Baca PDF (OCR): Demolisi Dominasi #1: Mengapa Negara Menyebalkan

DEMOLISI DOMINASI MENGAPA NEGARA MENYEBALKAN

DEMOLISI DOMINASI: MENGAPA NEGARA MENYEBALKAN

Penyusun Dadang X

Oktober, 2022

Tanpa Hak Cipta, Bebas Dibajak!

DEDOM

Instagram: @dedom__

DAFTAR ISI

Introduksi Demolisi Dominasi……………………………………………………. 2 Imoralitas Negara………………………………………………………………….. 4 Kekuatan Negara…………………………………………………………………… 9 Menentang Otoritarianisme dan Hirarki………………………………………. 16 Negara: Sebuah Mesin Eksploitasi……………………………………………… 21 Negara: Kolonisasi Homo Homini Lupus Terhadap Homo Sapiens……….. 25

INTRODUKSI DEMOLISI DOMINASI

―…pemerintah adalah penjajah terbesar; lebih dari itu, mereka adalah penjajah terburuk yang pernah ada. Pemerintah memenuhi dunia dengan kekerasan, dengan kebohongan dan penipuan, dengan penindasan dan kesengsaraan. Seperti yang pernah diucapkan seorang pemikir besar, ‗nafasnya adalah racun‘. Mereka menghancurkan semua yang disentuhnya.‖

[Alexander Berkman]

Banyak yang beranggapan dan percaya, bahwa negara adalah Juru Selamat yang membawa ketentraman dan kedamaian di tengah-tengah kita. Tanpanya, orang-orang akan saling memangsa, bertindak brutal nan buas tanpa belas kasihan terhadap satu sama lain. Oleh karena itu, eksistensi negara wajib diabadikan untuk mencegah, mengatur, mengontrol hingga menghukum demi terciptanya keharmonisan dalam masyarakat. Tapi benarkah demikian?

Bukankah hampir kebanyakan kebrengsekan yang eksis itu terjadi karena didalangi atau dilindungi oleh negara? Penggusuran, pembungkaman, kesenjangan, pengrusakan ekologi, kontrol individu hingga ke titik paling privat, bahkan sampai pembunuhan.

Tapi meski kejahatan telah nampak kasatmata dengan begitu vulgar, orangorang masih saja percaya dan menaruh harapan kepada negara. Mengapa demikian? Sebab negara bisa eksis dan langgeng hingga hari ini bukan hanya karena ia memiliki seperangkat aparatus kekerasan seperti polisi, tentara, hukum dan penjara untuk menjaga kekuasaannya. Tapi karena ia juga memiliki aparatus ideologis yang bekerja untuk meracuni isi kepala warganya dengan mitos-mitos kesucian dan keagungan negara. Orang-orang diyakinkan untuk menerima eksistensi negara sebagai sesuatu yang alamiah, rasional dan dibutuhkan melalui aparatus ideologisnya, yakni sekolah, keluarga, agama, industri hiburan dan media massa.

Tak heran respon kebanyakan orang ketika melihat berbagai ketidakadilan sosial yang terjadi hanya terjebak pada perkara moral para pemimpin yang duduk di kursi pemerintahan. Mereka beranggapan bahwa andai para pemimpin memiliki budi luhur dan jujur, penindasan dan ketidakadilan tidak akan subur. Oleh karena itu, orang-orang akan terus menunggu dan pasif, terus menggantungkan nasib dengan menanti pemilu selanjutnya untuk memilih lagi pemimpin yang diharap dapat membawa keadilan. Tapi entah sudah berapa kali pemilu, yang orang-orang jumpai masih kisah pilu. Lalu, mengapa masih menaruh harap ke pemerintah selalu?!

Dengan alasan itulah pamflet ini disusun. Tulisan-tulisan yang relevan dikumpulkan dan disajikan untuk menyibak mitos kesucian dan keagungan negara. Karena tanpa membongkar dan memahami bagaimana negara eksis merampok dan menindas hidup kita, kita tidak akan pernah bisa punya imajinasi alternatif kehidupan tanpa negara.

Sub-judul pamflet ini, ‗Mengapa Negara Menyebalkan‘ diadaptasi dari judul esai yang pernah dipublikasikan oleh Katalis; ‗Mengapa Kapitalisme Menyebalkan.‘ Sementara, Demolisi Dominasi sendiri diambil dari kepanjangan akronim nama band kami: Dedom.

Kapitalisme dan negara adalah praktek dominasi yang sama-sama menyebalkan. Keduanya berkelindan saling melengkapi untuk merampok dan mengontrol hidup kita. Maka untuk menciptakan dunia yang setara dan merdeka, kapitalisme dan otoritarianisme negara harus didemolisi, sekaligus!

Untuk hidup yang benar-benar hidup, Untuk Anarki!

Makassar, 11 Oktober 2022 Ditulis kala riuh hujan mengguyur dan kisruh ratusan nyawa di Kanjuruhan yang gugur — DX

IMORALITAS NEGARA MIKHAIL BAKUNIN

KITA dapat berasumsi bahwa pembentukan sebuah negara akan memprovokasi pembentukan negara-negara lain. Hal ini adalah logika karena individu-individu yang berada di luar negara tersebut merasa terancam dan mereka akan berkelompok demi keamanan mereka. Akibatnya manusia telah terpecah belah menjadi banyak negara (kelompok) dan manusia menjadi asing dan ganas terhadap sesamanya.

Dengan perpecahan tersebut, manusia tidak mempunyai hak umum dan kontrak sosial di antara mereka, jikalau hak dan kontrak tersebut ada, negara-negara tersebut akan lenyap dan menjadi anggota federasi dalam suatu negara besar. Kecuali negara (maha) besar ini merangkul seluruh umat manusia, negara ini akan mengundang permusuhan dengan negara lainnya. Kalau kondisinya seperti itu, perang akan menjadi hukum dan kebutuhan hidup umat manusia.

Setiap negara, apakah negara itu mempunyai karakter federasi atau nonfederasi, mempunyai keharusan untuk melahap negara lain, supaya ia tidak dilahap, memperbudak supaya tidak diperbudak dan menguasai supaya tidak dikuasai.

Pada hakikatnya, setiap negara itu mempunyai karakter bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Negara menghancurkan solidaritas di antara manusia dan mempersatukan sebagian manusia hanya untuk menghancurkan, menguasai dan memperbudak sebagian lain manusia. Sebuah negara hanya melindungi warga negaranya, karena negara itu tidak mengakui hak-hak orang lain di luar batas kekuasaannya: dan secara prinsipil, negara ini akan memperlakukan orang asing dengan semena-mena. Kalau negara itu memperlakukan orang asing tersebut dengan manusiawi, itu bukan karena kewajibannya: karena negara itu tidak mempunyai kewajiban kepada siapa pun, tetapi kepada dirinya sendiri dan warga negaranya, yang telah membentuknya.

Secara prinsipil, hukum internasional tidak dapat diterapkan tanpa mengkontradiksi dasar kekuasaan negara yang absolut: bahwa sebuah negara tidak mempunyai kewajiban terhadap orang asing. Kalau negara itu memperlakukan populasi yang dijajahnya secara manusiawi, karena ia memperhitungkan konsekuensi politik atas tindakannya, dan tidak pernah karena kewajibannya—karena ia mempunyai hak yang absolut untuk memperlakukan orang asing semau-maunya.

Sekarang kita dapat melihat kontradiksi antara nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip kekuasaan negara dengan jelas sekali. Dalam sebuah negara, kekosongan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas diisi dengan sebuah konsep, yaitu, patriotisme. Patriotisme dapat kita kategorikan sebagai moralitas yang transenden, karena patriotisme adalah suatu moralitas yang tidak dapat dijelaskan dengan logika dan rasionalitas. Umpamanya, merampok, menjajah, membunuh, bagi seseorang yang bermoral adalah suatu tindakan kriminal yang ganas, tetapi mungkin dilakukan oleh seorang patriotik.

Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, dan dari sudut pandang patriotisme, kalau tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk membawa kebesaran bagi suatu negara dan untuk memperbesar kekuasaan negara tersebut, semuanya adalah merupakan kewajiban warga negara dan kelakuan yang terpuji. Setiap orang akan dipastikan berbuat demikian tidak hanya terhadap orang asing tetapi juga terhadap orang sebangsanya (umpamanya membunuh pengkhianat bangsa) jikalau negara membutuhkannya untuk bertindak demikian.

Tujuan mutlak bagi setiap negara adalah untuk memperjuangkan keberadaannya dengan segala cara. Semua negara, sejak dibentuk di muka bumi ini akan berjuang untuk selamanya (selama negara itu masih berada)—berjuang melawan warga negaranya sendiri yang telah ia aniaya dan hancurkan, berjuang melawan semua kekuatan asing. Setiap negara hanya bisa kuat kalau yang lain lemah— akibatnya negara tidak dapat meneruskan perjuangannya kecuali negara tersebut terus menambah kekuatannya—untuk melawan warga negaranya dan negara-negara lain.

Kesimpulannya prinsip kedaulatan suatu negara adalah penambahan kekuatan yang akan menyebabkan penyekatan kebebasan internal bagi warga negara dalam negara itu dan penyelewengan keadilan di luar kekuasaan negara.

Penjelasan di atas adalah gambaran moral dan tujuan suatu negara. Cara apapun yang dapat mencapai tujuan suatu negara, dianggap benar dan terpuji. Negara adalah suatu institusi yang mempunyai tujuan mutlak untuk memperjuangkan kedaulatannya selamanya, semua orang harus tunduk dan melayani kepentingan negara tersebut. Tindakan-tindakan yang menghambat tujuan suatu negara, dianggap kriminal. Moralitas suatu negara adalah kebalikan dari keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Setiap saat penyelenggara negara, dalam menjalankan fungsi kenegaraan dan mempertahankan institusi negara, dihadapkan kepada alternatif-alternatif yang amoral, hanya ada satu jalan—bertindak secara munafik. Institusi negara bercakap dan sepertinya berbuat dalam nama kemanusiaan, tetapi institusi ini

melanggar nilai-nilai kemanusiaan setiap hari. Tetapi kita tidak dapat menyalahkan negara mengenai kecacatan karakternya itu. Institusi negara tidak bisa berbuat sebaliknya, posisi negara mengharuskannya untuk menjadi munafik— diplomasi tidak mempunyai maksud yang lain.

Jadi, apa yang kita lihat? Setiap negara yang ingin berperang dengan negara lain, akan mulai dengan menyebarkan manifesto kepada warga negaranya dan ke seluruh dunia. Dalam manifesto itu, negara tersebut akan mengumumkan bahwa kebenaran dan keadilan berada di sisinya, dan perang tersebut dilandasi cinta dengan kemanusiaan dan kedamaian, dibubuhi sentimen-sentimen kedamaian yang royal. Negara itu juga akan menyatakan kebenciannya terhadap kemenangan materi dan menyatakan perang itu bukan untuk menambah kekuasaan (dan perang akan diberhentikan secepat-cepatnya, kalau keadilan sudah diraih). Musuh negara itu juga akan memberikan pernyataan yang sama.

Manifesto-manifesto yang berlawanan antara kedua negara tersebut ditulis sama halusnya, mengandung kandungan moralitas dan bobot ketulusan yang sama; dengan kata lain, kedua-dua manifesto itu adalah jelas-jelas bohong. Orang-orang yang berakal sehat, mereka yang mempunyai pengalaman dalam politik, tidak akan membuang waktu membaca manifesto-manifesto itu, hanya orang tolol yang akan mempercayainya. Sebaliknya, mereka akan menyelidiki faktor-faktor yang mendorong kedua-dua negara tersebut untuk berperang, dan mengira-ngira kekuatan kedua-dua pihak dan menebak siapa yang akan menang. Ini membuktikan bahwa perang seperti itu tidak mempunyai bobot moral.

Perjanjian-perjanjian (protokol) internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara di dunia, tidak mempunyai sangsi moral yang berarti. Dalam setiap babak sejarah, perjanjian protokol tersebut merupakan ekspresi keseimbangan (equilibrium) kekuatan antara negara-negara, dan konsekuensi dari pada ketegangan antar negara. Selagi negara-negara masih ada, kedamaian tak akan tercapai. Hanya ada perdamaian temporer; jikalau sebuah negara merasa cukup kuat untuk menghancurkan keseimbangan tersebut untuk keuntungannya, negara itu tidak akan gagal menggunakan kesempatan ini. Sejarah manusia telah membuktikan pernyataan di atas.

Ini menjelaskan kepada kita mengapa sejak sejarah dimulai, sejak negara mulai dibentuk, dunia politik menjadi pentas penipuan dan perampokan—penipuan dan perampokan yang terpuji karena dilakukan atas nama patriotisme, moralitas transenden. Ini menjelaskan mengapa seluruh sejarah negara kuno dan modern, tidaklah lebih dari rentetan tindakan kriminal yang memuakkan; mengapa rajaraja, dan seluruh aparatus negara (menteri, diplomat, birokrat dan pahlawan) kalau diadili dari sudut pandang moralitas yang sebenarnya, patut dihukum seberat-beratnya.

Tidak ada satupun dari tindakan-tindakan seperti teror, kekejaman, penipuan dan perampokan, yang tak pernah dilakukan oleh aparatus negara (dan sampai sekarang masih terus dilakukan), dengan alasan tidak lain dari alasan kenegaraan. Pada saat institusi negara mengeluarkan suara, semua bungkam: akhlak, kejujuran, keadilan, hak asasi dan belas kasih, hilang, bersama dengan logika dan akal sehat; hitam jadi putih dan sebaliknya; kejahatan dan tindakan kriminal yang ganas dianggap sebagai perbuatan yang terpuji. 

―Imoralitas Negara‖ diterbitkan pertama kali oleh Affinitas.

KEKUATAN NEGARA

SUDAH menjadi hal yang umum sekarang ini, bahkan di lingkar kaum anarkis, bahwa negara hanya dipahami sebagai budak multinasional, IMF, Bank Dunia, dan institusi ekonomi internasional lainnya. Menurut perspektif semacam ini, negara tidak punya banyak kuasa selain hanya sebagai koordinator institusi pengendalian sosial yang melaluinya penguasa-penguasa ekonomi berbasis korporat

melanggengkan kekuasaan mereka. Melalui pandangan seperti ini, cukup mungkin untuk membuat kesimpulan bahwa, sedikit banyaknya perspektif seperti

ini, akan menghalangi berkembangnya proyek revolusioner yang anarkis. Jika memang negara hanyalah sebuah struktur politis pemelihara stabilitas yang m e l a y a n i k e k u a t a n - kekuatan ekonomi besar dan bukan sebagai kekuatan yang berdiri dan memiliki kepentingannya sendiri, y a n g m e l a n g g e n g k a n kekuasaannya melalui dominasi dan represi, dengan

demikian maka negara dapat direformasi menjadi suatu oposisi institusional terhadap kekuatan multinasional. Berarti untuk membuat alternatif adalah cukup dengan membangun sebuah kekuatan kontra dari ―Rakyat‖ untuk merebut kendali negara. Ide-ide seperti ini tampak memperkuat konsep absurd kalangan antikapitalis kontemporer bahwa kita harus mendukung negara-nasion melawan institusi ekonomi internasional. Pemahaman yang cukup jelas mengenai negara sangatlah diperlukan untuk membantah tren semacam ini.

Negara tidak akan ada bila saja kemampuan kita untuk menentukan kondisi eksistensi kita sebagai individu yang berasosiasi secara bebas, bersama dengan yang lainnya, tidak direnggut dari diri kita. Ketidakmampuan seperti ini (atau ketidakpunyaan) adalah alienasi sosial mendasar yang mengkondisikan terjadinya dominasi dan eksploitasi. Alienasi seperti ini akan lebih baik ditelusuri dengan lahirnya hak milik (Saya membawa pengertian hak milik seperti ini karena sedari awalnya sejumlah pemaknaan hak milik bersifat institusional—yakni dimiliki oleh negara). Hak milik dapat dimaknai sebagai hak eksklusif yang dimiliki segelintir individu dan institusi terhadap alat, ruang, dan materialmaterial yang dibutuhkan untuk kehidupan, sebagai konsekuensinya—konsep hak milik—berarti membuat materi-materi tersebut tidak dapat diakses oleh sebagian besar orang. Klaim atau hak seperti ini bila ditelusuri ke belakang dilakukan melalui proses paksaan dan penggunaan kekerasan yang implisit. Ketika telah dicabut dari kebutuhan-kebutuhan mendasar untuk menentukan kondisi hidup, kaum tak berpunya ini, dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kondisikondisi yang ditentukan oleh para pemilik guna melanggengkan eksistensi mereka, dengan kata lain merubah eksistensi mereka menjadi budak. Negara adalah proses institusionalisasi yang merubah alienasi sosial—kemampuan masyarakat untuk merubah dan menentukan kondisi hidup mereka sendiri—menjadi akumulasi kekuasaan di tangan segelintir orang.

Tidak akan ada gunanya untuk mencoba membedakan apakah akumulasi kekuasaan atau kekayaan yang menjadi prioritas ketika negara dan hak milik pertama kali dicetuskan. Karena sekarang ini kedua hal tersebut sangat terintegrasi. Memang, pada awalnya negara dapat dipahami sebagai institusi yang pertama kali mengakumulasi hak milik guna menghasilkan surplus melalui kontrolnya, sebuah surplus yang memberinya kekuasaan nyata terhadap kondisi sosial yang mana subyek tersebut haruslah eksis. Surplus ini membuat negara dapat mengembangkan berbagai macam institusi yang ia gunakan untuk memperkuat kekuasaannya: institusi militer, keagamaan, birokrasi, polisi, dan seterusnya. Dengan demikian, negara, sedari awalnya, dapat disebut sebagai kapitalis dengan sifatnya sendiri, yang memiliki kepentingan ekonominya yang spesifik untuk digunakan sebagai alat pelanggengan kekuasaannya terhadap kondisi eksistensi sosial.

Seperti kapitalis lainnya, negara menyediakan jasa layanan tertentu dengan harganya sendiri. Atau untuk lebih jelasnya, negara menyediakan dua jasa yang saling terkait dan integral: perlindungan hak milik dan ketentraman sosial. Negara menawarkan perlindungan atas hak milik pribadi melalui hukum-hukum yang mendefinisikan dan membatasinya dengan keberadaan institusi keamanan (polisi) sebagai penjaminnya. Justru itu, hak milik pribadi hanya dapat eksis dengan adanya institusi negara yang akan melindunginya dari orang-orang yang akan memanfaatkan hak milik tersebut bersama-sama. Inilah alasan kenapa Stirner menjelaskan hak milik pribadi sebagai bentuk hak milik pribadi atau negara yang digunakan untuk meniadakan ―Yang Unik‖. Negara juga menyediakan perlindungan bagi ―masyarakat biasa‖ lewat kekuasaan eksternal yang ditentukan sewenang-wenang oleh negara melalui aparatus-aparatusnya: hukum dan kepolisian. Sebagai satu-satunya pelindung hak milik yang berada di batasbatas kekuasaannya—suatu peran yang dilanggengkan oleh negara melalui monopoli kekerasan—ia membangun kontrol yang konkrit dari setiap hak milik tersebut (cukup relatif, tentunya, menimbang kapasitas nyatanya untuk menerapkan kontrol tersebut). Dengan demikian perlindungan ini membutuhkan ongkos berupa pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya, juga penyesuaian diri pada peran -peran untuk menjalankan aparatus sosial yang melanggengkan negara dan menerima, dengan ―sepenuh hati‖, sebuah hubungan antara yang dimiliki (dirimu) dan yang memiliki (negara), yang dapat mengklaim setiap hak milik atau menutup setiap ruang publik demi alasan ―kenyamanan bersama‖ kapanpun ia butuhkan. Keberadaan hak milik butuh negara untuk melindunginya dan keberadaan negara melanggengkan hak milik, oleh karena itu hak milik takkan eksis tanpa negara, seprivat apa pun konsep hak milik pribadi itu.

Kekerasan yang inheren di dalam hukum, polisi, dan militer—yang mana negara menggunakannya untuk melindungi hak milik—adalah juga institusi-institusi yang ia pakai untuk menjamin ketentraman sosial. Kekerasan ini, yang digunakan untuk mencerabut kita—kaum tak berpunya—dari kemampuan kita untuk mengkreasikan hidup adalah apa yang disebut

sebagai perang sosial yang biasanya termanifestasikan sebagai pembantaian secara gradual (adakalanya secepat peluru polisi yang bersarang di tubuh) kaum tertindas atau mereka yang termarjinalisasi oleh tatanan

sosial. Ketika orang-orang yang termarjinalkan ini mulai mengetahui musuh mereka, mereka akan melakukan serangan balik. Tugas negara untuk menjamin ketentraman sosial adalah suatu tindakan perang sosial yang dilancarkan oleh penguasa terhadap yang dikuasai—untuk mencegah adanya serangan balik dari kaum tertindas. Kekerasan yang dilancarkan oleh penguasa terhadap yang dikuasai merupakan sesuatu yang inheren dalam ketentraman sosial. Kendati demikian, ketentraman sosial yang diciptakan melalui disiplin yang brutal selalu bersifat tak menentu. Cukup penting bagi negara untuk membuat masyarakat percaya bahwa apa yang dilakukan negara terhadapnya diperlukan bagi kehidupan mereka, yang akan membuat mereka mendukung dan patuh pada eksistensi negara untuk menjaga tatanan sosial. Mirip dengan logika kekuasaan Mesir kuno ketika propaganda relijius, ketuhanan Faraoh, dimanfaatkan sebagai alat pemeras kaum tertindas untuk percaya bahwa setiap surplus yang dihasilkan merupakan milik dewa-dewa dan nasib kehidupan masyarakat selalu bergantung pada—meski dalam kondisi kelaparan—niat baik para dewa. Atau logika seperti ini akan mengambil bentuk institusi-institusi demokratis yang menciptakan bentuk pemerasan yang lebih subtil di mana kita diwajibkan untuk berpartisipasi bila kita mempunyai keluhan, yang mana kita harus selalu patuh pada ―aspirasi masyarakat‖ ketika kita memang akan berpartisipasi. Kendati demikian, dibalik semua omongan manis ―aspirasi masyarakat‖ dan ―demokratisasi‖, selalu terdapat tangan-tangan hukum, militer, dan polisi yang siap memaksa menggunakan kekerasan, dan inilah esensi sebenarnya dari negara dan ketentraman sosial. Selain dari itu semua, hanyalah lapisan-lapisan mukanya.

Meski negara dapat dipahami sebagai kapitalis (dalam pengertian bahwa negara mengakumulasikan kekuasaan melalui akumulasi surplus kekayaan dalam proses dialektis), kapitalisme sebagaimana yang kita ketahui dengan institusiinstitusi ekonominya adalah suatu perkembangan terbarunya yang dapat kita telusuri sejak era modern. Perkembangan ini memang telah membuat perubahan -perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaan karena sejumlah besar kelas penguasa sekarang ini tidak secara langsung terlibat dalam aparatus negara, mereka dapat dilihat sebagai ―warga negara‖ seperti halnya masyarakat yang mereka tindas. Namun perubahan-perubahan ini bukan berarti bahwa negara telah ditaklukkan oleh berbagai institusi-institusi ekonomi global atau peran negara hanya menjadi peran yang feriferal dalam fungsi kekuasaan.

Apabila negara adalah kapitalis, dengan kepentingan ekonominya sendiri, maka alasannya untuk mempertahankan kapitalisme bukan karena ia telah disubordinasikan oleh institusi kapitalis lainnya, tapi karena ia harus mempertahankan kekuatan ekonominya sebagai kapitalis di antara kapitalis lainnya. Negaranegara kecil yang akhirnya disubordinasi oleh kapitalis global bernasib serupa dengan usaha-usaha kecil yang ditaklukkan oleh usaha besar karena mereka tak punya kekuatan untuk terus melindungi dan mempertahankan kepentingankepentingan mereka. Negara-negara maju memainkan peranannya untuk menentukan skema kebijakan ekonomi global sama halnya dengan korporasikorporasi multinasional yang besar, dan justru melalui tangan negara kebijakankebijakan seperti ini dapat dijalankan.

Kekuatan negara bersandar pada monopoli kekerasannya yang bersifat legal dan institusional. Kekuatan ini adalah modal negara yang dibutuhkan oleh institusiinstitusi ekonomi global. Institusi-institusi seperti Bank Dunia dan IMF tidak hanya melibatkan delegasi-delegasi yang berasal dari negara-negara maju untuk membuat keputusan, mereka juga membutuhkan kekuatan-kekuatan militer terkuat di antara berbagai negara maju tadi agar dapat menerapkan kebijakan mereka, suatu ancaman kekerasan fisik yang selalu berada di balik pemerasan ekonomi. Dengan kekuatan kekerasan di tangan mereka, negara-negara maju tidak berperan sebagai sekadar pelayan rejim multinasional. Justru, dalam logika kapitalis yang sebenarnya, hubungan-hubungan mutual dijalin untuk menjamin manfaat bagi setiap kapitalis.

Selain monopolinya atas kekerasan, negara juga mengontrol banyak jejaring dan institusi yang dibutuhkan bagi perdagangan dan produksi. Jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan, bandar udara, satelit dan sistem-sistem yang dibutuhkan bagi jaringan komunikasi dan informasi, semuanya selalu dijalankan dan dimiliki oleh negara. Riset-riset teknologi dan penemuan ilmiah yang dibutuhkan bagi berkembangnya produksi sebagian besar, institusi pendidikan dan militer, dijalankan oleh negara.

Maka kekuatan korporasi juga bersandar pada kekuatan negara agar dapat menjamin eksistensinya. Semua ini tidak dapat dilihat sebagai satu kekuatan menaklukan kekuatan lainnya, tapi berkembangnya suatu sistem kekuasaan integral yang memanifestasikan dirinya sebagai monster berkepala dua: negara dan kapital, sebuah sistem yang berfungsi sebagai suatu keseluruhan untuk mendominasi dan mengeksploitasi, kondisi yang diciptakan oleh kelas penguasa untuk membuat kita tetap seperti ini—tak berpunya. Dalam konteks ini, institusi seperti IMF dan Bank Dunia, adalah alat di mana negara-negara maju dan korporasi multinasional mengkoordinasi aktivitas mereka guna menjaga persatuan para pendominasi terhadap kaum tertindas di tengah iklim kompetisi kepentingan ekonomi dan politik. Oleh karenanya negara bukanlah pelayan institusiinstitusi seperti ini, tapi institusi-institusi ini yang melayani kepentingan negaranegara maju dan korporasi besar.

Oleh karena itu, sangat tidak mungkin untuk menghancurkan tatanan sosial dengan menggunakan negara-nasion sebagai alat melawan kapitalis. Kepentingan-kepentingan mereka sama, yaitu untuk mempertahankan apa yang ada sekarang. Tugas kita, adalah untuk menyerang dua kekuatan ini semampu kita, dengan memaknai mereka sebagai monster berkepala dua: dominasi dan eksploitasi, yang harus dihancurkan apabila kita ingin merebut kembali kapasitas kita untuk mengkreasikan kondisi hidup yang kita inginkan. 

―Kekuatan Negara‖ diterbitkan pertama kali oleh Katalis — 2008.

MENENTANG OTORITARIANISME DAN HIRARKI

Indah Astuti, anggota Perhimpunan Merdeka

PADA tulisan pengantar di edisi perdana Bersyarekat! bertajuk ―Mengusulkan Sosialisme Libertarian‖, saya telah menyinggung sekilas tentang model ekonomi dan politik libertarian. Dalam pengantar tersebut kita bisa melihat sekilas bagaimana alternatif atas sistem hirarki dan otoritarian ini. Nah, kali ini saya ingin mengulas sedikit lebih dalam tentang sistem sosial yang berlaku saat ini. Tujuan saya untuk melihatnya sebagai kepingan-kepingan puzzle dan memberi gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana tatanan ini bekerja.

Saat ini kita hidup dalam sistem sosial yang penuh dengan kemiskinan dan penindasan, dan mengikis segala sisi kehidupan. Sadar atau tidak, kita tergiring ke dalam permainan logika sistem yang memonopoli kekuasaan dengan tatanan hirarkis ini. Kita seolah-olah tidak lebih dari pekerja yang membuatnya semakin kuat. Meski semua orang sedang berusaha berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, namun belum semuanya memahami bahwa kemalangan yang kita hadapi ini semuanya bermuara dari kekuasaan tersentral secara ekonomi dan politik.

Lalu bagaimana sistem ini berjalan dan mengapa kita harus lebih giat menciptakan tatanan yang berbeda dari yang ada sekarang ini?

Otoritarianisme dan Tatanan Hirarkis

Otoritas merupakan kehendak yang menjadikan keadaan. Setiap orang mempunyai otoritasnya masing-masing. Erich Fromm membagi dua bentuk otoritas, di mana salah satunya adalah bentuk otoritas yang mesti kita lawan.

Pertama : otoritas alami dan rasional. Otoritas seperti ini dimiliki oleh semua orang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dalam otoritas alami dan dan rasional ini, sifatnya tidaklah permanen karena berdiri di atas model hubungan yang setara sehingga tidak menutupi otoritas pihak lain.

Bentuk kedua : otoritas yang tidak rasional. Otoritas model ini memiliki prinsip yang sama dengan teologi, yakni penyerahan otoritas kepada yang di atas atau segelintir orang. Inilah bentuk otoritas yang berbahaya karena menghasilkan pemaksaan dan penindasan.

Penyerahan otoritas tersebut hanya dimungkinkan pada tatanan sosial yang hirarkis, dimana otoritas dilembagakan. Dari situ kita bisa melihat bagaimana masyarakat telah terbelah menjadi dua golongan, yang berkuasa/penindas dan yang dikuasai/tertindas.

Bagi yang tertindas, mereka tidak bisa mengembangkan kreatifitas otak dan tubuhnya secara maksimal karena berada di bawah kontrol otoritas hirarkis. Dalam relasi yang hirarkis, otak dan tubuh tidak bisa terlatih secara teratur. Malahan kontrol hanya menciptakan ketidakpercayaan diri dan kemiskinan mental.

Individu berkembang sesuai dengan bentukan hubungan sosialnya. Dalam hubungan sosial yang setara akan membawa pengembangan diri lebih maju, karena setiap orang berinteraksi dengan leluasa tanpa tekanan dan kewajiban yang tidak sesuai. Relasi seperti ini akan memaksimalkan dan mengasah potensi dan kompetensi tiap individu. Sementara di lain pihak, kelas yang dominan akan tereduksi menjadi manusia yang mekanik dan individualistik. Efek negatif secara psikologis tersebut hanya menyisakan kesenjangan sosial dan ekonomi.

Negara dan Kapitalisme

Ada dua bentuk otoritas yang mempunyai hubungan simbiosis yang tidak bisa kita pisahkan : negara dan kapitalisme. Kedua bentuk ini sama-sama hirarkis dan sentralistik. Seperti yang disimpulkan Peter Kropotkin bahwa ―Negara bukan hanya sebuah kekuasaan di atas masyarakat, melainkan juga mencakup konsentrasi teritorial segelintir orang dengan banyak fungsi dalam kehidupan.‖ Negara dengan aparatusnya ada dalam rangka dominasi satu kelas atas kelas lain.

Otoritas tersentral yang irasional diamini dalam sistem hirarkis melalui lembaga pemaksa sosial, yakni negara. Maka kita tidak bisa mendefenisikan negara hanya sebagai sebuah masyarakat atau pengelompokan masyarakat dalam satu tempat. Masyarakat sudah ada sebelum negara ada. Masyarakat primitif dan beberapa masyarakat adat misalnya, mereka tidak mengenal lembaga sosial yang hirarkis dan bersifat memaksa. Dalam hal inilah Errico Malatesta menegaskan bahwa kita tidak bisa memakai negara sebagai sinonim bagi masyarakat. ―Negara tidak bisa digunakan untuk menggambarkan sekumpulan masyarakat kolektif yang berada dalam satu wilayah tertentu dan membentuk satu unit sosial.‖

Ada tiga hal yang bisa kita tandai dari negara :

Pertama, monopoli kekerasan dalam satu daerah teritorial tertentu. Secara historis, kita bisa mengetahui bahwa kemunculan negara dimulai sejak ekspansi perekonomian yang kemudian memunculkan batasan-batasan wilayah kedaulatan. Ini pula yang nantinya mengamini tindakan fasisme.

Kedua, negara memiliki aparatus dan lembaganya. Negara selalu menciptakan institusi-institusi pendukungnya untuk melegitimasi kekuasaannya. Institusiinstitusi negara di antaranya adalah hukum, pendidikan, agama, kekerasan dan administrasi. Kita ditundukkan pada segala aturan yang dilahirkan oleh institusi diatas, dominasi serta aturan yang membentuk homogenitas masyarakat, yang nantinya melahirkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berbeda.

Terakhir, konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir orang. Hirarki ini memastikan pembagian masyarakat ke dalam pemerintahan. Dalam legitimasi kekuasaan ini, diperlukan alat penegak/pemaksa, dan memunculkan dua kutub : (1) yang berkuasa dan (2) pihak yang dikuasai.

Dalam kapitalisme, para pekerja atau pihak yang dikuasai diposisikan sebagai sekrup ekonomi. Para pekerja tidak lagi menjadi individu yang unik, melainkan sekedar pekerja yang menukarkan tenaga dan waktunya untuk upah. Pekerja menjual tenaganya kepada kapitalis sebagai pihak yang berkuasa. Dengan begitu, pekerja bukan lagi individu dengan segala keunikannya pada jam-jam kerja, namun individu yang dieksploitasi oleh individu lain.

Inilah model hirarki ekonomi. Pekerja hanya bekerja dan berproduksi, sementara majikan yang mengontrol segala sesuatunya. Tapi apakah berarti yang kita inginkan adalah sekedar kebebasan ekonomi? Tentu saja tidak. Ini bukan sekedar tentang sebesar apa tapi bagaimana pengelolaannya dan hubungan di dalamnya. Bukan seberapa besar kue ekonominya, tapi bagaimana bagiannya dibagi merata.

Bisakah Kita Mengubahnya?

Menolak otoritarianisme dan mengakhiri tatanan hirarkis bukanlah hal utopis. Ketertindasan bisa melahirkan perlawanan, keinginan mengakhiri penindasan. Pada skala tertentu perlawanan dapat melahirkan kreatifitas model perjuangan dan pemikiran akan alternatif lain dari sistem otoritarian ini.

Tiap orang pada dasarnya menginginkan keadilan dan kebebasan, bahkan mampu mengusahakannya. Mengulang Erich Fromm bahwa manusia beradaptasi pada tiap kondisi dan mencari kondisi lebih baik dan disesuaikan dengan kebutuhannya, menegaskan hal tersebut.

Kita bisa lihat sendiri, bagaimana protes sosial menyebar di berbagai wilayah Indonesia. Beragam alasan melatarbelakangi, dari menolak upah murah, pengusiran dari tempat hidup, protes biaya pendidikan, penolakan diskriminasi dan kekerasan, dan sebagainya. Perjuangan sehari-hari inilah melatih pengembangan alternatif tatanan yang diinginkan. Di beberapa tempat, perjuangan bahkan menjadi tempat membangun pemahaman seseorang akan situasi dunia dan posisi mereka.

Meskipun tatanan hirarkis ini meniscayakan kehancuran dirinya, dan perlawanan spontan dapat menyulutnya, namun kita tidak bisa berpangku tangan dan apatis. Bila energi massa tidak terkelola dengan baik, letupan-letupan spontan hanya akan menggiring ke kekuasaan baru.

Oleh karenanya, kita harus menghimpun kekuatan untuk mendorong spontanitas itu lebih besar, kuat dan terorganisir. Perjuangan melawan kapitalisme dan otoritarianisme, membutuhkan wadah yang otonom dan mandiri. Selain tempat belajar dan berlatih revolusi, wadah yang otonom dan non-hirarkis tersebut juga sebagai bentuk perlawanan pada sistem hirarki dan otoritarianisme. 

NEGARA: SEBUAH MESIN EKSPLOITASI MEMAHAMI NEGARA SEBAGAI KOLEKTIF KAPITALIS

―JANGAN tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu." [John F. Kennedy]

Tentu kalimat di atas sangat sering kita dengarkan dalam forum-forum ilmiah, dikutip di berbagai artikel di media massa, atau dimana pun yang bersinggungan dengan pidato mantan presiden Amerika Serikat itu. Ungkapan Kennedy tersebut telah membius jutaan orang untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotismenya. Bukan hanya di AS, tapi ke seantero planet ini.

Kali ini kita akan mempertanyakan kembali pemberian negara terhadap mereka yang

disebut rakyat atau warga negara. Dikatakan bahwa rakyat tidak harus menuntut yang telah diberikan kepada tanah airnya. Juga ditekankan bahwa hubungan yang berlangsung antara penguasa dengan rakyatnya bersifat simbiosis-mutualisme (saling menguntungkan). Apakah kenyataannya seperti itu?

Mungkinkah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah adalah bentuk lain dari sistem majikan pekerja?

Sebuah Rekonstruksi Realitas

Daeng Sangkala adalah seorang tukang becak. Kini usianya 45 tahun. Dua pertiga hidupnya dihabiskan untuk menjalani pekerjaannya. Selama ia memulai nafas pertamanya hingga sekarang, Daeng Sangkala merupakan warga negara yang taat. Ia tidak pernah melanggar hukum serta menunaikan segala kewajibannya. Akan tetapi Dg. Sangkala menjalani kehidupannya dengan tambal sulam. Untuk makan sehari-hari dan membayar kontrakan rumah, ia mesti menghutang yang dibayarkan setelah magoyang becak.

Penghasilan rata-rata Dg. Sangkala berkisar 30 ribu rupiah per harinya. Dari pendapatannya itu, ia sisihkan 12 ribu untuk makan sehari-hari dan uang kontrakan yang ditempatinya bersama empat rekan seprofesinya.

Sebagai seorang perokok, Daeng Sangakala menghabiskan sebungkus rokok filter sehari seharga 8 ribu sebungkusnya. Sementara 10 ribu disimpan untuk istri dan dua orang anak di kampung. Setiap 2 bulan sekali Dg Sangkala mengirimnya.

Anak Dg Sangkala sekarang duduk di bangku kelas 2 dan 4 Sekolah Dasar. Kiriman dua bulanannya untuk keluarga hanya 600.000 rupiah. Jumlah itu harus dikurangi untuk biaya transportasi bolak-balik ke kampung sebesar 50.000 rupiah.

Untunglah Dg Sangkala tidak perlu mengeluarkan uang cicilan becak, karena sejak 5 tahun yang lalu becaknya telah ia lunasi. Meski begitu, Dg Sangkala harus menyetor retribusi 15.000 rupiah setiap bulan kepada pemerintah kota dengan alasan ketertiban dan pendapatan asli daerah (PAD). Sebagai warga negara yang baik Dg. Sangkala tidak pernah menunggak pembayarannya, untuk itu ia mesti mengurangi kiriman setiap dua bulan terhadap keluarganya sebesar 30.000 rupiah.

Dengan uang 550.000 rupiah yang datang rutin setiap dua bulan, istri serta anak -anak Dg. Sangkala menjalani kehidupannya. Masih beruntung, mereka memiliki sepetak kebun kecil hasil warisan, sehingga bisa memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari.

Walau pemerintah provinsi menjanjikan penggratisan pendidikan, tapi nyatanya itu hanya mencakup biaya SPP saja. Sementara untuk buku, pakaian seragam dan lainnya masih harus dikeluarkan oleh orang tua siswa tiap tahunnya. Karena seperti halnya orang tua pada umumnya, Dg. Sangkala pun ingin melihat anaknya mengenyam pendidikan lebih tinggi. Ia pun rela menyisihkan 600.000 rupiah tiap tahunnya untuk uang pakaian, buku dan lembar kerja siswa. Hal itu tetap dijalani agar buah hatinya tidak seperti dirinya, menjadi tukang becak juga.

DG. SANGKALA HANYALAH satu dari puluhan bahkan ratusan juta penduduk Indonesia yang dijebak dalam kekuasaan negara mengelola sistem ekonomi. Penghasilannya hanyalah 900.000 rupiah per bulan, yang bila diakumulasikan selama setahun hanya mencapai 10,8 juta rupiah. Menurut undang-undang, pendapatan di bawah 25 juta rupiah dikenakan pajak penghasilan (PPh) 5%. Maka setiap tahunnya Dg. Sangkala mesti membayar pajak 240.000 rupiah ke negara.

Sebagai seorang perokok aktif, dia pun harus menambah pemasukan negara melalui pita cukai yang telah dimasukkan dalam harga tiap hisapannya. Sebungkus rokok yang dibelinya tiap hari sebesar Rp. 8.000 dikenakan pita cukai 50%, untuk itu tiap harinya Dg. Sangkala membayar ke negara sebesar 4.000 rupiah atau Rp.120.000 per bulan. Dengan begitu, negara menyedot penghasilan Dg. Sangkala tiap tahunnya sebesar 1,4 juta rupiah. Sebuah angka yang sangat besar untuk warga yang hanya bekerja sebagai tukang becak.

Tentu tidak hanya sampai disitu. Negara juga menggerogoti pendapatan Dg. Sangkala melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Walau hanya tukang becak dia mendapat warisan dari orang tuanya sebuah rumah sederhana dan sepetak kebun kecil. Setelah dikalkulasikan Nilai Jual Objek Pajak sebesar 50 juta rupiah. Dikenakanlah PBB setiap tahun sebesar 100.000 rupiah. Belum lagi retribusi becak yang dibayarkannya tiap tahun sebesar 180.000 rupiah/tahun, yakni Rp. 15.000 tiap bulannya.

Nah, setelah dari semua sumbangsih Dg. Sangkala sebagai warga negara untuk kemajuan ekonomi negeri, apa yang telah diberikan negara untuknya? Dg. Sangkala yang tak pernah melanggar hukum negara yang dicintainya justru semakin terbatasi dalam mencari makan. Berbagai peraturan membuatnya semakin kesulitan sebagai pengayuh becak. Mimpinya untuk melihat kedua anakanaknya meraih pendidikan setinggi-tingginya melalui pendidikan gratis, hanyalah janji pemilu.

Dan masih banyak lagi kisah yang dialami Dg. Sangkala mengenai kesejahteraan, harapan dan mimpi-mimpinya dalam hidup yang dijalaninya.

Kesimpulan

Ini hanyalah contoh sebuah deskripsi dari seorang warga negara, yang dengan susah payah melayani kehidupannya sendiri, namun juga masih dituntut untuk menjadi warga negara yang baik. Warga dipaksa taat serta mematuhi kewajiban, sementara hak untuk menikmati stimulus dan subsidi serta layanan

sosial, yang merupakan perwujudan timbal balik hubungan negara warga, hanya omong kosong besar (i). ___

Kalau mengacu dari perkataan Kennedy maka Dg. Sangkala seharusnya tidak pantas menuntut dan mempertanyakan apa yang negara berikan padanya. Sebaliknya, ia justru dituntut untuk mempertanyakan kembali sudah cukupkah yang dilakukannya kepada negara. Sungguh aneh kan? Begitulah, satu dari sekian banyak kisah tentang betapa ganas negara mengorganisir sistem ekonomi kapitalisme dengan cara mengekspolitasi masyarakat yang disebut warga negara.

(i) Mengenai subsidi dan pajak, lihat tulisan Kebohongan Alur Pajak dan Subsidi di edisi Serum sebelumnya No #1 Juli 2010.

NEGARA: KOLONISASI HOMO HOMINI LUPUS TERHADAP HOMO SAPIENS

Asal-Usul Negara dan Sanggahan atas Pandangan Umum

Kealamiahan Negara Hobbesian

Negara ini baru saja memilih dan mendapatkan presidennya yang baru. Ritual 5 tahunan baru selesai diselenggarakan untuk memastikan sebuah posisi yang kabarnya dapat mengatur dan menyelamatkan nasib ratusan juta jiwa yang berada

dalam kekuasaannya. Dana ratusan milliar rupiah dihambur-hamburkan di jalan demi sebuah atribut kampanye bernama poster, kaos, bendera, hingga selebaran di saat dinginnya tanggapan masyarakat atas pesta politik itu sendiri menyeruak. Mereka yang menolak memberikan suaranya mendapat cemoohan bahkan terror karena dianggap tidak berpartisipasi dalam pemilihan yang bahkan tidak pernah kita minta keberadaannya. Belum sempat kita beristirahat dari segala gegap gempita tersebut, pesta kemerdekaan negara ini juga kembali datang. Upacaraupacara dilaksanakan demi mengenang para pahlawan negara yang kabarnya sungguh sangat berjasa meski kita

sendiri tidak pernah benar-benar merasa merdeka. Perlombaan-perlombaan diadakan untuk memberi sedikit hiburan

kepada para pekerja-upahan demi memulihkan kembali tenaga kerja yang siap untuk diperas lagi di kemudian harinya.

Komunitas terbayang ini, yang biasa kita sebut sebagai negara, dalam kehidupan masyarakat modern menjadi seperti sebuah entitas yang dipercaya sebagai pelindung dan penjaga kita satu sama lain. Sebuah organisasi politik yang dipercaya tanpanya kehidupan manusia akan berada dalam ketidakteraturan sosial. Dengan cara pandang seperti ini dan berbagai aktifitas negara yang semenjak awal merupakan garda depan dalam menjaga ketertindasan kelas, sebuah kajian antropologi politik mengenai negara menjadi penting bagi kita untuk memahami dari mana monster berkepala dua ini berasal, bagaimana dia bisa ada di kehidupan kita dan apa penyebab kemunculannya. Hingga nanti, suatu saat kita bisa terjaga dan membangun sebuah relasi sosial yang tidak lagi membutuhkannya.

Kesalahan utama dalam memandang negara sebagai sebuah organisasi politik adalah pandangan yang mengatakan bahwa negara merupakan suatu keniscayaan alamiah bagi Homo sapiens sebagai mahkluk sosial. Pandangan umum yang kebanyakan kita amini sekarang ini pada awalnya berhulu dari pemikiran Thomas Hobbes, seorang Filsuf abad XVII yang mengemukakan tentang hakikat diri manusia sebagai Homo homini lupus, manusia merupakan serigala bagi manusia yang lain. Menurutnya sifat alamiah manusia adalah kompetisi brutal antar individunya dan saling menghancurkan satu sama lainnya, sehingga dengan sifatnya itu diperlukanlah suatu lembaga politik besar yang bernama negara yang diharapkan bisa mengendalikan keegoisan manusia tersebut. Para kelas penguasa di sepanjang sejarah selalu menggunakan argumen ini untuk merasionalkan keberadaan negara, namun temuan-temuan arkeologis di kemudian hari berkata lain. Secara singkat dikemukakan bahwa sebagian besar kehidupan manusia justru hidup tanpa eksisnya sebuah organisasi politik yang bernama negara. Kemunculan negara bagaimanapun juga mempunyai sebabmusabab yang jelas dalam proses yang akhirnya menciptakan negara tersebut. Frederich Engels mencatat sebagaimana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lewis Morgan, bahwa kemunculan negara didahului oleh perubahan ekonomi dan hubungan sosial yang mendasari masyarakat tersebut. Hubungan sosial yang dimaksud disini ialah mulai terciptanya kelas-kelas dalam masyarakat yang merupakan konsekuensi dari perubahan hubungan-hubungan sosial itu. Dengan terbaginya masyarakat ke dalam kelas yang antagonistik ini, maka diperlukanlah suatu lembaga yang diciptakan oleh kelas penguasa (rulling class) untuk terus menjamin kekuasaanya. Bukti ini secara langsung juga membantah pandangan umum bercorak hobbesian yang mengatakan bahwa negara sebagai institusi politik merupakan sebuah hasil dari kontrak sosial yang disetujui oleh seluruh warga negaranya.

Pandangan kontrak sosial pada dasarnya juga bersifat ahistoris. Secara umum, tipologi pentahapan sistem politik dalam sejarah manusia dibedakan dalam empat tahap utama, yaitu kumpulan (bands), suku (tribe), chiefdom dan negara (state). Tipologi ini merupakan basis bagi pembahasan transformasi evolusioner utama dalam masyarakat.

Bentuk masyarakat yang paling sederhana dan awal adalah kumpulan atau bands, suatu bentuk politik yang secara khusus dihubungkan dengan masyarakat

pemburu dan peramu. Morton Fried (1967) mengemukakan bahwa dalam organisasi politik ini kepemimpinan politik bertumpu pada pengaruh dan pada dasarnya tidak mempunyai kekuasaan politik yang sesungguhnya. Selain itu, kepemimpinan cenderung tidak tetap, dan sering beralih dari orang yang satu ke yang lainnya. Pergeseran kepemimpinan ini lebih diasosiasikan dengan situasi material yang dihadapi oleh kelompok ketimbang orangnya.

Sebagai contoh dalam suatu situasi dimana kelompok mengejar buruan, maka orang yang paling ahli dalam berburulah yang akan memimpin kelompok untuk menangkap buruan, sedangkan dalam kasus lain seperti ritual dan pengurusan anak akan diserahkan kepada mereka juga yang ahli dalam bidang tersebut demi kepentingan kelompok. Struktur politik masyarakat tingkat kumpulan merupakan suatu pola kepemimpinan informal yang sering bergeser dan terorganisasi secara longgar. Contoh yang paling baik mengenai sistem politik masyarakat kumpulan yang ada sekarang adalah apa yang kita lihat dalam masyarakat ! Kung (tanda seru di depan untuk menandakan cengkok yang biasa dipakai untuk penyebutan aslinya) di Afrika bagian selatan dan orang Eskimo yang sama sekali tidak meninggalkan jejak adanya kepemimpinan formal dalam aktifitas mereka seperti perburuan dan gerak pindah dari perkampungan.

Bentuk organisasi politik yang kedua adalah suku atau tribes. Masyarakat suku didefinisikan sebagai masyarakat di mana suatu satuan yang lebih besar, yang diindentifikasi dalam istilah budaya dan linguistik, terbagi ke dalam sejumlah desa yang lebih kecil yang relatif tidak terintegrasi. Satuan desa yang lebih kecil itu, sementara secara kebudayaan diidentifikasi sebagai suku, secara ekonomis adalah swasembada dan secara politik adalah otonom. Karena itu suku mempunyai sifat segmenter. Satuan-satuan desa individual suku mempertahankan suatu tingkat otonom yang tinggi, dan tidak ada penyatuan desa-desa menjadi suatu unit politik tunggal. Jadi untuk mencari sifat organisasi politik masyarakat suku, orang harus melihatnya di dalam desa itu sendiri bukannya pada unit kesukuan secara keseluruhan. Pemimpin politik suatu masyarakat suku tidak memperoleh kedudukannya melalui sistem keturunan, melainkan harus mencapainya melalui usahanya sendiri. Seperti halnya masyarakat kumpulan (bands) pemimpin dalam masyarakat suku tidak didapat melalui kedudukannya dalam suatu kelompok tertentu melainkan melalui usaha-usaha yang bersifat pribadi dan sifatnya sementara sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya (Sanderson, 1991: 299-300).

Secara ekonomis dan dilihat dari sistem stratifikasi sosial, kedua bentuk masyarakat ini belumlah mempunyai sebuah stratifikasi sosial, namun baru mempunyai sebuah ketidaksamaan sosial yang berada antar individu. Konsep ini perlu diperhatikan secara jelas karena seringnya terjadi pencampuradukan antara ketidaksamaan sosial dan stratifikasi sosial. Ketidaksamaan sosial berkenaan dengan adanya perbedaan derajat dalam pengaruh dan prestise sosial antar individu dalam masyarakat tertentu. Ada dua segi penting dari definisi ini. Pertama, ketidaksamaan sosial hanya mengenai perbedaan antar individu dalam pengaruh sosial—yakni aksi seorang individu akan diikuti dan ditiru oleh individu lainnya; atau prestise—yakni dimana individu dihormati dan dihargai. Jadi, ketidaksamaan bukan berkenaan dengan derajat kekuasaan dan kekayaan. Kedua, ketidaksamaan sosial mengimplikasikan ketidaksamaan antar individu, bukan antar kelompok-kelompok yang berlainan. Jadi dapat dipahami, ketidaksamaan sosial adalah hal yang universal dalam masyarakat manusia, karena tidak ada masyarakat tanpa perbedaan individu.

Sedangkan stratifikasi sosial berkenaan dengan adanya dua atau lebih kelompok -kelompok dalam masyarakat yang terbagi secara vertikal (bertingkat), yang anggota-anggotanya mempunyai kekuasaan, hak istimewa, dan prestise yang tidak sama antar kelompok. Inti dari gagasan ini adalah adanya perbedaan antara individu yang memiliki kemampuan yang sama namun mendapat perbedaan dalam ekses sumber daya hanya dikarenakan ketidaksamaan kelompok sosial. Karakteristik penting dari stratifikasi adalah bahwa dia melibatkan kelompok, bukan individu.

Kedua bentuk masyarakat di atas, terutama dengan sistem politik kumpulan (bands) secara statistik mendominasi kehidupan manusia sejak awal kemunculannya. Karakteristik perekonomian mereka bertumpu pada ketiadaan produksi barang demi nilai-tukar, asas timbal balik dengan kebersamaan dan kerja sama intensif seluruh anggota. Pemburu dan peramu pada umumnya menampilkan apa yang disebut ―masyarakat komunal primitf‖, dimana sumber-sumber daya utama dapat dimanfaatkan dan tidak dikuasai oleh suatu kelas sosial tertentu. Karena masyarakat kumpulan dan suku tidak mempunyai kelas-kelas sosial, maka konflik yang terjadi tidak akan timbul di antara kelompok-kelompok sosial yang mempunyai akses berbeda terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang penting, tapi cenderung menjadi sangat pribadi dan terindividualisasi. Kasus konflik antar kelompok dalam perebutan teritori juga sangat kecil kemungkinannya dengan sifat nomaden (berpindah-pindah) dari masyarakat itu sendiri.

Tahap organisasi politik yang berikutnya dapat disebut chiefdom. Chiefdom dapat ditemui dalam masyarakat dengan pola subsisten hortikultura (ladang berpindah) intensif dan pastoral (berternak/menggembala). Yang secara khusus membedakan antara masyarakat chiefdom dan suku adalah suatu unifikasi politik dan sentralisasi dalam bidang politik. Chiefdom ditandai dengan banyaknya desa-desa yang terpisah menjadi suatu keseluruhan yang kompleks, terkoordinasi secara terpusat dan diperintah dari atas dan bawah. Kendati telah melembagakan kekuasaan otoritas murni, jelas masih ada batasan-batasan bagi pemimpin chiefdom. Karena tidak adanya suatu monopoli kekerasan, dan ada keterikatan dengan rakyat melalui kekerabatan, dan harapan masyarakat akan kemurahan hati pemimpin mereka, maka para pemimpin chiefdom masih kesulitan menjadi tiran yang sesungguhnya.

Chiefdom yang hanya memiliki kemampuan memaksa terbatas, harus ditopang oleh mesin administrasi yang perlu untuk mengatasi bentuk perlawanan yang keras. Apabila mesin administratif ini pada akhirnya terbentuk, maka perkembangan bentuk politik demikian dikenal dengan negara. Negara tidak hanya meneruskan proses evolusi kekuasaan yang terus meningkat; negara juga membentuk suatu monopoli kekuasaan yang perlu untuk menjamin berlakunya kehendak para pemegang kekuasaan. Di samping monopoli kekerasan yang penting bagi negara, ciri lain adalah kondisi-kondisi dimana arti penting ikatan kekerabatan telah berkurang. Karena itu, penguasa tingkat negara tidak lagi mendominasi kaum kerabatnya saja, tetapi mendominasi suatu massa besar yang terdiri dari individu-individu anonim yang tidak berhubungan.

Seperti halnya masyarakat kumpulan dan suku, tipe organisasi politik chiefdom dan negara juga muncul diawali oleh perubahan kondisi-kondisi hubungan sosial dalam masyarakat. Negara, terutama dimulai ketika manusia mulai mengembangkan sistem agraris dalam kehidupan ekonominya. Kehidupan agraris ini menampilkan banyak sekali konsekuensi yang sebelumnya tidak terkira. Dengan sistem ini, masyarakat mau tidak mau harus menjadi masyarakat yang tinggalnya menetap. Sistem agraris ini juga menghasilkan surplus yang paling hebat diantara pola-pola subsisten sebelumnya. Bersamaan dengan itu, muncul juga sistem kepemilikan atas alat-alat produksi dan hilangnya etika redistribusi sumber daya. Secara sosial terjadi juga kerenggangan tali kekerabatan sosial dan dimulainya suatu era stratifikasi sosial di mana mayoritas masyarakat mengalami degradasi material maupun spiritual. Dengan segala kompleksitas baru inilah dibutuhkan sebuah bentuk pengorganisasian baru yang bisa mengendalikan kelas -kelas yang terhisap dalam pola ekonomi. Muncullah negara. Pemerintah dalam masyarakat agraris—raja, penguasa, kaisar, presiden atau apapun namanya— adalah orang yang secara resmi menjadi pemimpin politik.

Menurut catatan arkeologis, negara-negara pertama sendiri baru muncul sekitar 6000-5000 SM di daerah Mesopotamia (yang sekarang merupakan wilayah Irak) dan Mesir yang juga merupakan penanda pokok pondasi-pondasi awal peradaban manusia. Berturut-turut kemudian muncul berbagai negara di daerah–daerah lain di seluruh dunia seperti Dinasti Shang di China pada 3750 SM, masyarakat setingkat negara di dataran Indus, India pada 4500 SM dan negara-negara Olmec dan Maya di daerah Amerika Selatan yang terbentuk antara 3200 dan 2800 SM. Patut diperhatikan juga bagaimana negara-negara awal ini secara geografis berdiri di daerah-daerah yang memiliki sungai-sungai besar seperti sungai Tigris dan Eufrat di Mesopotamia, sungai kuning di Cina bagian utara, dan sungai Indus di India. Sungaisungai besar ini merupakan pra-kondisi awal bagi kesuburan tanah yang nantinya akan sangat penting bagi sistem irigasi pertanian.

Pondasi-pondasi negara-negara awal yang bercorak feodal ini tinggal menunggu waktunya saja untuk berubah menjadi negara modern. Penemuan mesin uap yang menjadi awal revolusi industri di Inggris pada akhir abad XVIII menjadi tolak ukurnya. Dengan berubahnya kekuatan-kekuatan produksi ini, berubah jugalah hubungan sosial yang ada di dalamnya. Kerja-upahan yang menjadi hubungan sosial utama di bawah sistem ini, menuntut perubahan dalam bentukbentuk negara modern. Mengenai hubungan antara Kapitalisme dan negara ini, F. Engels memberikan suatu pandangan yang sangat komprehensif dalam bukunya Asal-Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara.

Sebagai suatu tahap perkembangan ekonomi tertentu, di mana pembagian masyarakat menjadi kelas-kelas diperlukan, negara menjadi suatu keharusan karena adanya pembagian ini. Mata rantai sentral dalam masyarakat beradab ialah negara, yang dalam segala masa tanpa kecuali negara kelas penguasa dan dalam segala hal terus menjadi suatu mesin untuk menindas dan mengeksploitasi kelas di bawahnya (2004: 232-235 (1884)).

Dalam negara-negara modern pasca-revolusi industri ini, negara tidak lagi hanya memaksakan kehendaknya lewat jalan-jalan kekerasan fisik, namun juga terus menerus berusaha mengembangkan suatu ideologi yang diharapkan bisa tetap meredakan pertentangan antar kelas sehingga kelas berkuasa dapat terus menerus berkuasa. Ideologi ini termanifestasikan dalam beragam bentuk ideologi yang pernah muncul dalam sejarah. Dengan berbagai ideologi ciptaan kelas penguasa ini kelas pekerja sebagai mereka yang dieksploitasi dalam sistem ini nantinya akan kembali kesulitan mengidentifikasi penyebab utama keterasingan mereka. Kelas penguasa terus menerus berusaha agar konflik yang terjadi bukanlah konflik kelas yang bersifat vertikal dan mengancam mereka, namun menciptakan konflik horizontal antar kelas pekerja dengan ilusi-ilusi ideologis tadi. Selain itu dengan berubahnya sifat tenaga kerja yang dituntut untuk bebas menjual tenaga kerjanya kepada siapa saja dalam sistem ekonomi ini, negara-negara modern juga dituntut untuk mengembangkan ideologi ―kebebasan‖ seperti demokrasi liberal, demi terciptanya kebebasan seluas-luasnya bagi tenaga-kerja upahan untuk bekerja kepada siapapun demi terus berlangsungnya akumulasi kapital.

Negara, sebagaimana telah kita lihat, merupakan sebuah kolonisasi konsep palsu bernama Homo homini lupus terhadap mahkluk riil bernama Homo sapiens, merupakan sebuah manifestasi penjaga penghisapan kelas dalam masyarakat.

Manusia dengan segala kompleksitasnya, secara sempit telah dimasukan ke dalam hanya satu sisi kehidupan

yang bernama persaingan dan kerakusan. Dengan cara pandang yang diciptakan kelas penguasa ini, kita melihat manusia hanya sebagai individu-individu rakus yang siap melakukan apapun demi dirinya sendiri. Kita menjadi lupa bagaimana kita sebagai salah satu spesies yang mampu bertahan hidup sangat mengandalkan kerjasama dan saling membantu satu sama lain demi kelangsungan hidup itu sendiri.

Kritik atas negara, pada akhirnya harus dengan segera dialamatkan pada relasi sosial yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri sebagai sumber utamanya. Negara, yang menjadi alat dalam peperangan besar yang sama sekali tidak pernah kita setujui dan inginkan namun terus memaksa kita masuk ke dalamnya jelas merupakan petaka tak terkira. Relasi-relasi sosial kita sekarang, yang berdasar pada eksploitasi kelas bukanlah cara hidup yang paling sesuai dengan spesies kita, bukan juga cara hidup yang sudah ada dengan sendirinya dan tidak dapat kita rubah lagi. Cara hidup ini hanya menuju ke satu hal: kehancuran. Hal yang perlu kita ingat adalah realita yang mengatakan bahwa negara bagaimanapun juga dibangun dari cara kita berelasi satu sama lain, dan realitas lainnya mengatakan bahwa cara hidup ini memang belum terlalu lama hinggap di kita, belum terlalu lama untuk segera mengakhirinya sebelum dia membawa terlalu banyak petaka. Karena kita memang manusia, bukan serigala. 

Rujukan Utama

Engels, Frederick. Asal Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara. 2004. Jakarta: Kalyanamitra.

Gonick, Larry. Kartun Riwayat Peradaban Jilid I. 2006. Jakarta: KPG.

___________. Kartun Riwayat Peradaban Jilid II. 2007. Jakarta: KPG.

Sanderson, Stephen K. Makro Sosiologi; sebuah pendekatan terhadap realitas sosial. 2003. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Troillot, Michael-Rolph. The antrophology of the state in the age of globalization. 2001. Dalam Current Antrophology Volume 42, Number 1, February 2001.

Inginkah kamu menjadikan penindasan seseorang terhadap yang lain sebagai sesuatu yang tak mungkin? Maka pastikan bahwa tak seorang pun memiliki kekuasaan. [Mikhail Bakunin]

tak akan ada yang datang menyelamatkanmu tak ada Ratu Adil, tak ada Juru Selamat sebab yang mampu menyelamatkan dirimu.. hanyalah dirimu!

mereka yang berdasi para Tuan-Tuan yang hanya peduli pada kekuasaan bagi mereka kekuasaan adalah kebutuhan macam balapan, mereka berlomba untuk kebut Tuhan

ingin menjadi Maha Kuasa yang pinta kepatuhan menguasai lautan, gunung hingga hutan menjawab tiap keluhan dengan bahasa rotan dan rutan lantas, harap pada para Tuan adalah kesia-siaan, bukan?!

karena bukan pemerintah dan bukan politisi bukan babi borjuasi, bukan tentara dan polisi yang akan menyelamatkanmu dari rantai dominasi dan eksploitasi

KEPAKKAN HASRATMU JANGAN PERNAH MENUNGGU DEKAPLAH HIDUPMU HINGGA RAGA MEMBUSUK TAK AKAN ADA DATANGNYA JURU SELAMAT BEBASKAN DIRIMU! BEBASKAN DIRIMU!