Baca PDF (OCR): Memahami Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Apa itu Pengungkapan Kebenaran?			Apa itu Hak Atas Kebenaran?
Adalah sebuah proses yang dilakukan seusai jatuhnya sebuah rezim yang otoriter atau sete- masyarakat memahami praktek penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran HAM berat. Lazimnya di negara-negara yang otoriter, aktor yang berkuasa bi- asanya membuat cerita untuk membenarkan kekerasan dan kekejaman yang mereka lakukan atas nama stabilitas negara dan alasan politis lainnya. Ketika penguasa otoriter tersebut jatuh dan negara tersebut mengalami transisi, maka proses pengungkapan kebenaran adalah sa- rana yang dapat digunakan oleh pubik untuk mengungkapkan fakta kebenaran yang sesung- guhnya yang selama rezim otoriter berkuasa fakta tersebut ditutup-tutupi. Melalui proses ini korban dapat menemukan kepuasaan karena mendaptkan informasi yang dialami, seperti nasib keluarganya yang dihilangkan secara paksa, mengapa korban dijadikan target sasaran kekerasan oleh militer dan pengungkapan kebenaran sangat penting untuk kepastian hu- kum dan keadilan bagi korban serta keberlangsungan perdamaian. Karena perdamaian yang berkelanjutan hanya akan tercapai jika masalah di masa lampau sudah terselesaikan melalui proses yang bermartabat.	Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan The Commission for the Disappearances and Victims of Violence	Hak atas kebenaran adalah hak korban dan keluarganya untuk mengetahui seputar peris- tiwa yang telah terjadi atas diri korban dan keluarganya; mengapa korban dijadikan target atau sasaran penangkapan, penahanan sewenang-wenangm penghilangan paksa dan pem- bunuhan. Hak ini adalah hak yang melekat pada korban yang sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Selain merupakan hak korban, Hak ini juga berkaitan dengan hak publik untuk mengetahui seputar peristiwa yang telah terjadi. Dalam konteks ini negara mempunyai kewajiban merawat ingatan kolektif (bersama) publik perihal kejadian-kejadian yang terjadi untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM tidak terjadi lagi. Misalnya den- gan membuat monumen di lokasi atau tempat peristiwa pelanggaran HAM berat terjadi dan melalui sarana lainnya seperti peringatan, penetapan hari bersejarah dan kegiatan lainnya yang mempunyai tujuan menjaga ingatan publik. Sebagai contoh pada bulan Juni 2010, De- wan HAM PBB menyerukan diperingatinya Hari Internasional untuk Hak atas Kebenaran dan Martabat Korban yang jatuh setiap tanggal 24 Maret. Setiap tanggal tersebut masyarakat internasional selalu memperingatinya dengan berbagai macam kegiatan
www.kontras.org	M e m a	ham i
Dibuat oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang diolah dari berbagai sumber untuk disosialisasikan kepada korban pelanggaran HAM berat di Aceh perihal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.		Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi
Tujuan dan Fungsi Komisi Kebenaran?			Apa itu Komisi Kebenaran?
KK dibentuk untuk membantu negara dan masyarakat menyelesaikan persoalan pelanggaran di masa depan. KK harus membangun pondasi yang kokoh dan kuat bagi negara menuju masyarakat baru yang didasarkan pada penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan terhadap HAM. KK bukanlah merupakan satu-satunya upaya penyelesaian atas peristiwa pelanggaran HAM. Namun KK dapat mengungkap fakta kebenaran sejarah yang sangat penting dan bernilai bagi negara. Selain itu KK dapat membantu masyarakat untuk bangkit dari pengalaman pahit masa lampau. Untuk mencapai tujuannya KK harus memiliki kewenangan dan prosedur yang fokus untuk mengungkapkan fakta kebenaran. Secara umum ada tiga tujuan yang harus menjadi prioritas dalam kerja-kerjanya, yaitu: membuat catatan pelanggaran HAM yang akurat dan tidak berpihak, memenuhi kebutuhan dan harapan para korban sesuai dengan prinsip hak-hak korban pelanggaran HAM berat, dan mencegah berulangnya pelanggaran HAM.	berupa; pembunuhan, dipengaruhi oleh siapapun.	Komisi kebenaran (KK) adalah sebuah mekanisme penyelidikan diluar proses hukum yang independen (mandiri) dibentuk oleh negara baik ditingkat nasional maupun lokal untuk mengungkap fakta kebenaran atas berbagai kasus atau peristiwa pelanggaran HAM berat pemusnahan, perbudakan, perkosaan dan Penghilangan Paksa. KK diberi mandat untuk melakukan penyelidikan (mengungkap fakta peristiwa), memberi dukungan untuk memfasilitasi korban dalam proses pencarian fakta, dan membuat rekomendasi kebijakan kepada negara untuk mencegah terulangnya kembali perisitiwa Pelanggaran HAM yang berat. KK juga dapat membuka jalan untuk memproses secara hukum atas pelaku yang telah melakukan pelanggaran HAM berat dengan merekomendasikannya melalui Pengadilan. Kerja-kerja KK terfokus pada upaya untuk pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran. Agar KK dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan korban, maka KK harus mengungkap fakta kebenaran atas peristiwa yang terjadi dengan penuh kejujuran, integritas, dan independensi yang kuat agar tidak bisa	pemindahan penduduk secara paksa,

Apa saja Prinsip-Prinsip Komisi Kebenaran?		Bagaimana Partisipasi Korban dalam
Agar KK benar-benar kredibel/bisa dipercaya harus memiliki karakteristik dan prinsip utama		Komisi Kebenaran?
sebagai pondasi dan panduan bagi kerja-kerja KK, sebagai berikut; • Kemandirian. KK harus mandiri dan hanya tunduk pada konstitusi dan hukum. Komisi dan anggotanya tidak boleh memihak dan tunduk pada kepentingan (partai politik, pemerintah dan golongan tertentu); • Otonomi. KK harus juga menjalankan prosedur keuangan, administrasi dan operasional secara otonom. Otonomi keuangan berarti memiliki pengawasan penuh dalam mengatur keuangan dan mengambil keputusan pembelanjaan anggaran. Kemandirian administratif dan operasional berarti memiliki kekuasaan penuh dalam pengambilan keputusan terkait dengan perekrutan dan pengaturan staf dan tenaga ahli; • Nilai dan prinsip. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini harus dituangkan ke dalam kode etik yang mengikat, yang dimuat dalam Undang-Undang atau Surat Keputusan pembentukan KK. Nilai dan prinsip tersebut meliputi: menghormati harkat dan martabat manusia; menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran; menghargai kesetaraan dan kemajuan HAM dan kebebasan; menolak rasisme dan seksisme dalam pertanggungjawaban, responsif, aksesabilitas, dan keterbukaan; menggunakan metode pencarian fakta yang detil dan teliti; menjalankan prosedur keadilan; memiliki integritas, keteguhan dan memelihara standar etika profesional; • Perhatian terhadap korban. Prinsip pertama dan paling utama adalah korban harus ditangani dengan kasih sayang. Martabat mereka harus dihormati. Korban tidak boleh didiskriminasikan dan tidak ada kelompok korban yang didahulukan dari kelompok lain tanpa alasan kuat. Penanganan korban harus dilakukan dengan prosedur yang cepat,		Karena komisi Kebenaran adalah proses nonhukum maka dibutuhkan partisipasi dan keterlibatan yang penuh dari semua korban. Bentuk partisipasinya adalah dengan memulai sebagai berikut; • Mengingat korban; hal ini penting dilakukan untuk memahami dalam sebuah peristiwa kekerasan siapa saja korbannya dan berapa jumlah korbannya apakah masih ada yang belum kembali atau dihilangkan secara paksa; • Mengetahui lokasi peristiwa; korban harus mengetahui dimana saja tempat-tempat kekerasan dilakukan; • Pengumpulan dokumen; semua korban harys mengumpulkan semua dokumen yang berkaitan dengan peristiwa kekerasan yang dialami, misalnya surat penangkapan, penahanan pembebasan dari Militer/Polisi (jika ada). Selain itu barang-barang peninggalan korban harus sudah mulai dikumpulkan seperti izajah korban, foto, pakaian atau barang lainnya dari peninggalan korban; • Melakukan diskusi dan konsolidasi antar sesama korban untuk mendiskusikan kebutuhan dan harapan korban terhadap proses pengungkapan kebenaran melalui KK. Korban dan keluarga korban harus bisa saling melengkapi informasi seputar peristiwa pelanggaran HAM yang telah terjadi; • Harus pro-aktif mendatangi pihak-pihak yang sedang menyusun naskah komisi kebenaran seperti DPRA dan Pemerintah agar isi dari peraturan Komisi Kebenaran bisa sejalan dengan kebutuhan dan harapan korban.
adil, terjangkau dan mudah diakses oleh korban. Korban harus diberitahu tentang hak- hak mereka untuk mendapatkan pemulihan melalui KK; • Pengarusutamaan jender. Komisi Kebenaran harus berusaha menciptakan kesetaraan		Bagaimana Tahapan dalam membuat Laporan Komisi?
gender di dalam lembaganya. Setidaknya sepertiga dari anggota komisioner dan staf adalah perempuan.		KK harus membuat temuan-temuan berkaitan persoalan-persoalan yang masuk ke dalam mandat dan kewenangan komisi, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi pedoman,
Apakah Komisi Kebenaran Sama dengan Pengadilan (HAM)?	•	sebaagai berikut;. Standar pembuktian. Komisi harus memiliki standar yang jelas perihal pembuktian atas
Komisi Kebenaran; • Dibentuk secara resmi oleh negara (melalui Keputusan Presiden, melalui DPR;nasional dan lokal, serta dibentuk melalui Undang-Undang; nasional dan lokal); • Memiliki fokus kerja dengan melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran yang dilakukan diluar proses pengadilan atau hukum atas sejumlah peristiwa pelanggaran HAM; • Tujuannya untuk menemukan motif dan gambaran secara menyeluruh atas peristiwa pelanggaran HAM yang telah terjadi. Tidak terbatas dan terfokus pada satu kasus saja; • Keberadaanya hanya Ad Hoc atau untuk sementara saja, setelah laporan dan rekomendasi selesai maka tugas Komisi berakhir; • Memiliki kewenangan untuk mengakses informasi dari Pemerintah (Nasional dan Lokal) serta institusi negara lainnya seperti Militer, Polisi, Badan Intelijen Negara dan memberikan perlindungan bagi korban yang akan, sedang dan telah memberikan kesaksiannya; Pengadilan; • Dibentuk berdasarkan pengaduan dan/atau laporan dari korban yang diteruskan melalui proses penyelidikan pro-justisia (untuk kepentingan secara hukum); • Memiliki fokus kerja melalui penyelidikan untuk menemukan tersangka atau pelaku dan membawanya melalui pengadilan untuk diproses secara hukum; • Pengadilan adalah lembaga yang permanen; • Putusannya bersifat pemidanaan dan denda serta putusannya bisa menyatakan pelaku bersalah atau menyatakan pelaku bebas dari segala tuduhan yang telah disangkakan kepadanya; • Memiliki fokus pada kasus atau peristiwa tertentu saja yang tempat dan waktunya bersamaan; • Memiliki keterbatasan dalam menghadirkan saksi atau korban di Pengadilan. Karena	• • • • • •	peristiwa pelanggaran HAM; Temuan untuk laporan akhir. Temuan dari Komisi Kebenaran harus dilaporkan secara rinci di laporan akhir melalui sebuah analisa yang didasarkan pada temuan dan fakta; Rekomendasi. Rekomendasi dimaksudkan untuk mengatasi masalah dan kekurangan jika tidak, akan menggangggu prinsip pemisahan kekuasaan negara. KK biasanya akan pelanggaran HAM; Proses pembuatan rekomendasi. Komisi kebenaran harus meminta masukan dan usulan rekomendasi dari semua pihak terkait. Jika perlu, KK harus mengadakan dengar kesaksian atau penyelidikan khusus untuk tujuan mengumpulkan data, informasi, dan masukan para ahli mengenai materi atau tema-tema yang akan dimasukkan ke dalam rekomendasi; Perangkatrekomendasiyangbaik. Setiaprekomendasiharusditujukankepadapemegang dan menunjukkan cara untuk mengatasi masalah atau isu tersebut. Komisi juga harus memastikan bahwa setiap rekomendasi memuat kejelasan, arahan dan bimbingan secara memadai sehingga pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan rekomendasi dapat menerapkannya dengan mudah. KK harus menyatakan seberapa cepat (jangka waktu) rekomendasi tersebut harus dilaksanakan; Rekomendasitentangkeadilan. Jika KK menemukanbahwaseseorangbertanggungjawab atas pelanggaran HAM, maka harus dibuat rekomendasi yang memuat tuntutan terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, dalam rekomendasinya komisi harus dapat menjelaskan kepada Kejaksaan mengenai kasus-kasus mana yang dapat diteruskan ke pengadilan, dan kasus-kasus mana yang tidak dapat diteruskan; Rekomendasi bagi instansi publik. Dalam kasus-kasus tertentu, perlu dibuat ketentuan tersendiri dalam pembuatan “rekomendasi bagi instansi publik” dengan tujuan untuk mendorong pertanggungjawaban dan mengatasi masalah korupsi serta tata kelola pemerintahan yang buruk di masa lampau. Hal ini penting dilakukan untuk mendorong pelayanan publik dan menghormati prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
dibatasi oleh waktu yang sudah ditentukan oleh hukum acara di Pengadilan.		Bagaimana Laporan Akhir Komisi Kebenaran?
Bagaimana hubungan antara Komisi Kebenaran dan Pengadilan?		Komisi Kebenaran harus mengeluarkan laporan akhir pada akhir periode kerjanya dan menyampaikan pada kepala negara (nasional dan lokal) dan DPR (nasional dan lokal). Penyampaian laporan akhir pun harus diumumkan kepada publik dalam waktu bersamaan.
Hubungan antara KK dan Pengadilan sangat erat, karena keduanya bisa saling melengkapi. Misalnya setelah KK menggelar seluruh proses dengar kesaksian antara pelaku dan korban, maka KK bisa memberikan rekomendasi terhadap pelaku pada level atau tingkatan tertentu untuk di bawa ke Pengadilan. Selanjutnya pengadilan juga bisa memberikan informasi tambahan melalui putusan (bagi kasus yang sudah diputuskan). Selain itu KK juga bisa memperdalam kesaksian korban secara utuh dengan melihat pada kesaksian korban yang tidak bisa terungkap melalui proses pengadilan. KK juga bisa menghadirkan semua saksi dan korban yang belum sama sekali di dengar kesaksiaannya. Karena dalam sebuah pencarian kebenaran sekecil dan sedikit apapun kesaksian dari saksi dan korban penting untuk didengar dan dicatat.		Dalam jangka waktu tertentu, laporan akhir juga harus dimasukkan ke dalam Lembaran Negara. Setelah itu, laporan tersebut kemudan dibahas dalam sidang khusus DPR dalam jangka waktu tertentu. Setidaknya laporan tersebut berisikan; • Tanggung jawab Pemerintah (menyampaikan keseluruhan bentuk dan tanggungjawab pemerintah atas penyelesaian peristiwa atau kasus Pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau) • Pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi (agar rekomendasi ini bisa dijalankan dengan cepat, tepat dan layak maka laporan juga harus menunjuk atau merekomendasikan Tin Pengawas yang memiliki kewenangan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan rekomendasi serta menerima komplain atau pengaduan dari korban apabila pelaksanaan rekomendasi tidak sesuai) • Membangun Kesadaran Publik (untuk mencegah agar praktek pelanggaran HAM berat tidak terjadi lagi, maka KK juga harus memberikan pemahaman atas fakta kebenaran kepada publik secara benar dan transparan)