You Are Not The Savior Your ThinkYouAre:Pesta Darah Para BankirKematian Oleh: Screaming At a Word
Sungguh sangat mengelitik sekaligus memuakan menyaksikan boneka-boneka geopolitik yang selama puluhan tahun mereka makan malam mewah bersama para penjajah di Tel Aviv juga menjual senjata yang meledakkan kepala anak-anak di Rafah hari ini membentuk dewan perdamaian Pengakuan sejumlah negara terhadap tindakan Israel sebagai genosida—yang baru muncul setelah korban mencapai puluhan ribu jiwa—mengungkap paradoks dalam tatanan politik global. Data menunjukkan eskalasi kekerasan yang sistematis: lebih dari 65.000 korban sejak Oktober 2023, dengan total akumulatif 134.000-136.000 jiwa sejak Nakba 1948. Keterlambatan ini bukan sekadar kelambanan birokratis, melainkan konsekuensi logis dari arsitektur hukum internasional yang dirancang untuk melindungi kepentingan negara-negara hegemonik. Negara-negara yang kini bersuara adalah entitas yang secara historis memberikan dukungan militer, politik, dan ekonomi kepada Israel, sehingga pernyataan mereka lebih merupakan strategi reputasional daripada perubahan paradigma kebijakan.
Solusi Dua Negara sebagai Legitimasi Ketidakadilan
Wacana two-state solution yang terus dihidupkan mengabaikan realitas material yang telah terbentuk melalui pendudukan dan kolonisasi selama puluhan tahun. Analisis teritorial menunjukkan bahwa wilayah Palestina yang tersisa telah terfragmentasi menjadi kantong-kantong terisolir tanpa kedaulatan ekonomi, politik, atau militer yang bermakna. Proposal ini gagal menjawab akar masalah, yaitu hubungan kekuasaan asimetris antara pendudukan kolonial dan penduduk asli Lebih dari itu, solusi dua negara justru menginstitusionalisasi segregasi etnoreligius dan melegitimasi hasil pendudukan ilegal, sehingga bertentangan dengan prinsip hukum internasional yang melarang akuisisi wilayah melalui kekerasan
Dewan Perdamaian Trump: Teater Absurditas
Pembentukan "Dewan Perdamaian" oleh Donald Trump adalah oksimoron politik yang berbahaya. Trump, yang secara terbuka memindahkan kedubes ke Yerusalem dan mendanai aneksasi, kini berlagak sebagai penengah damai Ini bukan dewan perdamaian; ini adalah dewan normalisasi apartheid.
Ini adalah diplomasi transaksional yang mengedepankan hegemoni AS-Israel di atas hukum internasional. Tujuannya jelas: memaksa rezim Arab untuk menormalisasi hubungan dengan penjajah tanpa tuntutan keadilan bagi Palestina. Ini adalah upaya mengubah pembersihan etnis menjadi status quo yang bisa diterima dunia. Sebuah sandiwara di mana algojo duduk di meja perundingan sebagai juri.
Implikasi bagi Gerakan Solidaritas Global
Kasus Palestina mengungkap krisis legitimasi mendalam dalam institusi multilateral. Dewan Keamanan PBB telah gagal menjalankan mandatnya karena mekanisme veto yang digunakan oleh negara-negara pelindung Israel. Gerakan solidaritas harus beralih dari tekanan diplomatik konvensional menuju strategi yang melibatkan boikot akademik, budaya, dan ekonomi (BDS) secara sistematis, serta litigasi transnasional untuk menuntut akuntabilitas hukum.
Penyelesaian konflik Palestina-Israel memerlukan penolakan terhadap solusi-solusi kosmetik yang mengabadikan hubungan kolonial. Hanya melalui pengakuan bahwa konflik ini bersifat kolonial-settler—dan bukan sekadar sengketa teritorial—serta komitmen pada prinsip kesetaraan hak yang non-diskriminatif, perdamaian substantif dapat terwujud. Setiap proposal yang mengabaikan akar historis dan struktural kekerasan hanya akan memperpanjang siklus pelanggaran HAM yang telah berlangsung lebih dari tujuh dekade. Pembebasan Palestina bukanlah masalah teknis yang dapat diselesaikan melalui negosiasi antara pihak yang tidak setara, melainkan proyek politik radikal yang menuntut dekonstruksi tatanan kolonial secara menyeluruh.
THE
5TH PIG
ATTAK.CO RETIT ① S
WHERE IS THE 5TH PIG?
HERE