Fail?: The Origin of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown Bussines. 2012
Mulyanto, Dede. Kapitalisme: Perspektif Sosio-Historis. Bandung: Ultimus. 2010
Orwell, George. 1984 diterjemahkan oleh Landung Simatupang. Yogyakarta: Bentang. 2016
Suryajaya, Martin. Alan Badiou dan Masa Depan Marxisme. Yogyakarta: Resist Book. 2011
“SIAPAPUN YANG MEMIKIRKAN KAPITALISME SEPANJANG JALUR PARLEMENTARISME PASTILAH SEORANG REFORMIS. OLEH KARENA ITU, SOSIALISME TIDAK AKAN PERNAH MENCAPAI TUJUANNYA”
-E.F.E. DOUWES DEKKER