Kekerasan Seksual: Politik Tubuh dalam Jerat Kekuasaan
Membongkar Akar Struktural, Menolak Solusi Moralistik
Heart Void
Mengoyak Mitologi Penyimpangan
Kekerasan seksual lazim diceritakan dalam ruang publik sebagai kejahatan yang dilakukan oleh “oknum yang menyimpang”: pelaku yang dianggap sakit atau amoral dan korban yang digambarkan sebagai pihak lemah yang ternodai. Di sekitar narasi itu, media, lembaga hukum dan aparatus negara bersatu membangun cerita heroik tentang upaya penegakan hukum dan “keadilan” bagi korban. Namun pola ini sesungguhnya menciptakan mitologi penyimpangan, seolah kekerasan seksual adalah kecelakaan yang muncul dari celah gelap di tengah masyarakat yang pada dasarnya sehat.
Narasi semacam ini bukan hanya menyesatkan, tetapi berfungsi untuk melindungi tatanan sosial yang ada dari kritik. Dengan menempatkan kekerasan seksual sebagai penyimpangan, masyarakat dapat mengabaikan pertanyaan paling penting: bagaimana mungkin kekerasan seksual begitu meluas, sistemik dan terus berulang jika ia benarbenar penyimpangan? Kenyataan bahwa kekerasan seksual menjangkiti ruang kerja, rumah, lembaga pendidikan, institusi negara, hingga gerakan sosial, menunjukkan bahwa ia bukan penyakit luar, melainkan fungsi internal dari tatanan kekuasaan itu sendiri.
Maka, untuk memahami kekerasan seksual, kita harus melepaskannya dari bingkai moral dan psikologis semata, lalu membawanya ke ranah politik — politik tubuh. Tubuh bukan hanya wadah biologis, melainkan medan kekuasaan tempat dominasi, pengawasan dan resistensi saling berkelindan.
Tubuh Sebagai Medan Kekuasaan: Disiplin, Normalisasi, dan Kepemilikan
Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan modern bekerja bukan lagi terutama melalui kekerasan fisik langsung, melainkan melalui mekanisme disiplin, normalisasi dan pengawasan yang menjinakkan tubuh. Sekolah, rumah tangga, rumah ibadah dan pabrik membentuk tubuh agar duduk tenang, berpakaian “sopan”, menahan gerak, menunduk pada hierarki dan menginternalisasi rasa bersalah terhadap hasrat seksual. Seksualitas tidak dihapuskan, tetapi diatur, diarsipkan dan dikendalikan agar berfungsi sesuai logika produksi dan reproduksi sosial.
Dalam tatanan ini, tubuh bukan dipahami sebagai wilayah otonom, melainkan sebagai milik bersama yang tunduk pada norma sosial. Setiap penyimpangan dari norma itu dianggap mengancam keteraturan. Maka kekerasan seksual bukan sekadar ledakan nafsu, melainkan bentuk ekstrem dari logika penguasaan tubuh: pelaku merebut tubuh orang lain sebagai alat untuk menegaskan dominasinya. Ia menunjukkan bahwa tubuh bisa diambil, dipecah, dilukai, tanpa persetujuan pemiliknya — dan bahwa hak atas tubuh bukanlah hak, melainkan privilese yang bisa dirampas.
Melihat kekerasan seksual sebagai “dorongan biologis” adalah cara paling halus untuk menghapus jejak kekuasaan yang mengaturnya. Ia mengaburkan fakta bahwa kekerasan seksual muncul bukan dari tubuh yang liar, tetapi dari tubuh yang telah dilatih untuk tunduk — lalu digunakan untuk menundukkan tubuh lain.
Patriarki Sebagai Infrastruktur Kekerasan — dan Batas Reduksionismenya
Patriarki jelas merupakan salah satu pilar utama kekerasan seksual. Ia menciptakan arsitektur ideologis yang menempatkan laki-laki sebagai subjek dominan dan perempuan (serta tubuh-tubuh queer) sebagai objek pasif yang dapat dimiliki. Ia membentuk laki-laki untuk melihat kekuasaan sebagai hak kodrati dan perempuan untuk melihat penaklukan sebagai bagian dari cinta atau pengorbanan.
Patriarki menormalisasi ketimpangan kekuasaan dalam relasi intim, menjadikan pemaksaan kehendak sebagai bentuk kejantanan dan menutup mulut korban dengan rasa malu serta rasa bersalah.
Namun, menjadikan patriarki satu-satunya penjelasan adalah jebakan reduksionisme. Banyak arus feminisme kultural atau liberal jatuh dalam jebakan ini: mereka melihat kekerasan seksual sebagai akibat dari “budaya misoginis” atau “mentalitas laki-laki”, sehingga solusi yang ditawarkan sebatas kampanye kesadaran, pelatihan gender, hukuman lebih berat, atau undang-undang baru. Strategi ini seolah-olah cukup mengubah pikiran laki-laki agar lebih “sadar” dan sistem pun akan membaik.
Pendekatan ini gagal menjawab pertanyaan mendasar: mengapa budaya patriarki tetap lestari bahkan ketika wacana kesetaraan gender telah menjadi slogan global? Jawabannya: karena patriarki bukan sekadar budaya yang melayang di udara, melainkan bagian dari infrastruktur material kekuasaan. Ia terus direproduksi karena ia menguntungkan bagi struktur ekonomi, politik, dan kolonial yang membutuhkannya sebagai mekanisme pengendalian sosial. Menghapus “budaya patriarki” tanpa membongkar struktur yang menopangnya ibarat membersihkan permukaan jamur tanpa mencabut akarnya.
Kapitalisme: Komodifikasi Tubuh dan Produksi Kekerasan
Kapitalisme mengubah segala sesuatu menjadi komoditas, termasuk tubuh manusia. Tubuh pekerja dipecah menjadi jam kerja, tenaga, produktivitas. Tubuh perempuan dijadikan citra pemasaran, nilai jual dan objek konsumsi. Tubuh-tubuh minoritas diperdagangkan sebagai eksotika turisme atau fetisisme hiburan. Di dalam logika kapitalisme, objektifikasi bukan penyimpangan, melainkan syarat akumulasi.
Kondisi kerja yang rentan dan hierarkis menciptakan ruang subur bagi kekerasan seksual: atasan yang memeras tubuh bawahannya, industri hiburan yang memaksa pekerja tampil erotis demi pendapatan, buruh migran yang dilecehkan dan tidak mendapat akses hukum, pekerja rumah tangga yang dikurung di ruang privat majikan. Semua ini bukan kecelakaan, tetapi konsekuensi dari relasi produksi yang menempatkan tubuh sebagai alat kerja sekaligus objek keuntungan.
Ketika feminisme hanya menyalahkan “budaya patriarki” tanpa menyentuh kapitalisme yang mengkomodifikasi tubuh, ia secara tidak sadar menjadi kosmetik bagi mesin yang memproduksi kekerasan. Ia mereduksi kekerasan seksual menjadi masalah moral antarindividu, padahal ia adalah hasil dari relasi produksi yang memerlukan dominasi tubuh agar laba terus mengalir.
Negara dan Kolonialisme: Monopoli Kekuasaan atas Tubuh
Negara modern dibangun di atas kekerasan, termasuk kekerasan atas tubuh. Ia memonopoli hak untuk melukai, menahan, memenjarakan, bahkan membunuh. Ia mengklasifikasikan tubuh manusia menjadi kategori hukum — laki-laki/perempuan, normal/menyimpang, produktif/tidak produktif — dan mengatur hak mereka atas ruang, waktu dan seksualitas.
Dalam konteks kolonialisme, kekerasan seksual bahkan menjadi senjata politik. Pemerkosaan dipakai untuk menundukkan populasi yang ditaklukan, menanamkan rasa takut dan menandai superioritas ras kolonial. Tubuh perempuan pribumi dikonstruksi sebagai tanah liar yang harus “dijinakkan”, sementara tubuh laki-laki pribumi dilecehkan untuk menunjukkan bahwa mereka telah dikastrasi secara simbolik oleh kuasa kolonial. Warisan ini masih hidup dalam cara negara memandang tubuh minoritas, pekerja migran, masyarakat adat dan warga kelas bawah.
Maka, menuntut negara untuk “menegakkan keadilan” dalam kasus kekerasan seksual berarti meminta sang algojo menjadi perawat. Sistem hukum yang katanya melindungi korban justru sering menjadi alat kekerasan kedua: korban dipermalukan dalam proses pembuktian, harus menghadapi aparat yang bias dan dipaksa menyesuaikan cerita dengan logika hukum yang dingin. Pendekatan punitif hanya menambah lapisan kekerasan tanpa membongkar akarnya. Ia mengukuhkan monopoli kekerasan oleh negara sambil membiarkan relasi kekuasaan yang memproduksi kekerasan seksual tetap utuh.
Menolak Reduksionisme: Sindiran untuk Moralitas Kosmetik
Banyak aktivis yang mengklaim membela korban kekerasan seksual, tetapi gagasannya sebatas kampanye moral tentang kesopanan, penyuluhan gender, atau hukuman penjara. Mereka mengutuk pelaku tapi memuja sistem hukum yang sama-sama menindas tubuh; mereka berbicara tentang “pemberdayaan perempuan” sambil mengabaikan kenyataan bahwa perempuan terus dieksploitasi dalam rantai produksi global; mereka memuja “kesadaran gender” sambil membiarkan negara dan kapitalisme mengatur tubuh di balik layar.
Pendekatan semacam ini nyaman, tetapi tumpul secara politik. Ia menenangkan rasa bersalah masyarakat, tapi tidak menggoyahkan tatanan kekuasaan yang membiakkan kekerasan seksual. Ia bagaikan menyiram bunga plastik di atas kuburan tubuh-tubuh yang diperkosa oleh sistem.
Melawan kekerasan seksual tidak bisa dilakukan dengan etika sopan santun, atau dengan menambah pasal hukum. Kita tidak butuh feminisme yang jinak dan lembut, yang membungkus luka dengan pita legislasi. Kita butuh politik pembebasan tubuh.
Menuju Politik Tubuh yang Emansipatoris
Politik tubuh yang emansipatoris berarti merebut kembali otonomi tubuh dari seluruh struktur kekuasaan — patriarki, kapitalisme, negara, kolonialisme — dan membangun tatanan sosial baru yang tidak berlandaskan dominasi.
Beberapa prinsip yang dapat menjadi pijakan:
• Keadilan restoratif dan transformatif: bukan hanya memburu para pelaku, tetapi memusatkan pemulihan korban, membongkar struktur yang memungkinkan kekerasan, dan mencegah kekerasan baru melalui perubahan sosial, bukan ancaman hukum.
• Komunitas otonom anti-patriarki: membangun jaringan solidaritas yang saling menjaga, saling menguatkan, dan menciptakan mekanisme akuntabilitas di luar logika negara, agar korban tidak dipaksa menempuh jalur hukum yang traumatis.
• Deseksualisasi kekuasaan: membongkar konstruksi bahwa dominasi adalah bagian dari seksualitas; menumbuhkan relasi yang egaliter, tanpa hierarki.
• Pendidikan tubuh dan seksualitas yang membebaskan: menghapus stigma, mengajarkan batas, persetujuan, dan relasi setara, sekaligus membongkar mekanisme pengendalian tubuh dalam keluarga, sekolah, agama, dan institusi apapun.
• Dekolonisasi tubuh: menolak warisan kolonial yang mengonstruksi tubuh sebagai objek kepemilikan, eksploitasi, atau eksotisasi, dan memulihkan tubuh sebagai ruang otonom yang tak dapat diatur oleh negara maupun pasar.
Ini bukan tentang membuat tubuh “lebih sopan” agar tidak dilecehkan, melainkan menghapus seluruh logika sosial yang membuat tubuh bisa dilecehkan.
Dari Moral ke Politik
Kekerasan seksual bukan penyakit dari luar, tetapi fungsi internal dari sistem kekuasaan. Ia tidak akan hilang dengan penyuluhan, pidato kesetaraan, atau undang-undang baru, karena semua itu hanya mengatur gejalanya, bukan mencabut akarnya.
Akar kekerasan seksual ada pada tatanan yang memandang tubuh bukan sebagai ruang otonomi, melainkan sebagai objek kekuasaan yang bisa diatur, dimiliki dan ditaklukkan. Tatanan ini dipelihara oleh patriarki, dieksploitasi oleh kapitalisme, dilindungi oleh negara dan diwariskan oleh kolonialisme.
Maka, melawan kekerasan seksual bukan perjuangan moral, melainkan perjuangan politik untuk membongkar seluruh logika penguasaan atas tubuh. Bukan menuntut perlakuan manusiawi dari mesin yang menggilas, melainkan menghancurkan mesin itu sendiri agar tubuh tidak lagi menjadi ladang kekuasaan, melainkan ruang otonomi yang tak dapat ditaklukan.
Saran Bacaan:
• Susan Brownmiller: Against Our Will: Men, Women and Rape.
• Silvia Federici: Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation.
• Catharine A. MacKinnon: Toward a Feminist Theory of the State.
• Angela Y. Davis: Women, Race & Class.
• Liz Kelly: Surviving Sexual Violence.
• Bell Hooks: Feminist Theory: From Margin to Center.
• Carol Smart: Feminism and the Power of Law.
• Michel Foucault: Discipline and Punish: The Birth of the Prison.
• Diana Scully: Understanding Sexual Violence: A Study of Convicted Rapists.
• Judith Herman: Trauma and Recovery.
Diambil dari Medium Heart Void
(yang dipublikasi pada Sep16, 2025)
Diarsipkan oleh Archipelago Anarchist Archive (2025)