SEBUBUKNA
MEDIA KOMUNIKASI ANTAR WARGA DAGO MELAWAN
EDARAN 02 JS BLOKIR EIGENDON PIHAK BORHOT LAWAN VERPONOI IDA PT. DAGO PT. N GRAH fAT AGO INTI GRAHA
Cerita Singkat Sengketa Lahan di Dago Elos. Semua bermula sejak awal Desember 2016. Warga digugat oleh PT. Dago Inti Graha dan tiga orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah seluas 6,3 hektare di wilayah Dago Elos. Mereka adalah Heri Hermawan Muller, Dodi Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi Muller. Klaim tersebut berasal dari Eigendom Verponding–sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kerajaan Belanda pada 1934–yang diwariskan dari leluhur mereka bernama George Hendrik Muller, seorang warga Jerman yang pernah tinggal di Bandung pada masa kolonial. Di sisi lain, pada proses pengadilan yang berlangsung sejak 2016-2022, Mahkamah Agung (MA) tercatat pernah memenangkan banding yang dilakukan oleh warga. Dalam putusan yang keluar di tahun 2020 tersebut, Mahkamah Agung (MA) menyatakan menolak klaim kepemilikan tanah oleh Muller dan PT. Dago Inti Graha karena hak tidak dikonversi dan tidak didaftarkan. Meskipun demikian, pada Maret 2022 dalam sidang Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) justru memenangkan kedua penggugat tersebut. Kejanggalan putusan tersebut jelas menandakan bahwa hukum dapat dengan mudah diubah dan digunakan untuk memuluskan kepentingan pemodal. Bagi mereka, tanah seluas 6,3 hektare di Dago Elos hanyalah hamparan lahan kosong yang bisa dengan seenaknya mereka patoki untuk kepentingan bisnis. Namun, warga Dago Elos tidak akan tinggal diam. Demi tanah yang selama ini telah memberikan penghidupan, dan, demi ruang-hidup yang selama ini telah menyimpan identitas, sejarah dan sosial, warga akan bertahan hingga titik darah penghabisan dari ancaman penggusuran. Sabubukna!
Cerita Singkat Sengketa Lahan di Dago Elos.
Semua bermula sejak awal Desember 2016. Warga digugat oleh PT. Dago Inti Graha dan tiga orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah seluas 6,3 hektare di wilayah Dago Elos. Mereka adalah Heri Hermawan Muller, Dodi Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi Muller.
Klaim tersebut berasal dari Eigendom Verponding–sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kerajaan Belanda pada 1934–yang diwariskan dari leluhur mereka bernama George Hendrik Muller, seorang warga Jerman yang pernah tinggal di Bandung pada masa kolonial.
Di sisi lain, pada proses pengadilan yang berlangsung sejak 2016-2022, Mahkamah Agung (MA) tercatat pernah memenangkan banding yang dilakukan oleh warga. Dalam putusan yang keluar di tahun 2020 tersebut, Mahkamah Agung (MA) menyatakan menolak klaim kepemilikan tanah oleh Muller dan PT. Dago Inti Graha karena hak tidak dikonversi dan tidak didaftarkan. Meskipun demikian, pada Maret 2022 dalam sidang Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) justru memenangkan kedua penggugat tersebut.
Kejanggalan putusan tersebut jelas menandakan bahwa hukum dapat dengan mudah diubah dan digunakan untuk memuluskan kepentingan pemodal. Bagi mereka, tanah seluas 6,3 hektare di Dago Elos hanyalah hamparan lahan kosong yang bisa dengan seenaknya mereka patoki untuk kepentingan bisnis.
Namun, warga Dago Elos tidak akan tinggal diam. Demi tanah yang selama ini telah memberikan penghidupan, dan, demi ruang-hidup yang selama ini telah menyimpan identitas, sejarah dan sosial, warga akan bertahan hingga titik darah penghabisan dari ancaman penggusuran. Sabubukna!
Luas lahan Yang Terancam Digusur & Jumlah Warga Terdampak Warga Dago Elos - Cirapuhan Jumlah warga terdampak proyek
menggalang solidaritas dan selambat-lambatnya 20 tahun sampai melakukan berbagai aksi protes. 1980 sesuai dengan Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PokokPokok Kebijaksanaan Dalam Rangka 2020 Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Mahkamah Agung menyatakan Konversi Hak-Hak Barat. menolak klaim tanah dari keluarga Muller dan PT. Dago Inti Graha 1994 karena Eigendom Verponding milik Warga mengajukan sertifikasi lahan keluarga Muller tidak dikonversi dan belum pernah didaftarkan ke Badan kepada Bupati Ateng Wahyudi, tetapi Pertanahan Nasional (BPN) Kota ditolak. Bupati justru menawarkan Bandung. sejumlah uang untuk relokasi yang juga ditolak oleh warga. 2020-2021 2000 Warga terus mengajukan sertifikasi lahan kepada Badan Pertanahan Warga mengajukan permohonan ke Nasional (BPN) Kota Bandung, tapi BPN untuk sertifikasi, tetapi ditolak. tak ada respon. Padahal warga sudah 2016 memenuhi beberapa persyaratan pendaftaran tanah, dan sudah Keluarga Muller melakukan peralihan sepatutnya warga dago elos sudah hak atas tanah kepada PT. Dago Inti menguasai objek tanah dalam jangka Graha, kemudian menggugat warga waktu lama dan terus menerus, dago elos dengan bermodalkan penguasaan mana patut dan adil hak atas kepemilikan Eigendom untuk diberikan hak prioritas sesuai Verponding yang bersumber dari dengan PP Pendaftaran tanah No 24 penetapan ahli waris semata. Tahun 1997 Sedangkan, alas hak tanah tersebut belum didaftarkan dan dikonversi. 2022 2017-2020 Keluar putusan dari Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan Warga melakukan berbagai upaya ahli waris Muller dan PT. Dago perlawanan selain hukum yaitu Intigraha atas tanah Dago Elos yang menggalang donasi untuk biaya telah ditolak dalam tingkat kasasi. kasasi yang berjumlah ratusan Warga Dago Elos kini terancam juta, mengadakan festival untuk digusur.
terancam kehilangan lahan dan ruang Sekilas tentang hidupnya seluas 6,3 hektare akibat Eigendom penyerobotan lahan oleh Muller dan PT. Dago Inti Graha Verponding & Perjuangan Warga Dago Elos
Definisi Eigendom Verponding
Eigendom verponding adalah salah satu produk hukum terkait pembuktian kepemilikan tanah yang dibuat sejak era Hindia Belanda dan dalam UU No.1 Tahun 1958 termasuk ke dalam tanah partikelir.
Sejarah Eigendom Verponding Dago Elos
1934
Muncul surat Eigendom Verponding milik George Hendrik Muller yang dikeluarkan oleh Kerajaan Belanda.
Indonesia merdeka. Segala bentuk pembangunan Apartemen The MAJ legitimasi hukum di wilayah Indonesia ditaksir mencapai 2000 lebih jiwa yang berasal dari pemerintahan yang mencakup dua rukun warga, Hindia Belanda hilang dan beralih ke yaitu RW 01 & RW 02. pemerintahan Republik Indonesia.
1950
Nasionalisasi aset-aset Hindia Belanda. Segala bentuk penguasaan aset berupa bangunan, lahan dll menjadi milik Republik Indonesia
1958
Lahir UU No.1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir. Eigendom yang merupakan alas hak kepemilikan barat, menurut UU ini masuk dalam kategori tanah partikelir yang juga ikut dihapuskan.
1960
Muncul UU Pokok Agraria yang mengatur bahwa harus ada peralihan kepemilikan lahan. Dari yang sebelumnya atas nama Hindia Belanda menjadi milik penggarap
Terancam Digusur & Jumlah Warga Terdampak Warga Dago Elos - Cirapuhan Jumlah warga terdampak proyek Indonesia merdeka. Segala bentuk terancam kehilangan lahan dan ruang pembangunan Apartemen The MAJ Sekilas tentang legitimasi hukum di wilayah Indonesia hidupnya seluas 6,3 hektare akibat ditaksir mencapai 2000 lebih jiwa Eigendom yang berasal dari pemerintahan penyerobotan lahan oleh Muller dan yang mencakup dua rukun warga, Hindia Belanda hilang dan beralih ke PT. Dago Inti Graha yaitu RW 01 & RW 02. Verponding & pemerintahan Republik Indonesia. Perjuangan 1950 Warga Dago Elos Nasionalisasi aset-aset Hindia Belanda. Segala bentuk penguasaan Definisi Eigendom aset berupa bangunan, lahan dll menjadi milik Republik Indonesia Verponding Eigendom verponding adalah salah satu produk hukum terkait 1958 pembuktian kepemilikan tanah yang dibuat sejak era Hindia Belanda dan Lahir UU No.1 Tahun 1958 tentang dalam UU No.1 Tahun 1958 termasuk Penghapusan Tanah Partikelir. ke dalam tanah partikelir. Eigendom yang merupakan alas hak kepemilikan barat, menurut Sejarah Eigendom UU ini masuk dalam kategori tanah Verponding Dago Elos partikelir yang juga ikut dihapuskan. 1934 1960 Muncul surat Eigendom Verponding Muncul UU Pokok Agraria yang milik George Hendrik Muller yang mengatur bahwa harus ada dikeluarkan oleh Kerajaan Belanda. peralihan kepemilikan lahan. Dari yang sebelumnya atas nama Hindia 1945 Belanda menjadi milik penggarap Luas lahan Yang
selambat-lambatnya 20 tahun sampai 1980 sesuai dengan Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PokokPokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.
1994
Warga mengajukan sertifikasi lahan kepada Bupati Ateng Wahyudi, tetapi ditolak. Bupati justru menawarkan sejumlah uang untuk relokasi yang juga ditolak oleh warga.
2000
Warga mengajukan permohonan ke BPN untuk sertifikasi, tetapi ditolak.
2016
Keluarga Muller melakukan peralihan hak atas tanah kepada PT. Dago Inti Graha, kemudian menggugat warga dago elos dengan bermodalkan hak atas kepemilikan Eigendom Verponding yang bersumber dari penetapan ahli waris semata. Sedangkan, alas hak tanah tersebut belum didaftarkan dan dikonversi.
2017-2020
Warga melakukan berbagai upaya perlawanan selain hukum yaitu menggalang donasi untuk biaya kasasi yang berjumlah ratusan juta, mengadakan festival untuk
menggalang solidaritas dan melakukan berbagai aksi protes.
2020
Mahkamah Agung menyatakan menolak klaim tanah dari keluarga Muller dan PT. Dago Inti Graha karena Eigendom Verponding milik keluarga Muller tidak dikonversi dan belum pernah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung.
2020-2021
Warga terus mengajukan sertifikasi lahan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung, tapi tak ada respon. Padahal warga sudah memenuhi beberapa persyaratan pendaftaran tanah, dan sudah sepatutnya warga dago elos sudah menguasai objek tanah dalam jangka waktu lama dan terus menerus, penguasaan mana patut dan adil untuk diberikan hak prioritas sesuai dengan PP Pendaftaran tanah No 24 Tahun 1997
2022
Keluar putusan dari Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan ahli waris Muller dan PT. Dago Intigraha atas tanah Dago Elos yang telah ditolak dalam tingkat kasasi. Warga Dago Elos kini terancam digusur.
Alasan Warga Berhak Atas Tanah di Dago Elos
yang bersangkutan menjadi tanah tersebut sebagai ruang hidup yang yang dikuasai langsung oleh negara” memiliki fungsi sosial. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 6 UU No.5 Tahun George Hendrik Muller merupakan 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok orang asing asal Jerman, yang setelah Agraria yang menyatakan Semua terjadinya kemerdekaan, dan, hak atas tanah mempunyai fungsi setelah munculnya UU Pokok Agraria sosial. Maka apabila lahan tersebut tidak berhak mendapatkan hak jatuh kepada Muller dan PT. Dago kepemilikan. Hal ini diatur UU No.5 Intigraha, akan dipastikan hak atas Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar tanah tersebut akan kehilangan Pokok Agraria. fungsi sosialnya dan justru berubah fungsi menjadi komersil. Pasal 21 ayat (1) Warga Dago Elos telah terbukti “Hanya warga-negara Indonesia yang berhak atas tanah yang selama ini dapat mempunyai hak milik. “ telah mereka garap selama lebih Pasal 1 ayat (1) Ketentuanketentuan Konversi dari 20 tahun. Hal ini mengacu kepada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 “Hak eigendom atas tanah yang ada tentang Pendaftaran Tanah yang pada mulai berlakunya Undangundang ini sejak saat tersebut berbunyi seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 menjadi hak milik, kecuali jika yang (dua puluh) tahun secara terusmenerus dapat mendaftarkan diri mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam sebagai pemegang hak atas tanah pasal 21.” dan diprioritaskan mendapatkan hak Muller dan keluarganya telah tersebut menelantarkan tanah di Dago Elos seluas 6,3 hektare yang mereka klaim untuk itu ia otomatis kehilangan hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Warga sebagai penduduk yang mendiami dan menggarap lahan di Dago Elos telah menjadikan lahan
Eigendom Verponding milik Muller dan keluarga yang diberikan oleh Kerajaan Belanda sudah tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan lahan. Selain Muller tidak melakukan konversi dan juga pendaftaran hak tersebut, Eigendom merupakan tanah partikelir yang dihapuskan sejak muncul UU No.1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir.
Eigendom Verponding sudah sepatutnya berakhir sebagai bukti kepemilikan tanah karena merupakan alas hak barat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PokokPokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat yang menyatakan “Tanah Hak Guna, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak barat, jangka waktu akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara”
Alasan Warga Berhak Atas Tanah di Dago Elos Eigendom Verponding milik Muller dan keluarga yang diberikan oleh Kerajaan Belanda sudah tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan lahan. Selain Muller tidak melakukan konversi dan juga pendaftaran hak tersebut, Eigendom merupakan tanah partikelir yang dihapuskan sejak muncul UU No.1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir. Eigendom Verponding sudah sepatutnya berakhir sebagai bukti kepemilikan tanah karena merupakan alas hak barat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PokokPokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat yang menyatakan “Tanah Hak Guna, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak barat, jangka waktu akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak
George Hendrik Muller merupakan orang asing asal Jerman, yang setelah terjadinya kemerdekaan, dan, setelah munculnya UU Pokok Agraria tidak berhak mendapatkan hak kepemilikan. Hal ini diatur UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
Pasal 21 ayat (1)
“Hanya warga-negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. “
Pasal 1 ayat (1) Ketentuanketentuan Konversi
“Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undangundang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.”
Muller dan keluarganya telah menelantarkan tanah di Dago Elos seluas 6,3 hektare yang mereka klaim untuk itu ia otomatis kehilangan hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
Warga sebagai penduduk yang mendiami dan menggarap lahan di Dago Elos telah menjadikan lahan
tersebut sebagai ruang hidup yang memiliki fungsi sosial. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 6 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menyatakan Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Maka apabila lahan tersebut jatuh kepada Muller dan PT. Dago Intigraha, akan dipastikan hak atas tanah tersebut akan kehilangan fungsi sosialnya dan justru berubah fungsi menjadi komersil.
Warga Dago Elos telah terbukti berhak atas tanah yang selama ini telah mereka garap selama lebih dari 20 tahun. Hal ini mengacu kepada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terusmenerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah dan diprioritaskan mendapatkan hak tersebut
Luas lahan Yang Terancam Digusur & Jumlah Warga Terdampak
Warga Dago Elos - Cirapuhan terancam kehilangan lahan dan ruang Sekilas tentang hidupnya seluas 6,3 hektare akibat penyerobotan lahan oleh Muller dan Eigendom PT. Dago Inti Graha
Verponding & menggalang solidaritas dan selambat-lambatnya 20 tahun sampai melakukan berbagai aksi protes. 1980 sesuai dengan Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PokokPokok Kebijaksanaan Dalam Rangka 2020 Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Mahkamah Agung menyatakan Konversi Hak-Hak Barat. menolak klaim tanah dari keluarga Muller dan PT. Dago Inti Graha 1994 karena Eigendom Verponding milik Warga mengajukan sertifikasi lahan keluarga Muller tidak dikonversi dan belum pernah didaftarkan ke Badan kepada Bupati Ateng Wahyudi, tetapi Pertanahan Nasional (BPN) Kota ditolak. Bupati justru menawarkan pemerintahan Republik Indonesia. Bandung. sejumlah uang untuk relokasi yang juga ditolak oleh warga. 2020-2021 2000 Warga terus mengajukan sertifikasi lahan kepada Badan Pertanahan Warga mengajukan permohonan ke Nasional (BPN) Kota Bandung, tapi BPN untuk sertifikasi, tetapi ditolak. tak ada respon. Padahal warga sudah 2016 memenuhi beberapa persyaratan pendaftaran tanah, dan sudah Keluarga Muller melakukan peralihan sepatutnya warga dago elos sudah hak atas tanah kepada PT. Dago Inti menguasai objek tanah dalam jangka Graha, kemudian menggugat warga waktu lama dan terus menerus, dago elos dengan bermodalkan penguasaan mana patut dan adil hak atas kepemilikan Eigendom untuk diberikan hak prioritas sesuai Verponding yang bersumber dari dengan PP Pendaftaran tanah No 24 penetapan ahli waris semata. Tahun 1997 Sedangkan, alas hak tanah tersebut belum didaftarkan dan dikonversi. 2022 2017-2020 Keluar putusan dari Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan Warga melakukan berbagai upaya ahli waris Muller dan PT. Dago perlawanan selain hukum yaitu Intigraha atas tanah Dago Elos yang menggalang donasi untuk biaya telah ditolak dalam tingkat kasasi. kasasi yang berjumlah ratusan Warga Dago Elos kini terancam juta, mengadakan festival untuk digusur.
Jumlah warga terdampak proyek Indonesia merdeka. Segala bentuk pembangunan Apartemen The MAJ legitimasi hukum di wilayah Indonesia ditaksir mencapai 2000 lebih jiwa yang berasal dari pemerintahan yang mencakup dua rukun warga, Hindia Belanda hilang dan beralih ke yaitu RW 01 & RW 02.
Perjuangan 1950 Nasionalisasi aset-aset Hindia Warga Dago Elos Belanda. Segala bentuk penguasaan Definisi Eigendom aset berupa bangunan, lahan dll menjadi milik Republik Indonesia Verponding Eigendom verponding adalah salah satu produk hukum terkait 1958 pembuktian kepemilikan tanah yang dibuat sejak era Hindia Belanda dan Lahir UU No.1 Tahun 1958 tentang dalam UU No.1 Tahun 1958 termasuk Penghapusan Tanah Partikelir. ke dalam tanah partikelir. Eigendom yang merupakan alas hak kepemilikan barat, menurut Sejarah Eigendom UU ini masuk dalam kategori tanah Verponding Dago Elos partikelir yang juga ikut dihapuskan. 1934 1960 Muncul surat Eigendom Verponding Muncul UU Pokok Agraria yang milik George Hendrik Muller yang mengatur bahwa harus ada dikeluarkan oleh Kerajaan Belanda. peralihan kepemilikan lahan. Dari yang sebelumnya atas nama Hindia 1945 Belanda menjadi milik penggarap
Sekilas tentang Eigendom Verponding & Perjuangan Warga Dago Elos Definisi Eigendom Verponding Eigendom verponding adalah salah satu produk hukum terkait pembuktian kepemilikan tanah yang dibuat sejak era Hindia Belanda dan dalam UU No.1 Tahun 1958 termasuk ke dalam tanah partikelir. Sejarah Eigendom Verponding Dago Elos 1934 Muncul surat Eigendom Verponding milik George Hendrik Muller yang dikeluarkan oleh Kerajaan Belanda. 1945 Indonesia merdeka. Segala bentuk legitimasi hukum di wilayah Indonesia yang berasal dari pemerintahan Hindia Belanda hilang dan beralih ke pemerintahan Republik Indonesia. 1950 Nasionalisasi aset-aset Hindia Belanda. Segala bentuk penguasaan aset berupa bangunan, lahan dll menjadi milik Republik Indonesia 1958 Lahir UU No.1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir. Eigendom yang merupakan alas hak kepemilikan barat, menurut UU ini masuk dalam kategori tanah partikelir yang juga ikut dihapuskan. 1960 Muncul UU Pokok Agraria yang mengatur bahwa harus ada peralihan kepemilikan lahan. Dari yang sebelumnya atas nama Hindia Belanda menjadi milik penggarap
Cerita Singkat Sengketa Lahan di Dago Elos. Semua bermula sejak awal Desember 2016. Warga digugat oleh PT. Dago Inti Graha dan tiga orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah seluas 6,3 hektare di wilayah Dago Elos. Mereka adalah Heri Hermawan Muller, Dodi Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi Muller. Klaim tersebut berasal dari Eigendom Verponding–sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kerajaan Belanda pada 1934–yang diwariskan dari leluhur mereka bernama George Hendrik Muller, seorang warga Jerman yang pernah tinggal di Bandung pada masa kolonial. Di sisi lain, pada proses pengadilan yang berlangsung sejak 2016-2022, Mahkamah Agung (MA) tercatat pernah memenangkan banding yang dilakukan oleh warga. Dalam putusan yang keluar di tahun 2020 tersebut, Mahkamah Agung (MA) menyatakan menolak klaim kepemilikan tanah oleh Muller dan PT. Dago Inti Graha karena hak tidak dikonversi dan tidak didaftarkan. Meskipun demikian, pada Maret 2022 dalam sidang Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) justru memenangkan kedua penggugat tersebut. Kejanggalan putusan tersebut jelas menandakan bahwa hukum dapat dengan mudah diubah dan digunakan untuk memuluskan kepentingan pemodal. Bagi mereka, tanah seluas 6,3 hektare di Dago Elos hanyalah hamparan lahan kosong yang bisa dengan seenaknya mereka patoki untuk kepentingan bisnis. Namun, warga Dago Elos tidak akan tinggal diam. Demi tanah yang selama ini telah memberikan penghidupan, dan, demi ruang-hidup yang selama ini telah menyimpan identitas, sejarah dan sosial, warga akan bertahan hingga titik darah penghabisan dari ancaman penggusuran. Sabubukna!
Cerita Singkat Sengketa Lahan di Semua bermula sejak awal Desember 2016. Warga digugat oleh PT. Dago Inti Graha dan tiga orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah seluas 6,3 hektare di wilayah Dago Elos. Mereka adalah Heri Hermawan Muller, Dodi Klaim tersebut berasal dari Eigendom Verponding–sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kerajaan Belanda pada 1934–yang diwariskan dari leluhur mereka bernama George Hendrik Muller, seorang warga Jerman yang pernah Di sisi lain, pada proses pengadilan yang berlangsung sejak 2016-2022, Mahkamah Agung (MA) tercatat pernah memenangkan banding yang dilakukan
Dago Elos. Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi Muller. tinggal di Bandung pada masa kolonial. oleh warga. Dalam putusan yang keluar di tahun 2020 tersebut, Mahkamah Agung (MA) menyatakan menolak klaim kepemilikan tanah oleh Muller dan PT. Dago Inti Graha karena hak tidak dikonversi dan tidak didaftarkan. Meskipun demikian, pada Maret 2022 dalam sidang Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) justru memenangkan kedua penggugat tersebut. Kejanggalan putusan tersebut jelas menandakan bahwa hukum dapat dengan mudah diubah dan digunakan untuk memuluskan kepentingan pemodal. Bagi mereka, tanah seluas 6,3 hektare di Dago Elos hanyalah hamparan lahan kosong yang bisa dengan seenaknya mereka patoki untuk kepentingan bisnis. Namun, warga Dago Elos tidak akan tinggal diam. Demi tanah yang selama ini telah memberikan penghidupan, dan, demi ruang-hidup yang selama ini telah menyimpan identitas, sejarah dan sosial, warga akan bertahan hingga titik darah penghabisan dari ancaman penggusuran. Sabubukna!