Baca PDF (OCR): Menciptakan Manusia Kuat: Diskusi Tentang Kekuasaan Rakyat

Menciptakan Manusia Kuat: Diskusi Tentang Kekuasaan Rakyat

Felipe Corrêa

Artikel tulisan anarkis Brasil, Felipe Corrêa, di bawah ini menyajikan perdebatan penting mengenai konsep kekuasaan rakyat, Negara, dan Kekuasaan secara meluas.

“Orang-orang yang kuat tidak membutuhkan pemimpin” [~Emiliano Zapata]

STRATEGI TRANSFORMASI SOSIAL

Untuk memulai berdiskusi mengenai kekuasaan rakyat, penting bagi kita untuk mengklaim kembali gagasan tentang strategi transformasi sosial, karena praktik politik kita–– sebagai anarkis––dapat mengarahkan ke tujuan transformasi ini. Program Federasi Anarkis Rio de Janeiro (FARJ) mengangkat persoalan strategi transformasi sosial sebagai berikut:

“Kami mencoba menawarkan strategi transformasi sosial dalam tulisan ini. Pertama, mari kita pikirkan pertanyaan pertama yaitu “di mana kita berada?” dan memetakan kekuatan kapitalisme dan Negara yang mendominasi dan mengeksploitasi masyarakat. Kemudian kita merenungkan pertanyaan kedua, yaitu “ke mana tujuan yang kita inginkan?” dan mencoba mengartikulasikan tujuan akhir dari revolusi sosial dan sosialisme libertarian. Yang terakhir, pikirkan pertanyaan ketiga, “bagaimana caranya agar kita dapat meninggalkan tempat kita berada dan tiba di tujuan yang kita inginkan?” dan mengusulkan praktik transformasi sosial yang bertumbuh dari gerakan sosial––dibentuk dalam organisasi kerakyatan, dalam interaksi yang terusmenerus dengan organisasi anarkis spesifik (baca tentang especifismo). Kesemuanya ini dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan kelas yang dieksploitasi.

Jadi, di balik konsepsi semua materi teori ini ada alasan 1 strategis.”

Oleh karena itu, strategi yang kami susun dilandaskan pada gerakan rakyat (gerakan massa), pada organisasi mereka, pada akumulasi kekuatan, dan penggunaan kekerasan untuk mencapai revolusi dan sosialisme libertarian. Proses ini terjadi bersama dengan organisasi anarkis spesifik yang bertindak sebagai katalis/mesin penggerak proses ini. Organisasi spesifik anarkis bertindak bersama massa dan menyediakan kondisi untuk transformasi. Kedua level organisasi ini (gerakan massa dan organisasi anarkis) juga dapat dilengkapi dengan level ketiga, yaitu organisasi tendensi, yang menambahkan pihak lain ke dalam gerakan rakyat. Maka dapat dikatakan bahwa jalan untuk pembangunan transformasi sosial ini terkait dengan konsep kita mengenai lingkaran konsentris.

“Konsep dasar organisasi politik libertarian adalah lingkaran konsentris. Konsep ini sederhana dan membutuhkan bentuk aktivitas dan tingkat komitmen yang berbeda-beda. Tingkat politik-spesifik berbicara tentang ideologi dan terkait dengan para militan yang terorganisir secara politis (organisasi anarkis khusus/especifista). Karena organisasi ini tidak bersifat massa, maka afiliasinya pun tidak terbuka. Hal ini lazim sebab organisasi tingkat politik-sosial dan tingkat sosial haruslah bersifat massal dan terbuka untuk semua rakyat yang militan. Tingkat politik-sosial (organisasi tendensi/front) berhubungan dengan pihak lain yang terkait, yang memiliki gaya pengorganisasian yang sama namun tidak harus sama dalam hal kecenderungan doktrin ideologi. Tingkat sosial berhubungan dengan seluruh kelas tertindas, dengan gagasan umum mengenai rakyat secara keseluruhan. Organisasi yang terakhir ini berhubungan dengan area-area umum perjuangan rakyat, yang telah menyediakan organisasi untuk struktur sosialproduktif dan merupakan pilar dan pondasi bagi ” Kekuasaan Rakyat (gerakan-gerakan rakyat).2

Jadi, setiap diskusi tentang kekuasaan rakyat harus mempertimbangkan beberapa premis. Pertama, bahwa kapitalisme adalah masyarakat kelas, maka perjuangan kelas merupakan aspek utama. Kedua, mobilisasi kelas-kelas yang tereksploitasi dan perjuangan rakyat yang populer sangatlah penting, sebab perjuangan ini mendasarkan dirinya pada kebutuhan, keinginan, dan organisasi––mereka mengungkap kontradiksi dari sistem kelas. Terakhir, diskusi tentang kekuatan rakyat harus mempertimbangkan gagasan bahwa transformasi sosial harus didasarkan pada kepemimpinan gerakan-gerakan ini, yaitu kepemimpinan orang-orang yang terorganisir. Gagasan inilah yang membedakan pendekatan kita dari pendekatan-pendekatan lain, yang menganggap transformasi sosial adalah karya dari sebuah partai pelopor (vanguard) atau hasil dari aksi kelompok minoritas yang terisolasi dari basis rakyat (seperti dalam kasus anarkisme insureksionis–”propaganda of the deed”–atau foquismo).

PERSOALAN POLITIK

Politik mesti dipahami melampaui Negara. Walaupun banyak pihak selalu mengaitkan politik dengan Negara, kita secara berbeda memahami bahwa politik tidak selalu berarti Negara. Politik adalah hubungan antar kekuatan-kekuatan dalam masyarakat––yang terkait langsung dengan masalah kekuasaan (power)––dan pengelolaan hal-hal sosial, termasuk masalah pengambilan keputusan, dan yang berarti: masalah politik. Dalam hal ini, relasi-relasi politik masyarakat akan mencakup berbagai kekuatan berbeda-beda yang bergerak di dalamnya. Untuk analisis masyarakat kontemporer, kita perlu memahami dorongan kekuatan utama yang disebut: perang kelas, di mana satu set kelas masyarakat yang dieksploitasi (pekerja perkotaan, pekerja di pedesaan, buruh tani, sektor prekariat, dll) berada dalam konflik konstan dengan kelas dominan (pemilik tanah di perkotaan, tuan tanah di pedesaan, administrator, dll) yang bersekutu dengan Negara.

Terkait strategi kami dalam menghadapi konflik ini, kami bermaksud untuk meningkatkan kekuatan kelas sosial yang tereksploitasi tersebut dan mengorganisasi mereka sehingga kekuatan mereka akan berdampak dalam konflik ini. Dengan kata lain: membangun kekuatan rakyat.

Bertentangan dengan apa yang ditekankan oleh pihak-pihak otoritarian, bagi kami gerakan massa tidak hanya memiliki kapasitas untuk perjuangan ekonomi jangka pendek. Kami memahami bahwa dalam organisasi ekonomi (untuk memenuhi kebutuhan hidup) ada kemungkinan untuk mengembangkan perjuangan yang mengandung unsur-unsur politik, sehingga gerakan-gerakan ini dapat menjadi aktor protagonis dalam pembentukan masyarakat baru.

KEKUASAAN RAKYAT DI AMERIKA LATIN

Dari informasi yang berhasil kami kumpulkan, tampaknya konsep kekuasaan rakyat relatif baru meskipun intinya dapat dikenali dalam karya-karya klasik seperti tulisan Proudhon atau Bakunin, dari analisis mereka mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang berkonflik.

Di Amerika Latin, kita dapat mengidentifikasi dua sumber utama yang telah menggunakan istilah ini sejak tahun 1960-an. Pertama, Federasi Anarkis Uruguay (FAU), yang menyerukan perlunya menciptakan orang-orang kuat sejak tahun 1960-an dan menyatakannya dalam The Political Organization is Decisive pada sekitar tahun 1970-an seperti dikutip bawah ini:

“Masalah kekuasaan, faktor yang sangat menentukan dalam perubahan sosial yang mendalam, hanya dapat diselesaikan di tingkat politik, melalui perjuangan politik. Dan untuk ini kita membutuhkan bentuk organisasi khusus: organisasi politik revolusioner. Hanya melalui tindakan organisasi ini, yang berakar pada massa, penghancuran aparatur negara borjuis dan penerapan mekanisme kekuasaan rakyat dapat tercapai. Memang, bentuk-bentuk kekuasaan, Negara, terletak pada level khusus dari struktur sosial saat ini. Walaupun ia dengan jelas berhubungan dan saling ketergantungan dengan level-level realitas sosial lain (seperti ekonomi, ideologis, dll), perannya tidak dapat dilarutkan ke level lain. Konkritnya, aktivitas politik tidak dapat direduksi menjadi perjuangan ekonomi saja, seperti praktik serikat buruh […].”3

MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) di Chili menyatakan pada tahun 1970-an sebagai berikut:

“Kami memahami kekuasaan rakyat sebagai kekuasaan yang independen dari pemerintahan saat ini, […] sebagai kekuatan otonom yang menyatukan semua sektor sosial (pekerja, mahasiswa, petani, karyawan, pedagang kecil) dari komune tertentu, dan menggunakannya sebagai organisasi sel setiap kota atau wilayah. […] Tugas kelas pekerja adalah menghancurkan negara kapitalis dan untuk itu kelas ini harus mengembangkan kekuasaan rakyat, yang secara progresif akan menghadapi kekuasaan kaum bos […] kekuasaan rakyat tidak diciptakan untuk kesenangan siapa pun. Ia lahir dan diperkuat dalam panasnya perjuangan. […] Persoalan akumulasi kekuasaan harus diperhitungkan. Periode prarevolusioner memberikan kesempatan untuk menggabungkan kekuatan, melalui persatuan semua lapisan rakyat dalam […] organisasi-organisasi kekuasaan rakyat. Kondisi ini akan membentuk aliansi kelas yang solid di seluruh konfrontasi sosial, dan dari sana mereka akan mematangkan keadaan menuju situasi revolusioner yang memungkinkan kelas pekerja mengambil alih kekuasaan.” 4

Namun pada saat itu, sama seperti saat ini, pihak-pihak yang memproklamirkan tentang kekuasaan rakyat ingin mengatakan hal yang berbeda dari istilah tersebut, mari kita lihat:

“Kami percaya bahwa gagasan Kekuasaan Rakyat, yang begitu populer di tahun 60-an dan awal 70-an, adalah cerminan sejati keteguhan tradisi libertarian bawah tanah dalam gerakan kiri. Sekarang, sebaiknya kita mengingat bahwa istilah “Kekuasaan Rakyat” telah digunakan dengan interpretasi yang berbeda-beda: bagi kalangan pendukung Persatuan Rakyat yang lebih konservatif, Kekuasaan Rakyat hanya berarti basis massa untuk mendukung Pemerintah, sebab mereka tidak dapat menentang Negara, atau membayangkan proses di luar Pemerintah (mungkin karena mereka tidak bisa membayangkan gerakan yang melampaui sekadar reformasi). Bagi sektor-sektor pekerja dan rakyat akar rumput, dan bagi kebudayaan Mirista (MIR), Kekuasaan Rakyat berarti organisasi langsung rakyat, yang bertentangan dengan Negara dan kekuasaan borjuis. Makna apa yang disematkan kepada istilah ini, baik secara taktis atau strategis, adalah pembahasan yang lain. Lalu banyak juga pihak lain yang memiliki pemahaman tentang Kekuasaan Rakyat menggunakannya hanya untuk berperang melawan Negara, namun kemudian mereka percaya bahwa kekuasaan rakyat harus berada di posisi subordinat ketika partai pelopor telah mengambil alih kekuasaan. Sekarang, bagi basis rakyat Mirista, yang terhubung dengan pengalaman-pengalaman pembangunan rakyat di Comandos Comunales dan Cordones Industriales, kekuasaan rakyat harus menjadi basis yang sama untuk masyarakat masa depan.”5

Dengan cara ini, kita dapat melihat bahwa sejak awal kekuasaan rakyat adalah sebuah konsep yang diperdebatkan, tidak berbeda dengan sosialisme atau anarkisme. Bagi FAU, kekuatan kerakyatan harus dibangun di gerakan-gerakan rakyat dan distimulasi oleh organisasi politik anarkis. Elemen penting lain yang muncul, dan yang akan disorot oleh FAU bertahuntahun kemudian, adalah tantangan mengenai kerangka struktur dan suprastruktur, FAU menyangkal bahwa transformasi ekonomi dapat menyelesaikan seluruh masalah kekuasaan yang ada dalam kasus-kasus lain. Bagi MIR, kekuasaan rakyat dibangun melalui perjuangan kelas-kelas tereksploitasi, bergerak independen di luar pemerintahan, dengan tujuan mengumpulkan kekuatan untuk menggulingkan negara dan modal, memberikan semua kekuasaan pada rakyat. Dalam kedua posisi tersebut kami mengidentifikasi gagasan, yang juga hadir dalam serikat buruh revolusioner, bahwa di tengahtengah perjuangan dalam masyarakat saat ini, embrio masyarakat masa depan dibangun.

KONSEP KEKUASAAN (POWER)

Banyak anarkis di masa lalu gemar mengatakan bahwa kaum anarkis menentang kekuasaan, dan seringkali mengasosiasikan kekuasaan dengan Negara atau dominasi. Namun, kaum anarkis di masa kini telah membuat perkembangan teoritis dengan pencerahan dari para penulis yang membahas masalah tersebut belakangan ini. Kekuasaan terkait dengan masalah kekuatan-kekuatan sosial yang bergerak dalam masyarakat. Ia bisa jadi baik atau buruk, tergantung bagaimana ia dinilai. Berikut ini ada dua definisi bagus yang menjelaskan tentang kekuasaan. Dalam sebuah dokumen yang ditulis bersama mengenai kekuasaan, Federasi Anarkis Gaucha (FAG) dan Federasi Anarkis Uruguay (FAU) menyatakan:

“Jelas bahwa hal ini membawa kita pada pembahasan sebuah konsep lain: kekuasaan. Sebuah alat yang sangat diperlukan. Kajian-kajian yang tampaknya paling teliti telah menunjukkan beberapa persoalan mendasar, yaitu: bahwa kekuasaan bersirkulasi ke seluruh badan-badan sosial, melalui berbagai bidang dengan struktur yang berbeda-beda––dengan kata lain: semua relasi sosial. Dengan demikian, kita akan memiliki kekuatan di bidang ekonomi, hukum-politik-militer, ideologis, dan budaya. Kita akan memiliki kekuatan di semua lapisan masyarakat. Dalam skala yang lebih kecil, kekuasaan juga merupakan hal penting sebab ia diperlukan dalam pembentukan embrio peradaban baru, yang direpresentasikan dalam berbagai bentuk pengaturan-diri atau swakelola.6

Fabio Lopez, dalam bukunya Power and Domain: An Anarchist Vision menjawab persoalan ini dengan sukses–– menurut saya––dan mendefinisikan kekuasaan sebagai berikut:

“Sebuah kekuatan sosial memiliki kapasitas tertentu untuk bertindak. Kapasitas untuk bertindak dapat dipahami sebagai potensi dalam kekuatan sosial tersebut untuk menghasilkan sesuatu, jika kapasitas tersebut diubah menjadi tindakan oleh agen yang memilikinya […] Ketika agen memiliki kemampuan untuk melakukan atau memproduksi efek tertentu, ia dianggap memiliki kekuasaan. Padahal tidak. Agen mungkin dapat membangun relasi kuasa, tetapi tidak semua hal yang dibawa agen adalah kekuasaan. […] Kerja kita terbatas pada kekuasaan sebagai sebuah relasi sosial. Jadi, ketika menyebut kekuasaan, kami memahaminya hanya sebagai apa yang mempengaruhi agen sosial. Begitu pula kekuasaan tidak dapat diartikan sebagai sinonim dari represi: sebab kekuasaan membangun, kekuasaan menciptakan, mengartikulasikan, dan mampu memberi struktur pada masyarakat. Tergantung pemiliknya. Namun bagaimanapun juga, kekuasaan tidak berarti antirakyat. […] Kekuasaan tidak bisa disamakan dengan kekuatan sosial, sebab memiliki kekuasaan berarti menggunakan kekuatan, yang kemudian baru dapat menghasilkan efek––atau setidaknya ketika agen mampu menggunakan kekuatan ini (sesuai kenyamanannya) dan kondisi ini sudah cukup untuk mencapai efeknya […] Kekuasaan adalah pemaksaan kehendak agen yang bergerak melalui kekuatan sosial dalam menghadapi kekuatan para oposisinya.”7

Mari kita lihat beberapa elemen yang dicatat oleh FAU, FAG, dan Fabio Lopez. Pertama, ada sebuah isu relevan bahwa kekuasaan bersirkulasi melalui semua relasi sosial, baik antar kelas, antar kelompok, atau bahkan antar dua orang yang memelihara suatu hubungan. Jadi, intinya adalah bukan untuk mengakhiri kekuasaan, karena kekuasaan terkait dengan konflik, dan konflik tidak ada habisnya. Kekuasaan dapat dimodifikasi, tetapi ia tidak pernah lenyap. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa tidak ada kekosongan politik, karena jika salah satu pihak yang terlibat dalam sebuah konflik tidak memiliki kekuasaan, maka kita dapat mengatakan bahwa pihak lain yang memilikinya.

Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan perjuangan kelas, persoalannya adalah bukan untuk membahas bagaimana cara mengakhiri relasi kuasa, tetapi bagaimana kita dapat mempertajam tawaran libertarian sesuai dengan yang kita anggap esensial, baik mengenai definisi perjuangan––dari sudut pandang para militan––dan mengenai masyarakat yang ingin kita bangun.

Poin penting lainnya: pertama, kemampuan untuk bertindak jika seseorang mampu memproduksi kekuatan sosial, berikutnya adalah ketika kekuatan sosial terlibat dalam konflik, dan kemudian adalah ketika kekuatan sosial ini dapat mengatasi kekuatan-kekuatan lainnya––inilah yang membentuk kekuasaan. Mari membahasakan konsep-konsep ini dengan segera menerapkannya pada masyarakat kita: kelaskelas sosial, atau bahkan semua individu, memiliki kapasitas untuk bertindak. Ambil contoh kelas yang tereksploitasi: mereka memiliki kapasitas ini, yaitu: kekuatan dasar dan potensi, tetapi mereka perlu melakukannya dalam praktik untuk dapat membentuk kekuatan sosial yang nyata. Seperti yang ditekankan Bakunin:

“Memang benar bahwa (dalam masyarakat) ada kekuatan dasar yang besar, kekuatan tanpa keraguan yang melampaui pemerintah dan kelas penguasa secara keseluruhan. Namun, tanpa organisasi, kekuatan dasar ini bukanlah kekuatan nyata. Inilah keuntungan tak terbantahkan yang dimiliki oleh kekuatan yang terorganisir sehingga mereka bisa mengatasi kekuatan dasar rakyat, dan dengan kekuatan terorganisir inilah kekuatan Negara didirikan. Oleh karena itu, masalahnya bukanlah untuk mengetahui apakah rakyat dapat memberontak atau tidak, tetapi untuk mengetahui apakah rakyat mampu membangun sebuah organisasi yang menjadi sarana mereka dalam mencapai tujuan dengan sukses––bukan melalui kemenangan biasa, tetapi ” kemenangan yang pasti dan bertahan lama. 8

Tetapi jika anarkis tidak melawan kekuasaan, apakah yang mereka lawan? Berikut ini adalah konsep penting lain yang berbeda dari kekuasaan, yaitu: dominasi.

“Dominasi adalah memiliki kekuasaan sosial atas yang lain (pihak yang didominasi), yang berarti memiliki kekuasaan atas waktu mereka untuk mencapai tujuan si pendominasi––tujuan yang bukan merupakan tujuan agen subjek––. […] Dominasi tidak sama dengan kekuasaan. […] Dalam dominasi kita menemukan elemen-elemen yang persis sama, bedanya adalah: bahwa dalam relasi kuasa, objek yang dikendalikan oleh si kuat berbeda dari objek yang ditundukkan. Dalam relasi dominasi, objek yang dikendalikan adalah kekuatan sosial si objek itu. Dalam relasi dominasi, kekuatan sosial pihak yang didominasi tidak lagi di bawah kendali mereka melainkan di bawah kendali penguasa mereka. […] Supaya kita dapat menyebut suatu agen sedang didominasi: mereka harus menggunakan kekuatan sosial mereka untuk mencapai 9 tujuan si pendominasi.”

Dalam kasus dominasi, perbedaannya adalah bahwa kekuatan sosial dari mereka yang ditundukkan dalam sebuah konflik kemudian digunakan untuk mendukung pihak yang mendominasi, di mana tujuan pihak yang terdominasi berbeda dari pendominasinya. Dominasi mungkin terjadi secara konsensual atau tidak konsensual. Jika kita meletakkan konsep ini dalam konflik kelas kapitalisme, kita dapat mengatakan bahwa masyarakat kapitalis adalah masyarakat dominasi, sebab pemilik modal mendominasi para pekerja dengan memaksa mereka untuk menjual tenaga kerjanya melalui kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi yang digunakan untuk tujuan si pemilik modal––yaitu memperoleh keuntungan dan nilai lebih. Dominasi tidak pernah merakyat dan tidak dapat dibela oleh mereka-mereka yang ingin membangun masyarakat berdasarkan kemerdekaan dan kesetaraan. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa bukanlah kekuasaan yang dilawan oleh kaum anarkis, melainkan dominasi.

Banyak anarkis berargumen bahwa membangun kekuasaan––yang dicirikan dengan menggerakkan pihak-pihak akar rumput, dari bawah ke atas, dan yang berarti kekuasaan rakyat––adalah sebuah jalan untuk transformasi sosial. Mari kita bahas lebih dalam mengenai konsep kekuasaan rakyat.

KEKUASAAN RAKYAT

Untuk melanjutkan diskusi, berikut ini adalah beberapa definisi kekuasaan rakyat. Gilmar Mauro, seorang anggota Gerakan Pekerja Pedesaan Tak Bertanah (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra / MST), memiliki cara menarik dalam mendefinisikan kekuasaan rakyat sebagai bentuk kekuasaan baru:

“Oleh karena itu, kekuasaan rakyat muncul dan diwujudkan bersama rakyat dan oleh rakyat (sebagai kelas sosial) dalam sebuah proyek pembangunan sosialisme. Ia berarti kemampuan untuk berpikir, mengusulkan, menentukan nasib sendiri, dan nasib masyarakat, wilayah, dan negeri, dengan menghormati perbedaan budaya dan individualitas-individualitas. Individualitas yang dibahas di sini bukanlah pengertian individualisme borjuis, melainkan kapasitas fisik dan mental dan subjektivitas individu, karena setiap proses pembangunan Kekuasaan Rakyat tentu harus dilakukan secara kolektif.

Membangun kekuasaan baru, yaitu menciptakan kekuatan rakyat, berarti menciptakan bentuk-bentuk relasi baru antar manusia, relasi sosial baru, relasi politik baru. Kondisi ini tidak dapat dimulai dengan cara “merebut” aparatur Negara”. Seiring perjalanannya, ia harus berlangsung dalam sebuah proses. […] Jika yang kita inginkan adalah kebebasan, maka tindakan kita harus libertarian.

Membangun Kekuasaan Rakyat berarti membangun relasi baru setiap hari dalam proses perjuangan, di sekolah, dalam keluarga, dalam hubungan antar militan, dalam struktur organisasi. Kita harus menempa dan menjalankan nilai-nilai dan budaya kekuasaan rakyat dalam semua ruang. Subjek perjuangan tidak terbentuk dengan konsesi yang diberikan kepada mereka, melainkan dengan perjuangan mereka sendiri, sebab melalui perjuangan mereka sendirilah hak-hak tersebut dimenangkan dan kesadaran diri pun diperoleh. Kesadaran akan Kekuatan Rakyat tidak akan dipaksakan dari luar, atau dari atas ke bawah. Ia akan terwujud melalui proses “praksis” yang inovatif: perjuangan/refleksi, latihan/kesadaran, kegagalan/keberhasilan.

Agar tidak terjerumus ke dalam idealisme, Kekuasaan Rakyat hari ini mestilah berbentuk “demokrasi kerakyatan”, sebab kita mengalami dan belajar di tengah-tengah ketidaksetaraan. Jika ada ketidaksetaraan, mestilah ada demokrasi yang menghormati pendapat dan hak-hak minoritas (secara politik), dan pada saat yang sama juga melakukan pembangunan hegemoni kelas pekerja dengan cara yang sehorizontal mungkin. Tidak ada tempat bagi demokrasi borjuis, yang diilhami oleh gagasan kesetaraan yang salah, di mana kemungkinan kesetaraan ditentukan oleh harta kepemilikan tiap orang. Inilah yang harus dilatih dalam demokrasi yang bersolidaritas: partisipasi langsung dan pembangunan kesadaran kelas.10

Juan C. Mechoso dari FAU juga berkontribusi dengan definisi berikut ini:

“Kaum pekerja dan rakyat, melalui badan-badan yang demokratis dan partisipatif secara meluas, akan mengambil kendali dan menjalankan kekuasaan rakyat, mengambil alih fungsi-fungsi pengawasan yang tadinya dijalankan dari lingkungan negara. Untuk alasan ini, strategi kekuasaan rakyat harus memiliki premis penting dalam konstruksi badan-badan ini. Inilah tugas kunci politik yang memainkan peran penting dalam menentukan apakah masa depan revolusioner akan bersifat sosialis libertarian atau tidak. Mengalahkan tatanan kapitalis dan otoritarian dengan kekuasaan rakyat yang otentik akan dilakukan setiap hari, tergantung pada bagaimana kerja politik dan sosial diarahkan dan dilaksanakan secara permanen.11

Dari definisi-definisi ini kita dapat mencoba menyatukan beberapa hal di atas. Pertama, kami bersikeras bahwa memecahkan masalah kekuasaan dan memahaminya sebagai relasi sosial bukanlah berarti lalu menjadi teman bos. Kita berbicara tentang masyarakat kelas dan proses yang terjadi dalam perjuangan kelas, dan oleh karenanya, kita harus selalu memakai perspektif kelas. Oleh sebab itu proyek kekuasaan rakyat adalah proyek yang terus menerus berusaha meningkatkan kekuatan sosial semua kaum yang tertindas, menerapkan kekuatan ini dalam konflik, menaklukkan perjuangan-perjuangan jangka pendek, dan mempertahankan cakrawala revolusioner dan sosialis. Pada saat kaum tertindas berhasil menempatkan kekuatan mereka di atas kekuatan kelas penguasa, maka mereka telah mengkonsolidasikan hegemoni dan kekuatan rakyat mereka. Kami percaya bahwa kekuasaan rakyat hanya dapat diwujudkan sepenuhnya dalam masyarakat baru yang setara dan bebas, yaitu masyarakat di mana dominasi tidak ada, di mana asosiasi dan organisasi bersifat sukarela, tidak mengalienasi, dan di mana tidak ada lagi eksploitasi dan dominasi. Sebuah masyarakat di mana ada kebebasan individu, yang eksis dalam kerangka kebebasan kolektif.

Hal ini tentu menyiratkan analisis terkait sarana dan tujuan, yang juga hadir dalam diskusi tentang kekuasaan rakyat. Dengan kata lain, jika kita ingin membangun masyarakat di mana kebebasan dan kesetaraan adalah pilarnya, maka kita harus memilih jalan yang mengarah ke tujuan ini. Dan kaum anarkis akan selalu menuntut koherensi antara cara dan tujuan, dengan alasan bahwa jalan yang kita ambil akan menentukan ke mana kita akan sampai. Kita tidak perlu mempertimbangkan untuk melangkah ke selatan jika yang kita inginkan adalah menuju utara. Dengan demikian, untuk menciptakan kekuatan rakyat––atau menciptakan orang-orang yang kuat, yang dapat menjadi protagonis dari perjuangan mereka dan masyarakat masa depan––mengharuskan rakyat untuk menentukan nasib mereka sendiri. Oleh karena itu, memikirkan kekuasaan rakyat berarti memikirkan model organisasi kerakyatan, yaitu gaya perjuangan militan yang akan menentukan tujuan akhir. Bentuk perjuangan ini harus membangun dunia baru di dalamnya, dan di dalam perjuangan ini kita harus mencoba merebut kembali sebuah budaya kelas tertindas dan memperkuat relasi-relasi sosial yang baru, yang akan berkontribusi pada pembangunan kekuatan rakyat. Untuk berdiskusi tentang bagaimana perjuangan ini harus dibangun, kita perlu membahas sedikit mengenai strategi.

KEKUASAAN RAKYAT DAN STRATEGI

Kekuasaan rakyat harus dipikirkan dalam dua momen yang berbeda: yang pertama, ketika sedang dibangun dalam perjuangan saat ini, dan yang kedua, ketika sedang berkonsolidasi di momen pasca-revolusi.

Membahas kekuatan rakyat saat ini berarti membahas tentang perjuangan-perjuangan gerakan rakyat. Membangun kekuatan rakyat saat ini hanya dapat berarti dua hal:

menciptakan gerakan berbasis rakyat atau bergabung dengan yang sudah ada. Dalam hal ini, ada persoalan taktis mengenai langkah mana yang mesti dipilih. Jika situasi memungkinkan untuk beraksi dalam gerakan-gerakan yang sudah ada, maka itu alternatif terbaik. Tetapi jika hal tersebut tidak mungkin dilakukan (karena skema operasi gerakan tersebut, dll, dll) atau jika tidak ada gerakan rakyat, Anda dapat memilih untuk menciptakannya, sembari mengingat bahwa dalam konsepsi kita gerakan harus dibangun di atas dasar kebutuhan (kebutuhan dalam hal pekerjaan, lahan, perumahan, perjuangan melawan kekerasan, dll) dan berjuang untuk perbaikan kondisi jangka pendek (reformasi) yang pada akhirnya dapat memobilisasi massa. Bagaimana cara reformasi ini tercapai dan bagaimana perjuangan tersebut berlangsung akan menentukan apakah kekuatan rakyat sedang tercipta atau tidak, dan apakah arahnya menuju pada masyarakat baru seperti yang kita pahami. Mari kita lihat ciri-ciri gerakan sosial yang mengarah pada proyek kekuasaan rakyat. Menurut FARJ:

“Dengan sekuat tenaga, dengan jumlah partisipan sebanyak mungkin, dan dengan pengorganisasian yang bagus, mereka maju ke pertarungan yang mereka pilih sebagai prioritas. […] Gerakan sosial tidak boleh membatasi diri dalam sebuah ideologi, apapun ideologinya, […] sama halnya tentang agama. […] Karakteristik penting lain dari gerakan sosial adalah otonomi yang dibangun, terutama dalam kaitannya dengan Negara, partai politik, serikat buruh yang terbirokratisasi, gereja, dan lainnya. […] Daya tempur mereka. Dengan mengafirmasi bahwa mereka harus berani, gerakan sosial mesti meraih keuntungan sosial mereka dengan menerapkan kekuatan mereka sendiri, dan tidak bergantung pada bantuan atau kebaikan hati dari pihak masyarakat lain manapun, termasuk negara. […] Aksi langsung, sebagai bentuk aksi politik yang menentang demokrasi perwakilan. Gerakan sosial seharusnya tidak bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap politikus yang beroperasi dalam Negara untuk mewakili kepentingan rakyat. […] Gerakan selalu diorganisir di luar Negara, dengan alasan untuk mengembalikan kekuasaan politik ke tangan rakyat. […] Demokrasi langsung dipakai sebagai metode pengambilan keputusan. Demokrasi langsung terjadi dalam gerakan sosial ketika semua orang yang terlibat secara efektif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. […] Keputusan dibuat secara setara dalam sebuah dewan horizontal (semua memiliki suara yang sama dan hak suara yang sama), di mana masalahmasalah dibahas dan dirundingkan. […] Dalam model gerakan sosial seperti ini, adalah penting untuk berperilaku militan dengan etika dan tanggung jawab. […] Gerakan sosial adalah ruang istimewa untuk pengembangan budaya dan pendidikan rakyat. […] semua yang memobilisasi gerakan sosial sedang memperkuat pembelajaran mereka, dan bentuk-bentuk baru, manifestasi baru, bahasa-bahasa baru, pengalaman dan pelajaran hidupnya mencerminkan semangat perjuangan. […] Penaklukan jangka pendek––yang disebut juga dengan reformasi––ketika dicapai oleh gerakan sosial maka akan berfungsi sebagai strategi untuk mengurangi penderitaan mereka-mereka yang harus berjuang, sehingga pada saat bersamaan, ia mengajarkan arti organisasi dan perjuangan. […] Perspektif jangka panjang yang revolusioner. Dalam hal ini, gerakan-gerakan sosial, jika melampaui tujuan sektoral mereka (masalah tanah, perumahan, pekerjaan, dll), dapat mengarahkan pada revolusi dan pembangunan masyarakat baru. Kami memahami bahwa perjuangan jangka pendek dan menengah mesti dilengkapi dengan perspektif jangka panjang ini dan tidak bersifat eksklusif.”12

Oleh karena itu, karakter gerakan ini––yang dipupuk oleh gaya kerja tertentu yang mengimplikasikan sebuah proses dan perilaku militan––akan mengarah pada pembangunan kekuasaan rakyat. Dengan kata lain, ia bertujuan untuk menciptakan orang-orang kuat yang mampu memimpin transformasi sosial dalam perjuangan kelas.

Dalam revolusi sosial, kekuasaan rakyat––yang akan dibangun selama perjuangan––harus berfungsi sebagai “masa transisi”, dalam pengertian yang dijelaskan oleh Dielo Truda dalam karya tulis “Platform”: menjamin kehancuran Negara dan menggantinya dengan partisipasi rakyat secara umum, yaitu dengan manajemen mandiri dan federalisme dalam arti yang sebenar-benarnya. Dengan tatanan ide inilah kolektif Lucha Libertaria membahas persoalan ini:

“Kekuatan rakyat juga adalah sosialis, sebab setiap orang akan dapat berpartisipasi dalam semua proses perencanaan dan pengambilan keputusan masyarakat melalui mekanisme federatif yang memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi, dan, jika perlu, memiliki badan pembuat keputusan yang unggul. Dengan kata lain, kekuasaan akan tersosialisasikan secara efektif. […] Mengenai fungsi Kekuatan Rakyat Sosialis, mekanismenya persis sama dengan yang kami proyeksikan untuk federalisme politis dalam tahap anarkis-komunis: partisipasi semua orang, adanya keputusan kolektif, pencabutan jabatan fungsional, akses yang sama ke informasi dan kekuatan untuk melakukan pengambilan keputusan, dll. Mengenai struktur organisasi, hal yang sama dilakukan: dewan-dewan dengan tugas perundingan/pengambilan keputusan dan federasi industri dengan tugas-tugas eksekutif.”13

Maka dalam pengertian inilah kekuatan rakyat dibangun melalui perjuangan demi perjuangan, yang pada saat bersamaan akan mengembangkan dan menyediakan jalan bagi masyarakat masa depan untuk menuju konsolidasi sosialisme libertarian.

Dalam diskusi tentang strategi ini kemudian muncul serangkaian pertanyaan yang tidak dapat kita jabarkan dalam artikel ini, tetapi pertanyaan tersebut layak direnungkan di masa mendatang. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang kerap menyertai diskusi tentang kekuasaan rakyat dan bahasannya sangat luas. Kami dapat mengutip beberapa:

1. Pertanyaan tentang subjek revolusioner. Dalam konsepsi anarkis mengenai kekuatan rakyat, tidak ada preferensi terhadap kelas atau sektor kelas tertentu, seperti kaum sosialis yang menekankan peran kelas pekerja dan sektor industri dalam skema basis dan suprastruktur. Meskipun kaum anarkis mengakui bahwa konteks ekonomi sangat amat penting, mereka juga menganggap bahwa bidang ekonomi bukanlah penentu bagi bidang masyarakat lainnya. Oleh karenanya, proyek kekuasaan yang merakyat haruslah pula memperhitungkan bidang-bidang hukum-politikmiliter dan ideologi-militer.

2. Hubungan antara organisasi politik dan gerakan rakyat. Jika kita memahami bahwa organisasi anarkis bertindak sebagai pemberi pengaruh atau katalis, kita harus mengetahui secara persis bagaimana ia akan bekerja dalam memberikan peran protagonis kepada gerakan rakyat dan bukan untuk dirinya sendiri.

3. Peran organisasi anarkis berfokus hanya pada penciptaan dan pengorganisasian perjuangan, atau hanya pada penyebaran propaganda.

4. Perbedaan antara teori dan ideologi. Bagi kita, ideologi berada di bidang aspirasi dan keinginan, dan bukan bidang ilmu pengetahuan. Maka, kita perlu mempersiapkan bacaan-bacaan dengan tujuan konseptual yang berdasarkan pada teori dan sains– bukan ideologi. Hal ini akan mengizinkan kita melihat sesuatu dengan lebih jelas.

5. Peran perjuangan anti-imperialis, antikolonialis, dan perjuangan melawan penindasan gender dan ras dalam pembangunan kekuatan rakyat.

6. Terakhir, aliansi-aliansi taktis dan strategis, dan perlunya koherensi antara taktik dengan strategi. Masih banyak yang bisa kita bahas mengenai persoalan ini dan persoalan-persoalan lainnya.

MENYELESAIKAN DAN MENGKONKRETKAN DEBAT

Salah satu isu yang kerap dibahas adalah soal ketidaksepakatan seputar konsep kekuasaan rakyat oleh mereka-mereka yang menggunakannya. Tidak ada keraguan bahwa aliran politik kita telah mengembangkan diskusi dan argumen yang sangat produktif mengenai masalah ini. Sayangnya, bagaimanapun juga, jika kita memperluas pencarian kita mengenai perdebatan ini, kita akan melihat sendiri bahwa konsep kekuasaan rakyat––sama seperti sosialisme, demokrasi, kemerdekaan, dll––tidak lagi dipakai dalam artian sebenarnya. Banyak aliran politik kiri lain, di luar anarkisme, telah mengklaim istilah kekuasaan rakyat sebagai proyek yang dibangun dalam lingkup relasi pemerintahan Negara dan birokrasi, sementara pihak lainnya mengklaim kekuasaan rakyat sebagai proyek yang harus memunculkan kaum pelopor (vanguard) melalui struktur hierarkis ketika saatnya sudah tepat.

Karena inilah, ketika kita berada dalam kerja-kerja sosial di dalam sebuah gerakan sosial, dan mengatakan bahwa kita membela kekuasaan rakyat, hal tersebut tidak bermakna apaapa lagi. Kita akan selalu perlu menjelaskan dan memperdebatkan konsep ini. Meskipun pihak lain juga membelanya, sering kali di tengah-tengah penjelasannya muncul perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Hal ini dapat menjadi poin positif, karena memiliki keterikatan dengan sebuah istilah dapat menawarkan kemungkinan bagi kita untuk memberikannya makna sesuai yang kita inginkan.

Saat ini di Brasil, FARJ––meskipun menggunakan logika konseptual yang sama seperti yang dijelaskan dalam tulisan ini––, sejauh ini memilih untuk tidak menggunakan istilah kekuasaan rakyat untuk membedakan dirinya dari sektor lain. Mereka menganggap konsep ini tidak layak diperdebatkan. Namun, organisasi especifista lainnya, selain menggunakan istilah kekuasaan rakyat, mereka juga menempatkannya sebagai pusat dari strategi transformasi dan propaganda mereka. Tampaknya penting bagi saya saat ini untuk mendengarkan argumen dari kedua perspektif dalam perdebatan ini. Hal ini dapat menjadi krusial untuk masa depan. Kita harus terbuka terhadap argumen, mengukur dan menilai secara bijaksana pro dan kontra dari klaim-klaim ini.

Pada akhirnya, kita perlu memperdebatkan dan membahas lebih lanjut mengenai persoalan mendasar yang saya coba uraikan dalam artikel ini. Tentu saja, anarkisme especifista tingkat nasional akan perlu menguasai topik ini, yang saya anggap sebagai poin-poin penting. Itulah sebabnya saya mengundang rekan-rekan dari aliran anarkis ini dan yang lainnya, atau dari sektor kiri lainnya, untuk memulai perdebatan mengenai isu-isu yang disajikan di tulisan ini.

Sebagai penutup, mari kita mengingat ungkapan revolusioner Emiliano Zapata yang dipakai sebagai judul artikel ini, ketika ia menekankan bahwa “orang-orang kuat tidak membutuhkan pemimpin”. Kami sepenuhnya setuju akan pernyataan ini. Untuk sebuah proyek kekuasaan rakyat–– sebuah istilah yang kami coba hadirkan dalam artikel ini––, anda juga dapat menyebutnya dengan istilah lain––, penting bagi kita untuk menciptakan orang-orang yang kuat. Hanya dengan cara inilah, rakyat dapat menjadi tokoh protagonis dalam transformasi sosial yang diinginkan.

Felipe Corrêa adalah seorang guru dan militan politik di Sao Paulo, Brasil. Ia adalah partisipan dalam Institut Teori dan Sejarah Anarkis (Institute of Theory and Anarchist History / ITHA) dan anggota Koordinasi Anarkis Brasil (Coordenação Anarquista Brasileira)

* Texto traducido por el Centro de Investigación Libertaria y Educación Popular – CILEP (http://www.cilep.net)

* Título original: “Criar um Povo Forte. Contribuições para a discussão sobre Poder Popular.” Este artículo recoge algunas contribuciones y debates de un seminario interno de la FARJ sobre la cuestión del poder popular, celebrado en diciembre de 2009. Doy gracias a los compañeros Rafael Viana y Gabriel Amorin por sus reflexiones en Sao Paulo y Río de Janeiro que contribuyeron a este trabajo.

Diambil dari Penerbit Daun Malam

(yang dipublikasikan pada July 10, 2022)

Diarsipkan oleh Archipelago Anarchist Archive (2025)